Perempuan Mandiri

Perempuan Mandiri Di Indonesia

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 14 Dec 2008 17:37:00 +0000

				DAFTAR ISI YANG TERBARU MAKALAH TERBARU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & TATANAN PATRIARKI Maria R. Roewiastoeti, SH Copyright © Sarasvati Selengkapnya ... Tentang Penulis * Gambar bukan cover makalah tetapi gambar ilustrasi fitur makalah di perempuanmandiri.blogspot.com Pengalaman Jaker-Permas (program Penguatan Jaringan Kerja Kelompok Perempuan menuju Masyarakat sipil) di sembilan kabupaten / kota di Jawa Tengah oleh konsorsium tiga lembaga (YKP - Surakarta, Persepsi Klaten , dan LPPSLH Purwokerto). Selengkapnya Dari peluncuran buku "Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik" Buku ini merupakan titik balik dari perempuan. Perlu ada kesadaran bahwa politik perempuan itu personal dan yang personal itulah yang diperjuangkan di lingkungan publik. Tapi kita juga melihat bahwa perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau menjadi dewan banyak yang lupa dengan perempuan. Selengkapnya Ketika berpolitik, perempuan harus perang melawan diri sendiri, perempuan lain dan laki-laki... Jangan pernah menyerah, jangan kecewa bila mentok di nomor bawah... Perempuan harus tahu angka BPP (30 persennya berapa & di daerah mana), laki-laki tidak mengurus hal itu, mereka membawa gerbong mereka sendiri! Selengkapnya Isi buku ini luar biasa, merupakan pengalaman perempuan biasa yang terjun ke politik... Ketentuan affirmative di UU parpol merupakan terobosan strategis, memaksa partai memperhatikan kader perempuan, mempromosikan dalam kepengurusan dan pencalonan serta tanggung jawab untuk mengkader perempuan... Kenaikan jumlah perempuan akan lebih dimungkinkan di DPRD propinsi dan kab/kota mengingat ketentuan dalam UU 10/2008 hampir tidak mengubah secara substantif ketentuan pemilu 2004. Selengkapnya Buku ini ingin mengungkapkan pengalaman politik perempuan dari kacamata perempuan, mendokumentasikan pengalaman perempuan berpolitik untuk memotivasi perempuan agar berani berkiprah dalam kancah politik sambil memperlengkapi diri dengan pengalaman perempuan lain, melakukan refleksi terhadap gerakan perempuan dan menjadi media belajar untuk mengetahui dan menuangkan pengalaman perempuan yang dililit persoalan domestik. Buku ini juga ingin memberikan apresiasi kepada perempuan, termasuk PUK di berbagai wilayah yang telah berpartisipasi dalam politik praktis, khususnya dalam Pemilu 2004. Selengkapnya DARI SURAKARTA OLEH NURUL¹ Pengalaman Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Di Eks Karesidenan Surakarta Peran Perempuan dalam Menguak Kekerasan Di Eks Karesidenan Surakarta Mengungkap Kekerasan terhadap Perempuan di Eks Karesidenan Surakarta (Refleksi dalam rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional, 8 Maret) PEREMPUAN INDONESIA Adil Gender, Mengungkap Realitas Perempuan Jambi Oleh Dede Wiliam dan Nurul Sutarti Menemukan dan Mengembangkan Potensi Perempuan Upaya Perempuan Keluar dari Kemiskinan ^New PEREMPUAN dan POLITIK Politik Perempuan : Pribadiku adalah Politikku (The personal is political) Ringkasan Berbagai Konvensi Internasional dan Peraturan dalam Negeri Berkaitan dengan Hak Ekonomi Perempuan ¹ Nurul Sutarti, Koordinator Pelatihan pada Yayasan Krida Paramita (YKP) Surakarta Lebih Jauh tentang Nurul...

	TOPIK KITA
	Oleh Nurul Sutarti, posted at 08 Maret 2008


	PEREMPUAN MANDIRI

	Salam Solidaritas, Setengah dari 6,1 miliar penduduk dunia adalah perempuan, tetapi fakta membeberkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, masyarakat bahkan negara sangat minim. Akibatnya, perempuan terus diperlakukan sebagai warga negara yang terpinggirkan dan menjadi korban undang-undang atau praktek diskriminatif yang sering kali atas nama agama, tradisi, dan budaya. Lebih setengah dari volume pekerjaan tanpa bayaran dilakukan oleh perempuan, antara lain membersihkan rumah, merawat anak dan orang tua, mencuci pakaian, dll. Dan sebagai buruh-buruh murah, perempuan telah menjadi bagian penting dalam proses produksi di seluruh dunia. Tetapi faktam enunjukkan bahwa perempuan terus diperlakukan sebagai subordinat laki-laki, hanya pelengkap dari pemberi/pencari nafkah. Perlakuan ini sering kali mengakibatkan perempuan sebagai korban kekerasan yang tidak berdaya. Masih banyak persoalan perempuan yang tidak hanya berkaitan dengan politik dan ekonomi, tetapi seluruh aspek kehidupan. Blog ini bertujuan menjadi media referensi, inspirasi, dan alternatif solusi atas persoalan-persoalan perempuan, mendukung tercapainya kemandirian perempuan dalam mengambil keputusan serta perempuan yang berdaya secara ekonomi. Selamat mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan! Selamat Hari Perempuan Internasional 08 Maret 2008 PEREMPUAN DALAM POTRET Penyerahan buku"Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik" kepada Nara Sumber. Nara sumber buku tersebut terdiri dari para perempuan yang mulai, sedang, dan sudah terlibat dalam kancah politik di wilayah Jawa Tengah antara lain sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota/pengurus Jar-PUK (Jaringan Perempuan Usaha Kecil-mikro) dan Aliansi/Forum Peduli Perempuan di berbagai kota di Jawa Tengah. Hotel Grand Setia Kawan, Surakarta, 30 April 2008 PERNYATAAN DAN KEBIJAKAN Semua tulisan dalam blog ini bisa dikutip dan disertakan sebagai referensi ilmiah dengan syarat merujuk penulis dan http://www.perempuanmandiri.blogspot.com sebagai sumber.

