Colorful Life

e-KTP, Kartu Istimewa Pembawa Perubahan

2016-03-28T21:43:00.002+07:00

Salah satu syarat sebuah negara bisa berdiri adalah adanya penduduk. Setiap penduduk harus memiliki identitas diri untuk menandakan status kewarganegaraannya. Umumnya bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun diwajibkan sudah memiliki kartu identitas ini. Di Indonesia sendiri kartu identitias dikenal dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Namun, sekarang KTP telah diubah dengan e-KTP atau KTP elektronik. Perubahan ini diatur dalam undang undang Negara Indonesia serta peraturan Presiden, bahwa KTP elektronik merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2006 dan Perpres No.26 Tahun 2009 serta Perpres No.35 Tahun 2010, sehingga berlaku secara Nasional. Dengan demikian e-KTP ini dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Lembaga Pemerintah dan Swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Secara lengkapnya e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. e-KTP ini berlaku seumur hidup. Jadi, tidak ada masa kadaluarsanya. Oleh karena itu, penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) e-KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK).

NIK sendiri merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan dokumen identitas seperti Pasport, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).
e-KTP Ditetapkan berlaku seumur hidup sejak DPR mengetok palu mengesahkan revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) pada rapat paripurna, Selasa 26 November 2013.

Dalam revisi UU Adminduk, kewajiban masyarakat untuk memperpanjang masa berlaku KTP dihilangkan. Sehingga status masa berlaku e-KTP yang hanya lima tahun itu hilang dan berganti menjadi seumur hidup. Meski e-KTP berlaku seumur hidup, masyarakat tetap bisa melakukan perubahan terhadap data di dalam e-KTP, misalnya status perkawinan, gelar pendidikan, domisi dan lainnya.

Dalam revisi UU Adminduk pasal 101 c disebutkan bahwa e-KTP yang sudah diterbitkan sebelum UU ini, ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan kata lain, ketentuan ini berlaku surut. Bagi warga yang e-KTP-nya masih tertulis masa berlaku lima tahun, maka tetap dianggap berlaku seumur hidup. Dan untuk kedepannya, masyarakat yang dalam e-KTP nya masih tertulis masa berlaku lima tahun, diharapkan untuk merevisi atau memperbaharui e-KTPnya sehingga tertulis masa berlaku seumur hidup, hal ini penting untuk dilakukan agar kedepannya tidak terjadi masalah.(news.detik.com)

e-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvesional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia, fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya.

Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

Menghindari pajak
Mempermudah pembuatan paspor
Mengamankan korupsi
Menyembunyikan identitas (misalnya para pelaku teroris)

Namun, saat ini di beberapa daerah ternyata masih banyak penduduk yang sudah cukup umur namun belum memiliki e-KTP. Banyak sekali yang mengeluh soal pembuatan kartu identitas ini. Dengan berbagai alasan seperti prosesnya yang sulit dan berbeli-belit, pelayanan di kantor camat tidak sesuai harapan, dan sebagainya. Padahal, sebagai warga negara yang baik seharusnya kita tetap menjalankan proses itu, sebagai upaya untuk mendukung kemajuan Indonesia.

Namun, pada kenyataannya masalah penduduk yang belum memiliki e-KTP tidak seutuhnya menjadi kesalahan masyarakat yang tidak ingin membuat e-KTP tetapi masalah sumber daya manusia yang menangani e-KTP yang belum memadai pun kerap menjadi kendala. Begitu pula dengan sarana dan prasarananya. Padahal, fungsi e-KTP ini sangatlah penting untuk pendataan administratif, seperti perencanaan pembangunan maupun pengalokasian anggaran yang membutuhkan data kependudukan yang valid.

Untuk penduduk Indonesia yang seharusnya memiliki e-KTP tapi belum memilikinya, ada beberapa syarat dan tahapan untuk prosesnya. Syarat dan prosedur pembuatan e-KTP antaralain:

1. Persyaratan

Berusia 17 tahun
Surat pengantar dari RT/RW dan kepala desa / kelurahan
Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh kepala desa/kelurahan
Fotocopy Kartu Keluarga
KTP asli bagi perpanjangan KTP
Surat kehilangan dari kepolisian bagi penggatian KTP atau hilang

2. Prosedur Pengurusan

a) Pemohon dengan berkas persyaratan lengkap ke kecamatan untuk

melakukann proses permohonan (baru, perpanjangan, penggantian) KTP.

b) Operator melakukan

- Verifikasi biodata pemohon

- Pengambilan foto dengan memeriksa sidik jari tangan

- Perekaman tanda tangan

- Perekaman sidik jari

- Perekaman iris mata penduduk

3. Pemohon melakukan pengesahan hasil verifikasi data, perekaman pas foto, tanda tangan elektronik, sidik jari dan iris mata.

4. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan setelah pembuatan.

Persyaratan dan prosesnya memang tidak terlalu sulit. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk menunggu e-KTP hingga jadi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun seperti itulah proses menuju negara yang lebih baik. Tidak ada yang mudah, pasti tidak sesederhana membalikkan telapak tangan, terlebih untuk urusan nasional. Kita harus yakin bahwa dengan proses seperti itu kelak Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik lagi.

Selain itu, kita mengetahui bahwa segala sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, kecuali Tuhan. Begitupun dengan e-KTP ini, ada beberapa kelebihan dan kekurangannya.
kelebihan dan kekurangan e-KTP antara lain:

1. Kelebihan e-KTP

Kelebihan e-KTP salah satunya adalah meminimalisir data ganda. Maksudnya, masyarakat tidak bisa lagi mempunyai identitas ganda (e-KTP ganda) karena semuanya sudah terekam di sistem atau data base. Beda dengan KTP sebelumnya dimana masyarakat bisa memiliki lebih dari satu KTP.

