Penataan Kota dan Wilayah Di Indonesia

Analisis Dampak Transportasi

2022-12-11T09:47:00.001+07:00

Keterkaitan Antara Sistem Transportasi dan Pengembangan Lahan.

Sistem transportasi dan pengembangan lahan (land development) saling kait mengkait. Di dalam sistem transportasi, tujuan dari perencanaan adalah menyediakan fasilitas untuk pergerakan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain atau dari berbagai pemanfaatan lahan. Sedangkan di sisi pengembangan lahan, tujuan dari perencanaan adalah untuk tercapainya fungsi bangunan dan harus menguntungkan. Acapkali kedua tujuan tersebut menimbulkan konflik. Hal inilah yang menjadi asumsi mendasar dari analisis dampak lalu lintas untuk menjembatani kedua tujuan di atas, atau dengan kata lain: Proses perencanaan transportasi dan pengembangan lahan mengikat satu sama lainnya. Pengembangan lahan tidak akan terjadi tanpa sistem transportasi, sedangkan sistem transportasi tidak mungkin disediakan apabila tidak melayani kepentingan ekonomi atau aktivitas pembangunan.

Hubungan antara Fasilitas Transportasi dan Perubahan Tata Guna Lahan

Bahwa setiap upaya peningkatan fasilitas transportasi akan berdampak terhadap perubahan tataguna lahan apabila tidak ada upaya pengendalian. Pengendalian ini sangat penting agar upaya peningkatan fasilitas transportasi dapat bermanfaat dan berdayaguna seoptimal mungkin. Aksesibilitas memegang peran penting bagi para pengembang lahan. Acapkali justru para pengembang lahan yang menciptakan aksesibilitas ke lokasi yang dikembangkan agar kepentingan investasi dapat terwujud. Pembatasan yang kaku terhadap perubahan tataguna lahan akan sulit dilakukan mengingat sifat manusia dan kota yang dinamis. Untuk ini suatu keseimbangan antara perubahan tataguna lahan dan fasilitas transportasi perlu dilakukan.

Beberapa hal yang mempengaruhi perubahan lahan antara lain sebagai berikut :

Kebijaksanaan pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah
Perubahan pendapatan keluarga
Perubahan preferensi keluarga dan keinginan-keinginan individual
Teknologi transportasi dan struktur biaya transportasi
Perubahan sistem transportasi
Tingkat pelayanan yang disediakan oleh sistem transportasi

Perencanaan Transportasi Kota Versus Perencanaan Tapak

Perencanaan transportasi kota secara tradisional mengidentifikasi kebutuhan transportasi dari suatu pola tata guna lahan yang ada dan yang direncanakan pada masa datang. Berdasarkan basis tata guna lahan, maka melalui empat tahapan proses perencanaan diproyeksikan kebutuhan fasilitas tranportasi yang akan mendukung aktivitas suatu kota. Walaupun demikian keluaran perencanaan transportasi kota tidak bersifat detail seperti kinerja simpang, efek pengembangan lahan utama dalam suatu zona tidak teridentifikasi.

Bangkitan Lalu Lintas dan Bangkitan Perjalanan

Bangkitan lalulintas dan bangkitan perjalanan secara terminologi berbeda arti. Bangkitan lalulintas (traffic generation) bangkitan pergerakan dalam satuan kendaraan yang timbul akibat sesuatu aktivitas tataguna lahan. Sedangkan bangkitan perjalanan (trip generation) merupakan bangkitan orang di dalam kepentingan analisis di dalam perencanaan transportasi kota. Apabila di dalam perencanaan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi telah diperkirakan, maka dengan mengalikan nilai okupansi penumpang rata-rata di dalam kendaraan akan didapatkan bangkitan lalulintas.

Aksesibilitas

Sistem transportasi merupakan elemen dasar insfrastruktur yang mempengaruhi pola perkembangan kota. Pengaruh berupa : Perubahan tingkat pelayanan. Perjalanan ke pusat kota dari suatu daerah pemukiman tertentu berubah dari waktu ke waktu. Akibat pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan perjalanan semakin meningkat yang pada gilirannya menyebabkan kemacetan lalu lintas. aksesibilitas atau tingkat pelayanan ke pusat kota menjadi menurun yang akhirnya merubah pola perkembangan kota. Pusat kota menjadi tidak menarik lagi dan aktifitas bergeser mendekati daerah pinggiran kota. Akhirnya terjadi perubahan daerah pemasaran akibat aktivitas dan meningkatnya waktu perjalanan.

Proses Perencanaan Lokasi

Perencanaan lokasi (site planning) dan proses perancangan (design) pada umumnya dimulai dari keputusan mengenai ukuran dan bentuk bangunan serta posisinya pada suatu lahan. Peletakan bangunan biasanya berdasarkan alasan alasan estetika dan visual. Peletakan tempat parkir dan jalan-jalan sirkulasinya dirancang kemudian di sekitar bangunan. Akhirnya lokasi pintu masuk dan pintu keluar baru ditetapkan. Perbedaan awal pandangan antara arsitek bangunan (pada umumnya) dan traffic engineer (kalaupun ada). Arsitek seialu berorientasi pada bangunan terlebih dahulu, sedangkan traffic engineer berorientasi pada sejauh mana kondisi kinerja lalu lintas pada jalan di sekitar lahan dikaitkan dengan penempatan akses masuk dan keluar. Kurangnya perhatian terhadap hubungan tataletak bangunan dan akses dapat menyebabkan masalah-masalah sebagai berikut:

Kemacetan di dalam lokasi lahan akibat kapasitas jalan sirkulasi kurang memadai serta konfigurasi parkir yang kurang mendukung
Kemacetan pada sistem jalan umum di luar lahan akibat aktivitas yang terjadi di dalam lahan itu sendiri
Kemungkinan timbulnya kecelakaan lalulintas akibat tidak terkendalinya konflik arus lalulintas
Keterbatasan fieksibilitas untuk penyesuaian rancangan atau perubahan sistem pengoperasian.
Aktivitas Pengembangan Lahan
Kurang memadai kapasitas akses

Aktivitas Utama	Detail Penggunaan (contoh)
Retail	Makanan/Non makanan Satu unit toko/sejumlah toko Pusat penjualan tanaman Pompa bensin
Usaha (employment)	Perkantoran Kawasan usaha (business park) Kawasan Industri (industrial estate) Pergudangan (warehousing)
Perumahan (residential)	Perumahan pribadi Apartmen Panti/tempat penampungan
Pendidikan	Sekolah (TK, SD, SMP, dan SMU) Universitas/Perguruan Tinggi Pusat kursus/Balai pelatihan
Hotel dan Restoran	Hotel Motel Restoran
Kesehatan	Rumah sakit Praktek Dokter Puskemas
Rekreasi	Olahraga Taman hiburan Bioskop Pusat kesenian

Sebelum memulai analisis dampak lalu lintas pertama kali kita harus mengenali aktivitas-aktivitas yang dapat membangkitkan perjalanan. Dengan mengenali deskripsi tataguna lahan, maka kita dapat mengetahui perkiraan atraktif bangunan.

Di dalam suatu pengembangan lahan dapat saja beberapa aktivitas digabung menjadi tataguna lahan campuran.

Pemahaman terhadap pengembangan lahan mutlak diketahui pada awal analisis. Deskripsi yang perlu diketahui antara lain:

Æ Aktivitas campuran penggunaan lahan;

Æ Ukuran pengembangan;

Æ Tempat dan bentuk lokasi;

Æ Jumlah tenaga kerja;

Æ Akses;

Æ Jam pengoperasian;

Bentuk Pelayanan

Æ Tahapan Pengembangan

Ukuran pengembangan, lokasi dan jumlah tenaga kerja merupakan variabel sebagai basis estimasi bangkitan perjalanan (terminologi yang lebih tepat adalah tarikan perjalanan). Walaupun demikian jumlah tenaga kerja adalah variabel tersulit didapat mengingat pada saat perencanaan hanya ukuran dan lokasi pengembangan saja yang paling mungkin didapat.

Pengembangan lahan yang sudah ada (existing use) merupakan informasi yang paling penting pada perencanaan perluasan. Dampak lalu lintas bangunan yang ada dapat diukur langsung dan dapat dijadikan pembanding. Walaupun demikian besaran bangungan dan perilaku pengunjung akan berbeda. Hal ini disebabkan terdapat kemungkinan perpidahan pengunjung dari bangunan lama ke bangunan baru. Bangkitan pengunjung baru secara relatif tidak sebesar sewaktu bangunan lama pertama kali dioperasikan. Dari semua perencanaan tampak penerapan akses sangat penting dan harus diperhatikan dari awal perencanaan.

Æ Prediksi Bangkitan Perjalanan

Hal-hal yang perlu dikonsiderasikan :

Ukuran bangkitan perjalanan yang digunakan adalah bangkitan kendaraan dan bukan bangkitan perjalanan individu orang sebagaimana diprediksi di dalam perencanaan kota. Bangkitan perjalanan individu yang tidak menggunakan kendaraan pribadi secara tidak langsung tetap diperhatikan dengan penyediaan fasilitas pendukung angkutan umum seperti jalur pejalan kaki dan tempat menunggu bus (bus shelter). Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwasanya kendaraan pribadi merupakan kontribusi terbesar untuk timbulnya konflik baru yang pada gilirannya menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitarnya.

Hal-hal yang harus dikonsider antara lain:

Æ Waktu dimana lalu lintas pada jaringan jalan dalam keadaan arus terpadat;

Æ Waktu dimana lalu lintas yang menuju atau dari suatu pengembangan dalam keadaan terbesar;

Æ Bagaimana hubungan antara kedua waktu di atas terhadap jaringan jalan maupun di dalam lokasi pengembangan;

Æ Apakah terdapat variasi musiman baik pada jaringan jalan maupun aktivitas di dalam lokasi pengembangan;

Æ Bangkitan perjalanan pada saat tidak sibuk (off peak) kalau dimungkinkan karena dibutuhkan untuk analisis dampak lingkungan secara keseluruhan (standar studi Amdal).

Definisi satu kali perjalanan adalah satu kali perjalanan kelokasi pengembangan atau satu kali perjalanan dari lokasi pengembangan. Penggunaan perjalanan 2 arah (datang dan pergi) harus tidak dipergunakan karena terminologi ini harus dinyatakan sebagai 2 perjalanan.

Metode Perkiraan Bangkitan Perjalanan

Terdapat 4 metode didalam memperkirakan bangkitan perjalanan, yaitu:

Æ Menggunakan prinsip-prinsip utama (first principles);

Æ Menggunakan persamaan (formulae);

Æ Menggunakan model kompleks (complex models);

Æ Melakukan perbandingan dengan mengembangkan yang sudah ada dan mirip dengan yang direncanakan (comparison method).

Prinsip-prinsip Utama

Metode ini membuat asumsi-asumsi dasar dimana bangkitan perjalanan diperkirakan terjadi seperti: kapan jam sibuk terjadi, berapa banyak pekerja akan datang dan pergi dengan menggunakan kendaraan pribadi, berapa banyak pengunjung akan datang dan pergi dengan menggunakan kendaraan pribadi serta berapa nilai okupansi kendaraan yang datang ke lokasi pengembangan. Metode ini sangat tidak akurat, tetapi sangat berguna untuk memeriksa hasil dari metode-metode lainnya.

Persamaan

Penelitian-penelitian dapat menghasilkan suatu formulasi bangkitan perjalanan dengan menggunakan parameter-parameter tertentu seperti luas bangunan, jumlah pekerja dan lain sebagainya. Penggunaan persamaan ini harus sedikit hati-hati mengingat kondisi suatu daerah dimana penelitian tersebut dilakukan belum tentu sama dengan daerah dimana analisis dampak lalu lintas akan dilakukan.

Model Kompleks

Sangat dimungkinkan untuk melakukan studi analisis dampak lalu lintas menggunakan model kompleks berdasarkan suatu program komputer seperti land use transportation model. Model ini akan menghasilkan sebaran perjalanan serta pembebanan lalu lintas. Formula bangkitan perjalanan pada umumnya sudah terdapat di dalam model, walaupun demikian penggunaan model ini sering kurang akurasi seperti penetapan zona analisis serta asumsi-asumsi didalamnya, mengingat model ini pada umumnya digunakan untuk perencanaan transportasi kota.

Studi Banding

Metode ini paling sering digunakan, khususnya untuk pengembangan berskala lokal. Studi banding ini dapat dilakukan secara langsung dengan melakukan survai pada objek yang sudah ada dan mirip dengan objek yang akan dikembangkan. Selain itu studi banding dapat dilakukan oleh instasi lain (di Amerika oleh Institution of Traffic Engineer, di Inggris oleh Kumpulan data yang dihimpun oleh konsultan-konsultan dan dihimpun dalam database TRICS).

Tabel berikut Memperlihatkan contoh bangkitan perjalanan dikaitkan dengan jenis aktivitas tata guna lahan.

Tabel Besaran dan unitisasi bangkitan perjalanan (Stover dan Koepke, 1983)

Jenis Tataguna Lahan	Jenis Pengembangan	Bangkitan Per Hari
Perumahan	Apartmen Kondominium Komonitas orang tua	5,7 per unit 5,1 per unit 3,3 per unit
Institusi	Pendidikan tinggi Sekolah menengah Sekolah dasar Rumah sakit Perpustakaan Bangunan pemerintah	2,2 per mahasiswa 1,3 per siswa 1,0 per siswa 9,4 per tempat tidur 58,4 per pegawai 64,6 per 1.000 kaki persegi
Komersial	Pusat perbelanjaan (regional) Pusat perbelanjaan (lokal) Perkantoran Bank Bengkel mobil	315 per netto are 949 per netto are 15 per 100 kaki persegi 43 per pegawai 57 per pegawai
Industri	Industri aneka Kawasan industri Gudang	79 per netto are 64 per netto are 81 per netto are

Unitisasi untuk pengukuran bangkitan perjalanan lalu lintas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Æ Fungsional, berkaitan dengan volume lalu lintas yang dibangkitkan;

Æ Relatif mudah didapatkan dan diukur;

Æ Menyediakan nilai-nilai yang konsisten.

Sedangkan masalah akurasi data sangat tergantung dari hal-hal sebagai berikut:

Æ Usia dari data;

Æ Variasi harian;

Æ Variasi lokasi;

Æ Lalu lintas yang datang sejenak ke lokasi karena kebutuhan lokasi tersebut pada jalur rute perjalanan sehari-hari oleh yang bersangkutan (passer traffic);

Æ Penggunaan lahan untuk berbagai bentuk usaha;

Æ Okupansi rata-rata kendaraan;

Æ Nilai variabilitas (minimum, maksimum, rata-rata, variasi standar);

Æ Jumlah sampel.

Contoh Soal

Sebuah toko serba ada berikut swalayan dibangun terletak berseberangan dengan pusat perbelanjaan. Luas toko adalah 20.000 meter persegi GLA (Gross Lease Area). Diperkirakan setiap 100 meter persegi GLA menimbulkan bangkitan perjalanan pada jam sibuk sebesar 6 kendaraan. Diperkirakan 25% pengunjung datang dari pusat perbelanjaan diseberangnya

Jawab :

Jumlah perjalanan pada jam sibuk = 6 x 20.000/100 = 1.200 perjalanan;

Bangkitan perjalanan baru ke toko serba ada = 0,75 x 1.200 = 900 perjalanan;

Bila diasumsikan kendaraan yang datang sebanding dengan kendaraan yang keluar, maka pada jam sibuk bangkitan yang timbul akibat toko serba ada adalah :

kendaraan datang = 0,5 x 900 = 450 kendaraan dan kendaraan keluar = 450 kendaraan;

Akibatnya didalam analisis dampak lalu lintas jumlah 450 kendaraan yang datang dan keluar dijadikan basis untuk melihat sejauh mana fasilitas infrastruktur jalan yang ada masih dapat menampung tambahan lalu lintas dan bagaimana penempatan pintu-pintu masuk dan keluar serta sirkulasi dan tempat parkir yang harus disediakan.

Analisis Lalu Lintas

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan

Di dalam analisis dampak lalu lintas terdapat tiga hal yang harus di analisis. Pertama, analisis lalu lintas eksternal yang melihat sejauh mana dampak tambahan lalu lintas akibat pengembangan lahan baru terhadap sistem jaringan yang ada. Kedua, analisis titik-titik akses yang melihat sejauh mana titik-titik akses dipilih sehingga memberikan dampak negatif terkecil terhadap lalu lintas eksternal. Ketiga, analisis lalu lintas internal meliputi analisis sirkulasi jalan internal dan kebutuhan tempat parkir kendaraan.

Analisis Lalu Lintas Eksternal

Perencanaan lalu lintas eksternal melibatkan dua komponen, yaitu :

Æ Lalu lintas berorientasi ke lokasi (site-oriented traffic), yaitu lalu lintas dimana memiliki asal atau tujuan ke lokasi yang direncanakan.

Æ Lalu lintas tidak berorientasi ke lokasi (non site-oriented traffic), yaitu lalu lintas yang tidak memiliki asal atau tujuan ke lokasi tetapi melalui jalan dimuka atau disekitar lokasi yang direncanakan (through traffic)

Site-Oriented Traffic

Site-Oriented Traffic relatif lebih mudah diperkirakan dibandingkan dengan Non Site-Oriented Traffic karena hal-hal sebagai berikut:

Æ Aktivitas penggunaan lahan diketahui dari perencanaan arsitek dan pemilik bangunan;

Æ Jumlah lalu lintas yang diperkirakan dapat ditentukan secara langsung sesuai dengan metode-metode tertentu;

Æ Sebaran lalu lintas dapat diperkirakan karena terbatas pada jaringan jalan di sekitar lokasi.

Non Site-Oriented Traffic

Non Site-Oriented Traffic merupakan arus lalu lintas menerus yang melalui lokasi pengembangan. Asal tujuan lalu lintas jelas tidak diketahui pada level studi analisis dampak lalu lintas. Perkiraan asal tujuan lalu lintas didapat dari studi perencanaan transportasi kota berskala makro. Di dalam studi analisis dampak lalu lintas pencatatan lalu lintas menerus dilakukan dengan survai primer mencatat langsung besarnya lalu lintas saat ini dan dengan faktor perumbuhan dapat diperkirakan lalu lintas pada saat dibangun direncanakan di buka.

Sebaran dan Pembebanan Lalu Lintas

Metode Sebaran dan Pembebanan Lalu Lintas

Untuk Site-Oriented Traffic, metode sebaran lalu lintas (traffic distribution) dan pembebanan lalu lintas (traffic assignment) dapat dilakukan secara bersamaan. Di dalam analisis dampak lalu lintas, metode sebaran lalu lintas dapat dilakukan beberapa cara, antara lain: Direct Knowledge; Isochrones; Gravity Model; Oppurtunity Model.

Direct Knowledge

Salah satu contoh aplikasi ini adalah relokasi kantor, dengan dasar pengetahuan tempat tinggal karyawan, maka untuk kantor baru sebaran dan pembebanan lalu lintas dapat langsung diketahui. Hal ini juga dapat dilakukan untuk perluasan suatu usaha seperti pusat perbelanjaan. dengan melakukan survai pada kondisi eksisting, maka sebaran dan pembebanan lalu lintas akibat pertambahan lalu lintas dapat dianggap sama dengan kondisi saat ini.

Isochrones

Pendekatan ini sering digunakan dengan mengembangkan Primary Market Area (PTA) yang disesuaikan dengan waktu perjalanan rata-rata. Sebagai contoh Tabel berikut memperlihatkan PTA untuk berbagai aktivitas tata guna lahan.

Tabel Primary Trade Area untuk Berbagai Tata guna Lahan

Jenis Aktivitas Tataguna Lahan	Waktu Tempuh Maksimum PTA
Pusat Perbelanjaan Regional	20-30 menit
Pusat Perbelanjaan	15-20 menit
Pertokoan Lokal	10 menit
Kawasan Industri	30 menit

Contoh Soal

Direncanakan toko serba ada berikut pasar swalayan sesuai contoh pada besaran dan unitisasi bangkitan perjalanan, akan dibangun di lokasi seperti terlihat pada gambar 5.1a berikut :

Secara singkat analisis dampak lalulintas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Bangkitan lalulintas pada jam sibuk sudah diperkirakan pada contoh soal pada besaran dan unitisasi bangkitan perjalanan dan didapat 450 kendaraan menuju ke lokasi dan 450 kendaraan meninggalkan lokasi.

2. Kemudian, dicari PTA (primary trade area), yaitu waktu tempuh sekitar 15 hingga 20 menit yang kemudian digambarkan isochome-nya seperti terlihat pada Gambar 5.1 b.

3. Bila persentase sebaran lalulintas dianggap linier dengan jumiah penduduk, maka dengan diketahuinya jumiah penduduk pada zone-zone analisisnya di dalam isochorne-nya persentase sebaran lalulintas juga akan diketahui seperti terlihat pada berikut :

Tabel Perkiraan Persentase Sebaran Lalulintas (Contoh Soal)

Zone Analisis	Jumiah Penduduk	Persentase Sebaran Lalulintas
A	1 0.000 jiwa	25,00%
B	5.000 jiwa	12,50%
C	7.500 jiwa	18,75%
D	5.000 jiwa	12,50%
E	12.500 jiwa	31,25%
Total	40.000 jiwa	100,00%

4. Sebaran lalulintas kemudian dicari dengan mendistribusikan ke zone-zone analisis jumiah total bangkitan lalulintas seperti terlihat pada berikut. Kemudian dibebankan ke dalam sistem jaringan jalan

Tabel Sebaran Lalulintas Toko Serba & Pasar Swalayan (Contoh Soal).

Zone Analisis	PersentaseSebaran Lalulintas	Volume DatangLokasi Pada JamSibuk	Volume KeluarLokasi Pada JamSibuk
A	25,00%	1 1 3 kendaraan	1 1 3 kendaraan
B	12,50%	56 kendaraan	56 kendaraan
C	18,75%	84 kendaraan	84 kendaraan
D	12,50%	56 kendaraan	56 kendaraan
E	31,25%	141 kendaraan	141 kendaraan
Total	100,00%	450 kendaraan	450 kendaraan

Dengan menambahkan volume arus menerus (through traffic), maka dapat diukur kinerja simpang maupun ruas di sekitar lokasi apabila perbedaan sebelum dan sesudah ditambah bangkitan lalu lintas akibat pengembangan lahan cukup besar di atas kapasitas, maka harus dilakukan upaya-upaya perbaikan.

Gravity Model

Aplikasi Gravity Model sama dengan proses yang umum dilakukan untuk sebaran perjalanan pada perencanaan transportasi kota. Persamaan umum adalah sebagai berikut:

X_ij = aP_jT_ij^b

Dimana

Xij = proporsi perjalanan (dalam satuan kendaraan) dari zona I (zona lokasi pengembangan) ke zona

Pj = proporsi dari zona j

Tij = waktu tempuh/jarak/biaya antar zona I dan j

a,b = koefisien distribusi ( b selalu negatif, dan nilai sebesar –2 pada umumnya terlalu rendah.

Opportunity Model

Model ini merupakan model yang kompleks dimana semua efek alternatif pengembangan diperhatikan. Salah satu aspek yang menarik adalah perencanaan pusat perbelanjaan. Bangkitan perjalanan (dan lalulintas) pada shopping model yang digunakan oleh pengembang retail pada dasarnya berbasis aspek perputaran uang (financial turnover) dan bukan perjalanan. Di dalam model ini perlu dikaji hubungan antara perputaran uang dengan perjalanan khususnya yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan.

Format Analisis Dampak Lalu lintas

Kapan Suatu Pengembangan Harus Melakukan Analisis Dampak Lalulintas ?

Di Indonesia pengaturan analisis dampak lalulintas belum sebaku analisis dampak lingkungan (Amdal). Di DKI Jakarta acapkaii analisis dampak lalulintas dijadikan bagian dari analisis dampak lingkungan, khususnya sewaktu membahas aspek transportasi.

Tidak semua pengembangan harus melakukan kajian analisis dampak lalulintas, khususnya pengembang berskala kecil. Permasalahan definisi skala kecil perlu ditetapkan. Sedangkan skala yang sangat besar sehingga merupakan kota di dalam kota mungkin harus dilakukan suatu studi makro terlebih dahulu (perencanaan transportasi kota) sebelum masuk ke kajian analisis dampak lalulintas untuk unit-unit bangunan di dalamnya.

