<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
<channel>
	<title>Perspektif Baru</title>
	<link>http://www.perspektifbaru.com</link>
	<description>Transkrip wawancara radio mingguan bersama Wimar Witoelar</description>
	<copyright>Copyright 2005 Yayasan Perspektif Baru</copyright>
	<webMaster>webmaster@perspektifbaru.com</webMaster>
        <lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 11:52:57 GMT</lastBuildDate>
        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<image>
	<url>http://www.perspektifbaru.com/html/images/pblogo.gif</url>
	<title>Perspektif Baru</title>
	<link>http://www.perspektifbaru.com</link>
	</image>

 
       <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/pb" /><feedburner:info uri="pb" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:browserFriendly>This is an XML content feed. It is intended to be viewed in a newsreader or syndicated to another site, subject to copyright and fair use.</feedburner:browserFriendly><item>
                <title>Ratna Somantri: Teh Bukan Sekadar Minuman</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/899</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/899#comments</comments>
                <description>Salam Perspektif Baru,Tamu kita adalah Ratna Somantri, pemerhati mengenai teh. Awal ketertarikan Ratna terhadap teh setelah berkunjung ke perkebunan dan melihat proses pembuatan teh hingga menghasilkan teh yang berkualitas tinggi.Ratna memaparkan Indonesia merupakan salah satu penghasil teh terbesar nomor lima di dunia. Tetapi apresiasi masyarakat Indonesia terhadap teh masih rendah. Untuk negara pengkonsumsi teh, kita masih berada di ranking 70-an. Apresiasi masyarakat pasti akan meningkat jika memahami proses pembuatan secangkit teh. Dari mulai menanam, memetik, sampai mengolahnya adalah sebuah seni yang sudah ribuan tahun usianya. Tetapi kalau kita tidak bisa melihat itu, maka kita hanya akan menganggap teh sekadar sebuah minuman saja.Di sisi lain hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang salah dalam menyeduh teh, misalnya membiarkan teh direndam terlalu lama sehingga air menjadi berwarna pekat. Hingga timbul anggapan bahwa meminum teh itu menjadi tidak baik bagi kesehatan karena kepekatan teh  dapat memperberat kerja ginjal. Kalau diseduh dengan baik dan benar, sebenarnya teh tidak berbahaya untuk ginjal. Yang penting sekali adalah jangan membiarkan teh terus-menerus terendam dalam air. Jangan menyeduh teh hijau dengan air yang terlalu panas. Bahkan, kalau kita mau antioksidan dalam teh tidak rusak, sebaiknya jangan menggunakan air panas yang baru direbus sampai 100 derajat celcius, sekalipun itu adalah teh hitam. Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dengan narasumber Ratna Somantri.</description>
                <pubDate>Mon, 17 Jun 2013 01:23:49 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Oslan Purba: Bencana Ekologis Korban Politik</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/898</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/898#comments</comments>
                <description>Salam Perspektif Baru,
Tamu kita adalah Oslan Purba, Manajer Sekretariat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Pembicaraan kali ini mengupas perlunya politik bagi lembaga swadaya masyarat (LSM) untuk memperbaiki berbagai keadaan negara kita termasuk dalam sektor lingkungan hidup.

Oslan berpendapat Indonesia memiliki tiga dimensi krisis. Dimensi pertama ialah krisis sosial di mana terjadi berbagai masalah sosial dan kriminal yang luar biasa. Dimensi kedua ialah krisis ekologis dimana terjadi kerusakan dan bencana ekologis yang hebat. Kedua dimensi tersebut sebenarnya disebabkan dimensi ketiga yaitu krisis politik. Hal ini karena berbagai masalah sosial dan ekologis terjadi karena buruknya pengelolaan oleh pemimpin-pemimpin negara. Faktor utama yang mempengaruhi kerusakan lingkungan adalah kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, bagaimana pemerintah memberikan izin untuk pertambangan terbuka (open pit) di kawasan hutan lindung.

Menurut Oslan, momentum pemilihan umum (Pemilu) 2014 merupakan kesempatan bersama untuk mengubah kepemimpinan dengan cara yang demokratis.  Masyarakat perlu disadarkan pentingnya Pemilu tersebut dan LSM perlu juga bergerak untuk ikut memanfaatkan politik untuk memperbaiki keadaan. Oslan berharap LSM-LSM bisa merumuskan isu-isu urgent yang digunakan untuk tuntutan bersama dan bisa menjadi posisi tawar publik.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan narasumber Oslan Purba.</description>
                <pubDate>Mon, 10 Jun 2013 01:22:37 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Sebastian Salang: Kenali Sejarah Caleg</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/897</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/897#comments</comments>
                <description>Salam Perspektif Baru,Tamu kita adalah Sebastian Salang, Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI). Kita akan membicarakan tentang Daftar Calon Sementara (DCS) yang diajukan partai politik (parpol) untuk pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2014.

