Nanya Mulu - Cari Berita Dan Informasi Disini

Jaga Kesehatan Payudara Dengan 5 Makanan Ini

2017-05-10T21:18:00.001-07:00

Setiap orang akan menjaga kesehatan organ dalam tubuhnya. Bagi wanita, kesehatan payudara juga penting diperhatikan untuk menghindari berbagai masalah dan meningkatkan kepercayaan diri. Untuk perawatannya pun mudah karena tidak perlu melakukan banyak hal. Apa yang dibutuhkan hanya memastikan payudara mendapatkan propernutrition agar tetap sehat.

Ada nutrisi tertentu yang penting untuk payudara dan harus dimasukkan dalam makanan sehari-hari, seperti dikutip dari Lifemojo, yaitu:

1. Makan sayuran berdaun hijau
Jangan lupa untuk menyertakan sayuran berdaun hijau seperti brokoli, kembang kol, dan baby kailan dalam menu sehari-hari. Hal ini karena sayuran ini kaya akan vitamin antioksidan (vitamin E, C dan A) dan serat. Antioksidan ini akan menghilangkan radikal bebas dan racun dari tubuh.

Sayuran berdaun hijau juga mengandung sejumlah indoles, dan sulforaphane (fitokimia yang membantu melawan karsinogen dan racun). Gabungan senyawa ini akan melindungi dari kanker payudara dan tumor.

2. Makan ikan
Ikan dikenal kaya asam lemak omega-3 dan vitamin D yang sangat tinggi. Kedua komponen ini sangat baik agar payudara sehat, jadi pastikan ada ikan dalam menu makanan.

3. Makan protein nabati
Makanan kedelai seperti tahu dan miso kaya protein, sedangkan produk-produk nabati lainnya seperti kacang-kacangan mengandung protein, asam folat dan serat yang baik untuk Payudara Sehat.

4. Makan buah berry
Jika Anda tidak benar-benar suka sayuran, tak ada salahnya untuk mengganti dengan buah. Buah berry diketahui mengandung serat dan vitamin C yang tinggi, sehingga dapat ditambahkan dalam yoghurt, sereal, salad atau dimakan langsung.

5. Mengkonsumsi segelas jus jeruk
Jus jeruk kaya akan vitamin C yang efektif dapat membantu menjaga payudara fit dan sehat. Jika Anda tidak suka dijus, tak ada salahnya untuk makan buah secara langsung. Peran buah ini sangat aktif dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, termasuk melindungi payudara dari infeksi.

3 Makanan Yang Bikin Kita Cepet Tua

2017-05-10T21:16:00.000-07:00

Kita memang tidak bisa memutar kembali waktu dan mencegah penuaan. Namun akan jadi pengalaman yang menyenangkan jika kita bisa melakukan perubahan untuk mencegah penyakit dan kerusakan tubuh lebih awal.

“Ketika Anda beranjak tua, peradangan menjadi masalah yang terbesar,“ ujar spesialis penyakit, Erika Schwarts, yang berfokus pada pengobatan preventif. "Peradangan menciptakan penuaan dan penyakit. Untuk mengalahkannya, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan anti-peradangan," ucapnya.

Selain itu, penelitian juga telah mengaitkan berbagai penyakit kronis akibat peradangan, seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Dilansir dari Huffingtonpost, Senin (8/8/2016), berikut adalah tiga makanan yang harus dihindari dan tiga makanan yang harus dimasukkan dalam diet, agar Anda tidak mengalami penuaan dini, seperti:

1. Hindari Alkohol
Sensitivitas Anda terhadap alkohol meningkat seiring bertambahnya usia karena kadar air dalam tubuh rendah. Selain itu, alkohol juga dikenal dapat membuat kulit dehidrasi.

Lebih baik, coba minum air ditambah dengan irisan lemon. Minuman ini memiliki banyak manfaat karena membantu pencernaan yang kadang melambat seiring usia bertambah. Air dan lemon memberikan vitamin C serta antioksidan yang dapat membantu melindungi sel-sel dari kerusakan dan penuaan dini.

2. Makanan yang diproses
Makanan yang dikemas atau makanan olahan akan sulit diproses oleh tubuh, apalagi jika makanan tersebut mengandung bahan-bahan yang tidak perlu dan tidak memiliki nilai gizi untuk tubuh.

Lebih baik pilih makanan sehat seperti avokad, karena buah ini dapat membuat Anda merasa kenyang akibat kandungan serat dan antioksidannya yang tinggi. Selain itu, avokad juga kaya akan karotenoid yang membantu melawan peradangan.

3. Gula pengganti
Merupakan ide yang baik jika Anda membatasi asupan gula. Namun jangan berpikir untuk menggunakan gula pengganti, karena mereka adalah pemanis buatan yang sayangnya seringkali disebut-sebut dalam makanan sebagai “bebas gula”.

Jika Anda ingin memuaskan rasa manis di lidah, Anda bisa mencoba yogurt dan buah. Karena yogurt tinggi kalsium yang membantu mencegah osteoporosis, sedangkan buah tentu saja penuh dengan vitamin C dan antioksidan yang mencegah penuaan dini.

7 Manfaat Rambut Jagung

2017-05-10T21:14:00.000-07:00

Kebanyakan orang mungkin hanya terpikir untuk mengonsumsi biji jagung. Selain mudah untuk dijadikan bahan makanan, biji jagung juga memiliki banyak nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, besi, kalium dan sebagainya. Namun ada yang sering terlewatkan, rambut jagung yang muncul dalam sekam ternyata juga memiliki manfaat kesehatan.

Berikut ini ada beberapa manfaat teh rambut jagung yang mungkin belum Anda ketahui, seperti dilansir Step to Health, Kamis (15/12/2016):

1. Melindungi saluran kemih
Sifat antiseptik dan diuretik dari rambut jagung mampu mencegah infeksi yang mempengaruhi saluran kemih. Ketika Anda mengonsumsi teh ini, bisa membantu mengurangi peradangan, mencegah iritasi, dan mengurangi pertumbuhan bakteri.

2. Mengatasi nyeri sendi
Sifat anti-inflamasi dan basa dari bahan organik ini sangat baik untuk pengobatan nyeri sendi. Teh rambut jagung dapat mengurangi tingkat keasaman tubuh, dan mengurangi kemungkinan reaksi inflamasi.

3. Mengatur tekanan darah tinggi
Rambut jagung sangat baik bagi orang-orang yang sedang berjuang dengan tekanan darah tinggi. Kandungan flavonoid di dalamnya dapat meningkatkan sirkulasi dan mengatur tekanan darah ke seluruh tubuh Anda.

Rambut jagung juga membantu mengontrol tingkat natrium dalam tubuh yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi.

4. Melawan hidung tersumbat
Rambut jagung dapat membantu membersihkan saluran pernapasan, mengurangi peradangan di tenggorokan dan mengendalikan gejala utama dari pilek dan flu. Sifat ekspektoran yang dimilikinya mampu meredakan hidung tersumbat.

5. Membantu detoksifikasi tubuh
Antioksidan yang terkandung dalam rambut jagung juga dapat merangsang penghapusan racun yang disimpan dalam tubuh. Tentunya hal ini akan mengurangi kerja hati sehingga tubuh dapat mengoptimalkan fungsi ekskresi dan penurunan risiko perlemakan hati.

6. Mengatur gula darah
Pasien yang memiliki diabetes tipe 2 juga dapat mengambil keuntungan dari rambut jagung. Sebab rambut jagung dapat membantu mengatur produksi insulin dan meningkatkan daya tahan tubuh.

7. Meringankan sakit kepala
Daripada mengonsumsi obat-obatan, ada baiknya megonsumsi teh rambut jagung untuk mengurangi sakit kepala kronis. Rambut jagung bisa menenangkan saraf, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengurangi kekakuan di bahu, leher, dan rahang.

Cara membuat teh rambut jagung

Teh rambut jagung ini adalah cara yang paling dianjurkan untuk mendapatkan manfaat kesehatan.

Bahan :
3 sendok makan sutra jagung (30 g) dan 1 liter air

Persiapan :
- Didihkan air, lalu kecilkan api dan masukkan rambut jagung.
- Biarkan mendidih ini selama dua menit, angkat, dan saring airnya.
- Minum antara tiga sampai empat cangkir sehari.

Kontraindikasi

Wanita hamil atau orang yang menderita penyakit ginjal sebaiknya tidak minum teh rambut jagung. Jika Anda mengonsumsi obat untuk tekanan darah tinggi, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dengan dokter sebelum mencobanya.

Ternyata Air Lemon Banyak Manfaatnya

2017-05-10T21:12:00.000-07:00

Meminum air lemon yang dicampur dengan air hangat saat perut kosong di pagi hari, sangat bagus untuk kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan. Terlepas dari menjaga tubuh agar tetap terhidrasi, air lemon sangat baik untuk menetralisir racun dalam tubuh dan menjaga kondisi kulit wajah serta tubuh.

Tak hanya itu, berikut beberapa alasan yang patut Anda ketahui mengapa Anda harus minum air lemon setiap pagi seperti dikutip dari situs Pulse, Rabu (25/1/2017).

1. Menghilangkan bau mulut
Kombinasi lemon dan air membantu menyingkirkan bau mulut. Air lemon dapat membersihkan mulut dan membantu proses produksi saliva untuk membunuh bakteri penyebab bau mulut.

2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh
Air lemon bekerja dengan baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena kaya akan vitamin C, yang membantu membangun sistem kekebalan tubuh.

3. Kulit tubuh dan wajah ulus
Air lemon juga dapat menjaga kondisi kulit tubuh dan wajah. Hal ini terjadi karena metabolisme tubuh yang baik setelah rutin minum air lemon, maka otomatis proses regenari kulit tubuh dan wajah pun juga berlangsung maksimal.

4. Berat Badan
Air lemon dapat membantu menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal dan menghancurkan lemak berlebih yang mengendap dalam tubuh.

5. Memperbaiki sistem pencernaan
Air lemon dapat membantu merangsang empedu dan membilas racun keluar dari tubuh yang dapat memperlancar proses pencernaan.

6. Infeksi
Air lemon juga dapat membantu mengatasi infeksi dalam dan luar tubuh.

Apa Manfaat Minum Air Putih Di Pagi Hari ?

2017-05-10T21:08:00.001-07:00

Tahukah kamu ternyata minum air putih di pagi hari (pada waktu perut kosong) bisa membantu membersihkan organ-organ internal ?

Air putih dikenal dapat membersihkan usus serta memastikan nutrisi dalam makanan mudah diserap yang membantu sistem pencernaan.

Berikut beberapa manfaat minum air putih untuk kesehatan :

1. Kulit Jadi Berkilau
Karena mengonsumsi air putih bisa membantu kita merontokkan racun di dalam tubuh, maka kulit pun jadi tidak kusam lagi. Bahkan konsumsi air putih setiap pagi setelah bangun tidur bisa membantu membersihkan racun dalam darah sehingga wajah kita bersemu cantik dan berkilau.

2. Peremajaan Otot Dan Sel-Sel Darah Anda
Minum air putih di pagi hari bermanfaat untuk memperbaharui organ otot serta seluruh sel darah di tubuh.

3. Penyeimbang Sistem Getah Bening
Saat sistem getah bening dapat bekerja dengan optimal, maka tubuh akan memiliki kekuatan lebih untuk melawan infeksi yang dapat menganggu kualitas kesehatan tubuh yang anda miliki.

4. Menyeimbangkan Sistem Limpa
Air di pagi hari bisa membantu menyeimbangkan sistem limpa. Dengan menghidrasi tubuh, bisa memaksimalkan fungsi tubuh Anda dalam seharian, menyeimbangkan cairan tubuh dan mencegah infeksi.

5. Melangsingkan Tubuh
Berat badan yang ideal merupakan impian setiap orang. Bagi anda yang ingin menyesuaikan berat badan yang proporsional, maka mulailah mencukupi kebutuhan air putih di pagi hari.

6. Membersihkan Usus
Usus besar merupakan salah satu organ di sistem pencernan kita. Dengan meminum air dalam keadaan perut kosong, kita membantu memurnikan usus kembali dan membuatnya lebih mudah menyerap nutrisi makanan yang masuk berikutnya.

7. Menambah Darah
Saat Anda merasa lemas, pusing dan anemia, ada baiknya minum air dalam jumlah yang cukup. Dengan begitu, kita bisa membantu tubuh membentuk sel darah yang baru dan membantu pembentukan sel otot.

8. Organ Ginjal Yang Lebih Sehat
Mencukupi kebutuhan asupan air putih di pagi hari dapat membantu meringankan kerja organ ginjal sekaligus menjaga kesehatan organ ginjal tersebut.

9. Memperlancar Buang Air Besar
Bagi seseorang yang mengalami sembelit atau susah air besar di pagi hari, maka sebaiknya minum air putih saat bangun tidur yang mana bertujuan untuk membantu melancarkan buang air besar.

Cara Usir Semut Menggunakan Bahan Alami

2017-05-09T21:15:00.001-07:00

Cara mengusir semut yang alami, ampuh, dan efektif. Permasalahan yang sering mengganggu kenyamanan sebuah rumah selain masalah tikus dan permasalahan kecoa ternyata semut juga kadang menjadi salah satu masalah. Semut jika hanya satu atau dua saja sih masih tidak masalah. Namun ketika jumlah mereka semakin banyak maka akan mulai mengganggu kenyamanan.

Apalagi jika mereka mulai melakukan ekspansinya menyerang makanan dan gula. Maka akan mengganggu dan membuat kita semakin jengkel. Biasanya jenis semut merah suka menyerang makanan berupa lauk, ikan, dan makanan lainnya. Sedangkan jenis semut hitam meyerang yang manis-manis seperti gula, minuman manis yang terbuka tutupnya, dan makanan manis lainnya.

Maka ketika permasalahan tersebut menyerang biasanya seseorang akan mulai berfikir bagaimana cara mengusir semut-semut tersebut?

Kemudian terbesit untuk membeli obat anti semut yang sudah banyak dijual di pasaran. Biasanya obat tersebut cenderung berhasil mengatasi semut. Namun akan menjadi masalah jika kita memiliki anak kecil yang suka memegang-megang sembarangan.
Apa jadinya jika mereka pegang obat semut yang sudah di tabur kemudian memasukannya ke mulut mereka. Secara obat yang digunakan mengusir semut itu terbuat dari bahan kimia yang bisa saja berbahaya jika masuk ke dalam tubuh
Jika sudah demikian pilihan selanjutnya jatuh pada cara alami mengusir semut. Cara tersebut tentunya tidak menggunakan bahan berbahaya melainkan bahan-bahan alami yang sangat tidak disukai oleh semut. Berikut bahan-bahan yang bisa dugunakan.

