METRO ONLINE

Perayaan HUT Ke-27 SKST : Memperkuat Solidaritas, Meneguhkan Komitmen Bersama

2026-05-15T06:41:35.568+08:00

METRO ONLINE,PANGKEP--Serikat Karyawan Semen Tonasa (SKST) menggelar kegiatan ramah tamah dan perayaan Hari Ulang Tahun ke-27 di Ruang Auditorium Kantor Pusat PT Semen Tonasa, Rabu (13/5/2026).

Mengusung tema “Memperkuat Solidaritas, Meneguhkan Komitmen Bersama", kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama PT Semen Tonasa, Anis, Direktur Operasi Mochamad Alfin Zaini, Direktur Keuangan dan SDM Sulaiha Muhyiddin, jajaran Band 1, pimpinan perusahaan afiliasi, pembina dan pengurus pusat SKST, para karyawan dan karyawati PT Semen Tonasa, KIKST, serta para stakeholder.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Semen Tonasa, Anis, menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan semangat kebersamaan yang terus dijaga oleh SKST selama 27 tahun perjalanan organisasi. Menurutnya, tema yang diangkat tahun ini menjadi pengingat agar seluruh insan perusahaan tidak hanya merasa nyaman dengan kondisi yang ada, tetapi juga terus membuka diri terhadap peluang dan kemungkinan baru demi kemajuan perusahaan dan organisasi.

Anis juga menegaskan pentingnya solidaritas dan kolaborasi di tengah tantangan industri yang semakin kompleks, khususnya di kawasan Indonesia Timur. “Kita tidak perlu berpikir bagaimana kita selamat sendiri. Kita harus berpikir bagaimana kita bisa bersama, bersatu, dan berkolaborasi. Karena saya yakin, jika kita bersatu dan membangun kolaborasi yang baik, maka kesejahteraan akan datang dengan sendirinya,” ujarnya

Ia menambahkan bahwa tantangan industri saat ini cukup berat, terutama terkait kondisi logistik di kawasan Indonesia Timur, akibat kelangkaan BBM yang berdampak pada meningkatnya biaya distribusi.

“Kondisi regional yang terjadi saat ini, di mana terjadi kelangkaan BBM, sangat mempengaruhi biaya logistik kita. Ini menjadi tantangan utama hari ini, bagaimana kapal-kapal tidak lagi banyak beroperasi karena sebagian pemilik kapal tidak berani mengoperasikannya dengan tingginya biaya BBM saat ini. Sementara kita harus tetap mengangkut semen ke daerah-daerah Indonesia Timur. Ini menjadi tantangan kita bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum SKST Muh. Musafir menyampaikan bahwa perayaan HUT ke-27 ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang untuk mempererat solidaritas dan memperkuat sinergi antar seluruh elemen perusahaan.

Pada kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sesi talkshow inspiratif yang menghadirkan Analisa Widyaningrum sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, ia mengajak peserta untuk berani keluar dari zona nyaman dan membangun pola pikir positif dalam menghadapi perubahan.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan semangat kebersamaan serta komitmen seluruh insan Semen Tonasa untuk terus bertumbuh dan berkontribusi secara positif bagi perusahaan.

Ketua Panitia HUT SKST, M. Amran Arifuddin, menyampaikan ucapan terima kasih kepada manajemen PT Semen Tonasa, atas terselenggaranya kegiatan ini, serta kepada seluruh komisariat yang aktif berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan HUT SKST. “Solidaritas semakin kuat dan komitmen untuk menjaga kekompakan terus terjalin demi kebersamaan yang semakin solid sepanjang masa,” pungkasnya.

(Thiar)

Kapolda Sulsel Dinilai Tak Bertaji Hadapi Tambang Diduga Ilegal di Tompobulu Maros

2026-05-14T00:23:52.396+08:00

METRO ONLINE, MAROS – Aktivitas tambang galian C yang diduga ilegal di Dusun Panggembang, Desa Puca, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan sejumlah pemerhati lingkungan dan hukum.

Aktivitas pengerukan material di kawasan tersebut disebut terus berlangsung dan dinilai berpotensi merusak lingkungan.

Sekretaris Jenderal Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan Hidup (LPHLH), Hamzah, menilai aktivitas tambang di Tompobulu perlu segera mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

“Pengerukan material secara brutal di kawasan Tompobulu merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan lingkungan hidup,” ujar Hamzah, Rabu (13/5).

Menurutnya, aktivitas tambang tersebut berpotensi memicu longsor saat musim hujan serta mengancam keselamatan warga.

Dia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut yang semestinya berada dalam pengawasan ketat.

Hamzah menyebut aktivitas tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Dalam Pasal 158 UU Minerba disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

LPHLH mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulsel, segera melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di kawasan Tompobulu.

“Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang ilegal. Tompobulu merupakan kawasan vital sumber kehidupan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Hajja Halija Dg Pajja yang disebut sebagai pemilik tambang mengaku aktivitas tersebut dilakukan untuk mengambil material pasir dan batu cadas.

Material itu kemudian diolah sebagai bahan baku untuk menyuplai dua titik industri crusher atau pemecah batu di Dusun Damma, Desa Bontomanai dan Dusun Masale, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Ia juga menyebut aktivitas pengerukan material di Tompobulu yang merupakan telah berlangsung selama puluhan tahun.

Berdasarkan temuan di lapangan, selain nama Hajja Halija Dg Pajja, muncul pula nama Sarmon yang diduga ikut terlibat sebagai pemilik tambang Dan Oknum F

Tak hanya itu, armada pengangkut material di lokasi tambang juga disebut diduga milik seorang oknum polisi berinisial F.

Hingga berita ini diturunkan, belum pernah dikonfirmasi Polda Sulsel terkait aktivitas tambang yang diduga ilegal tersebut.

Penulis: Muh Sain

Keruk Sungai Demi Untung, DAS Maros Terancam Rusak Parah

2026-05-12T13:06:00.006+08:00

METRO ONLINE, MAROS – Aktivitas pertambangan galian C yang diduga ilegal di kawasan Sungai Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mendapat sorotan dari kalangan pemerhati hukum dan lingkungan hidup karena dinilai berpotensi merusak kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Maros.

Sekretaris Jenderal Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan Hidup (LPHLH) Hamzah mengatakan aktivitas pengerukan material sungai di wilayah tersebut semakin masif pascamusim hujan karena material pasir dan batu yang terbawa arus memiliki nilai ekonomi tinggi.

Menurut dia, Sungai Tompobulu merupakan bagian penting dari kawasan hilir DAS Maros yang berfungsi sebagai sumber air baku dan penyangga ekosistem lingkungan.

Air dari DAS Maros dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Maros hingga sebagian wilayah Kota Makassar sebagai sumber air bersih.