Nah, dengan adanya e-KTP ini penyalahgunaan kartu identitas diri dapat diminimalisir, seperti dalam praktik terorisme, human traficking, bahkan bagi masyarakat yang memalsukan identitas diri untuk menikah lagi.

Dengan e-KTP juga, kartu pemilihan untuk pemilu sudah tidak ada lagi. Artinya masyarakat cukup memperlihatkan e-KTP mereka masing-masing saat melakukan pemilu. Tentunya, hal ini memberikan penghematan yang luar biasa terhadap kas negara. Selain itu, e-KTP juga meminimalisir kecurangan dalam pemilu. Karena sudah bersifat komputerisasi, tidak ada lagi yang bisa memilih atau memberikan suaranya dua kali dalam pemilu. Berbeda dengan sistem manual sebelumnya. Jadi, pemilu bisa lebih jujur, adil, dan bersih.
Namun, semua itu masih dalam rencana pemerintah, karna hingga sampai saat ini belum semua masyarakat Indonesia memiliki e-KTP.

Kelebihan yang lain adalah target jangka panjang pemerintah untuk e-KTP. Masyarakat direncanakan tidak perlu lagi memperpanjang e-KTP sebagaimana praktik KTP sebelumnya. Yang diperlukan masyarakat hanyalah mengupdate data diri seperti status perkawinan, domisi dan lainnnya. Jika ketentuan ini benar-benar terlaksana, maka pemerintah bisa menghemat dana sebesar empat triliun rupiah. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fuji pada saat sosialisasi administrasi kependudukan di Aula Asrama Haji Palembang, Senin 24 februari 2014 (dukcapil.kemendagri.go.id)

2. Kekurangan e-KTP

Dalam pelaksanaannya, penggunaan e-KTP terbukti masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, e-KTP tidak di akui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Ada beberapa kasus pemegang e-KTP tidak bisa bertransaksi dengan pihak bank karena tidak adanya tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tidak memiliki alat pembacanya (card reader). Akhirnya pihak pemegang e-KTP terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank.

Beranjak dari kelebihan dan kekurangan, Kartu identitas diri ini rencananya akan dijadikan kartu pintar untuk segala akses. Baik untuk kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Jadi, dengan satu kartu, masyarakat bisa menikmati pelayanan yang diberikan pemerintah.

e-KTP sangat perlu untuk dapat menciptakan sistem administrasi kependudukan yang rapi dan teratur dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Pemanfaatan e-KTP diharapkan dapat berjalan lancar karena memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat membantu pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal pemberian dan pemanfaatan pelayanan publik.

Untuk itu, mari kita berpartisipasi dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik dengan cara membantu pemerintah dalam memeratakan penggunaan e-KTP ini. Dan untuk kamu yang belum memiliki kartu ini, disarankan untuk segera pergi ke kelurahan, patuhi persyaratannya dan mulai untuk mengurus pembuatan kartu ini.

Diharapkan dengan langkah kecil ini jika semua masyarakat Indonesia menjalaninya akan menjadi suatu langkah yang besar menuju Indonesia yang lebih baik.

Salam Generasi Berencana!

Bonus Demografi dan Kesiapan Menghadapi MEA

2016-03-04T16:17:00.000+07:00

Mungkin kita sudah sering mendengar tentang MEA atau AEC. MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) atau AEC (Asean Economic Community) merupakan integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapai perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. Dalam menghadapi persaingan ini, Negara-negara ASEAN perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing tinggi.

Sejak diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada akhir 2015 lalu, Indonesia menjadi tempat yang mudah untuk dimasuki barang produksi dari negara-negara anggota ASEAN. Bukan hanya barang produksi yang bebas memasuki tanah Indonesia, tenaga kerja pun bebas masuk ke Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, mengingat pada rentang waktu 2010-2030 Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi dimana usia produktif (usia 15 sampai 65 tahun) lebih banyak jumlahnya dibanding usia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun.

Dengan adanya bonus demografi, MEA akan bisa dikuasai oleh Indonesia dengan syarat sumber daya manusia (SDM) di Indonesia harus terampil, cerdas, kompetitif, dan kreatif. Jika bonus demografi di dukung dengan meningkatnya kualitas SDM, kemungkinan besar Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang banyak dengan adanya MEA ini. Sebaliknya, jika Indonesia tidak mempersiapkan kedatangan MEA dengan baik, Indonesia hanya akan menjadi ladang bagi para pencari kerja yang datang dari luar negeri.

Ada beberapa hal yang menjadi masalah saat ini. Salah satunya yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia saat ini lebih sedikit dibanding kebutuhan akan lapangan kerja. Kalaupun pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja untuk usia produktif, mampukah kita bersaing mengingat saat ini banyak tenaga kerja dari luar negeri yang masuk ke Indonesia?. Mungkin jalan lainnya adalah kita yang harus menciptakan lapangan pekerjaan. Jika usia produktif tak bisa berinovasi dan menciptakan lapangan pekerjaan, kemungkinan besar angka pengangguran akan meningkat drastis.

Di era MEA ini, ada beberapa profesi yang dibuka bebas untuk para tenaga kerja ahli yang datang dari luar negeri yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survey, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi dan akuntan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas tenaga ahli dari Indonesia tak bisa menempati jabatan pada profesi di atas karena tenaga kerja terlatih lebih banyak jumlahnya dibanding tenaga kerja terdidik. Selain itu, banyak tenaga kerja yang pergi ke luar negeri karena lapangan kerja didalam negeri yang sesuai dengan kemampuan mereka dianggap kurang memadai.