Sebastian Salang mengatakan saat berdiskusi dengan parpol, mereka berbusa-busa menjelaskan sistem kaderisasi partai, mekanisme perekrutan caleg yang diterapkan, dan semua sistem tersebut bagus dan ideal. Tetapi fakta yang kita temukan,  orang-orang yang katanya diseleksi melalui mekanisme begitu ketat, malah Caleg yang muncul seperti Angel Lelga dan Ridho Rhoma. Jadi menyakitkan kalau kita mendengar penjelasan Parpol dan fakta caleg yang mereka sodorkan. Terlihat Parpol sendiri yang akhirnya yang menjebakkan diri dalam kepentingan pragmatis mereka. Itu karena  semua parpol yang ada dibenak adalah bagaimana memenangkan Pemilu 2014, bagaimana mendapatkan suara terbanyak pada Pemilu, dan bagaimana mendapat kekuasaan. Mereka hanya siap untuk mendapat kekuasaan tetapi tidak bertanggung jawab mempersiapkan orang-orang berkualitas untuk memperbaiki demokrasi kita agar lebih baik.

Sebastian Salang menyarankan agar para pemilih mulai melihat track record para caleg yang diajukan partai. Walau pun hal ini juga hal yang sulit dilakukan oleh masyarakat, karena Sebastian Salang juga meragukan apakah partai juga mengetahui track record caleg yang ia ajukan. 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Ansy Lema sebagai pewawancara dengan narasumber Sebastian Salang.</description>
                <pubDate>Mon, 03 Jun 2013 01:26:41 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Haris Azhar: Jangan Pilih Capres Pelanggar HAM</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/896</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/896#comments</comments>
                <description>Salam Perspektif Baru,Tamu kita adalah Haris Azhar, saat ini ia menjabat sebagai Koordinator Eksekutif KontraS. Pada awalnya, KontraS didirikan sebagai sebuah lembaga yang didedikasikan untuk mencari orang-orang yang hilang dengan indikasi diculik karena latar belakang politik mereka. Setelah rezim Soeharto tumbang, Kontras dianggap mampu memberikan ruang dan harapan bagi para korban kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi selama Orde Baru. ; Menurut Haris Azhar, yang perlu dipikirkan untuk tahun 2014 adalah bagaimana menyusun satu etika politik bagi siapapun yang ingin maju secara formal di 2014. Yang perlu kita bangun adalah bagaimana memperkuat masyarakat kelas menengah, kelas terdidik, kelas muda, anak-anak muda, dan masyarakat di golongan bawah. Nah itu yang perlu disiapkan. Jadi siapapun yang jadi presiden, kita harus tunjukkan kualitas masyarakat itu sudah tinggi. Kemampuan masyarakat sudah sampai setinggi ini. Siapa pun kalian, jangan main-main dengan masyarakat.Sebetulnya saat ini momen penting. Ketika orang mendaftar menjadi calon legislatif atau calon presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komnas HAM mempunyai satu peran penting, sampai sejauh mana mereka meloloskan nama-nama tersebut. Kalau di Indonesia menganut faham hukum, bahwa selama belum ada putusan hukum, semua orang dianggap tidak bersalah. Tetapi di Indonesia proses hukumnya sangat lama. Nah, seharusnya ada satu kebijakan jalan tengah, kalau pengadilan belum berjalan, maka harus ada satu bahan dasar atau referensi yang bisa digunakan bahwa orang ini boleh atau tidak boleh mendaftarkan diri.Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan narasumber Haris Azhar. </description>
                <pubDate>Sun, 26 May 2013 14:25:27 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Barry Kusuma: Seputar Fotografi Wisata</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/895</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/895#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru,
Tamu kita adalah Barry Kusuma, travel photographer profesional yang sudah memulai hobinya lebih dari 10 tahun lalu. Barry mengawali karirnya sebagai commercial photografer tetapi karena faktor idealisme yang terhalang, ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai karir baru sebagai travel photographer.

Barry fokus untuk mempromosikan tempat wisata di Indonesia melalui foto-foto yang ia buat. Ia berkeyakinan Indonesia mempunyai potensi wisata dengan keindahan alam yang luar biasa. Hanya karena promosi dan cara pengemasannya yang kurang menarik, sehingga tidak banyak wisatawan yang mengeksplorasi keindahan alam Indonesia. 

