pajak-moell : blog pajak

EFILING

noreply@blogger.com (mulyana) — Thu, 28 Jun 2018 12:45:00 +0000

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau pun badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undangan perpajakan. Artikel sebelumnya telah dibahas mengenai subjek dan objek pajak, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak antara lain melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak dalam suatu masa pajak atau untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Sarana pelaporan pajak dikenal dengan Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelaporan SPT tersebut dilakukan oleh wajib pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT selain dapat langsung ke kantor pelayanan pajak terdaftar, yang paling efektif dan efisien saat ini tentu masyarakat sekarang sudah mengenal pelaporan secara online dengan menggunakan efiling. Efiling merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik yang dilakukan secara on line dan real time. Pajakku, merupakan ASP yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan layanan peloporan SPT secara online dapat menjadi solusi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaporkan SPT secara online dan real time.

Saat Pembuatan Faktur Pajak

noreply@blogger.com (mulyana) — Thu, 21 Nov 2013 10:09:00 +0000

Dalam penyerahan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), PKP wajib membuat Faktur pajak sebagai bukti pemungutan Pajak (PPN/PPnBM). Untuk memberikan kepastian hukum mengenai saat PPN terutang, sangatlah penting penentuan kapan Faktur pajak harus dibuat oleh PKP penjual BKP/JKP. Pada prinsipnya Faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP atau saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan atau saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, namun dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan Faktur pajak tidak sama dengan saat tersebut, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengatur saat lain sabagai saat pembuatan Faktur Pajak.

Berikut adalah saat pembuatan Faktur pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 151/PMK.011/2013.

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu;

a. Penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat:

BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang;
BKP berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.

b. penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.

c. penyerahan BKP tidak berwujud, terjadi pada saat:

harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau
kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya.

d. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat:

ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris;
berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan; atau
diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada.

e. pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat 2 huruf d UU PPN atau perubahan bentuk usaha, terjadi pada saat:

disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha; atau
ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh Notaris.

2 . Saat Penyerahan Jasa Kena Pajak, yaitu;

harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
kontrak atau perjanjian ditandatangani; atau
mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri JKP.

3. Saat ekspor BKP Berwujud terjadi pada saat BKP dikeluarkan dari Daerah Pabean.

4. Saat ekspor BKP tidak berwujud terjadi pada saat Penggantian atas BKP Tidak Berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.

5. Saat ekspor JKP terjadi pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.

Faktur Pajak Gabungan

Selain Faktur Pajak yang dimaksud diatas PKP dapat menerbitakan Faktur pajak Gabungan yang meliputi seluruh penyerahan BKP/JKP selama satu bulan kalender, Faktur pajak tersebut harus dibuat paling lambat akhir bulan penyerahan BKP/JKP.

Sangsi tidak membuat atau terlambat membuatan Faktur Pajak.

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu selain wajib menyetor PPN yang terutang juga dikenakan sangsi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 14 UU KUP).

Disamping itu, Faktur pajak diterbitkan oleh PKP tetapi telah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak. Dan bagi PKP pembeli/penerima BKP/JKP PPN yang tercantum di Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

No.	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei dst.	Keterangan	Dasar Hukum
1	Penyerahan / pembayaran mana yang lebih dulu	V						- UU KUP pasal 14 - UU PPN pasal 13
	Faktur Pajak dibuat	V					Sesuai Ketentuan	- PMK: 151/PMK.011/2013

2	Penyerahan / pembayaran mana yang lebih dulu	V
	Faktur Pajak dibuat		V	V	V		Denda 2% dari DPP

3	Penyerahan / pembayaran mana yang lebih dulu	V
	Faktur Pajak dibuat					V	Denda 2% dari DPP Dianggap tidak menerbitkan FP Bagi PKP pembeli / penerima FP tsb. tidak dapat dikreditkan

Sangsi tersebut ditanggih oleh Direktur Jenderal Pajak menggunakan Surat Tagihan Pajak.

Pajak Penghasilan atas deviden yang diperoleh WP OP DN

noreply@blogger.com (mulyana) — Mon, 04 Nov 2013 10:59:00 +0000

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2009 dan peraturan menkeu no. 111/PMK.03/2010 mengatur mekanisme pemotonang pajak penghasilan atas deviden yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WP OP DN). Deviden dalam peraturan ini menyangkut pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dan deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.

Pemotongan Pajak

Pengenaan pajaknya dilakukan dengan mekanisme pemotongan oleh pihak yang membayarkan/ditunjuk selaku pembayar deviden, dan pemotongan dilakukan pada saat deviden disediakan untuk dibayarkan. Besaran tarif pajak yang dikenakan oleh PP ini sebesar tarif maksimal yang diamanatkan oleh pasal 17 ayat 2c UU PPh yaitu sebesar 10% dan besifat final.

Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh final Pasal 4 ayat 2 setiap kali melakukan pemotongan kepada WP OP DN , tanda bukti tersebut dilaporkan di SPT tahunan WP yang bersangkutan.

Penyetoran Pajak

Pihak yang membayar/pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib menyetor Pajak Penghasilan tersebut ke kas Negara melalui Kantor pos atau bank yang ditunjuk Menteri keuangan, dan tanggal jatuh tempo penyetoran paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pelaporan Pajak

Pihak yang membayar/pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan tersebut paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak dimana pemotong pajak terdaftar. Penyampaian laporan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan final Pasal 4 ayat 2.

Penghapusan Sangsi Administrasi Pengusaha UKM

noreply@blogger.com (mulyana) — Mon, 16 Sep 2013 06:19:00 +0000

Angin segar tampaknya didapat oleh pengusaha usaha kecil dan menengah, hal ini dikarenakan adanya penghapusan sangsi administrasi bagi jenis usaha yang diatur oleh PP 46 Tahun 2013. Penghapusan sangsi tersebut adalah penghapusan sangsi administrasi pasal 9 ayat 2a UU KUP yaitu sangsi terlambat setor berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Sesuai surat edaran Direktur Jenderal Pajak no. SE-42/PJ/2013 sangsi tersebut hanya berlaku untuk sangsi keterlambatan penyetoran masa pajak Juli - Desember 2013. Penghapusan sangsi ini sangat dibutuhkan bagi wajib pajak yang mempunyai kriteria penghasilan sesuai PP 46 Tahun 2013, alasannya penerbitan PP tersebut sangat singkat sehingga ada kecenderungan wajib pajak belum siap untuk melaksanakan ketentuan baru tersebut. Dengan diterbitkan surat erdaran tersebut maka sangsi administrasi bagi pengusaha yang diatur dalam PP 46 Tahun 2013 mulai berlaku efektif pada masa pajak Januari 2014.

PPh Final bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Brutto Tertentu

noreply@blogger.com (mulyana) — Wed, 21 Aug 2013 05:12:00 +0000

Wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha dengan peredaran brutto ( omzet ) dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp 4,8 miliyar sesuai PP no. 46 tahun 2013 jo. PMK 107/PMK.011/2013 dikenakan pajak sebesar 1 % bersifat final dari dasar pengenaan pajak (DPP). Dasar pengenaan pajak tersebut adalah jumlah peredaran brutto setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha (cabang).

Jumlah omzet kurang dari Rp 4,8 miliar tersebut ditentukan berdasarkan:

Peredaran brutto tahun pajak sebelumnya, jika tahun pajak sebelumnya tidak 12 bulan maka peredaran brutto tahun pajak sebelumnya tersebut di setahunkan.
Peredaran usaha seluruhnya termasuk peredaran usaha cabang.
Jika wajib pajak baru maka jumlah tersebut berdasarkan omzet bulan pertama yang disetahunkan ( x 12).

Namun demikian jika peredaran brutto telah melebihi Rp 4,8 miliar maka tahun pajak berikutnya wajib pajak dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif umum pasal 17 UU no. 36 tahun 2008.

Pengecualian lainnya yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah;

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha menggunakan sarana / prasarana yang dapat dibongkar pasang
Wajib pajak tersebut berbentuk BUT (Bentuk Usaha Tetap).
Penghasilan yang diperolah dari pekerjaan bebas yaitu meliputi;

tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
olahragawan;
penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
pengarang, peneliti, dan penerjemah;.
agen iklan;
pengawas atau pengelola proyek;
perantara;
petugas penjaja barang dagangan;
agen asuransi; dan
distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Kewajiban Setor dan lapor :

Setiap bulannya wajib pajak harus menyetor pajak yang terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ke bank persepsi menggunakan SSP dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420, sedangkan uraian pembayaran dalam SSP di isi dengan "Penghasilan dari usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu".
kewajiban lainnya adalah melakukan pelaporan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar menggunakan Surat Pemberitahunan (SPT) masa PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, serta melaporkan SPT Tahunan (pada formulir 1770-III/Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final) paling lambat tiga bulan berikutnya untuk wajib pajak orang pribadi dan empat bulan berikutnya untuk wajib pajak badan (pada formulir 1771-IV, dengan mengisi "Penghasilan usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu) setelah tahun pajak berakhir.
Sepanjang telah mendapatkan validasi NTPN pada saat penyerotan SPP wajib pajak dianggap telah melaporkan SPT masa nya.

Hak mendapatkan pembebasan pemotongan pajak yang bersifat tidak final

Dalam melakukan usahanya bisa saja wajib pajak kriteria ini adakalanya bertransaksi dengan wajib pajak lain yang melakukan pemotongan atau pemungutan PPh tidak final. Nah, wajib pajak dapat dibebaskan permohonan pembebasan pemotongan dan atau pemungutan PPh tidak final oleh pihak lain tersebut. Pembebasan tersebut dilakukan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diberikan oleh Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak melalui permohonan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri.

Tambah Jatah Faktur Pajak Pada e-SPT PPN 1111

noreply@blogger.com (mulyana) — Fri, 26 Jul 2013 04:26:00 +0000

Kali ini saya ingin sharing bagai mana cara menginput jatah faktur pajak pada e-SPT PPN 1111. Rekan-rekan mungkin pernah mengalami pada saat input data Faktur pajak dengan cara input manual atau dengan cara impor data dari file *.csv lalu muncul pesan error: "Nomor Seri Faktur tidak sesuai dengan jatah". Nah, kemungkin Rekan-rekan meng-'input' Faktur Pajak Keluaran ke Daftar Faktur Pajak Keluaran tidak sesuai dengan jatah faktur pajak pada menu Referensi Jatah Faktur Pajak dalam e-SPT PPN 1111, atau bahkan menu Referensi Jatah Faktu Pajak tadi tidak di input sama sekali.

Pada versi e-SPT yang baru ini ada sub-menu baru pada menu tools yaitu sub-menu Referensi Jatah Faktur Pajak, tujuan dari sub-menu baru ini adalah untuk mem-filer faktur pajak yang di input oleh pengguna e-SPT agar sesuai dengan jatah faktur pajak yang di peroleh dari KPP. Berikut langkah-langkah menginput sub-menu baru tersebut.

Pastikan e-SPT sudah terbuka dan sudah 'connect' ke database yang dituju.
Pilih menu Tools.
Pilih sub-menu Referensi
Pilih Jatah Faktur Pajak
Maka akan muncul kotak isian Daftar Jatah Faktur Pajak
Klik tombol baru
Maka akan muncul kotak isian Tambah Jatah Faktur Pajak
Isi Nomor Surat Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP
Isi Nomor Seri Faktur Pajak nya kemudian klik tombol 'OK'
Kemudian keluar dari kotak isian Daftar Jatah Faktur Pajak
Selesai.

Sekian, semoga membantu.

PPh Pasal 21 atas Penghasilan tidak Teratur berupa THR

noreply@blogger.com (mulyana) — Thu, 25 Jul 2013 07:20:00 +0000

Pemberian tunjangan hari raya (THR) oleh pemberi kerja kepada pekerjanya sudah merupakan tradisi di Indonesia selain itu memang sudah dijadikan suatu keharusan oleh pemerintah yang ketentuan pemberiannya diatur dalam Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Besaran THR dalam peraturan tersebut ditentukan sebesar 1 bulan upah bagi kecuali bagi pekerja yang masa karjanya selama 3 sampai dengan 12 bulan secara terus menerus besaran upah diberikan secara proposional dengan perhitungan;

jumlah bulan masa kerja x 1 bulan upah

THR tersebut diberikan sekali dalam setahun, yang dimaksud dengan upah 1 bulan dalam peraturan ini adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tetap.

