PENA BEKASI - Media Berita Online Bekasi

MIGRASI SIMPATIKA KE EMIS: SAAT DATA GURU TERJEBAK DI ANTARA SISTEM YANG BELUM SIAP DAN OPERATOR YANG MERASA BERKUASA

2026-10-26T00:33:51.615+07:00

Catatan Kritis dari PC PERGUNU Kota Bekasi untuk Kemenag RI

Oleh: PC PERGUNU Kota Bekasi Bidang Komunikasi & Teknologi Digital

Migrasi layanan guru dari SIMPATIKA ke EMIS GTK adalah niat baik. Tujuannya satu: integrasi data agar guru madrasah tidak lagi disibukkan dengan dua aplikasi berbeda. Niatnya mulia. Tapi di lapangan, niat baik itu berubah menjadi mimpi buruk bagi guru.

Yang terjadi hari ini bukanlah migrasi data, tapi migrasi masalah.

1. Sistem Belum Siap, Guru Dipaksa Siap

Di SIMPATIKA, alurnya sudah jelas. Guru Ajar, Verval, Ajuan NPK, SKAKPT, Tunjangan. Semua guru sudah hafal di luar kepala.

Tiba-tiba di EMIS GTK, semua berubah. Menu berantakan, server sering down, data tidak sinkron, riwayat mengajar hilang, NPK tidak terbaca, jam linieritas tidak muncul.

Ketika guru bertanya, jawaban operator madrasah dan admin Kota/Kabupaten pun sama: "Belum tahu, sistem pusat masih error. Coba lagi besok."

Guru yang tunjangannya menggantung di bulan ini, harus menunggu sistem yang "coba lagi besok" setiap hari.

2. Operator Pusing, Guru Lebih Pusing

Ini yang paling menyakitkan. Tidak semua operator madrasah siap.

Banyak operator yang jujur mengatakan belum paham EMIS GTK. Wajar, karena sosialisasinya minim, juknisnya terlambat, Bimteknya hanya di Zoom 2 jam. Mereka pun belajar sambil jalan.

Tapi yang tidak wajar adalah, ketika ketidaktahuan itu berubah menjadi sikap.

Banyak kasus yang kami temukan di lapangan:Guru bertanya baik-baik, dijawab dengan ketus: "Jangan tanya saya terus, saya juga pusing!
Guru minta dibantu verval, malah dipersulit karena persoalan pribadi. Ada sentimen karena guru sering terlambat setor berkas, atau karena beda organisasi
Data guru sengaja di-pending, tidak segera di-approve, dengan alasan klasik: "Kepala belum tanda tangan." Padahal kepala sudah tanda tangan 3 hari lalu.
Grup WhatsApp operator menjadi ajang curhat kekuasaan, bukan pelayanan.

Kami paham, kerja operator sangat berat dan honornya tidak seberapa. Kami sangat menghormati operator. Tapi tolong, jangan jadikan guru sebagai pelampiasan lelahnya sistem.

Jabatan operator adalah jabatan pelayanan, bukan jabatan kekuasaan.

Satu klik Anda, nasib tunjangan seorang guru dan makan anak istrinya di rumah bisa tertunda sebulan.

3. Apa yang Harus Dibenahi?

Kami dari PC PERGUNU Kota Bekasi tidak hanya mengeluh, kami memberi solusi:

Untuk Kemenag Pusat:

Hentikan dulu sistem kejar tayang. Buat masa transisi yang jelas. Jangan matikan SIMPATIKA total sebelum EMIS GTK benar-benar 100% stabil. Buatkan juknis tertulis yang satu pintu, bukan informasi potongan-potongan dari grup WhatsApp.

Untuk Kemenag Kota/Kabupaten:

Gelar Bimtek luring yang serius untuk operator madrasah, bukan sekadar Zoom. Angkat operator sebagai tenaga profesional dengan honor yang layak, agar mereka bekerja dengan hati, bukan dengan beban.

Untuk Kepala Madrasah dan Operator:

Mari kita ingat kembali khittah kita. Guru dan operator adalah satu tim. Guru tidak bisa cair tanpa operator, operator tidak ada artinya tanpa guru. Hilangkan sentimen pribadi. Jika ada guru yang sulit, bina dengan aturan, jangan dengan mempersulit datanya.

Penutup

Migrasi SIMPATIKA ke EMIS jangan sampai menjadi migrasi penghapusan hak guru.

Kami hanya ingin satu: Data kami dikelola dengan sistem yang jelas, oleh orang yang paham dan melayani dengan ikhlas.

Hormati Guru, Maka Sistem Akan Berkah.

Rp 20 jt Dana Hibah Karang Taruna Kec. Rawalumbu Tak Sampai Ke Pengurus Tingkat Kelurahan.

2026-10-18T22:58:47.899+07:00

KOTA BEKASI, PENABEKASI, 17 Oktober 2026 - Penyaluran dana hibah Karang Taruna Kota Bekasi menjadi sorotan. Dana sebesar Rp20 juta per kecamatan disebut telah diserahkan pada 22 Juli 2024 dan diterima Karang Taruna Kecamatan Rawalumbu. Namun, pengurus Karang Taruna tingkat kelurahan mengaku tidak menerima alokasi dana yang diperkirakan mencapai Rp3 juta per kelurahan.

Ketua Karang Taruna Kelurahan Sepanjang Jaya, Sofyan, yang akrab disapa Kuping, menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Ia mempertanyakan perhatian dan transparansi pengurus kecamatan terhadap organisasi di tingkat kelurahan yang selama ini menjadi ujung tombak kegiatan sosial dan kepemudaan.

“Jangan sampai dana hibah hanya berhenti di kecamatan, sementara kami di kelurahan yang menjalankan roda organisasi dan turun langsung ke masyarakat justru tidak mendapatkan apa-apa. Kami juga punya tanggung jawab menggerakkan pemuda dan menjalankan kegiatan sosial. Kalau dana itu memang ada peruntukan untuk kelurahan, harus jelas ke mana penyalurannya,” tegas Sofyan.

Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai nominal uang, melainkan menyangkut keterbukaan dan tanggung jawab organisasi. Karang Taruna kelurahan juga memiliki peran nyata dalam menjaga keberlangsungan organisasi dan menjalankan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan dana Rp20 juta yang diterima di tingkat kecamatan. Apakah seluruhnya diperuntukkan bagi kegiatan kecamatan, atau terdapat alokasi bagi pengurus kelurahan yang tidak direalisasikan? Pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka berdasarkan dokumen anggaran dan laporan pertanggungjawaban.

Sofyan berharap pengurus Karang Taruna Kecamatan Rawalumbu memberikan penjelasan yang konkret mengenai peruntukan dana tersebut. Transparansi diperlukan agar tidak muncul prasangka serta agar hubungan antarpengurus tetap terjaga.

Jangan sampai pengurus kelurahan terus dituntut menghidupkan organisasi, tetapi justru tidak memperoleh kejelasan mengenai dukungan anggaran. Jika dana telah diterima dan penggunaannya sesuai ketentuan, penjelasan terbuka merupakan cara yang tepat untuk menjawab kekecewaan tersebut.

Redaksi kami masih berupaya memperoleh konfirmasi dan klarifikasi dari Karang Taruna Kecamatan Rawalumbu dan Karang Taruna Kota Bekasi perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi agar persoalan ini terang dan berimbang. (Nik)

Ketua Katar Kecamatan Rawalumbu Klarifikasi Soal Anggaran Rp20 Juta Yang di Persoalkan Oleh Mantan Ketua Katar Sepanjang Jaya

2026-10-18T22:57:53.000+07:00

PENABEKASI.ID —Kota Bekasi, Anggaran sebesar Rp20 juta yang dikaitkan dengan kegiatan Karang Taruna di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, menjadi sorotan setelah muncul keluhan mengenai dugaan tidak diterimanya alokasi dana oleh pengurus tingkat kelurahan. Ketua Karang Taruna Kecamatan Rawalumbu, Yoga, memberikan klarifikasi bahwa anggaran tersebut diperuntukkan bagi kegiatan Nyaba Kawan yang diselenggarakan Karang Taruna Kota Bekasi.

Sebelumnya, Sofyan, yang akrab disapa Kuping, menyampaikan bahwa pengurus Karang Taruna tingkat kelurahan memperkirakan adanya alokasi sekitar Rp3 juta per kelurahan, tetapi mengaku belum menerima dana tersebut. Ia mempertanyakan kejelasan peruntukan anggaran yang disebut telah diserahkan pada 22 Juli 2024.

Menanggapi hal itu, Yoga dan pengurus karang taruna kecamatan rawalumbu menegaskan bahwa anggaran Rp20 juta tersebut merupakan anggaran kegiatan Nyaba Kawan yang dilaksanakan di setiap kecamatan, bukan dana yang diperuntukkan untuk dibagikan kepada Karang Taruna tingkat kelurahan.

Redaksi penabekasi temui ketua karang taruna kec. Rawakumbu

Berita Sebelumnya: https://www.penabekasi.id/2026/10/rp-20-jt-dana-hibah-karang-taruna-kec.html

Perbedaan keterangan tersebut membuat dasar perkiraan alokasi Rp3 juta per kelurahan perlu dipastikan melalui dokumen resmi. Pemeriksaan dokumen anggaran dan laporan pertanggungjawaban juga diperlukan untuk memperjelas sumber, peruntukan, serta realisasi penggunaannya.

Di sisi lain, Rafli selaku Ketua Karang Taruna Kelurahan Sepanjang Jaya periode 2026–2031 turut mengklarifikasi informasi mengenai kepengurusan. Ia menyampaikan bahwa masa bakti Sofyan sebagai ketua berakhir pada Juni 2026. Sofyan masih menjabat pada 2024, sedangkan saat ini posisi ketua dijabat oleh Rafli.

Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan informasi mengenai peruntukan anggaran sekaligus memastikan ketepatan penyebutan jabatan narasumber. (Nik)

Seminar Ecological Crisis di SMP Assahaqiyah, KOHATI Komisariat Insan Cita Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan

2026-10-16T18:07:33.635+07:00

BEKASI, PenaBekasi.id – KOHATI Komisariat Insan Cita menggelar Seminar Ecological Crisis di SMP Assahaqiyah, Jumat (16/10/2026), dengan mengusung tema “Green Action, Future Generation”. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap krisis ekologi dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui aksi nyata.

Seminar tersebut menghadirkan Rismunandy Malaka, S.K.M., Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama Kota Bekasi, sebagai narasumber. Selain edukasi lingkungan, kegiatan ini juga mendorong kepedulian peserta melalui praktik penanaman pohon bersama.

Ketua Pelaksana, Lailatul Fajriyyah Salsabila atau biasa dipanggil Caca, berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran dan gerakan kolektif dalam menjaga lingkungan, khususnya di kalangan kader KOHATI dan generasi muda.

“Semoga kegiatan ini mampu menumbuhkan semangat gerakan kolektif untuk menjaga serta melestarikan lingkungan. Harapannya, kepedulian ini tidak berhenti pada kegiatan hari ini, tetapi terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Caca.

Sementara itu, Kepala SMP Assahaqiyah, Moh. Naufal Zidni, S.Pd., M.Pd., Gr., berharap seminar ini dapat mendorong siswa menerapkan perilaku ramah lingkungan, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, hingga menjaga kebersihan sekolah.

Ia juga berharap para siswa mampu menjadi agent of change atau agen perubahan yang mengajak keluarga, teman sebaya, dan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.

“Sebagaimana tema yang kita angkat, ‘Green Action, Future Generation’, kami percaya bahwa masa depan bumi berada di tangan generasi muda yang hari ini kita didik dan kita persiapkan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, penyelenggara dan pihak sekolah berharap kesadaran ekologis dapat tumbuh menjadi kebiasaan dan gerakan berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat bagi generasi mendatang.

Tes Rp100 MBG: Mengukur Seberapa Besar Uang Negara Menghidupi Ekonomi Rakyat

2026-10-14T17:31:58.041+07:00

Oleh: Rudini Elisabet Natalia S.

