Media Warta

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan, dan Menyejukkan

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 15 Nov 2026 11:02:01 +0000

Istimewa

MEDIAWARTA.NET,PALU – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pujian kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam acara Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Prabowo menyebut pucuk pimpinan Polri tersebut sebagai sosok yang membanggakan, melegakan, sekaligus menyejukkan.

Pujian itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di hadapan para tokoh nasional, jajaran menteri, dan undangan yang hadir. Ketika menyapa para pejabat negara, ia secara khusus menyebut Suyudi sebagai Kapolri baru.

"Kapolri yang baru," ujar Prabowo.

Suyudi yang hadir dalam acara tersebut langsung memberikan hormat kepada Presiden.

Prabowo kemudian berseloroh bahwa masa jabatan Suyudi masih tergolong baru karena belum genap dua bulan.

"Ya kalau belum dua bulan masih baru," katanya.

Namun, Prabowo tidak berhenti pada sapaan formal. Ia memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan Suyudi dengan menyebut tiga ungkapan sekaligus.

"Kapolri yang baru dan membanggakan dan melegakan, serta menyejukkan," ucap Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan dalam agenda kenegaraan itu. Meski disampaikan singkat, pujian Presiden tersebut menempatkan sosok Suyudi sebagai perhatian tersendiri di tengah pergantian kepemimpinan institusi kepolisian.

Editor Ahm

9.450 Butir Ekstasi Disita di Kandangan, Diduga Kiriman dari Kalimantan Barat

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 15 Nov 2026 08:20:21 +0000

Istimewa

MEDIAWARTA.NET,HULU SUNGAI SELATAN – Sebanyak 9.450 butir pil ekstasi atau inex disita jajaran Polsek Kandangan Kota, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), setelah petugas mengungkap dugaan penyimpanan narkotika yang diduga berasal dari Kalimantan Barat dan sempat transit di Kandangan sebelum dibawa menuju kawasan Loksado.

Kapolres HSS AKBP Awaludin Syam mengungkapkan, pengungkapan kasus tersebut bermula ketika anggota Polsek Kandangan Kota bergerak menuju wilayah Loksado. Dalam perjalanan, petugas berpapasan dengan seseorang yang diduga sebagai pemilik barang haram tersebut.

Kecurigaan petugas kemudian mengarah pada sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ekstasi. Namun, saat dilakukan pemeriksaan, petugas hanya menemukan seorang perempuan yang diketahui merupakan istri dari terduga pelaku berinisial I.

Sebanyak 9.450 butir ekstasi akhirnya berhasil diamankan sebagai barang bukti.

Dugaan jalur distribusi narkotika dari Kalimantan Barat menuju wilayah Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu aspek penting dalam pengungkapan perkara ini. Terlebih, Kandangan diduga hanya menjadi lokasi persinggahan sebelum barang tersebut dibawa menuju Loksado.

Namun, sejumlah informasi penting masih perlu diperjelas, mulai dari identitas dan keberadaan terduga pemilik, peran perempuan yang berada di rumah tersebut, hingga tujuan akhir distribusi ribuan butir ekstasi itu.

Keterangan lebih lanjut mengenai status hukum pihak-pihak yang terlibat, kronologi penangkapan, serta pengembangan jaringan pemasok masih diperlukan agar konstruksi perkara ini menjadi terang.

Editor Ahm

HUT Ke-81 Brimob, Kapolda Kalsel Tekankan Kesiapan Hadapi Ancaman Keamanan Banua

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 15 Nov 2026 02:10:27 +0000

MEDIAWARTA.NET,BANJARBARU – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan memimpin apel satuan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri di Markas Komando Satuan (Makosat) Brimob Polda Kalsel, Banjarbaru, Sabtu (14/11/2026). Momentum tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk memperkuat kesiapan personel menghadapi dinamika gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan.

Apel yang berlangsung khidmat itu dilanjutkan dengan acara syukuran sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang pengabdian Korps Brimob Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol. Nur Khamid mengatakan, peringatan HUT ke-81 bukan sekadar seremoni tahunan. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat soliditas, disiplin, dan kesiapsiagaan personel dalam menjalankan tugas.

Menurut dia, tantangan keamanan yang terus berkembang menuntut Brimob memiliki kesiapan operasional sekaligus kemampuan merespons berbagai situasi di lapangan.

Sejumlah pejabat utama Polda Kalsel turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Wakapolda, Irwasda, para Kapolres dan Kapolresta, serta jajaran Bhayangkari Daerah Kalsel.

Kehadiran unsur pemerintah daerah dan mitra strategis juga mewarnai peringatan tersebut. Mereka antara lain Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, Bupati Kotabaru Muh. Rusli, serta Ketua DPRD Kabupaten Tabalong Riza Fahlipi.

Dari sektor usaha, hadir Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi dan Direktur PT BBA, bagian dari Jhonlin Group, Wahyu Suardi.

Kehadiran para pemangku kepentingan itu memperlihatkan keterlibatan berbagai unsur dalam menjaga stabilitas daerah. Namun, tanggung jawab utama menjaga keamanan tetap berada pada aparat sesuai tugas dan kewenangannya.

Peringatan HUT ke-81 Brimob ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kesiapan pasukan tidak cukup diukur melalui kekuatan personel dan perlengkapan. Profesionalisme, kedisiplinan, serta kemampuan bertindak sesuai hukum menjadi bagian penting dari pengabdian kepada masyarakat.

Korps Brimob diharapkan terus menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan mengedepankan prinsip profesional, modern, dan terpercaya.

Sawit Rp2,4 Juta Berujung Tersangka, Kuasa Hukum Pertanyakan Batas HGU Perusahaan

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 14 Nov 2026 12:58:09 +0000

MEDIAWARTA.NET,PELAIHARI – Dugaan pencurian buah kelapa sawit senilai sekitar Rp2,4 juta menyeret seorang warga Desa Karang Rejo, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berinisial S menjadi tersangka. Namun, penanganan perkara ini memunculkan pertanyaan mengenai kepastian batas Hak Guna Usaha (HGU), riwayat penguasaan lahan masyarakat, serta kejelasan lokasi kebun yang dipersoalkan.

Kuasa hukum S, Heriyadi, S.H., M.H., mendatangi Mapolres Tanah Laut, Jumat (13/11/2026), untuk mendampingi kliennya sekaligus menyampaikan keberatan terhadap sejumlah aspek penanganan perkara. Kedatangannya turut diikuti puluhan warga Desa Karang Rejo yang memberikan dukungan moral kepada S.

Perkara tersebut bermula dari laporan pihak perusahaan yang diduga berasal dari PT IE. S ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Nilai kerugian yang dilaporkan perusahaan disebut sekitar Rp2,4 juta berdasarkan hasil penimbangan buah sawit.

Namun, bagi kuasa hukum, perkara ini tidak cukup dilihat dari jumlah buah sawit yang dipersoalkan. Ada persoalan lain yang dinilai harus diperiksa: apakah lokasi tersebut benar-benar masuk dalam wilayah HGU perusahaan dan bagaimana riwayat penguasaan lahan oleh masyarakat.

Usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP), Heriyadi mengaku menemukan sejumlah hal yang menurutnya membutuhkan pendalaman penyidik.

Ia mempertanyakan apakah penentuan lokasi objek perkara telah dicocokkan dengan kondisi faktual di lapangan atau masih bertumpu pada dokumen yang disampaikan pihak pelapor.

"Kami menghormati proses penyidikan yang sedang berjalan. Namun, kewenangan penyidik harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan objektivitas. Jangan sampai penetapan seseorang sebagai tersangka dilakukan sebelum seluruh fakta yang berkaitan dengan objek perkara benar-benar diperiksa secara berimbang," kata Heriyadi.

Kuasa hukum menguraikan empat persoalan yang menurutnya perlu menjadi perhatian penyidik dan instansi terkait.

Pertama, perbedaan klaim mengenai lokasi administratif. Pihak perusahaan disebut menyatakan objek perkara berada di wilayah Desa Swarangan. Sebaliknya, berdasarkan penelusuran awal dan keterangan yang diperoleh kuasa hukum, lokasi tersebut diduga masuk wilayah Desa Karang Rejo.

Heriyadi meminta persoalan itu tidak diselesaikan hanya melalui keterangan sepihak. Pemeriksaan koordinat, batas administrasi desa, serta dokumen pertanahan dinilai penting untuk memastikan lokasi sebenarnya.

Kedua, riwayat penguasaan lahan oleh masyarakat. Menurut Heriyadi, warga Desa Karang Rejo telah bertahun-tahun mengelola lahan tersebut, mulai dari menanam, merawat hingga memanen tanaman.

Berdasarkan keterangan warga, aktivitas itu berlangsung selama puluhan tahun tanpa teguran atau pemberitahuan langsung mengenai klaim penguasaan lahan oleh perusahaan. S juga disebut memiliki dokumen alas hak yang dijadikan dasar penguasaan dan pengelolaan tanah.

"Bagaimana mungkin aktivitas masyarakat yang telah berlangsung bertahun-tahun kemudian berujung pada laporan dugaan tindak pidana, sementara riwayat penguasaan lahan, dokumen yang dimiliki warga, dan keterangan pemerintah desa belum sepenuhnya diuji secara bersama-sama?" ujarnya.

Ketiga, kejelasan batas HGU. Kuasa hukum mempertanyakan keberadaan tanda batas fisik maupun papan informasi yang menunjukkan bahwa lahan yang dikelola warga masuk dalam wilayah HGU perusahaan.

