SWD.MY.ID

Kemensos Perkenalkan “New DTKS”

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Wed, 21 Apr 2021 07:25:00 -0700

Kementerian Sosial terus diperbaiki integritas Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal dan Nomer Identitas Kependudukan (NIK) yang padan dengan data kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan pencatatan sipil.

“DTKS sepanjang bulan Maret telah dipulihkan integritasnya dan ditetapkan pada 1 April 2021 melalui Kepmensos No 12/HUK/2021 sehingga menjadi New DTKS,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam jumpa pers hari ini (21/04).

Ke depan, New DTKS akan ditetapkan sekurangnya setiap bulan guna memastikan integritasnya terus ditingkatkan sekaligus mengakomodasi dinamika sosial masyarakat. Kini, data penerima bantuan sosial yang telah disalurkan dan atau masih dalam proses dapat diakses melalui aplikasi berbasis web di http://cekbansos.kemensos.go.id.

“Melalui aplikasi ini, publik dapat memantau penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai) dengan menyebutkan nama dan desa kelurahan tempat tinggalnya,” Mensos menambahkan.

Kementerian Sosial berharap aplikasi ini dapat memenuhi hak Informasi Publik dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial. “Fitur dan kemampuan aplikasi cekbansos akan terus ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan ke depan dan masukan serta harapan masyarakat,” katanya.

Pengembangan fitur berikutnya mencakup pula usulan baru dan sanggahan atas kepantasan penerima bantuan sosial usulan baru tersebut akan melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah guna tetap mendapat tetap menjaga integritas data. Apabila terdapat sanggahan Kementerian sosial dapat mengundang perguruan tinggi untuk melakukan proses pengendalian mutu.

“Masukan perguruan tinggi akan menjadi pertimbangan Kementerian Sosial dalam memutuskan kepantasan kepesertaan dalam program bantuan sosial,” kata Mensos. Informasi terkait bantuan sosial yang diselenggarakan Kementerian Sosial PKH, BPNT dan BST dapat diberikan melalui situs resmi Kementerian Sosial yang menggunakan domain atau alamat kemensos.go.id.

Sumber : https://kemensos.go.id/

Penulis : Biro Humas

Kejar Target Pencairan Bantuan Sosial, Kemensos Tingkatkan Koordinasi dan Kerja Sama Perbaikan Data dengan Daerah

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Wed, 31 Mar 2021 07:35:00 -0700

Kementerian Sosial terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan data yang menjadi basis bagi penentuan sasaran bantuan tunai. Percepatan perbaikan data diperlukan terkait dengan target penyaluran bantuan tunai bulan Maret ini dan bulan April depan.

Harapan tersebut disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri, di Istana Negara, Jakarta (17/03). Secara umum, rapat menekankan tentang pentingnya mendorong perbaikan dan sinkronisasi data penerima manfaat dengan daerah.

Di hadapan media, Mensos menyatakan, pada tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menyalurkan tiga bantuan tunai. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM.

“Kemensos bekerja intensif mendorong perbaikan data dengan berkoordinasi dengan daerah, sehingga diharapkan bantuan segera bisa sampai dan tepat sasaran,” kata Mensos Risma.

Dalam ratas tersebut, Mensos melaporkan kepada Presiden, bahwa Kemensos masih terus berkoordinasi dan mendorong daerah memenuhi kuota data. “Beberapa bulan terakhir, kami lakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah, bank penyalur, maupun PT Pos Indonesia. Hasilnya, saat ini kami temukan jumlah sasaran BPNT/Program Sembako sebanyak 13.228.513 KPM, PKH sebanyak 8.907.446 KPM, dan BST 8.428.327 KPM,” katanya.

Mensos menyatakan, data menunjukkan belum adanya kesesuaian. Hal ini dikarekan ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan. Untuk mempercepat hal tersebut, Kemensos melakukan jemput bola.

Ia sudah menurunkan staf bekerja sama dengan 514 kab/kota untuk mempercepat pemadanan data. Kerja sama juga dilakukan dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, terutama kepada warga masyarakat di kawasan terluar, tertinggal dan terpencil (3T), di seluruh pelosok tanah air, termasuk di Sumatera, Kalimantan dan Papua.

“Kenapa ini harus dilakukan? Karena data yang kita keluarkan harus benar-benar betul. Namun kami ingin sampaikan dari data kekurangan tadi, akan kami penuhi,” katanya.

“Tadi setelah ratas dengan Bapak Presiden dan para menteri, kami diizinkan memenuhi sesuai target. Misalkan BPNT/Program Sembako dengan 18,8 juta KPM. Kita akan penuhi karena banyak usulan baru dari daerah. Untuk pengganti yang meninggal dan sebagainya. Untuk itu kami tetap menunggu daerah untuk usulan-usulan tersebut,” Mensos menambahkan.

Dengan langkah percepatan tersebut, Mensos berharap, untuk penyaluran bulan Maret kami bisa realisasikan di bulan Maret minggu keempat. Kemudian, target untuk bulan April, dapat dicairkan pada akhir bulan Maret juga. “Sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin,” katanya.

Penyaluran bantuan tunai seluruhnya menggunakan uang elektronik atau sistem non tunai melalui bank-bank milik negara Himbara, dan PT Pos. “Sekali lagi kami mohon daerah bisa mendukung program ini sehingga pencairan untuk bulan April yang akan kita berikan di minggu terakhir Maret bisa terealisasi dengan baik,” katanya.

Hal ini karena Kemensos hendak menyalurkan bantuan dari data yang kurang tersebut pada minggu terakhir bulan Maret. “Ini termasuk realisasi bulan April sehingga kita bisa bantu seluruh warga di seluruh Indonesia,” katanya.

Khusus untuk kawasan 3T, akan dilakukan Kemensos secara parallel. Petugas Kemensos sedang melakukan perekaman dengan mendatangi kawasan tersebut. “Saat ini petugas Kemensos ada di beberapa daerah, termasuk Papua bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan verifikasi data,” katanya.

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI
Penulis : Koesworo Setiawan

Gadis Berprestasi di Ciamis Melanjutkan Kuliah, Meski Ekonomi Keluarganya Terbatas

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Wed, 19 Aug 2020 03:48:00 -0700

Meskipun keterbatasan ekonomi Gadis berprestasi di Ciamis ini terus bertekad untuk melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Ia adalah Erin Siti Pazriah, gadis asal Desa Cimari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis yang berhasil diterima di Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya. Alumni SMK PGRI Cikoneng ini berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga awalnya tidak mendapat dukungan dari orang tua. “Saya bertekad untuk terus kuliah, meskipun tidak mendapat dukungan dari orang tua karena keterbatasan ekonomi,” jelas Erin, Rabu (19/8/2020).

Walaupun hidup di keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang Erin untuk berprestasi di sekolah sebagai bekal meyakinkan orang tuanya. Putri pasangan dari Mumun dan Dawan dan memiliki 2 saudara ini memiliki berbagai prestasi baik akademik maupun non akademik.

Erin di sekolah termasuk siswi berprestasi dan masuk rangking 5 besar, begitu juga dengan prestasi non akademik berhasil di raihnya. Gadis Berprestasi di Ciamis Ini Meyakinkan Orang Tua Dengan Halus Gadis berprestasi ini tinggal di rumah panggung bersama Ibu dan kedua adiknya karena sang ayah bekerja di Tangerang. Sang Ibu, Mumun sangat keberatan saat Erin menyampaikan niatnya untuk melanjutkan kuliah, dengan alasan keterbatasan ekonomi keluarganya.

“Saya dari mana atuh biayanya, bukan tidak ingin anak kuliah tapi kondisi ekonomi saya yang terbatas,” jelas Mumun. Erin pun tidak membantah dirinya terus belajar dan memperlihatkan prestasi sekaligus meyakinkan orang tuanya jika dirinya siap untuk kuliah.

Gayung bersambut, karena ibu Erin merupakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan PKH Ciamis memiliki program Ayo Kuliah. Keinginan Erin untuk kuliah diketahui oleh Pendamping PKH dan memasukan Erin pada Program Ayo Kuliah.

Menurut pendamping PKH Wita Rospianti, Erin anak berprestasi dan memiliki talenta sehingga dirinya memasukan Erin pada program Ayo Kuliah. “Anaknya berprestasi dan juga memiliki banyak talenta, saya berikan motivasi dan dukungan agar terus melanjutkan niatnya kuliah,” jelas Wita.

Akhirnya Erin masuk program Ayo Kuliah PKH Ciamis, dan mendapatkan bimbingan belajar serta pembekalan lainnya. Sehingga pada akhirnya Erin mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Ujian Tulis Berbasi Komputer (UTBK) di Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

Tekad Erin ingin mengangkat harkat derajat orang tua dan ingin membuktikan bisa berprestasi meskipun keterbatasan ekonomi membuahkan hasil. Kini Erin diterima di Universitas Siliwangi Tasikmalaya jurusan Manajemen dan orang tuanya kini mendukung Erin untuk kuliah.

Erin yang juga pintar menyanyi dan kerap menjadi Master of Ceremony (MC) memberikan motivasi pada yang lain agar terus semangat. “Jangan pernah peduli darimana kita berasal tapi tentukan ke mana kita akan melangkah,” pungkas gadis berprestasi di Ciamis ini.

Sumber : (GaluhID/Ardiansyah)

PKH Ciamis Gandeng STMIK DCI Tasikmalaya Wujudkan Gerakan Ayo Kuliah Bagi Anak KPM PKH

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Mon, 3 Aug 2020 17:28:00 -0700

Senin, 3 Agustus 2020 Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten Ciamis menggelar sosialisasi 'Gerakan Ayo Kuliah' bagi anak Keluarga Penerima Maanfaat (KPM PKH) yang akan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi (PT).