Penabekasi.id - Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah penerima manfaat dan banyaknya pelaku usaha yang terlibat. Lebih dari itu, kita perlu mengetahui seberapa besar uang yang dibelanjakan melalui program ini benar-benar memberikan manfaat bagi ekonomi rakyat.

Dari pemikiran tersebut, saya menawarkan gagasan sederhana yang disebut “Tes Rp100 MBG”. Pertanyaannya, dari setiap Rp100 belanja MBG di suatu daerah, berapa rupiah yang benar-benar kembali kepada petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal?

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sekitar 61.857 pemasok terlibat dalam program MBG hingga Januari 2026, termasuk 26.899 UMKM dan 7.098 koperasi. Angka ini menunjukkan besarnya potensi MBG sebagai pasar bagi usaha rakyat. Namun, banyaknya pelaku usaha yang terlibat belum tentu menggambarkan besarnya manfaat ekonomi yang mereka terima.

Keterlibatan perlu diikuti dengan pengukuran nilai transaksi. Kita perlu mengetahui berapa besar belanja yang masuk kepada produsen lokal, berapa yang mengalir ke pemasok luar daerah, serta seberapa besar nilai tambah yang benar-benar tercipta di wilayah tersebut.

Misalnya, apabila suatu daerah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan MBG melalui produksi lokal, program ini berpotensi memperkuat pendapatan petani, membuka peluang bagi UMKM, dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, jika kebutuhan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, pemerintah perlu mengidentifikasi kendala produksi, distribusi, maupun kapasitas usaha lokal.

Tes Rp100 MBG dapat menjadi alat evaluasi sederhana untuk membantu pemerintah melihat persoalan tersebut. Pengukurannya tentu harus menggunakan data transaksi dan asal produksi yang jelas, sehingga tidak sekadar menghitung alamat pemasok, tetapi juga memperhatikan nilai ekonomi yang benar-benar tinggal di daerah.

Selain ekonomi lokal, pemberdayaan perempuan juga perlu menjadi perhatian. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah perempuan yang terlibat dalam program, tetapi juga dari kesempatan mereka menjadi pemilik usaha, pemasok pangan, pengelola koperasi, serta pengambil keputusan ekonomi.

Hadir belum tentu berarti berdaya. Karena itu, kita perlu melihat apakah perempuan memperoleh manfaat ekonomi yang nyata dan kesempatan untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Di sisi lain, tata kelola dan pengawasan MBG tetap harus diperkuat. Transparansi penggunaan anggaran dan evaluasi dampak ekonomi perlu berjalan beriringan. Program yang menggunakan uang publik dalam jumlah besar membutuhkan ukuran keberhasilan yang jelas, terukur, dan dapat dipahami masyarakat.

Gagasan ini saya sampaikan dalam diskusi publik mengenai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan kebijakan ekonomi kerakyatan di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026. Bagi saya, ruang diskusi publik tidak hanya menjadi tempat menyampaikan kritik, tetapi juga ruang untuk menawarkan solusi yang dapat diuji dan dikembangkan.

Tes Rp100 MBG merupakan salah satu upaya untuk mendorong agar belanja pemerintah tidak hanya menghasilkan keluaran program, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya tentang berapa banyak makanan yang disediakan atau berapa banyak pemasok yang tercatat. Keberhasilan juga harus terlihat dari kemampuan program ini menciptakan pasar bagi produsen lokal, memperkuat UMKM dan koperasi, serta membuka kesempatan ekonomi yang lebih inklusif.

Uang publik harus menghasilkan manfaat publik yang nyata dan terukur.

Karena itu, pertanyaan yang layak kita ajukan bersama adalah: dari setiap Rp100 belanja MBG, berapa rupiah yang benar-benar kembali menghidupi ekonomi rakyat?

HMI Komisariat Insan Cita Bekasi Kecam Kasus Ponpes Dar Et Tauhid, Desak Pengusutan Tuntas

2026-10-14T17:11:11.120+07:00

PenaBekasi.id - Bekasi, 14 Oktober 2026, HMI Komisariat Insan Cita Mengecam Keras Kasus Pondok Pesantren Dar Et Tauhid Bekasi Selatan: “Kemurnian Ajaran Islam Terletak pada Iman, Ilmu, dan Amal, Bukan Sekadar Tampilan Luar”

Menanggapi kasus penyimpangan dan pelanggaran yang terungkap di Pondok Pesantren Dar Et Tauhid, Bekasi Selatan, pada Oktober 2026 ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Insan Cita Cabang Bekasi menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras terhadap tindakan yang merusak tatanan nilai keislaman dan pendidikan tersebut.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (Kabid PTKP) HMI Komisariat Insan Cita Cabang Bekasi, Alfin Mauludin, menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang kembali di lingkungan pendidikan Islam.

“Kami mengecam keras atas terjadinya kasus di Pondok Pesantren Dar Et Tauhid, Bekasi Selatan. Peristiwa ini sungguh melukai hati kita semua dan dengan sangat jelas mencoreng marwah Islam serta marwah pendidikan Islam yang seharusnya menjadi benteng moral serta tempat mencetak generasi berakhlakul karimah. Tindakan oknum yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat ini sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai luhur agama kita,” ujar Alfin Mauludin.

Alfin juga memberikan peringatan dan penekanan tegas kepada seluruh elemen masyarakat agar lebih kritis dan bijak dalam menilai serta memilih lembaga maupun figur pendidik agama.

“Kami menyerukan dan menekankan kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh ‘casing’ atau penampilan luar seseorang semata. Dalam ajaran Islam, harkat, martabat, serta kualitas kepribadian seseorang tidak diukur dari sekadar jubah, atribut, atau cangkang luar semata, melainkan dari kedalaman iman, kebenaran ilmu, dan kemurnian amal perbuatannya. Jangan sampai penampilan keagamaan dijadikan topeng untuk tindakan penyelewengan yang merugikan masyarakat dan menodai syariat,” tegasnya.

HMI Komisariat Insan Cita Cabang Bekasi menuntut agar pihak berwenang serta dinas/kementerian terkait dapat mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya serta memperketat pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan agar kejadian serupa tidak pernah terulang lagi di masa mendatang. (Nik)

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Di Demo, HMI Komisariat Insan Cita Desak Transparansi Proyek PSEL dan Pengawasan Lingkungan

2026-10-14T06:31:16.338+07:00

PENABEKASI.ID, KOTA BEKASI — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Insan Cita Cabang Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, Selasa (13/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak keterbukaan informasi terkait proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) serta meminta pengawasan ketat terhadap potensi dampak lingkungan dari proyek tersebut.

Aksi yang diikuti kader HMI dan elemen mahasiswa itu juga menyoroti belum adanya respons yang dinilai memadai terhadap surat permohonan audiensi yang sebelumnya dilayangkan kepada DLH Kota Bekasi.

Koordinator Lapangan aksi sekaligus Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Komisariat Insan Cita, Alfin Mauludin, menegaskan bahwa transparansi dan pengawasan lingkungan menjadi hal penting dalam pelaksanaan proyek PSEL di Kota Bekasi.

Menurut Alfin, mahasiswa dan masyarakat perlu mendapatkan akses informasi yang jelas serta kesempatan berdialog langsung dengan pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Harus ada penekanan dan pengawasan ketat terkait potensi pencemaran lingkungan akibat proyek PSEL ini. Kami juga meminta bukti konkret serta kepastian agar mahasiswa dan masyarakat dapat bertemu langsung dengan PT Wangneng selaku pemenang tender PSEL,” tegas Alfin di lokasi aksi.

DLH Janjikan Tindak Lanjut Surat Audiensi

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Kepala Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan DLH Kota Bekasi, Dr. Andy Frengky, S.STP., M.Si., menemui massa aksi untuk menerima dan merespons aspirasi yang disampaikan.

Dalam pertemuan tersebut, Andy menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan komunikasi dan belum optimalnya respons terhadap surat permohonan audiensi dari HMI Komisariat Insan Cita. Ia menyatakan akan memeriksa dan menindaklanjuti proses administrasi serta disposisi surat tersebut.

Selain persoalan audiensi, DLH Kota Bekasi menegaskan pentingnya memastikan pengelolaan sampah dan limbah berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi potensi pencemaran lingkungan di wilayah Kota Bekasi.

Terkait permintaan pertemuan dengan PT Wangneng, Andy menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi guna menjembatani komunikasi dan memfasilitasi dialog antara mahasiswa, masyarakat, dan pihak perusahaan.

Mahasiswa Akan Terus Kawal Proyek PSEL

Bagi HMI Komisariat Insan Cita Cabang Bekasi, tuntutan transparansi proyek PSEL tidak hanya menyangkut keterbukaan informasi, tetapi juga memastikan aspek perlindungan lingkungan menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek pengolahan sampah tersebut.

Mahasiswa berharap pemerintah daerah membuka ruang komunikasi yang lebih luas agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai proyek PSEL, termasuk langkah-langkah pengawasan dan pencegahan dampak lingkungan.

Komitmen DLH untuk menindaklanjuti surat audiensi dan mengupayakan pertemuan dengan pihak perusahaan menjadi salah satu hal yang akan ditunggu realisasinya oleh mahasiswa.

Aksi berlangsung tertib. HMI Komisariat Insan Cita Cabang Bekasi menegaskan akan terus mengawal persoalan lingkungan hidup di Kota Bekasi demi mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat. (Nik)

OPINI || Merawat Historis, Menatap Masa Depan Bersama Ade Puspitasari

2026-10-10T14:41:23.033+07:00

Oleh : [Tomy Suswanto,S.E.,M.M]

Momentum Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Kota Bekasi sudah di depan mata. Sebagai salah satu agenda politik paling krusial di Kota Patriot, Musda bukan sekadar ajang suksesi perebutan kursi ketua. Lebih dari itu, momentum ini menjadi ruang refleksi ideologis bagi seluruh elemen, termasuk organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang secara historis memiliki kedekatan batin dengan partai berlambang pohon beringin ini, salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Hubungan antara Partai Golkar dan HMI bukanlah barang baru dalam lanskap politik nasional maupun lokal. Secara historis dan intelektual, keduanya memiliki ikatan emosional dan DNA perjuangan yang beririsan sejak era Orde Baru hingga reformasi. Golkar sebagai wadah artikulasi politik kekaryaan senantiasa diisi oleh insan-insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang banyak lahir dari rahim kaderisasi HMI.

Di Kota Bekasi, sinergi ini melahirkan harmonisasi pembangunan yang luar biasa. Golkar membutuhkan pasokan pemikiran kritis dan kader kepemimpinan yang matang dari mahasiswa, sementara HMI membutuhkan ruang aktualisasi strategis agar gagasan-gagasan keumatan dan kebangsaan mereka dapat dieksekusi melalui kebijakan publik formal.

Membahas kedekatan Golkar dan HMI di Kota Bekasi tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok Rahmat Effendi (Bang Pepen). Mantan Wali Kota Bekasi sekaligus mantan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi ini merupakan representasi nyata bagaimana komitmen kekaryaan dapat bersinergi dengan dunia kemahasiswaan.

Meski tidak tumbuh dari struktur organik HMI semasa kuliah, besarnya kepedulian Bang Pepen terhadap pembinaan pemuda membuatnya dianugerahi status sebagai Anggota Kehormatan Korps Alumni HMI (KAHMI) Bekasi. Kontribusinya bukan sekadar simbolis di atas kertas. Di bawah kepemimpinannya, dunia kemahasiswaan Kota Bekasi mendapat ruang istimewa. Salah satu bukti monumental dedikasinya adalah dukungannya dalam peresmian Gedung Sekretariat KAHMI/HMI di Jalan Agus Salim, Bekasi Timur. Bagi HMI, Rahmat Effendi adalah bapak pembangunan daerah yang paham betul bahwa investasi terbaik sebuah kota terletak pada pembangunan manusianya—termasuk memfasilitasi organisasi kemahasiswaan agar terus hidup dan berimprovisasi bagi kemajuan daerah.