“Pengerukan material sungai secara brutal di kawasan DAS Maros merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Jika dibiarkan, dampaknya bukan hanya kerusakan bantaran sungai dan sedimentasi, Tetapi juga mengancam kualitas air baku yang digunakan masyarakat Maros dan Makassar,” kata Hamzah, Senin (11/5).

Ia menilai aktivitas pertambangan di aliran sungai berpotensi menyebabkan pendangkalan sungai, longsor bantaran, terbentuknya aliran sungai baru, kerusakan habitat biota air, hingga meningkatkan risiko banjir pada musim hujan serta krisis air bersih di masa mendatang.

LPHLH juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap aktivitas tambang di kawasan DAS yang dinilai seharusnya berada dalam pengawasan ketat.

Aktivitas tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009.

Pada Pasal 158 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Selain itu, aktivitas tersebut juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

LPHLH mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait segera mengambil langkah tegas terhadap aktivitas tambang di Sungai Tompobulu.

Polda Sulawesi Selatan diminta melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap aktivitas PETI di kawasan tersebut.

Selain itu, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang didorong melakukan inspeksi terhadap kondisi DAS dan sempadan sungai.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros juga diminta melakukan audit lingkungan dan menghentikan aktivitas yang tidak memiliki dokumen lingkungan maupun izin resmi.

“Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang ilegal. DAS Maros adalah kawasan vital sumber kehidupan masyarakat. Jika terus dirusak demi keuntungan segelintir pihak, maka yang terancam adalah keselamatan lingkungan dan generasi mendatang,” kata Hamzah.

Penulis: Muh Sain

Imigrasi Parepare hadirkan Inovasi PASTUJU, Pengantaran Paspor hingga ke Tujuan

2026-05-12T10:06:00.001+08:00

METRO ONLINE, Parepare — Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare menghadirkan inovasi bertajuk PASTUJU .

PASTUJU merupakan singkatan dari Paspor Sampai Tujuan, sebuah inovasi pelayanan publik yang dihadirkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare untuk mempermudah masyarakat dalam menerima dokumen paspor tanpa harus datang kembali ke kantor imigrasi.

Program ini menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pengurusan paspor tanpa harus datang kembali ke kantor imigrasi untuk pengambilan dokumen.

PASTUJU merupakan layanan pengantaran paspor langsung ke alamat pemohon setelah proses penerbitan selesai kepada pemohon khusus diataranya pemohon yang sedang sakit, lansia, difabel dan ihu hamil yang berdomisili di kota Parepare

Inovasi ini hadir sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kenyamanan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare menyampaikan bahwa inovasi ini juga mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. “Melalui PASTUJU, kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan yang cepat, tetapi juga aman dan terpercaya hingga dokumen diterima langsung di tangan pemohon khususnya pemohon rentan yang berdomisi di kota Parepare,” ujarnya.

Hadirnya inovasi PASTUJU menjadi bukti nyata komitmen Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ke depan, diharapkan inovasi ini dapat terus dikembangkan guna mendukung pelayanan keimigrasian yang semakin modern dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat .

Editor : Muh Sain

Publik Pertanyakan Manfaat Pabrik Benih Jagung Rp34 Miliar di Maros, APH Diminta Turun Tangan

2026-05-11T20:23:00.002+08:00

METRO ONLINE, Maros Sul sel — Desakan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri dugaan pemborosan anggaran dalam proyek pembangunan pabrik benih jagung di Dusun Pagembang, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, terus menguat.

Publik meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) melakukan penyelidikan terhadap proyek senilai Rp34 miliar yang bersumber dari APBD Sulsel Tahun 2021 tersebut.

Proyek yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu sebelumnya digadang-gadang menjadi pabrik benih jagung pertama di Sulsel yang mampu memenuhi sekitar 15 persen kebutuhan benih jagung petani atau sekitar 6.000 hingga 7.000 ton per tahun.

Saat proses pembangunan berlangsung pada 2021, pemerintah juga menyampaikan bahwa fasilitas tersebut direncanakan mulai beroperasi pada Juli 2021.

Pabrik benih jagung Pucak Tompo Bulu Maros diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Namun, berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi media ini serta keterangan sejumlah warga sekitar, fasilitas tersebut disebut hanya beroperasi optimal dalam kurun waktu beberapa bulan setelah diresmikan.

Warga menilai bangunan yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah dari uang rakyat Sulawesi Selatan itu kini tampak minim aktivitas dan tidak menunjukkan kegiatan produksi sebagaimana mestinya.

“Kalau benar proyek yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah itu kini tidak berfungsi optimal, maka aparat penegak hukum, termasuk Kejati Sulsel, harus turun melakukan penyelidikan agar masyarakat mendapatkan kejelasan,” ujar salah seorang warga.

Publik juga menilai penggunaan anggaran daerah harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat, mengingat sumber pembiayaan proyek berasal dari APBD Sulsel Tahun 2021.

Pabrik benih jagung tersebut dibangun pada masa kepemimpinan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sulsel saat itu, Andi Ardin Tjatjo.

Terpisah, Ketua Lemkira, Rizal Rahman, menilai proyek pemerintah yang tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dapat disebabkan oleh lemahnya perencanaan sejak awal.

Menurut Rizal, setiap program pembangunan semestinya mengacu pada ketentuan peraturan dan kajian kebutuhan yang matang agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia.

“Jika proyek pembangunan pabrik tersebut memang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka BPK atau BPKP perlu melakukan audit investigatif,” katanya.

Ia menambahkan, apabila dalam audit nantinya ditemukan adanya potensi kerugian negara, maka aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari alat bukti serta menentukan pihak yang bertanggung jawab, baik secara pidana maupun dalam pengembalian kerugian negara.

Sejumlah warga berharap aparat penegak hukum, termasuk Kejati Sulsel, dapat melakukan audit dan penelusuran menyeluruh terhadap proyek tersebut guna memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum maupun potensi kerugian negara.

Editor : Muh Sain

Dukung Program Aksi Kemenimipas, Rutan Pangkep Berbagi Sembako untuk Masyarakat Sekitar

2026-05-11T17:33:00.002+08:00

METRO ONLINE, Pangkep - Rutan Kelas IIB Pangkep melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di sekitar lingkungan Rutan, Senin (11/5).

Kegiatan yang berlangsung di halaman depan Rutan Pangkep ini menyalurkan sebanyak 15 paket sembako kepada masyarakat yang dinilai kurang mampu secara ekonomi. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus perwujudan slogan “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat.”

Kegiatan ini juga merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Rutan Pangkep sebagai bentuk dukungan terhadap Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kepala Rutan Pangkep, Rachmat Efendy, menyampaikan bahwa kegiatan bantuan sosial tersebut merupakan wujud kepedulian jajaran Rutan terhadap masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan secara ekonomi.

“Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian kami kepada masyarakat sekitar. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan sedikit membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari penerima,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Rutan Pangkep dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh kehangatan. Masyarakat penerima bantuan tampak antusias dan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh jajaran Rutan Pangkep.

Editor : Muh Sain

Rutan Pangkep Gandeng Puskesmas Bungoro Laksanakan Skrining Kesehatan Warga Binaan

2026-05-11T17:28:11.453+08:00

METRO ONLINE, Pangkep - Rutan Kelas IIB Pangkep bekerja sama dengan Tim Puskesmas Bungoro melaksanakan kegiatan deteksi dini HIV/AIDS, hepatitis C, gangguan jiwa, tuberkulosis (TB), kusta serta cek kesehatan gratis (CKG) bagi warga binaan, Senin (11/5).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WITA tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan warga binaan sekaligus langkah pencegahan terhadap potensi penularan penyakit menular di lingkungan Rutan.

Dalam pelaksanaannya, warga binaan mendapatkan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan HIV/AIDS, hepatitis C, skrining TB dan kusta, pemeriksaan kesehatan jiwa, serta cek kesehatan gratis oleh tim medis dari Puskesmas Bungoro.

Kasubsi Pelayanan Rutan Pangkep, Djufri, menyampaikan apresiasi kepada pihak Puskesmas Bungoro atas sinergi dan dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami mengapresiasi dukungan dan kerja sama dari Puskesmas Bungoro yang telah membantu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan. Kegiatan ini sangat penting sebagai langkah deteksi dini sekaligus upaya menjaga kondisi kesehatan warga binaan tetap terpantau dengan baik,” ujarnya.

Djufri juga menambahkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara berkala diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga binaan terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Melalui kolaborasi dengan pihak Puskesmas Bungoro, Rutan Pangkep terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan.

Editor : Muh Sain

Lewat Pelayanan Kesehatan Gratis, Rutan Pangkep Perkuat Kepedulian Terhadap Masyarakat Sekitar

2026-05-11T17:21:00.004+08:00

METRO ONLINE,Pangkep - Sebagai bentuk dukungan terhadap Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rutan Kelas IIB Pangkep melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, Senin (11/5).

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim Klinik Rutan Kelas IIB Pangkajene bekerja sama dengan Puskesmas Bungoro serta melibatkan peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pelaksanaan kegiatan mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari penyuluhan kesehatan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan laboratorium sederhana seperti gula darah sewaktu (GDS) dan asam urat hingga pemeriksaan langsung oleh dokter.

Selain itu, masyarakat juga menerima pemberian obat secara gratis yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan keluhan kesehatan masing-masing peserta.

Kepala Rutan Pangkep, Rachmat Efendy, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sekaligus wujud pengabdian kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Ini juga menjadi bagian dari komitmen kami untuk mendukung program aksi Kemenimipas melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Rutan Pangkep berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sekaligus memperkuat hubungan yang baik antara jajaran Pemasyarakatan dan masyarakat sekitar.

Editor : Muh Sain

Aktivitas tambang galian c diduga ilegal dimoncongloe terus menuai sorotan tajam, APH tutup Mata ADA APA ?

2026-05-11T16:04:00.002+08:00

METRO ONLINE, MAROS SUL-SEL -- Aktivitas alat berat diduga melakukan penambangan galian C di Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang disorot warga dan aktivis lingkungan karena diduga tidak mengantongi izin resmi serta mengancam ekosistem dan lingkungan hidup, publik justru menyaksikan dugaan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam yang disebut berlangsung terang-terangan tanpa rasa takut terhadap hukum.

Aktivitas tambang galian C diduga ilegal di Moncongloe terus menuai sorotan tajam. Alat berat dilaporkan bebas keluar masuk lokasi, mengeruk batu, dan tanah , sementara truk pengangkut material disebut hilir mudik tanpa hambatan berarti.

Ironisnya, hingga kini belum terlihat langkah penindakan tegas di lapangan. Kondisi tersebut memantik pertanyaan serius di tengah masyarakat: apakah negara benar-benar hadir menjaga lingkungan dan hak hidup warga, atau justru kalah oleh kekuatan modal dan kepentingan tertentu?

Desakan agar aparat penegak hukum turun tangan kini semakin menguat. Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel diminta segera melakukan investigasi menyeluruh, termasuk menelusuri dugaan adanya pihak yang membekingi aktivitas tersebut.

Sorotan keras datang dari LPHP Hamza Ia menilai aktivitas pengerukan Tanah di moncongloe bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan persoalan serius yang mengancam keselamatan lingkungan dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

“Kerusakan lingkungan akibat dugaan tambang ilegal di Moncongloe tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Ketika aktivitas pengerukan berlangsung secara terbuka menggunakan alat berat dan terus berjalan tanpa tindakan tegas, maka publik berhak mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan negara benar-benar bekerja melindungi ruang hidup masyarakat,” tegas Hamzah ke Metro Online,co.id. Sabtu (9/5/26).

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan ekologis, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan lingkungan hidup.

Ia mengingatkan bahwa kerusakan ekosistem Moncongloe dapat memicu bencana yang lebih luas apabila aktivitas tersebut terus dibiarkan tanpa pengawasan dan tindakan hukum.

“Polda Sulsel dan Kejati Sulsel harus turun langsung melakukan investigasi menyeluruh, termasuk menelusuri dugaan adanya pihak-pihak yang membekingi aktivitas tersebut. Jangan sampai hukum terlihat tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan tertentu. Jika dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan komitmen perlindungan lingkungan akan semakin tergerus,” tandasnya.

Dugaan praktik tambang ilegal ini sebelumnya ramai diperbincangkan warga setelah aktivitas pengerukan material berlangsung terbuka di badan Sungai Cenrana.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat dan berbagai sumber, aktivitas tersebut diduga tidak mengantongi dokumen perizinan strategis seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), maupun izin operasi produksi.

Secara normatif, kondisi itu berpotensi masuk dalam kategori pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sektor mineral dan batu bara.

Namun hingga kini, belum terlihat adanya penghentian aktivitas maupun langkah penegakan hukum yang nyata di lokasi.

Sorotan serupa juga datang dari LPHP Hamzah, Ia menilai terdapat kesenjangan antara narasi perlindungan lingkungan yang selama ini disampaikan pemerintah dengan fakta di lapangan.

“Agar tidak dicap hanya lantang di forum dan media, beberapa hal mendesak perlu dilakukan. Segera turun ke lokasi tambang galian C di Moncongloe, untuk mendokumentasikan kerusakan dan mendampingi warga yang menjadi korban kebijakan abai,” ujarnya.

“Lalu mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, termasuk menyelidiki dugaan hubungan aktivitas ilegal ini dengan oknum-oknum tertentu,” lanjutnya.

Di sisi lain, informasi yang berkembang di masyarakat mengarah pada dugaan adanya pihak berpengaruh di balik aktivitas tersebut.