"Warrant"Analisis Dampak Lalulintas di Inggris

Sebagai ilustrasi di lnggris telah dibuat warrant untuk kajian analisis dampak lalulintas (TUE, 1997), yaitu:

pengembangan perumahan yang melebihi 200 unit bangunan kawasan niaga dengan gross floor area (GFA) melebihi 5.000 meter persegi pergudangan dengan GFA melebihi 10.000 meter persegi pertokoan dengan G FA melebihi 1 000 meter persegi 100 perjalanan (kendaraan) masuk dan keluar pada jam sibuk ke suatu bangunan atau bangunan dengan memiliki petak parkir untuk 100 kendaraan atau lebih dengan akses tunggal ke jalan umum terdekat.

Laporan Analisis Dampak Lalulintas

Laporan analisis dampak lalulintas (modifikasi dari TUE,1997) setidak-tidaknya berisi hal sebagai berikut:

1. Ringkasan Non-Teknis, berisi resume non teknis mengenai deskripsi pengembangan dan proyeksi lalulintas.

2. Kondisi Saat lni, berisi deskripsi keadaan lalulintas saat ini termasuk juga fasilitas infrastruktur transportasi di sekitar lokasi, manajemen lalulintas, fasilitas angkutan umum dan kebijakan transportasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah setempat (seperti retribusi parkir dan lain sebagainya).

3. Proposal Pengembangan, berisi deskripsi bangunan yang direncanakan dibangun dengan semua aspeknya seperti koefisien dasar bangunan, luas bangunan dan jumiah petak parkir.

4. Bangkitan Lalu lintas, berisi kuantifikasi perkiraan bangkitan lalulintas yang timbul bedasarkan suatu metode yang digunakan. Perkiraan ini harus menunjukan bangkitan lalulintas per hari dan pada jam sibuk (baik jam sibuk lalulintas di jalan maupun jam sibuk di dalam lokasi). Perkiraan ini meliputi kondisi pada hari kerja dan hari libur (khususnya yang dapat membangkitkan lalulintas pada hari libur). Apabila terdapat tahapan pengembangan juga harus dikaji bangkitan lalu lintasnya.

5. Sebaran Lalulintas, berisi deskripsi daerah pengaruhnya dan konsiderasinya, identifikasi jenis-jenis perjalanan (perjalanan utama dan perjalanan bukan utama), identifikasi sistem jaringan jalan dan zona analisisnya yang diakhiri dengan kuantifikasi sesuai bangkitan lalulintas dan waktu pengamatan yang dibahas pada butir 4 di atas.

6. Pembebanan Jaringan Jalan, berisi antara lain identifikasi rute-rute lalulintas utama, pembahasan konflik pada simpang-simpang terdekat dan titik-titi akses.

7. Upaya Penanggulangan. berisi usulan penanggulangan apabila pembebanan lalu lintas menyebabkan kinerja jaringan jalan menjadi buruk serta tahun target pengujiannya (sewaktu bangunan dioperasikan secara penuh atau tahapan apabila pengembang melakukannya).

8. Dampak Sistem Jaringan Jalan, berisi kajian dari perubahan detail rancangan, apakah terdapat kondisi yang tidak memenuhi standar, aspek-aspek keselamatan lalulintas dan fasilitas angkutan umum serta pejalan kaki.

9. Sirkulasi Internal, berisi rancangan sirkulasi internal, titik-titik akses ke lokasi serta rancangan tempat parkir dan fasilitas menaikan dan menurunkan barang serta fasilitas untuk kondisi darurat.

------------------------

Oleh : Ir. Tri Cahyono MSc, Dosen Fakultas Teknik UI

Industri Booming di Jakarta Greater dan Pembangunan Yang Inklusif

2013-03-09T16:59:00.002+07:00

Hanya setahun yang lalu, Pamela Cox, wakil presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik,

menyatakan bahwa saat ini resesi terus global , Indonesia dianggap salah satu tempat investasi yang cerah di dunia menghasilkan lebih banyak pekerjaan dan pertumbuhan.

Namun, ada pertanyaan mendasar, apakah pertumbuhan ini akan menjadi salah satu yang inklusif yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat Indonesia pada generasi yang besar dan masa depan.

Pertumbuhan tangguh di Indonesia telah mempercepat restrukturisasi ekonomi dan globalisasi sektor industri di Jabodetabek (Greater Jakarta Area) dan, pada tingkat lebih rendah, sektor jasa.

Pada tahun 2011 saja, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat 317 investasi baru asing langsung (FDI) terkait dengan industri manufaktur di wilayah metropolitan dibandingkan dengan 75 investasi dalam negeri.

Sejak awal 1990-an manufaktur paling formal telah berada di luar Jakarta. Pangsa Jakarta lapangan kerja manufaktur mengalami penurunan sebesar 15 persen. Sebaliknya, pinggiran kota (Bodetabek atau Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Serang dan Karawang) telah mengalami cepat masuknya industri manufaktur, di mana lapangan kerja telah meningkat sebesar 159 persen selama 15 tahun terakhir.

Dalam dekade terakhir, pinggiran kota (Bodetabek) telah menarik sebagian besar FDI di estate, manufaktur estat dan sektor infrastruktur (BKPM, 2010). Dari tahun 1998 sampai 2009, kontribusi dari pinggiran kota ke sektor-sektor stabil pada 84-87 persen.

Sekitar 50 persen dari FDI di sektor-sektor sekunder di Jabodetabek ditangkap oleh Kabupaten Bekasi saja.

Sebagai ilustrasi, tujuh taman industri di Cikarang, Bekasi memiliki nilai ekspor potensi hingga US $, 15,1-30560000000 atau sekitar 46 persen dari minyak non-nasional dan ekspor gas dari $ 66428000000 (2005).

Jelas, pembangunan skala besar lahan pribadi telah menjadi fitur utama dari industrialisasi di Greater Jakarta.

Sejak akhir 1980-an, pengembangan taman industri swasta di pinggiran kota Jakarta telah diikuti, atau setidaknya berhubungan dengan pengembangan, jalan raya antar kota.

Perkembangan lahan industri telah memperpanjang batas-batas tradisional dari daerah metropolitan dari sekedar Jakarta dan kota sekitarnya dan kabupaten (Bodetabek) menuju Serang dan Karawang kabupaten.

Daerah ini mega-kota diperpanjang sekarang mencakup total luas 9,016.43 km2. Ada lebih dari 35 kawasan industri di wilayah ini dengan total luas lebih dari 18.000 hektar. Ukuran taman industri berkisar dari 50 sampai 1.800 hektar, sedangkan ukuran rata-rata sekitar 500 hektar.

Telah ada pergeseran manufaktur lokasi industri dari kawasan industri yang tidak direncanakan dan luas terhadap konsentrasi direncanakan dalam kawasan industri. Pada tahun 1995 taman industri menarik hanya 300.000 pekerjaan (28 persen dari total).

Namun, jumlah tersebut meningkat sebesar 66 persen pada 2010 menjadi hampir 500.000 (40 persen dari total). Dalam pandangan tren ini dapat disarankan bahwa, jika mereka terus, ada kemungkinan bahwa struktur spasial polisentris akan muncul di wilayah tersebut.

Struktur spasial perubahan dapat dilihat sebagai kesempatan untuk mempromosikan daerah metropolitan lebih terencana. Namun, dengan tidak adanya kerangka perencanaan yang memadai dan lembaga, peran aktif investor asing dan pengembang swasta besar dalam transformasi industri berpotensi memperkuat segregasi sosial.

Misalnya, kota industri di Cikarang memiliki pendapatan per kapita hampir dua kali tinggi dari Jakarta. Sementara itu, kota-kota tetangga hanya memiliki seperlima untuk sepersepuluh dari angka itu. Angka-angka menunjukkan bahwa perkembangan industri formal telah berkembang dengan mengorbankan kohesi daerah.

Ini ketimpangan pendapatan yang tinggi telah menimbulkan masalah keamanan antara anggota masyarakat atas dan kelas menengah. Hal ini mengakibatkan pintu gerbang kelompok masyarakat dalam bentuk kota-kota pribadi dan kelompok di sekitar taman industri. Pemisahan sosial ekonomi di kota-kota baru seperti mengingatkan pemisahan rasial usia kolonial.

Secara teoritis, konsentrasi besar industri di satu lokasi dapat menciptakan skala ekonomi, sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi melalui, misalnya, berbagi tanggung jawab penyediaan infrastruktur. Menariknya, di lokasi utama aglomerasi industri di Jabodetabek, berbagi ini belum terjadi.

Setiap kawasan industri cenderung untuk membangun infrastruktur sendiri perkotaan dan fasilitas, seperti jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, pabrik pengolahan air limbah, dan pabrik pengolahan air bersih, tanpa koordinasi yang jelas.

Akibatnya, infrastruktur yang dibangun oleh pengembang yang berbeda lahan industri cenderung terputus dari satu sama lain.

Hal ini secara luas jelas bahwa peran pemerintah telah relatif sederhana dalam proses pembangunan skala besar industri, fokus pada fasilitasi ad hoc dari inisiatif sektor swasta didorong. Membangun hubungan lebih kuat dengan ekonomi lokal dan industri kecil, peran yang lebih langsung pemerintah bisa diharapkan di masa depan, misalnya, mempromosikan aglomerasi industri yang sudah ada taman melalui terintegrasi rencana zona khusus ekonomi.

Agar menarik, rencana harus dibangun atas ambisi pemerintah yang jelas kewirausahaan dan visi jangka panjang.

Ada juga kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah pinggiran kota metropolitan dan pemerintahan dalam rangka untuk lebih merumuskan, beradaptasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan lokal dan regional rencana penggunaan lahan dan mengintegrasikan mereka dengan kebijakan ekonomi regional dan jangka panjang rencana yang disiapkan oleh pemerintah nasional.

Pembangunan institusi harus ditekankan di tingkat daerah sejak isu keberlanjutan sebagian besar memiliki implikasi besar untuk daerah metropolitan.

Dalam konteks kebijakan desentralisasi di Indonesia (otonomi daerah), multi-level koordinasi dan kerjasama antar (lintas sektoral) pemerintah daerah, provinsi dan nasional yang ada dianjurkan daripada merancang sebuah tingkat baru pemerintah daerah yang kaku.

Tampaknya bahwa sektor swasta dan masyarakat setempat perlu dilibatkan pada tingkat proporsional dalam daerah pengambilan keputusan karena mereka akan terus memainkan peran aktif dalam proses industrialisasi.

Akhirnya, dalam menghadapi kota yang semakin padat Jakarta, pemerintah dapat mendukung trend dekonsentrasi industri dengan menawarkan insentif lebih bagi para investor yang ingin pindah ke luar kota dan memindahkan kegiatan mereka untuk ditunjuk taman industri pinggiran kota.

Peraturan lingkungan yang lebih ketat perlu diikuti dengan pemantauan yang lebih kuat dan kontrol, industri sehingga lebih akan dipaksa untuk meninggalkan zona pinggiran kota yang tidak direncanakan dan kantong tersebar dan mengisi taman industri.

----------------------

Penulis adalah Delik Hudalah (dosen di jurusan arsitektur perencanaan dan pengembangan kebijakan Wilayah, Planologi ITB).

MP3EI : Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025

2013-03-09T15:38:00.004+07:00

MP3EI adalah singkatan Indonesia untuk Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, atau, dalam bahasa Inggris, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, halaman 207 dokumen yang menjabarkan rencana ambisius di Indonesia untuk mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah mengadopsi MP3EI karena pertumbuhan ekonomi belum mencapai tingkat maju dan berkelanjutan dan Master Plan yang diperlukan untuk itu untuk melakukannya.

Tujuan dari Rencana Induk adalah untuk memungkinkan Indonesia untuk menjadi salah satu dari 10 ekonomi utama dunia pada tahun 2025. Ini merenungkan tingkat tinggi kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan sektor swasta dan perubahan besar dalam pola pikir mereka semua. Pemerintah akan bertindak sebagai regulator, fasilitator dan katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan hal ini, itu akan baik mengubah dan mencabut peraturan untuk menghilangkan hambatan dan mencegah hambatan terhadap investasi. Untuk bertindak sebagai katalis untuk investasi, Pemerintah Indonesia akan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal dan sektor swasta akan diberikan peran utama dalam pembangunan ekonomi, khususnya di bidang infrastruktur.

MP3EI memiliki dua-Prongs : percepatan dan perluasan. Cabang percepatan dirancang utama untuk mencapai penyelesaian awal dari sejumlah program pembangunan yang ada. cabang perluasan dimaksudkan untuk menyebarkan efek positif dari pembangunan ekonomi untuk setiap daerah dan di antara semua komponen masyarakat Indonesia.

Master Plan mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan enam, atau koridor ekonomi, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali - Nusa Tenggara dan Papua - Kepulauan Maluku. Strategi utama dari Master Plan adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi dengan memfokuskan pada enam koridor ekonomi, dengan memperkuat konektivitas nasional di seluruh nusantara, dan dengan memperkuat kemampuan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi. The Master Plan mengidentifikasi delapan program utama dan 22 aktivitas utama sebagai fokus pembangunan. The delapan program utama adalah: pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telekomunikasi dan pengembangan kawasan strategis. Inisiatif strategis Master Plan adalah untuk mendorong investasi skala besar di 22 kegiatan utama: pengiriman, tekstil, makanan dan minuman, baja, peralatan pertahanan, kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, kayu, minyak dan gas, nikel, tembaga, bauksit, perikanan, pariwisata, makanan dan pertanian, daerah Jabodetabek, wilayah Selat Sunda strategis, peralatan transportasi, dan teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan Rencana Induk dikoordinasikan oleh Komite Ekonomi Nasional (KEN atau) dan Komite Inovasi Nasional (KIN atau). Master Plan mengakui Indonesia harus mengatasi sejumlah tantangan: kegagalan untuk mencapai nilai tambah masukan dalam industri pertanian dan ekstraktif; kesenjangan perkembangan antara barat dan timur Indonesia, kurangnya dukungan infrastruktur umum, kurangnya konektivitas antar daerah; tidak memadai kualitas sumber daya manusia, dan urbanisasi yang cepat.

Di antara langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan Rencana Induk, adalah reformasi birokrasi, termasuk legislatif dan yudikatif, reformasi pajak dan insentif, pembentukan zona ekonomi khusus di masing-masing koridor, pengiriman ditingkatkan dan kemampuan maskapai penerbangan (pelabuhan dan bandara) untuk mempromosikan konektivitas, dan meningkatkan SMU dan pelatihan kejuruan untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Banyak unsur dalam rencana adalah poin unik keberangkatan bagi Indonesia. Sebagai contoh, negara-negara Master Plan bahwa birokrasi Pemerintah akan mendukung kebutuhan bisnis dan memberikan perlakuan yang sama dan kesempatan yang adil bagi semua bisnis, pinjaman pemerintah akan digunakan untuk membiayai investasi, bukan pengeluaran rutin, seperti subsidi, subsidi akan untuk miskin secara langsung daripada barang, pajak akan atas penghasilan bersumber Indonesia dan bukan penghasilan di seluruh dunia, pajak akan didasarkan pada konsumsi daripada pajak pertambahan nilai, dan peraturan ketenagakerjaan akan mendukung pengusaha maupun karyawan.

Proyek Sumatra Ekonomi Coridor

Java Economic Coridor

Kalimantan Ekonomi Coridor

Ekonomi Sulawesi Coridor

Maluku-Papua Ekonomi Coridor

Bali-Nusa Tenggara Economic Coridor

Lainnya di : http://www.itpchamburg.de/pdf/Home/ECONOMIC

Konsep Dasar Pengembangan Tiga Metropolitan

2012-09-27T11:31:00.004+07:00

Tiga Metropolitan dan Dua Growth Center di Jawa Barat

Sumber: Analisis Tim WJP-MDM, 2011, Data: SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010

Dalam rangka mengakselerasi pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernisasi dan keberlanjutan di seluruh Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyusun konsep awal pengembangan tiga Metropolitan dan dua Growth Center.

Konsep ini dikembangkan dengan memperhatikan posisi strategis Wilayah Metropolitan (Bodebek Karpur, Bandung Raya dan Cirebon Raya) sebagai pusat aglomerasi penduduk, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat; serta Growth Center (Palabuhanratu dan Pangandaran) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berpotensi untuk menghela pertumbuhan dan perkembangan wilayah-wilayah lain di sekitarnya.

Selama ini data menunjukkan bahwa nilai tambah terbesar terjadi di perkotaan dan seolah-olah hanya memberikan benefit bagi masyarakat perkotaan. Tidak mengherankan apabila persentase penduduk perkotaan di Jawa Barat meningkat secara signifikan dari sebesar 30 persen pada tahun 1970 menjadi sebesar 66 persen (28,3 juta) pada tahun 2010.

Melalui konsep percepatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha mengarahkan agar perkembangan dan pertambahan nilai yang terjadi di ketiga Metropolitan dan kedua Growth Center tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menghela percepatan pembangunan di seluruh Jawa Barat.

Sebagai penghela ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakin bahwa pengembangan Metropolitan dan Growth Center di Jawa Barat akan menciptakan lapangan kerja baru akibat banyak dan besarnya aktivitas pembangunan. Pengembangan ini juga akan memperluas pasar bagi produk-produk Jawa Barat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan konsumsi, karena besarnya jumlah penduduk dengan daya beli yang lebih tinggi. Dari sisi investasi, jumlah investasi swasta dan pengeluaran pemerintah akan meningkat. Efisiensi ekonomi juga akan meningkat, karena adanya aglomerasi. Sementara itu, perkembangan ini juga akan meningkatkan volume ekspor dan menciptakan linkages ekonomi yang lebih baik antara Wilayah Metropolitan dan Growth Center dengan wilayah lainnya di Jawa Barat.

Untuk mendukung perwujudan keyakinan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, pasar uang, infrastruktur dan teknologi. Harapannya, dengan kebijakan pemanfaatan komponen produksi yang tepat, pihak swasta dan masyarakat akan semakin terdorong untuk berinvestasi dan terlibat secara aktif dalam proses pembangunan ekonomi Metropolitan dan Growth Center secara khusus serta pembangunan ekonomi Jawa Barat secara umum.

METROPOLITAN DAN GROWTH CENTER SEBAGAI PENGHELA EKONOMI DI PROVINSI JAWA BARAT

Sebagai penghela kesejahteraan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat percaya bahwa pengembangan Metropolitan dan Growth Center di Jawa Barat akan meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pusat-pusat pendidikan/kesehatan yang berkualitas tinggi di wilayah metropolitan dan growth center akan dimanfaatkan untuk juga meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di seluruh Jawa Barat Barat. Selain itu, linkages berbagai variabel kesejahteraan antara Wilayah Metropolitan dan Growth Center dengan wilayah lainnya di Jawa Barat juga akan dikembangkan.

Untuk mendukung ketercapaian tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelaraskan keunggulan pembangunan ekonomi di Metropolitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Jawa Barat.

METROPOLITAN DAN GROWTH CENTER SEBAGAI PENGHELA KESEJAHTERAAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Sebagai penghela modernisasi, pengembangan Metropolitan akan meningkatkan kualitas good governance serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya. Melalui proses modernisasi, Jawa Barat akan menjadi lebih kompetitif untuk memanfaatkan kemajuan global termasuk menarik investasi yang saat ini berpihak ke wilayah Asia, termasuk Asia Tenggara.

Modernisasi dalam konteks ini perlu disikapi secara arif dan dilihat sebagai upaya untuk membuat masyarakat menjadi lebih responsif dan tanggap terhadap fenomena-fenomena global yang terjadi akhir-akhir ini. Modernisasi ini akan tetap memperhatikan kearifan lokal.

METROPOLITAN DAN GROWTH CENTER SEBAGAI PENGHELA MODERNISASI DI PROVINSI JAWA BARAT

Sebagai penghela keberlanjutan, pengembangan Metropolitan akan meningkatkan peluang Jawa Barat untuk mewujudkan target 45 persen kawasan lindung; menghasilkan kelayakan finansial bagi penyediaan infrastruktur perkotaan modern dari yang semula tidak layak serta menghasilkan kondisi fiskal yang berkelanjutan.

Untuk mendukung ketercapaian tersebut, Pemerintah Jawa Barat akan mengeluarkan kebijakan untuk mempromosikan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan. Seluruh pemangku kepentingan harus mempertimbangkan faktor keberlanjutan dalam setiap upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan, sehingga proses pembangunan dan pengembangan wilayah harus diusahakan sedapat mungkin menjaga kelestarian lingkungan.

METROPOLITAN DAN GROWTH CENTER SEBAGAI PENGHELA KEBERLANJUTAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan dan mengoptimalkan target penghelaan di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan kajian awal mengenai isu dan permasalahan serta potensi dan keunggulan dari tiga Metropolitan dan dua Growth Center tersebut.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai gagasan untuk mengembangkan Metropolitan Bodebek Karpur (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta) sebagai metropolitan mandiri dengan sektor unggulan industri manufaktur, perdagangan dan jasa. Pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur ini akan dilakukan dengan pendekatan konsep Twin Metropolitan Jakarta – Bodebek Karpur.

Metropolitan Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang) akan dikembangkan sebagai Metropolitan modern dengan sektor unggulan wisata perkotaan, industri kreatif dan ipteks.

Metropolitan Cirebon Raya (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan kabupaten Indramayu) akan dikembangkan sebagai Metropolitan Budaya dan Sejarah dengan sektor unggulan wisata dan industri kerajinan.

Growth Center Palabuhanratu akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah dengan basis sektor perikanan dan pariwisata.

Growth Center Pangandaran akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dengan basis sektor pariwisata.

Sehingga, setiap Metropolitan dan Growth Center di Jawa Barat diarahkan untuk berkembang sesuai dengan potensi perkembangannya masing-masing untuk memberikan manfaat terbaik bagi masyarakatnya, masyarakat wilayah lain di sekitarnya, serta masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan.

Dukung DKI Jakarta Propinsi Jawa Barat Kembangkan Kota-kota Bodebek Karpur

2012-09-27T11:23:00.005+07:00

Untuk mendukung pembangunan di ibukota Negara Indonesia, DKI Jakarta diperlukan dukungan dari daerah penyangganya, seperti Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Untuk itu Provinsi Jawa Barat akan mengembangkan kota- kota tersebut menjadi kota Metropolitan atau disebut Bodebek Karpur (Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Purwakarta)

Hal ini diungkapakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat, Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja., DEA, Rabu (26/9/12) di Bakorwil, Jl. Ir. H. Juanda Bogor.

Menurutnya, Kota Bogor dan sebagian Bogor saat ini sudah pada fase berkarakter metropolitan dan statistik terakhir rakyat Jawa Barat 65 Persennya berdomisili di Perkotaan.

Bahkan sebagian warga Jawa Barat pada siang hari beraktifitas di ibukota, dimana mereka pada pagi hari hingga petang berada di wilayah DKI, sedangkan malam hari baru di wilayahnya masing-masing, baik itu Bogor, Depok, Bekasi, bahkan saat ini sudah merambah ke Karawang dan Purwakarta.

"Kota Bogor, Depok, Bekasi sudah berkarakter metropolitan, bahkan studi di Bapeda terakhir 2011 ini sudah sampai karawang dan Purwakarta. Bahkan kota-kota tersebut sehari-harinya itu sudah berkarakter perkotaan, dimana orang-orangnya itu hidup di Jakarta, lalu bermalam di wilayahnya masing-masing dan tanpa disadari wilayah ini sudah berkarakter kota”, urai Prof. DR. Ir. Deny Juanda.

Deny menambahkan, Provinsi Jawa Barat adalah membangun Bodebek plus Karpur, bukan menjadi tempat transit atau tidur, tetapi pemerintah Jawa Barat ingin Bodebek memiliki pertumbuhan sendiri. Untuk itu pihaknya mengusulkan sebuah metropolitan baru, yaitu Metropolitan Bodebekkarpur.

Jika konsep tersebut terbentuk, maka kegiatan-kegiatan ekonomi bisa tersebar dan tidak hanya di Jakarta saja tetapi bisa ke wilayah-wilayah sekitarnya

Denny berharap dua metropolitan bisa tumbuh dan berkembang, sehingga beban di Jakarta berkurang dan menjadi metropolitan kelas dunia. Selain itu, konsep tersebut juga bisa memajukan Jawa Barat.

Denny menjelaskan, agar wacana tersebut berjalan sukses, saat ini provinsi Jabar tengah membentuk satu tim Metropolitan Development management (MDM), dimana tugasnya akan menyiapkan konsep tiga metropolitan Jawa Barat, Bodebek Karpur, kedua Metropolitan Bandung Raya dan metropolitan Cirebon raya.