PPKH Ciamis menggandeng Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, Yayasan Digitaloka (STMIK-DCI) Tasikmalaya, berkolaborasi untuk bersama-sama membantu dan memfasilitasi para anak KPM PKH untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Ketua pelaksana kegiatan yang juga sebagai Koordinator PKH Kabupaten Ciamis wilayah 1, Indra Maulana, S.Ip.,MM mengatakan, gerakan ayo kuliah merupakan bagian dari program Gerakan Kembali Sekolah Kembali Belajar (G-KSKB) PKH Ciamis sebagai salah satu upaya edukasi dan motivasi KPM PKH beserta anak-anaknya untuk bisa melanjutkan pendidikan.

"Hari ini kami bersama STMIK-DCI Tasikmalaya melaksanakan sosialisasi G-KSKB kepada 176 anak KPM PKH lulusan SMA/Sederajat, bertujuan untuk memberikan edukasi dan motivasi membantu para anak KPM agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi" kata Indra, di Gedung Pramuka Ciamis, Jl. Ahmad Yani, Kertasari Ciamis, Senin 3 Agustus 2020.

Indra menuturkan, melalui Gerakan Ayo Kuliah, dilakukan serangkaian pembinaan bagi siswa-siswi SMA/SMK/MA/Sederajat dari anak KPM PKH melalui pemetaan data peserta, melakukan edukasi dan motivasi, pelaksanaan pendampingan hingga kuliah.

"Selain memberikan sosialisasi, kami juga melakukan kesepakatan antara PKH Ciamis bersama STMIK-DCI Tasikmalaya dengan penandatanganan surat perjanjian kerjasama dan menyerahkan dokumen pendaftaran calon mahasiswa anak KPM PKH Ciamis sampai masuk kuliah hingga bisa bekerja" paparnya.

Ditambahkan Indra, pihaknya juga akan memfasilitasi para anak KPM yang sudah masuk perguruan tinggi dalam mendapatkan bantuan komplementer lainnya dari pemerintah.

“Kami juga ikut serta mengupayakan bantuan komplementaritas lainnya dari pemerintah seperti mendapat KIP/kuliah, beasiswa atau keringanan biaya kuliah lainnya. Ya, semoga segala sesuatunya diberikan kemudahan dan kelancaran” imbuhnya.

Sementar itu, Koordinator Wilayah Jawa Barat 1, H. Atoillah Karim dalam sambutannya mengucapkan termakasih dan mengajak kepada SDM PKH untuk mendukung dan mengoptimalkan proses pendampingan bagi anak KPM PKH yang berpotensi lanjut kuliah, tanpa mengabaikan tugas pokok lainnya.

“Terimakasih kepada SDM PKH Ciamis, kita sama-sama dukung dan optimalkan gerakan ayo kuliah ini, sampai pada proses pendampingan bagi anak KPM dimulai sejak di bangku sekolah, diberikan motivasi untuk terus semangat dalam belajar sampai pendidikan tinggi, dan sampai pada saatnya nanti masuk di dunia kerja/usaha hingga mampu mengangkat dan merubah kehidupan ekonomi keluaraganya menjadi sejahtera” ucapnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Agus Kurnia Kosasih, SH.,M.Si dalam sambutannya juga menyampaikan terimakasih kepada pihak STMIK-DCI Tasikmalaya, Yang telah bekerjasama dalam program Gerakan Ayo Kuliah.

Pemkab Ciamis melalui Dinas Sosial, kata Agus, sapaan akrab Kepala Dinas Sosial Ciamis, pihaknya akan terus memberikan dukungan penuh terhadap program kegiatan Gerakan Ayo Kuliah. Menurutnya, pembangunan pendidikan kepada anak sekolah di Kabupaten Ciamis tidak berhenti kepada anak di jenjang pendidikan menengah atas melaikan harus sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

“Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk semua, sebagai inovasi upaya dalam rangka memepercepat peningkatan kualitas pendidikan keluarga KPM PKH. Pada saatnya nanti, akan memutus rantai kemiskinan keluarga PKH, dengan ditopang tingkat pendidikannya dan potensi di dunia kerja/usaha nantinya” jelasnya.

Dengan semakin banyaknya anak KPM PKH yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, diharapkan akan membawa dampak perbaikan status ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Sumber: pkh.web.id

Monitoring dan Evaluasi Bansos Provinsi Jawa Barat Tahap 1 untuk Kec. Lakbok Kab. Ciamis

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Wed, 24 Jun 2020 07:09:00 -0700

Pada Rabu 24 Juni 2020 Tim Monev dari Dinas Provinsi Jawa Barat Melakukan Monitoring dan Evaluasi Bansos untuk penanggulangan pandemi covid 19 Provinsi Jawa Barat Tahap 1 di Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, yang bertempat di Aula Kecamatan Lakbok.

Pada kesempatan tersebut di hadiri oleh Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Bapak dr. H. Dodo Suhendar, MM., Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat Bapak Ir. H. Jafar Ismail, MM., Kepala Dina Sosial Kabupaten Ciamis Bapak Drs. H . Agus Kurnia Kosasih, SH., M.Si., Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Bapak Johan, Muspika Kec. Lakbok, Camat Kecamatan Lakbok Ibu Wiwik Dewikoraningsih, SH., M.Si., Seluh Kepala Desa se-Kecamatan Lakbok, Ketua RT/RW Desa Sukanagara, Pendamping PKH Kecamata Lakbok, Pendamping Desa, TKSK Kecamatan Lakbok, Tagana Kec. Lakbok, Para Penerima Bansos Provinsi dan lain lain

Sambutan yang pertama di sampaikan oleh Ibu Camat, beliau mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat dan segenap jajarannya sebagai Tim Monev Banprov Jawa Barat Tahap 1, atas kehadirannya di Kecamatan Lakbok. Dalam sambutannya Ibu Camat Menyampaikan Bansos Provinsi yang sudah terrealisasi baru 4 desa, adapun 6 desa yang lain menunggu bansos provinsi akan turun.

Kemudian TKSK Kecamatan Lakbok yaitu Bapak Gunawan, S.Pd. menambahkan bahwa "Banprov yang sudah terrealisasi di 4 desa di kecamatan Lakbok di salurkan melalui Pos Kecamatan Lakbok yaitu berupa sembako dan uang tunai sebesar Rp. 150.000".

Selanjutnya dari anggota DPRD Kab. Ciamis Bapak Johan menyampaikan banyak hal terkait Bansos Provinsi dan permasalahan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Ciamis. Dalam Kesempatan tersebut Bapak Johan menyampaikan pesan dari Bupati Ciamis, bahwa Kabupaten Ciamis membutuhkan alat Rapid Tes Covid dan Swab walau dalam laporan data positif covid 19 di Kabupaten Ciamis hanya terdapat sebanyak 11 orang, karena kemungkinan lebih dari itu. Selanjutnya beliau juga menyampaikan bahwa "pada bulan September masyarakat mulai hidup berdampingan , berdamai dengan covid-19 dalam situasi yang di sbeut new normal"

Pada sambutan yang terakhir Bapak Kepala Dinas Sosial Prvinsi Jawa Barat yaitu Bapak dr. H. Dodo Suhendar, MM. menyampaikan beberapa hal terkait bansos provinsi, yaitu bahwa data penerima bansos provinsi diambil dari DTKS dan Non DTKS. Setiap daerah berbeda beda dalam merespon data usulan penerima bansos provinsi. Pesannya Perbaiki data melalui aplikasi yang tersedia dari kemensos, sehingga data benar benar update dan tidak salah sasaran. Selanjutnya beliau menyampaikan Bansos Provinsi Tahap 2 akan di kucurkan minggu depan pada bulan juni 2020 ini. Terakhir beliau berpesan bahwa perbaiki data pada aplikasi yang disediakan Kemensos, karena segala jenis bantuan nantinya datanya akan diambil dari aplikasi tersebut, baik itu PKH, Program Sembako, Listrik Gratis, Program Rutilahu, Bantuan Pendidiakn dan lain lain.

Penulis SWD

Jurus Jitu Pendamping Sosial Wujudkan KPM PKH Graduasi Mandiri

noreply@blogger.com (swdmyid@gmail.com) — Thu, 16 Jan 2020 06:10:00 -0800

Fauzi Rahman (29) tak menghiraukan butiran keringat sebesar biji jagung yang memenuhi keningnya. Seragam merah marunnya yang bertuliskan Program Keluarga Harapan (PKH) juga sudah basah oleh peluh.

Matahari bersinar terik saat Fauzi, salah satu Pendamping Sosial PKH di Kabupaten Tapin, bersama rekan-rekan seprofesinya terlihat sibuk mengatur letak duduk ibu-ibu penerima PKH. Mereka berkumpul di Lapangan Dwi Dharma, Kabupaten Tapin untuk menerima penghargaan dari Kementerian Sosial.

Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial (LBKS) 2019 yang pada hari ini, Selasa (17/12), Tim Ekspedisi tiba di Kabupaten Tapin.

LBKS merupakan rangkaian kegiatan menjelang puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2019 yang jatuh pada 20 Desember 2019. Tim ekspedisi LBKS menempuh enam etape secara estafet mulai 14-19 Desember menempuh rute Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, dan berakhir di Kota Banjarmasin.

Dalam pelaksanaan LBKS tahun 2019, Kementerian Sosial menghadirkan Anak Berprestasi dan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri di setiap etape.

"Ketiga ibu-ibu penerima penghargaan ini semua berada di Kecamatan Tapin Selatan, tempat saya ditugaskan untuk memberikan pendampingan," kata pria bertubuh tambun ini.

Sambil menggendong tas punggung hitam yang warnanya sudah memudar dan robek di beberapa bagian, ia bercerita menjadi Pendamping Sosial PKH sejak tahun 2016. Ibu-ibu penerima PKH atau yang biasa disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya sebanyak 167 orang.

"Hingga Desember 2019, jumlah KPM Graduasi Sejahtera Mandiri atau keluar dari kepesertaan PKH sebanyak 43 orang," katanya.

Alasan keluar dari kepesertaan, lanjut Fauzi, karena beragam alasan. Ada yang sudah tidak memiliki komponen KPM PKH, ada yang sudah mandiri karena telah berhasil merintis usaha sendiri, ada pula yang secara sukarela mengundurkan diri karena merasa sudah mampu secara ekonomi untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

Diakui Fauzi, mendorong KPM untuk keluar dari kepesertaan bukan hal mudah. Ia harus putar otak mencari cara agar secara perlahan dapat menanamkan pemahaman bahwa bantuan PKH tidak selamanya akan diberikan pemerintah.