Editor : Muh Sain

Imigrasi Parepare Perkuat Pengawasan Keimigrasian melalui Pembentukan Desa Binaan di Pinrang

2026-05-11T14:24:00.005+08:00

METRO ONLINE, PINRANG – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare terus memperkuat pengawasan keimigrasian melalui rencana pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan koordinasi lintas instansi yang digelar pada Senin (11/05/2026).

Tim melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa terkait kesiapan pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi.

Petugas Imigrasi Parepare tiba di Kantor Kecamatan Suppa sekitar pukul 09.56 WITA dan diterima oleh Sekretaris Camat Suppa, A. Muliana, bersama Kepala Seksi Trantib Kecamatan Suppa, Syaifuddin. Dalam pertemuan tersebut, tim menyampaikan rencana pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Polewali yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026.

Pihak Kecamatan Suppa menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Kepala Seksi Trantib Kecamatan Suppa, Syaifuddin, menyebut pembentukan Desa Binaan Imigrasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Imigrasi dalam penyebarluasan informasi keimigrasian kepada masyarakat.

Usai melakukan koordinasi di tingkat kecamatan, tim melanjutkan kunjungan ke Kantor Desa Polewali dan bertemu dengan Kasubag Program dan Keuangan Desa Polewali, Darawati. Pemerintah Desa Polewali turut menyambut positif rencana pembentukan Desa Binaan Imigrasi dan menyatakan kesiapan perangkat desa untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Program Desa Binaan Imigrasi merupakan salah satu langkah preventif Direktorat Jenderal Imigrasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan keimigrasian, sekaligus memperkuat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), maupun tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

Melalui pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Polewali, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi terkait prosedur keimigrasian yang benar, termasuk bahaya keberangkatan nonprosedural ke luar negeri.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, Ade Yanuar Ikbal, menegaskan bahwa sinergi bersama pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan pengawasan keimigrasian yang efektif hingga tingkat desa.

“Pembentukan Desa Binaan Imigrasi diharapkan menjadi sarana edukasi dan penguatan pengawasan agar potensi pelanggaran keimigrasian dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.

Editor : Muh Sain

Dugaan Penyimpangan BBM Subsidi Jenis Solar di SPBU Kasuarrang Maros, Sopir Akui Gunakan Lebih dari Satu Barcode

2026-05-10T21:30:00.002+08:00

METRO ONLINE, Maros, Mei 2026 — Dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi jenis solar terungkap di SPBU 74.90510 Kasuarrang, Kabupaten Maros. Praktik ini diduga melibatkan pengisian berulang oleh kendaraan yang sama dengan memanfaatkan lebih dari satu barcode.

Hasil pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah truk ekspedisi keluar-masuk area SPBU dalam waktu relatif singkat untuk kembali mengantre pengisian BBM jenis solar. Salah satu kendaraan bahkan terlihat berputar di sekitar area SPBU sebelum kembali ke jalur pengisian.

Di tengah kondisi distribusi BBM subsidi yang seharusnya diawasi ketat, temuan di lapangan justru mengarah pada indikasi adanya oknum yang diduga berupaya mempermainkan distribusi BBM subsidi jenis solar, melalui pola pengisian berulang dan penggunaan lebih dari satu barcode.

Seorang sopir truk yang ditemui di lokasi mengakui adanya praktik tersebut.

"Biasa pakai sampai tiga barcode kalau isi,” ujarnya

Dokumentasi visual yang dihimpun memperlihatkan kendaraan yang sama melakukan pengisian dalam waktu berbeda, yang mengindikasikan adanya pengisian berulang dalam satu hari terhadap BBM subsidi jenis solar. Truk-truk tersebut diketahui mengangkut muatan karung yang diduga berisi barang rongsokan dan disebut akan didistribusikan ke luar daerah, termasuk ke Kendari.

Penggunaan lebih dari satu barcode dalam sistem MyPertamina serta pengisian berulang terhadap BBM subsidi jenis solar berpotensi melanggar ketentuan distribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, serta ketentuan pengawasan distribusi dari BPH Migas melalui sistem barcode (MyPertamina).

Temuan di lapangan juga memunculkan indikasi adanya pembiaran terhadap praktik tersebut, mengingat aktivitas keluar-masuk kendaraan terjadi secara terbuka di area SPBU. Penelusuran awal mengindikasikan bahwa praktik ini tidak terjadi sekali, melainkan berlangsung berulang dalam periode tertentu.

Namun demikian, dugaan keterlibatan atau kelalaian pihak pengelola SPBU masih memerlukan klarifikasi resmi. Terkait informasi bahwa manajer SPBU berinisial “A” disebut sebagai anggota aktif TNI, hingga kini belum diperoleh konfirmasi dari institusi terkait.

Praktik ini dinilai berpotensi merusak sistem distribusi BBM subsidi, khususnya solar, yang diperuntukkan bagi sektor tertentu. Masyarakat mendesak agar Pertamina, BPH Migas, serta aparat penegak hukum segera melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah praktik serupa terus berulang.

Editor : Muh Sain

Kasat Reskrim Maros Ditantang Tutup Tambang Diduga Ilegal yang Disebut Biang Kerok Kerusakan Lingkungan

2026-05-10T17:52:00.005+08:00

METRO ONLINE, MAROS – Kasat Reskrim Polres Maros AKP Ridwan didesak segera mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas tambang galian C yang diduga ilegal di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

Desakan itu disampaikan Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan Hidup (LPHLH) melalui Hamzah yang menilai aparat penegak hukum tidak boleh tutup mata terkait aktivitas tambang yang disebut merusak lingkungan dan jalan umum terus beroperasi.

Hamzah meminta AKP Ridwan turun langsung ke lokasi dan menghentikan seluruh aktivitas tambang yang diduga tidak memiliki legalitas lengkap.

“Kasat Reskrim harus segera bertindak. Jangan tunggu kerusakan semakin parah baru bergerak. Aktivitas ini sudah lama dikeluhkan masyarakat,” ujar Hamzah, Minggu (10/5).

Menurutnya, kerusakan jalan di sekitar kawasan tambang diduga dipicu kendaraan pengangkut material yang setiap hari melintas dengan muatan berat.

Selain itu, warga juga disebut terdampak debu dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pengerukan material di kawasan tersebut.

Hamzah mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat sejumlah titik tambang yang diduga masih beroperasi di wilayah Moncongloe.

Beberapa pihak bahkan disebut diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tambang tersebut, di antaranya oknum berinisial H. Nyallan hingga Kepala Dusun Dupu H Muhammad Yusuf.

Ia meminta Kasat Reskrim Polres Maros tidak hanya menerima laporan, tetapi segera melakukan penyelidikan dan penindakan di lapangan.