Banyak faktor yang menyebabkan tenaga kerja di Indonesia dianggap kurang berkualitas. Diantaranya yaitu:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam masalah ini. Tercetaknya tenaga kerja yang berkualitas, dimulai dari kualitas pendidikan yang ada. Kita bisa melihat saat ini, pembangunan pendidikan di Indonesia masih tidak merata. Kesenjangan pendidikan terjadi terutama di bagian Indonesia timur sehingga menyebabkan banyak usia produktif yang kurang berkualitas. Padahal, jika pemerintah membangun sekolah secara merata, akan banyak sekali anak-anak usia produktif yang berkualitas. Tenaga kerja terdidik dinilai lebih baik kualitasnya dibanding tenaga kerja terampil. Sebab, pola pikir tenaga terdidik lebih tertata dan wawasan yang dimiliki lebih luas. Tetapi, jika hanya mengandalkan pendidikan, tenaga kerja akan sulit untuk bersaing. Sebab, keterampilan juga dibutuhkan untuk bersaing dengan tenaga kerja dari Negara lain.

2. Rendahnya tingkat penguasaan teknologi

Menurut data Depnakertrans pada tahun 2003, tenaga kerja Indonesia 78% hanya berpendidikan SD dan lulusan universitas hanya 3%. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan berpengaruh pada sulitnya mendapat pekerjaan. Karena di zaman yang serba canggih ini, pekerja dituntut menguasai teknologi agar pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat, efektif, dan efisien.

3. Terbatasnya sarana prasarana

Saat ini banyak sekali tenaga kerja di Indonesia yang hanya menguasai cara-cara konvensional. Di tengah berkembangnya teknologi di Indonesia, penggunaan alat-alat canggih sangat diperlukan. Misalnya dalam sektor pertanian, Indonesia masih menggarap lahan perkebunan atau persawahan dengan cara konvensional. Padahal di Negara-negara maju, sektor pertanian menjadi sangat maju karena besarnya pemanfaatan teknologi yang membantu mempercepat proses produksi pertanian. Selain itu juga, banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas pangan di negaranya. Di Indonesia, pemerintah dianggap kurang memfasilitasi para peneliti handal. Padahal di Negara lain, para peneliti dibiayai oleh pemerintah untuk melakukan penelitiannya. Hasilnya, banyak hasil penelitian yang berkontribusi dalam sektor ekonomi Negara mereka.

4. Kemampuan bekerja keras

Tenaga kerja yang memiliki sifat kerja keras masih dibilang sangat sedikit. Padahal dengan semangat kerja kerasnya, produk yang dihasilkan akan lebih baik. Namun, kerja keras juga harus diiringi dengan kesehatan tenaga kerja. Jika tenaga kerja tersebut sehat, tingkat kualitas produksi akan lebih baik. Hal ini harus diperhatikan pula oleh pemerintah dan pemilik lapangan pekerjaan. Kesehatan tenaga kerja harus dikontrol minimal satu tahun sekali. Jika kesehatan menurun, tenaga kerja tidak bisa bekerja dengan giat.

5. Kondisi geografis

Iklim Indonesia yang tropis menyebabkan mudahnya tanaman untuk tumbuh. Banyak sekali usia produktif yang beranggapan bahwa hidup bisa berjalan terus asalkan ada makanan. Makanan bisa didapat di sekitar rumah. Singkong, jagung, ubi, sangat mudah ditanam di sekitar rumah. Hal ini menyebabkan orang Indonesia lebih memilih untuk bercocok tanam tanpa mengetahui ilmu tentang bercocok tanam. Pemerintah juga berperan dalam hal ini. Masyarakat Indonesia melakukan hal tersebut karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk tenaga kerja ataupun pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Hal itu yang menyebabkan kurangnya kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia.

Tetapi melihat kondisi saat ini, usia produktif kemungkinan besar akan menciptakan inovasi-inovasi baru. Diantaranya dengan adanya, perkembangan internet yang melesat memudahkan masyarakat Indonesia berhubungan satu sama lain terutama dalam bidang ekonomi. Sehingga banyak sekali wirausaha-wirausaha muda yang merintis usaha lewat internet dan banyak yang sudah berhasil di usia mudanya. Hal ini disebabkan oleh menjamurnya para pengusaha muda yang dijembatani oleh situs-situs jual beli di Indonesia. Keuntungan yang didapat akan lebih banyak mengingat tak adanya batasan ruang dan waktu. Semuanya terjadi secara cepat dan mudah.

Untuk itu, pemerintah harusnya bisa menjadi pengembang kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbaiki kualitas dasar manusia seperti pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan penguasaan teknologi. Selain pemerintah, masyarakat terutama penduduk usia produktif juga harus menjadi penggerak ekonomi diantaranya dengan cara membangun usaha kecil menengah. Dengan demikian, pertumbuhan sektor ekonomi mikro akan meningkat. Dampaknya, Indonesia akan memenangkan persaingan di era MEA ini.

Pendidikan sebagai Prioritas Dalam Pembangunan Negeri

2016-02-27T19:34:00.001+07:00

http://www.suarasurabaya.net/_watermark/createimage_small.php?d=kk&c=berita&b=201512&a=164463&angka=10

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangungan sumber daya manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi, pembangunan sumber daya manusia selalu diupayakan agar bisa terus sejalan dengan kemajuan zaman.

Apa jadinya bila pembangunan di Indonesia tidak diimbangi dengan pembangunan dalam bidang pendidikan? Walaupun pembangunan fisiknya baik, tetapi apa gunanya bila moral bangsa terpuruk akibat kurangnya pendidikan karakter. Oleh karena itu, pendidikan harus dijadikan prioritas utama dalam pembangunan negeri ini.

Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki lebih dari 13.466 pulau. Indonesia juga termasuk Negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-empat di dunia setelah China, India dan USA . Pada tahun 2010, 237 juta jiwa menduduki lebih dari tiga belas ribu pulau yang tersebar di Indonesia. Diproyeksikan, populasi penduduk Indonesia setiap tahunnya akan terus meningkat. Pertumbuhan penduduk ini secara tidak langsung akan mempengaruhi nasib pendidikan masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana kondisi pendidikan bangsa Indonesia pada saat ini?