Dalam ketentuan perpajakannya THR tersebut merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak (PPh pasal 21), pemberi kerja berkewajiban memotong pajak atas THR pekerjanya. Besarnya Pajak atas THR adalah selisih antara perhitungan PPh atas gaji dan THR dengan perhitungan PPh atas gaji tanpa THR.

contoh;
Si Ucok ber-NPWP, belum menikah (status TK/0) bekerja sebagai karyawan pada PT. ABC dengan menerima gaji pokok Rp 3.000.000 sebulan, uang makan 30.000 perbulan dan menerima uang THR Rp 3.720.000.

PPh 21 atas gaji dan THR:

Gaji pokok	3.000.000
Uang makan	30.000
Jumlah penghasilan teratur	3.030.000
penghasilan teratur disetahunkan	36.360.000
THR	3.720.000
penghasilan bruto disetahunkan	40.080.000
biaya jabatan 5% x 40.080.000	2.004.000
Penghasilan netto disetahunkan	38.076.000
Penghasilan tidak kena pajak	24.300.000
Penghasilan kena pajak	13.776.000
PPh 21 terutang disetahunkan	688.800

PPh 21 atas gaji tanpa THR;

Gaji pokok	3.000.000
Uang makan	30.000
Jumlah penghasilan teratur	3.030.000
penghasilan teratur disetahunkan	36.360.000
THR	-
penghasilan bruto disetahunkan	36.360.000
biaya jabatan 5% x 40.080.000	1.818.000
Penghasilan netto disetahunkan	34.542.000
Penghasilan tidak kena pajak	24.300.000
Penghasilan kena pajak	10.242.000
PPh 21 terutang disetahunkan	512.100

PPh atas THR adalah :

= 688.800 - 512.100

= 176.700

Dengan demikian PPh Si Ucok yang harus di potong oleh PT ABC pada bulan ini adalah;

= (512.100/12) + 176.700

= 219.375

Membuat e-SPT Multi Database dengan ODBC

noreply@blogger.com (mulyana) — Mon, 15 Jul 2013 07:02:00 +0000

Bagi pengguna aplikasi e-spt tentu tidak awam dalam membuat beberapa npwp (multi npwp) dalam satu aplikasi e-spt dengan cara membuat beberapa database (*.mdb) kemudian mengkoneksikan database-database tersebut menggunakan Open Database Connectivity (ODBC). ODBC seperti dikutip dari wikipedia.org adalah adalah sebuah standar terbuka untuk konektivitas antar mesin basis data. Pengguna aplikasi e-spt (saat ini selain e-spt PPN 1111) dapat mengkoneksikan beberapa database dengan cara mengkomfigurasi ODBC dengan menggunakan utilitas ODBC yang terdapat pada control panel.

Bagi pengguna aplikasi e-spt yang mungkin sudah lupa dengan cara membuat database e-spt multi npwp berikut adalah langkah-langkah yang bisa saya sharing.

Siapkan database e-spt (*.mdb) yang masih kosong saya ambil contoh e-spt pph masa pasal 21 (database ini ada di lokasi instalasi e-spt, biasanya di C:\Program Files\DJP\eSPT PPh Masa Pasal 21-26\Database). Nama databasenya "db1721.mdb", bisa di rename sesuai keinginan.
Database sesuai langkah satu diatas di copy/paste di lokasi dimana kita ingin simpan (contohnya simpan di D:\Database e-spt\PPh 21) databasenya saya rename menjadi "db1721-cabang A.mdb
Setelah database siap langkah selanjutnya adalah membuka utilitas ODBC untuk selain sistem operasi Windows 7 64 bit ada di control panel, pilih administrative tools, lalu double klik Data Source (ODBC).
Muncul jendela ODBC Data Source Administrator, pilih menu tab 'System DSN' , lalu kilk 'Add', kemudian pilih driver 'Microsoft Access Driver (*.mdb) dan klik finish (double klik juga bisa).
Muncul jendela ODBC Microsoft Access set up, Isi dan Namai Data Source Name ( contoh saya namai dengan: PPh 21 Cabang A, kemudian klik select.
Muncul jendela Select Database, cari lokasi database pada contoh langkah ke-2 , Driver: D;\ , Directories: Database e-spt (double klik foldernya) - PPh 21 (double klik foldernya) - double klik db1721-cabang A.mdb sehingga muncul dibawah Database Name: db1721-cabang A.mdb
Klik tombol OK sehinggal kembali jendela ODBC Microsoft Access set up Klik OK sehingga kembali jendela ODBC Data Source Administrator.
Klik Add kembali jika ingin kembali membuat settingan ODBC dengan database yang baru lagi.
Untuk sistem opersi Windows 7 64 bit lokasi Data Source (ODBC) ada di C:\Windows\ODBCad32\sysWOW64\ nama filenya "odbcad32.exe"

Demikian semoga membatu.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

noreply@blogger.com (mulyana) — Tue, 11 Jun 2013 10:38:00 +0000

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) digunakan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sedangkan untuk mengetahui PPN dan/atau PPn BM yang terutang DPP tersebut dikalikan dengan tarif. Saat ini tarif ppn 10%, untuk ekspor BKP (termasuk ekspor BKP yang tergolong mewah), JKP dan BKP tak berwujud tarifnya 0%, sedangkan tarif PPnBM ditetapkan 10% s/d 100% (pengenaanya diatur oleh menteri keuangan).

Berdasarkan UU PPN pasal 8A Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terdiri dari;

Harga Jual
Penggantian
Nilai Impor
nilai ekspor
Nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan

1. Harga Jual

Berdasarkan pasal 1 angka 18 UU PPN yang dimaksud dengan harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Dari Pengertian tersebut dapat diambil 3 hal yang termasuk harga jual, yaitu;

Nilai nya berupa uang karena penyerahan BKP oleh Pengusaha kena Pajak.
termasuk semua biaya yang diminta atau seharunya diminta oleh penjual, contoh; biaya angkut, asuransi ,dll.
tidak temasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam FP.

2. Penggantian

Pengeritan penggantian dalam UU PPN pasal 1 angka 19 adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dari pengertian tersebut dapat diambil 3 hal yang termasuk harga jual, yaitu;

Nilai berupa uang karena penyerahan JKP, ekspor BKP tak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak atau yang dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau BKP tak berwujud dari luar baerah pabean didalam daerah pabean.
termasuk semua biaya yang diminta atau seharunya diminta pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
tidak temasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam FP.

3. Nilai Impor

Pengeritan penggantian dalam UU PPN pasal 1 angka 20 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-undang PPN.

Dari pengertian tersebut dapat diambil 3 hal yang termasuk harga jual, yaitu;

Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk
termasuk pungutan lain berdasarkan peraturan undang-undang mengenai kepabeanan dan cuka atas impor BKP.
tidak termasuk PPN dan PPn BM.

4. Nilai Ekspor

Pengeritan penggantian dalam UU PPN pasal 1 angka 26 adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai lain

Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh menteri kuangan. Sampai saat ini menteri keuangan mengatur nilai lain dalam pertauran menteri keuangan no. 75/PMK.03/2010 yang telah diubah terakhir dengan peraturan no. 38/PMK.011/2013.

Nilai lain tersebut ditetapkan antara lain:

Harga Pokok Penjualan yaitu harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor untuk pemakaian sendiri dan untuk pemberian cuma-cuma BKP/JKP.
Perkiraan harga jual rata-rata untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar.
Perkiraan hasil rata-rata per judul film untuk penyerahan film cerita (tidak termasuk penetapan Nilai Lain untuk film cerita impor).
berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor untuk pemanfaaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor (PMK no. 102/PMK.011/2011)
Harga jual eceran untuk penyerahan produk hasil tembakau.
Harga pasar wajar untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
Harga perolehan atau harga pokok penjualan untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang.
harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara
Harga lelang untuk penyerahan BKP melalui juru lelang
Sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian untuk penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan.
Sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih untuk; 1) penyerahan jasa pengiriman paket; 2) penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata; 3) penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges).

Pajak Masukan yang berhubungan angka 10 dan 11 tidak dapat dikreditakan.

Pajak Penjualan Barang Mewah

noreply@blogger.com (mulyana) — Fri, 07 Jun 2013 09:10:00 +0000

Barang Kena Pajak (BKP) dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat pula dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). PPn BM ini hanya dikenakan hanya 1 (satu) kali terhadap Barang Kena Pajak di tingkat pabrikan atau impor yang tergolong mewah .

Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sendiri merupakan Barang Kena Pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan merupakan barang yang dikategorikan mewah dan dibagi 2 (dua) kategori yaitu kategori kendaraan bermotor dan kategori selain kendaraan bermotor.

1. Kategori kendaraan bermotor

Dikenakan tarif 10 % :

Dikenakan tarif 20 % :

Dikenakan tarif 30 % :

Dikenakan tarif 40 % :

Dikenakan tarif 50 % :

Dikenakan tarif 60 % :

Dikenakan tarif 75 % :

Tidak dikenakan PPn BM atas impor dan penyerhan :

Dibebaskan PPn BM atas impor dan penyerahan :

2. Kategori selain kendaraan bermotor

Dikenakan tarif 10 % :

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi.
a.1.	Lemari pendingin
	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dari tipe rumah tangga, dengan kapasitas di atas 180 liter sampai dengan 230 liter	ex 8418.10.10.10
	- Lemari pendingin, tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter sampai dengan 230 liter:
	-- tipe kompresi	ex 8418.21.00.10
	-- tipe absorpsi, elektris	ex 8418.22.00.10
	-- lain-lain	ex 8418.29.00.00
a.2	Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik, untuk keperluan rumah tangga.
	- dengan gas: -- dari tembaga -- lain-lain	ex 8419.11.11.00 ex 8419.11.19.00
	- lain-lain -- dari tembaga -- lain-lain	8419.19.11.00 8419.19.19.00
a.3	Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya
	- mesin otomatis penuh. -- mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg	ex 8450.11.20.00
	- Mesin lainnya, dilengkapi pengering centrifugal -- mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg	ex 8450.12.20.00
	- Lain-lain: -- mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg	ex 8450.19.20.00
a.4	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik; peralatan elektro termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.
	- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik;
	-- Pemanas air instan listrik	8516.10.10.00
	-- Pemanas air dengan tempat penyimpanan	8516.10.20.00
	- Aparatus pemanas ruangan listrik dan apparatus pemanas tanah listrik
	-- radiator pemanas tempat penyimpanan	8516.21.00.00
	-- lain-lain	8516.29.00.00
a.5	Aparatus penerima untuk televisi, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video; monitor video:
	- Aparatus penerima untuk televisi berukuran di atas 21 inch sampai dengan 43 inch
	-- Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi (ITAI/B-203)	ex 8528.12.10.00
	-- PCA untuk digunakan dengan mesin ADP (ITAI/B-199)	ex 8528.12.20.00
	-- lain-lain	ex 8528.12.90.00
	- Monitor video berwarna di atas 17 inch sampai dengan 43 inch
	-- Monitor tipe FPD untuk data video dan komputer, untuk overhead projector (ITAI/B-200)	ex 8528.21.10.00
	-- lain-lain	ex 8528.21.90.00
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga. Perlengkapan memancing dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per unit:
b.	- Joran - Penggulung tali pancing	ex 9507.10.00.00 ex 9507.30.00.00
c.	Kelompok mesin pengatur suhu udara. Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan Motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah, dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK	ex 8415.10.10.00 ex 8415.10.20.00 ex 8415.10.30.00 ex 8415.10.40.00
d.	Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio.
d.1.	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit:
	- Tipe pita magnetik selain yang digunakan khusus dalam sinematografi, televisi, penyiaran.	ex 8521.10.90.00
	- Lain-lain: -- Laserdisc player -- Lain-lain	ex 8521.90.19.00 ex 8521.90.99.00
d.2	Aparatus penerima untuk radio telefoni, radio telegrafi atau radio penyiaran, dikombinasi maupun tidak dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perunit:
	- Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, termasuk aparatus yang dapat juga menerima radio-telefoni atau radio-telegrafi:
	-- Aparatus lainnya dikombinasikan dengan apparatus perekam atau pereproduksi suara.	ex 8527.13.00.00
	-- Lain-lain	ex 8527.19.90.00
	- Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor, termasuk aparatus yang dapat juga menerima radio-telefoni:
	-- dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara	ex 8527.21.90.00
	-- lain-lain	ex 8527.29.90.00
	- Penerima siaran radio lainnya, termasuk aparatus yang dapat juga menerima radio-telefoni atau radio telegrafi:
	-- dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara	ex 8527.31.90.00
	-- tidak dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara tetapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu	ex 8527.32.00.00
	-- lain-lain	ex 8527.39.90.00
e.	Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.
e.1	Kamera Video gambar tidak bergerak dan kamera perekam video lainnya, selain yang dipergunakan untuk usaha penyiaran radio atau televisi.
	- Kamera video gambar tidak bergerak digital	ex 8525.40.10.00
	- Kamera video gambar tidak bergerak lainnya	ex 8525.40.20.00
	- Kamera perekam video lainnya	ex 8525.40.40.00
e.2	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi), dan kamera digital, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit.
e.2	- Kamera instan - Kamera lainnya - Kamera digital	ex 9006.40.00.00 ex 9006.51.00.00 ex 9006.52.00.00 ex 9006.53.00.00 ex 9006.59.10.00 ex 9006.59.90.00 ex 8525.40.30.00

