http://www.perspektifbaru.com Transkrip wawancara radio mingguan bersama Wimar Witoelar Copyright 2005 Yayasan Perspektif Baru webmaster@perspektifbaru.com Thu, 16 Jul 2009 08:55:44 GMT http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss http://www.perspektifbaru.com/html/images/pblogo.gif http://www.perspektifbaru.com This is an XML content feed. It is intended to be viewed in a newsreader or syndicated to another site, subject to copyright and fair use. http://www.perspektifbaru.com/wawancara/695 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/695#comments Selamat bertemu kembali pembaca Perspektif Baru. Tamu kita minggu ini amat menarik dan membawa hal yang baru, yaitu Lendo Novo. Saya harus memberikan pendahuluan sebab kini pekerjaan dia tidak konvensional, membutuhkan kelincahan pikiran untuk menghayatinya. Dia memimpin, membina, dan mengembangkan satu jaringan sekolah yang tidak lazim, yang disebutnya sebagai sekolah alam. Lendo Novo mengatakan ide membangun sekolah alam adalah agar bisa membuat sekolah dengan kualitas sangat tinggi tapi murah. Itu dilakukan karena sebagian besar rakyat Indonesia miskin. Sedangkan paradigma pendidikan adalah sekolah berkualitas selalu mahal. Dari situ kita mencoba mengembangkan konsep-konsep sekolah alam. Yang menjadikan sekolah itu mahal karena infrastrukturnya, seperti bangunannya, kolam renang, lapangan olahraga, dan lain-lain. Sedangkan yang membuat sekolah itu berkualitas bukan infrastruktur. Kontribusi infrastruktur terhadap kualitas pendidikan tidak lebih dari 10%. Sedangkan 90% kontribusi kualitas pendidikan berasal dari kualitas guru, metode belajar yang tepat, dan buku sebagai gerbang ilmu pengetahuan. Ketiga variabel yang menjadi kualitas pendidikan ini sebetulnya sangat murah, asalkan ada guru yang mempunyai idealisme tinggi. Menurut Lendo Novo, sebetulnya dia tidak keluar dari mainstream. Namun sedang mengedukasi mainstream supaya belajar seperti sekolah alam. Kalau dulu kita belajar fisika, matematika, kimia, biologi dengan cara guru menjelaskannya dan siswa mencatat. Kalau sekarang siswa langsung menanam pohon, kemudian berinteraksi dengan binatang, sehingga pelajaran fisika, kimia, biologi menjadi terintegrasi. Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Lendo Novo. Mon, 13 Jul 2009 01:07:00 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/694 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/694#comments Tamu kita Letnan Jenderal (purnawirawan) Agus Widjojo, mantan Kepala Staf Teritorial (Kaster), Deputi 1 - Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R), dan Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Agus Widjojo mengatakan dengan ciri negara kita sebagai sebuah negara kepulauan maka pertahanan kita ke depan harus dipusatkan pada pembangunan kekuatan laut dan udara. Namun memang untuk matra laut dan udara merupakan kekuatan yang bersifat sarat teknologi, dan di sini teknologi mempunyai harga. Artinya, membangun kekuatan laut dan udara memang lebih mahal daripada membangun kekuatan darat. Kekuatan laut dan udara adalah teknologi yang diawaki manusia, sedangkan kekuatan darat adalah manusia yang dipersenjatai oleh teknologi yang sesuai. Menurut Agus Widjojo, adanya komentar-komentar yang mengatakan presiden militer lebih tidak peduli ketimbang presiden sipil karena dalam konteks ini presiden sipil terbukti lebih menaikkan anggaran, justru merupakan pernyataan penghargaan kepada presiden yang berlatar belakang militer karena mampu menumpahkan anggaran pada prioritas peningkatan kesejahteraan rakyat dan tidak egois untuk memperbesar kekuatan atau sistem persenjataan militer. Ini juga merupakan gejala dari hubungan sipil militer, tidak hanya saja di Indonesia tapi juga di Amerika. Dalam hal ada dua bidang yang mungkin harus dilakukan secara sejajar, yaitu menuntaskan reformasi TNI atau lebih luas lagi adalah menuntaskan reformasi sektor pertahanan keamanan dengan menempatkan polisi, militer dan intelijen di bawah kontrol demokrasi. Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Agus Widjojo. Mon, 06 Jul 2009 01:38:00 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/693 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/693#comments Narasumber kita saat ini dr. H. Tb. Rachmat Sentika, SpA, MARS. Dia adalah Tim Ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selain itu juga dosen di Universitas Indonesia (UI) dan beberapa aktivitas kemasyarakatan lainnya. Rachmat Sentika menyampaikan bahwa sehat itu sangat penting. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kesehatan itu harus dimulai dari diri sendiri sejak sekarang dan murah tidak usah berpikir-pikir terlalu mahal. Misalnya, aktivitas mandi dengan sabun, cuci tangan dengan sabun sebelum makan pagi, siang, malam, dan setiap habis dari WC sudah cukup melindungi supaya tidak sakit. Jadi budayakanlah mandi dan cuci tangan dengan sabun karena aktivitas tersebut membuat komponen-komponen bakteri-bakteri dan virus yang tadinya ada di tubuh dan tangan kita menjadi bersih. Menurut Rachmat Sentika, dalam hal ini yang penting juga adalah mengubah pandangan agar jangan semata fokus mengobati orang sakit tapi lebih penting mempertahankan agar keluarga kita tetap hidup sehat dengan tiga perkara, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, mengatur gizi yang lengkap dan seimbang. Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Rachmat Sentika. Mon, 29 Jun 2009 01:34:11 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/692 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/692#comments Senang sekali saya, Wimar Witoelar bertemu dengan Anda. Sebagai orang yang sudah lama memperhatikan yang terjadi di Indonesia dan juga yang dikatakan orang lain mengenai perkembangan politik sosial, belakangan ini saya sangat tertegun dan kagum pada hasil yang dicapai oleh lembaga-lembaga polling atau survei. Makin lama kok kelihatan makin akurat. Jadi, tamu kita saat ini Saiful Mujani, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI). Menurut Saiful Mujani, sumber dana polling dan independensi dalam survei merupakan dua hal sangat penting. Sumber dana merupakan hal penting untuk dapat melakukan polling. Namun independensi hasil polling tidak berkaitan dengan uang. Itu berkaitan dengan profesionalisme, sejauh mana kita melakukan survei sesuai dengan prosedur dan kaidah-kaidah keilmuan. Saiful Mujani mengatakan tidak mungkin dirinya mengorbankan lembaga surveinya dengan mengeluarkan hasil sesuai dengan pesanan dari yang memberi uang karena ini pekerjaan serius dirinya, bukan hobi dan iseng. Ini pekerjaan akademik dirinya dimana dia hidup dari situ. Jadi, tidak mungkin dirinya mengorbankan itu hanya untuk sesaat beberapa minggu. Karena itu sedapat mungkin semampu dirinya menjaga independensi dan kaidah-kaidah keilmuan yang dilakukan dalam survei itu. Uang bisa datang dari mana saja. Ibaratnya, dari iblis pun akan kami terima tapi untuk soal prosedur dan hasil dari survei adalah tanggung jawab dirinya sepenuhnya. Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Saiful Mujani. Mon, 22 Jun 2009 01:33:00 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/691 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/691#comments Tamu kita sekarang Rina Prasarani, seorang wanita berusia 34 tahun. Rina yang tuna netra memiliki pekerjaan sebagai operator telepon di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta. Dia juga aktif di berbagai organisasi antara lain di Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) sebagai Kepala Departemen Pemberdayaan Wanita. Rina mengungkapkan perempuan tuna netra atau penyandang cacat mendapatkan diskriminasi ganda yaitu sebagai penyandang cacat dan wanita. Jadi, sebagai perempuan sudah mendapat diskriminasi, kemudian juga diskriminasi sebagai penyandang cacat. Apalagi kalau datang dari keluarga yang miskin maka beban diskriminasi menjadi berlipat tiga. Selain itu, banyak perempuan-perempuan tuna netra atau penyandang cacat yang mendapat kekerasan budaya tanpa kekerasan. Artinya, kekerasan budaya justru banyak ditimbulkan dari kasih sayang, dimana perempuan tuna netra diharuskan di rumah saja, tidak usah kemana-mana. Akhirnya, mereka tidak mendapatkan akses pendidikan, kalau mereka tidak mendapatkan akses pendidikan maka mereka akan menjadi tidak berpendidikan sehingga saat dewasa mereka tidak dapat mengakses pekerjaan. Pada akhirnya itu menimbulkan dan menguatkan stigma bahwa perempuan tuna netra adalah beban keluarga. Kini Rina aktif baik secara pribadi maupun melalui organisasi Pertuni untuk menghilangkan diskriminasi tersebut. "Saya ingin turut menjadi bagian, walaupun terkecil saja tidak apa-apa. Tidak usah yang besar tapi yang kecil saja untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan yang lebih baik." Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Rina Prasarani Alamsyah. Sun, 14 Jun 2009 15:44:00 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/690 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/690#comments Tamu kita sekarang Koesnadi Kardi, pakar pertahanan dari Departemen Pertahanan RI. Dia juga Ketua Harian Air Power Centre of Indonesia. Kita akan membahas topik alat utama sistem senjata (Alutsista) dan kekuatan pertahanan Indonesia. Koesnadi Kardi mengatakan ada tiga variabel penting atau strategi besar dalam rangka mewujudkan suatu negara yang kuat. Pertama, strategi bidang politik, termasuk diplomasi. Kedua, strategi bidang ekonomi, seperti bagaimana meningkatkan ekonomi supaya negara bisa memakmurkan masyarakatnya. Ketiga, strategi militer. Jadi seperti trisula. Untuk membangun negara yang besar harus ada tiga strategi tadi. Kalau kita hanya berpikir terpilah-pilah, tidak komprehensif menjadi satu maka kita tidak akan pernah menjadi negara yang besar dan kuat. Padahal jumlah penduduk kita besar, sumber daya alam (SDA) kita melimpah ruah. Menurut Koesnadi, semua pihak harus melihat pertahanan sebagai bagian yang sangat penting dan vital untuk menjaga kepentingan nasional. Jadi seharusnya yang memikirkan masalah pertahanan tidak hanya Departemen Pertahanan atau militer saja, tapi juga ahli ekonomi, politik, sosial, dan budaya sehingga komprehensif. Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Koesnadi Kardi. Mon, 08 Jun 2009 00:25:00 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/689 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/689#comments Pada minggu-minggu ini Indonesia sedang panas-panasnya dengan isu politik terkait pemilihan umum (Pemilu). Kita kedatangan tamu yang sangat kompeten untuk membicarakan ini, yaitu Topo Santoso, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan pakar pidana Pemilu, sekaligus pernah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwanslu) pada 2004. Topo Santoso mengatakan hak untuk memilih dijamin dalam konstitusi. Secara standar internasional, hak pilih harus dijaga betul karena bagian dari hak asasi manusia (HAM). Semua pihak, baik penyelenggara, pengawas, penegak hukum atau masyarakat pada umumnya cenderung mengaitkan kompetisi dalam Pemilu ini hanya pertarungan antar parpol atau antar kandidat presiden-wakil presiden. Padahal di sana juga ada kepentingan masyarakat. Artinya, kalau ada Parpol curang terhadap partai lain, sehingga kursi partai lain diambil, sebetulnya yang rugi bukan hanya partai lain, tapi juga masyarakat yang diwakili oleh orang yang memperoleh kursi dengan cara curang. Nanti pada Pilpres juga seperti itu. Menurut Topo Santoso, masyarakat memang harus memiliki kesadaran bahwa mereka penerima manfaat terbesar kalau Pemilu berjalan secara free and fair. Sebaliknya, mereka juga akan menjadi pihak yang sangat dirugikan lima tahun ke depan kalau Pemilu tidak dijalankan secara demokratis, jujur dan adil. Dalam hal ini publik harus ikut bicara. Selain itu, penyelenggara, pengawas dan penegak hukum (polisi) harus kembali mengingat posisi mereka sebagai penyelenggara Pemilu yang independen. Penegak hukum harus profesional dalam menegakkan hukum. Pertarungan di Pilpres mungkin lebih sedikit secara kuantitas tapi lebih berat implikasinya. Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Topo Santoso. Mon, 01 Jun 2009 03:22:58 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/9007 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/9007#comments Harapan Sekar dimasa depan bisa menjadi orang sukses dengan bakat yang ia miliki, dan bila sudah berhasil, ia ingin punya sanggar untuk menampung seniman-seniman jalanan lainnya. Dalam waktu dekat ia berharap bisa menjadi penyanyi terkenal sehebat Mulan Jameelah, Ahmad Dhani, dll. Fri, 29 May 2009 04:30:54 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/688 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/688#comments Salam Perspektif Baru, Selama beberapa tahun ini kita banyak sekali menyaksikan sejarah lahirnya suatu institusi yang sangat diperlukan dan efektif, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kita akan berbincang dengan orang yang ikut mengawalinya yaitu Taufiequrrahman Ruki, Ketua KPK periode 2004-2008. Taufiequrrahman Ruki mengatakan berdasarkan undang-undang (UU), Pimpinan KPK bersifat kolektif artinya tidak orang per orang tetapi sekelompok orang. Pimpinan KPK terdiri dari ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kesimpulannya, pimpinan KPK ada lima orang dalam sebuah board of commision. Salah satu dari chair person itu menjadi chairman dan yang empat menjadi vice chairman. Kalau yang chairman tidak ada maka empat anggota lainnya mengambil peran sebagai ketua, bisa dipilih atau bergantian. Jadi jika ada Ketua KPK berstatus non aktif, KPK tetap bisa melakukan penyelidikan-penyelidikan, penahanan, penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. Menurut Ruki, saat ini pemberantasan korupsi yang kita lakukan terlalu mengandalkan upaya-upaya represif. Sebetulnya korupsi itu terjadi bukan cuma karena bad people, tapi juga karena bad system (sistem yang buruk) yang menimbulkan korupsi. Dia mengharapkan pemerintah sekarang dan yang akan datang segera lebih cepat (progresif) memperbaiki sistem untuk mencegah orang korupsi. Kalau tidak maka yang terjadi akan seperti sekarang, koruptor senior ditangkap lalu koruptor junior muncul. Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Taufiequrrahman Ruki. Sun, 24 May 2009 23:47:00 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/687 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/687#comments Seorang mahasiswa muda Indonesia bernama David Hartanto Widjaja berkuliah di Nanyang Technological University (NTU) di Singapura meninggal dunia di kampusnya. Muncul berbagai macam spekulasi pemberitaan, antara lain ada yang menyebutkan almarhum adalah pelaku penusukan ke seorang profesor di kampus tersebut. Namun perkembangan pemberitaan dan spekulasi terus meluas sampai ada beberapa kesimpulan yang lain, dan ini memunculkan niat dan tekad dari keluarga almarhum untuk mengungkap secara jernih, jelas, tuntas kasus ini siapa yang sebenarnya bersalah dan apa yang sebenarnya terjadi. Bersama saya hadir Iwan Piliang yang sekarang ditunjuk sebagai Ketua Tim Verifikasi Kasus David Hartanto Widjaja. Iwan Piliang mengatakan dirinya secara sukarela menjadi Tim Verifikasi kasus kematian David Hartanto Widjaja, yang masuk Tim Indonesia untuk Olimpiade Matematika di Meksiko 2005. Prinsipnya, setinggi apapun bangsa ini beradab bahkan mengatakan teknologinya mampu mencapai langit ke tujuh, tapi jika sesosok nyawa dibiarkan mati seperti itu dimana jiwa kita sebagai manusia. Menurut Iwan Piliang, seharusnya sumber daya manusia (SDM) juga dinilai sebagai aset. Jadi jangan melihat SDA saja sebagai aset tapi SDM juga. Kita harus lebih menghargai sesuatu yang intangable yaitu sesuatu yang berkaitan dengan karya otak. Kalau kita commit bahwa sisi intangable lebih tinggi dari yang tangible, maka kita baru bisa menghargai anak-anak brilliant bahwa itu juga aset sama seperti aset berupa mining dan coal. Jadi kita harus mengubah paradigma bahwa SDM penting untuk kemajuan bangsa lebih-lebih SDM yang mumpuni harus dilindungi dan diselamatkan negara dengan didukung pembiayaanya, kemauannya untuk berbuat sesuatu. Berikut wawancara Faisol Riza dengan Iwan Piliang. Mon, 18 May 2009 00:08:00 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/686 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/686#comments