Diharapkan pada 28 Oktober 2012, konsep-konsep tersebut telah selesai.

-----------------------

Oleh : Wina dan Amir

Perkembangan Kota dan Penataan Ruang

2012-07-21T04:21:00.005+07:00

Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota sangat cepat seiring dengan pesatnya pembangunan yang dilaksanakan. Dewasa ini jumlah penduduk perkotaan di Indonesia semakin meningkat, sudah sekitar 35% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Diperkirakan jumlah ini akan meningkat pada akhir PJP II yaitu sekitar 60% dari jumlah penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Sementara itu distribusi penduduk perkotaan akan semakin meningkat di setiap propinsi, hal ini menunjukkan terjadinya- peningkatan pendapatan yang lebih tinggi yang disertai dengan tingginya diversifikasi kegiatan ekonomi. Pada akhir PJP II diperkirakan akan terdapat 23 kota yang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa, 11 kota diantaranya berada di luar jawa. Kontribusi yang diberikan oleh kawasan-kawasan perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial sangat berarti, diperkirakan lebih dari 60% dari PDB nonmigas akan berasal dari kawasan-kawasan perkotaan tersebut.

SISTEM KOTA-KOTA DAN PENATAAN RUANG

Definisi fungsional mengenai kota atau daerah perkotaan adalah "Pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai status pemerintahan sendiri dan karenanya telah mempunyai batas wilayah administratif, maupun yang belum mempunyai status pemerintahan tetapi memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan serta belum memiliki batas administratif". Suatu daerah disebut sebagai kota atau perkotaan karena pertimbangan aspek-aspek sebagai berikut :

Tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi
kegiatan utama masyarakatnya di sektor non pertanian
status sosial masyarakat penghuninya heterogen, baik dari segi adat, budaya, dan agama
Dilihat dari jumlah penduduknya, kota-kota atau daerah perkotaan tersebut ada yang termasuk golongan kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil:
Megapolitan, adalah kota dengan jumlah penduduk di atas 5 juta jiwa.
Kota raya/metropolitan adalah kota dengan jumlah penduduk antara 1 sampal 5 juta jiwa
Kota besar adalah kota dengan jumlah penduduk antara 500.000 sampai 1 juta jiwa.
Kota sedang adalah kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa.
Kota kecil adalah kota dengan jumlah penduduk antara 20.000 sampai 1.00.000 jiwa.

Kota atau daerah perkotaan, direncanakan atau tidak, membentuk suatu sistem karena saling keterkaitannya, baik secara fisik maupun secara sosial ekonomi. Dalam Repelita VI kota atau daerah perkotaan dibagi atas 4 (empat) kelompok berdasarkan fungsi dan pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu:

Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasionat (PKN). Yang dimaksud adalah kota atau daerah perkotaan yang mempunyai wilayah pelayanan skala nasional, disamping merupakan pintu gerbang bagi kefuar masuknya arus barang dan jasa, juga merupakan simpul perdagangan interrnasional. Kota atau perkotaan yang termasuk klasifikasi ini merupakan pusat pelayanan jasa, produksi, dan distribusi serta merupakan simpul transportasi untuk pencapaian beberapa pusat kawasan atau propinsi. Biasanya yang termasuk golongan kota/perkotaan ini adalah kota-kota besar/metropolitan, disebabkan karena kelengkapan sarana dan prasarana yang dimilikinya.
Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW). Daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah pelayanan yang mencakup beberapa kawasan atau kabupaten. Golongan ini biasanya merupakan kota besar dan kota sedang.
Kota atau daerah perkotaan yang berfungai sebagai pusat kegiatan lokal (PKL). Kota atau perkotaan yang termasuk klasifikasi ini adalah yang mempunyai wilayah pelayanan beberapa kawasan dalam lingkup kabupaten dan umunya merupakan kota sedang.
Kota atau daerah perkotaan yang mempunyai fungsi khusus dalam menunjang sektor ekonomi tertentu. Kota atau perkotaan yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah yang mempunyai fungsi pelayanan khusus dalam menunjang sektor strategis, menunjang pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi dan berfungsi pula sebagai daerah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada.

Pengelompokkan kota-kota ini ditujukan untuk dapat merumuskan kebijaksanaan yang lebih terarah dan sesuai dengan setiap kelompok tersebut.

Dari uraian sebelumnya, terlihat bahwa sistem kota-kota atau daerah perkotaan tidak terlepas dari setiap aspek kegiatan penataan ruang karena keduanya merupakan faktor yang saling terkait, yang mempengaruhi satu sama lain.

Perkembangan kota dan perkotaan yang pesat menuntut pengelolaan fungsi kota yang lebih baik karena semakin berkembang suatu kota dan perkotaan maka unsur-unsur pembentuknya pun akan semakin kompleks pula. Pada dasarnya pengelolaan kota dititikberatkan pada tinjauan terhadap penataan ruang yang ada mulai dari penyiapan rencana induk kota sampai dengan penyiapan rencana unsur kota, pengaturan pemanfaatannya, pengelolaan pengendaliannya, dan kaitannya dengan aspek-aspek lain terutama dengan aspek-aspek: pembangunan ekonomi kota; finansial kota; kelembagaan kota; partisipasi swasta; dan partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan pengelolaan kota dan perkotaan tersebut, langkah-langkah yang ditempuh dalam kebijaksanaan pengembangan kota adalah sebagai berikut: Desentraliasasi pengembangan kota, dalam hal ini jelas bahwa peran daerah harus ditingkalkan dalam pengembangan kota, dengan demikian perlu diberikan kesempatan kepada daerah (Dati II) untuk mengembangkan kota-kota itu sesuai dengan potensi/sumber daya yang ada, hal ini tentunya sejalan dengan kebijaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan pemerintah.

Peningkatan partisipasi swasta dan masyarakat, sesuai dengan amanat yang termaktub dalam UU No 24 Tahun 1992 Bab III yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban sehubungan dengan penataan ruang tersebut. Dalam pasal 4 ayat 2 UU No.24 Tahun 1992 dijeIaskan bahwa setiap orang berhak untuk berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian perlu diciptakan pola kemitraan antara pemerintah dan swasta maupun masyarakat dalam kegiatan penataan ruang ini.

Meningkatkan akses kepada fasilitas fisik, sosial, ekonomi, dan budaya serta pelayanan, juga menetapkan peraturan dan sistem hukum yang mendukung pembangunan dan pengelolaan kota.

Meningkatkan peranan kota-kota dalam meningkalkan pembangunan nasional dan wilayah. Dalam kaitan ini perlu ditingkalkan kerjasama antar pemerintahan kota dan antara kota dan daerah sekitarnya dalam kawasan andalan.

Sementara itu bagi penataan ruang kawasan tumbuh cepat seperti metropolitan atau kota besar maka diperlukan adanya beberapa strategi pembangunan yaitu:

Adanya rencana strategik yang dikombinasikan dengan rencana anggaran (budget planning). Rencana strategik ini lebih menitikberatkan pada program-program konkret didalamnya termasuk koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan dan pembiayaan perkotaan. Dalam hal ini unsur manajemen dalam pembangunan perkotaan lebih diulamakan. Dalam hal ini baik partisipasi swasta maupun masyarakat sudah teridentifikasi secara jelas. Karena rencana itu tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan pemerintah kota saja tetapi mempertimbangkan kegiatan-kegiatan aktor lain yang terlibat dalam pembangunan kota. Rencana strategik harus mempunyai tujuan yang jelas dan sudah disepakati bersama baik antar instansi terkait, masyarakat maupun pihak swasta. Rencana yang dibuat harus realistis, transparan dan dapat diukur tingkat pencapaiannya untuk mempermudah evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dari rencana tersebut. Dengan demikian terlihat perbedaan antara rencana strategik dengan rencana tradisional (comprehensive planning) atau master plan. Rencana yang diperlukan untuk penataan ruang kawasan tumbuh cepat adalah rencana yang mempunyai daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan, serta operasional.
Perlu diiakukan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pemungulan pajak lokal yang ditargelkan untuk dapat mengganti biaya modal dalam pengoperasiannya. Usaha yang dilakukan antara lain melalui penerapan tarif yang didasarkan pada prinsip biaya penuh bagi pelayanan air minum, pembuangan air limbah, dan sampah.
Perlu peningkatan desentraliasasi dalam penentuan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan termasuk peningkatan administrasi pengelolaannya.
Peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan kota, peran pemerintah dalam hal ini sebagai facilitator dan enabler dalam pengadaan fasilitas kota.
Pengintegrasian strategi transportasi perkotaan untuk mengurangi biaya yang disebabkan oleh kemacetan akibat buruknya penanganan transportasi.
Peningkatan peraturan yang berkaitan dengan kontrof polusi air, udara,dan tanah serta pengurangan kemacetan lalu lintas. Antara lain melalui inspeksi kendaraan, pemasangan alat kontrol emisi kendaraan, peningkatan pajak bahan bakar untuk mengurangi polusi udara.
Perlu peningkatan fungsi dan peran kota-kota kecil yang berada di kawasan metropolitan, yang diharapkan berfungsi sebagai kota penyangga (buffer cities) yang mandiri baik dalam penyediaan lapangan kerja maupun dalam penyediaan fasilitas perkotaan bagi penduduk di wilayahnya.

Dari uraian tersebut maka dapat dilihat bahwa pembangunan daerah dirasakan sangat penting untuk mendukung perkembangan dan pengelolaan kota. Berkaitan dengan dengan hal tersebut, pengembangan wilayah dilakukan harus selaras dengan pembangunan daerah, mengingat pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang terpadu dengan pembangunan nasional yang terpadu dengan pembangunan nasional yang terpadu dengan pembangunan sektoral dalam rangka mengupayakan pemerataan pembangunan antar daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah dalam PJP II adalah sebagai berikut :

Memacu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, daerah, dan kawasan yang kurang berkembang (seperti kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, dan daerah perbatasan) dan hasil-hasiInya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Meningkatkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat.
Meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah, hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan daerah dalam PJP II sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1993 adaIah mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta makin meratanya pembangunan dan hasil-hasiInya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sasaran pembangunan daerah dalam Repeiita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II.

PENATAAN RUANG PERKOTAAN

Kota-kota besar di Indonesia "tidak sehat". Struktur pertumbuhannya cendrung meniadakan ruang terbuka, sedangkan pemukiman terus terdesentralisasi, bergerak menjauh dari pusat kota, menyebar dan menggeser wilayah pertanian di wilayah pinggiran. Proses ini tidak saja kian membebani pengelolaan kota namun juga mengorbankan fungsi ekologis lingkungan dan tanah pertanian di wilayah pinggiran dengan segala dampaknya. Permukimam kumuh, kemacetan, degradasi lingkungan, polarisasi kemampuan masyarakat, serta social unrest adalah sejumlah indikator permasalahan yang secara kumulatif tidak efektif bagi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat kota dan wilayah pingirannya serta membebani roda pertumbuhan nasional. Transformasi struktur perkonomian Indonesia yang prematur menjadi akar seluruh permasalahan ini sehingga laju urbanisasi menjadi terlampau tinggi di atas kemampuan kota untuk berbenah. Dengan demikian, pengelolaan kota, termasuk penataan ruangnya, tidak dapat lagi dipandang sebagai beban internal kota.

Di masa mendatang, fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan, titik kontak hubungan dan perdagangan internasional, nodal informasi dan inovasi teknologi menjadi semakin stategis. Selain itu, tetap saja kota akan menjadi ruang yang paling ideal bagi pertumbuhan dan diversifikasi kegiatan ekonomi berbasis sektor industri, jasa dan perdagangan. Wajarlah, dalam menghadapi tantangan global kelak, peran stategis ini harus ditingkatkan.

Hal tersebut masih mungkin bagi Indonesia. Lihat saja komposisi urbanisasi, perbandingan penduduk perkotaan dengan pedesaan masih tergolong rendah, hanya 30 %. Padahal rata-rata penduduk perkotaan di negara-negara yang berpendapatan menengah adalah sekitar 48%, bahkan di negara-negara maju mencapai di atas 70%. Jakarta, meskipun dihuni kurang lebih 9.7 juta jiwa namun hanya menampung + 20 persen penduduk perkotaan, sementara Manila 30 persen, Bangkok 69 persen dan Soul 43 persen . Jadi, dari sisi komposisi penduduk, perkotaan Indonesia masih tergolong aman.

Masalahnya justru terletak pada kecepatan laju urbanisasi yang terlampau tinggi yakni 5,4 % per tahun dalam dekade 1980 . Tidak saja tinggi, namun urbanisasi di Indonesia merupakan hasil proses transformasi struktur ekonomi yang prematur, yang terjadi karena dualislistik pembangunan di Indonesia dalam era Orde Baru. Dualistik pembangunan ini telah menempatkan sektor pertanian sebagai lapangan usaha kelas bawah, gurem, tidak efisien dan tidak "prestigous", sehingga menyebabkan pelepasan tenaga kerja pertanian ke sektor moderen, industri dan jasa, di perkotaan menjadi terlampau cepat. Sehingga meskipun lapangan kerja di sektor moderen ini sangat kompetitif, tetap saja urbanisasi meningkat tajam. Apabila asumsi ini benar, maka transisi komposisi penduduk perkotaan akan meningkat sangat tajam menjadi 42 % pada tahun 2010 dan mencapai 60 % pada tahun 2018 .

Pertumbuhan Kota

Pertumbuhan penduduk yang terlalu pesat dan tersentralisasi di pusat-pusat kota secara simultan telah memberikan beban masalah pengelolaan kota yang muskil dan bahkan "counter produktive" terhadap manfaat "agglomerasi" dan "economic of scale". Karena tekanan masalah yang demikian berat maka kebijaksanaan pengelolaan perkotaan seringkali tidak mampu efisien dan cenderung mengikuti mekanisme pasar yang lebih mengejar maksimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan tanah-tanah kota. Proses ini dapat saja menyebarkan kepadatan penduduk dalam kota dan mendistribusikannya ke wilayah pinggiran, namun sekaligus menciptakan pemekaran fisik kota yang tidak tertata yang justru pada gilirannya menambah beban permasalahan pengelolaan kota itu sendiri.

Pembangunan fisik kota berpola "urban sprawl" telah jauh merambat ke wilayah-wilayah pinggiran bahkan di sebagian besar wilayah perbatasan pembangunan fisik ini telah menyatu dan sulit dibedakan. Permasalahan ini mempersulit penyediakan dan pemelihara fasilitas perkotaan. Tidak saja itu, permukimam pinggiran ini hanya terikat secara administratif dengan wilayah sekitar namun secara fungsional dan spatial telah terintegrasi dengan kota sehingga sedikit sekali mempunyai keterkaitan dengan ekonomi dan sosial pedesaan. Sementara itu, meningkatnya permintaan terhadap tanah di wilayah pinggiran kota ikut mendorong kompetisi penggunaan dan kelangkaan tanah di wilayah tersebut. Kompetisi dan kelangkaan ini secara langsung mengangkat harga tanah sekaligus menempatkan wilayah pinggiran kota sebagai ladang subur usaha spekulan tanah. Tentu saja hal ini akan mendorong percepatan mutasi penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian yang kian hari kian bertambah.

Berkurangnya tanah pertanian karena terdesak oleh perkembangan fisik kota berdampak percepatan fragmentasi pemilikan tanah sehingga luas garapan menjadi semakin kecil dan tidak lagi efisien untuk usaha pertanian. Hal ini menjadi pemicu lebih lanjut pengalihan penguasaan dan penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian yang akhirnya menyebabkan tanah-tanah pertanian dipinggiran kota menjadi semakin rentan terhadap mutasi penggunaan tanah. Pengalihan fungsi penggunaan tanah pertanian ke kegiatan non pertanian di wilayah pinggiran Kota memberikan dampak ekologis yang serius seperti berkurangnya penyediaan air bagi masyarakat kota atau justru kebanjiran di musim hujan.

Selain itu, pola pembangunan fisik kota yang horizontal yang terutama didominasi oleh pembangunan perumahan-perumahan di pinggiran kota secara langsung meningkatkan jumlah masyarakat "Commutter". Kemacetan di jalan raya terutama di waktu pagi dan sore hari terus menjadi-jadi, kian hari kian buruk.

Dalam menghadapi kompleksitas beban permasalahan kota tersebut, pengelolaan perkotaan seyogyanya perlu diselenggarakan secara lebih arif dan efektif. Visi utama pembangunan perkotaan perlu diperioritaskan untuk menciptakan iklim perkotaan yang lebih manusiawi, berwawasan lingkungan dan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi dan fisik. Kegiatan pembangunan fisik yang selama ini cendrung untuk mengurangi ruang terbuka dan kehijauan kota seyogyanya di evaluasi kembali. Demikian juga, pemerintah kota perlu tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat yang kurang mampu. Tingginya polaritas kemampuan untuk memperoleh akses pelayanan dan menikmati hasil-hasil pembangunan yang tersebar dalam berbagai segmen mayarakat terbukti dengan indikasi-indikasi meningkatnya kriminalitas, ketidakperdulian dan gangguan-gangguan sosial lainnya. "Social distress" semacam itu menyebabkan kenyamanan dan keamanan untuk tinggal dan berusaha di dalam kota akan cepat menurun dan semakin menjauh dari maksud dan tujuan pembangunan itu sendiri.

Dinamika perkembangan kota dan urbanisasi tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah internal kota semata-mata melainkan sudah memiliki dimensi yang lebih luas dan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial, ekonomi, informasi dan politik secara nasional dan global. Dalam kontek inilah perlu diciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah, pembangunan lingkungan hidup yang layak, serta memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan oleh wilayah dengan tingkat pertumbuhan tinggi terhadap wilayah-wilayah yang lambat pertumbuhannya. Dengan demikian kegiatan – kegiatan perencanaan penataan ruang kota dengan penataan ruang wilayah di sekitarnya tidak pantas lagi dilakukan secara terpisah, seperti yang selama ini dilakukan

Disamping itu, kebijaksanaan pembangunan perkotaan perlu juga diarahkan kepada pembangunan kota-kota baru yang mandiri. Langkah-langkah HHHini sangat penting untuk tujuan desentralisasi dan dekonsentrasi pembangunan kota dan sebagai alat untuk menarik migran potensial yang cendrung ke kota-kota metropolitan. Dengan demikian kota-kota ini dapat berperan dalam membenahi ketimpangan antar daerah serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional, oleh karenanya mempunyai arti yang sangat strategis.

Dalam sisi lain, visi pembangunan perkotaan tersebut harus lebih melibatkan peran aktif pihak swasta dan masyarakat karena pada kenyataannya merekalah yang menjadi motor penggerak pembangunan kota. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan dalam perencanaan dan transparansi dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan agar peran aktif swasta dan masyarakat dapat ditumbuh-kembangkan.

Pengendalian Ruang Kota

Kegiatan penataan dan pemanfaatan ruang kota pada dasarnya adalah kegiatan penataan dan pemanfaatan tanah - tanah perkotaan yang dikuasi oleh masyarakat dan badan hukum. Dengan demikian, diperlukan serangkaian tindakan-tindakan yang melibatkan kegiatan-kegiatan pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah dalam mengendalikan atau mengintervensi mekanisme pasar dalam pemanfaatan tanah yang terikat akan hukum "the highest and best use of land". Secara operasional, upaya-upaya pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mewujudkan kondisi ideal dari suatu perencanaan tersebut ditempuh melalui mekanisme pengadaan tanah dan pengendalian penggunaan tanah melalui kebijaksanaan perijinan hingga pemberian hak atas tanah.

Wajar, sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana tata ruang perkotaan, maka diperlukan sarana pengendalian yang salah satunya adalah mekanisme perijinan dan hak atas tanah. Tentu saja dalam pelaksanaan pemberian ijin hingga penerbitan hak harus menghormati hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian akan tercapai suatu proses yang saling berkesinambungan dalam penataan dan pemanfaatn ruang dimana pemberian perijianan adalah esensi dari upaya pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Penataan ruang perkotaan dapat juga dilaksanakan dengan program antara lain konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah secara konsepsional merupakan langkah yang sangat strategis dalam pengelolaan pembangunan perkotaan, yang antara lain adalah: 1) mempercepat penyediaan dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya, 2). Meningkatkan intensitas penggunaan tanah serta memperbaiki kondisi lingkungan, 3). Menghemat pengeluaran anggaran pemerintah untuk mengadakan tanah dan pembangunan infratruktur dan fasilitas umum, 4). Meningkatkan nilai tanah, 5). Menghindarkan penggusuran masyarakat pemilik tanah dari lokasi asalnya, 6). Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan sekaligus menurunkan ketimpangan sosial yang bersumber dari kondisi permukimam, 7). Memungkinkan terbentuknya sistem perpajakan yang lebih baik dan adil.

Selain program konsolidasi tanah, pemerintah kota sudah saatnya melibatkan partisipasi yang lebih aktif pihak swasta dalam mengembangkan program pembangunan rumah vertikal terutama dengan sistim sewa. Pembangunan perumahan susun vertikal untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui sistim sewa memang terkesan mahal. Namun program rumah susun memberikan dampak jangka panjang yang sangat menguntungkan. Hal tersebut adalah atas beberapa pertimbangan.

Pertama bila separasi ruang menyempit atau gradasi kepadatan penduduk yang menurun tajam dari pusat kota ke wilayah pinggiran maka penyediaan dan pemeliharaan fasilitas umum dapat dilakukan dengan lebih efektif karena lebih terkonsentrasi. Kedua, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sistim sewa akan lebih efektif dari pada sistim kepemilikan rumah terutama karena mereka tidak mampu memiliki rumah. Selain itu, karena letak perumahan susun berada di dalam kota, maka tambahan beban biaya transportasi bagai masyarakat berpenghasilan rendah akan dapat dihindarkan, sehingga kelompok masyarakat ini mempunyai peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Demikian juga, sudah waktunya pengendalian lebih serius fenomena mutasi penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian yang terjadi akibat pemekaran kota. Hal ini penting mengingat lokasi tanah-tanah persawahan sawah berkualitas tinggi justru berada di pinggiran kota-kota besar. Apabila luas minimal tanaman padi untuk komsumsi beras di Indonesia pada tahun 1990 adalah 10.25 juta hektar maka luas ini di tahun 2025 akan meningkat menjadi 13, 170 juta hektar. Padahal, luas tanah sawah di Indonesia justru menurun rata-rata 8.255 hektare per tahun dan lebih dari 80 persen mutasi ini justru terjadi di sekitar kota-kota di pulau Jawa. Sulit dibayangkan dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia apabila terjadi kelangkaan pangan terutama beras di masa mendatang. Alternatif penciptaan sawah-sawah baru di luar pulau Jawa bukanlah gampang, sama tidak logisnya apabila mengalihkan pola konsumsi beras ke menu pangan non-beras bagi masyarakat Indonesia.

PENDEKATAN KETERPADUAN SEBAGAI JAWABAN TERHADAP PERMASALAHAN PENATAAN RUANG PERKOTAAN DI MASA MENDATANG

Masa mendatang yang populer disebut dengan milenium ke tiga, bercirikan globalisasi kehidupan sosial-ekonomi, hak azasi manusia, tuntutan desentralisasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pembangunan perkotaan. Globalisasi kehidupan sosial-ekonomi yang didukung oleh teknologi khususnya teknologi informasi, akan mengubah arti batas wilayah negara menjadi lebih bebas dari yang terjadi sekarang, dimana kondisi demikian akan membuat daya saing antar negara semakin bergantung pada tingkat efisiensi dan produktivitas wilayah perkotaannya. Dalam konteks ini, kemampuan pengelolaan aspek-aspek kependudukan, teknologi, modal, barang dan jasa, dan informasi oleh suatu kota akan sangat menentukan daya saingnya.

Kemampuan individu kota untuk bersaing dalam menarik investasi, menuntut kemandirian suatu kota yang sangat bergantung dari kebijaksanaan pengembangan desentralisasi dan otonomi daerah yang mantap dimana kemampuan pengelolaan kota (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian) oleh stakeholders' kota (pemerintah, masyarakat dan swasta, serta asosiasi profesi pemerhati), sangat diperlukan. Kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan memberi ruang gerak yang cukup luas bagi peran serta masyarakat dan swasta dalam gagasan, pelaksanaan pembangunan, maupun pengendaliannya. Peranan masyarakat dan swasta yang dominan tersebut membutuhkan pola kemitraan yang tangguh dan saling menguntungkan satu dengan lainnya, serta resiko ditanggung bersama.