Dikenakan 20 % :

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut dalam Lampiran I adalah :
a.1	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dalam ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dari besi atau baja, jenis non portable. - Peralatan masak dan piring pemanas: - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya. - Peralatan lainnya: - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya.	ex 7321.11.00.00 ex 7321.19.00.00 ex 7321.81.00.00 ex 7321.89.00.00
a.2	Lemari pendingin - kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 230 liter - Lemari pendingin tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 230 liter : - Tipe kompresi - Tipe absorpsi, elektris - Lain-lain	ex 8418.10.10.90 ex 8418.21.00.90 ex 8418.29.00.90 ex 8418.29.00.90
b.	Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya, adalah:
b.1	Rumah dan town house dari jenis non strata title, dengan luas bangunan 350 m2 atau lebih.
b.2	Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih.
c.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang disebut dalam Lampiran I
c.1	Aparatus penerima untuk televisi, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video; monitor video: - Aparatus penerima untuk televisi berukuran di atas 43 inch - Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi (ITA1/B-203) - PCA untuk digunakan dengan mesin ADP (ITA1/B-199) - Lain-lain - Monitor video berwarna di atas 43 inch - Monitor tipe FPD untuk data video dan komputer, untuk overhead projektor (ITA1/B-200) -- Lain-lain	ex 8528.71.10.00 ex 8529.90.55.00 ex 8528.71.90.00 ex 8528.49.10.00 ex 8528.59.10.00 ex 8528.49.10.00 ex 8528.59.10.00
c.2	- Proyektor video : - mempunyai kapasitas untuk memproyeksikan pada layar berukuran 300 inchi atau lebih - Proyektor data video dan komputer tipr FPD (ITA1/B-200) - Lain-lain	ex 8528.69.00.00 ex 8528.69.00.00 ex 8528.69.00.00
c.3	Antena dan reflektor antena dari segala jenis; selain yang digunakan untuk keperluan penyiaran radio atau televisi, usaha jasa telekomunikasi, dan yang digunakan untuk alat radar, alat radio pembantu navigasi dan alat radio kendali jarak jauh.	ex 8529.10.99.00
c.4	Antena dan reflektor antena dari segala jenis untuk penerima siaran radio atau televisi dengan nilai impor atau harga jual Rp 500.000,00 (liam ratus ribu rupiah) atau lebih per set atau per unit.	ex 8529.10.99.00
d.	Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrumen musik, selain yang disebut dalam lampiran I.
d.1	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah. - Dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin di atas 2 PK sampai dengan 3 PK - Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor	ex 8415.10.10.00 8415.20.00.00
d.2	Mesin pencuci piring, dari tipe rumah tangga : - dioperasikan secara elektrik - tidak dioperasikan secara elektrik	8422.11.10.00 8422.11.20.00
d.3	Mesin pengering dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga.	ex 8451.21.00.00
d.4	Microwave oven	8516.50.00.00
d.5	Piano termasuk piano otomatis; harpsichord dan instrumen keyboard bersenar lainnya - Piano tegak - Grand Piano - Lain-lain	9201.10.00.00 9201.20.00.00 9201.90.00.00
d.6	Instrumen musik dengan suara yang dihasilkan, atau haris diperkuat, secara elektrik (misalnya: organ, gitar, akordeon). - Instrumen keyboard, selain akordeon - Lain-lain	9207.10.00.00 9207.90.00.00
e.	Kelompok wangi-wangian. Parfum dan cairan pewangi yang siap untuk dijual eceran dengan nilai impor atau harga jual Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) atau lebih per ml.	ex 3303.00.00.00

Dikenakan 30 % :

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano:
	- Dapat digembungkan.	ex 8903.10.00.00
	- Lain-lain: -- Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu	ex 8903.91.00.00
	-- sampan, kano, dan kendaraan air sejenis lainnya yang tidak bermotor.	ex 8903.99.00.00
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebut dalam Lampiran I.
b.1	Perlengkapan golf - Bola golf - Perlengkapan golf lainnya selain tongkat golf	9506.32.00.00 ex 9506.39.00.00
b.2	Perlengkapan menyelam: - Pakaian selam - Kacamata pelindung untuk selam	4015.90.10.00 ex 9004.90.40.00 ex 9004.90.90.00
b.3	Perlengkapan ski air, papan selancar, papan layar, papan selancar layar dan olah raga air lainnya.
b.3	- Selancar layar - Lain-lain	9506.21.00.00 9506.29.00.00

Dikenakan 40 % :