"Mereka tidak boleh bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah. Bantuan ini adalah untuk memotivasi mereka menjadi mandiri," tuturnya.

Lalu, bagaimana caranya? Sejumlah Pendamping Sosial PKH di Kalimantan Selatan memiliki beragam jurus jitu.

"Melalui pertemuan-pertemuan kelompok KPM, saya memulainya dengan memasukkan nilai-nilai agama, kadang mengutip hadist-hadist, atau firman dalam Al-Qur'an," katanya.

Misalnya, Islam mengajarkan untuk berbagi dengan sesama. Maka, jika sudah mampu dan mandiri secara ekonomi, berarti mereka telah menolong orang lain yang belum mendapat bantuan menjadi tersentuh PKH.

Jurus berikutnya, adalah bekerja sama dengan perangkat desa dan tetangga. Kedua pihak ini merupakan orang terdekat dalam keseharian KPM PKH. Melalui mereka, Pendamping Sosial PKH mendapatkan informasi tentang kondisi ekonomi penerima bansos.

"Sehingga kalau didapati fakta ada KPM yang tidak layak menerima bantuan tetapi masih mendapat bantuan, biasanya akan kami tinjau ulang," katanya.

Mundur dari PKH

Salah satu KPM Graduasi dari Kecamatan Tapin Selatan yang didampingi oleh Fauzi adalah Istriyaningsih (22). Ia dan suaminya kini berdagang. Hasilnya, setelah dihitung-hitung cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari, ditabung, dan juga untuk anaknya.

"Saya menyadari bantuan itu bukan sesuatu yang akan diberikan terus menerus, saya bertekad untuk hidup mandiri dan tidak bergantung dari bantuan," katanya.

Perempuan yang tinggal di Desa Harapan Masa ini mengaku menerima PKH sejak 2017. Seiring berjalannya waktu, ia mengundurkan diri pada Agustus 2019.

Lain lagi cerita dari Ibu Biroton Nadiyah (40). KPM PKH Desa Sawang ini adalah guru mengaji anak-anak. Setiap sore, rumahnya dipenuhi anak-anak tetangga wilayah sekitarnya untuk belajar mengaji.

"Suami saya bekerja sebagai petani karet," tutur ibu dua anak ini.

Sejak menerima bantuan PKH pada 2016, ia mengaku lebih ringan bebannya dalam menyekolahkan anak-anak. Kini, setelah merasa dirinya sudah mampu menyekolahkan dan menguliahkan 2 anaknya, Ibu Biroton keluar dari keanggotaan PKH bulan Agustus 2019.

"Saya bersyukur ada bantuan PKH sehingga anak-anak bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi," katanya.

Selanjutnya, Menteri Sosial, Juliari P. Batubara mengungkapkan PKH merupakan program perlindungan sosial yang diarahkan pada mengangkat taraf kehidupan masyarakat prasejahtera menjadi sejahtera.

"Upaya yang dilakukan adalah melalui intervensi pemerintah sehingga keluarga-keluarga ini terangkat dari kemiskinan. Yang terpenting adalah kemiskinan bukan menjadi hal yang turun-temurun dalam suatu keluarga. Kita harus memutus rantai kemiskinan itu," kata pria yang akrab disapa Ari ini.

Ia mengatakan kebijakan Program Bantuan Sosial ke depan akan terus didorong untuk memperkuat pemberdayaan. Hal ini harus menjadi gerakan sosial untuk mempercepat para penerima manfaat berdaya dan mandiri secara sosial dan ekonomi.

"Ke depan, PKH harus banyak meluluskan (graduasi), menumbukan kreatifitas ekonomi, memunculkan ibu-ibu entrepreuner yang memiliki dampak sosial di lingkungan terdekatnya dan melahirkan anak-anak berprestasi di berbagai bidang. Pada gilirannya, PKH dapat mewujudkan SDM unggul dan berkontribusi dalam mendorong Indonesia Sejahtera," kata Mensos.

Humas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kementerian Sosial RI

Sumber : kemsos.go.id
Penulis : Ria Desy S.

Mensos Juliari : PKH Harus Munculkan Ibu-ibu Entrepreneur

noreply@blogger.com (swdmyid@gmail.com) — Thu, 16 Jan 2020 05:46:00 -0800

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah. Tujuannya diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat dari prasejahtera menjadi sejahtera. Karena itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyatakan, bahwa PKH ke depan akan terus didorong untuk bisa menciptakan kemandirian di bidang ekonomi.

“Upaya yang dilakukan adalah melalui intervensi pemerintah, sehingga keluarga-keluarga ini terangkat dari kemiskinan. Yang terpenting adalah kemiskinan bukan menjadi hal yang turun-temurun dalam suatu keluarga. Kita harus memutus rantai kemiskinan itu,” tandas Juliari, kemarin.

Menurut dia, kebijakan program bantuan sosial akan terus didorong untuk memperkuat pemberdayaan. Hal ini juga harus menjadi gerakan sosial untuk mempercepat para penerima manfaat berdaya dan mandiri secara sosial dan ekonomi.

“PKH ke depan harus banyak meluluskan (graduasi), menumbukan kreatifitas ekonomi, memunculkan ibu-ibu entrepreneur yang memiliki dampak sosial di lingkungan terdekatnya dan melahirkan anak-anak berprestasi di berbagai bidang,” paparnya.

Pada gilirannya, lanjut Juliari, PKH dapat mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkontribusi dalam mendorong Indonesia sejahtera. Salah satu pendamping sosial PKH Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Fauzi Rahman mengaku sudah menjadi pendamping sejak 2016.

Penerima PKH atau yang biasa disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya ada 167 orang. “Hingga Desember 2019 jumlah KPM Graduasi Sejahtera Mandiri atau yang keluar dari kepesertaan PKH sebanyak 43 orang,” ungkapnya.

Alasan keluar kepesertaan, menurut Fauzi, karena beragam alasan. Ada yang sudah tidak memiliki komponen KPM PKH, ada yang sudah mandiri karena telah berhasil merintis usaha sendiri, ada pula yang secara suka rela mengundurkan diri karena merasa sudah mampu secara ekonomi untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

Fauzi mengakui, mendorong KPM untuk keluar dari kepesertaan bukan hal mudah. Dia pun sering kali harus pandai-pandai memutar otak mencari cara agar secara perlahan dapat menanamkan pemahaman bahwa bantuan PKH tidak selamanya akan diberikan pemerintah. “Mereka tidak boleh bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah. Bantuan ini adalah untuk memotivasi mereka menjadi mandiri,” ujarnya.

Sumber : nasional.sindonews.com

Rehabilitasi Sosial Perlu 795 Pekerja Sosial dan 106 Penyuluh Sosial

noreply@blogger.com (swdmyid@gmail.com) — Thu, 16 Jan 2020 05:42:00 -0800

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Edi Suharto menjadi salah satu Pembicara pada kegiatan Persiapan Pola Pembibitan Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekesos Bandung tahun 2020 di The Luxton Cirebon Hotel & Convention Kota Cirebon. Pada kesempatan tersebut, Edi memaparkan tentang Analisis Kebutuhan SDM Pekerja Sosial (Peksos) di Lingkungan Ditjen Rehsos.

“Ditjen Rehsos mempunyai 1.986 orang pegawai, 50,3 % dari total pegawai Kemensos. Proporsi jabatan fungsional Ditjen Rehsos Desember 2019 yakni Peksos sebesar 25.7 %, Penyuluh Sosial (Pensos) sebesar 7.3%, Arsiparis sebesar 5.7 %, Perawat sebesar 4.1%, Perencana sebesar 4.1%, Pranata Komputer sebesar 3.6 %, Instruktur 3%, Fisioterapis sebesar 1.3%, Dokter sebesar 0.4 % dan 1.8 % profesi lainnya,” kata Edi. Dari gambaran pegawai tersebut jumlah pekerja sosial masih dominan di Ditjen Rehsos.

Selanjutnya Dirjen Rehsos menyampaikan bahwa total Peksos yang dibutuhkan 1.306 orang, sementara total Peksos yang telah disebar 511 orang, masih kurang 795 peksos. Total Pensos yang dibutuhkan 174 orang, sementara total Pensos yang telah disebar 68 orang, masih kurang 106 orang.

“Intinya, terkait dengan pembibitan, nanti ditetapkan saja berapa kebutuhan di unit kerja, misal di Rehsos berapa orang. Ini lebih ke nuansa kebijakan, karena user-nya ada di kita,” ujar Edi. Diperlukan diskusi lebih lanjut dengan Kemenpan RB untuk menentukan slot di Poltekesos. Ini tergantung dengan perencanaan kepegawaian di Kemensos, kata Edi lebih lanjut.

Kegiatan Persiapan Pola Pembibitan Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekesos Bandung tahun 2020 ini Menghadirkan beberapa narasumber yaitu Dirjen Rehsos Edi Suharto, Dirjen Dayasos Papan Nazarudin, Staf Ahli Menteri (SAM) bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Asep Sasa Purnama, SAM bidang Aksesibilitas Sosial Sonny W. Manalu, Kepala Biro Perencanaan Adhy Karyono, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar serta Sekretaris Badiklit Pensos Harapan Lumban Gaol.

Sebanyak 183 peserta hadir pada kegiatan ini. Peserta merupakan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan Poltekesos Bandung.