Perkembangan kemampuan individu kota di satu sisi akan meningkatkan efisiensi, namun di sisi lain secara makro dapat menimbulkan kocendenungan terbentuknya polarisasi ke beberapa kota metro sehingga kurang mendorong pemerataan perkembangan antar wilayah. Disamping itu hubungan antar kota dan desa juga terpolarisasi ke kota, dimana ekonomi kota dan desa kurang saling menguatkan. Dengan demikian, disamping optimasi kemampuan individu kota, sinerjitas pengembangan sistem perkotaan termasuk diantaranya sistem kota-desa perlu pula ditingkatkan.

Kondisi ekstemal yang sangat berpengaruh pada sast ini adalah krisis ekonomi yang dimulai dari krisis moneter. Daya tahan ekonomi nasional sangat dipengaruhi struktur ekonomi nasional yang kurang kuat dimana resource base industri manufaktur banyak tergantung bahan import, bukan dari bahan lokal seperti hasil pertanian (agroindustri). Oleh karenanya, aktivitas ekonomi perkotaan sangat terpukul karena tidak berbasis struktur yang kuat, termasuk dukungan struktur fungsional kota-kota yang tangguh.

Penataan ruang kawasan perkotaan hendaknya mampu mendorong pemanfaatan ruang yang optimal dan tidak koku, tetapi tegas dalam pembentukan struktur kawasan perkotaan, serta dinamika kegiatan pembangunan perkotaan bersifat global yang berwawasan lingkungan baik dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat secara menyeluruh sehingga dicapai kualitas ruang kehidupan perkotaan yang serasi, selaras, seimbang, layak, berkeadilan serta menunjang pelestarian nilai-nilai sosial budaya.

Pembangunan Kawasan Perkotaan, diarahkan secara berencana dan terpadu baik dilihat dari sistem perkotaan maupun secara individu. Sasaran yang harus dicapai harus didorong oleh kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dengan pendayagunaan sumber daya alam yang optimal; dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan profesional; iklim usaha yang sehat; serta pengembangan sumber daya boatan dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi yang tepat guna, berhasil guna dan berdaya guna serta terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan keserasiannya dengan sistem sosial-budaya.

Pemerintah telah memberlakukan peraturan perundangan tentang Penataan Ruang yaitu Undang-Undang No. 24/1992, demikian pula upaya pemerintah dalam melaksanakan perimbangan peran dan tanggung jawab pembangunan wilayah di perkotaan, yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat. Hal ini semua membutuhkan operasionalisasi di daerah dan antar daerah. Kiranya masih dibutuhkan pembahasan-pembahasan bagaimana mempertajam hal tersebut agar ruang kota dapat ditata sesuai jiwa otonomi, namun dapat sekaligus mewujudkan sinerjitas perkembangan antar kota.

TANTANGAN KE DEPAN DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Di masa yang akan datang, kita mengharapkan terwujudnya perkembangan setiap kota di wilayah nasional secara berkelaniutan, dan menjadi tempat permukiman dan usaha, dimana seluruh penghuni merasa memiliki (citizenship city), sehingga dapat menjadi kota yang memberikan keamanan, kenyamanan dan kesejahterean bagi seluruh penghuninya.

Memperhatikan pelaksanaan pembangunan perkotaan yang ada saat ini dan harapan sebagaimana tersebut di atas, maka pembangunan kota membutuhkan pendekatan-pendekatan yang dapat menciptakan suatu lingkungan kerja dan hunian yang terpadu, berkeadilan dan berkelanjutan, mempunyai daya saing serta adanya rasa kepemilikan warga masyarakat yang tinggi.

Untuk itu kota harus dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah sekitar dan mempunyai jaringan dengan kota-kota yang lain. Pembangunannya dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan dari "masyarakat kota untuk masyarakat kota" dimana seluruh pelaku pembangunan berperan saling menguatkan, meningkatkan kinerja Kota.

Pemanfaatan sumber daya perkotaan diharapkan dapat dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas perkotaan (urban productivity) dalam kerangka pengembangan ekonomi perkotaan, sehingga tetap dapat memelihara keberlangsungan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan (sustainable urban development).

Dari pengalaman perkembangan kota-kota dapat disimpulkan bahwa hal-hal tersebut dapat diwujudkan apabila pembangunan kota bercirikan prinsip-prinsip berikut:

Pembangunan perkotaan dilakukan secara demokratis oleh seluruh stakeholders kota;
Pemanfaatan sumber daya perkotaan secara lebih efisien yang akan menjamin keseimbangan lingkungan perkotaan yang baik dan berkelanjutan (environmentally sustained);
Program pembangunan perkotaan yang bertumpu pada budaya lokal yang spesifik untuk masing-masing individu kota, sehingga memiliki ketahanan dan kota berkembang atas landasan budaya dan mempunyai jab diri yang mantap (culturally vibrant) dan diharapkan tidak terombang-ambing dalam menghadapi globalisasi;
Pembangunan perkotaan dapat mencerminkan keadilan (socially justice), yang terejawantahkan dalam mekanisme dan kapasitas pelayanan perkotaan terhadap masyarakat kota dimana masyarakat mempunyai akses yang sama pada seluruh fasilitas pelayanan perkotaan;
Program pembangunan perkotaan selalu didudukkan dalam kerangka pembangunan nasional sehingga pembangunan perkotaan akan meningkatkan produkbvitas perkotaan dalam kerangka pengembangan ekonomi perkotaan dan sekaligus ekonomi nasional;

Hal ini semua membutuhkan manajemen pembangunan perkotaan yang tertib dan efisien. Pemanfaatan sumber daya perkotaan perlu dilaksanakan secara hati-hati, mengingat secara spasial seluruh kegiatan sosial-ekonomi yang ada membutuhkan ruang, dan oleh karenanya perlu dilakukan suatu pendekatan pembangunan untuk dapat mengatur lokasi kegiatan-kegiatan tersebut dalam ruang, sedemikian rupa sehingga terdapat optimasi interaksi positif (saling mengisi atau sinerjik) dan minimasi dampak negatif. Hal tersebut dilakukan dari mulai tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Kegiatan ini harus dilakukan secara holistik (terpadu) di dalam pendekatan pembangunan perkotaan.

Pelaksanaan pengembangan kegiatan sosial-ekonomi kota dilakukan dengan menjabarkan rencana tata ruang kota kedalam program-program pengembangan SDM, produksi, prasarana dan lingkungan hidup, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi, kemampuan pendanaan pusat, investasi swasta dan masyarakat. Kegiatan dilakukan secara bersama antara seluruh stakeholder sehingga penggunaan investasi dan ruang kota dapat terlaksana secara efisien. Pengendalian ruang kota didasarkan pada rencana tata ruang dan didukung oleh suatu sistem monitoring yang transparan dan sistem insentif dan disinsentif yang accountable.

PEMBANGUNAN PERKOTAAN TERPADU DI MASA MENDATANG
A. MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
Pengelolaan (manajemen) pembangunan perkotaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan kota melalui suatu pendekatan yang sistematis meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu kegiatan pembangunan di bidang SDM, produk dan jasa, infrastruktur, fisik, kelembagaan dan pelestarian lingkungan. Upaya ini melibatkan seluruh pelaku pembangunan (pemerintah dengan berbagai tingkatan, serta masyarakat termasuk masyarakat dunia usaha/swasta) serta mobilisasi sumber daya (SDA, SDB maupun SDM) guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial serta peningkatan fungsi dan peran kota dalam pengembangan wilayah dan pembangunan nasional.

Secara umum manajemen pembangunan perkotaan bertujuan untuk memberikan rambu-rambu agar program-program pembangunan : dapat berjalan secara berkelanjutan (sustainable development); mempunyai nilai ekonomi yang tangguh (economic viability); merupakan hasil kemitraan dan konsensus; merupakan keputusan untuk investasi pembangunan; mencerminkan keadilan dan sebagai alat kontrol pembangunan. Manajemen pembangunan perkotaan merupakan alat bagi manajer kota agar manajer kota dapat: mengambil langkah-langkah efisien; bertindak efektif dan tepat sasaran; berfikir strategis dalam menetapkan prioritas; berpandangan integraff dalam mengakomodir kebijakan pembangunan perkotaan dengan para pelaku pembangunan; bersikap fleksibel dalam pelaksanasn program pembangunan menghadapi perubahan yang terjadi; berlaku demokratis yang mampu menciptakan iklim yang dapat mendorongpartisipasi masyarakat. Memperhatkan lingkup, tujuan dan sasaran manajemen pembangunan perkotaan tersebut di atas, maka terdapat tiga variabel utama dalam manajemen pembangunan perkotaan, yaitu: Pelaku pembangunan(subyek); dengan mengefektifkan keterlibatan pemerintah, masyarakaat dan swasta dalam pembangunan perkotaan, sehingga pelayanan kota dan sekaligus produktivitas perkotaan dapat ditingkatkan yang akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota dan nasional secara menyeluruh. Efektivitas keterlibatan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan perkotaan dilakukan melalui (Kenneth J Davey, 1993): Re-definisi peran pemerintah, baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antara pemerintah dengan swasta dalam pembangunan perkotaan; Penguatan kapasitas pemerintah kota/daerah dalam pembangunanperkotaan; khususnya dalam kemampuan manajerial, pembiayaan, dan kemampuan pemeliharaan infrastruktur perkotaan; Kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat (PPCP) dalam pembangunan perkotaan; Mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan swasta/ masyarakat harus bersifat demokratis serta bercirikan dimana pemerintah sebagai enabler sementara masyarakat dan swasta sebagai pelaksana.

Sumber daya perkotaan (Obyek); memanfaatkan sumber daya yang ada di perkotaan yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan dan sumber daya lainnya seefisien mungkin untuk mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya, serta terjaminnya sustainabilitas pembangunan perkotaan.

Efisiensi sumber daya tersebut meliputi efisiensi pemanfaatan lahan perkotaan, enerji, air tanah, tenaga kerja dll, tanpa harus mengeksploitasinya secara tidak bertanggung jawab (berlebihan); Pemanfaatan sumber daya perkotaan harus bertumpu pada budaya spesifik masing-masing daerah, sehingga memiliki ketahanan dan jati diri (city image) yang kuat dalam menghadapi globalisasi; Pemanfaatan sumber daya perkotaan harus berkeadilan (socially just), sehingga pelayanan perkotaan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat perkotaan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan; Efisiensi pemanfaatan sumber daya, baik fisik, finansial maupun personil, dilakukan melalui sistem penganggaran yang baik, project appraisal, personel management, dan program execution; Metoda pengelolaan perkotaan; melalui penerapan manajemen pembangunan secara konsisten sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang cermat, integratif dan komprehensif; pelaksanaan pembangunan yang tepat melalui pengorganisasian yang mantap; serta pengawasan melekat yang ketat untuk menjamin kualitas pembangunan perkotaan atas dasar perencanaan yang telah disusun.

B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, pada prinsipnya manajemen pembangunan perkotaan ialah bagaimana mengelola pembangunan perkotaan secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan kota yang livable, visible, productive, efficient, sociality, culturally, dan enviromentaly. Pembangunan perkotaan itu sendiri merupakan proses yang berjalan secara siklus (development cycle) dan Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyebutkan ada 3 (tiga) tahapan manajemen yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ketiga tahap ini berjalan secara siklus.

Pembangunan dapat diawali dengan perencanaan dengan melihat masukan yang didapat dari proses pengendalian pemanfaatan. Kebutuhan akan perencanaan akibat adanya suatu "keterkaitan" (interconnectedness) dan kompleksitas. Sepanjang masih dijumpai keterkaitan yang erat antar unsur pembangunan perkotaan dan terdapatnya kompleksitas pembangunan perkotaan, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang (Lery, John M, 1991). Mengingat unsur-unsur pembangunan yang meliputi kegiatan sosial, ekonomi, keberadaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia harus saling terkait satu sama lain dan membutuhkan ruang sebagai wahana, maka pengaturan lokasi kegiatan budidaya dan non budidaya akan dapat membantu efisiensi pemanfaatan sumber daya untok pembangunan dan kelestarian lingkungan alam.

Oleh karena itu dalam rencana pembangunan perkotaan dilakukan perencanaan pembangunan sosial ekonomi kota secara bersamaan dengan perencanaan pemanfaatan ruang (Rencana Tata Ruang Kota). Penyusunan rencana pembangunan kota memuat keterpaduan rencana pengembangan kegiatan sosial, sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, dan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup secara terpadu pada berbagai tingkatan (Rencana umum untuk seluruh kota, Rencana detail untok bagian kota dan Rencana teknik untuk beberapa bangunan). Dalam rencana kota tersebut telah diperkirakan perkembangan kebutuhan besarnya investasi, sumber-sumber pembiayaan dan mekanisme perolehannya.

C. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Sesuai dengan rencana pengembangan sosial ekonomi dan rencana tata ruang disusun strategi pembangunan (pemanfaatan ruang), program implementasi pembangunan. Tahap proses pemograman sampai pada pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Penetapan strategi pembangunan
Dalam pelaksanean pembangunan kota, apabila pengembangan blok-blok kota dibangun secara sporadis, maka menyebabkan pembangunan infrastruktur kota yang bersifat city wide akan mengalami kesulitan, dan akhimya terjadi biaya ekonomi tinggi serta terjadi contra productive terhadap perkembangan kota. Hal ini dialami banyak kota di Indonesia dimana kawasan-kawasan yang dibangun, tidak diikuti penunjangan jaringan jalan maupun jaringan utilitas ke kawasan tersebut, sehingga terjadi kemacetan dan banjir.

Dengan demikian diperlukan suatu pendekatan pelaksanaan pembangunan yang mensinkronkan kegiatan sosial, ekonomi dan pembangunan infrastruktur sehingga perkembangan kota dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana pengembangan kawasan perkotaan. Hal ini membutuhkan suatu pengembangan Rencana Induk Sistem (RIS). Rencana Induk Sistem ini berisi tahapan pengembangan kawasan-kawasan/blok-blok/bagian-bagian kota (beserta besaran dan jenis kegiatannya) dan rencana sistem jaringan secara keseluruhan (memuat jaringan prasarana, besaran yang dibutuhkan, hirarki sistem, sumber-sumber air, potensi pembuangan sampah, serta keterkaitannya dengan infrastruktur regional).

Penentuan strategi pelaksanaan pembangunan sangat perlu didasarkan pada telaahan- telaahan: kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan di dalam pencapaian rencana tata ruang; sistem nilai yang hendak digunakan untuk pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan; sasaran yang hendak dicapai.

Ringkasnya, strategi pembangunan perkotaan mencakup bagaimana melaksanakan pembangunan perkotaan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan Program dan Rencana Tindak
Strategi pembangunan perkotaan dilengkapi dengan program pembangunan perkotaan dan rencana tindaknya, sebagai penjabaran dari strategi yang sudah ditetapkan agar program-program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang kota. Dalam perumusan program ini perlu diperkirakan target pertumbuhan, investasi yang dibutuhkan, sumber-sumber pembiayasn yang dibutuhkan, baik melalui pemerintah pusat, daerah, loan, swasta dan masyarakat. Untuk itu rencana program pembangunan dan rencana tindak harus pula dilengkapi dengan: Pembentukan sistem kelembagaannya; Persiapan legal instrument; Sumber daya manusia; Aspek pembiayaan; dan Kemungkinan pola kemitraan (public-private-partnership project scoping)

Promosi dan diseminasi
Dengan rencana induk sistem prasarana perkotaan dan rencana program pembangunan perkotaan, maka bagian-bagian kota dapat ditawarkan pengembangannya kepada swasta dan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dapat digunakan sebagai insentif pertumbuhan kegiatan ekonomi serta alat pengontrol untuk kelestarian lingkungan dan efisiensi transportasi. Rencana blok (misalnya kawasan industri dan permukiman skala besar) disiapkan oleh swasta atau developer. Sedangkan Pemerintah hanya melakukan penilain-penilaian agar kesesuain dan keselarasan blok-blok pengembangan dengan bagian-bagian kota yang lain terjamin.

Strategi promosi dan diseminasi bagi pembangunan perkotaan menjadi sangat penting, terutama bila dikaitkan dengan pencapaian sasaran pembangunan. Beberapa hal yang diperlukan dalam perumusan strategi, antara lain: Pengenalan target group; Pengenalan media promosi dan diseminasi; serta Pengenalan terhadap materi promosi.

Perikatan/kerjasama
Keberhasilan tahap promosi dan diseminasi akan melahirkan kesiapan masyarakat (termasuk masyarakat dunia usaha), maupun pemerintah untuk melakukan investasi pembangunan perkotaan secara langsung atau melalui kerjasama/kemitraan antara pemerintah masyarakat-swasta (public-private-community partnership). Adapun kegiatan yang berkaitan dengan proses kemitraan/kerjasama tersebut, sekurang-kurangnya mencakup: Kegiatan pengajuan "LOI" (Letter of Intension);Kegiatan evaluasi terhadap investor;Kegiatan negosiasi; Kegiatan persetujuan baik berupa "MOU" atau kontrak kerja.

Pelaksanaan Pembangunan Hal yang disampaikan pada huruf (a) hingga (d) diatas adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan ruang. Untuk pelaksanaannya harus dikaitkan dengan komponen pembiayaan; engineering; sumber daya manusia serta metoda pengembangannya. Dalam pemanfaatan ruang berbagai variasi metoda dapat dilakukan, namun harus didasarkan pula pada musyawarah masyarakat setempat. Metoda pengembangan yang mungkin dilaksanakan misalnya perbaikan tata letak bangunan dalam kawasan kota melalui manajemen lahan perkotaan seperti Land Consolidation atau Land Readjusment atau Guided Land Development agar penyediaan infrastruktur dapat lebih efisien.

Dapat pula dilakukan tokar tempat dimana penghuni pindah ke lokasi lain dengan nilai tanah dan bangunan yang lebih baik. Keseluruhan ini membutuhkan rencana blok yang rinci dan harus disepakati masyarakat secara demokratis. Dengan demikian pembangunan kota dimulai dengan rencana (ditetapkan dengan peran serta stakeholders) dan harus didukung manajemen sumber daya (tanah, air, infrastruktur, manusia dan lain-lain) dan peran serta masyarakat yang nyata.

D. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Pengendalian pembangunan dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sehingga lahan perkotaan termanfaatkan secara efisien dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap linkungan hidup perkotaan oleh pelaku pembangunan. Rencana kota yang telah disusun oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat sudah tentu berisikan kesepakatan-kesepakatan terhadap muatan rencana pemanfaatan ruang kota di masa yang akan datang. Dengan demikian rencana tata ruang kota (baca: Rencana umum, Rencana Rinci dan Rencana Detail) dapat dipergunakan sebagai alat pengendali dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan ijin-ijin pembangunan.

Dalam konteks makro, pengendalian pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui rencana umum tata ruang kota sebagai alat pengendalian pengembangan kawasan-kawasan fungsional yang akan membentuk struktur tata ruang kota di masa yang akan datang. Dengan demikian kota-kota yang direncanakan akan berkembang sinkron dan seimbang dengan wilayah sekitamya serta sejalan dengan arahan strategi nasional pembangunan perkotaan.

Dalam konteks mikro (internal kota), rencana tata ruang dapat dipergunakan sebagai alat pengendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan pada kawasan-kawasan perkotaan sesuai dengan tingkatan rencana tata ruang serta sifat pembangunan yang dilaksanakan pada kawasan perkotaan tersebut.

Rencana umum tata ruang pada dasarnya berperan sebagai pedoman untuk pengembangan kawasan-kawasan fungsional perkotaan dan pengelolaan kawasan-kawasan lindung (non budidaya) dalam rangka menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Pengendalian dapat dilakukan melalui penerbitan ijin-ijin lokasi pembangunan yang memanfaatkan ruang kota dalam skala besar. Pengendalian juga dapat dilakukan dalam bentuk pemberian insentif dan disinsentif pada kawasan-kawasan perkotaan yang direncanakan.

Rencana Detail dipergunakan sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan pada kawasan-kawasan perkotaan agar tercipta perwujudan ruang yang mencerminkan keterkaitan dan keserasian fungsi kawasan dengan wilayah kota. Bentuk pengendalian dapat dilakukan melalui penerbitan advice planning dan ijin pembangunan bangunan dan bukan bangunan.

Rencana teknik, dipergunakan sebagai alat untuk mengendalikan pembangunan kawasan-kawasan perkotaan agar tercipta perwujudan keterkaitan dan keserasian antar pemanfaatan ruang kota. Pengendalian dilakukan melalui penerbitan ijin-ijin oleh dinas-dinas terkait secara terkoordinasi, seperti; ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin pemanfaatan bangunan,dan lain-lain. Dalam hal rencana teknik dipergunakan sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan, maka muatan rencana teknik telah mengatur letak dan geometrik bangun-bangunan dan bukan bangunan, sehingga keserasian dan keselarasan antar massa bangunan maupun terhadap utiltas pendukungnya dapat terwujud dengan baik.

Rencana tata ruang sebagai alat pengendali dalam pelaksana pembangunan pada kawasan perkotaan dapat berfungsi dengan baik apabila beberapa hal dapat dipenuhi, yaitu: pertama; apa bila rencana tersebut telah memiliki kekuatan hukum (legal base and law enforcement), dengan demikian rencana tersebut harus disahkan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kedua, ada keterbukaan dan demokratisasi pada saat proses penyusunan rencana maupun sosialisai produk rencana, bagi selunuh warga masyarakat perkotaan dengan demikian pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dapat terjadi dua arah yaitu oleh masyarakat dan pemerintah. Ke bga, koordinasi antar instansi terkait dan stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan. Pengendalian pemanfaatan ruang juga akan dapat efektif dilakukan apabila dalam proses pelaksanaan pemberian ijin-ijin tidak dikaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah. Dengan pendekatan ini, perijinan betul-betul ditempatkan dalam konstelasi pengaturan pemanfaatan ruang.

KESIMPULAN
Pola pikir secara holistik (terpadu) dalam penataan kota diperlukan, tidak saja dalam pengertian komprehensif terhadap unsur-unsur pembangunan kota namun juga mengandunq pengertian terhadap pendekatan sistem yang tak terpisahkan antara perencanaan, pemanfaatan den pengendalian (development cycle) dalam setiap tahap penatean kota. Artinya pada tahap perencanaan, kita harus berfikir tentang bagaimana mencapai rencana yang kita susun (pemanfaatan), sekaligus bagaimana kita dapat konsisten terhadap rencana yang kita rumuskan (pengendalian). Sebaliknya pada tahap pengendalian, kita harus melihat ijin pelaksanaan pembangunan (pemanfaatan) dan sekaligus mengacu pada rencana yang telah dibuat. Hal yang lebih penting, adalah bagaimana kita memandang mekanisme perijinan sebagai unsur pengendalian dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Penataan kota di masa mendatang adalah penataan kota yang dapat mewujudkan suatu kota yang menjamin keseimbangan lingkungan yang baik, mempunyai jati diri (budaya) yang mantap, berkeadilan, produktif den efisien. Hal tersebut hanya dapat dicapai melalui penataan kota yang demokratis (melibatkan stakeholders) sehingga seluruh masyarakat kota merasa memiliki (citizenship city). Dengan demikian kita memandang perencanaan bukan produknya, namun yang lebih penting adalah proses bagaimana kita menghasilkan produk perencanaan tersebut, apakah melalui proses yang demokratis atau top-down, dengan pendekatan holistik atau parsial, serta melalui langkah-langkah strategis (strategic planning) atau ekstrapolasi.

DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pekerjaan Umum, (Draft) Pedoman Umum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Jakarta, 1999.
John M Bryson, Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations, Jossey-Bass Publishers, San Francisco-Oxford, 1991.
Kenneth J Dawey, Urban Management Programme: Elements of Urban Management, The World Bank, Wasington DC, 1993.
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Jakarta, 1992.
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, 1999.
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Daerah, Jakarta, 1999.
The World Bank, Urban Policy and Economic Development: An Agenda for the 1990s, Washington DC, 1991.

PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG PERKOTAAN BERCIRIKAN LOKAL

Pergeseran paradigma pembangunan saat ini, dimana daerah diberikan hak otonomi yang luas dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada di masing-masing daerah tersebut akan berpengaruh besar terhadap pengembangan dan penataan ruang perkotaan. Perubahan tersebut pada hakekatnya diharapkan dapat memunculkan kreativitas dan innovasi cemerlang dari daerah itu sendiri. Dalam sistem pemerintahan dimasa datang aspirasi daerah mendapat porsi yang lebih besar, dimana sifat keterbukaan yang mendukung terwujudnya pertisipasi aktif masyarakat akan menjadi prasyarat, khususnya dalam melaksanakan penataan ruang perkotaan.