Kekerasan thd perempuan dan tatanan patriarki4

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 14 Dec 2008 16:17:00 +0000


	<< Table Of Content Gambar bukan cover* tetapi merupakan ilustrasi fitur makalah perempuanmandiri.blogspot.com KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & TATANAN PATRIARKI Maria R. Roewiastoeti, SH Copyright © Sarasvati Tentang Penulis Penutup Kaum feminis mengatakan bahwa inti permasalahan kekerasan terletak dalam struktur keseharian kehidupan kita. Tindak kekerasan terhadap perempuan bukanlah sebuah patologi atau keanehan sosial. Perempuan menjadi rentan terhadap tindak kekerasan karena posisinya yang timpang (bias, pen.) baik dalam lembaga perkawinan maupun dalam masyarakat secara ekonomi, social, politik dan emosional. Kekerasan terhadap perempuan adalah ujung paling dramatis dari spektrum subordinasi perempuan yang bentuk kesehariannya amat akrab dengan kita. ²¹ Kekerasan terhadap perempuan dalam relasi perkawinan adalah fenomena sosial ibarat gunung es yang acap kali luput dari perhatian hukum. Sementara itu perempuan-perempuan korban kekerasan terus berjatuhan dari hari ke hari dan semakin lama semakin parah antara lain karena mereka tidak pernah memperoleh dukungan, pelayanan dan bantuan yang tepat dan segera dari apparatus penegak hukum.²² Namun demikian adalah keliru mengharapkan perbaikan perlakuan terhadap perempuan hanya melalui upaya perubahan hukum dan perilaku penegak hukum karena akar dari semua keburukan tersebut adalah tatanan (sistem nilai) patriarki yang telah lama membusuk dalam mentalitas masyarakat, baik lelaki maupun perempuan. Melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi budaya yang telah lama tercemar oleh tatanan patriarki adalah langkah pertama yang perlu diambil untuk keluar dari kemelut sosial berkepanjangan ini. Mei 2008 [ « Sebelumnya ] -------------------- 21. Galuh Wandita, Pelanggaran HAM pada perempuan: dari kritik konsep menuju penguatan di akar rumput. Bulletin Iparsial 1996, no.1 thn.1 hlm 18. 22. ibid. << Table Of Content