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain, dari data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (IPM) atau komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa IPM Indonesia semakin menurun. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Sementara itu, data The World Economic Forum Swedia (2000) menunjukan Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai pengikut bukan sebagai pemimpin teknologi dari 57 negara di dunia.

Semakin hari kualitas pendidikan di indonesia semakin rendah, Berdasarkan Survey United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), terhadap kualitas pendidikan Negara-negara berkembang di Asia Pacific, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, berada pada level 14 dari 14 negara berkembang.

Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki siswanya. Kelemahan para pendidik kita, mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi para siswa. Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan anak bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk kreatif. Itu harus dilakukan sebab pada dasarnya gaya berfikir anak tidak bisa diarahkan.

Selain itu kurangnya pemerataan pendidikan di berbagai daerah juga sangat mempengaruhi terpuruknya pendidikan di Negara Indonesia saat ini. Ditambah lagi dengan banyaknya orang yang menyatakan bahwa pendidikan itu mahal, sehingga masyarakat Indonesia yang memiliki pendapatan perkapita rendah mereka tidak mampu membiayai sekolah anaknya lebih lanjut dan menyebabkan kian terpuruknya kualitas pendidikan anak-anak Indonesia.

Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia mengakibatkan masyarakat sulit untuk menerima dan memahami hal-hal baru. Hal ini jelas terlihat dengan kurangnya kemampuan masyarakat dalam merawat hasil pembangunan secara benar, sehingga banyak fasilitas umum yang rusak karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk memperlakukannya secara tepat. Selain itu, kondisi pendidikan yang belum begitu baik membuat tingkat penguasaan teknologi masih rendah. Kita masih harus mendatangkan tenaga ahli dari Negara maju. Keadaan ini sungguh ironis, dimana keadaan jumlah penduduk Indonesia besar, tetapi tidak mampu mencukupi tenaga ahli yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Kenyataan seperti ini apabila terus dibiarkan akan menghambat jalannya pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Solusi agar mutu pendidikan di Indonesia meningkat adalah dengan meningkatkan kualitas guru dan kualitas sarana dan prasarana yang ada di tiap sekolah. Tidak hanya di kota – kota besar saja, bahkan di desa atau pedalaman yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan lah yang justru membutuhkan sarana dan prasaran pendidikan yang lebih memadai.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kurikulum pendidikan sesuai kebutuhan zaman yang setiap saat berubah agar pendidikan di Indonesia tidak tertinggal oleh pendidikan di negara-negara lain yang sudah jauh lebih maju.

Selain itu untuk memeratakan pendidikan hingga ke tingkat masyarakat yang berekonomi rendah, di perlukan kebijakan pemerintah untuk meringankan biaya pendidikan bagi mereka yang kurang berkecukupan dalam segi ekonomi, bukan hanya mereka yang berprestasi saja tetapi juga meringankan biaya pendidikan bagi mereka yang belum memiliki prestasi.

Sekarang ini pemerintah cenderung hanya terfokus untuk meringankan biaya pendidikan bagi mereka yang berprestasi saja dengan program yang disebut beasiswa. jika pemerintah hanya berfokus pada mereka yang berprestasi lalu bagaimana nasib anak - anak negeri ini yang tidak mampu bersekolah karna masalah ekonomi dan belum memiliki prestasi? Apakah mereka di biarkan begitu saja dan di cap tidak pantas di berikan keringanan biaya karna tidak berprestasi?

Inilah permasalahan yang sekarang ini terjadi, yaitu pemerintah hanya terfokus pada mereka yang berprestasi dan cenderung mengacuhkan mereka yang belum memiliki prestasi. Justru pemerintah harus membantu mereka yang belum memiliki prestasi agar kelak mereka bisa memiliki prestasi yang akan membawa indonesia menuju ke arah indonesia yang lebih baik.

Pemerintah berkewajiban untuk mencerdaskan anak – anak yang tidak mampu bersekolah dan belum memiliki prestasi. Karena cita – cita bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya mencerdaskan mereka yang sudah berprestasi saja tetapi seluruh masyarakat terutama mereka yang tidak mampu bersekolah dengan alasan ekonomi. Inilah langkah yang harus dilakukan pemerintah agar bakat dan minat anak – anak Indonesia yang belum memiliki prestasi bisa berkembang.

Colourful Life

2015-08-09T15:41:00.000+07:00

https://kampungsurga.files.wordpress.com/2012/11/bahagia.jpg

Warna-warni kehidupan.

Sungguh beraneka ragam kehidupan ini, setiap hari kita menjalani hidup dengan penuh warna, bukan hanya satu warna, dalam sehari kita bisa menghiasi hidup ini dengan penuh warna dan warni yang beraneka ragam, tentunya warna yang dimaksud disini bukanlah warna biasaa seperti yang kita ketahui. Tetapi warna-warni kehidupan adalah sesuatu yang mengisi kehidupan kita. Dan tentunya ini sangat bervariatif dan berbeda antara kehidupan yang kita jalani dengan kehidupan yang orang lain jalani.

Ya, warna-warni kehidupan, setiap orang pasti memiliki beraneka ragam warna kehidupan, tetapi setiap warna-warni kehidupan seseorang pastilah didalamnya dipenuhi oleh dua elemen penting yang selalu melekat pada kehidupan yaitu kebahagiaan dan kesedihan. Keduanya tak dapat dipisahkan, dan bisa dibilang kebahagiaan dan kesedihan adalah bagian dari setiap kehidupan seseorang, meskipun keduanya saling bertolak belakang tetapi keduanya akan selalu berdampingan.