Menurut keterangan masyarakat, mereka tidak menemukan tanda batas yang jelas selama mengelola lahan tersebut.

Karena itu, Heriyadi meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut memeriksa dokumen HGU, peta bidang, koordinat, serta batas fisik melalui verifikasi langsung di lapangan.

Keempat, dampak klaim penguasaan lahan terhadap kehidupan warga. Masyarakat mengaku akses menuju sejumlah bagian lahan menjadi terbatas setelah adanya pembuatan parit oleh pihak perusahaan. Kondisi tersebut disebut mengganggu aktivitas pengelolaan lahan dan menimbulkan keresahan.

Atas sejumlah keberatan tersebut, Heriyadi meminta Polres Tanah Laut melakukan evaluasi melalui mekanisme gelar perkara khusus.

Ia menegaskan, permintaan itu bukan untuk menghalangi proses penegakan hukum, melainkan memastikan seluruh keterangan, dokumen, dan kondisi lapangan diperiksa secara objektif.

"Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Kami tidak meminta perlakuan khusus terhadap klien kami. Yang kami minta adalah perlakuan hukum yang adil dan setara. Periksa dokumen perusahaan, periksa alas hak masyarakat, dengarkan pemerintah desa, dan turun langsung melihat kondisi objek yang dipersoalkan," tegasnya.

Menurut Heriyadi, status lahan, batas HGU, riwayat penguasaan tanah, serta kepemilikan tanaman harus didalami agar persoalan yang memiliki dimensi pertanahan tidak hanya dilihat dari sisi dugaan tindak pidana.

Persoalan ini juga mendorong kuasa hukum berencana menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut dan instansi terkait. Heriyadi secara khusus meminta Komisi IV DPR RI memberi perhatian terhadap persoalan klaim penguasaan lahan perkebunan yang dialami masyarakat Desa Karang Rejo.

Ia berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan sesuai kewenangan lembaga, termasuk mendorong koordinasi dengan kementerian dan instansi yang berwenang.

"Kami memohon perhatian Komisi I DPRD tanah laut Tolong persoalan masyarakat Desa Karang Rejo ini ikut dicermati. Kami ingin aspirasi masyarakat didengar dan kondisi sebenarnya di lapangan dapat dilihat secara langsung. Jangan sampai masyarakat yang selama bertahun-tahun mengelola lahan justru tidak mendapatkan kepastian hukum," ungkapnya.

Pihak kuasa hukum juga berencana mengirimkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut agar aspirasi warga dapat didengar dan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.

Bagi Heriyadi, perkara ini harus diselesaikan dengan menguji seluruh fakta, bukan sekadar mempertentangkan klaim perusahaan dengan pengakuan masyarakat.

"Penegakan hukum bukan hanya tentang menemukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memastikan bahwa orang yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlindungan hak dan proses pemeriksaan yang adil," katanya.

Ia menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum.

"Hukum harus tegas, tetapi juga harus cermat. Keadilan tidak boleh hanya bersandar pada dokumen, melainkan harus diuji dengan fakta."

Kini, kejelasan perkara tersebut menunggu pendalaman aparat penegak hukum dan verifikasi instansi pertanahan. Konfirmasi dari pihak perusahaan serta penjelasan Polres Tanah Laut diperlukan untuk menguji silang berbagai keberatan yang disampaikan kuasa hukum.

Editor Ahm

Barakallah Polres Balangan, Kapolres Turun Langsung Tebar Sedekah di Paringin Timur

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 13 Nov 2026 14:02:33 +0000

MEDIAWARTA.NET,BALANGAN – Polres Balangan menyalurkan kepedulian sosial melalui program BARAKALLAH (Bhayangkara Bersedekah Karena Allah) di Paringin Timur, Kabupaten Balangan, Jumat (13/11/2026). Kegiatan yang dipimpin Kapolres Balangan AKBP Arif Mansyur Supartono itu menjadi bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga menjadi upaya membangun kedekatan antara kepolisian dan masyarakat melalui aksi sosial.

Dalam kegiatan itu, Kapolres bersama jajaran Polres Balangan hadir untuk menebarkan semangat berbagi sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan warga.

BARAKALLAH mengusung nilai keikhlasan dan kepedulian. Melalui program ini, Polres Balangan berupaya menanamkan pesan bahwa membantu sesama tidak harus menunggu memiliki kelebihan materi. Kepedulian dapat dimulai dari kemampuan yang dimiliki masing-masing orang.

Di tengah berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, kehadiran bantuan sekecil apa pun dapat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Namun, kegiatan sosial juga perlu berjalan secara berkelanjutan agar manfaatnya tidak berhenti pada seremoni sesaat.

Program BARAKALLAH sekaligus menjadi sarana memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat. Kepolisian tidak hanya dituntut hadir dalam urusan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga memiliki ruang untuk membangun solidaritas sosial.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Balangan mengajak masyarakat membudayakan semangat berbagi dan saling membantu. Sebab, kepedulian sosial bukan semata-mata diukur dari besarnya bantuan, melainkan juga dari ketulusan dan konsistensi dalam meringankan beban sesama.

BARAKALLAH menjadi pesan bahwa berbagi merupakan bagian dari kepedulian kemanusiaan. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas diharapkan memperkuat persaudaraan sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat.

Editor Ahm

Green Policing, Kapolres Balangan Turun Langsung Bersihkan Masjid Istiqomah

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 13 Nov 2026 13:58:27 +0000

MEDIAWARTA.NET,BALANGAN – Kapolres Balangan AKBP Arif Mansyur Supartono turun langsung memimpin kegiatan Green Policing dengan membersihkan lingkungan Masjid Istiqomah, Kecamatan Paringin Barat, Kabupaten Balangan, Jumat (13/11/2026). Aksi tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Balangan mendorong kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan itu, Kapolres bersama sejumlah personel Polres Balangan bergotong royong membersihkan area masjid. Mereka menyapu lingkungan sekitar, merapikan perlengkapan ibadah, membersihkan karpet, hingga memastikan fasilitas tempat ibadah tetap bersih dan nyaman digunakan masyarakat.

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda kerja bakti. Melalui program Green Policing, kepolisian berupaya memperluas peran menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan turut mendorong kesadaran lingkungan.

Kehadiran Kapolres di tengah kegiatan juga menjadi bentuk keterlibatan langsung pimpinan dalam menggerakkan personel. Kebersihan tempat ibadah dipilih sebagai salah satu sasaran aksi, mengingat fasilitas tersebut digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas keagamaan.

Polres Balangan juga mengajak masyarakat agar tidak menyerahkan urusan kebersihan lingkungan hanya kepada petugas atau pemerintah. Kesadaran menjaga lingkungan, menurut semangat program tersebut, harus dimulai dari ruang terdekat, termasuk rumah, tempat ibadah, dan fasilitas umum.

Selain menjaga kebersihan, kegiatan gotong royong ini menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Melalui Green Policing, Polres Balangan berupaya menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan bukan sekadar slogan. Namun, perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dan kebiasaan menjaga kebersihan secara berkelanjutan.

Editor Ahm

Lima Anggota Polsek Sagulung Diamankan! Kapolsek dan Kanit Reskrim Terseret Dugaan Pelepasan Tersangka Narkoba Berbayar

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 13 Nov 2026 13:50:43 +0000

Doc istimewa

MEDIAWARTA.NET,BATAM – Dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara narkotika menyeret lima anggota Polsek Sagulung, Kota Batam. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengamankan Kapolsek Sagulung, Kanit Reskrim, dan tiga anggota lainnya untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelepasan tersangka narkoba yang disertai permintaan sejumlah uang.

Kelima personel tersebut diamankan pada Jumat, 13 November 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Nona Pricillia Ohei, membenarkan pemeriksaan terhadap lima anggota Polsek Sagulung tersebut.

"Terhadap anggota-anggota Polsek Sagulung tersebut saat ini sedang dalam pemeriksaan dan pengamanan oleh Bidpropam, diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri," kata Nona saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Lima personel yang diamankan terdiri atas Kapolsek Sagulung Iptu YS, Kanit Reskrim Ipda RI, serta tiga anggota lainnya.

Nona menegaskan, persoalan yang menyeret kelima anggota tersebut bukan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh personel. Namun, ia belum merinci secara detail perkara yang mendasari pemeriksaan tersebut.

Keterangan lebih spesifik disampaikan Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Oxy Yudha Pratesta. Ia membenarkan bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pelepasan pelaku narkoba yang disertai permintaan sejumlah uang.

"Iya," jawab Oxy saat dikonfirmasi mengenai dugaan tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan karena turut menyeret pejabat penting di tingkat kepolisian sektor. Kapolsek dan Kanit Reskrim yang semestinya menjadi bagian dari penegakan hukum justru ikut menjalani pemeriksaan internal.

Dugaan pelepasan tersangka narkoba dengan imbalan uang menjadi persoalan serius. Jika terbukti, tindakan tersebut berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, khususnya dalam pemberantasan peredaran narkotika.

Terpisah, Kapolresta Barelang Kombes Anggoro Wicaksono mengatakan pihaknya telah berulang kali mengingatkan seluruh personel agar tidak melakukan pelanggaran.