Dalam pelaksanaan penataan ruang yang bercirikan lokal, pendayagunaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya buatan sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat perlu dilakukan secara terencana, terpadu, rasional, optimal dan bertanggung jawab sejalan dengan pengelolaannya dikemudian hari. Tatanan daya dukung dan mutu lingkungan serta flora dan fauna yang ada dalam perencanaan perlu diperhitungkan agar fungsi dan daya dukung lingkungan dapat dilestarikan.

Berbicara mengenai tata ruang perkotaan yang bercirikan lokal dan perkembangannya, maka hal utama yang perlu diketahui adalah :

Pengertian konsep penataan ruang perkotaan yang bercirikan lokal
Permasalahan perkembangan dan penataan ruang perkotaan yang bercirikan lokal
Penataan ruang perkotaan yang bercirikan lokal sebagai salah satu solusi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

A. Konsep Pengembangan dan Penataan Ruang Perkotaan yang bercirikan Lokal
Yang dimaksud dengan penataan ruang perkotaan yang bercirikan lokal adalah perencanaan tersebut tidak menghancurkan tatanan sosial yang sudah ada. Tatanan sosial yang dimaksud meliputi aspek (1) adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, (2) potensi sumberdaya manusia yang dimiliki, termasuk didalamnya lembaga yang mampu membuat perencanaan tata ruang untuk kotanya.

Pendekatan yang perlu diterapkan adalah memperbaiki tatanan fisik secara dua dimensi dan tiga dimensi dengan memberdayakan tatanan sosial yang sudah ada. Yang dimaksud dengan tatanan fisik 2 dimensi adalah tata ruangnya, sedangkan tatanan fisik di kota tersebut serta penyediaan prasarana dan sarana kota.

Penataan Ruang dilihat dari dimensi manusia
Kegiatan penataan ruang pada hakekatnya sangat terkait erat dengan kondisi sosial dan ekonomi dari penduduknya, pemanfaatan sumberdaya alam yang ada serta pengelolaan lingkungan. Kaitan tersebut berinteraksi dalam berbagai cara dan bergantung pada tempat, waktu, dan budaya masyarakat setempat. Sebaliknya, pola, tingkat dan jenis kegiatan yang ada sangat menentukan kondisi sosial dan ekonomi penduduk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika kualitas manusia yang ada di suatu daerah/kota baik, maka penataan ruang akan mampu menggali dan mengembangkan nilai tambah yang dimiliki kota tersebut dengan bertolak dari dimensi ruang yang tersedia.

Penataan Ruang dilihat dari dimensi wilayah
Penataan tata ruang perkotaan berkaitan erat dengan upaya pemanfaatan sumberdaya yang ada secara efektif, serta alokasi ruang untuk kegiatan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan alam dan daya tampung lingkungan binaan. Tepatnya dengan tetap memperhatikan sumberdaya manusia serta aspirasi masyarakat setempat. Singkatnya perencanaan tata ruang perkotaan harus dilakukan dengan memperhatikan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial dan interaksi antar lingkungan.

Rencana tata ruang diharapkan mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumberdaya alam.

Aspek-aspek dalam penataan ruang perkotaan yang bercirikan lokal meliputi sebagai berikut :

Letak geografis dan fisik kota. Beberapa kota memiliki tata kota yan spesifik karena letak geografis yang khas seperti kota Pontianak yang terletak tepat di garis katulistiwa; kota-kota yang berbatasan langsung dengan laut seperti DKI Jakarta, Surabaya; kota-kota yang dilalui oleh sungai besar seperti Palembang, Samarinda, dan seterusnya.
Nilai-nilai sejarah berdirinya suatu kota yang ditandai oleh adanya bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kota tersebut. Seperti penataan kota Semarang dan Jogyakarta diantaranya, dalam tata ruang perkotaannya memperhatikan bangunan-bangunan bersejarah yang ada.
Adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Seperti yang dimiliki oleh kota Jogyakarta, Solo, kota-kota di Pulau Bali, dan seterusnya.
Potensi alam yang dimiliki dan yang dapat dikembangkan. Seperti pada Kota Bandung yang terletak di daerah pegunungan.
Nilai-nilai keagamaan yang kuat dan dapat diperhitungkan dalam penataan ruang perkotaan, seperti pada kota Banda Aceh.
Potensi sumber daya manusia yang dimiliki (termasuk didalamnya lembaga yang mampu membuat perencanaan perencanaan tata ruang untuk kotannya). Umumnya yang melatarbelakangi penataan kota-kota metropolitan di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya.

B. Permasalahan Pengembangan dan Ruang Perkotaan yang bercirikan Lokal
Sebagaimana yang umum terjadi permasalahan dalam penataan ruang perkotaan yang bercirikan lokal adalah terjadinya penghancuran terhadap tatanan sosial yang sudah ada. Selain itu perkembangan dan penataan ruang kota-kota di Indonesia pada dewasa ini, menunjukan kecendrungan homogenitas yang disebabkan oleh keseragaman dalam membuat rencana tata ruang tanpa melihat bahwa masing-masing kota mempunyai ciri khas sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan :

Adanya kecendrungan untuk mengutamakan efisiensi dalam setiap investasi tanpa memperhitungkan nilai-nilai lain seperti potensi yang ada di daerah tersebut serta keunikan dari tiap-tiap daerah yang dapat dijadikan aset untuk pengembangan kota di masa depan.
Kecenderungan homogenitas kota di dorong oleh perwujudan idealisme negara kesatuan, sehingga rencana tata ruang kota di Indonesia harus memperlihatkan ciri kesamaan yang dipandang sebagai cermin dari wujud persatuan.
Besarnya peran pemerintah pusat dalam menentukan perencanaan tata ruang daerah, menjadikan produk tata ruang yang dulu sangat homogen.

Kurangnya pemanfatan lembaga lokal dalam membuat rencana tata ruang suatu kota juga sangat mempengaruhi terjadinya keseragaman dalam pembuatan rencana tata ruang kota.

Dengan beragamnya kondisi fisik kota dan budaya masyarakat Indonesia, seharusnya permasalahan perbedaan (diversity) atau keaneka-ragaman yang ada di masing-masing daerah dapat menjadi suatu kekuatan dalam melakukan rencana tata ruang yang bercirikan lokal dan bukan menjadi kelemahan, sehingga pola yang digunakan dalam penataan ruang perkotaan yang ada saat ini tidak lagi sama antara satu kota dengan yang lainnya. Disisi lain memang masih diperlukan suatu guidelines dalam membuat rencana tata ruang yang bersifat makro, namun perlu dibedakan apabila sudah menyangkut pembuatan rencana tata ruang yang bersifat detail seperti rencana tata ruang perkotaan.

Perkembangan kota-kota di Indonesia, dapat dilihat dari :

Peranan dan fungsi kota, yang dahulu dualistik sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan, kini telah berkembang menjadi pusat informasi, pusat inovasi teknologi dan pusat akumulasi modal. Bahkan lebih jauh lagi, kota telah berperan sebagai pintu gerbang kemakmuran bagi daerah pedesaan. Kota telah menjadi indikator untuk mengukur kemakmuran suatu negara. Karenanya, paradigma lama bahwa kota merupakan benteng (fungsi kekuasaan) dan fungsi permukiman (fungsi perlindungan), dalam menghadapi era globalisasi sudah harus ditinggalkan.
Perkembangan fisik kota, karena alasan praktis dan efisiensi, telah tumbuh mengikuti perkembangan jalur transfortasi dan dirancang dengan tipe bangunan yang homogen. Model perencanaan tata ruang kota yang disusun dengan kriteria yang seragam, turut mendorong pertumbuhan kota menjadi homogen. Padahal sesungguhnya, rancang bangun kota pantai (coastal city) tidak harus sama dengan kota gunung (inland city). Pola perkembangan fisik kota yang demikian, untuk masa depan sudah harus ditinggalkan. Karenanya perlu dicari model-model rancang bangun kota yang mengacu pada kondisi fisik wilayah dan bersumber pada akar budaya masyarakat setempat. Ini menjadi paradigma baru dimasa mendatang dan dapat disebut sebagai model rancang bangun yang bernuansa lokal.
Pergeseran nilai-nilai sosial budaya masyarakat perkotaan, cenderung mengarah pada budaya individualistis. Hal ini sering tidak dapat dihindari karena adanya pengaruh dari luar yang berakulturasi dengan nilai yang mentradisi dan berkembang menjadi nilai-nilai sosial yang baru. Pergeseran nilai-nilai ini perlu dikendalikan untuk mencegah lunturnya semangat gotong royong dan paguyuban yang menjadi akar dari falsafah kehidupan bermasyarakat Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, paradigma baru pembangunan masyarakat perkotaan dimasa datang perlu dikendalikan melalui perkuatan jatidiri dan falsafah hidup masyarakat setempat.

C. Penataan Ruang Perkotaan Bercirikan Lokal sebagai salah satu solusi Dalam Rangka Otonomi Daerah
Dengan adanya UU No.22 dan 25 tahun 1999 pelaksanaan penataan ruang perkotaan di Indonesia diharapkan tidak lagi sama, dan lebih bervariasi sesuai dengan potensi (sumberdaya alam dan sumberdaya manusia) serta keunikan yang ada di daerah tersebut. Dengan kata lain, pengembangan dan penataan ruang perkotaan yang akan datang hendaknya bercirikan lokal.

Pelaksanaan tata ruang kota bercirikan lokal akan menjadi dasar yang penting untuk membangun masa depan perkotaan yang lebih terarah dan konkrit. Beberapa aspek yang akan mendasari pelaksanaan pembangunan perkotaan dimasa depan adalah :

Penghargaan terhadap nilai-nilai sejarah berdirinya kota yang kemudian sekaligus dilestarikan.
Penggalian potensi kebhinekaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia dimana masing-masing kota memiliki sumberdaya internal yang perlu dikembangkan.
Mendorong perwujudan otonomi daerah yang lebih nyata.
Mengantisipasi pengaruh globalisasi, karena suatu kota yang tidak bercirikan lokal akan terbawa arus globalisasi.
Memberdayakan sumberdaya lokal maupun lembaga lokal dalam membuat rencana tata ruang kota untuk daerahnya.

Sebagai catatan bahwa penataan ruang perkotaan yang bercirikan lokal akan berhasil apabila :

Menghargai ciri lokal dari daerah lainnya, sehingga daerah-daerah di suatu kota akan selalu saling bergantungan satu dengan lainnya.
Melibatkan peran aktif ketiga aktor pembangunan dalam melakukan kemitraan. Ini merupakankunci keberhasilan pelaksanaan penataan ruang bercirikan lokal.
Menetapkan visi dan misi kota dalam pembangunan yang akan sangat besar berpengaruh bagi tercapainya penataan ruang perkotaan yang bercirikan lokal di Indonesia.

TATA RUANG, KEHIDUPAN SOSIAL, DAN MASALAH-MASALAH SOSIAL*)
Dalam studi-studi ilmu-ilmu sosial, tata ruang sebagai sebuah variabel sering diabaikan dalam pengkajian mengenai tindakan-tindakan sosial dan pola-pola kekuatan manusia. Begitu pula pengkajian hubungan antara kebudayaan dengan tata ruang dan dengan pola kelakuan serta tindakan sosial manusia jarang diperhatikan. Sedangkan dalam ilmu-ilmu sosial kini, khususnya dalam Antropologi, kelakuan tidak lagi dilihat semata-mata sebagai hasil kebudayaannya, tetapi sebagai motif dan response terhadap lingkungan yang dihadapi (lingkungan sosial yang dapat berupa pola-pola interaksi, dan sebagainya; lingkungan alam; dan lingkungan fisik), yang perwujudannya dipengaruhi oleh kebudayaannya dan diselimuti oleh simbol-simbol yang bersumber pada kebudayaannya tersebut.

Ceramah ini berisikan uraian pengantar singkat mengenai kaitan hubungan antara kebudayaan, tata ruang, kehidupan sosial, dan masalah-masalah sosial. Besar harapan bahwa ceramah ini akan mendapat merangsang para peserta ceramah untuk turut memikirkan berbagai masalah tata ruang dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari yang ada dalam masyarakat-masyarakat Indonesia yang sedang dengan cepat mengalami perubahan karena pembangunan.

Kebudayaan dan Tata Ruang
Tidaklah dapat disangkal akan adanya pengaruh kebudayaan terhadap perwujudan adanya ruangan (space) dimana hubungan-hubungan antar individu dapat diwujudkan dengan tepat sesuai dengan motif dan lingkungan yang dihadapi oleh yang bersangkutan. Hall (1959) telah menunjukkan bagaimana pentingnya peranan pengetahuan tentang kewilayahan (territoriality) yang dipunyai oleh hewan juga terdapat pada manusia dalam wujud jarak (distance), yang bagi manusia sebenarnya merupakan medium komunikasi di antara sesamanya. Dalam tulisan tersebut lebih lanjut ditunjukkan oleh Hall bahwa kebudayaan merupakan landasan bagi terwujudnya pola-pola mengenai tata ruang yang ada pada arsitektur, tata ruang pada umumnya (landscaping), dan pada desain tata kota.

Dalam studinya lebih lanjut mengenai ruang sebagai suatu dimensi yang tersembunyi dalam kebudayaan manusia, Hall (1966) memperlihatkan bahwa manusia hidup dalam ruangan-ruangan dengan tipe-tipe dan ukuran-ukuran tertentu yang tepat sesuai dengan kebudayaan mereka masing-masing. Salah satu dari ruangan-ruangan, dimana manusia hidup dan memperlihatkan adanya tipe dan ukuran yang tertentu adalah rumah (berikut pekarangannya) tempat manusia tinggal. Di dalam rumah ada pembagian ruangan-ruangan yang tepat sesuai dengan kebudayaan yang bersangkutan. Pada orang Jawa, misalnya, ruangan-ruangan dalam rumah dibagi menurut pola sebagai berikut : Bagian luar (bagian depan terdiri atas ruangan untuk bercengkerama dan menerima tamu; dan bagian belakang terdiri dari dapur, kamar mandi dan sumur dan bagian paling luar adalah kakus).

Bagian dalam (terdiri atas ruang tengah untuk makan dan kamar-kamar tidur). Batas-batas antara ruangan-ruangan ini adalah jelas; dan bahkan menurut konsep yang ada dalam kebudayaan orang Jawa, masing-masing ruangan ini mempunyai penunggu-penunggu makhluk halus tertentu sesuai dengan fungsi masing-masing ruangan dan tidak bisa dicampur adukkan yang menunggu dapur, misalnya, dikenal sebagai kyai atau nyai Geseng yang memberi berkah pada dapur; sedangkan yang menunggu tempat-tempat MCK adalah gendruwo. Mengenai pola ideal rumah menurut kepercayaan Jawa, saya persilahkan mempelajarinya dari buku Kitab Bental jemur Adam makno.

Tata Ruang dan Kesatuan Sosial
Kalau kita melihat rumah sebagai suatu kesatuan tata ruang, kita melihat bahwa rumah bukanlah hanya semata-mata merupakan satuan ruang dengan batas-batas yang jelas dan nyata dapat dilihat dan diraba, tetapi juga merupakan suatu satuan sosial yang mempunyai batas-batas sosial yang jelas. Rumah adalah tempat keluarga melangsungkan kehidupannya, (memenuhi kebutuhan hidupnya) yaitu: mempersiapkan makanan dan minuman, melakukan hiburan dan bersendau gurau, pendidikan anak-anak dan sosialisasi, tempat belajar, tempat beristirahat, tempat berlindung, berkembang biak, melakukan kegiatan MCK, dan juga tempat mengadakan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Bahkan juga, rumah dapat dilihat sebagai tempat terwujudnya berbagai situasi sosial dimana interaksi sosial dapat terwujud antara lain dengan adanya ruangan-ruangan yang berfungsi sesuai dengan berbagai kebutuhan manusia, yang fungsi tersebut sesuai dengan kebudayaan yang bersangkutan (Hall, 1977).

Tiga perspektif dalam melihat rumah telah diperlihatkan tersebut di atas, yaitu sebagai suatu tata ruang yang modelnya bersumber pada kebudayaan, sebagai tata ruang yang fungsinya berkaitan erat dengan corak dan pola kesatuan sosial yang hidup di dalamnya, dan sebagai tata ruang yang merupakan medium komunikasi dimana tata ruang tersebut menjadi situasi-situasi sosial dimana interaksi-interaksi dan kegiatan-kegiatan sosial dilakukan.

Ketiga perspektif dalam melihat rumah tersebut memperlihatkan bahwa konsep mengenai luas rumah, pembagian rumah dalam ruangan-ruangan, fungsi rumah dan ruangan-ruangan rumah, dan jumlah serta kategori individu yang boleh tinggal di dalamnya, tidaklah sama pada masyarakat-masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda. Bahkan dalam satu mayarakat yang dapat digolongkan sebagai mempunyai kebudayaan yang sama, misalnya masyarakat kota dengan kebudayaan kotanya, perbedaan-perbedaan ini tetap ada karena adanya perbedaan-perbedaan kebudayaan yang dipunyai oleh warga kota yang bersumber pada latar belakang asal kebudayaan (antara lain kebudayaan sukubangsa), tingkat ekonomi, lama tinggal di kota, profesi, dan lingkungan yang dihadapi di kota (termasuk antara lain kepadatan wilayah kota tempat mereka tinggal, pola kebudayaan dan pengelompokan pemukiman di sektor kota tempat mereka tinggal).

Model yang digunakan dalam contoh mengenai rumah tersebut di atas, dapat juga digunakan untuk mengkaji wujud tata ruang lainnya, seperti misalnya, tempat pemukiman, kampung, desa, kota, dan bahkan juga wilayah. Pengkajian tersebut di atas, belum lagi memperhitungkan macam-macam komponen/unsur- unsur yang ada dalam ruangan dan penataan unsur-unsur tersebut sehingga menciptakan suatu ruangan yang sesuai dengan fungsinya bagi situasi-situasi sosia dimana interaksi-interaksi sosial diwujudkan.

Tata Ruang dan Masalah-masalah Sosial
Masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu gejala sosial yang dirasakan oleh para warga masyarakat yang bersangkutan sebagai sesuatu yang tidak biasa, tidak benar, dan merugikan mereka. Masalah sosial dapat juga dilihat dengan kacamata pengukuran ilmiah sebagai suatu gejala yang merugikan para warga masyarakat walaupun para warga masyarakat tersebut tidak sadar akan hal itu. Biasanya setelah suatu hasil penemuan ilmiah berkenaan dengan gejala sosial yang merugikan warga masyarakat tersebut disebar luaskan di dalam masyarakat yang bersangkutan, barulah para warga masyarakat tersebut sadar akan adanya masalah sosial tersebut.

Kebudayaan selalu berada dalam proses berubah. Perubahan kebudayaan tersebut bersumber pada perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur yang ada dalam eko-sistem, dimana manusia, kebudayaan dan masyarakat merupakan sebagian lain eko-sistem tersebut. Perubahan kebudayaan yang dialami oleh suatu masyarakat biasanya berjalan secara lambat dan bertahap, sehingga perubahan tersebut tidak dirasakan oleh para warga masyarakat yang bersangkutan pada umumnya, sehingga karena itu juga masalah sosial tidak terwujud dalam masyarakat seperti tersebut di atas.

Tetapi dalam keadaan yang khusus, yaitu misalnya, karena dilaksanakannya program pembangunan (yang terwujud dalam bentuk serangkaian usaha untuk menaikkan taraf hidup, baik secara kwalitatif maupun kwantitatif) dalam masyarakat yang bersangkutan, perubahan kebudayaan yang terwujud dapat berjalan dengan amat cepatnya. Dan sebagai hasilnya, juga, berbagai masalah sosial terwujud dan dirasakan oleh para warga masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dapat terjadi karena hakekat pembangunan itu sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, berarti meningkatkan taraf konsumsi; dan meningkatkan taraf konsumsi harus dipenuhi oleh benda dan jasa.

Pemenuhan konsumsi pada benda dan jasa secara kwantitas dan kwalitas hanya dapat dilakukan semaksimal mungkin kalau pengeksploitasian yang semaksimal mungkin juga dilakukan terhadap sumber daya yang ada dalam lingkungan alam, pisik dan terhadap manusia sendiri. Eksploitasi khususnya eksploitasi atas sumber daya alam, menyebabkan terjadinya perubahan dalam tata ruang, yang menyebabakan perubahan pada berbagai sektor kehidupan ekonomi, dan pada pola kehidupan sosial yang sudah ada sebelumnya. Karena tidak semua warga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan, dan bahkan ada yang menjadi korbannya, berbagai masalah sosial terwujud dalam masyarakat (antara lain kejahatan dan pelacuran). Contoh seperti tersebut di atas telah saya perlihatkan dalam laporan pendahuluan studi saya mengenai perubahan lingkungan hidup sosial di Citeureup (1980).

Kota Dadakan
Di negara berkembang yang sarat dengan perubahan, perencanaan kota sebaiknya merupakan latar yang mampu secara kenyal mewadahi perubahan fungsi dan tuntutan kebutuhan serta perilaku penduduk kotanya.

Perencanaan kota yang open-ended akan menciptakan lingkungan yang memberikan tingkat kebebasan dan tindakan yang lebih bervariasi, disamping pelibatan masyarakat yang lebih besar, dan peluang untuk penyesuaian secara kreatif, bahkan modifikasi.

Misalnya jalan yang dianggap oleh kebanyakan perencana kota hanya sekedar prasarana lalu lalang dan ruang transisi semata-mata, berpeluang juga untuk dimanfaatkan sebagai ruang kegiatan yang bermanfaat.

Di Semarang, Jogya, dan Solo, misalnya, jalan bukan semata-mata hanya untuk menampung arus lalu lintas, melainkan juga sebagai ruang terbuka bagi kontak sosial, wadah kegiatan upacara, rekreasi, dan bahkan untuk aktivitas perdagangan. Kehadiran pedagang kaki lima (pedagang kelana) yang mobil, misalnya, akan memberikan citra tersendiri pada wajah kota.

Di negara semaju Jepang pun tenda-tenda penjual bakso, bakmi, dan wedang ronde masih selalu didambakan keberadaannya karena konon berhasil menumbuhkan suasana akrab beskala manusia. Munculnya pun hanya pada saat-saat tertentu saja, biasanya malam hari. Lantas, kondisi seperti itu mereka sebut instant city alias kota dadakan.

Hongkong juga dikenal sebagai kota yang dalam pola tradisionalnya memanfaatkan jalan sebagai tempat percampuran berbagai macam kegiatan. Jelas, pada lingkungan baru yang direncanakan sampai ke detail-detailnya, lingkungan yang penuh semangat kehidupan semacam itu tidak tercipta (Rapoport, 1980).

Standar-Standar Permukiman
Kesehatan dan syarat-syarat kehidupan di daerah-daerah perkotaan tergantung kepada adanya berbagai macam perlengkapan dan pelayanan tertentu. Adapun perlengkapan–perlengkapan tersebut minimal sebagai berikut :

1. Air, listrik, gas
Persediaan air bersih untuk keperluan minum, masak, mandi dan mencuci perlu ada dalam tiap- tiap rumah, dan juga di setiap tempat bekerja, pendidikan, rekreasi dan sebagainya.

2. Pembuangan kotoran dan air hujan
Tiap-tiap rumah mempunyai kakus yang memenuhi persyaratan kesehatan, yaitu yang dihubungkan dengan septictank atau dengan sistem riool. Kakus seperti itu harus pula disediakan untuk keperluan umum dan di tempat- tempat yang banyak orang berkumpul. Suatu sistem pengaliran air, yang direncanakan dengan baik, harus disediakan untuk mengalirkan air kotor, air huja yang datang dari bangunan, pekarangan, jalan, dan sebagainya, dan untuk mencegah kebanjiran selama ada hujan lebat.

3. Penempatan- penempatan utilitas
Saluran-saluran air dan gas serta listrik sering ditempatkan di bawah tanah, tetapi haruslah sedemikian rupa sehingga mudah dicapai bila perlu mengadakan pemeriksaan, penggantian, atau pembetulan. Saluran-saluran tersebut tidak boleh di tempatkan di bawah jalan- jalan yang diperkeras untuk menghindarkan gangguan- gangguan lalu lintas bila diperlukan pembongkaran. Apabila terpaksa dibuat melintang jala, dibuatlah lorong untuknya yang cukup besar untuk pemeriksaan.