Sumber : kemsos.go.id
Penulis : OHH Ditjen Rehsos
Editor : Intan Qonita N

Pengumuman Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Sun, 10 Nov 2019 23:50:00 -0800

Link SSCN.BKN.GO.ID telah dibuka hari ini Senin, 11 Nopember 2019, bagi calon pelamar harus membaca dan memahami tata cara registrasi SSCN Tahun 2019. Pastikan NIK dan KK Pelamar sesuai dengan data terkini yang ada pada Dinas Kendudukan dan Catatan Sipil. isi form dengan data yang benar.Pelamar harus mengisi data dan dokumen yang telah dipersyratkan. pastikan data dan dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan. Adapun ketentuannya silahkan download buku petunjuk pendaftaran SSCN 2019

Untuk Pemerintahan Kabupaten Ciamis juga telah mengumumkan formasi CPNS nya melalui link bkpsdm.ciamiskab.go.id pada hari ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 475 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Kabupaten Ciamis akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

Pengumuman CPNS 2019 Kabupaten Ciamis

Pengumuman CPNS 2019 - Lampiran

Contoh Surat Lamaran

Contoh Format Keterangan Disabilitas 2019

Sumber bkpsdm.ciamiskab.go.id

Metodologi Participatory Off Assement (MPA)

noreply@blogger.com (PPKH LAKBOK) — Thu, 24 Oct 2019 18:41:00 -0700

Untuk mempercepat graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan banyak cara dan metode yang dapat digunakan SDM PKH seperti Metodologi Participatory Off Assement (MPA).

MPA merupakan salah satu teknik assessmen pada level makro. Teknik menyusun klasiﬁkasi kesejahteraan adalah suatu proses untuk mencari deﬁnisi tentang tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kaca mata masyarakat itu sendiri (kearifan lokal).

Tujuan MPA adalah Memberi pembelajaran dan penyadaran kepada masyarakat (kpm) tentang tingkat kesejahteraan komunitasnya serta memberi pembelajaran kepada masyarakat untuk menilai tingkat kesejahteraannya sendiri. Jika selama ini mengukur kemiskinan didasarkan pada beberapa indicator para ahli atau orang di luar masyarakat, maka dengan teknik menyusun klasiﬁkasi kesejahteraan, masyarakat diberi ruang untuk mendeﬁ nisikannya sendiri berdasarkan yang diketahuinya.

Pekerja Sosial SPV PKH di Kabupaten Garut menularkan teknik MPA kepada pendamping sosial PKH untuk mencapai graduasi mandiri Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Ai Sumilawati pendamping sosial Kecamatan Bl. Limbangan dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) memberikan pemahaman kepada KPM untuk mengetahu tingkat kesejahteraan di wilayah mereka tinggal, dia menanyakan orang mampu itu seperti apa dan orang yang belum mampu itu bagaimana kemudian setelah disepakati pendamping sosial berkunjung keumah untuk memastikan kondisi sosial ekonomi KPM PKH apakah sudah sesuai atau tidak.

Bulan September 2019 Ai berhasil menyakinkan KPM dengan teknik asessmen ini dengan berhasil menggraduasi mandiri sebanyak 5 KPM PKH di Desa Galihpakuwon Kec. Bl. Limbangan Garut. Ai menuturkan bahwa “KPM yang ada diwilayahnya banyak yang pruduktif, ini dampak dari mengikuti pertemuan p2k2. Banyak potensi yang dimilki oleh KPM PKH disini mulai dari pembuat kulit lumpia, kerajinan dompet, aneka usaha dan pelayanan jasa. Meskipun tidak terwadahi dalam kelompok usaha bersama namun KPM disini mampu bersinergi dengan anggota PKH yang lainnya dan memiliki pasar sendiri dalam penjualan hasil produksinya. Jadi kita tinggal mengikuti dari hasil kesepakatan hasil MPA saja untuk menyakinkan dan memotivasi mereka untuk Graduasi Mandiri Sejahtera”.

Perubahan tampak nyata terasa ketika 8 orang mengikuti KPM yang sebelumnya mantap keluar kepesertaan PKH karena sudah mampu secara ekonomi melalui hasil usahanya. Ini menjadi motivasi untuk pendamping sosial lainnya yang belum menerapkan teknik MPA. Pendekatan yang intens menjadi modal untuk mendorong produktifitas KPM PKH sehingga selaras dengan misi Presiden RI dalam membangun SDM yang unggul.

Sumber : Pendamping Sosial PKH Garut Ai Sumilawati, Asep Yogi Nugroho

pkh.kemsos.go.id

Sosialisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahap IV Tahun 2019 Kecamatan Lakbok

noreply@blogger.com (PPKH LAKBOK) — Sun, 6 Oct 2019 06:26:00 -0700

Pada Ahad, 6 Oktober 2019 Koordinator PKH Kabupaten Ciamis Wilayah Timur Ibu Putri Dita Silva Kartika Astri, S.S. mengadakan Sosialisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahap IV tahun 2019, bertempat di Aula Desa Sukanagara Kecamatan Lakbok, yang diikuti oleh Semua Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat atau peserta PKH Kecamatan Lakbok.

Dalam kesempatan itu pula hadir Supervisor PKH Ibu Opi Supriyati, S.ST dan Kepala Polisi Sektor Lakbok Bapak AKP Badri, S.H serta serta pendamping PKH Kecamatan Lakbok.

Kapolsek Lakbok memberikan sambutan, dan dalam sambutannya berkata bahwa "pihak kepolisian Sektor Lakbok siap mengawasi dan melakukan pengamanan selama penyaluran bantuan PKH berjalan"

Kemudian Koordinator PKH Kabupaten Ciamis Wilayah Timur Ibu Putri menyampaikan beberapa hal tentang indeks bantuan PKH Tahap IV tahun 2019 yang mengalami perubahan nominal bantuan yang akan diperoleh pada tahap IV itu. Ibu Putri juga menjelaskan secara rinci nominal untuk setiap kategori yang akan mendapat bantuan sosial PKH nanti.

Beliau berkata bahwa "Ada perubahan indeks bantuan social PKH tahap IV tahun 2019 untuk semua kategori dari Ibu hamil, anak usia dini, anak SD, anak SMP, anak SMA, disabilitas berat dan lansia.

Bantuan Sosial PKH hanya diberikan pada tahap 4 tahun 2019 maksimal 4 orang/komponen dalam satu keluarga. Walaupun jumlah maksimum 4 orang setiap keluarga, namun semua angota keluarga wajib memenuhi komitmen dalam pemenuhan kebutuhan keluarga (pemeriksaan kehamilan, imunisasi, rajin sekolah, pemeriksaan kesehatan dan lain-lain).

Lalu selanjutnya Ibu Putri menjelaskan hak-hak yang didapat oleh KPM PKH yaitu :

- Mendapat bantuan social PKH

- Mendapatkan Pendampingan PKH

- Mendapatkan pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan, dan atau kesejahteraan social

- Mendapatkan bantuan komplementer dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya

"Adapun sanksi apabila KPM tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi berupa penangguhan atau penghentian bantuan sosial PKH' imbuhnya.

Dan yang terakhir menyebutkan macam-macam graduasi diantaranya ada 3 macam graduasi, yaitu graduasi alami, graduasi mandiri/sejahtera dan graduasi paksa.

Pesan untuk pendamping PKH Ibu Putri menghimbau agar Pandamping PKH Kecamatan Lakbok diharapkan segera membuat jadwal penyaluran PKH yang bisa dimulai pada tanggal 14 Oktober 2019 pekan depan.

Kegiatan Sosialisai diakhiri oleh Supervisor Ibu Opi Supriyati, S.ST mengenai rencana pembentukan Koperasi PKH yang anggotanya terdiri dari SDM PKH dan KPM PKH se Kabupaten Ciamis. Ibu Opi Supriyati, S.ST berharap nantinya dengan adanya koperasi KPM PKH bisa terbantu perekonomiannya.

e-PKH Solusi Validasi Era Digital

noreply@blogger.com (swdinside) — Tue, 1 Oct 2019 05:54:00 -0700

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan aplikasi berbasis digital e-PKH Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan penyaluran bansos berjalan efektif termasuk di Provinsi Jawa Timur.

"e-PKH adalah terobosan berbasis digital yang dilakukan Kementerian Sosial yang membuktikan bahwa PKH telah siap menyongsong era insdustri 4.0, era big data, era internet. Sistem ini juga ditujukan untuk meminimalisir adanya bantuan yang salah sasaran," kata Harry di Surabaya, Rabu (25/9)

Harry menjelaskan e-PKH semakin memudahkan proses validasi calon penerima PKH tanpa kertas dan berkas karena paperless, dapat menghitung bansos secara otomatis, dan dapat memasukkan hasil verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara cepat.

“Selain itu kita dapat menghitung bantuan sosial secara otomatis, memasukkan hasil verifikasi komitmen KPM secara cepat, pemutakhiran data secara langsung, monitoring pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkelanjutan diseluruh propinsi Jawa Timur,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, aplikasi e-PKH menjadi sangat penting sebagai alat dalam pencapaian target kinerja program.

Ia mengatakan Kementerian Sosial pada 2019 menargetkan sebanyak 800 ribu KPM akan lulus dari kepesertaan, atau biasa disebut Graduasi Sejahtera Mandiri. Selanjutnya pada 2020 ditargetkan sebanyak 1 juta KPM tergraduasi secara mandiri.

Selain menggunakan aplikasi e-PKH, dalam mengejar graduasi juga dilakukan labelisasi terhadap rumah KPM.

Menurut Harry Hikmat, sistem labelisasi keluarga pra sejahtera tersebut merupakan bentuk sosialisasi yang diupaya Sumber Daya Masyarakat (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) agar Keluarga Penerima Manfaar (KPM) PKH yang telah mampu mempunyai budaya malu.

“Hal ini penting untuk menyadarkan mereka bahwa masih banyak keluarga tidak mampu lainnya yang mengantre untuk mendapatkan bantuan PKH,” kata Harry.

Sementara untuk meningkatkan perekonomian KPM PKH, dikatakannya melalui Family Development Session (FDS) atau Peningkatan Kemampuan Keluarga. Untuk itu SDM PKH, dikatakan Harry, dituntut menguasai modul-modul FDS dengan baik sehingga dapat mengajarkan kepada KPM PKH.

“Pendamping dan operator PKH merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak mampu menjadi keluarga yang sejahtera dan produktif,” tegasnya.

