HUKUM INDONESIA

Hukum Ekonomi

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Sun, 15 May 2011 12:41:00 +0000

Norma merupakan aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu di mana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban di dalam lingkungan masyarakatnya sehingga memungkinkan seseorang bisa menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan seseorang itu dinilai oleh orang lain.
Norma adalah suatu kriteria bagi orang lain untuk menerima atau menolak perilaku. Selain itu, norma yang berlaku di masyarakat adalah norma yang diterapkan di lingkungan masyarakat sebagai aturan yang mempengaruhi tingkah laku manusia, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

1. Norma Agama
Norma agama adalah peraturan yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang diperoleh dari Tuhan YME bersifat universal dan umum apabila dilanggar akan mendapat sanksi dari Tuhan YME.
2. Norma Kesusilaan
Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia itu sendiri bersifat umum dan universal, apabila dilanggar, maka manusia itu akan menyesalkan perbuatannya sendiri.
3. Norma Kesopanan
Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan manusia berupa suatu tatanan pergaulan masyarakat apabila dilanggar oleh setiap anggota masyarakat akan dicela/diasingkan oleh masyarakat setempat.
Dengan demikian ketiga norma di atas mempunyai tujuan sebagai pembinaan di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat beinteraksi dengan baik.
4. Norma Hukum
Norma hokum adalah aturan yang bersifat mengikat kepada setiap orang yang pelaksanaanya dapat dipertahakan dengan segala paksaan oleh alat – alat Negara untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan masyarakat.

2. Definisi dan Tujuan Hukum

Para ahli dan sarjana ilmu hukum memiliki sudut pandang yang berbeda dan berlainan. Dengan demikian, beberapa ahli menjelaskan menurut pendapatnya masing – masing.

1. Van Kan
Menurut Van Kan hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.
2. Utrecht
Menurut Utrecht hukum ialah himpunan peraturan (baik berupa perintah ataupun larangannya) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.
3. Wiryono Kusumo
Menurut wiryono kusumo hukum ialah keseluruhan peraturan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sangsi.
Menurut pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur – unsur, yaitu :
1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa.
3. Peraturan itu diadakan oleh badan – badan resmi.
4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sangsi tegas.

3. Pengertian Ekonomi
Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang – barang maupun jasa).

4. Hukum Ekonomi
Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak – hak dan kepentingan masyarakat.
Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah penjabaran ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum tersebut mempunyai dua aspek berikut.
1. Aspek pengaturan usaha – usaha pembangunan ekonomi.
2. Aspek pengaturan usaha – usaha pembangunan hasil dan pembangunan ekonomi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
Hukum ekonomi Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu :
a. Hukum Ekonomi Pembangunan
Hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara – cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.
b. Hukum Ekonomi Sosial
Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara – cara pembegian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam HAM manusia Indonesia.
Namun ruang lingkup hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara interdisipliner dan multidimensional.
Atas dasar itu, hukum ekonomi menjadi tersebar dalam pelbagai peraturan undang – undang yang bersumber pada pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu, hukum ekonomi menganut azas, sebagi berikut :
1. Azas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan TME.
2. Azas manfaat.
3. Azas demokrasi pancasila.
4. Azas adil dan merata.
5. Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.
6. Azas hukum.
7. Azas kemandirian.
8. Azas Keuangan.
9. Azas ilmu pengetahuan.
10. Azas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat.
11. Azas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Azas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.
Dengan demikian, dalam era globalisasi membuat dunia menjadi satu sehingga batas – batas Negara dalam pengertian ekonomi dan hukum menjadi kabur. Oleh karena itu, pertimbangan tentang apa yang berkembang secara internasional menjadi begitu penting untuk dijadikan dasar – dasar hukum ekonomi.

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

1. SUBJEK HUKUM
Manusia sebagai subjek hukum ialah, seseorang yang mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku.
Manusia sebagai subjek hukum dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia sehingga dikatakan bahwa manusia hidup, ia menjadi manusia pribadi.
Setiap manusia pribadi (natuurlijke persoon) sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali dalam undang-undang dinyatakan seperti tidak cakap.

2.BADAN HUKUM
Badan hukum adalah badan – badan atau perkumpulan, yakni orang – orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum seperti manusia.
Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk yaitu :
1. Badan Hukum Publik
2. Badan Huku Privat

3. OBJEK HUKUM
Objek hukum ialah benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik.
Menurut pasal 503 sampai dengan pasal 504 KUH perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua yaitu :
1. Benda yang bersifat kebendaa.n
2. Benda yang bersifat tidak kebendaan.
Benda bergerak juga dibedakan atas dua yaitu :
1. Benda bergerak karena sifatnya
Misalnya : kursi, meja, dan hewan – hewan yang dapat berpindah sendiri.
2. Benda bergerak karena ketentuan undang – undang
Misalnya : hak memungut hasil atas benda – benda bergerak, saham – saham perseroan terbatas.
Benda tidak bergerak dibedakan atas tiga yaitu :
1. Benda bergerak karena sifatnya
Misalnya : tanah, tumbuh – tumbuhan, arca, patung.
2. Benda tidak bergerak karena tujuannya
Misalnya : mesin alat – alat yang dipakai dalam pabrik.
3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang – undang
Misalnya : hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.
Membedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak sangat penting karena berhubungan dengan empat hak yaitu, pemilikan (bezit), penyerahan (levering), daluwarsa (verjaring), dan pembebanan (bezwaring).

4. HUKUM BENDA

Hukum benda dalah peraturan – peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.
Hak kebendaan merupakan hak mutlak sedangkan lawannya hak yang nisbi atau hak relatif.

HUKUM PERIKATAN
1 Pengertian
Perikatan ialah hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang pihak atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya. Pengertian perikatan lebih luas dari perjanjian, perikatan terjadi karena : 1. Perjanjian
2. Undang - Undang
Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menumbulkan perikatan karena hukum perjanjian menganut sistim terbuka.
3 Dasar Hukum Perikatan
Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber yaitu :
1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan yang yimbul dari undang – undang.
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian.
4. Asas – asas dalam Hukum Perjanjian
1. Asas Kebebasan Berkontrak.
Adalah, segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Asas Konsensualisme.
Adalah, perjanjian itu lahir saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal – hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :
1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikat Diri.
2. Cara untuk Membuat Suatu Perjanjian.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu.
4. Suatu Sebab yang Halal.
5. Jenis – Jenis Resiko
Jenis – jenis resiko digolongkan menjedi dua kategori, yaitu resiko dalam perjanjian sepihak dan resiko dalam perjanjian timbale balik :
1. Risiko dalam Perjanjian Sepihak.
2. Risiko dalam Perjanjian Timbal Balik.
3. Risiko dalam jual beli diatur dalam pasal 1460 KUH Perdata.
4. Risiko dalam tukar menukar diatur dalam pasal 1545 KUH Perdata.
5. Risiko dalam sewa menyewa diatur dalam pasal 1553 KUH Perdata.

6. Hapusnya Perikatan
Perikatan itu bisa dihapus jika memenuhi kriteria – kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata. Ada 10 cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut :
1. Pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian sukarela.
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan.
3. Pembaharuan utang.
4. Penjumpaan uang atau kompensasi.
5. Pencampuran utang.
6. Pembebasan utang.
7. Musnahnya barang yang terutang.
8. Batal / pembatalan.
9. Berlakunya suatu syarat batal.
10. Lewat waktu.

7. Memorandum Of Understanding
Memorandum of understanding adalah suatu perjanjian pendahuluan yang nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara lebih detail.
Ciri – ciri Memorandum Of Understanding :
1. Isinya ringkas.
2. Berisikan hal – hal yang pokok saja.
3. Hanya bersifat pendahuluan.
4. Mempunyai jangka waktu berlaklu.
5. Dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan.
6. Tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa.
3.7 Tujuan Memorandum Of Understanding
Untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang bersepakat untuk memperhitungkan apakah saling menguntungkan atau tidak jika diadakan kerja sama sehingga agar Memorandum Of Understanding dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian dan dapat diterapkan sanksi – sanksi.

HUKUM DAGANG
Hukum dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan usaha dagang. Hukum perdata dengan hukum dagang dapat dikatakan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak dapat perbedaan secara prinsipil antara keduanya.
Hukum dagang adalah hukum yang khusus (specialis), sedangkan hukum perdata merupakan hukum yang bersifat umum (lex genelaris), sehigga berlaku suatu asas lex specialis derogate legi genelari, artinya hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum.

1 Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum
1. Persekutuan Perdata
2. Persekutuan Firma
3. Persekutuan Komanditer
4.2 Koperasi
Koperasi adalah perserikatan yang memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari – hari dengan harga murah.

2.Yayasan
Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial.

SURAT – SURAT BERHARGA
1 Pengertian
Surat berharga adalah surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai agunan saham dan / atau bukti penyertaan modal.
Sesuatu surat dapat dikatakan surat berharga jika surat – surat tersebut mempunyai nilai, seperti uang tunai dan dapat ditukarkan dengan uang tunai.
- Surat berharga
Surat berharga adalah surat yang sengaja diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang tetapi tidak dilakukan dengan mata uang, melainkan dengan alat pembayaran lain.
- Jenis – Jenis Surat Berharga
1. Wesel
Wesel adalah surat yang didalamnya, ditanggali dan ditandatangani di suatu tempat, dimana penerbitnya memberi perintah tidak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah utang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu.
2. Surat Cek
Surat cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank – bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau pembawanya.
Ada beberapa jenis cek yaitu :
1. Cek Atas Unjuk / Pembawa (Aan Toonder).
2. Cek Atas Nama (Aan Order).
3. Cek Atas Pembawa.
4. Cek Mundur (Postdated Cheque).
5. Cek Silang (Crossed Cheque).
6. Cek Kosong.

3. Bilyet Giro
Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutankepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.
4. Surat Sanggup
Surat sanggup adalah surat yang dibuat oleh seorang yang berisikan suatu kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu.
Perbedaan pokok antara surat sanggup dengan wesel adalah bahwa wesel merupakan surat perintah membayar, sedangkan surat sanggup adalah surat janji / kesanggupan untuk membayar.
5. Commercial Paper
Commercial paper adalah surat sanggup tanpa jaminan berjangka waktu pendek yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek dengan sistem diskonto.
6. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
Surat Berharga Pasar Uang adalah surat berharga jangka pendek dalam rupiah yang dapat diperjual belikan di pasar uang.
7. Surat Jaminan Bank (Bank Garansi)
Surat jaminan bank (bank garansi) adalah surat jaminan untuk membayar seseorang berdasarkan undang-undang tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran.
Garansi adalah garansi dalam bentuk warakat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kawajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji. Garansi yang diterbitkan oleh bank berbentuk stanby L/C. bank garansi dapat diberikan dalam bentuk rupiah atau valuta asing.
8. Pihak – Pihak dalam Letter Of Credit
1. Pembeli
2. Penjual
3. Bank Pembuka
4. Bank Penerus
5. Bank Pembayar
6. Confirming Bank
7. Negotiating Bank
8. Remmiting Bank
9. Reimbursing Bank

HUKUM ASURANSI
1 Pengerian
Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskan dari kerugian, karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, dan yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.
Unsur – unsur yang terkandung dalam asuransi :
1. Pihak tertanggung
2. Pihak penanggung
3. Suatu peristiwa
4. Kepentingan
Manfaat yang diberikan oleh asuransi bagi tertanggung :
1. Memberikan rasa aman dan perlindungan.
2. Sebagai tabungan dan sumber pendapatan lain.
3. Alat penyebaran resiko.
4. Pendistribusian biaya dan manfaat lain yang lebih adil.
Dasar Hukum Asuransi
1. Pasal 246 sampai pasal 308 KUH Dagang.
2. Pasal 1774 KUH Perdata.
3. Peraturan Perundang-undangan diluar KUH dagang dan KUH Perdata.

2. Penggolongan Asuransi
Berdasarkan atas perjanjian asuransi dapat digolongkan menjadi dua yaitu :
1. Asuransi Kerugian
a. Contoh : Rumah, Mobil.
2. Asuransi Jumlah
a. Contoh : Askes.
Menurut sifat pelaksanaanya asuransi dapat digolongkan menjadi tiga yaitu :
1. Asuransi Sukarela
2. Asuransi Wajib
3. Asuransi Kredit
Berdasarkan Undang – Undang No 2 Tahun 1992 dapat digolongkan menjadi usaha asuransi dan penunjang :
Usaha asuransi terbagi atas :
Asuransi Kerugian
Asuransi Jiwa
Reasuransi

1. Usaha penunjang terbagi atas :
Pialang Asuransi
Pialang Reasuransi
Penilaian Kerugian Asuransi
Konsultan Aktuvaria
Agen Asuransi

3. Prinsip – Prinsip Asuransi
1. Kepentingan yang Dapat Diasuransikan
2. Indemnitas
3. Asas kejujuran sempurna / itikad baik
4. Subrogasi bagi Penanggung
5. Proxima Causa
6. Kontribusi

4. Polis Asuransi
Polis asuransi adalah kontrak tertulis antara maskapai asuransi dan pihak yang dijamin memuat persyaratan ketentuan perjanjian.
Fungsi polis secara umum yaitu :
1. Bukti perjanjian pertanggungan.
2. Bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung.

Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Thu, 12 May 2011 15:07:00 +0000

PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN

Penahanan terhadap tersangka/ terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang¬-undang yang berlaku.
Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.
Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan/ penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan.
Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka/ terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakat maka tenggang-tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.
Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim.
Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).
Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.
Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditangguhkan.
Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 KUHAP tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan.
Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun 1983.
Yang dapat mengajukan permohonan penang¬guhan adalah tersangka/ terdakwa (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
Besarnya uang jaminan ditentukan Hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa/ penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya.
Uang jaminan tersebut harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Uang jaminan yang diminta Penuntut Umum ataupun Pengadilan Tinggi tetap harus diserahkan dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 35 PP No. 27 tahun 1983).
Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan menjadi milik negara, dan disetor ke kas negara.
Dalam hal terdakwa melarikan diri, maka penjamin wajib membayar uang jaminan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila penjamin tidak membayar, maka melalui penetapan Pengadilan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum acara perdata dan kemudian barang tersebut dilelang dan hasil lelang disetor ke kas negara.
Apabila terdakwa melarikan diri, maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak cukup mampu dan bertempat tinggal di Indonesia.
Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur tentang tindak pidana yang terdakwanya dapat ditahan. Dalam hal ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi, Hakim dalam amar putusannya berbunyi memerintahkan agar terdakwa ditahan, putusan untuk itu harus disesuaikan dengan rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan.
Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkan¬nya penetapan perpanjangan penahanan (Pasal 29 KUHAP) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan penahanan selambat-lambatnya 1O (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir.
Dalam hal terdakwa atau Penuntut Umum mengajukan banding, maka kewenangan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding tersebut.
Permohonan banding harus segera dilaporkan dengan sarana komunikasi tercepat pada hari itu juga kepada Pengadilan Tinggi.
Apabila Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi akan melakukan penahanan, maka penetapan penahanan harus segera dikeluarkan.
Pada azasnya selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim (Pasal 22 ayat (4) KUHAP), akan tetapi apabila ada hal-hal yang khusus, Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa memotong tahanan (Pasal 33 ayat (1) KUHP).
Yang berwenang mengeluarkan tersangka/ terdakwa demi hukum dari tahanan adalah pejabat ditempat mana tersangka/ terdakwa ditahan.

STATUS TAHANAN

Tanggung jawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada pengadilan sejak perkara tersebut di limpahkan sedangkan untuk acara pemeriksaan acara singkat sejak saat penyidangan perkara tersebut.
Sejak putusan berkekuatan hukum tetap status terdakwa beralih menjadi narapidana.
Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan terdakwa dikeluar¬kan dari tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan Jaksa kalau perkaranya kasasi.
Apabila dalam tingkat banding, maka lamanya penahanan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Pengadilan Tinggi.
Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir Pengadilan Negeri wajib menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Sumber: - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 45-50.

Pra Peradilan

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Sun, 08 May 2011 16:48:00 +0000

Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyi¬dikan atau penghentian penuntutan;
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).
Yang dapat mengajukan Pra peradilan adalah:
1. Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;
2. Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
3. Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.
Tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya, harus didasarkan atas:
1. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
2. Penggeledahan atau penyitaan yang pertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
3. Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa.

PROSES PEMERIKSAAN PRA PERADILAN

Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan.
Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
Pemohon dapat mencabut permohonan¬nya sebelum Pengadilan Negeri menja¬tuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.
Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra peradilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN

Putusan pra peradilan tidak dapat dimin¬takan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan "tidak sahnya" penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).
Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagai¬mana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.
Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghen¬tian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.
Terhadap Putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 54-56.

PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Mon, 25 Apr 2011 14:52:00 +0000

PENGERTIAN SPP : SUATU MEKANISME, PROSEDUR (CARA PENYELESAIAN) PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (SPPT) atau INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (ICJS) adalah :

SUATU CARA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SECARA TERPADU, MULAI DARI TAHAP PENYELIDIKAN /PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, PEMERIKSAAN DIDEPAN PERSIDANGAN, PENJATUHAN PUTUSAN, UPAYA HUKUM, SAMPAI DENGAN PELAKSANAAN PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP.

APA PENTINGNYANYA SPPT atau ICJS ?

SPPT atau ICJS PENTING KARENA MERUPAKAN INSTRUMENT DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATERIL.