"Sudah pernah kita sampaikan berulang kali dan rekan-rekan sudah tahu. Kita tindak lanjuti terus apa yang menjadi kebijakan. Ketika melakukan penyimpangan, kita proses sesuai ketentuan," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan terperinci mengenai kronologi dugaan pelepasan tersangka narkoba, identitas pihak yang diduga meminta uang, maupun nominal uang yang diminta.

Publik kini menunggu hasil pemeriksaan Bidpropam Polda Kepri. Transparansi penanganan perkara ini menjadi penting untuk memastikan dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut terungkap secara terang dan pihak yang terbukti melanggar dapat diproses sesuai aturan hukum.

Editor Ahm

Korupsi Dana Tali Asih Rp9,06 Miliar, Kades Sebamban Lama Jadi Tersangka

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 13 Nov 2026 08:07:54 +0000

Istimewa

MEDIAWARTA.NET,BANJARMASIN – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan menetapkan Kepala Desa Sebamban Lama berinisial S sebagai tersangka dugaan korupsi dana tali asih perusahaan senilai Rp9,06 miliar. Dana yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa itu diduga diselewengkan selama periode anggaran 2017–2022.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers Ditreskrimsus Polda Kalsel di Banjarmasin, Jumat (13/11/2026). Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp9.069.159.608.

Kasus ini bermula dari pengaduan masyarakat Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Warga mencurigai adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana tali asih yang diberikan sejumlah perusahaan kepada desa.

Dalam penyelidikan, penyidik menduga tersangka memanfaatkan kewenangannya sebagai kepala desa untuk mengendalikan pengelolaan dana. Modus yang diungkap antara lain menerbitkan surat keputusan pembentukan tim pengelola keuangan desa serta membuka rekening bank lain atas nama desa, di luar rekening resmi yang telah ditetapkan bupati.

Wakil Direktur Reskrimsus Polda Kalsel AKBP Theodorus Priyo Santosa mengatakan, tersangka tidak mampu mempertanggungjawabkan dana tali asih yang diterima secara tunai maupun melalui transaksi perbankan.

"Dalam pelaksanaannya, tersangka tidak dapat mempertanggungjawabkan dana tali asih yang diterima secara tunai maupun non-tunai dari sejumlah perusahaan di wilayah Desa Sebamban Lama," kata Theodorus.

Dana yang semestinya menopang kepentingan dan pembangunan masyarakat desa itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Dugaan penyimpangan tersebut menjadi pokok perkara yang kini diproses penyidik.

Untuk membongkar perkara ini, penyidik yang dipimpin Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel AKBP Amin Rovi telah memeriksa 24 saksi. Mereka berasal dari perangkat desa, tim pengelola keuangan, perusahaan pemberi dana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pihak kecamatan, hingga perbankan.

Penyidik juga meminta keterangan enam saksi ahli dari bidang pemerintahan desa, hukum pidana, akuntansi, dan keuangan negara.

Selain dokumen administrasi dan rekening koran, polisi menyita sejumlah aset milik tersangka sebagai barang bukti. Di antaranya sebidang tanah bersertifikat hak milik seluas sekitar 11.540 meter persegi dan lahan bersurat sporadik seluas sekitar 12.176 meter persegi.

Perkara ini telah memasuki tahap akhir penyidikan. Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu menyatakan berkas perkara lengkap atau P21 pada 3 November 2026. Polda Kalsel menjadwalkan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada pekan depan.

Atas dugaan perbuatannya, tersangka S dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Tersangka terancam pidana penjara maksimal seumur hidup atau paling lama 20 tahun serta denda hingga Rp1 miliar.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan dana perusahaan yang diperuntukkan bagi masyarakat desa. Dana tali asih bukan ruang bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak tanpa pertanggungjawaban. Setiap rupiah yang diterima atas nama kepentingan warga harus dapat dijelaskan penggunaannya.

Meski demikian, dugaan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan melalui proses peradilan. Tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.

Editor Ahm

Jumat Keliling di Batu Ampar, Polres Tanah Laut Perkuat Kedekatan dengan Warga

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 13 Nov 2026 06:27:05 +0000

Istimewa

MEDIAWARTA.NET,TANAH LAUT – Polres Tanah Laut memperkuat pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan Jumat Keliling di Masjid Nurul Falah, Desa Pantai Linuh, Kecamatan Batu Ampar, Jumat (13/11/2026). Kegiatan yang dipimpin Wakapolres Tanah Laut Kompol Eka Saprianto itu menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus mengajak warga menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Wakapolres Kompol Eka Saprianto, S.E., S.I.K., M.M., hadir bersama sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Tanah Laut. Salat Jumat berlangsung khidmat dengan AKP Munadi bertindak sebagai imam sekaligus khatib.

Dalam kesempatan tersebut, Eka menegaskan bahwa Jumat Keliling tidak semata-mata menjadi agenda ibadah bersama. Kegiatan itu juga dimanfaatkan kepolisian untuk membangun komunikasi langsung dan mendengar masyarakat.

"Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Melalui kegiatan Jumat Keliling ini, kami dapat lebih dekat, menjalin silaturahmi, serta membangun komunikasi yang baik dengan warga. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing," ujarnya.

Menurut Eka, keamanan dan ketertiban tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Peran serta masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif.

Ia berharap hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat terus terpelihara. Komunikasi yang terbuka dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Melalui program Jumat Keliling, Polres Tanah Laut berupaya mengedepankan pendekatan humanis dengan menjadikan rumah ibadah sebagai salah satu ruang membangun kedekatan dengan masyarakat.

Namun, kedekatan institusi kepolisian dengan warga tidak cukup diukur dari kehadiran dalam kegiatan keagamaan. Konsistensi pelayanan, respons terhadap persoalan masyarakat, serta kepastian menjaga keamanan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

Editor Ahm

Usai Korve, Kapolres Tanah Laut Ajak Personel Sarapan Bersama, Soliditas Dibangun Tanpa Sekat

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 13 Nov 2026 02:13:36 +0000

Istimewa

MEDIAWARTA.NET,TANAH LAUT – Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Siallagan bersama Wakapolres Kompol Eka Saprianto menggelar sarapan bersama seluruh personel setelah kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan Markas Komando (Mako) Polres Tanah Laut, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara pimpinan dan anggota di luar rutinitas kedinasan.

Usai melaksanakan korve, Kapolres dan Wakapolres memilih duduk bersama seluruh personel untuk menikmati hidangan pagi. Suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban. Tidak ada sekat jabatan, pimpinan dan anggota berbaur dalam satu kebersamaan.

Momen tersebut bukan sekadar agenda makan bersama. Di balik kegiatan sederhana itu, terselip pesan tentang pentingnya membangun soliditas, komunikasi, dan rasa kekeluargaan di lingkungan kepolisian.

Kekompakan organisasi tidak cukup hanya dibangun melalui instruksi dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Hubungan yang terbuka antara pimpinan dan anggota juga menjadi bagian penting dalam menjaga koordinasi serta tanggung jawab bersama.

Melalui kebersamaan tersebut, Kapolres Tanah Laut berharap semangat gotong royong dan kekeluargaan terus tumbuh di antara seluruh personel.

Sebab, kekuatan sebuah organisasi tidak semata-mata diukur dari ketegasan pimpinan atau kepatuhan anggota terhadap aturan. Lebih dari itu, soliditas membutuhkan kepedulian, komunikasi, dan kebersamaan yang terpelihara.

Kegiatan kerja bakti yang dilanjutkan dengan sarapan bersama itu menjadi gambaran bahwa membangun kekompakan tidak selalu harus melalui agenda formal. Hal sederhana, jika dilakukan secara konsisten, dapat menjadi perekat hubungan internal sekaligus mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Editor Ahm

Polres Tanah Laut Turun Tangan Bersihkan Lingkungan, Green Policing Tak Cukup Sekadar Imbauan

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 13 Nov 2026 01:53:50 +0000

Istimewa

MEDIAWARTA.NET,TANAH LAUT – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Tanah Laut menggelar aksi gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar Markas Polres Tanah Laut, Jumat (13/11/2026). Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Siallagan, S.I.K., M.I.K., tersebut menjadi bagian dari implementasi program Green Policing untuk mendorong kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Kapolres didampingi Wakapolres Tanah Laut Kompol Eka Saprianto, S.I.K., M.M., para pejabat utama (PJU), serta seluruh personel Polres Tanah Laut. Mereka turun langsung membersihkan trotoar, badan jalan, hingga sejumlah titik di sekitar Mapolres.

Sampah dan berbagai material yang mengganggu kebersihan dikumpulkan. Kawasan sekitar markas kepolisian ditata agar tetap bersih, rapi, dan nyaman.

Aksi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Melalui Green Policing, Polres Tanah Laut berupaya menerjemahkan kepedulian terhadap lingkungan ke dalam tindakan nyata. Sebab, menjaga kebersihan tidak cukup hanya melalui imbauan, tetapi membutuhkan keteladanan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Siallagan menegaskan, kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tugas pemerintah maupun petugas kebersihan.

"Melalui kegiatan gotong royong ini, kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Implementasi Green Policing bukan hanya tentang menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga bagaimana Polri hadir memberikan teladan dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan," ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat Kabupaten Tanah Laut membangun kebiasaan hidup bersih. Di antaranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, rutin membersihkan saluran air atau selokan, serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal.

Menurut dia, lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki kesadaran untuk menjaganya. Tanpa partisipasi masyarakat, kegiatan bersih-bersih berisiko hanya menjadi rutinitas sesaat tanpa perubahan perilaku yang berkelanjutan.