Kekerasan thd perempuan dan tatanan patriarki3

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 14 Dec 2008 16:16:00 +0000


	<< Table Of Content Gambar bukan cover* tetapi merupakan ilustrasi fitur makalah perempuanmandiri.blogspot.com KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & TATANAN PATRIARKI Maria R. Roewiastoeti, SH Copyright © Sarasvati Tentang Penulis Faktor-faktor yang melestarikan kekerasan thd perempuan Faktor pertama, rumusan hukum pidana nasional Indonesia (KUHP ⁹) menetapkan bahwa hanya "kekerasan fisik" saja yang bisa disebut kejahatan. Artinya, tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan yang bersifat nonfisik tidak tercakup disitu. KUHP juga menyangkal dan tidak mengakui pemaksaan hubungan sexual dalam relasi perkawinan sebagai sebuah kejahatan. ¹⁰ Sampai saat ini masyarakat maupun pembuat undang-undang masih terkungkung oleh mitos bahwa rumah kediaman keluarga adalah wilayah paling aman bagi perempuan. Padahal kenyataan telah muncul gejala baru dimana keluarga berkembang menjadi salah satu institusi kekerasan yang berbahaya. ¹¹ Rumah kediaman dan keluarga juga telah dinyatakan sebagai tempat dalam masyarakat dimana tindak kekerasan paling sering dan paling mungkin terjadi. ¹² Ketentuan hukum yang sangat terbatas itu juga melemahkan dan menyulitkan apparatus penegak hukum (polisi) dalam melakukan perlindungan dan penjaminan rasa aman bagi semua orang, khususnya perempuan dan anak-anak di wilayah privat atau domestik. Faktor kedua, rumusan hukum pidana yang terbatas itu masih diperlemah lagi oleh kinerja apparatus penegak hukum (polisi) yang tidak peka terhadap pengalaman dan kebutuhan korban kekerasan (perempuan dan anak-anak). Para polisi masih sering kebingungan jika dihadapkan pada tindak kekerasan domestik (KDRT) yang menimpa perempuan. Ketidakpekaan ini antara lain juga disebabkan oleh tradisi masyarakat yang meyakini bahwa lelaki (sebagai kepala keluarga) adalah penguasa mutlak di dalam rumah tangganya sendiri. ¹³ Selain tidak peka, polisi terikat oleh aturan yang hanya membolehkannya bertindak sesudah ada pengaduan dari si korban kekerasan, karena seturut KUHP kejahatan dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu delict aduan (artinya: baru bisa disebut kejahatan bila sudah diadukan, pen). ¹⁴ Faktor ketiga, dengan pelbagai alasan yang berbeda-beda kebanyakan perempuan korban KDRT enggan mengadu kepada polisi, apalagi membawa persoalan ini ke pengadilan: (1) tidak ingin membuka "aib" keluarga sendiri, (2) ada ketergantungan finansial pada lelaki pelaku kekerasan tersebut, (3) tidak yakin polisi akan bertindak tegas dan tuntas terhadap pelaku kekerasan, (4) berkompromi demi "keutuhan" keluarga dan nasib (masa depan) anak-anak yang belum dewasa, (5) berusaha keras mengampuni pelaku kekerasan dan mengharapkannya bertobat, (6) terpaku pada suatu kewajiban moral tertentu untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan, serapuh atau serusak apapun ikatan itu ¹⁵, (7) takut pada ancaman sang pelaku, (8) takut diremehkan dan kehilangan penghargaan sosial akibat kehilangan atau ditinggalkan suami. ¹⁶ Perempuan yang hidup, dididik dan dibesarkan dalam masyarakat bertatanan (sistem nilai) patriarki akan tumbuh menjadi makhluk tak berdaya, kurang percaya diri, bergantung pada lelaki serta meneruskan (traditio) suatu keyakinan (ideology) yang memandang perkawinan sebagai kewajiban dan pencapaian hidup. Kalau perempuan-perempuan seperti ini mengalami kekerasan dalam relasi perkawinan biasanya mereka cenderung tetap mempertahankan relasinya yang penuh kekerasan itu dan "memilih" tetap bertahan terhadap siksaan dan penindasan yang didapat dari pasangan kawinnya; bahkan berani menanggung risiko kehilangan nyawanya. Dalam masyarakat bertatanan (sistem nilai) patriarki bagaimanapun status kawin memang punya arti lebih penting bagi perempuan dibandingkan lelaki karena menjanjikan menempatkan mereka pada posisi sosial yang lebih terhormat. ¹⁷ Faktor keempat, polisi yang menghadapi pengaduan korban KDRT sering enggan dan pura-pura tak berwenang menyidik karena mereka umumnya masih terselimuti mitos bahwa urusan dalam rumah tangga tidak masuk kategori kepentingan umum dan oleh sebab itu bukan merupakan urusan polisi. Intervensi paling jauh yang umumnya dilakukan oleh polisi dalam hal ini adalah mengupayakan "perdamaian" sesuai versi dan kehendaknya sendiri. Yang lebih buruk lagi adalah kalau polisi mengakhiri upaya "perdamaian" itu dengan memberi nasihat-nasihat agar sang korban meningkatkan kemahirannya dalam melayani sang suami sehingga mampu membahagiakannya ¹⁸ bahkan menyarankan agar mencabut ¹⁹ pengaduannya. Alih-alih melindungi korban kekerasan, sikap apparatus penegak hukum dalam menghadapi masalah ini sebaliknya justru menimpakan seluruh kesalahan dan penyebab terjadinya kejahatan tersebut pada sang korban (perempuan) yang demi hukum justru harus dilindunginya. ²⁰ [ « Sebelumnya ] [ Selanjutnya » ] ------------------- 9. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Straaftrecht) 10. Mamik Sri Supatmi, Undang-undang no 23 th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: satu kemajuan penghormatan atas hak azasi perempuan yang harus dikritisi, hlm 5. 11. Ricard J. Gelles & Murray A. Strauss (1985), "Violence in the American Family" dlm: Mamik Sri Supatmi, ibid. 12. Robert Elias (1986) dlm: Mamik Sri Supatmi, ibid. 13. Maria R. Roewiastoeti, kom.lis. Talk Show Radio Solo Pos, 22 Agustus 2007. 14. Mamik Sri Supatmi, ibid. 15. ibid. 16. Maria R. Roewiastoeti, op.cit. Talk Show Radio Solo Pos. 17. Mamik Sri Supatmi, op.cit. 18. ibid. 19. Disini polisi (biasanya lelaki) tidak lagi bertindak selaku penegak hukum dan penjamin rasa keadilan bagi sang korban melainkan perpanjangan tangan para pemuka agama. Maria R. Roewiastoeti, kom.les. 2007. 20. Mamik Sri Supatmi, ibid. << Table Of Content