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol.
a.1	Bir terbuat dari malt - Bir hitam dan porter - Lain-lain termasuk ale	2203.00.10.00 2203.00.90.00
a.2	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat; grape must; dengan kadar alkohol tidak melebihi 26% proof:
	- Minuman fermentasi pancar	ex 2204.10.00.00
	- Minuman fermentasi lainnya, grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:
	-- Minuman fermentasi: --- dalam kemasan 2 liter atau kurang --- dalam kemasan di atas 2 liter	2204.21.11.00 ex 2204.21.12.00 2204.29.11.00 ex 2204.29.12.00
	-- grape must --- dalam kemasan 2 liter atau kurang --- dalam kemasan di atas 2 liter	2204.21.21.00 ex 2204.21.22.00 2204.29.21.00 ex 2204.29.22.00
	- Grape must lainnya	2204.30.10.00 ex 2204.30.20.00
a.3.	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
a.3.	- dalam kemasan 2 liter atau kurang - dalam kemasan di atas 2 liter	2205.10.10.00 2205.10.20.00 2205.90.10.00 2205.90.20.00
a.4	Minuman fermentasi lainnya (misalnya fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol:
	- Fermentasi sari buah apel dan fermentasi sari buah pir	2206.00.10.00
	- Sake (minuman fermentasi dari beras)	2206.00.20.00
	- Toddy	2206.00.30.00
	- Shandy dengan kadar alkohol melebihi 0,5% tetapi tidak melebihi 1% dari volumenya	2206.00.40.00
	- Shandy dengan kadar alkohol melebihi 1% tetapi tidak melebihi 3% dari volumenya	2206.00.50.00
	- Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air	2206.00.90.00
b.	Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan
b.1	Saddlery dan harness untuk semua macam binatang (termasuk tali kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup sadel, tas sadel, jaket anjing dan sejenisnya), dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per buah.	ex 4201.00.00.00
b.2	Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, kopor senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, kotak rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olah raga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau, dan kemasan semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per buah.
	- Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dan kemasan semacam itu:
	-- dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten:
	--- tas sekolah --- lain-lain	ex 4202.11.10.00 ex 4202.11.90.00
	- Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang.
	-- dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten	ex 4202.21.00.00
	- Barang dari jenis yang biasanya dibawa dalam saku atau dalam tas tangan:
	-- dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten	ex 4202.31.00.00
	- Lain-lain -- dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten
	--- tas olah raga --- tas boling --- lain-lain	ex 4202.91.10.00 ex 4202.91.20.00 ex 4202.91.90.00
b.3	Pakaian dan aksesori pakaian dari kulit samak atau kulit komposisi dengan nilai impor atau harga jual Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau lebih per stel atau Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per potong atau per buah:
	- Pakaian	ex 4203.10.00.00
	- Sarung tangan, mitten, dan mitt: -- dirancang khusus untuk digunakan dalam olahraga	ex 4203.21.00.00
	-- sarung tangan, mitten dan mitt lainnya: --- sarung tangan pelindung kerja --- lain-lain	ex 4203.29.10.00 ex 4203.29.90.00
	- ikat pinggang dan tali sandang - Aksesori pakaian lainnya	ex 4203.30.00.00 ex 4203.40.00.00
b.4	Pakaian, aksesori pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu dengan nilai impor atau harga jual Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau lebih per stel atau Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per potong atau per buah:
b.4	- Aksesori pakaian - Pakaian - Lain-lain: -- tas olah raga -- lain-lain	ex 4303.10.10.00 4303.10.20.00 ex 4303.90.10.00 ex 4303.90.90.00
c.	Kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau woll.
c.1	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi:
c.1	- dari wool - dari sutra	ex 5701.10.90.00 ex 5701.90.99.00
c.2	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai- rumbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah:
	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie", dan babut tenunan tangan semacam itu.	ex 5702.10.00.00
	- Lainnya, dengan konstruksi bulu: -- dari wool -- dari sutera - Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu: -- dari wool -- dari sutera	ex 5702.41.90.00 ex 5702.49.99.00 ex 5702.91.90.00 ex 5702.99.99.00
c.3	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi:
c.3	- dari wool - dari sutera	ex 5703.10.90.00 ex 5703.90.99.00
c.4	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi, dari wool atau sutera, selain dari jenis yang dipergunakan untuk alas sembahyang	ex 5705.00.99.00
d.	Kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu. Barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu:
	- Gelas minum:
	-- Tidak diasah, dipoles, diburamkan atau dikerjakan secara lain	7013.21.10.00
	-- lain-lain	7013.21.90.00
	- Barang kaca dan jenis yang digunakan untuk di meja (selain gelas minum) atau untuk keperluan dapur:
	-- Tidak diasah, dipoles, diburamkan atau dikerjakan secara lain	7013.31.10.00
	-- lain-lain	7013.31.90.00
	- Barang kaca lainnya
	-- Tidak diasah, dipoles, diburamkan atau dikerjakan secara lain	7013.91.10.00
	-- lain-lain	7013.91.90.00
e.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya.
e.1	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, dengan badan arloji dari logam mulia atau dari logam kerajang.
	- Arloji tangan dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak:
	-- hanya dengan display mekanis -- hanya dengan display opto-elektronika -- lain-lain	9101.11.00.00 9101.12.00.00 9101.19.00.00
	- Arloji tangan lainnya, dilengkapi dengan fasilitas penghitung detik maupun tidak:
	-- dengan putaran otomatis -- lain-lain	9101.21.00.00 9101.29.00.00
	- Arloji lainnya: -- dioperasikan secara elektrik -- lain-lain	9101.91.00.00 9101.99.00.00
e.2	Jam, yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya
	- jam dengan penggerak jam: -- dioperasikan secara elektrik -- lain-lain	ex 9103.10.00.00 ex 9103.90.00.00
	- Jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air:
	-- untuk kendaraan darat -- untuk kendaraan udara -- untuk kendaraan air -- lain-lain	ex 9104.00.10.00 ex 9104.00.20.00 ex 9104.00.30.00 ex 9104.00.90.00
	- Jam lainnya: -- Jam beker: --- dioperasikan secara elektrik --- lain-lain	ex 9105.11.00.00 ex 9105.11.19.00
	-- Jam dinding --- dioperasikan secara elektrik --- lain-lain	ex 9105.21.00.00 ex 9105.29.00.00
	-- Lain-lain --- dioperasikan secara elektrik
	---- kronometer kapal dan kronometer semacam itu	ex 9105.91.10.00
	---- jam umum untuk bangunan; jam untuk sistem jam listrik terpusat	ex 9105.91.20.00
	---- lain-lain	ex 9105.91.90.00
	--- lain-lain
	---- kronometer kapal dan kronometer semacam itu	ex 9105.99.10.00
	---- jam umum untuk bangunan; jam untuk sistem jam listrik terpusat	ex 9105.99.20.00
	---- lain-lain	ex 9105.99.90.00
e.3	Barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari emas atau platina atau dari logam yang dilapisi emas atau platina atau campuran daripadanya, selain barang perhiasan dan bagiannya:
	- Barang hasil tempaan pandai emas dan bagiannya, dari emas atau platina atau dari logam yang dikerajang dengan emas atau platina:
	-- dari emas atau platina, disepuh atau dikeranjang dengan logam mulia maupun tidak.	ex 7114.19.00.00
	-- dari emas atau platina keranjang atas dasar logam tidak mulia	ex 7114.20.00.00
	- Barang lain dari emas atau platina atau dari logam yang dikeranjang dengan emas atau platina, selain katalis dalam bentuk kasa kawat atau kasa dari platina untuk keperluan laboratorium.	ex 7115.90.10.90 ex 7115.90.20.90 ex 7115.90.90.90
f.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang disebut dalam Lampiran III, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.
f.	Perahu motor untuk pelesir atau olah raga: - Perahu motor, selain perahu motor tempel. - Perahu motor tempel	ex 8903.92.00.00 ex 8903.99.00.00
g.	Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa penggerak.
g.	- Pesawat layang dan pesawat layang gantung - Lain-lain	8801.10.00.00 8801.90.00.00
h.	Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
	- Peluru pengokot atau perkakas semacam itu atau captive-bolt humane killer dan bagiannya	ex 9306.10.00.00
	- Peluru senapan dan bagiannya -- peluru -- lain-lain	ex 9306.21.00.00 ex 9306.29.00.00
	- Peluru lain dan bagiannya -- digunakan untuk revolver dan pistol dari pos 93.02 -- lain-lain	ex 9306.30.10.00 ex 9306.30.90.00
	- Lain-lain	ex 9036.90.00.00
i.	Kelompok jenis alas kaki.
i.1	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih perpasang.
i.1	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari. - Alas kaki lainnya -- menutupi lutut -- menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut -- Lain-lain	ex 6401.10.00.00 ex 6401.91.00.00 ex 6401.92.00.00 ex 6401.99.00.00
i.2	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih perpasang:
	- Alas kaki olah raga: -- Bot ski, atas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	ex 6402.12.00.00
	-- lain-lain	ex 6402.19.00.00
	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk	ex 6402.20.00.00
	- Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari.	ex 6402.30.00.00
	- Alas kaki lainnya: -- menutupi mata kaki -- lain-lain	ex 6402.91.00.00 ex 6402.99.00.00
i.3.	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih perpasang.
	- Alas kaki olah raga:
	-- Bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	ex 6403.12.00.00
	-- lain-lain:
	--- Alas kaki olahraga lainnya dilengkapi paku, batang dan sejenisnya (contoh sepatu sepak bola, sepatu lari dan sepatu golf)	ex 6403.19.10.00
	--- lain-lain	ex 6403.19.90.00
	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri dari pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol	ex 6403.20.00.00
	- Alas kaki dibuat dengan dasar atau alas dari kayu, tidak mempunyai sol dalam atau logam pelindung jari.	ex 6403.30.00.00
	- Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari	ex 6403.40.00.00
	- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit samak.
	-- menutupi mata kaki: --- bot untuk pengendara --- lain-lain	ex 6403.51.10.00 ex 6403.51.90.00
	-- lain-lain: --- sepatu boling --- lain-lain	ex 6403.59.10.00 ex 6403.59.90.00
	- Alas kaki lainnya: -- menutupi mata kaki: --- bot untuk pengendara --- lain-lain	ex 6403.91.10.00 ex 6403.91.90.00
	-- lain-lain --- sepatu boling --- lain-lain	ex 6403.99.10.00 ex 6403.99.90.00
i.4	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih perpasang.
	- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik:
	-- alas kaki olahraga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya	ex 6404.11.00.00
	-- lain-lain	ex 6404.19.00.00
	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi:
	-- sepatu lari dan sepatu golf	ex 6404.20.10.00
	-- lain-lain	ex 6404.20.90.00
i.5	Alas kaki lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih perpasang
	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi	ex 6405.10.00.00
	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil	ex 6405.20.00.00
	- Lain-lain	ex 6405.90.00.00
j.	Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor.
j.1	Tempat duduk, dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dengan nilai impor atau harga jual Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan:
	- Tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor	ex 9401.20.00.00
	- Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya	ex 9401.30.00.00
	- Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan perkemahan, dapat diubah menjadi tempat tidur	ex 9401.40.00.00
	- Tempat duduk dari tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu:
	-- dari rotan -- lain-lain	ex 9401.50.10.00 lain ex 9401.50.90.00
	- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu -- diberi lapisan penutup, dirakit -- lain-lain, dirakit	ex 9401.61.10.00 ex 9401.69.10.00
	- Tempat duduk lainnya, dengan rangka logam -- diberi lapisan penutup -- lain-lain	ex 9401.71.00.00 ex 9401.79.00.00
	- Tempat duduk lainnya: -- baby walkers -- lain-lain	ex 9401.80.10.00 ex 9401.80.90.00
j.2	Perabotan lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih perunit atau satuan:
	- Perabotan dari logam dari jenis yang digunakan di kantor	ex 9403.10.00.00
	- Perabotan logam lainnya	ex 9403.20.90.00
	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor, dirakit	ex 9403.30.10.00
	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur, dirakit	ex 9403.40.10.00
	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur
	-- perangkat kamar tidur, dirakit	ex 9403.50.11.00
	-- lain-lain, dirakit	ex 9403.50.91.00
	- Perabotan kayu lainnya
	-- perangkat ruang makan dan ruang keluarga, dirakit	ex 9403.60.11.00
	-- lain-lain, dirakit	ex 9403.60.91.00
	- Perabotan dari plastik
	-- Perabotan dari jenis yang digunakan di kantor	ex 9403.70.10.00
	-- lain-lain	ex 9403.70.90.00
	- Perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu:
	-- Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan	ex 9403.80.10.00
	-- Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari bahan lain	ex 9403.80.20.00
	-- dari jenis yang digunakan di taman, kebun atau ruang depan
	--- dari batu monumen atau batu bangunan yang dikerjakan	ex 9403.80.31.00
	--- dari semen, dari beton, atau batu tiruan	ex 9403.80.32.00
	--- dari asbes-semen, dari serat semen selulosa atau sejenisnya	ex 9403.80.33.00
	--- dari keramik	ex 9403.80.34.00
	--- lain-lain	ex 9403.80.39.00
j.3	Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, eiderdown, bantalan kursi, poufe, dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak, kecuali yang terbuat dari kapuk:
	- Alas kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per m2 per unit.	ex 9404.10.00.00
	- Kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per m2 per unit:
	-- Dari karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak	ex 9404.21.00.00
	-- Dari bahan lainnya
	--- kasur pegas	ex 9404.29.10.00
	--- lain-lain, tipe hyperthermia/hypothermia	ex 9404.29.20.00
	--- lain-lain	ex 9404.29.90.00
	- Kantong tidur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan	ex 9404.30.00.00
	- Lain-lain, dengan nilai impor atau harga jual Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau lebih per unit atau satuan
	-- selimut tebal, penutup tempat tidur dan pelindung kasur.	ex 9404.90.10.00
	-- bantal panjang, bantal, bantalan kursi, poufe	ex 9404.90.20.00
	-- lain-lain	ex 9404.90.90.00
j.4	Lampu dan alat kelengkapan penerangan lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih per unit atau satuan.
	- Lampu dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya, dan bagian daripadanya, selain digunakan untuk bedah dan penerangan khusus operasi medis, untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan, untuk penunjuk arah jalan.	ex 9405.40.10.00 ex 9405.40.20.00 ex 9405.40.30.00 ex 9405.40.40.00 ex 9405.40.50.00 ex 9405.40.60.00 ex 9405.40.90.00
	- Lampu dan alat kelengkapan penerangan non-elektris, dan bagian daripadanya, selain untuk lampu pekerja tambang, untuk lampu tukang gali batu, untuk lampu gas di bawah tekanan (lampu pompa), dan lampu badai minyak tanah.
	-- lampu minyak: --- dari plastik, batu, keramik atau kaca --- lain-lain -- lain-lain	ex 9405.50.23.00 ex 9405.50.29.00 ex 9405.50.90.00
k.	Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik.
	- Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan sanitasi semacam itu dari keramik dengan nilai impor atau harga jual Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan:
	-- dari porselin atau tanah lempung cina -- lain-lain	ex 6910.10.00.00 ex 6910.90.00.00
	- Patung dan barang keramik ornamental lainnya selain yang merupakan karya seni, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan
	-- dari porselin atau tanah lempung cina -- lain-lain	ex 6913.10.00.00 ex 6913.90.00.00
l.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan. Ubin, batu monumen dan bentuk lainnya selain yang merupakan karya seni dengan nilai impor atau harga jual Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau lebih per meter persegi atau Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per meter kubik:
	- Ubin, kubus dan barang semacam itu, empat persegi panjang maupun tidak (termasuk bujur sangkar), area permukaan terluasnya berbentuk bujur sangkar.	ex 6802.10.00.00
	- Batu monumen atau batu bangunan lainnya dan barang terbuat daripadanya, dipotong atau digergaji secara sederhana, dengan permukaan datar atau tetap:
	-- Marmer, travertine dan alabaster -- Batu calcareous lainnya	ex 6802.21.00.00 ex 6802.22.00.00
	-- Granit --- lembaran tebal dipoles --- lain-lain	ex 6802.23.10.00 ex 6802.23.90.00
	-- Batu lainnya	ex 6802.29.00.00
	- Lain-lain: -- Marmer, travertine dan alabaster -- Batu calcareous lainnya -- Granit -- Batu lainnya	ex 6802.91.00.00 ex 6802.92.00.00 ex 6802.93.00.00 ex 6802.99.90.00

Dengan tarif 50 % :

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus.
a.1	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi, yang terbuat dari bulu hewan halus.	ex 5701.10.90.00
a.2	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi, termasuk "kelem", Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu selain alas sembahyang
	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu	ex 5702.10.00.00
	- Lainnya, dengan konstruksi bulu	ex 5702.41.90.00
	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu	ex 5702.91.90.00
a.3	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, berumbai, sudah jadi.	ex 5703.10.90.00
a.4	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, sudah jadi, selain alas sembahyang	ex 5705.00.99.00
b.	Kelompok pesawat udara selain yang dimaksud dalam Lampiran IV, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.
b.1	Helikopter
	- dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg	ex 8802.11.00.00
	- dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	ex 8802.12.00.00
b.2	Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya:
	- dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg:
	-- pesawat udara -- lain-lain	ex 8802.20.10.00 ex 8802.20.90.00
	- dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg:
	-- pesawat udara -- lain-lain	ex 8802.30.10.00 ex 8802.30.90.00
	- dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:
	-- pesawat udara -- lain-lain	ex 8802.40.10.00 ex 8802.40.90.00
c.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebut dalam Lampiran I dan Lampiran III.
c.	Tongkat golf: - tongkat golf, lengkap - tongkat golf, tidak lengkap	9506.31.00.00 ex 9506.39.00.00
d.	Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
	- Senjata artileri	ex 9301.11.00.00 ex 9301.19.00.00 ex 9301.20.00.00 ex 9301.90.00.00
	- Revolver dan pistol	ex 9302.00.00.00
	- Senjata api lainnya dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak	ex 9303.10.00.00 ex 9303.20.10.00 ex 9303.20.90.00 ex 9303.30.10.00 ex 9303.30.90.00 ex 9303.90.00.00

Dengan tarif 75 % :