DIMANA KETENTUAN SPPT ITU DIATUR DALAM HUKUM POSITIF KITA DI INDONESIA ?

1. DALAM UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

2. Ketentuan Hukum, Ketentuan Perundang-undangan diluar KUHAP yang mengatur tentang hukum acara pidana.

SUB SISTEM PERADILAN PIDANA DAN KETENTUAN POKOK YG MENGATUR TUPOKSINYA.

1. KEPOLISIAN (UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI)

2. KEJAKSAAN (UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI)

3. PENGADILAN (UU No.49 Tahun 2009 Tentang Kehakiman)

4. ADVOKAT (UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat)

5. LEMBAGA PEMASYARAKATAN (UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)

BEBERAPA ISTILAH SEHUBUNGAN PEMBUKTIAN TERBALIK / PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

PEMBUKTIAN TERBALIK (Omkering Van Het Bewijslats/Reversel Burden Of Proof/Onus Of Proof) / PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN (shifted burden prove)/ PERGESERAN BEBAN PEMBUKTIAN.
PEMBUKTIAN TERBALIK MURNI
PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS
PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS DAN BERIMBANG

PRO DAN KONTRA PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK/PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

Pandangan yang Pro/Setuju:

Presiden SBY di Istana Negara ,Senin (17/1), mengeluarkan 12 INPRES mengenai penanganan kasus mafia pajak dan mafia hukum. Poin 5 instruksi tersebut berbunyi : “Melakukan methode pembuktian terbalik untuk efektivitas penegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”.
Wakil Presiden Boediono memerintahkan agar penegak hukum menerapkan pembuktian terbalik dalam mengungkap kasus korupsi pajak GT senilai Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar. Metode pembuktian terbalik, kata Boediono, efektif dapat mengungkapkan kasus mafia pajak.
Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, metode pembuktian terbalik terbukti efektif pada kasus korupsi Tdkw BHSYM Penegak hukum, kata Basrief, berhasil merampas kepemilikan uang Terdakwa senilai Rp 66 miliar. karena Terdakwa tak mampu menjelaskan dari mana dirinya memperoleh uang Rp 66 miliar.
Penerapan sistem pembuktian terbalik ini, menurut keterangan seorang pejabat Independent Comission Against Corruption Hongkong cukup efektif untuk memberantas TIPIKOR, karena seseorang akan takut melakukan korupsi. Sebab akan sulit baginya memberi penjelasan yg memuaskan tentang sumber kekayaannya kalau, memang kekayaannya itu diperoleh dengan cara yang tidak sah. (Kompas, 14 April 2001).
Sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi ini sudah dianut, dan berhasil dilaksanakan dibeberapa Negara seperti, Hongkong, Malaysia,dan Singapura.

Pandangan yang Kontra:

Terhadap Penerapan asas pembuktian terbalik yaitu :

Hukum Acara Pidana digunakan dalam proses kejahatan korupsi, khususnya dalam hal pembuktian adalah UU No. 8 Tahun 1981, Undang-undang tersebut tidak mengenal asas pembuktian terbalik.
Asas ini dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia apabila dikaitkan dengan asas “Presumption Of Innocence” atau asas praduga tak bersalah.
Merupakan penyimpangan dari Pasal 14 Ayat (3) huruf g Kovensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights(Kovenan Interna- sional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang menyebutkan :“Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah.” ( Non Self Incrimination).
Proses penanganan perkara yang sangat lambat,karena akan berbenturan dengan privasi.
Bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP : “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”
Bertentangan dengan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP : “Keterangan terdakwa saja , tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain,”
Bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Bertentangan dengan Prinsip Hukum “Barang siapa yang mendalilkan, maka dia pulalah yang harus membuktikan”
Sangat Merugikan Tersangka/Terdakwa.
Dapat menimbulkan Judicial Crime

PEMBUKTIAN TERBALIK/PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DLM KETENTUAN PER UU DI INDONESIA

1. UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam UU ini kembali diatur “Sedikit” ketentuan mengenai pembuktian terbalik, yaitu dalam pasal 77, yang menyatakan: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Selanjutnya dalam Pasal 69 dikatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime).

Pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian, seorang terdakwa harus dapat membuktikan asal atau sumber kepemilikan uangnya. Jika terdakwa tak mampu menjelaskannya, sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, negara berhak merampas uang tersebut.

2. Pasal 17 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 ayat 1,2,3,4 menunjukkan beban pembuktian dalam perkara TPK mengalami perubahan paradigma baru. Di sini terjadi pergeseran beban pembuktian atau shifting of burden of proof belum mengarah pada reversal of burden of proof (pembalikan beban pembuktian) , Memang terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana setelah diperkenankan hakim, namun hal ini tidak bersifat imperatif artinya apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini justru memperkuat dugaan jaksa penuntut umum.

3. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 memang telah diatur mengenai pembuktian terbalik, tetapi ketentuan tersebut bersifat terbatas , artinya terdakwa berhak untuk membuktikan, tetapi,karena Penuntut Umum tetap wajib membuktikan dakwaannya..

4. Pembuktian terbalik tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 12 b UU No 20 Tahun 2001 Jo UU No 31 Tahun 1999 yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dapat dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan untuk nilai gratifikasi di atas sbb Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukanlah merupakan suap, dilakukan oleh terdakwa (penerima gratifikasi).

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 37 ayat (1), dikatakan bahwa, “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pada pasal 37A ayat (1) dan (2), lebih menguatkan posisi beban pembuktian terbalik tersebut, dengan menegaskan bahwa, “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan”. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yg sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK/PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA

Bagaimana proses pembuktian terbalik itu? Pembuktian terbalik pertama kali diterapkan dalam kasus Bhsym A, mantan pejabat pajak dan Bappenas. Awalnya, PPATK mencurigai transaksi keuangan di rekening istri dan dua putri Bhsym sejak tahun 2004 hingga 2010 yang mencapai Rp 932 miliar. Total saldo di seluruh rekening saat diblokir sekitar Rp 65 miliar.

2. Penyidik lalu meminta keterangan yang bersangkutan dari mana asal hartanya. namun, dia tak mampu menjelaskan. Dari harta Rp 64 miliar, penyidik hanya mampu membuktikan korupsi senilai Rp 1 miliar (suap dari K M). Sisanya, penyidik menjerat dengan pasal pencucian uang.

3. Di pengadilan, hakim meminta Bhsym membuktikan keabsahan hartanya yang dia sebut hasil berbagai usaha. Bhsym lalu menunjukkan dokumen-dokumen yang dia klaim sebagai bukti usaha. Namun, dalam vonis, majelis hakim tak mengakui seluruh bukti itu lantaran tak sah menurut hukum.

Akhirnya, hakim memvonis Bahasyim penjara selama 10 tahun ditambah denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Tak hanya itu, harta senilai Rp 60,9 miliar ditambah 681.147 dollar AS dirampas untuk negara karena terbukti hasil tindak pidana.

Diusulkan Tidak Lagi Jaksa menyelidiki korupsi

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Fri, 22 Apr 2011 01:51:00 +0000

UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung tidak memberikan wewenang kasus ekonomi (korupsi) untuk jaksa. Jadi untuk jenis kasus, penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut juga. Sementara itu, untuk kasus pidana umum seperti pembunuhan, penipuan dan diselidiki oleh polisi dan kemudian diserahkan kepada jaksa sebagai jaksa penuntut umum.

'Fight' otoritas ternyata didengar oleh DPR. Wakil Ketua Legislasi (Baleg) DPR Dimyati Natakusumah mengakui perdebatan ini juga terjadi dalam pembahasan revisi UU Kejaksaan yang sedang dibahas.

Perdebatan ini telah muncul dalam sidang umum (RDPU) dengan berbagai sumber. "Ada yang mengatakan jaksa masih perlu (memiliki kewenangan untuk menyelidiki,-red), karena bagaimana melakukan penuntutan jika tidak tahu anatomi kasusnya," katanya. Namun, beberapa yang meminta kewenangan ini diserahkan kepada polisi yang ditugaskan untuk melakukan investigasi.

Sejumlah pembicara memang telah disampaikan oleh Jaksa Bill Panja. Mereka, antara lain, adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti Andi Hamzah, Kepala Penasehat Chaerul Huda, Keluarga Purna Adhyaksa (KBPA) dan Asosiasi Advokat Indonesia (Peradi).

Sekretaris Jenderal (Sekjend) Peradi Hasanuddin Nasution mengatakan debat itu tidak menonjol ketika hadir dalam Baleg. Namun, ia berpendapat kewenangan harus diserahkan kepada polisi kasus-kasus korupsi.

"Jika kita peduli terhadap penegakan hukum fungsional, yaitu untuk memperkuat jaksa. Fungsi mereka harus diperkuat sebagai jaksa Adapun polisi,. Saya cenderung untuk memperkuat untuk mengembalikan fungsi penyelidikan oleh polisi di semua bidang, termasuk kasus korupsi, "

Hasanuddin mengatakan bahwa jika Anda ingin konsisten dengan fungsi kelembagaan penegakan hukum, jaksa dan polisi harus profesional terhadap tugas masing-masing. Berdasarkan KUHAP, kewenangan jaksa untuk mengadili, sedangkan kewenangan polisi yang jelas untuk melakukan investigasi.

Pemberian kewenangan kepada penyelidikan polisi atas kasus korupsi, bukan tanpa hambatan. Suatu hari, mungkin dia akan melihat bolak-balik dari acara polisi di tingkat penyidikan dan penuntutan pada tingkat penuntutan. Hal ini sering terjadi dalam kasus-kasus pidana sedang diselidiki oleh Polisi. "Kendalanya harus ada Masalahnya adalah,. Kita ingin memperkuat aparat penegak hukum dan kelembaga profesionalisme atau tidak"

Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memutuskan masalah ini dalam pengujian UU Kejaksaan. Pada saat itu, dalam kebijakannya, Mahkamah meminta pembentuk UU berlaku konsisten untuk memberikan wewenang untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi ke polisi dan jaksa.

"Jika pembentuk UU menetapkan pilihan Kejaksaan sebagai penyidik dalam kejahatan tertentu, maka Polisi harus ditentukan tidak lagi berwenang Sebaliknya,. Jika penyelidikan berwenang penuh akan diberikan kepada Polisi, jaksa hanya berwenang untuk melakukan penunututan, "pertimbangan MK dalam keputusan.

Pengadilan, masih dalam pertimbangan, juga menyarankan bahwa mantan Undang-Undang segera merevisi undang-undang dan peraturan yang relevan, termasuk KUHAP, UU Kejaksaan dan UU Kepolisian.

Pentingnya Hakim Penentu Penahanan dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Mon, 11 Apr 2011 16:15:00 +0000

Pembaharuan Hukum Acara Pidana (HAP) merupakan suatu hal yang harus dilakukan bila pemerintah memilki kemauaan untuk memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Hukum acara pidana dalam KUHAP yang menjadi acuan dasar hukum acara pidana sktoral dilupakan padahal, UU Sektoral hanya memberikan penambahan aturan khusus, sedangkan secara umum tetap mempergunakan KUHAP, mudahnya bila tidak terdapat ketentuan dalam UU Sektoral tersebut maka KUHAP yang menjadi acuan.

Pembaharuan KUHAP sebenarnya telah menjadi kebutuhan, tidak hanya karena UU No 8 Tahun 1981 yang familiar KUHAP saat ini banyak menimbulkan permasalahan seperti pelanggaran HAM orang yang berhadapan dengan hukum pidana, penyiksaan untuk mendapatkan pengakuaan atau informasi, tidak jelasnya sistem peradilan pidana di Indonesia, dan jual beli kewenangan (upaya paksa oleh penegak hukum). Permasalahan tersebut terjadi karena lemahnya kontrol internal dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, pra peradilan yang diharapkan menjadi kontrol masyarakat terhadap kekuasaan negara yang begitu besar ternyata hanya menjadi kontrol administrative saja dan bersifat amat sangat pasif. Kontrol hakim / ketua pengadilan sebagai bentuk aplikatif kontrol yudikatif terhadap eksekutif pada sistem peradilan pidana tidak mendapatkan kewenangan yang terlalu besar. Lembaga kontrol pengawas eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial hanya menjadi hiasan semata, karena lemahnya kewenangan yang diberikan kepada mereka.

Upaya pembaharuan hukum acara pidana yang dilakukan oleh Tim Pembaharuan Hukum Acara Pidana dengan mempertimbangkan adanya perubahan sosial, teknologi, transportasi dll serta Konsekuensi Indonesia telah mengesahkan (ratifikasi) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang Kejam, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Semangat pembaharuan KUHAP terus mendapatkan hambatan dari berbagai pihak khususnya dari aparatur penegak hukum itu sendiri

Atas dasar itu penting bagi pemerintah untuk Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik, khususnya untuk penahanan sebelum pengadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Perlindungan Praduga Bersalah

Semua negara di dunia, yang mengakui sebagai negara hukum menerapkan asas praduga tak bersalah. Konstitusional Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 11 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum , dalam pengadilan yang terbuka dimana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk melakukan pembelaanya”

Penahanan sebelum adanya putusan hukum yang final, adalah bentuk penginkaran atas hak asasi manusia dan asas Praduga tidak bersalah. Pembatasan atas hak tersebut selain harus secara jelas dinyatakan oleh Undang-Undang. UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP) telah mengatur penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulang tindak pidana. KUHAP memberikan wewenang penuh kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk menentukan apakah tersangka/terdaka ditahan atau tidak dengan pertimbangan subyektif karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, penentuan subyektif tersebut haruslah melihat fakta-fakta yang ada, sehingga menjadi penting penentuan tersangka dapat ditahan atau tidak haruslah diambil oleh pihak yang menjalankan fungsi pengadilan dalam hal ini hakim bukan penyidik atau penuntut umum.

II. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik berjanji untuk menghormati dan menjamin aturan dalam kovenan baik dalam aturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil

Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Konvensi Hak sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005 secara tegas menyatakan “Siapapun yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan pengadilan” ayat (4) menyatakan “Siapapun yang dirampas kemerdekaanya dengan cara penangkapan, mempunyai hak untuk disidangkan di depan pengadilan, agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya dan memerintahkan pembebasan apabila penahanan tersebut tidak sah menurut hukum”

Ketentuan hukum acara pidana yang saat ini diberlakukan di Indonesia melalui UU No 8 Tahun 1981 tidak mengakomodir ketentuan tersebut, Penyidik untuk dan atas kepentingannya dapat melakukan penahanan terhadap orang yang diduga dengan bukti permulaan yang cukup selama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari. Sedangkan Penuntut umum dapat menahan tersangka selama 20 hari. Sehingga Hakim sebagai pemegang kewenangan yudikatif baru mengetahui kondisi tersangka yang ditahan ketika pembacaan dakwaan.

Bila ketentuan tersebut tetap dilanggengkan oleh Pembuat Undang-Undang yang melakukan pembaharuan hukum acara pidana, maka Negara Indonesia dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui regulasi yang dikeluarkan.

III. Penentuan Penahanan oleh Hakim, menutup terjadinya Penyiksaan

Bukan menjadi rahasia umum, berbagai upaya dilakukan oleh penyidik untuk mencari keterangan atau informasi dari tersangka, baik dengan cara kekerasan, intimidasi maupun penipuaan. Ketika diketahui Tersangka mengalami penyiksaan, hakim tidak dapat melakukan penindakan karena kekuasaan penahanan berada di tangan penyidik dan penuntut umum.

Indonesia yang telah meratifikasi konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuaan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No 5 Tahun 1998, sebagai negara pihak Indonesia seharusnya harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaanya.

Memasukan ketentuaan penentuan penahanan oleh Hakim, dimana tersangka setelah ditangkap harus segera mungkin dibawa ke Hakim untuk mendapatkan izin dapat atau tidak dilakukannya penahanan merupakan upaya preventif agar tidak terjadinya penyiksaan.

IV. Meningkatkan profesionalisme Penyidikan dan Penuntutan

Dengan memberikan ketentuan yang sangat ketat bahwa tersangka harus mendapatkan persetujuaan oleh hakim atau sesegera mungkin dibawa ke hakim untuk ditentukan apakah penahannya sah atau tidak, atau untuk memperpanjang jangka waktu penahanan berikutnya, memiliki dampak penyidik dan penuntut umum yang meningkatkan profesionalitasnya dalam untuk secara professional menjalankan perannya untuk membongkar suatu dugaan tindak pidana sebelum disidangkan.

V. Menutup peluang korupsi di Peradilan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum

Bukan menjadi rahasia umum, upaya pemerasan maupun suap kepada penyidik atau penuntut umum agar tersangka tidak perlu ditahan merupakan realita yang berkembang dalam hukum Indonesia, hal tersebut karena besarnya kewenangan Penyidik atau Penuntut umum dalam menentukan tersangka ditahan atau tidak. Dengan membawa tersangka kepada hakim, untuk menentukan apakah penahanan sebelumnnya sah atau tidak dan dapat dilakukan perpanjangan penahanan. Tersangka dapat mengajukan alasan untuk tidak ditahan selama proses peradilan karena alasan tertentu seperti tulang punggung keluarga, pendidikan, kesehatan dll. Tersangka bisa juga memberikan jaminan baik orang maupun sejumlah uang yang dapat diambil kembali setelah mendapatkan putusan yang tetap.