Usir Semut Dengan Daun Sirih
Daun sirih acap kali dijumpai sebagai bahan susur (yang dikunyah-kunyah) oleh orang tua jaman dulu. Biasanya digunakan agar gigi awet. Ternyata daun tanaman yang satu ini juga mampu mengtasi masalah semut di rumah. Anda hanya perlu menggunakan beberapa lembar daun yang diremas hingga mengeluarkan aroma. Aroma tersebut sangat dibenci oleh para semut sehingga mereka akan menjauhi area yang terdapat remasan daun sirih.

Usir Semut Dengan Bubuk Kopi
Jika kita para manusia umumnya menyukai kopi maka tidak demikian halnya dengan semut. Para semut sangat tidak suka dengan yang namanya kopi terlebih yang berupa bubuk. Cara mengusir semut menggunakan bubuk kopi ini cukup mudah. Hanya dengan menaburkan bubuk kopi pada area yang kita inginkan agar tidak dijamah semut maka mereka akan menjauhinya. Selain itu bisa juga di taburkan di sarang semut agar mereka kabur selamanya.

Usir Semut Dengan Mentimun/Timun
Ada fakta menarik yang perlu anda ketahui seputar semut. Umumnya serangga yang berkoloni ini sangat tidak suka dengan yang namanya mentimun. Maka dengan menempatkan potongan mentimun pada sarang semut akan membuat mereka pergi. Bisa juga dengan meletakkanya di jalur semut berlalu lalang mentumun yang diblender.

Usir Semut Menggunakan Garam
Cara mengusir semut selanjutnya yaitu memanfaatkan salah satu bahan dapur yaitu garam. Rasa garam yang asin sangat mengganggu semut sehingga mereka akan menghindarinya. Cara menggunakan garam untuk mengusir semut bisa dengan di campur dengan air hangat dan disemprotkan ke sarang semut atau area yang ingin agar dijauhi semut.

Cara Paling Jitu Usir Tikus Dirumah 1000% Ampuh

2017-05-09T21:13:00.002-07:00

Bagaimana cara mengusir tikus dirumah yang mengganggu ?
Selain karena jijik, keberadaan tikus di lingkungan sekitar kita juga sangat merugikan entah itu dari segi kesehatan makanan maupun kesehatan manusia itu sendiri. Bagaimana mengusir tikus menggunakan cara-cara alami ?

Bahan alami kita pilih sebagai pilihan bukannya tanpa alasan tetapi kita memikirkan faktor keamanannya. Menggunakan bahan kimia memang praktis tetapi kita tidak tahu jaminan keamanan untuk keluarga tercinta. Maka sudah sepatutnya memilih cara alami ini.

Cara Mengusir Tikus Menggunakan Binatang

Jangkrik
Tikus mempunyai sifat yang tidak terlalu nyaman dengan suasana yang ramai, nah maka dari itu anda harus mencari jangkrik yang bisa mengerik. Jangkrik seperti ini biasanya juga digunakan untuk ajang aduan. Setelah mendapatkan jangkrik yang dimaksud, taruhlah jangkrik-jangkrik itu di lokasi-lokasi yang sering dilalui oleh tikus. Maka bisa dipastikan, rumah dan lingkungan anda akan terbebas dari gangguan tikus.

Kucing Atau Ular
Seperti sudah menjadi rahasia umum kalau kucing selalu menjadi musuh bebuyutan tikus. Nah, hal ini bisa anda gunakan sebagai cara mengusir tikus yang ampuh. Namun tentunya kucing yang anda pilih pun yang mau memangsa tikus.

Nah, jika kucing sudah tidak mempan untuk tikus-tikus rumah, anda bisa menggunakan cara yang sedikit ekstrim yaitu memelihara ular. Karena salain kucing, ular juga salah satu hewan yang sangat di takuti oleh tikus. Walaupun memelihara hewan melata yang satu ini tidak dianjurkan untuk setiap orang, karena diperlukan keahlian khusus dalam perawatannya. Baca tips unik lainnya Cara mengusir kecoak yang terbukti ampuh.

Cara Mengusir Tikus Menggunakan Bahan Alami

Buah Mengkudu & Durian
Selain mempunyai kandungan yang sangat bermanfaat untuk manusia ternyata aroma mengkudu yang tidak enak juga mampu mengusir tikus lho. Caranya pun cukup mudah, anda tinggal menyiapkan 2 atau 3 buah mengkudu. Potong buah ini menjadi beberapa bagian, lalu letakkan potongan-potongan tersebut di tempat-tempat yang sering dilalui tikus. Bisa dipastikan rumah anda akan terbebas dari gangguan tikus.

Atau anda juga bisa menggunakan buah durian, yaitu siapkan satu buah durian. Belah hingga menjadi beberapa bagian, buahnya dapat anda makan. Sedangkan untuk isi buah dan kulitnya yang berduri, taruhlah di tempat-tempat yang sering dilalui tikus. Tikus tidak menyukai bau-bau yang menyengat sehingga memilih buah durian ini bisa menjadi solusi ampuh untuk mengusir tikus-tikus liar tersebut.

Minyak Mint
Cara mengusir tikus yang terakhir adalah minyak mint. Sama halnya dengan bau menyengat dari buah mengkudu dan durian, ternyata tikus juga tidak menyukai bau mint. Nah, hal ini bisa anda gunakan untuk mengusir hewan pengerat tersebut dengan cara mengoleskan minyak mint pada beberapa lembar karton, lalu letakkan di area-area yang biasa dilalui tikus. Dengan beberapa kali pemasangan, tikus-tikus tidak akan berani untuk mendekat di area-area tersebut.

Cara Usir Kecoa Dengan Bahan Alami

2017-05-09T21:11:00.002-07:00

Kecoa adalah binatang yang sering kita hindari karena keberadaan yang membuat tidak nyaman. Selain membuat jijik binatang yang gemar keluar malam ini termasuk binatang pembawa penyakit yang biasanya disebarkan melalui makanan.

Nah, tentunya anda tidak ingin kan binatang satu ini berada di rumah anda?
Bagaimana cara mengusir kecoa dengan bahan-bahan alami?

Mengapa harus alami ketika sekarang ini begitu banyak racun pembasmi yang bekerja secara aktif dan praktis? Mungkin pertanyaan ini akan anda utarakan ketika pertamakali anda melihat judul artikel cara mengusir kecoa ini.

Memang produk pembasmi serangga telah terbukti lebih handal mengusir kecoa, tapi apakah anda yakin bahwa kandungan racun pembasmi tersebut aman untuk keluarga anda?. Nah, berdasarkan pemikiran tersebut sangat dianjurkan untuk menjadikan cara-cara alami mengusir kecoa alami sebagai prioritas.

Cara Mengusir Kecoa Menggunakan Mentimun & Daun Salam

Jika anda memilih menggunakan mentimun, caranya sangat mudah yaitu cukup menyiapkan buah mentimun satu buah lalu kupas. Ambil kulitnya dan taruhlah di sebuah wadah alumunium.

Tahukah anda bahwa reaksi kulit mentimun dan alumunium bisa mematikan kecoak dengan baunya yang menyengat. Tidak percaya? Silahkan buktikan.

Selain itu sama halnya dengan mentimun, ternyata daun salam merupakan cara ampuh mengusir kecoa selamanya.

Caranya mudah saja, cukup haluskan daun salam lalu taburkanlah di area-area yang sering disinggahi kecoa. Maka bisa dipastikan rumah anda akan segera terbebas dari gangguan binatang satu ini karena tidak tahan dengan baunya.

Cara Mengusir Kecoa Dengan Air Sabun & Amonia

Menggunakan air sabun untuk mengusir kecoa juga solusi ampuh yang bisa anda praktikkan di rumah. Caranya pun sangat mudah, yaitu cukup larutkan sabun ke dalam sebuah wadah.

Lalu larutan sabun tersebut anda percikkan ke kecoa yang sedang berkeliaran di rumah anda. Maka tunggulah hasilnya dan bisa dipastikan kecoa tersebut akan mati, kemudian kawan-kawannya pun tak akan berani mendekat area itu lagi.

Cara jitu mengusir kecoa berikutnya adalah amonia. Seperti yang kita ketahui bahwa kecoa memang bermusuhan dengan amonia. Nah, hal ini bisa kita manfaatkan untuk memastikan kecoa pergi secara sukarela dari rumah anda.

Caranya tuangkan 2 gelas penuh amonia ke dalam ember berisi air. Lalu, siramkan melalui wastafel di dapur anda. Amonia yang bereaksi dengan air akan berkonsentrasi untuk menimbulkan bau yang tidak disukai oleh kecoa.

Cukup mudah bukan? Jadi apa salahnya menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya untuk mengusir binatang menjijikkan satu ini. Nah, semoga artikel tentang cara mengusir kecoa satu ini bermanfaat untuk anda.
Jangan biarkan keluarga anda tertular penyakit berbahaya yang disebarkan oleh kecoa rumah anda.

Cara Rebus Telur Agar Bagian Kuningnya Berada Diluar

2017-05-09T21:08:00.001-07:00

Anak-anak pada umumnya lebih menyukai makan kuning telur ketimbang bagian putih telur. Saat makan telur rebus, anak-anak cenderung akan membuang bagian putih telur karena tidak berasa.

Padahal ketika direbus, bagian putih telur akan menutupi bagian kuning telur. Sehingga akan sedikit merepotkan jika memang hanya ingin memakan bagian kuning telur saja.

Namun sebuah video berdurasi singkat diatas mengajarkan pada kita cara merebus telur agar bagian kuning telur berada di luar. Hal itu terdengar aneh, tetapi berikut caranya.

Pertama, tutup telur dengan selotip plastik hingga menutupi seluruh bagian telur. Lalu masukkan telur ke dalam kain semacam kaus kaki dan putar-putar selayaknya memainkan gangsing. Setelah dirasa cukup, rebus telur ke dalam panci seperti biasa.

Setelah dirasa cukup matang, kupas telur dan lihat hasilnya. Ketika dikupas telur itu akan berwarna kuning dengan bagian putih di dalamnya.

Silahkan cek video diatas.

Sumber video : Budiono Bws

Helikopter Nyasar Pilot Nanya Alamat Ama Supir Truk

2017-05-09T21:05:00.000-07:00

Video Helikopter Nyasar Pilot Nanya Alamat Sama Supir Truk

Akibat cuaca buruk, helikopter terpaksa mendarat di jalan raya dan nanya alamat sama supir truk.

Sumber video : MediaTube IND

Gaya Kocak Tukang Sayuran Ngitung Belanjaan

2017-05-09T20:58:00.000-07:00

Video Gaya Unik Tukang Sayuran Ngitung Belanjaan Pembeli

Sumber video : Celebes Creative

Cara Cek Toko Online Penipu Melalui Google

2017-04-16T05:47:00.000-07:00

Umumnya yang namanya toko online pasti mencantumkan nomor telpon/wa dan pin BB di lapak jualan mereka dan pada saat anda disuruh transfer oleh si toko online pasti si toko online ituh kasih info nomor rekening. Nah ketiga nomor itu (telpon, pin bb, nomor rekening) bisa anda jadikan bahan untuk melacak status toko online itu. Apakah statusnya toko online penipu atau toko online baik.

Langsung aje nih ane jelasin cara cek status toko online itu penipu atau bukan penipu melalui mas google.

Begini Nih Caranya :

Tanya sama mas google dengan cara tulis nomor telpon si toko online itu di google, misalkan nomor telpon si toko online 0812345678910 tulis saja nomor tersebut di google, nanti akan muncul beberapa informasi mengenai nomor tersebut (jika tidak muncul apa-apa saya juga gak tau deh kenapa begitu, begitu kenapa, kenapa kenapa, begitu begitu).
Telusuri semua informasi yang muncul, kalo ada sumber yang menginformasikan bahwa nomor tersebut pernah melakukan penipuan silahkan cek kebenaran info tersebut dan jangan langsung percaya kalo baru liat informasi tanpa ada kejelasan yang akurat mengenai informasi itu, karna dunia online lebih kejam dari pada dunia lain. Silahkan selidiki informasi yang anda lihat secara detail dan kalo perlu minta bukti foto percakapan atau cek kronologis perkara sebelum anda menyimpulkan bahwa nomor itu beneran penipu, untuk menghindari persaingan usaha yang gak sehat (nomor saingan usaha di jelek-jelekin secara umum di berbagai media) atau hal lainnya, untuk itu sekali lagi ane bilangin ada baiknya menanyakan kronolgis dan minta bukti foto percakapan dengan pelaku sebelum anda pastikan nomor tersebut bener-bener penipu.
Setelah cek nomor telpon cek juga pin bbm, nomor wa dan nomor rekening si toko online itu, caranya sama kaya cek nomor telpon, nanyanya sama mas google juga ye.
Kalo misalkan banyak informasi yang menyatakan si toko online itu penipu mendingan jangan lanjutkan transaksi deh atau masih mau coba-coba ngetes transaksi, silahkan saja karna resiko anda sendiri yang nerima. Ane mah cuman ngasih tau ajeh, ane mah apah atuhhhhh :('

Selamat mencoba dan tetap selalu waspada dengan berbagai modus kejahatan dunia online.

Perbedaan Online Shop Dengan Kurir

2017-04-15T19:32:00.001-07:00

Perbedaan tugas dan tanggung jawab antara pihak Online Shop dengan pihak JNE, POS, TIKI, J&T, DLL

Jika masih ada yang belum mengerti tugas dan tanggung jawab online shop terhadap customer, berikut ini saya jelaskan beberapa point penting yang wajib anda fahami.
Karna masih seringnya saya mendengar masih ada saja keluhan dari beberapa rekan sesama online shop maupun keluhan langsung dari pihak pembeli yang umumnya jika barang pesanannya lama sampai selalu yang dikejar-kejar pihak online shop. Bukannya mau menyalahkan pihak ekspedisi atau menghindar dari komplain pembeli yang paketnya lama sampai, tapi disini saya mau memberikan penjelasan singkat saja, khusus bagi anda yang belum mengerti tugas dan tanggung jawab antara pihak online shop dengan pihak ekspedisi termasuk hak dan kewajiban pembeli.

Dalam penjelasan ini pihak penjual kita sebut sebagai pihak online shop, sedangkan pihak customer kita sebut pihak pembeli dan pihak JNE, POS, TIKI dan jasa ekspedisi lainnya kita sebut sebagai pihak pengiriman barang.