4. Pembuangan sampah
Berupa tong-tong kosong yang dapat ditutup dan mudah dibersihkan. Disediakan pula di pekarangan tiap rumah dan di pekarangan bangunan lainnya serta mudah dicapai dari jalan.

Selain itu, pada perumahan harus juga disediakan kebutuhan hidup penduduk sehari- hari seperti makanan, pakaian, pendidikan, rekreasi, dan sebagainya yang seluruhnya haruslah dalam jarak yang tidak terlampau jauh dari perumahan mereka. Adapun pelayanan- pelayanan masyarakat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Taman Kanak- kanak (4 - 6 tahun)
2. Lingkungan berbelanja di rukun kampung
Suatu lingkungan untuk berbelanja harus disediakan dalam tiap- tiap rukun kampung yang mudah dicapai dari tiap- tiap rumah, dan terdiri dari satu pasar/swalayan dan sejumlah toko-toko bersama dengan tempat perhentian bermacam- macam kendaraan :

Pasar di Rukun Kampung
Pasar merupakan sebagian dari lingkungan tempat berbelanja suatu rukun kampung. Jumlah banyaknya petak penjualan diperhitungkan atas dasar, tiap 5 petak penjualan untuk tiap- tiap 1.000 orang penduduk. Luas tanah yang disediakan untuk keperluan pasar dalah sekuarang- kurangnya 500 m² untuk tiap 1.000 orang penduduk.

Toko- toko di Rukun kampung
Toko merupakan bagian daripada lingkungan berbelanja suatu rukun kampung. Jumlah toko diperhitungkan atas dasar tiap 5 toko untuk tiap – tiap penduduk. Jumlah tanah yang harus disediakan untuk keperluan ini sekurang- kurangnya 1000m² untuk tiap 1000 orang penduduk.

3. Balai Pertemuan
Balai pertemuan digunakan untuk mengadakan pertemuan – pertemuan, hiburan, keperluan sosial dan keperluan pendidikan. Luas tanah yang diperlukan untuk balai pertemuan adalah minimum 250 m² untuk tiap 1000 orang penduduk.

4. Balai Kesehatan
Balai kesehatan harus disediakan di tiap rukun kampung dan merupaka sebagaian daripada pusat lingkungan tetapi harus ditempatkan jauh dari tempat yang kotor dan bising seperti pasar, sekolah,dll. Balai kesehatan ini harus memiliki jalan masuk tersendiri dan dilengkapi dengan ruang tunggu, ruang periksa, KM/WC, tempat parkir ,dan sebagainya. Luas tanah yang diperlukan untuk balai kesehatan ini adalah seluas 200 m² untuk tiap 1000 orang penduduk.

5. Musholla atau Masjid
Minimal satu musholla atau masjid harus disediakan dalam tiap rukun kampung dan harus merupakan bagian dari pusat lingkungan kediaman. Disamping memperhatikan syarat-syarat keagamaan, syarat- syarat lain harus pula diperhatikan, seperti letaknya harus jauh dari tempat- tempat ramai. Luas tanah minimal yang harus disediakan untuk keperluan tersebut adalah 250 m² untuk tiap 1000 orang penduduk.

6. Rekreasi dan Daerah Hijau

Taman di Rukun Kampung
Harus disediakan sebuah taman di rukun kampung. Luas tanah yang diperlukan didasarkan atas perhitungan sekurang- kurangnya 3000 m² untuk tiap 1000 orang penduduk.

Tempat bermain
Tempat bermain disediakan untuk anak- anak kecil yang belum bersekolah dan harus pula disebarkan secara merata diseluruh daerah kediaman dalam suatu rukun kampung serta harus berada dalam jarak yang tidak boleh lebih dari 0,5 km dari tiap- tiap rumah. Jumlah luas tanah yang diperlukan diperhitungkan berdasarkan minimal 1000 m² untuk tiap 1000 orang penduduk, masing- masing berukuran minimal 500 m²

Pentingnya Strategi Perencanaan Desa

2012-06-15T15:25:00.007+07:00

Desentralisasi merupakan wujud otonomi daerah di Indonesia telah berkembang pesat, tidak hanya pada aspek pendidikan, kebudayaan, politik namun juga ekonomi. Desa sebagai salah satu bagian pemerintahan paling kecil menempati posisi strategis menjadi garda terdepan sebagai pembangunan manusia Indonesia. Sayangnya hal ini tidak banyak disadari baik oleh pemerintah pusat, propinsi maupun daerah. Padahal ujung tombak pembangunan daerah itu terletak di desa. Terlebih lagi pasca dikeluarkannya PP No 72 Tahun 2005 yang menjabarkan beberapa peran strategis Desa. Saat inipun tengah di godok undang-undang desa. Hal ini menandakan bahwa desa benar-benar menjadi urat nadi pemerintahan yang perlu dibangun secara utuh.

Dalam aspek perencanaan, ada banyak klausul yang menyebutkan (dalam PP tersebut) keharusan desa mempersiapkan segala jenis rencana pembangunan secara matang serta bertanggungjawab. Matang disini dapat dilihat dari pentingnya perencanaan jangka panjang atau 5 tahunan (RPJMDes) hingga tahunan (RKPDes maupun APBDes). Tanpa memiliki grand design focus pembangunan, desa akan berkembang secara serampangan. Sedangkan makna bertanggungjawab, bisa dilihat adanya aturan mengenai Alokasi Dana Desa/ADD serta penatausahaan keuangan desa. Salah satu perkampungan di tepi Sungai Mahakam Kutai Kartanegara Dana yang dikelola oleh masyarakat melalui ADD tanpa perencanaan yang matang akan terbuang sia-sia. Perencanaan yang dibuat pun akan parsial dan sekedar lebih memenuhi keinginan elit desa tanpa memperhatikan kebutuhan nyata terutama pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan warganya. Lantas bila demikian, untuk apa regulasi ADD diluncurkan oleh pemerintah pusat? Pemerintah daerah harus membangun seluruh unsur masyarakat desa untuk lebih dewasa dan arif mengelola dana yang memang telah menjadi hak nya. Kearifan local perlu dipertahankan sehingga pembangunan yang dijalankan dapat bersinergi dengan kebutuhan budaya, social, ekonomi, pendidikan, agama maupun kebutuhan lain.

Namun berdasarkan pengamatan sekilas, masih banyak pemerintah daerah tidak memperhatikan desa secara serius sehingga capacity building/peningkatan kapasitas masyarakat desa (perangkat desa, LPM, BPD, PKK, Karang Taruna, Petani, Nelayan dan lain sebagainya) sering terabaikan. Bapermas sebagai ujung tombak pemda banyak yang belum memahami hakikat sesungguhnya bagaimana membangun dan mendorong masyarakat desa merasa memiliki desanya. Maka dari itu, tahapan RPJMDes, RKPDes, APBDes, Pertanggungjawaban kepala desa harus disinergikan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam membangun desa.

Memang proses menuju desa yang matang tidak semudah membalik telapak tangan. Ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui dan menempuh waktu yang tak sebentar. Hasil dari prose situ dapat dilihat akan jauh lebih komprehensif dibanding meluncurkan program-program karitatif. Beberapa langkah yang bisa disiapkan untuk membangun itu diantaranya berupa :

1. Pelatihan Perencanaan (Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan Musrenbang)

2. Penyusunan Regulasi (Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi ADD maupun APBDes)

3. Semiloka kesiapan Pemda (Koordinasi dan tupoksi)

4. Capacity Building birokrasi (Pelimpahan wewenang monitoring APBDes)

5. Pelatihan Katalisator Perencanaan (Fasilitator Kecamatan maupun Desa)

Untuk mendesign berbagai aktivitas diatas dibutuhkan komitmen dari pemerintah daerah terutama Bapermas sebagai leading sector pemberdayaan masyarakat desa untuk secara konsisten menjalankannya. Sudah banyak tersebar regulasi diberbagai daerah tentang hal ini dan dapat diadopsi, dipelajari serta disebarluaskan pada desa yang lain yang tentu saja mempertahankan budaya dan kearifan lokal (local wisdom).

Mengkaji kesiapan pemerintah daerah juga perlu melihat sejauh ini Pemda sudah melangkah sejauh mana dan seberapa efektifkah mampu menggerakkan masyarakat secara bersama membangun desa. Apalagi bagi wilayah-wilayah yang mendapat bantuan program diluar pemerintah seperti CSR perusahaan, PNPM Mandiri, LSM bidang pemberdayaan akan jauh lebih mampu merumuskan target-target pembangunan desanya secara spesifik.

Banyak program-progam pemerintah yang telah dilaksanakan seperti : Tipologi Desa, Desa Pusat Pertumbuhan, Perencanaan Desa Terpadu dan sekarang ini PNPM Mandiri namun apakah semua itu semua telah dapat dilaksanakan sehingga desa menjadi sumber mata pencarian sehingga tidak tejadi urbanisasi dari desa ke kota?

Peningkatan Jalan Baru Tidak Akan Merubah Kemacetan Lalu Lintas Kota Jakarta

2012-03-25T05:27:00.003+07:00

Lalu Lintas di Jakarta

Kemacetan lalu lintas di Jakarta tidak terlepas dari tingkat pertumbuhan yang tinggi kepemilikan kendaraan - 236 mobil dan 891 sepeda motor per hari atau sekitar 10 persen per tahun - yang tidak didukung oleh pertumbuhan pembangunan jalan, yang hanya kurang dari 1 persen per tahun. Pembangunan jalan baru tidak akan pernah memenuhi tingkat pertumbuhan yang tinggi kepemilikan kendaraan. Sebuah jalan baru atau jalan melebar hanya meredakan kemacetan lalu lintas untuk jangka waktu singkat. Setelah beberapa tahun, setiap jalan raya baru mengisi dengan lalu lintas yang tidak akan ada jika jalan tol belum dibangun. Demikian pula, setiap jalan melebar mengisi dengan lebih banyak lalu lintas hanya dalam beberapa bulan. Fenomena semacam ini disebut permintaan diinduksi. Karena permintaan yang disebabkan, baik jalan baru maupun membangun jalan yang layak pelebaran jangka panjang solusi untuk kemacetan lalu lintas.

Jalan-jalan baru juga akan merusak upaya mengembangkan sistem transportasi massal di Jakarta. Gagasan utama mengembangkan sistem transportasi massal termasuk busway, monorel, dan Mass Rapid Transit (MRT) proyek dalam mengurangi kemacetan lalu lintas adalah untuk mengurangi jumlah pengendara mobil dan pengendara sepeda motor di jalan-jalan Jakarta. Pengendara mobil dan pengendara sepeda motor diharapkan untuk menggunakan moda transportasi massal dan mengurangi beban jalan-jalan Jakarta. Jalan baru yang akan menarik pengendara mobil kembali ke jalan-jalan Jakarta.

Tidak hanya akan jalan tinggi menyebabkan permintaan diinduksi dan memperburuk kemacetan lalu lintas, tapi juga bisa membahayakan livability dari lingkungan di sepanjang jalan layang. Di banyak kota di negara lain, seperti Seoul, New Orleans, San Francisco dan New York City, jalan raya tinggi menyebabkan livability penurunan lingkungan di sepanjang jalan raya ditinggikan. Di banyak negara maju, kita telah melihat pergeseran dalam perencanaan perkotaan dari meningkatkan mobilitas menuju mempromosikan livability.

Jakarta
Untuk mengurangi masalah transportasi di Jakarta, pemerintah kota harus fokus pada upaya penyelesaian Mass Rapid Transit (MRT). Jakarta adalah kota terbesar di dunia tanpa metro atau MRT. Kota-kota besar di Asia Tenggara yang memiliki populasi kurang dari Jakarta telah memiliki sistem metro mereka selama bertahun-tahun, termasuk Manila (1984), Singapura (1987), Kuala Lumpur (1995) dan Bangkok (2004). MRT akan menjadi proyek-proyek publik yang paling mahal dalam sejarah Jakarta, tapi itu adalah jawaban untuk meredakan kemacetan lalu lintas Jakarta. Kunci penting bagi keberhasilan Jakarta dalam mengatasi kemacetan lalu lintas adalah lebih baik konversi pengendara mobil dan pengendara sepeda motor ke pengendara angkutan umum / pengendara MRT daripada pembangunan jalan layang baru.

Seperti kata Pak Fasisal Hasan Bisri : bahwa permasalahan kesemrawutan tata kota di Jakarta bermuara pada tata manusia, dan "tata ruang mengikuti tata manusia, bukan sebaliknya, kalau dimulai tata ruang ujung-ujungnya tata uang,"

Pemerintah Harus Tetapkan Zona Larangan Pemukiman di Dieng Wonosobo

2011-12-26T12:39:00.002+07:00

Program Pengembangan Permukiman di Indonesia bertujuan untuk mendukung prioritas membangun dan memelihara prasarana dan sarana dasar penunjang pembangunan ekonomi dan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan penyediaan prasarana dan sarana permukiman serta penataan lingkungan.

Kegiatan pokok program salah satunya adalah Penataan dan revitalisasi kawasan strategis di perkotaan dan perdesaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan,:
1. Perbaikan kawasan, seperti penataan lingkungan permukiman kumuh/nelayan (perbaikan kampung), perbaikan desa pusat pertumbuhan, perbaikan kawasan, serta pelestarian kawasan;

2. Pengembangan kembali kawasan, seperti peremajaan kawasan, pengembangan kawasan terpadu,revitalisasi kawasan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pascabencana;

3. Pembangunan baru kawasan, seperti pembangunan kawasan permukiman (kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun–berdiri sendiri), pembangunan kawasan terpadu, pembangunan desa agropolitan, pembangunan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa (KTP2D), pembangunan kawasan perbatasan, dan pembangunan kawasan pengendalian ketat (high-control zone);

4. Pelestarian/pelindungan kawasan, seperti pengendalian kawasan pelestarian,revitalisasi kawasan, serta pengendalian kawasan rawan bencana.

Namun pengembangan Kawasan Pemukiman Baru tidak untuk Dieng, Kab. Wonosobo & Banjarnegara. Kawasan Dataran Tinggi Dieng memiliki tingkat resiko bencana longsor sangat tinggi dengan kemiringan wilayah yang diluar ketentuan normal, hal ini menjadi alasan Dieng tidak diperbolehkan menjadi kawasan pemukiman baru.

Larangan tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2011 tentang rencana detail tata ruang dan wilayah (RTRW).

Untuk itu Pemerintah daerah harus tetapkan zona larangan pemukiman dan secepatnya di sosialisaiskan kepada masyarakat, "mana daerah rawan lonsor ataupun kawasan hutan lindung".

Menurut Elang, “Pengembangan kawasan pemukiman baru Di Dieng dapat mengancam kawasan hijau yang masih ada,”.

Ia menambahkan, pertumbuhan penduduk yang begitu cepat mendorong terbuka kawasan permukiman baru termasuk perluasan lahan perkebunan.
Ia menambahkan, pertumbuhan penduduk yang begitu cepat mendorong terbuka kawasan permukiman baru termasuk perluasan lahan perkebunan.

"Apabila hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin hutan di kawasan Dieng akan habis, belum lagi Dieng merupakan daerah rawan longsor yang dapat mengancam jiwa", Tutupnya.

-----------------------------
Source : diengplateau.com

Kemacetan dan Struktur Ruang Kota, Apa Hubungannya?

2011-09-18T21:20:00.010+07:00

Sangat erat hubungannya, struktur ruang yangg tercipta (pusat dan sub busat) merupakan daerah tarikan,dimana semua fasilitas dan infrastruktur panjangnya berada sehingga memberikan andil pada pergerakan moda transportasi yg sangat banyak. Struktur jalan yang sudah tidak representatif lagi , over kapasiti, ruwas jalan yang semakin berkurang, sistim parkir, pmbagian struktur ruang yang tidak jelas lagi adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab ...kemacetan, belum lagi kebijakan pemerintah dibidang LLAJ yangg belum optimal juga memberikan andil, yang bersinergi dgn karakter pengguna jalan yangg masih

semaunya. Urban managemen, melalui pembagian struktur ruang yang jelas, harusnya bisa mengurai kemacetan, agar arah pergerakan moda transportasi bs diatur. Perlu juga dipikirkan, bahwa karakter sbagian besar struktur ruang di kota-kota besar di Indonesia adalah linear, belum memusat.

Kemacetan.

Kata ini menjadi momok pada hampir setiap kota besar. Jakarta, Makassar, Surabaya, Bandung, merupakan sederet dari kota-kota yang menghadapi masalah ini. Kadang penduduk sudah habis akal dan kesabaran sehingga fenomena kemacetan dianggap "biasa", lebur dalam konsekuensi untuk hidup di kota.

Sebagai perencana, apakah peran "kita" dalam mendorong terciptanya kondisi ini?

Apakah struktur kota hasil analisis, tukar pendapat, dan kesepakatan berbagai pihak berdasar masukan teknis para perencana pada satu titik malah mengakibatkan kota yang tidak efisien? kota yang padat dan 'tersumbat' pada titik-titik pusat kegiatan. Struktur ruang kota dibuat utk membagi pusat-pusat kegiatan dengan sub pusat, maupun daerah layananny. Jalan sebagai suatu 'garis' penghubung memberikan dorongan adanya pergerakan, kemudian pergerakan itu difasilitasi oleh moda transportasi, semakin besar push dan pull factor dari pusat dan sub pusat kota maka pergerakan ke sana semakin besar, jika moda transportasi tidak sebanding dengan demandnya maka bisa dipastikan akan timbul kemacetan. Jadi kemacetan dan struktur ruang kota sangat erat hubunganny. Sehingga diharapkan ada antisipasi baik lewat kebijakan RDTRK, RUTRK, maupun kerjasama antar lembaga seperti Dishub, DPU dan Bappeda, mulai dari desain, anggaran hingga realisasi fisik, jadi semuanya turut ikut mengawasi. Untuk meredam kemacetan ada tiga aspek utama yang mesti dikontrol. Demand transportasi, supply transportasi dan attitude. Demand transportasi adalah segala macam hal yang mengakibatkan warga memerlukan transportasi, contoh: anaknya bersekolah di sekolah favorit di sisi lain kota, banyaknya mall yang mengakibatkan warga ingin jalan-jalan di sana, kebutuhan untuk berbelanja ke pasar untuk makan sehari-hari. Supply transortasi adalah segala macam hal yang mengijinkan warga untuk bertransportasi (dengan kendaraan tentunya ya), contoh: ketersediaan angkot.

Mempromosikan Jalur Sepeda di Jakarta

2011-09-01T02:45:00.004+07:00

Pada tanggal 22 Mei 2011, Jakarta menetapkan tonggak sejarah baru menuju kota sehat dan lebih layak huni. Pemerintah DKI Jakarta meresmikan sepeda berdedikasi pertama di Jakarta jalan membentang 1,5 kilometer dari Ayodia Park Blok M di Jakarta Selatan. Jakarta terlambat mempromosikan jalur sepeda. Jakarta memiliki fokus dalam mempromosikan penggunaan mobil dengan membangun jalan tol kota yang lebih tinggi dalam dan mengabaikan pentingnya non-pengendara perjalanan di kota.

Banyak metropolitan di dunia telah mengembangkan jalur khusus sepeda selama bertahun-tahun. Kota-kota di negara maju, terutama di Eropa, telah terintegrasi ke dalam sistem jalur sepeda jaringan mereka transportasi. Kota-kota seperti Amsterdam, Paris, Berlin, Kopenhagen dan Barcelona telah dikembangkan sebagai kota ramah sepeda. Jaringan rute aman dan luas sepeda, promosi pro-sepeda kebijakan, dan budaya sepeda telah mengambil tempat di kota-kota. Pengendara sepeda di kota-kota yang bukan penduduk kelas dua dan aman bisa naik sepeda mereka sebagai modus utama untuk perjalanan sehari-hari mereka ke tempat kerja mereka. Kopenhagen adalah contoh dari Eropa motor-friendly kota di mana sekitar sepertiga tenaga kerja di kota pulang-pergi ke kantor dengan sepeda.

Peresmian jalur sepeda khusus Jakarta pertama membentang dari Ayodia Park Blok M juga harus dianggap sebagai terobosan dalam kemacetan lalu lintas solusi untuk akut di Jakarta. Pengembangan jalur sepeda khusus adalah langkah yang baik dari pemerintahan Jakarta untuk mempromosikan penggunaan sepeda sebagai moda transportasi alternatif. Jika pemerintah kota Jakarta dapat mendorong pengendara lebih bergeser ke menggunakan sepeda untuk bekerja, kesengsaraan kronis lalu lintas kota bisa pada akhirnya berkurang.

Pertama yang didedikasikan jalur sepeda di Jakarta adalah hanya sebuah langkah kecil dalam mengembangkan Jakarta sebagai kota sepeda yang ramah. Ada banyak tantangan ke Jakarta untuk menjadi kota sepeda-ramah. Pemerintah kota Jakarta perlu memiliki komitmen yang kuat untuk membangun jalur sepeda lebih berdedikasi dan mengintegrasikan mereka dengan sistem jaringan transportasi kota. Jalur sepeda khusus harus menjadi bagian dari sistem jaringan transportasi kota dan dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas penduduk di kota. Hal ini sangat penting untuk menghubungkan jalur sepeda khusus dengan transportasi massal termasuk Mass Rapid Transit (MRT).

Ini tidak mudah untuk membangun jalur sepeda yang lebih khusus jika pemerintah kota Jakarta masih berfokus pada pembangunan yang lebih tinggi dalam kota jalan tol sebagai solusi mengatasi kemacetan kronis di Jakarta. Hal ini juga penting untuk dicatat bahwa jalur sepeda pertama yang didedikasikan tidak dimulai oleh pemerintah kota Jakarta tapi Indonesia Komunitas Sepeda (Komite Sepeda Indonesia) yang disumbangkan sebanyak 500 juta rupiah untuk membangun jalur sepeda. Pemerintah kota Jakarta perlu mengubah pola pikir dari solusi yang mungkin untuk kemacetan lalu lintas yang kronis di kota. Solusinya adalah tidak membangun lebih banyak jalan, tapi mengurangi penggunaan mobil melalui perbaikan dan memperluas penggunaan transportasi massal dan sepeda.

Lain tantangan besar bagi jalur sepeda di Jakarta adalah kurangnya penegakan hukum. Pemerintah kota Jakarta harus ketat menegakkan jalur sepeda khusus untuk pengendara sepeda. Jalur sepeda khusus tidak dapat digunakan sebagai tempat parkir dan jalur untuk pengendara sepeda motor. Beberapa hari setelah peresmian jalur sepeda yang membentang dari Ayodia Park untuk Blok M, jalan itu kewalahan oleh mobil pribadi, minivan kemaluan dan kendaraan roda tiga bajaj. Sejumlah mobil pribadi juga parkir di jalan (The Jakarta Post, 27 Mei 2011). Tanpa penegakan hukum yang ketat, jalur sepeda khusus tidak akan menjadi cara yang efektif untuk mengurangi kemacetan Jakarta dan hanya akan menjadi inisiatif gagal.

Presiden Negara Republik Indonesia menggalakan sepeda santai di Kota Jakarta

Meskipun tantangan untuk jalur sepeda di Jakarta, peresmian jalur sepeda pertama Jakarta harus dilihat sebagai cara menjanjikan mengurangi masalah transpotasi yang akut di Jakarta. Saya berharap bahwa peresmian jalur sepeda pertama Jakarta bisa menjadi tonggak bagi pemerintah kota Jakarta dalam mengubah pola pikir tentang bagaimana untuk mengatasi masalah lalu lintas yang kronis di Jakarta. Hal ini tidak membangun jalan tol lebih tetapi mengurangi penggunaan mobil melalui mendorong pengendara lebih bergeser ke pesepeda atau pengendara transportasi massal. Hal ini hendaknya digalakan lagi di kota-kota besar di Indonesia untuk mengurangi beban lalu lintas yang telah padat terutama oleh kendaran bermotor roda dua dan roda empat juga untuk mengurangi polusi udara

ArcView Amatir Solution

2011-08-21T17:29:00.006+07:00

Pengantar :

ArcView GIS adalah perangkat lunak yang mudah dipelajari dan mudah untuk digunakan dan mempunyai kemampuan yang powerfull flexible dan intuitif. ArcView GIS adalah perangkat lunak yang unik mudah untuk aplikasinya dan dengan cepat dapat dikuasai dalam aplikasi kebutuhan kerja. ESRI sebagai produsen Arc View GIS juga menawarkan satu deretan opsional berupa ekstension untuk ArcView GIS dalam memudahkan aplikasi sumber data dan dapat di tampilkan dan dapat pergunakan apabila diinginkan sesuai dengan karakteristik sumber data terutama untuk analisa data. ArcView GIS software adalah pelopor dalam pemecahan dan solusi terhadap analysis dalam pemetaan. ArcView GIS salah satu solusi yang terpopuler dalam dunia pemetaan dan telah lebih dari 500.000 copied dipergunakan di seluruh dunia.