Sumber : kemsos.go.id

Pemutakhiran Basis Data Terpadu dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu

noreply@blogger.com (swdinside) — Sat, 28 Sep 2019 22:08:00 -0700

Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) untuk Program Perlindungan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 92 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Sumber utama Data Terpadu PPFM adalah hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015. Data Terpadu PPFM digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Data Terpadu PPFM membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari Data Terpadu PPFM, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.

Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lain yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat menggunakan data dari Data Terpadu PPFM dengan memperolehnya melalui Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM tanpa dipungut biaya. Perlindungan sosial merupakan bagian dari visi, misi dan program dari pemerintah yang dikenal dengan ”Nawa Cita”, yang berarti 9 agenda perubahan. Salah satunya adalah mengenai peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program perlindungan sosial. Berbagai program yang dimaksud adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) yang sekarang berubah nama Beras Pra Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain- lain.

Dalam melaksanakan program tersebut dibutuhkan data dan informasi mengenai sasaran dalam bentuk Basis Data Terpadu (BDT). Pemerintah menugaskan BPS untuk mengumpulkan dan mengolah data rumah tangga/keluarga sasaran melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Tepadu (PBDT) 2015. BPS telah melakukan kegiatan serupa pada Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05), Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008, dan PPLS 2011.

Metodologi PBDT 2015 berbeda dengan dengan kegiatan sebelumnya (PPLS 2011). Kegiatan PBDT 2015 dibagi menjadi dua tahap, pertama menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tingkat desa yang melibatkan ketua komunitas atau Satuan Lingkungan Setempat (SLS) satu tingkat di bawahnya. Tahap kedua adalah pendataan rumah tangga yang merujuk pada hasil tahap pertama.

SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuasin. SLRT merupakan sistem yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan layanan dan program yang dikelola oleh pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan non pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

Kegiatan –kegiatan yang dilaksanakan dalam Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah sebagai berikut :

Verivali dan validasi data BDT;

Pengusulan penambahan data RTM (Rumah Tangga Miskin);

Penjangkauan pada rumah tangga miskin;

Membantu rujukan;

Penanganan lansia;

Penanganan pasien gangguan jiwa;

Pengusulan RS-RTLH;

Pengusulan KUBE

Sedangkan salah satu upaya yang dilaksanakan dalam Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) ini adalah :

Usulan pembentukan 1 desa 1 Puskessos;

MOU dengan Baznas terkait penanganan kemiskinan;

Rapat koordinasi dengan OPD terkait dalam penanganan kemiskinan;

Memaksimalkan pelayanan di Sekretariat SLRT;

Verivali data BDT secara konsisten oleh Pelaksana SLRT ;

Penambahan petugas fasilitator, supervisor melalui APBD induk 2019;

Mengawal sistem penganggaran SLRT yang bersumber dari dana APBN, APBD, Provinsi, APBD Kabupaten, dan Baznas.

Tantangan yang dihadapi dalam Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) ini antaralain :

Sinkronisasi data BDT SLRT dengan SIKS-NG;

Dukungan anggaran SLRT melalui APBD;

Regulasi tentang SOP SLRT, misalnya jangka waktu terbit KIS APBN dan KIP;

Puskessos seharusnya dikawal mulai dari Permendes tentang DD dan APBD;

Rutilahu yang penanganannya tidak bisa segera;

Kode rekening program kegiatan SLRT;

Pemahaman desa tentang program-program sosial masih kurang;

Tablet dan server yang rusak.

Pentingnya kerjasama adlam penyediaan data yang akurat adalah dari data yang akurat akan lahir kebijakan yang efektif, kebijakan yang betul-betul-benar, tidak meleset karena memang datanya betul-betul akurat dan detil, sesuai dengan perkataan Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Sensus Ekonomi 2016.

Oleh : Dea Natalia,S.Pd (Penyuluh Sosial Kab. Muratara) / Kemensos

Inklusi Keuangan

noreply@blogger.com (swdinside) — Sat, 28 Sep 2019 21:54:00 -0700

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program unggulan dari Kementerian Sosial RI yang disalurkan melalui non tunai dengan menggunakan rekening Bank penyalur. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai tersebut sebagai upaya untuk mempercepat inklusi keuangan. Inklusi keuangan muncul setelah adanya konsep eksklusi keuangan. Leyshon dan Thrift (1995) mendefinisikan eksklusi keuangan sebagai sebuah proses yang mencegah kelompok sosial dan individu dari memperoleh akses terhadap sistem keuangan formal. European Commision (2008) menjelaskan bahwa eksklusi keuangan merupakan sebuah proses dimana orang menghadapi kesulitan dalam mengakses dan/atau menggunakan jasa keuangan dan produk di pasar pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat di tempat mereka berada. Berbagai peneliti mendefinisikan inklusi keuangan sebagai kebalikan dari eksklusi keuangan. Hannig and Jansen (2010) mengungkapkan inklusi keuangan merupakan upaya untuk memasukan masyarakat unbankable ke dalam sistem keuangan formal sehingga memiliki kesempatan untuk menikmati jasa-jasa keuangan seperti tabungan, pembayaran, serta transfer.

Sarma (2012) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi. Tidak jauh berbeda dengan definisi Sarma, Gerdeva dan Rhyne (2011) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah kondisi dimana semua orang dapat mengakses jasa keuangan berkualitas, tersedia dengan harga terjangkau, dengan cara yang nyaman dan memuaskan. Sedangkan Demirguc-Kunt dan Klapper (2012) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai penyediaan akses jasa keuangan yang luas tanpa hambatan harga maupun non harga dalam penggunaannya.

Menurut Bank Indonesia (2014) Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga. Pada Standar Nasional Keuangan Inklusi, keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta layanan. Selain itu, layanan keuangan yang aman dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul.

Beck (2006) menyatakan bahwa konsep akses jasa keuangan dengan penggunaan jasa keuangan adalah konsep yang berbeda. Pelaku ekonomi mungkin memiliki akses terhadap jasa keuangan tetapi tidak ingin menggunakannya. Hal ini dapat dikarenakan alasan sosial budaya ataupun biaya imbangan yang terlalu tinggi untuk menggunakan jasa keuangan. Dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan merupakan upaya meningkatkan akses masyarakat khususnya masyarakat unbankable ke dalam layanan jasa keuangan formal dengan mengurangi berbagai macam hambatan untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, Beck membedakan kedua konsep terkait jangkauan sektor keuangan, yaitu adanya akses dan kemungkinan dalam menggunakan jasa keuangan, dan penggunaan jasa keuangan aktual artinya yang benar-benar menggunakan jasa keuangan. Adanya akses dan kemungkinan dalam menggunakan jasa keuangan di suatu daerah diukur dengan jumlah kantor cabang perbankan dan ATM yang ada di daerah tersebut. Semakin tinggi intensitas kantor cabang bank dan ATM maka semakin tinggi pula kemungkinan dalam mengakses dan kesempatan dalam menggunakan jasa keuangan. Sedangkan konsep kedua diukur dengan jumlah rekening kredit dan deposit serta rata-rata kredit dan deposit per GDP per kapita.

Oleh : Habibullah / Kemensos

6 Orang KPM PKH dari Kecamatan Lakbok Graduasi Mandiri

noreply@blogger.com (PPKH LAKBOK) — Mon, 8 Jul 2019 04:42:00 -0700

Pada tanggal 8 Juli 2019 Ibu Santi menyatakan diri mundur dari kepesertaan PKH Kecamatan Lakbok atau di di sebut juga Graduasi Mandiri. Dia menyatakan tidak layak lagi mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan karena kondisi ekonominya sudah mengalami peningkatan, baik dari penghasilan maupun keadaan fisik bangunan rumah.

Nama lengkapnya Santi Rismauli Butar Butar beralamatkan di Dusun Sidamulya Desa Tambakreja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Ibu Santi mendapatkan bantuan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019

Pekerjaan Ibu Santi hanyalah sebagai ibu rumah tangga namun merasa sudah tercukupi dengan gaji suami yang saat ini bekerja sebagai sopir, sehingga merasa malu dan menyadari bahwa sebenernya ada yang lebih membutuhkan dibandingkan keluarganya.

Selain Ibu Santi ada 5 orang lain yang menyatakan diri keluar dari kepesertaan PKH Kecamatan Lakbok, diantaranya :

1. Ibu Siti Sumiati dari Dusun Sidamulya Desa Tambakreja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis

2. Ibu Sri Maryati dari Dusun Sidamukti Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis

3. Ibu Muhlisoh dari Dusun Pondokunyur Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis

4. Ibu Sri Nurhayati dari Dusun Sidamukti Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis

5. Ibu Eti Elistiani dari Dusun Nambo Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis

Semua KPM PKH tersebut diatas mengundurkan diri dari kepesertaan PKH Tanpa ada paksaan, baik dari pendamping PKH, aparat pemerintahan atau siapapun.

PPKH Kecamatan Lakbok berharap semoga ini semua menjadi contoh dan motivasi khususnya bagi peserta PKH Kecamatan Lakbok yang berjumlah kurang lebih 1500 peserta PKH, dan umumnya bagi peserta PKH di seluruh wilayah nusantara. aamiin

Permohonan Data Terpadu PPFM

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Thu, 21 Feb 2019 00:35:00 -0800

PPKH Kecamatan Lakbok - Berikut ini penjelasan Prosedur dan Tahapan Permohonan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM)

Prosedur Permintaan dan Pemanfaatan
1. Data Terpadu PPFM Untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM salah satunya Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data Terpadu PPFM ini dimaksudkan sebagai referensi penetapan sasaran bagi Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Data sebaran jumlah rumah tangga/keluarga/individu menurut variabel terpilih di tingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan dapat diperoleh di halaman Sebaran.

3. Instansi atau lembaga yang memerlukan data yang lebih terperinci daripada data sebaran yang tersedia di situs-web dapat mengirimkan permintaan secara online melalui surat elektronik. Permintaan dapat juga disampaikan melalui surat kepada :
Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Sekretariat Wakil Presiden RI
Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-3912812 ext. 512
Email: bdt@tnp2k.go.id

4. Pemerintah Daerah yang membutuhkan data dengan nama dan alamat (By Name By Address) dari Data Terpadu PPFM untuk penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan perlu menyertakan dokumen pendukung sebagai berikut :
a. Penjelasan mengenai program yang akan menggunakan data dari Data Terpadu PFM
b. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa data nama dan alamat dari Data Terpadu PFM hanya akan digunakan untuk keperluan penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Kedua dokumen di atas ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Kepala Bappeda yang dibubuhi stempel.