Menurut Barry, promosi wisata seharusnya tidak hanya bergantung kepada pemerintah. Travel photographer sangat mungkin untuk melakukan promosi. Ia mendorong kepada semua pihak untuk mempromosikan daerah yang dikunjungi, dengan cara berbagi foto dan tulisan melalui media sosial. Hal tersebut bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi cobalah untuk sharing. Sayang sekali jika foto-foto indah tersebut hanya digunakan untuk sekadar lomba atau event-event tertentu saja dan tidak di-share.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dengan narasumber Barry Kusuma.</description>
                <pubDate>Mon, 20 May 2013 01:41:45 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Helmy Yahya: Etik Kerja Top Quizmaster Televisi</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/894</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/894#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru,
Tamu kita adalah Helmy Yahya, sosok yang sudah lama berkecimpung di dunia pertelevisian dan dijuluki sebagai raja kuis. Helmy Yahya adalah tokoh yang berjuang dari bawah sebagai seorang anak pedagang kaki lima dan dengan gigih mengejar passion-nya di bidang kuis, mengalami berbagai kegagalan dalam hidup hingga akhirnya sukses sebagai raja kuis.

Helmy mengungkapkan bahwa ia merupakan seorang juara kuis tak terkalahkan semasa Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di kampung halamannya, Palembang. Di situlah ia kemudian ingin berkecimpung di acara-acara kuis. Karirnya di dunia pertelevisian dimulai hanya sebagai pekerjaan sambilan ketika ia masih sebagai mahasiswa dan juga bekerja sebagai asisten dosen di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Ia lalu terjun ke dunia kuis yang merupakan passion-nya sejak lama.

Menurut Helmy, belajar dari orang yang gagal merupakan hal penting. Tidak banyak hal yang bisa dipelajari dari orang sukses karena kelemahan-kelemahan orang sukses akan tertutup oleh kesuksesannya. Pengalaman kegagalan bisa dipelajari dari kegagalan orang lain agar tidak ikut mengalami kegagalan serupa. Setelah mencapai puncak kesuksesannya, Helmy ingin menulis buku mengenai berbagai pengalaman kegagalan yang ia alami dalam hidup, bisnis, politik, dan juga dalam pernikahannya.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan narasumber Helmy Yahya.</description>
                <pubDate>Mon, 13 May 2013 01:44:17 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Robert Endi Jaweng: Upah Pungut Bagi Pemda Tidak Benar</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/893</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/893#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru,
Seiring dengan perpindahan kewenangan pusat ke daerah. Banyak peraturan daerah yang dibuat justru memperbesar kesempatan pemerintah daerah melakukan pungutan terhadap masyarakat. Kita akan membicarakannya dengan Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). 

Menurut Robert Endi Jaweng, Sejak 12 tahun terakhir, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) telah mengumpulkan sekitar 24.000 Perda yang terkait dengan pungutan. Sebenarnya pungutan-pungutan seperti ini tidak saja berdampak ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) tapi juga kantong pribadi karena dalam peraturan ada yang namanya upah pungut. Jadi kalau PAD meningkat maka upah pungut bagi si kepala daerah juga makin meningkat 3% dari hasil PAD. Upah pungut sifatnya formal. Dari kacamata pribadi saya, upah pungut ini sebenarnya tidak benar karena seperti pungli yang dilegalkan. Pemerintah daerah sudah mendapatkan gaji bulanan, tunjangan, dan sebagainya. 