Kekerasan thd perempuan dan tatanan patriarki2

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 14 Dec 2008 16:14:00 +0000


	<< Table Of Content Gambar bukan cover* tetapi merupakan ilustrasi fitur makalah perempuanmandiri.blogspot.com KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & TATANAN PATRIARKI Maria R. Roewiastoeti, SH Copyright © Sarasvati Tentang Penulis Ketidakadilan gender sbg akibat tatanan patriarki Dalam sejarah manusia tatanan (sistem nilai) patriarki memunculkan masalah baru karena tatanan ini (1) memisahkan dengan tegas mana peran gender lelaki dan mana peran gender perempuan, lalu (2) membakukan pemisahan itu. Pemisahan peran mengakibatkan bahwa gender lelaki dibakukan berkarakter maskulin, rasional dan kuat, sedangkan gender perempuan dibakukan berkarakter feminin, emosional dan lemah lembut. Gender lelaki dibakukan berperan produktif (artinya: mencari nafkah) sementara itu gender perempuan dibakukan berperan reproduktif (artinya: tugas-tugas yang memudahkan tugas mencari nafkah). Gender lelaki dibakukan berkegiatan di ranah publik (yaitu di luar rumah kediaman keluarga) sedangkan gender perempuan dibakukan berkegiatan di ranah privat atau domestik (yaitu di dalam rumah kediaman keluarga). Gender lelaki dibakukan dengan citra pemimpin, imam dan kepala keluarga sedangkan gender perempuan dibakukan dengan citra anak buah, ma′mun dan anggota keluarga. Seperti diketahui, pembakuan pemisahan peran gender semacam itu dipaksakan berlakunya sedemikian rupa lewat kekuasaan negara (sejauh bisa diperalat oleh agama) sehingga akhirnya berkembang dan diyakini sebagai kebenaran alamiah dan kodratiah, seakan-akan pemisahan peran gender berasal dari Tuhan sendiri. Garis pemisah yang tegas dan tak tertembus antara peran gender lelaki dan peran gender perempuan tersebut tidak lagi memungkinkan baik perempuan maupun lelaki menggunakan dan mengembangkan talenta-talenta mereka secara leluasa serta membuat pilihan-pilihan untuk menjadi dirinya sendiri. Contoh: lelaki harus maskulin, kalau tidak demikian dia akan dikatakan banci dan dibuang ke dalam kelompok perempuan. Lelaki harus kuat dan tidak boleh mengeluarkan air mata, kalau tidak demikian bukan lelaki namanya. Perempuan harus lemah lembut, tidak boleh menggunakan pikirannya; kalau tidak demikian dia akan disebut "bukan perempuan." Garis pemisah yang kaku (rigid) ini menjadi sumber ketidakadilan gender baik bagi perempuan maupun bagi lelaki. Bukan saja para perempuan yang merasa terkekang dan tertekan karena wajib bertingkahlaku lemah lembut serta melupakan potensi-potensinya dalam berpikir dan memimpin, para lelakipun banyak mengalami frustrasi karena tatanan (sistem nilai) patriarki mengharuskan mereka tampil kaya raya dan menjadi "orang kuat" (super human) yang mampu memimpin keluarga dan komunitasnya; sementara kenyataannya tidak semua lelaki memiliki talenta cukup untuk menjalankan peran tersebut. Para lelaki yang "beruntung" memiliki kekayaan dan kekuasaan kemudian menganggap bahwa kedudukan superior atas perempuan yang diperolehnya berdasarkan tatanan patriarki tersebut berasal dari Tuhan sendiri (kodratiah). Karena merasa superioritasnya bersifat alamiah dan kodratiah maka para lelaki kaya dan kuasa itu menganggap bahwa mereka berhak mengingini, memiliki, mengendalikan, mendidik, mengajar, menghukum, menetapkan aturan bagi serta menuntut ketaatan dari perempuan. Kekerasan thd perempuan pada umumnya terjadi dalam konteks ini. Contoh: aturan mutilasi genital (sunat) bagi perempuan balita di Timur Tengah dibuat oleh lelaki (dan tentu saja wajib didukung perempuan agar mereka terhindar dari hukuman pengucilan) dalam rangka mengendalikan syahwat perempuan sejak mereka masih kanak-kanak & mempersiapkan keperawanan ⁸ mereka (hanya) bagi sang suami yang kelak memilikinya. Sebaliknya lelaki yang tidak cukup memiliki kekayaan dan kekuasaan akan mengalami frustrasi. Mereka merasa bahwa sesungguhnya terlampau berat beban yang harus dipikul sebagai pemimpin dan pencari nafkah, namun demikian tatanan (sistem nilai) patriarki tidak kenal ampun terhadap kelemahan tersebut. Akibatnya, para lelaki yang frustrasi terpaksa menutupi untuk menyembunyikan kekurangan/kelemahan mereka - dalam rangka mempertahankan harga dirinya - dengan bersikap sok kuasa, bengis dan kejam terhadap perempuan dan anggota keluarga lainnya. Sikap sok kuasa, bengis dan kejam ini antara lain terungkap dalam perilaku: menghina, melecehkan bahkan memperkosa perempuan dewasa dan anak-anak perempuan. [ « Sebelumnya ] [ Selanjutnya » ] -------------------- 8. Dengan alasan "kesucian" (terkait dengan moral agama) kewajiban mempersembahkan keperawanan bagi sang suami terinternalisasi dalam benak (hampir) semua perempuan "baik-baik" hingga masa kini. << Table Of Content

