Panwaslu Sumbawa

Penjelasan Perkembangan Pemungutan Suara Pilpres 2014, Dari KPU Pusat

2014-07-09T09:29:00.001-07:00

Jakarta,-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (9/7) malam, menggelar konferensi pers, menjelaskan perkembangan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, pagi hingga siang tadi, kecuali di 15 distrik di Kabupaten Yahukimo, Papua.

Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Lantai II KPU RI ini dihadiri oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, didampingi Komisioner KPU, Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansah, Arief Budiman, dan Sekretaris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari berbagai KPU daerah, pelaksanaan proses pemungutan suara berjalan lancar dan aman, serta tidak ada kejadian-kejadian berarti yang mengganggu jalannya pemungutan suara. Pengiriman logistik Pemilu ke daerah-daerah di wilayah Indonesia juga berjalan lancar. “Kecuali pada 15 distrik di Kabupaten Yahukimo, yang tadi telah diupayakan pengiriman logistik hingga hari ini. Namun setelah dilakukan upaya untuk menerbangkan logistik ke tujuh distrik, pesawat harus kembali karena kendala cuaca. Untuk 15 distrik ini, kami terus berupaya untuk dapat segera memfasilitasi pemilih di sana, agar mereka segera dapat menggunakan hak pilihnya dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ungkap Husni Kamil Manik.

Husni menerangkan, mulai esok hari, Kamis (10/7), akan dilaksanakan proses rekapitulasi suara. Jadwal rekapitulasi di KPU dalam penetapan pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi manual dilaksanakan berjenjang. Mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 10-12 Juli 2014, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 13-15 Juli 2014,rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) pada 10-14 Juli 2014, kemudian rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota pada 16-17 Juli 2014, dan KPU Provinsi pada 18-19 Juli 2014.

Selanjutnya, KPU menjadwalkan penetapan dan pemungumuan hasil penghitungan suara secara nasional pada 21-22 Juli 2014. “Jadi kalau tanggal 20 semua proses rekapitulasi telah selesai dilakukan pada 33 provinsi tambah 1 perwakilan Pokja di luar negeri, maka tanggal 21 Juli 2014 akan segera diunggah hasilnya. Namun apabila masih membutuhkan waktu rekapitulasi sampai tanggal 21 atau 22, maka batas akhir penetapan hasil rekapitulasi nasional akan dilakukan pada tanggal 22 Juli 2014,” tegas Husni.

Menyoroti pelaksanaan survei dan quick count (hitung cepat), Husni menyatakan itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Namun sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 23 secara terang dan jelas bahwa hasil quick count bukanlah hasil resmi penghitungan suara.

“Kami tentu memberi apresiasi atas partisipasi lembaga-lembaga yang telah melakukan quick count, karena pelaksanaannya telah dijamin oleh Undang-Undang. Namun kami berharap, baik lembaga yang telah melaksanakan quick count, peserta pemilu dan tim kampanye pendukung, serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersikap tenang dan sabar, mengikuti proses rekapitulasi secara berjenjang di tiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu. Sehingga apa yang menjadi bagian dalam proses rekapitulasi yang dilaksanakan KPU merupakan acuan tunggal untuk mengikuti semua rangkaian Pilpres 2014,” jelas Husni.

KPU mengharapkan partisipasi tim kampanye pasangan calon untuk menenangkan seluruh anggotanya, sambil turut mengawasi proses rekapitulasi berjenjang, serta memberikan kepercayaan kepada KPU dalam bekerja secara profesional dan sebaik-baiknya.

“Di akhir keterangan pers ini, saya mengajak semua pihak menghargai hasil pemungutan suara yang telah dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia, baik yang ada di luar maupun utamanya di dalam negeri, yang telah berlangsung satu hari ini dengan satu suasana yang damai dan lancar. Kita berharap ini adalah bentuk dari pematangan atau pendewasaan rakyat kita berdemokrasi. Mari sama-sama kita jaga agar kedamaian ini menjadi milik kita bersama,” pungkas Husni.

KPU Benahi Semua Logistik PILPRES, Agar Lebih Sempurna

2014-06-08T09:54:00.000-07:00

Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengakui pihaknya terus melakukan proses penyempurnaan daftar pemilih untuk Pilpres 2014. Pasalnya, daftar pemilih itu nanti yang kemudian akan dijadikan data pemilih tetap (DPT) di pemilihan presiden 9 Juli mendatang.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan pihaknya terus bekerja dan memperhatikan hasil masukan masyarakat terkait perbaikan daftar pemilih. KPU tingkat kabupaten dan kota dalam waktu dekat akan menyelesaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap.

“DPT sudah masuk proses perbaikan dari DPSHP. DPSHP sudah kami perbaiki atas masukan masyarakat pada tanggal 26 Mei lalu. Insya’Allah 3-6 Juni akan ditetapkan di Kabupaten Kota,” ujar Ferry di Gedung KPU, Jakarta.

Ferry menyebutkan, dalam perbaikan tersebut ada 3,1 juta tambahan dalam kategori usia 17 tahun. Pihaknya terus melakukan validasi agar tidak terjadi kekeliruhan.

“Ada tambahan 3,1 juta yang berusia 17 tapi masih diverivikasi lagi lapangan. Tidak serta merta ditambahkan di DPS. Kita mutakhirkan lagi, takutnya itu sudah terdaftar di kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Arif Budiman yang membidangi logistik Pilpres 9 Juli mendatang, juga sudah tancap gas mempersiapkan lebih matang semua kebutuhan logistik pada Pilpres yang akan berlangsung tinggal tujuh bulan lagi.

