PolitiKita

Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah Kerusuhan 27 Juli

2022-07-28T00:00:00.001+07:00

SAAT kerusuhan 27 Juli 1996 di Jakarta terjadi, dari 128 anggota Dewan yang terhormat asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Senayan sekarang ini mungkin ada yang masih bersekolah atau tengah berkuliah. Tetapi yang jelas, pengorbanan para martir yang mempertahankan kantor partai dari serbuan batu dan tembakan gas air mata aparat telah memberikan “elan” bagi mereka yang duduk di kursi parlemen. Mereka bisa duduk nyaman di parlemen, tentunya karena selain menang pemilu juga karena marwah partai yang telah terbangun dan teruji dari perjalanan panjang sejarah.

Kesejarahan partai tumbuh karena “DNA” perlawanan dari tindasan rezim lalim. Pernah menjadi pemenang yang tersisih di saat awal reformasi, menjadi oposisi selama dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta menjadi pemenang di dua kali pemerintahan Jokowi. Akankah PDI-P bisa menang hattrick di Pemilu 2024? Ataukah siklus kemenangan partai hanya terhenti di dua pemilu sebelumnya?

Dari berbagai survei yang digelar sejumlah lembaga survei sepanjang 2021 hingga 2022, PDI-P selalu unggul dan menduduki pemuncak peserta pemilu jika skenario pemilu digelar di saat-saat ini. Nama PDI-P selalu masuk dalam mindset pemilih, baik pemilih jadul maupun pemilih pemula.

Ketokohan Megawati Soekarnoputri, berjalannya roda organisasi dari tingkat pusat hingga anak ranting serta kinerja kepala negara, kepala daerah, serta wakil rakyat menjadi parameter penilaian para responden.

Menyitir ucapan Presiden Soekarno, “Jangan melupakan sejarah karena bangsa yang besar tidak akan melupakan sejarahnya” sepertinya sangat tepat dikaitkan dengan peristiwa kelam yang terjadi di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta yang terjadi di hari ini, 26 tahun silam. Harus diakui, penyerbuan brutal yang dilakukan aparat untuk memberangus perlawanan kader dan simpatisan PDI sudah mulai “dilupakan”. Bukan hanya oleh publik, bahkan kader-kader PDIP pun banyak yang tidak paham dengan sejarah partainya.

“Teriakan serbu bercampur lemparan batu, menyeruak di suatu pagi. Mata yang terlelap usai berjaga sepanjang malam, sontak membelalak karena tidak siap. Detik-detik penyerang berbadan tegap dan bersepatu hitam serdadu merangsek maju. Mereka kalap, kami tidak siap. Mereka bersemangat di-back up aparat, kami tetap bertahan mempertahankan keyakinan. Hingga akhirnya, luruh darah kemana-mana,” demikian pengakuan salah seorang saksi sejarah yang ikut mengamankan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat saat Kerusuhan Sabtu Kelabu atau Kerusuhan 27 Juli 1996 masih terus terngiang-ngiang.

Peristiwa yang selalu dikenang di setiap tanggal 27 Juli ini, dikenal dengan “Kudatuli” adalah tonggak perjuangan demokrasi sebelum kekuasaan tiran dan korup Soeharto tumbang.

Berjarak satu dekade dengan peristiwa Kudatuli, di negeri jiran Filipina juga dengan gegap gempita ketika rakyat berhasil menumbangkan kekuasaan zalim Ferdinand Marcos dengan people power. Perjuangan menuntut demokrasi antara Filipina dengan Indonesia memiliki kesamaan simbol, yakni munculnya sosok perempuan. Corazon Aquino di Filipina dan Megawati Soekarnoputeri di Indonesia.

Peristiwa Kudatuli adalah titik kulminasi keputusasaan rezim Soeharto yang tidak menginginkan Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri – putri tertua mendiang Presiden Soekarno – muncul di pentas politik nasional. Megawati dianggap pengganggu stabilitas kekuasan Soeharto dan konco-konconya yang telah lama bercokol sejak Bung Karno didongkel tahun 1966.

Dari Kudatuli menjadi perlawanan hukum

Serangkaian skenario politik telah dijalankan aparat-aparat Orde Baru untuk menjegal Megawati dan PDI, partai politik yang semula dijadikan Soeharto sebagai asesoris demokrasi bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di setiap pemilu yang digelar Orde Baru, sengaja PDI dan PPP tidak pernah diberi “kesempatan” menang karena memang Golkar “dibuat” harus selalu menang. Sebuah lawakan politik ala demokrasi Soeharto.

Penjegalan rissing star keluarga Bung Karno itu bermula dari tidak diakuinya kemenangan Megawati di Kongres PDI tahun 1993 di Surabaya, Jawa Timur. Semula orang yang diplot sebagai ketua umum PDI oleh Cendana adalah Budi Hardjono. Melalui voting pengambilan suara dengan drama mati listrik saat penghitungan suara, Megawati meraup 256 suara dari 305 suara cabang yang diperebutkan di forum kongres partai.

Rezim pun “tega” membuat dualisme kepengurusan tuan rumah penyelenggara kongres yang mengambil tempat di Asrama Haji Sukolilo. Kubu PDI Jawa Timur yang direstui pemerintah adalah kubu Latif Pujosakti, sedangkan yang pro Megawati dan didukung akar rumput adalah kubu Soetjipto.

Gagal di Surabaya, Orde Baru kembali menyiapkan skenario lagi dengan mem-plotting Soerjadi sebagai ketua umum untuk mendongkel Megawati di Kongres PDI di Medan tahun 1996. Di mata pemerintah, PDI yang sah adalah PDI Soerjadi, sedangkan di akar rumput yang sah adalah PDI Megawati.

Walau terjadi dualime kepemimpinan yang “disengaja” pemerintah waktu itu, jalan Soeharto untuk menjadi presiden (lagi) dari hasil Pemilu 1997 harus disiapkan sejak awal. Euforia kebangkitan demokrasi yang mulai disandarkan rakyat kepada Megawati harus dilumpuhkan.

Puncak kekesalan Menteri Dalam Negeri Yogie S Memet dan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung yang gagal membuat Bapak Soeharto senang tentu saja harus melakukan cara lain yang ampuh: pengambilan paksa kantor DPP PDI! Aksi mimbar bebas yang sebelumnya rutin diadakan di halaman kantor DPP PDI harus dihentikan karena setiap hari meneriakkan “borok” kebobrokan rezim Orde Baru.

Berlokasi sama di kawasan Menteng, jarak antara kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro ke kediaman pribadi Presiden Soeharto di Jalan Cendana, kurang lebih 3.000 meter. Kantor DPP PDI bersebelahan dengan rumah kediaman salah satu menteri di kabinet Soeharto yang juga petinggi Golkar, Mien Sugandhi dan menantunya Kepala Staf Umum ABRI ketika itu Letjen TNI Soeyono.

Temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa Kudatuli. Lima orang meninggal, 149 luka-luka, 136 ditahan dan 23 orang dihilangkan secara paksa. Peristiwa Kudatuli juga memantik terjadinya aksi massa yang menyebabkan terbakarnya 22 bangunan di sepanjang Jalan Salemba, 91 kendaraan musnah dengan total kerugian senilai 100 miliar rupiah ketika itu. (Kompas.com, 27/07/2020).

Hari Sabtu, 27 Juli 1996, suasana Jakarta dan sekitarnya benar-benar kelabu. Usai peristiwa Kudatuli, strategi perjuangan PDI bertransformasi dari ranah politik ke perjuangan di meja hijau. Gelombang gugatan serentak untuk menyoal dualisme kepemimpinan PDI digelorakan di seluruh Tanah Air. Dalam sejarah gugatan hukum di Tanah Air, baru kali ini ada gugatan hukum yang dilakukan secara serentak di puluhan pengadilan negeri dengan obyek gugatan yang sama.

“Kekalahan” di jalur politik, dipindahkan PDI dengan strategi memindahkan medan perjuangan ke jalur hukum. Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengugat Presiden dan menteri-menteri di bawahnya yang bertanggungjawab terhadap politik dalam negeri.

Penulis menjadi saksi, rapat-rapat dan gugatan TPDI kerap dilakukan dengan “kucing-kucingan” demi menghindari pengawasan intelijen dan aparat. Profesor Dimyati Hartono yang menjadi “otak” gugatan hukum dengan koordinator lapangan RO Tambunan serta pengacara-pengacara muda yang tidak kenal takut seperti Didi Supriyanto, Erick S Paat, Petrus Selestinus, Trimedya Panjaitan, Dwi Ria Latifah, Tumbu Saraswasti, Kaspudin Noor, Terkelin Brahmana dan lain-lain.

Secara intens, penulis juga mengikuti gerilya politik yang dilakukan Megawati Soekarnoputri di berbagai daerah. Intimidasi aparat intelijen yang selalu mengikuti rombongan PDI, penghalangan oleh oknum Koramil hingga tingkat Mabes TNI sudah biasa diterima Megawati dan pengikutnya.

Beruntung pula, dengan profesi penulis sebagai wartawan Fokus Indosiar sempat pula mengikuti rangkaian kampanye Soerjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Sidoarjo, Jawa Timur di tahun 1997. Jika di Banjarmasin berakhir ricuh karena terjadinya aksi pelemparan batu, sementara di Sidoarjo panggung kampanye Soerjadi dilempar ular oleh pendukung fanatik Megawati.

Penulis sempat dievakuasi bersama Soeryadi dengan kendaraan lapis baja milik Polri hingga ke kawasan Juanda, Surabaya yang berdekatan dengan markas marinir TNI AL. Dengan profesi jurnalis yang terbiasa melakukan cover by side, penulis semakin merasakan mana yang menjadi pilihan rakyat dan mana yang “dikehendaki” penguasa lalim.

Kudatuli disebut tonggak sejarah karena mengantarkan kepada kedewasaan berpolitik ala PDI. Tindakan koersif penuh kekerasan Orde Baru ditanggapi PDI dengan menyatakan “golput” alias mogok dan tidak iku berpartisipasi dalam Pemilu 1997. Entitas pengenal PDI bertambah dengan embel-embel nama “Perjuangan” di belakang nama PDI untuk membedakan dengan PDI produk abal-abal.

Suara PDI bikinan pemerintah Orde Baru benar-benar “gembos”, dan sebagian suaranya mengalir ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena fenomena Mega Bintang. Mega Bintang adalah upaya cerdas politisi PPP asal Solo, Mudrick Sangidu yang menggaet suara pro Megawati ke dalam PPP.

Golkar semakin mendomisasi kemenangan dengan raihan suara 74,51 persen, PPP dengan 22,43 sementara PDI hanya meraup 3,06 persen. Tradisi opisisi yang dikembangkan PDI-P berbuah hasil dengan kemenangan di Pemilu 1999. PDI-P menang dengan 33,74 persen, Golkar 22,43 persen dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 12,61persen. Sejarah membuktikan, kemenangan PDI-P tidak linear dengan keberhasilan mengantarkan Megawati sebagai presiden. Justru Abdurahman Wahid yang memegang tampuk kekuasaan berkat “akal bulus” Amien Rais dengan Poros Tengahnya.

PDI-P menerima dengan “legowo” walau Megawati hanya menjadi orang nomor dua. Megawati baru menjadi Presiden usai MPR menggelar sidang istimewa tahun 2001. Kekuasaan Megawati berakhir ketika salah satu mantan menterinya memenangkan pemilu di tahun 2004. Bertarung dua kali dalam Pemilu tahun 2004 dan 2009, PDI-P kalah terhormat dari Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jangan Lupakan Kudatuli

Menjadi oposisi selama satu dekade pemerintahan SBY membuat perjalanan politik PDI-P sangat unik. Ibarat roller coaster, dari merangkak, menjadi oposisi, berada di tampuk teratas kepemimpinan nasional, menjadi oposisi kembali serta menang kembali di dua pilpres terakhir ini.

Sejarah seperti berulang kembali, ketika kader PDI-P yang bernama Joko Widodo (Jokowi) didapuk sebagai presiden dari hasil dua kali pemilu di tahun 20014 serta 2019. Namun kini, perjalanan PDI-P yang terentang lama sejak fusi penyatuan berbagai partai menjadi PDI di tahun 1971 dan berkulminasi di peristiwa Kudatuli menghadapi tantangan berdimensi lain. Bisakah PDI-P kembali mendapat kepercayaan dari pemilihnya? Bisakah kader yang diusungnya menjadi calon presiden terpilih sebagai pemegang estafet kepemimpinan dari Jokowi? Siapakah yang akan menggantikan sosok Megawati Soekarnoputeri sebagai nakhoda partai sekaligus penjaga soliditas partai?

Momentum peringatan Kudatuli yang ke-26 ini hendaknya menjadi pengingat kolektif terhadap sejarah perjuangan demokrasi dalam meruntuhkan rezim penguasa yang otoriter. Para martir Kudatuli tentu tidak akan rela jika pengorbanannya menjadi sia-sia. Mereka merelakan apa yang dimilikinya bukan untuk mengejar “kursi” parlemen tetapi demi keyakinan. Keyakinan akan tegaknya demokrasi yang sejak 1966 luruh dan dikangkangi pemerintahan otoriter.

PDI-P tidak boleh menjadi menara gading, yang terus berpuas diri dengan menjadi pemenang pemilu dan pemegang kekuasaan. Tidak boleh melalaikan apalagi melukai harapan wong cilik, pemilih bersandal jepit yang selama ini pejah gesang nderek Mbak Mega. Jangan senyampang menjadi presiden, menteri, gubernur, walikota, bupati atau anggota dewan tetapi saat berkuasa melupakan harapan rakyat kecil. Memperkaya diri sendiri, keluarga serta kelompoknya dengan mempraktekkan korupsi, kolusi dan nepotisme. “

Jadilah kader yang ketika berkuasa untuk tidak mabuk kekuasaan. Terus melatih diri untuk displin, terus menebalkan kemanusian dan selalu dekat dengan rakyat. Sejatinya pemimpin sejati adalah yang menangis dan tertawa bersama rakyat. Satu kata dalam perbuatan,” begitu ucapan Megawati Soekarnoputeri yang selalu terngiang terus oleh penulis selama mendampingi di kala dikuyoh-kuyoh sejak 1997 hingga 2010 dalam berbagai kesempatan susah maupun senang.

Sumber: Kompas

Kronologi dan Detik-detik Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996

2022-07-27T09:13:00.007+07:00

Hari ini 25 tahun lalu, terjadi kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Peristiwa Kudatuli (akronim dari kerusuhan dua puluh tujuh Juli

Puncak kerusuhan terjadi saat pengambilalihan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat.

Kerusuhan ini menjadi sejarah kelam dalam dunia politik Indonesia.

Awal konflik

Pecahnya peristiwa Kudatuli dikaitkan dengan konflik internal partai saat Kongres IV PDI. Kongres itu menetapkan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.

Diberitakan Harian Kompas, 22 Juli 1993, hari pertama Kongres IV PDI di Medan, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Ada pengambilalihan pimpinan sidang oleh Yacob Nuwa Wea yang mengaku sebagai fungsionaris dari DPP PDI Peralihan, bersama 400 rekannya yang menerobos ruang kongres.

Saat itu ada dua kubu dalam internal PDI. Kubu pertama mendukung Soerjadi dan satu lagi ada di kubu Megawati Soekarnoputri.

Akibat suara yang tidak bulat, kericuhan ini berbuntut keputusan Menkopolkam Soesilo Sudarman yang mengatakan Kongres Medan tidak sah dan akan digelar kongres luar biasa (KLB) di Surabaya. Namun, KLB di Surabaya gagal.

Megawati menyatakan diri sebagai Ketua Umum PDI secara de facto dan dikukuhkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) PDI pada 22 Desember 1993 di Kemang, Jakarta Selatan.

Sementara, Soerjadi membentuk panitia penyelenggara KLB di Medan pada 20-23 Juni 1996. Hasil KLB memutuskan Soerjadi sebagai ketua umum.

Pendukung kedua kubu tak menemui titik temu.

Kronologi kejadian

Tak mengakui Kongres Medan yang memenangkan Soerjadi, PDI kubu Megawati pun menjaga DPP siang malam.

Sebab isu perebutan DPP sudah merebak. Mereka berupaya untuk menjaga dan mempertahankan.

Di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, pendukung Megawati menggelar mimbar bebas digelar setiap hari.

Dikutip dari Kompas.com (27/7/2020), sejarawan Peter Kasenda dalam bukunya Peristiwa 27 Juli 1996: Titik Balik Perlawanan Rakyat (2018) mencatat, mimbar tersebut tak disukai ABRI dan polisi.

Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung bahkan menuduh mimbar tersebut sebagai makar. "Itu bukan bangsa Indonesia lagi. Saya kira itu PKI," kata Feisal.

Terkait tudingan itu, Megawati membantah.

Ia mengaku kegiatannya tak ditutup-tutupi dan tak ada agenda makar.

"Kalau saya mau membuat makar tentu sudah saya lakukan. Kami hanya ingin menjaga harga diri warga yang porak-poranda dengan adanya Kongres Medan," kata Megawati di depan puluhan wartawan asing dan nasional di akhir Juli 1996.

Detik-detik Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996

Mengutip Harian Kompas, 28 Juli 2020, berikut kronologi peristiwa 27 Juli 1996:

Pukul 06.20 WIB Massa PDI pendukung Soerjadi mulai berdatangan. Sebelumnya, terjadi dialog antara delegasi pendukung Soerjadi dan pendukung Megawati sekitar 15 menit. Massa kubu Megawati meminta agar kantor dinyatakan sebagai status quo. Kesepakatan tidak tercapai.

Pukul 06.35 WIB Terjadi bentrokan di antara kedua kubu. Massa PDI pendukung Soerjadi mulai melempari kantor DPP PDI dengan batu dan paving- block. Kubu lawan membalas dengan benda yang ada di sekitar halaman kantor. Massa pendukung Soerjadi akhirnya menduduki kantor PDI.

Pukul 08.00 WIB Aparat keamanan kemudian mengambil kantor DPP PDI sepenuhnya. Kantor DPP PDI kemudian dinyatakan sebagai area tertutup, begitu pula dengan akses jalan di sekitarnya.