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut dalam Lampiran IV.
a.1	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat; grape must; dengan kadar alkohol melebihi 26% proof.
	- Minuman fermentasi pancar	ex 2204.10.00.00
	- Minuman fermentasi lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol
	-- minuman fermentasi --- dalam kemasan 2 liter atau kurang --- dalam kemasan di atas 2 liter	ex 2204.21.12.00 ex 2204.29.12.00
	-- grape must --- dalam kemasan 2 liter atau kurang --- dalam kemasan di atas 2 liter	ex 2204.21.22.00 ex 2204.29.22.00
	- Grape must lainnya	ex 2204.30.20.00
a.2	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis, dan minuman beralkohol lainnya.
	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:
	-- brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	2208.20.10.00
	-- brendi dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	2208.20.20.00
	-- lain-lain, dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	2208.20.30.00
	-- lain-lain, dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	2208.20.40.00
	- Wiski
	-- dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	2208.30.10.00
	-- dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	2208.30.20.00
	- Rum dan Tafia
	-- dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	2208.40.10.00
	-- dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	2208.40.20.00
	- Gin dan Geneva
	-- dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	2208.50.10.00
	-- dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	2208.50.20.00
	- Vodka
	-- dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	2208.60.10.00
	-- dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	2208.60.20.00
	- Sopi manis dan Cordial
	-- dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya	2208.70.10.00
	-- dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya	2208.70.20.00
	- Lain-lain
	-- samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.10.00
	-- samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.20.00
	-- samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.30.00
	-- samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.40.00
	-- arak dan alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.50.00
	-- arak dan alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.60.00
	-- bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya	2208.90.70.00
	-- bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya	2208.90.80.00
	-- lain-lain	2208.90.90.00
b.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya.
b.1	Mutiara alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; Mutiara alam atau budidaya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan
	- mutiara alam
	-- ditingkatkan mutunya dan diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan	7101.10.10.00
	-- lain-lain, kecuali yang tidak dikerjakan atau ditingkatkan mutunya	ex 7101.10.90.00
	- mutiara budidaya, dikerjakan
	-- ditingkatkan mutunya dan diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan	7101.22.10.00
	-- lain-lain	7101.22.90.00
b.2	Intan, dikerjakan, tetapi tidak dipasang atau tidak disusun	7102.29.00.00 7102.39.00.00
b.3	Batu mulia (selain intan) dan batu semi mulia, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; batu mulia yang tidak ditingkatkan mutunya (selain intan) dan batu semi mulia, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan
	- Dikerjakan secara lainnya -- rubi, safir dan jamrud -- lain-lain	7103.91.00.00 7103.99.00.00
b.4	Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia alam
	- Dari mutiara alam atau budidaya	7116.10.00.00
	- Dari batu mulia atau batu semi mulia alam	ex 7116.20.00.00
c.	Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.
c.1	Kapal pesiar, kapal ekskursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis
	- dengan tonase kotor tidak melebihi 26 ton	ex 8901.10.10.00
	- dengan tonase kotor melebihi 26 ton tetapi tidak melebihi 250 ton	ex 8901.10.20.00
	- dengan tonase kotor melebihi 250 ton tetapi tidak melebihi 500 ton	ex 8901.10.30.00
	- dengan tonase kotor melebihi 500 ton tetapi tidak melebihi 4.000 ton	ex 8901.10.40.00
	- dengan tonase kotor melebihi 4.000 ton tetapi tidak melebihi 5.000 ton	ex 8901.10.50.00
	- dengan tonase kotor melebihi 5.000 ton	ex 8901.10.60.00
c.2	Yacht dan kendaraan air lainnya selain yang disebut dalam Lampiran III dan Lampiran IV, untuk pelesir atau olahraga	ex 8903.99.00.00

Sumber :

- Pasal 5 UU no.42 Tahun 2009
- PP no. 12 Tahun 2006
- KMK no. 355/KMK.03/2003
- PMK no. 620/pmk.03/2004 stdb. 103/PMK.03/2009

Tata cara pengantian Faktur Pajak

noreply@blogger.com (mulyana) — Mon, 13 May 2013 07:57:00 +0000

Tata cara penggantian Faktur Pajak mengalami perubahan sejak diberlakukannya PER-24/PJ/2012 dimana faktur pajak pengganti tetap menggunakan nomor seri faktur pajak yang sama dengan nomor seri faktur pajak yang diganti sedang tanggal faktur pajak pengganti diisi dengan tanggal pada saat faktur pajak pengganti dibuat. Seperti sudah kita ketahui bahwa nomor seri faktur pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh KPP dimana PKP terdaftar.

Pada faktur pajak pengganti dibubuhkan cap yang mencantumkan kode dan nomor seri faktur pajak serta tanggal faktur pajak yang diganti.

Pelaporan Faktur pajak pengganti

Faktur pajak pengganti dilaporkan dalam SPT PPN di masa pajak sama dengan Faktur pajak yang diganti dilaporkan dengan cara membetulakan SPT. Namun, jika belum dilaporkan PKP tidak perlu melaporkan FP yang diganti, faktur pajak pengganti juga tidak lagi mengikuti ketentuan lama dimana jika ketentuan lama PKP melaporkan faktur pajak penggati selain dilaporkan dimasa pajak dimana faktur pajak dilaporkan juga dimasa dimana faktur pajak pengganti terbit. Pada lampiran SPT faktur pajak yang diganti hanya dicantumkan pada kolom yang telah ditentukan yaitu kolom keterangan Faktur pajak yang diganti/diretur.

contoh;

Tanggal	Uraian
28 April 2013	PT Cerdik (PKP Penjual) menerbitkan Faktur Pajak kepada PT Pandai (PKP Pembeli) dengan Kode dan Nomor Seri 010.900-13.00000050, DPP sebesar Rp280.000.000,00. dan PPN sebesar Rp28.000.000,00.
31 Mei 2013	Faktur Pajak tersebut dilaporkan oleh PT Cerdik dan PT Pandai pada SPT Masa PPN Masa Pajak April 2013
11 Juli 2013	PT Cerdik menyadari telah salah membuat Faktur Pajak, harga jual sebenarnya adalah sebesar Rp230.000.000,00
15 Juli 2013	PT Cerdik menerbitkan Faktur Pajak Pengganti kepada PT Pandai dengan Kode dan Nomor Seri yang sama yaitu 011.900-13.00000050, DPP sebesar Rp230.000.000,00. dan PPN sebesar Rp23.000.000,00

Sebagai konsekuensi dari penerbitan Faktur Pajak Pengganti tersebut, maka:

A. PT Cerdik harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak April 2013 sebagai berikut:

1) melaporkan Faktur Pajak Pengganti (Kode dan Nomor Seri 011.900-13.00000050) sebagai pajak keluaran :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi 011.900-13.00000050

- Kolom Tanggal diisi 15-07-2013

- Kolom DPP (Rupiah) diisi 230.000.000

- Kolom PPN (Rupiah) diisi 23.000.000

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi 010.900-13.00000050

2) Faktur Pajak Pengganti (Kode dan Nomor Seri 011.900-13.00000050) tidak perlu dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2013

B. PT Pandai harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak April 2013 sebagai berikut:

1) melaporkan Faktur Pajak Pengganti (Kode dan Nomor Seri 011.900-13.00000050) sebagai pajak masukan :

- Kolom Kode dan Nomor Seri diisi 011.900-13.00000050

- Kolom Tanggal diisi 15-07-2013

- Kolom DPP (Rupiah) diisi 230.000.000

- Kolom PPN (Rupiah) diisi 23.000.000

- Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi 010.900-13.00000050

2) Faktur Pajak Pengganti (Kode dan Nomor Seri 011.900-13.00000050) tidak perlu dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2013.

Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak

noreply@blogger.com (mulyana) — Thu, 07 Mar 2013 07:05:00 +0000

Setelah diterbitkannya PER-24/PJ/2012 maka Penomoran seri Faktur Pajak tidak lagi ditentukan oleh PKP akan tetapi KPP lah yang mengaturnya. KPP menerbitkan surat pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak ke PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

telah memiliki Kode Aktivasi dan Password; dan
telah melaporkan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke KPP.

Berikut tata cara permintaan nomor seri Faktur Pajak oleh PKP sesuai SE-52/PJ/2012:

PKP mengajukan permintaan nomor seri Faktur Pajak ke KPP tempat dimana PKP tersebut dikukuhkan.
Petugas yang ditunjuk mempersilahkan PKP menginput kode aktivasi serta password pada sitem di KPP secara mandiri.
Jika telah memenuhi persyaratan PKP saat itu juga akan menerima lembar pertama surat pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak beserta jumlah penerbitan Faktur Pajaknya yang telah ditandatangani oleh Kepala seksi pelayanan (lembar kedua untuk arsip KPP).
Jika Surat Pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, PKP dapat meminta kembali ke KPP untuk cetak ulang dengan menunjukkan Surat Permintaan nomor seri Faktur Pajak yang bersangkutan.

Contoh surat permintaan nomor seri Faktur Pajak disini

Ketentuan jumlah penerbitan Faktur Pajak

1. Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan kepada PKP baru atau PKP yang melaporkan SPT secara manual/hardcopy paling banyak sebesar 75 nomor seri.

2. Dalam hal PKP telah menerbitkan Faktur Pajak dan melaporkan SPT Masa PPN untuk masa pajak sebelumnya secara elektronik (e-SPT), jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

jika jumlah diminta PKP lebih dari 120 % dari jumlah penerbitan Faktur Pajak selama 3 (tiga) bulan sebelumnya, maka jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan kepada PKP sebesar 120 % dari jumlah penerbitan Faktur Pajak selama 3 (tiga) bulan.
jika jumlah diminta PKP sama atau kurang dari 120 % dari jumlah penerbitan Faktur Pajak selama 3 (tiga) bulan sebelumnya, maka jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan kepada PKP sebesar jumlah yang diminta PKP.

Faktur Pajak sisa

PKP berkewajiban melaporkan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan. PKP akan menerima BPS dari Petugas TPT atas berkas pelaporan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan.

Faktur Pajak: Permohonan kode aktivasi dan password

noreply@blogger.com (mulyana) — Fri, 01 Mar 2013 04:15:00 +0000

Setelah diterbitkannya PER-24/PJ/2012 maka Penomoran seri Faktur Pajak tidak lagi ditentukan oleh PKP akan tetapi KPP lah yang mengaturnya. Dengan permohonan PKP, KPP bertanggung jawab memberikan nomor seri Faktur Pajak kepada PKP. Karena Pemberian nomor seri Faktur Pajak dilakukan secara sistem oleh KPP maka PKP pelu mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password secara tertulis ke KPP tempat PKP terdaftar.

Penerbitkan kode aktivasi dan password dilakukan apabila PKP telah memenuhi persyaratan pasal 8 ayat 3 PER-24/PJ/20012, yaitu;

Telah dilakukan registrasi ulang pengusaha kena pajak (PKP) oleh KPP tempat dimana PKP terdaftar dan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan.
Telah dilakukan verifikasi.

Apabila PKP telah memenuhi persyaratan, PKP akan menerima Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi yang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Sedangkan, apabila PKP tidak memenuhi persyaratan tersebut, PKP akan menerima surat penolakan ( pasal 8 PER-24/PJ/20012).
Apabila PKP pindah tempat kegiatan usaha yang wilayah kerjanya berada di luar wilayah KPP tempat PKP dikukuhkan sebelumnya, maka PKP yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan Password ke KPP yang membawahi tempat kegiatan usaha PKP yang baru dengan menunjukkan asli pemberitahuan Kode Aktivasi dari Kantor Pelayanan Pajak sebelumnya (Psl 11 ayat 1 PER-24/PJ/2012).

Berikut adalah tata cara permohonan kode aktivasi dan password oleh PKP sesuai SE-52/PJ/2012.

Permohonan Kode aktivasi dan password

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengajukan permohonan secara tertulis ke KPP tempat PKP dikukuhkan.

2. Jika Surat Permohonan sudah diisi dengan lengkap, PKP menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS)

3. Jika permohonan Kode Aktivasi dan Password:

a. disetujui, PKP akan menerima:

Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi yang diberikan KPP kepada PKP melalui jasa pos tercatat/jasa ekspedisi/kurir ke alamat PKP sesuai dengan data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
Password yang diberikan KPP kepada PKP melalui surat elektronik ( email ).

b. ditolak, PKP akan menerima surat Penolakan Pemberian Kode Aktivasi yang dikirimkan oleh KPP melalui pos tercatat/jasa ekspedisi/kurir ke alamat PKP sesuai dengan data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Permohonan cetak ulang kode aktivasi dan update email

PKP mengajukan permohonan untuk cetak ulang Kode Aktivasi, PKP akan dikirimkan kembali Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi oleh KPP melalui jasa pos tercatat/jasa ekspedisi/kurir ke alamat PKP sesuai dengan data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan apabila PKP menajukan permohohan update e-mail, PKP akan menerima Password ke email PKP

Ketentuan lainnya.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi atau Surat Penolakan Pemberian Kode Aktivasi yang dikirimkan oleh KPP kembali pos (kempos), PKP akan menerima pemberitahuan melalui email PKP.
Dalam hal PKP menerima Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi, tetapi tidak menerima Password melaluli email karena kesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password, PKP harus mengajukan permohonan update email.
Dalam hal permohonan PKP disetujui tetapi kempos, PKP harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan alamat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebelum mengajukan kembali permohonan Kode Aktivasi.
Dalam hal permohonan PKP ditolak, PKP harus terlebih dahulu diverifikasi dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebelum mengajukan kembali permohonan Kode Aktivasi.
Dalam hal Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi hilang, PKP dapat mengajukan permohonan cetak ulang Kode Aktivasi dengan cara mengajukan Surat Permohonan Cetak Ulang Kode Aktivasi yang dilampiri dengan fotokopi Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan BPS dari KPP atas surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.

contoh surat peromohonan kode aktivasi dan password disini

SKB PPh atas Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI yang diperoleh Dana Pensiun

noreply@blogger.com (mulyana) — Wed, 27 Feb 2013 05:37:00 +0000

Sesuai keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2001 Jo. 234/PMK.03/2009 Jo. PER-01/PJ/2013 bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan dari iuran pemberi kerja, iuran peserta, hasil investasi, dan pengalihan dari Dana Pensiun lain (pasal 29 UU No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun) tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh).