Teknis Administrasi Hambalang Diklaim Sesuai Prosedur

2013-12-03T02:27:00.001-08:00

Kasubdit Wilayah I Direktur Bangunan Penataan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Deddy Permadi, mengklaim sudah sesuai prosedur dalam mengatur teknis administrasi proyek pembangunan sport center Hambalang, Jawa Barat. Dia menegaskan tidak ada pengaruh atau tekanan dari pihak luar selama mengatur teknis administrasi termasuk dari Deddy Kusdinar yang kala itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen proyek Hambalang. "Tidak, tidak pernah ada," kata Deddy saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2013). Deddy Permadi menambahkan komunikasinya dengan Deddy Kusnidar dari pihak Kemenpora berputar pada teknis pelaksanaan proyek hambalang. Dia menegaskan tidak pernah ada komunikasi atau pertemuan dengan terdakwa Deddy Kusdinar di luar rapat resmi Kemen-PU dan Kemenpora. "Kami lebih banyak membicarakan masalah teknis pelaksanaan. Kalau ada hal penting kita sampaikan, tapi itu di forum rapat," ujar Deddy Permadi.

Syarat Kawin untuk Memilih di Pemilu Perlu Dikaji

2013-11-09T06:50:00.003-08:00

Sudah atau pernah kawin sebagai syarat untuk berhak pilih di pemilu perlu dikaji. Perbedaan budaya layak kawin seseorang dan permasalahan status legalitas perkawinan menjadi hambatan dalam penyusunan daftar pemilih di Indonesia. Hal ini menjadi bahasan diskusi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Tebet, Jakarta Selatan (8/11). Peneliti Perludem, Khoirunnisa Agustyati menjelaskan, syarat kawin tak ada dalam referensi pemilu. Studi perbandingan pemilu di berbagai negara hanya membahas variabel usia (misalnya 16, 17, atau 18 tahun) dan status kewarganegaraan. “Tak ada (variabel) sudah atau pernah kawin. Usia 17 pun hanya tiga Negara,” kata Nisa. Direktur eksekutif Perludem, Titi Anggraini menguatkan referensi itu. Menurut pengalamannya berdiskusi dengan pemerhati pemilu beberapa Negara lain, saat mendengar “sudah atau pernah kawin” juga termasuk syarat berhak pilih di pemilu, mereka bingung mendengar. Perbedaaan budaya kapan seseorang boleh kawin dan penelitian tingkat kedewasaan perlu ditelaah. Deputi direktur eksternal Perludem, Veri Junaidi pun mempertanyakan konteks syarat tersebut ada. Fakta adanya praktek perkawinan bawah tangan menjadi permasalahan pendataan pemilih. Hal adminsitrasi baik yang tak tercatat maupun yang tak sesuai menjadi permasalahan daftar pemilih yang menuntut keakuratan. Titi berpendapat, mungkin syarat tersebut terkait konteks dibuatnya undang-undang perkawinan. Perlu ada pengecekan regulasi di Pemilu 1955 dan pemilu sebelum dan sesudah UU No. 1/1974 dibuat. “Ini perlu kajian khusus. Coba dicek di undang-undang tahun ’51 dan ’71. Mungkin ada kaitannya dengan undang-undang perkawinan,” kata Titi.

DP4 Sebagai Rujukan DPT Pilkada Menyimpang Undang-Undang

2013-11-09T06:49:00.000-08:00

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai data yang menjadi rujukan daftar pemilih di pilkada merupakan penyimpangan undang-undang (UU). Awalnya UU tak meminta pemutakhiran daftar pemilih menggunakan DP4 di pilkada. Hal ini menjadi bahasan diskusi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta (8/11). Direktur eksekutif Perludem, Titi Anggraini menjelaskan, daftar pemilih Pemilu 2004 berdasarkan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Selanjutnya Pemilu 2004 dan pilkada merujuk pada daftar pemilih terakhir. Semua itu berdasar pada UU 32/2004 Pasal 70. Daftar pemilih mulai menyertai validasi perangkat daerah yang mengurusi tugas kependudukan dan catatan sipil melalui PP No. 6/2005. Merujuk pada hasil penelitan dan publikasi Kemitraan, istilah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pertama kali digunakan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 470/3300/SJ tertanggal 29 Desember 2004. Deputi direktur eksternal Perludem, Veri Junaidi menekankan, kebijakan yang menjadikan DP4 sebagai rujukan daftar pemilih di pilkada jelas menyimpang UU. Alasannya, sebagai produk hukum yang lebih tinggi dibandingkan PP dan SE, UU sudah jelas meminta daftar pemilih pemilu terakhir sebagai dasar pemuktakhiran daftar pemilih. Sebelumnya, peneliti pemilu, Hasyim Asyari (6/11) menjelaskan, sejumlah pilkada ada yang tak menggunakan DP4 sebagai rujukan penetapan daftar pemilih. Alasannya daftar pemilih terakhir lebih akurat dibandingkan DP4. Ini terbukti, KPU yang menggunakan DP4 mengalami permasalahan daftar pemilih. Dualisme rujukan daftar pemilih malah dihilangkan dengan menetapkannya DP4 sebagai dasar pemuktahiran daftar pemilih dalam Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Padahal menurut ketua Perludem, Didik Supriyanto, DP4 keakuratannya tak bisa dipercaya karena menyertai intervensi kepentingan kekuasaan daerah. Data untuk DP4 cenderung ditambahkan karena terkait kepentingan penambahan kursi dan anggaran di daerah. Perludem berharap sistem daftar pemilih yang berkelanjutan di pemilu atau pilkada selanjutnya bisa diwujudkan. Daftar pemilih hendaknya dipahami secara utuh. Permasalahan data kependudukan, alur pemuktahiran yang berjenjang, sebaran dari jumlah 10,4 juta NIK invalid, serta pentingnya pemahaman dan partisipasi banyak pihak menjadi faktor-faktor yang dipahami untuk menilai dan menyikapi daftar pemilih Pemilu 2014.