SUMBER ; http://totokyuliyanto.wordpress.com/

Hak Tersangka Dalam KUHPidana

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Mon, 04 Apr 2011 17:01:00 +0000

Menurut KUHAP, ada beberapa hak yang dijamin, diantaranya:

Anda berhak mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk :
1. Pemeriksaan yang dilakukan atas diri anda
2. Penangkapan atas diri anda
3. Penahanan atas diri anda
4. Penggeledahan atas badan, pakaian dan rumah anda
5. Pemasukan rumah
6. Penyitaan barang
7. Pemeriksaan surat-surat anda
8. Pemeriksaan saksi-saksi
9. Pemeriksaan tempat kejadian
10. Dll pemeriksaan
didampingi oleh juru bahasa, apabila tidak mengerti bahasa Indonesia dengan baik
didampingi seorang atau lebih kuasa hukum yang disukai
membaca, mengetahui, dan memahami isi dari BAP yang berkaitan dengan diri anda, bila tidak setuju, nyatakan keberatan dan minta agar BAP diubah sesuai dengan pendapat anda
tidak menjawab (diam) pada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak atau membahayakn kepentingan anda
memberikan keterangan secara bebas, tidak ditekan, tidak disiksa, tidak ditakuti-takuti, atau ditipu
tidak dipengaruhi secara licik dengan memakai obat bius, bahan kimia lain atau rayuan, janji-janji yang dapat mempengaruhi kehendak bebas anda
memberi keterangan sesuai fakta yang terjadi dan tidak dipaksa untuk membuat keterangan yang memberatkan anda
mengajukan saksi yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan/meringankan diri anda dan berhak minta agar permohonan tersebut dicantumkan dalam BAP

Tipe Saksi dalam Sidang Perkara Pidana

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Tue, 22 Mar 2011 16:10:00 +0000

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana, alat bukti mana menjadi penting dalam rangka membuktikan ada atau tidak adanya suatu peristiwa hukum.

Ketentuan yang berkaitan dengan saksi dan kesaksiannya di muka sidang dapat kita temukan di dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 159 sampai dengan Pasal 188. Pada prinsipnya setiap saksi yang memberikan keterangan di muka sidang wajib mengucapkan sumpah/janji akan memberikan keterangan dengan sebenarnya tiada lain dari pada yang sebenarnya sesuai dengan cara agamanya masing-masing kecuali bagi mereka yang dibolehkan untuk memberikan keterangan tanpa sumpah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan kewajiban sumpah bagi saksi tersebut secara khusus diatur konsekuensi hukum apabila dilanggar oleh saksi dalam pengertian saksi tersebut tidak memberikan keterangan dengan sebenarnya sebagaimana lafadz sumpah yang telah ia ucapkan maka saksi yang demikian itu dapat disangka melakukan kejahatan sumpah palsu atau keterangan palsu yang diancam dengan pidana dalam Pasal 242 KUHP.

Dalam hal seorang keterangan seorang saksi disangka palsu maka menurut Pasal 174 ayat (1) KUHAP, Hakim Ketua Sidang mempertingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi yang bersangkutan dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila saksi tersebut tetap memberikan keterangan palsu.
Pasal 184 ayat (6) memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dalam menilai keterangan saksi harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan untuk memberikan keterangan yang tertentu serta cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
Sampai di sini, jika dikaitkan dengan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi dalam memberikan suatu keterangan tertentu maka dapat kita bedakan tipe saksi berdasarkan tingkat kepentingannya dalam persidangan pidana yakni antara lain :

Tipe saksi yang takut
Tipe saksi yang melebihkan fakta
Tipe saksi yang mengurangkan fakta
Tipe saksi yang objektif

ad. 1 Tipe Saksi yang takut
Perlu diketahui sebagian besar penduduk di negara ini belum melek hukum. Mereka bahkan menganggap persidangan adalah suatu momok yang menakutkan apalagi ditambah dengan informasi keliru yang mereka dapatkan di luar sidang tentang menjadi saksi dalam persidangan. Ketakukan ini dapat membuat saksi gugup dan tidak dapat memberikan keterangan dengan baik di muka sidang. Selain rasa takut yang timbul dari kurangnya informasi tentang persidangan ada pula rasa takut jenis lain seperti takut pada terdakwa atau keluarga terdakwa atau pihak lain yang berkepentingan dengan terdakwa secara langsung maupun tidak langsung. Ketakukan jenis ini akan menjadikan seorang saksi menjadi saksi tipe yang melebihkan atau dapat juga mengurangkan fakta.
ad. 2. Tipe Saksi yang Melebihkan/Mengurangkan Fakta
Selain yang telah disebutkan dalam saksi tipe takut di atas, tipe saksi jenis ini biasanya sudah sedikit lebih paham tentang acara di persidangan dibanding dengan tipe saksi jenis yang pertama. Ia karena suatu kepentingan melebihkan fakta bisa untuk kepentingan memberatkan terdakwa atau sebaliknya untuk menringankan terdakwa.
ad. 3. Tipe Saksi Objektif
Saksi jenis ini adalah saksi ideal yang kehadirannya akan sangat membantu kelancaran jalannya persidangan. Saksi ini akan sungguh-sungguh menerangkan dengan sebenarnya apa yang dia ketahui sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dengan tegas akan menerangkan dari mana sumber pengetahuannya tersebut.

Asas Pembuktian Terbalik

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Tue, 22 Mar 2011 10:45:00 +0000

Asas pembuktian terbalik adalah sebuah aturan hukum yang mengharuskan seseorang untuk membuktikan kekayaan yang dimiliknya. Seseorang yang diduga melakukan korupsi atau suap dapat membantah tuduhan itu apabila mampu menunjukan bukti darimana asal kekayaanya.

Aturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif menjerat koruptor. Buktinya, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah bekerja selama lebih dari lima tahun, Indonesia masih menduduki peringkat pertama negara terkorup di Asia Tenggara.

Dari perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, suap dikatakan sebagai kejahatan yang sulit pembuktiannya (invisible crime). Di negara-negara Anglo Saxon pun suap yang menjadi kendala, makanya lalu keluar istilah gratifikasi yang kemudian diadopsi di Indonesia.

Pembuktian terbalik itu, perlu dilakukan khususnya pada pegawai dan pejabat pajak yang gaya hidup dan kekayaannya melebihi pengusaha dan profesional yang menjadi wajib pajak.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa remunerasi pegawai pajak selama ini tidak pernah mengubah mental koruptif dan praktik transaksional yang sudah membudaya di kalangan aparat Ditjen Pajak. "Praktik yang telah membudayakan di kalangan aparat Ditjen Pajak adalah praktik transaksional yang ditawarkan aparat pajak kepada WP, atau yang dikenal dengan `peternakan wajib pajak, yakni wajib pajak seringkali tidak membayar sesuai kewajibannya" Ungkap Ismed.

"Untuk membiayai pembangunan nasional, pajak seharusnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukkan, apalagi 70 persen sumber APBN berasal dari pajak. "Mestinya pajak dieksplorasi sesuai dengan potensinya. Namun justru yang terjadi, target yang ditetapkan pemerintah melalui APBN tidak tercapai, kendati potensi pajak yang ada cukup besar

Pembuktian dalam Praktek Peradilan Perdata

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Wed, 16 Mar 2011 15:14:00 +0000

Hakim yang memeriksa perkara perdata berwenang membagi beban pembuktian di antara para pihak yang bersengketa. Pembagian beban pembuktian tersebut dilaksanakan dengan mengingat asas fair trial dalam persidangan sehingga harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kekalahan.

Hukum pembuktian mengajarkan bahwa pembuktian dilaksanakan berdasarkan atas prinsip berikut ini :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Perlu dicatat bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat dari pada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya.

Sehubungan dengan itu, Hakim jangan sampai memerintahkan untuk membuktikan hal yang negatif yaitu janganlah membebankan kepada si penjual bahwa ia belum menerima pembayaran karena akan lebih mudah bagi si pembeli untuk membuktikan bahwa ia sudah membayar.

Dapat dijelaskan lebih lanjut tentang membuktikan sesuatu yang negatif atau positif dengan contoh kasus di berikut ini :

A menggugat C melakukan perbuatan melawan hukum karena C menguasai tanah milik A dan saudara-saudaranya tanpa alas hak yang sah, tanah mana merupakan harta warisan dari Almarhum B. Sementara C mendalilkan tanah tersebut telah dijual oleh Almarhum B kepadanya pada saat Almarhum B masih hidup dan Almarhum B telah menerima pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati.

Bersandar di atas maka pembagian beban pembuktian dapat dilakukan sebagai berikut :

Pembuktian tentang adanya alas hak atas tanah obyek sengketa dan tentang adanya hubungan hukum antara A dengan Almarhum B dibebankan kepada pihak A.
Pembuktian tentang adanya transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa antara C dengan Almarhum B dan tentang harga tanah obyek sengketa telah dibayar lunas serta tentang Almarhum B telah menerima uang pembayaran tersebut, dibebankan kepada pihak C.

Dari contoh kasus di atas dapat dipahami bahwa beban pembuktian angka 1 (satu) akan lebih mudah dibuktikan oleh pihak A, demikian pula dengan beban pembuktian angka 2 (dua) akan lebih mudah dibuktikan oleh pihak C karena baik beban pembuktian pada angka 1 (satu) maupun pada angka 2 (dua) adalah pembuktian sesuatu yang positif.

Namun jika posisi beban pembuktian tersebut dibalik; angka 1 (satu) kepada C dan angka 2 (dua) kepada A, maka pembagian beban yang seperti itu berarti mewajibkan A atau C untuk membuktikan sesuatu yang negatif.

Delik Penghasutan Dengan Lisan

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Thu, 03 Mar 2011 07:37:00 +0000

Pasal 160 KUHP berbunyi sebagai berikut:

" Barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum, dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). "

Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata "menghasut" tersimpul sifat: "dengan sengaja". Menghasut itu lebih keras dari pada "memikat" atau "membujuk", yang tersebut dalam Pasal 55 akan tetapi bukan memaksa. Orang "memaksa" orang lain untuk berbuat sesuatu itu itu bukan berarti menghasut. Cara menghasut orang itu rupa-rupa, misalnya dengan cara yang langsung, seperti: "Seranglah polisi yang tidak adil itu, bunuhlah dan ambil senjatanya!" ditujukan terhadap seorang pegawai polisi yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah. Dapat pula secara tidak langsung, seperti: "Lebih baik, andaikata polisi yang tidak adil itu dapat diserang, dibunuh,dan diambil senjatanya." Mungkin pula dalam bentuk pertanyaan, seperti: "Saudara-saudara apakah polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja, apakah tidak kamu serang, bunuh dan ambil senjatanya?"

Yang dimaksud dengan "menghasut dengan lisan" dalam Pasal 160 KUHP adalah peristiwa dimana penghasut mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang berisi saran, anjuran atau perintah di muka umum, agar si terhasut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Adapun pemahaman " Menghasut " adalah sebagai berikut :

Bahwa "menghasut" dengan lisan merupakan kejahatan selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan, jadi tidak soal bila apa yang dihasutkan tersebut tidak betul-betul dilakukan oleh si terhasut (delik formil).
Tidak mungkin terjadi suatu "percobaan" dalam kejahatan ini.
Kata-kata yang bersifat menghasut itu harus diucapkan di tempat yang ada orang lain di situ dan ucapan tersebut bersifat terbuka walaupun di tempat itu hanya ada 1 (satu) orang saja. Jadi bukan bersifat pembicaraan kita sama kita yang bersifat tertutup.
Maksud hasutan ditujukan supaya orang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan tidak disyaratkan si penghasut harus mengerti apa isi hasutannya, cukup jika dapat dibuktikan isi hasutan tersebut ditujukan agar orang melanggar hukum.

Dari pemahaman di atas,terdapat 2 (dua) syarat terjadinya perbuatan menghasut secara lisan dalam Pasal 160 KUHP adalah:

Kata-kata berisi hasutan diucapkan di tempat umum dan ditujukan kepada orang lain yang ada di situ.
Kata-kata yang diucapkan tersebut berisi ajakan untuk melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

1. Tentang kualifikasi delik

Dalam ilmu hukum pidana, kualifikasi delik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu delik formil dan delik materiil. Delik formil ialah delik yang dalam perumusannya hanya menitikberatkan pada suatu perbuatan yang dilarang/diancam pidana oleh undang-undang, tanpa perlu melihat ada tidaknya akibatnya dari perbuatan itu. Sementara delik materiil dalam perumusannya, lebih menekankan pada terjadinya akibat dari suatu perbuatan pidana.

maka delik penghasutan dapat digolongkan sebagai delik formil, hal ini dapat dilihat dari penjelasannya yang pada pokoknya menganggap seseorang cukup telah dapat dianggap melakukan penghasutan walaupun isi dari kata-kata hasutan yang diucapkannya tidak betul-betul dilakukan oleh orang yang terhasut,Dalam kaitannya dengan kualifikasi delik ini, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. Nomor: 7/PUU-VII/2009, menegaskan bahwa : "... dalam penerapannya, pasal a quo (baca: Pasal 160 KUHP) harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan sebagai delik formil.",Hal ini berarti sepanjang mengenai kualifikasi delik dalam Pasal 160 KUHP tidak dapat diterapkan lagi, sehingga persyaratan terjadinya perbuatan penghasutan dalam Pasal 160 KUHP bertambah satu syarat sejalan dengan sifat delik materiil yaitu :

- Akibat dari perbuatan penghasutan itu harus benar-benar terjadi, yakni: si terhasut melakukan isi hasutan.

2. Tentang Asas Culpabilitas

Asas culpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) sebagaimana terkandung dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Adapun tentang ajaran “kesalahan” (schuld) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu sebagaimana terurai di bawah ini. :

Kesalahan (schuld) terdiri atas kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). Yang dimaksud dengan “kesengajaan” (dolus/opzet) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (culpa) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.
“Kesengajaan” (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis), sedangkan “kealpaan” (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld).(Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta : 2008).

Jadi, dengan demikian, syarat terjadinya perbuatan menghasut secara lisan dalam Pasal 160 KUHP adalah :

Kata-kata berisi hasutan diucapkan di tempat umum dan ditujukan kepada orang lain yang ada di situ.
Keberadaan orang lain yang ada di situ tidak mempunyai niat yang sama dengan isi hasutan.
Kata-kata yang diucapkan tersebut berisi ajakan untuk melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
Isi hasutan harus benar-benar dilakukan oleh orang yang terhasut.
Adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku penghasutan.

Pembantaian Massal di Libya

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Fri, 25 Feb 2011 01:44:00 +0000

Militer pro-Presiden Libya, Muammar Gaddafi, melancarkan serangan baru yang lebih sadis terhadap para demonstran di Tripoli. Laporan terbaru menunjukkan bahwa jet-jet tempur Libya menjatuhkan bom di ibukota.

Belum ada laporan lebih lanjut mengenai hal ini. Di sisi lain, banyak pejabat politik dan militer Libya yang menyatakan bergabung dengan para demonstran.

Itar-Tass: Gaddafi Hargai Satu Kepala Demonstran 12 Ribu Dolar

Sumber-sumber pemberitaan Rusia hari ini (Selasa 22/2) dalam laporannya menyebutkan kian luasnya aksi demo warga menentang diktator Muammar Gaddafi, presiden Libya. Sumber ini menambahkan, rezim Gaddafi memakai jasa kelompok bayaran asing untuk menumpas aksi demo warga. Untuk membunuh satu demonstran Gaddafi menjanjikan imbalan sebesar 12 ribu dolar.

IRNA dari Moskow melaporkan, Kantor Berita Itar-Tass seraya mengisyaratkan berlanjutnya serangan dan penembakan di berbagai kota Libya menulis, di Tripoli sekelompok orang bayaran menyerang warga. Sumber ini menambahkan, pemerintah Libya memanfaatkan jasa kelompok bayaran asing dari sejumlah negara Afrika untuk membantai warganya.

Itar-Tass menandaskan, setiap anggota kelompok bayaran mendapat imbalan 12 ribu dolar untuk setiap nyawa demonstran. Sumber ini menyebut korban tewas di pihak demonstran akibat brutalitas militer Libya di Tripoli dan kota lain melampaui 500 orang. Sementara itu, Interfaks menulis, Tripoli berada di bawah kontrol para demonstran anti pemerintah. Sumber ini manambahkan, militer Libya menggunakan kelompok bayaran asing dan pesawat tempur untuk menumpas aksi massa pro demokrasi.

Televisi RBK seraya mengisyaratkan penumpasan aksi massa oleh militer Libya menyatakan, dalam aksi penumpasan ini kelompok bayaran juga turut andil. Menurut sumber ini, jet-jet tempur Libya membombardir kota-kota di negara ini termasuk Tripoli. Aksi brutal ini menelan banyak korban tewas dan luka-luka.

RBK menambahkan, di Tripoli saja tercatat lebih dari 250 demonstran tewas di tangan militer dan jumlah korban luka melampaui angka seribu orang. Ria Novosti juga meliput aksi proses luas warga Libya menentang kekuasaan Gaddafi. Sumber ini menyatakan, militer Libya sibuk menumpas gerakan perlawanan rakyat dan pesawat tempur negara ini juga membombardir massa.