“Kalau memang ilegal, hentikan. Jangan sampai muncul kesan ada pembiaran terhadap aktivitas yang merusak lingkungan dan fasilitas umum,” katanya.

Hamzah juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat.

“Jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semua pihak yang terlibat harus diperiksa,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Maros AKP Ridwan terkait desakan tersebut.

Penulis: Muh Sain

Rutan Pangkep Tegaskan Komitmen Bersih dari Narkoba dan Handphone Ilegal

2026-05-10T10:24:00.001+08:00

METRO ONLINE, Pangkep - Rutan Kelas IIB Pangkep melaksanakan rangkaian kegiatan penguatan pengawasan melalui Apel Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba dan Penipuan yang dirangkaikan dengan razia kamar hunian serta tes urine warga binaan, Jum'at (8/5).

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel yang berlangsung di Aula Ngusman ini, dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Pangkep, Rachmat Efendy, dan diikuti oleh para pejabat struktural beserta seluruh jajaran petugas.

Dalam apel tersebut, seluruh peserta bersama-sama mengucapkan ikrar sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran handphone ilegal, narkoba, maupun praktik penipuan.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan razia dan penggeledahan kamar hunian warga binaan secara menyeluruh. Penggeledahan dilakukan sebagai langkah deteksi dini guna meminimalisir keberadaan benda atau barang terlarang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Rutan.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di dalam kamar hunian, berupa benda berbahan dasar kaca dan besi, seperti botol parfum dan paku. Seluruh barang tersebut kemudian diamankan oleh petugas guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Selain razia kamar hunian, petugas juga melaksanakan tes urine terhadap sejumlah warga binaan sebagai upaya pencegahan serta deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan Rutan Pangkep.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh warga binaan yang mengikuti tes urine dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkoba.

Kepala Rutan Pangkep, Rachmat Efendy, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen jajaran Rutan dalam menjaga integritas serta menjaga lingkungan senantiasa aman dan tertib.

“Kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam mencegah masuk dan beredarnya handphone ilegal maupun narkoba di dalam Rutan. Pengawasan akan terus kami perkuat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Rutan Pangkep berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan deteksi dini sebagai langkah menjaga lingkungan tetap aman dan tertib.

Editor : Muh Ssin

Kritik Keras LPHLH Terhadap Lemahnya Pengawasan Pemerintah Kabupaten Maros Atas Alih Fungsi Sawah Produktif

2026-05-10T09:23:00.002+08:00

METRO ONLINE,Maros – Sekretaris Jenderal Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan Hidup (LPHLH), Hamzah, mengkritik keras lemahnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Maros terhadap maraknya alih fungsi kawasan pemukiman dan sawah produktif menjadi kawasan investasi dan pengembangan bisnis.

Menurut Hamzah, kondisi tersebut merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan hidup, serta tata ruang daerah yang semakin tidak terkendali. Sawah produktif yang seharusnya dilindungi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan justru perlahan berubah menjadi kawasan pergudangan, perumahan, industri, hingga aktivitas komersial lainnya.

LPHLH menilai lemahnya pengawasan pemerintah daerah membuka ruang terjadinya dugaan pelanggaran tata ruang, penyalahgunaan izin, hingga potensi maladministrasi dalam penerbitan rekomendasi maupun persetujuan pembangunan.

Hamzah menegaskan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap lahan pertanian produktif, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang melarang alih fungsi lahan sawah produktif secara sembarangan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur bahwa setiap pemanfaatan ruang wajib sesuai RTRW dan pelanggaran tata ruang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait kewajiban menjaga daya dukung lingkungan serta mencegah kerusakan ekologis.

Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Maros, yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam menjaga keseimbangan kawasan pemukiman, pertanian, dan investasi.

LPHLH menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya berorientasi pada investasi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Jika sawah produktif terus dikorbankan, maka ancaman banjir, krisis pangan, konflik agraria, hingga kerusakan ekosistem akan menjadi konsekuensi nyata di masa depan.

Sebagai bentuk keseriusan, LPHLH menyatakan akan menempuh langkah hukum dan pengawasan, antara lain:

Melakukan investigasi lapangan terhadap dugaan alih fungsi lahan yang bertentangan dengan RTRW.

Meminta keterbukaan informasi publik terkait izin lokasi, izin lingkungan, dan dokumen tata ruang.

Melaporkan dugaan pelanggaran tata ruang dan lingkungan kepada aparat penegak hukum serta kementerian terkait.

Mengajukan pengaduan resmi ke Ombudsman RI apabila ditemukan dugaan maladministrasi dalam penerbitan izin.

Mendesak DPRD Kabupaten Maros membentuk panitia pengawasan khusus terhadap maraknya alih fungsi sawah produktif.

Hamzah menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas ruang hidup yang sehat. Pemerintah Kabupaten Maros diminta segera memperketat pengawasan dan menghentikan praktik pembangunan yang diduga melanggar aturan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian.

Editor : Muh Sain

Sawah Produktif Menyusut, LPHLH Desak Pemkab Maros Perketat Pengawasan

2026-05-10T02:21:00.000+08:00

METRO ONLINE, MAROS — Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan Hidup (LPHLH) menyoroti lemahnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Maros terhadap maraknya alih fungsi sawah produktif menjadi kawasan investasi dan bisnis.

Sekretaris Jenderal LPHLH, Hamzah, menilai kondisi tersebut dapat mengancam ketahanan pangan, kelestarian lingkungan hidup, hingga tata ruang daerah.

Menurutnya, lahan pertanian yang seharusnya dilindungi justru terus beralih fungsi menjadi kawasan pergudangan, perumahan, industri, dan aktivitas komersial lainnya.

“Jika dibiarkan, dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kehidupan masyarakat ke depan,” ujar Hamzah, Sabtu (9/5).

LPHLH menilai lemahnya pengawasan pemerintah daerah membuka peluang terjadinya pelanggaran tata ruang, penyalahgunaan izin, hingga dugaan maladministrasi dalam proses penerbitan rekomendasi pembangunan.

Hamzah menyebut perlindungan terhadap lahan pertanian produktif sebenarnya telah diatur dalam sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Maros juga disebut menjadi pedoman utama dalam menjaga keseimbangan kawasan pertanian, pemukiman, dan investasi.

LPHLH mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berorientasi pada investasi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.

Menurut Hamzah, jika sawah produktif terus berkurang akibat alih fungsi lahan, maka ancaman banjir, krisis pangan, konflik agraria, hingga kerusakan ekosistem dapat terjadi di masa mendatang.

Sebagai langkah tindak lanjut, LPHLH mengaku akan melakukan investigasi lapangan terkait dugaan alih fungsi lahan yang bertentangan dengan RTRW.

Mereka juga akan meminta keterbukaan informasi publik terkait izin lokasi, izin lingkungan, serta dokumen tata ruang.