Kita tidak akan bisa selalu mendapatkan kebahagiaan, dan kitapun mustahil untuk selalu mendapatkan kesedihan. Kebahagiaan dan kesedihan dalam kehidupan seseorang pastilah kadarnya sama atau seimbang, akan tetapi banyak orang yang belum bisa menyadarinya, karna mereka berfikir lebih banyak mereka mendapati kesedihan dibandingkan kebahagiaan. kalian pastilah pernah berfikir demikian, karna tak sedikit orang yang jika mengalami kesedihan, seringkali terlalu lama larut dalam kesedihan sehingga tidak bisa sedikitpun melihat kebahagiaan yang sebenarnya ada disekitar kita. Padahal ada banyak kebahagiaan yang bisa kita raih diluar sana.

Warna-warni kehidupan bisa kita lihat pada mereka yang dikatan kaya, yang memiliki kebutuhan serba terpenuhi, memiliki tempat bernaung yang mewah, dapat setiap hari memiliki makanan, bahkan lebih dari cukup. Dan mereka-mereka yang setiap hari berpindah tempat untuk sekedar beristirahat, makananpun tak setiap hari dimiliki, serba kesulitan. Namun apakah kalian pernah berfikir apakah semua orang yang memiliki hidup mewah, serba terpenuhi selalu mendapatkan kebahagiaan? Jawabannya Belum tentu, bisa jadi sebaliknya, mereka yang memiliki hidup serba kesulitan bisa saja selalu bahagia karna dikelilingi oleh orang yang peduli satu sama lain.

Inilah sebabnya saya akan mencoba menjelaskan, bagaimana cara yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kebahagiaan ataupun kesedihan. Dalam warna-warni kehidupan, seseorang haruslah tahu bagaimana cara mengatasi atau menghadapi kesedihan maupun kebahagiaan tersebut, agar nantinya kita tidak terlaru berlarut dalam keduanya sehingga masih bisa melihat dunia luar disekeliling kita.

Untuk menghadapi kebahagiaan mungkin ini adalah hal yang mudah. Namun ada saja orang yang mendapati kebahagiaan tapi tidak tahu harus berbuat apa atau bahkan tidak berbuat apa apa. Ya, jika kita mendapati kebahagiaan, bagikanlah kebahagiaan itu kepada orang lain yang kurang beruntung, atau orang yang kurang bahagia, sehingga menjadikannya bahagia pula. Karna kita tidak akan mungkin selalu memiliki kebahagiaan setiap harinya, jadi ketika nanti kita jauh dari kebahagiaan, kita akan diingat oleh orang lain dan oranglain akan ada untuk membagi kebahagiaannya untuk kita, dengan cara menghibur contohnya.

Sedangakan untuk menghadapi kesedihan, diperlukan kesabaran tersendiri. Karna kesedihan merupakan ujian yang harus dijalani dan dilalui untuk menemukan kebahagiaan selanjutnya. Namun ada cara mudah yang dengannya kita bisa melewati atau melalui kesedihan tersebut, yaitu dengan berfikir bahwa masih banyak orang diluar sana yang kurang beruntung dan kurang bahagia dibandingkan kita. Dengan berfikir demikian, maka kita akan berfikir kembali dan melihat kebahagiaan yang ada disekitar kita, dan kitapun akan berangsur angsur melupakan kesedihan yang kita miliki dan akan memikirkan serta meraih kebahagiaan kembali.

sungguh maha kuasa sang ilahi, yang telah memberikan kebahagiaan dan kesedihan, keduanya memiliki manfaat yang berguna bagi diri kita. kesedihan akan membawa kita menuju tingkat yang lebih tinggi, sedangkan kebahagiaan sendiri mengajarkan kita untuk selalu ingat pada dunia disekeliling kita. kita harus selalu bersyukur kepada sang ilahi, karna tanpa adanya kebahagiaan dan kesedihan, kita tidak bisa menjalani kehidupan dengan sesungguhnya. apapun yang kita alami baik itu kesedihan maupun kebahagiaan itu menjadikan kita manusia yang benar benar telah menjalani kehidupan.

INDONESIA

2015-04-14T23:39:00.000+07:00

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beribu pulau yang dihuni oleh beragam suku, tentunya hal ini menjadi keunggulan tersendiri terlebih dengan banyaknya suku yang ada di Indonesia menjadikannya indonesia memiliki beragam adat istiadat, dan kebudayaan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 setelah Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, Negara Indonesia belum mampu menyejahterakan semua penduduknya. Berbagai dampak atas banyaknya penduduk yang belum sejahtera akan mengakibatkan berbagai persoalan yang berhubungan dengan kependudukan. Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Tidak hanya itu, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia serta lainya membuat masalah kependudukan di Indonesia semakin kompleks dan juga menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan pembangunan Indonesia.

Melalui blog ini kami mencoba untuk membahas tentang beberapa permasalahan kependudukan yang dialami oleh Negara Indonesia dan kami juga mencoba untuk memberi gagasan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Semoga nantinya gagasan tersebut dapat sangat membantu dan menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah kependudukan yang ada di Negara Indonesia ini.

Tingginya Angka Perpindahan Penduduk dari Desa ke Kota

2015-04-13T23:05:00.002+07:00

Tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia mendorong para penduduk untuk bersaing mencari pekerjaan yang lebih layak, dalam persaingan mencari lapangan pekerjaan ini beberapa penduduk akan melakukan proses urbanisasi keluar daerah, destinasi utamanya adalah ke kota-kota besar, karena diyakini memiliki banyak lapangan pekerjaan. Fenomena perpindahan penduduk secara besar-besaran dari berbagai pelosok daerah pedesaaan ke kota-kota besar di Indonesia adalah salah satu dilema yang paling merisaukan dalam proses pembangunan di Indonesia.