Kalau orientasinya jangka panjang, daerah pasti akan berkepentingan dengan investasi bukan pungutannya. Fakta di Sragen, pungutan dibuat sangat kecil dan birokrasi direformasi untuk mempermudah perizinan. Itu membuat masyarakat yang semula enggan dan malas mengurus izin usaha kemudian mulai mengurus izin usaha di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSPT). Formalisasi ini pada gilirannya meningkatkan pendapatan daerah. Hasilnya, Sragen mencatat angka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar. 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dengan narasumber Robert Endi Jaweng.</description>
                <pubDate>Mon, 06 May 2013 01:21:45 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Martua Sirait: Hutan untuk Kelangsungan Hidup</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/892</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/892#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru,
Hari ini kita akan bicara mengenai hal sangat nyata, tapi tidak semua orang memandangnya dengan cara sama, yaitu hal yang terjadi pada hutan-hutan kita. Kita akan membicarakannya dengan tamu kita, Martua Sirait yang menjadi Anggota Dewan Kehutanan Nasional (DKN).
Martua Sirait mengatakan perpanjangan moratorium hutan adalah hal yang penting untuk memberikan ruang bagi penyelesaian konflik yang ada di sekitar dan kawasan hutan, serta kepastian desa-desa yang ada dalam kawaan hutan. Saya pikir review perizinan dan kebijakan ada di dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut, dan itu perlu dikembangkan terus. Inilah yang saya katakan sebagai bibit-bibit dari keberhasilan moratorium.
Menurut Martua, satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang dibahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Pengrusakan Hutan. RUU ini namanya baik yaitu melindungi hutan, tetapi dibuat dengan asumsi-asumsi lama di tahun 2004 ketika illegal logging banyak terjadi dan kerusakan hutan mencapai tiga juta hektar per tahun. Dengan asumsi-asumsi itu, dibuatlah aturan yang menjerat keras para pelanggar-pelanggar ini. Kita tahu hukum kita tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sehingga kita tahu yang akan menjadi korbannya tentu masyarakat kecil yang mengelola lahannya. Selain mereka yang karena tidak lagi memiliki lahan masuk ke dalam kawasan hutan, di dalam kawasan hutan itu sendiri ada 30 ribu desa dan mereka tentunya akan terkena imbas RUU ini. Kami dari Dewan Kehutanan Nasional (DKN) secara tegas meminta untuk menghentikan proses pembahasan RUU ini dan memperbaiki substansinya. Cara lain, kita bisa juga tidak mengimplementasikan UU baru tersebut dan langsung saja merevisi UU Kehutanan kita yang memang sudah harus direvisi dan sudah masuk rencana revisi. 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan narasumber Martua Sirait.</description>
                <pubDate>Mon, 29 Apr 2013 01:31:10 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Amir Effendi Siregar: TV Digital Mempercepat Pertumbuhan Bisnis</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/891</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/891#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru,
Pertelevisian kita sedang mengadopsi teknologi digital, sehingga seharusnya akan memiliki diversity of ownership (keragaman kepemilikan) dan diversity of content (keragaman isi). Namun, tamu kita Amir Effendi Siregar, Direktur Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) dan pengamat dunia penyiaran Indonesia, menilai hal itu belum terwujud saat ini.

Amir Effendi Siregar mengatakan sekarang jumlah stasiun televisi di seluruh Indonesia ada 300 di mana 218 di antaranya dikuasai oleh pemain-pemain besar Jakarta seperti MNC dan seterusnya yang kita semua sudah tahu. Digitalisasi nantinya akan membagi Indonesia ke dalam 15 zona dan dalam setiap zona akan ada enam frekuensi yang bisa dilalui oleh 72 program. Secara teoritis, di Indonesia akan ada lebih dari 1.000 stasiun televisi dalam waktu singkat. Seharusnya ini berarti Indonesia akan menjadi kaya dalam hal kepemilikan stasiun, variasi konten, dan berbagai hal lainnya. Dengan sistem ini akan terbangun ekonomi sistem jaringan dan akan mengembangkan ekonomi lokal.

Menurut Amir, saat ini diversity of ownership (keragaman kepemilikan) dan diversity of content (keragaman isi) belum bisa didapatkan karena kepemilikan media penyiaran kita masih dikuasai segelintir orang saja dan konten industri penyiaran kita masih elitis yaitu ditujukan untuk masyarakat perkotaan. Jika tidak ada perbaikan dalam dunia penyiaran Indonesia, publik tidak akan mendapat apa-apa dari penerapan teknologi digital yang akan dilakukan. Publik hanya akan dibodohi oleh para penguasa stasiun televisi dengan kepentingan-kepentingan sempit mereka. Para penguasa stasiun televisi yang juga pemain politik akan menggunakan televisi mereka di pemilu mendatang untuk kepentingan politik mereka.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Ansy Lema sebagai pewawancara dengan narasumber Amir Effendi Siregar.</description>
                <pubDate>Mon, 22 Apr 2013 01:36:09 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Aria Ganna: Ekspresikan Pemuda dalam Politik</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/890</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/890#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru,
Tamu kita Aria Ganna. Awalnya dia bekerja sebagai peneliti di Universitas Gajah Mada (UGM) tapi kemudian memutuskan terjun ke dunia politik. Kini dia bekerja sebagai staf ahli di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Aria mengatakan ada hal yang merupakan heroisme anak muda untuk dirinya mencoba membaca semangat zaman bahwa politik itu luar biasa. Politisi adalah social planner. Otoritas yang sangat besar diberikan kepada para politisi di dunia politik, yang tentunya dalam konteks ini adalah di DPR. Para politisi bisa mengarahkan lebih dari seribu trilyun rupiah anggaran pembangunan ke Jawa dan Kalimantan. Kemudian saya mencoba berpikir organik. Kalau saya menjadi politisi yang tahu proses di level atas dan level bawah, Insya Allah keadaan yang seperti sekarang tidak akan terjadi. 