Kekerasan thd perempuan dan tatanan patriarki1

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 14 Dec 2008 16:12:00 +0000


	<< Table Of Content Gambar bukan cover* tetapi merupakan ilustrasi fitur makalah perempuanmandiri.blogspot.com KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & TATANAN PATRIARKI Maria R. Roewiastoeti, SH Copyright © Sarasvati Tentang Penulis Tatanan patriarki dan kekerasan thd perempuan Terjadinya Kekerasan thd perempuan (KP) sangat dimungkinkan oleh posisi subordinat perempuan terhadap lelaki. Ini semua adalah akibat dari diberlakukannya suatu tatanan (sistem nilai) yang disebut patriarki, yakni suatu tatanan yang membenarkan lelaki berkuasa atas perempuan (istri, anak-anak dan para budak dalam rumah) maupun orang-orang upahan yang secara ekonomi hidup bergantung padanya. Secara harafiah kata patriarki berarti aturan (kaidah) bapa. Patriarki adalah sebuah tatanan di bidang hukum, politik dan ekonomi yang mengesahkan dan memaksakan suatu relasi dominasi di tengah suatu masyarakat. Secara historis patriarki berawal dari suatu tatanan masyarakat yang tersusun hirarkis dimana hanya kaum lelaki boleh memegang kekuasaan. Secara umum patriarki dipandang sebagai dominasi kaum lelaki atas perempuan, namun hal ini juga terwujud dalam dominasi kaum lelaki tertentu atas kaum lelaki lainnya, juga kaum perempuan tertentu atas kaum perempuan lainnya, terutama bilamana mereka yang didominasi itu berasal dari kelompok-kelompok ras atau etnis minoritas, dan/atau berasal dari kelompok ekonomi rendah. ⁶ Relasi kuasa (power relation) antara gender lelaki dan gender perempuan berawal sejak para perempuan remaja dibeli oleh lelaki kaya dan dipisahkan dari kekuasaan ibu mereka. Tatanan (sistem nilai) patriarki secara sistematis telah mengambil alih kekuasaan sang ibu ⁷ atas anak-anaknya (maternal right) dan menjadikan anak-anak itu milik bapa (paternal right). Relasi kuasa yang terbentuk oleh tatanan (sistem nilai) patriarki sedemikian memaksa dan tak terbantahkan, dalam mana para perempuan remaja itu tertaklukkan oleh lelaki kaya yang memiliki segala-galanya (sumber pangan, harta kekayaan dan budak-budak sebagai alat kerja penghasil uang) serta memiliki rahim mereka (lewat perkawinan patriarkal) guna menjamin pemilikan sang bapa atas anak-anak. Tatanan (sistem nilai) patriarki mengakibatkan lumpuhnya kekuatan perempuan di bidang ekonomi sehingga mau tak mau mereka bergantung pada kekuasaan lelaki yang menghidupinya. Oleh karena hidup bergantung pada kekuasaan orang lain (lelaki) maka perempuan menjadi rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang yang berkuasa atasnya. [ « Sebelumnya ] [ Selanjutnya » ] -------------------- 6. Anne M. Clifford, Introducing Feminist Theology, p 442 7. Frederick Engels, The Origin of the Family, private property and the State, p. 51. << Table Of Content

Rita Roewiastoeti

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 14 Dec 2008 15:56:00 +0000


	<< Table Of Content Gambar bukan cover* tetapi merupakan ilustrasi fitur makalah perempuanmandiri.blogspot.com KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & TATANAN PATRIARKI Maria R. Roewiastoeti, SH Copyright © Sarasvati Baca Makalah Selengkapnya Tentang penulis Maria Rita Roewiastoeti Suryaalam, ibu dua anak, lahir di lingkungan Kusumayudan, Surakarta pada tahun 1951. Sembilan tahun pertama pendidikan dasarnya diperoleh di sekolah-sekolah katolik khusus untuk anak-anak perempuan. Lulus dari SMA Negeri III Surakarta jurusan Ilmu Pasti & Alam pada akhir tahun 1970. Belajar Psikologi di fakultas Psikologi Universitas Negeri Padjadjaran Bandung (1971-1975). Belajar Hukum di fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1974-1982). Mendalami hukum acara pidana (1981). Belajar Teologi Pembebasan dan Praktik Konsientisasi Paulo Freire di KUPERDA Bogor (1984). Belajar anthropologi hukum melalui perjumpaan dengan kelompok-kelompok pribumi Papua di pedalaman-pedalaman Sauwa dan Er (Asmat), Welarek, Angguruk dan Woima (lembah Baliem dan pegunungan Yalimo), Gimikia dan Homlikia (Edera, aliran sungai Digul), Wandamen (Manokwari) dan Enarotali (Paniai) (1985-1990) dan kelompok-kelompok pribumi Lauje di pegunungan Ogoalas (Tinombo) dan Taipaobal (Palasa) di Sulawesi Tengah (1991-1994). Belajar Teologi Feminis pada Kursus Teologi Feminis Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (2005). Mendalami taurat (hukum) Musa (2007). Sejak 1976 belajar menjadi feminist dari hari ke hari melalui praktik hidup dan pengalaman ketertindasan sesama perempuan. Bekerja untuk YLBHI di bagian nonlitigasi dan pendidikan buruh di LBH Jakarta (1983-1985), menjadi pioneer dan direktur LBH Jayapura (1985-1986). Peneliti hak adat atas tanah di wilayah Papua (1988-1990). Sejak 1991 bekerja sebagai indigenous & land tenure specialist untuk beberapa Funding Agencies di wilayah Indonesia bagian Timur. Anggota Dewan Ahli (Expert Council) untuk Konsorsium Pembaruan Agraria di Bandung (1995-2005). Nara sumber untuk Politik Hukum & Kapitalisme Agraria pada kursus-kursus agraria bagi para aktivis pembaruan agraria di Indonesia Barat (1999), Tengah (2000) dan Timur (2001-2003). Anggota National Council untuk VECO Indonesia (2004-2007). Agrarian Reform Advisor untuk VECO-Indonesia di Denpasar dan mitra-mitranya di Nusa Tenggara Timur. Ketua KPS (Kelompok Perempuan Sadar) di Yogyakarta-Surakarta-Salatiga (2002-2007). Pada tahun 2007 bersama beberapa aktivis perempuan di Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surakarta mendirikan SARASVATI, suatu lembaga pelayanan dan bantuan hukum untuk perempuan. Menulis beberapa buku, laporan studi, rekomendasi dan puluhan makalah tentang sistem penguasaan tanah (land tenure) pada kelompok-kelompok masyarakat pribumi (indigenus peoples), politik hukum & kapitalisme agraria dan politik peminggiran perempuan dengan methode analisa hukum kritis sejak 1981. Dua tulisan terakhir adalah Gerakan-Pembebasan Yesus vs Tatanan Patriarki Semit (2008) dan Perkawinan Patriarkal ; konsep, asal usul dan perkembangannya (2007). << Table Of Content