"Semoga kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman hanya dapat terwujud apabila kita semua memiliki kepedulian dan bergerak bersama untuk menjaganya," kata Ricky.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Tanah Laut berharap semangat Green Policing semakin berkembang menjadi budaya, baik di lingkungan kepolisian maupun masyarakat.

Sebab, ukuran kepedulian terhadap lingkungan bukan terletak pada banyaknya imbauan yang disampaikan, melainkan pada konsistensi tindakan. Menjaga lingkungan bukan pekerjaan satu hari, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Editor Ahm

Gibran Mundur dari Wapres, Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan Menanti, Aktivitasnya Masih Misteri

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 13 Nov 2026 01:39:20 +0000

Doc istimewa

MEDIAWARTA.NET,JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI tak serta-merta menghapus hak keuangannya dari negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Gibran diperkirakan berhak menerima uang pensiun Rp20,16 juta per bulan, disertai sejumlah tunjangan dan fasilitas setelah pemberhentiannya ditetapkan secara resmi (13/11/2026).

Ketentuan Pasal 6 UU tersebut menyebutkan, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Mengacu PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20,16 juta per bulan. Angka itu menjadi dasar perhitungan pensiun Gibran.

Tak hanya uang pensiun, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan, biaya rumah tangga, listrik, air, telepon, serta perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.

Negara juga menyediakan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudi.

Hak tersebut mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Namun, pemberian pensiun dapat berakhir apabila penerimanya meninggal dunia atau kembali menjabat sebagai presiden maupun wakil presiden.

Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Keputusan itu muncul di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan persyaratan administrasi pendidikan Gibran saat pencalonan Pilpres 2024. Situasi tersebut turut memunculkan wacana Hak Menyatakan Pendapat hingga pemakzulan di DPR.

Usai meninggalkan jabatan, Gibran keluar dari kawasan Istana Wakil Presiden sekitar pukul 18.15 WIB. Ia sempat menyapa relawan dan masyarakat sebelum meninggalkan lokasi menggunakan Toyota Innova Zenix hitam dengan pengawalan Paspampres.

Namun, ke mana Gibran akan beraktivitas setelah mundur masih menjadi tanda tanya.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku belum mengetahui rencana putra sulungnya tersebut.

"Ya nggak tahu (Mas Gibran ke mana setelah mundur). Kan belum resmi," ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya, Kamis (12/11/2026).

Jokowi mengaku telah mengingatkan Gibran bahwa jabatan politik tidak bersifat permanen dan dinamika politik merupakan hal biasa.

"Dalam jabatan politik itu pasti dinamika politik. Itu biasa. Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara," katanya.

Meski demikian, Jokowi menegaskan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama program-program yang berpihak kepada masyarakat.

Pengunduran diri Gibran kini menyisakan dua hal yang menjadi perhatian publik: kepastian proses pemberhentiannya dan arah aktivitas politik maupun publiknya setelah tak lagi menduduki kursi wakil presiden.

Sementara itu, hak pensiun dan fasilitas negara tetap harus mengacu pada ketentuan hukum serta status pemberhentian resminya.

Editor Ahm

Empat Jenderal Terseret Dugaan Penyadapan Ilegal, Perintah Hapus Data Bongkar Rantai Komando

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 13 Nov 2026 01:34:05 +0000

Doc istimewa

MEDIAWARTA.NET,JAKARTA – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh mulai terbongkar. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan rantai komando yang melibatkan empat jenderal, penggunaan jalur penyadapan di luar prosedur resmi, hingga perintah penghapusan data elektronik. Kasus tersebut dipaparkan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Empat tersangka dalam perkara ini ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Slamet Uliandi (SU), Eko Hadi Santoso (EH), dan Ahrie Sonta (AS).

Menurut Suyudi, dugaan operasi berlangsung sepanjang 2025–2026. Perintah penyadapan disebut mengalir dari LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS untuk dilaksanakan operator.

"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," kata Suyudi.

Penyidik menemukan dua mekanisme penyadapan di lingkungan Polri. Jalur resmi mensyaratkan permohonan penyidik, laporan polisi, resume analisis, serta persetujuan berjenjang.

Namun, jalur internal atau jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

Target penyadapan disebut disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp. Instruksi kemudian diteruskan kepada tim analis dan operator Technical Supporting Unit (TSU).

Kedua mekanisme menggunakan perangkat teknis yang sama, yakni sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PenlinkX. Penyidik menduga nomor telepon sasaran dimasukkan ke sistem tanpa verifikasi memadai terkait perkara pidana.

Dugaan penyimpangan semakin mengemuka setelah AS disebut memerintahkan penghapusan rekaman suara (voice), catatan aktivitas (log), serta pembubaran grup WhatsApp pada Oktober 2026.

Perintah tersebut justru memicu kecurigaan seseorang yang mengetahui aktivitas itu. Laporan kemudian disampaikan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

Bareskrim meningkatkan perkara ke tahap penyidikan pada 1 November 2026. AS dan EH ditetapkan sebagai tersangka, disusul LSP pada 3 November dan SU pada 5 November 2026.

Penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Sejumlah barang bukti turut disita, antara lain 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat komputer, satu modem, serta dokumen dan log penyadapan.

Selain dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal, Polri menerbitkan laporan polisi terpisah untuk menyelidiki dugaan makar yang dikaitkan dengan empat tersangka tersebut.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan, laporan itu masih berada pada tahap penyelidikan dan dapat berkembang sesuai hasil pendalaman.

Dengan demikian, dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar merupakan dua perkara berbeda yang harus dibuktikan melalui proses hukum masing-masing.

Suyudi menegaskan seluruh dugaan penyimpangan masih dalam proses pembuktian.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi akuntabilitas Polri. Publik menunggu penjelasan mengenai dasar hukum penyadapan, siapa saja yang menjadi sasaran, serta untuk kepentingan apa informasi komunikasi tersebut dikumpulkan.

Sebab, kewenangan penyadapan bukan kekuasaan tanpa batas. Jika prosedur hukum diduga disingkirkan, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum ikut dipertaruhkan.

Seluruh tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Editor Ahm

Gibran Mundur, Prabowo Diberi 14 Hari Ajukan Dua Nama Wapres Pengganti

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 12 Nov 2026 14:02:22 +0000

Istimewa

MEDIAWARTA.NET,JAKARTA– Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada (12/11/2026). membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Presiden Prabowo Subianto kini memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), setelah menerima pemberitahuan resmi mengenai kekosongan jabatan tersebut.

Mekanisme pengisian kursi Wakil Presiden itu dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, seusai mengikuti pertemuan Presiden Prabowo dengan pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (12/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas tahapan konstitusional yang harus ditempuh setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri. Proses pergantian tidak bisa dilakukan hanya melalui keputusan politik Presiden, sebab konstitusi telah mengatur prosedur pengisian jabatan yang kosong.

Yusril menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.

"Yang dibahas ini sebenarnya sudah menyangkut agenda sidang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945," kata Yusril.

Tahapan awal dimulai dengan penentuan jadwal rapat MPR. Setelah itu, lembaga tersebut menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Menurut Yusril, MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk mempersiapkan rapat dan surat pemberitahuan. Namun, jadwal pelaksanaannya masih harus dibicarakan Ketua MPR bersama jajaran pimpinan lainnya.

"Tapi memang harus ditentukan dulu kapan MPR itu akan bersidang, apakah besok atau akan rapat, bukan sidang, apakah besok ataukah lusa, itu masih belum kami tahu," ujarnya.

Setelah menerima surat resmi tersebut, Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Kedua nama itu kemudian diserahkan kepada MPR untuk diverifikasi dan dipilih melalui mekanisme yang berlaku.

Yusril menyebut MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses pemilihan Wakil Presiden baru.

"Nanti akan diverifikasi oleh tim MPR dan akan dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari," katanya.

Pemerintah berharap seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026. Harapan itu disampaikan Yusril dengan mempertimbangkan agenda kunjungan luar negeri Prabowo yang diperkirakan berlangsung hingga 14 atau 16 Desember 2026.

"Karena itu memang masih memerlukan waktu bagi Presiden untuk mempersiapkan hal ini dan diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026," ujarnya.

Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakannya saat mendaftar sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Persoalan tersebut berkembang menjadi perdebatan hukum dan politik setelah muncul gugatan terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.

Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA. Namun, permohonan perkara tersebut tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Sementara itu, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan memerintahkan penerbit dokumen untuk mencabutnya.

Kedua putusan tersebut memiliki konsekuensi hukum masing-masing. Namun, putusan itu tidak secara otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Di tengah polemik tersebut, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan itu telah diterima pimpinan DPR untuk dibahas melalui mekanisme kelembagaan.

HMP merupakan hak DPR untuk menyampaikan pendapat, termasuk terkait dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, proses pemakzulan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Mekanismenya harus melalui tahapan konstitusional, termasuk pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sebelum MPR mengambil keputusan.

Rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan HMP akhirnya batal digelar setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.

Mundurnya Gibran memang membuka jalan bagi pengisian jabatan Wakil Presiden. Namun, persoalan yang mengiringinya belum serta-merta menghilang dari ruang publik.

Kini, perhatian tertuju kepada Prabowo. Dua nama yang akan diajukan bukan sekadar calon pengisi kursi kosong, melainkan figur yang akan menentukan wajah kepemimpinan nasional di tengah situasi politik yang masih menyisakan kontroversi.