Menurut Aria, politik sebenarnya bertujuan mulia, hanya prosesnya keras. Seharusnya dalam proses politik, ketika orang mempunyai power maka bukan hanya berpihak kepada golongannya atau konstituennya yang mayoritas, tapi justru memperhatikan yang minoritas. Hanya saja apa yang dimaksud dengan power ini. Contoh yang lazim di sini adalah berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Ini menurut saya kurang terukur. Jika lebih terukur dan meyakinkan, maka akan lebih realistis dalam menggunakan power untuk memperjuangkan minoritas. Jadi kalau hanya menyenangkan yang mayoritas, hal ini bukan filosofi memiliki power

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan narasumber Aria Ganna.</description>
                <pubDate>Sun, 14 Apr 2013 15:08:58 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Romanus Muda Kota: Filosofi Sebagai Dasar Segala</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/889</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/889#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru,
Tamu kita Romanus Muda Kota, seorang penulis di salah satu koran bisnis dan seorang peneliti di dunia bisnis yang sangat filosofis. Dia memiliki penilaian-penilaian khusus terhadap pergolakan ekonomi, politik, dan bisnis di Indonesia.

Romanus mengatakan ada dua hal penting untuk melihat masalah-masalah di Indonesia terutama di bidang ekonomi dan politik. Pertama, Indonesia telah kehilangan yang kita sebut dengan kejujuran. Nilai-nilai fundamental tersebut sudah tidak kita miliki, akibatnya adalah kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Konsep seperti ini seharusnya sudah ditinggalkan oleh Indonesia. Kita menganut begitu banyak agama, seharusnya Indonesia menganut prinsip-prinsip moral yang begitu kuat. Kedua, masyarakat Indonesia termasuk mudah lupa. Mereka sangat mudah melupakan tokoh saat ini yang di masa lalu melakukan begitu banyak kejahatan. Kejahatan ekonomi, bisnis, kemanusiaan, tapi sekarang dipuja sebagai calon pemimpin masa depan. 

Menurut Romanus, dalam mencari pemimpin masa depan kita harus mencari kriterianya terlebih dalu, bukan orangnya dulu. Kriteria tersebut adalah patokan nilai untuk memilih sosok. Jika kriteria sudah dapat, kita harus menilai sosok-sosok yang ada. Di Indonesia terbalik. Kita justru mencari orangnya dulu, lalu menempatkan nilai-nilai kepada orang tersebut.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan narasumber Romanus Muda Kota.</description>
                <pubDate>Mon, 08 Apr 2013 01:42:34 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Sri Suci Utami: Orang Utan Butuh Hutan</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/888</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/888#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru,
Tamu kita Sri Suci Utami, seorang pecinta lingkungan yang mengabdikan dirinya untuk meneliti kehidupan alam liar, khususnya kehidupan orang utan. 

Sri Suci mengungkapkan orang utan adalah kera besar Asia satu-satunya di dunia, dan 80% dari mereka hidup di hutan-hutan Indonesia. Sementara 20% lagi hidup di hutan Malaysia yang juga merupakan bagian dari Borneo. Saat ini kehidupan orang utan terancam akibat hutan tempat hidup mereka beralih fungsi. Habitat orang utan adalah hutan tropis. Jika hutan mereka berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, maka otomatis mereka akan kehilangan makanan mereka. Kira-kira, orang utan yang hidup di Sumatera ada 7.000-an, sedangkan yang hidup di Kalimantan sekitar 55.000 – 60.000-an. Setiap tahun terjadi kematian sekitar 500 - 1.000 orang utan. 

Menurut Sri Puji, yang lebih terancam adalah orang utan yang hidup di Sumatera, apalagi sekarang muncul rencana akan dicabutnya moratorium hutan di Aceh. Penghentian moratorium ini tidak hanya mengancam orang utan tetapi juga satwa lainnya yang hidup di sana seperti harimau, gajah, dan bahkan manusia yang hidup di sekitar hutan. 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan narasumber Sri Suci Utami. </description>
                <pubDate>Sun, 31 Mar 2013 14:18:33 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Enny Hardjanto: Menjalani Hidup Sebagai Survivor Kanker</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/887</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/887#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru,
Tamu kita Enny Hardjanto sempat menderita kanker payudara stadium empat, namun itu tak menyurutkan harapannya untuk hidup. Setelah melewati fase lima tahun pengobatan kanker, Enny Hardjanto mampu bertahan hidup dan kini dia menjadi survivor kanker serta aktif sebagai support group untuk mendampingi penderita kanker 