Pukul 08.45 WIB 50 massa PDI pendukung Megawati yang tertahan di kantor itu diangkut dengan menggunakan tiga truk. Sembilan orang lainya diangkut dengan dua mobil ambulans.

Pukul 11.00 WIB Massa yang memadati ruas Jalan Diponegoro jumlahnya menjadi ribuan. Sejumlah aktivis LSM dan mahasiswa menggelar aksi mimbar bebas di bawah jembatan layang kereta api, dekat Stasiun Cikini. Terjadi bentrokan terbuka antara massa dengan aparat keamanan.

Pukul 13.00 WIB Bentrokan antara massa dengan aparat semakin hebat. Massa terdesak mundur ke arah RSCM dan Jalan Salemba. Tiga bus kota, termasuk satu bus tingkat terbakar. Dua jam setelahnya, beberapa gedung di Jalan Salemba terbakar.

Pukul 16.35 WIB Sebanyak 5 panser, 3 kendaraan militer khusus pemadam kebakaran, 17 truk dan sejumlah kendaraan militer dikerahkan dari Jalan Diponegoro menuju Jalan Salemba. Massa membubarkan diri. Api di sejumlah gedung belum berhasil dipadamkan sampai pukul 19.00 WIB.

Pelanggaran HAM

Mengutip laman Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ada indikasi pelanggaran HAM dalam Peristiwa Kudatuli.

Di bawah pimpinan Asmara Nababan dan Baharuddin Lopa, Komnas HAM melakukan investigasi. Investigasi lanjutan juga dilakukan pada 2003.

Hasilnya, Komnas HAM menemukan fakta ada 5 orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Adapun kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 100 miliar akibat dari Peristiwa Kudatuli.

Selain itu, Komnas HAM menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM yang terjadi, meliputi:

-Pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat

-Pelanggaran asas kebebasan dari rasa takut

-Pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi

-Pelanggaran perlindungan terhadap jiwa manusia

-Pelanggaran asas perlindungan atas harta benda.

Pada saat peristiwa tersebut, sejumlah aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) sempat dituding menjadi dalang Kudatuli.

Tak lama setelah kerusuhan, sejumlah aktivis PRD yang lantang bersuara kemudian dijemput paksa oleh aparat, menjalani interogasi, diadili oleh Kejaksaan Agung, hingga mendekam di bui.

Sejumlah aktivis "dihilangkan", salah satunya adalah Wiji Thukul yang sampai saat ini tak diketahui keberadaannya.

Kini, PDI-P berada di puncak kekuasaan Indonesia. Namun, belum ada itikad untuk melakukan pengusutan kasus secara tuntas.

Penulis : Rosy Dewi Arianti Saptoyo
Editor : Rizal Setyo Nugroho

Sumber: Kompas .

Operasi Intelijen di Balik Lengsernya Gus Dur

2022-07-25T09:40:00.004+07:00

23 Juli 2001. Sebuah konferensi pers digelar. Amien Rais, sang Ketua MPR, berbicara di hadapan wartawan. Keputusan pemakzulan memang pahit. Makin panas karena para pendukung Gus Dur juga berkumpul di Istana Negara setelah mereka dilarang berdemo di Gedung DPR/MPR. Ramai pendukung jelang makin malam, Gus Dur akhirnya menampakkan diri keluar Istana. Mengenakan kaos dan celana pendek, didampingi salah satunya oleh putrinya sendiri Zannuba Ariffah Chafsoh Wahid atau Yenny Wahid. Menyapa pendukung dan melambai malam itu. Gus Dur baru benar-benar meninggalkan Istana pada 25 Juli 2001.

Sumber: Channel Pinter Politik, https://www.youtube.com/watch?v=W96faxTawqE

E-Book Gratis "Atomic Habits", James Clear

2021-11-17T14:42:00.020+07:00

Atomic Habits: Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa

"Kata-kata Penyemangat Hidup dari Buku Atomic Habits untuk Milenial"

Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa.

Sebuah sistem revolusioner untuk menjadi 1 persen lebih baik setiap hari. Orang mengira ketika Anda ingin mengubah hidup, Anda perlu memikirkan hal-hal besar. Namun pakar kebiasaan terkenal kelas dunia James Clear telah menemukan sebuah cara lain. Ia tahu bahwa perubahan nyata berasal dari efek gabungan ratusan keputusan kecil—dari mengerjakan dua push-up sehari, bangun lima menit lebih awal, sampai menahan sebentar hasrat untuk menelepon. Ia menyebut semua tadi atomic habits.

Seperti judulnya, "Atomic Habits", James Clear ingin menyampaikan bahwa segala hal besar selalu dimulai dari langkah pertama yang nampaknya sederhana. Konsep ini bisa diterapkan dalam pelbagai bidang, dari menurunkan berat badan, membangun bisnis, hingga kegiatan kreatif seperti menulis buku. Semuanya dimulai dari langkah pertama.

Info	Ket
Judul	Atomic habits : perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa
Seri
Pengarang	James Clear ; penerjemah, Alex Tri Kantjono Widodo
Penerbit	PT. Gramedia Pustaka Utama
ISBN	978-602-06-3317-6

Lapisan Dusta di Balik Legenda Kekejaman Gerwani

2021-09-26T21:05:00.001+07:00

Massa antikomunis memberangus segala hal berbau PKI dan Gerwani pasca-G30S.
(AFP Photo)

Sainah, seorang gadis 17 tahun, menjadi sorotan media dua bulan setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat pada 30 September 1965.

Sainah disebut-sebut sebagai anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang melakukan Tarian Harum Bunga di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

“Tarian Bunga Harum itu merupakan tarian perangsang jang kotor, sehingga menimbulkan kelakuan-kelakuan asusila di antara para peserta gerakan Kontrev G30S di Lubang Buaja,” bunyi petikan berita harian Kompas, Senin 13 Desember 1965.

Pers ketika itu mengutip keterangan dari Ketua Tim Pemeriksa dan Interogasi Jawa Barat, Mayor Danamiharja. Menurut Danamiharja, Sainah bergabung di Lubang Buaya atas permintaan Pelda Angkatan Udara bernama Jusuf.

Sainah disebut dijanjikan honorarium Rp100 ribu. Ia bersama teman-teman perempuan lainnya ditugaskan menari telanjang bulat setiap hari. Tarian itu dikenal dengan nama Tari Harum Bunga.

“Kalau tarian serupa ini diadakan, maka berbondong-bondonglah 400 orang laki-laki sebagai ‘penonton’. Maka timbullah ‘pergaulan bebas’, di mana tiap wanita diharuskan melajani tiga sampai empat orang laki-laki.”

Tarian Bunga Harum itu semacam puncak propaganda yang disebarkan secara resmi oleh aparat ketika itu. Kabar itu berembus cepat, setelah sebelumnya Gerwani juga disebut menyiksa tujuh perwira AD –menusuk-nusuk mereka dengan pisau dan menyileti alat vital para korban.

Harian Kompas melaporkan tentang Tarian Bunga Harum yang disebut dilakukan oleh perempuan Gerwani. (Dok. Istimewa)

Sejumlah perempuan dari Gerwani, menurut penelitian profesor dan antropolog Universitas Amsterdam Saskia Eleonora Wieringa, memang berada di Lubang Buaya menjelang aksi dari kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September.

Namun, Gerwani sebagai organisasi tak pernah terbukti terlibat dalam aksi penyiksaan dan pembunuhan para perwira AD.

Latihan Ganyang Malaysia

Tanggal 30 September 1965, Suharti Suwarto, seorang anggota Gerwani berpaham komunis garis keras, datang ke kantor pusat Gerwani. Dia mengatakan, perlu sejumlah perempuan untuk latihan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) di Lubang Buaya.

Dwikora ialah bagian dari kebijakan konfrontasi Malaysia oleh pemerintah Sukarno. Saat itu Presiden Sukarno menentang niat Federasi Malaya untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak karena menganggapnya sebagai boneka Inggris.

Sejak Juli 1965, Lubang Buaya menjadi lokasi latihan Ganyang Malaysia bagi sukarelawan Dwikora, mulai anggota PKI, Pemuda Rakyat, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Buruh Tani Indonesia, sampai Gerwani.

Namun pada 30 September itu, para pengurus Gerwani di kantor pusat heran dengan permintaan Suharti untuk menyediakan tenaga untuk latihan Dwikora.

"Menurut mereka, hal itu belum pernah dibahas dalam rapat. Meski demikian Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Gerwani, Sulami, menyanggupi permintaan Suharti," kata Saskia seperti tertulis dalam buku Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI.

Sulami pun menjemput empat anggota Gerwani dan mengirim mereka ke Lubang Buaya.

Namun sehari sesudah mengirim sukarelawan ke Lubang Buaya, 1 Oktober 1965, Sulami kaget mendengar kabar tentang upaya kudeta yang dilakukan G30S.

Salah satu diorama di Museum Pengkhianatan PKI yang memperlihatkan peristiwa saat jasad jenderal Angkatan Darat dimasukkan ke dalam sumur di Lubang Buaya. (CNN Indonesia/Gilang Fauzi)

Para gadis Gerwani yang datang dari Lubang Buaya, tiba di kantor dan kebingungan mendengar cerita pembunuhan para jenderal AD.

Seorang sukarelawan bernama Siti Arifah, kepada Saskia pada Februari 1983, menceritakan peristiwa yang ia lihat di Lubang Buaya.

“Saya menyaksikan para serdadu membunuh beberapa orang jenderal, kemudian saya lari pulang. Saya ditangkap pada jam sembilan pagi, lalu ditahan di penjara selama dua minggu. Saya diinterogasi dan dicambuki. Mereka memaksa kami telanjang bulat dan menari-nari di depan mereka,” kata Siti seperti dituturkan dalam buku karya Saskia.

Setelah peristiwa itu, beredarlah berbagai dongeng tentang kekejaman dan aksi tak senonoh yang dilakukan Gerwani. Para perempuan Gerwani diterpa isu melakukan tarian telanjang dan menyileti kemaluan para perwira.

Desas-desus itu disusul dengan aksi aparat menanggapi anggota Gerwani hingga ke pelosok daerah. Mereka yang melarikan diri, hidup dalam buronan. Banyak yang akhirnya tertangkap dan dipenjara.

Para tahanan politik perempuan itu lantas menghadapi penyiksaan dan pemerkosaan.

Sejumlah lokasi penyiksaan yang terkenal antara lain Penjara Bukit Duri di Jakarta Selatan, dan bekas sekolah Tionghoa di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, yang kemudian dikenal dengan sebutan “rumah setan.”

Pelacur

Saat itu terdapat tiga perempuan di Lubang Buaya yang selalu mendapat pemberitaan di media, yakni Sainah, Emy, dan Atikah Djamilah. Para perempuan itu, menurut penghuni penjara Bukit Duri, dipaksa mengaku melakukan berbagai kekejaman di Lubang Buaya.

Emy misalnya, ialah pelacur yang disiksa untuk mengaku sebagai anggota Gerwani. Dia masuk ke penjara Bukit Duri dan bergabung dengan tahanan politik pada 1967.

“Dia buta huruf, dan diminta memberikan cap jempol dari berita acara pemeriksaan yang tak diketahui isinya,” kata Sri Sulistyawati, mantan tahanan politik Bukit Duri.

Isi surat pernyataan itu memberitakan bahwa dia adalah Ketua Gerwani Jakarta dan ambil bagian dalam penyiksaan kelamin pada jenderal di Lubang Buaya.

Padahal, kata Sri, Emy merupakan pelacur yang biasa berdiam di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Emy akhirnya dilepaskan pada 1979.

“Selama di penjara, para anggota Gerwani mengajari Emy baca tulis dan menjelaskan kepadanya apa dan bagaimana Gerwani itu,” kata Sudjinah, salah satu pengurus DPP Gerwani, dalam buku Saskia.

Sudjinah yang menghadapi sidang pengadilan atas tuduhan subversif pernah mengajukan kisah Emy kepada hakim. Dia juga bercerita tentang para perempuan mengaku Gerwani yang membuat kesaksian setelah mendapat siksaan kejam.

Namun, semua yang dikatakan Sudjinah tak diindahkan.

Selain Emy, Jamilah juga dipublikasikan sebagai anggota Gerwani yang terlibat memutilasi para jenderal.

Jamilah dikenal sebagai Srikandi Lubang Buaya. Pengakuannya bahwa dia memutilasi alat vital para perwira AD ditulis beberapa media, antara lain Angkatan Bersenjata dan Sinar Harapan yang terbit pada 5 dan 6 November 1965.

Dalam laporan itu, Jamilah mengatakan melakukan perbuatan itu atas perintah pimpinan Gerwani berinisial S dan Sas.

Sejak muncul berita-berita itu, demonstran mahasiswa ramai berteriak “Gerwani Cabo,” “Gantung Gerwani,” dan “Ganyang Gerwani.”

Salah satu surat kabar memberitakan aksi demonstrasi anti-PKI dan Gerwani pasca-G30S.
(Dok. Istimewa)

Pada 2011, Gramedia menerbitkan buku berjudul Aku Bukan Jamilah dengan kata pengantar dari Koesalah Toer, adik kandung Pramoedya Toer. Buku itu berisi pengakuan Jemilah, yang namanya selama itu disebut sebagai Jamilah.

Jemilah adalah gadis kampung asal Pacitan, Jawa Timur. Ia bercerita, baru saja menikah dengan pria bernama Haryanto dan tinggal di Jakarta sejak 1965. Suami Jemilah adalah aktivis SOBSI.

Baru beberapa bulan Jemilah menikah, meletus peristiwa G30S. Jemilah pun berencana pulang kampung.

Namun di tengah perjalanan menuju terminal bus, kendaraan yang ditumpanginya dicegat tentara. Ketika itu tentara sedang mencari seseorang bernama Atikah Jamilah.

Atikah Jamilah itulah yang menurut militer mencungkil mata para jenderal.

Jemilah lalu dibawa ke kamp dan diinterogasi. Lewat berbagai penyiksaan, dia terpaksa mengaku sebagai Atikah Jamilah.

Setelah itu berbagai media menyantap rekayasa informasi atas nama Jamilah.

Sukarno Geram, Soeharto Mendongeng

Bertebarannya kabar tidak masuk akal mengenai perbuatan asusila dan kekejian yang dituduhkan kepada aktivis Gerwani, membuat Presiden Sukarno geram.

Dia berupaya meredam gejolak fitnah lewat siaran radio. “Adakah rakyatku sudah begitu bodohnya dan percaya tentang kabar omong-kosong yang menyatakan beberapa ratus wanita telah memotong buah zakar para jenderal dengan sebuah pisau silet?”

Namun, pernyataan Sukarno itu tak ada hasilnya. Pun meski dia berusaha membendung gelombang kekerasan dengan mengumumkan hasil autopsi para jenderal.

Hanya satu media yang memuat hasil autopsi itu: Sinar Harapan pada 13 Desember 1965.

Hasil visum et repertum oleh Tim Autopsi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto atas jenazah tujuh perwira menunjukkan mereka tewas karena tertembak. Visum menyatakan tak ada luka sayatan pada kelamin para korban.

Prof. Dr. Arif Budianto, ahli forensik Universitas Indonesia yang tergabung dalam tim autopsi, membantah sejumlah laporan soal penyiletan alat vital yang diberitakan oleh Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata, dua harian di bawah militer.

“Kami periksa penis-penis para korban dengan teliti. Jangankan terpotong, bahkan luka iris saja sama sekali tidak ada. Kami periksa benar itu, dan saya berani berkata itu benar. Itu faktanya,” kata Arif kepada Majalah D&R edisi 3 Oktober 1998 seperti dikutip dari buku Siapa Dalang G30S?

“Soal mata yang dicongkel, memang kondisi mayat ada yag bola matanya copot, tapi itu karena sudah lebih dari tiga hari terendam, bukan karena dicongkel paksa. Saya sampai periksa dengan saksama tepi mata dan tulang-tulang sekitar kelopak mata, apakah ada tulang yang tergores. Ternyata tidak ditemukan,” ujar Arif.

Pemberitaan media-media kala itu, menurut Arif, membuat tim autopsi ketakutan karena mereka tak menemukan fakta yang sama.

Hasil autopsi tak berpengaruh apapun.

Pada saat bersamaan, Jenderal Soeharto berpidato seolah berita bohong atas Gerwani adalah kebenaran. Ia, di hadapan 30 ribu orang perempuan, memberikan peringatan tentang pentingnya meluruskan moral kaum perempuan.

“Mereka telah meninggalkan kepribadian kita, karena mereka telah merusak kepribadian kaum wanita Indonesia. Wanita sebagai ibu memiliki peranan khusus dalam mendidik anak-anak. Generasi muda kita harus diselamatkan agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan moral kaum kontrarevolusioner,” kata Soeharto seperti dikutip dari Berita Yudha, 9 November 1965.

Gencarnya pemberitaan fitnah soal Gerwani menimbulkan ketakutan sekaligus kemarahan di tengah masyarakat.

“Rakyat secara psikologis dipersiapkan untuk melakukan pembunuhan terhadap para tetangganya atau siapapun yang ditengarai anggota PKI atau ormasnya,” kata Saskia.

Akibat kemarahan yang dibentuk rangkaian kabar bohong itu, sekitar setengah hingga satu juta orang mati terbunuh di seantero Indonesia.

Sementara jumlah tahanan politik mencapai lebih dari 20 ribu orang, dengan hanya 800 di antaranya yang menjalani persidangan.

Sukarno yang dianggap tak mampu melindungi massanya kehilangan separuh pengaruh, dan kehancuran PKI dan ormasnya melapangkan jalan Soeharto menuju kekuasaan.

Rezim baru berdiri di atas darah dan dusta. (yul/agk)

Yuliawati, Gilang Fauzi, Anggi Kusumadewi, CNN Indonesia

Jumat, 30/09/2016 13:37 WIB

Sumber: CNN Indonesia

Soedjinah Membela Sukarno Sampai Mati

2021-09-06T00:00:00.001+07:00

Soedjinah

Tanggal 6 September 2007, seorang perempuan pejuang memenuhi panggilan sang pencipta. Semasa hidupnya, Ia berjuang untuk kemerdekaan negerinya, hak-hak perempuan, dan menentang segala bentuk penindasan terhadap rakyat.