Kini, roda zaman berputar dan estafet kepemimpinan Golkar Kota Bekasi berada di pundak Ade Puspitasari, S.Sos., M.B.A.. Menjelang Musda VI, sudah selayaknya HMI Kota Bekasi, baik secara moral maupun pemikiran, berdiri beriringan menyokong keberlanjutan kepemimpinan Ade Puspitasari.

Ada beberapa alasan rasional mengapa harmoni ini harus dijaga:

• Konsistensi Struktur dan Soliditas: Ade terbukti mampu mempertahankan eksistensi Beringin tetap kokoh di Kota Bekasi dengan raihan 8 kursi legislatif pada Pileg 2024. Capaian ini menyamai torehan emas di era Rahmat Effendi. Kemampuan manajerial ini membantah segala keraguan dan membuktikan bahwa ia adalah pemimpin konsolidator yang andal.

• Keberlanjutan Komitmen Pemuda: Sebagai politisi muda perempuan pertama yang memimpin Golkar Bekasi, Ade memiliki kedekatan emosional dan kepedulian yang sama besarnya dengan sang ayah terhadap organisasi kepemudaan.

Musda VI Golkar Kota Bekasi bukanlah panggung tawar-menawar kepentingan jangka pendek. Ini adalah momentum untuk merawat warisan kebaikan dan memastikan pembangunan Kota Bekasi tetap dikawal oleh kolaborasi intelektual dan politik yang sehat.

Sejarah telah mencatat kontribusi besar Rahmat Effendi bagi HMI. Menatap masa depan, adalah langkah logis dan strategis bagi HMI untuk terus merawat sinergi itu bersama Ade Puspitasari, demi terwujudnya Kota Bekasi yang maju, sejahtera, dan melahirkan generasi-generasi pengabdi yang paripurna.

Kota Bekasi, 10 Oktober 2026

Kebakaran Rumah di Kaliabang Tengah Bekasi Utara, Dua Orang Meninggal Dunia

2026-10-08T08:12:47.347+07:00

Kebakaran di Kaliabang Bekasi Utara

BEKASI — Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Kaliabang Tengah, Gang Simbang II, RT 02/RW 04, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pada Rabu malam, 7 Oktober 2026.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 22.12 WIB. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi menerima laporan dan mengerahkan sejumlah unit menuju lokasi. Unit pertama berangkat pada pukul 22.15 WIB dan tiba di tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul 22.23 WIB.

Berdasarkan informasi awal yang diterima petugas dari warga, api diduga bermula dari pembakaran wadah telur berbahan kardus yang digunakan untuk mengusir nyamuk. Api kemudian membesar dan merambat hingga membakar bagian dalam rumah.

Warga yang berada di sekitar lokasi sempat menerobos masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan anggota keluarga yang berada di dalam. Sebagian warga lainnya segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi untuk mendapatkan penanganan.

Rumah yang terbakar diketahui milik M. Sofyan (45), laki-laki, pekerja swasta. Kebakaran menghanguskan bangunan dengan luas sekitar 150 meter persegi. Kerugian materiil sementara diperkirakan mencapai Rp500 juta.

Dalam peristiwa tersebut, dua orang meninggal dunia, yakni M. Sofyan (45) dan Srimursidah Handayani (52). Tidak terdapat laporan warga yang mengungsi maupun korban luka-luka dalam laporan penanganan awal.

Petugas berhasil melakukan penanganan dan situasi dinyatakan sudah hijau pada sekitar pukul 00.55 WIB.

Untuk menangani kebakaran tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengerahkan sejumlah armada, terdiri atas unit pompa air dari Markas Komando Medan Satria, Sektor Bekasi Utara, Sektor Bekasi Selatan, dan Sektor Rawalumbu. Selain itu, turut dikerahkan tiga unit rescue serta satu unit logistik untuk mendukung proses pemadaman.

Penanganan di lokasi juga melibatkan Satpol PP Kecamatan Bekasi Utara, Polres Metro Bekasi Kota, dan Babinsa Kelurahan Kaliabang Tengah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas pembakaran di dalam maupun sekitar rumah, terutama penggunaan bahan yang mudah terbakar di area permukiman.

Data Kejadian:

Hari/Tanggal: Rabu, 7 Oktober 2026
Waktu kejadian: 22.12 WIB
Lokasi: Jl. Kaliabang Tengah Gg. Simbang II RT 02/RW 04, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi
Objek: Rumah tinggal
Luas area: ±150 m²
Luas terbakar: ±150 m²
Korban meninggal dunia: 2 orang
Kerugian: ±Rp500 juta
Penanganan selesai: 00.55 WIB
Penyebab sementara: Diduga berasal dari pembakaran wadah telur berbahan kardus yang ditinggalkan

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

(SMN)

Ketua Umum PB IKA BEM Nusantara Tomy Suswanto Kecam Keras Penurunan Foto Wapres Gibran oleh Wakil Ketua DPRD Sukabumi

2026-10-07T20:57:34.130+07:00

JAKARTA, 7 Oktober 2026 – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (PB IKA BEM) Nusantara, Tomy Suswanto, S.E., M.M., mengecam keras aksi unilateral yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari. Tindakan penurunan bingkai foto resmi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dari dinding ruang kerja kedinasan tersebut dinilai sebagai tindakan yang mencederai tatanan hukum tata negara dan etika birokrasi pemerintahan.

Aksi pimpinan dewan asal Fraksi PDI Perjuangan tersebut sempat viral dan menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan aktivis nasional. Menanggapi fenomena hukum dan politik ini, PB IKA BEM Nusantara menegaskan sikap organisasi yang menuntut profesionalisme serta kedewasaan berpolitik dari para pejabat publik di daerah.

Dalam pernyataan resminya, Tomy Suswanto, S.E., M.M. menyampaikan bahwa pemanfaatan fasilitas kedinasan negara yang dibiayai oleh sirkulasi APBD demi mempertontonkan "sikap politik pribadi" merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang administrasi yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Kami dari Pengurus Besar Ikatan Alumni BEM Nusantara memandang aksi penurunan foto resmi konstitusional tersebut sebagai preseden buruk bagi kedewasaan berdemokrasi. Ruang pimpinan dewan adalah representasi institusi negara, bukan ruang pribadi untuk bermanuver," tegas Tomy Suswanto.

Lebih lanjut, Tomy mengkritik landasan penafsiran sepihak yang digunakan oleh Terlapor mengenai dinamika persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait syarat administrasi ijazah. Tomy menegaskan bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, majelis hakim konstitusi telah mengeluarkan amar putusan yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

"Secara legalitas formal tata negara (de jure), kedudukan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI adalah sah, inkrah, dan mengikat bagi seluruh warga negara. Menurunkan foto wapres yang sah di instansi pemerintah daerah bertentangan dengan asas kepatutan dan kewajiban anggota dewan dalam Pasal 160 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," tambah alumnus magister manajemen tersebut.

Atas dasar pertimbangan tersebut, PB IKA BEM Nusantara di bawah kepemimpinan Tomy Suswanto secara resmi mendesak otoritas terkait untuk segera mengambil langkah konkret:

• Mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Sukabumi untuk memproses dugaan pelanggaran etik profesi pimpinan dewan secara transparan.

• Meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk turun tangan melakukan investigasi khusus atas pelanggaran regulasi aturan keprotokolan negara (UU No. 9 Tahun 2010) di Sukabumi.

Sebagai organisasi wadah strategis alumni mahasiswa dari ratusan kampus di Indonesia, PB IKA BEM Nusantara berkomitmen untuk terus menjaga independensi gerakan, memelihara kondusivitas sosial-politik, serta mengawal marwah simbol kepemimpinan nasional demi tercapainya stabilitas menuju Indonesia Emas.

OPINI || Analisis Keberlanjutan Kepemimpinan Partai di Wilayah Suburban: Studi Kasus DPD Golkar Kota Bekasi Menjelang Musda VI

2026-10-06T12:58:25.128+07:00

Tomy Suswanto, S.E., M.M.

Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bekasi merupakan momentum krusial yang melampaui agenda rotasi struktural lima tahunan. Dalam kajian organisasi partai politik, Musda merupakan instrumen evaluasi strategis untuk mengukur aset politik utama, yaitu stabilitas kelembagaan, loyalitas kader, dan kontinuitas elektoral. Menghadapi karakteristik pemilih di wilayah suburban metropolitan Bekasi yang volatil dan kompetitif, eksperimen politik berupa perombakan total struktur kepemimpinan tanpa kalkulasi empiris yang matang memiliki risiko politik yang tinggi. Pada konteks inilah, posisi politik petahana Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari, S.Sos., M.B.A., perlu dianalisis secara objektif sebagai variabel penentu stabilitas partai.

Bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, parameter utama evaluasi kepemimpinan di tingkat daerah bertumpu pada loyalitas organisasional dan kontribusi elektoral riil yang dapat dikonversi menjadi kursi parlemen. Dalam aspek ini, Ade Puspitasari memiliki rekam jejak capaian yang signifikan. Keberhasilannya mempertahankan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VIII (Kota Bekasi dan Kota Depok) dengan raihan 74.275 suara sah pada Pemilu 2024 merupakan bukti empiris efektivitas mesin partai di bawah komandonya. Di wilayah dengan tingkat kompetisi tinggi ini, perolehan suara tersebut mengindikasikan bahwa jaringan struktural Golkar mampu menahan ekspansi elektoral dari partai pesaing, sekaligus mengamankan lumbung suara di wilayah penyangga ibu kota.

Indikator ketahanan taktis kepemimpinan Ade Puspitasari juga tercermin pada stabilitas perolehan kursi di tingkat lokal DPRD Kota Bekasi. Di tengah dinamika politik nasional yang memicu fluktuasi elektoral, Golkar Kota Bekasi secara konsisten berhasil mempertahankan kekuatan kelembagaannya dengan mengamankan 8 kursi, baik pada Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024. Fenomena ini menunjukkan adanya imunitas struktural terhadap pembusukan elektoral (electoral decay), terutama jika dikomparasikan secara asimetris dengan performa partai-partai besar lainnya di wilayah yang sama.

Berdasarkan data makro hasil pemilu di Kota Bekasi, pergeseran preferensi pemilih perkotaan berdampak signifikan pada penurunan perolehan kursi sejumlah partai utama. PDI Perjuangan mengalami penurunan kursi dari 12 kursi pada Pemilu 2019 menjadi 9 kursi pada Pemilu 2024. Penurunan serupa dialami oleh PKS yang terkoreksi dari 12 kursi menjadi 11 kursi pada periode pemilu yang sama. Sementara itu, Partai Demokrat mencatat degradasi basis suara yang cukup drastis, merosot dari 5 kursi pada 2019 menjadi tersisa 2 kursi pada 2024. Komparasi data ini secara ilmiah membuktikan bahwa di saat partai lain mengalami kemerosotan pertahanan teritorial, Golkar Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Ade Puspitasari bertindak sebagai satu-satunya kekuatan tradisional yang mampu menjaga stabilitas elektoralnya secara konsisten.

Secara historis, kepemimpinan Ade Puspitasari terkonsolidasi melalui proses manajerial internal dari tingkat bawah. Ia memimpin DPD Golkar Kota Bekasi pada periode transisi organisasi yang cukup kritis. Di tengah skeptisisme publik dan dinamika internal, pendekatan kepemimpinan yang diterapkan berfokus pada rekonsiliasi faksi, pemulihan moralitas kader akar rumput, serta peremajaan struktur organisasi. Langkah ini diaktualisasikan melalui optimalisasi peran organisasi sayap pemuda seperti AMPI dan penguatan representasi perempuan melalui KPPG.