Ani Soetjipto: Harapan Politik Perempuan di Pemilu

2013-11-09T06:47:00.000-08:00

Kontribusi Ani Soetjipto bukan hanya merintis politik perempuan di pemilu Indonesia. Karya dan aktivitas melalui bidang pendidikan formal yang dipilihnya menjamin harapan terus diupayakannya perspektif perempuan dalam prosedur demokrasi. Di saat seteru “kualitas vs kuantitas” menguat setelah penerapan afirmasi perempuan pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, beberapa artikel dan buku yang Ani tulis mengingatkan lagi, masalah utama politik perempuan adalah patriarki. Tak adil jika kita hanya menagih kualitas politisi perempuan saat partai dan parlemen yang mayoritas laki-laki telah lama hasilkan kebijakan diskriminatif. Ani Widyani Soetjipto sehari-hari mengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI. Gelar Master diperolehnya dari The Jackson School of International Studies, University of Washington, USA pada 1989. Minat keahliannya adalah pada isu gender dan partisipasi politik perempuan, pengembangan legislatif, politik Indonesia dan pemerintahan lokal, serta hubungan internasional, khususnya studi Cina dan Asia Timur. Selain mengajar dan aktif dalam berbagai organisasi masyarakat sipil untuk mendorong isu-isu demokratisasi, tulisannya mengenai isu perempuan dan politik banyak tersebar di media massa nasional, jurnal ilmiah, maupun bab dalam berbagai buku. Berdasarkan buku yang ditulisnya yaitu “Politik Harapan” (2011) dan “Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati” (bersama Shelly Adelina [2012]) disimpulkan, pemahaman tentang gender dan kebijakan afirmasi tak dipahami elite partai. Dampaknya partai menerapkan afirmasi perempuan sebatas aksesoris demokrasi modern. Melalui argumen dan data Ani menilai, kebijakan afirmasi dibajak ideologi patriarki dengan memanipulasi dan mengeksploitasi perempuan untuk memperoleh kemenangan partai di kompetisi terbuka. Pencalonan perempuan dimaknai sebagai pemenuhan persentase jenis kelamin saja, bukan agenda kesetaraan gender. Tak heran sebetulnya saat dampak afirmasi pun menyertai sepak terjang buruk politisi perempuan. Agenda politik pilkada disusupi partai dengan pencalonan Julia Perez (Pacitan), Maria Eva (Sidoarjo), Ayu Azhari (Sukabumi dan Tangerang Selatan), Ratih Sanggarwati (Ngawi), dan selebritas lainnya. Atau kisah perseturuan istri muda-istri tua di Pilkada Ponorogo. Lalu istri bupati yang mau meneruskan jabatan suaminya di Kendal, Bantul dan Kediri. Belum lagi dinasti Ratu Atut di Banten. Ditambah bagi-bagi “Apel Malang” Angelina Sondakh juga kasus korupsi oleh perempuan di eksekutif dan legislatif beserta skandal lainnya. Lalu media memberitakannya seolah semua/banyak politisi perempuan tak berkualitas. Aktivis perempuan, Rieke Diah Pitaloka pun sampai tak sabar ambil kesempatan di demam Jokowi hingga “bersetubuh” dengan aktivis antikorupsi yang seksis di Pilkada Jabar. Hasil penelitian Ani (dan Shelly) menyimpulkan tak ada kebijakan dan strategi pengarusutamaan gender. Pembentukan departemen/pelembagaan/sayap khusus perempuan di banyak partai pun tak didasari prinsip keadilan, kesetaraan, dan ekuitas gender. Posisi entitas itu cenderung marjinal dalam pengambilan keputusan penting partai. Sebetulnya hal tersebut bisa lebih dirubah jika perspektif perempuan yang kuat dimiliki pemimpin departemen/pelembagaan/sayap perempuan di partai. Komitmen dan konsistensi berserta strategi akan bisa mewujudkan keadilan gender di tubuh partai. Maka ideologi feminisme menjadi hal terpenting dimiliki kader perempuan. Kepentingan yang dibawa ketika mereka berpartisipasi di partai harus dipastikan. Apakah mereka memperjuangkan kepentingan pribadi, partai, atau kepentingan umum yang strategis untuk kesetaraan dan keadilan gender? Demokrasi sejatinya mengandung prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Demokrasi tak bisa dimaknai secara teknis prosedural hanya melalui sistem pemilu. Dari sini makna politik tak bisa direduksi untuk mengedepankan hak asasi individual tapi mencederai kebersamaan, kemaslahatan, kebaikan, etika, serta akal budi yang seharusnya menjadi panduan berpolitik. Berdasarkan evaluasi keadaan partai, sulit berharap partai berubah cepat berpihak pada perspektif perempuan. Struktur partai sentralistis, hirarki (top down), dan tertutup. Partai berpikir, jika bisa menang tanpa pengorganisasian terbuka dan demokratis, buat apa kaderisasi menyertai kesetaraan? Ani lalu menegaskan, arena strategis penguatan perspektif perempuan adalah masyarakat (civil society). Isu strategis seperti antikorupsi, pendidikan, dan kesehatan merupakan contoh isu yang baik disertakan perspektif perempuan. Selain lebih praksis, ini penting sebagai perluasan dukungan masyarakat melalui tiap organisasi isu tersebut. Perlu ada pemahaman massif bahwa terdapat kaitan kuat antara politik informal dengan formal. Selama ini politik dengan pemilunya dimaknai kuno dengan membatasi pengertian formal merujuk partai, parlemen, dan pemilu. Slogan feminisme berbunyi “the personal is political” menekankan, “dapur, kasur, dan sumur” merupakan ruang yang dipertimbangkan dalam berpolitik. Pemahaman masyarakat sebagai pemilih akan semakin baik. Semua ini akan mendorong partai berubah untuk siap ikut pemilu.