Kekerasan thd perempuan dan tatanan patriarki

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 14 Dec 2008 15:45:00 +0000


	<< Table Of Content Gambar bukan cover* tetapi merupakan ilustrasi fitur makalah perempuanmandiri.blogspot.com KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & TATANAN PATRIARKI Maria R. Roewiastoeti, SH Copyright © Sarasvati Tentang Penulis Pengantar Sejarah manusia selama tiga puluh lima abad terakhir telah menyediakan cukup bukti bahwa tatanan (sistem nilai) patriarki berdampak langsung pada otonomi perempuan atas sumber pangan dan hak keibuan (maternal right). Tatanan ini mengakibatkan lumpuhnya kekuatan perempuan di bidang ekonomi sehingga mau tak mau mereka bergantung pada kekuasaan lelaki yang menghidupinya. Oleh karena hidup bergantung pada kekuasaan orang lain (lelaki) maka perempuan menjadi rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang yang berkuasa atasnya. Lewat praktik agama-agama Semit tatanan (sistem nilai) patriarki telah disebarluaskan ke seluruh dunia dan merasuki hampir semua lapis sosial dalam masyarakat; dengan cara itu tatanan (sistem nilai) ini diserap dan berkembang menjadi bagian (yang nyaris tidak terpisahkan lagi) dari kebudayaan suku-suku bangsa tersebut. "Kekerasan thd perempuan" itu apa?¹ Istilah "Kekerasan thd perempuan" (KP) digunakan secara resmi dalam undang-undang Indonesia untuk menterjemahkan "Violence against Women" "Kekerasan thd perempuan" (KP) adalah setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat terjadinya kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, sexual maupun psikologis, termasuk ancaman tindakan tententu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik ataupun dalam kehidupan pribadi. ² Kekerasan thd perempuan meliputi semua tindak kekerasan baik yang bersifat fisik, sexual maupun psikologis yang terjadi dalam keluarga, seperti: pemukulan, penyalahgunaan sexual atas anak-anak perempuan, perkosaan dalam relasi perkawinan serta praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan. ³Salah satu contoh praktik kekejaman tradisional terhadap perempuan adalah mutilasi genital (sunat) atas balita perempuan di beberapa negara di TimurTengah. ⁴ "Domestic Violence", yakni kejahatan yang terjadi dalam lingkungan rumah kediaman keluarga atau lingkup domestik. Kekerasan dlm rumah tangga (KDRT) yang menimpa perempuan merupakan salah satu bentuk saja dari berbagai bentuk Kekerasan thd Perempuan (KP). Bentuk-bentuk lain dari Kekerasan thd perempuan (KP) misalnya, Kekerasan dalam wilayah kerja (pabrik, toko dst.) dan Kekerasan di luar rumah (di jalanan, di tempat umum, di area wisata dst.). "Kekerasan dlm rumah tangga" (KDRT) tidak identik dengan "Kekerasan thd perempuan" (KP) karena KDRT juga meliputi setiap kekerasan yang dilakukan terhadap para penghuni rumah yang bukan perempuan (misalnya kekerasan oleh majikan lelaki terhadap pembantu lelaki). Meskipun demikian fakta membuktikan bahwa KDRT (Domestic Violence) yang menimpa perempuan merupakan salah satu bentuk "Kekerasan thd perempuan" (KP) yang paling berbahaya.⁵ Bahkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KomNas Perempuan) dalam Catatan Akhir Tahun 2005 menyatakan: "Tindak kekerasan dlm rumah tangga dan relasi personal adalah bentuk kejahatan Kekerasan thd perempuan (KP) yang paling banyak menimpa kaum perempuan dibandingkan yang lain, yang besarnya 82% dari data Kekerasan thd perempuan yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga mitra KomNas Perempuan." KDRT yang menimpa perempuan merupakan bentuk "Kekerasan thd perempuan" (KP) yang paling berbahaya sebab kejahatan ini menimpa perempuan-perempuan dari segala umur dan semua lapisan (kelas) sosial dalam masyarakat pada semua bangsa di seluruh dunia. [ Selanjutnya » ] -------------------- 1. Untuk pertama kalinya pokok bahasan dalam makalah ini dipublikasikan oleh LPBHP Sarasvati dalam program Talk Show Radio Solo Pos FM pada 22 Agustus 2007. 2. Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993. 3. Ibid., pasal2 4. Tradisi ini telah dikenal masyarakat Arab dan sekitarnya jauh sebelum agama Islam diperkenalkan oleh Mohammad. Besar kemungkinan masyarakat setempat mengadopsinya dari tatanan (sistem nilai) patriarki Yahudi keturunan Israel, tetangganya. 5. Rekomendasi Umum no.19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan pada Sidang ke 11 tahun 1992 Komite Perserikatan Bangsa-bangsa no 23 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. << Table Of Content