Ria Novosti juga melaporkan bergabungnya sekelompok perwira militer dengan para demonstran. Para perwira tersebut juga menyeru sejawatnya untuk bergabung dengan massa menentang rezim Gaddafi. Chanel 2 televisi pemerintah Rusia dalam laporannya menyebutkan, aksi demo anti-Gaddafi telah meluas ke luar dari Libya. Menurut sumber ini, aksi demo anti Gaddafi kini telah mendunia. Di Perancis, Italia dan sejumlah negara lain, warga menggelar aksi demo mendukung gerakan rakyat Libya. Dalam aksinya mereka meneriakkan slogan anti-Gaddafi.

Menurut televisi ini, kondisi di Libya sangat keruh dan militer melakukan kekerasan demi meredam aksi massa. Militer Libya juga tak segan-segan membantai rakyat. Sumber-sumber Rusia menyebutkan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) hari ini menggelar sidang membahas transformasi di Tripoli.

OKI Kutuk Sadisme Gaddafi

Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam statemennya mengutuk brutalitas pemerintah Libya terhadap para demonstran di negara ini.

Menurut laporan IRNA, OKI dalam statemennya menambahkan, apa yang terjadi di Libya adalah tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan. Aksi brutal ini menewaskan serta menciderai ratusan warga sipil.

OKI juga meminta Libya secepatnya menghentikan kekerasan terhadap warga dan berdialog dengan warga untuk membicarakan tuntutan mereka. Menurut sumber ini, OKI juga menyampaikan solidaritasnya terhadap keluarga para korban. Sumber ini manambahkan, sejak 15 Februari gelombang protes anti Gaddafi di Libya dimulai.

Lembaga HAM mengkonfirmasikan korban tewas akibat brutalitas militer Libya selama berlangsungnya aksi demo mencapai 300-400 orang.

Mehmanparast: Pembantaian Massal Warga Libya Sangat Disesalkan

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ramin Mehmanparast menyatakan, Iran mengecam aksi brutal terhadap para umat Islam Libya dan menilainya tidak dapat ditolerir.

IRNA mengutip keterangan Kantor Pusat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Iran melaporkan bahwa Mehmanparast menegaskan, "Republik Islam Iran menilai kebangkitan rakyat Muslim Libya dan seluruh tuntutan benar mereka searah dengan gerakan masyarakat regional yang berawal dari kebangkitan Islam."

Ditambahkannya bahwa Tehran terus memantau perkembangan terbaru di Libya dengan penuh kekhawatiran.

"Berita-berita yang terpublikasi soal serangan udara militer Libya terhadap para demonstran dan kawasan permukiman, serta pembantaian massal warga tak berdosa, sangat disesalkan dan diharapkan lembaga dan masyarakat internasional segera bertindak dalam menghentikan aksi brutal tersebut," ungkap Mehmanparast.

Dewan Keamanan PBB Gelar Sidang Bahas Krisis Libya

Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon mengkonfirmasikan digelarnya sidang Dewan Keamanan PBB membahas krisis di Libya.

Seperti dilaporkan Mehr mengutip AFP, Ban Ki-moon seraya mengisyaratkan dialog antara dirinya dan Presiden Libya, Muammar Gaddafi menandaskan, Dewan Keamanan hari ini (Selasa 22/2) menggelar sidang di New York membahas kondisi Libya.

Ban Ki-moon mengatakan, pemerintah Libya harus menghormati hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, Tripoli harus memberi kebebasan bagi penggelaran aksi demo.

Sekjen PBB menambahkan, saya meminta Gaddafi menghentikan aksi kekerasan terhadap para demonstran dan saya juga tekankan untuk menghormati hak setiap warga yang berdemo.

Sidang Dewan Keamanan ini digelar di saat aksi demo warga menentang Gaddafi berbagai kota di Libya khususnya Tripoli memasuki hari ke tujuh dan semakin marak. Saat ini dilaporkan warga membakar kantor pusat polisi dan gedung pemerintah di Tripoli.

Dewan HAM: Gaddafi Penjahat Perang dan Harus Diadili

Komisaris Tinggi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Navi Pillay menuntut penyidikan internasional terkait tindakan brutal Muammar Gaddafi, presiden Libya terhadap gerakan protes warga dan kubu oposisi. "Para pemimpin Libya harus diadili dengan dakwaan melakukan kejahatan anti kemanusiaan," tegas Pillay.

Navi Pillay Selasa (22/2) di Jenewa menandaskan, para pemimpin Libya harus diadili karena melakukan kejahatan anti kemanusiaan. Menurutnya serangan terhadap para demonstran di Libya dilakukan secara sistematik dan terorganisir.

Komisaris tinggi dewan HAM PBB ini menuntut pengentian segera pelanggaran berat HAM di Libya. Ditekankannya, sikap sadis pemimpin Libya menembaki para demonstran menunjukkan mereka tidak berperasaan.

Ia menambahkan, masyarakat internasional harus mengutuk aksi brutal ini dan siap menegakkan keadilan bagi ribuan korban.

Qaradhawi: Tentara Libya, Tembak Saja Gaddafi!

Seorang ulama Mesir meminta seluruh tentara Libya yang bisa menembak Presiden Muammar Gaddafi untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dalam rangka membebaskan bangsa dari penindasan.

Yusuf al-Qaradhawi, seorang pemimpin spiritual kelompok oposisi Ikhwanul Muslimin Mesir, mengeluarkan fatwa terhadap diktator Libya, Muammar Gaddafi yang telah berkusa selama 42 tahun.

"Barangsiapa di Angkatan Darat Libya mampu menembak Gaddafi, maka ia harus melakukannya," katanya kepada televisi Aljazeera.

"Penembakan itu akan memusnahkan Gaddafi dari Libya," kata ulama yang baru kembali ke Mesir setelah tiga dekade diasingkan oleh rezim Hosni Mubarak.

Sebelumnya, masyarakat dunia dikejutkan oleh serangan jet-jet tempur militer Libya terhadap para demonstran di Tripoli dalam rangka mengakhiri kebangkitan rakyat menentang rezim Gaddafi.

Pasukan tentara yang loyal kepada Gaddafi juga diinstruksikan menggunakan peluru tajam terhadap para demonstran. Di sisi lain, berbagai laporan menyebutkan pendaratan sejumlah pesawat di Tripoli yang mengangkut para tentara bayaran asing.

Para demonstran Libya berhasil merebut sejumlah kota dari tangan pasukan keamanan pemerintah.

Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hingga kini diperkirakan 400 orang tewas dalam serangan aparat.

Qaradhawi juga mengimbau tentara Libya untuk tidak mematuhi perintah untuk menyerang rakyat serta mendesak para Duta Besar Libya di seluruh negara dunia segera memisahkan diri dari rezim Gaddafi.

Pasukan Garda Presiden Libya Tinggalkan Gaddafi Sendirian

Pasukan pengaman Presiden Libya, Muammar Gaddafi, atau yang dikenal dengan nama Brigade Muhammad al-Migraif, telah bergabung dengan barisan demonstran di Tripoli.

Russia Today edisi bahasa Arab dalam laporan terbarunya, mengkonfirmasikan munculnya friksi dalam tubuh pemerintah. Sebelumnya, para delegasi Libya di Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meletakkan jabatan mereka dan menyeru Presiden Muammar Gaddafi untuk segera mengundurkan diri.

Menyinggung pembantaian demonstran oleh militer Libya dengan menggunakan pesawat dan helikopter tempur, para delegasi Libya itu meminta Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelidiki tindak kejahatan rezim Gaddafi.

Sejumlah brigade dalam militer Libya juga merilis statemen dan secara resmi menyatakan bergabung dengan para demonstran. Para tentara yang telah ikut memprotes rezim Gaddafi juga mengimbau rekan-rekannya untuk ikut bergabung.

Menariknya, di timur Libya, sekelompok tentara negara ini terlibat kontak senjata dengan pasukan bayaran pro-Gaddafi yang ditugaskan untuk membantai para demonstran.

Laporan terbaru menyebutkan, kota al-Zawiyah juga menyusul sejumlah kota yang telah jatuh ke tangan para demonstran.

Sumber: IRIB

Sudah Dua Pekan Demo Di Mesir

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Wed, 09 Feb 2011 06:53:00 +0000

Para demonstran menyatakan akan segera membentuk sebuah lembaga politik yang akan mewakili demonstran dalam menyampaikan pendapat mereka. Hal itu dikemukakan menyusul keputusan beberapa kelompok oposisi negara ini berunding dengan pemerintah Presiden Hosni Mubarak.

Menurut laporan televisi Alalam, Ikhwanul Muslimin, sebagai kelompok oposisi utama Mesir, dalam perundingan dengan Wakil Presiden Omar Suleiman (Sabtu, 6/2) menyatakan bahwa tidak akan mengabaikan tuntutan rakyat. Reaksi negatif warga atas perundingan itu, memaksa Ikhwanul Muslimin menegaskan bahwa partisipasinya dalam perundingan tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi rakyat.

Persiapan pembentukan lembaga kepemimpinan baru untuk para pemuda dalam mengkoordinasi aktivitas warga dan demonstran, telah bergulir mengingat sebagian besar kelompok oposisi lebih cederung berunding dengan rezim Mubarak. Sebab itu para demonstran memutuskan membentuk sebuah lembaga politik yang akan mewakili penyampaian aspirasi mereka.

Pasca perundingan dengan Omar Suleiman, Ikhwanul Muslimin menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan tuntutan rakyat kepada rezim Mubarak. Namun Suleiman tidak memperhatikan tuntutan tersebut dan langsung menentukan sebuah program kerja yang harus dilakukan oleh semua kelompok. Sebab itu pula, Ikhwanul Muslimin menyatakan keluar dari perundingan.

Ikhwanul Muslimin kembali menegaskan bahwa tuntutan rakyat harus terealisasi dan adapun perundingan dengan rezim Mubarak bukan berarti akhir dari demonstrasi.

Di saat yang sama, para demonstran menyatakan tidak akan mundur dari tuntutan mereka terkait pengunduran diri Mubarak, pembubaran parlemen, dan reformasi politik. Selama tuntutan belum terealisasi, mereka tidak akan meninggalkan Bundaran Tahrir. Menurut para demonstran, perundingan tidak akan terjadi sebelum Mubarak lengser.

Sampai saat ini, rezim Mubarak, berusaha mengulur-ulur waktu sampai pada akhirnya para demonstran tidak memiliki pilihan lagi kecuali mengendurkan sikap dan menyerah. Namun apakah ini akan terjadi?

Pidato Sekjen Hizbullah Tentang Revolusi Mesir

Sekjen Hizbullah Lebanon Sayid Hasan Nasrullah mengatakan, revolusi rakyat Mesir memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perimbangan global dan regional, sebab revolusi ini sebagai peristiwa besar dunia, berdampak pada negara-negara besar dan kawasan.

Sebagaimana dilaporkan IRNA dari Beirut, Sayid Hasan Nasrullah, Senin (7/2) dalam sebuah pidatonya, mengatakan, "Kita sekarang berkumpul dengan sebuah tujuan yang jelas, yaitu menyatakan solidaritas dan dukungan terhadap rakyat dan pemuda Mesir, sebagaimana sebelumnya kita juga mendukung rakyat Tunisia."

Pidato itu disampaikan di tengah perkumpulan berbagai kelompok dan partai politik Lebanon khusus untuk memberi dukungan kepada rakyat Mesir.

"Sebelum saya menyinggung berbagai isu, terlebih dahulu saya meminta maaf kepada bangsa Tunisia dan Mesir, karena kami agak terlambat menyatakan sikap terkait gerakan kalian. Padahal kami dan kelompok-kelompok di Lebanon punya sejarah panjang dalam melawan konspirasi Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel di kawasan. Kami tidak dapat diam terkait perang antara kebenaran dan kebatilan," jelasnya.

"Kami sengaja menunda memberi dukungan kepada kalian bangsa Mesir, karena kami khawatir kalian akan dituding memperoleh dukungan dari pihak tertentu. Jika sejak awal kami mendukung aksi demonstrasi di kota-kota Mesir dan Bundaran Tahrir, maka mereka akan menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Hamas, Hizbullah atau Iran, memberi dukungan kepada kalian," ujar Sayid Nasrullah.

Lebih lanjut, Sayid Nasrullah menuturkan, "Kami punya pengalaman mengerikan dengan pemerintah Mesir. Ketika salah seorang dari saudara kami ditangkap saat melakukan kerjasama dengan beberapa warga Mesir dan Palestina untuk menyalurkan bantuan ke Jalur Gaza. Ia dituduh berupaya menggulingkan pemerintah Mesir dan mengubahnya dengan pemerintah Syiah."

Seraya menyatakan bahwa kita menyaksikan revolusi nasional dan hakiki di Mesir, Sayid Nasrullah menegaskan, umat Islam, Kristen, gerakan-gerakan Islam, liberal, nasionalis, kelompok etnis dan berbagai pemikir Mesir turut berpartisipasi dalam aksi tersebut. Ditambahkannya, seluruh golongan usia mulai anak-anak, manula, ulama dan bahkan para petani juga hadir dalam revolusi itu.

"Sejak hari pertama kami telah bermusyawarah dengan saudara-saudara kami di Mesir, sementara mereka tengah turun ke jalan-jalan. Mereka mengatakan kepada kami, bersabarlah untuk beberapa saat, namun kini semuanya sudah selesai," jelas Sayid Nasrullah.

Pada kesempatan itu, ia mengutuk upaya rezim Hosni Mubarak dan dinas-dinas propaganda Barat yang mengaitkan revolusi rakyat Mesir dengan kelompok tertentu. Dikatakannya, "Kini kami menyatakan solidaritas dengan rakyat Mesir."

Seraya menjelaskan bahwa kita menghadapi sebuah revolusi sejati di mana sumber kekuatannya terletak pada kalangan muda, Sayid Nasrullah menandaskan, revolusi itu merupakan hasil dari kehendak, tekad dan keputusan bangsa Mesir, yang telah mempersembahkan para syuhada dan korban luka pada jalan ini.

Konspirasi Baru Arab Saudi Tumpas Revolusi Rakyat Mesir

Sumber-sumber terbaru menyebutkan adanya upaya pemerintah Arab Saudi untuk mempengaruhi kelompok Ikhwanul Muslimin Mesir dan sebisa mungkin menciptakan perpecahan di tubuh gerakan Islam ini.

Sejumlah petinggi Arab Saudi telah mengadakan kontak dengan beberapa pejabat senior Ikhwanul Muslimin yang berdomisili di Arab Saudi. Mereka membujuk petinggi Ikhwanul Muslimin ini secara bertahap mengakhiri aksi protes warga dan memilih jalur tengah guna memenuhi tuntutan para demonstran.

Menurut laporan Radio as-Sharq, para pemimpin Ikhwanul Muslimin sejak hari Jum'at lalu menolak berunding dengan pemerintah Kairo. Gerakan ini menyatakan bahwa tuntutan rakyat melampaui statemen Komite Hukama yang dibacakan oleh Salim al-Awa.

Akhirnya upaya Arab Saudi untuk menciptakan perpecahan di tubuh Ikhwanul Muslimin tercapai. Sabtu lalu, gerakan oposisi terbesar Mesir ini mulai bersikap lunak dan menyatakan kesiapannya berundingan dengan Omar Suleiman.

Menurut para diplomat Barat, perubahan sikap Ikhwanul Muslimin ini berkat peran dinas rahasia Arab Saudi dan sejumlah pangeran Arab yang memanfaatkan keberadaan para dosen Mesir yang mengajar di universitas Arab Saudi. Riyadh memanfaatkan para dosen ini untuk menekan petinggi Ikhwanul Muslimin agar bersedia berunding dengan Suleiman.

Ikhwanul Muslimin: Kami Ingin Seperti Iran, Seperti Ahmadinejad

Seorang anggota senior Ikhwanul Muslimin di Mesir menyatakan terima kasih kepada Pemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei atas dukungannya terhadap revolusi Mesir.

Kamal al-Halbavi mengungkapkan hal itu dalam wawancaranya dengan BBC Persia Ahad malam (6/2).

Halbavi lebih lanjut menyatakan harapan bahwa "Mesir berharap memiliki pemerintahan yang baik, seperti pemerintah Iran, dan presiden yang baik seperti bapak Ahmadinejad, yang sangat berani."

Ketika ditanya tentang pendapat Ikhwanul Muslimin perspektif Ayatullah Khamenei mengenai perkembangan Mesir, Halbavi berkata, "Terima kasih banyak untuk Imam Khamenei dan semua yang mendukung revolusi di Mesir."

Anggota senior Ikhwanul Muslimin itu menegaskan, pihaknya berharap negaranya dapat berkembang di segala bidang "seperti Iran yang mencapai kemajuan pesat di bidang ilmiah dan teknologi serta menjadi kekuatan regional."

Ayatullah Khamenei dalam khutbah Jumat (4/2) mengatakan bahwa perkembangan terbaru di Afrika Utara adalah hasil dari "kebangkitan Islam, yang mengikuti Revolusi Islam besar dari bangsa Iran."

Menyinggung diktatorisme rezim Mubarak, Rahbar mengatakan, suatu bangsa akan merasa kesulitan untuk menerima kepemimpinan seseorang yang menjadi pelayan resmi AS dan selama bertahun-tahun menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat termasuk kebijakannya yang anti agama.

Dalam dua pekan terakhir, Mesir telah menjadi ajang bentrokan antara aparat keamanan dan masyarakat yang menuntut lengsernya rezim Mubarak.