Pengecualian pemotongan PPh tersebut diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI (SKB) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dana pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Pemberian SKB oleh KPP tempat dana pensiun terdaftar sebagai wajib pajak tersebut dilakukan atas surat permohonan yang wajib pajak yang ditanda tangani oleh pengurus yang berkompeten atau kuasanya dengan menggunakan formulir permohonan SKB dilampiri dengan;

1. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun,

2. Foto copy Neraca,

3. Foto copy Laporan Sisa Hasil Usaha (Laporan Laba Rugi),

4. Foto copy Laporan Arus Kas dan Bank,

5. Foto copy Laporan Investasi, dan

6. Daftar sertifikat/bilyet/buku deposito, tabungan, dan SBI.

7. Surat Kuasa Khusus bila dikuasakan

Kepala KPP melakukan pengkajian atas semua data/informasi yang diberikan oleh dana pensiun, untuk meyakinkan bahwa semua investasi yang dilakukan dana pensiun dananya bersumber dari pendapatan sesuai Pasal 29 UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan perubahannya.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, Kepala KPP harus memberikan jawaban. Apabila dalam jangka waktu tersebut Kepala KPP belum memberikan jawaban, permohonan dianggap dikabulkan dan SKB harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya. Dan apabila permohonan ditolak, Kepala KPP harus memberikan jawaban yang memuat penolakan dan alasannya.

SKB diterbitkan oleh KPP dalam rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya adalah;

- lembar 1 ; untuk wajib pajak

- lembar 2 ; untuk bank/pemotong pajak

- lembar 3 ; untuk arsip KPP

Kewajiban Dana Pensiun

Dana pensiun yang telah memperoleh SKB wajib menyampaikan Laporan Investasi setiap semester kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat dana pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak.
Laporan Investasi semester pertama dilampiri dengan: Neraca tahun sebelumnya, Laporan Sisa Hasil Usaha atau Laporan Laba Rugi tahun sebelumnya, Laporan Arus Kas tahun sebelumnya, Daftar Deposito, Tabungan dan SBI serta mutasi yang diterima dana pensiun dari bank periode semester pertama, dan Daftar Deposito, Tabungan dan SBI yang dibuat oleh dana pensiun yang bersangkutan periode semester pertama.
Laporan Investasi semester kedua dilampiri dengan; Daftar Deposito, Tabungan dan SBI serta mutasi yang diterima dana pensiun dari bank periode semester kedua; dan Daftar Deposito, Tabungan dan SBI yang dibuat oleh dana pensiun yang bersangkutan periode semester kedua.
Laporan Investasi wajib disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Juli untuk Laporan Investasi semester pertama dan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Januari untuk Laporan Investasi semester kedua.

Lampiran : Daftar Deposito, Tabungan dan SBI sera mutasi dana pensiun

Kewajiban Bank/pemotong pajak

Bank/Pemotong Pajak wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan, apabila dana pensiun yang melakukan investasi pada bank yang bersangkutan tidak dapat memberikan lembar ke-2 SKB.
Bank/Pemotong Pajak wajib menyampaikan Daftar Deposito, Tabungan dan SBI serta Mutasi per dana pensiun per semester, kepada dana pensiun yang melakukan investasi pada bank yang bersangkutan selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan Juli untuk semester pertama dan tanggal 20 (dua puluh) bulan Januari untuk semester kedua, dengan menggunakan formulir Daftar Deposito, Tabungan dan SBI serta Mutasi bank/pemotong.

SKB berlaku dari tanggal permohonan SKB diterima lengkap oleh KPP sampai dengan tanggal 31 Desember. SKB dinyatakan tidak berlaku oleh KPP dengan pemberitahuan dan dana pensiun yang bersangkutan wajib membayar pajak yang terutang berikut sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, dalam hal:

Di kemudian hari terbukti bahwa dana yang diinvestasikan tersebut bukan berasal dari sumber pendapatan sebagaimana tersebut dalam pasal 29 UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan perubahannya.
Dana pensiun yang telah memperoleh SKB Pemotongan Pajak Penghasilan tidak menyampaikan Laporan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan telah ditegur oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat dana pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak.
Bunga sebagaimana dimaksud dalam PER 01/PJ/2013 pasal 2 ayat 5 tidak dimasukkan ke dalam rekening dana pensiun yang bersangkutan.

PPh 22 industri tertentu

noreply@blogger.com (mulyana) — Tue, 19 Feb 2013 07:08:00 +0000

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi melalui Peraturan Menteri Kuangan No. 244/PMK.011/2012 ditetapkan sebagai pemungut Pajak pasal 22 UU PPh.

Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu tersebut dilakukan pada saat penjualan kepada distributornya didalam negeri.

Besarnya pungutan PPh pasal 22 tersebut ditetapkan antara lain:

Industri semen ; 0,25 % dari DPP PPN penjualan semua jenis semen
Industri kertas ; 0,1 % dari DPP PPN penjualan kertas
Industri baja ; 0,3% dari DPP PPN penjualan baja
Industri otomotif ; 0,45% dari DPP PPN penjualan kendaraan bermotor roda dua atau lebih
Industri farmasi ; 0,3% dari DPP PPN penjualan semua jenis obat

Dalam melakukan pemungutan PPh pasal 22, pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 dalam rangkap 3 yang peruntukannya adalah sebagai berikut;

lembar kesatu untuk wajib pajak yang dipungut
lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan SPT masa PPh 22 ke KPP tempat terdaftarnya pemungut.
lembar ketiga untuk arsip wajib pajak pemungut.

Hasil pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu tersebut disetorkan ke Kas negara melalui Bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau melaui kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya. Dan melaporkan hasil pungutannya dengan menggunakan SPT masa ke KPP tempat pemungut terdaftar paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya. Sedangkan bagi distributor dalam negeri yang dipungut dapat memperihungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan (kredit pajak dalam negeri).

PPh 21 bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

noreply@blogger.com (mulyana) — Mon, 28 Jan 2013 09:48:00 +0000

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini menerima imbalan atau upah berupa upah harian, upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan. Penghasilan pegawai tidak tetap ini terdapat 2 jenis cara pembayaran; 1) dibayar secara bulanan, 2) dibayar tidak secara bulanan.

1. Upah Pegawai tidak tetap dibayar secara bulanan
Dasar pengenaan pajak untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan adalah jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi PTKP perbulan.

Contoh 1 (upah satuan):
Solmet belum menikah bekerja sebagai operator pabrik Tas pada PT. XYZ, Pada bulan Januari 2013 Solmet bekerja selama 24 hari, menyelesaikan 96 buah tas dan mendapatkan upah satuan Rp 35.500,-..
perhitungan PPh 21;
Upah Januari 2013 : 96 x Rp 35.500 = Rp 3.408.000,-
Penghasilan netto disetahunkan = Rp 40.896.000
PTKP setahun .................................= Rp 24.300.000,- (-)
Penghasilan kena pajak disetahunkan.= Rp 16.596.000,-
PPh disetahunkan 5% x 16.596.000..= Rp 829.800,-
PPh terutang Januari 829.800/12 ..... = Rp 69.150,-
*jika Solmet belum memiliki NPWP maka tarif pajaknya 20% lebih besar.

Contoh 2 (upah harian):
Jika Solmet pada contoh 1 menerima upah harian dengan upah Rp 130.000 per hari, berikut adalah ilustrasi perhitungan PPh 21 nya;
Upah Januari 2013 : 24 hari x Rp 130.000 = Rp 3.120.000
Penghasilan netto disetahunkan .................= Rp 37.440.000
PTKP setahun..........................................= Rp 24.300.000
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan.......= Rp 13.140.000
PPh disetahunkan ..........5% x 1.095.000 = Rp 657.000
PPh terutang .......................................... = Rp 54.750
*jika Solmet belum memiliki NPWP maka tarif pajaknya 20% lebih besar.

2. Upah Pegawai tidak tetap dibayar tidak secara bulanan
Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000, berlaku ketentuan sebagai berikut sesuai pasal 12 PER-31/PJ./2012:

tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp200.000,
dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp200.000, dan jumlah sebesar Rp200.000 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

Dalam hal Pegawai Tidak Tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp2.025.000, maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya. PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya yaitu PTKP setahun dibagi 360 hari.
Sedangkan jika jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender sudah melebihi Rp 7.000.000 PPh pasal 21 dihitung berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 UU KUP atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan (dikali 12).

Contoh 3 (upah satuan):
Jika pada contoh 1 diatas upah Solmet dibayar tidak secara bulanan dan dalam bulan Januari 2013 tersebut menyelesaikan dalam waktu 24 hari dan perhari menyelesaikan rata-rata 4 buah sepatu maka perhitungan nya adalah sebagai berikut:
penghasilan perhari adalah 4 x Rp 35.500 = Rp 142.000

1. Pada hari pertama tidak dilakukan pemotongan karena tidak melebihi Rp 200.000
2. Begitu pula pada hari ke-14 tidak dilakukan pemotongan karena jumlah kumulatif dalam 1 bulan tidak melebihi Rp 2.025.000 ( 4 buah x 14 hari x 35.500 = Rp 1.988.000 )
3. Sedangkan pada hari ke-15 karna telah melebihi jumlah kumulatif dalam 1 bulan melebihi Rp 2.025.000 harus dilakukan pemotongan dengan perhitungan sebagai berikut:
Upah hari ke-15: 4 buah x 15 hari x Rp 35.500 = Rp 2.130.000
PTKP sebenarnya 24.300.000 / 360 x 15 = Rp 1.012.500 (-)
Penghasilan kena pajak Rp 1.117.000 (dibulatkan)
PPh terutang sampai hari ke-15 5% x 1.117.000 = Rp 55.850

Jadi penghasilan seluruhnya yang harus dipotong selama 1 bulan adalah:
Upah selama satu bulan 4 buah x 24 hari x Rp 35.500 = Rp 3.408.000
PTKP sebenarnya 24.300.000 / 360 x 24 = Rp 1.620.000 (-)
Penghasilan kena pajak Rp 1.788.000
PPh terutang 5% x Rp 1.788.000 = Rp 89.400
*jika Solmet belum memiliki NPWP maka tarif pajaknya 20% lebih besar.

Contoh 4 (upah harian):
Jika pada contoh 2 diatas upah Solmet dibayar tidak secara bulanan, berikut perhitungan pph 21 nya.
Upah sehari .................... = Rp 130.000
batas upah harian ............ = Rp 200.000 (-)
Phkp ...............................= Rp 0
(pada hari pertama tidak dikenakan PPh karena tidak melebihi batas upah harian)

Solmet baru dilakukan pemotongan pph 21 pada hari ke-16 karena jumlah upah kumulatif nya pada hari itu sudah lebih dari Rp 2.025.000.
Upah s/d hari ke-16 ........16 hari x Rp 130.000 = Rp 2.080.000
PTKP sebenarnya ........ 24.300.000 / 360 x 16 = Rp 1.080.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak ................................... = Rp 1.000.000
PPh terutang samapai hari ke-16 5% x 1.000.000= Rp 50.000

Jadi penghasilan seluruhnya yang harus dipotong selama 1 bulan adalah:
Upah selama satu bulan 24 hari x Rp 130.000 = Rp 3.120.000
PTKP sebenarnya 24.300.000 / 360 x 24 = Rp 1.620.000 (-)
Penghasilan kena pajak Rp 1.500.000
PPh terutang 5% x Rp 1.500.000 = Rp 75.000
*jika Solmet belum memiliki NPWP maka tarif pajaknya 20% lebih besar.