KPU Sumut Dituding Sebabkan Dukungan Ganda Pilkada Taput

2013-11-09T06:42:00.000-08:00

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) dituding menyebabkan timbulnya dukungan ganda terhadap para peserta Pilkada Tapanuli Utara (Taput). Sebelumnya KPU Sumut menetapkan pasangan Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang tanpa melakukan verifikasi dukungan terhadap keseluruhan pasangan calon (paslon). Hal ini disampaikan Saksi Ahli Pemohon, H. A. S. Natabaya dan Laica Marzuki dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (6/11). “Akibat hukum daripada putusan DKPP yang ditindaklanjuti oleh KPU provinsi yang tidak mengadakan verifikasi lebih dahulu menimbulkan susunan yang baru, dan susunan yang baru ini menimbulkan masalah dukungan ganda terhadap para calon bupati dan wakil bupati,” kata Natabaya Perkara Nomor 160/PHPU.D-XI/2013 ini. Sebagaimana diketahui, Putusan DKPP nomor 92/DKPP/PKE/II/2013 memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada KPU Taput hingga terpenuhinya hak Pengadu, Situa Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang, sekaligus juga memerintahkan KPU Sumut melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan KPU Tapanuli Utara mengenai pasangan calon peserta Pilkada. Natabaya menjabarkan, PPRN memberikan dukungan kepada paslon no. urut 1 tapi juga pada paslon no. urut 8. Dukungan ganda juga terdapat pada Partai Barnas dan Partai Buruh. Dukungan ganda ini menyebabkan beberapa kandidat tidak memenuhi syarat formal ketentuan UU pemerintah daerah, karena syarat dukungan parpol untuk satu pasangan calon adalah 15% kursi atau jumlah pemerolehan suara. Menurutnya, kandidat yang didukung partai-partai dengan dukungan ganda tersebut harus didiskualifikasi, yaitu paslon no. urut 5 dan paslon no. urut 1. Menurutnya, jika paslon no. urut 5 didiskualifikasi, maka peringkat perolehan suara akan berubah. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak adalah paslon no. urut 4 dan paslon no. urut 3. Sehingga pada putaran kedua yang akan menjadi peserta adalah Saur Lumbantobing dan Manerep Manalu dengan Bangkit Parulian Sinaban dan David Hutabarat. Pendapat senada juga disampaikan Laica Marzuki. Menurutnya putusan DKPP tersebut sudah tepat, namun para Termohon lalai tidak melakukan verifikasi kembali terhadap legalitas dan keabsahan dukungan partai-partai tertentu terhadap pasangan calon yang bersangkutan. “Penyelenggaraan pemilu in casu pemilukada, dituntut sikap kehati-hatian, dituntut sikap cermat dalam menyelenggarakan kewenangan konstitusionalnya. Kelalaian dapat mencederai kedaulatan rakyat,” ujarnya.

MK Kabulkan Eksepsi KPU Jayawijaya

2013-11-09T06:37:00.000-08:00

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan eksepsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya. Eksepsi menyatakan Otomi Gwijangge-Bonefasius Huby sebagai bakal pasangan calon Pilkada Jayawijaya 2013 tak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada Jayawijaya ke MK. “Menyatakan, dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Termohon tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing),” ucap Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan nomor 149/PHPU.D-XI/2013 di ruang sidang MK, Jakarta (7/11). MK tidak menemukan rangkaian fakta pelanggaran serius terhadap hak Pemohon untuk menjadi kandidat. KPU Jayawijaya telah melakukan verifikasi ulang terhadap partai pendukung Pemohon yakni Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia dan PNBK sebagaimana diperintahkan amar Putusan PTUN Jayapura Nomor 15/G/2013/PTUN.JPR. Berdasarkan verifikasi ulang, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik yang memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas persen) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % . Menurut MK, Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan AD ART, kepengurusan, nama, lambang, dan tanda gambar dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia masih berlaku. Mahkamah berpendapat bahwa nama resmi PKDI adalah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia. MK menemukan fakta persidangan menunjukkan bahwa PKDI dan PNBK tidak memberikan dukungan kepada Pemohon dalam Pilkada Kabupaten Jayawijaya 2013. Sementara keberatan Pemohon mengenai keabsahan pengurus KPU Jayawijaya, menurut Mahkamah Putusan DKPP tersebut pada 10 Oktober 2013, sementara yang menjadi objek sengketa perkara adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten yang ditetapkan pada tanggal 28 September 2013. Lagipula Termohon memberi kuasa pada 7 Oktober 2013. Waktu ini merupakan sebelum diberhentikan DKPP dan belum ada keputusan administratif yang memberhentikan Termohon berdasarkan keputusan DKPP