AS Kirim Kapal Perang dan Ratusan Pasukan ke Mesir

Amerika Serikat mengirimkan kapal-kapal perang termasuk satu kapal dengan 800 pasukan, dan berbagai aset militernya ke Mesir.

Para pejabat di Washington telah menyatakan bahwa langkah ini dipersiapkan jika suatu saat warga Amerika harus dievakuasi dari Mesir.

Pentagon membantah asumsi bahwa Washington tengah mempertimbangkan intervensi militer di Kairo. Ditegaskan pula bahwa tujuan dari pengiriman armada perang itu semata-mata untuk mengevakuasi warga AS jika situasi di Mesir semakin memburuk.

Secara terpisah, sebuah kapal induk AS diinstruksikan membatalkan misi dan tetap berada di Mediterania.

Langkah ini dilakukan setelah bulan lalu militer AS menempatkan pasukannya di Semenanjung Sinai, Mesir, guna membantu Pasukan dan Pengawas Multinasional yang menjaga perjanjian damai Mesir-Israel.

Pada hari Ahad (6/2), para penentang Mubarak, termasuk kelompok oposisi utama Mesir, Ikhwanul Muslimin, berunding dengan Wakil Presiden Omar Suleiman, sebagai bagian dari upaya untuk keluar dari kebuntuan politik.

Meski demikian, Ikhwanul Muslimin tetap menolak usulan reformasi seraya menyatakan bahwa demonstran tidak akan menerima apa pun kecuali pengunduran diri Mubarak.

Di lain pihak, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dalam mereaksi perundingan tersebut mengusulkan pembentukan pemerintahan representatif di Mesir, menyusul kedua pihak gagal mempersempit perbedaan mereka.

Jutaan warga Mesir turun ke jalan-jalan kemarin (6/2) dalam rangka menghormati ratusan pengunjuk rasa yang gugur syahid selama 13 hari terakhir. Menurut laporan PBB setidaknya 300 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam demonstrasi di Mesir.

Aksi Demo Rakyat Mesir Gagalkan Pemulihan Ekonomi AS

Kondisi tak menentu di Mesir membuat perekonomian dunia terus dibayangi kekhawatiran dan ketakutan.

Menurut laporan Associated Press dari Washington, kerusuhan dan aksi demo terbaru di Mesir mengakibatkan harga minyak dan bahan pangan membumbung tinggi. Kekhawatiran ini terus bertambah karena tidak ada prediksi yang kuat sampai kapan aksi demo dan tak menentu di Mesir berakhir.

Meluasnya kebangkitan rakyat Mesir ke negara tetangga yang menyuplai minyak terbesar dunia kian meningkatkan kekhawatiran yang ada. Pertanyaan yang muncul saat ini adalah gerakan anti pemerintah Mubarak akan bergerak sejauh mana ? Apakah kondisi ini akan berpengaruh pada minyak ? Apakah AS akan kehilangan pengaruhnya di kawasan dan pengaruh Israel akan meningkat ?

Ini adalah sederet pertanyaan yang belum ada jawaban pasti hingga kini. Namun yang pasti, kondisi tak menentu Mesir menjadi ancaman baru bagi perekonomian dunia dan nasib pasar finansial dunia pun terancam. Berlarut-larutnya instabilitas di Timur Tengah akan mengancam proses pemulihan ekonomi Amerika dan Eropa. Upaya Barat dan Eropa untuk menciptakan lapangan pekerjaan juga akan tertutup. Selanjutnya yang terjadi adalah meningkatknya inflasi.

Mark Zandi, analis Moody's Corporation meyakini bila instabilitas di Mesir dapat ditangani maka dampak negatifnya bagi perekonomian dunia tidak akan separah seperti saat ini, namun jika aksi demo warga Mesir menyebar ke seluruh wilayah Timur Tengah maka kekhawatiran soal kondisi ekonomi dunia kian besar.

Di sisi lain, aksi demo rakyat Mesir menuntut pengunduran diri Mubarak telah berjalan sepuluh hari dan membuat kondisi dalam negeri semakin keruh. Menurut Shadi Hamid, pengamat Teluk Persia di Brookings Doha Center, berlanjutnya aksi demo rakyat Mesir dan tidak adanya jaminan soal terciptanya stabilitas di Kairo dan kawasan adalah faktor utama kekhawatiran ini. "Saya memprediksikan ekonomi di kawasan akan mengalami kelesuan dan hal ini akan berpengaruh pada ekonomi Amerika Serikat," ungkap Hamid.

Ia meyakini bahwa sikap pemerintah Barack Obama terhadap Hosni Mubarak adalah bentuk dukungan pertama dan setelah itu menekan Mubarak untuk mundur. Namun hal ini tidak akan membantu kondisi yang ada dan pemerintah Obama saat bertekad melakykan perbaikan harus memperhatikan ancaman yang ada dalam hal ini, tambah Hamid.

Associated Press menambahkan, meski aksi demo warga Mesir dibanding dengan hari Kamis lalu kian tenang, namun instabilitas di negara ini berpengaruh pada harga bahan bakar di Amerika Serikat. Rata-rata harga bensin pergalon di AS yang pekan lalu dipatok 2,4 dolar di hari Jum'at ini naik menjadi 3,12 dolar pergalon. Menurut prediksi para pengamat harga pergalon bensin (3,7 liter) akan tetap berada di atas tiga dolar. Dan jika aksi demo di Mesir tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir dan malah merembet ke negara tetangga, maka harga bensin di AS akan terus naik.

Para pengamat juga memprediksikan krisis di Mesir akan mempengaruhi harga minyak perbarel yang selama ini dipasarkan senilai 90 dolar akan naik menjadi seratus dolar perbarel. Pelaku transaksi minyak juga mengkhawatirkan kerusuhan di Mesir akan merembet ke negara produsen minyak dan berpengaruh pada transportasi kapal yang melalui Terusan Suez.

Mesir bukan negara produsen utama minyak dunia, namun negara ini memegang kontrol Terusan Suez dan pipa minyak yang menyuplai sekitar dua juta barel minyak perhari dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika. Hingga kini transportasi kapal di Terusan Suez belum mengalami gangguan, namun berbagai pihak mengkhawatirkan munculnya masalah yang menganggu jalannya pengiriman minyak melalui terusan ini.

Revolusi Mesir Akan Ubah Geografi Politik Arab

Ketua kubu Arab di partai konservetif Inggris, Wafiq Mustafa, menyatakan bahwa revolusi rakyat Mesir akan mengubah geografi politik di dunia Arab secara keseluruhan.

Dalam wawancaranya dengan televisi Alalam (6/2), Mustafa mengatakan, "Mubarak menyepelekan kebangkitan rakyat dan menggenggam erat kekuasaan. Tampaknya Mubarak tidak bersedia melepaskan kekuasaan meski dalam kondisi apapun."

Ditambahkannya, revolusi rakyat Mesir terus berlanjut dan seluruh lapisan masyarakat yang hak-hak mereka terampas oleh rezim korup itu akan membalas dendam.

Lebih lanjut dijelaskannya, "Fenomena tersebut sangat penting bagi transformasi di Timur Tengah dan global serta akan menjadi penentu nasib dunia Arab dan Mesir dalam 100 tahun mendatang."

Seraya menyinggung pentingnya rekonstruksi di Mesir, ia menegaskan bahwa rezim Mubarak merupakan penghalang besar di depan jalan kemajuan dan realisasi cita-cita bangsa Mesir.

Pejabat Inggris itu mengatakan, "Para pemuda Mesir dewasa ini sangat waspada dan kuat serta memiliki tekad bulat. Meski menghadapi batasan-batasan di sektor pertukaran informasi, namun mereka memahami kondisi di Mesir dengan baik."

Ditegaskannya pula, pemerintahan di Mesir disusun dengan cara piramida dan puncaknya dikuasai oleh Mubarak. Adapun kementerian dalam negeri, pertahanan, dan juga partai berkuasa, berada di tahapan lebih rendah.

Menurutnya, para pejabat Mesir telah merampas kekayaan rakyat dan bangsa ini pasti akan merebutnya kembali karena tidak ada satu pun pejabat rezim Mubarak yang dapat mengelak.

Para Tahanan dan Preman Pro-Mubarak Balik Memprotes Rezim

Para tahanan penjara-penjara Mesir yang sengaja dilepaskan oleh pemerintahan Presiden Mesir Hosni Mubarak untuk melawan gerakan revolusi rakyat negara ini, mulai membeberkan fakta di balik pelarian diri mereka.

Kantor berita Mehr mengutip laporan televisi Aljazeera menyebutkan, di hari ke-14 demonstrasi menentang rezim Mubarak. Para tahanan dan preman pun ikut memprotes rezim Mubarak.

Habib al-Adili, mantan menteri dalam negeri Mesir, telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum dengan tuduhan terlibat dalam ledakan di gereja al-Qiddisain.

Aljazeera juga mengutip keterangan para tahanan yang melarikan diri dari penjara bahwa "para sipir penjara membuka pintu-pintu sel dan mengatakan kepada para tahanan agar mereka keluar menuju jalan dan gang-gang untuk merusak dan menyulut keonaran."

Sumber tersebut juga menyebutkan protes para preman bayaran pro-Mubarak karena mereka merasa ditipu. Mereka sebelumnya dijanjikan akan diberi rumah gratis oleh para pejabat jika bersedia menumpas demonstrasi. Kini mereka balik memprotes rezim Mubarak karena janji-janji itu ternyata bohong belaka.

Demo Menolak Mubarak Berubah Jadi Protes Anti AS

Ribuan pengunjuk rasa Mesir di pusat kota Kairo mengarahkan kemarahan mereka kepada Amerika Serikat, karena mereka menganggap Washington bertanggung jawab atas cengkraman Hosni Mubarak pada tampuk kekuasaan.

Protes Senin malam merupakan aksi terbaru dalam serangkaian demonstrasi besar-besaran terhadap presiden Mesir, yang telah berlangsung selama dua pekan terakhir, kata seorang koresponden Press TV.

Slogan-slogan demonstran di Bundaran Tahrir mulai dialamatkan kepada AS, rezim Zionis Israel dan Perancis. Demonstran dari berbagai lapisan masyarakat telah membanjiri Bundaran Tahrir dan bermalam di alun-alun lapangan itu di tengah kepungan tank-tank militer sejak hari pertama unjuk rasa.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, memperingatkan keluarnya Presiden Mesir Hosni Mubarak, secara mendadak dari tampuk kekuasaan. Ia berdalih bahwa hal tersebut akan mengancam proses transisi negara ini menuju demokrasi.

Washington telah mengerahkan kapal perang dan peralatan tempur ke Mesir. Dua kapal perang AS telah tiba di Laut Merah, salah satunya memboyong sampai 800 tentara.

Para pejabat di Washington mengatakan, AS sedang mempersiapkan kemungkinan mengevakuasi warganya dari Mesir. Sementara itu, sebuah kapal induk telah diperintahkan untuk menjalankan misinya dan berdiam di Laut Mediterania. Namun, Pentagon membantah tengah mempertimbangkan intervensi militer di Mesir.

Israel Bernafsu Suleiman Teruskan Rezim Mubarak

Israel berhasrat agar Wakil Presiden Mesir, Omar Suleiman, menjadi penerus Presiden Hosni Mubarak. Demikian ungkap sumber-sumber diplomatik Amerika Serikat kepada media Inggris.

Koran The Telegraph, terbitan Inggris (7/2) melaporkan bahwa Letnan Jenderal Suleiman menjadi perhatian Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak serta para pejabat tinggi Israel lainnya.

Menurut sumber diplomatik tersebut, setiap hari, Suleiman mengontak Tel Aviv melalui saluran rahasia. Ditegaskannya pula bahwa Suleiman memiliki hubungan harmonis dengan para tokoh dan pejabat Israel.

Mengutip keterangan Penasehat Militer Israel David Hacham, Tel Aviv yakin bahwa Sulaiman "mampu bertindak sebagai presiden interim jika Mubarak mati atau tidak mampu bertugas."

Mantan kepala Direktorat Jenderal Intelijen Mesir itu dilantik sebagai wakil presiden pada tanggal 29 Januari di tengah revolusi rakyat Mesir menentang rezim Mubarak. Pelantikan Suleiman itu justru semakin mengobarkan tekad masyarakat untuk mengusir seluruh elemen dalam pemerintahan Mubarak.

Militer Israel Desak Tel Aviv Persiapkan Diri Menghadapi Perang Penghabisan

Panglima militer Israel mendesak Tel Aviv untuk mempersiapkan diri menghadapi perang besar menyusul gejolak yang muncul di Timur Tengah saat ini.

Kepala Staf Gabungan Militer Israel, Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi (7/2) mengatakan, demam revolusi di Timur Tengah, memaksa Israel untuk mempersiapkan diri menghadapi perang penghabisan di sejumlah wilayah. Demikian dilaporkan situs koran Yediot Aharonot.

Menurutnya, persiapan perang itu sangat urgen mengingat hubungan antara para pemain di kawasan. Ia menyebut kecenderungan masyarakat regional untuk bangkit melakukan revolusi sebagai sebuah fenomena radikal. Dikatakannya bahwa kamp para pemimpin moderat Arab telah melemah.

Jerman Siap Beri Suaka Politik Bagi Mubarak

Pemerintah Jerman menyatakan kesiapannya untuk memberikan suaka politik bagi Hosni Mubarak jika ia digulingkan oleh rakyatnya.

Seperti dilaporkan IRNA sejumlah media Jerman menulis, jika Mubarak terguling maka pemerintah Berlin siap untuk memberikan suaka politik bagi dirinya.

Media-media Jerman mengutip salah satu petinggi partai berkuasa negara ini menyatakan bahwa pemberian suaka politik kepada Mubarak didasari oleh rasa persahabatan antar kedua negara.

Sementara itu, Partai Hijau Jerman mengkritik sikap ini dan menyatakan bahwa rakyat Mesir mengharapkan dukungan kita dalam gerakan revolusi saat ini.

Sumber: IRIB

Judi Dalam Tinjauan Hukum Indonesia

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Sun, 23 Jan 2011 09:31:00 +0000

permainan judi dengan menggunakan kartu atau Sabung Ayam ataupun apapun jenisnya selain dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (pasal 542 KUHP) dan sebutan pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU. No.7 1974 hanya mengubah ancaman hukuman pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

Memang ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah.Perlu diketahui masyarakat bahwa Permainan Judi ( hazardspel ) mengandung unsur ; a) adanya pengharapan untuk menang, b) bersifat untung-untungan saja, c) ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan d) pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, ialah : 1) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencahariannya, dan juga bagi mereka yang turut campur dalam perjudian (sebagai bagian penyelenggara judi) atau juga sebagai pemain judi. Dan mengenai tempat tidak perlu ditempat umum, walaupun tersembunyi, tertutup tetap dapat dihukum ; 2) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu atau tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal ditempat umum yang dapat dikunjungi orang banyak/umum dapat dihukum, kecuali ada izin dari pemerintah judi tersebut tidak dapat dihukum ; 3) Orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum ; 4) orang yang hanya ikut pada permainan judi yang bukan sebagai mata pencaharian juga tetap dapat dihukum. (vide, pasal 303 bis KUHP).

Kalau mengacu pada Peraturan Pemerintah, tepatnya dalam pasal 1 PPRI No.9 tahun 1981 yang isi pokoknya melarang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, baik dalam bentuk judi yang diselenggarakan di “kasino”. di “keramaian” maupun dikaitkan dengan alasan lain, yang jika dikaitkan lagi dengan isi pasal 2 dari PPRI No.9 tahun 1981 yang intinya menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan PPRI No.9 tahun 1981 ini, khususnya yang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, maka ini dapat berarti pasal 303 ayat (1) dan/atau pasal 303 bis KUHP tidak berlaku lagi.

Pengaturan tentang “judi” terdapat pengaturan yang saling bertentangan, disatu pihak UU No.7 tahun 1974 Jo. pasal 303 KUHP yang mengatur tentang “judi” bisa diberi izin oleh yang berwenang, disisi lain bertentangan dengan aturan pelaksanaannya, yaitu PPRI No.9 tahun 1981, yang melarang “judi” (memberi izin) perjudian dengan segala bentuknya. Memang secara azas theory hukum, PPRI No.9 tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang di atasnya.

Atas dasar ini Kepolisian hanya dapat menindak perjudian yang tidak memiliki izin, walaupun judi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai seluruh agama yang dianut. Guna menghindari adanya tindakan anarkisme dari kalangan ormas keagamaan terhadap maraknya praktik perjuadian yang ada, maka sudah seharusnya Pemerintah bersama DPR tanggap dan segera membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “larangan praktik perjudian” yang lebih tegas, khususnya larangan pemberian izin judi di tempat umum atau di kota-kota dan di tempat-tempat pemukiman penduduk, agar negara kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana masyarakatnya yang religius tetap terjaga imagenya.