5. Formulir Penjelasan Program dan Surat Pernyataan dapat diunduh melalui situs-web ini.

6. Data dari Data Terpadu PFM disediakan oleh Pokja Data Terpadu tanpa biaya apapun.

Permintaan data dari Data Terpadu PPFM akan diproses melalui 4 tahapan sebagai berikut :

Tahap-1: Administrasi
Sekretariat TNP2K memproses surat permintaan data untuk penerbitan disposisi ke Unit Penetapan Sasaran & Pengelola Basis Data Terpadu (UPSBDT). Sekretariat TNP2K hanya akan memproses surat permintaan data yang menggunakan kepala surat instansi/lembaga resmi dan ditandatangani oleh pimpinan instansi/lembaga tersebut.

Untuk permintaan data individual DENGAN/TANPA nama dan alamat, surat permintaan data harus dilengkapi dengan dua dokumen pendukung sebagai berikut:

Gambaran program yang akan menggunakan data individual dengan nama dan alamat. Formulir Gambaran Program yang Menggunakan Data Individual Dengan Nama dan Alamat dari Data Terpadu PPFM dapat diunduh di sini.
Surat pernyataan yang menyatakan bahwa data individual dengan nama dan alamat dari Basis Data Terpadu hanya akan digunakan untuk keperluan penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Formulir Surat Pernyataan Pemanfaatan Data dari Data Terpadu PPFM dapat diunduh di sini.

Apabila surat permintaan data belum memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tersebut di atas, maka Sekretariat TNP2K melalui UPSBDT akan menghubungi instansi/lembaga pemohon – apabila alamat dan nama kontak instansi/lembaga dicantumkan – untuk menginformasikan syarat-syarat administrasi yang masih perlu dilengkapi.

Tahap-2: Konsultasi
Setelah syarat administrasi untuk permintaan data dari Data Terpadu PPFM dilengkapi, maka Sekretariat TNP2K akan menerbitkan disposisi kepada UPSBDT untuk menindaklanjuti permintaan data tersebut.

Setelah disposisi diterima, tim UPSBDT akan menghubungi kontak yang ditunjuk oleh instansi/lembaga pemohon untuk melakukan klarifikasi terkait detil data yang diperlukan, termasuk variabel-variabel data yang dibutuhkan dan dapat disediakan oleh Data Terpadu PPFM, format data yang dapat dikelola oleh instansi/lembaga pemohon, dan cara pengiriman/penyerahan data kepada pemohon.

Informasi detil mengenai data yang diperlukan ini akan didokumentasikan dan diproses untuk persetujuan internal TNP2K.

Tahap-3: Pengolahan Data
Tim Sistem Pengelolaan Informasi (Management Information System/MIS) akan menarik dan mengolah data/variabel data dari Data Terpadu sesuai dengan informasi detil mengenai data yang telah dikonsultasikan dengan pemohon dan mendapatkan persetujuan internal TNP2K.

Proses pengolahan data memerlukan waktu 2-4 hari, tergantung pada format data yang diminta oleh pemohon. Data dalam formal SQL dapat diselesaikan dalam waktu 1-2 hari, sedangkan data dalam format Excel dapat memerlukan waktu hingga 4 hari untuk pengolahannya.

Setelah pengolahan data selesai, data yang tersedia akan dicek oleh 2 tim yang berbeda di dalam UPSBDT untuk memastikan kelengkapan data sesuai dengan permintaan pemohon. Proses pemeriksaan ini diselesaikan dalam waktu 1 hari setelah data selesai diolah oleh tim MIS. Data yang telah dicek dan dapat dipastikan kelengkapannya akan disalin ke compact disc (CD) dan diberi label identitas dan registrasi.

Tahap-4: Pengiriman/Penyerahan Data
Salinan data dalam CD (CD Data) dapat diserahkan kepada pemohon melalui pos atau secara langsung kepada pemohon apabila pemohon datang ke kantor TNP2K. UPSBDT akan menghubungi instansi/lembaga pemohon untuk memberitahukan bila data sudah dapat diambil atau akan dikirimkan.

Setiap data yang disediakan oleh UPSPK dilengkapi dengan kata-kunci (password) untuk membuka. Informasi kata-kunci akan diberikan langsung kepada pemohon apabila pemohon datang ke kantor TNP2K untuk mengambil CD Data.

Apabila CD Data dikirimkan melalui pos, maka informasi kata-kunci (password) akan dikirimkan melalui surat-elektronik (e-mail) kepada staf yang telah ditunjuk resmi oleh instansi/lembaga pemohon sebagai penanggung-jawab data.

Sumber :
bdt.tnp2k.go.id

Basis Data Terpadu (BDT)

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0800

PPKH Kecamatan Lakbok - Basis Data Terpadu (BDT) merupakan sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu. BDT ini dipergunakan untuk seluruh program perlindungan sosial, termasuk PKH dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Sumber utama Data Terpadu PPFM adalah hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015.

Data Terpadu PPFM digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Data Terpadu PPFM membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari Data Terpadu PPFM, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.

Situs web ini menyajikan Data Terpadu PPFM berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

Sumber :

bdt.tnp2k.go.id

bps.go.id

Aneka Cemilan Produk Unggulan KUBE Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Tue, 12 Feb 2019 04:44:00 -0800

PPKH Kecamatan Lakbok - KUBE adalah Kelompok Usaha Bersama yaitu salah satu program pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial RI khususnya di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Kepengurusan KUBE pada hakekatnya KUBE dibentuk dari, oleh dan untuk anggota kelompok pengurus KUBE dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung pengembangan KUBE, memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdi, rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta yang penting adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya.

KUBE bertujuan untuk mewujudkan :

1. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok

2. Peningkatan pendapatan

3. Pengembangan usaha

4. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

Berikut ini adalah contoh produk KUBE Desa Cintajaya Kabupaten Ciamis. Kelompok Kube ini terbentuk pada tahun 2017. Kelompok ini fokus memproduksi aneka makanan ringan berupa sale pisang, kripik pisang, kripik singkong, goreng keron, makaroni pedas dan lain-lain.

Dari rasa kemasan dan bentuk produk makanan ini cukup menarik sehingga sangat layak untuk di pasarkan, karena harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Untuk pemasaran produk kube ini sudah cukup luas, dari mulai Kcamatan Lakbok, Kecamatan Banjarsari sampai kota Banjar.

Dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) fokus pada program pemberdayaan masyarakat. Selain itu pemerintah juga fokus melakukan sinergi antara pusat dan daerah. Khususnya di Daerah Kabupaten Ciamis program pemberdayaan batuan dana untuk KUBE sangat membantu sekali terhadap Kelompok KUBE ini. Sebagai modal untuk usaha kecil menengah, guna menambah penghasilan.

Menurut Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung, saat ini yang masih menjadi pekerjaan rumah ialah bagaimana supaya penurunan angka kemiskinan bisa permanen.

"Caranya adalah orang (penerima manfaat) yang mendapatkan bansos harus didorong supaya dia bisa menolong dirinya sendiri, punya penghasilan sendiri yang tetap dan berkelanjutan," kata Andi.

Menurut Andi, harapan pemerintah agar penerima yang sudah berpenghasilan tetap dan berkelanjutan bisa keluar dari program bansos. "Makanya sekarang kita galang ini melalui lintas kementerian. Ada beberapa kementerian yang membantu kita, termasuk Kementerian Pertanian. Ini kita lakukan dalam rangka bahu-membahu untuk menurunkan angka kemiskinan," kata Andi.

Sumber Kutipan :

- kemsos.go.id

- merdeka.com

PPKH Kecamatan Lakbok Berkolaborasi dengan Polsek Dalam Pengamanan Penyaluran Bansos PKH

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Thu, 7 Feb 2019 22:35:00 -0800

PPKH Kecamatan Lakbok - Jumat, tangal 8 Februari 2019 PPKH Kecamatan Lakbok Melakukan Koordinasi ke Kantor Polsek Lakbok terkait Pengamanan dan Penegakan Hukum Pada Penyaluran Bansos Kabupaten Ciamis Tahun 2019.

PPKH Kecamatan Lakbok bersama PPKH Kecamatan Purwadadi kabupaten Ciamis setelah sehari sebelumnya melakukan Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Pada Penyaluran Bansos Kabupaten Ciamis Tahun 2019 di Aula Setda Kabupaten Ciamis kemudian pada Jumat, tangal 8 Februari 2019 mengunjungi Kantor Polsek Lakbok menemui Kapolsek Lakbok Guna mensinergikan dan menyamakan persepsi tentang mekanisme penyaluran bansos tahun 2019.

Dalam pertemuan dengan Kapolsek Lakbok Kapolsek Lakbok AKP Badri, S.H beserta Kanit Intel mengatakan "siap bekerjasama mengamankan, mensukseskan program pemerintah yaitu penyaluran bantuan sosial PKH Kemensos. Bukan hanya bansos PKH tetapi semua jenis bantuan dari pemerintah, baik PKH, BPNT dan Rutilahu".

Kapolsek Lakbok AKP Badri, S.H berharap PPKH dan Pekerja Sosial lainya selalu berkoordinasi seingga kegiatan penyaluran bantuan sosial berjalan lancar dan tidak terjadi masalah. Adapaun jika terjadi masalah agar bisa di selesaikan di tingkat kecamtan.

PPKH Kecamatan Lakbok dalam hal ini pun merasa senang atas kesiapan Polsek Lakbok, bekerja sama mensukseskan penyaluran bantuan sosial PPKH Tahap 1 tahun 2019.

Penyaluran Bantuan Sosial PKH itu sendiri akan dilakukan di ATM Mandiri Lakbok, depan Kantor Kecamtan Lakbok yang akan di mulai pada tanggal 8-14 Februari 2019.