Selain itu, LPHLH berencana melaporkan dugaan pelanggaran tata ruang dan lingkungan kepada aparat penegak hukum serta kementerian terkait.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan mengajukan pengaduan ke Ombudsman RI apabila ditemukan dugaan maladministrasi dalam penerbitan izin pembangunan.

LPHLH turut mendesak DPRD Kabupaten Maros membentuk panitia pengawasan khusus terkait maraknya alih fungsi sawah produktif di wilayah tersebut.

“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas ruang hidup yang sehat,” tegas Hamzah.

Penulis: Muh Sain

Perpustakaan Ramah Anak “La Macca” SDN 7 Tekolabbua Resmi Dibuka, Dorong Budaya Literasi dan Pemahaman Membaca Siswa

2026-05-10T02:10:00.002+08:00

METRO ONLINE,PANGKEP-Sabtu, 09 Mei 2026 sekitar pukul 08.00 Wita, SDN 7 Tekolabbua, Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep melaksanakan kegiatan peresmian dan pembukaan Perpustakaan Ramah Anak “La Macca”. Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh Khidmat dan antusias yang dihadiri Oleh Pendamping Sekolah , Kepala UPT SDN 7 Tekolabbua ,Para Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan , Komite Sekolah , Orang Tua Siswa serta para siswa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Syamsir Palisuri Sua, SE.,M.Si, Pendamping Satuan Wilayah 2 Pangkajene Hj. Norma, S.Pd, Kepala UPT SDN 7 Tekolabbua Sinarti, S.Pd, Ketua Komite Sekolah Ambo Sakka, serta para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SDN 7 Tekolabbua.

Peresmian perpustakaan dilakukan langsung oleh Kabid Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Syamsir Palisuri Sua, SE., M.Si yang ditandai dengan pengguntingan pita sebagai simbol resmi dibukanya Perpustakaan Ramah Anak “La Macca”. Suasana kegiatan berlangsung penuh semangat sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan budaya literasi di lingkungan sekolah.

Dalam sambutannya, Syamsir menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menjaga dan memajukan sekolah, khususnya dalam pengembangan perpustakaan . Ia berharap perpustakaan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal demi menunjang kualitas pendidikan dan minat baca peserta didik.

Selain itu, Syamsir juga menekankan bahwa siswa tidak hanya dituntut lancar membaca, tetapi juga harus mampu memahami isi bacaan yang mereka pelajari. Menurutnya, kemampuan memahami bacaan menjadi salah satu pondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta membentuk karakter anak yang cerdas dan kritis.

Sementara itu, Pendamping Satuan Pendidikan Wilayah 2 Pangkajene Hj. Norma, S.Pd menyampaikan harapannya agar perpustakaan tersebut benar-benar membawa manfaat besar bagi siswa sesuai dengan nama yang disematkan, yakni “La Macca” yang berarti pintar. Ia berharap keberadaan perpustakaan ramah anak itu dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk lebih rajin membaca dan belajar.

Di kesempatan yang sama, Kepala UPT SDN 7 Tekolabbua Sinarti, S.Pd menjelaskan bahwa perpustakaan tersebut sebenarnya telah lama ada, namun baru kali ini diresmikan sebagai Perpustakaan Ramah Anak. Menurutnya, peresmian ini menjadi langkah baru dalam meningkatkan fasilitas pendidikan yang nyaman dan mendukung perkembangan anak di lingkungan sekolah.

Dengan diresmikannya Perpustakaan Ramah Anak “La Macca”, diharapkan SDN 7 Tekolabbua semakin mampu menciptakan lingkungan belajar yang edukatif, aman, nyaman dan menyenangkan bagi para siswa. Kehadiran perpustakaan ini juga diharapkan menjadi pusat literasi yang dapat melahirkan generasi muda yang cerdas, berprestasi dan gemar membaca.

Penulis:Thiar Taba

Respons Cepat Polisi, Aksi Perang Kelompok Remaja Berhasil Dibubarkan Sat Samapta Polres Tana Toraja

2026-05-09T16:33:00.001+08:00

METRO ONLINE,Tana Toraja – Personel Patroli Perintis Presisi Sat Samapta Polres Tana Toraja menunjukkan respon cepat dalam menindaklanjuti informasi masyarakat terkait adanya aksi perang kelompok yang dilakukan sejumlah remaja di Jalan Buisun, Kelurahan Buntu Burake, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja pada Jumat malam (08/5/26).

Informasi tersebut diterima personel saat melaksanakan patroli malam dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas di wilayah Tana Toraja. Mendapat laporan dari warga, personel patroli langsung bergerak menuju lokasi guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan yang lebih luas.

Setibanya di lokasi, Personel Patroli Perintis Presisi berhasil membubarkan aksi perang kelompok tersebut serta mengamankan sejumlah remaja yang diduga terlibat untuk dibawa ke Mako Polres Tana Toraja guna dilakukan pendataan, pemeriksaan dan pembinaan.

Dalam kegiatan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 10 unit sepeda motor dan 9 unit handphone yang diduga berkaitan dengan aksi perang kelompok.

Kasat Samapta Polres Tana Toraja IPTU Constantinus mengatakan bahwa kegiatan Patroli Perintis Presisi rutin dilaksanakan sebagai langkah preventif Kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

“Patroli Perintis Presisi akan terus kami tingkatkan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas, khususnya pada malam hari,” ujar IPTU Constantinus.

Lebih lanjut, IPTU Constantinus menjelaskan bahwa para remaja yang diamankan akan menjalani proses pembinaan agar tidak kembali terlibat dalam aksi serupa.

“Sejumlah remaja yang diamankan selanjutnya dibawa ke Mako Polres Tana Toraja guna dilakukan pendataan, pemeriksaan serta diberikan pembinaan agar tidak kembali terlibat dalam aksi perang kelompok maupun kenakalan remaja lainnya.

Ia juga mengapresiasi peran masyarakat yang telah membantu pihak Kepolisian melalui pemberian informasi terkait potensi gangguan kamtibmas.

"Peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi sangat membantu Kepolisian dalam mencegah terjadinya aksi kriminalitas maupun kenakalan remaja sehingga situasi kamtibmas tetap aman dan nyaman” tutupnya.

Editot : Muh Sain

Diduga Kebal Hukum, Hamzah Kutuk Keras Pabrik Rokok Ilegal di Maros

2026-05-09T14:55:00.003+08:00

METRO ONLINE, MAROS – Dugaan praktik pabrik rokok ilegal di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, memicu sorotan tajam.

Betapa tidak, pabrik yang disebut memproduksi rokok merek Oma Bold, Opa Mild, hingga M89 Bold itu diduga tetap bebas beroperasi meski berada tak jauh dari Mapolsek Moncongloe.

Pasalnya, aktivitas produksi disebut berlangsung terang-terangan, sementara warga sekitar mengaku telah lama resah akibat aroma tembakau menyengat yang keluar dari lokasi pabrik.