UPAYA PEREMPUAN KELUAR DARI KEMISKINAN

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 14 Dec 2008 08:44:00 +0000

	<< Table Of Content
	UPAYA PEREMPUAN KELUAR DARI KEMISKINAN ¹ Nurul Sutarti ² Paparan ini merupakan hasil perbincangan Penulis dengan Tutik Sugiarti, mantan Ketua Jar-PUK Kartini, Kabupaten Sukoharjo periode 2005 – 2007. Selain itu, juga hasil pengamatan Penulis terhadap kondisi di Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Untuk memperkuat fakta tentang kemiskinan yang dialami oleh perempuan, Penulis juga melakukan perbandingan terhadap sumber referensi yang ada kaitannya dengan kemiskinan. Persepsi Kemiskinan Kemiskinan, menurut pendapat perempuan aktif yang biasa dipanggil Tutik, adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya: pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Kondisi miskin tersebut bisa dialami oleh laki-laki, perempuan, dan anak-anak, tetapi yang paling menderita adalah perempuan dan anak-anak. Dengan kemiskinannya, perempuan bisa dikatakan lebih menderita dibanding laki-laki karena perempuan setiap hari dituntut harus memikirkan dan mewujudkan pangan untuk keluarga. Dalam mewujudkan pangan tersebut, perempuan harus bisa mencukupi kebutuhan gizi atau nutrisi bagi keluarga. Belum lagi urusan pendidikan sehari-hari. Mengingat laki-laki atau bapak jarang sekali atau bahkan tidak pernah memikirkan bagaimana cara menyediakan pangan apalagi memikirkan kecukupan gizi/nutrisi untuk seluruh keluarga. Ibu tiga anak ini, menegaskan, “Kalau jatah yang diparingi (baca: diberi) bapak tidak cukup, maka si ibu yang berusaha mencukupi pangan bagi seluruh anggota keluarga.” Karena adanya tuntutan semacam itu, maka dapat mengakibatkan perempuan terperangkap dalam kemiskinan. Bagaimana proses terjadinya kemiskinan, Tutik membeberkannya, sebagai berikut: Pertama kondisi miskin, karena pendapatan suami kurang, dalam arti hasil kerja suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, utamanya kebutuhan pokok, padahal perempuan dituntut harus menyediakan pangan untuk seluruh anggota keluarga. Dengan logat jawanya yang kental, Tutik mengungkapkan pengalaman yang ada selama ini, yaitu: pangan enek ra enek kudu enek lan cukup (pangan ada atau tidak, harus ada dan cukup), oleh karena itu seorang perempuan harus berusaha agar kebutuhan pangan terpenuhi meski dengan cara ngutang (pinjam/hutang) ke sana kemari. Kedua, dalam masyarakat miskin, rata-rata tingkat pendidikan perempuan rendah (biasanya pendidikan diutamakan untuk laki-laki), sehingga berpengaruh kepada penghasilan dan perempuan hanya memiliki keterampilan yang terbatas, akibatnya pun perempuan mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap sumber-sumber penghasilan lainnya. Mengingat tingkat pendapatan juga dapat dipengaruhi oleh kreativitas dan di sisi lain semakin tinggi tingkat pendidikan formal, peluang untuk memperoleh pekerjaan semakin tinggi. Apa yang diungkapkan Tutik ini, hampir selaras dengan hasil penelitian SMERU tentang kemiskinan di tiga wilayah (Jawa Timur, Maluku Utara, dan Timor Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik individu atau kelompok yang mengalami peningkatan kesejahteraan atau yang mampu keluar dari kemiskinan diantaranya adalah memiliki pendidikan formal (tingkat dasar dan menengah) dan keterampilan. Dengan demikian, kemiskinan bukanlah merupakan suatu keadaan yang tetap (statis), tetapi keadaan yang selalu berubah (dinamis) dan terkait dengan berbagai bidang, karena terkait dengan peluang, aset, pengalaman sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis seseorang atau sekelompok orang untuk dapat keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, definisi kemiskinan tidak hanya ditunjukkan dengan keterbatasan secara ekonomi, tetapi keadaan ketergantungan, rasa rendah diri, kuatnya perasaan disisihkan, kehilangan harapan, dan sejenisnya seperti yang diutarakan oleh Antropolog, Oscar Lewis. Fakta Kemiskinan yang Dialami oleh Perempuan Kemiskinan yang dialami perempuan di Desa Jagan, Bendosari, Sukoharjo, di mana Tutik tinggal sejak lahir ini ditunjukkan dengan tidak adanya pilihan mata pencaharian oleh warga desa, selain bertani. Sistem pertaniannya pun tergantung pada curah hujan alias tadah hujan. Akibatnya pola tanam tiap tahunnya yang dilakukan selama ini menggunakan pola tanam: padi – palawija – bero (atau tidak ditanami). Dengan demikian keterampilan yang dimiliki kebanyakan perempuan di Jagan adalah bertani, sehingga perempuan memperoleh penghasilan ketika musim tanam/penghujan sampai dengan panen. Ketika musim kemarau, praktis para perempuan di Jagan tidak mendapatkan penghasilan dari usaha taninya. Mengingat kondisi wilayah atau potensi daerah yang kurang mendukung. Fakta yang lain juga diperlihatkan dengan banyaknya perempuan di Desa Jagan yang berusia di atas 40 tahun yang masih buta huruf. Hal ini sama dengan kondisi Kabupaten Sukoharjo pada umumnya di mana jumlah penduduk perempuan yang buta huruf lebih dari dua kali lipat dibanding laki-laki. Menurut Statistik Gender Kabupaten Sukoharjo, pada kurun waktu 2001 sampai 2003, jumlah penduduk perempuan yang buta huruf berturut-turut: 68,65 persen; 66,85 persen; dan 67,19 persen. Sedangkan laki-laki 31,35 persen; 33,15 persen; dan 32,8 persen. Akar Masalah Penyebab Kemiskinan Tutik