Secara sosiologi politik, konstelasi menjelang Musda VI menampilkan dinamika antara kekuatan jaringan lokal yang mengakar dengan intervensi modal politik eksternal. Namun, analisis ketahanan politik menunjukkan bahwa posisi petahana memiliki keunggulan komparatif yang protektif dan institusional. Keunggulan teknis tersebut mencakup pengaruh struktural terhadap pembentukan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Musda yang berwenang menentukan validitas kepesertaan. Lebih dari itu, basis legitimasi Ade Puspitasari bertumpu pada patronase langsung dan ikatan emosional dengan simpul massa perkotaan, yang dibuktikan oleh raihan 74.275 suara sah di Dapil VIII Jawa Barat—sebuah modal politik riil yang sulit dikonversi secara linear oleh figur eksternal baru.

Pada akhirnya, trajektori politik Ade Puspitasari memberikan gambaran mengenai dialektika kepemimpinan perempuan modern di era disrupsi informasi. Ujian kepemimpinan institusional tidak diukur pada situasi stabil, melainkan pada kemampuan mengelola konflik internal dan merespons ketidakpuasan kader. Tantangan strategis ke depan bagi DPD Golkar Kota Bekasi bukan sekadar memenangkan suksesi kepemimpinan secara legal-formal, melainkan bagaimana menerjemahkan stabilitas struktural tersebut menjadi kebijakan publik dan program kerja yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat urban yang kritis. Sebagai legislator tingkat provinsi sekaligus nakhoda partai di tingkat lokal, Ade Puspitasari dituntut mampu mentransformasikan institusi partai menjadi kekuatan politik modern yang responsif, berwibawa, dan transformatif demi akselerasi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Kota Bekasi, 6 Oktober 2026

Bayu Ramadhan Klarifikasi Surat Penolakan Plt Ketua PK Golkar Medan Satria yang Telah Dicabut

2026-10-04T12:43:26.425+07:00

KOTA BEKASI – Pemberitaan mengenai penolakan terhadap penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PK Partai Golkar Medan Satria kembali mendapat klarifikasi. Kali ini, persoalan administrasi surat menjadi salah satu hal yang dipertanyakan, khususnya terkait stempel yang tercantum dalam surat penolakan sebelumnya.

Ketua PL Partai Golkar Harapan Mulya, Bayu Ramadhan, menjadi salah satu pihak yang memberikan klarifikasi setelah surat penolakan tertanggal 28 September 2026 tersebut secara resmi dicabut.

Dalam surat pencabutan tertanggal 2 Oktober 2026 yang ditandatangani Bayu, ditegaskan bahwa surat atau pernyataan penolakan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bayu juga menjelaskan bahwa persoalan surat sebelumnya tidak hanya menyangkut substansi, tetapi juga berkaitan dengan aspek administrasi organisasi.

Bayu Ramadhan menjelaskan bahwa persoalan surat sebelumnya juga berkaitan dengan aspek administrasi. Menurutnya, stempel yang tercantum dalam surat penolakan tersebut bukan stempel resmi yang semestinya digunakan oleh organisasi pada surat tersebut.

Karena itu, keberadaan stempel tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diluruskan, terlebih surat yang sebelumnya beredar sempat dipersepsikan sebagai dokumen resmi yang merepresentasikan sikap jajaran PL Partai Golkar se-Kecamatan Medan Satria.

“Yang perlu diluruskan bukan hanya soal isi surat, tetapi juga bagaimana surat itu secara administratif dapat dianggap sebagai dokumen organisasi. Stempel yang dibubuhkan pada surat sebelumnya bukan stempel yang semestinya digunakan dalam surat tersebut,” demikian substansi klarifikasi Bayu sebagaimana tertuang dalam surat yang ditandatanganinya.

Persoalan tersebut menjadi penting karena pemberitaan sebelumnya menyebut surat tersebut sebagai pernyataan keberatan yang ditandatangani oleh empat Ketua PL se-Kecamatan Medan Satria dan menjadikannya dasar pemberitaan mengenai penolakan terhadap penunjukan Plt Ketua PK.

Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan adanya pencabutan surat tersebut. Selain itu, dalam surat klarifikasi, pihak yang menandatangani menyatakan menghormati dan menerima keputusan DPD Partai Golkar Kota Bekasi terkait penunjukan Plt Ketua PK Partai Golkar Medan Satria sesuai mekanisme organisasi.

Bayu juga menyatakan bahwa setelah dilakukan komunikasi dan klarifikasi, surat penolakan sebelumnya tidak sepenuhnya menggambarkan keinginan pribadi maupun sikap organisasi di tingkat PL.

Dalam agenda klarifikasi yang berlangsung di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bekasi pada Jumat (2/10/2026), tercatat hadir Ahmad Sriyono selaku Ketua PL PG Kalibaru, Asmawih selaku Ketua PL PG Pejuang, serta Bayu Ramadhan selaku Ketua PL PG Harapan Mulya. Sementara Rossi tercatat sebagai Ketua PL PG Medan Satria dalam daftar hadir, namun tidak membubuhkan tanda tangan kehadiran.

Bagi Bayu, klarifikasi ini diperlukan agar informasi yang berkembang di publik tidak berhenti pada satu dokumen saja, sementara dokumen tersebut kemudian telah dicabut oleh pihak yang berkaitan langsung.

Terlebih, dalam surat pencabutan tersebut para pihak juga menyatakan komitmen untuk kembali menjalankan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi bersama guna menjaga kekompakan serta soliditas Partai Golkar di Kecamatan Medan Satria.

“Kami memilih meluruskan persoalan ini melalui mekanisme organisasi. Yang sudah dicabut tentu tidak lagi dapat dijadikan dasar untuk menggambarkan sikap kami saat ini,” demikian penegasan yang dapat menjadi inti keterangan Bayu.

Dengan adanya surat pencabutan dan klarifikasi tersebut, Bayu berharap pemberitaan mengenai dinamika internal Golkar Medan Satria dapat dilihat secara utuh, termasuk perkembangan terbaru dan aspek administrasi dari dokumen yang sebelumnya menjadi dasar pemberitaan.

Tiga Ketua PL Golkar Kecamatan Medan Satria Cabut Surat Penolakan, Luruskan Pemberitaan Sebelumnya

2026-10-04T12:35:04.283+07:00

Kota Bekasi – Pemberitaan terkait penolakan terhadap penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Medan Satria mendapat klarifikasi dari pihak-pihak yang sebelumnya disebut sebagai penandatangan surat keberatan.

Tiga Ketua Pengurus Kelurahan (PL), yakni Ahmad Sriyono, Asmawih dan Bayu Ramadhan, secara resmi menyampaikan surat klarifikasi sekaligus pencabutan terhadap surat penolakan yang sebelumnya beredar.

Surat klarifikasi tersebut tertanggal 2 Oktober 2026 dan disampaikan dalam agenda klarifikasi di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Jumat (2/10/2026).

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa surat penolakan tertanggal 28 September 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Para pihak juga menyatakan menghormati keputusan DPD Partai Golkar Kota Bekasi terkait penunjukan Plt Ketua PK Partai Golkar Medan Satria sesuai mekanisme organisasi.

Klarifikasi ini sekaligus meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menyebut adanya penolakan dari jajaran PL se-Kecamatan Medan Satria terhadap penunjukan Plt PK Golkar Medan Satria.

Ketua PL Harapan Mulya, Bayu Ramadhan, yang hadir dalam agenda tersebut, menegaskan bahwa surat sebelumnya tidak sepenuhnya merepresentasikan keinginan pribadi maupun sikap organisasi di tingkat masing-masing.

"Surat penolakan yang kemarin itu kami cabut. Saya sebagai Ketua PL Harapan Mulya mewaliki kedua kawan PL yang lain menyatakan menghormati keputusan DPD terkait penunjukan Plt Ketua PK Medan Satria," ujar Bayu Ramadhan.

Selain mencabut surat penolakan, mereka juga memberikan penjelasan mengenai proses penyampaian surat tersebut, termasuk persoalan administrasi dan penggunaan stempel pada dokumen sebelumnya.

Dalam surat klarifikasi disebutkan pula adanya informasi dan keterangan mengenai dorongan maupun tekanan dalam proses penyampaian surat penolakan. Hal tersebut disampaikan sebagai bagian dari klarifikasi para pihak dan menjadi konteks yang melatarbelakangi pencabutan surat sebelumnya.

Pertemuan klarifikasi berlangsung mulai pukul 19.00 hingga 21.00 WIB dengan agenda khusus membahas surat penolakan terhadap penunjukan Plt Ketua PK Partai Golkar Medan Satria.

Melalui klarifikasi tersebut, para pihak menegaskan kembali komitmennya untuk menghormati mekanisme organisasi dan menjaga komunikasi serta koordinasi di internal Partai Golkar.

Mereka juga menyatakan akan bersama-sama menjaga harmoni, persatuan dan soliditas Partai Golkar di Kecamatan Medan Satria, sehingga dinamika yang muncul sebelumnya tidak berkembang menjadi persoalan berkepanjangan.

Dengan adanya surat pencabutan tersebut, posisi yang disampaikan dalam surat keberatan sebelumnya tidak lagi menjadi sikap yang berlaku dari para pihak yang menandatanganinya.

Generasi Pemuda Presisi Nusantara (GPPN) Siapkan Gerakan Pemuda Berbasis Literasi, Kolaborasi dan Pengabdian

2026-09-30T20:18:29.085+07:00

JAKARTA — Sekitar 500 pengurus dan perwakilan wilayah Generasi Pemuda Presisi Nusantara (GPPN) berkumpul di Park Hotel, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum deklarasi nasional sekaligus konsolidasi organisasi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Mengusung tema “Pemuda Bergerak, Presisi Mengabdi, Bersatu Jaga Nusantara”, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat ruang kolaborasi pemuda dari berbagai latar belakang sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam kehidupan sosial dan kebangsaan.

Koordinator Nasional GPPN, Nasky Putra Tandjung, mengatakan pemuda memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan dan kebinekaan di tengah dinamika masyarakat.

Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Indonesia perlu ditempatkan sebagai kekuatan untuk membangun kolaborasi, bukan menjadi sumber perpecahan.

“Generasi Pemuda Presisi Nusantara ingin membangun ruang bersama bagi pemuda untuk bergerak, belajar, berkolaborasi, dan mengabdi. Perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan daerah harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan, bukan menjadi alasan untuk terpecah,” tegas Nasky dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Ia menjelaskan, GPPN menjadikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demokrasi, nilai Presisi, serta semangat kebangsaan sebagai bagian dari nilai yang menjadi pijakan organisasi.

Ruang kepemudaan, kata Nasky, diharapkan tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menjadi ruang untuk berdialog, bertukar gagasan, meningkatkan kapasitas, serta melakukan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pemuda memiliki posisi strategis dalam merawat kebinekaan dan memperkuat persatuan. Karena itu, ruang kepemudaan harus dibangun sebagai ruang dialog, kolaborasi, edukasi, dan pengabdian, bukan ruang yang memperbesar perbedaan,” jelasnya.

Dorong Program yang Menyentuh Masyarakat

Dalam Rakernas, GPPN membahas sejumlah agenda yang berkaitan dengan penguatan karakter, pengabdian masyarakat, literasi demokrasi dan kebangsaan, kepemimpinan, literasi digital, pemberdayaan pemuda, hingga kolaborasi lintas elemen masyarakat.

Nasky mengatakan, kegiatan kepemudaan yang dibangun GPPN diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

“Kami ingin gerakan pemuda tidak berhenti pada deklarasi atau seremoni. Semangat deklarasi harus diterjemahkan menjadi kerja nyata melalui kegiatan sosial, edukasi, literasi, pengembangan kapasitas, pemberdayaan, dan kolaborasi,” ungkap Nasky.

Menurut dia, penguatan karakter menjadi salah satu bagian penting untuk membentuk pemuda yang memiliki integritas, disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta kemampuan kepemimpinan.