Sayangnya proses perpindahan penduduk dari desa ke kota ini tidak didukung dengan tingkat pengetahuan penduduk yang dimiliki, sehingga hal ini akan menimbulkan bentuk masalah baru, seperti meningkatnya angka tuna karya yang ada di kota, karena beberapa penduduk desa yang berpindah dari desa ke kota memiliki kualitas hidup yang rendah. Sehingga tidak mampu bersaing di kota, mereka yang tidak mampu bersaing akan menambah beban di kota tersebut.

Urbanisasi adalah masalah yang cukup serius bagi kita semua. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jumlah peningkatan penduduk kota yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, penyediaan pangan, dan lain sebagainya tentu merupakan suatu masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

Selain dikota, kehidupan di desapun harus diperhatikan, banyaknya pertumbuhan penduduk produktif di desa yang lebih memilih untuk ber-urbanisasi diakibatkan karna penghasilan dari pekerjaan di desa tidak seberapa serta semakin sedikitnya lahan pekerjaan yang tersedia, tentunya hal ini memiiki penyebab, penyebab semakin sedikitnya lahan pekerjaan di desa tidak lain karena lahan pertanian, perkebunan dan peternakan yang menjadi lahan pekerjaan utama di desa semakin sedikit, mengingat tingginya angka pertumbuhan penduduk yang menjadikan kebutuhan akan tempat hunian meningkat, sehingga seringkali penduduk mengorbankan lahan pertanian, perkebunan, serta peternakan yang produktif untuk dijadikan lahan hunian yang baru. Selain itu tingginya impian untuk menjadi orang yang lebih sejahtera kerap kali menjadi faktor utama pendorong urbanisasi.

Untuk meminimalisir terjadinya urbanisasi yang sudah mulai tidak terkontrol ini kami mengajukan beberapa solusi, seperti menciptakan lahan pekerjaan baru di pedesaan dengan cara membangun perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan pertanian, perkebunan serta peternakan yang terorganisir, dengan adanya perusahaan yang bergerak dibidang pertanian, peternakan, ataupun perkebunan akan otomatis membutuhkan banyak pekerja. Dan tentunya hal ini akan mengurangi tingkat urbanisasi yang dilakukan penduduk desa, untuk melakukan hal ini tentunya pemerintah harus berperan aktif juga agar proses pelaksanaan, pengolahan, serta pemasaran hasil produksi dapat berjalan optimal.

Selain menciptakan lahan pekerjaan di sentra pertanian, perkebunan, dan peternakan, kami juga memberi gagasan dengan cara meminta pemerintah melakukan pelatihan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan di desa agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri secara mandiri, sekarang ini sudah ada program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga(PKK), program pkk ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Sayangnya organisasi ini belum menyentuh seluruh desa di Indonesia, organisasi seperti ini tentunya akan sangat berperan dalam proses meningkatkan kesejahteraan penduduk, diharapkan dengan hadirnya organisasi seperti ini penduduk akan menciptakan sebuah karya produk secara mandiri, serta dengan adanya pelatihan yang dilakukan akan memungkinkan penduduk menciptakan diferensiasi hasil produksi yang akan menambah nilai jual dan tentunya akan menambah nilai kesejahteraan hidup penduduk, serta memperkecil angka penduduk yang melakukan urbanisasi.

Dalam gagasan terakhir ini kami meminta pemerintah untuk menyediakan hunian yang terorganisir seperti pembangunan komplek perumahan yang terorganisir dengan baik sehingga dapat meminimalisir pengalih fungsian lahan perkebunan, pertanian ataupun peternakan. Disamping itu kami juga mengharapkan pembangunan rumah susun diwilayah padat penduduk serta diwilayah pedesaan yang memiliki sistem sanitasi yang baik. Dengan adanya rumah susun ini diharapkan pembangunan hunian dengan cara menghilangkan lahan pertanian, perkebunan serta peternakan dapat dikurangi secara drastis, serta diharapkan dengan adanya rumah susun ini kualitas hidup penduduk dapat ditingkatkan, hal ini dikarenakan dengan adanya rumah susun, kebersihan lingkungan dapat terjaga dengan baik, serta terlaksananya pola hidup bersih dan sehat.

Persebaran Penduduk di Indonesia

2015-04-13T21:54:00.000+07:00

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 setelah Amerika Serikat. Indonesia memiliki wilayah Negara seluas 1.919.440 km². Serta memiliki lebih dari enam ribu pulau yang tersebar dari ujung Sabang hingga ujung Merauke. Tak terlepas dari luasnya wilayah Negara, tentunya Indonesia memiliki beragam permasalahan. Salah satu permasalahan yang menimpa Indonesia pada masa sekarang ini adalah tidak meratanya pembangunan di beberapa wilayah. Dampaknya para penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi ke wilayah yang sudah sangat baik di masalah pembangunannya, tentunya kota-kota besarlah yang menjadi tujuan utamanya.

Akibatnya persebaran penduduk Indonesia antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata. Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami pulau Jawa. Hal ini akan menimbulkan permasalahan apabila pusat pemerintahan, informasi, transportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas lainnya hanya ter-konsentrasi di satu wilayah. Tidak meratanya persebaran penduduk menyebabkan Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan.

Untuk mencapai pemerataan dan keseimbangan dalam penyebaran penduduk maka salah satu jalan dalam mengatasi masalah kependudukan ialah dengan mengadakan transmigrasi. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Dalam wilayah Indonesia umumnya orang-orang yang mengikuti program transmigrasi berasal dari Jawa, Madura, dan Bali, mereka biasanya ditempatkan di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, dan di bagian Nusantara yang masih jarang penduduk.

Pulau Kalimantan yang merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dan memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit menjadi salah satu tempat tujuan transmigrasi. Wilayah ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan pertanian, dengan lahan yang masih luas dan tanah yang subur, hal ini membuka peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik bagi para transmigran.