Publik menunggu apakah Presiden akan memilih figur berdasarkan pertimbangan politik, kapasitas kenegaraan, atau kombinasi keduanya. Yang jelas, proses pergantian tidak boleh menjadi ruang transaksi kepentingan yang mengesampingkan prinsip konstitusi.

Kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Sebab, jabatan Wakil Presiden bukan milik kelompok politik tertentu, melainkan amanah konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Pergantian Gibran kini memasuki babak baru. Pertanyaan berikutnya bukan hanya siapa penggantinya, tetapi apakah seluruh proses akan berjalan terbuka dan mampu menjawab tuntutan kepercayaan publik.

Editor Ahm

Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Nasib Kursi Wakil Presiden Kini di Tangan MPR

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 12 Nov 2026 13:29:43 +0000

Istimewa

MEDIAWARTA.NET,JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (12/11/2026). Keputusan tersebut membuka babak baru dalam dinamika politik nasional sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan jabatan Wakil Presiden dan mekanisme pengisian posisi tersebut.

Dalam konferensi pers di Istana, Prabowo menyatakan menghormati keputusan Gibran. Ia bahkan mengaku telah menyampaikan dukungan terhadap perjalanan pengabdian Gibran selanjutnya.

"Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang," kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung. Menurut dia, Gibran sebenarnya dapat mengutus orang lain untuk menyampaikan surat tersebut. Namun, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu memilih datang sendiri ke Istana.

Gibran juga disebut mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara langsung untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya.

Langkah tersebut membuat MPR menjadi salah satu lembaga kunci dalam proses tindak lanjut permohonan pengunduran diri itu. Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan pimpinan lembaga akan membahas surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan.

Kursi Wapres Menunggu Kepastian Konstitusi

Penerimaan surat oleh Presiden bukan berarti jabatan Wakil Presiden otomatis berakhir. Ada prosedur konstitusional yang harus dijalankan sebelum pengunduran diri memperoleh penyelesaian resmi.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika jabatan Wakil Presiden kosong, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan tersebut dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari.

Artinya, proses pengunduran diri Gibran tidak cukup berhenti pada penyerahan surat kepada Presiden dan MPR. Status pemberhentian serta tahapan pengisian jabatan harus mengikuti ketentuan konstitusi.

Publik kini menunggu kejelasan sikap lembaga negara, terutama mengenai tindak lanjut surat pengunduran diri, status jabatan Gibran, serta jadwal proses konstitusional berikutnya.

Persoalan ini juga menjadi perhatian karena sebelumnya muncul dinamika politik berupa desakan penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran di DPR. Namun, setiap perkembangan tersebut harus dibedakan dari proses formal pemberhentian Wakil Presiden.

Prabowo dan Gibran telah menyampaikan perkembangan tersebut di hadapan publik. Namun, pernyataan politik tidak dapat menggantikan prosedur hukum dan konstitusi.

Kini, perhatian bukan hanya tertuju pada keputusan Gibran meninggalkan jabatan, melainkan juga pada bagaimana negara memastikan proses pergantian Wakil Presiden berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai UUD 1945.

Sebab, kursi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan politik yang dapat ditinggalkan melalui sebuah surat. Setiap perubahan pada pucuk kepemimpinan negara harus memiliki dasar dan kepastian konstitusional.

Editor Ahm

Grup WhatsApp Bermuatan Kekerasan Disorot, Polres Banjarbaru Telusuri Jejak Digital Pelaku Penikaman

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 12 Nov 2026 12:54:24 +0000

Istimewa

MEDIAWARTA.NET,BANJARBARU – Polres Banjarbaru menelusuri keterkaitan sebuah grup WhatsApp yang diduga menjadi ruang penyebaran konten kekerasan setelah seorang siswa SMP di Kota Banjarbaru melakukan penikaman terhadap siswa lain. Pengusutan ini merupakan bagian dari penyelidikan kasus ancaman bom palsu yang berujung pada aksi kekerasan antarpelajar, Kamis (12/11/2026).

Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febry Aceng Loda mengungkapkan, siswa yang diduga melakukan penikaman tersebut diketahui terafiliasi dengan sebuah grup WhatsApp yang memuat berbagai konten kekerasan. Materinya antara lain gambar atau tayangan penembakan, penusukan hingga penggunaan senjata tajam seperti kapak.

“Si anak ini terafiliasi dengan salah satu grup yang menggambarkan konten-konten kekerasan. Di situ ada penembakan, ada pegang kapak dan lain-lain,” kata Pius dalam konferensi pers di Mapolres Banjarbaru, Kamis (12/11/2026).

Kapolres menduga grup tersebut menjadi tempat berkumpulnya anak-anak yang memiliki pengalaman perundungan atau merasa dikucilkan dari lingkungan sosial. Di ruang digital itu, mereka diduga saling berbagi keluh kesah dan mencari tempat untuk melampiaskan persoalan yang dihadapi.

Fenomena tersebut menjadi perhatian kepolisian karena ruang digital berpotensi menjadi tempat penyebaran dan penguatan perilaku kekerasan di kalangan anak. Meski demikian, keterlibatan dalam grup tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh anggotanya terlibat dalam aksi penikaman.

Pius mengingatkan orang tua agar tidak membiarkan aktivitas digital anak berjalan tanpa pengawasan. Pengawasan, menurut dia, perlu mencakup lingkungan pergaulan, komunikasi di media sosial, hingga konten yang dikonsumsi anak setiap hari.

Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bahwa ancaman terhadap anak tidak hanya datang dari lingkungan sekolah dan pergaulan langsung. Ruang digital yang luput dari perhatian keluarga juga dapat menjadi pintu masuk paparan konten kekerasan.

Kepolisian kini menelusuri jejak digital yang berkaitan dengan kasus tersebut. Langkah itu penting untuk mengungkap konteks pergaulan digital pelaku sekaligus memastikan fakta hukum di balik peristiwa penikaman tersebut.

Editor Ahm

68 Peserta Poliran Lulus, Kapolda Kalsel Dorong Industri Serap Tenaga Kerja

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 12 Nov 2026 09:55:45 +0000

Istimewa

MEDIAWARTA.NET,BANJARBARU — Sebanyak 68 peserta pelatihan kerja menerima sertifikat kompetensi dalam penutupan Job Fair 2026 di Banjarbaru, Kamis (12/11/2026). Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Polda Kalimantan Selatan berupaya mempersempit kesenjangan keterampilan pencari kerja sekaligus mendorong dunia usaha membuka lebih banyak kesempatan kerja.

Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, persoalan ketenagakerjaan tidak cukup diselesaikan dengan memperbanyak informasi lowongan pekerjaan. Ketersediaan tenaga kerja harus diimbangi keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, kemauan bekerja harus didukung dengan keahlian, kompetensi, dan keterampilan yang relevan," ujar Rosyanto dalam sambutannya.

Sebanyak 68 peserta tersebut telah mengikuti pelatihan dalam empat bidang, yakni teknik listrik, teknik kendaraan ringan, pengolahan data, dan bahasa Jepang. Keempatnya dinilai memiliki peluang di pasar kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Namun, sertifikat bukanlah jaminan seseorang langsung memperoleh pekerjaan. Kapolda mengingatkan para lulusan agar terus meningkatkan kemampuan, disiplin, dan integritas ketika memasuki dunia kerja.

Kegiatan itu dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel Irfan Sayuti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Iwan Ristiantianto, Kepala Balai Latihan Kerja Provinsi Kalsel Dr. Fatmasari Said, serta sejumlah pimpinan perusahaan dan pelaku usaha.

Menurut Rosyanto, Poliran merupakan bagian dari semangat Polisi Bersama Masyarakat. Peran kepolisian, kata dia, tidak semata-mata menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga dapat diwujudkan melalui dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti sektor pertanian sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja. Kalimantan Selatan memiliki potensi ribuan hektare lahan yang dapat dikembangkan untuk komoditas produktif, antara lain jagung dan sorgum.

Pengembangan pertanian tersebut berpeluang menciptakan pekerjaan berantai, mulai dari budidaya, pengoperasian alat dan mesin pertanian, pengolahan hasil panen, hingga distribusi dan pemasaran.

Polda Kalsel turut mendorong minat masyarakat melalui dukungan kepastian harga pembelian jagung pipil basah sebesar Rp4.000 per kilogram dalam program pengembangan pertanian yang diinisiasi kepolisian daerah tersebut.

Di sisi lain, Kapolda meminta pemerintah daerah, perusahaan, lembaga pendidikan, dan balai pelatihan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi, menurut dia, harus diarahkan pada kebutuhan nyata pasar kerja, bukan sekadar menghasilkan lulusan pelatihan.

Integrasi informasi kebutuhan tenaga kerja secara digital juga didorong agar kompetensi pencari kerja dapat dipertemukan dengan kebutuhan perusahaan.

Tantangannya kini bukan hanya mencetak tenaga kerja terampil, melainkan memastikan mereka benar-benar terserap. Tanpa komitmen perekrutan dari dunia usaha dan kesesuaian kompetensi, sertifikat pelatihan berisiko berhenti sebagai dokumen tanpa kepastian pekerjaan.