Sementara kegiatan pengabdian masyarakat akan diarahkan melalui program sosial dan kemanusiaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Perkuat Literasi Demokrasi dan Digital

GPPN juga menempatkan literasi publik sebagai salah satu perhatian dalam gerakan kepemudaan. Literasi tersebut mencakup pemahaman mengenai kebangsaan, demokrasi, hukum, sosial, kepemudaan, hingga penggunaan teknologi digital.

Nasky menilai ruang digital telah menjadi bagian dari keseharian generasi muda sehingga perlu dimanfaatkan secara bertanggung jawab.

“Pemuda harus memiliki kemampuan untuk memilah informasi, menghargai perbedaan pandangan, mengedepankan dialog, dan menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab. Literasi menjadi bagian penting dalam penguatan kualitas generasi muda,” jelas Nasky.

Selain meningkatkan kemampuan memilah informasi, GPPN mendorong budaya berdiskusi secara sehat serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Ruang digital, lanjutnya, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi, kreativitas, produktivitas, komunikasi publik, serta penyebaran informasi yang konstruktif.

Bangun Jejaring GPPN Satu Nusantara

Dalam pengembangan organisasi, GPPN juga menyiapkan jejaring kepemudaan melalui semangat GPPN Satu Nusantara.

Jejaring tersebut dirancang secara bertahap mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan atau komunitas, dengan mempertimbangkan ketentuan hukum, tata kelola organisasi, serta kesiapan sumber daya di setiap wilayah.

Nasky menegaskan, perluasan jejaring tidak semata-mata ditujukan untuk membangun struktur organisasi.

“GPPN Satu Nusantara bukan sekadar tentang membangun struktur organisasi, tetapi membangun jejaring kolaborasi pemuda dari berbagai daerah agar dapat saling menguatkan dan memberikan kontribusi sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Melalui jejaring tersebut, pemuda dari berbagai daerah diharapkan dapat saling bertukar gagasan dan mengembangkan program sesuai kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.

Empat Ruang Utama Gerakan

Untuk memperjelas arah gerakan, GPPN mengembangkan empat ruang utama program kepemudaan.

Pertama, Pemuda Bergerak, yang menjadi ruang bagi kegiatan sosial, kepemudaan, kerelawanan, kreativitas, dan partisipasi generasi muda.

Kedua, Presisi Mengabdi, yang menempatkan nilai Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan sebagai salah satu inspirasi dalam pengabdian, disertai semangat integritas, profesionalisme, gotong royong, dan kepedulian sosial.

Ketiga, Literasi Nusantara, yang diarahkan untuk memperkuat pendidikan dan literasi mengenai kebangsaan, demokrasi, hukum, sosial, digital, budaya, serta kepemudaan.

Keempat, Pemuda Bersatu Jaga Nusantara, yang mencakup penguatan kebinekaan, dialog lintas komunitas, pelestarian budaya, kewirausahaan, ekonomi kreatif, peningkatan keterampilan, serta pemberdayaan pemuda.

Nilai Presisi dalam Pengabdian

GPPN juga menjadikan nilai Presisi—Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan—sebagai salah satu inspirasi dalam membangun budaya organisasi.

Nilai tersebut dimaknai sebagai dorongan agar pemuda mampu membaca persoalan, merespons kebutuhan masyarakat secara bertanggung jawab, serta mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan dalam menjalankan kegiatan.

Nasky, yang juga merupakan penulis buku Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat, mengatakan nilai tersebut dapat menjadi inspirasi dalam membangun budaya pengabdian.

“Bagi kami, nilai Presisi bukan sekadar istilah, tetapi semangat untuk membangun budaya pengabdian yang mampu membaca persoalan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan,” jelas Nasky.

Dalam kegiatan tersebut, GPPN juga menyampaikan perhatian terhadap pentingnya pelayanan publik, keamanan, ketertiban masyarakat, serta kepercayaan publik yang dibangun melalui kerja kelembagaan secara profesional dan bertanggung jawab.

Doakan Kapolri

Pada kesempatan yang sama, Nasky menyampaikan doa untuk Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Ia mendoakan agar Kapolri diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, keberkahan, umur panjang dalam kebaikan, serta kelancaran dalam menjalankan amanah dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Kami mendoakan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, keberkahan, umur yang panjang dalam kebaikan, serta kelancaran kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam menjalankan amanah dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara.”

Nasky juga berharap setiap tugas dan tanggung jawab yang dijalankan Kapolri diberikan kemudahan, keteguhan hati, kejernihan pikiran, kebijaksanaan, serta kesabaran dalam mengambil keputusan.

Siapkan Generasi Menuju Indonesia Emas 2045

Nasky menilai penguatan kualitas generasi muda menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Indonesia menuju 2045.

Menurutnya, pemuda perlu memiliki karakter kebangsaan sekaligus kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan strategis.

“Menuju Indonesia Emas 2045, generasi muda harus dipersiapkan bukan hanya sebagai penerima estafet kepemimpinan, tetapi sebagai generasi yang sejak sekarang mampu berkontribusi melalui pendidikan, inovasi, kewirausahaan, kegiatan sosial, literasi, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat,” tutur Nasky.

GPPN, kata dia, membuka ruang kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan program yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Deklarasi Nasional dan Rakernas yang digelar di Jakarta tersebut selanjutnya menjadi bagian dari konsolidasi organisasi, penyusunan program kerja, penguatan jejaring, serta pengembangan agenda kepemudaan di berbagai daerah.

Nasky menegaskan, kegiatan tersebut bukan tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk menerjemahkan komitmen organisasi ke dalam kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat.

“Kami ingin Deklarasi Nasional dan Rapat Kerja Nasional GPPN menjadi titik awal dari gerakan nyata. Pemuda harus mampu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan, menghormati demokrasi, merawat kebinekaan, dan memberikan kontribusi sesuai kapasitas masing-masing,” kata Nasky.

Ia kemudian menutup dengan semangat yang menjadi identitas gerakan GPPN.

“Pemuda Bergerak, Presisi Mengabdi, Bersatu Jaga Nusantara. Dari pemuda, untuk masyarakat, untuk persatuan Indonesia, dan untuk masa depan Nusantara,” pungkas

(Nik) Nasky.

HUT KE-45, PERUMDA TIRTA BHAGASASI PERKUAT SOLIDITAS DAN KOMITMEN PENINGKATAN PELAYANAN

2026-09-29T21:33:25.662+07:00

Pemotongan Tumpeng Perayaan Ulang Tahun
Perumda Tirta Bhagasasi yang ke-45

BEKASI, 29 September 2026 — Memasuki usia ke-45 tahun, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat soliditas internal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam apel istimewa memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Perumda Tirta Bhagasasi yang digelar di Lapangan Kantor Pusat Perumda Tirta Bhagasasi, Selasa (29/9/2026).

Apel dipimpin Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Bhagasasi, Ani Gustini, dan dihadiri Direktur Utama Reza Lutfi, Direktur Umum Daud Husin, Direktur Teknik Rika Nursantika, anggota Dewan Pengawas Romli Romliandi dan Bagas Sugeng Triyanto, serta para kepala cabang dan perwakilan pegawai.

Soliditas dan Semangat Pelayanan

Dalam amanatnya, Ani Gustini mengingatkan seluruh jajaran perusahaan bahwa usia 45 tahun harus menjadi momentum untuk semakin memperkuat semangat kebersamaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Dalam hymne, mars, juga visi misi perusahaan yang tadi disampaikan, sudah tertuang semua pesan utama untuk melayani masyarakat. Karena itu, pastikan selalu untuk bersemangat dan solid meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Usia 45 tahun ini sudah sewajarnya Perumda Tirta Bhagasasi mampu melayani masyarakat dengan baik.”

Menurutnya, berbagai keluhan yang masih disampaikan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pemacu bagi seluruh pegawai untuk memberikan pengabdian yang lebih baik.

“Kalaupun hingga saat ini masih ada saja keluhan yang muncul dari masyarakat, jangan sampai memengaruhi kinerja. Justru harus menjadi penyemangat untuk menunjukkan pengabdian yang lebih baik demi kepuasan masyarakat,” ujarnya.

45 Tahun, Momentum Meningkatkan Pelayanan

Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi, Reza Lutfi, menyampaikan bahwa usia 45 tahun memiliki makna tersendiri dalam perjalanan perusahaan.

Angka 45 dimaknai sebagai simbol peningkatan, dari angka 4 menuju angka 5. Sementara perpaduan angka 4 dan 5 menghasilkan angka 9 yang dimaknai sebagai simbol puncak.

Filosofi tersebut menjadi harapan agar memasuki usia ke-45, Perumda Tirta Bhagasasi mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Umur 45 tahun merupakan angka 4 meningkat menjadi 5. Artinya, kami berharap pelayanan kepada masyarakat bisa lebih meningkat, soliditas lebih meningkat dan kepuasan kepada pelanggan pun lebih meningkat,” kata Reza Lutfi.

Ia menegaskan bahwa kepuasan pelanggan merupakan salah satu fokus utama perusahaan. Karena itu, seluruh jajaran Perumda Tirta Bhagasasi didorong untuk tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam kondisi apa pun.

“Dalam kondisi apa pun, kami tetap berorientasi terhadap kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan puas maka semuanya pasti akan baik-baik,” ungkapnya.

Soliditas Menjadi Fondasi Perubahan

Penguatan soliditas menjadi salah satu perhatian utama manajemen Perumda Tirta Bhagasasi. Seluruh keluarga besar perusahaan didorong untuk bergerak dalam arah yang sama, memperkuat koordinasi, serta menjalankan visi dan misi perusahaan secara konsisten.

Dalam konteks pelayanan, Perumda Tirta Bhagasasi juga terus mendorong peningkatan cakupan layanan, penambahan sambungan pelanggan, peningkatan volume air terjual, penurunan tingkat kehilangan air, serta penguatan tata kelola dan kualitas pelayanan.

Apresiasi atas Kepedulian kepada Masyarakat

Dalam momentum HUT ke-45 tersebut, Ketua Dewan Pengawas juga menyampaikan pesan Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Eka Surya Atmaja, yang memberikan apresiasi terhadap kepedulian dan keterlibatan Perumda Tirta Bhagasasi dalam membantu masyarakat Kabupaten Bekasi yang terdampak kekeringan.

Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan air bersih, tetapi juga hadir ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat dan membutuhkan dukungan.

Memperkuat Komitmen di Usia 45 Tahun

Memasuki usia ke-45, Perumda Tirta Bhagasasi menegaskan bahwa perjalanan perusahaan ke depan akan terus dibangun melalui tiga hal utama, yakni soliditas, peningkatan pelayanan, dan kepuasan masyarakat.

Dengan semangat tersebut, seluruh jajaran Perumda Tirta Bhagasasi diharapkan mampu menjadikan momentum HUT ke-45 bukan sekadar perayaan, melainkan sebagai titik penguatan komitmen untuk terus berbenah, beradaptasi terhadap perubahan, serta memberikan pelayanan air bersih yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Perumda Tirta Bhagasasi — Siap Dalam Pelayanan, Siap Dalam Perubahan.

⸻

Tentang Perumda Tirta Bhagasasi

Perumda Tirta Bhagasasi merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Bekasi yang bergerak dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Perusahaan memiliki visi “Mewujudkan Perumda Tirta Bhagasasi yang profesional, sehat, dan siap melayani”, dengan misi menjalankan bisnis air yang berorientasi pada kepuasan stakeholder.

Bank Pori Jadi Langkah SMA Islam Teratai Putih Global Kelola Sampah Organik dan Wujudkan Sekolah Ramah Lingkungan

2026-09-26T13:39:14.291+07:00

BEKASI – SMA Islam Teratai Putih Global terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan ramah lingkungan melalui program pengelolaan sampah organik yang dikenal dengan sebutan Bank Pori.

Program tersebut menjadi salah satu upaya sekolah dalam mengelola sampah sekaligus mengajak seluruh warga sekolah untuk memiliki kebiasaan memilah sampah organik dan anorganik. Program ini melibatkan seluruh keluarga besar SMA Islam Teratai Putih Global, mulai dari guru, karyawan hingga siswa.