Untuk mengurangi pertanyaan :
Kapan paket sampai ? kok paket saya belum sampai ya ? kira-kira paket saya sampai rumah hari apa dan jam berapa ya ? yang anter paket saya posisi udah dimana sekarang ? boleh minta pin bbm mas kurir ga ?
Silahkan baca terlebih dahulu informasi berikut ini :

Tugas & Tanggung Jawab Online Shop Terhadap Pembeli :
- Menjawab berbagai pertanyaan pembeli yang berkaitan dengan produk yang dijual
- Merespon pesan yang masuk dari berbagai contact yang tersedia (sms, bbm, wa, dll)
- Memberikan informasi warna, ukuran dan informasi yang berkaitan dengan produk yang dijual secara jelas di deskripsi iklan
- Konfirmasi ketersediaan produk
- Menginformasikan ketersediaan rekening dan layanan pengiriman yang digunakan
- Memberikan informasi tarif ongkos kirim
- Memberikan perincian totalan yang harus dibayar pembeli
- Memastikan dan melakukan proses penagihan pembayaran ke pihak pembeli
- Melakukan pengecekan isi paket sebelum diantar ke pihak pengiriman barang, untuk memastikan bahwa isi paket sesuai dengan yang dipesan pembeli dan dalam keadaan baik/tidak rusak.
- Mengantar paket pesanan pembeli ke biro pengiriman barang
- Memberikan informasi nomor resi pengiriman barang ke pembeli
- Menjaga kerahasiaan data pihak pembeli yang menggunakan sistem dropship
- Tidak mencantumkan nama dan nomor telpon pribadi jika ada yang menggunakan sistem dropship
- Tidak mempublikasikan data alamat dan nomor telpon pembeli secara umum
- Merespon komplain yang diajukan pembeli jika barang yang diterima pembeli tidak sesuai atau kurang dari total pesanan.

Tugas Tambahan Online Shop Terhadap Pembeli :
- Memantau status paket via resi
- Membantu pihak pembeli komplain ke pihak pengiriman barang jika paket ngaret atau melebihi waktu estimasi barang sampai

Tanggung Jawab Pembeli Terhadap Online Shop :
- Membayar biaya barang yang dipesan
- Membayar biaya ongkos kirim, termasuk membayar asuransi pengiriman barang jika digunakan
- Memberikan penjelasan jika tidak jadi order
- Memberikan laporan penerimaan barang

Hak Pembeli Terhadap Online Shop :
- Menanyakan ketersediaan ukuran, warna dan informasi lainnya yang berkaitan dengan produk yang ingin dipesan
- Minta perincian harga produk yang dipesan dan biaya ongkos kirim
- Menerima informasi resi pengiriman barang
- Komplain jika barang yang dipesan tidak sesuai atau kurang jumlahnya

Hak Pembeli Terhadap Pihak Pengiriman Barang :
- Mengajukan komplain dengan menyertakan resi pengiriman jika paket lama sampai atau melebihi waktu estimasi barang sampai
- Mengajukan klaim jika isi paket ada yang hilang, rusak/hancur yang disebabkan oleh berbagai faktor kelalaian pengiriman, jika menggunakan layanan asuransi pengiriman dan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Tugas Dan Tanggung Jawab Pihak Pengiriman Barang Terhadap Customer :
- Mengantar paket sampai ke alamat tujauan dan diterima oleh yang bersangkutan
- Merespon jika ada laporan paket belum sampai ke alamat tujuan
- Merespon jika ada laporan paket yang statusnya sudah sampai tapi belum diterima oleh yang bersangkutan
- Bertanggung jawab atas klaim yang diajukan customer yang menggunakan layanan asuransi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

NB :
Jika ada kesalahan atau kekurangan penulisan silahkan informasikan hal itu kepada kami.

Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (1998)

2017-03-22T06:29:00.000-07:00

Undang-Undang
Nomor : 5
Tahun : 1998
Tentang : PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA).

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN

OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG

PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM,

TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN Y ANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. sehingga segala
bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam.
tidak manusiawi. atau merendahkan martabat manusia harus dicegah
dan dilarang;
b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional
menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hakhak
Asasi Manusia;
c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam
sidangnya pada tanggal 10 Desember 1984 telah menyetujui
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak -Manusiawi.
atau Merendahkan Martabat Manusia) dan Pemerintah Republik
Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 23
Oktober 1985;
d. bahwa konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundangundangan
Republik Indonesia serta selaras dengan keinginan bangsa
Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan
pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c. dan d
dipandang perlu mengesahkan Convention Against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang
Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
dengan Undang-undang.

Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal
27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN CONVENTION
AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING
TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG
PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG
KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT
MANUSIA)

Pasal 1
(1) Mengesahkan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusia, atau Merendahkan Martabat
Manusia) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 20 dan Reservation
(Pensyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1).
(2) Salinan naskah asli Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau
Merendahkan Martabat Manusia), Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 20, dan
Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1) dalam bahasa Inggris, dan
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 28 September 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 28 September 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 164

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN

OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG

PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM,

TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA)

I. UMUM
Pada tanggal 9 Desember Tahun 1975 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
telah menerima Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan
Martabat Manusia.

Deklarasi tersebut memuat perlindungan terhadap semua orang dari sasaran
penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau
merendahkan martabat manusia, dan menyatakan perlunya langkah-langkah yang
efektif untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Langkah-langkah ini
mencakup antara lain perbaikan cara

Interogasi dan pelatihan bagi setiap aparatur penegak hukum dan pejabat publik lain
yang bertanggungjawab terhadap orang-orang yang dirampas kemerdekaannya.
Adapun pengertian penyiksaan dalam Deklarasi ini adalah tindak pidana menurut
ketentuan dalam hukum pidana.

Namun, karena deklarasi itu bersifat tidak mengikat secara hukum, Komisi Hak
Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa telah menyusun rancangan Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang selanjutnya diajukan kepada
Sidang Majelis Umum PBB untuk disahkan.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui secara konsensus
rancangan konvensi tersebut pada tanggal 10 Desember 1984 yang menyatakan
mulai berlaku secara efektif pada tanggal 26 Juni 1987. Pemerintah Republik
Indonesia menandatangani konvensi itu pada tanggal 23 Oktober 1985.

Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 sepakat antara lain menghimbau negaranegara
anggota PBB untuk secepatnya mengesahkan perangkat-perangkat
internasional yang sangat penting di bidang hak asasi manusia (HAM), termasuk
Konvensi Menentang Penyiksaan. Sesuai dengan isi Deklarasi Wina 1993,
Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia
1998-2003 yang berisi kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka pemajuan dan
perlindungan HAM. Prioritas kegiatan tahun pertama Rencana Aksi tersebut
mencakup pengesahan tiga perangkat internasional di bidang HAM, termasuk
Konvensi Menentang Penyiksaan.

Karena didorong oleh rasa tanggung jawab untuk memajukan dan menegakkan hak
asasi manusia dan pembangunan hukum di Indonesia, DPR-RI memutuskan
menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat
Manusia yang telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai salah satu
perangkat internasional di bidang HAM yang sangat penting. Saat ini Konvensi telah
disahkan oleh 105 negara.

Sebagai negara berdaulat dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang
berlaku, Indonesia memutuskan untuk menyampaikan suatu pernyataan
(declaration) terhadap Pasal 20 Konvensi. Pernyataan ini menegaskan bahwa
dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimuat dalam konvensi,
kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Negara Pihak harus tetap dihormati dan
dijunjung tinggi. Pernyataan (declaration) ini tidak mempunyai kekuatan mengikat
secara hukum sehingga pernyataan tersebut sama sekali tidak menghapuskan
kewajiban atau tanggung jawab Negara Pihak untuk melaksanakan isi Konvensi.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia juga menyatakan Pensyaratan
(Reservation) terhadap Pasal 30 ayat (1) Konvensi yang mengatur upaya
penyelesaian sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan konvensi melalui
Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Sikap ini diambil antara lain
atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengakui jurisdiksi yang mengikat secara
otomatis (compulsory jurisdiction) dari Mahkamah Internasional. Pensyaratan
tersebut bersifat prosedural sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang
berlaku.

II. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI
1 Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi, atau merendahkan martabat manusia masih terus terjadi di
berbagai negara dan kawasan dunia, yang diakui secara luas akan dapat
merapuhkan sendi-sendi tegaknya masyarakat yang tertib, teratur, dan
berbudaya. Dalam rangka menegakkan sendi-sendi masyarakat demikian itu,
seluruh masyarakat internasional bertekad bulat melarang dan mencegah
segala bentuk tindak penyiksaan, baik jasmaniah maupun rohaniah.
Masyarakat internasional sepakat untuk pelarangan dan pencegahan tindak
penyiksaan ini dalam suatu wadah perangkat internasional yang mengikat
semua Negara Pihak secara hukum.

2 Dalam kaitan itu. Majelis Umum PBB telah menerima Deklarasi Universal
HAM pada tanggal 10 Desember 1948. Pasal 5 Deklarasi ini menjamin
sepenuhnya hak setiap orang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan
perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau
merendahkan martabat manusia.

3 Selanjutnya perangkat internasional di bidang HAM yang bersifat sangat
penting lainnya, yakni Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
(Pasal 7), menetapkan bahwa hak tersebut merupakan hak fundamental yang
tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun (nonderoglabe rights).

III. ALASAN INDONESIA MENJADI NEGARA PIHAK DALAM KONVENSI
1 Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional,
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam Sila
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Asas ini merupakan amanat
konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah dan
melarang segala bentuk penyiksaan, sesuai dengan ini Konvensi ini.

2 Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang
Dasar 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan
perundang-undangan yang langsung mengatur pencegahan dan pelarangan,
segala bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat
manusia. Namun perundang-undangan itu karena belum sepenuhnya sesuai
dengan Konvensi, masih perlu disempurnakan.

3 Penyempurnaan perundang-undangan nasional tersebut, akan meningkatkan
perlindungan hukum secara lebih efektif, sehingga akan lebih menjamin hak-
hak setiap warga negara bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat
manusia, demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur,
dan berbudaya.

4 Suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya akan mampu
mewujudkan upaya bersama untuk memelihara perdamaian, ketertiban
umum, dan kemakmuran dunia serta melestarikan peradaban umat manusia.

5 Pengesahan dan pelaksanaan isi Konvensi secara bertanggungjawab
menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya pemajuan dan
perlindungan HAM, khususnya hak bebas dari penyiksaan. Hak ini juga akan
lebih meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional dan
memantapkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.

IV. POKOK-POKOK ISI KONVENSI
1 Konvensi menentang penyiksaan terdiri atas pembukuan dengan 6 paragraf
dan batang tubuh dengan 3 bab yang terdiri atas 33 pasal.
a. Pembukaan meletakkan dasar-dasar dan tujuan Konvensi. Dalam
konsideran secara tegas dinyatakan bahwa tujuan Konvensi ini adalah
lebih mengefektifkan perjuangan di seluruh dunia dalam menentang
penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
b. Bab I (Pasal 1-16) memuat ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur
definisi tentang penyiksaan dan kewajiban Negara Pihak untuk
mencegah dan melarang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman
lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
c. Bab II (Pasal 17-24) mengatur ketentuan mengenai Komite Menentang
Penyiksaan (Committee Against Torture)dan tugas serta
kewenangannya dalam melakukan pemantauan atas pelaksanaan
Konvensi.
d. Bab III (Pasal 25-33) merupakan ketentuan penutup yang memuat halhal
yang berkaitan dengan mulai berlakunya Konvensi, perubahan,
pensyaratan (reservation), ratifikasi dan aksesi, pengunduran diri serta
mekanisme penyelesaian perselisihan antar Negara Pihak.

2 Ketentuan-ketentuan Pokok Konvensi
Konvensi mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan
perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau
merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari
atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik (public official) dan
orang lain yang bertindak dalam jabatannya.
Adapun pelarangan penyiksaan yang diatur dalam Konvensi ini tidak
mencakup rasa sakit atau penderitaan yang timbul, melekat, atau diakibatkan
oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Negara Pihak wajib mengambil
langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah efektif lainnya
guna mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah yurisdiksinya. Tidak
terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang, ketidakstabilan
politik dalam negeri, maupun keadaan darurat lainnya yang dapat dijadikan
sebagai pembenaran atas tindak penyiksaan. Dalam kaitan ini, perintah dari
atasan atau penguasa (public authority) juga tidak dapat digunakan sebagai
pembenaran atas suatu penyiksaan.
Negara Pihak diwajibkan mengatur semua tindak penyiksaan sebagai tindak
pidana dalam peraturan perundang-undangannya. Hal yang sama berlaku
pula bagi siapa saja yang melakukan percobaan, membantu, atau turut serta
melakukan tindak penyiksaan. Negara Pihak juga wajib mengatur bahwa
pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan
sifat tindak pidananya.
Konvensi juga mewajibkan Negara Pihak memasukkan tindak penyiksaan
sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan. Konvensi selanjutnya
melarang Negara Pihak untuk mengusir, mengembalikan, atau
mengekstradisikan seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang
cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu menjadi sasaran penyiksaan.
Negara Pihak lebih lanjut harus melakukan penuntutan terhadap seseorang
yang melakukan tindak penyiksaan apabila tidak mengekstradiksikannya.
Negara Pihak lebih lanjut wajib saling membantu dalam proses peradilan atas
tindak penyiksaan dan menjamin bahwa pendidikan dan penyuluhan
mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dimasukkan ke dalam
program pelatihan bagi para aparat penegak hukum, sipil, atau militer,
petugas kesehatan, pejabat publik dan orang-orang lain yang terlibat dalam
proses penahanan, permintaan keterangan (interogasi), atau perlakuan
terhadap setiap pribadi/individu yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan.
Negara Pihak juga wajib mengatur dalam sistem hukumnya bahwa korban
suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk
mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk
mendapatkan rehabilitasi.

3 Implementasi Konvensi
Implementasi Konvensi dipantau oleh Komite Menentang Penyiksaan
(Committee Againts Torture) yang terdiri dari sepuluh orang pakar yang
bermoral tinggi dan diakui kemampuannya di bidang HAM.
Negara pihak harus menanggung pembiayaan yang dikeluarkan oleh para
anggota Komite dalam menjalankan tugasnya dan pembiayaan
penyelenggaraan sidang Negara pihak dan sidang Komite.
Menurut ketentuan Pasal 19, Negara Pihak harus menyampaikan kepada
Komite, melalui Sekretaris Jenderal PBB, laporan berkala mengenai langkahlangkah
yang telah mereka lakukan dalam melaksanakan kewajibannya
menurut Konvensi. Setiap laporan akan dipertimbangkan oleh Komite, yang
selanjutnya dapat memberikan tanggapan umum dan memasukkan informasi
tersebut dalam laporan tahunannya kepada Negara pihak dan kepada
Sekretaris Jenderal PBB.
Selanjutnya melalui penyampaian laporan berkala oleh Negara Pihak,
pemantauan atas pelaksanaan Konvensi juga dapat dilakukan melalui caracara
berikut:

a. Menurut Pasal 20, apabila Komite menerima informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan (reliable), bahwa penyiksaan dilakukan secara
sistematis di wilayah suatu Negara Pihak. Komite harus mengundang
Negara pihak tersebut untuk bekerja sama membahas informasi
tersebut dan Komite menyampaikan hasil pengamatannya. Komite
dapat memutuskan, apabila informasi tersebut benar-benar dapat
dipertanggungjawabkan, segera melaporkannya kepada Komite dan
menugaskan anggotanya seorang atau lebih, melakukan suatu
penyelidikan rahasia dan segera melaporkan hasilnya kepada Komite.
Dengan persetujuan Negara Pihak, penyelidikan semacam itu dapat
berupa kunjungan ke wilayah Negara Pihak tersebut.

b. Negara Pihak. sesuai dengan ketentuan Pasal 21, dapat membuat
deklarasi yang mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan
membahas laporan pengaduan (communications) suatu Negara Pihak
yang menyatakan bahwa Negara Pihak lain tidak memenuhi
kewajibannya berdasarkan Konvensi. Komite hanya berwenang
menerima dan membahas laporan pengaduan oleh Negara Pihak yang
telah membuat Deklarasi. Komite tidak berhak menerima dan
membahas laporan pengaduan tentang suatu Negara Pihak yang tidak
membuat suatu Deklarasi.

c. Negara Pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22, dapat membuat
deklarasi mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan
membahas laporan pengaduan dari atau atas nama pribadi individu
yang berada dalam yurisdiksinya,yang menyatakan diri menjadi korban
pelanggaran yang dilakukan Negara Pihak itu terhadap Konvensi.
Komite tidak berhak menerima dan membahas laporan pengaduan jika
menyangkut suatu Negara Pihak yang tidak membuat Deklarasi. Komite
juga tidak berhak menerima dan membahas laporan pengaduan dari
seseorang, kecuali jika Komite menyatakan bahwa:
1) Pengaduan tersebut belum pernah atau tidak sedang dibahas oleh
prosedur penyelesaian atau penyelidikan internasional lainnya;
2) Perorangan yang dimaksudkan sudah menggunakan segala
upaya penyelesaian hukum di dalam negerinya.