Namun, karena fitnah keji Orde Baru, berita kematiannya tidak begitu diketahui orang banyak. Padahal, kalau sejarah ditulis dengan benar, perempuan ini seharusnya mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Nama perempuan itu adalah Soedjinah. Dia lahir di tahun 1929, dari keluarga Keraton Surakarta. Lantaran itu, Soedjinah mengenyam pendidikan di sekolah bergengsi jaman itu, Hollandsch-Inlandsche School (HIS). Biasanya, yang bisa sekolah di situ hanya anak bangsawan, tokoh terkemuka, dan pegawai negeri.

Tamat dari HIS Soedjinah lanjut ke MULO–setingkat SMP sekarang. Sayang, baru setahun di MULO, fasisme Jepang datang menyerbu Indonesia. Pendidikan Soedjinah terhenti sementara.

Pejuang Kemerdekaan

Tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pecahlah apa yang disebut ‘Revolusi Agustus’. Rakyat Indonesia, tua-muda, laki-laki maupun perempuan, menerjunkan diri dalam revolusi yang mulia itu.

Soedjinah salah satunya. Beberapa sumber menyebutkan, awalnya ia bergabung dengan Barisan Penolong. Ia bertugas sebagai kuri dan membantu Dapur Umum di tengah pertempuran.

Pada masa Agresi Militer kedua, Soedjinah ikut bergerilya bersama dengan Tentara Pelajar. Saat itu ia berperan sebagai kurir antar pasukan gerilya yang berada di desa dan di perkotaan. Peran ini bukan tanpa resiko. Jika ketahuan Belanda, nyawanya bisa terancam. Karena itu, Ia harus berjalan siang-malam menyusup ke pedesaan guna menghindari patroli militer Belanda.

Gerakan Perempuan

Tahun 1950, setelah perang kemerdekaan usai, Soedjinah sempat melanjutkan pendidikannya. Tahun 1952, ia berhasil menamatkan pendidikan SMA-nya di Jogjakarta. Ia sempat mengenyam pendidikan di Universitas Gajah Madah (UGM). Namun, karena beasiswanya berhenti di tengah jalan, pendidikan sarjana-nya pun tidak tuntas.

aktif di Pemuda Sosialis Indonesia (Pensindo). Belakangan organisasi ini melebur menjadi Pemuda Rakyat. Selain itu, ia juga bergabung dengan Gerakan Wanita Sedar (Gerwis). Gerwis adalah organisasi perempuan yang didirikan tahun 1950. Tokoh pendirinya, antara lain, SK Trimurti, Tris Metty, Sri Panggihan (anggota PKI terkemuka sebelum peristiwa Madiun), Sri Kusnapsiah dan Umi Sardjono.

Selain berkecimpung dalam pembelaan hak-hak perempuan, Gerwis mengambil politik anti-imperialisme yang tegas. Mereka aktif menentang perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Bagi Gerwis, perjanjian yang ditandangani oleh Bung Hatta itu justru merestorasi kekuasaan modal asing di Indonesia.

Organisasi perempuan lain jarang bersuara soal itu. Hal itulah yang menarik minat Soedjinah. Seperti dituturkannya sendiri: “Gerwis sangat responsif terutama bagi kami yang ikut ambil bagian dalam perjuangan bersenjata di pedalaman. Kami menghendaki lebih banyak aksi daripada organisasi wanita lainnya. Banyak dari organisasi wanita kami anggap perkumpulan Nyonya-Nyonya saja” (Saskia E Wieringa: 2010).

Tahun 1954, Gerwis menyelenggarakan Kongres ke-II. Kongres itulah yang mengubah nama Gerwis menjadi Gerwani. Namun, perubahan nama itu bersifat ideologis. Gerwis dianggap sektaris; keanggotannya hanya ditujukan bagi wanita yang ‘sedar’. Soedjinah pun terus aktif di Gerwani.

Setelah berubah menjadi organisasi massa, Gerwani pun berkembang pesat. Mereka aktif dalam aksi-aksi menentang kenaikan harga bahan pokok, membela hak-hak perempuan, dan memberikan pelatihan keterampilan dan berorganisasi bagi perempuan. Tak hanya itu, Gerwani juga aktif dalam kampanye pemberantasan buta huruf, mendirikan tempat penitipan anak, dan pendidikan anak. Dalam bulan April 1955, keanggotaan Gerwani mencapai 400.000 orang.

Sumber: berdikarionline

Maria Ulfah Dan Perjuangan Perempuan Indonesia

2021-08-18T00:00:00.008+07:00

Maria Ulfah Santoso

Ketika Republik ini baru berdiri, ada satu orang perempuan yang duduk di posisi kunci kekuasaan. Dia adalah Maria Ulfah Santoso. Dia menjabat Menteri Sosial pada Kabinet Sjahrir II (1946).

Maria Ulfah adalah pertama yang menduduki jabatan Menteri dalam sejarah Republik Indonesia. Setahun kemudian, di tahun 1947, di kabinet Amir Sjarifuddin I, seorang perempuan revolusioner juga ditunjuk sebagai Menteri: SK Trimurti. Dia menjabat Menteri Perburuhan.

Ada banyak alasan mengapa kedua perempuan ini ditempatkan pada posisi kunci di masa awal pemerintahan Republik. Salah satunya: karena keduanya punya andil yang cukup besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembebasan perempuan.

Pergerakan Nasional

Maria Ulfah lahir di Serang, Banten, tanggal 18 Agustus 1911. Dia terlahir dari keluarga priayi. Ayahnya, Raden Mochammad Achmad, adalah satu dari segelintir pribumi yang bisa mengenyam pendidikan hingga tamat HBS (SMU) saat itu.

Terlahir dan dibesarkan di tengah keluarga priayi, Ia menyaksikan betapa kaum perempuan diperlakukan rendah di bawah ketiak laki-laki feodal. Ia melihat sendiri seorang perempuan yang sudah menikah dipulangkan ke rumah orang tuanya karena sakit. Lalu, dengan seenaknya, si suami menjatuhkan talak.

Kenyataan itulah yang menggerakkan Itje, sapaan akrab Maria Ulfah sewaktu kecil, memilih belajar Ilmu Hukum ketimbang Kedokteran. “Saya mau memperjuangkan hak-hak wanita. Banyak wanita diperlakukan tidak adil, dicerai tidak boleh protes atau ke pengadilan. Hal ini amat menyakitkan hati saya,” katanya.

Itje pun berangkat ke Negeri Belanda untuk menimbah ilmu hukum. Tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Leiden. Di sana, selain bergelut dengan urusan akademik, Ia juga terlibat dalam perhimpunan mahasiswa Leiden (Vereeniging van Vrouwelijke Studenten Leiden/VVSL).

Di Leiden, Maria banyak bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia, seperti Haji Agus Salim, Bung Hatta dan Bung Sjahrir. Namun, dari ketiga tokoh itu, Sjahrir-lah yang paling banyak menancapkan pengaruh ideologisnya.

Di Belanda, Maria juga kerap melahap banyak bacaan kiri. Salah satunya adalah buku karya revolusioner Tiongkok, Mao Zedong, yang dipinjam dari seorang kawannya. Dia juga membaca pidato pembelaan Bung Karno di hadapan pengadilan kolonial di Bandung, “Indonesië Klaagt-Aan/Indonesia Menggugat”, tahun 1930.

Tahun 1933, setelah empat tahun belajar di Negeri Belanda, Maria berhasil menamatkan studinya. Dia menjadi perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) dari Universitas Leiden, Belanda.

Setahun kemudian, ia pulang ke Indonesia. Saat itu, ia sempat mengajar di sekolah menengah pertama (AMS) milik Muhammadiyah. Kemudian pindah mengajar di ‘sekolah liar’ milik Perguruan Rakyat. “Yamin dan Amir Sjarifoeddin, yang kemudian menjadi tokoh pemimpin nasionalis, juga mengajar di sana,” kata Maria.

Di tahun 1930-an hingga 1940-an, Ia banyak berkecimpung di gerakan perempuan. Ia beberapa kali memimpin organisasi maupun federasi gerakan perempuan. Tak hanya itu, ia juga berperan dalam beberapa kali penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia.

Di tahun 1945, ketika BPUPKI dibentuk, Maria Ulfah menjadi salah satu anggotanya. Konon, di badan yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia itu, yang jumlah anggotanya 60-an orang, hanya ada dua orang perempuan. Di BPUPKI, Maria ditempatkan di Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar.

Pasca kemerdekaan, Ia juga sempat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Lalu, di tahun 1946, ia ditunjuk sebagai Menteri Sosial oleh Sjahrir.

Nama Santoso yang melekat di belakang namanya adalah nama suami pertamanya. Sayang, pada saat Agresi Militer Belanda kedua, suaminya itu gugur. Kemudian, setelah 15 tahun sebagai janda, ia menikah dengan tokoh partai sosialis, Soebadio Sastrosatomo.

Gerakan Perempuan

Sejak awal abad ke-20, organisasi berorientasi pergerakan perempuan sudah menjamur di Indonesia. Pasca Kongres Perempuan Indonesia pertama, di tahun 1928, upaya penyatuan gerakan perempuan sangat massif dilakukan.

Saat itu, bersama sejumlah organisasi perempuan yang lebih kecil, Maria mendorong berdirinya organisasi bernama Istri Indonesia. Maria Ulfah tampil sebagai Ketuanya. Kendati berdedikasi untuk perjuangan perempuan, tetapi organisasi ini menjauh dari aktivitas politik. (Cora Vreede-de Stuers, 2008).

Istri Indonesia sendiri menjadi bagian dalam Perikatan Perempuan Indonesia (PPI)–kelak berganti nama menjadi Persatuan Perkumpulan Istri Indonesia (PPPI). Federasi ini mulai condong ke arah nasionalisme. Dan, Maria Ulfah menjadi bagian di dalamnya.

Lantaran aktivitasnya, Maria sering berurusan dengan PID (intelijen kolonial Belanda). Seperti di tahun 1937, di sebuah rapat gerakan perempuan di Purwokerto, PID turun tangan untuk melarangnya berbicara.

Pada tahun 1918, ketika Volksraad [parlemen bohongan semasa Hindia-Belanda yang hanya punya fungsi konsultatif] didirikan, isu hak pilih dan keterwakilan bagi perempuan sudah muncul. Pada tahun 1935, isu tersebut makin menguat.

Pada tahun 1938, gerakan perempuan sepakat mengusung Maria Ulfah sebagai calon anggota Volksraad. Ia, yang pernah mengenyam pendidikan hukum di negeri Belanda, dianggap sangat pantas untuk menduduki jabatan itu. Sekaligus untuk menyuarakan hak-hak kaum perempuan.

Tetapi kehendak penguasa kolonial, yang punya hak menunjuk anggota Volksraad, justru menunjuk seorang perempuan Belanda, Nj Razoux-Schultz. Bukan menunjuk perempuan Indonesia, yakni Maria Ulfah, yang diusung gerakan perempuan. Tak pelak lagi, keputusan ini menuai protes dari gerakan perempuan.

Pasca proklamasi kemerdekaan, tepatnya Desember 1945, Maria Ulfah menjadi salah satu inisiator Kongres Perempuan Indonesia di Klaten, Jawa Tengah. Kongres ini, yang melibatkan banyak organisasi perempuan, sepakat melahirkan Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari). Kongres ini dibuat untuk menegaskan dukungan terhadap Republik yang baru berdiri.

Kemudian, pada Februari 1946, pertemuan yang lebih luas dari gerakan perempuan sepakat membentuk Badan Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Kowani menyepakati untuk terlibat dalam perjuangan membela kemerdekaan, baik melalui dapur umum, relawan kesehatan, hingga ke garis depan.

Penentang Poligami

Di kalangan gerakan perempuan saat itu, Maria Ulfah dikenal sebagai penentang poligami dan diskriminasi terhadap perempuan.

Susan Blackburn dalam bukunya, Perempuan dan Negara dalam Era Indonesia Modern, juga mengakui hal tersebut. Menurutnya, dari 1930-an hingga 1970-an, Maria Ulfah punya dedikasi serius dalam memperjuangkan Undang-Undang yang membatasi poligami.

Sejak Kongres Perempuan Indonesia Pertama, di tahun 1928, kecaman terhadap poligami sudah sangat nyaring. Organisasi perempuan yang paling keras menentang Poligami kala itu adalah Istri Sedar. Poligami dianggap sebagai ‘racun dunia’ bagi perempuan. Penggunaan istilah racun merupakan antitesa dari ‘permaduan’.

Soal Poligami, Maria Ulfah mengatakan, “Bagaimana mungkin perempuan Indonesia memenuhi harapan kita untuk mengasuh bangsa yang baru jika laki-laki Indonesia tidak ingin melepaskan kedudukan mereka sebagai raja dalam perkawinan? Bebaskan kekuasaan itu. Perempuan memiliki perasaan, perempuan memiliki pemikiran, sebagaimana laki-laki. Kami, perempuan Indonesia, ingin memiliki hak azasi manusia.” (BBPIP, 1939: 67).

Di tahun 1933, berlangsung kongres ke-IV Perkumpulan Perikatan Istri Indonesia (PPPI). Perkumpulan ini merupakan federasi dari ratusan organisasi perempuan, termasuk organisasi perempuan Islam. Saat itu Istri Sedar, yang berhaluan radikal anti-poligami, turut hadir. Perbenturan pun tak terhindarkan.

Saat itu, Ratna Sari, aktivis PERMI (islam), menyampaikan pidato yang menyebut poligami sebagai kewajiban perempuan. Perwakilan Istri Sedar, Nj Pringgodigdo, tidak terima pidato itu dan naik ke panggung. “Saya tidak terima itu. Laki-laki itu seperti ayam jago yang mau punya anak-anak di segala penjuru.”

Suasana kongres jadi riuh. Sejumlah peserta laki-laki mulai menirukan suara kotek ayam betina dan jantang. Pada saat itulah Maria Ulfah memberi jalan tengah terhadap perbenturan itu. Ia mengusulkan Badan Konsultasi Perkawinan. Organisasi perempuan Islam dan non-islam pun menyetujuinya.

Inilah yang menarik dari Maria Ulfah. Kendati ia merupakan penentang poligami, tetapi ia tidak mau membenturkannya dengan kelompok Islam. Sebab, menurut dia, perbenturan itu justru akan melemahkan persatuan kaum nasionalis. Sebagai jalan keluarnya, ia lebih mendorong ke regulasi, sesuai dengan keahliannya, sebagai jalan membatasi praktek poligami dan diskriminasi terhadap perempuan.

Pada tahun 1938, Maria Ulfah mengetuai Komite Penyelidik Undang-Undang Perkawinan Islam. Yang menarik, untuk mengaitkan kesesuaian antara isu perempuan dan Islam, Ia merujuk pada penerapan Swiss Code oleh Turki yang memisahkan antara UU perkawinan dan agama.

Menurut Maria Ulfah, UU perkawinan harus dibawa beriringan dengan prinsip Al-Quran, bukan dipertentangkan. Baginya, Al-quran sebagai Firman Tuhan memegang kepentingan yang cocok dengan kepentingan semua kelas di dalam masyarakat sepanjang zaman. (Cora Vreede-de Stuers, 1960: 68).

Di tahun 1939, berdiri Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP). Badan ini bertugas memeriksa kedudukan perempuan dalam hukum adat, Islam, dan Eropa. Selain itu, BPPIP juga membuka biro konsultasi dan advokasi bagi perempuan dalam menghadapi perkawinan.

Pada tahun 1948, di Kongres ke-IV Kowani, Maria Ulfah memimpin badan yang membahas soal UU perkawinan. Pada tahun 1950, pemerintah membentuk Komisi bernama Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (NTR). Komisi ini, yang mana Maria Ulfah tergabung di dalamnya, bertugas memeriksa UU perkawinan yang ada dan mengubahnya seusai semangat zaman.

Memang, perjuangan komisi itu belum berhasil. Namun, kita tidak bisa menapikan bahwa, dengan keahliannya di bidang hukum, Maria Ulfah mencoba menggunakan UU sebagai jalan untuk memperjuangkan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

RUDI HARTONO

Sumber: berdikarionline

Rumah Proklamasi, kisah di balik pembongkaran, dan impian membangun 'rumah tiruannya'

2021-08-08T00:00:00.178+07:00

Setelah membacakan teks Proklamasi, 17 Agustus 1945, di teras rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Bung Karno meneriakkan slogan "merdeka!" di hadapan massa di hadapannya.
IPPHOS/ARSIP BAMBANG ERYUDHAWAN

Keinginan membangun kembali rumah Bung Karno — lokasi pembacaan teks Proklamasi 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang dirobohkan pada awal 1960an — sudah ditandai penggalian fondasinya, namun mengapa hingga kini sulit merealisasikannya?

Tahukah Anda di mana Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945?

Jawabannya: Di teras depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta.

Namun bangunan rumah bersejarah itu sudah lama rata dengan tanah, setelah Sukarno sendiri memerintahkan agar rumahnya dirobohkan — keputusan yang ditangisi para saksi sejarah dan sebagian sejarawan.

Mengapa Bung Karno membongkar rumah yang dia tempati selama empat tahun sejak pendudukan Jepang di tahun 1942?

Dan kenapa keinginan untuk membangun kembali rumah yang disebut sebagai 'titik nol Republik Indonesia' — simbol peralihan dari negara terjajah menjadi merdeka — itu tak juga terealisasi sampai sekarang, meski sempat digali fondasinya?

Rumah Proklamasi di mata seorang bocah...

Suatu hari di awal 1950an, ketika usianya sekitar delapan atau sembilan tahun, Rushdy Hoesein diajak ayahnya masuk ke rumah Bung Karno.

Rumah itu dahulu terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta — kini Jalan Proklamasi.

Di teras rumah itulah, saat Rushdy berusia dua bulan, Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945.

Lebih dari 65 tahun kemudian, Rusdhy — kini dikenal sebagai sejarawan — masih ingat seperti apa suasana di dalam bangunan bersejarah itu.

Rumah milik Bung Karno yang menjadi lokasi pembacaan teks Proklamasi
17 Agustus 1945. Foto diabadikan pada 1957.
ARSIP BAMBANG ERYUDHAWAN

"Ada piano tua, ada meja makan di depan kamar Bung Karno," ungkap pria kelahiran 4 Juni 1945 ini kepada BBC News Indonesia. "Rumahnya bersih."