Pembina OSIS SMA Islam Teratai Putih Global, Zain, mengatakan Bank Pori merupakan bagian dari upaya sekolah mengelola sampah secara berkelanjutan. Pelaksanaannya dilakukan setiap hari dengan memanfaatkan area khusus di belakang kantin sekolah.

Di lokasi tersebut terdapat lubang yang telah dicor dan digunakan sebagai tempat penampungan sampah organik. Sampah yang terkumpul selanjutnya akan diproses dan dimanfaatkan menjadi pupuk untuk tanaman yang berada di lingkungan sekolah.

"Tujuan yang paling utama adalah sekolah kita sedang berproses menjadi sekolah yang ramah lingkungan bagi siswa-siswi, dengan cara memilah sampah organik dan anorganik lalu memanfaatkannya menjadi pupuk untuk tanaman," ujar Zain.

Ia menjelaskan, proses pengelolaan dimulai dari pemilahan sampah. Sampah organik yang terkumpul kemudian ditimbun menggunakan tanah hingga melalui proses penguraian. Hasil pengolahan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman, baik bunga maupun pepohonan di lingkungan sekolah.

Program tersebut dinilai semakin relevan diterapkan karena SMA Islam Teratai Putih Global memiliki puluhan hingga ratusan pohon yang tersebar di sejumlah area sekolah. Keberadaan tanaman tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemanfaatan hasil pengolahan sampah organik.

Sementara itu, salah seorang siswa kelas XII IPA 2, Azam, menilai program Bank Pori memberikan manfaat positif terhadap lingkungan sekolah. Menurutnya, pengelolaan sampah organik dapat mengurangi penumpukan sampah sekaligus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan.

"Program ini menyasar semua pihak, termasuk siswa-siswi, agar lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan," kata Azam.

Azam menjelaskan, sampah yang telah terkumpul selanjutnya diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk diolah. Selain dimanfaatkan menjadi pupuk, sampah organik juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, termasuk pakan ternak sesuai dengan jenis dan pengolahannya.

Menurutnya, keberadaan tempat khusus untuk pengelolaan sampah juga memudahkan siswa dalam melakukan pemilahan. Lokasi pengolahan ditempatkan di area yang tidak mengganggu aktivitas publik sekolah, sehingga program dapat berjalan secara lebih tertata.

"Sekolah mengadakan program ini untuk mengurangi sampah di lingkungan sekolah dan menjaga lingkungan agar lebih sehat lagi," ujar Azam.

Ia menambahkan, pengelolaan sampah penting dilakukan secara rutin. Sebab, sampah yang dibiarkan menumpuk tanpa pengelolaan dapat mengundang hama dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan maupun mengganggu kebersihan lingkungan sekolah.

Melalui program Bank Pori, SMA Islam Teratai Putih Global berharap kebiasaan memilah dan mengelola sampah dapat tumbuh sejak dini di kalangan siswa. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (Nik)

Komisi I DPRD Provinsi Banten Kunjungi Kantor Redaksi Penabekasi.id, Perkuat Sinergi Komunikasi Publik

2026-09-25T21:14:54.749+07:00

BEKASI, Penabekasi.id – Komisi I DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Kantor Redaksi Penabekasi.id di Kota Bekasi sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus membangun ruang diskusi mengenai pola kemitraan antara media online dan pemerintah dalam memperkuat komunikasi publik. Jum'at, 25/09/2026

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten H. Pinan, S.H., didampingi Sekretaris Komisi I H. Umar Bin Barmawi, S.T., M.M., serta jajaran anggota Komisi I.

Dalam pertemuan itu, H. Pinan mengatakan bahwa kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda kelembagaan, melainkan bagian dari upaya membuka dialog dengan insan pers mengenai bagaimana media online di Bekasi dapat membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah tanpa menghilangkan fungsi independensi pers.

"Kedatangan kami bersama rombongan ke Penabekasi.id ini ingin menjalin silaturahmi sekaligus berdiskusi. Kami ingin melihat bagaimana pendekatan media online di Bekasi bisa membangun kerja sama dengan pemerintah dalam menghadirkan komunikasi publik yang baik, tetap profesional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar H. Pinan.

Menurutnya, media memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, hubungan yang terbangun harus didasarkan pada profesionalisme, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap fungsi pers sebagai pilar demokrasi.

Rombongan Komisi I diterima oleh Komisaris Penabekasi.id Syamsul Martha Nugraha, S.Kom., bersama Pimpinan Redaksi Penabekasi.id Niki Dwi Andika Gumay, S.T., M.M.

Pada awal pertemuan, Syamsul Martha Nugraha membuka prolog dengan memaparkan perjalanan Penabekasi.id dalam membangun pendekatan komunikasi dengan Pemerintah Kota Bekasi maupun DPRD. Ia menjelaskan bahwa media yang dipimpinnya berupaya menjaga hubungan kelembagaan yang profesional dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik.

Sementara itu, Niki Dwi Andika Gumay menegaskan bahwa Penabekasi.id berkomitmen menjaga independensi redaksi melalui penerapan kode etik jurnalistik serta menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Diskusi berlangsung interaktif dengan mengangkat berbagai isu, mulai dari keterbukaan informasi publik, tantangan media siber di era digital, hingga peluang kolaborasi dalam membangun komunikasi publik yang lebih efektif.

Daftar Anggota Komisi I yang Hadir

Berdasarkan daftar kehadiran, rombongan Komisi I DPRD Provinsi Banten yang hadir terdiri dari:

H. Pinan, S.H. (Ketua Komisi I)
H. Umar Bin Barmawi, S.T., M.M. (Sekretaris Komisi I)
H. Agus Supriyatna, M.H., M.Si.
H. Ade Awaludin, S.Ag., M.H.
H. Madsuri, S.H.
Nia Purnama Sari, S.Pd.
dr. Hj. Shinta Wishnu Wardhani
Abdul Rohman, S.Kom., M.Pd.
Hj. Eka Widya Lestari, M.Pd.
H. Efu Saefullah, S.Kom., M.Si.
Kombes Pol. (P) Hj. Djasmarni, S.E.
Agus Maulana, S.Ag.
Riyan Hidayat, S.Sos.
Michael Eka Sugiharto, S.H.

Kunjungan kerja ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol terjalinnya sinergi antara Komisi I DPRD Provinsi Banten dan Penabekasi.id dalam memperkuat komunikasi publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Nik)

Peringatan Maulid Nabi dan Deklarasi Sekolah Ramah Anak di SDN Ciketing Udik IV Perkuat Sinergi Guru dan Orang Tua

2026-09-23T18:50:19.259+07:00

BEKASI – Rabu, 23/9/2026 SDN Ciketing Udik IV, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan Deklarasi Sekolah Ramah Anak, mengusung tema "Cerdas Otaknya, Kuat Imannya, Luhur Budinya". Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara guru, orang tua, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkarakter.

Mengusung subtema "Sinergitas dan Kolaborasi Model Pendidikan Ramah Anak antara Guru dan Orang Tua", acara tersebut dihadiri unsur pemerintah, legislatif, akademisi, pengawas pendidikan, komite sekolah, serta pemerhati perlindungan anak yang bersama-sama menyatakan komitmennya terhadap terwujudnya sekolah yang ramah bagi setiap anak.

Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta yang disambut penampilan Drum Band dan pembukaan panggung hadroh. Suasana berlangsung khidmat saat pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Ust. Tajudin, S.Pd.I, Ketua KKG PAI Kecamatan Bantargebang, yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama seluruh peserta.

Acara dipandu oleh Irdi Bisyori, S.Pd.I selaku pembawa acara yang mengarahkan seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai.

Maulid Nabi Jadi Penguat Pendidikan Berkarakter

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi pengingat pentingnya meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam dunia pendidikan. Melalui tema "Cerdas Otaknya, Kuat Imannya, Luhur Budinya", kegiatan ini menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual, tetapi juga dari penguatan iman serta pembentukan karakter mulia sebagai fondasi generasi masa depan.

Semangat tersebut selaras dengan upaya menghadirkan lingkungan sekolah yang menghormati hak anak, bebas dari kekerasan, serta mendorong tumbuh kembang peserta didik secara utuh.

Hadirkan Kolaborasi Pemerintah, Pengawas, dan Komite Sekolah

Rangkaian sambutan menjadi momentum penegasan pentingnya sinergi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga dalam membangun budaya pendidikan yang berpihak kepada anak.

Kepala Sekolah Busyro Effendi, S.Pd., M.M. menegaskan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sekaligus mampu membentuk karakter peserta didik sesuai nilai-nilai luhur yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Sementara itu, Chondro Wibhowo, M.E., S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan pentingnya memperkuat ekosistem pendidikan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan demi mendukung perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Dukungan dari unsur legislatif juga disampaikan oleh Wildan Fathurrahman, S.Kep., Ns., M.H., Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, yang menekankan bahwa implementasi Sekolah Ramah Anak membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dr. H. Siti Aisyah, M.Pd., Kasi Peserta Didik, yang menunjukkan dukungan terhadap penguatan program pendidikan ramah anak di lingkungan sekolah.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Rahma, S.Pd.I dan R. Sardiyo, S.Pd., M.Pd. selaku Pengawas Binaan PAI Kecamatan Bantargebang yang memberikan dukungan terhadap penguatan pendidikan karakter dan pembelajaran berbasis nilai-nilai keagamaan di sekolah.

Selain itu, Sutarno, M.Pd., Ketua Komite SDN Ciketing Udik IV, turut hadir sebagai representasi orang tua dan masyarakat dalam memperkuat kemitraan antara sekolah dan keluarga sebagai salah satu pilar utama mewujudkan Sekolah Ramah Anak.

Ketua KPAI Pusat Tekankan Perlindungan Anak sebagai Budaya Sekolah

Puncak kegiatan diisi dengan penyampaian materi utama oleh Dr. H. Aris Adi Leksono, M.M.Pd., Ketua KPAI Pusat sekaligus Sekretaris Umum PERGUNU.

Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa pendidikan ramah anak harus menjadi budaya bersama, di mana sekolah dan keluarga berperan sebagai mitra dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari aspek intelektual, emosional, maupun spiritual.

Diskusi berlangsung interaktif dengan dipandu oleh Dr. H. Heri Kuswara, M.Kom., dosen tetap Universitas BSI sekaligus Trainer Keluarga Indonesia Maslahat (KIM), yang memfasilitasi dialog antara narasumber dan para peserta.

Penandatanganan Deklarasi Jadi Simbol Komitmen Bersama

Sebagai puncak acara, seluruh pemangku kepentingan melaksanakan penandatanganan Deklarasi Sekolah Ramah Anak di SDN Ciketing Udik IV, Kecamatan Bantargebang. Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, perundungan, serta mampu menjamin pemenuhan hak-hak anak di lingkungan sekolah.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang diselingi pembagian doorprize kepada tiga peserta yang aktif berpartisipasi. Acara juga diisi dengan penyerahan cenderamata dan sertifikat apresiasi kepada para narasumber, moderator, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Sekolah sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam mendukung pendidikan ramah anak.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai simbol kebersamaan seluruh peserta dalam mendukung implementasi Sekolah Ramah Anak di Kota Bekasi, sebelum doa penutup dipimpin oleh Ust. Warto Susanto, S.Pd.I.

Melalui rangkaian Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Deklarasi Sekolah Ramah Anak ini, SDN Ciketing Udik IV berharap semangat "Cerdas Otaknya, Kuat Imannya, Luhur Budinya" dapat terus tertanam dalam diri peserta didik sekaligus memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkarakter di Kota Bekasi. (Nik)

Jelang Musda Golkar Kota Bekasi, Alumni HMI Disebut Bisa Jadi Energi Pembaruan Partai

2026-09-22T20:52:26.542+07:00

BEKASI – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Bekasi 2026, dinamika internal partai berlambang pohon beringin mulai menghangat. Sejumlah nama disebut masuk dalam bursa calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, sementara konsolidasi di tingkat kader terus berjalan.