Contoh 5 (upah mingguan)
Memet bekerja pada sebuah pabrik dengan menerima upah satu bulan sebesar Rp 7.000.000. selama sebulan ini dia diberikan libur setiap hari minggu hingga hari tersebut di manfaatkan untuk pergi ke rumah pacarnya yang letaknya lima langkah dari kontrakannya. Pada bulan September ini tidak memperoleh lembur, sedangkan pembayaran upah dilakukan setiap akhir pekan ke-2 dan ke-4.
Berikut perhitungan pajak yang dipotong oleh pabrik dimana Memet bekerja.

a) Penghasilan yang terutang sebulan adalah;

Upah sebulan ................................................................... Rp 7.000.000

Upah yang disetahunkan (12 x Rp 7.000.000) Rp 84.000.000

PTKP ............................................................................ Rp 24.300.000 (-)

Penghasilan kena pajak disetahunkan ............... Rp 59.700.000

Tarif pasal 17 ayat 1 KUP ......................................... Rp 3.955.000

(5% x 50.000.000) + (15% x (59.700.000 - 50.000.000))

Penghasilan sebulan adalah (3.955.000 / 12) .... Rp 329.583

b) Pemotongan akhir pekan ke-2:

Upah minggu pertama dan kedua ...................... Rp 3.500.000

PTKP ..........................12 x ( 24.300.000 / 360) = Rp 810.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak ........................................ Rp 2.690.000

PPh yang dipotong .................................................... Rp 134.500

c) Pemotongan akhir pekan ke-4:

Penghasilan yang terutang sebulan (a) .............. Rp 329.583

Pemotongan ahkir pekan ke-2 (b) ........................ Rp 134.500 (-)

PPh yang dipotong ................................................... Rp 195.038

Bukti potong yang diterima oleh Memet pada bulan ini sebanyak satu buah bukti potong pph 21 tidak final dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 7.000.000 dan PPh yang terutang Rp 329.583. PPh terutang tersebut wajib disetor oleh pemberi kerja ke bank persepsi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (bukan hari libur).

Pengajuan Keberatan

noreply@blogger.com (mulyana) — Sun, 27 Jan 2013 09:33:00 +0000

Keberatan adalah upaya hukum wajib pajak atas suatu surat ketetapan pajak (kecuali SKPKB berdasar pasal 13A UU KUP) atau pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga dengan mengajukan surat kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pengajuan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan
1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak
Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal: surat ketetapan pajak dikirim; atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga (kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak meliputi; bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama, atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.)
Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 UU KUP
Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP.
Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan (untuk tahun pajak 2008 dan sesudahnya)

Ketentuan lain pengajuan keberatan yang tidak kalah penting adalah sebagai berikut:

Dalam hal Surat Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui. Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.
Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya: Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak sebagaimana tercantum dalam SKPKB dan SKPKBT, dan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.
Untuk tahun pajak 2008 dan sesudahnya: Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan. Jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam SKPKB/SKPKBT, dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
Dalam hal terdapat penerbitan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dan Wajib Pajak belum mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Pembetulan dikirim.

Apabila pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 9 UU KUP.

Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% tidak dikenakan jika:

Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan dengan mengajukan surat permohonan sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir
Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan

Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

PPh 21 atas penghasilan diterima oleh mantan pegawai

noreply@blogger.com (mulyana) — Fri, 25 Jan 2013 17:59:00 +0000

Dalam praktek penggajian sering kali ditemukan pegawai yang sudah tidak bekerja masih memiliki penghasilan yang masih harus diterima baik dalam bentuk bonus, gratifikasi, tantiem, jasa produksi atau imbalain lainya yang tidak bersifat teratur. Penghasilan atau imbalan tersebut tetap dikenakan pajak bersifat tidak final yang dipotong oleh pemberi penghasilan. Bersifat tidak final tentu saja pajak atas penghasilan yang diterima oleh mantan pegawai tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan diakhir tahun.

Berikut contoh perhitungannya.
Tn. Yono sejak tanggal 25 Januari 2013 tidak bekerja di PT. ABC, namun pada tanggal 1 Mei 2013 dan tanggal 5 Juni 2013 menerima jasa produksi untuk tahun 2012 baru dibayar tahun ini masing-masing Rp 45.000.000,- dan Rp 15.000.000,-.

PPh yang terutang dan harus dipotong PT. ABC adalah;

	Penghasilan Brutto	Pengh brutto	tarif PPh	PPh terutang
		kumulatif	psl 17 a 1
Mei	45.000.000	45.000.000	5%	2.250.000
Juni	5.000.000	50.000.000	5%	250.000
	10.000.000	60.000.000	15%	1.500.000
Total	60.000.000			4.000.000

Bukti pemotongan dibuat tiap bulan dimana penghasilan yang diterima mantan pegawai diterima.

PPh atas imbalan kepada bukan pegawai

noreply@blogger.com (mulyana) — Fri, 25 Jan 2013 11:41:00 +0000

Ada beberapa macam penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja diantaranya adalah penghasilan/imbalan yang diberikan kepada bukan pegawai. Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya (pasal 1 angka 21 PER-31/PJ/2012).

Imbalan kepada Bukan Pegawai ini di bedakan menjadi 2 (dua), yaitu;

Bersifat berkesinambungan, yaitu imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
Tidak bersifat berkesinambungan, yaitu imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atas imbalan kepada bukan pegawai adalah orang pribadi yang merupakan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa tersebut meliputi:

tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis, dan seniman lainnya;
olahragawan;
penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
pengarang, peneliti, dan penerjemah;
pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
agen iklan;
pengawas atau pengelola proyek;
pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
petugas penjaja barang dagangan;
petugas dinas luar asuransi;
distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

Ketentuan pengurang PTKP

Penerima penghasilan Bukan Pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP asalkan pegawai tersebut telah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan/atau hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya (pasal 13 ayat 1 PER-31/PJ/2012).

Contoh:

1. Imbalan kepada bukan pegawai bersifat berkesinambungan

1. a. Satu pemberi kerja dan tidak punya penghasilanlainnya.

Tn Tono bekerja di PT. Asuransi Jiwaku Sehat sebagai petugas dinas asuransi berikut data penghasilan tiap bulan dan PPh yang harus dipotong.

Bulan	Penghasilan	Penghasilan	PTKP	PhKP	Phkp	Tarif PPh	PPh
	Brutto	Netto			Kumulatif	ps 17 (1)	Terutang
	( a )	( b = 50% x a )	( c )	( d = b - c )	(e)	( f )	( g = f x d )
Januari	25.000.000	12.500.000	2.025.000	10.475.000	10.475.000	5%	523.750
Februari	25.000.000	12.500.000	2.025.000	10.475.000	20.950.000	5%	523.750
Maret	25.000.000	12.500.000	2.025.000	10.475.000	31.425.000	5%	523.750
April	25.000.000	12.500.000	2.025.000	10.475.000	41.900.000	5%	523.750
Mei	25.000.000	12.500.000	2.025.000	8.100.000	50.000.000	5%	405.000
				2.375.000	52.375.000	15%	356.250
Juni	25.000.000	12.500.000	2.025.000	10.475.000	60.475.000	15%	1.571.250
Juli	25.000.000	12.500.000	2.025.000	10.475.000	70.950.000	15%	1.571.250
Agustus	25.000.000	12.500.000	2.025.000	10.475.000	81.425.000	15%	1.571.250
September	25.000.000	12.500.000	2.025.000	10.475.000	91.900.000	15%	1.571.250
Oktober	25.000.000	12.500.000	2.025.000	10.475.000	102.375.000	15%	1.571.250
Nopember	25.000.000	12.500.000	2.025.000	10.475.000	112.850.000	15%	1.571.250
Desember	25.000.000	12.500.000	2.025.000	10.475.000	123.325.000	15%	1.571.250
TOTAL	300.000.000	150.000.000					13.855.000

Catatan: Jika Tn. Tono tidak mempunyai NPWP, maka Tn Tono tidak mendapat pengurang PTKP dan tarif pajak ditambah 20%.

1. b. Lebih dari satu pemberi kerja

Tn Toni bekerja di PT. ABC sebagai Arsitek, berikut data penghasilan tiap bulan dan PPh yang harus dipotong.

Bulan	Penghasilan	Penghasilan	Pengh. Netto	Tarif PPh	PPh
	Brutto	Netto	Kumulatif	ps 17 (1)	Terutang
	( a )	( b = 50% x a )	(e)	( f )	( g = f x d )
Januari	25.000.000	12.500.000	12.500.000	5%	625.000
Februari	25.000.000	12.500.000	25.000.000	5%	625.000
Maret	25.000.000	12.500.000	37.500.000	5%	625.000
April	25.000.000	12.500.000	50.000.000	5%	625.000
Mei	25.000.000	12.500.000	62.500.000	15%	1.875.000
Juni	25.000.000	12.500.000	75.000.000	15%	1.875.000
Juli	25.000.000	12.500.000	87.500.000	15%	1.875.000
Agustus	25.000.000	12.500.000	100.000.000	15%	1.875.000
September	25.000.000	12.500.000	112.500.000	15%	1.875.000
Oktober	25.000.000	12.500.000	125.000.000	15%	1.875.000
Nopember	25.000.000	12.500.000	137.500.000	15%	1.875.000
Desember	25.000.000	12.500.000	150.000.000	15%	1.875.000
TOTAL	300.000.000	150.000.000			17.500.000

Catatan: Jika Tn. Toni Tidak mempunyai NPWP, maka tarif pajak ditambah 20%.

2. Imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan

Nn. Tini Seorang pengacara memperoleh penghasilan dari Kliennya PT. Ribut dengan Imbalan diterima pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp 100.000.000,00 berikut pajak yang harus dipotong oleh PT. Ribut

Pengh Brutto Pengh Netto PPh terutang

100.000.000 50.000.000 2.500.000,-

Catatan: Jika Nn. Tini Tidak mempunyai NPWP, maka tarif pajak ditambah 20%.

Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 yang dibayarkan kepada bukan pegawai setiap kali melakukan pemotongan.

Menambah Referensi PTKP di e-SPT PPh 21

noreply@blogger.com (mulyana) — Thu, 20 Dec 2012 01:00:00 +0000

Sepeti telah kita ketahui besaran Pengahasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mulai tanggal 1 Januari 2013 naik setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.11/2012. Besaran PTKP tersebut menjadi:

TK/0 = Rp 24.300.000
K/0 = Rp 26.325.000
K/1 = Rp 28.350.000
K/2 = Rp 30.375.000
K/3 = Rp 32.400.000
K/I/0 = Rp 50.625.000
K/I/1 = Rp 52.650.000
K/I/2 = Rp 54.675.000
K/I/3 = Rp 56.700.000
sedangkan untuk batas upah harian adalah Rp 200.000
Bagaimana menerapkan PTKP dan batas upah harian baru tersebut dalam e-SPT ?

Bagi yang melakukan pengimputan data SPT menggunakan aplikasi e-SPT saya berikan sedikit tutorial setting PTKP baru dalam e-SPT.

1. langkah pertama tentu saja kita harus buka program e-SPT lalu pergi ke DSN yang dituju.

2. lalu pilih menu Utility > Referensi > Penghasilan Tidak Kena Pajak.

(kotak referensi PTKP)

3. Pilih / centrang PTKP no.4 > Klik Ubah (kiri bawah) > ubah tanggal berlaku s.d 31/12/2013 menjadi s.d 31/12/2012 seperti tampak pada gambar dibawah ini > setelah itu klik tombol Update (kanan bawah).

4. Klik tombol tambah (kiri bawah) > Isi PTKP (24.300.000) / Tanggungan (2.025.000) > Isi tanggal berlaku 01/01/2013 s.d 31/12/2020 > simpan seperti tampak dalam gambar dibawah ini.

berikut Kotak Referensi PTKP setelah dirubah

Sedangkan untuk Batas Upah harian lakukan langkah langkah berikut ini:
1. Pilih menu Utility > Referensi > Batas Upah Harian Pegawai.
2. Rubah batas upah harian yang tidak dipotong menjadi seperit gambar dibawah ini

Perhatian:

Penanggalan pada PTKP di e-SPT tersebut mengacu pada Penanggalan pada komputer, jadi pastikan tahun komputer adalah tahun sekarang.
Perubahan PTKP tesebut hanya untuk satu database artinya jika e-SPT menggunakan multi NPWP maka tidak otomatis merubah semua referensi PTKP tiap NPWP. Jadi, rubah satu persatu DSN yang digunakan.