Halaman depannya luas dihampari rumput dan berdiri pula tugu berukuran kecil di salah-satu sudutnya.

Saat itu Presiden Sukarno dan keluarganya sudah tinggal di Istana Merdeka, Jakarta. Namun masyarakat dibolehkan untuk mengunjungi rumah yang dahulunya milik orang Belanda itu.

Dalam kunjungan itu, sang ayah — "dia ikut berjuang dalam revolusi", katanya — mengekalkan sebuah narasi penting pada benak sang bocah.

"Inilah, nak," Rushdy menirukan suara ayahnya," saksi mati dari proklamasi."

Salah-satu sudut di dalam rumah milik Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur (kini Jalan Proklamasi) pada 1961, menjelang dibongkar.
ARSIP BAMBANG ERYUDHAWAN

Kata-kata itu, rupanya, menetap dan mengendap pada bocah itu.

Kelak pengalaman emosional bersama ayahnya ini ikut mendongkrak kesadaran Rushdy terhadap nilai penting keberadaan bangunan rumah yang nantinya disebut sebagai 'titik nol Republik Indonesia' ini.

Ketika dia tumbuh dewasa, dan tertarik dunia sejarah dan menggelutinya secara total, Rushdy disebut yang berdiri paling depan untuk meneruskan impian agar rumah Bung Karno itu dibangun kembali, setelah dibongkar pada awal 1960an — atas perintah pemiliknya sendiri, Sukarno.

Mengapa Sukarno membongkar rumahnya sendiri?

Di suatu siang, awal Februari lalu, saya mendatangi bekas rumah milik Bung Karno di lokasi yang kini disebut Taman Proklamasi, Jakarta, tidak jauh dari bioskop Megaria dan Stasiun Cikini, Jakarta Pusat.

Bung Karno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di teras depan rumahnya,
17 Agustus 1945.
IPPHOS- ARSIP BAMBANG ERYUDHAWAN

Seraya melangkah, saya membayangkan bagaimana bentuk bangunan bersejarah itu — dalam ingatan kita, gambaran yang selalu terlintas adalah foto buram karya jurnalis IPPHOS (Indonesia Press Photo Service) pada buku-buku sejarah ketika dua orang proklamator berdiri di teras rumah dan membacakan naskah penting tersebut.

Di dalam areal itu, sekitar 15 meter di sebelah kiri saya, berdiri monumen patung Sukarno-Hatta — dibangun pada awal 1980an oleh Presiden Suharto — setinggi sekitar tiga meter.

Tidak jauh dari sana, masih di dalam kompleks Taman Proklamasi, berdiri tugu peringatan satu tahun Proklamasi yang berukuran kecil.

Di dalam areal itu, sekitar 15 meter di sebelah kiri saya, berdiri monumen patung Sukarno-Hatta — dibangun pada awal 1980an oleh Presiden Suharto — setinggi sekitar tiga meter.
BBC NEWS INDONESIA

Adapun Gedung Pola — dibangun awal 1960an, sebuah bangunan yang awalnya disiapkan Presiden Sukarno sebagai tempat menggodok perencanaan pembangunan Indonesia ke depan — masih berdiri tegak di bagian belakang taman.

Informasi di mana letak persis teras tempat teks Proklamasi dibacakan, terbaca pada tulisan pada lempengan logam yang ditempel di tugu 'petir' — di atas tugu itu ada logo petir.

"Di sinilah dibatjakan proklamasi kemerdekaan Indonesia..." begitulah tulisan pada lempengan yang ditempel di bagian bawah tiang tersebut.

Sampai di sini sepertinya sudah terang-benderang, yaitu rumah Bung Karno itu sudah tidak berbentuk alias rata dengan tanah. Tapi ada pertanyaan penting lainnya: mengapa Sukarno memerintahkan rumah itu dibongkar? Apa alasannya?

Informasi di mana letak persisnya teras tempat teks Proklamasi dibacakan, terbaca pada tulisan pada lempengan logam yang ditempel di tugu 'petir' — di atas tugu itu ada logo petir..
BBC NEWS INDONESIA

"Semuanya masih tanda tanya besar, misteri, kenapa Bung Karno membongkarnya," ungkap Rushdy Hoesein, sejarawan, yang semenjak awal 1990 terus meneliti keberadaan rumah Proklamasi.

"Sudah saya cari dari ujung ke ujung, sampai akhirnya kami tidak mendapatkan gambaran yang jelas," tambah Rushdy, yang dikenal pula sebagai pengurus Yayasan Bung Karno.

Dihubungi secara terpisah, Candrian Attahiyat, arkeolog dan salah-seorang tim ahli cagar budaya DKI Jakarta, mengaku juga pernah menanyakan hal itu kepada beberapa "saksi sejarah".

Tapi, "mereka juga tidak bisa menjelaskan [alasan pembongkaran], mereka tidak bisa memberikan komentar," ungkap Candrian kepada BBC News Indonesia, akhir Januari silam.

Dewi Sukarno, salah-seorang istri Presiden Sukarno, dan anaknya Kartika Sukarno, saat mengunjungi Monumen Proklamasi, Jakarta, 2 Agustus 1982.
ALEX BOWIE/GETTY IMAGES

Pada tahun 2000, Candrian menjabat kepala seksi penelitian di Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta. Ketika itu Candrian dan instansinya melakukan pengkajian rumah Proklamasi apakah perlu dibangun ulang atau tidak.

"Yang muncul kemudian, interpretasi orang-orang yang liar, sehingga tidak bisa dipegang, karena mereka tidak memiliki buktinya [mengapa dibongkar]," jelasnya.

Dia pernah mencoba menanyakan hal yang sama pada anak bungsu Presiden Sukarno, Guruh, namun jawabannya sama. "Saya nggak tahu, saya masih kecil," kata Guruh, seperti ditirukan Candrian.

Rumah Proklamasi dibongkar karena dibangun Gedung Pola?

Tidak ada keterangan tunggal di balik alasan pembongkaran rumah Proklamasi, namun diperkirakan hal itu terjadi karena Sukarno memutuskan untuk membangun Gedung Pola di bagian belakang situs bersejarah itu di awal 1960an.

Arsitek yang peduli sejarah, Bambang Eryudhawan, memperkirakan Sukarno "mengorbankan" rumahnya sendiri untuk membangun Gedung Pola yang disiapkan sebagai lokasi pameran rencana pembangunan yang digagasnya.

Sukarno "mengorbankan" rumahnya sendiri untuk membangun Gedung Pola yg disiapkan sbg lokasi pameran rencana pembangunan yg digagasnya. Belakangan namanya diubah jadi Ged Perintis Kemerdekaan.
BBC NEWS INDONESIA

"Di pikiran saya, kalau berusaha memahami Bung Karno, itu istilahnya kayak tumbal [untuk dijadikan Gedung Pola]," kata Bambang Eryudhawan, yang bersama Yayasan Bung Karno, pernah terlibat dalam proses perencanaan penataan ulang Taman Proklamasi, sekitar 2011.

Senada dengan Eryudhawan, sejarawan Rusdhy Hoesein juga memiliki perkiraan yang sama bahwa Bung Karno membongkar rumahnya karena berada di muka Gedung Pola.

"Karena menganggu pandangan dari depan, maka [rumahnya] dibongkar," ujarnya, menganalisa.

Semangat Proklamasi dipindahkan ke Monas

Pada akhir 1950an, demikian analisa Eryudhawan, Presiden Sukarno baru saja melakukan perjalanan ke mancanegara, dan dia melihat langsung berbagai bangunan megah di negara AS, India, Eropa dan Filipina.

"Di India, dia dibawa (Perdana Menteri India saat itu) Nehru ke gedung parlemen di Delhi... Terus dia melihat peninggalan Mugal, mulai Agra hingga Tajmahal... Di Filipina, melihat Istana Malacanang yang bagus," ujar Eryudhawan. Hal serupa juga dia saksikan di AS dan negara-negara Eropa.

Saat kembali ke Indonesia, Sukarno dianggapnya berpikir "kok Jakarta nggak OK?"

Presiden Sukarno bertemu warga Kota Bern, Swiss,
dalam kunjungannya ke sejumlah negara Eropa, 1956.
GETTY IMAGES

Jadi, "ada perspektif baru Bung Karno, bahwa inilah saatnya membangun Jakarta, termasuk rumahnya sendiri," kata Eryudhawan. Perlu diketahui Sukarno adalah berlatar arsitek, katanya.

Dari pijakan inilah, menurutnya, Sukarno kemudian memindahkan semangat Proklamasi Kemerdekaan ke Monumen Nasional (Monas).

"Simbol itu dipindahkan, mirip yang dilakukan AS. Walaupun kemerdekaannya di Philadelpia, tapi pusat [simbol] kemerdekaannya dipindahkan ke Washington," paparnya.

Menurutnya, pikiran Bung Karno berkembang, karena dia bukanlah tipe statis atau konvensional.

Pengibaran bendera difoto dari sudut berbeda. Bagian dari Pameran Fotografi karya Mendur Bersaudara & Indonesian Press Photo Service (IPPHOS) di Galeri Foto Jurnalistik Antara pada Agustus 2015.

"Bahkan dia pragmatis, juga progresif, dan dia pernah bilang 'kita itu bangsa membongkar dan membangun'", ujar Eryudhawan, menganalisa.

Tentang pertanyaan kenapa Gedung Pola — dirancang oleh Friedrich Silaban (1912-1984) — harus dibangun di areal tanah rumahnya, Eryudhawan memperkirakan saat itu tidak gampang bagi pemerintah Indonesia untuk membebaskan tanah.

"Pembebasan tanah saat itu tidak gampang, bahkan untuk keperluan Asian Games 1962, negara [saat itu] menggunakan UU Darurat Perang," jelasnya.

'Apakah kamu ingin memamerkan celana kolorku?'

Di suatu seminar di Jakarta pada 2008 tentang wacana pembangunan kembali rumah proklamasi, yang saya hadiri, bermunculan berbagai asumsi di balik pembongkarannya — selain 'teori' dikorbankan untuk pembangunan Gedung Pola, itu tadi.

Pada awal 1960an, ketika Sukarno memutuskan akan membongkar rumahnya, masyarakat kemudian berpolemik ketika beritanya muncul di media massa.

"Berita itu," demikian menurut makalah yang dibuat oleh Komite Pembangunan Rumah Proklamasi dalam seminar itu, "muncul secara ekstrem di berbagai koran ibu kota."

Henk Ngantung, pejabat Gubernur DKI Jakarta saat itu, dilaporkan merasa prihatin terhadap rencana itu. Dia lantas menemui Presiden Sukarno dan membujuk agar membatalkan rencana itu.

Presiden Sukarno dan salah-seorang istrinya, Hartini, di Istana Bogor, Februari 1966.

Namun bujukan itu tak kuasa meluruhkan hati Sukarno. "Apakah kamu juga termasuk mereka yang ingin memamerkan celana kolorku?" tanya Bung Karno di hadapan Henk Ngantung, seperti dikutip Alwi Shahab (almarhum), wartawan senior, saat itu.

Rusdhy Hoesein mengaku pernah membaca kutipan pernyataan Bung Karno itu. "[Kutipan] ini belum tentu benar, tapi Bung Karno dikatakan agak tersinggung." Belum jelas maksud dari pernyataan Sukarno tersebut.

'Teori' lainnya menyebutkan bahwa rumah Proklamasi — yang mulai ditempati pada 1942 hingga awal 1946 — dibongkar, karena rumah itu pernah dijadikan kantor oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir.

Sutan Sjahrir, seperti diketahui, nantinya menjadi salah-satu lawan politik Sukarno. Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dipimpin Sjahrir dibubarkan karena salah-seorang pimpinannya dianggap terlibat pemberontakan PRRI di Sumatera.

Tugu Peringatan Satu Tahun Proklamasi (tengah, berbentuk pensil) pernah diresmikan pada 17 Agustus 1946, namun dibongkar pada 1960an, dan didirikan tiruannya di Taman Proklamasi.
BBC NEWS INDONESIA

Asumsi ini kemudian dikaitkan dengan keberadaan Tugu peringatan satu tahun Proklamasi Kemerdekaan — berbentuk pensil — yang diresmikan oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada 17 Agustus 1946.

Belakangan tugu ini dibongkar, dan beberapa laporan menyebutkan hal itu dilakukan karena tugu itu identik dengan Sjahrir dan Perjanjian Linggarjati. Para saksi sejarah membantah asumsi tersebut.

Sejarawan Rushdy Hoesein termasuk yang meragukan 'teori' pembongkaran rumah Proklamasi dengan dikaitkan perseteruan politik Sukarno-Sjahrir. "Tidak begitu," katanya.

Perdana Menteri (PM) Sutan Sjahrir pernah menempati rumah milik Bung Karno
di Jalan Pegangsaan Timur no 56, Jakarta.
ARSIP BAMBANG ERYUDHAWAN

Setelah Sukarno tergusur dari kekuasaan, tugu itu dibangun tiruannya pada 1972, tetapi bukan di lokasi awalnya.

'Rumah Proklamasi perlu dibangun kembali'

Sejarah mencatat, upaya membujuk Sukarno agar membatalkan pembongkaran rumahnya, gagal total. Rumah bersejarah itu, akhirnya, rata dengan tanah — berganti wujud berupa Monumen Proklamasi dan Gedung Pola.

Namun demikian, seperti yang terungkap dalam seminar pada Agustus 2008 di Jakarta, yang disponsori Kantor Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta, Bung Karno dilaporkan tidak keberatan jika suatu saat rumah itu dibangun lagi.

"Untuk keperluan itu, Gubernur (DKI Jakarta) Henk Ngantung menugaskan sejumlah stafnya untuk membuat maket, foto-foto, dan menyimpan sejumlah perabot rumah tangga agar dikemudian hari dapat dipergunakan secara semestinya," kata Rushdy Hoesein kepada saya di sela-sela seminar itu.

Di rumah miliknya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, Presiden Sukarno mengenalkan kabinet pertamanya pada wartawan asing, Oktober 1945.
KEYSTONE/GETTY IMAGES

Rushdy, yang pernah dilibatkan dalam upaya merekonstruksi rumah Bung Karno, kemudian menunjukkan kepada saya sebuah salinan buku yang isinya berupa disain dua dimensi rumah itu, berikut foto-fotonya.

Dengan bersemangat, Rusdhy bercerita betapa rumah itu bersejarah. "(Rumah itu) tempat tinggal Bung Karno; tempat pembacaan naskah proklamasi; (tempat) perundingan dengan Belanda zaman (Perdana Menteri) Sutan Sjahrir sampai perundingan Linggarjati (1947).

"Dan tahun 1949, tempat persiapan pengakuan kedaulatan rakyat (oleh Belanda). Kemudian tahun 1957, ada musyawarah besar, di mana Bung Hatta tak lagi menjadi wapres, dan masyarakat meminta agar dwi tunggal terbentuk lagi," papar Rushdy kala itu.

Pak Harto: 'Yang bongkar saja [Sukarno] enggak setuju...'

Rupanya ide seperti ini pernah diupayakan sekian tahun silam, tetapi juga gagal.

Di masa Presiden Soeharto berkuasa, kira-kira awal 1980, pernah ada ide untuk membangun kembali rumah itu. Saat itu, kata Rushdy, ahli sejarah, toko masyarakat, serta saksi sejarah meminta agar Presiden Soeharto membangun kembali rumah tersebut.

Monumen Proklamasi
MIKE FIALA GETTY IMAGES

"Pak Harto mengatakan, 'Yang mbongkar saja [Sukarno] nggak setuju... Sudahlah kita akan mengenang beliau... Saya akan bangun patung proklamator yang gede'," ungkap Rushdy menirukan pernyataan Presiden Soeharto.

Monumen Proklamasi memang akhirnya berdiri (tidak persis di lokasi Sukarno membacakan teks proklamasi), tapi keinginan membangun rumah proklamasi tetap terus menyala.

Menggali fondasi Rumah Proklamasi

Lalu setelah Soeharto turun dari kekuasaannya, sejumlah sejarawan, pemerhati sejarah dan disokong pihak permuseuman Jakarta, kembali mengkampanyekan agar proyek rekonstruksi rumah proklamasi dihidupkan kembali.

Pada tahun 2000, Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta menindaklanjuti keinginan masyarakat itu dengan melakukan pengkajian Rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur, Jakarta.

"Dikaji apakah bisa dibangun ulang atau tidak," ungkap Candrian Attahiyat, arkeolog dan anggota tim ahli cagar budaya DKI Jakarta, kepada BBC News Indonesia, akhir Januari lalu. Candrian saat itu berposisi sebagai kepala seksi penelitian di instansi tersebut.

Salah-satu bagian dari pengkajian itu adalah melakukan penggalian di salah-satu sudut fondasi bekas rumah proklamasi. "Secara fisik saya melihat fondasi itu," katanya.

Candrian Attahiyat
BC NEWS INDONESIA

"Jadi, nanti sudut [fondasi] itu bisa direkayasa sebagai bagian dari bentuk denah secara menyeluruh," paparnya.

Salah-satu sudut fondasi yang digali adalah di belakang tugu petir yang diyakini sebagai lokasi persis teks proklamasi dibacakan.

Kemudian Candrian dan timnya memberi penanda berupa patok di atas fondasi yang kemudian ditutup kembali.

"Agar kelak apabila memang ada kemungkinan dibangun ulang atau memang diperlihatkan fondasinya, itu bisa dibuka kembali," jelas Candrian.

Penggalian beberapa sudut fondasi bangunan rumah Bung Karno juga disaksikan sejarawan Rushdy Hoesein.

Bung Karno, Bung Hatta dan beberapa anggota Kabinet Pertama
di salah-satu ruangan rumah Proklamasi, Oktober 1945.
GETTY IMAGES

"Kalau tidak salah, masih ada septitanknya," akunya — Rushdy lalu setengah berkelakar menambahkan jika ada penelitian di sana, mungkin saja ditemukan "sisa biologis" Sukarno."

Mengapa ada perbedaan pendapat sejarawan dan ahli arkeologi?