Enny mengatakan sel kanker akan selalu ada di dalam tubuh kita. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menyeimbangkan hidup kita. Itu karena sel tersebut dihasilkan dari tubuh kita sendiri, bukan dari luar. Itulah yang membuat kita harus berhati-hati dan menyeimbangkan hidup kita agar tidak stres. Banyak dokter yang memberikan pantangan makanan untuk penderita kanker, tapi dokter saya mengatakan stres akan menyebabkan sel kanker tumbuh lagi. Jadi dokter saya memberikan kebebasan dalam hal asupan agar saya tidak stres memikirkan makanan yang boleh dan tidak boleh. 

Menurut Enny, bagi seseorang yang telah divonis kanker maka dia harus bisa menerimanya, serta menyadari bahwa dia tidak sendirian. Biasanya, penderita kanker akan merasa kesepian, padahal ada berjuta-juta orang yang sakit kanker. Memang, hal ini tidak akan akan mudah karena tidak semua orang bisa ikhlas menerima. Kedua, kita haru berani membicarakannya kepada keluarga. Keluarga adalah faktor pendukung yang terpenting. Jika keluarga tidak mendukung, proses pengobatan akan terasa berat karena dia harus menjalaninnya sendiri. Karena itu kami para survivor kanker akan mendampingi dan menguatkan mereka. 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dengan narasumber Enny Harjanto.</description>
                <pubDate>Fri, 22 Mar 2013 10:15:29 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Riza Marlon: Riza Marlon, Wildlife Photographer</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/886</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/886#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru,
Hutan Indonesia memiliki keragaman hayati yang sangat besar. Bahkan Indonesia tercatat sebagai negara kedua setelah Brazil yang memiliki hutan dengan keragaman hayati paling besar. Tamu kita Riza Marlon mendedikasikan dirinya sebagai wildlife photographer untuk mendokumentasikan setiap kehidupan alam liar di hutan Indonesia. 

Riza Marlon memaparkan saat berencana mengabadikan kehidupan satwa-satwa di dalam hutan, maka kita harus menyadari banyak risiko yang harus kita hadapi kalau pergi ke hutan. Kita tidak hanya melihat, tapi harus mendokumentasikan. Untuk mendapatkan hasil dokumentasi yang bagus, kita harus sedekat mungkin dengan satwa tersebut dibandingkan jika hanya ingin melihat. Kalau hanya ingin melihat, kita bisa menggunakan teropong. Sementara untuk mendokumentasikannya, kita perlu jarak tertentu agar binatang yang ingin kita dokumentasikan terlihat jelas.

Menurut Riza Marlon, mendokumentasikan kehidupan alam liar di hutan Indonesia memiliki arti penting. Penelitian dan dokumentasi yang ada di Indonesia kurang intensif, sehingga tidak banyak binatang baru yang ditemukan atau diteliti oleh peneliti, padahal kemungkinan jumlahnya sangat besar. Itulah yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan keragaman hayati terbesar kedua setelah Brazil. Jika ada dokumentasi yang baik mungkin saja Indonesia bisa menjadi nomor satu.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan narasumber Riza Marlon.</description>
                <pubDate>Fri, 15 Mar 2013 09:49:13 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Robert Endi Jaweng: Kepemimpinan untuk Otonomi Daerah</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/885</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/885#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru,
Tamu kita, Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, KPPOD telah melakukan evaluasi terhadap 250 daerah otonomi baru. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 80% dari daerah tersebut dikategorikan gagal.

Menurut Robert Endi Jaweng, sistem otonomi daerah sudah benar. Otonomi adalah pilihan yang tepat dan tidak bisa dikembalikan lagi. Namun proses kita dalam menjabarkannya, membuat intrumentasi kebijakan, dan mengelola implementasinya lemah. Kita belum dapat menciptakan lingkungan yang baik agar sistem tersebut dapat bekerja baik. Berjalan dengan baik yakni pemberian otonomi harus diseimbangkan dengan kontrol yang kuat. 