PKB: Perppu MK Tragedi untuk Parpol

2013-11-03T07:02:00.000-08:00

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) mengenai penyelamatan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan 7 tahun nonaktif bagi calon hakim MK dari yang berlatar belakang partai politik dinilai sangat menyudutkan parpol. Lantaran, Perppu tersebut mengisyarakatkan kader-kader parpol tak bisa netral dalam memutuskan perkara.
"Ini tentu sangat diskriminatif. Orang-orang parpol dalam hal ini selalu dicurigai dan dipandang tidak bisa netral dan independen," kata Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Marwan mengatakan, Perppu ini seolah makin mengukuhkan anggapan selama ini bahwa parpol adalah sumber masalah, sehingga hujatan tak habis-habisnya diarahkan kepada parpol. "Sebelum dan sesudah Perppu MK diterbitkan, parpol begitu disudutkan, dihina, dicaci, dimaki, didegradasi, bahwa parpol adalah satu-satunya sumber masalah di negeri ini. Hampir semua kalangan begitu menghujat parpol. Ini yang saya sebut sebagai sebuah tragedi untuk partai politik," sambungnya.
Marwan menjelaskan, seharusnya siapapun manusianya, baik dari parpol maupun non-parpol, harus diberi hak yang sama jika memang berkualitas dan profesional. "Ini adalah hak setiap orang untuk menduduki jabatan tertentu. Bukan seperti Perppu ini yang sangat diskriminatif," tambahnya.
Dia pun mencontohkan mantan Ketua MK Mahfud MD yang berlatar belakang parpol, namun bisa memimpin lembaga konstitusi itu dengan baik.
"Banyak orang yang lupa bahwa MK pernah diketuai oleh kader partai politik, yaitu Mahfud MD. Mahfud MD adalah kader PKB ketika menjalani fit and proper test di DPR dan akhirnya menjadi Ketua MK. Meskipun dia kader partai politik, dia bisa menjalankan amanah itu secara profesional, dan secara kualitas dia mumpuni, kredibel, dan bersih," terangnya. Dengan demikian, kata Marwan, semestinya Perppu tidak berlebihan mengatur hak-hak warga negara, termasuk keinginan menjadi hakim konstitusi.
"Sepanjang konstitusi kita tidak melarang, seharusnya Perppu tidak boleh secara berlebihan mengatur hal-hal yang menjadi hak semua warga negara. Di dalam konstitusi sudah sangat jelas dan tegas, bagaimana penjaringan, perektutan, dan lembaga-lembaga mana yang berhak mengajukan hakim-hakim MK," pungkasnya.
Ketua Bidang Hukum PDIP Trimedya Panjaitan menilai pemerintah terlalu reaktif mengeluarkan Perppu MK. "Niatnya pemerintah baik, kaget, ikut juga marah. Tetapi kan juga harus jernih tidak harus reaktif pemerintah," kata Trimedya.
Namun, anggota Komisi III DPR itu tak sepaham jika penerbitan Perppu penyelamatan MK hanya sebagai pengalihan isu yang belakangan berkembang. Penerbitan Perppu tersebut, kata Trimedya, hanya untuk pencitraan Pemerintah SBY.

Desak Umumkan Dana Kampanye Parpol, ICW Surati KPU

2013-11-03T06:58:00.000-08:00

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempublikasikan dana kampanye yang dilaporkan partai politik. ICW pun telah mengirim surat ke KPU.
Tolak Uji Kelayakan Hakim Agung, ICW : Ini Pembajakan Peradilan Tolak Uji Kelayakan Hakim Agung, ICW : Ini Pembajakan Peradilan "Kami barusan menyurati KPU untuk mendesak KPU membuka dan mempublikasikan rekening dana kampanye," kata Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
"ICW meminta informasi rekening khusus dana kampanye dan saldo awal. Ini penting karena seluruh paprol yang lolos mematuhi UU atau tidak seperti rekening khusus yang terpisah," tambah Dahlan.
Dia mengatakan PKPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye yang di antaranya melaporkan secara periodik dalam 3 bulan harus dipublikasikan agar tak terjadi manipulasi sumber pendanaan.
"Ini dorongan kami, sebelum 3 bulan rek parpol dibuka saja. Positifnya keterbukaan dana kampanye bisa mencegah manipulasi sumber pendanaan, misalnya dari mana sumbernya, siapa penyumbangnya, juga mencegah modal-modal ilegal," ujarnya.
Menurut dia, aturan KPU mengenai pelaporan dana kampanye pemilu itu layak diapresiasi. Namun, jika tidak diatur mekanisme pelaporan dan sanksi, berpotensi parpol peserta pemilu tidak taat.
"Ya apresiasi ini patut diberikan kepada KPU. Tapi sangat disayangkan tak diaturnya mekanisme dan sanksinya itu kepatuhan berpotensi rendahnya peserta pemilu dalam memenuhi ketentuan tersebut," pungkas Dahlan.

Audit Parpol dan Caleg, Akuntan Publik Harus Terima Masukan

2013-11-03T06:51:00.000-08:00

Dalam proses audit dana kampanye parpol dan calon legislatif yang akan dilakukan akuntan publik, setiap informasi pihak lain wajib dijadikan masukan tim audit. Hal ini sebagai tambahan informasi dalam melanjutkan proses pemeriksaan.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, KPU akan memberi ruang partisipasi pihak lain yang dapat memberi informasi setiap akuntan publik untuk menambah informasi.
"Misalnya seperti ini, ketika ada yang tidak dilaporkan partai ke akuntan publiknya, kemudian dilaporkan pihak lain. Jadi di sinilah ruang partisipasi itu berguna. Semuanya bisa berpartisipasi memberikan informasi kepada kantor akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan," ujar Ferry, di Jakarta.
Ferry menjelaskan, setiap kantor akuntan publik tersebut nantinya akan bertugas melakukan proses audit terhadap 2 partai. Guna mengoptimalkan proses audit, informasi pihak lain sangat membantu terutama menekan tindak kecurangan.
"Jadi kita harapkan satu akuntan publik itu bisa mengaudit maksimal 2 partai. Dengan tambahan informasi pihak lain, hasil audit akan lebih optiomal untuk menekan kecurangan aliran dana kampanye parpol dan caleg-nya," pungkas Ferry.