Sekretaris Jenderal Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan Hidup (LPHLH), Hamzah, mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan menelusuri legalitas pabrik tersebut.

“Kalau memang tidak memiliki izin resmi, kenapa bisa tetap beroperasi? Ini yang harus dijawab aparat,” kata Hamzah, Sabtu (9/5).

Menurutnya, aparat penegak hukum tidak boleh ‘tutup mata’ terhadap keresahan masyarakat yang terus berlangsung.

“Jangan sampai muncul kesan ada pembiaran. Aktivitas seperti ini tidak mungkin tidak diketahui karena lokasinya dekat dari kantor polisi,” ujarnya.

Hamzah juga meminta Polda Sulsel menyelidiki dugaan adanya ‘oknum’ yang membekingi aktivitas pabrik rokok tersebut.

“Kalau ada oknum yang bermain di belakang, harus dibongkar. Penegakan hukum jangan tebang pilih,” tegasnya.

Sementara itu, pemilik pabrik berinisial H.IK tidak berada di lokasi saat didatangi Metro Online.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, ia mengaku sedang berada di luar.

“Iye pak lagi di luar ka,” tulisnya singkat.

Penulis: Muh Sain

Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan, Lapas Maros Perkuat Komitmen Integritas

2026-05-08T18:54:00.000+08:00

METRO ONLINE,Maros - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Maros melaksanakan kegiatan Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan pada Jumat, (08/05). Kegiatan yang digelar di halaman Lapas Maros tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, tertib, dan berintegritas.

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel yang diikuti seluruh jajaran petugas. Dalam apel tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan ikrar sebagai bentuk pernyataan sikap tegas dalam menolak segala bentuk pelanggaran, khususnya peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta praktik penipuan.

Kepala Lapas Kelas IIB Maros, Ali Imran, memimpin langsung jalannya kegiatan. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya integritas dan konsistensi seluruh petugas dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan. “Ikrar ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan komitmen nyata yang harus kita pegang teguh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” tegas Imran.

Usai pelaksanaan apel dan penandatanganan ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan razia gabungan bersama Aparat Penegak Hukum dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Razia tersebut dilakukan sebagai langkah deteksi dini guna mencegah masuknya barang-barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

Selain itu, dilaksanakan tes urine bagi petugas dan warga binaan sebagai bentuk pengawasan internal terhadap potensi penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyuluhan mengenai bahaya narkoba guna meningkatkan kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan, baik bagi individu maupun lingkungan sekitar.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, khususnya pada poin ke-6 yaitu memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di dalam Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Melalui rangkaian kegiatan ini, Lapas Maros menegaskan komitmen dalam mendukung program pemerintah. Seluruh kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan aman, serta diharapkan mampu memperkuat integritas seluruh jajaran dalam mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dan bebas dari pelanggaran.

Rutan Sinjai Tegaskan Komitmen Berantas Halinar Melalui Ikrar, Razia Blok Hunian, Tes Urine, dan Sosialisasi P4GN

2026-05-08T14:29:00.002+08:00

METRO ONLINE, Sinjai – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sinjai melaksanakan kegiatan apel yang dirangkaikan dengan pembacaan Ikrar Pemasyarakatan Bebas dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan berintegritas, Jumat (8/5).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Sinjai, Darman Syah yang dihadiri oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone, H. Risman Sani, Kodim 1424/Sinjai dan seluruh jajaran Rutan Sinjai.

Dalam isi ikrar ditegaskan bahwa setiap petugas siap menerima sanksi tegas apabila terbukti memiliki, menggunakan, maupun menjadi perantara handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan di lingkungan rutan.

“Komitmen ini harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran sebagai upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan, sehingga keamanan dan ketertiban di dalam rutan tetap terjaga,” ujar Darman Syah.

Tidak hanya itu, Kepala Rutan dan pejabat struktural juga menyatakan kesiapan untuk dievaluasi bahkan dicopot dari jabatan apabila ditemukan adanya keterlibatan pegawai maupun warga binaan dalam praktik handphone ilegal, narkoba, dan penipuan.

Usai pelaksanaan apel dan pembacaan ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan razia blok hunian warga binaan yang melibatkan jajaran petugas Rutan Sinjai bersama personel Kodim 1424/Sinjai dan BNNK Bone. Dari hasil razia tersebut, petugas tidak menemukan adanya narkoba maupun handphone ilegal di lingkungan blok hunian.

Sebagai bentuk penguatan komitmen bersama, Rutan Sinjai juga melaksanakan tes urine kepada seluruh pegawai dan sejumlah warga binaan. Dengan hasil seluruh peserta dinyatakan negatif.

Selain itu, kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang menghadirkan narasumber dari Kepala BNNK Bone, H. Risman Sani.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak hukum yang ditimbulkan, serta pentingnya peran bersama dalam memerangi peredaran gelap narkotika.

Kepala Rutan Sinjai menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran, personel Kodim 1424/Sinjai, dan BNNK Bone yang telah bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Rutan Sinjai akan terus berkomitmen mendukung program pemasyarakatan bersih dari narkoba dan handphone ilegal serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.” ujarnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan dapat semakin memperkuat integritas jajaran pemasyarakatan sekaligus menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di lingkungan Rutan Sinjai.

Editor : Muh Sain

Dugaan Pabrik Rokok Ilegal di Moncongloe ‘Dibeking’ Oknum?

2026-05-07T22:25:00.008+08:00

METRO ONLINE, MAROS – Dugaan aktivitas pabrik rokok ilegal di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan warga setempat setelah disebut beroperasi tidak jauh dari Polsek Moncongloe.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, lokasi di Moncongloe tersebut diduga menjadi salah satu titik pengolahan rokok tanpa izin resmi dan pita beacukai untuk sejumlah merek, di antaranya Oma Bold, Opa Mild, dan M89 Bold.

Keberadaan aktivitas itu memunculkan pertanyaan masyarakat terkait pengawasan di lapangan, terlebih aktivitas produksi disebut berlangsung tertutup.

Warga sekitar mengaku dampak aktivitas produksi mulai dirasakan, terutama bau menyengat yang muncul pada waktu-waktu tertentu.

“Bau rokoknya sangat menyengat, apalagi kalau sore. Aktivitas di dalam juga tertutup, kami hanya lihat karyawan keluar saat jam pulang kerja,” ujar salah satu warga kepada awak media, Juma'at (8/5) kemarin.

Selain dugaan aktivitas produksi ilegal, warga juga menyebut adanya isu keterlibatan pihak tertentu yang disebut ‘membekingi’ aktivitas tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait dugaan itu.

“Setahu kami, warga sering cerita ada yang pegang dari kesatuan tertentu, bahkan disebut-sebut ada dua institusi yang terlibat,” ungkapnya.