4 Pensyaratan (Reservation) dan Deklarasi (Declaration)
Konvensi ini memperbolehkan Negara Pihak mengajukan pensyaratan
terhadap 2 pasal, yakni:
a. Menyatakan tidak mengakui kewenangan Komite Menentang
Penyiksaan dalam Pasal 20, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat
(1) Konvensi.
b. Menyatakan tidak terikat pada pengajuan penyelesaian suatu
perselisihan di antara Negara Pihak kepada Mahkamah Internasional,
berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Konvensi.
c. Konvensi ini juga memungkinkan Negara Pihak membuat deklarasi
mengenai kewenangan Komite Menentang Penyiksaan, sebagaimana
diatur oleh Pasal 21 dan Pasal 22 Konvensi.

V. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Diajukannya DekIarasi (Declaration) terhadap PasaI 20 adalah berdasarkan prinsip
untuk menghormati kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Pihak dan
diajukannya Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 30 ayat (1) adalah
berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan
kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.
Ayat(2)
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa
Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli Konvensi. Deklarasi terhadap
Pasal 20 dan Pensyaratan terhadap Pasal 30ayat (1) dalam bahasa Inggris.

Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3783

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER, CRUEL, INHUMAN

OR DEGRADING TREA TMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG

PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAUPENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK

MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA)

DEKLARASI TERHADAP PASAL 20 DAN PENSYARATAN TERHADAP PASAL 30

AYAT (1) KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU

PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, DAN MERENDAHKAN

MARTABAT MANUSIA

Pernyataan:
Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) Konvensi akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan
dan keutuhan wilayah suatu negara.

Pensyaratan:
Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat pada ketentuan Pasal 30 ayat
(1) Konvensi dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan
penafsiran atau penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur
sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah
Internasional! hanya berdasarkan kesepakatan para Pihak yang berselisih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUDLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER, CRUEL, INHUMAN

OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG

PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM,

TIDAK MANUSIA WI, ATAU MERENDAHKAN MARTABA T MANUSIA)

DECLARATION TO ARTICLE 20 AND RESERVATION TO ARTICLE 30 PARAGRAPH I

CONVENTION AGAINTST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR

DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

Declaration:
The Government of the republic of Indonesia declares that the provisions of paragraphs 1,
2 and 3 of Article 20 of the Convention will have to be implemented strict compliance with
the principles of the sovereignty and territorial integrity of States.

Reservation:
The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound by the
provision of Article 30, paragraph 1, and takes the position that relating to the
interpretation and application of the Convention which cannot besettled through the
channel provided for in paragraph I of the said article, may be referred to the International
Court of Justice only with the consent of all parties to the disputes.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE.

Sumber : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction (1998)

2017-03-22T03:12:00.000-07:00

Undang-Undang

Nomor : 6

Tahun : 1998

Tentang : PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING AND USE OF CHEMICAL WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGEMBANGAN, PRODUKSI, PENIMBUNAN, DAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA SERTA TENTANG PEMUSNAHANNYA.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT,

PRODUCTION, STOCKPILING AND USE OF CHEMICAL WEAPONS AND ON THEIR

DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGEMBANGAN,

PRODUKSI, PENIMBUNAN, DAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA SERTA TENTANG

PEMUSNAHANNYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
kebijakan Pemerintah Negara Republik Indonesia mengenai
perlucutan senjata bertujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban,
keamanan, dan perdamaian dunia, antara lain dengan membebaskan
dunia dari ancaman bencana yang dapat ditimbulkan dari keberadaan
dan penggunaan senjata pemusnah massal, yaitu senjata nuklir,
biologi, dan kimia;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah Negara
Republik Indonesia aktif mengambil bagian dalam usaha yang
dilakukan masyarakat internasional bagi pelarangan menyeluruh
senjata kimia, dan telah menandatangani Convention on the
Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of
Chemical Weapons and on their Destruction (Konvensi tentang
Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan
Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya) di Paris pada tanggal 13
Januari 1993;
c. bahwa Convention on the Prohibition of the Development, Production,
Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction
(Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan
dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya)
memuat ketentuan-ketentuan, termasuk sistem verifikasi, yang wajib
diberlakukan dan diterapkan oleh Negara Pihak dalam berbagai sektor,
termasuk sektor industri, khususnya subsektor industri kimia dan
industri farmasi;
d. bahwa dengan menjadi Pihak pada Convention on the Prohibition of
the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical
Weapons and on their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan
Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata
Kimia serta tentang Pemusnahannya), Indonesia dapat memperoleh
manfaat dalam upaya mengembangkan industri kimia dan industri
farmasi nasional baik melalui jaminan pertukaran informasi dan
teknologi, maupun melalui kerja sama internasional dalam
perdagangan bahan-bahan kimia demi pembangunan ekonomi
nasional;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, dan d
dipandang perlu mengesahkan Convention on the Prohibition of the
Development, Production on the Prohibition of the Development,
Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their
Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi,
Penimbunan, dan Penggunaan, Senjata Kimia serta tentang
Pemusnahannya) dengan Undang-undang.

Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayal (1) Undang-Undang Dasar
1945.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE
PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING
AND USE OF CHEMICAL WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION
(KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGEMBANGAN, PRODUKSI,
PENIMBUNAN, DAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA SERTA
TENTANG PEMUSNAHANNYA)

Pasal 1
Mengesahkan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling
and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan,
Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang
Pemusnahannya) yang salinan naskah asli beserta lampiran-lampirannya dalam bahasa
Inggeris, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 30 September 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 30 September 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 171

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT,

PRODUCTION, STOCKPILING AND USE OF CHEMICAL WEAPONS AND ON THEIR

DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGEMBANGAN,

PRODUKSI, PENIMBUNAN, DAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA SERTA TENTANG

PEMUSNAHANNYA)

I. UMUM
1 Upaya pelarangan senjata kimia telah dimulai sejak lebih dari satu abad yang
lalu. Tahun 1874 negara-negara Eropa bersepakat mengeluarkan Brussels
Declaration (Deklarasi Brussel) yang melarang penggunaan racun dan peluru
beracun di dalam peperangan. Pada tahap berikutnya berhasil ditandatangani
satu deklarasi dalam The Hague Conference (Konferensi Den Haag) tahun
1899 yang mengutuk penggunaan proyektil tunggal yang merupakan difusi
dari gas-gas yang mengakibatkan sesak napas (asphyxiating) atau merusak
(deleterious).

2 Meskipun telah ada deklarasi-deklarasi tersebut, senjata kimia tetap dipakai,
bahkan dalam Perang Dunia I telah mengakibatkan korban lebih dari seratus
ribu orang meninggal dan sekitar satu juta orang cedera. Keadaan tersebut
sangat memprihatinkan masyarakat internasional, sehingga kemudian
tercapai protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating.
Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare
(Protokol Pelarangan Penggunaan dalam Perang Gas Penyesak Pernapasan,
Gas Beracun atau Gas lainnya, dan tentang Metode Peperangan dengan
Menggunakan Bakteri), yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1925,
selanjutnya disebut protokol Jenewa tahun 1925. Protokol Jenewa melarang
penggunaan dalam peperangan gas-gas yang mengakibatkan sesak napas
dan beracun, cairan, benda atau peralatan sejenis, serta melarang juga
penggunaan bakteri dalam metode peperangan. Walaupun Protokol Jenewa
1925 melarang penggunaan senjata biologi dan senjata kimia, tetapi tidak
melarang pengembangan, produksi, penimbunan atau penyebarannya,
demikian juga tidak mengatur mekanisme dan prosedur penanganan dalam
hal terjadi pelanggaran.

3 Karena kelemahan-kelemahan Protokol Jenewa 1925, sekaligus karena mulai
meningkatnya kesadaran terhadap bahaya pemusnahan massal oleh senjata
ini. maka masyarakat internasional terus mengupayakan tercapainya
pelarangan total senjata kimia. Pada tahun 1948, Komisi Senjata
Konvensional PBB menetapkan senjata kimia dan senjata kuman sebagai
senjata pemusnah massal. Pada tahun 1966 disahkan satu Resolusi Majelis
Umum PBB sebagai Resolusi pertama yang meminta agar diadakan
perundingan bagi pelarangan senjata kimia dan senjata kuman. Pada tahun
1968 The figtheen-nations Committee on Disarmament (Komite Perlucutan
senjata 18 Negara) mulai merundingkan cara-cara pelarangan senjata ini.
Keprihatinan masyarakat internasional pada waktu itu terhadap bahaya
senjata kimia juga tercermin dalam laporan Sekjen PBB tahun 1969 berjudul
Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and the Effect of their
Possible Use (Senjata Kimia dan Bakteri (Biologi) dan Dampak dari
Kemungkinan Penggunaannya).

4 Pada mulanya masalah senjata kimia dan senjata biologi ditangani
bersamaan dengan satu pendekatan di dalam Komite Perlucutan Senjata 18
Negara tersebut. Akan tetapi, pada tahun 1971 disepakati untuk
memisahkannya, agar dapat tercapai pelarangan senjata biologi terlebih
dahulu mengingat aspek militer senjata biologi dianggap lebih berbahaya
dibandingkan senjata kimia. Pada tahun 1972, setelah diserahkan rancangan
naskah oleh negara-negara Eropa Timur di satu pihak dan Amerika Serikat di
pihak lain berhasil disepakati Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi
dan Penimbunan Senjata Bakteri (Biologi), Senjata Beracun serta tentang
Pemusnahannya, yang nama lengkapnya Convention on the Prohibition of the
Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and
Toxin Weapons and on their Destruction. Konvensi ini terbuka
penandatanganannya pada tanggal 10 April 1972 dan mulai berlaku pada
tanggal 26 Maret 1975.

5 Tercapainya Konvensi Pelarangan Senjata Biologi dipandang sebagai langkah
pertama bagi kemungkinan tercapainya pelarangan menyeluruh senjata kimia
Bersamaan dengan meningkatnya keberhasilan industri kimia modem di
banyak negara, jumlah negara yang berpotensi memiliki senjata kimia pun
meningkat tajam. Pada tahun 1980 Konferensi Perlucutan Senjata yang
melaksanakan sidang-sidangnya di Jenewa mulai merundingkan satu
konvensi tentang pelarangan senjata kimia. Meskipun demikian, kemajuan
penyelesaian konvensi tersebut baru tercapai dalam waktu satu dekade
kemudian, yaitu setelah tercapai kesepakatan-kesepakatan prinsip mengenai
masalah-masalah sensitif yang menyangkut verifikasi terhadap implementasi
konvensi. Penyelesaian konvensi tersebut juga didukung adanya kemajuan
perundingan bilateral antara dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika
Serikat. Pada tahun 1989 kedua negara bahkan dapat mencapai satu
perjanjian bilateral bagi penghapusan sebagian besar timbunan senjata kimia
mereka.

6 Pada tanggal 3 September 1992 Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa
berhasil merampungkan negosiasinya dan mengesahkan teks Convention on
the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of
Chemical Weapons and on their Destruction yang selanjutnya disebut
Konvensi Senjata Kimia (KSK). Pada Konferensi Penandatanganan KSK yang
diadakan pada tanggal 13 Januari 1993 di Paris, KSK ditandatangani oleh 130
negara, termasuk Indonesia. Saat ini KSK telah ditandatangani oleh 169
negara.

7 Tercapainya KSK merupakan keberhasilan upaya multilateral yang belum
pernah ada sebelumnya. Dengan KSK, satu kategori senjata pemusnah
massal (senjata kimia) dihapus, dan penghapusan tersebut diawasi dengan
sistem verifikasi universal yang sangat ketat. Dengan adanya sistem verifikasi
bagi ketaatan terhadap ketentuan yang ada di dalamnya, KSK merupakan
tonggak baru bagi penyelesaian masalah keamanan internasional, khususnya
penyelesaian masalah perlucutan senjata yang berdasarkan kesepakatan
serta pengawasan pelaksanaannya mengikat secara internasional.

II. ALASAN INDONESIA MENJADI NEGARA PIHAK KSK
Indonesia perlu menjadi Negara Pihak dalam KSK dengan alasan-alasan sebagai
berikut:

1 sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan manusia pada
keluhuran harkat dan martabatnya. Indonesia telah turut aktif dalam upaya
memelihara ketertiban dan ancaman internasional dalam rangka mewujudkan
perdamaian dunia, khususnya dalam perundingan selama dua belas tahun
(1980-1992) hingga tercapainya KSK;

2 sebagai Negara Pihak Indonesia dapat lebih meningkatkan citra yang lelah
tercipta selama ini, baik di tingkat regional maupun global;

3 sebagai Negara Pihak, Indonesia dapat memperoleh manfaat dalam upaya
mengembangkan industri kimia nasional baik melalui jaminan pertukaran
informasi dan teknologi, maupun melalui kerja sama internasioi1al dalam
perdagangan bahan-bahan kimia demi pembangunan ekonomi nasional.

III. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI
Pokok-pokok pikiran yang mendorong bangsa-bangsa di dunia menyusun KSK
adalah sebagai berikut:

1 tekad untuk mewujudkan tercapainya perlucutan senjata yang bersifat umum
dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif
termasuk pelarangan dan penghapusan semua senjata pemusnah massal;

2 keinginan untuk memberikan sumbangan bagi terwujudnya tujuan dan prinsipprinsip
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta untuk menegaskan
kembali komitmen terhadap Protocol for the Prohibition of the Use in War of
Asphyxiating Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of
Warfare (ProtokoI Pelarangan Penggunaan dalam Perang Gas Penyesak
Pernapasan, Gas Beracun atau Gas Lainnya, dan tentang Metode
Peperangan dengan Menggunakan Bakteri) tahun 1925 dan Convention on
the Prohibition or the Development, Production and Stockpiling of
Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction
(Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penimbunan
Senjata-senjata Bakteri (Biologi) dan Senjata Beracun dan tentang
Pemusnahannya) tahun 1972;

3 tekad untuk menutup kemungkinan digunakannya senjata kimia melalui
ketentuan-ketentuan baru untuk melengkapi kewajiban-kewajiban yang diatur
oleh protokol Jenewa tahun 1925;

4 keyakinan bahwa kemajuan di bidang kimia harus dipergunakan semata-mata
untuk kesejahteraan umat manusia dan meningkatkan perdagangan bahanbahan
kimia secara bebas, serta kerja sama pertukaran informasi ilmiah dan
teknik di bidang kegiatan kimia bagi tujuan-tujuan damai guna meningkatkan
pembangunan ekonomi dan teknologi di seluruh dunia;

5 keyakinan bahwa pelarangan yang menyeluruh dan efektif mengenai
pengembangan, produksi, pengadaan, penimbunan, penyimpanan,
pemindahan, dan penggunaan senjata kimia, serta tentang pemusnahannya
merupakan langkah yang penting ke arah tercapainya tujuan bersama di atas.

IV. POKOK-POKOK ISI KONVENSI

1 Konvensi Senjata Kimia terdiri dari Pembukaan, 24 pasal, dan 3 buah
lampiran, masing-masing adalah: Lampiran tentang bahan-bahan Kimia.
Lampiran tentang Implementasi dan Verifikasi; dan Lampiran tentang
Perlindungan Informasi Rahasia, yang keseluruhannya merupakan bagian tak
terpisahkan. Secara umum KSK memuat ketentuan mengenai:

a. pelarangan total pengembangan, pembuatan, penimbunan, transfer. dan
penggunaan senjata kimia beserta fasilitas produksinya. Dengan
ketentuan dalam KSK ini, timbunan yang ada di Negara Pihak di
manapun diatur penghancurannya. Demikian pula upaya memproduksi
dan memindahkan senjata ini ke mana pun juga dilarang;
b. pemeriksaan di tempat (on-site inspection under verification) oleh
Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (Organization for Prohibition of
Chemical Weapons/OPCW) yang bermarkas besar di Den Haag,
Belanda, terhadap pemusnahan senjata kimia dan fasilitas produksinya;
c. pemeriksaan (inspeksi-verifikasi) terhadap industri kimia komersial yang
oleh KSK digolongkan mampu memproduksi senjata kimia karena
memproduksi, memproses atau mengkonsumsi bahan-bahan kimia
tertentu seperti terdapat dalam daftar (schedule) yang bila
disalahgunakan dapat memproduksi senjata tersebut.

2 Kewajiban Umum
Kewajiban umum yang terdapat dalam Pasal I KSK meliputi pelarangan
pengembangan, produksi, pemilikan, penguasaan, penimbunan, transfer, dan
penggunaan senjata kimia. Pasal ini mensyaratkan setiap Negara Pihak untuk
memusnahkan senjata kimia dan fasilitas produksi senjata kimia yang
mungkin dimilikinya, baik dalam wilayah yurisdiksi dan pengawasannya,
maupun di Wilayah negara lain. Negara-negara Pihak tidak diperkenankan
terlibat dalam persiapan-persiapan militer dengan menggunakan senjata
kimia; membantu atau mendorong negara lain terlibat dalam kegiatan
tersebut; dan menggunakan bahan-bahan kimia bagi pengendalian huru-hara
sebagai metode peperangan.

3 Pengertian dan Kriteria
Pengertian dan kriteria senjata kimia seperti disebutkan dalam Pasal II KSK
meliputi semua bahan kimia beracun (toxic) dan komponen dasarnya
(precursor) yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan selain yang tidak
dilarang oleh Konvensi yang mencakup penggunaan untuk maksud-maksud
damai, perlindungan terhadap bahan-bahan kimia beracun, tujuan-tujuan
militer yang tidak melibatkan bahan-bahan kimia beracun sebagai suatu
metode peperangan. dan penegakan hukum. Definisi senjata kimia juga
meliputi amunisi dan perlengkapan yang didesain khusus untuk melepaskan
bahan-bahan kimia beracun tersebut. serta peralatan apapun yang didesain
secara khusus untuk maksud-maksud tersebut.

4 Deklarasi
Berdasarkan Pasal III KSK. selambat-lambatnya 30 hari setelah KSK berlaku
bagi suatu Negara Pihak. negara tersebut berkewajiban mendeklarasikan
kepada OPCW hal-hal sebagai berikut: senjata kimia dan fasilitas produksi
senjata kimia yang dimilikinya. dengan menunjukkan lokasi dan jumlahnya,
serta dengan memberikan gambaran umum tentang rencana
pemusnahannya. Negara tersebut juga diwajibkan mendeklarasikan bahanbahan
kimia yang dimilikinya untuk pengendalian huru-hara.

5 Senjata Kimia dan Fasilitas Produksi Senjata Kimia
Pasal IV dan Pasal V KSK bersama Lampiran tentang Implementasi dan
Verifikasi memuat ketentuan-ketentuan terinci mengenai pemusnahan senjata
kimia dan fasilitas produksi senjata kimia. termasuk verifikasi tentang
pemusnahan tersebut. Pemusnahan senjata kimia dan fasilitas produksi
senjata kimia harus diselesaikan dalam waktu sepuluh tahun. Dalam kasuskasus
tertentu. batas akhir pemusnahan senjata kimia dapat diperpanjang
lima tahun lagi, dan fasilitas produksi senjata kimia dapat dikonversikan
menjadi fasilitas untuk tujuan-tujuan damai. dengan cara-cara sedemikian
rupa untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut tidak akan dikonversikan
kembali untuk kegiatan- kegiatan yang dilarang. Setiap Negara Pihak
diharuskan pula membiayai verifikasi internasional dalam pemusnahan
senjata kimia dan fasilitas kimia dan fasilitas produksi senjata kimia mereka,
kecuali ditentukan lain oleh Dewan Eksekutif, yang menjadi pelaksana OPCW.

6 Kegiatan-kegiatan yang tidak dilarang menurut KSK
Pasal VI KSK beserta Lampiran tentang Implementasi dan Verifikasi merinci
rezim yang komprehensif bagi kegiatan pengawasan industri kimia yang
dilakukan OPCW melalui deklarasi-deklarasi dan pemeriksaan di tempat (onsite
inspection) secara rutin. Negara Pihak wajib membuat deklarasi bahanbahan
kimia yang disebut dalam ketiga daftar, dan fasilitas-fasilitas yang
dilibatkan dalam semua kegiatan baik yang menyangkut bahan-bahan kimia
tersebut maupun bahan-bahan kimia organik yang tidak termasuk dalam
daftar seperti yang disebut dalam KSK. Bahan kimia dalam ketiga daftar
tersebut akan diinspeksi dengan cara yang berbeda-beda, bergantung pada
tingkat ancaman yang dapat ditimbulkannya terhadap maksud dan tujuan
KSK. Verifikasi fasilitas-fasilitas lain yang menghasilkan bahan-bahan kimia
organik yang tidak termuat dalam daftar akan dimulai pada tahun ke-4 setelah
berlakunya KSK, kecuali Konferensi Negara Pihak menentukan lain pada
Sidang Reguler Ketiga. Prosedur-prosedur Deklarasi dan Inspeksi tersebut
diterapkan pada fasilitas-fasilitas industri kimia jika jumlah bahan-bahan kimia
yang ditangani oleh fasilitas-fasilitas tersebut melampaui ambang batas yang
ditentukan bagi setiap daftar seperti disebut dalam KSK.

7 Langkah-langkah Implementasi Nasional
Sesuai dengan Pasal VII KSK, Negara Pihak wajib mengambil langkahlangkah
dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang relevan
untuk menjamin implementasi KSK di tingkat nasional. Negara Pihak juga
diminta untuk membentuk dan menunjuk Otorita Nasional, yang akan
berfungsi sebagai pusat penghubung (focal point for liaison) dengan OPCW.

8 Organisasi
Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (Organisation for Prohibition of
Chemical Weapons) dibentuk berdasarkan Pasal VIII KSK. Konferensi
Negara-negara Pihak adalah lembaga pembuat keputusan tertinggi, yang
bertemu setiap tahun dan mengadakan sidang istimewa bila perlu. Dewan
Eksekutif, yang beranggotakan 41 negara pihak yang mewakili 5 kelompok
regional secara bergiliran mengawasi kegiatan OPWC dan bertanggungjawab
kepada Konferensi Negara-negara Pihak. Sekretariat Teknis, yang diketuai
oleh seorang Direktur Jenderal, menjalankan tugas-tugas praktis organisasi.
Komponen utama Sekretariat Teknis adalah para inspektur yang menjalankan
kegiatan verifikasi berdasarkan KSK.

9 Konsultasi. Kerja Sama. dan Pencarian Fakta
Pasal IX KSK beserta Lampiran tentang Implementasi dan Verifikasi mengatur
masalah inspeksi paksaan berdasarkan pemberitahuan mendadak (shortnotice
challenge inspections) yang dilakukan oleh OPCW terhadap setiap
fasilitas atau lokasi yang terletak di wilayah atau tempat-tempat lain di bawah
yurisdiksi atau pengawasan suatu Negara Pihak, yang bertujuan untuk
memberikan kejelasan mengenai fakta tentang kemungkinan adanya
ketidaktaatan (non compliance) dan menyelesaikan setiap masalah. Negara
Pihak yang diinspeksi dapat memanfaatkan teknik-teknik akses terbatas
berdasarkan kesepakatan (managed access) untuk melindungi instalasiinstalasi
sensitif dan informasi-informasi yang tidak ada kaitannya dengan
KSK. Pasal ini memuat pula ketentuan-ketentuan tentang konsultasi dan
klarifikasi.

10 Bantuan dan Perlindungan terhadap Ancaman Senjata Kimia
Berdasarkan Pasal X KSK, Negara Pihak yang menghadapi ancaman atau
serangan yang melibatkan senjata kimia dapat memperoleh bantuan,
termasuk peralatan pertahanan, seperti alat-alat sensor, pakaian pelindung,
peralatan dekontaminasi dan penawar, serta saran-saran mengenai langkah-
langkah defensif terhadap serangan senjata kimia. Negara-negara pihak
diwajibkan memberikan bantuan dengan memilih satu atau lebih langkah
berikut: sumbangan kepada Dana Sukarela yang dibentuk oleh Konferensi
Negara-negara Pihak; membuat persetujuan dengan OPCW untuk
memperoleh bantuan, dan deklarasi mengenai jenis-jenis bantuan yang harus
diberikan dalam keadaan darurat.

11 Pembangunan Ekonomi dan Teknologi
Pasal XI KSK menjamin pertukaran secara luas dari bahan-bahan kimia,
peralatan, informasi ilmiah dan teknis yang berkaitan dengan pengembangan
dan penerapan proses kimiawi untuk tujuan-tujuan yang tidak dilarang oleh
KSK di antara sesama Negara Pihak. Negara Pihak juga sepakat untuk
menyesuaikan peraturan nasionalnya di bidang perdagangan bahan kimia
dengan tujuan dan maksud dari KSK.

12 Langkah untuk Memulihkan Keadaan dan Menjamin Ketaatan Termasuk
Sanksi
Pasal XII KSK mengatur sejumlah hukuman. termasuk sanksi, dalam hal
suatu Negara Pihak tidak dapat mengambil tindakan pemulihan yang
berkenaan dengan ketaatan kepada KSK. Kasus-kasus yang cukup berat
dapat diserahkan kepada Dewan Keamanan untuk diambil tindakan lebih
lanjut, termasuk yang bersifat memaksa sesuai dengan Piagam PBB.

13 Pasal XIII sampai dengan Pasal XXIV KSK mengatur hubungan Konvensi ini
dengan perjanjian internasional lain. penyelesaian sengketa, amandemen,
masa berlaku dan penarikan diri, status lampiran, penandatanganan, mulai
berlakunya KSK, pensyaratan, penyimpanan. dan naskah-naskah otentik.
KSK tidak memungkinkan adanya pensyaratan (reservation), kecuali terhadap
lampiran sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan KSK.

14 Lampiran tentang Bahan Kimia memuat tiga daftar bahan kimia yang
dibedakan menurut tingkat kegiatan verifikasi dan pedoman bagi ketiga daftar
tersebut;

15 Lampiran tentang Implementasi dan Verifikasi memuat 11 bagian tentang
verifikasi tertentu dan prosedur-prosedur lain yang dimaksudkan untuk
pemusnahan senjata kimia dan fasilitas produksi senjata kimia, inspeksiinspeksi
rutin terhadap industri, inspeksi paksaan, dan langkah-Iangkah
tertentu bagi penyelidikan terhadap kasus-kasus yang dicurigai menggunakan
senjata kimia. Lampiran ini juga memuat ketentuan-ketentuan khusus yang
mengatur perdagangan bahan-bahan kimia yang termasuk dalam daftar
dengan negara-negara yang bukan pihak KSK.

16 Lampiran tentang Perlindungan terhadap Informasi Rahasia berisi prinsipprinsip
umum bagi penanganan informasi rahasia, penempatan dan
pengaturan personil dalam Sekretariat Teknis OPCW, langkah-langkah untuk
menjamin kerahasiaan informasi dan instalasi sensitif selama inspeksi
berlangsung, serta prosedur-prosedur dalam hal bocornya kerahasiaan.

V. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Yang disahkan dengan Undang-undang ini adalah Convention on the Prohibition of
the Development, Production Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on
their Destruction sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
Untuk kepentingan pemasyarakatannya, salinan naskah asli beserta lampirannya
dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal l diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia, dan apabila terjadi perbedaan pengertian terhadap
terjemahan dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan salinan naskah aslinya
dalam bahasa Inggeris.

Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3786

Sumber : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (1998)

2017-03-22T02:48:00.000-07:00

Undang-Undang

Nomor : 9

Tahun : 1998

Tentang : KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN I998

TENTANG

KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah
hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
b. bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan
pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam
tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
c. bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan
keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya
suasana yang aman, tertib,dan damai;
d. bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan
secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar
1945.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN
PENDAPAT DI MUKA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk
menyampaikan pikiran dengan lisan. tulisan. dan sebagainya secara bebas dan
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di
tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau
lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara
demonstratif di muka umum.
4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan
pendapat dengan tema tertentu.
6. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang
dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.
7. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
8. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2
(1) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan
pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Undang-undang ini.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:
a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
b. asas musyawarah dan mufakat;
c. asas kepastian hukum dan keadilan;
d. asas profesionalitas; dan
e. asas manfaat.