Dengan ArcView GIS kita dapat berkreasi dengan dinamis terhadap peta peta yang dibuat dan secara intelektual dengan cara memanfaatkan tampilan dan sumber data yang dapat di overlaykan dengan beberapa platform computer. ArcView GIS memuat tools dan data yang dapat dipergunakan kapan saja dalam membentuk platform dan seni pemetaan. Arcview GIS bekerja dengan tabulasi database yang bekerja sendiri dan dapat di aplikasi dengan system MS Excell.

ArcView GIS adalah perangkat lunak yang unik mudah untuk aplikasinya dan dengan cepat dapat dikuasai dalam aplikasi kebutuhan kerja. ESRI sebagai produsen Arc View GIS juga menawarkan satu deretan opsional berupa ekstension untuk ArcView GIS dalam memudahkan aplikasi sumber data dan dapat di tampilkan dan dapat pergunakan apabila diinginkan sesuai dengan karakteristik sumber data terutama untuk analisa data.

ArcView Amatir Solution adalah tutorial langkah-langkah ArcView yang dikemas sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan mudah dipelajari

Memulai ArcView GIS

Membuka ArcView Pilih Start -> Program -> Esri -> ArcView atau langsung double klik icon ArcView GIS pada desktop
Setelah ArcView diaktifkan, pilih as a bank project karena kita belum punya simpanan proyek atau ingin membuat view baru maka tandai/klik lingkaran as a bank project.
Klik OK, kemudian muncul jendela project yang belum terisi (kosong), untuk mengisinya, Klik New pada jendela Untitled.
Selanjutnya mengisi View1, dengan cara klik button Add Theme , kemudian muncul jendela Add Theme
Jika gambar tidak terbaca/tidak ada di jendela Add Theme, kita harus mengaktifkan pembaca gambar, dengan cara klik file, pilih extention, kemudian crosscheck pada ‘TIFF Image Support’ (untuk gambar dengan format tiff) atau ‘JPEG (JFIF) Image Support’ (untuk gambar dengan format jpg). Kemudian ulangi point f.
Setelah memilih sebuah sumber data dengan tipe Tiff (contoh: oskab.tif), klik OK. Kemudian AcView akan menampilkan sebuah theme baru pada view.

Membuat titik ikat / titik kontrol (penguncian koordinat)

Sebelum kita membuat titik ikat/titik kontrol di ArcView, maka harus mengaktifkan Register and Transform pada Extention. Adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut:

Klik menu File pilih Extension, kemudian beri tanda crosscheck pada pilihan Register and Transform Tool.
Klik OK, Setelah Extension Register and Transform Tool diaktifkan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan atribut/koordinat yang letaknya sudah dipersiapkan sebelumnya (minimal 4 titik ikat)
Klik view pada menu, pilih Register and transform, maka akan muncul jendela Register and Transform (test version).
Klik source point, kemudian cari titik koordinat, kemudian klik pada bagian titik koordinat 1 (pertama). Maka akan muncul tanda "1" pada gambar. Klik Zoom untuk memperjelas. (wajib di zoom pada titik koordinat)
Kemudian masukkan koordinat (X dan Y) pada kolom Destination.
Langkah berikutnya yaitu klik koordinat 2 (Kedua) dengan cara Klik source point dan masukkan koordinatnya pada kolom destination.
Setelah koordinat 1 dan 2 selesai, dilanjutkan pada koordinat berikutnya dengan cara yang sama sampai 4 koordinat (4 titik). Setelah semua selasai, kita cek dulu apakah koordinatnya sudah benar dengan cara melihat RMS Error dengan RMS Error-nya yang baik adalah kurang dari 3.
Klik Write World File untuk menyimpan. Kemudian klik OK, maka tampilan gambar biasanya akan menghilang, jika tidak menghilang, maka harus dihilangkan dengan cara klik menu Edit, pilih Delete Theme, kemudian pilih Yes.
Panggil kembali peta tersebut dengan cara mengklik add theme . Pilih tempat penyimpanan gambar tersebut, kemudian klik OK.
Selanjutnya feature peta tersebut akan muncul pada view. Kemudian aktifkan dengan crosschek pada cek box, maka akan muncul peta dengan koordinat di bagian kanan atas.
Pada sebelah kanan atas terdapat tempat Skala yang masih kosong, untuk mengisinya pilih menu View pilih Properties. Kemudian ubah Map Units dan Distance Unit menjadi meters. Klik OK.
Langkah selanjutnya adalah melakukan digitasi

Video :

Membuat Peta Itu Mudah Dengan Google Earth

2011-03-09T00:45:00.010+07:00

format xls yang di download

Apa sih itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan dengan teknik tertentu, peta mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dimungkinkan dengan jenis dari peta itu sendiri yang beraneka ragam, tidak seperti dulu yang hanya dimanfaatkan untuk militer. Tetapi hampir semua bidang memanfaatkan peta sebagai media penyajian informasi.

Mungkin istilah ini bisa mewakili " map louder than sound".
Nah pada pada tulisan ini saya ingin berbagai bagaimana menyajikan peta dengan sangat mudah dan simple. Nah.. masih penasaran? Kenapa saya katakan mudah/ simple karena tidak membutuhkan software GIS seperti : arcview. Arcgis, map info, auto cad; ataupun yg lainnya untuk membuatnya. Nah terus pakai apa dong? Pakai microsof excel jawabannya. Kok bisa ya? Jawabannya sangat bisa, coba

kunjungi : http://totallyawesomemapping.com/ disini kita difasilitasi bagaimana merubah format *.xls (excel) ke dalam format *.kml(google earth) format xlnya pun bisa didownload di: Link Nanti kita tinggal ganti aja datanya. Coba lihat gambar di disamping:

Keterangan :

Name : Dalam kolom ini kita masukkan nama lokasi yang akan tampil disamping icon(gambar yang kita pilih)

Addres : Berisi Paste alamat dari lokasi Anda. Jika Anda tidak memiliki alamat yang sebenarnya (yaitu Anda hanya memiliki kota, negara, atau zip), maka jangan khawatir tentang hal itu. Peta Anda akan dibuat seakurat informasi yang Anda miliki.

City : Berisi nama kota anda.

Country : Berisi nama Negara anda.

Postal Code : Berisi Kode Pos.

Latitude longitude : Bidang ini tidak diharuskan untuk tahu, namun akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk membangun peta. Jika Anda sudah memiliki Longitude dan Latitude koordinat lokasi Anda, lalu paste mereka masuk Maka Anda tidak perlu menunggu kita untuk geocode (menentukan koordinat garis lintang dan bujur) untuk setiap lokasi.

Name : Kolom ini adalah tempat Anda menyatakan jika Anda ingin nama lokasi yang akan terlihat atau tidak. Pilihan untuk digunakan adalah

Always = maka nama akan selalu muncul.
Hover = nama akan keluar jika mouse diarahkan ke lokasinya
Never = nama lokasi tidak pernah keluar.

Icon : untuk memberikan tampilan berbeda berdasarkan kriteria lokasi yang akan ditampilkan, dengan memasukkan URL dari iconnya.

Icon size : jika anda memasukkan nilai 1(maka gambar icon akan terlihat penuh) jika memasukkan nilai 0,5 (akan terlihat separonya).

Bubble : merupakan informasi tambahan jika icon di clik (seperti tooltips) jika anda memasukkan informasi di kolom bubble.

Folder : merupakan fasilitas untuk media penyimpanan.

Nah itu sekelumit tentang informasi kolomnya, nah anda bisa coba-coba untuk membuat, gratis kok fasilitasnya. Selamat mencoba, mari kita berkarya dan semakin kreatif, salam berikut juga ada video tutorial pengggunaanya:

Shuttle Radar Topografi Misi

2011-03-09T00:38:00.004+07:00

SRTM merupakan kependekan dari Shuttle Radar Topografi Misi adalah proyek internasional yang dipelopori oleh US National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) dan US National Aeronautics and Space Administration (NASA). SRTM digunakan untuk modeling elevasi yang berasal dari data SRTM yang digunakan dalam Sistem Informasi Geografis. Data SRTM dapat didownload secara gratis melalui Internet di www, dan format file mereka (*. HGT, *.ascii, dan *.tiff) didukung oleh perkembangan beberapa software seperti global mapper, arcgis, arcview dll.

SRTM dihasilkan dari penyiaman gelombang radar dengan teknik interferometri. Teknik interferometri radar adalah sebuah cara penyiaman muka bumi dengan dua posisi sensor radar yang berbeda tempat. Pada wahana pengambilan data SRTM ini, jarak rentangan dua sensor radar ini sejauh 60 meter, dimana satu sensor berada dalam wahana, dan sensor lain berada pada ujung rentangan di luar wahana. Gelombang radar dimanfaatkan untuk pengambilan data ini karena memiliki kelebihan, diantaranya adalah perekaman dapat dilakukan pada siang ataupun malam hari. Disamping itu gelombang radar dapat menembus tutupan awan. Dengan demikian, perekaman data SRTM tidak terpengaruh oleh keadaan cuaca setempat. Wahana SRTM membawa dua panel dengan saluran C dan Saluran X. Peta topografi global dari bumi disebut dengan Digital Elevation Models (DEMs). DEMs ini terbuat dari data radar saluran C tersebut. Data ini diolah oleh Jet Propulsion Laboratory dan didistribusikan melalui USGS EROS Data Center. Data saluran X digunakan untuk menghasilkan DEMs dengan resolusi yang lebih tinggi. Data SRTM dari saluran X diolah dan didistribusikan oleh German Aerospace Center.

Hasil dari data ekstraksi SRTM dapat berupa kontur, kelerengan(slope), hillshade(model permukaan tanah, dll). Secara umum data SRTM ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan seperti kepentingan militer, sipil dan sipil seperti pemodelan drainase, simulasi penerbangan, penentuan letak tower selular, keamanan navigasi, dan lain-lain. Dalam bidang lingkungan, data SRTM ini dapat dimanfaatkan pula untuk pemodelan banjir, konservasi tanah, perencanaan penghijauan, pengawasan gunung api, penelitian gempa dan pengawasan gerakan es.

Berikut link video e-learning pengolahan data SRTM secara singkat.

Sebuah Studi Perbandingan Raster Vs Vektor

2011-03-09T00:35:00.008+07:00

Jaringan analisis - Raster versus vektor - Sebuah studi perbandingan analisis jaringan dalam GIS sering dikaitkan dengan mencari solusi untuk masalah transportasi. Studi perbandingan di GIS sering mencari solusi untuk masalah. GIS di dunia nyata diwakili oleh salah satu dari dua model spasial, vektor berbasis, atau berbasis raster. dunia nyata yang diwakili oleh salah satu model, vektor, berbasis. jaringan dunia nyata, seperti sistem jalan, harus dimodelkan tepat untuk masuk ke dalam model spasial yang berbeda. jaringan, seperti sistem, harus untuk masuk ke dalam model spasial yang berbeda. Meskipun model yang berbeda, solusi untuk masalah transportasi yang berbeda baik dalam raster atau vektor GIS menggunakan algoritma untuk menemukan jalan yang sama. model, solusi untuk masalah transportasi yang baik dalam menggunakan algoritma untuk menemukan jalan yang sama. Apakah GIS raster atau vektor adalah pertanyaan akurasi pilihan. adalah sebuah akurasi.

Secara umum, jaringan adalah sistem saling berhubungan melalui fitur linier sumber daya atau komunikasi diangkut dicapai. Jaringan data model merupakan representasi abstrak dari komponen dan karakteristik dari sistem jaringan dunia nyata. Satu aplikasi utama dari analisis jaringan ditemukan dalam perencanaan transportasi, di mana masalahnya mungkin untuk menemukan cara yang sesuai dengan kriteria tertentu, seperti menemukan lokasi jalan terpendek atau setidaknya biaya antara dua atau lebih, atau untuk menemukan semua lokasi dalam diberikan biaya perjalanan dari asal tertentu. Secara tradisional, GIS, adalah dunia nyata di salah satu dari dua model spasial, vektor berbasis, yaitu titik, garis dan poligon, atau berbasis raster, grid yaitu sel permukaan terus menerus. Penelitian ini akan menyelidiki bahan baik dalam analisis jaringan GIS, raster dan vektor, dalam rangka untuk membandingkan dua model spasial. Ini akan membahas keterbatasan dan kelebihan, menggunakan jaringan jalan sebagai contoh.

Permodelan Secara Umum
Sebuah model jaringan dapat didefinisikan sebagai grafik garis, yang terdiri dari link yang merupakan aliran saluran koneksi linier dan node yang mewakili mereka (Lupien et al., 1987). Dengan kata lain, ujung berbentuk jaringan (atau busur) menghubungkan pasang node (atau vektor). sambungan dan ujung node dapat menjadi segmen jalan atau saluran pipa. Untuk jaringan untuk melayani sebagai model dari dunia nyata, tepi harus terkait dengan arah dan ukuran impedansi, menentukan resistensi atau biaya perjalanan sepanjang jaringan.

Sejak jaringan menggunakan struktur dasar dari busur - node, menurut definisi, karena data cara disimpan, vektor akan memiliki jaringan sendiri struktur topologi, terkait dengan semua elemen. Semua yang dibutuhkan, cukup berbicara, adalah dengan menerapkan faktor penghambat dalam tabel atribut untuk baris atau node. Arah adalah bagian yang eksplisit dari vektor topologi jaringan. Jika datang dari arah jalan digitalisasi peta, atau diterima sebagai bentuk kode data jaringan pemasok siap, mereka tidak sesuai dengan petunjuk di dunia nyata dan harus diperiksa. Akibatnya, representasi elemen-elemen jaringan memerlukan banyak waktu untuk dikhususkan untuk persiapan dan validasi data. Ini dapat sangat kompleks, tergantung pada jumlah informasi biaya perjalanan kami ingin memasukkan dalam model: jalan lebar, batas kecepatan, kelas jalan, keterlambatan di lampu lalu lintas, putar di persimpangan keterlambatan, untuk menyebutkan hanya beberapa . Untuk "sederhana" persimpangan dengan empat ujung dan satu node mungkin memiliki sebanyak 16 perubahan, tiga arah dari tepi ke tepi satu sama lain, ditambah empat 180 - U Gelar - putar. Dalam jaringan campuran desa / jalan perkotaan di kota rata-rata Norwegia, dengan 7.000 tepi dan kelenjar, ada kemungkinan gilirannya dapat sebanyak 18 000 (Husdal, 1998). Arc biasanya menggambarkan centreline dari fitur jaringan, seperti centreline jalan. discretely busur dan simpul direferensikan oleh koordinat. Alsolines bahwa salib, tetapi tidak berpotongan, dapat langsung diimplementasikan dalam model vektor, seperti di dunia nyata, di mana kita memiliki "ditinggikan" dan "terowongan" .

Model GIS dalam Vektor

Busur dan node, bersama-sama dengan tujuan khusus berhenti elemen jaringan, pusat dan berbalik, membentuk model jaringan dalam GIS vektor. Mei menghentikan pengiriman atau pick-up titik sepanjang rute, pusat digunakan untuk mengalokasikan layanan dan menyelidiki daerah tangkapan air, tampaknya arte digunakan dalam menentukan arah dan arus di jaringan.Karakteristik sistem apapun yang akan dimodelkan dalam jaringan harus dipisahkan menjadi bentuk yang dapat diwakili oleh satu salah satu elemen. menemukan jalan di vektor GIS Dolan et al (1993), Chou (1993) dan Jones (1998) menjelaskan proses untuk menemukan cara yang ditentukan kriteria melalui jaringan dengan sangat rinci. Algoritma untuk mencari jalan ke salah satu dari dua kategori utama, algoritma matriks dan pohon - algoritma bangunan, yang merupakan yang terakhir yang banyak digunakan dalam GIS. algoritma Matrix mencari jarak terpendek antara semua pasangan simpul pada langkah iterasi, menghilangkan simpul paling menguntungkan, seperti yang ditunjukkan dalam Chou (1993). Hal ini didasarkan pada bahwa adalah mungkin untuk mewakili jaringan sebagai matriks. Pohon - algoritma bangunan menemukan jalan terpendek dari node asal ke semua node lain, sehingga pohon jalur terpendek dengan cabang yang berasal dari asal. (Lombard et al., 1993). prosedur bangunan pohon - paling sering digunakan adalah yang awalnya dikembangkan oleh Dijkstra (1959), yang sampai sekarang telah banyak modifikasi dan perbaikan telah dibuat untuk aplikasi tertentu. Dalam rangka untuk mencari jalan, algoritma akan membangun pohon data adalah jalur khusus lewat jaringan. Hal ini sering disebut sebagai luas - pencarian pertama, yang penggemar sebanyak mungkin sebelum node adalah penetrasi yang lebih dalam dari pohon (Dolan, 1993). Mulai dari satu node asal, pohon pencarian untuk membangun cabang di semua arah, menambah jumlah resistensi, dan toko-satunya yang mewakili paling sedikit kumulatif biaya. Untuk setiap seri baru dari node yang berdekatan untuk semua perhitungan mungkin ujung node ini diulang sampai semua node dan tepi telah digunakan, dan tujuan akhir tercapai pada proses minimal.Selama biaya, ujung-ujungnya akan muncul di pohon pencarian dan kemudian menghilang sebagai membuang perhitungan nilai mereka.

Model GIS dalam Raster

Location is defined as a node in a network , created by the grid lines.

jaringan model, raster untuk mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda dengan model topologi vektor terkait. Pertama, sel grid hanya perkiraan bentuk yang tepat baris dalam jaringan. Kedua, arah tersebut tidak secara eksplisit diberikan seperti dalam model vektor. Ketiga, garis dan atribut node harus disimpan sebagai lapisan yang terpisah untuk setiap atribut. Akibatnya, sebuah jaringan yang menggunakan model raster biasanya terdiri dari sejumlah besar lapisan. Bahkan jika tidak muncul begitu eksplisit, kotak grafik sebenarnya mewakili jaringan, dengan delapan arah yang mungkin dari masing-masing node. Sejak resolusi grid diberikan, sel hanya akan perkiraan bentuk jaringan yang tepat.

Menemukan Path dalam raster GIS
alogoritma membuka jalan di grid raster mirip dengan algoritma dalam vektor. Dalam rangka untuk mencari rute termurah akumulasi permukaan pertama harus dikurangi biaya, atau biaya yang terkait dengan impedansi di seluruh permukaan sel ke sel. Untuk mengurangi biaya satu permukaan harus interlace dan menggabungkan berbagai grid menggambarkan berbagai atribut. Cukup rumit, tetapi mengingat yang melekat dalam aljabar peta GIS raster, kemudian perhitungan langsung itu sendiri. Dalam kasus peta aljabar, Tomlin (1990) menjelaskan proses pindah dari asal ke tujuan sebagai fungsi dari "menyebarkan", menggunakan analogi gelombang dan refraksi, suatu pendekatan yang juga didukung oleh Douglas (1994). Praktis berbicara, raster GIS perangkat lunak (misalnya MFworks) akan menghitung jalur terbaik sebagai berikut: menggunakan fungsi menyebar permukaan untuk menghitung biaya atas biaya asal asing untuk tujuan dan memberikan nilai akumulasi untuk setiap sel yang dilewati. Lalu, sebaliknya dilakukan, akan menjadi tujuan asal. Menambahkan dua bersama-sama menghasilkan akumulasi dari jalan paling mahal.

Finding the best path in raster GIS (using MFworks ) . Time , calculate the path from origin to destination . Middle backpath origin to destination . True , the result of adding two lanes, the best path is shown in black .

raster adalah jaringan planar, karena grid adalah salah satu permukaan kontinyu. Untuk model multi - orang garis planar harus membangun beberapa lapisan memotong garis vektor yang berada dalam terowongan dan jembatan. Misalnya, untuk model underpass, kami akan memerlukan satu lapisan jaringan underpassing layang-layang dengan garis-garis memotong di layang dan satu terowongan overpassing layer jaringan dengan garis memotong di underpass tersebut. pemodelan jaringan arah raster adalah mungkin, walaupun tidak semudah dalam vektor. Nilai lereng dapat dilihat nilai arah. Selama sel tetangga memiliki kemiringan yang sama, gerakan ini diperbolehkan, di lereng sel yang menghadap ke arah berlawanan dari entri-entri dalam dibatasi atau dilarang. Pemodelan ternyata pada persimpangan tertentu dapat dilakukan dengan cara yang sama. Namun, kita harus menciptakan berbagai lapisan sesuai dengan jumlah pilihan yang berbalik dan arah aliran. Dalam kaitannya dengan ini, juga harus memiliki lapisan yang menggambarkan resistensi dari biaya atau membuat belokan.

Studi Perbandingan
Secara umum, tergantung pada resolusi grid, raster dan vektor jaringan mampu melakukan operasi spasial dan analisis yang sama. Dalam kedua kasus aliran gerakan, baik dari node ke node dalam jaringan, atau dari sel tetangga untuk raster, adalah tunduk pada perlawanan, menentukan arah dan kecepatan aliran. resistensi ini dimodelkan cara yang berbeda dari vektor ke vektor raster.Menggunakan, lebih mudah untuk impor data dari atribut jaringan yang diberikan dalam dari database eksternal, di mana data sering disimpan dalam kehidupan nyata. raster arah melalui jaringan tidak dapat dilakukan tanpa topologi pertama berasal dari sifat permukaan, sedangkan arah adalah bagian yang eksplisit dari vektor topologi, bahkan ketika mereka perlu dikoreksi dan divalidasi dalam proses pemodelan. model vektor dapat disimpan entitas diskrit, seperti menjaga panjang yang sebenarnya pada busur sebagai atribut busur, sementara model raster hanya akan perkiraan, tergantung pada resolusi grid. Tetangga di spasi raster harus mengasumsikan resolusi minimal misalnya 10, 20 atau 50m, apa pun ukuran sel. Dalam vektor, karena koordinat referensi, hampir tidak ada batas berapa dekat garis dapat atau berapa banyak dapat dimasukkan dalam jaringan. Komputasi sangat didasarkan pada prinsip yang sama. Meskipun model vektor dapat cukup kompleks, kompleksitas lebih atau kurang terbatas pada tabel atribut (s). Tidak, seperti dalam raster, sejumlah besar lapisan kain.

Kesimpulan
model data vektor merupakan fitur berorientasi, karena merupakan serangkaian ruang sebagai sebuah entitas yang terpisah, yang secara geografis direferensikan oleh koordinat Cartesian. model raster adalah berorientasi lokasi, di mana masing-masing sel merupakan bagian dari permukaan terus menerus yang menggambarkan atribut tertutup diberikan. Karena jaringan didasarkan pada interaksi entitas berdasarkan lokasi komponen dari komponen, model vektor secara intuitif tampaknya lebih tepat untuk setiap jenis jaringan. Berdasarkan penyelidikan ini adalah mungkin untuk membuat dua pengamatan yang berbeda: Sebuah model jaringan berbasis vektor mungkin lebih tepat dari model raster untuk menganalisa garis tepat didefinisikan, seperti jalan dan sungai atau saluran drainase, yaitu entitas diskrit terutama berasal dari lingkungan binaan , dan di mana atribut memainkan peran penting dalam menentukan jaringan. raster berbasis jaringan model, di sisi lain, tampaknya lebih tepat, setelah masalah ini berkaitan dengan menemukan jalan di daerah yang tidak memiliki cara standar, dan di mana jaringan tidak terdiri dari banyak lapisan atribut arah buatan dan kendala , karena akan menciptakan sebuah kompleks proses pemodelan yang lebih baik. Kunci untuk menghasilkan suatu model jaringan yang sukses adalah dalam memahami hubungan antara karakteristik sistem dan representasi karakteristik jaringan fisik dari elemen-elemen model jaringan. Dalam vektor dan raster, efisiensi dan validitas jaringan tergantung pada seberapa tepat jaringan dapat dimodelkan untuk menyesuaikan jaringan dunia nyata yang diwakili. Jadi, tak ada bedanya apakah vektor atau raster digunakan. Yang penting adalah bahwa model yang digunakan sesuai dengan tugas-tugas yang relevan.

------------------------
( copyright : Husdal )

Apakah itu GIS?