Kapolsek Moncongloe, IPDA Rhamadan, membenarkan adanya gudang rokok di wilayah tersebut.

“Benar memang ada gudang rokok disini dan masalah berisin atau tidaknya saya tidak tahu dinda,” katanya melalui telepon WhatsApp, Kamis (7/5) malam.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan Hidup (LPHLH), Hamzah, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan data terkait dugaan jaringan peredaran rokok ilegal tersebut.

“Data sementara sudah kami kumpulkan dan mencapai sekitar 90 persen. Ini bukan kasus kecil. Dalam waktu dekat akan kami laporkan secara resmi ke seluruh pihak terkait, termasuk hingga ke tingkat pusat,” kata Hamzah.

Editor: Muh. Sain

Polantas Menyapa, Kanit Kamsel IPDA Nuraeni Edukasi Sopir Truk

2026-05-05T16:45:00.004+08:00

METRO ONLINE, BULUKUMBA – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bulukumba kembali menggelar kegiatan “Polantas Menyapa” di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Selasa (5/5).

Dalam kegiatan tersebut, puluhan sopir truk yang melintas diberi edukasi langsung terkait pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Unit Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas), IPDA Nuraeni.

“Hari ini kami melaksanakan kegiatan Polantas mappatabe atau menyapa, dengan memberikan imbauan dan penyuluhan kepada sopir truk,” ujar IPDA Nuraeni.

DIa mengatakan, edukasi ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Bulukumba.

Dalam penyampaiannya, Nuraeni mengingatkan para sopir agar tidak menggunakan handphone saat berkendara karena berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan.

“Kami imbau pengemudi tidak bermain handphone saat mengemudi demi keselamatan bersama,” katanya.

Selain itu, sopir juga diingatkan agar tidak memarkir kendaraan di badan jalan yang dapat memicu kemacetan.

Petugas turut mengajak seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, serta menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm bagi pengendara roda dua.

Tak hanya itu, penggunaan knalpot tidak sesuai standar juga menjadi perhatian dalam sosialisasi tersebut.

Nuraeni berharap, melalui kegiatan ini, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat.

“Kami berharap masyarakat lebih disiplin dan memahami pentingnya keselamatan di jalan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang lain,” tutupnya.

Editor : Muh Sain

Satlantas Wajo Gerak Cepat Urai Kepadatan di Pelabuhan Siwa

2026-05-05T16:30:00.005+08:00

METRO ONLINE, WAJO – Unit Turjawali Satlantas Polres Wajo turun langsung melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bangsalae Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Senin (4/5) kemarin.

Langkah itu dilakukan sebagai respons atas meningkatnya aktivitas kendaraan, baik angkutan barang maupun penumpang yang keluar masuk pelabuhan.

Kanit Turjawali Satlantas Polres Wajo, IPDA Fajri, memimpin langsung kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan ini, sejumlah personel disiagakan di titik-titik rawan kepadatan, khususnya di jalur akses menuju pelabuhan.

“Pengaturan ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan serta menekan potensi kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

Selain melakukan pengaturan arus kendaraan, polisi juga aktif memberikan imbauan kepada pengendara melalui patroli dialogis.

Tak hanya itu, pengguna jalan juga diingatkan agar tetap mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Terakhir, kehadiran polisi di lapangan, diharapkan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di sekitar Pelabuhan Bangsalae Siwa tetap terjaga dan kondusif.

Editor : Muh Sain

Rutan Pangkep Optimalkan Layanan Informasi Bagi Warga Binaan Melalui Sosialisasi Kabid Bimkemas

2026-05-05T15:47:00.004+08:00

METRO ONLINE Pangkep - Rutan Kelas IIB Pangkep memfasilitasi kegiatan sosialisasi kepada warga binaan terkait hak integrasi, KUHP 2023 serta proses penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang berlangsung di Aula Ngusman Rutan Pangkep, Senin (4/5).

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan (Kabid Bimkemas) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Ashari, bersama jajaran pembimbing kemasyarakatan yang memberikan pemahaman langsung kepada warga binaan.

Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan berbagai informasi penting terkait hak integrasi, khususnya Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB), termasuk persyaratan serta mekanisme pengajuannya.

Selain itu, warga binaan juga diberikan pemahaman mengenai KUHP 2023 serta tahapan proses Litmas yang menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak integrasi.

Kasubsi Pelayanan Rutan Pangkep, Djufri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Rutan dalam memberikan layanan informasi yang jelas dan transparan kepada warga binaan.

“Kami berupaya memastikan setiap warga binaan memahami hak dan kewajibannya, termasuk proses pengusulan integrasi. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh sehingga tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Rutan Pangkep berharap warga binaan dapat lebih memahami prosedur yang berlaku serta mempersiapkan diri dengan baik dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan mendapat perhatian antusias dari warga binaan yang mengikuti sosialisasi hingga selesai.

Editor : Muh Sain

Penutupan Pekan Olahraga dan Seni, Lapas Maros Tegaskan Komitmen Pembinaan Positif

2026-05-04T19:11:00.003+08:00

METRO ONLINE, Maros - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Maros secara resmi menutup rangkaian kegiatan Pekan Olahraga dan Seni dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, yang telah berlangsung selama beberapa hari dengan penuh semangat dan partisipasi aktif dari warga binaan. Kegiatan penutupan dilaksanakan di lapangan utama dan dihadiri oleh jajaran petugas serta seluruh peserta kegiatan, yang terdiri dari warga binaan dari berbagai blok hunian.

Penutupan kegiatan berlangsung meriah dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba dari berbagai cabang olahraga dan seni yang telah dipertandingkan. Cabang yang dilombakan meliputi olahraga voli, sepak takraw, tenis meja dan catur, serta seni seperti lomba menyanyi, hingga lomba kebersihan blok hunian. Antusiasme peserta terlihat sejak awal hingga akhir kegiatan, mencerminkan semangat kebersamaan dan sportivitas yang tinggi.

Kepala Lapas Kelas IIB Maros, Ali Imran, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Pekan Olahraga dan Seni bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga merupakan bagian dari proses pembinaan yang bertujuan mengembangkan potensi dan bakat warga binaan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai sportivitas, kebersamaan, serta memberikan ruang bagi warga binaan untuk menyalurkan bakat dan kreativitasnya secara positif. Ini merupakan bagian dari upaya pembinaan yang berkelanjutan,” ujar Imran.

Lebih lanjut, Imran menambahkan bahwa kegiatan semacam ini diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan mental dan emosional bagi warga binaan, sehingga mereka dapat lebih siap untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara warga binaan dan petugas dalam suasana yang lebih humanis.

Dengan berakhirnya Pekan Olahraga dan Seni ini, Lapas Kelas IIB Maros menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program pembinaan yang inovatif dan bermanfaat. Diharapkan, kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang produktif, aman, dan kondusif.

Editor : Muh Sain