Pasal 4
Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
adalah:
a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan
hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam
menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas
setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan
berdemokrasi;
d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5
Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:
a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
b. memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 6
Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk:
a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7
Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara. aparatur
pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. melindungi hak asasi manusia;
b. menghargai asas legalitas;
c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
d. menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 8
Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar
penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan
damai.

BAB IV

BENTUK-BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Pasal 9
(1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
a. unjuk rasa atau demonstrasi;
b. pawai;
c. rapat umum; dan atau
d. mimbar bebas.

(2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah. instalasi militer, rumah
sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api. terminal angkutan darat,
dan obyek-obyek vital nasional;
b. pada hari besar nasional.

(3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan
keselamatan umum.

Pasal 10
(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan
oleh yang bersangkutan. pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat ) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri
setempat.
(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pasal 11
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat (1) memuat:
a. maksud dan tujuan;
b. tempat, lokasi, dan rute;
c. waktu dan lama;
d. bentuk;
e. penanggung jawab;
f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
h. jumlah peserta.

Pasal 12
(1) Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan
Pasal 11 wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman,
tertib, dan damai.
(2) Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi
dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima)orang penanggungjawab.

Pasal 13
(1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
Polri wajib:
a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka
umum;
c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan
penyampaian pendapat;
d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
(2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Polri
bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau
peserta penyampaian pendapat di muka umum.
(3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung
jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban
umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 14
Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara
tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua
puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

BABV

SANKSI

Pasal 15
Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat
(3), Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal 16
Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang
melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17
Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan
1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

Pasal 18
(1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak
warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi
ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) adalah kejahatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak diatur khusus atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
dalam Undang-undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 Oktober 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 Oktober 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AKBARTANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 181

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG

KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

UMUM
Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang
dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".
Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi
Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan
mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai
pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan
menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak
memandang batas-batas".
Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara
lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh layanan sosial dan
kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan
atau pelanggaran hukum yang, bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari
proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak
menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam
kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana
tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain
menetapkan sebagai berikut:

1. setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan
pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2. dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk sematamata
pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud
untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang
lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban. serta
kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan
dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur
hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia. pemerintah
Republik Indonesia berkewajiban mewujudkannya dalam bentuk sikap politik yang
aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.
Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi
kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka
kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan:

1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. asas musyawarah dan mufakat;
3. asas kepastian hukum dan keadilan;
4. asas proporsionalitas;
5. asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggungjawab dalam
berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berlandaskan atas
kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka
pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk:

1. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi
manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam
menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas
setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan
berdemokrasi;
4. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sejalan dengan tujuan di atas rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom,
responsif dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik yang represif.
Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut, maka Undang-undang tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. merupakan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bersifat regulatif. sehingga disatu sisi dapat melindungi hak
warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. dan di sisi lain dapat
mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan
makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.
Undang-undang ini mengatur bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka
umum. dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak
maupun elektronika dan hak mogok bekerja di lingkungan kerjanya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Penyampaian pendapat di muka umum”, adalah
penyampaian pendapat secara lisan, tulisan. dan sebagainya.
“Penyampaian pendapat secara lisan” antara lain; pidato. dialog, dan diskusi.
“Penyampaian pendapat secara tulisan” antara lain: petisi, gambar, pamflet, poster,
brosur, selebaran, dan spanduk. Adapun yang dimaksud dengan:dan sebagainya"
antara lain: sikap, membisu dan mogok makan.

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah asas yang meletakkan
segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang
dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi
oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mengeluarkan pikiran secara bebas” adalah mengeluarkan
pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik,
psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “memperoleh perlindungan hukum” termasuk di dalamnya
jaminan keamanan.

Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan “menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain" adalah
ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman,
tertib, dan damai.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum”
adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan
masyarakat.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan "menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban
umum” adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi
ketenteraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang
maupun kesehatan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa"
adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau
penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan "aparatur pemerintah" adalah aparatur pemerintah yang
menyelenggarakan pengamanan.
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan pengamanan” adalah segala daya
upaya untuk menciptakan kondisi aman, tertib, dan damai, termasuk mencegah
timbulnya gangguan atau tekanan, baik fisik maupun psikis yang berasal dari mana
pun juga.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan “berperan serta secara bertanggungjawab” adalah hak
masyarakat untuk memberi dan memperoleh informasi atau konfirmasi kepada atau dari
aparatur pemerintah agar terjamin keamanan dan ketertiban lingkungannya, tanpa
menghalangi terlaksananya penyampaian pendapat di muka umum.

Pasal 9
Ayat(1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengecualian “di lingkungan istana kepresidenan"
adalah istana presiden dan istana wakil presiden dengan radius 100 meter
dari pagar luar.
Pengecualian untuk “instalasi militer” meliputi radius 150 meter dari pagar
luar.
Pengecualian untuk “obyek-obyek vital nasional” meliputi radius 500 meter
dari pagar luar.

Huruf b
Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah:
1. Tahun Baru;
2. Hari Raya Nyepi;
3. Hari Wafat Isa Almasih;
4. Isra Mi’raj;
5. Kenaikan Isa Almasih;
6. Hari Raya Waisak;
7. Hari Raya Idul Fitri;
8. Hari Raya Idul Adha;
9. Hari Maulid Nabi;
10. 1 Muharam;
11. Hari Natal;
12. Agustus.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat(2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Polri setempat” adalah satuan Polri terdepan dimana
kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan apabila kegiatan dilaksanakan
pada:
a. 1 (satu) kecamatan. pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat;
b. 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kotamadya.
pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat;
c. 2 (dua) kabupaten/kotamadya atau lebih dalam 1 (satu) propinsi,
pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat;
d. 2 (dua) propinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat(4)
Cukup jelas

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tempat” dalam Pasal ini adalah tempat peserta berkumpul
dan berangkat ke lokasi. Yang dimaksud dengan "Lokasi” dalam Pasal ini adalah
tempat penyampaian pendapat di muka umum.
Yang dimaksud dengan "rute.” dalam Pasal ini adalah jalan yang dilalui oleh peserta
penyampaian pendapat di muka umum dari tempat berkumpul dan berangkat
sampai di lokasi yang dituju dan atau sebaliknya.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan "bentuk” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1).

Huruf e
Penanggung jawab adalah orang yang memimpin dan atau menyelenggarakan
pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang bertanggung jawab agar
pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib, dan damai.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Koordinasi antara Polri dengan penanggungjawab dimaksudkan untuk
mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengganggu terlaksananya
penyampaian pendapat di muka umum secara aman tertib, dan damai,
terutama penyelenggaraan pada malam hari.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat(3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Kewajiban dan tanggungjawab yang dimaksud dalam Pasa1 6 huruf a, b, d, dan e adalah
kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan “sanksi hukum” adalah sanksi hukum pidana, sanksi hukum
perdata, atau sanksi administrasi. Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan
perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana,
hukum perdata, dan hukum administrasi.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan “melakukan tindak pidana” dalam Pasal ini adalah termasuk
perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3789

Sumber : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Undang-Undang Daruat Republik Indonesia Serikat Nomor 2 Tahun 1950 (1950)

2017-03-21T23:44:00.000-07:00

Undang-Undang

Nomor : 2

Tahun : 1950

Tentang : PENERBITAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT TENTANG MENGELUARKAN, MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG FEDERAL DAN PERATURAN PEMERINTAH

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

NOMOR 2 TAHUN 1950

TENTANG

PENERBITAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN BERITA

NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT TENTANG MENGELUARKAN,

MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG FEDERAL DAN

PERATURAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang :
a. bahwa perlu diadakan peraturan tentang mengeluarkan,
mengumumkan dan mulai berlakunya undang-undang federal dan
peraturan Pemerintah;
b. bahwa untuk pengumuman Undang-undang dan Peraturan Pemerintah
itu, begitu pula untuk pengumuman atau penyiaran peraturanperaturan
dan surat-surat lain, perlu diadakan alat pengumuman dan
penyiaran resmi dari Pemerintah dengan aturan-aturan yang tertentu.

Menimbang :
Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan-peraturan
tersebut di atas perlu segera diadakan.

Mengingat :
Pasal 143 dan pasal 139 Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Undang-undang darurat Nomor 1 tertanggal 27 Desember 1949.

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENERBITAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN TENTANG MENGELUARKAN,
MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
FEDERAL DAN PERATURAN PEMERINTAH.

BAB I

TENTANG PENERBITAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

DAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Pasal 1
Pemerintah menerbitkan suatu Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan suatu
Berita Negara Republik Indonesia Serikat.

Pasal 2
Lembaran Negara dicetak dalam ukuran oktavo, dan Berita Negara dalam ukuran folio.
Waktu penerbitannya tidak ditentukan dan dua-duanya disebut dengan tahun
penerbitannya dan nomor berturut.

Pasal 3
Dalam selembar Lembaran Negara tersendiri dimuat sebagai pengumuman tiap-tiap
undang-undang federal dan tiap-tiap peraturan Pemerintah.
Dalam Berita Negara dimuat peraturan mengenai hal-hal yang dengan undang-undang
federal atau dengan peraturan Pemerintah diserahkan kepada alat perlengkapan
Republik Indonesia Serikat lain, dan juga surat-surat lain yang harus ataupun dianggap
perlu atau berguna disiarkan dalam Berita Negara.

Pasal 4
Penyelenggaraan penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara,teristimewa pemuatan
Undang-undang federal dan Peraturan Pemerintah dalam Lembaran Negara, diserahkan
kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 5
Undang-undang federal dan Peraturan Pemerintah, setelah di tanda tangani oleh
Presiden dan di tanda tangani serta oleh menteri yang bersangkutan, diumumkan oleh
Presiden.
Menteri tersebut mengirimkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah itu kepada
Menteri Kehakiman, yang menyelenggarakan dengan segera termuatnya dalam
Lembaran Negara.
Jikalau diperlukan penandatanganan serta oleh lebih dari satu menteri, maka pengiriman
itu dilakukan oleh menteri yang terakhir menandatanganinya.

Pasal 6
Menteri Kehakiman memberi nomor kepada Undang-undang atau Peraturan Pemerintah
yang dimuatnya dalam Lembaran Negara, masing-masing menurut nomor urutan sendiri
dan tiap-tiap tahun dimulai dengan nomor 1, dan menulis nama Undang-undang atau
peraturan Pemerintah itu pada pucuknya.
Pada kaki sebelah kiri Undang-undang atau Peraturan Pemerintah itu Menteri Kehakiman
membubuh catatan sebagai berikut:

Diumumkan di ....... (nama tempat)

pada ...... (hari bulan dan tahun)

MENTERI KEHAKIMAN,

.......... (tanda tangan)

(........... nama Menteri)

Pasal 7
Surat-surat asli mengenai Undang-undang atau Peraturan Pemerintah itu oleh Menteri
Kehakiman dikirimkan kepada Direktur Kabinet Presiden untuk disimpan dalam arsip
Kabinet Presiden.

Pasal 8
Jikalau dalam sesuatu peraturan yang telah ada dan yang menjadi peraturan yang
dilakukan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia Serikat, disebut atau
dimaksud "Staatsblad voor Indonesië" atau "Javase Courant", maka sejak berlakunya
undang-undang darurat ini harus dibaca sebagai gantinya "Lembaran Negara Republik
Indonesia Serikat" atau "Berita Negara Republik Indonesia Serikat", tergantung pada jenis
peraturan atau hal yang dimuat dalam lembaran-lembaran resmi tersebut di atas.

BAB II

TENTANG MENGELUARKAN, MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA

UNDANG-UNDANG FEDERAL DAN PERATURAN PEMERINTAH

Pasal 9
Undang-undang federal dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan sebagai
berikut:

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang:
bahwa.... dst.; (alasan-alasan pembentukan undang-undang).

Mengingat:
......;(pasal-pasal Konstitusi atau Undang-undang lain yang menjadi dasar kekuasaan atau
kewajiban pengundang-undang).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (dan Senat: jika diperlukan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: ........ (nama undang-undang)

Kemudian dimuat isi undang-undang, dan sesudah itu ditulis di sebelah kanan, sebagai
tanda pensahan oleh Pemerintah:

Disahkan di ....... (nama tempat)
pada .......... (hari bulan dan tahun)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(tanda tangan Presiden)
(nama Presiden)

MENTERI ...... (yang bersangkutan).

(tanda tangan serta Menteri)
(nama Menteri).

Jikalau Pemerintah mempergunakan kuasanya termaktub pada pasal 132 Konstitusi,
maka hal ini dinyatakan dengan menghapuskan perkataan-perkataan: "dan Senat"
tersebut di atas, dan dengan memuat pasal 132 Konstitusi dalam: Mengingat:.

Jikalau Pemerintah mempergunakan kuasanya termaktub pada pasal 136 ayat 3
Konstitusi, maka hal ini dinyatakan dengan menghapuskan perkataan-perkataan: "dan
Senat" seperti di atas, dan dengan memuat dalam: Menimbang: keterangan: bahwa usul
undang-undang ini telah ditolak oleh Senat, serta dengan memuat dalam: Mengingat:
pasal 136 ayat 3 dan pasal 137 ayat 1 Konstitusi.

Pasal 10
Undang-undang darurat dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan seperti
undang-undang biasa dengan perbedaan:
1. dalam: Menimbang:, harus diterangkan:
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera
diadakan;
2. keterangan-keterangan: "Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat",
dihapuskan;
3. perkataan: "Disahkan" di bawah isi undang-undang diganti dengan
perkataan:"Ditetapkan".

Pasal 11
Peraturan Pemerintah dikeluarkan dengan bentuk dan perkataan-perkataan seperti
Undang-undang darurat, dengan perbedaan, bahwa keterangan: "bahwa karena
keadaan-keadaan yang mendesak......... dst. " tidak dimuat.

Pasal 12
Pengumuman oleh Presiden sebagaimana tertera dalam pasal 5 dilakukan atas ketentuan
yang dinyatakan dalam akhir isi undang-undang atau Peraturan Pemerintah sebagai
berikut:
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman undangundang/undang-undang
darurat/peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Pasal 13
Jikalau dalam sesuatu peraturan tidak ditentukan tanggal yang lain, maka peraturan itu
berlaku mulai pada hari ketiga puluh sesudah hari diumumkan.

Pasal 14
Undang-undang darurat ini dapat disebut "Undang-undang Lembaran Negara dan
pengumuman", dan mulai berlaku pada 17 Januari 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undangundang/Undang-undang
darurat/Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Januari Tahun 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Ttd.

(SOEKARNO)

MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

(SOEPOMO)

Diumumkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Januari 1950

MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

(SOEPOMO).