Demikian semoga bermanfaat!

Pemidahbukuan / PBK

noreply@blogger.com (mulyana) — Wed, 19 Dec 2012 03:14:00 +0000

Pengertian

Pemindahbukuan atau sering disebut PBK adalah pembayaran utang pajak termasuk bunga, denda administrasi dan kenaikan dengan memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak atau bunga yang diterima karena keterlambatan pengembalian pembayaran pajak, atau dengan memperhitungkan setoran pajak yang lain atas nama wajib pajak yang sama atau wajib pajak lain.

Dari pengertian tersebut pemindahbukuan dapat dilakukan dalam hal:

Adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) atau dalam surat keputusan lainnya
Adanya pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang besarnya dinyatakan dalam SKKPP atau dalam surat keputusan lainya
Adanya pemberian bunga akibat kelambatan pengembalian pajak yang besarnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Pemberian Bunga (SKPB)
Diperolehnya kejelasan SSP yang semula diadministrasikan dalam Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP)
Adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari satu Surat Setoran Pajak menjadi setoran beberapa jenis pajak atau beberapa wajib pajak
Adanya salah mengisi SSP baik menyangkut wajib pajak sendiri maupun wajib pajak lain

Kewajiban Wajib Pajak

Pemindahbukuan tersebut harus diajukan melalui permohonan secara tertulis oleh wajib pajak, pengurus yang berhak dalam hal badan atau pun kuasanya kepada Kepala KPP yang berwenang dengan ketentuan;

Permohonan diajukan oleh Wajib Pajak pemegang asli SSP dengan dilampiri; asli SSP yang dimohonkan untuk dipindahbukukan, asli PIUD (dalam hal pemindahbukuan dilakukan untuk pembayaran PPh Pasal 22 atau PPN Impor), daftar nominatif wajib pajak yang menerima pemindahbukuan untuk pemecahan SSP oleh Bendaharawan/Pemotong/Pemungut.
Dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP, maka pada permohonan disamping harus dilampiri seperti tersebut pada angka 1 diatas, juga harus dilampiri surat pernyataan dari wajib pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahbukuan dibubuhi bea materai.

Sebagai bukti telah dilakukan pemindahbukuan, Kepala KPP menerbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk). SSP dan Bukti Pemindahbukuan yang telah dipindahbukukan harus dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan yang menunjukan bahwa atas SSP dan Bukti Pemindahbukuan tersebut telah dilakukan pemindahbukuan.

Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 21 / 22 / 23

noreply@blogger.com (mulyana) — Sun, 02 Dec 2012 16:27:00 +0000

Sebagai mana kita ketahui bahwa pembayaran PPh tahun berjalan selain dilakukan dengan cara penyetoran sendiri dengan angsuran sesuai pasal 25 UU PPh, dapat pula dilakukan dengan cara pemotongan/pemungutan oleh pihak lain. Pembayaran yang dilakukan wajib pajak dengan kedua cara tersebut kecuali pemotongan/pemungutan yang bersifat final pada akhir tahun dapat dikreditkan.

singkat kata Pajak yang dipotong/dipungut akan mengurangi beban pembayaran pajak diakhir tahun. Namun, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan kepada Direktur Jenderal Pajak dari pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain tersebut dengan pertimbangan;

1. dapat membuktikan tidak akan terutang PPh karena :

mengalami kerugian fiskal dalam hal baru berdiri dan dalam tahap investasi, belum sampai pada tahap produksi komersial, mengalami peristiwa yang diluar kemampuan (force major).
berhak melakukan konfensasi kerugian fiskal yaitu dengan memperhitungkan kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
PPh telah/akan dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang

2. atas penghasilanya hanya dikenakan PPh yang besifat final

Permohonan pembebasan dari pemotongan/pemungutan PPh tersebut diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP untuk setiap jenis pemotong/pemungutan PPh pasal 21, 22,22 impor, dan/atau pasal 23 dengan melampirkan perhitungkan PPh yang diperkirakan akan terutang.

Dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan lengkap diterima, kepala KPP harus memberikan keputusan menerima dengan menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) atau menolak dengan menerbitkan surat penolakan.

Bila dalam jangka waktu tersebut kepala KPP belum menerbitkan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima dan kepala KPP harus menerbitkan SKB dalam jangka waktu 2 hari kerja terhitung setelah jangka waktu 5 hari terlewati.

lampiran: Surat Permohonan SKB, SKB PPh 21/22/23, SKB PPh 22 impor, Surat Penolakan SKB.

PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Bangunan

noreply@blogger.com (mulyana) — Sun, 25 Nov 2012 07:28:00 +0000

Penghasilan yang diperoleh dari sewa tanah dan bangunan termasuk rumah, rusun, apartemen, kondominium, gedung kantor, gedung toko, gedung pertemuan, rukan, ruko, gudang dan bangunan industri merupakan objek pajak yang diperoleh oleh wajib pajak maupun badan dikenakan pajak bersifat final yang diatur dalam peraturan pemerintah yaitu PP no 29 tahun 1996 yang telah diubah dengan PP no 5 tahun 2002.

Besaran tarif nya saat ini ditentukan sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa. apa sih yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai sewa ??

Surat keputusan bapak Dirjen Pajak no.KEP-227/PJ./2002 menjelaskan seluruh jumlah yang dibayar atau terutang oleh sipenyewa yang berkaitan dengan persewaan tanah dan bangunan sudah termasuk didalamnya biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, dan service charge yang dibuat disatukan dengan perjanjian sewa tersebut atau secara terpisah itulah yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai sewa.

Si penyewa (penerima penghasilan) wajib memotong pajak pada waktu pembayaran atau terutangnya sewa tergantung peristiwa mana yang lebih dulu terjadi. Setelah dipotong penyewa wajib menyetor pajak yang dipotong menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya (bulan takwim = bulan dalam kalender). Paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah pemotongan pajak wajib pajak pemotong harus melaporkan pemotongan dan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam perakteknya bisa saja Si penyewa adalah wajib pajak orang pribadi atau bukan lah subjek pajak, dalam hal ini yang menyewakan (pemberi penghasilan) lah yang harus menyetor sendiri pajak atas penghasilan sewa yang diterimanya. Penyetoran tersebut paling lambat harus segera dilakukan tanggal 15 bulan takwim berikutnya menggunakan SSP ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dan melaporkannya paling telat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah terutangnya sewa.

Apasih sangsinya kalo gak bayar dan lapor ?

emmm...di pasal 9 ayat 2a dan 2b UU KUP sangsi tidak bayar atau kurang bayar adalah sangsi administrasi berupa bunga 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran pajak yang terutang atau kurang dibayar. Kalau gak lapor ya kena sangsi administrasi berupa denda sesuai pasal 7 ayat 1 UU KUP sebesar Rp 100.000,-.

PPh 22 impor

noreply@blogger.com (mulyana) — Sat, 24 Nov 2012 15:43:00 +0000

Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan cukai dalam Peraturan Menteri Keuangan no.154/PMK.03/2010 Stdb. 244/PMK.011/2012 ditunjuk sebagai Pemungut PPh atas impor barang. Besaran pungutan ditetapkan sebagai berikut:

Impor mengunakan Angka Pengenal Impor (API) adalah 2,5% dari nilai impor kecuali impor kedelai, gandum, dan tepung terigu adalah 0,5%.
Tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari nilai impor.
sebesar 7,5% dari nilai lelang atas impor yang tidak dikuasai.
bila tidak memiliki NPWP ditetapkan lebih tinggi 100%.

Pengertian Nilai Impor.

Apa yang dimaksud dengan nilai impor ?. Yang dimaksud dengan nilai impor ini adalah Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah bea masuk dan pungutan lainya sesuai peraturan kepabeanan bidang impor.

Pengecualian

Tidak semua impor dipungut Pajak Penghasilan pasal 22 pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan permohonan SKB (surat keterangan bebas).

Namun untuk impor berikut ini dikecualikan dari pemingutan PPh 22 tanpa SKB yaitu impor sementara dengan tujuan diekspor kembali, re-impor dengan tujuan pengujian perbaikan dan impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan PPN antara lain:

barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana
barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum
barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya
peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
barang pindahan
barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan
barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum
persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional
buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama
kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional
pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional
kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia
peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia
barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Pelunasan

PPh pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, bila pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.

Penyetoran

Penyeroran PPh pasal 22 atas impor barang, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau importir yang bersangkutan ke kas negara melalui bank devisa, kantor pos, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI. Penyetoran tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir SSP yang berlaku sebagai bukti pemungutan. Jangka waktu penyetoran impor dipungut DJBC diatur dalam peraturan menteri keuangan saat ini diatur dengan peraturan No.184/PMK.03/2017 stdb. 80/PMK.03/2010 yaitu satu hari kerja berikutnya.

Pelaporan oleh Pemungut

Pemungut PPh pasal 22 wajib melaporkan hasil pungutannya dengan menggunakan SPT masa ke kantor pajak. Jangka waktu pelaporan diatur dalam peraturan menteri keuangan saat ini diatur dengan peraturan No.184/PMK.03/2017 stdb. 80/PMK.03/2010 yaitu hari kerja terakhir minggu berikutnya.

Kententuan bagi pihak yang dipungut

Pemungutan PPh pasal 22 ini bersifat tidak final yang bagi pihak yang dipungut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

Penanaman kembali laba BUT

noreply@blogger.com (mulyana) — Sun, 18 Nov 2012 05:39:00 +0000

Perlakuan perpajakan BUT dipersamakan dengan perlakuan perpajakan terhadap wajib pajak dalam negeri, namun sesuai pasal 26 ayat 4 UU PPh atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak atas BUT dikenai pajak sebesar 20% atau sesuai yang ditentukan dalam P3B yang berlaku kecuali seluruh penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Bentuk dari penanaman kembali tersebut dalam PMK no. 14/PMK.03/2011 dijelaskan antara lain:

Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan diIndonesia sebagai pemegang saham.
Pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
Investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Bentuk penanaman kembali lebih jauh PMK tersebut menjelaskan harus memenuhi persyaratan, yang antara lain:

Penanaman kembali di Indonesia harus dilakukan paling lama pada akhir Tahun Pajak berikutnya, setelah Tahun Pajak diperolehnya penghasilan tersebut bagi Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan.
BUT yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman modal, realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan dan/atau saat mulai berproduksi komersial bagi perusahaan yang baru didirikan, yang dilakukan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia secara aktif telah melakukan kegiatan usaha sesuai akta pendiriannya, paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan.
BUT yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sejak perusahaan baru dimaksud berproduksi komersial.
Perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia mempunyai kegiatan usaha aktif di Indonesia.
BUT yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 3 tahun sejak penyertaan modal.
BUT yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas pembelian aktiva tetap atau pengalihan atas investasi berupa aktiva tidak berwujud, paling sedikit dalam jangka waktu 3 tahun sejak perolehan aktiva tetap atau investasi aktiva tidak berwujud yang bersangkutan.

Wajib Pajak BUT yang melakukan penanaman kembali atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepala KPP yang meliputi:

1. Pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman kembali, yang disampaikan dengan melampirkan pada SPT tahunan tahun pajak diterima/diperolehnya penghasilan yang bersangkutan dan sedikitnya memuat:

Identitas Wajib Pajak meliputi nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat Wajib Pajak, dan Jenis Usaha Wajib Pajak,
Identitas Wajib Pajak luar negeri induk Bentuk Usaha Tetap meliputi nama Wajib Pajak, Nomor Identitas Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan, alamat Wajib Pajak dan Jenis Usaha Wajib Pajak,
Jumlah Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap dan tahun pajak yang bersangkutan, dan
Bentuk penanaman kembali.

2. Pemberitahuan secara tertulis mengenai realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan, yang disampaikan dengan melampirkan pada SPT tahunan tahun pajak saat dilakukan realisasi penanaman kembali, dilakukan paling lama pada akhir tahun pajak berikutnya setelah diperolehnya Penghasilan Kena Pajak yang bersangkutan dan sedikitnya memuat hal-hal pada point satu ditambah dengan informasi tentang jumlah realisasi penanaman kembali dan tahun dilakukan realisasi penanaman kembali.

3. Pemberitahuan secara tertulis mengenai saat mulai berproduksi komersial bagi perusahaan yang baru didirikan.

Peraturan terkait: PER-16/PJ/2011 dan lampirannya.