Berbicara tentang letak geografis Indonesia yang unik, kerugiannya adalah kita bisa mendapat label "supermarket bencana". Bila bicara tentang bencana, maka identik dengan nama Wawan Purwana, Ketua Yayasan Kapinis dan Gadamusa Discovery. Wawan Purwana menjadi pegiat search and rescue (SAR) secara sukarela dan merupakan panggilan jiwa. Dia berpikir kalau orang hilang di gunung atau mengalami bencana, terus mengetahui ada orang yang mencari dan akan diselamatkan, maka betapa bahagianya orang tersebut. Untuk itu dia telah mengikuti berbagai pelatihan. Menurut Wawan Purwana, saat ini kita kekurangan tenaga SAR yang terlatih dan terampil. Memang sekarang banyak tim SAR tapi mereka tanpa dibekali pengetahuan. Di Badan SAR Nasional (Basarnas) memang memiliki tenaga terlatih tapi jumlahnya relatif terbatas, justru yang lebih banyak adalah relawan-relawan di luar Basarnas. Cuma yang jadi masalah, pembinaan untuk relawan-relawan di luar Basarnas masih kurang. Jadi sebaiknya justru Basarnas menggaet relawan dan diberi keterampilan. Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Wawan Purwana. Mon, 11 May 2009 01:08:00 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/685 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/685#comments Tamu kita adalah J. Danang Widoyoko, yang baru saja dilantik sebagai koordinator badan pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW). Danang Widoyoko mengatakan undang-undang (UU) Pemilu kita hanya membatasi sumbangan dan mengatur akuntabilitas di partai politik (Parpol). Untuk Parpol ada batas sumbangan, yaitu maksimal Rp 1 milyar bagi perorangan dan Rp 5 milyar bagi korporasi. Namun itu tidak berlaku kalau yang menerimanya adalah calon anggota legislatif (Caleg). Jadi ada kekosongan hukum karena belum ada aturannya. Jadi kalau Caleg menerima sumbangan berapapun tidak masalah karena yang menerima pribadi bukan Parpol. Jadi itu diakui saja sebagai utang piutang maka selesai, tidak akan terdeteksi. Itu yang kemudian menjadi persoalan dalam Pemilu kali ini. Implikasi terburuk yang harus diperhatikan adalah kelompok bisnis yang mempunyai uang akan berkontribusi banyak kepada Caleg. Nanti mereka bukan lagi wakil rakyat, tapi wakil pemilik uang. Dampak berikutnya banyak program dan proyek pemerintah akan jatuh kepada kelompok bisnis tertentu. Menurut Danang Widoyoko, hal sama juga perlu dicermati pada para calon presiden (Capres). Dalam hal ini, yang berkompetisi di pemilihan presiden (Pilpres) bukan hanya Capres tetapi juga kepentingan politik dan ekonomi di tingkat nasional. Jadi kita harus pastikan siapa yang memberikan sumbangan kepada para Capres. Ini penting agar jangan sampai nanti presiden terpilih mengeluarkan kebijakan yang memberikan perlindungan, fasilitas dan preferensi kepada kelompok bisnis tertentu. Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan J. Danang Widoyoko. Mon, 04 May 2009 01:13:00 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/684 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/684#comments Tamu kita kini adalah Bambang Widodo Umar, seorang dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang juga mengajar di Universitas Indonesia (UI) serta beberapa universitas di Jakarta. Bambang Widodo Umar mengatakan ada dua bentuk pelanggaran pemilihan umum (Pemilu), yaitu yang bersifat administrasi dan pidana. Yang administrasi diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan yang pidana diserahkan kepada kepolisian. Kalau di pusat, persoalan tersebut diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sedangkan di daerah oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Misalnya, jika mengetahui ada money politics dan "serangan fajar" maka segera laporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu atau Panwaslu. Mereka akan mengevaluasinya, jika benar-benar terjadi tindak pidana maka mereka akan segera melaporkan kepada polisi. Polisi harus menerima laporan tersebut dan tidak bisa menolaknya karena polisi mempunyai fungsi penyelidikan dan penyidikan. Dengan waktu yang diberikan hanya sedikit yaitu 14 hari maka