Pemerataan penduduk melalui transmigrasi dianggap penting mengingat kekayaan alam yang merupakan modal pokok dalam pembangunan nasional, yang masih terpendam dalam bumi Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan di bidang transmigrasi sangat erat hubungannya dengan pembangunan daerah, baik di daerah asal maupun daerah penerima.

Selain melaksanakan program transmigrasi, penduduk harus ikut berperan juga dalam menekan tingginya angka pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk adalah dengan melaksanakan program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum atau massal sehingga dapat mengurangi jumlah angka kelahiran, serta dengan menundanya masa perkawinan diyakini dapat menekan angka pertumbuhan penduduk secara signifikan.

Kualitas Hidup Penduduk Indonesia

2015-04-13T14:40:00.001+07:00

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk yang tersebar di lebih dari lima ribu pulaunya. Sebagai Negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, Indonesia memiliki berbagai budaya dan tradisi yang beraneka ragam.

Dengan tersebarnya penduduk di berbagai gugusan pulaunya, ini menjadikan Indonesia memiliki berbagai problematika kependudukan, mulai dari masalah pendidikan, ekonomi, hingga masalah kesehatan. Tentunya permasalahan ini akan berdampak pada kualitas hidup penduduk di Indonesia, faktor besarnya pertambahan penduduk di Indonesia belakangan ini turut berpengaruh terhadap kualitas hidup penduduk.

Dalam bidang ekonomi, yang sangat berkaitan dengan pekerjaan dan pendapatan, jika jumlah penduduk dalam suatu wilayah tinggi, maka persaingan mendapatkan pekerjaan pun akan semakin ketat, dan peluang kerja pun semakin sedikit. Masalah peluang kerja ini berkaitan dengan masalah ekonomi yang akan langsung berdampak terhadap masalah kesehatan dan pendidikan.

Jika tingkat ekonomi suatu individu rendah maka masalah kesehatan menjadi kurang diperhatikan begitu pula dengan masalah pendidikan. sejatinya kesehatan dan pendidikan adalah kunci dari kualitas hidup suatu penduduk.

Mirisnya masalah ekonomi ini menjadi masalah yang tak kunjung terselesaikan, ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa sebanyak 7,24 juta penduduk Indonesia adalah pengangguran, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sedikit lebih rendah, yaitu 7,15 juta penduduk. Bukan tidak mungkin jika tahun ini jumlah penduduk Indonesia yang memiliki masalah dalam ekonomi akan meningkat.

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mengalami begitu besarnya pertumbuhan penduduk, terutama penduduk produktif yang tak diseimbangi oleh ketersedian lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan terjadinya tuna karya yang menjerat para penduduk dengan tinggat produktif tinggi.

Faktor pendidikan dan kesehatan sebagai kunci kualitas hidup tentu sangat berperan dalam masalah ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan di Negara ini, serta tidak meratanya pendidikan di beberapa wilayah, tentu akan membawa petaka bagi para penduduk karna sebagian penduduk akan sulit untuk bersaing dalam proses mencari kesejahteraan hidup, serta penduduk akan cenderung sulit untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan tentunya penduduk hanya akan bergantung pada perusahaan-perusahaan yang sudah ada.

Sedangkan Tingkat kesehatan di Indonesia yang masih rendah disebabkan karna fasilitas kesehatan tidak merata pada sebagian wilayah, tentunya ini sangat mempengaruhi kualitas hidup penduduk, sudah sepatutnya Negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai agar tingkat kesejahteraan dari aspek pendidikan dan kesehatan dapat tercapai.

Dari permasalah kependudukan yang terjadi di Indonesia ini, mulai dari masalah ekonomi yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan serta pendidikan, kami ingin memberi sedikit gagasan yang mungkin akan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah ini, di antaranya:

Meratakan pendidikan serta meningkatkan tenaga pembimbing.

Kurangnya Pemerataan pendidikan menjadi masalah utama dalam rendahnya tingkat pendidikan diindonesia, sekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai nampaknya hanya ada di daerah perkotaan saja. hal ini menjadikan rendahnya mutu pendidikan disebagian wilayah Indonesia. Hal inilah yang harus menjadi prioritas dalam menangani masalah rendahnya kualitas hidup pendduduk Indonesia.

Selain itu, guru sebagai tenaga pembimbing tentu sangat berperan besar dalam dunia pendidikan. Sayangnya Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta). Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, akan tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.
Menambah lapangan pekerjaan.

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam pertumbuhan penduduk, hal ini tidak di setarai dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia, salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membangun lapangan pekerjaan yang merata baik di pedasaan maupun di wilayah perkotaan, membangun lapangan pekerjaan di pedesaan dalam sektor pertanian maupun peternakan juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi tinggkat urbanisasi penduduk yang tinggi.
Menyediakan jaminan kesehatan.

sebagai suatu Negara yang berdaulat, tentunya Indonesia harus memperhatikan kesehatan penduduknya. Menurut World Bank, asuransi kesehatan merupakan cara yang cukup ampuh untuk meningkatkan sumber daya perlindungan kesehatan, meningkatkan akses kesehatan bagi orang miskin dan mendorong penyedia jasa kesehatan untuk menjadi lebih bertanggung jawab (accountable). Akan tetapi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang baru masih belum mampu memberikan kerangka yang menyeluruh bagi reformasi pembiayaan sektor kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan. Pemerintahan yang baru harus segera membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk merancang strategi pembiayaan kesehatan yang menyeluruh, dimana asuransi kesehatan sosial termasuk didalamnya, dan juga mengamandemen undang- undang tersebut. Strategi tersebut dapat ditempuh dengan:

Menentukan kombinasi pembiayaan kesehatan (asuransi pemerintah, asuransi swasta dan dana pribadi) yang dapat dengan baik memenuhi tujuan pemerintah, yaitu menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan dapat diakses oleh orang miskin.
Menganalisa dampak anggaran dari strategi kesehatan yang diajukan
Mempelajari pengalaman di negara tetangga mengenai asuransi kesehatan sosial dan bentuk lain pelayanan kesehatan yang sifatnya pra-bayar.
Mengajukan rencana transisi atas skema asuransi kesehatan swasta maupun asuransi kesehatan pemerintah yang telah ada.
Memberikan kesempatan penyedia jasa kesehatan lainnya, tidak hanya dokter, untuk juga berhak memperoleh pembayaran melalui mekanisme asuransi sosial.