Kami PPKH Kecamatan Lakbok dan Kapolsek Lakbok sepakat untuk mensukseskan Penyaluran Bantuan Sosial PKH ini.

Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Pada Penyaluran Bansos Kabupaten Ciamis Tahun 2019

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Thu, 7 Feb 2019 05:34:00 -0800

PPKH Kecamatan Lakbok - Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Pada Penyaluran Bansos Kabupaten Ciamis Tahun 2019 di Aula Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 di hadiri banyak unsur aparat pemerintahan diantaranya yaitu Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, Wakapolres Kabupaten Ciamis, Perwakilan dari Kejaksaan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Pendamping PKH Kabupaten Ciamis, TKSK Kabupaten Ciamis dan masih banyak lagi yang hadir pada undangan tersebut, sekitar 55 unsur.

Dalam rapat koordinasi tersebut membahas tentang pengamanan dan penegakan hukum pada penyaluran bantuan sosial. Wakapolres menjelaskan beberapa hal-hal yang penting mengenai pengamanan penyaluran bantuan sosial tahun 2019. Wakapolres mengatakan "semua unsur pemerintahan harus bersinergi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari kementerian sosial ini". Dalam sambutannya menambahkan, berdasarkan MOU dengan Kementerian Sosial RI pihak kepolisian akan melaksanakan tugas pengawasan penyaluran bantuan sosial ini dan mendukung suksesnya penyaluran bantuan sosial ini, sehingga tidak ada kesalahan dan penyelewengan bantuan sosial yang begitu besar".

Kemudian dari perwakilan kejaksaan menginginkan penempelan stiker pada rumah keluarga penerima manfaat bantuan sosial ini agar penerima bantuan sosial yang sudah berkecukupan secara sadar mau keluar dari keanggotaan peserta PKH atau sebagai keluarga penerima manfaat bantuan dari pemerintah., baik itu PKH, BPNT, dan lain sebaginya.

Pada rapat koordinasi tersebut juga dilakukan penyerahan SOP Pelaksanaan Bantuan PKH oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Ibu Dra Hj. Yeyet Trisnayati T. kepada Wakapolres Ciamis Kompol Lalu Wira Sutriana.

Dengan Rapat koordinasi tersebut diharapkan ada kesepahaman tentang penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Ciamis, sehingga program kementerian sosial bisa berjalan lancar, tidak ada penyelewengan dana bantuan serta bisa mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis Khususnya.

Sinkronisasi Program Di Lingkungan Badiklitpensos Tahun 2019

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Wed, 30 Jan 2019 20:55:00 -0800

PPKH Kecamatan Lakbok - Kegiatan Sinkronisasi Program dan Anggaran di Lingkungan Badiklitpensos Tahun 2019 diadakan di Denpasar, Bali pada tanggal 23 s/d 26 Agustus 2018. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seperangkat kebijakan, program dan kegiatan pelayanan sosial yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial guna meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan terpenuhinya hak-hak dasar PMKS.

Kegiatan Sinkronisasi Program dan Anggaran merupakan untuk melaksanakan koordinasi dan konsolidasi di lingkup Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas unit kerja sebagai perwujudan dalam kesiapan pelaksanaan program tahun anggaran 2019. Rumusan Sinkronisasi diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi terkait dengan usulan dan kebutuhan prioritas dari masing-masing satker sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badiklitpensos Kementerian Sosial RI.

Sinkronisasi Program dan Anggaran di lingkungan Badiklitpensos merupakan langkah awal pelaksanaan Program dan Anggaran tahun anggaran 2019 dengan tujuan untuk membangun komitmen bersama dalam rangka menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sesuai denga Pagu Indikatif Tahun 2019. Kegiatan Sinkronisasi Program dan Anggaran diharapkan sebagai ajang membangun komunikasi yang lebih intensif antar satker di lingkungan Badiklit sehingga terwujud kerjasama dan sinergi yang lebih terkoordinasi.

Sumber
bbppksbandung.com
puspensos.kemsos.go.id

Sasaran dan Arah Kebijakan Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2020

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Wed, 30 Jan 2019 20:47:00 -0800

PPKH Kecamatan Lakbok - Bertempat di The Trans Luxury Hotel-Bandung, Badan Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Sosial (Badiklitpensos), menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan (Rakorbang) SDM, Lembaga, dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019, dengan tema “Sinkronisasi Program Pengembangan SDM, Lembaga dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020”. Rakorbang dihadiri oleh 811 peserta yang berasal dari Satuan Kerja (Satker) Pusat dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazaruddin, sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut memaparkan Strategi dan Kebijakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2020 . Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi program serta komitmen Kebijakan Program Pengembangan SDM lembaga dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2019 antara pusat dan daerah.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemerdayaan sosial menyasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada keluarga, kelompok, individu dan masyarakat.Terdapat pula sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yakni meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif dan kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Serta memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan peran dan kapasitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial, akses pemenuhan kebutuhan dasar warga KAT, kualitas pengelolaan sumber dana bansos, serta penguatan nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

"Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial memiliki Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pemberdayaan Komunias Adat Terpencil, dalam mewujudkan sasaran dan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pemerdayaan Sosial”, ujar Pepen Nazarudin.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial juga memiliki 5 (lima) Prioritas Nasional Tahun 2019 diantaranya : 1.Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan dasar; 2.Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; 3.Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif; 4.Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air; dan 5.Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.(OHH/Dayasos

Sumber
kemsos.go.id

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Wed, 23 Jan 2019 20:41:00 -0800

PPKH Kecamatan Lakbok - Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang berperan dalam membantu Kementerian Sosial dalam melakanakan Tugas Penyelenggaraaan Kesejahteraan Sosial menurut Undang Undang No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 ada 4 (empat) yaitu: Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial.

A. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)

- Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan di latih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
- TKS terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan/atau masyarakat
- TKS yang berasal dari Aparatur Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- TKS mempunyai tugas memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada PMKS
- Tenaga Sosial yang berasal dari Masyarakat di sebut Pendamping Sosial yang terdiri dari:
1) Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
2) Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
3) Pendamping Sosial Asistensi Lanjut Usia
4) Pendamping Sosial Anak
5) Pendamping Sosial orang dengan HIV-Aids
6) Pendamping Sosial Korban Perdagangan Orang
7) Pendampng Sosial Disabilitas Berat
8) Pendamping Sosial Napza
9) Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
10) Pendamping Sosial Eks Narapidana
11) Pendamping Sosial Eks Wanita Tuna Susila
12) Pendamping Sosial Sarana dan Prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni
13) Pendamping Sosial Usaha Ekonomi Produktif

B. Pekerja Sosial Profesional

- Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial

- Pekerja sosial meliputi Asisten Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Genenralis, dan Pekerja Sosial Spesialis

- Pekerja Sosial Spesialis meliputi:
1) Kebencanaan
2) Disabilitas
3) Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya
4) Lanjut Usia
5) Oranag dengan HIV-Aids
6) Kemiskinan
7) Korban Perdagangan Orang
8) Korban Tindak Kekerasan
9) Tuna Sosial
10) Medis

- Asisten Pekerja sosial adalah orang yang membantu pekerja Sosial dengan tugas memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS

- Pekerja Sosial memiliki tugas sebagai berikut:
1) Memecahkan Masalah
a) Membantu orang memecahkan masalahnya
b) Memberikan pelayanan provisi sosial
c) Mengembangkan rencana penanganan kasus
d) Melakukan penanganan kasus individu, keluarga, kelompok, serta komunitas
e) Melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial
2) Memberdayakan dan sebagai agen perubahan
a) Mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan
b) Mengembangkan program
c) Mengembangkan pendidikan dan pelatihan
d) Melakukan pemeliharaaan dan pengembangan organisasi
e) Memberikan pelayanan perlindungan
3) Melakukan analisis kebijakan sosial

Kegiatan ini meliputi penelitian dan analisis kebijakan sosial

- Pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial wajib lulus sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial ditetapkan oleh Menteri Sosial

- Pekerja Sosial yang melakukan praktik masndiri selain lulus sertifikasi harus juga memperoleh izin praktik yang ditetapkan oleh Menteri Sosial

C. Relawan Sosial

- Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintaha atas kehendak sendiri atau tanpa imbalan (berdasarkan Sukarela)

- Relawan Sosial terdiri dari:

1) Pekerja Sosial Masyarakat

2) Karang Taruna

3) Tenaga Pelopor Perdamaian

4) Taruna Siaga Bencana

5) Tenaga Kesejateraan Sosial Kecamatan (TKSK)

6) Wahana Kesejahteraan Berbasis Masyarakat

7) Wanita Pemimpin Kesejahteraan sosial

8) Kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

9) Kader Rahabilitasi Berbasis Keluarga

10) Penyuluh Sosial Masyarakat

11) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

12) Lembaga Peduli Keluarga

13) Lembaga Kesejahteraan Sosial

- Relawan melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial dengan atau tanpa imbalan
- Relawan sosial terdata di Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi atau Dinas Sosial Kabupaten
- Relawan Sosial Wajib Lulus Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial dan ditetapkan oleh Menteri Sosial

D. Penyuluh Sosial

- Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang untuk melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Sosial di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Penyuluhan sosial melaksanakan tugs penyuluhan kepada:
1) PMKS
2) PSKS
3) Masyarakat
- Penyuluhan sosial adalah gerak awal dan gerak dasar dari penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk Pengubahan Prilaku
- Penyuluhan Sosial melakukan penyuluhan bersifat mandiri dan/atau Penugasan sebagai aparatur sipil negara
- Penyuluh sosial dalam melaksanakan penyuluhan wajib lulus sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Penyuluh Sosial dan ditetapkan oleh menteri sosial
- Empat unsur terpenting dalam penyuluhan yaitu Komunikasi, Informasi, Motivasi dan Edukasi

Oleh : Ferdiyan Pratama - Kemsos
Sumber:
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peran Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau CSR

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Wed, 23 Jan 2019 05:45:00 -0800

PPKH Kecamatan Lakbok - Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Undamg-Undang No 11 Tahun 2009 adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Permasalahan sosial yang sering kita kenal dengan istilah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial) dengan 27 kategori merupakan fokus sasaran dari penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Tujuan dari Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial sendiri agar PMKS dapat berfungsi sosial di lingkungannya yaitu dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, dapat menjalankan peran dan fungsinya baik didalam keluarga, kelompok atau masyarakat serta dapat mengakses sistem sumber pelayanan publik dan kesejahteraan sosial. Ketika keiga unsur ini terpenuhi maka maka selanjutnya perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal Pemberdayaan dan jaminan sosial bagi mereka yang masih labil dalam kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tujuan dari Kesejahteraan sosial tersebut tidak hanyalah menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen msyarakat termasuk didalamnya Dunia Usaha, Stakeholder masyarakat dan Dunia Pendidikan. Dunia Usaha yang berbentuk profit juga memiliki tanggung Jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat yang kita kenal dengan istilah CSR (Corporate Social Responsibility).