2011-03-09T00:32:00.002+07:00

Ini mungkin pertanyaan yang paling sering diajukan diajukan kepada mereka dalam Sistem Informasi Geografis (GIS) lapangan dan mungkin yang paling sulit untuk menjawab secara ringkas dan jelas.

GIS adalah bidang teknologis yang menggabungkan fitur geografis dengan data tabel untuk memetakan, menganalisis, dan menilai masalah dunia nyata Kata kunci ke teknologi ini adalah Geografi -. Ini berarti bahwa data (atau setidaknya beberapa bagian dari data) adalah spasial, dengan kata lain, data yang dalam beberapa cara yang direferensikan ke lokasi-lokasi di bumi. Digabungkan dengan data ini biasanya data tabular dikenal sebagai atribut data Atribut data dapat secara umum didefinisikan sebagai informasi tambahan tentang setiap fitur spasial.. Sebuah contoh dari ini akan sekolah. Lokasi sebenarnya dari sekolah adalah data spasial Data tambahan seperti nama sekolah, tingkat pendidikan yang diajarkan, kemampuan siswa akan membuat cadangan data atribut.. Ini adalah kemitraan dari kedua tipe data yang memungkinkan GIS untuk menjadi seperti yang efektif alat pemecahan masalah melalui analisis spasial.

GIS beroperasi pada berbagai tingkatan. Pada tingkat yang paling dasar, GIS digunakan sebagai komputer pemetaan, yaitu pemetaan. Kekuatan nyata dalam GIS adalah melalui menggunakan metode spasial dan statistik untuk menganalisis atribut dan informasi geografis. Hasil akhir dari analisis dapat informasi derivatif, diinterpolasi informasi atau informasi diprioritaskan.

Kutipan lain untuk menjawab "Apa itu GIS?" "Dalam arti, GIS adalah sebuah sistem komputer yang mampu perakitan, menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan informasi geografis direferensikan, yaitu data yang diidentifikasi menurut lokasi mereka. Praktisi juga menganggap GIS jumlah termasuk personil operasi dan data yang masuk ke dalam sistem ". USGS "

Sebuah sistem informasi geografis (GIS) adalah alat berbasis komputer untuk pemetaan dan menganalisis hal-hal yang ada dan peristiwa yang terjadi di bumi. Teknologi GIS mengintegrasikan operasi database umum seperti query dan analisis statistik dengan visualisasi yang unik dan manfaat analisis geografis yang ditawarkan oleh peta ". ESRI

"SIG adalah sebuah sistem terintegrasi perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan personil terlatih menghubungkan topografi, demografi, utilitas, fasilitas, gambar dan data sumber daya lain yang secara geografis direferensikan". NASA GIS telah terpengaruh sebagian besar dari kita dalam beberapa cara tanpa kita menyadarinya itu. Jika Anda pernah menggunakan program pemetaan Internet untuk mencari arah, selamat, Anda sudah pribadi yang digunakan GIS. Sudut baru rantai supermarket di mungkin terletak menggunakan GIS untuk menentukan tempat yang paling efektif untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Komponen GIS

Langkah selanjutnya dalam memahami GIS adalah dengan melihat pada setiap komponen GIS dan bagaimana mereka bekerja sama. Komponen ini adalah:

Perangkat keras

Hardware terdiri dari peralatan yang diperlukan untuk mendukung banyak aktivitas GIS mulai dari pengumpulan data untuk analisis data. Potongan pusat peralatan adalah workstation, yang menjalankan perangkat lunak GIS dan adalah titik attachment untuk perlengkapan tambahan. upaya pengumpulan data juga dapat meminta penggunaan digitizer untuk konversi data hard copy ke data digital dan data logger GPS untuk mengumpulkan data di lapangan. Penggunaan teknologi bidang genggam juga menjadi alat pengumpulan data penting dalam GIS. Dengan munculnya berbasis web GIS, web server juga menjadi bagian penting peralatan untuk GIS.

Perangkat lunak

paket perangkat lunak yang berbeda adalah penting untuk GIS. Pusat ini adalah paket aplikasi SIG. perangkat lunak tersebut sangat penting untuk menciptakan, mengedit dan menganalisis data spasial dan atribut, karena paket ini berisi berbagai fungsi GIS melekat kepada mereka. Ekstensi atau add-ons adalah software yang memperluas kemampuan dari paket perangkat lunak GIS. Komponen perangkat lunak GIS adalah kebalikan dari aplikasi perangkat lunak. Komponen GIS mencoba membangun aplikasi perangkat lunak yang memenuhi tujuan tertentu dan dengan demikian terbatas dalam analisis spasial kemampuan mereka. Utilitas adalah program yang berdiri sendiri yang melakukan fungsi tertentu. Sebagai contoh, sebuah utilitas yang mengubah format file dari jenis file GIS yang lain. Ada juga web GIS perangkat lunak yang membantu melayani data melalui browser internet.

Data

Data adalah inti dari setiap GIS. Ada dua tipe utama data yang digunakan dalam GIS. geodatabase adalah database yang dalam beberapa cara yang direferensikan ke lokasi-lokasi di bumi. Geodatabases dikelompokkan menjadi dua jenis: vektor dan raster. Vektor data adalah data spasial direpresentasikan sebagai titik, garis dan poligon data. Raster adalah data berbasis sel seperti citra udara dan model elevasi digital.. Ditambah dengan data ini biasanya disebut data atribut sebagai data Atribut data umum didefinisikan sebagai informasi tambahan mengenai masing-masing fitur spasial disimpan dalam format tabular. Dokumentasi GIS dataset dikenal sebagai metadata berisi. Metadata informasi seperti sistem koordinat, saat data dibuat, ketika terakhir diperbarui, yang menciptakan dan bagaimana menghubungi mereka dan definisi untuk setiap atribut data kode.

Orang-orang

Yah orang terlatih dalam analisis spasial berpengetahuan dan terampil dalam menggunakan perangkat lunak GIS sangat penting untuk proses SIG. Ada tiga faktor terhadap komponen masyarakat: pendidikan, jalur karir, dan jaringan. Pendidikan yang tepat adalah kunci; mengambil hak kombinasi kelas . Memilih jenis pekerjaan yang tepat adalah penting GIS A. orang yang sangat terampil GIS in harus analisis tidak mencari pekerjaan sebagai pengembang GIS jika mereka tidak mengambil kelas pemrograman yang diperlukan. Akhirnya, jaringan terus menerus dengan para profesional GIS lainnya sangat penting untuk pertukaran ide serta dukungan masyarakat

Urban Forestry Planning Using Remote Sensing/GIS Technique

2011-03-09T00:29:00.004+07:00

Perkotaan kehutanan telah menjadi nilai penting, bukan hanya untuk estetika, tetapi juga mereka efisiensi dalam pengendalian lingkungan dan kesehatan. Ada potensi untuk merencanakan dan mengembangkan lansekap hutan kota di kota-kota karena kekayaannya di pabrik keanekaragaman hayati. Kemajuan dalam teknologi penginderaan jarak jauh dan sistem informasi geografis (GIS) teknik telah menyediakan alat yang efektif bukan hanya untuk memantau perubahan lingkungan, tetapi juga sangat berguna untuk perencanaan,

pengelolaan dan pengembangan taman hutan kota. Kajian ini dilaksanakan untuk menilai kemampuan mengintegrasikan remote sensing dan GIS untuk menyediakan informasi untuk situs-situs potensi hutan kota di sekitar Kuala Lumpur International Airport (KLIA) dan sekitarnya. Adegan citra Landsat TM 126,58 (jalur / baris) dalam bentuk kaset yang kompatibel komputer (CCT) yang diambil Mei 1996 adalah secara digital diproses dan dianalisis menggunakan PC berbasis PCI EASIPACE sistem perangkat lunak versi 6.2.

Data tambahan seperti peta topografi, penggunaan lahan peta dan serangkaian peta tanah digunakan untuk mendukung data satelit data.Integrating satelit dan GIS yang dihasilkan sebuah peta 'yang menunjukkan situs potensi untuk lansekap hutan kota di KLIA. Studi masa depan harus berusaha untuk memanfaatkan udara resolusi tinggi hyperspectral data untuk lebih akurat pemetaan dan proses perencanaan lansekap.

ini sedikit ulasan untuk lebih jauh silahkan unduh artikelnya

Download link

Model Dunia Dengan Google SketchUp 8

2011-03-08T23:22:00.005+07:00

Sudah 10 tahun sejak versi pertama Google SketchUp dirilis, dan ada lebih banyak orang model di SketchUp sekarang kita pernah bisa membayangkan-lebih dari satu juta dari Anda seminggu, sebenarnya. Itu angka yang cukup menakjubkan dari pembuat model 3D.

Orang di seluruh dunia adalah pemodelan semuanya-dari desain baru untuk dapur mereka ke kota-kota seluruh di Google Earth. Untuk bagian kecil kami dalam fenomena global, saya bangga untuk mengumumkan bahwa SketchUp 8,versi mayor berikutnya alat pemodelan 3D, tersedia untuk di-download hari ini. Kami telah menambahkan signifikan baru geo-pemodelan kemampuan yang memanfaatkan koleksi besar Google dari data geo-spasial untuk membuatnya lebih cepat, lebih mudah dan lebih menyenangkan dari sebelumnya untuk membangun model dunia di sekitar kita.

Head on over to our website for the whole story, or just grab yourself a new build and get back to modeling.

Mengelola Cache Dengan Google Earth

2011-03-08T23:16:00.004+07:00

Google Earth Cache Manager adalah sebuah program yang menangani cache dari Google Earth (dbCache.dat) dan menghasilkan citra satelit (dalam format BMP) dari ekstraksi cache. (cache extractor menggunakan Extractor JPG dari Eugeny Vedernicov - enved [at] mail.ru -).

Proses pertama adalah mengumpulkan cache dalam modus online dengan Google Earth (GE), dengan nilai mata beberapa ketinggian (ex: 3000 kaki = 19 zoom kualitas gambar), dan membiarkan GE selesai streaming, di sisi lain, GE cache lebih meningkatkan jumlah pixel (256x256 piksel gambar) database. Semakin kita mendapatkan cache dalam modus online, lebih luas kita dapat menciptakan citra satelit.

The GECM menghitung jumlah pixel yang akan digunakan, dalam masukan dari lintang, bujur, dan memperbesar faktor oleh pengguna. Lebih lanjut, GECM menghasilkan ubin di Mercator koordinat XY, dan membuat suatu fungsi relasional dari kode untuk Mercator QRST kode XY, dengan fungsi, GECM dapat mengubah nama ubin QRST dari ekstraksi untuk Mercator nama XY. XY informasi yang kemudian digunakan untuk menggabungkan semua huruf menjadi satu format gambar BMP besar.

GECM dapat bekerja dengan ubin yang besar, (ex: bekerja dengan ± 12.000 ubin di 19 zoom kualitas gambar dapat menghasilkan sekitar 1,3 GB format gambar BMP ± 100.000 hektar wilayah citra satelit). Adobe Photoshop CS3 atau setara dengan perangkat lunak yang dapat membuka ukuran besar ini BMP format. Setelah terbuka di Photoshop, mengkonversi ke dalam format TIFF kemudian buat GeoTiff dengan ArcGIS atau ER mapper. Sekarang Anda mendapatkan citra satelit rujukan geografis! jika anda tertarik menggunakan sofrwere ini silahkan download link

Tutorial Spatial Analisis dengan ArcGis

2011-03-08T23:10:00.002+07:00

ArcGIS Spatial Analyst merupakan ekstensi untuk ArcGIS Desktop yang menyediakan alat-alat yang kuat untuk komprehensif, berdasarkan model-raster spasial dan analisis. Menggunakan ArcGIS Spatial Analyst, Anda dapat memperoleh informasi baru dari data yang ada, menganalisis hubungan spasial, membangun model spasial, dan melakukan operasi raster yang kompleks.

Mendokumentasikan model supaya memudahkan bagi orang lain untuk memahami proses analisis spasial diterapkan, dan bandingkan hasilnya. Dengan alat Ruang ArcGIS Analis, Anda dapat Cari lokasi yang tepat.

Menghitung biaya akumulasi perjalanan dari satu titik ke titik lain.

Melakukan analisis penggunaan lahan/kesesuaian lahan.

Memprediksi resiko kebakaran.

Tentukan tingkat polusi.

Melakukan analisis hasil tanaman.

Tentukan erosi potensial.

Lakukan analisis demografis.

Melakukan penilaian risiko.

Model dan memvisualisasikan pola kejahatan.

Fitur utama dalam spasial analisis antara lain:

Suitability modelling

Model kesesuaian atau Suitability biasanya berguna untuk menjawab "dimanakah lokasi yang terbaik?", dimana banyak melibatkan unsur atau komponen di dalamnya. Misalnya : pengembangan untuk lokasi usaha retail dengan mempertimbangkan akses yaitu jalan raya, kemudian hasilnya bisa diambahkan dengan penggunaan lahan, kepadatan penduduk. Life style penduduk untuk menetukan lokasi terbaik.

Model-model seperti ini biasanya menggunakan teknik pembobotan(skoring) dan overlay(tumpang susun)

2. Surface modelling.

Merupakan model untuk permukaan di dalam spasial analisis, surface analisis ini banyak sekali fitur yang disediakan seperti membuat Tin yaitu model permukaan tanah secara 3 dimensi, menginterpolasi titik tinggi dengan metode :

Idw (inverse distance weighted)

Spline

kriging

dimana nantinya hasil dari interpolasi titik tinggi ini bisa kita buat garis kontur. Analisis surface ini tidak hanya untuk analisis konvensional , akan tetapi bisa juga untuk fungsi kemampuan untuk menurunkan densitas permukaan menunjukkan kepadatan benda, seperti jumlah orang per kilometer persegi; permukaan jarak jauh berbasis menunjukkan jarak ke berbagai fitur, seperti toko ritel, dan permukaan lainnya. Menggunakan permukaan diturunkan, pengguna dapat langsung menampilkan data baru ini, seperti ketinggian dari permukaan daerah, atau warna-kode wilayah kerapatan untuk analisis kejahatan.

Distance analisis.

ArcGIS Spatial Analyst menyediakan beberapa alat bantu untuk mengukur jarak pemetaan garis lurus (Euclidean) jarak dan jarak diukur berdasarkan faktor-faktor lain seperti lereng, infrastruktur jalan saat ini, dan penggunaan lahan.

Menghitung seluruh biaya perjalanan, atau jarak pemetaan, dapat memberikan pengguna dengan data tambahan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. Sebagai contoh, akumulasi biaya setidaknya perjalanan ke sejumlah pabrik pengolahan dapat dihitung saat mengambil menjadi hambatan pertimbangan untuk melakukan perjalanan. Jalan dan biaya jalur air kemudian dapat ditugaskan untuk membatasi perjalanan.

jarak Euclidean dan biaya jarak dua cara utama untuk melakukan analisis jarak di ArcGIS Spatial Analyst. Ukuran jarak Euclidean fungsi garis lurus jarak dari setiap sel sumber terdekat. Tidak hanya dapat Anda menentukan alokasi, namun Anda juga dapat menghitung jarak dan arah ke sumber terdekat.

Fungsi biaya jarak-jarak Euclidean memodifikasi tertimbang oleh menyamakan jarak dengan biaya untuk melakukan perjalanan melalui sel tertentu. Sebagai contoh, mungkin lebih pendek untuk memanjat gunung ke tujuan, tetapi lebih cepat untuk berjalan di sekitarnya. Fungsi alokasi biaya mengidentifikasi sumber sel paling mahal berdasarkan akumulasi biaya perjalanan. Fungsi biaya menyediakan arah jalan mengidentifikasi peta rute untuk mengambil dari setiap sel ke sumber terdekat.

Menggunakan fungsi biaya jarak, Anda dapat membuat jarak dan raster arah dan menghitung biaya terendah atau jalur terpendek dari tujuan dipilih untuk titik sumber Anda. fungsi jalur Jarak menambahkan faktor tambahan di luar biaya permukaan ke account untuk jarak perjalanan yang sebenarnya atas medan.

Density analisis
Fungsi kepadatan mendistribusikan jumlah yang diukur dari titik masukan seluruh lapisan lanskap untuk menghasilkan permukaan kontinyu.kepadatan Tersedia alat pemetaan termasuk

Kernel Density

Jalur Kepadatan

Point Density

Mungkin ini sekelumit tentang spasial, jika ingin lebih lanjut belajar dengan praktek saya mempunyai toturial dengan format .PDF publikasi dari esri dengan link berikut:
tutorial spasial analysis

Tutorial 3D Analisis Dengan ArcGis 9.x

2011-03-08T23:06:00.002+07:00

ArcScene memungkinkan Anda membuat pandangan perspektif adegan di mana Anda dapat menavigasi dan berinteraksi dengan sistem informasi geografis (GIS) data. Anda dapat menggantungkan raster dan vektor data melalui permukaan dan mengusir fitur dari sumber data vektor untuk membuat baris, dinding, dan permukaan padat. Anda juga dapat menggunakan alat-alat 3D Analyst ArcScene untuk membuat dan menganalisa permukaan.

ArcCatalog diperpanjang oleh 3D Analyst agar Anda dapat mengatur data 3D dan membuat lapisan dengan tampilan 3D properti. Anda dapat melihat pratinjau adegan dan data dalam 3D di ArcCatalog menggunakan alat navigasi 3D yang sama yang Anda gunakan dalam ArcScene.

ArcMap diperpanjang oleh 3D Analyst sehingga Anda dapat membuat permukaan baru dari GIS data serta menganalisa permukaan, permintaan nilai atribut di lokasi yang pada suatu permukaan, dan menganalisis visibilitas bagian dari sebuah permukaan dari lokasi yang berbeda. Anda juga dapat menentukan luas permukaan dan volume atas atau di bawah permukaan dan membuat profil sepanjang garis 3D pada permukaan.

3D Analyst juga memungkinkan anda membuat fitur 3D dari data GIS 2D yang ada atau Anda dapat mendigitalkan fitur vektor 3D baru dan grafis dalam menggunakan ArcMap permukaan untuk menyediakan z-nilai.Saya menyediakan tutorial ebook dengan judul "Using-ArcGIS-3D-Analyst"oleh Bob-Booth., didalam buku ini banyak sekali cara menggunakan tool-tool di arcScene untuk analisa 3D.

download link

Apakah itu ER Mapper

2011-03-08T22:10:00.003+07:00

ER Mapper merupakan softwere untuk mengolah data-data citra satelit. selain erdas ataupun envi. data citra-citra satelit tersebut antara lain : Quick bird, ikonos, Landsat, Alos, Noa dll. Dimana data tersebut bisa kita peroleh dari badan milik negera yaitu .LAPAN ( lembaga penerbangan antariksa negara ).

ER mapper pun pengolahan datanya disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan citranya, Di dalam ilmu perencanaan softwere ini sangat membantu karena dengan cepat dan tepat dalam mengadakan data-data spasial ataupun analisis spasial. Penggunaan softwere ini dikalangan ilmu "Urban Planning"/"perencanaan kota" biasa digunakan untuk menganalisa perubahan tutupan lahan, perubahan morfologi kota, analisa daerah banjir, daerah lahan kritis dsb. jika rekan semua tertarik belajar dengan ER mapper bisa melihat di page tutorial, demikian dari saya terima kasih

Google Earth untuk simulasi pemetaan

2011-03-08T22:05:00.002+07:00

Google Earth memungkinkan Anda terbang ke mana pun di bumi untuk melihat citra satelit, peta, terrain, 3D bangunan, dari galaksi di luar angkasa ke lembah laut. Anda dapat mengeksplorasi geografis yang kaya konten, menyimpan tempat-tempat tur Anda, dan berbagi dengan orang lain.

Google Earth 5 fitur:

Sejarah gambaran dari seluruh dunia
Samudra permukaan dan data dari para ahli kelautan
Simplified tur dengan audio dan rekaman suara.

pasti anda sudah mengenal tentang sofrwere ini, jika anda tertarik untuk mencostumize google, seperti memasukan hasil 3D banguanan yg kita buat di Google Skecthup, membuat tour camera berdasarkan kml yang kita buat, sehingga Google earth ini sangat cocok untuk kita buat untuk simulasi. saya rekomendasikan anda untuk mendownload ebook dibawah ini

download file

Apakah itu Argis

2011-03-08T21:50:00.001+07:00

Orang menggunakan ArcGIS di semua jenis organisasi untuk meningkatkan alur kerja mereka dan memecahkan masalah mereka yang paling menantang.

ArcGIS membantu Anda dengan

1. Aset / data termasuk integrasi sistem manajemen, klaim / kasus manajemen, jasa / wilayah pengelolaan kawasan, dan konstituen / pelanggan manajemen

2. Perencanaan dan analisis seperti peramalan dan analisis resiko
3. Bisnis operasi seperti call center / pengiriman; pemantauan dan pelacakan; pengumpulan data lapangan; inspeksi, pemeliharaan dan operasi; dan routing

4. Situasional kesadaran termasuk dukungan keputusan dan pelanggan / akses publik

ArcGIS Bekerja Di Enterprise

ArcGIS adalah koleksi terpadu dari produk-produk perangkat lunak SIG yang menyediakan platform berbasis standar untuk analisis spasial, pengelolaan data, dan pemetaan. ArcGIS adalah scalable dan dapat diintegrasikan dengan sistem perusahaan lain seperti pengelolaan tata kerja, intelijen bisnis, dan eksekutif dashboard.Mendukung ArcGIS Your Work on Desktop, Server, Web, dan Mobile

Apakah Anda bekerja di desktop Anda, di lapangan, atau perlu untuk berbagi informasi via Web, sebuah produk ArcGIS menyediakan perangkat yang diperlukan.

Konsepsi Perluasan Ibu Kota "The Greater Jakarta" Segera Dibahas

2011-01-24T04:07:00.003+07:00

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengkaji konsep pengembangan ibukota dari Presiden RI yaitu "The Greater Jakarta". "Nanti akan dibahas, Kita belum membicarakan konsep itu secara resmi karena baru diungkapkan beberapa hari yang lalu," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (14/1).
Prijanto mengakui pernah diajak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan secara serius konsep tersebut. Namun, Pemprov DKI belum memberi masukan pada pertemuan tersebut.

Prijanto setuju dengan konsep "Greater Jakarta" karena akan membagi fungsi kota Jakarta sebagai ibukota. "Pada hakekatnya Jakarta sudah melebihi daya dukungnya," lanjutnya.

Sebelumnya DPRD DKI Jakarta telah menyatakan setuju dengan konsep "Greater Jakarta" sebagai pengembangan ibukota karena dinilai lebih mudah dan murah dibandingkan memindahkan ibukota dari Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, di Jakarta Pusat, Rabu (12/1) menilai konsep tersebut akan menyatukan pengelolaan tata ruang daerah-daerah yang bersebelahan dengan Jakarta dengan baik. Konsep "Greater Jakarta" juga akan mengurangi permasalahan kependudukan yang terjadi di Jakarta.

Sedangkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi mengatakan keberatan dengan konsep "Greater Jakarta" tersebut. Ia lebih setuju Pemerintah Pusat mewujudkan konsep Jabodetabekjur.

"Jadi, pusat jangan dulu membuat wacana baru. Sebaiknya wujudkan dulu rencana lama yang sudah ada. Apalagi, konsep Jabodetabekcur sendiri memang sudah punya payung hukum yang kuat," katanya.

Menurut pengamat tata ruang, Hendricus Andi Simarmata, pengembangan Jakarta sebagai ibukota memang diperlukan, tetapi tidak dengan konsep "Greater Jakarta". Konsep tersebut katanya tidak sesuai dengan Kepres No.54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jakarta dan sekitarnya yang tidak memasukkan kota Sukabumi dan Purwakarta.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas wacana pengembangan wilayah Jakarta ke daerah-daerah di sekitarnya sebagai salah satu cara untuk memecahkan berbagai permasalahan di ibu kota negara.

Pernyataan itu disampaikan, Selasa (11/1) setelah mendampingi Presiden Yudhoyono dalam pertemuan dengan pimpinan Institut Teknologi Bandung di Kantor Kepresidenan.

Menurut, jurubicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, "The Greater Jakarta" merujuk pada kondisi Jakarta yang lebih besar, lebih luas, dan lebih terintegrasi. Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan berbagai upaya mengintegrasikan Jakarta dengan daerah lain di luar Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Julian menyebut Purwakarta, Sukabumi, dan Cirebon sebagai beberapa daerah yang bisa diintegrasikan dengan Jakarta. Wacana untuk mengembangkan Jakarta itu tidak terlepas dari wacana tentang pemindahan ibu kota.

------------------------------------------

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber: Republika.co.id