Di tengah dinamika tersebut, kiprah alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang kini berkiprah di tubuh Partai Golkar kembali menjadi perhatian.

Keberadaan tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang sebagai alumni HMI dinilai dapat menjadi salah satu energi pembaruan untuk memperkuat konsolidasi, kaderisasi, sekaligus mengembalikan kedekatan partai dengan masyarakat Kota Bekasi.

Wacana tersebut mencuat seiring semakin dekatnya agenda Musda yang menjadi forum penting untuk menentukan arah kepemimpinan Partai Golkar Kota Bekasi ke depan.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Uri Huryati, sebelumnya menyampaikan bahwa pelaksanaan Musda masih dalam tahap persiapan. Waktu pelaksanaan belum ditentukan secara pasti, namun agenda tersebut tetap akan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme organisasi.

Alumni HMI Dinilai Punya Modal Organisasi

Dalam dinamika Musda, sejumlah tokoh yang merupakan alumni HMI dan kini berada di lingkungan Partai Golkar dinilai memiliki modal pengalaman organisasi serta jaringan yang dapat dikontribusikan dalam proses konsolidasi partai.

Salah satu kader Golkar yang juga merupakan alumni HMI, Iday Tarsono, sebelumnya menegaskan pentingnya soliditas alumni HMI yang berada di dalam tubuh Partai Golkar.

Menurut Iday, alumni HMI di Golkar harus ikut menyukseskan Musda sekaligus tetap mengawal kepentingan masyarakat Kota Bekasi.

"Alumni HMI yang berada di dalam Golkar harus solid dalam menyukseskan Musda. Tetapi yang tidak kalah penting, kita juga harus tetap mengawal kepentingan masyarakat Kota Bekasi."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan alumni HMI di Partai Golkar tidak semata-mata diarahkan pada kepentingan kontestasi internal, tetapi juga pada bagaimana partai mampu memperkuat fungsi politiknya di tengah masyarakat.

Pembaruan Golkar Lewat Gagasan dan Konsolidasi

Istilah "menyelamatkan Partai Golkar Kota Bekasi" belakangan muncul dalam perbincangan sejumlah kalangan yang melihat Musda sebagai momentum penting untuk melakukan pembenahan organisasi.

Penyelamatan tersebut tidak harus dimaknai sebagai upaya mengambil alih kepemimpinan partai.

Sebaliknya, para alumni HMI yang kini berkiprah di Partai Golkar dapat mengambil peran melalui penguatan gagasan, kaderisasi internal partai, konsolidasi akar rumput, serta membangun komunikasi politik yang lebih terbuka dengan berbagai elemen masyarakat.

Pengalaman organisasi yang dimiliki banyak alumni HMI dipandang dapat menjadi modal untuk memperkaya gagasan di tubuh Partai Golkar.

Terlebih, dinamika Musda kali ini mulai diwarnai munculnya sejumlah nama yang disebut berpotensi mengikuti kontestasi Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi periode mendatang. Radar Bekasi melaporkan sejumlah nama yang mulai muncul antara lain Ade Puspitasari, Ranny Fahd A Rafiq, Nofel Saleh Hilabi, dan Faisal, meskipun proses resmi pencalonan masih menjadi bagian dari tahapan Musda.

Musda Jangan Berakhir pada Perebutan Kursi

Musda sejatinya bukan hanya persoalan siapa yang akan menjadi ketua. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan arah Partai Golkar Kota Bekasi ke depan.

Karena itu, tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman organisasi, termasuk mereka yang merupakan alumni HMI dan kini berada di Partai Golkar, diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dengan membawa semangat intelektual, profesionalisme, serta tradisi pengabdian kepada masyarakat.

Musda juga diharapkan berlangsung secara demokratis dan tetap mengedepankan mekanisme organisasi.

Persaingan dalam menentukan kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi, tetapi hasil akhirnya diharapkan mampu memperkuat soliditas dan tidak meninggalkan persoalan baru di internal partai.

Momentum Menentukan Arah Baru

Dengan semakin dekatnya pelaksanaan Musda, seluruh elemen Partai Golkar Kota Bekasi kini memiliki kesempatan untuk menentukan arah organisasi untuk periode mendatang.

Para alumni HMI yang kini berkiprah di tubuh Partai Golkar pun memiliki ruang untuk menunjukkan kontribusinya sebagai bagian dari dinamika kader di partai.

Jika mampu membangun konsolidasi dan menawarkan gagasan yang konkret, mereka bukan sekadar menjadi bagian dari sejarah panjang perjalanan Golkar, tetapi juga dapat menjadi salah satu kekuatan yang mendorong pembaruan Partai Golkar Kota Bekasi.

Pada akhirnya, "menyelamatkan" Golkar bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi ketua, melainkan tentang bagaimana organisasi tersebut mampu memperkuat kaderisasi, menjaga soliditas, merawat demokrasi internal, dan kembali menghadirkan kerja politik yang dirasakan masyarakat Kota Bekasi.

Musda 2026 pun menjadi momentum penting untuk menjawab pertanyaan tersebut.

SMN

Sosok Solikhin Calon Sekda Kota Bekasi di Mata Frits Saikat

2026-09-22T17:17:55.587+07:00

Penabekasi.id - Kota Bekasi, Bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi memasuki fase yang semakin menarik. Empat nama telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan rekam jejak, salah satunya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Muhammad Solikhin.

Namun, perjalanan Solikhin menuju kursi Sekda tidak hanya disorot karena kapasitas dan rekam jejaknya. Namanya juga terseret dalam perbincangan publik mengenai hubungan kekerabatan dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Di tengah perdebatan tersebut, aktivis kemanusiaan sekaligus pemerhati kebijakan publik Frits Saikat angkat bicara. Frits meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya karena adanya hubungan keluarga. Menurut dia, semangat reformasi untuk memberantas nepotisme harus tetap berjalan, tetapi jangan sampai berubah menjadi stigma yang justru menutup ruang bagi aparatur yang memiliki rekam jejak dan prestasi.

“Saya tidak kenal sama Pak Solikhin, bahkan tidak pernah komunikasi, ketemu pun tidak pernah,” ujar Frits, Senin (21/9/2026).

Justru karena tidak memiliki hubungan personal tersebut, Frits menilai pandangannya terhadap Solikhin dapat dilihat dari sisi rekam jejak dan kinerja.

“Tapi saya melihat dia salah satu kandidat calon Sekda Kota Bekasi yang kuat secara intelektual dan integritasnya bagus. Selama menjabat Kepala Bapenda, dia sudah mencegah kebocoran APBD dengan berbagai kebijakan,” katanya.

Solikhin sendiri saat ini tercatat sebagai Kepala Bapenda Kota Bekasi dan secara resmi masuk dalam empat kandidat yang lolos tahap administrasi dan rekam jejak. Tiga kandidat lainnya adalah Arief Maulana, Dede Tito Ismanto, dan Dinar Faizal Badar.

Jangan Hukum Karier Seseorang karena Hubungan Keluarga

Frits menilai isu kekerabatan harus ditempatkan secara proporsional. Baginya, keberadaan hubungan keluarga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya praktik nepotisme.

Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah bagaimana proses seleksi berlangsung dan apakah keputusan akhirnya benar-benar didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, integritas serta hasil penilaian yang objektif.

“Nepotisme itu memang tuntutan reformasi yang harus kita lawan, tapi jangan sampai isu nepotisme ini malah menutup peluang orang untuk berkarir kalau kinerja dan dedikasinya memang bagus,” tegas Frits.

Menurutnya, birokrasi membutuhkan sistem yang mampu membedakan antara nepotisme dan kekerabatan. Keduanya tidak semestinya diperlakukan sebagai hal yang otomatis sama.

Jika seseorang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah, kata Frits, hal itu justru harus menjadi alasan untuk memperketat transparansi proses seleksi, bukan serta-merta menjadi alasan untuk menghapus peluang kariernya.

“Reformasi Jangan Membunuh Orang Berprestasi”

Frits menekankan bahwa semangat reformasi seharusnya melahirkan birokrasi yang semakin meritokratis, bukan menciptakan stigma baru.

Ia mengingatkan, seorang ASN seharusnya dinilai berdasarkan apa yang telah dikerjakan, kemampuan yang dimiliki, serta kontribusinya terhadap pemerintahan dan masyarakat.

“Jangan sampai reformasi yang kita perjuangkan untuk melawan nepotisme justru membunuh karier orang yang memang berprestasi hanya karena dia punya ikatan keluarga,” ujarnya.

Bagi Frits, persoalan utama dalam seleksi Sekda bukan siapa yang memiliki hubungan dengan siapa, melainkan apakah seluruh kandidat mendapatkan ruang yang sama untuk diuji secara objektif.

Ia pun mendorong agar panitia seleksi tetap bekerja berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dan menjadikan kompetensi serta rekam jejak sebagai bagian penting dalam proses penilaian.

Ujian Bukan Hanya untuk Kandidat, tetapi Juga Sistem Seleksi

Sorotan terhadap Solikhin pada akhirnya membuat proses seleksi Sekda Kota Bekasi menjadi perhatian publik. Komisi I DPRD Kota Bekasi sebelumnya juga telah meminta penjelasan mengenai mekanisme dan tahapan seleksi kepada BKPSDM serta panitia seleksi sebagai bagian dari upaya mengawal transparansi proses tersebut.

Kini, empat kandidat akan menjalani tahapan berikutnya. Masing-masing membawa latar belakang dan pengalaman birokrasi yang berbeda.

Bagi Frits, siapapun yang akhirnya terpilih harus lahir dari proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang kita butuhkan bukan sekadar siapa yang punya hubungan dengan siapa, tetapi siapa yang benar-benar mampu bekerja dan memberikan manfaat bagi Kota Bekasi,” pungkasnya.

Nyampe Jamaludin Sampaikan Terima Kasih kepada Warga Satria Jaya

2026-09-21T19:05:32.098+07:00

BEKASI – Setelah memperoleh suara terbanyak dalam rekapitulasi perolehan suara Pilkades Satria Jaya 2026 yang ditampilkan dalam data yang beredar, Nyampe Jamaludin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Nyampe Jamaludin mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh warga yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Desa Satria Jaya atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Ini bukan hanya tentang kemenangan saya, tetapi merupakan amanah yang harus saya pertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat,” ujar Nyampe Jamaludin.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah ikut menyukseskan pelaksanaan Pilkades Satria Jaya, mulai dari panitia, aparat keamanan, tokoh masyarakat, para calon lainnya, hingga seluruh warga yang menjaga proses pemilihan tetap berjalan dengan tertib.

Menurutnya, perbedaan pilihan dalam sebuah pesta demokrasi merupakan hal yang wajar. Setelah proses pemilihan selesai, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat kembali bersatu dan bersama-sama membangun Desa Satria Jaya.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kerukunan. Tidak ada lagi perbedaan nomor atau pilihan. Mari kita bersama membangun Satria Jaya agar semakin maju, nyaman dan sejahtera,” katanya.

Nyampe Jamaludin juga menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat. Insyaallah amanah ini akan saya jalankan sebaik-baiknya demi kepentingan dan kemajuan Desa Satria Jaya,” tuturnya.

Berdasarkan rekapitulasi suara yang tampak pada data yang menjadi acuan, Nyampe Jamaludin memperoleh 6.084 suara, menjadi perolehan suara terbanyak dibandingkan tiga calon lainnya. Adapun penetapan hasil akhir tetap mengacu pada hasil resmi yang ditetapkan oleh penyelenggara Pilkades.

“Terima kasih Satria Jaya. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Mari kita bangun Satria Jaya bersama-sama,” pungkas Nyampe Jamaludin.