Bicara soal otonomi maka kita akan bicara soal kepemimpinan. Uang dan kekuasaan diberikan ke satu tangan. Pemimipin yang lalim akan membuat otokrasi baru, membuat suatu sistem dimana terbentuk raja-raja kecil. Namun di tangan orang yang bijak, yang memiliki mental dan karakter membangun daerahnya, maka uang dan kuasa akan dikapitalisasi sebagai instrumen untuk membangun daerahnya. Jadi kunci pertama untuk keberhasilan dan membuat perbedaan dengan daerah-daerah lain adalah kepemimpinan. Jika kita bicara mengenai kepemimipinan, maka kita akan bicara mesin yang memproduksi para pemimpin ini, entah partai politik atau organisasi kemasyarakatan. Yang jelas pemimpin ini tidak bisa lahir secara tiba-tiba.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dengan narasumber Robert Endi Jaweng.</description>
                <pubDate>Fri, 08 Mar 2013 11:06:50 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Prof. Mahsun: Bahasa Daerah Punya Nilai Khusus</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/884</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/884#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru,
Tamu kita, Prof. Mahsun, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kita membicarakan bahasa daerah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Menurut Mahsum, semangat bangsa ini sudah pas, tidak hanya memajukan Bahasa Indonesia tetapi juga melestarikan bahasa lokal. Maju atau tidaknya sebuah bangsa ditentukan sikap percaya diri, dan sikap percaya diri bangsa atau jati diri bangsa ini ada di bahasa-bahasa lokal karena bahasa-bahasa lokal yang mendahului membentuk karakter kita. bahasa lokal sangat kaya dengan ungkapan–ungkapan yang justru mendidik kita ke arah pendidikan karakter. 

Mahsum mengatakan kita kaya dengan bahasa lokal tapi kurang kreatifitas, sehingga kita pandang yang kita miliki ini tidak memiliki nilai ekonomis. Jangan dikira bahasa daerah tidak bisa memberikan kontribusi dalam aspek ekonomi. Misalnya, banyak kemasan-kemasan seperti kaos Dagadu yang menggunakan bahasa lokal. Sekarang, justru turis-turis banyak yang mencari tahu tentang kelokalan kita. Nah tinggal bagaimana kita mengemas ini menjadi sesuatu yang positif. Ada banyak sebenarnya ungkapan-ungkapan lokal yang bisa dikemas menjadi bernilai ekonomi.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dengan narasumber Prof Mahsun. </description>
                <pubDate>Sun, 03 Mar 2013 14:10:43 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Sjamsiah Ahmad: KDRT adalah Masalah Publik</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/883</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/883#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru,
Angka kekerasan terhadap hak asasi perempuan masih tinggi di Indonesia. Kita akan membicarakannya dengan Sjamsiah Ahmad, salah satu tokoh penggiat kesetaraan jender.

Sjamsiah Ahmad mengatakan penelitian di seluruh dunia membuktikan bahwa kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh pertarungan kekuasaan dan berakar dari keluarga. kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan alam. Diyakini bahwa penyelesaiannya harus dimulai dari keluarga karena keluarga adalah dasar hidup kita di dunia ini. 

Menurut Sjamsiah Ahmad, kini di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga bukan masalah privat karena UU No.39/1999 tentang HAM menyatakan di manapun kita berada, negara berhak melindungi warga negara termasuk di rumah tangga. Karena itu jika negara tidak memberikan perlindungan, membiarkan kekerasan terjadi, pura-pura tidak tahu, atau tidak pernah membuat data mengenai hal tersebut, maka negara telah melakukan kekerasan terhadap rakyatnya yang biasanya disebut dengan state violance. Jadi kebijakan publik harus ada meskipun menyangkut masalah privat. 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Jaleswari Pramodhawardani sebagai pewawancara dengan narasumber Sjamsiah Ahmad. </description>
                <pubDate>Mon, 25 Feb 2013 01:59:13 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Maulani A. Rotinsulu: Perlakukan Wajar Penyandang Disabilitas</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/882</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/882#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru
Tamu kita Maulani A. Rotinsulu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Meski terlahir dengan keterbatasan, sosok Maulani berani bangkit dan mendobrak pemikiran-pemikiran umum soal penyandang disabilitas. Bahkan, ia tak pernah berhenti membantu generasi muda penyandang disabilitas memperoleh haknya sebagai manusia. 

Maulani A. Rotinsulu mengatakan bentuk pemberlakuan khusus atau eksklusivisme bagi penyandang disabilitas tidak bagus. Kami juga bagian dari masyarakat, kami juga mau bergaul, kami ingin merasakan hasil pembangunan. Yang lain ke mal, kami juga ingin seperti itu, tidak hanya hidup dalam satu panti. Di sekolah kami juga ingin bergaul dengan anak-anak lain yang non-disabilitas. Pemberlakuan khusus tidak memanusiakan kami, menganggap seolah-olah kami adalah kelompok yang tidak pantas berkumpul dengan masyarakat lain. 