dia harus mampu menyelidiki bentuk-bentuk, bukti-bukti, saksi-saksi yang bisa dikumpulkan. Kemudian hasilnya diserahkan kepada jaksa. Jaksa memeriksa dalam tiga hari, jika ada yang harus diperbaiki maka akan dikembalikan dulu ke polisi. Setelah diperbaiki maka polisi akan menyerahkan lagi ke jaksa lalu ke pengadilan kemudian diadili. Menurut Bambang Widodo Umar, tugas polisi untuk bagian ketertiban dan keamanan masyarakat di Pemilu adalah menjaga ketertiban di tempat pemungutan suara (TPS) agar teratur dan jangan sampai ada orang-orang yang menganggu. Pekerjaan-pekerjaan ketertiban itu berkaitan dengan kondisi sosial budaya di lingkungan masyarakat setempat. Dengan catatan dia harus netral. Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Bambang Widodo Umar. Mon, 27 Apr 2009 01:02:00 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/683 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/683#comments Selamat bertemu kembali kawan-kawan pembaca Perspektif Baru, satu kehormatan bagi saya untuk kembali mengantarkan Anda pada satu topik yang sangat ada di depan kita, sangat aktual, dan punya prospek di masa depan yaitu mengenai China, hubungannya dengan Indonesia, dan macam-macam. China yang dulu disebut Republik Rakyat Tiongkok beribukota di Peking kemudian Beijing memiliki banyak sekali aspek. Antara lain, negaranya begitu besar, sejarahnya begitu kaya, masa depannya begitu panjang sehingga aspek yang bisa dibahas juga macam-macam. Tamu kita yang secara sengaja kami undang adalah Dr. Ignatius Wibowo, Kepala Center for Chinnese Studies, bagian dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia (UI). Menurut Ignatius Wibowo, Hubungan Indonesia dan China saat ini dapat dikatakan sedang memasuki masa keemasan. Malah ada yang mengatakan memasuki fase honey moon. Itu dihitung mulai dari 1999 sewaktu Presiden Gus Dur mengunjungi Beijing. Itu dianggap sebagai titik balik. Sejak saat itu hubungan Indonesia dan China makin lama makin baik. Hubungan dari sudut ekonomi, politik maupun kebudayaan sangat menanjak sampai 2005. Itu secara simbolik ditandai dengan ditandatanganinya deklarasi untuk kemitraan strategis. Itu sebuah pencapaian luar biasa. Ignatius Wibowo mengatakan saat ini persoalan China yang paling besar adalah kekurangan sumber daya alam (SDA). Walaupun negaranya besar tapi memiliki SDA sedikit sekali karena separuh wilayahnya adalah gurun. Jadi China mempunyai kepentingan besar untuk meningkatkan dan mencari SDA di luar negaranya, dan Indonesia yang paling dekat. Lalu Indonesia seakan-akan menjadi target utama dari China. Untuk itu China sudah terang-terangan memakai strategi kemitraan untuk mencari SDA di luar negaranya. Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Ignatius Wibowo Mon, 20 Apr 2009 00:24:00 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/682 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/682#comments Beberapa waktu lalu Jakarta tercekam oleh satu peristiwa yang sama sekali tidak kita duga. Sekitar seratus orang lebih meninggal dunia dan puluhan orang hilang dalam satu peristiwa jebolnya tanggul Situ Gintung. Dulu cerita mengenai Situ Gintung sering dimaknai dengan suasana yang lebih romantis karena merupakan salah satu tempat pariwisata, tempat anak-anak muda menghabiskan waktu menjelang senja, tempat orang menikmati suasana yang berbeda dari kota Jakarta pada umumnya. Namun cerita itu hampir tinggal kenangan, sekarang Situ Gintung kering dan kita menjadi was-was dengan nasib situ-situ yang lain di sekitar Jakarta. Bersama kita hadir Yayat Supriatna, ahli Planologi dari Pusat Pengkajian, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor (IPB) dan juga pengajar di Universitas Trisakti. Yayat Supriatna mengatakan situ memiliki potensi bencana dibaliknya kalau tidak diurus dan dirawat. Kini, yang harus kita perhatikan adalah mencegah agar bencana Situ Gintung tidak terjadi di tempat lain. Jadi sebaiknya kita menata ulang kawasan situ. Memang berat, untuk melakukan relokasi karena ada persoalan sosial di dalamnya. Lalu masalah kelembagaan dalam pengelolaan. Ini