Demokrat:Soal Ruhut Partai Lain Tidak Usah Ikut Campur

2013-09-21T22:02:00.001-07:00

Partai Demokrat tidak ambil pusing dengan kontroversi mengenai penggantian ketua Komisi III DPR. Keputusan menetapkan Ruhut Sitompul sebagai ketua Komisi III DPR sudah final.
"Keputusan partai Demokrat menempatkan Ruhut sudah final, partai lain jangan ikut campur, hormati dong urusan internal partai kita, Demokrat juga tak mencampuri partai lain kan," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, Sabtu (21/9).
Max juga mendukung langkah Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf melakukan lobi politik ke partai lain. Ia berharap, Ruhut bisa diterima memimpin komisi yang membidangi hukum tersebut.
"Langkah Ketua Fraksi untuk lobi-lobi itu bagus. Tetapi langkah itu sudah keluar dari keputusan partai yang sudah ditetapkan jauh-jauh hari menempatkan Ruhut menjadi Ketua Komisi III," ujarnya.
Mengenai ancaman adanya penolakan Ruhut oleh anggota Komisi III tidak menjadi perhatian dari Demokrat. Karena itu, menurut Max, anggota harus menerima keputusan ini secara besar hati.
Itu (Komisi III) hak dan jatah partai Demokrat untuk menempatkan siapapun yg menjadi Ketua Komisi III, termasuk sekarang menempatkan Ruhut, tandasnya.
Source:merdeka.com

Survei Hanya Potret Realitas Sesaat Menurut PPP

2013-09-18T18:51:00.000-07:00

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) belum mencerminkan tingkat elektabilitas partai pada Pemilu 2014 mendatang. Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy atau Romy menyebutkan, survei hanya mencerminkan realitas sesaat.
“Survei itu potret, sebagai sebuah potret ditangkap realitas sesaat yang diwakili responden. Karena ini masih sebuah potret, maka hasilnya berbeda-beda antara satu lembaga survei dan lembaga survei yang lain,” ujar Romy di sela-sela acara buka bersama dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Jakarta, Selasa (16/7/2013) malam.
Romy mengungkapkan, survei juga tidak bisa menangkap realitas keseluruhan. Alasannya, menurut dia, yang ditampilkan survei lebih banyak soal kinerja partai yang dipotret media massa.
“Survei hanya menangkap kinerja media dari parpol karena sampai saat ini belum ada satu pun partai yang menggerakkan mesin elektoralnya seperti tokoh lokal ataupun caleg,” kata Romy.
Ketua Komisi IV ini juga menjelaskan, keberadaan tokoh lokal dan caleg bisa mendongkrak elektoral partai. Tetapi, para caleg saat ini belum optimal bergerak di daerah-daerah. Selain itu, Romy juga menyoroti persoalan relasi media yang dimiliki kader partai.
Jika ada kader yang memiliki jaringan media yang baik, maka akan mempengaruhi kinerja partai di media.
“Misalnya saja Hanura yang sudah menguasai tiga media dari 12 TV nasional. Ical ada TV One dan ANTV, Nasdem ada Metro TV. Oleh karenanya, kalau di dalam survei, partai nasionalis lebih unggul ini lebih ke kinerja media,” paparnya.
Peringkat kedelapan
LSN merilis hasil survei keterpilihan partai politik yang dilakukan pada 1-10 Mei 2013 di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Hasilnya, PPP berada di posisi kedelapan dengan suara 4,3 persen.
Berada pada urutan teratas, yakni Partai Golkar, dengan 19,7 persen disusul PDI Perjuangan dengan 18,3 persen. Selanjutnya, Partai Gerindra (13,9 persen), Partai Hanura (6,9 persen), Partai Demokrat (6,1 persen), PKB (4,8 persen), Partai Nasdem (4,6 persen), PPP, PAN (3,8 persen), PKS (3,8 persen), PBB (1,4 persen), dan PKPI (0,5 persen). Adapun yang tidak memilih partai mana pun sebanyak 11,9 persen.
Survei dilakukan terhadap 1.230 responden dengan margin of error 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
source:beritapartai.com