Sumber : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Perubahan Undang-Undang NO. 2 Tahun 1956 (1956)

2017-03-21T23:24:00.000-07:00

Undang-Undang

Nomor : 2

Tahun : 1956

Tentang : PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1956

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1956

TENTANG

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1956

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa pembentukan Konstituante dapat dipercepat dengan
mengadakan perubahan seperlunya terhadap Undang-undang No. 2
tahun 1956;
b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu
segera diadakan.

Mengingat :
Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN UNDANGUNDANG
NO. 2 TAHUN 1956

Pasal 1

Pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 1956 huruf 1 di rubah sehingga berbunyi:
1. Pasal 107 ditambah dengan ayat 4 yang berbunyi:
(4) Dalam tempo tujuh hari sesudah Panitia Pemeriksaan Menerima surat-surat
tersebut dalam ayat 1. Panitia tersebut harus sudah selesai dengan
pekerjaannya dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Pemerintah.
Jika menurut laporan itu, jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota Dewan
Perwakilan Rakyat sudah berjumlah dua ratus, atau yang diterima sebagai
anggota Konstituante sudah berjumlah empat ratus, maka Dewan Perwakilan
Rakyat atau Konstituante dapat dilantik oleh Presiden."

Pasal 2

Undang-undang Darurat ini berlaku sejak diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang
Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 4 Oktober 1956

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD HATTA

MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

(MOELJATNO)

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd.

(SOENARJO)

Diundangkan

Pada Tanggal 4 Oktober 1956

MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

(MOELJATNO)

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 NOMOR 4

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1956

TENTANG

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1956

Dengan Undang-undang No. 2 tahun 1956 pasal 107 Undang-undang No.7 tahun 1953
telah ditambah dengan sebuah ayat.
Dalam alinea kedua ayat yang ditambah itu terdapat ketentuan, bahwa Dewan Perwakilan
Rakyat sudah dapat dilantik, jika jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota sudah dua
ratus.
Agar Konstituante juga telah dapat hendaknya dilantik apabila jumlah terpilih yang
diterima sebagai anggota telah mencapai suatu jumlah tertentu, maka Pasal I sub 1 dari
Undang-undang No.2 tahun 1956 tersebut ditambah dengan suatu ketentuan bahwa
Konstituante dapat dilantik, jika jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota telah
sebanyak empat ratus orang.

Tambahan Lembaran Negara No.46.

Sumber : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Perlindungan Anak (2003)

2017-03-21T23:02:00.000-07:00

Undang-Undang

Nomor : 23

Tahun : 2003

Tentang : PERLINDUNGAN ANAK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap
warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak
asasi manusia;
b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus
yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia
perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang
secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu
dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak
dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya
perlakuan tanpa diskriminasi;
e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan
dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin
pelaksanaannya;
f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak
dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan
perlindungan anak;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu
ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran
Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of
Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.
138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO
mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.
182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The
Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3941);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan
anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis
lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu
angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai
orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental,
spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental
sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau
memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua,
wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan
membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan
putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan,
pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu
orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina,
melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan
kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi
kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat,
anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak
korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,
anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak
meliputi :
a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia
yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Pasal 5
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7
(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya
sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau
anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak
asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 8
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan
fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9
(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang
cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki
keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan
informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan
nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang
sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya
demi pengembangan diri.

Pasal 12
Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan
pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13
(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.
(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14
Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan
hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan
merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai
dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17
(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang
dewasa;
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya
hukum yang berlaku; dan
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak
memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan
hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum
dan bantuan lainnya.

Pasal 19
Setiap anak berkewajiban untuk :
a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20
Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Negara dan Pemerintah

Pasal 21
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi
setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan
bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan
prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23
(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum
bertanggung jawab terhadap anak.
(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24
Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan
pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui
kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab,
tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 27
(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan
dan/atau membantu proses kelahiran.
(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui
keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan
orang yang menemukannya.

Pasal 28
(1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya
diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
(4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari

Perkawinan Campuran

Pasal 29
(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara
asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari
ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak
berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah
satu dari kedua orang tuanya.
(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum
mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi
kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus
status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI

KUASA ASUH

Pasal 30
(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya,
terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31
(1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan
permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan
kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat
untuk itu.
(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga,
tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain
yang mempunyai kewenangan untuk itu.
(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang
perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32
Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat
ketentuan :
a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
c. batas waktu pencabutan.

BAB VII

PERWALIAN

Pasal 33
(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat
tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan
dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan
pengadilan.
(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama
yang dianut anak.
(4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik
anak yang bersangkutan.
(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34
Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan
untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35
(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan
anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai
kewenangan untuk itu.
(2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak
sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat
penetapan

Pasal 36
(1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum
atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan
ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu

Pengasuhan Anak

Pasal 37
(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh
kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang
mempunyai kewenangan untuk itu.
(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang
diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang
bersangkutan.
(4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka
pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang
bersangkutan.
(5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38
(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan
suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan
kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan
bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan
memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara
optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut
anak.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 39
(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan
dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah
antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama
mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40
(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan
orang tua kandungnya.
(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41
(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengangkatan anak.
(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42
(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang
tuanya.

Pasal 43
(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin
perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 44
(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan yang
komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak
dalam kandungan.
(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun
rujukan.
(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan
secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45
(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak
dalam kandungan.
(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46
Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar
dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47
(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi
organ tubuhnya untuk pihak lain.
(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan
kesehatan anak;
b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang
tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48
Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua
anak.

Pasal 49
Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :
a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik
sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya
sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan
peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51
Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan
aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52
Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh
pendidikan khusus.

Pasal 53
(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cumacuma
atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak
yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula
mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54
Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan
oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau
lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 55
(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam
lembaga maupun di luar lembaga.
(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh
lembaga masyarakat.
(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan
lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama
dengan berbagai pihak yang terkait.
(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56
(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan
membantu anak, agar anak dapat :
a. berpartisipasi;
b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan
anak;
d. bebas berserikat dan berkumpul;
e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia,
tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu
perkembangan anak.

Pasal 57
Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan
permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58
(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat
penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 59
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan
perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban
perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60
Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :
a. anak yang menjadi pengungsi;
b. anak korban kerusuhan;
c. anak korban bencana alam; dan
d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62
Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik
bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan
melalui :
a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan,
kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami
gangguan psikososial.

Pasal 63
Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan
membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64
(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana,
merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilaksanakan melalui :
a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan
dengan hukum;
f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari
labelisasi.
(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari
labelisasi;
c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun
sosial; dan
d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65
(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati
budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan
bahasanya sendiri.
(2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk
menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan
menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan
budaya.

Pasal 66
(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah
dan masyarakat.
(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan melalui :
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya
masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi
dan/atau seksual.
(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67
(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat
dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan,
perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).

Pasal 68
(1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan,
pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).

Pasal 69
(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi
anak korban tindak kekerasan; dan
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70
(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
dilakukan melalui upaya :
a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial
sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
(2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara
diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang
menyandang cacat.

Pasal 71
(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan
rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam
situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 72
(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan
anak.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan,
lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,
lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73
Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB XI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undangundang
ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75
(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang
wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh
agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi,
lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap
perlindungan anak.
(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76
Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :
a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat,
melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak;
b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka
perlindungan anak.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :
a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun
moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik
fisik, mental, maupun sosial,
c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78
Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,
anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus
dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Pasal 80
(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau
penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83
Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk
dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85
(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau
jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang
menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan
kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau
patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan
agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87
Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan
dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa
yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88
Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89
(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika
dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama
20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80,
Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89
dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda
yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92
Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak
Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Ttd.

Edy Sudibyo

P E N J E L A S A N

A T A S

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

UMUM
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga
karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung
tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UndangUndang
Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi
kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus citacita
bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,
berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil
dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan
tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu
undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban
dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan
pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi
tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka
penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan
fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya
secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus
demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah
guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai
penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan
nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam
kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan
anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban
memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a. nondiskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik
melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi
Hak-Hak Anak.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua
tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan
badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak
asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat,
keluarga, dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hakhak
anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama
jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsipprinsip
pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan
kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal
ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan
orang tuanya.

Pasal 7

Ayat (1)
Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya
(termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah
antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang
tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Ayat (2)
Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat
istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat
kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan,
jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik
dan/atau mental.

Huruf b
Perlakuan ekploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras
anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Huruf c
Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban
untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Huruf d
Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak
menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan
melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e
Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau
kesewenang-wenangan terhadap anak.

Huruf f
Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang
tuanya.

Pasal 15
Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari
tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi
dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan
pendidikan.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah
ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak,
dan rumah tahanan khusus anak.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama
Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kata seyogianya dalam ketentuan ini adalah sepatutnya; selayaknya;
semestinya; dan sebaiknya.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Pengasuhan anak dalam panti sosial merupakan upaya terakhir.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian
agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara
musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan
psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah
mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung
jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan
ketentuan peraturan perundang-unangan yang berlaku.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46
Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya HIV/AIDS,
TBC, kusta, polio.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti
swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Yang dimaksud dengan frasa gangguan psikososial antara lain trauma psikis dan gangguan
perkembangan anak di usia dini.

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Keputusan Presiden termasuk pembentukan
organisasi di daerah.

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4235

Sumber : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004)

2017-03-20T07:58:00.004-07:00

Undang-Undang

Nomor : 23

Tahun : 2004

Tentang : PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman
dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan
falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam
rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia
dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk
diskriminasi yang harus dihapus;
c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang
kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat
perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar
terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman
kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan
derajat dan martabat kemanusiaan;
d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah
tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di
Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban
kekerasan dalam rumah tangga;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk
Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga;

Mengingat :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,
Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup
rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah
jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak
pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi
korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan
dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah
tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk
memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan
oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik
sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang
langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga
sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang
dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan
perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2
(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini
meliputi :
a. suami, isteri, dan anak;
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga
dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a
karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,
pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam
rumah tangga; dan/atau
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan
menetap dalam rumah tangga tersebut.
(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c
dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu
selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan
berdasarkan asas :
a. penghormatan hak asasi manusia;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
c. nondiskriminasi; dan
d. perlindungan korban.

Pasal 4
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :
a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah
tangga;
b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan
sejahtera.

BAB III

LARANGAN KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah
tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya,
dengan cara :
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh
sakit, atau luka berat.

Pasal 7
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk
bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis
berat pada seseorang.

Pasal 8
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c meliputi :
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap
orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga
tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang
dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain
untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9
(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam
lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang
berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian
ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi
dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam
atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah
kendali orang tersebut.

BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 10
Korban berhak mendapatkan :
a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya
baik sementara maupun berdasarkan penetapan
perintah perlindungan dari pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan
kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum
pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11
Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan
kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12
(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, Pemerintah :
a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga;
b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan
edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang
kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah
tangga serta menetapkan standar dan akreditasi
pelayanan yang sensitif gender.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri.
(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi
terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13
Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban,
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan
tugas masing-masing dapat melakukan upaya :
a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor
kepolisian;
b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan
pembimbing rohani;
c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme
kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak
yang mudah diakses oleh korban; dan
d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi,
keluarga, dan teman korban.

Pasal 14
Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan
kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15
Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan
upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :
a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan kepada korban;
c. memberikan pertolongan darurat; dan
d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan
perlindungan.

BAB VI

PERLINDUNGAN

Pasal 16
(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan
kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera
memberikan perlindungan sementara pada korban.
(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban
diterima atau ditangani.
(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17
Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian
dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial,
relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk
mendampingi korban.

Pasal 18
Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban
tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan
pendampingan.

Pasal 19
Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah
mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20
Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :
a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan
terhadap martabat kemanusiaan; dan
c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21
(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban,
tenaga kesehatan harus :
a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar
profesinya;
b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap
korban dan visum et repertum atas permintaan
penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang
memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat
bukti.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah,
pemerintahdaerah, atau masyarakat.

Pasal 22
(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
a. melakukan konseling untuk menguatkan dan
memberikan rasa aman bagi korban;
b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban
untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian
dan penetapan perintah perlindungan dari
pengadilan;
c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat
tinggal alternatif; dan
d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam
memberikan layanan kepada korban dengan pihak
kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang
dibutuhkan korban.
(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah,
pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23
Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :
a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk
mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan
atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan
membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap
memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang
dialaminya;
c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban
sehingga korban merasa aman didampingi oleh
pendamping; dan
d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis
dan fisik kepada korban.

Pasal 24
Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus
memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan
memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25
Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat
wajib :
a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi
mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu
korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan
dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum,
relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses
peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26
(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan
dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat
korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau
orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah
tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban
berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27
Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat
dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang
bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28
Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan
yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota
keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29
Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan
dapat diajukan oleh :
a. korban atau keluarga korban;
b. teman korban;
c. kepolisian;
d. relawan pendamping; atau
e. pembimbing rohani.

Pasal 30
(1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam
bentuk lisan atau tulisan.
(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera
pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan
tersebut.
(3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan
oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping,
atau pembimbing rohani maka korban harus
memberikan persetujuannya.
(4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan
tanpa persetujuan korban.

Pasal 31
(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat
mempertimbangkanuntuk :
a. menetapkan suatu kondisi khusus;
b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus
dari perintah perlindungan.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara
kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32
(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu
paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan
pengadilan.
(3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan
diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa
berlakunya.

Pasal 33
(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan
perintah perlindungan.
(2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan,
pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari
korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan
pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34
(1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul,
pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan
kondisi dalam perintah perlindungan.
(2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah
perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan
keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial,
relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35
(1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya
melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap
pelaku yang diyakini telah melanggar perintah
perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak
dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
(2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan
dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)
jam.
(3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap
penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat
(2).

Pasal 36
(1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban,
kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti
permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah
perlindungan.
(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat
perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam.

Pasal 37
(1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat
mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya
dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
(2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku
diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali
dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah
tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga
terjadi.

Pasal 38
(1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah
melanggar perintah perlindungan dan diduga akan
melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan
dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan
tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi
perintah perlindungan.
(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat
pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama
30 hari.
(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII

PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39
Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh
pelayanan dari :
a. tenaga kesehatan;
b. pekerja sosial;
c. relawan pendamping; dan/atau
d. pembimbing rohani.

Pasal 40
(1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan
standar profesinya.
(2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga
kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi
kesehatan korban.

Pasal 41
Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing
rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam
bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau
memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42
Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan,
pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing
rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya
pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka
berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun atau denda paling banyak
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau
denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima
juta rupiah).
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian
atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp
9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian
atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau
denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah).