Kependudukan di Indonesia

2015-04-13T12:03:00.000+07:00

Jumlah penduduk yang besar dan kualitas penduduk yang rendah akan berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Indonesia berdiri sebagai Negara kepulauan, persebaran penduduk di Indonesia masih terkonsentrasi di pulau jawa. Penduduk Indonesia sebagian besar hidup di daerah pedesaan. Secara keseluran jumlah kependudukan indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Menurut sensus penduduk Pada tahun 1980, jumlah penduduk Indonesia adalah 147,49 juta jiwa, hingga pada tahun 2010 menjadi 237.641.326 (Sensus Penduduk 2010). Jumlah tersebut meningkat 28,6 persen dari tahun 2010 yang sebesar 237,6 juta jiwa. Meningkatnya jumlah tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara kelima dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Sedangkan kualitas penduduk Indonesia berdasarkan Human Development Index 2012 menduduki urutan 121 dari 187 negara yang ada di dunia.

Jumlah penduduk yang besar apabila berkualitas akan menjadi potensi sumber daya manusia yang luar biasa, namun apabila jumlah penduduk besar dan kualitas penduduk rendah akan berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Permasalahan kependudukan ini, memberikan efek yang luas bagi kehidupan bangsa Indonesia. Banyaknya tuna karya, kurangnya kawasan hijau, dan keterbatasan pelayanan kesehatan adalah contoh dampak dari permasalahan kependudukan yang terjadi di Indonesia.

Perlunya peningkatan di bidang akses dan mutu pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan serta peningkatan produktivitas adalah upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah kependudukan agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Untuk mewujudkan semua itu, semua elemen Negara mulai dari masyarakat hingga pemerintah harus berperan aktif dalam meyelesaikan masalah kependudukan ini, serta diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh agar apa yang ditargetkan dapat dicapai.

Selain itu, masalah utama yang juga dialami oleh Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang kependudukan. Hal ini begitu penting untuk dibahas, mengingat permasalahan kependudukan tidak hanya harus ditemukan penyelesaiannya saja, akan tetapi diperlukan kesadaran masyarakat untuk memahami masalah kependudukan, sehingga dampak dari masalah kependudukan ini mendapat dukungan dari masyarakat untuk diselesaikan, dan tentunya seiring berjalannya waktu diharapkan masalah kependudukan ini dapat segera terselesaikan.

Apa itu Bonus Demografi?

2015-04-12T21:28:00.001+07:00

Bonus Demografi adalah bonus yang dinikmati oleh suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. (dikutip dari halaman BkkbN)

Besarnya proporsi penduduk produktif yang dimiliki suatu Negara tentunya akan berdampak positif bagi Negara tersebut. Akan tetapi penduduk berusia produktif ini apabila tidak berkualitas malah akan menjadi beban yang diterima suatu Negara, oleh karena itu untuk memanfaatkan bonus demografi dengan baik, maka diperlukan terobosan yang bersifat visioner yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas potensi penduduk di Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang berjumlah 305,6 juta jiwa. Yang artinya, Jumlah tersebut meningkat 28,6 persen dari tahun 2010 yang sebesar 237,6 juta jiwa. Meningkatnya jumlah tersebut akan menyebabkan Indonesia menjadi negara kelima dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.

Kendati begitu, peningkatan jumlah penduduk Indonesia tersebut dibarengi dengan meningkatnya penduduk berusia produktif. Maka diperkirakan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia pada tahun 2035 sebesar 213,92 juta jiwa dan hanya 91,68 juta jiwa jumlah penduduk yang tidak produktif. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan dan bisa memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Kondisi seperti ini dapat timbul menjadi masalah apabila tidak ada kesiapan untuk menyambutnya.

BKKBN

2015-04-12T17:40:00.000+07:00

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Tugas pokok utama BkkbN adalah melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Dengan tugas pokoknya itu BkkbN memiliki slogan "dua anak cukup".
Sebagai lembaga pemerintah, BKKBN tentunya memiliki visi dan misi dalam melaksanakan programnya.

VISI

Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas

MISI

Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan,
Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
Memfasilitasi Pembangunan Keluarga,
Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara Konsisten,
Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Dalam menjalankan tugasnya, BKKBN memiliki kewenangan untuk :

Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.
Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.
Penetapan sistem informasi dibidangnya.
Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

Perumusan dan pelaksanaan kegiatan tertentu dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga

Dengan kewenangannya itu, BKKBN memiliki berbagai Fungsi, diantaranya :

perumusan kebijakan nasional;
penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi;
penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan
pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Lembaga yang memiliki filosofi “Menggerakkan Peran Serta Masyarakat dalam Keluarga Berencana” ini membuat kebijakan sesuai dengan arah kebijakannya, yaitu:

1. Merevitalisasi Program Keluarga Berencana

2. Menyelarasikan Kebijakan Kependudukan dengan Kebijakan pembangunan

lainnya.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang. Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN (pasal 54 ayat 1 dan 2).

Disarikan dari halaman wikipedia indonesia serta halaman bkkbn.go.id