RI Memprotes Putusan Hakim Arab Saudi

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Mon, 10 Jan 2011 16:18:00 +0000

Pemerintah Indonesia, keputusan pengadilan banding di Madinah, Arab Saudi tiga tahun penjara dijatuhi hukuman Sumiati majikan sebelumnya, gadis yang mengalami penganiayaan berat hampir lumpuh.
Pengusaha Berita dijatuhi hukuman penjara untuk menusuk, pemukulan dan pembakaran pekerja rumah tangga Indonesia dengan setrika.
Keberatan terhadap keputusan hakim karena dianggap terlalu rendah sebagai hukuman maksimal harus 15 tahun penjara, sedangkan akibatnya luar biasa terhadap Sumiati
Pada sidang pada Minggu (9 / 1), mantan majikan menolak keras Sumiati dihukum dan bahwa ia sebelumnya mengatakan, luka-luka pada tubuh Sumiati terjadi karena tindakan sendiri.
Keberatan yang dibuat oleh jaksa didukung oleh pengacara (pengacara), sementara pengacara juga menuntut majikan tidak puas. Karena itu merasa bahwa majikan Sumiati tidak bersalah, meskipun hakim mengatakan bahwa semua bukti dan saksi katanya melakukan tindakan.
Ketika hakim menambahkan bahwa kalimat cukup lama dan sisi Indonesia tidak puas, maka pemerintah Indonesia akan mengajukan banding.
Skala Sumiati luka dan kisah mengerikan yang terjadi November lalu menggemparkan Indonesia dan kalangan aktivis buruh migran.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan keadilan bagi Sumiati dan mengirim tim khusus ke Arab Saudi untuk mengejar kasus ini namun sejauh ini tidak ada kesepakatan akhir mengenai perlindungan buruh migran di Arab Saudi.
Dan untuk pertama kalinya, duta besar untuk Arab Saudi di Jakarta untuk kebutuhan sebuah konferensi pers untuk memastikan bahwa Indonesia Sumiati kasus akan selesai dengan tuntas

Pentingnya Hukum Bagi Warga Negara

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Mon, 27 Dec 2010 08:56:00 +0000

Pengertian dan ruang lingkup Undang-Undang

Hukum adalah himpunan petunjuk bagi kehidupan (dan tidak boleh dilakukan) yang mendominasi disiplin dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap instruksi hidup menyebabkan tindakan oleh pemerintah / penguasa. Selanjutnya memfasilitasi definisi hukum, Anda harus mengetahui unsur-unsur dan karakteristik hukum, yaitu:

a. Unsur Hukum adalah:
1) Peraturan tentang perilaku sosial di masyarakat;
2) Aturan yang diselenggarakan oleh badan-badan resmi yang berwenang;
3) Peraturan itu umumnya koersif (memaksa), dan4) Sanksi atas pelanggaran aturan yang tegas

b. Fitur dari Undang-Undang termasuk:
1) Perintah dan / atau larangan
2) Perintah dan / atau pembatasan yang harus diikuti untuk setiap orang.

Tujuan Hukum
Secara umum, tujuan dari hukum sebagai berikut:a. Untuk masalah dalam masyarakat yang damai dan adil.b. Menjaga kepentingan semua orang, jadi tidak ada bunga mungkin menderita.c. Untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan mereka dengan orang-orang.
Anda bisa bayangkan, bagaimana jika masyarakat dan Negara tidak ada atau menerapkan hukum. Apa yang akan terjadi? Hukum ini sangat penting bagi setiap orang dalam masyarakat dan negara. Pertanyaan tentang apa fungsi hukumdapat dikembalikan ke pertanyaan mendasar: Apa tujuan hukum ini? Tujuan utama dari Undang-undang adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Order adalah tujuan utama dari hukum. Memesan kebutuhan pokok (dasar) untuk keberadaan masyarakat manusia di mana-mana.Untuk mencapai ketertiban masyarakat adalah kepastian diperlukan pergaulanantar manusia dalam masyarakat. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban umum, orang tidak mungkin untuk mengembangkan bakat-bakat terbaik dan kemampuan Allah memberinya. Dengan demikian, tujuan hukum memelihara dan ketertiban dan menjamin keamanan., Selain itu objek lain dari Undang-Undang adalah untuk mencapai keadilan. Namun, keadilan sering dipahami secara berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat

Divisi HukumBenar dengan perbedaan nya antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ditulis hukum, hukum ditentukan dalam berbagai undang-undang. Meskipun undang-undang ditulis, hukum masih hidup dalam kepercayaan dalam masyarakat, tetapi tidak untuk menulis (hukum-umum).
Bila dilihat berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi ke dalam hukum hukum publik dan swasta. hukum Swasta (hukum perdata), hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain, dengan berfokus pada kepentingan individu, seperti hukum perdata untuk mengatur. Hukum Umum (hukum negara), hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan sumber daya peralatan atau hubungan antara negara oleh orang alami (warga negara).

Hukum Publik terdiri dari:
1). Hukum konstitusi, hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah negara dan hubungan kekuasaan antara alat-alat peralatan terpisah, dan hubungan antara negara (pemerintah pusat) dengan bagian negara (Daer (ah-swantantra daerah) untuk menyesuaikan.
2). Administrasi Negara Hukum Administrasi atau hukum pemerintahan), hukum yang mengatur cara untuk menjalankan tugas-tugas (hak dan kewajiban) dari negara alatalat feed
.3). Hukum Pidana (Pidana = pidana), undang-undang yang perbuatanperbuatan apa yang dilarang dan memberikan kepada siapa saja yang melanggar pidana dan sebagai pengaturan bagaimana-aku-litigasi kasus-kasus di pengadilan untuk menyelesaikan.
4). Hukum Internasional, yang terdiri dari Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional. Hukum Perdata Internasional, hukum yang mengatur hubungan antara warga negara hukum dengan warga negara-warga negara lain dalam hubungan internasional.Hukum Internasional Publik (UU di antara negara-negara), yaitu Undang-Undang tentang hubungan antara negara dengan negara lain dalam hubungan internasional.

Hukum Di Mata Masyarakat

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Fri, 24 Dec 2010 09:04:00 +0000

Tanpa akhlak yang mulia, para ahli hukum akan disumbangkan oleh hanya satu malaikat rakasa "(Spence Geery) aparat penegak hukum saat ini sedang menjadi fokus utama bagi masyarakat mungkin tidak muncul seperti yang diharapkan oleh masyarakat itu. Oleh karena itu diperlukan untuk mencari solusi untuk ini harapan sosial dapat segera terwujud. Ada banyak faktor yang menyebabkan kondisi seperti itu, di antaranya masih kurangnya profesionalisme dan mentalitas rendah aparat penegak hukum Penegakan hukum. pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum disetujui oleh Indonesia Negara Pelaksanaan hukum. ( penegakan hukum) meliputi kegiatan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum, dan tindakan hukum terhadap pelanggaran hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh subyek hukum melalui prosedur hukum Hal yang paling penting dalam penegakan hukum benar-benar merupakan realisasi dari tujuan hukum yang meliputi:. Hukum keamanan (rechtszeherheid), kegunaan (rechtsmatigheid) dan keadilan (gerichtigheid). Upaya untuk mencapai tiga tujuan hukum harus dipahami dan tempat dalam sistem kesatuan di mana unsur-unsur (hukum) kelembagaan, unsur-unsur materi hukum (legal sustance), dan unsur-unsur budaya hukum (budaya hukum), Dari pendekatan kesisteman bisa. terlihat bahwa Saat ini, masalah utama yang dihadapi penegakan hukum adalah kurangnya profesionalisme dan mentalitas aparat penegak hukum di mata publik, dan kurang harmonisnya perundang-undangan, kurangnya fasilitas (bangunan dan infrastruktur) yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, dan kurangnya pendidikan hukum, masyarakat dan Peningkatan profesionalisme. mentalitas aparat penegak hukum merupakan masalah yang cukup kompeks. Resolusi dari pola pikir ini harus dilakukan sejak dini, Jika ke belakang, persoalan mendasar dalam bidang hukum adalah benar-benar masalah hukum pendidikan. penegak hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik ketika hukum makhluk untuk menegakkan hukum dan keadilan tidak digunakan dan ilmu baik dilengkapi sistem Learning. yang berjalan pada lembaga-lembaga pendidikan hukum tidak boleh hanya menjadi transfer pengetahuan (transfer pengetahuan) dan hanya berorientasi positivis. Sistem seperti pembelajaran memiliki kecenderungan untuk menekan seorang tukang (mekanika hukum), dan tidak ada bentuk perilaku manusia bahwa masa depan hukum integritas yang adil, jujur, dan humanis. Pelajari sistem hukum harus dapat mendorong perkembangan tingkat budaya dan peradaban masyarakat yang beragam. Dalam pendidikan umum di tingkat individu , membantu untuk mengembangkan potensi manusia agar bisa mulia, sadar, cerdas, kreatif, sehat, estetika dan mampu bersosialisasi dan transformasi dari pemain manusia ke manusia dan tenaga kerja manusia dan pemikir manusia dari pekerjaan yang harus dilakukan. Belajar hukum diharapkan untuk menghasilkan kemampuan individu untuk menghargai dan menghormati keragaman dan pluralitas budaya yang memiliki sikap yang lebih terbuka dan demokratis Dan orang-orang semakin banyak. berpendidikan tinggi, semakin dapat dijamin adanya toleransi dan kerjasama antar budaya di suasana demokratis, yang pada gilirannya akan membentuk budaya nasional dan integrasi regional, peran yang jelas di sini jelas dalam pengembangan pendidikan budaya. Pelajari hukum seharusnya tidak hanya bertujuan untuk mempersiapkan orang-orang yang memiliki profesionalisme dan keterampilan untuk melaksanakan hukum yang ada, dan berguna untuk menjaga ketertiban berdasarkan ketentuan hukum positif yang ada Tetapi lebih lanjut bahwa, dalam pendidikan sekolah hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang diinginkan melalui teknik hukum dan legislatif yang mengarah ke profesionalisme dengan tidak dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan integritas moral.. Dengan demikian, pendidikan hukum akan memberikan kontribusi terbaik untuk menciptakan sebuah sistem hukum di Indonesia. Sebagai pikiran Spence Geery "sebelum menjadi seorang pengacara profesional, untuk menjadi orang yang berbudi luhur (berevolusi orang) pertama. Jika tidak, para ahli hukum akan hanya rakasa bantuan malaikat. "Ini berkaitan erat dengan kesadaran dan budaya hukum masyarakat. ' kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada dalam setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa yang harus menjadi hukum, suatu kategori tertentu dari kehidupan mental kita dari mana kita perbedaan antara (onrecht) legal dan ilegal, antara yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan (Scholten, 1954: 166).. kesadaran tentang apa yang berarti hukum kesadaran bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia 's penemuan kesadaran hukum adalah faktor . dalam hukum (Lemaire, 1952, 46) Krabbe bahkan mengatakan bahwa sumber dari semua hukum adalah kesadaran hukum (v. Apeldoorn, 1954: 9). Dengan demikian, hukum harus memenuhi kesadaran hukum masyarakat kebanyakan besar, sehingga hukum yang bertentangan dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mereka diperlukan. Setidaknya ada dua aspek konsep budaya hukum, yang dalam hal nilai (value) dan sikap (attitude). Dua aspek saling terkait dan menentukan lain, yang berarti bahwa aspek-aspek dari nilai yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang sebagian besar akan menentukan sikap seseorang atau sekelompok orang yang benar-benar akan menentukan sikap seseorang atau sikap dari kelompok orang. Dua aspek adalah indikasi dari budaya hukum, yang berarti bahwa mengetahui nilai sikap publik untuk hukum, dapat diketahui dengan budaya negara hukum masyarakat Membangun budaya masyarakat hukum. adalah bagian dari karakter dari upaya pembangunan bangsa yang telah dimulai sejak kita masih janin dalam kandungan sampai kita menutup usia kita. Dengan demikian, penegakan hukum akan dapat menyelaraskan hubungan yang span hierarki nilai-nilai dalam aturan stabil dan terjemahan mengejewantah sebagai rangkaian nilai untuk membuat, menjaga dan memelihara kedamaian sosial yang hidup dalam mewujudkan aturan hukum Dalam hal "aturan hukum" yang terkandung dalam arti hukum negara, tapi tidak dalam arti formal,. tetapi juga termasuk nilai-nilai keadilan di sana. Oleh karena itu "aturan hukum yang adil." istilah Dalam istilah "supremasi hukum dan bukan manusia", dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah suatu negara hukum modern dibuat oleh hukum, bukan manusia. Jika istilah adalah "pemerintahan oleh hukum" ini dimaksudkan sebagai sebuah aturan oleh rakyat yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat sederhana kekuasaan. Dengan uraian di atas jelas apa yang dimaksud dengan aturan hukum lebih atau kurang upaya yang dilakukan untuk membuat hukum, kode etik dalam setiap tindakan hukum atau oleh hukum yang relevan badan atau oleh personil yang berwenang untuk penegakan hukum tertentu dan diberi wewenang oleh undang-undang Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial dan negara Upaya untuk mewujudkan ide ini. jelas bukan hal yang mudah. Upaya yang pasti dipengaruhi oleh kepentingan yang berbeda dan pandangan kelompok sosial, terutama kelompok sosial yang dominan. Ini berarti seberapa jauh gagasan undang-undang negara yang domokratis dan keadilan sosial diwujudkan tergantung pada hasil interaksi politik antara kelompok sosial dalam masyarakat dan sistem politik

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Tue, 21 Dec 2010 07:55:00 +0000

Kasus korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mengatasi banyak pejabat, baik dari eksekutif, yudikatif dan legislatif menunjukkan tidak hanya mandulnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, panitia yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi juga semakin Martinet nilai kehidupan sosial masyarakat. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan menteri, mantan menteri, gubernur, mantan gubernur, bupati, mantan bupati dan lain-lain menunjukkan bahwa pejabat pemerintah diharapkan menjadi model masyarakat yang lebih luas tentang aturan hukum dan ketertiban sosial, tampaknya sangat mereka yang akan kursi tahanan dengan tuduhan korupsi. kasus Bulog dan kasus dana DKP non bugeter jadi kusut beberapa dari banyak kasus korupsi di negara yang berusaha untuk menghasilkan pemerintah yang baik dan pemerintahan yang bersih untuk mewujudkan salah satu cita-cita reformasi.

Pengunduran diri Presiden Suharto dari kursi kekuasaan selama 32 tahun sebagai langkah pertama reformasi di semua sektor baik ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya serta yang paling penting bagi demokrasi untuk memiliki pintu terbuka lebar dengan harapan bahwa bangsa ini akan memiliki masa depan yang lebih baik. Namun sayangnya mimpi itu tidak sepenuhnya terpenuhi, bahkan sebagian slip lambat pada meningkat secara dramatis dalam kualitas dan kuantitas. Salah satu bagian utama dari korupsi yang merupakan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). korupsi ini adalah salah satu yang paling penyakit akut dalam rangka geologi baru kami yang mengarah ke sistem ekonomi, politik, kekuasaan dan lapisan birokrasi pada kekuasaan kekerabatan berbasis hanya dihidupkan hanya kalangan terbatas keluarga dan teman baik bersih.

Semangat dan upaya untuk memberantas korupsi di era reformasi yang ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang beberapa produk dan pembentukan lembaga khusus, yaitu komisi pemberantasan korupsi. Harapan dari produk di atas adalah praktek hukum sebelum reformasi dapat dibawa kemeja hijau Korupsi dan uang dikembalikan ke negara, sedangkan pasca reformasi dapat menjadi usaha umum. Tetapi apa yang terjadi di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Beberapa kasus korupsi, hari-hari tatanan baru di kemeja hijau. Walaupun keputusan hakim, tetapi lebih dari sebuah ditutup-tutupi atau bahkan kepada penyidik dan kasusnya Menit (BAP) dapat disimpan sebagai koleksi pribadi pengadilan dilemari. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana hasil setelah reformasi-pasca? Jawabannya adalah sama, meskipun hari-hari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono genderang perang terhadap korupsi telah menunjukkan hasil yang sedikit, jika anda mau disebut jalan di tempat.

Beberapa kasus besar datang untuk keputusan itu hukuman dan kekuatan hukum tetap. Tapi kasus korupsi bukan monopoli para elit, tetapi dengan akar rumput walaupun kerugian sedikit. Berikutnya pertanyaan? Bagaimana jika suatu hari mereka dapat menempati posisi strategis dan basah. Jadi mereka tinggal meningkatkan kreativitas untuk korupsi. Intinya adalah masalah kesempatan saja, yang berarti produk hukum dan aplikasinya bukan hanya tindakan eliminasi dan pencegahan (preventif). Korupsi tidak hanya masalah hukum tetapi juga budaya, adat dan acara, moral dan agama. Jadi sebuah kesalahan besar jika kita mengatakan bahwa korupsi bisa diberantas sampai keakar-akar jika hanya kebutuhan hukum terbatas. Karena kenyataannya adalah peraturan lebih dan lebih daripada korupsi telah meningkat. Indonesia adalah negara yang unggul dalam hal korupsi dan negara-negara lain jauh tertinggal dalam hal ini.

Bahkan lebih konyol sekali ada kalimat yang telah menjadi seperti slogan umum bahwa Indonesia adalah negara yang paling korup tapi koruptornya tidak ada. Tampaknya hal yang aneh yang hanya mungkin terjadi di negara dedak barantah. Selain korupsi, dua kata yang terkait dengan itu adalah kolusi dan nepotisme dianggap kejahatan. Namun jika ada kasus yang terkait dengannya.

Timbul pertanyaan apakah dimasukkannya dua tindak pidana adalah sebagai banyak produk dari masyarakat hanya untuk bertemu? Atau bahkan ditujukan untuk melawan kolusi dan nepotisme dalam struktur masyarakat dan struktur birokrasi kita yang terjadi? Mengapa UU No.28/1999 tidak efektif dalam aplikasinya? Apakah ada criminalitation kesalahan? Meskipun proses pembuatan sebuah istilah hukum, dan akan sia-sia jika tidak ada hasil. Di mana lokasi sebenarnya dari hutang bahwa tujuan dari hukum ini akan mengakhiri gangguan meningkat hukum.