SMN

Nyampe Jamaluddin Unggul dalam Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkades Satria Jaya 2026

2026-09-21T11:42:00.991+07:00

KABUPATEN BEKASI – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tahun 2026 diikuti oleh empat calon kepala desa. Keempatnya adalah Asta Razan nomor urut 1, Nyampe Jamaluddin nomor urut 2, H. Bongkan nomor urut 3, dan Tata nomor urut 4. Penetapan nomor urut tersebut sebelumnya telah dilakukan dalam tahapan Pilkades Satria Jaya.

Berdasarkan gambar rekapitulasi perolehan suara yang diterima, pasangan calon nomor urut 2, Nyampe Jamaluddin, tercatat memperoleh suara terbanyak dengan 6.084 suara.

Sementara itu, calon nomor urut 1 Asta Razan memperoleh 4.403 suara, disusul calon nomor urut 3 H. Bongkan dengan 2.858 suara. Adapun calon nomor urut 4 Tata tercatat memperoleh sekitar 312 suara pada gambar rekapitulasi tersebut.

Jika angka pada gambar digunakan sebagai acuan, total suara yang tercatat sekitar 13.657 suara, dengan Nyampe Jamaluddin memperoleh sekitar 44,5 persen dari keseluruhan suara tersebut.

Perolehan tersebut menempatkan Nyampe Jamaluddin sebagai peraih suara terbanyak dalam rekapitulasi yang ditampilkan pada gambar. Namun, angka tersebut sebaiknya diposisikan sebagai hasil rekapitulasi pada dokumen/gambar yang beredar, bukan sebagai hasil resmi yang telah ditetapkan, sampai terdapat pengumuman atau penetapan resmi dari panitia Pilkades maupun pihak berwenang.

Sebelumnya, tahapan Pilkades Satria Jaya berlangsung dengan melibatkan empat calon. Dalam sejumlah pemberitaan, panitia dan BPD juga menekankan pentingnya menjaga netralitas, keamanan, serta kondusivitas selama seluruh tahapan pemilihan.

Catatan redaksi: Angka calon nomor 4 pada foto sebagian tertutup ikon aplikasi, sehingga saya menuliskannya sebagai ±312 suara berdasarkan persentase diagram dan angka yang terlihat. Jika Anda punya foto rekapitulasi yang tidak tertutup ikon, angka tersebut bisa saya pastikan.

SMN

Tanggapan KSP Karya Bina Bangsa Soal Dugaan Beroperasi Tanpa Izin

2026-09-16T20:26:13.121+07:00

Bekasi (16/09/2026) - Menanggapi pemberitaan penabekasi.id sebelumnya yang berjudul "[KSP Karya Bina Bangsa Beroperasi Tanpa Izin OJK, Diduga Makan Banyak Korban Debitur ]" yang diunggah pada tanggal 21 Juli 2026, dengan tautan https://www.penabekasi.id/2026/08/ksp-karya-bina-bangsa-beroperasi-tanpa.html kami dari pihak KSP Karya Bina Bangsa perlu meluruskan kekeliruan informasi tersebut demi tegaknya kebenaran informasi di masyarakat. Adapun fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Bahwa KSP Karya Bina Bangsa merupakan Koperasi Simpan Pinjam dengan karakteristik kegiatan üsaha close loop (sistem tertutup, dari, oleh, dan untuk anggota). Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44B UU Perkoperasian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), koperasi dengan kegiatan usaha close loop tetap berada dalam pengaturan dan pengawasan Kementerian Koperasi Republik Indonesia, sepanjang memenuhi kriteria close loop sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak tepat jika status KSP Karya Bina Bangsa dinyatakan ilegal semata-mata karena tidak terdaftar atau diawasi oleh OJK.

Bahwa KSP Karya Bina Bangsa merupakan lembaga keuangan koperasi yang memiliki izin sesuai ketentuan perkoperasian yang berlaku dan menjalankan kegiatan usaha antara lain memberikan pinjaman kepada anggota. Terkait pihak yang disebut dalam pemberitaan sebagai debitur/korban, yang bersangkutan merupakan anggota KSP Karya Bina Bangsa yang memiliki kewajiban kredit kepada KSP dan telah memberikan jaminan berupa Hak Tanggungan. Atas kewajiban kredit yang mengalami cidera janji, KSP menempuh penyelesaian sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku, termasuk pengajuan lelang terhadap objek Hak Tanggungan melalui KPKNL. Hal tersebut pada prinsipnya mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan tetap mengikuti persyaratan dan prosedur lelang yang berlaku

Bahwa KSP Karya Bina Bangsa melalui kuasa hukumnya, Agus Rihat P. Manalu, S.H., M.H., C.L.A. dan rekan pada ARPM Law Office di Bekasi, telah menempuh upaya penyelesaian secara persuasif melalui komunikasi dan surat kepada debitur/kuasa hukumnya, termasuk surat undangan untuk hadir pada tanggal 10 September 2026 guna membahas penyelesaian kewajiban kredit. Namun, berdasarkan catatan KSP Karya Bina Bangsa, yang bersangkutan tidak hadir dalam undangan tersebut dan sampai saat ini belum terdapat pembayaran atau pelunasan kewajiban kredit kepada KSP.

Sanggahan ini kami sampaikan secara resmi berdasarkan Surat Penilaian Dewan Pers yang menyatakan bahwa pemberitaan sebelumnya telah melanggar Kode Etik Jurnalistik.

CATATAN REDAKSI DAN PERMOHONAN MAAF

Sehubungan dengan Surat Dewan Pers Nomor 1280/DP/K/IX/2026 tertanggal 15 September 2026 mengenai penyelesaian pengaduan atas pemberitaan Penabekasi.id berjudul "KSP Karya Bina Bangsa Beroperasi Tanpa Izin OJK, Diduga Makan Banyak Korban Debitur", Dewan Pers menilai pemberitaan tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dan Pasal 3 serta Pedoman Pemberitaan Media Siber karena tidak memenuhi prinsip keberimbangan dan verifikasi.

Sebagai tindak lanjut atas keputusan Dewan Pers, Redaksi Penabekasi.id menyampaikan permohonan maaf kepada Saudara Julio Bowi selaku Ketua KSP Karya Bina Bangsa serta kepada masyarakat atas kekurangan dalam proses pemberitaan tersebut.

Redaksi Penabekasi.id menghormati keputusan Dewan Pers dan berkomitmen untuk menjalankan praktik jurnalistik yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Catatan Redaksi ini dimuat sebagai pelaksanaan tindak lanjut atas keputusan Dewan Pers.

Aktivis Sosial Kemanusiaan Frits Saikat Dukung Muhammad Solikhin Masuk Bursa Sekda Kota Bekasi

2026-09-15T18:28:19.169+07:00

Penabekasi.id - Kota Bekasi ,Bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi semakin menarik perhatian publik dengan munculnya berbagai figur potensial. Kali ini dukungan penuh datang dari kalangan penggiat sosial kemanusiaan. Aktivis Sosial Kemanusiaan Kota Bekasi, Frits Saikat secara terbuka menyatakan dukungannnya kepada Bapak Muhammad Solikhin, yang saat ini tengah menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Kabanbapenda) Kota Bekasi, untuk maju dan memimpin jajaran birokrasi tertinggi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Frits menilai bahwa Muhammad Solikhin merupakan figur yang sangat matang secara struktural, mumpuni dari sisi intelektual, memiliki rekam jejak kinerja yang cemerlang, serta menunjukkan loyalitas tinggi terhadap pelayanan publik dan masyarakat Kota Bekasi.

"Bapak Muhammad Solikhin bukan sekadar pejabat administratif di atas kertas. Selama berinteraksi dan mengamati perjalanan birokrasinya, beliau adalah tipe birokrat yang responsif, solutif, dan senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat di garis depan. Kapasitas intelektual dan integritasnya sudah teruji dalam mengemban berbagai amanah strategis," ujar Frits Saikat dalam keterangannya.

Rekam Jejak dan Apresiasi: Kinerja Nyata untuk Kota Bekasi

Dukungan yang diberikan bukan tanpa alasan. Frits menyoroti sejumlah sepak terjang serta prestasi kepemimpinan Muhammad Solikhin selama mengabdi di birokrasi Pemerintahan Kota Bekasi, di antaranya:

Bapenda sudah melakukan digitalisasi dengan pembayaran melalui sistem pembayara cashless/non tunai. Hal ini menutup peluang terjadinya kebocoran dan kecurangan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Hampir semua kanal pembayaran virtual digunakan oleh Bapenda, hampir semua kanal perbankan, pembayaran digital spt ovo, dana, gopay dll, maupun melalu virtual account. Prinsipnya dengan digitalisasi menjauhkan transaksional yang tidak benar dan berakhir dengan tidak optimalnya pendapatan atas pajak dan retribusi daerah.

Inovasi dan Pengelolaan Pendapatan yang Akuntabel, sebagai Kabanbapenda, beliau berhasil mengoptimalkan tata kelola pendapatan daerah dengan transparan, modern, dan berorientasi pada kemudahan pelayanan bagi masyarakat serta pelaku usaha di Kota Bekasi.

Kedekatan dengan Elemen Masyarakat & Sosial: Di tengah kesibukannya mengurus sektor fiskal daerah, Muhammad Solikhin dikenal sebagai sosok yang humanis, terbuka terhadap kritik, serta cepat tanggap dalam merespons berbagai persoalan sosial kemanusiaan di lapangan.

Integritas dan Loyalitas Birokrasi: Beliau memiliki rekam jejak kepemimpinan yang bersih dari catatan kontroversial, konsisten menjaga netralitas, serta tegak lurus pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan.

Harapan Menuju Sekda Kota Bekasi yang Solutif

Dengan tantangan Kota Bekasi yang semakin kompleks sebagai kota penyangga metropolitan, kepemimpinan seorang Sekretaris Daerah dituntut tidak hanya kuat secara administratif, melainkan juga memiliki leadership yang kuat untuk mengoordinasikan seluruh perangkat daerah secara harmonis.

Frits Saikat optimis, jika Bapak Muhammad Solikhin diberikan amanah menduduki kursi Sekda Kota Bekasi, roda pemerintahan akan berjalan semakin adaptif, profesional, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

"Kota Bekasi membutuhkan dirigen birokrasi yang cekatan dan berhati nurani. Kami percaya Bapak Muhammad Solikhin adalah jawaban yang tepat untuk membawa birokrasi Pemkot Bekasi semakin prima dan melayani," tutup Frits.

Suahasil Nazara Emban Amanah Baru sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Dapat Apresiasi

2026-09-15T10:22:32.099+07:00

JAKARTA — Pergantian posisi Menteri Keuangan Republik Indonesia menjadi babak baru dalam perjalanan pengelolaan keuangan negara. Suahasil Nazara kini dipercaya mengemban tugas sebagai Menteri Keuangan, meneruskan tanggung jawab yang sebelumnya dijalankan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Suahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, ia menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam menjalankan peran barunya, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan fiskal dan perekonomian nasional.

Kepercayaan yang diberikan kepada Suahasil sekaligus membawa harapan agar pengelolaan keuangan negara dapat terus berjalan secara terukur, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan.

Di sisi lain, perjalanan Purbaya Yudhi Sadewa selama menduduki jabatan Menteri Keuangan mendapat apresiasi. Dedikasi dan kontribusinya dalam menjalankan tugas sebagai salah satu pejabat penting dalam pemerintahan menjadi bagian dari perjalanan pengelolaan fiskal Indonesia.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan figur, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menjaga kesinambungan kebijakan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Kementerian Keuangan memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan fiskal mampu menopang pembangunan sekaligus memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, kepemimpinan Suahasil Nazara ke depan akan menjadi salah satu perhatian penting dalam perjalanan kebijakan ekonomi nasional.

Ucapan selamat dan doa pun disampaikan kepada Suahasil Nazara atas amanah barunya. Semoga pengalaman dan kapasitas yang dimiliki dapat membawa Kementerian Keuangan semakin solid dalam menjalankan tanggung jawabnya serta berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia.

Selamat mengemban amanah, Bapak Suahasil Nazara. Semoga tugas baru ini dapat dijalankan dengan penuh integritas, keteguhan, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat serta negara.