Pasal 47
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah
tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang
tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami
gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya
selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu)
tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam
kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat
reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua
puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah), setiap orang yang :
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah
tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim
dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :
a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk
menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu
tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari
pelaku;
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah
pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51
Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52
Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53
Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau
sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara
pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undangundang
ini.

Pasal 55
Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang
saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa
terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti
yang sah lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 22 September2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2004

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95

P E N J E L A S A N

A T A S

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

I. UMUM
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan
damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara
Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga
dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal
ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan
rumah tangga.
Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung
pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas
perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga
tersebut.
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan
pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi
kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau
ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga
tersebut.
Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan
dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan
pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan
dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan
terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.
Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan
dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara
fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya
terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk
menghapus kekerasan dalam rumah tangga.
Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau
tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan
sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam
rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undangundang
yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan
tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri
karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan
kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan
kehidupan.
Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat
dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku
sebelumnya, antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan
serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga
mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga
dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana
penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat
penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping,
atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif
dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal
diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.
Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan
melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan
komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam
rumah tangga.
Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara
komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada
korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada
masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga
merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk
anak angkat dan anak tiri.
Huruf b
Yang dimaksud dengan hubungan perkawinan dalam ketentuan ini,
misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan di
mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan
memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak
asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga
secara proporsional.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Yang dimaksud dengan ‘kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah
setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan
hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai,
pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial
dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Huruf a
Yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah lembaga atau
organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam
rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang yang
mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang
diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di
bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara
resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional
pekerjaan sosial.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah setiap orang
yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud dengan kerja sama adalah sebagai wujud peran serta
masyarakat.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Yang dimaksud dengan “relawan pendamping” dalam ketentuan ini
adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling,
terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban
kekerasan.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan “rumah aman” dalam ketentuan ini
adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk
memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan
standar yang ditentukan. Misalnya, trauma center di
Departemen Sosial.
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal alternatif” dalam
ketentuan ini adalah tempat tinggal korban yang terpaksa
ditempatkan untuk dipisahkan dan/atau dijauhkan dari
pelaku.
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” dalam ketentuan ini,
misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya.

Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud “kondisi khusus” dalam ketentuan ini adalah
pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat
tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau
mengintimidasi korban.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu” adalah lembaga yang
sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku.
Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang
mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama
jangka waktu tertentu.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada
hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk
melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan
rumah tangga

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan
selain dari suami isteri adalah pengakuan terdakwa.

Pasal 56
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 4419

Sumber : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesudah Amandemen

2017-03-20T06:36:00.003-07:00

UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

PEMBUKAAN

( P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala

bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia

harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan

dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia

telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat

sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan

pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka,

bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan

dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan

kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia

menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,

serta dengan mewujudkan suatu Keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk

Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan

Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur

lebih lanjut dengan undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya

sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan

dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah

dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden

dan/atau Wakil Presiden./

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan

Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa

jabatannya menurut Undang-Undang Dasar./

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

menurut Undang-Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh

satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang

kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan

undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang

warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak

pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya

sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta

mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan

tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil

Presiden.

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil

Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan

secara langsung oleh rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan

oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta

pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan

umum.

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan

suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah

suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua

puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di

lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia,

dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh

suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan

umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan

yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik

sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama

lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam

jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan

dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila

terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun

apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih

dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah

Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan

tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran

hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah

dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan

Perwakilan Rakyat.

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada

Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan

dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah

anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam

sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya

2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan

memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan

puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat

itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,

atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden,

Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang

paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian

Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan

sidang untuk memutuskan usul Dewan

Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari

sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul

tersebut.

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus

diambil dalam rapat paripurna Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya

3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang

hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi

kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat

paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan

Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau

tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa

jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai

habis masa jabatannya.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya

dalam waktu enam puluh hari, Majelis

Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang

untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang

diusulkan oleh Presiden.

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya

dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana

tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri,

Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara

bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari

setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan

sidang untuk memilih Presiden dan

Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden

dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama

dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai

berakhir masa jabatannya.

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil

Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji

dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan

Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban

Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden

Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya,

memegang teguh Undang-Undang Dasar dan

menjalankan segala undang-undang dan peraturannya

dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan

Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan

memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia

(Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya

dan seadil-adilnya, memegang teguh UndangUndang

Dasar dan menjalankan segala undang-undang

dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta

berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan

Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang,

Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut

agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di

hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat

dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian

dengan negara lain.

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional

lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan

mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan

beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan

perubahan atau pembentukan undang-undang harus

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional

diatur dengan undang-undang.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan

akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan

Rakyat.

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan

pertimbangan Mahkamah Agung.

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda

kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang

bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada

Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undangundang.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden.

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam

pemerintahan.

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian

negara diatur dalam undang-undang.

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,

dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang

diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan

kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan

kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota

dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya,

kecuali urusan pemerintahan yang oleh

undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah

Pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan

daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota,

atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur

dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan

dan keragaman daerah.

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan

sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara

pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan

undang-undang.

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat

istimewa yang diatur dengan undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan

umum.

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan

undang-undang.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali

dalam setahun.

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk

undang-undang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan

bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan

bersama, rancangan undang-undang itu tidak

boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan

Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang

telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah

disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden

dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan

undang-undang tersebut disetujui, rancangan undangundang

tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi,

fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur

dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini,

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi,

hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UndangUndang

Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan

Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan,

menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan

Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat

diatur dalam undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul

rancangan undang-undang.

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden

berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai

pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang

berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah

itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan

undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari

jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur

dalam undang-undang.

BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap

provinsi melalui pemilihan umum.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi

jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan

Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah

anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali

dalam setahun.

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah

diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat

dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan

undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah;

hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran,

dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta

perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta

memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran

pendapatan dan belanja negara dan rancangan undangundang

yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan

agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan

atas pelaksanaan undang-undang mengenai:

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta

menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan

Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk

ditindaklanjuti.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan

dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya

diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun

sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah adalah partai politik.

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan

mandiri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur

dengan undang-undang.

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud

dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap

tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara

terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan

belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas

bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui

rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara

yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang

lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undangundang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan

undang-undang.

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,

kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya

diatur dengan undang-undang.

BAB VIIIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang

keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa

Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan

kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga

perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undangundang.

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan

Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh

Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan

oleh anggota.

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota

negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa

Keuangan diatur dengan undang-undang.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat

kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh

undang-undang.

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian

yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman

di bidang hukum.

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada

Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan

dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung

oleh Presiden.

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan

oleh hakim agung.

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara

Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya

diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan

pengangkatan hakim agung dan mempunyai

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

hakim.

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan

dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki

integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat.

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial

diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang

anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden,

yang diajukan masing-masing tiga orang oleh

Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan

Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih

dari dan oleh hakim konstitusi.

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian

yang tidak tercela, adil, negarawan yang

menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak

merangkap sebagai pejabat negara.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi,

hukum acara serta ketentuan lainnya tentang

Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan

sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara

kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang

batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undangundang.

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing

yang bertempat tinggal di Indonesia.

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur

dengan undang-undang.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam

upaya pembelaan negara.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan

dengan undang-undang.

BAB XA

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan

hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan

umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan

yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat

menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,

memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan

meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan

hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,

dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang

di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan

keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan

pengembangan dirinya secara utuh sebagai

manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan

hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara

sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa

pun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang

bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan

peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan

hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,

terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia

sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis,

maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur,

dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia

orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum

dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN

DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan

melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat

semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama,

dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat,

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara

bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara

keutuhan dan kedaulatan negara.

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat

negara yang menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani

masyarakat, serta menegakkan hukum.

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan

tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta

hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan

diatur dengan undang-undang.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar

dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan

satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur

dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya

dua puluh persen dari anggaran pendapatan

dan belanja negara serta dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan

persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta

kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di

tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan

masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan

nilai-nilai budayanya.

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah

sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini

diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara

oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang

lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang

layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini

diatur dalam undang-undang.

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,

SERTA

LAGU KEBANGSAAN**)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan

Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan

undang-undang.

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar

dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan

Rakyat apabila diajukan oleh sekurangkurangnya

1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan

Rakyat.

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang

Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan

jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar,

Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang

Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya

lima puluh persen ditambah satu anggota dari

seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih

tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut

Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi

sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang

Dasar dan belum diadakan yang baru menurut UndangUndang

Dasar ini.

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17

Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya

dilakukan oleh Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan

peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan

pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun

2003.

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar

ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Sumber : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Prosedur Pendaftaran Permohonan Pekara ke Mahkamah Konstitusi

2017-03-20T04:59:00.000-07:00

Prosedur Pendaftaran Permohonan Pekara ke Mahkamah Konstitusi

Pendaftaran Permohonan Langsung :

Pemohon datang menghadap pranata peradilan registrasi perkara untuk mendaftarkan permohonan.
Pranata peradilan registrasi perkara menerima dan mencatat pihak yang mengajukan permohonan dalam buku penerimaan permohonan, selanjutnya pemohon menyerahkan berkas permohonannya sebanyak 12 rangkap.
Pranata peradilan perkara memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai dengan ketentuan pasal 29 dan 31 UU nomor 8 tahun 2011, yang hasilnya dituangkan dalam formulir ceklis dan membuat lembar disposisi selanjutnya disampaikan kepada panitera muda.
Berkas diproses oleh internal mahkamah konstitusi.
Pranata peradilan perkara menerima berkas permohonan yang telah lengkap dan memenuhi syarat. Kemudian mencatat dalam BRPK dan membuat tanda terima permohonan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon.
Selesai

Pendaftaran Permohonan Online

Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan online. Selanjutnya pemohon atau kuasanya mengunjungi halaman Mahkamah Konstitusi : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Pemohon atau kuasanya melakukan : registrasi secara online untuk mendapatkan nama identifikasi (username) dan kode akses (password) untuk mengakses sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara (SIMPEL) secara elektronik.
Meng-upload softcopy permohonan (syarat permohonan online diatur dalam pasal 8 PMK nomor 18 tahun 2009) ke dalam SIMPEL.
Menccetak atau mem-print tanda terima pengajuan permohonan online yang telah tersedia dalam SIMPEL.
Permohonan online diterima dalam SIMPEL Mahkamah Konstitusi.
Pranata peradilan registrasi perkara menerima dan menyampaikan konfirmasi kepada pemohon atau kuasanya dalam 1 hari setelah dokumen permohonan masuk dalam SIMPEL Mahkamah Konstitusi (pasal 9 ayat (1) PMK nomor 18 tahun 2009).
Pemohon atau kuasanya menjawab konfirmasi dengan menyampaikan secara tertulis kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi, dengan disertai penyerahan 12 rangkap dokumen asli (hard copy) permohonan.

Sumber : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Katakan Sejujurnya - Christine Panjaitan

2017-03-19T03:35:00.001-07:00

Syair/Lirik Lagu Katakan Sejujurnya - Christine Panjaitan

Kalau dulu kita tak bertemu
Takkan pernah ku rasakan artinya rindu
Kalau kita dulu tak kenalan
Takkan pernah ku rasakan jatuh cinta
Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah
Namun hanya sehari saja

Katakanlah katakana sejujurnya
Apa mungkin kita bersatu
Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukan hati kita
Untuk apa kau dan aku bersatu
Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta
Biarkanlah ku pergi jauh

Kalau memang hatimu tak sayang
Mengapa dulu kau kirim surat padaku
Sampul biru bertulis namaku
Serasa terbang seluruh jiwa ragaku
Namun apa yang terjadi kau hancurkan semua mimpi
Yang menyakitkan hati ini

Katakanlah katakana sejujurnya
Apa mungkin kita bersatu
Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukan hati kita
Untuk apa kau dan aku bersatu
Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta
Biarkanlah ku pergi jauh
Kalau tak mungkin lagi menyanyikan lagu cinta
Untuk apa aku disini

Sumber video : Memori Indah

Jangan Sakiti Hatinya - Iis Sugianto

2017-03-19T03:22:00.002-07:00

Syair/Lirik Lagu Jangan Sakiti Hatinya - Iis Sugianto

Masihkah kau ingat, sayang
Gadis yang pernah kau sayang
Dia menunggumu sayang cintanya
Kau berikan dia janji
Kau berikan dia cinta yang indah

Kau nyanyikan lagu sayang
Tentang rembulan yang indah
Semua lagu-lagu indah darimu
Kau berikan dia mimpi
Kau berikan dia senyum yang indah

Jangan jangan kau sakiti hatinya
Jangan lagi sayang
Jangan jangan kau hancurkan cintanya
Jangan lagi sayang

Sedangkan bunga tak ingin layu
Sedangkan hujan bernyanyi merdu
Jangan jangan lagi
Kau redupkan cinta
Yang indah ini

Jangan kau bersedih sayang
Esok kan berganti sayang
Masih ada lagi sayang
Gantinya

Kau nyanyikan lagu sayang
Tentang rembulan yang indah
Semua lagu-lagu indah darimu
Kau berikan dia mimpi
Kau berikan dia senyum yang indah

Jangan jangan kau sakiti hatinya
Jangan lagi sayang
Jangan jangan kau hancurkan cintanya
Jangan lagi sayang

Sedangkan bunga tak ingin layu
Sedangkan hujan bernyanyi merdu
Jangan jangan lagi
Kau redupkan cinta
Yang indah ini

Sumber video : Memori Indah

Seandainya Aku Punya Sayap - Rita Butar-Butar

2017-03-19T03:11:00.002-07:00

Syair/Lirik Lagu Seandainya Aku Punya Sayap - Rita Butar-Butar

Seandainya aku punya sayap
Terbang terbanglah aku
Ku cari dunia yang lain
Untuk apa disini

Seandainya dapat kau rasakan
Kejam kejamnya dunia
Tiada lagi kehadiran
Untuk apa ku disini

Menjerit dan menangis
Pilu dan derita
Merintih dan berdoa
Dimanapun berada oh duniaku yang fana

Seandainya aku punya sayap
Terbang terbanglah aku
Ku cari dunia yang lain
Untuk apa ku disini

Seandainya dapat kau rasakan
Kejam kejamnya dunia
Tiada lagi kehadiran
Untuk apa ku disini

Menjerit dan menangis
Pilu dan derita
Merintih dan berdoa
Dimanapun berada oh duniaku yang fana

Seandainya aku punya sayap
Terbang terbanglah aku
Ku cari dunia yang lain
Untuk apa ku disini
Ku cari dunia yang lain
Untuk apa daku disini

Sumber video : Memori Indah