Dizaman di mana hukum positif yang berlaku dan prinsip penegakan hukum bertentangan dengan aturan tertulis hukum dipandang sebagai mesin memberikan solusi penting dalam mengatasi banyak masalah yang timbul di masyarakat. Namun dalam kenyataannya tampaknya hukum hanya sebagai obat penenang sementara dan bukan pencegahan dan bukan juga sebagai sesuatu yang dapat mengubah kebiasaan negatif dan budaya masyarakat yang menyebabkan masalah awal.

Masalah terbesar yang menyebabkan gangguan hukum ini adalah akibat gangguan sosial. Bila masalah hukum tidak boleh dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat, karena hukum adalah hasil dari refleksi dari pola perilaku, aturan tata bahasa dan kebiasaan dalam masyarakat. Sayangnya hukum sering digunakan sebagai mesin hanya dalam respon terhadap kejahatan dan orang-orang yang benar-benar dasar utama penegakan hukum untuk melupakan. Dengan demikian jelaslah bahwa aspek sosial dari peran penting dalam upaya pencegahan kejahatan yang akan mengarah ke lebih baik, karena dapat mematahkan matarantainya.

Praktek korupsi adalah seperti penyakit menular yang tidak mengerikan seperti flu burung. Kadang-kadang karena kebutuhan sebagai pegawai rendah hati dibuat untuk bertemu, tetapi juga karena pengaruh budaya material untuk mengumpulkan kekayaan penjahat tersebut dari pejabat tinggi yang korup yang hidupnya lebih dari sebuah "mewah". Karena pemerataan korupsi maka tidak salah ketika orang mengatakan bahwa korupsi telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Ini berarti bahwa masalah utama korupsi adalah apa sikap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi? Apakah kekayaan materi latar belakang budaya atau rasa yang diperlukan dan ketika surplus tersebut akan dibagikan kepada yang membutuhkan sebagai ajaran agama dan etika moral.

Ini berarti bicara bagaimana pola perilaku, agama penyerapan, moralitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi rohani seseorang. Demikian pula, kolusi dan nepotisme akar masalahnya terletak pada kekalahan idealisme sosial yang nilai-nilai ketertiban masyarakat dapat menciptakan. Kolusi dan nepotisme adalah suatu kebiasaan dalam masyarakat kita adalah struktural. Hal ini dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan item mahal saat ini. Tapi bagi sebagian orang yang datang melalui jalan belakang sangat sederhana. Sebagai contoh, hanya dengan membayar sejumlah uang dalam jumlah besar atau dengan membawa surat ajaib dari "orang kuat" atau lobi untuk kerabat dekat dalam struktur pelayanan yang diinginkan. Ketika diimbangi dengan kualitas yang baik tidak ada masalah, meskipun rasa keadilan masih kotor. Tapi kalau kualitas buruk, maka setara dengan menempatkan orang-orang yang bukan ahli yang benar-benar menambah kerusakan. Sayangnya sepertinya telah menjadi tidak hanya proses tapi juga dalam pemerintahan diinstitusi swasta.

Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa pelaku ada jaminan bahwa terjerat oleh hukum? Atau longgar dan akan terus mengembangkan kondisi ini dan akan terus ulang. Kemudian jika masyarakat akan menentang jalur belakang ini atau bahwa sikap lahir dari kegagalan, karena juga memiliki peran dalam kehidupan publik saat ini. Jadi jelas bahwa upaya pencegahan pada pemberantasan korupsi tatanan sosial dalam arti kondisi tertib dalam struktur masyarakat diterapkan untuk menciptakan. Dengan perubahan pola perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai keadilan, agama dan etika moral akan lebih efektif daripada hanya menerapkan hukum saja. Jadi harus ada keseimbangan antara tatanan sosial dan aturan hukum dalam masyarakat agar reformasi untuk mencapai kesejahteraan.

Korupsi Tiada Akhir

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Fri, 17 Dec 2010 07:07:00 +0000

Komisi pemberantasan korupsi terobosan dalam mengungkap kasus suap di mana pejabat pemerintah suasana baru dalam perang melawan korupsi di Indonesia untuk menyediakan. Selain itu, Komisi menerapkan metode yang relatif jarang digunakan di masa lalu, penyadapan, jumlah kasus suap di depan umum. Oleh karena itu, sering kasus suap berlangsung, seperti kembalinya klausa suap dalam aturan untuk perundang-undangan terkait korupsi dianggap 'tidur seni. "Selain itu, selama banyak orang waktu masih percaya korupsi disebut hanya untuk kehilangan dana negara.
Pelaksanaan Pasal penyuapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 untuk memberantas korupsi lebih sering digunakan oleh KPK para pihak untuk menangkap. Ini adalah fenomena baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Alasannya, secara historis, penggunaan pasal penyuapan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tidak mencapai 0,1 persen dari total kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum.
Keberadaan klausula suap diambil dari rancangan KUHP atau KUHP dalam Undang-undang (UU) pemberantasan korupsi saat tidur hanya sebuah bab yang tidak ada artinya. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian tentang pemberantasan korupsi dari korupsi secara keseluruhan delik-delik multinormatif adalah bahwa, sebagai pelanggaran dari penyalahgunaan wewenang, pelanggaran fisik yang melanggar hukum, pelanggaran penggelapan, pelanggaran penyuapan hanya beban yang sangat sulit bukti.
Berdasarkan hal tersebut diatas, selama ini klausul penyuapan yang terkandung dalam peraturan perundangan korupsi di Indonesia, sebagai macan ompong tanpa efek jera sama sekali. Bahkan, pelanggaran-pelanggaran suap tidak mengikuti gerakan dari perilaku dinamis penegakan hukum suap yang diambil untuk menghindari bagian. Namun pertanyaan yang muncul adalah tidak hanya berkaitan dengan fakta bahwa pelaksanaan pasal-pasal penyuapan dalam UU pemberantasan korupsi ketika melibatkan aktor yang terlibat suap, tapi juga tentang kriminalisasi para terdakwa dalam kasus suap di pengadilan. Para terdakwa dalam pengadilan berusaha untuk kasus penyuapan hukuman pidana, ukuran yang berbeda untuk mendapatkan.
Arti Suap
Secara harfiah, kata uang suap (suap) muncul dari asal kata briberie (istilah Perancis), yang berarti bahwa mohon (minta) atau mengembara (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut briba, yang berarti bahwa sepotong roti yang diberikan kepada pengemis (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Namun, perkembangan kemudian, signifikan amal suap (sedekah), pemerasan atau pemerasan (pemerasan) dalam kaitannya dengan hadiah yang diterima atau diberikan kepada busuk mempengaruhi (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud jahat untuk mempengaruhi atau korup).

Kejahatan penyuapan merupakan mala per se karena penyuapan selalu menyatakan niat untuk mempengaruhi (pengaruh) untuk hadiah atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban mereka. Atau bahkan karena suap melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk memperjuangkan kewajibannya.

Untuk alasan ini, kriminalisasi korupsi, termasuk penyuapan, memiliki alasan yang sangat kuat, karena kejahatan tidak lagi dianggap sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (pidana khusus) karena karakter yang sangat korupsi kriminogin (ke sumber kejahatan lain) dan viktimogin (berpotensi merusak kepentingan dimensi yang berbeda.)
Budaya Tribute
Di Indonesia, suap merupakan hal yang ada dalam sejarah bangsa. hubungan antara tindakan korupsi, termasuk suap, dengan konsep para pejabat menyatakan bahwa pejabat negara bernama. Dalam kosakata Indonesia, istilah suap akar budayanya untuk menarik dalam praktek kerja paksa.

Istilah ini berasal dari kata upeti utpatti, yang dalam bahasa Sansekerta berarti kurang lebih banyak bukti kesetiaan. Tribute merupakan bentuk presentasi dari para kepala suku atau raja kecil untuk menaklukkan raja.

Ada dua hal utama yang budaya upeti abadi di Indonesia. Pertama, sistem administrasi yang memungkinkan interaksi antara reward formal dan material kantor. Kedua, persepsi publik tentang makna upeti kesalahan dan gratifikasi.
Tapi apa yang harus menggarisbawahi, penyuapan bukanlah hal yang hanya terjadi di negara maju miskin dan negara-negara berkembang tetapi juga di.
Hanya perbedaan suap di negara maju lebih mampu menentukan jumlah dan dampak untuk meminimalkan. Aturan dan sanksi yang jelas dan eksplisit, baik sanksi hukum dan sosial, membuat banyak pemain kelas, termasuk suap kakap, hukum bisa dijerat. Namun di Indonesia, hal ini tampaknya tidak berlaku. Semua hukum dan aturan yang melarang suap tersedia sejak kemerdekaan Indonesia.

Suap dan kejahatan korupsi

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Sat, 11 Dec 2010 17:23:00 +0000

Secara umum, orang menganggap kejahatan korupsi adalah kejahatan yang menyakiti keuangan negara. Itu karena beberapa bab korupsi Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) untuk mengembangkan unsur-unsur dari "negara merugian keuangan Tapi,. Untuk kejahatan suap tidak ada hubungannya dengan hilangnya uang negara, walaupun tindakan tersebut memenuhi syarat sebagai kejahatan korupsi.

Para penulis suap mungkin bertanya-tanya, yang tidak dirugikan negara mata uang denda uang kerugian yang cukup tinggi dan rasa sebagai korup, menyamakan tindakan mereka dengan mereka yang bertanggungjawab atas korupsi yang merugikan miliaran dolar uang negara. Apa yang kurang beruntung harus diperlakukan dengan agen yang paling sering tidak merasa bersalah kepada negara menyuap.

Suap adalah tindak pidana korupsi memang suatu ketentuan baru diatur ke UUTPK yang dimulai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan kemudian diganti dengan UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Tapi semua ketentuan tentang suap meningkat dari kejahatan KUH terkait dengan posisi (ambs delicto).

Pasal-pasal KUHP berlalu UUTPK adalah Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (actieve omkooping atau penyuapan aktif) dari pejabat publik dan Pasal 419 KUHP tentang korupsi pasif (passieve omkooping atau korupsi pasif) yang mengancam pidana gugatan terhadap pejabat publik yang menerima hadiah atau janji. Kemudian, Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan hakim dan pengacara di pengadilan, dan Pasal 420 KUHP yang mengatur hakim dan pengacara yang menerima suap. Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk persen diatur dalam Pasal 418 KUHP dan juga mengadopsi hukum pidana korupsi melalui pengembangan gratifikasi sebagai hadiah dalam luas dan mencakup penyediaan uang, barang, rabat dan diskon , komisi, pinjaman bebas bunga, tiket perjalanan, akomodasi, perjalanan, pengobatan Cuma gratis, dan fasilitas lainnya.

Namun, tidak semua dari suap adalah tindak pidana korupsi. Berbagai UU dan peraturan yang terkait dengan tindakan penyuapan dirumuskan sebagai penyuapan saja, seperti penyuapan kepentingan publik, baik secara aktif maupun pasif, yang diatur dalam UU No 11 tahun 1980. Penyuapan pejabat bank sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 1998 dan suap dalam kaitannya dengan pemilihan umum dan pemilu lokal (politik uang), yang dalam aplikasi praktis hukum tindak pidana suap tidak naik ke permukaan, karena meskipun jarang digunakan korupsi hukum sebagai luas di masyarakat.

The suap tercela

Penyuapan (korupsi) tidak merupakan kejahatan umum. Dalam teori hukum pidana, perbuatan itu dianggap sama dengan pembunuhan, perkosaan dan perampokan. tindakan penyuapan buruk per se, atau buruk dalam dirinya sendiri dan tidak prohibita buruk. Konsep yang buruk per se yang didasarkan pada kesalahan berpikir alami untuk menganggap bahwa kejahatan tertentu adalah kejahatan terkait dengan kesadaran dan tidak dianggap pantas karena hukum yang melarangnya. Tapi itu sendiri buruk.

Konsep titik prohibita buruk awal untuk berpikir bahwa perbuatan itu tercela atau tidak, karena hukum melarang itu, yang melanggar peraturan panggilan. Contohnya adalah peraturan yang berbeda dalam berbagai bidang kehidupan yang diperlukan untuk menegakkan Martinet kehidupan modern.

Penyuapan buruk per se, karena suap selalu mencatat niat untuk mempengaruhi (pengaruh) dari suap (misalnya, seorang pejabat di pertanyaan) tindakan-tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban mereka. Atau karena suap mereka harus melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban mereka. Para penulis, baik "aktor intelektual" atau "aktor penulis, telah melakukan sesuatu yang bertentangan baik dengan hukum atau norma pasti dari kelainan sosial (moralitas agama dan kesopanan) lainnya.

Dunia mengkriminalisasi penyuapan internasional sebagai tindak pidana korupsi. Menurut muladíes (2005), daerah banyak (misalnya EU, Inter-Amerika, Uni Afrika, Afrika Selatan Pengembangan Masyarakat) atau organisasi (misalnya OECD, Yunani), yang dirumuskan untuk mencegah dan memberantas korupsi, termasuk penyuapan. Dalam perkembangannya, instrumen adalah bentuk kerucut dari Konvensi PBB melawan Korupsi, Wina 2003.

Dalam Konvensi PBB, tingkat korupsi diperluas untuk mencakup penyuapan pejabat publik, termasuk pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional, baik aktif dan pasif.

Hal ini juga dianjurkan bahkan mengkriminalisasi tindakan penyuapan di lingkungan pribadi (penyuapan di sektor swasta) dalam bisnis, ekonomi dan keuangan, serta berbagai bentuk korupsi yang mungkin mengganggu pengadilan yang adil dan independen (obstruksi keadilan).

HUKUM PENADAH

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Tue, 07 Dec 2010 09:43:00 +0000

Pasal 480 KUHP tentang Pertolongan jahat / Penadah merumuskan :

Dengan Hukuman penjara selama – lamanya empat tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp.900,- di HUkum :

1e Karena sebagai sekongkol, barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar , menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung , menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. ( K.U.H.P. 517-2e ).

2e Barang siapa yang mengambi keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinyaatau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari hasil kejahatan ( K.U.H.P. 481 s , 486 )

Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “ Tadah “ dalam bahasa asing ( Heling ) itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.

Perbuatan yang disebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian yaitu :

1Membeli, menyewa dsb, ( tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung ) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan misalnya : Ani membeli sebuah arloji dari Ina yang diketahuinya bahwa barang itu dari hasil kejahatan, disini tidak perlu dibuktikan , bahwa ani dengan membeli arloji itu hendak mencari untung.

2Menjual, menukarkan, menggadaikandsb, dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan , Misalnya : ani yang mengetahui bahwa arloji dari hasil kejahatan disuruh oleh Ina ( pemegang arloji itu ) menggadaikan arloji itu kerumah gadai dengan menerima upah.

SElain dari pada itu dihukum pula enurut Pasal ini ( sub 2 ) yaitu : Orang yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan , sebenarnya dalam sub 2 bukan “sekongkol”

“ Hasil ” Barang asal dari kejahatan Misalnya: Ani mencuri arloji , kemudian dijual laku Rp.50.000,- arloji dari barang kejahatan sedang uang Rp.50.000,- itu adalah Hasil dari barang asal dari kejahatan.

Elemen penting dari Pasal ini adalah : terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangkanya bahwa barang itu asal dari kejahatan , disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa , akan tetapi sudah cukup apabila ia ptut dapat menyangka ( mengira , mencurigai ) bahwa barang itu barang gelap bukan bar4ang yang terang , untuk membuktikan elemen ini memang sukar akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu , Misalnya : dibeli dengan dibawah harga , dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan.

Barang asal dari kejahatan Misalnya Asal dari pencurian , Penggelapan , penipuan , pemalsuan , sekongkol dsb , asal dari pelanggaran , tidakmasuk disini barang asal dari kejahatan ini dapat dibagi atas dua macam sifat berlainan yaitu :

A Barang yang didapat dari kejahatan misalnya barang – barang hasil pencurian , penipuan , penggelapan , pemerasan , barang ini keadaannya sama saja dengan barang – barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut , dapatnya diketahui bahwa barang itu dari hsil kejahatan atau bukan , dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal muladan caranya berpindah tangan.

B Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan misalnya : mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dsb . barang – barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang – barang tersebut yang tidak palsu.

Dengan adanya penjelasan diatas tentang Pasal yang dikenakan pada perkara Penadah agar para sobat – sobat dapat mengetahui lebih rinci tentang hukuman para pelanggar kasus Penadah , ya itung – itung jika ada sobat yang terlibat suatu masalah misalnya ada niat untuk melakukan kejahatan , kalau bisa dihindari sebab penyesalan tidak akan menghapus perbuatan kita ,

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Sat, 04 Dec 2010 13:45:00 +0000

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.
Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.
Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju

Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.
Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.
Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah " Penyidik ", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkanya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.
Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1997 dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang semakin marak dewasa ini.

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif)

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Thu, 02 Dec 2010 05:20:00 +0000

Narkoba atau NAPZA adalah bahan / zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan / psikologi seseorang ( pikiran, perasaan dan perilaku ) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Yang termasuk dalam NAPZA adalah : Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

NARKOTIKA :
Menurut UU RI No 22 / 1997, Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Narkotika terdiri dari 3 golongan :

1. Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.

2. Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin.

3. Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengebangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Codein.

PSIKOTROPIKA :
Menurut UU RI No 5 / 1997, Psikotropika adalah : zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika terdiri dari 4 golongan :

1. Golongan I : Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Ekstasi.

2. Golongan II : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalan terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Amphetamine.

3. Golongan III : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Phenobarbital.

4. Golongan IV : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Diazepam, Nitrazepam ( BK, DUM ).

ZAT ADIKTIF LAINNYA :

Yang termasuk Zat Adiktif lainnya adalah : bahan / zat yang berpengaruh psikoaktif diluar Narkotika dan Psikotropika, meliputi :

1. Minuman Alkohol : mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari – hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan Narkotika atau Psikotropika akan memperkuat pengaruh obat / zat itu dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan minuman beralkohol :

     a. Golongan A : kadar etanol 1 – 5 % ( Bir ).
     b. Golongan B : kadar etanol 5 – 20 % ( Berbagai minuman anggur )
     c. Golongan C : kadar etanol 20 – 45 % ( Whisky, Vodca, Manson House, Johny Walker ).

2. Inhalasi ( gas yang dihirup ) dan solven ( zat pelarut ) mudah menguap berupa senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Yang sering disalahgunakan adalah : Lem, Tiner, Penghapus Cat Kuku, Bensin.

3. Tembakau : pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat.
Dalam upaya penanggulangan NAPZA di masyarakat, pemakaian rokok dan alkohol terutama pada remaja, harus menjadi bagian dari upaya pencegahan, karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan NAPZA lain yang berbahaya.

Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari NAPZA dapat digolongkan menjadi 3 golongan :

1. Golongan Depresan ( Downer ). Adalah jenis NAPZA yang berfungsi mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakainya menjadi tenang dan bahkan membuat tertidur bahkan tak sadarkan diri. Contohnya: Opioda ( Morfin, Heroin, Codein ), sedative ( penenang ), Hipnotik (obat tidur) dan Tranquilizer (anti cemas ).

2. Golongan Stimulan ( Upper ). Adalah jenis NAPZA yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini menbuat pemakainnya menjadi aktif, segar dan bersemangat. Contoh: Amphetamine (Shabu, Ekstasi), Kokain.

3. Golongan Halusinogen. Adalah jenis NAPZA yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan, pikiran dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh persaan dapat terganggu. Contoh: Kanabis ( ganja ).

Di dalam masyarakat NAPZA / NARKOBA yang sering disalahgunakan adalah :

1. Opiada, terdapat 3 golonagan besar :

a. Opioda alamiah ( Opiat ) : Morfin, Opium, Codein.

b. Opioda semisintetik : Heroin / putauw, Hidromorfin.

c. Opioda sintetik : Metadon.

Nama jalanan dari Putauw : ptw, black heroin, brown sugar.

Heroin yang murni berbentuk bubuk putih, sedangkan yang tidak murni berwarna putih keabuan.

Dihasilkan dari getah Opium poppy diolah menjadi morfin dengan proses tertentu dihasilkan putauw, yang kekuatannya 10 kali melebihi morfin.Sedangkan opioda sintetik mempunyai kekuatan 400 kali lebih kuat dari morfin. Morfin, Codein, Methadon adalah zat yang digunakan oleh dokter sebagai penghilang sakit yang sangat kuat, misalnya pada opreasi, penderita cancer.

Reaksi dari pemakaian ini sangat cepat yang kemudian menimbulkan perasaan ingin menyendiri untuk menikmati efek rasanya dan pada taraf kecanduan pemakai akan kehilangan percaya diri hingga tak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi. Pemakai akan membentuk dunianya sendiri, mereka merasa bahwa lingkungannya menjadi musuh.

2. KOKAIN :
Kokain berupa kristal putih, rasanya sedikit pahit dan lebih mudah larut
Nama jalanan : koka, coke, happy dust, chalie, srepet, snow / salju.
Cara pemakainnya : membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca atau alas yang permukaannya datar kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan atau dengan cara dibakar bersama dengan tembakau. Penggunaan dengan cara dihirup akan beresiko kering dan luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

Efek pemakain kokain : pemakai akan merasa segar, kehilangan nafsu makan, menambah percaya diri, dan dapat menghilangkan rasa sakit dan lelah.

3. KANABIS :
Nama jalanan : cimeng, ganja, gelek, hasish, marijuana, grass, bhang.

Berasal dari tanaman kanabis sativa atau kanabis indica.

Cara penggunaan : dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

Efek rasa dari kanabis tergolong cepat, pemakai cenderung merasa lebih santai, rasa gembira berlebihan ( euphoria ), sering berfantasi / menghayal, aktif berkomunikasi, selera makan tinggi, sensitive, kering pada mulut dan tenggorokan.

4. AMPHETAMINE :
Nama jalanan : seed, meth, crystal, whiz.

Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan dan juga tablet.
Cara penggunaan : dengan cara dihirup. Sedangkan yang berbentuk tablet diminum dengan air.

Ada 2 jenis Amphetamine :

a. MDMA ( methylene dioxy methamphetamine )
Nama jalanan : Inex, xtc.
Dikemas dalam bentuk tablet dan capsul.

b. Metamphetamine ice
Nama jalanan : SHABU, SS, ice.

Cara pengunaan dibakar dengan mengunakan alumunium foil dan asapnya dihisap atau dibakar dengan menggunakan botol kaca yang dirancang khusus ( boong ).

5. LSD ( Lysergic Acid ).
Termasuk dalam golongan halusinogen.

Nama jalanan : acid, trips, tabs, kertas.

Bentuk : biasa didapatkan dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar seperempat perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil dan kapsul.

Cara penggunaan : meletakan LSD pada permukaan lidah, dan bereaksi setelah 30 – 60 menit kemudian, menghilang setelah 8 – 12 jam.

Efek rasa : terjadi halusinasi tempat, warna, dan waktu sehingga timbul obsesi yang sangat indah dan bahkan menyeramkan dan lama – lama menjadikan penggunaanya paranoid.

6. SEDATIF – HIPNOTIK ( BENZODIAZEPIN ) :

Termasuk golongan zat sedative ( obat penenang ) dan hipnotika ( obat tidur ).
Nama jalanan : Benzodiazepin : BK, Dum, Lexo, MG, Rohyp.
Cara pemakaian : dengan diminum, disuntikan, atau dimasukan lewat anus.
Digunakan di bidang medis untuk pengobatan pada pasien yang mengalami kecemasan, kejang, stress, serta sebagai obat tidur.

7. SOLVENT / INHALASI :
Adalah uap gas yang digunakan dengan cara dihirup. Contohnya : Aerosol, Lem, Isi korek api gas, Tiner, Cairan untuk dry cleaning, Uap bensin.

Biasanya digunakan dengan cara coba – coba oleh anak di bawah umur, pada golongan yang kurang mampu.

Efek yang ditimbulkan : pusing, kepala berputar, halusinasi ringan, mual, muntah gangguan fungsi paru, jantung dan hati.

8. ALKOHOL :
Merupakan zat psikoaktif yang sering digunakan manusia
Diperoleh dari proses fermentasi madu, gula, sari buah dan umbi – umbian yang mengahasilkan kadar alkohol tidak lebih dari 15 %, setelah itu dilakukan proses penyulingan sehingga dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi, bahkan 100 %.

JENIS NARKOTIKA

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Tue, 30 Nov 2010 07:56:00 +0000

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif)."
--UU No. 22 Tahun 1997--WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut: "Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen)."

Macam-macam narkotika

NARKOTIKA banyak sekali macamnya, ada yang berbentuk cair, padat, serbuk, daun-daun, dan lain sebagainya. Di bawah ini diuraikan sedikit mengenai macam-macam narkotika, yaitu:

Opioid
Bahan opioid adalah saripati bunga opium. Zat yang termasuk kelompok opioid antara lain:
- Heroin, disebut juga diamorfin (INN) bisa ditemukan dalam bentuk pil, serbuk, dan cairan.
- Codein, biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan bening
- Comerol, sama dengan codein biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan bening
- Putaw
Kokain
Kokain merupakan alkaloid yang berasal dari tanaman Erythroxylon coca. Jenis tanamannya berbentuk belukar. Zat ini berasal dari Peru dan Bolivia.
Ganja (Cannabis /Cimeng)
Ganja merupakan tumbuhan penghasil serat. Akan tetapi, tumbuhan ini lebih dikenal karena kandungan narkotikanya, yaitu tetrahidrokanabinol (THC). Semua bagian tanaman ganja mengandung kanaboid psikoaktif.

Cara menggunakan ganja biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil, lalu digulung menjadi rokok. Asap ganja mengandung tiga kali lebih banyak karbonmonoksida daripada rokok biasa.

Adapun zat lain yang memiliki dampak yang sama bahayanya dengan NARKOTIKA jika disalahgunakan, yaitu psikotropika. Jenis-jenis yang termasuk zat ini antara lain:
- Ectasy (ineks),
- Shabu-shabu (methamphetamine), dan
- Benzodiazepin (Pil Nipam, BK, dan Magadon).

Dampak negatif penyalahgunaan narkotika

Menurut definisi di atas, jelaslah bahwa narkotika, jika disalahgunakan, sangat membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Bahkan, pada pemakaian dengan dosis berlebih atau yang dikenal dengan istilah over dosis (OD) bisa mengakibatkan kematian. Namun sayang sekali, walaupun sudah tahu zat tersebut sangat berbahaya, masih saja ada orang-orang yang menyalahgunakannya.

Dampak positif narkotika bagi kehidupan manusia

Walaupun begitu, setiap kehidupan memiliki dua sisi mata uang. Di balik dampak negatif, narkotika juga memberikan dampak yang positif. Jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu dalam pengobatan, narkotika memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut dampak positif narkotika:

Opioid
Opioid atau opium digunakan selama berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare.
Kokain
Daun tanaman Erythroxylon coca biasanya dikunyah-kunyah untuk mendapatkan efek stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah.
Ganja (ganja/cimeng)
Orang-orang terdahulu menggunakan tanaman ganja untuk bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak.

UU ITE Tentang FACEBOOK

noreply@blogger.com (syamsul rijal) — Sun, 28 Nov 2010 06:30:00 +0000

“Sesuai UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik, maka dengan adanya kesepakatan anda dan saya dengan cara meng-klik menerima [accept] maka segala sesuatu info elektronik yang Anda peroleh baik langsung atau tidak langsung melalui facebook kami, Anda menyetujui bahwa segalanya tidak memiliki pembuktian hukum yang sempurna, namun semata-mata hanya sebagai alat/media untuk membina keakraban belaka.”

Melalui artikel ini kita akan sedikit mencari tahu pengaturan yang mana dan seperti apa dalam UU ITE yang mendorong pengguna internet, sekalipun untuk keperluan hiburan, menjadi (perlu) makin berhati-hati? Apakah antisipasi seperti di atas perlu juga dilakukan oleh pengguna internet lainnya di Indonesia guna terhindar dari potensi jeratan hukum?

Sejak disetujui oleh pemerintah dan DPR pada 25 Maret 2008 dan kemudian diundangkan 21 April 2008 silam, UU ITE sudah disambut pro dan kontra. Dukungan dan penolakan UU ITE juga disuarakan oleh publik, terutama para blogger Indonesia. Suara yang mendukung UU ITE mengatakan kurang lebih bahwa undang-undang tersebut merupakan gebrakan dalam hukum Indonesia. Undang-Undang ITE dilihat sebagai produk hukum yang cukup berani untuk mengatur suatu komunitas atau interaksi masyarakat yang tercipta melalui internet.

Sementara, mereka yang menolak UU ITE pada umumnya keberatan dengan sebagian substansinya yang dinilai berpotensi mengancam hak kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin . Karena itu advokat-blogger lainnya,menyatakan di antaranya “UU ITE jelas merupakan ancaman serius bagi blogger Indonesia”.

Di mata Anggara, ada tiga ancaman yang dibawa UU ITE yang berpotensi menimpa blogger di Indonesia yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan [Pasal 27 ayat (1)], PENGHINAAN dan/atau PENCEMARAN NAMA BAIK [Pasal 27 ayat (3)], dan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) [Pasal 28 ayat (2)].

Tentang “..membuat dapat diaksesnya..”

Lepas dari berbagai pendapat di atas, substansi tertentu di dalam UU ITE boleh jadi memang perlu mendapat perhatian serius dari para pengguna internet pada umumnya, tidak hanya blogger. Khususnya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Ada tiga unsur yang dikandung Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu (1) unsur setiap orang; (2) unsur dengan segaja dan tanpa hak; serta (3) unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat diketahui bahwa cakupan pasal tersebut sangat luas. Bahkan, perbuatan memberikan taut (hyperlink) ke sebuah situs yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik juga dapat dijerat juga memenuhi unsur ketiga pasal tersebut. Karena itu mungkin dapat dipahami mengapa sebagian orang melihat pasal tersebut sebagai ancaman serius bagi pengguna internet pada umumnya. Walaupun di sisi lain, dalam UU ITE juga dinyatakan bahwa suatu informasi/dokumen elektronik tidak dengan serta-merta atau otomatis akan menjadi suatu bukti yang sah. Pasalnya, untuk menentukan apakah informasi/dokumen eletronik dapat menjadi alat bukti yang sah masih memerlukan suatu prosedur tertentu yaitu harus melalui ”sistem elektronik” yang diatur berdasarkan undang-undang tersebut.

Sampai di sini, jelas terbaca bahwa UU ITE meletakkan pembuktian pada pihak yang (diduga) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sekalipun, informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (termasuk di dalamnya informasi berupa taut ke satu atau lebih situs lain) yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut bersumber bukan dari pengelola/pemilik blog/situs web yang bersangkutan, atau bahwa informasi tersebut bersumber dari atau dibuat oleh pihak lain.

Layanan komputer yang sifatnya interaktif

Secara sederhana dapat dikatakan, UU ITE tidak peduli apakah sebuah informasi elektronik yang bermuatan penghinaan yang ”dapat diakses” pada sebuah situs web atau blog itu bersumber atau dibuat oleh pemilik atau pengelola situs web atau blog yang bersangkutan. Selain itu, UU ITE juga tidak membeda-bedakan antara penyedia/pengguna layanan komputer (yang sifatnya) interaktif (seperti halnya Facebook, blog serta situs web interaktif sejenis) dengan yang non-interaktif (satu arah).

Dengan demikian, di bawah rezim UU ITE, seorang TERSANGKA / TERDAKWA kelak harus membuktikan, misalnya, bahwa ia tidak mengetahui bahwa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat di situs web atau blognya mengandung konten penghinaan atau pencemaran nama baik. Atau bahwa konten yang diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE itu merupakan informasi yang bersumber dari atau dibuat oleh pihak lain ke dalam situs web/blog yang bersangkutan. Hal yang sama juga dianut peraturan perundang-undangan sejenis di Inggris, Australia dan Selandia Baru.

Kasus MySpace

Diuraikan bahwa sebelum menentukan apakah kekebalan dalam ketentuan Section 230 dapat diterapkan, pada umumnya pengadilan menguji tiga unsur yang terdapat dalam ketentuan tersebut. Terdakwa harus setiap unsur berikut untuk dapat memperoleh kekebalan: (1) TERGUGAT harus merupakan “penyedia atau pengguna” dari suatu “layanan komputer interaktif”; (2) Sebab dari perbuatan yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT harus “memperlakukan” tergugat “sebagai penyiar atau pembicara” dari informasi ofensif tersebut; dan (3) Informasi terkait harus “disediakan oleh penyedia konten informasi lainnya”, misalnya tergugat harus bukan merupakan “penyedia konten informasi” dari informasi ofensif tersebut.

Salah satu kasus terkenal seputar kekebalan hukum yang dipayungi Section 230 adalah Doe v.MY SPACE, 474 F.Supp.2d 843 (W.D. Tex. Feb. 13, 2007). Dalam kasus tersebut MySpace, sebuah situs jejaring sosial sejenis Facebook, dinyatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum melakukan kelalaian dan kelalaian berat karena gagal membuat langkah-langkah keselamatan untuk mencegah serangan seksual terhadap anak di bawah umur dan kegagalan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan verifikasi usia.

Meski begitu, UU ITE sejauh ini berhasil menancapkan rasa kehati-hatian kepada para pengguna internet dalam arti yang sangat luas (mencakup pula para penyedia layanan internet tanpa kecuali). Apalagi, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU ITE keberlakuan undang-undang tersebut menjangkau warga Indonesia dan warga asing yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar yurisdiksi hukum nasional (kekebalan yang diperoleh MySpace bisa tidak berlaku di hadapan UU ITE).

Pasca diundangkannya UU ITE para pengguna internet sepertinya makin menyadari pentingnya membuat pernyataan penyangkalan situs web/blog atau layanan internet lainnya yang mereka kelola, sebagai bagian dari rasa kehati-hatian itu. Sejauh ini belum dapat dibuktikan apakah atau sejauh mana sebuah pernyataan penyangkalan dapat membebaskan seseorang dari jerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas. Padahal, ancaman hukuman atas pelanggaran pasal tersebut sangat serius yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Tidak peduli, kita menggunakan internet untuk hal yang serius atau sekadar, katakanlah, ber-Facebook ria.