KPU Atur Parpol Wajib Miliki Rekening Khusus Dana Kampanye

2013-09-14T21:54:00.004-07:00

Mahalnya biaya demokrasi setiap kali Pemilu kerap hanya menjadi pertarungan tersembunyi adu kuat dana kampanye partai politik. KPU telah mengatur penggunaan dana kampanye parpol itu melalui mekanisme pelaporan di rekening khusus.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 17/2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Ada dua target yang diwajibkan memiliki rekening khusus dana kampanye, yaitu partai politik dan caleg DPD.
Sebagaimana dikutip detikcom dari peraturan KPU nomor 17/2013, Jumat (13/9/2013), pasal 10 menyebut dana kampanye berupa uang yang bersumber dari parpol, caleg DPR, DPRD atau DPD, dan sumbangan yang sah dari pihak lain wajib ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye sebelum digunakan kampanye.
Secara spesifik hal itu diatur dalam Bab III tentang Rekening Khusus Dana Kampanye. "Partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPD wajib menempatkan dana kampanye berupa uang pada rekening khusus dana kampanye pada bank umum," bunyi pasal 14 ayat 1 PKPU nomor 17/2013.
"Pembukaan rekening khusus dana kampanye partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terpisah dari rekening partai politik," lanjut ayat 2. Begitu juga rekening khusus untuk caleg DPD.
Melalui rekening khusus itu KPU bisa mengetahui modal awal masing-masing partai politik untuk kampanye Pemilu 2014. Karenanya dalam pasal 15 disebutkan, parpol wajib melaporkan pembukaan rekening khusus dana kampanye 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Sementara caleg DPD selambatnya 14 hari sebelum hari pertama kampanye dalam bentuk rapat umum.
"Laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye mencakup penjelasan perihal: a. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye," tulis pasal 16.
Laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang tidak mencakup semua informasi atau data tersebut akan dikembalikan oleh KPU kepada peserta pemilu yaitu parpol dan caleg DPD.
"Peserta Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 hari hari sejak diterima dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota," bunyi ayat selanjutnya.
source:detiknews.com

ICW: Awasi! Argo Rekening Partai Sudah Mulai Jalan

2013-09-14T21:49:00.003-07:00

Sepuluh Partai Politik beserta nomor urutnya saat ini telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertarung dalam Pemilu 2014. Strategi politik saat ini sudah mulai dirancang sekaligus dijalankan. Logistik pemilu berupa dana kampanye juga mulai ditimbun.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa saat ini partai politik masih sangat leluasa mengeruk sebanyak mungkin dana politik untuk dijadikan amunisi kemenangannya. Bahkan diduga transaksi gelap juga mulai terjadi. Hal tersebut dikarenakan belum ditetapkannya peraturan KPU mengenai dana kampanye.
"Parahnya, saat ini argo rekening partai sudah mulai berjalan seiring dengan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu 2014," kata koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, Jumat (25/1/2013).
Abdullah mengatakan bahwa memang ada beberapa alasan yang tidak bisa dikesampingkan dari terlambatnya pembuatan aturan dana kampanye oleh KPU. Antara lain revisi atas UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang belum tuntas. Disisi lain, ICW juga menilai bahwa DPR juga kooperatif dalam forum konsultasi penetapan beberapa peraturan KPU untuk penyelenggaraan pemilu 2014. Sehingga DPR bisa mengatur peraturan dana kampanye tersebut. "Akhir-akhir ini diketahui DPR menjadi penghambat utama progresivitas pengaturan dana kampanye. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena pengaturan dana kampanye merupakan hal yang sangat sensitif bagi partai dalam pengaturan logistik politik mereka," tutur Abdullah.
"Apalagi beredar rumor, dalam draft pengaturan dana kampanye oleh KPU, akan ada pembatasan belanja dana kampanye parpol. Sehingga beberapa anggota komisi II DPR menolak dan menghambat peraturan tersebut," tambahnya.
ICW juga menilai bahwa Pemilu 2014 diprediksi akan sangat mahal dan perputaran uang dana kampanye akan sangat tinggi. Mengingat meningkatnya batasan sumbangan dana kampanye yang diperbesar dalam UU Partai politik, maupun UU Pemilu legislatif, dimana jika pada Pemilu 2009, sumbangan untuk kategori ini dibatasi maksimum Rp 4 miliar, namun untuk Pemilu 2014 dibatasi maksimum Rp 7,5 miliar.
"Karena itu, mengingat pengaturan teknis dana kampanye merupakan hal penting dalam membangun aspek transparansi dan akuntabilitas yang lebih substansial menyangkut dana kampanye, maka KPU harus segera membuat peraturan KPU mengenai dana kampanye terkait mekanisme laporan, standarisasi dan teknis pengaturan dana kampanye," pungkas Abdullah.

Profile Pengurus Panwaslu Sumbawa Besar

2013-09-14T17:00:00.000-07:00

BOOK
By:Apache-Sumbawa

Profile Pengurus
PANWASLU
Kabupaten Sumbawa

Stop Politik Uang
dan GOLPUT
Sukseskan Pileg 2014
Dengan Menggunakan Hak Pilih Anda
Dengan Bijaksana

Next..

MAHYUDDIN, S.Pd
KEPALA SEKRETARIAT
Ketua Devisi Pengawasan PANWASLU
KABUPATEN SUMBAWA

Next...

M. YASIR, SH

KEPALA SEKRETARIAT

Next...

DR. Yuyun Nurul Azmi, S. Pt. MP

Ketua Devisi Kelembagaan
Dan
Sumber Daya Manusia.

Next...

SYAMSI HIDAYAT, S.IP

Ketua Devisi
Penindakan
Dan
Sengketa

Next...

EDI RAMLI, S.AP
Bendaharah
Anggaran Perbelanjaan Daerah

Next...

SAPRIADI, A.Md

Bendahara II
Anggaran Perbelanjaan Daerah

Next..

HAMDAN, S.Sos
Staf Panwaslu
Kabupaten Sumbawa Besar

Next...

DWI RUSWITA, S.Pd
Staf Panwaslu
Kabupaten Sumbawa Besar

DEVI YURA ASMARANI, S.APStaf Panwaslu
Kabupaten Sumbawa Besar

Next...

SYAIFULLAH, S.AP
Staf Panwaslu
Kabupetan Sumbawa Besar

Next ..

INDRA SAPUTRA, SE
Staf panwaslu
Kabupeten Sumbawa besar

Next...