Setelah penggalian fondasi itu, menurut Rusdhy, ide pembangunam rumah itu kembali mengemuka, dan tampaknya berlangsung serius — dilihat dari kaca mata saat itu, tentu saja.

Melalui pembicaraan panjang, sampai kira-kira tahun 2005, mereka sudah sampai pada satu titik, yaitu membangun kembali rumah itu semirip mungkin dengan aslinya — dan akan dijadikan musium proklamasi.

Bahkan saat itu sudah dibentuk Komite Pembangunan Rumah Proklamasi, yang disebutkan melibatkan kalangan profesional — mulai arsitek yang berpengalaman dalam konservasi gedung bersejarah, serta sejarawan.

Rushdy Hoesein, salah-seorang anggota komite tersebut, mengatakan saat itu kerja panitia sangat serius, tetapi proyek impian ini tidak berjalan.

Sebagai sejarawan, Rushdy memilih untuk membangun kembali rumah tersebut di lokasi aslinya. "Yang kami inginkan rumah itu betul-betul sebagai monumen yang bersejarah, seperti sebelum dibongkar," katanya.

Menurutnya, selain kendala dana dan masalah politik, penyebab lainnya adalah polemik tajam antara kalangan sejarawan dan arkeolog tentang cara merekonstruksi rumah itu.

Rusdhy kemudian menyebut nama seorang arkeolog senior, Profesor Mundardjito, yang disebutnya paling kritis mempertanyakan proyek itu.

"Pak Mundardjito bilang, etikanya kalau rumah itu sudah menjadi sisa bangunan, enggak boleh dibangun lagi," kata Rusdhy akhir Januari lalu.

'Jika menuruti saran arkeolog, nilai perjuangannya tidak ada'

Sebagai sejarawan, Rushdy memilih untuk membangun kembali rumah tersebut di lokasi aslinya.

"Yang kami inginkan rumah itu betul-betul sebagai monumen yang bersejarah, seperti sebelum dibongkar.

Presiden Sukarno di salah-satu ruangan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, pada 1945 GETTY IMAGES

"Jadi, kalau di muka rumah proklamasi [yang dibangun ulang], ada kesan 'wah, itu rumah yang dulu dipakai untuk proklamasi'," paparnya.

Apabila menuruti saran arkeolog, Rushdy khawatir "nilai perjuangannya tidak ada".

Perbedaan cara pandang ini, demikian Rushdy, menyebabkan beberapa pertemuan di antara mereka diwarnai "bersitegang leher".

Dihubungi secara terpisah, arkeolog yang juga anggota tim ahli cagar budaya DKI Jakarta, Candrian Attahiyat mengakui ada perbedaan antara arkeolog dan sejarawan.

Candrian sependapat dengan sang arkeolog senior, Mundardjito. "Alasannya keaslian," akunya.

Lagu Indonesia Raya berkumandang. Bagian dari Pameran Fotografi karya Mendur Bersaudara & Indonesian Press Photo Service (IPPHOS) di Galeri Foto Jurnalistik Antara pada Agustus 2015.

"Kalau dibangun ulang, berarti itu sebuah data yang tidak asli lagi," ujarnya saat dihubungi BBC News Indonesia. Dia sependapat dengan Mundardjito agar "memperlihatkan saja fondasinya."

Arkeolog: 'Jika mau dibangun, jangan di atas fondasi aslinya'

Pada pertengahan September 2008 silam, saya menemui Profesor Mundardjito di kediamannya, dan ternyata sikapnya tak berubah.

"Biarkan sisa fondasi bangunan yang ada, jangan didirikan bangunan di atasnya!" kata Mundardjito, yang dulu pernah berperan dalam pembangunan kembali Candi Borobudur.

Dia mengusulkan, agar fondasi bekas bangunan itu digali dan diungkap, dan dikonservasi sedemikian rupa.

"Jadi, nanti biarlah orang mengerti seperti inilah denah bangunan yang tersisa apa-adanya. Namun masyarakat juga harus diberitahu, bahwa rumah ini dulu dibongkar, yang mungkin atas inisiatif Bung Karno sendiri," jelasnya saat itu.

"Buat saja model (rumah)dalam bentuk miniatur, atau sebesar aslinya, itu silakan. Tapi tolong jangan di atas lokasi yang lama. Itu sangat ditentang arkoelog, karena itu tidak asli," kata arkeolog senior, Mundardjito.
BBC NEWS INDONESIA

Kalau ingin membangun rumah seperti aslinya, Mundardjito menyarankan, "warga harus tetap diberitahu, bahwa ini bukan gedung aslinya, tapi kira-kira seperti inilah bentuknya," tandasnya.

Dan, menurutnya, bangunan tiruan ini jangan dibangun di atas fondasi aslinya.

"Jangan dibangun di situ (fondasi yang lama), tapi di luar itu," kata Mundardjito, serius. Dia menambahkan, "Buat saja model (rumah)dalam bentuk miniatur, atau sebesar aslinya, itu silakan. Tapi tolong jangan di atas lokasi yang lama. Itu sangat ditentang arkoelog, karena itu tidak asli."

Keinginan Mundardjito ini bertentangan dengan niat orang-orang yang ingin mendirikan rumah baru di atas fondasi asli tersebut, seperti yang terekam dalam diskusi pada 2008 silam.

Tetap belum ada titik temu

Seorang pemerhati sejarah mengatakan, pembangunan rumah Sukarno adalah untuk kepentingan lebih luas.

Para pendukung ide pembangunan kembali rumah Proklamasi menganggap, yang penting rumah itu dibangun semirip mungkin dengan aslinya. Apalagi, mereka mengaku telah menemukan foto-foto, disain rumah itu sebelum dibongkar, serta saksi sejarah.

Di depan teras rumahnya, Presiden Sukarno berfoto bersama Kabinet pertamanya, Oktober 1945.
ULLSTEIN BILD/GETTY IMAGES

Tapi Mundardjito menganggap, syarat-syarat itu tidaklah cukup. Menurutnya, apabila ingin dibangun di atas fondasi yang lama, harus ada tembok yang tersisa, sehingga bisa diketahui bahan asli bangunan itu. "Namun semua ini tidak terpenuhi," katanya.

Lebih dari itu, menurut Mundardjito, jika proyek ini dipaksakan, bisa merusak keaslian situs asli fondasi itu. Dan cara berfikir seperti ini, tegas Mundardjito, bisa membahayakan kebenaran akademis yang relatif dan terus berkembang.

Dia kemudian mengusulkan, agar dibangun maket berukuran kecil yang bisa ditinjau ulang. Maket ini menurutnya dapat diletakkan di dekat fondasi asli, berikut memberi latar belakang sejarah bangunan tersebut.

Presiden Sukarno, istrinya Fatmawati, serta anaknya, di depan rumahnya, November 1945.
THE ILLUSTRATED LONDON NEWS/BAMBANG ERYUDHAWAN

"Lay out itu bisa direkonstruksi, agar nanti ada sejarawan lain bisa menilai ulang, 'oh bukan begitu, tugunya bukan di situ'. Nah, ganti lagi, taruh di sini.

"Jadi, ini sebagai rekonstruksi yang akademik sifatnya, yang boleh diganti sesuai pemikiran orang-orang yang punya data baru. Ini namanya perkembangan pemikiran orang-orang, yang tidak terus jadi berhenti," jelas Mundardjito.

Dia khawatir apabila gedung baru dibangun di fondasi yang lama, orang-orang dipaksa untuk berhenti berfikir.

Rencana membangun museum Proklamasi...

Dalam perkembangannya, persisnya pada 2011, Rushdy Hoesein, Bambang Eryudhawan, Candrian Attahiyat — dan orang-orang yang peduli lainnya — sangat menaruh harapan, ketika Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berencana membuat Museum Proklamasi.

"Kami serius sekali menggarap ini. Tahun ini kami kaji dari segi museum, sejarah, dan lain-lain. Kami mulai bikin tahun 2012," kata Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Aurora Tambunan, awal Februari 2011.

Museum Proklamasi itu rencananya akan bertempat di Gedung Pola, kata Aurora.

"Kecuali dirayakan setiap tanggal 17 Agustus, tapi justru tempat titik awalnya, dianggap biasa-biasa saja," kata arsitek yang peduli sejarah, Bambang Eryudhawan.

Arsitek yang peduli sejarah, Bambang Eryudhawan, mengaku Yayasan Bung Karno kemudian dilibatkan dalam proses perencanaan master plan Taman Proklamasi — termasuk museumnya. Saat itu, pihaknya bekerjasama dengan pemenang lelang penataan ulang taman itu.

"Menarik sekali, ada goodwill dari pemerintah saat itu," kata Eryudhawan. Pada saat itu, pemerintah pusat menyetujui pendekatan para arkeolog agar "cukup dibuka fondasinya" dan "tidak membangun rumahnya kembali."

Keputusan tidak membangun 'rumah tiruannya' juga didasarkan pengalaman Amerika Serikat yang "tidak membangun rumah Benjamin Franklin, salah satu penandatangan Deklarasi Kemerdekaan AS".

"Cuma membuat kerangkanya saja, karena antara sejarawan dan arkeolog ragu-ragu," ungkap Eryudhawan.

Seperti apa konsep penataan Eryudhawan dkk?

Bekerja sama dengan pemenang lelang dan kementerian terkait, Eryudhawan dkk kemudian ikut menelorkan konsep penataan museumnya.

Sudut lain dari foto Sukarno dan Hatta hasil jepretan Frans Mendur yang dipajang dalam Pameran Fotografi karya Mendur Bersaudara & Indonesian Press Photo Service (IPPHOS) di Galeri Foto Jurnalistik Antara pada Agustus 2015.

Salah-satunya, "bagian teras depan [rumah Bung Karno, tempat pembacaan teks proklamasi] yang bersejarah, bisa direkonstruksi di dalam Gedung Pola."

Di sana, rencananya mereka akan merekonstruksi ruangan-ruangan penting di dalam rumah itu. "Kita rekonstruksi sebagaimana aslinya, terutama bagian depannya, " Eryudhawan menjelaskan.

"Syukur, syukur, kita bisa merekonstruksi orang-orang yang hadir saat pembacaan teks Proklamasi," ujarnya.

Rencana pendirian museum ini sangat didukung Yayasan Bung Karno, karena selama ini tidak ada museum Proklamasi di Indonesia.

"Tidak ada satu pun museum Proklamasi di republik ini," kata Eryudhawan dengan nada getir.

Bagian dari Pameran Fotografi karya Mendur Bersaudara & Indonesian Press Photo Service (IPPHOS) di Galeri Foto Jurnalistik Antara pada Agustus 2015.

Yang lebih penting lagi, saat itu mereka sudah menyiapkan narasi yang didukung artefak dan hasil ekskavasi fondasi yang tersisa, ungkapnya.

Adapun fondasinya, mereka akan menggali dan memunculkan salah-satu sudutnya, sehingga pengunjung museum bisa melongoknya.

Rencana yang disiapkan Eryudhawan dkk, pengunjung museum masuk dulu ke Tugu Proklamasi, melihat fondasi eks rumah Bung Karno, dan diajak masuk museum di Gedung Pola untuk melihat segala hal terkait artefak Proklamasi.

Jika rencana ini terealisasi, Eryudhawan yakin lanskap baru itu akan mampu mendudukkan posisi 'Titik Nol Republik Indonesia' pada hakikatnya.

Pengibaran bendera merah putih. Bagian dari Pameran Fotografi karya Mendur Bersaudara & Indonesian Press Photo Service (IPPHOS) di Galeri Foto Jurnalistik Antara pada Agustus 2015.

"Sehingga semuanya terbaca dengan mudah dan baik, dan taman itu berklas... Karena pengunjung datang, pertama-tama bukan karena kesejarahan, namun karena ruangan itu memanggil.

Yang ada saat ini di Taman Proklamasi, menurutnya, "tidak mengundang, tidak ada daya tariknya, apalagi terbelenggu oleh pagar, yang kesannya seperti taman biasa."

Anggota tim ahli Cagar Budaya DKI Jakarta, Candrian Attahiyat, sependapat bahwa keberadaan Taman Proklamasi tidak menyuguhkan narasi Proklamasi yang menarik.

"Seharusnya ada acara yang mengaitkan acara 17 Agustus di Istana dengan taman itu. Selama ini, setelah dari istana, yang dikaitkan adalah Taman makam pahlawan Kalibata," kata Candrian.

Mengapa rencana membangun Museum Proklamasi batal?

Rencana membangun museum itu, yang sudah melalui diskusi mendalam, akhirnya kembali menguap begitu saja ketika terjadi pergantian pemerintahan.

Sambutan Laskar Kemerdekaan. Bagian dari Pameran Fotografi karya Mendur Bersaudara & Indonesian Press Photo Service (IPPHOS) di Galeri Foto Jurnalistik Antara pada Agustus 2015

Pada titik ini, Eryudhawan lantas bertanya-tanya, kenapa tidak ada pemimpin nasional yang berani untuk menata ulang Taman Proklamasi dan membangun museumnya.

"Kenapa kita yang harus mengupayakannya? Harusnya dengan sendirinya diurus negara. Tapi tidak pernah terjadi," katanya masygul.

Dari kenyataan ini, dia menilai bahwa rumah Proklamasi "tidak dapat mendapat tempat yang pantas" di sini.

"Kecuali dirayakan setiap tanggal 17 Agustus, tapi justru tempat titik awalnya, dianggap biasa-biasa saja."

Presiden Sukarno, ibu negara Fatmawati, dan dua anaknya, yaitu Guntur dan Megawati.
AFP

Rushdy Hoesein pun ikut bersuara. Dia mengaku bersama Yayasan Bung Karno, keluarga Bung Karno dan Bung Hatta, sudah mengusulkan konsep penataan Taman Proklamasi kepada para pemimpin nasional di hampir setiap periode kepemimpinan.

"Tapi tidak pernah diperhatikan, tidak pernah disetujui," akunya.

'Buku Putih' Rumah Proklamasi

Di hadapkan berbagai kendala seperti itu, Eryudhawan, Rusdhy dan dkk berencana mengeluarkan 'buku putih' Rumah Proklamasi.

Tujuannya memberi semacam panduan atau pedoman bagi masyarakat tentang rumah bersejarah itu. Hal ini ditekankan karena di media sosial terjadi apa yang disebutnya "informasi yang tidak terkendali".

"Kita mau memberikan sumbangan pemikiran terhadap data yang bisa menguatkan posisi dari Titik Nol Republik Indonesia sebagaimana seharusnya," jelasnya.

Dia mengharapkan sebelum 17 Agustus 2021 nanti, buku itu bisa terbit.

Presiden Sukarno sedang santai di Istana Bogor, Februari 1965.
AFP

Adapun Rusdhy Hoesein sempat menarik napas panjang ketika ditanya perihal penerbitan buku putih ini.

"Ini bukan persoalan terbit atau tidak. Seyogyanya ini diprakarsai secara resmi oleh pemerintah," kata Rusdhy yang terus mengupayakan penataan situs bersejarah itu sejak 1990an.

"Kalau kami mencetak, rasanya kurang pantas. Meski kami memiliki datanya, kami dengan berat hati, lebih baik disimpan sebagai arsip saja, jika pemerintah tidak turun tangan," nada suara Rusdhy Hoesein terdengar pelan dan makin pelan.

Sumber: bbc.com/indonesia

Maeda, "Membantu" Indonesia Merdeka Tapi Hidup Sengsara saat Tua

2021-08-01T00:00:00.005+07:00

Laksamana Maeda dan keluarga (kebudayaanindonesia.net)

Jumat 17 Agustus 1945 dini hari, kesibukan luar biasa tampak di sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Meiji Dori No 1, Jakarta Pusat. Di luar terlihat puluhan pemuda bergerombol dengan wajah serius bercampur tegang. Mereka tengah menunggu apa yang akan diputuskan para senior di lantai 1 rumah tersebut.

Di dalam rumah, suasana tak kalah tegang. Menjelang santap sahur hari ke-8 Ramadan itu, Sukarno, Mohammad Hatta, dan Achmad Subardjo di ruang tengah rumah itu tengah merumuskan naskah Proklamasi yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka.

Singkat cerita, ketika draft Proklamasi selesai dibuat pagi itu, masalah muncul. Saat naskah akan diketik, di rumah itu tak ada mesin tik. Untungnya, Satsuki Mishima, anak buah Laksamana Muda Tadashi Maeda, mengetahui di mana bisa meminjam mesin ketik pada dini hari itu.

Mishima pergi menggunakan mobil Jeep kepunyaan Maeda untuk meminjam mesin ketik kepunyaan Kantor Perwakilan Angkatan Laut Jerman (Kriegsmarine) di Indonesia. Teks Proklamasi kemudian diketik Sayuti Melik menggunakan mesin tik itu di dekat dapur kediaman Maeda. Pagi harinya, naskah hasil ketikan itu dibacakan Sukarno di rumahnya, Jlan Pegangsaan Timur No 56.

Rumah tempat naskah Proklamasi itu disusun adalah tempat tinggal Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang. Laksamana Maeda beserta rumah yang kini berada di Jalan Imam Bonjol No 1 Jakarta Pusat itu punya peran penting dan jasa tak terhingga dalam sejarah lahirnya Indonesia.

Laksamana Tadashi Maeda (uniquecollection.wordpress com)

Cerita kedekatan Laksamana Maeda dengan Indonesia sejatinya terjadi jauh sebelum malam jelang kemerdekaan itu. Maeda yang lahir pada 3 Maret 1898 di Kagoshima, Kyushu, Jepang, pernah menjadi atase militer Jepang di Den Haag, Belanda, dan Jerman pada masa sebelum perang atau sekitar 1930-an.

Dalam diri Maeda muncul simpati terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia sejak dia bertugas di Belanda. Saat itu, Maeda kerap berhubungan dengan sejumlah tokoh pelajar dan mahasiswa Indonesia, seperti Nazir Pamuntjak, Ahmad Subardjo, Mohammad Hatta, dan AA Maramis.

Setelah bertugas di Den Haag dan Berlin, Maeda dipanggil pulang ke Jepang dan menerima tugas baru di Indonesia pada 1942. Saat berdinas di Jakarta inilah Maeda mendirikan sekolah atau institut politik yang diberi nama Asrama Indonesia Merdeka pada Oktober 1944 bagi para pemuda terpilih.