Menurut Maulani, eksklusivisme membuat kami jauh dari masa depan. Ketika kami dewasa, kami harus berbaur dalam masyarakat, kami harus mencari kerja. Kalau kehidupan kami di awal sudah di-eksklusif-kan, sudah dipisahkan, kami akan canggung untuk bermasyarakat. Barangkali ada fase-fase di mana kami akan menjadi sangat tertekan. Seharusnya kami diberi kesempatan untuk masuk di sekolah umum, bekerja di tempat kerja sebagaimana mestinya bekerja di kantor, kami boleh bekerja di mana saja. Pemerintah seharusnya mengatur sistem peraturan yang berpihak pada manusia bukan berpihak kepada kepentingan yang baku. Sekolah bagi anak disabilitas adalah bagaimana sistem mengikuti kebutuhan si anak, bukan anak-anak datang dengan mengikuti standar sekolah. Itu adalah cara pendidikan yang salah.
Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dengan narasumber Maulani A. Rotinsulu. </description>
                <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 12:09:57 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Candra Malik: Tidak Ada Paksaan dalam Beragama</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/881</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/881#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru,
Tamu kita, Candra Malik. Sosok nyentrik yang mengaku dirinya seorang sufi. Kita akan membicarakan mengenai munculnya garis bias antara religi dan kultur, sehingga kerap terjadi pergolakan di masyarakat dengan mengatasnamakan agama. 

Candra Malik mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Karena itu dia mempertanyakan mengapa masih ada Kementerian Agama. Seharusnya tidak perlu ada Menteri Agama karena agama bersifat sangat individual. Peran ulama pun bukan sebagai umaro. Ulama bukan seseorang yang memerintahkan sesuatu untuk ditaati, ulama hanya bisa memberikan fatwa yang bisa diterima atau ditolak. Artinya, ketika agama dilembagakan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu apalagi dengan cara memaksakan kehendak, sesungguhnya kita sedang melanggar dan mengingkari kesejatian dari agama itu sendiri.

Menurut Chandra Malik, dalam beragama pun kalau kita ingin kita menawarkan kebaikan maka tidak boleh dengan kekerasan. Kalau kita menawarkan sesuatu dengan kekerasan, niscaya tidak akan mendapat simpati apapun dari yang kita tawarkan. Nasihat yang baik harus disampaikan dengan perilaku yang baik, tidak dengan kekerasan. Ketika kita menggunakan kekerasan sebagai bahasa agama, maka agama itu akan gagal sebagai pembawa pesan perdamaian.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dengan narasumber Candra Malik.</description>
                <pubDate>Mon, 11 Feb 2013 03:49:00 GMT</pubDate>
        </item>
        
 
       <item>
                <title>Sjamsiah Ahmad: Kuota Perempuan di DPR</title>
                <link>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/880</link>
                <comments>http://www.perspektifbaru.com/wawancara/880#comments</comments>
                <description>
Salam Perspektif Baru,
Tamu kita, Sjamsiah Ahmad merupakan salah satu tokoh penggiat kesetaraan jender dan penguatan hak-hak perempuan. Sjamsiah Ahmad lama berkarir di birokrat, dia juga menjadi wakil Indonesia di Komisi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), yaitu komisi yang bertugas menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Sjamsiah Ahmad, kuota 30% perempuan di parlemen merupakan merupakan salah satu dari beratus-ratus tindakan sementara untuk mencapai kesetaraan dan kemitraan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Kuota untuk perempuan diperlukan karena pada saat-saat tertentu perempuan tidak bisa berperan seperti laki-laki, tetapi itu tidak berarti bahwa perempuan tidak dapat melakukannya. Kita mengetahui bahwa kita sama dari sisi kemanusiaan, yaitu sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi yang sama itu adalah manusianya, harganya, dan nilainya sebagai manusia.

Sjamsiah mengatakan laki-laki dan perempuan sama haknya dalam konstitusi, tetapi karena kita diciptakan Tuhan dengan kodrat berbeda maka kebutuhan kita juga berbeda. DPR dan pemerintah membuat kebijakan publik untuk melayani masyarakat. Lalu, bagaimana mereka bisa melakukan itu kalau tidak mengetahui apa yang dibutuhkan. Kalaupun sudah mengetahui harus memberikan apa, kemudian apakah yang diberikan itu tepat guna. Jadi kalau perempuan tidak ikut memutuskan atau membuat rencana tadi maka akan susah.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Jaleswari Pramodhawardani sebagai pewawancara dengan narasumber Sjamsiah Ahmad. </description>
                <pubDate>Mon, 04 Feb 2013 01:52:10 GMT</pubDate>
        </item>
        
   </channel>
</rss>