Editor Ahm

Ulang Tahun ke-42 Kapolres Tanah Bumbu: Amanah Jabatan Diuji oleh Rekam Jejak Pengabdian

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 12 Nov 2026 06:18:58 +0000

Istimewa

MEDIAWARTA.NET,TANAH BUMBU — Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tanah Bumbu, AKBP Novy Adi Wibowo, genap berusia 42 tahun pada Kamis, 12 November 2026. Momentum pertambahan usia perwira kelahiran Magetan, Jawa Timur, 12 November 1984 itu menjadi pengingat bahwa jabatan kepolisian bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar terhadap keamanan dan kepentingan masyarakat.

Di tengah dinamika sosial dan tantangan keamanan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kepemimpinan seorang kapolres dituntut tidak berhenti pada instruksi dan kegiatan seremonial. Ukurannya terletak pada kehadiran aparat di tengah masyarakat, ketegasan menegakkan hukum, serta konsistensi memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga.

AKBP Novy mengemban tanggung jawab untuk memastikan tiga fungsi utama Polri—melindungi, mengayomi, dan melayani—berjalan nyata di lapangan. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak dibangun melalui pangkat maupun seragam, tetapi melalui tindakan, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Peringatan hari lahir tersebut juga diiringi apresiasi dan doa dari jajaran internal kepolisian serta elemen masyarakat. Harapan disampaikan agar perwira yang menyandang gelar Sarjana Ilmu Kepolisian (S.I.K.) dan Magister Hukum (M.H.) itu senantiasa diberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menjalankan amanah.

Namun, bertambahnya usia sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap jabatan memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban. Publik tentu berharap kepemimpinan di Polres Tanah Bumbu mampu menghadirkan rasa aman, penegakan hukum yang adil, serta pelayanan yang tidak membeda-bedakan masyarakat.

Masa jabatan seorang kapolres boleh berganti seiring kebijakan organisasi. Namun, rekam jejak pengabdian, keputusan yang diambil, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat akan tetap menjadi bagian dari penilaian publik.

Pada akhirnya, penghargaan terbesar bagi seorang pemimpin kepolisian bukanlah panjangnya masa jabatan atau banyaknya ucapan selamat, melainkan kepercayaan masyarakat yang tumbuh karena kehadiran dan kerja nyata.

Editor Ahm

Kapolri Turun ke Yogyakarta, Status Kerawanan Merah Usai Demonstrasi Ricuh

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 12 Nov 2026 04:30:24 +0000

Istimewa

MEDIAWARTA.NET,YOGYAKARTA– Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meninjau Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di kawasan Malioboro, Kamis (12/11/2026), menyusul kericuhan demonstrasi oleh massa tak dikenal pada Rabu dini hari. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau situasi keamanan setelah Polda DIY menyatakan wilayah Yogyakarta memiliki indikator kerawanan berwarna merah.

Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo mengungkapkan, kondisi tersebut telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Yogyakarta dinilai memiliki posisi strategis sekaligus menjadi salah satu barometer situasi nasional.

"Betul, bahwa DIY menjadi barometer juga. Nah kemudian DIY dari sisi intelijen ini ada suatu kondisi yang memang ada suatu kerawanan. Jadi warna merah," kata Langgeng di Mapolda DIY, Rabu (11/11/2026) malam.

Menurut Langgeng, kedatangan Kapolri bukan sekadar kunjungan formal. Suyudi ingin melihat langsung kondisi lapangan sekaligus memberikan asistensi kepada jajaran kepolisian daerah dalam menangani situasi keamanan.

Kapolri, kata Langgeng, menekankan agar seluruh tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum dan prosedur yang berlaku. Instruksi itu secara khusus menyangkut larangan penggunaan kekerasan oleh anggota Polri.

"Beliau jelas menekankan jangan sampai dengan aksi dengan kekerasan dari anggota Polri, karena ini akan timbul satu masalah besar," ujar Langgeng.

Ia mengklaim terdapat upaya memancing aparat agar bereaksi berlebihan terhadap massa aksi. Bahkan, menurut dia, sejumlah skenario kekerasan terhadap personel kepolisian dikhawatirkan dapat memicu kerusuhan lebih luas.

"Polisi dikejar secara individu, nanti diharapkan polisinya panik, memukul sampai tak berdaya hingga meninggal. Ini menjadi pemicu kerusuhan nasional," kata Langgeng.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan Kapolda meminta seluruh personel menahan diri. Aparat diminta tidak terpancing provokasi, terlebih tindakan kekerasan dapat memperkeruh situasi dan memperbesar konflik.

Langgeng juga menyinggung insiden di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menyebut terdapat upaya memancing polisi masuk ke lingkungan kampus ketika kericuhan berlangsung.

"Polisi dipancing peristiwa Bundaran UGM itu, polisi dipancing masuk UGM, massa masuk ke UGM, kemudian masuk lingkungan UGM, kemudian massa memancing supaya polisi masuk ke kampus," ujarnya.

Pernyataan mengenai indikator kerawanan merah dan dugaan skenario pemancingan aparat merupakan klaim Kapolda DIY yang perlu dijelaskan lebih lanjut kepada publik. Apa indikator intelijen yang mendasarinya? Siapa pihak yang diduga mengorganisasi kericuhan? Apa bukti yang telah dikantongi kepolisian?

Pertanyaan tersebut penting agar situasi keamanan tidak hanya dijelaskan melalui dugaan dan pernyataan sepihak. Setiap tuduhan harus ditopang bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, instruksi Kapolri agar anggota tidak menggunakan kekerasan harus menjadi pedoman nyata di lapangan, bukan sekadar pernyataan saat situasi memanas. Penanganan demonstrasi wajib menghormati hak menyampaikan pendapat, melindungi masyarakat, serta menghindari tindakan represif.

Aparat memang berkewajiban menjaga keamanan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak warga negara.

Situasi Yogyakarta kini menjadi ujian bagi kepolisian: menjaga ketertiban tanpa membungkam kebebasan berpendapat, sekaligus membuktikan setiap dugaan provokasi melalui proses hukum yang transparan.

Editor Ahm

Rumah Listyo Sigit Digeledah, Dugaan Sadap Presiden Seret Empat Jenderal Polri

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 12 Nov 2026 04:24:24 +0000

Doc istimewa

MEDIAWARTA.NET,JAKARTA – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak serius setelah penyidik Polri menggeledah kediaman Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 5 November 2026. Kasus yang disebut berlangsung sejak 2025 itu menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Perkembangan ini membuka pertanyaan besar tentang pengawasan internal dan dugaan penyalahgunaan kewenangan di tubuh kepolisian.

Fakta tersebut dipaparkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menjelaskan, laporan polisi terkait dugaan penyadapan diterbitkan pada 31 Oktober 2026. Penyidik kemudian memeriksa enam saksi dan empat ahli sebelum perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 1 November.

"Dilakukan interview terhadap enam orang saksi dan empat orang ahli serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan. Selanjutnya pada 1 November 2026, perkara ditingkatkan pada tahap penyidikan," kata Suyudi.

Penyidikan bergerak cepat. Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Ahrie ditangkap dan ditahan pada 2 November, sedangkan Eko menjalani pemeriksaan pada 3 November.

Nama Jenderal Listyo Sigit kemudian masuk dalam daftar tersangka. Ia ditangkap dan ditahan pada 4 November. Sehari setelahnya, penyidik menggeledah kediamannya.

"Pada 5 November 2026 dilakukan ekspos atau gelar perkara bersama Kejagung RI, penggeledahan kediaman Jenderal LSP serta gelar penetapan tersangka SU (Irjen Slamet Uliandi)," ujar Suyudi.

Penetapan Irjen Slamet Uliandi melengkapi empat nama perwira tinggi yang disebut sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Penyidik juga memeriksa enam personel bagian monitoring, sejumlah saksi, serta para tersangka. Pada 11 November, Slamet menjalani pemeriksaan tambahan sebelum dialihkan menjadi tahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusdokkes Polri.

Empat tersangka yang disebut dalam pemaparan Kapolri ialah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dugaan penyadapan terhadap seorang presiden bukan perkara ringan. Jika terbukti dilakukan secara ilegal, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan juga menyangkut perlindungan privasi, batas kewenangan aparat, dan akuntabilitas institusi penegak hukum.

Publik membutuhkan penjelasan yang lebih terang: siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, perangkat apa yang digunakan, ke mana hasil penyadapan disalurkan, serta apa motif di balik tindakan tersebut?

Penggeledahan kediaman seorang jenderal dan penetapan empat perwira tinggi sebagai tersangka tentu menjadi perkembangan besar. Namun, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada daftar nama dan kronologi penangkapan. Penyidik harus membuka konstruksi perkara secara terukur dan mempertanggungjawabkan setiap langkah hukum.

Komisi III DPR pun memiliki ruang pengawasan untuk memastikan proses penyidikan berjalan transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.

Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak dibangun melalui pernyataan semata. Kepercayaan itu diuji ketika aparat harus mengusut dugaan pelanggaran yang melibatkan lingkaran internalnya sendiri.

Meski demikian, seluruh pihak yang berstatus tersangka tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Editor Ahm

203,93 Hektare Hutan di Luar PPKH BIB, MATRAS Desak Aparat Jangan Tutup Mata

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 12 Nov 2026 03:40:54 +0000

Dua surat resmi Dishut Kalsel memunculkan pertanyaan serius mengenai penggunaan kawasan hutan di Tanah Bumbu. Sejumlah media mendatangi kantor PT Borneo Indobara untuk meminta klarifikasi, tetapi belum berhasil menemui pejabat berwenang
Doc istimewa

MEDIAWARTA.NET,BANJARMASIN – Persoalan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan PT Borneo Indobara (BIB) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kembali menjadi sorotan. Dua surat resmi Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel tertanggal 29 Oktober 2026 mencatat sekitar 203,93 hektare kawasan Hutan Produksi berada di luar poligon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT BIB tahun 2024. Masyarakat Transparansi Anti Korupsi (MATRAS) mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen izin tambang, tetapi membongkar dasar penggunaan kawasan tersebut.