Ahmad Subardjo bersama Wikana menjadi penggerak Asrama Indonesia Merdeka, sedangkan Maeda menjadi sponsor sekolah itu. Maeda juga yang kemudian meresmikan asrama tersebut di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat dan dipindahkan ke Jalan Kebon Sirih 80 pada Oktober 1944.

Hampir semua figur nasionalis menjadi pengajar di sekolah ini. Seperti Soekarno yang mengajarkan politik, Hatta mengajarkan ekonomi, Sanoesi Pane mengajarkan Sejarah Indonesia, Sjahrir mengajarkan sosialisme, Iwa Kusuma Sumantri mengajarkan hukum pidana, dan Ahmad Subardjo mengajarkan hukum internasional.

Lulusan pertama (sekitar 30 orang) yang pendidikannya berlangsung selama 6 bulan tersebut adalah pada April 1945. Angkatan kedua (sekitar 80 orang) yang pembelajarannya dimulai Mei 1945 tidak sempat menyelesaikan pendidikan karena Perang Dunia II telah berakhir dan Jepang menyerah pada sekutu.

Memicu Deklarasi Kemerdekaan

Mohammad Hatta dalam Memoir (2002) sempat menceritakan jasa Maeda, khususnya pada waktu sebelum Proklamasi. Hatta bercerita saat itu pertengahan Agustus 1945, santer berita bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu, tetapi masih simpang siur. Akhirnya Hatta dan Sukarno bersama Soebardjo pada 15 Agustus 1945 mendatangi Maeda untuk mengonfirmasi berita itu.

"Sukarno menanyakan terus terang, 'Apa benarkah berita yang tersiar sekarang dalam masyarakat, bahwa Jepang sudah minta damai kepada Sekutu?' Maeda tidak terus menjawab dan menekur kira-kira satu menit lamanya. Aku beri isyarat kepada Sukarno, bahwa berita yang disampaikan Sjahrir itu memang benar. Dan Sukarno mengangguk," ujar Hatta.

"Setelah begitu lama berdiam diri dan wajah muka yang kelihatan sedih, Admiral Mayeda menjawab, bahwa berita itu memang disiarkan oleh Sekutu. Tetapi, di sini belum lagi memperoleh berita dari Tokyo. Kami meninggalkan kantor Rear-Admiral Mayeda dengan keyakinan, bahwa Jepang sungguh-sungguh menyerah," imbuh Hatta. Si Bung memang menulis "Mayeda" dan bukan "Maeda."

Jawaban Maeda itulah yang kemudian memicu munculnya gerakan dan desakan agar Indonesia segera mendeklarasikan kemerdekaan. Jawaban implisit Maeda seolah menjadi sebuah isyarat bagi pemimpin pergerakan bahwa sudah saatnya untuk memerdekakan Indonesia. Keinginan yang kemudian juga difasilitasi oleh Maeda dengan mempersilakan kediamannya dipakai tempat merumuskan naskah Proklamasi.

Rumah di Meiji Dori Nomor 1

Kesediaan Maeda menyediakan rumahnya sebagai tempat rapat yang juga tempat merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan merupakan salah satu bukti simpati pribadi terhadap kemerdekaan Indonesia.

Hatta merekam kejadian ketika dia dan Sukarno datang ke rumah Maeda ketika peristiwa Rengasdengklok berakhir. Maeda sangat bergembira bertemu dengan mereka. Sukarno mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas kesediaan Maeda meminjamkan rumahnya untuk rapat PPKI malam itu. Maeda sontak menjawab, "Itu kewajiban saya yang mencintai Indonesia merdeka."

Semestinya, Maeda berdasarkan perintah yang diberikan kepadanya harus menjaga status quo sebagaimana pernyataan Mayor Jenderal Nishimura dalam pertemuannya dengan Sukarno-Hatta yang diadakan tepat sebelum Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dilangsungkan.

Nishimura di kediamannya mengungkapkan kepada Sukarno dan Hatta bahwa telah ada perintah sejak Kamis 16 Otober pukul 13.00, tentara Jepang di Jawa tidak boleh lagi mengubah status quo.

Bukan berarti tak ada yang menduga keterlibatan Maeda dalam Proklamasi Kemerdekaan RI. Barbara Gifford Shimer dan Guy Hobbs di buku The Kenpeitai in Java and Sumatra (2010) menyatakan tentara Jepang samar-samar menyadari bahwa Maeda telah berkontribusi terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia.

Dipuja di Indonesia, Dicaci di Negaranya

Setelah Indonesia merdeka, Maeda ditangkap oleh Sekutu pada 1946 dan dipenjarakan di Gang Tengah selama 1 tahun. Setelah itu ia dikembalikan ke Jepang.

Dalam interogasi di Changi Gaol, Singapura, antara 31 Mei sampai dengan 14 Juni 1946, sebagaimana dikutip R E Elson dalam The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan, Maeda mengatakan, "Jalan menuju kemerdekaan telah ditempuh begitu jauh sehingga [bangsa Indonesia] tidak mau melepaskan kemajuan yang telah didapat," ujar dia.

Nishijima dalam wawancara dengan Basyral Hamidy Harahap pada 10 Oktober 2000 di Meguroku, Tokyo. menceritakan dengan gamblang kejadian saat Maeda dan dirinya ditahan di Penjara Gang Tengah. Wawancara tersebut termuat dalam buku Kisah Istimewa Bung Karno (2010) dengan kutipan sebagai berikut:

"Laksamana Muda Maeda dan saya berusaha sekeras-kerasnya untuk menjaga nama baik Republik Indonesia, agar jangan sampai Belanda bisa mengatakan RI itu sebagai bikinan Jepang. Biarpun pemeriksa berturut-turut 4 hari menekan saya sampai akhirnya mengeluarkan air kencing berdarah, saya tetap tidak mengaku. Umur saya waktu itu hampir 36 tahun dan masih bisa tahan," jelas Nishijima.

Tiba di negaranya, Maeda sama sekali tak mendapat penghormatan layaknya pahlawan yang pulang perang. Ia dikecam dan mendapat perlakuan hina di Jepang. Meskipun secara hati nurani, orang-orang Jepang mendukung kemerdekaan Indonesia, namun kepatuhan kepada negara bagi mereka adalah segalanya.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi
(Liputan6 com Yoppy Renato)

Ini adalah soal kehormatan dan harga diri bangsa. Tidak aneh, ketika pulang ke Jepang, semua akses ditutup untuk Maeda dan ia mendapat kesulitan luar biasa selepas dari dinas militer hingga meninggal dunia dalam kondisi melarat.

Atas jasa Maeda tersebut, pada 1973 dia diundang pemerintah Indonesia untuk menghadiri perayaan Proklamasi 17 Agustus. Dalam kesempatan itu ia sempat bertemu dengan Mohammad Hatta. Maeda juga merupakan penerima Bintang Jasa Nararya dari pemerintah Indonesia.

Maeda meninggal dunia pada 13 Desember 1977 pada umur 79 tahun. Mengenang kepergian Maeda, Ahmad Subardjo menulis, "Pada detik-detik terpenting dalam melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Laksamana menunjukkan sifat Samurai Jepang, yang mengorbankan diri dengan rela demi tercapainya cita-cita luhur dari rakyat Indonesia, yakni Indonesia Merdeka". (Ado/Yus)

Sumber: liputan6.com

Anak Agung Bagus Sutedja, Korban Kebiadaban Politik Orde Baru

2021-07-29T00:00:00.008+07:00

Gubernur Bali Pertama, Anak Agung Bagus Sutedja

Putra raja terakhir Jembrana ini dikenal sebagai pendukung setia Bung Karno . Sejak tahun 1950, beliau diangkat sebagai pimpinan daerah Bali ketika daerah itu masih menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil. Saat itulah ia sering menemani Bung Karno ketika sang proklamator berkunjung ke IstanaTampaksiring bersama keluarganya.

Kesetiaannya pada ‘sang putra fajar’ itulah yang membuatnya memperoleh amanat untuk mengemban jabatan Gubernur Provinsi Bali, ketika Bali menjadi Provinsi otonom yang terpisah dari Sunda Kecil di tahun 1958. Karena andil Bung Karno pula lah Bali bisa menjelma menjadi sebuah Provinsi. Disamping itu, Bung Karno juga turut berjasa dalam mengesahkan agama Hindu yang dianut mayoritas warga Bali sebagai agama yang diakui oleh negara.

Tak heran hingga kini Provinsi Bali dikenal sebagai basis kaum Soekarnois. Dan Anak Agung Bagus Sutedja-lah yang pertama kali diberikan amanat oleh Bung Karno memimpin Bali. Namun, loyalitasnya pada Bung Karno itu juga yang mengantarkannya pada sebuah tragedi, yang tetap diselubungi kabut misteri hingga kini.

Pemimpin Muda

Sutedja mengawali karir dalam birokrasi pemerintahan Bali dikala daerah tersebut sedang mengalami transisi sistem politik dari era aristokrasi-kerajaan menuju integrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca proklamasi dan revolusi kemerdekaan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Bali selaku lembaga legislatif terbentuk di awal tahun 1950-an. DPRDS ini menggantikan dewan Paruman Agung yang merepresentasikan persekutuan delapan kerajaan di Bali.

Sementara di ranah eksekutif, sebuah lembaga Pemerintahan Daerah dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah Bali sebagai bagian dari Provinsi Sunda Kecil. Pada saat itulah Bung Karno menunjuk Sutedja yang ketika itu sedang meniti karir sebagai pegawai negeri sipil dengan usia relatif muda (27 tahun) sebagai pimpinan lembaga eksekutif di Bali.

Sejak 1958, Bali memperoleh status provinsi otonom. Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) Daerah Tingkat I (Dati I) Bali dibentuk sebagai lembaga representasi rakyat tingkat provinsi. Pemilihan gubernur pun diselenggarakan oleh DPR-GR Bali guna memilih kepala daerah Bali yang telah menjelma menjadi Provinsi. Namun, ajang pemilihan gubernur inilah yang menjadi awal dari pertikaian politik berkepanjangan di Bali antara dua kubu yang sebenarnya sama-sama berafiliasi pada partainya Bung Karno, Partai Nasional Indonesia (PNI).

Kedua kubu itu adalah I Nyoman Mantik dan Anak Agung Bagus Sutedja. Pilihan Bung Karno sendiri tetap jatuh pada Sutedja, dikarenakan faktor kedekatan politik dan kemampuan Sutedja menjalankan tugas pemerintahan yang sesuai dengan kebijakan pemerintahan pusat selama Sutedja menjadi kepala daerah Bali sepanjang tahun 1950-an. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno melantik Anak Agung Bagus Sutedja sebagai Gubernur Bali.

Perseteruan politik antar dua kubu terjadi baik di internal PNI maupun dalam konstelasi politik Bali. Kebijakan politik Sutedja sejatinya menginginkan persatuan semua kekuatan politik di Bali dengan tidak memihak pada satupun partai politik (termasuk PNI) serta menjaga ‘keseimbangan’ diantara seluruh elemen. Dalam hal ini, ia serupa dengan kebijakan yang dijalankan panutan politiknya ditingkat pusat, Bung Karno.

Alhasil, Sutedja tidak terlalu akrab dengan kekuatan mainstream di PNI. Hal ini dimanfaatkan oleh kubu Mantik yang berhasil menguasai jaringan internal PNI, terutama kalangan elite nya. Karena itu, PNI ‘mainstream’ di Bali mulai melakukan ‘perlawanan’ politik terhadap berbagai kebijakan Sutedja.

Konflik politik ini semakin ‘seru’ tatkala kompetisi antar berbagai kekuatan politik di tingkat pusat juga mewarnai dinamika politik di Bali. Polarisasi antara kekuatan ‘kiri’ yang terdiri dari kelompok Soekarnois (PNI Kiri) dan Komunis (PKI) dengan kubu ‘kanan’ yang direpresentasikan militer (TNI-AD), PNI Konservatif, Islamis serta sos-dem juga ‘menular’ ke wilayah Bali. Setelah kehilangan dukungan dari kalangan elite PNI, Sutedja pun meraih dukungan politik dari PKI Bali yang anggotanya kebanyakan buruh tani dan warga Tionghoa. Konstituen PKI ini juga kebanyakan berasal dari kasta waisya (pedagang) dan sudra (kaum miskin).

Sedangkan kubu Mantik didukung oleh PNI mainstream di Bali yang kebanyakan konservatif dan berasal dari kalangan ningrat atau ‘ksatria’ serta kaum Islam di Bali yang sebagian besar berafiliasi pada NU. Pasca Oktober 1965, kubu Mantik inilah yang bersinergi dengan militer (RPKAD) untuk mengorganisir milisi Tameng guna membunuhi para anggota dan simpatisan PKI di Bali.

Bara konflik tersebut benar-benar meledak setelah Jakarta diguncang tragedi Gestok yang menewaskan beberapa orang Jenderal TNI-AD. Bali pun turut diguncang pembantaian mengerikan dengan korban tewas puluhan ribu orang yang dianggap anggota PKI. Soe Hok Gie memperkirakan korban yang tewas akibat pembantaian Bali tersebut menurut prediksi yang paling konservatif saja sebanyak 80.000 jiwa (Bentang, 1995).

Situasi yang makin memanas itu berdampak pada keluarga Sutedja. Puri Agung Negara di Jembrana milik keluarga besar Sutedja tak luput dari amuk massa ‘anti-komunis’. Sutedja dan keluarganya digolongkan sebagai pendukung PKI, padahal realitasnya Sutedja adalah seorang Soekarnois dan tak pernah menjadi anggota PKI. Meskipun memang salah satu anggota keluarga besar Sutedja ada yang menjadi pengurus PKI Bali.

Amuk massa yang berbuah perusakan dan pembakaran di Puri Agung Negara menimbulkan luka mendalam dalam jiwa tiap anggota keluarga Sutedja. Betapa tidak, aksi massa itu juga menewaskan belasan anggota keluarga Puri Agung Jembrana. Akibatnya, Bung Karno memerintahkan Sutedja sekeluarga untuk hijrah sementara ke Jakarta di bulan Desember 1965.

Korban Penculikan Politik

Sutedja dan keluarga akhirnya tinggal di kawasan Senayan Jakarta guna menghindari amuk massa di Bali. Namun, seiring dengan kekuasaan Bung Karno yang kian dikebiri oleh kelompok Soeharto, makin terancam jugalah keselamatan Sutedja di Jakarta. Tanggal 29 Juli 1966, Sutedja ‘dijemput’ oleh beberapa orang berseragam militer dari markas Staf Komando Garnisun (SKOGAR) dan diperintahkan datang ke markas SKOGAR. Sutedja pun memenuhi panggilan ini.

Namun, tak pernah ada kabar lagi dari Sutedja pada pihak keluarga semenjak kepergian Sutedja di hari itu. Keluarga pun mendatangi markas SKOGAR untuk mencari tahu nasib Sutedja. Jawaban pihak SKOGAR cukup mengejutkan : tak pernah ada perintah penjemputan atau pemanggilan terhadap Sutedja.

Pencarian keluarga tidak berhenti hingga disitu. Tetapi, situasi politik yang kian memarjinalkan kelompok Soekarnois sudah tidak kondusif lagi bagi upaya keluarga Sutedja untuk mencari jawaban atas nasib sang putra Jembrana tersebut. Sejak saat itu hingga puluhan tahun kemudian, nasib Sutedja tetap diliputi ketidakjelasan.

Hilangnya Sutedja menimbulkan beragam spekulasi. Ada beberapa pihak menyatakan, Sutedja tewas akibat penculikan politik. Disisi lain, ada juga sebagian pihak yang mengatakan bahwa Sutedja pergi ke luar negeri pasca kejatuhan Bung Karno. Namun, keberadaan Sutedja tidak pernah terlacak di negara manapun seperti halnya kaum exile lainnya dari Indonesia yang menjadi pelarian politik setelah Soeharto berkuasa. Sehingga, kebanyakan pihak meyakini hipotesis pertama lah yang terjadi pada diri Sutedja. Pihak keluarga sendiri meyakini bahwa Sutedja telah wafat dengan mengadakan prosesi adat ‘pelepon’ untuk ‘mengantar’ arwah Sutedja menuju alam kebadian di tahun 2006.

Tragedi yang menimpa Sutedja merupakan cerminan dari kebiadaban politik rezim Orde Baru yang masih belum terungkap jelas hingga kini, seiring dengan masih ‘kabur’ nya kasus pembantaian dan pengebirian hak sipil ribuan bahkan jutaan simpatisan kiri di awal berdirinya Orde Baru. ‘Raib’ nya Sutedja juga menjadi bukti bahwasanya metode penculikan politik yang marak dilakukan di akhir era Orde Baru tahun 1997/98 ternyata telah dilakukan dengan ‘sempurna’ bahkan sebelum Soeharto secara de-jure disahkan sebagai Presiden. Sutedja dan ribuan warga Bali lainnya juga menjadi ‘tumbal’ ekspansi modal internasional yang masif pasca berkuasanya Orde Baru dengan bertopengkan ‘pembangunan’ serta ‘eksotisme pariwisata’ di Bali.

Hiski Darmayana, kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumedang

Sumber: berdikarionline

Analisa Marx atas Produksi Kapitalis - Gérard Duménil dan Duncan Foley

2021-07-26T00:00:00.001+07:00

Ebook gratis

Analisa Marx atas Produksi Kapitalis

Gérard Duménil dan Duncan Foley

BUKU kecil ini berisikan rangkuman sekaligus interpretasi atas teori Marx tentang cara produksi kapitalis, seperti yang dipaparkannya dalam tiga jilid Capital. Buku ini mulai dari menempatkan cara produksi kapitalis sebagai satu epos tertentu dalam sejarah manusia, kemudian masuk ke dalam definisi kapital sebagai nilai yang mengekspansi dirinya sendiri, baru membahas berbagai macam proses dan entitas yang terkait dengannya, seperti proses sirkulasi, komoditi, uang dan sebagainya. Buku kecil ini tentu bukan pengganti dari membaca langsung Capital, tapi ia bisa berfungsi sebagai pengantar untuk mendapatkan pemetaan awal mengenai gagasan-gagasan pokok dalam Capital. Harapannya, pemetaan awal ini akan mempermudah kita ketika kita menyelami sendiri teks tiga jilid Capital yang tebal dan padat.