ERWIN RAHADI
Staf Panwaslu
Kabupaten Sumbawa Besar

Next..

RADHINAL MOKTHAR, S.Pd
Staf Panwaslu
Kabupaten Sumbawa Besar

Next...

H. MULYADI
Staf Panwaslu
Kabupaten Sumbawa Besar

Next...

Peta
Sumbawa Besar

Next....

Logo
Kabupaten Sumbawa Besar

Next...

Motto
Kabupaten Sumbawa Besar

Next....

Red Logo

Next...

Green Logo

Cyan Logo
PANWASLU SUMBAWA

Next...

Setiap detik yg kita lalui adalah sejarah.

Maka Mamfaatkan Waktu

Dana Pemilu 2014 Ditambah Rp 1 Triliun

2013-09-14T04:02:00.003-07:00

Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah sepakat untuk mengalokasikan tambahan anggaran penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum (pemilu) tahun 2014 sebesar Rp 1 triliun.
Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit mengatakan pihaknya menyetujui dana tambahan dalam rangka merealisasikan kegiatan pesta demokrasi tahun depan di tingkat kecamatan, kelurahan, desa dan luar negeri. "Anggaran tambahannya Rp 1 triliun untuk dana pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," ujarnya dalam Rapat Kerja Finalisasi APBN-P 2013 di Gedung Banggar, Jakarta, Sabtu (15/6/2013).
Dia mengatakan, sesungguhnya Bawaslu hanya memerlukan kucuran dana tambahan untuk menyelenggarakan pemilu legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden 2014 sebesar Rp 923,5 miliar.
"Jadi kami mengusulkan sisa dana pemilu dalam APBN-P sekitar Rp 77 miliar bisa dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)," papar Ahmadi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Chatib Basri menyambut baik persetujuan tersebut. "Tetap saja anggarannya Rp 1 triliun, nanti sisanya akan dibicarakan dengan Kementerian," pungkas dia singkat.
Pemerintah sebelumnya, menyiapkan alokasi anggaran pemilu 2014 sebesar Rp 16 triliun. Biaya pemilu tersebut segera disosialisasikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai anggaran khusus.
Sedangkan KPU menyatakan, sampai saat ini lembaganya sudah menggunakan anggaran pemilu 2014 senilai Rp 7,3 triliun. Penggunaan itu terhitung mulai April 2013. Source:Liputan6.com

Panwaslu Sumbawa Fokus Awasi DPS Pemilu 2014

2013-09-14T03:53:00.001-07:00

Oleh:Mahyuddin, S.Pd

Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak diseluruh Indonesia kini memasuki tahapan pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) hasil kerja Pantarlih disetiap TPS masing-masing PPS, guna melakukan pencocokan ulang data pemilih. Hal ini dilaksanakan agar data sebelumnya dapat diperbaiki sesuai dengan kondisi dan jumlah pemilih yang ada dimasing-masing TPS.
Sebelumnya, dalam pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2014, Panwaslu yang turun melakukan pengawasan secara acak menemukan pemilih bermasalah karena meninggal dunia, pindah domisili, ganda, tanpa NIK, anggota TNI/Polri, sakit jiwa dan tidak dikenal mencapai ratusan orang lebih.
Menurut Mahyuddin ketua Divisi pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumbawa, mengatakan bahwa. Dalam pengawasan DPS yang juga sudah diumumkan di tingkat PPS masing-masing diwilayah Kabupaten Sumbawa kepada umum dan semua pengurus partai politik (Parpol) Peserta pemilu 2014 menemukan ganda, dibawah umur, meninggal dan masih ditemukan anggota TNI/Polri masuk DPS; langsung dikoordinasikan dengan jajaran KPU di kecamatan masing-masing untuk mencoretnya.
“Jika memenuhi pemilih yang belum terdaftar, langsung kami instruksikan untuk diserahkan ke jajaran KPU agar didaftar,” tandasnya.
Mahyuddin menambahkan, di DPS Pileg 2014 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Sumbawa terdapat 332.094 pemilih, jumlah itu berdasarkan kerja Pantarlih dilapangan yang terbagi dalam pemilih Laki-laki berjumlah 163.723 sementara pemilih Prempuan berjumlah 168.371.
Namun, setelah dilakukan audit dengan mengambil sampling diseluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Sumbawa dengan 3 TPS per-Desa. Maka Panwaslu Kabupaten Sumbawa menemukan masih banyaknya pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih dibawah umur yang terdaftar dalam DPS. Dari data tersebut panwaslu kabupaten sumbawa menemukan pemilih bermasalah seperti pemilih ganda, meninggal dan dibawah umur berjumlah 569 pemilih yang tersebar di 24 kecamatan.
Sehingga Panwaslu Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan KPU kabupaten sumbawa untuk segera menindaklanjuti temuan panwaslu untuk melakukan perbaikan data pemilih sesuai dengan fakta dilapangan dan memberikan sanksi kepada petugas yang lalai menjalankan tugas karena ini berakibat merugikan masyarakat sendiri.

Sekilas Bawaslu

2013-09-05T20:41:00.000-07:00

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Pemilihan Umum.
Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.
Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
Sekretariat Bawaslu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008.
Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu.
Sekretariat Bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Sejarah Pengawasan Pemilu

2013-09-05T09:18:00.003-07:00

Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak lengkap kalau tidak membahas Pengawas Pemilu, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup disebut Panwas. Menurut undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan.
Pengawas Pemilu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik.Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia.
Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu,menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Proses pelaksanaan Pemilu 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982,
Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.
Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982.
Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu.
Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).
Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat UU No. 12/2003.
UU No. 12/2003 menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.