Ketua MATRAS, Taufik Irwansyah, mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan pada kawasan yang dilaporkan itu dapat berlangsung, apa dasar hukumnya, dan bagaimana status perizinannya pada setiap periode kegiatan.

Pertanyaan tersebut bukan tanpa dasar. MATRAS mengaku telah menerima dua surat resmi Dishut Kalsel sebagai jawaban atas pengaduan Nomor 002 dan 003/SKU/LSM-MATRAS/IX/2026.

Sorotan ini muncul di tengah langkah pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Kristalin Ekalestari (PT KEL) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, melalui Keputusan Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026.

Dalam kasus PT KEL, verifikasi lapangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan kegiatan pertambangan tanpa PPKH pada kawasan seluas 275,9025 hektare. Rinciannya, 170,4459 hektare berada di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan 105,4566 hektare di luar WIUP. Seluruh WIUP seluas 3.500 hektare kemudian dikembalikan kepada penguasaan pemerintah.

Bagi MATRAS, tindakan tersebut menjadi pengingat bahwa IUP bukan tiket bebas untuk menggunakan kawasan hutan tanpa persetujuan yang dipersyaratkan.

Namun, Taufik menegaskan persoalan PT KEL tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran oleh PT BIB. Perkara di Tanah Bumbu harus diuji berdasarkan dokumen, fakta lapangan, dan hasil pemeriksaan aparat.

Surat pertama Dishut Kalsel Nomor 500.4.3.11/2798/Dishut/2026 memuat hasil analisis spasial terhadap lokasi di Desa Sebamban Lama, Kabupaten Tanah Bumbu.

Dishut mencatat areal seluas 18,39 hektare. Sebanyak 0,99 hektare berada pada fungsi Hutan Produksi (HP), sedangkan 17,40 hektare masuk fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

Seluruh areal tersebut berada dalam wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Hutan Rindang Banua (HRB), berdasarkan SK Nomor 72/MENLHK/SETJENHPL/2021.

Hasil pencocokan batas perizinan menunjukkan sekitar 17,40 hektare berada di luar batas IUP PT BIB.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penggunaan areal tersebut apabila benar dimanfaatkan untuk fasilitas penunjang pertambangan.

“Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar hukum penggunaan kawasan hutan untuk fasilitas penunjang pertambangan PT BIB di luar batas IUP-nya, terlebih areal tersebut berada dalam wilayah PBPH PT HRB,” kata Taufik.

Pertanyaan semakin mengemuka setelah Dishut menerbitkan surat kedua bernomor 500.4.3.11/2799/Dishut/2026 mengenai hasil analisis spasial di Desa Satui Barat dan Desa Sekapuk, Kecamatan Satui.

Hasil penghitungan ulang menunjukkan luas keseluruhan areal mencapai 317,78 hektare. Rinciannya, 311,30 hektare merupakan Hutan Produksi dan 6,48 hektare masuk Area Penggunaan Lain (APL).

Dari total tersebut, 107,37 hektare teridentifikasi berada dalam area PPKH PT BIB berdasarkan Keputusan Nomor 1629 Tahun 2024.

Dengan demikian, sekitar 203,93 hektare kawasan Hutan Produksi berada di luar poligon PPKH yang menjadi acuan analisis Dishut.

Angka tersebut patut mendapat perhatian serius. Bukan untuk langsung menjatuhkan tuduhan, melainkan untuk memastikan apakah penggunaan kawasan memiliki dasar hukum yang sah.

MATRAS juga menyoroti perbedaan periode kegiatan. Pengaduan Nomor 003 berkaitan dengan dugaan aktivitas pertambangan pada 2010–2017, sedangkan PPKH yang menjadi acuan dalam surat Dishut terbit pada 2024.

“Pertanyaannya, bagaimana dasar penggunaan kawasan hutan pada periode 2010 sampai 2017? Apakah saat itu sudah terdapat IPPKH atau persetujuan penggunaan kawasan hutan lainnya? Kemudian, bagaimana status sekitar 203,93 hektare Hutan Produksi yang berada di luar poligon PPKH tahun 2024?” ujar Taufik.

Menurutnya, PPKH 2024 tidak otomatis menjawab legalitas penggunaan kawasan pada periode sebelumnya. Riwayat IPPKH maupun persetujuan lain harus dibuka dan dicocokkan dengan lokasi serta masa berlakunya.

Di sinilah pemeriksaan aparat diperlukan. Jangan sampai persoalan ratusan hektare kawasan hutan hanya berhenti sebagai angka dalam dokumen, tanpa kejelasan mengenai aktivitas, perizinan, dan pihak yang bertanggung jawab.

MATRAS turut menyoroti posisi PT HRB sebagai pemegang PBPH yang wilayah perizinannya mencakup areal di Sebamban Lama.

Taufik meminta aparat menelusuri hubungan hukum antara PT BIB dan PT HRB. Apakah terdapat perjanjian kerja sama, persetujuan penggunaan areal, pemberian akses, atau bentuk hubungan hukum lainnya?

Termasuk apakah PT HRB mengetahui penggunaan areal tersebut, apakah menerima manfaat ekonomi, dan bagaimana kewajiban pengelolaan serta perlindungan kawasan hutan dijalankan.

“Kami tidak mendahului kesimpulan bahwa HRB telah melakukan pelanggaran. Tetapi hubungan hukum antara BIB dan HRB harus diperiksa. Jangan sampai penggunaan kawasan dalam wilayah PBPH hanya dilihat dari sisi perusahaan tambang, sementara kedudukan pemegang PBPH tidak ditelusuri,” tegasnya.

Bagi MATRAS, pemeriksaan harus menyentuh seluruh rantai perizinan. Tidak cukup hanya memperlihatkan IUP, sementara dasar penggunaan kawasan hutan dan kesesuaian batas kegiatan belum terurai.

Persoalan ini juga telah diupayakan untuk dikonfirmasi langsung kepada perusahaan.

Pada Rabu (11/11/2026), sejumlah awak media siber mendatangi kantor PT BIB untuk meminta penjelasan mengenai hasil analisis spasial Dishut Kalsel dan dugaan penggunaan kawasan hutan yang disampaikan MATRAS.

Namun, upaya tersebut belum menghasilkan keterangan resmi. Para jurnalis belum berhasil menemui pihak perusahaan yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan.

Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh jawaban langsung dari PT BIB mengenai 203,93 hektare kawasan Hutan Produksi yang teridentifikasi berada di luar poligon PPKH tahun 2024.

Belum adanya klarifikasi bukan berarti perusahaan mengakui ataupun membenarkan dugaan tersebut. Namun, pertanyaan publik mengenai dasar perizinan kawasan hutan tetap membutuhkan jawaban yang terang.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi PT BIB untuk memberikan klarifikasi, termasuk menunjukkan dokumen perizinan dan menjelaskan riwayat penggunaan kawasan pada periode yang dipersoalkan.

Taufik menegaskan, MATRAS tidak meminta aparat menyamakan perkara PT KEL dengan persoalan PT BIB. Kedua perkara memiliki fakta dan proses hukum masing-masing.

Namun, ia meminta prinsip penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan diterapkan secara konsisten, tanpa membedakan perusahaan maupun wilayah.

“Yang kami dorong adalah konsistensi penegakan hukum. Jika pemerintah dapat menindaklanjuti temuan pertambangan tanpa PPKH di Papua, maka dugaan penggunaan kawasan hutan tanpa PPKH di Tanah Bumbu juga harus diperiksa secara serius. Jangan sampai penegakan hukum berbeda hanya karena lokasi dan perusahaan yang berbeda,” ujarnya.

MATRAS meminta aparat penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah menelusuri seluruh dokumen perizinan, riwayat PPKH dan IPPKH, kesesuaian batas IUP, serta hubungan hukum antara perusahaan tambang dan pemegang PBPH.

Sebab, persoalan kawasan hutan tidak boleh berhenti pada perdebatan angka dan dokumen. Publik berhak mengetahui apakah setiap kegiatan memiliki dasar hukum yang sah, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana negara memastikan kawasan hutan terlindungi.

Pemberitaan ini memuat hasil analisis spasial Dishut Kalsel dan pernyataan MATRAS. Posisi sekitar 203,93 hektare di luar poligon PPKH tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana atau kegiatan pertambangan ilegal. Hal tersebut masih memerlukan pemeriksaan terhadap riwayat perizinan dan kondisi faktual di lapangan.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT BIB, PT HRB, Dishut Kalsel, Kementerian Kehutanan, serta aparat penegak hukum sesuai prinsip akurasi, keberimbangan, dan praduga tak bersalah dalam Kode Etik Jurnalistik.

Wrinter Farouk

Editor Ahm

Polres Tanah Laut Ingatkan Mahasiswa: Kekerasan Seksual dan Cyberbullying Berujung Pidana

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 12 Nov 2026 03:28:45 +0000

Doc istimewa

MEDIAWARTA.NET,TANAH LAUT – Polres Tanah Laut mengingatkan mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut agar tidak menganggap kekerasan seksual dan perundungan digital sebagai persoalan sepele. Melalui Unit Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (Tipid PPA) serta Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Orang (PPO) Satreskrim, polisi menggelar edukasi hukum mengenai ancaman pidana kedua tindakan tersebut, Rabu (11/11/2026).