yang biasanya menjadi saling lempar tanggung jawab, dan akar masalah juga. Kalau mengacu pada Undang-Undang (UU) No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dikemukakan bahwa jika situ merupakan bagian yang tidak terlepas dari sistem pengembangan DAS (Daerah Aliran Sungai) maka otomatis pengelolaannya ada di pemerintah pusat. Sedangkan kalau situ terkait dengan sistem drainase perkotaan, pengendali curah hujan, saluran pembuangan limbah, dan lain-lain maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda). Jadi untuk kawasan sekitarnya merupakan tanggung jawab Pemda. Berikut wawancara Faisol Riza dengan Yayat Supriatna. Mon, 13 Apr 2009 02:21:58 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/681 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/681#comments Perspektif baru saat ini menghadirkan seorang tamu yang aktif melakukan pemantauan pemilu, sejak Pemilu 2004 lalu. Dia adalah Ray Rangkuti, sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA), sebuah lembaga pemantauan Pemilu. Pemilu kurang dua minggu lagi namun, masih banyak persoalan seputar persiapan Pemilu 2009 yang terpantau di media massa. Sebenarnya jika dibandingkan dengan Pemilu 2004 lalu, bisa dibilang persiapan Pemilu tahun 2009 ini lebih panjang, setidaknya setengah tahun jauh lebih awal dari Pemilu 2004 lalu. Menurut Ray Rangkuti, dengan berbagai persiapan yang sebenarnya lebih pada penambahan beragam kekurangan baik itu logistik, pemutakhiran daftar pemilih, dan menambah atau merevisi peraturan yang sesuai, seharusnya persiapan pelaksanaan Pemilu 2009 jauh lebih baik dari 2004. Namun tampaknya pelaksanaan Pemilu yang seharusnya dapat jauh lebih baik dari 2004 itu besar kemungkinannya tidak tercapai, bahkan mungkin juga di bawah standar minimal kita. Ray Rangkuti juga menilai aspek Jujur Adil (Jurdil) dan Transparansi yang sesuai standarnya tidak terpenuhi juga, meskipun tentu saja Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mengatakan bahwa ada transparansinya. Sebagai contoh hampir semua peraturan-peraturan yang berkaitan dan diperlukan publik tidak tersedia di website KPU. Yang menarik sampai sekarang soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi persoalan besar. Permasalahan sederhana saja, banyak masyarakat tidak mengetahui kemana mengakses data tentang daftar pemilih, yang seharusnya dapat dilihat di website KPU. Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Ray Rangkuti. Mon, 06 Apr 2009 01:21:03 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/680 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/680#comments Perspektif Baru saat ini menghadirkan topik yang tidak hanya menarik tapi juga perlu untuk diketahui yaitu mengenai penyakit menular di Indonesia dari orang paling berkompeten yaitu Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan RI Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama. Dulu Direktorat Jenderal ini bernama Direktorat Jenderal Penyakit menular, dimana tugas utamanya menangani penyakit menular. Tapi sekarang penyakit tidak menularpun semakin meningkat, karena itu nama direktorat ini berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit, yang menangani tidak hanya penyakit menular tapi juga penyakit tidak menular. Negara seperti Indonesia ini disebut-sebut menghadapi 'Double Burden' (beban ganda-red) artinya penyakit menular masih tinggi, dan sudah terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Bahkan Menurut Prof. Chandra Yoga, sekarang kita menghadapi Triple Burden (beban berlipat tiga-red) yaitu penyakit menular seperti malaria masih tinggi, penyakit tidak menular juga naik dan ada lagi new emerging infectious disease (penyakit menular baru-red). Yaitu yang tadinya tidak ada sekarang ada seperti SARS dan Flu Burung. Ada 2 isu dalam emerging infection disease ini. Pertama, penyakitnya baru seperti SARS yang tiba-tiba pada 2003 ditemukan virusnya. Kedua, penyakit yang sudah lama seperti TB (Tubercolosis), tapi sekarang ada bentuk baru TB yang menular sangat tinggi dan tidak mempan oleh obat itu disebut sebagai XDR TB, extensively drug-resistant tuberculosis. Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Tjandra Yoga Aditama. Mon, 30 Mar 2009 05:18:00 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/679 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/679#comments Tamu kita sekarang mungkin hampir tiap hari ada di media massa dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yaitu Agustiani Tio Fridelina Sitorus. Kita akan membicarakan pemilihan umum (Pemilu) legislatif yang berlangsung pada 9 April 2009 karena kita mengetahui di media masa ada semacam kesan kekhawatiran mengenai Pemilu tidak tepat waktu. Agustiani mengatakan UU No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) menyebutkan penyelenggara Pemilu ada dua, yaitu KPU sebagai pelaksana penyelenggaraan Pemilu, dan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu. Keduanya adalah lembaga independen. Persoalannya adalah sifat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dari tingkat provinsi sampai ke pengawas Pemilu di lapangan adalah ad hoc. Artinya, setiap penyelenggaraan Pemilu selesai maka tugasnya selesai juga. Menurut Agustini, jika mengikuti UU secara tegas maka Panwas harus bubar setelah Pemilu legislatif selesai pada 9 April. Kemudian harus merekrut lagi Panwas baru untuk pemilihan presiden 8 Juli. Artinya, ketika masih sibuk mengawasi Pemilu legislatif maka Bawaslu juga sudah mulai sibuk lagi untuk membentuk Panwas Pemilu presiden karena jarak waktu pelaksanaannya berdekatan. Akhirnya tugas pengawasannya akan tersita. Belum lagi kalau bicara mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pihaknya sudah menginventaris bahwa akan ada sekitar 250 Pilkada pada 2010. Jadi waktu Bawaslu akan tersita hanya untuk membentuk Panwas-Panwas di daerah. Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Agustiani Tio Fridelina Sitorus. Mon, 23 Mar 2009 03:05:00 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/678 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/678#comments Salam Perspektif Baru, Kali ini Perspektif Baru membicarakan film dokumenter. Seperti kita ketahui, Oscar 2009 baru saja berlalu dan meninggalkan prestasi yang menarik karena film dokumenter panjang Man on Wire dan dokumenter pendek Smile Pinky menjadi pemenangnya. Lalu, bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Kita akan membicarakannya dengan Gerzon R. Ayawaila, dosen Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang pernah menjadi juri Festival Film Indonesia (FFI) dan seorang sutradara film dokumenter. Gerzon R. Ayawaila mengatakan dokumenter bukan sekadar sebuah produk entertaiment, tapi menjadi sebuah produk untuk media pembelajaran yang maknanya lebih dalam dan jauh. Misalnya, saudara-saudara kita di daerah yang tingkat pendidikannya sangat rendah sehingga membaca pun tidak bisa, ketika kami putarkan sebuah film instructional documenter mereka langsung paham. Padahal penyuluhan telah dilakukan beberapa kali, tapi mereka tetap tidak paham. Menurut Gerzon, tayangan Discovery-National Geography mau dan berani investasi di dokumenter karena melihat nanti mereka akan memiliki arsip visual mengenai dunia. Jadi, nanti agak dramatis kalau anak cucu kita ingin mengetahui atau menonton kesenian Dayak harus membeli di Discovery karena kita tidak memiliki dokumentasi visualnya lagi. Hal-hal seperti itu yang kita di Indonesia belum melihatnya. Jadi film dokumenter merupakan investasi jangka panjang, paling tidak untuk arsip visual bagi kita. Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Gerzon R. Ayawaila. Mon, 16 Mar 2009 02:41:00 GMT http://www.perspektifbaru.com/wawancara/9007 http://www.perspektifbaru.com/wawancara/9007#comments Handoyo Atmodjo membuka usaha design dan produksi perhiasan perak dengan melompati keruwetan penjualan lewat toko. Ia emasarkan via internet karena sasaran penjualan adalah pembeli di luar negeri. Penghargaan terhadap perhiasan perak lebih kuat di negara asing, kata Handoyo, disini orang masih terikat pada emas. Dengan menjual ke pasaran asing, otomatis penghasilannya dalam mata uang kuat. Mon, 09 Mar 2009 23:30:38 GMT