Teori Marx tentang kapitalisme termasuk dalam kategori teori yang abstrak. Fokusnya bukanlah pada fenomena-fenomena empiris, melainkan, seperti yang dikatakan oleh Marx sendiri, pada ’hukum gerak ekonomi dari masyarakat modern.’1Hukum-hukum ini seringkali tidak kasat mata, bukan karena hal itu tidak nyata atau riil, tetapi karena hukum-hukum itu tidak selalu memanifestasikan dirinya dalam fenomena yang secara spontan bisa dicerap pancaindera. Hukum-hukum itu riil, ada di dunia nyata yang sama dengan kita, tetapi hukum-hukum itu pada umumnya hanya bisa diketahui oleh manusia melalui satu jenis aktivitas tertentu, seperti yang dilakukan oleh Marx, yaitu aktivitas ilmiah.

Adanya hukum-hukum yang keberadaannya terlepas dari fenomena empiris, meskipun bisa memanifestasikan dirinya pada fenomena itu, pernah dibuktikan oleh Roy Bhaskar, seorang filsuf realisme kritis. Pembuktiannya dilakukan juga untuk melancarkan kritik terhadap konsep hukum kausalitas Humean, yang menyamakan sebab-akibat dengan keberurutan dua peristiwa atau lebih yang terjadi secara berulang-ulang (constant conjunction of events). Jadi, kalau dalam setiap kesempatan, terjadinya A selalu diikuti oleh B, maka bisa dikatakan bahwa A menyebabkan B. Konsep hukum kausalitas Humean menganggap hukum sebab-akibat sama dengan pola peristiwa-peristiwa di wilayah aktualitas dan bisa tampil dengan mudah dalam pengalaman manusia.

Bhaskar membantah konsep ini dengan menganalisa logika dari satu metode ilmiah yang sudah diakui secara umum, yaitu eksperimen. Dalam eksperimen, seorang pelaku eksperimen ’merekayasa’ terjadinya keberurutan peristiwa untuk mengidentifikasi hukum sebab-akibat yang terkait dengannya. Dengan demikian, si pelaku eksperimen bisa dianggap sebagai agen kausal atau penyebab dari keberurutan peristiwa dalam eksperimen. Namun, ia tidak bisa dianggap sebagai penyebab dari hukum sebab-akibat yang teridentifikasi melalui eksperimen. Pasalnya, kalau si pelaku eksperimen dianggap juga sebagai penyebab dari hukum sebab-akibat yang teridentifikasi dalam eksperimen, itu berarti hukum sebab-akibat tersebut tidak berlaku di luar kondisi eksperimen yang direkayasa oleh si pelaku eksperimen. Padahal tujuan eksperimen adalah mengidentifikasi suatu hukum sebab-akibat yang juga berlaku di luar kondisi eksperimen dalam situasi yang terbuka.

Logika Marx - Jindrich Zeleny

2021-07-19T00:00:00.001+07:00

Ebook gratis

Logika Marx

Jindrich Zeleny

Jawaban-jawaban Marx atas pertanyaan-pertanyaan mengenai tujuan analisis teoretikal yang dipergunakan dalam CAPITAL, jika dikemukakan secara terpisah-pisah satu dari lainnya, pada pengelihatanpertama berbeda, dan kadang-kala bahkan saling bertentangan satu sama lainnya.

Tujuan analisis dalam CAPITAL, menurut Marx, adalah memberikan “analisis mengenai modal dalam struktur dasarnya,” menyajikan “organisasi inti dari cara produksi kapitalis, bahkan dalam gaya idealnya.”1 Di lain tempat Marx juga merumuskan tujuan analisis teoretikalnya mengenai kapitalisme itu dalam perumusan yang terkenal:‘... menjadi tujuan pokok karya ini untuk mengungkapkan hukum gerak ekonomi dari masyarakat modern ...’2 Ini berarti “menerangkan hukum-hukum istimewa yang menentukan asal- usul, keberadaan, perkembangan dan kematian suatu organisme sosial tertentu dan pergantiannya oleh suatu organisasi sosial lain yang lebih tinggi”3 Tekanan lebih dulu diletakkan atas “organisasi inti,” “struktur dasar,” kemudian atas “hukum-hukum gerak,” “hukum-hukum perkembangan.” Bagi Marx, suatu analisis struktural dan genetik tidak mengandung pertentangan, dan tidak menghasilkan suatu penanganan paralell atau beruntun. Yang menjadi perhatian Marx adalah menyajikan cara produksi kapitalis itu sebagai suatu struktur yang berkembang-sendiri, lahir-sendiri dan hancur-sendiri. Analisis teoretikal yang mengarah pada tujuan ini adalah suatu analisis struktural-genetik yang terpadu.

Dalam pengertian yang sama sebagaimana Marx berbicara tentang “struktur dasar,” ia juga merujuk pada hubungan-hubungan yang bersesuaian “dengan konsep modal, tipe umum dari hubungan kapitalis.” Maka dalam hubungan-arti itu “memahami secara ilmiah” bagi Marx berarti penyajian karakteristik-karakteristik dari suatu tipe, organisme atau keutuhan tertentu yang berkembang- sendiri “... melakukan suatu analisis struktural-genetik.”

Originalitas prosedur Marx dapat didemonstrasikan dengan membandingkannya dengan yang oleh pendahulu-pendahulunya, teristiwa Ricardo, dalam ekonomi politik teoretikal diartikan dengan “penjelasan ilmiah,” dengan batasan bahwa mereka memaparkan tafsiran-tafsiran mereka mengenai penjelasan ilmiah itu hanya secara implisit (Ricardo) atau secara implisit dan eksplisit (Adam Smith).

Biografi Mohammad Natsir

2021-07-17T13:52:00.000+07:00

Hidupnya tak terlalu berwarna. Apalagi penuh kejutan ala kisah Hollywood: perjuangan, petualangan, cinta, perselingkuhan, gaya yang flamboyan, dan akhir

yang di luar dugaan, klimaks.

Mohammad Natsir menarik karena ia santun, bersih, konsisten, toleran, tapi teguh berpendirian. Satu teladan yang jarang.

DIA, Mohammad Natsir (17 Juli 1908–6 Februari 1993), orang yang puritan. Tapi kadang kala orang yang lurus bukan tak menarik. Hidupnya tak berwarna-warni seperti cerita tonil, tapi keteladanan orang yang sanggup menyatukan kata-kata dan perbuatan ini punya daya tarik sendiri. Karena Indonesia sekarang seakan-akan hidup di sebuah lingkaran setan yang tak terputus:

Regenerasi kepemimpinan terjadi, tapi birokrasi dan politik yang bersih, kesejahteraan sosial yang lebih baik, terlalu jauh dari jangkauan. Natsir seolah-olah wakil sosok yang berada di luar lingkaran itu. Ia bersih, tajam, konsisten dengan sikap yang diambil, bersahaja.

Sumber : Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

Kapitalisme dan Penindasan Terhadap Perempuan : Kembali ke Marx - Martha A. Gimenez

2021-07-12T00:00:00.002+07:00

E book gratis

Kapitalisme dan Penindasan Terhadap Perempuan : Kembali ke Marx

Martha A. Gimenez

APAKAH kajian feminisme di abad Milenium masih memeluk, menoleh atau sekadar melirik pada teori Marxis? Kajian feminisme di abad Milenium cenderung untuk membaca-ulang kanon (teori besar, metanaratif) masa lalu dengan pisau analisis interseksionalitas. Apa yang dimaksud interseksionalitas berangkat dari asumsi bahwa segala sesuatu berinterseksi dengan berbagai macam hal: contohnya konsep mengenai “perempuan” dan “laki-laki” merupakan interseksi dari seks, keetnisan, ras, kelas, gender, kenasionalan, keruangan (spaciality), waktu, bahasa, wacana, budaya, dan banyak macam lainnya. Konsep “perempuan” dan “laki-laki” pun dapat merupakan kategori sosiologis, ekonomis, politis maupun episteme, dan bahkan sebagai diskursus yang tercipta dalam ujaran maupun teks. Analisis interseksional itu tumbuh dalam era pascastrukturalis dan pasca modernis yang dewasa ini membangkitkan pembacaan-ulang para feminis terhadap kanon masa lalu dari posisi kontemporer.

Teori Marx sebagai kanon dalam genre filsafat modern tak luput dari pem- bacaan-ulang para feminis terutama sejak dekade 1970an-- ketika para feminis mencari penjelasan atas ketertindasan perempuan (pada awal abad 20 disebut women’s question). Pengguna teori Marx pada era 1970an dan awal dekade 1980an cukup meluas tak hanya dari kalangan feminis sosialis dan Marxis, melainkan juga dari feminisme radikal. Stevi Jackson1 mencatat, sejak gerakan perempuan muncul dalam perkembangan ge- rakan kiri radikal di sekitar masa itu, ada banyak feminis yang menoleh atau setidaknya bersimpati—dengan teori Marx dan Marxisme. Daya tarik Marxisme yang utama karena menawarkan analisa mengenai penindasan sebagai sesuatu yang sistematis dan menyatu dalam struktur masyarakat serta tentang teori perubahan sosial (revolusi) yang menjanjikan kesetaraan. Karena itu, para feminis memperoleh landasan teoritisnya bahwa ketertindasan perempuan mempunyai asal-usul sosial, dan bukan sesuatu yang alamiah, pun bukan merupakan hubungan yang kebetulan antara perempuan dan laki-laki. Tetapi, menurut Jackson, teori Marxis tidak mudah dalam mengakomodasi feminisme, sebab teori Marxis dikembangkan untuk menjelaskan relasi kelas dalam masyarakat kapitalis –terkhusus pada struktur basis yang berhubungan dengan relasi produksi yang mengeksploitasi tenaga buruh.

Teori Marx sebagai kanon dalam genre filsafat modern tak luput dari pembacaan-ulang para feminis –terutama sejak dekade 1970an-- ketika para feminis mencari penjelasan atas ketertindasan perempuan (pada awal abad 20 disebut women’s question). Pengguna teori Marx pada era 1970an dan awal dekade 1980an cukup meluas tak hanya dari kalangan feminis sosialis dan Marxis, melainkan juga dari feminisme radikal. Stevi Jackson1 mencatat, sejak gerakan perempuan muncul dalam perkembangan gerakan kiri radikal di sekitar masa itu, ada banyak feminis yang menoleh–atau setidaknya bersimpati—dengan teori Marx dan Marxisme.

Daya tarik Marxisme yang utama karena menawarkan analisa mengenai pe-nindasan sebagai sesuatu yang sistematis dan menyatu dalam struktur masyarakat serta tentang teori perubahan sosial (revolusi) yang menjanjikan kesetaraan. Karena itu, para feminis memperoleh landasan teoritisnya bahwa ketertindasan perempuan mempunyai asal-usul sosial, dan bukan sesuatu yang alamiah, pun bukan merupakan hubungan yang kebetulan antara perempuan dan laki-laki. Tetapi, menurut Jackson, teori Marxis tidak mudah dalam mengakomodasi feminisme, sebab teori Marxis dikembangkan untuk menjelaskan relasi kelas dalam masyarakat kapitalis terkhusus pada struktur basis yang berhubungan dengan relasi produksi yang mengeksploitasi tenaga buruh.

Tentang Das Kapital Karl Marx - Frederick Engels

2021-07-05T00:00:00.001+07:00

E book gratis

Tentang Das Kapital Karl Marx

Frederick Engels

Karya-karya yang dihimpun di sini hanya sebagian kecil dari yang ditulis Engels sehubungan dengan Capital Marx. Selama lebih setengah abad, aktivitas kreatif Engels sangat erat terjalin dengan kegiatan kreatif Marx. Korespondensi para pendiri Marxisme menunjukkan bagian yang sangat aktifnya yang dipunyai Engels di dalam penguraian sejumlah proposisi yang paling penting dari Capital dan betapa ia membantu Marx dengan nasehatnya, informasinya yang faktual dan pernyataaan-pernyataannya yang kritis.

Sejumlah karya cemerlang Engels diabdikan pada perkembangan dan pembuktian proposisi-proposisi dasar dari doktrin Marxian. Kerja-sama pribadi Engels selama bertahun-tahun dengan Marx disusul oleh pekerjaan luar-gbiasa besarnya untuk penerbitan dua jilid terakhir Capital yang ditinggalkan oleh sang pengarang dalam bentuk manuskrip, edisi-edisi baru dari jilid pertama dan berbagai karya Marx lainnya.

Sejumlah prakata yang ditulis oleh Engels pada karya-karya Marx yang diterbitkannya dicurahkan bagi pembelaan doktrin Marx terhadap musuh-musuhnya. Ringkasan ini haanya mencakup beberapa karya kecil Engels, yang bebas bentuknya tetapi ditulis dalam kaitan langsung dengan Capital Marx.

Bagian Pertama kumpulan ini terdiri atas tiga tinjauan mengenai jilid pertama Capital. Setelah penerbitan jilid pertama pada tahun 1867, salah satu tugas Marx dan Engels adalah mematahkan konspirasi kebisuan dengan mana burjuasi berharap membunuh benih doktrin yang mereka benci itu. Suatu persekongkelan kebisuan yang nyata telah menyambut munculnya karya Marx A Contribution to the Critique of Political Economy.

Jilid pertama Capital diancam dengan nasib yang sama. Usaha-usaha luar biasa dilakukan oleh rekan-rekan Marx, dan terutama sekali oleh Engels, untuk menghalau rencana itu. Pers kelas-pekerja pada waktu itu sangat lemah. Hanya dengan jalan-memutar, lewat pers umum yang berada dalam tangan burjuasi, ada kdmungkinan untuk memgbangkitkan perhatian/minat pada buku itu di kalangan pembaca yang mampu menyumbang dengan menyebar-luaskan gagasan-gagasan yang dikandung di dalam buku itu.

Kerja Upahan dan Kapital - Karl Marx

2021-06-28T00:00:00.002+07:00

Ebook gratis

Kerja Upahan dan Kapital

Karl Marx

Tulisan berikut ini terbit sebagai suatu seri tajuk-rencana dalam Neue Rheinische Zeitung1 dari tanggal 4 April 1849 seterusnya. Tulisan itu berdasarkan ceramah-ceramah yang diucapkan oleh Marx pada tahun 1847 di muka Perkumpulan Buruh Jerman di Brussel. Tulisan sebagaimana yang telah tercetak ini tetap merupakan sebagian; perkataan pada akhir nomor 269: “Akan disambung,” tetap tak terpenuhi disebabkan oleh kejadian-kejadian yang pada waktu itu datang menyesak susul-menyusul: serbuan terhadap Hongaria oleh Rusia, pemberontakan-pemberontakan di Dresden, Iserlohn, Elberfeld, Palatin dan Baden, yang menyebabkan diberangusnya suratkabar ini sendiri (19 Mei 1849). Naskah sambungannya tak diketemukan di antara surat-surat peninggalan Marx setelah dia wafat.

Kerja-upahan dan Kapital telah terbit dalam sejumlah edisi sebagai penerbitan yang tersendiri dalam bentuk brosur, yang terakhir diterbitkan dalam tahun 1884, oleh Koperasi Percetakan Swiss, Hottingen-Zurich. Edisi-edisi yang diterbitkan hingga kini memegang teguh redaksi persis menurut aslinya. Tetapi edisi baru yang sekarang ini harus diedarkan tidak kurang dari 10.000 eksemplar sebagai suatu brosur propaganda, dan dengan demikian maka tak dapat tidak timbul masalah pada saya apakah dalam keadaan-keadaan ini Marx sendiri akan menyetujui suatu reproduksi aslinya dengan tiada perubahan.

Dalam tahun empatpuluhan, Marx masih belum menyelesaikan kritiknya terhadap ekonomi politik. Kritik ini baru selesai menjelang akhir tahun limapuluhan. Karena itu, tulisan-tulisannya yang terbit sebelum bab pertama dari Sumbangan kepada Kritik tentang Ekonomi Politik (1859) dalam beberapa hal berbeda dengan yang ditulis sesudah tahun 1859, dan berisi pernyataan-pernyataan dan kalimat-kalimat seluruhnya yang, dilihat dari sudut tulisan- tulisan kemudian, tampaknya kurang kena dan bahkan tidak tepat.

Brumaire XVIII Louis Bonaparte - Karl Marx

2021-06-21T00:00:00.001+07:00

Ebook gratis

Brumaire XVIII Louis Bonaparte

Karl Marx

Kenyataan bahwa suatu edisi baru dari The Eighteenth Brumaire telah diperlukan, tigapuluhtiga tahun setelah penerbitannya yang pertama, membuktikan bahwa bahkan hingga sekarang buku kecil ini tidak sedikitpun kehilangan nilainya.

Sesungguhnya, buku itu sebuah karya zenial. Seketika setelah peristiwa yang menggetarkan seluruh dunia politik bagaikan suatu halilintar di siang hari bolong, yang dikutuk oleh sementara pihak dengan teriakan-teriakan lantang kejengkelan moral dan diterima oleh pihak-pihak lain sebagai penyelamatan revolusi dan sebagai hukuman atas kesalahan-kesalahannya, namun dipertanyakan oleh semua orang dan dipahami oleh tidak seorangpun –seketika setelah peristiwa ini Marx tampil dengan suatu pemaparan ringkas, epigramatik yang membuka tabir seluruh perjalanan sejarah Prancis sejak hari-hari Pebruari dalam antar hubungan internalnya, mereduksi keajaiban 2 Desember menjdadi suatu akibat wajar dan niscaya dari antar-hubungan ini dan dengan begitu bahkan tidak perlu memperlakukan pahlawan coup d’état secara lain daripada dengan kenistaan yang memang sangat layak diterimanya.

Dan gambaran itu dilukiskan dengan tangan yang sedemikian ahli sehingga setiap pengungkapan baru yang dibuat sejak itu hanya memberikan bukti-bukti baru betapa setia setiap pengungkapan itu mencerminkan realitas. Pemahaman nyata mengenai sejarah hidup jamannya, apresiasi yang jernih mengenai peristiwa-peristiwa pada saat kejadiannya, sungguh tiada bandingannya.