Dalam sosialisasi itu, Iptu Jim Sembiring dan Briptu Risqa Ina Hamama, S.H., tampil sebagai narasumber. Mereka membedah ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sekaligus mengingatkan mahasiswa terhadap konsekuensi hukum dari perilaku perundungan di ruang digital.

Polisi menekankan, kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran norma sosial. Tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum. Mahasiswa diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, ancaman sanksi bagi pelaku, hingga hak-hak korban yang wajib dilindungi.

Pesan lain yang mengemuka adalah keberanian melapor. Korban maupun pihak yang mengetahui adanya kekerasan seksual didorong tidak memilih diam atau membiarkan tindakan tersebut terus berlangsung.

Di ruang digital, polisi juga mengingatkan bahwa layar ponsel bukan tempat berlindung dari hukum. Penghinaan, intimidasi, ancaman, hingga penyebaran konten yang merugikan orang lain dapat membawa konsekuensi hukum.

Penggunaan media sosial, menurut para narasumber, harus disertai tanggung jawab. Jejak digital dapat meninggalkan dampak panjang, baik terhadap korban maupun pelaku.

Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Siallagan, S.I.K., M.I.K., mengatakan edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa sekaligus mencegah kekerasan dan perundungan di lingkungan kampus.

Melalui Unit IV Tipid PPA dan PPO Satreskrim, Polres Tanah Laut berharap mahasiswa tidak hanya memahami hak dan kewajiban hukum, tetapi juga berani mengambil sikap ketika menyaksikan tindakan kekerasan.

Sosialisasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kampus semestinya menjadi ruang aman untuk belajar dan berkembang, bukan tempat berkembangnya kekerasan seksual maupun perundungan yang berlindung di balik kebebasan berekspresi.

Editor Ahm

120 Anggota DPR Goyang Kursi Gibran, Hak Pemakzulan Resmi Digulirkan

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 11 Nov 2026 15:44:27 +0000

Doc istimewa

MEDIAWARTA.NET,JAKARTA — Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi resmi menggulirkan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu, (11/11/2026). Langkah politik di Senayan itu dipicu polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang dinilai berkaitan dengan pemenuhan syarat pencalonannya pada Pilpres 2024.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama perwakilan anggota pengusul dan pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Jakarta. Jumlah pengusul mencapai 120 orang berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani.

Pimpinan DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, mengatakan delapan fraksi telah menyerahkan dukungan terhadap penggunaan hak konstitusional tersebut.

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, berdasarkan yang ditandatangani, adalah 120 orang dari delapan fraksi," kata Saan.

Komposisi pengusul berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.

Dukungan lintas fraksi itu memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak lagi berhenti sebagai perdebatan di ruang publik. Isu tersebut kini memasuki arena politik formal DPR, meski usulan pemakzulan belum otomatis menjadi keputusan pemberhentian wakil presiden.

Saan menyatakan pimpinan DPR menghormati usulan tersebut dan akan membawanya ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.

Polemik ijazah menjadi pintu masuk

Fraksi PKS menilai terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya menyangkut persyaratan sebagai wakil presiden.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut persoalan tersebut juga berkaitan dengan dugaan perbuatan tercela dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001.

Sementara itu, anggota Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan pengajuan HMP berkaitan dengan legitimasi jabatan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menurutnya memiliki relevansi dengan persoalan tersebut.

"Kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai," ujar Ahmad Doli.

Adapun anggota Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengatakan polemik ijazah Gibran perlu segera mendapatkan penyelesaian. Menurut dia, perdebatan berkepanjangan mengenai persoalan tersebut telah menyedot energi politik tanpa memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Namun, alasan dan penilaian para pengusul itu tetap harus diuji melalui mekanisme konstitusional. Pengajuan HMP bukan bukti bahwa Gibran telah melakukan pelanggaran hukum ataupun otomatis kehilangan legitimasi jabatannya.

Jalan pemakzulan tidak sesederhana tanda tangan

Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Berdasarkan Pasal 210 ayat (1), usulan HMP dapat diajukan sedikitnya 25 anggota DPR. Dokumen pengajuan juga harus disertai materi, alasan, serta bukti yang relevan dengan dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan presiden maupun wakil presiden.

Dengan 120 anggota yang telah menandatangani usulan, jumlah pengusul melampaui ambang minimal tersebut. Namun, dukungan itu belum cukup untuk menjadikan HMP sebagai keputusan resmi DPR.

Pasal 210 ayat (3) UU MD3 mensyaratkan persetujuan rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Keputusan juga harus memperoleh persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.

Jika disetujui, DPR dapat membentuk panitia khusus (pansus) untuk memeriksa dan mengkaji materi usulan. Hasil pemeriksaan kemudian dibawa kembali ke rapat paripurna.

Apabila ditolak, proses HMP berakhir. Sebaliknya, jika disetujui, DPR dapat melanjutkan proses sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum.

Pasal 215 UU MD3 mengatur bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan demikian, perjalanan politik Gibran masih panjang. Dari 120 tanda tangan, persetujuan paripurna, pemeriksaan pansus, hingga proses konstitusional di Mahkamah Konstitusi dan MPR, seluruh tahapan harus dilalui sebelum ada keputusan pemberhentian.

Senayan kini membuka babak baru pertarungan politik. Namun, satu hal harus tetap dijaga: pemakzulan bukan sekadar adu jumlah suara, melainkan proses konstitusional yang menuntut dasar hukum, bukti, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji.

Editor Ahm

Kapolri Sentil Polisi Arogan: Jangan Bangga Berseragam, Satu Pelanggaran Bisa Hancurkan Nama Institusi

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 11 Nov 2026 14:38:16 +0000

Doc istimewa

MEDIAWARTA.NET,JAKARTA— Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memperingatkan seluruh personel Polri agar berhenti mempertontonkan arogansi dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Peringatan itu disampaikan pada Rabu (11/11/2026), menyusul pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui perilaku, pelayanan, dan kedisiplinan anggota di lapangan.

"Satu tindakan arogan atau satu pelanggaran dapat menghapus kerja keras ribuan anggota lainnya," kata Suyudi.

Pernyataan tersebut menjadi teguran keras bagi anggota yang masih memandang seragam sebagai simbol kekuasaan, bukan amanah pelayanan. Sebab, kewenangan polisi bukan tiket untuk bertindak sewenang-wenang, apalagi merendahkan masyarakat.

Kapolri menegaskan, integritas harus terlihat dari kesesuaian ucapan, sikap, dan tindakan. Ia meminta seluruh personel mengedepankan kerendahan hati karena setiap perilaku anggota ikut menentukan wajah kepolisian di mata publik.

"Tampilkan sikap rendah hati, ingatlah bahwa setiap tindakan kita mencerminkan wajah Polri di mata masyarakat," ujarnya.

Selain integritas, Suyudi menekankan soliditas internal. Seluruh satuan kerja diminta bergerak dalam satu komando, menjaga fokus tugas, dan bijak menyikapi informasi yang berkembang.

Dalam hubungan eksternal, ia menggarisbawahi pentingnya sinergi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak mungkin dibebankan kepada polisi semata.

"Polri tidak dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Karena keamanan sejatinya adalah tanggung jawab bersama," tuturnya.

Ia meminta anggota hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan warga, serta memberikan pelayanan yang humanis, responsif, adil, dan tidak diskriminatif.

Kapolri juga meminta jajarannya tidak alergi terhadap kritik. Setiap masukan publik harus menjadi bahan evaluasi, bukan justru dihadapi dengan sikap defensif.

Para pimpinan satuan kerja dan wilayah pun diminta menjadi teladan melalui pengawasan serta pembinaan yang berkelanjutan.

Pesannya jelas: seragam tidak membuat seseorang kebal dari kritik. Jabatan tidak membenarkan arogansi. Dan keberhasilan institusi tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi pelanggaran anggotanya.

Kepercayaan publik tidak lahir dari slogan Polisi Bersama Masyarakat, melainkan dari bukti bahwa polisi benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Editor Ahm

Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, DPR Siapkan Hak Menyatakan Pendapat

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 11 Nov 2026 14:19:34 +0000

Istimewa

MEDIAWARTA.NET,JAKARTA — Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat pada Rabu, (11/11/2026). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi tersebut di tengah proses politik di DPR yang mengarah pada penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran.

"Betul," kata Budi Arie saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Pernyataan singkat Budi Arie itu muncul setelah Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026.

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Usulan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik terkait wacana pemakzulan Gibran yang dipersoalkan karena dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Rinciannya, 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 Golkar, 11 Gerindra, 19 NasDem, 18 PKB, 28 PKS, satu PAN, dan 18 Demokrat.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa, 10 November 2026.

Menurut Prasetyo, pembicaraan tersebut berlangsung di tengah dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), terutama menyangkut persoalan dokumen pendidikan Gibran.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," kata Prasetyo.

Meski Budi Arie telah membenarkan kabar pengunduran diri tersebut, pernyataan itu perlu dibedakan dari keputusan resmi pemberhentian atau pengunduran diri yang telah diproses secara konstitusional.

Dengan demikian, perkembangan politik ini masih menunggu kejelasan mengenai status resmi Gibran serta tindak lanjut mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Editor Ahm