Kenapa Dunia Usaha juga memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial? Bukannya mereka hanya fokus pada pengembangan bisnis/usaha yang bersifat profit. Untuk apa perlu repot repot menyisihkan anggaran sebagai ongkos tambahan yang tidak sedikit jumlahnya untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat. Bukankah mereka buka usaha menggunakan uang pribadi dan hasil dari kerja keras mereka sendiri bukan kerja bersama yang meilbatkan masyarakat kecuali para karyawan yang bekerja didalamnya. Perusahaan hanya bertanggung jawab pada kesejahteraan karyawannya. Apakah hanya itu saja? Jawaban ini yang kerap dilontarkan oleh para pengusaha yang memiliki usaha.

Setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggung jawab uuntuk mengmbangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program social seperti program-program pendidikan, sosial, lingkungan, dan lain-lain. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat, ataupun masyyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. (Wibisono:2007). CSR di Indonesia telah ada di Indonesia sejak tahun 1990-an. Hadirnya CSR di Indonesia dikarenakan gerakan sosial berupa tekanan dari LSM lingkungan, LSM buruh, serta LSM perempuan. Program CSR telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 tahuun 2007 tentang Penanaman Modal.

Menurut Bhatt (2000:6) terdapat tiga alasan mengapa perusahaan melakukan CSR:

1. Perusahan sudah seharusnya patuh pada peraturan nasional. Demikian jjuga dengan Multinasional yang harus mematuhi ketentuan hukum, kesepakatan, konvensi ataupun standar Internasional

2. Risk minimisation. Meminimalisir berbagai kerusakan yang terjadi baik dari operasi peruhaan maupun dari rekanan bisnisnya. Tujuan jangka panjang ini perlu dipikirkan oleh pengusaha untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat disekitar agar mendapatkkan dukungan moril dalam mengembangkan usahanya serta memprotek dari ancaman dan kerusakan yang datang dari luar.

3. Value Creation. Perusahaan dapat menciptakan positif social value dengan melibatkan masyarakat di dalamnya seperti inovasi investasi sosial.konsultasi dengan Stakholder, dialog, kebijakan dan membangun institusi masyarakat baik secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan perusahaan lain

Dar pendapat pakar diatas sudah jelas bahwa CSR dilakukan oleh peruusahan baik yang bersifat sukarela maupun yang telah diatur dalam undang-undang dengan tujuan menunjukan sifat kepedulian dan berbagi terhadap karyawan maupun masyarakat di lingkungan perusahaan maupun masyarakat luas. Hal ini sebagai komitemen berkelanjutan untuk menjadi harmonisasi perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasional. Penerapan Program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik. Scara langsung maupun tidak langsung, peerusahaan akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan menjadikan masyarakat menjadi invest sosial dalam melindungi perusahaan dari kerusakan/ancaman dari luar.

Pustaka :
Ferdiyan Pratama, S,ST - http://puspensos.kemsos.go.id/

http://sipuu.setkab.go.id

http://iariadi.web.id/

Modul PMKS dan PSKS Kemensos RI

noreply@blogger.com (swd.my.id) — Wed, 23 Jan 2019 05:26:00 -0800

PPKH Kecamatan Lakbok - Berikut ini adalah Modul PMKS dan PSKS Kementerian Sosial Republik Indonesia.

1. Masalah Sosial
Masalah sosial memiliki beberapa pengertian:

Menurut Horton dan Leslie: masalah sosial adalah kondisi yang dirasakan banyak orang sebagai kondisi yang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan aksi sosial secara kolektif.
Menurut Soerjono Soekanto (1986: 344): permasalahan sosial akan muncul bila diri manusia atau suatu kelompok mengalami kekurangan ekonomi, biologis, biopsikologis dan budaya.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan beberapa komponen penting yang disebut masalah sosial, yaitu:

Masalah bertahan untuk suatu periode tertentu;
Menyebabkan berbagai kerugian fisik atau mental baik pada individu atau masyarakat;
Ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap nilai-nilai/norma/standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan dalam masyarakat

Foto Kegiatan Pertemuan Kelompok Peserta PKH Kec. Lakbok Kab. Ciamis

2. Karakteristik Masalah Sosial

Permasalahan dapat disebut sebagai masalah sosial jika mengandung karakteristik sebagai berikut (Suharto 2005: 84-95):

Kondisi yang dirasakan banyak orang: Jika dua orang merasakan masalah maka dapat dikatakan sebagai masalah sosial
Kondisi dinilai tidak menyenangkan: Pemahaman masyarakat sekitar tentang nilai yang dibangun terhadap masalah yang ada. Contoh: Permasalahan penjualan minuman keras/alkohol dapat menimbulkan keresahan/tidak keresahan tergantung kelompok masyakaratnya.
Menuntut pada pemecahan masalah sosial;
Pemecahan sosial dilakukan secara kolektif.

3. Sistem Sumber Kesejahteraan Sosial

Menurut Pincus (1973: 3), ada 3 sistem sumber kesejahteraan sosial yaitu:

Sistem sumber alamiah atau informal;
Sumber formal;
Sumber kemasyarakatan.

4. Kerangka Pemahaman Masyarakat dan Masalah Sosial

Menurut Edi Suharto (2005: 86) perumusan matriks kerangka pemahaman masyarakat dan masalah sosial adalah sebagai berikut:

5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Menurut Permensos nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 3, PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kepenuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

JENIS	DESKRIPSI
Anak balita terlantar	Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya tidak terpenuhi, serta dieksploitasi untuk tujuan tertentu
Anak terlantar	Seorang anak berusia 6 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
Anak berhadapan dengan hukum	Seorang anak yang berusia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana
Anak jalanan	Seorang anak yang berusia 5 - 18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari
Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	Seseorang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, disabilitas mental, serta disabilitas fisik dan mental (disabilitas ganda)
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Anak yang terancam secara fisik & non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial
Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS
Lanjut usia terlantar	Seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
Penyandang Disabilitas	Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.
Tuna Susila	Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, modul atau jasa
Gelandangan	Orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap, serta mengembara di tempat umum
Pengemis	Orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain
Pemulung	Orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaur ulang barang-barang bekas
Kelompok minoritas	Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterima, karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti homo (gay), waria, dan lesbian
Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan	Seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman pidana sesuai dgn keputusan pengadilan dan mengalami hambatan menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga kesulitan untuk mendapat pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal
Orang Dengan HIV/AIDS	Seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal
Korban penyalahgunaan NAPZA	Seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA
Korban trafficking	Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang (UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang)
Korban Tindak Kekerasan	Orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial
Korban Bencana Alam	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dll
Korbang Bencana Sosial	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat, dan teror
Perempuan rawan Sosial Ekonomi	Seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
Fakir miskin	Seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan
Keluarga bermasalah sosial psikologis	Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan waja
Komunitas Adat Terpencil	Kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, masih sangat terikat pada sumber daya alam, serta habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan secara luas

6. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Menurut Permensos nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 3, PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial..

JENIS	DESKRIPSI	Kriteria
Pekerja sosial profesional	Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek Peksos utk melaksanakan tugas- tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial	Telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan Melaksanakan praktek pekerjaan sosial.
Pekerja sosial masyarakat	Warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran & tanggung jawab sosial, serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan & kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial	Warga Negara Indonesia; Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun; Setia dan taat pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bersedia mengabdi untuk kepentingan umum; Berkelakuan baik; Sehat jasmani dan rohani; Telah mengikuti pelatihan PSM; Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum jadi PSM.
Taruna Siaga Bencana	Seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana	Generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana; Bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana; Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan Setia dan taat pada Pancasila dan UUD Negara R.I Tahun 1945
Lembaga Kesejahteraan Sosial	Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas; Mempunyai pengurus dan program kerja; Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Taruna	Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial	Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan; Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa; Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan Keanggotaannya bersifat stelsel pasif.
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif	Organisasi sosial; Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan; Didirikan secara formal; dan Memiliki struktur organisasi dan pekerja sosial, serta tenaga fungsional yang profesional.
Keluarga pioner	Keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya	Keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga; Keluarga yang mempunyai prilaku yang dapat dijadikan panutan; Keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan prilaku yang positif; dan Keluarga yang mampu & mau menularkan perilaku kepada keluarga lainnya.
Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya	Adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkunganRT/RW/Kampung/Desa/kelurahan/nagari/banjar atau wilayah ada Jaringan sosial yang berada di RT/RW/Kampung/Desa/ Kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat; dan Masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan
Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	Wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya	Berusia 18 sampai dengan 59 tahun; Berpendidikan minimal SLTP; Wanita mempunyai potensiuntuk menjadi/sudah menjadi pemimpin & diakui oleh masyarakat setempat; Telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; Memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya
Penyuluh Sosial	Individu yang diberi tugas, tanggung jawab wewewang dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan	Berasal dari unsur masyarakat; Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan; Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1; Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM; Berusia 25 sampai dengan 50 tahun; Berbadan sehat (keterangan dokter/ puskesmas); Diutamakan yang sudah mengelola UEP; SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
Dunia Usaha	Organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa, serta BUMN, BUMD, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial	peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; membantu penanganan masalah sosial.

Pustaka
Modul PMKS & PSKS - lms.bp3s.kemsos.go.id