Tetapi untuk ini, diperlukan pengetahuan Marx yang lengkap-menyeluruh mengenai sejarah Prancis. Prancis adalah negeri di mana, lebih daripada negeri lain yang manapun, perjuangan-perjuangan kelasyang bersejarah setiap kalinya berlangsung hingga menentukan, dan di mana, sebagai akibatnya, bentuk-bentuk politik yang berubah-ubah yang di dalamnya perjuangan mereka itu bergerak dan di mana hasil-hasilnya diikhtisarkan telah dicap dalam garis-garis besar yang paling tajam.

Pusat feodalisme di Abad-abad Pertengahan, negeri teladan akan monarki yang bersatu, yang bersandarkan hak pemilikan tanah, sejak Renaisans, Prancis telah menghancurkan feodalisme dalam Revolusi Besar dan mendirikan kekuasaan burjuasi yang tanpa campuran dalam suatu kemurnian klasik yang tiada disamai oleh satupun negeri Eropa lain.

Keluarga Suci - Marx dan Engels

2021-06-14T00:00:00.001+07:00

E book gratis

Keluarga Suci

Marx dan Engels

Humanisme Sejati di Jerman tidak mempunyai musuh yang lebih berbahaya daripada spiritualisme atau idealisme spekulatif yang menggantikan kesadaran–diri atau roh untuk manusia individual yang sesungguhnya dan bersama sang pengabar injil bahwa roh meng-gerakan segala dan bahwa daging tidak diuntungkan. Tak-pelak lagi, roh tak- berdaging ini hanya spiritual dalam imajinasinya. Yang kita perangi dalam kritik Bauer adalah spekulasi yang mereproduksi dirinya sendiri sebagai suatu karikatur. Kita melihatnya sebagai pernyataan yang pal ing lengkap dari azas Kristiani-Jermanik yang, pada instansi akhir, mengubah kritik itu sendiri menjadi suatu kekuatan transenden.

Pemaparan kita pertama-tama dan terutama membahas Allgemeine Literatur-Zeitung 1 Bruno Bauer, yang delapan nomor pertamanya ada di depan kita – karena di situ kritik Bauer, dan dengannya omong-kosong spekulasi Jerman pada umumnya, telah mencapai puncaknya. Semakin lengkap Kritik Kritis –kritiknya Literatur-Zeitung–mendistorsi realitas menjadi sesuatu yang terang-terangan komedi melalui filsafat, semakin instruktiflah menjadinya. Sebagai misal, lihatlah Faucher dan Szeliga. Literatur-Zeitung menawarkan bahan yang dengannya bahkan khalayak luas mendapatkan pencerahan mengenai ilusi-ilusi filsafat spekulatif. Itulah tujuan buku ini.

Pemaparan kita dengan sendirinya ditentukan oleh subyek-nya. Kritik Kritis dalam semua hal sudah berada di bawah tingkat yang sudah dicapai oleh perkembangan teori Jerman. Oleh karenanya, subyek-subyek kita membenarkan jika di sini kita tidak melanjutkan pendiskusian perkembangan itu sendiri. Kritik Kritis meng-haruskan, di pihak lain, untuk menegaskan hasil-hasil yang sudah dicapai itu sendiri sebagai perbedaannya.

Oleh karenanya kami memberikan polemik ini sebagai suatu pendahuluan untuk karya-karya independen di mana kita –masing- masing sendiri-sendiri, tentu saja– akan menyajikan pandangan pandangan positif kami dan dengan itu sikap positif kita terhadap doktrin-doktrin filsafat dan sosial yang lebih mutakhir.

Biografi Daripada Soeharto

2021-06-08T00:00:00.008+07:00

"Pada puncak kekuasaannya, Soeharto tetap penuh misteri..."

(R.E. Elson, Profesor pada University of Queensland, Australia)

"Memancing adalah hobi Soeharto. Aktivitas macam ini sangat sesuai dengan kepribadiannya:... (di mana) tangkapan yang bagus hanya diperoleh melalui kesabaran menanti datangnya kesempatan yang tepat dan dengan keputusan akhir yang cepat"

(O.G. Roeder, penulis buku The Smiling General)

32 tahun Soeharto berkuasa di Indonesia, Ia telah menjadikan dirinya sebagai sosok yang untouchable.

Menyimak perjalanan hidupnya di buku ini, dari lahir hingga menjadi presiden RI kedua, kita seperti disajikan sebuah tontonan sejarah dari sosok yang penuh kontroversi.

Berbagai isu negatif menjadi "kawan karib" Soeharto selama berkuasa. Tudingan bahwa ayahnya adalah seorang pedagang China, keterlibatannya dengan "Kudeta 3 Juli 1946", pengakuannya sebagai penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949 yang diragukan oleh banyak orang, hingga manuvernya pasca Gerakan 30 September adalah beberapa contoh rumor mengenai masa lalunya.

Dan seperti halnya saat ia naik (setelah peristiwa G 30 S hingga Supersemar), kronologi mundurnya Soeharto pun seperti menghadirkan de javu dalam kehidupan politik Indonesia. Keterlibatan pihak asing melalui "Kudeta Camdessus" dikabarkan telah menamatkan karier politiknya. Adakah pihak yang bermain dalam merekayasa naik turunnya Soeharto?

Penerbit : Media Pressindo

Penulis : A. Yogaswara

Upah, Harga dan Laba - Karl Marx

2021-06-07T00:00:00.001+07:00

Ebook gratis

Upah, Harga dan Laba

Karl Marx

Alasan Saudara Weston sesungguhnja bersandar pada dua dalil: pertama, bahwa banjaknja produksi nasional adalah suatu hal jang tetap, suatu kwantitet atau besaran konstan, seperti jang mungkin dikatakan oleh ahli2 ilmu pasti; kedua, bahwa banjaknja upah riil,jaitu, upah diukur dengan banjaknja barang2 jang dapat dibelikannja, adalah djumlah jang tetap, suatu besaran jang konstan.

Sekarang, pertanjaannja jang bertama teranglah salah. Tahun demi tahun saudara melihat, bahwa nilai dan banjaknja produksi bertambah, bahwa daja peoduktif dari kerdja nasional bertambah, dan bahwa djumlah uang jang diperlukan untuk memperedarkan produksi jang bertambah ini selalu berubah. Apa jang benar pada achir tahun, dan pada berbagai tahun diperbandingkan satu sama lain, adalah benar untuk setiap hari rata2 dalam tiap tahun.

Djumlah atau besarnja produksi nasional selalu berubah. Ia bukanlah suatu besaran jang konstan akan tetapi variabel, dan selain daripada perubahan2 dalam penduduk, semestinjalah begitu, oleh sebab adanja perubahan jang terus-menerus dalam akumulasi kapital dan daja produktif dari kerdja. Adalah sama sekli benar, bahwa djika hari ini berlangsung kenaikan dalam tingkat umum upah, maka kenaikan tersebut, apapun akibatnja lebih djauh, pada sendirinja, tidaklah segera mengubah djumlah produksi. Ia, per tama2, akan bertolak pada keadaan jang sedang berlaku. Akan tetapi djika sebelum kenaikan upah produksi nasional adalah variabel, dan tidak tetap, maka ia akan terus variabel dan tidak tetap sesudah ada kenaikan upah.

Akan tetapi misalkan djumlah produksi nasional konstan dan bukan variabel. Dalam hal inipun, apa jang dianggap teman kita Weston sebagai kesimpulan jang logis masih tetap merupakan pernjataan jang tidak beralasan. Djika saja mempunyai djumlah tertentu, misalnja delapan, batas2 absolut dari djumlah ini tidak menghalangi bagian-bagiannja untuk mengubah batas2 relatif bagian2 itu. Djika laba enam dan upah dua, upah boleh bertambah mendjadi enam dan laba berkurang mendjadi dua, dan djumlah seluruhnja masih tetap delapan. Djadi djumlah tetap dari produksi sekali-kali tidak membuktikan adanja djumlah upah jang tetap. Maka bagaimana teman kita Weston membuktikan ketetapan ini? Dengan menjatakannja.

NASIONALISME SOEKARNO DAN KONSEP KEBANGSAAN MUFASSIR JAWA

2021-06-04T21:18:00.011+07:00

Nasionalisme dalam pandangan Soekarno adalah rasa ingin bersatu, persatuan perangai dan nasib serta persatuan antara orang dan tempat.

Dalam menjelaskan tentang nasionalisme Islam, dia berkata: “di manamana orang Islam bertempat, bagaimanapun juga jauhnya dari negeri tempat kelahirannya, di dalam negeri yang baru itu, ia menjadi satu bahagian dari rakyat Islam, daripada persatuan Islam. Di mana-mana, di situlah ia harus mencintai dan bekerja untuk keperluan negeri itu dan rakyatnya.

Inilah nasionalisme Islam.4 Pendapat Soekarno ini menegaskan bahwa sikap nasionalisme bukanlah anti Islam, bukan di luar Islam, akan tetapi ia menyatu dalam tubuh umat Islam di mana pun mereka berada. Nasionalisme, meski sifatnya regional dalam batasan negara tertentu, akan tetapi sikapnya universal jika dihubungkan dengan Islam.

Unduh E-Book Gratis NASIONALISME SOEKARNO DAN KONSEP KEBANGSAAN MUFASSIR JAWA

SUKARNO, MARXISME dan BAHAYA PEMFOSILAN

2021-06-02T00:00:00.002+07:00

E bookgratis

SUKARNO, MARXISME dan BAHAYA

PEMFOSILAN

Airlangga Pribadi Kusman

Benedict Anderson

Bonnie Setiawan

Mastono

Max Lane

Rudi Hartono

Kata Pengantar: Bonnie Triyana

Penerbit: Indoprogress

Manifesto Partai Komunis - Marx dan Engels

2021-05-31T00:00:00.003+07:00

Ebook gratis

Manifesto Partai Komunis

Marx dan Engels

Manifesto Partai Komunis adalah hasil pekerjaan bersama antara Karl Marx dan Frederick Engels, dua guru besar dalam ilmu Sosialisme dan pemimpin pergerakan kaum buruh modern. Manuskrip Manifesto ini dikirimkan ke percetakan di London bulan Januari 1848, beberapa minggu sebelum meletus Revolusi Perancis tanggal 24 Februari 1848. Manuskripnya ditulis dalam bahasa Jerman yang kemudian segera terjemahannya diterbitkan dalam bahasa Perancis, Inggeris, Denmark, Polandia dan bahasa- bahasa lainnya.

Seratus tahun sudah umur Manifesto Partai Komunis, tetapi hingga saat ini isinya masih tetap hangat. Malahan, justru sekarang makin terbukti, betapa benar dan tepat isi Manifesto ini. Uraian Marx dan Engels bahwa kaum buruh akan mencapai tingkatan yang lebih tinggi sehingga dapat meruntuhkan sistem kapitalisme yang sudah lapuk itu sudah mulai diwujudkan. Pergerakan buruh modern sekarang sudah lebih meluas dan mendalam sehingga seluruh kekuasaan imperialis makin terancam olehnya. Isi Manifesto ini sudah mulai diwujudkan di Negara Soviet Uni, di mana sistem Sosialisme sudah menjadi kenyataan. Di beberapa negeri di Eropa, maupun di Asia, Rakyat pekerja sudah mulai berkuasa di bawah pimpinan-kaum buruh.

Memang sudah sepatutnya Manifesto Partai Komunis diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah pernah terbit terjemahannya dalam bahasa Indonesia, yaitu pada tahun 1924. Mula-mula diterjemahkan oleh Saudara Partondo dan kemudian oleh seorang yang memakai nama A. Zain. Penerbitan ini mendapat sambutan yang luar biasa dari Rakyat Indonesia pada umumnya.

Das Kapital III - Sewa Diferensial Bahkan atas Tanah Termiskin yang Dibudidayakan - Karl Marx

2021-05-24T00:00:00.001+07:00

E book gratis

Das Kapital III - Sewa Diferensial Bahkan atas Tanah Termiskin yang Dibudidayakan

Karl Marx

Mari kita mengasumsikan bahwa permintaan akan gandum naik dan persediaan dapat dipenuhi hanya dengan investasi kapital berturut-turut dengan kekurangan produktivitas atas tanah-tanah penghasil-sewa, dengan investasi kapital tambahan, secara serupa dengan berkurangnya produktivitas, atas tanah A, atau dengan investasi kapital atas tanah-tanah baru dengan kualitas lebih rendah daripada A.

Mari kita ambil tanah B sebagai wakil tanah penghasil-sewa. Investasi kapital tambahan memerlukan suatu kenaikan dalam harga pasar di atas harga produksi sebelumnya yang berlaku sebesar £3 per quarter, agar memungkinkan produksi tambahan sebesar 1 quarter atas tanah B. (1 quarter ini dapat mewakili 1 juta quarter, dan masing-masing acre mewakili 1 juta acre.) Pada C dan D dsb. jenis tanah dengan sewa tertinggi, terdapat juga suatu produk surplus, namun hanya dengan produktivitas surplus yang menurun; 1 quarter dari B, namun, diasumsikan menjadi keharusan agar memenuhi permintaan itu. Jika 1 quarter ini dapat diproduksi secara lebih murah dengan kapital tambahan pada B daripada dengan kapital tambahan yang sama pada A, atau dengan menurun pada tanah A-1 yang hanya dapat memproduksi dengan £4 per quar-ter, misalnya, sedangkan kapital tambahan pada A dapat memproduksi, misalnya, £33/4 per quarter, maka kapital tambahan pada B akan menentukan harga pasar.

A akan memproduksi 1 quarter dengan £3 seperti sebelumnya. B, juga seperti sebelumnya, suatu total dari 31/2 quarter, pada suatu harga produksi individual yang seluruhnya £6. Jika suatu £4 tambahan dalam biaya produksi (termasuk laba) kini diperlukan pada B agar memproduksi satu quarter lagi, sesang pada A ini dapat diproduksi dengan £33/4, maka ia jelas akan diproduksi pada A dan tidak pada B. Mari kita mengasumsikan oleh karena itu, bahwa ia dapat diproduksi pada B untuk suatu biaya produksi tambahan sebesar £31/2. Dalam hal ini, £31/ 2 akan merupakan harga penentu bagi keseluruhan produksi. B akan menjual produknya, kini 41/2 quarter, untuk £153/4. Biaya produksi untuk 31/2 quarter pertama merupakan suatu pengurangan sebesar £6 darinya dan dari quarter £31/2 terakhir, suatu total sebesar £91/2. Laba yang trersisa untuk sewa ialah £61/4, dibandingkan hanya £41/2 sebelumnya; namun itu bukan tanah terburuk A, melainkan tanah B yang lebih baik, yang menentukan harga produksi £31/2.

Das Kapital III - Transformasi Laba Surplus Menjadi Sewa Tanah - Karl Marx

2021-05-17T00:00:00.001+07:00

E book gratis

Kapital III - Transformasi Laba Surplus Menjadi Sewa Tanah

Karl Marx

Analisis mengenai kepemilikan tanah dalam berbagai bentuk kesejarahan terletak di luar jangkauan karya sekarang ini. Kita bersangkutan dengannya hanya sejauh suatu bagian nilai-lebih yang diproduksi kapital itu menjadi bagian si pemilik-tanah. Oleh karena itu kita mengasumsikan bahwa pertanian, tepat seperti manufaktur, didominasi oleh cara produksi kapitalis, yaitu produksi pedesaan dijalankan oleh kaum kapitalis, yang dibedakan dari kaum kapitalis lainnya, pertama-tama sekali, semata-mata oleh unsur yang di dalamnya kapital mereka dan kerja-upahan yang digerakkannya diinvestasikan. Sejauh yang bersangkutan dengan kita, si pengusaha pertanian memproduksi gandum, dsb. tepat sebagaimana pengusaha manufaktur memproduksi benang atau mesin-mesin.

Asumsi bahwa cara produksi kapitalis telah menguasai pertanian juga berarti bahwa ia mendominasi semua bidang produksi dan masyarakat burjuis, sehingga prasyarat-prasyaratnya, seperti persaingan bebas kapital-kapital, dapat dipindahkannya kapital-kapital itu dari satu bidang produksi ke lain bidang produksi, suatu tingkat setara laba rata-rata, dsb., juga hadir di dalam perkembangannya yang sepenuhnya.

Bentuk kepemilikan tanah yang kita bahas adalah suatu bentuk kesejarahan khusus, suatu bentuk yang ditransformasi oleh campur-tangan kapital dan cara produksi kapitalis, entah bentuk aslinya ialah dari pemilikan tanah feodal atau dari pertanian petani kecil yang dilakukan sebagai mata-pencarian; dalam kasus tersebut belakangan ini pemilikan atas daratan dan tanah muncul sebagai suatu kondisi untuk produksi bagi produsen langsung, dengan kepemilikannya atas tanah menjadi kondisi yang paling menguntungkan, kondisi bagi cara produksi-nya untuk berkembang subur. Jika cara produksi kapitalis selalu mengandaikan perampasan kaum pekerja dari kondisi-kondisi kerja, di dalam pertanian ia mengandaikan perampasan para pekerja pedesaan dari tanah dan penundukan mereka pada seorang kapitalis yang menjalankan pertanian demi laba.

Dengan demikian ia sepenuhnya tidak penting bagi penyuguhan kita jika kita diingatkan bahwa bentuk-bentuk lain pemilikan tanah dan pertanian telah ada atau masih ada di samping ini. Pendekatan ini hanya dapat mempengaruhi para ahli ekonomi yang memperlakukan cara produksi kapitalis atas tanah dan bentuk pemilikan bertanah sesuai dengannya tidak sebagai kategori kesejarahan melainkan sebagai kategori-kategori abadi.

Alasan kita sendiri untuk memandang bentuk modern dari pemilikan bertanah adalah semata-mata bahwa kita perlu memandang semua hubungan khusus produksi dan petukaran yang lahir dari investasi kapital dalam pertanian sesungguhnya, yaitu dalam produksi tanaman-tanaman utama yangdarinya suatu penduduk hidup. Kita dapat mengambil gandum, karena ini merupakan alat topangan utama bagi bangsa-bangsa modern yang berkembang secara kapitalis. (Sebagai gantinya pertanian, kita dapat juga mengambil pertambangan, karena hukum-hukumnya sama.)