mengungkapkan beberapa hal yang menjadi akar penyebab kemiskinan. Dia mencari akar masalah dengan menggunakan pohon masalah berdasarkan pengalaman yang dilakukan selama memperoleh pelatihan maupun proses sarasehan keluarga yang mengungkap persoalan PUK. Menurutnya akar masalah penyebab kemiskinan yang dialami oleh perempuan, khususnya di Desa Jagan, karena pendidikan perempuan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini karena tidak mampu membiayai sekolah, disebabkan penghasilan rendah. Penghasilan yang rendah karena potensi wilayah yang tandus dan tadah hujan. Setelah ditanya lebih jauh mengapa tingkat pendidikan perempuan rendah, Tutik menjelaskan dengan fasih karena budaya (jawa- red) memberi peluang lebih tinggi kepada laki-laki untuk memperoleh pendidikan. Mengapa demikian, karena pemahaman yang berkembang di masyarakat, laki-laki punya beban tanggung jawab yang lebih dibandingkan perempuan, meski pada prakteknya belum tentu, justru faktanya perempuan mempunyai tanggung jawab yang lebih. Tutik juga menambahkan, karena yang punya tanggung jawab di kebutuhan rumah tangga adalah perempuan, meski kalau dikatakan begitu laki-laki tidak terima. Di samping itu, karena laki-laki kalau tingkat pendidikannya lebih rendah dibanding perempuan, maka laki-laki malu. Bahkan, Tutik mengulang lagi pernyataannya yang mengatakan bahwa kebiasaan yang berkembang di masyarakat sekitarnya bahwa tuntutan yang mengharuskan perempuan bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dengan ungkapan Bahasa Jawa, demikian: Pokoke eneke sakmene, cukup ra cukup eneke gur iki (adanya ya itu, cukup atau tidak, adanya cuma itu-red). Perempuan tidak mungkin hanya mbegegek (diam saja- red.), pasti akan tetap berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain, budaya yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan, berkembang pula kebiasaan di masyarakat dengan adanya kegiatan sosial atau njagong. Seandainya ada perempuan yang tidak datang ketika ada warga masyarakat yang punya hajatan, maka mau tidak mau harus datang meski tidak punya uang untuk menyumbang. Kalaupun kepepet, maka harus pinjam uang atau barang kepada tetangga atau saudara, mengingat sudah membudaya kalau diulemi (diundang) tidak datang malu, karena akan jadi bahan rasanan (pembicaraan) sebagai salah satu sanksi sosialnya. Strategi Perempuan Keluar dari Kemiskinan Cara yang dilakukan perempuan untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya atau keluar dari kemiskinan, menurut Tutik, yaitu perlu membongkar budaya, dengan melakukan penyadaran gender di keluarga (utamanya suami). Jika suami sudah bisa memahami persoalan budaya yang menyebabkan munculnya kemiskinan selama ini, mengungkung laki-laki dan perempuan banyak dirugikan, pasti suami juga bisa mengubah perilaku yang selama ini mungkin kurang pas atau merugikan istri. Kemudian mengupayakan komunikasi dua arah antara suami dan istri di dalam keluarga. Dengan kata lain perlu menyelesaikan persoalan apapun, termasuk persoalan ekonomi di dalam rumah tangga. "Bahwa kita (perempuan dan masyarakat lainnya) juga perlu mengembangkan keterampilan praktis untuk bisa meningkatkan pendapatan, misal pengolahan hasil-hasil potensi lokal, seperti pangan sehari-hari, dele (kedelai), pohung (ketela pohon) menjadi bahan olahan yang bisa dikonsumsi" imbuh perempuan energik ini. Di sisi lain, pengaruh budaya luar dan kebijakan yang kurang berpihak pada petani menyebabkan bidang pertanian tidak menarik bagi generasi muda, sehingga perlu revitalisasi bidang pertanian menuju agribisnis tidak hanya pertanian tradisional, karena penghasilan dari pertanian tradisional tidak bisa dijagakke (diharapkan). Dalam bertani, sarana produksi pertanian (saprodi) sangat tergantung pada pabrik, mulai dari benih sampai panen. Petani tidak mampu menghasilkan sendiri. Karena petani sudah dikondisikan (dibuat tergantung) seperti itu sejak orde baru. Petani dimanjakan dengan saprodi yang siap dipakai, sehingga tidak timbul/muncul kreativitasnya, akibatnya menjadi malas untuk berkreasi. "Contoh yang terjadi di masyarakat petani Jane duwe sapi, enek lethonge, tapi tetep pakai urea", jelas Tutik. Kreativitas petani tidak muncul, setelah ditanya lebih jauh, karena petani memang kurang mendapatkan akses informasi, meski ada juga yang menjadi malas karena hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Selain beberapa cara yang dilakukan di atas, Tutik memberikan cara yang konkrit (nyata) untuk keluar dari kemiskinan, yang bisa dilakukan perempuan: Berhemat, dengan memenuhi kebutuhan berdasar pada skala prioritas, termasuk untuk tidak melakukan pengeluaran yang tidak penting, seperti baju kalau memang tidak penting tidak usah membeli lagi termasuk seragam ketika melakukan aktivitas di luar, misalnya di kelompok tani dan organisasi perempuan lainnya Memberdayakan diri melalui cara membekali diri dengan banyak pengetahuan, menggali potensi diri dan lingkungan, misalnya punya kebon tidak dibiarkan nganggur, tetapi ditanami sayur, lombok, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Memahami prinsip-prinsip ketahanan pangan, bagaimana keluarga tidak kekurangan pangan dengan memberdayakan potensi lahan, baik sawah mapun pekarangan agar bisa mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya pangan Tidak terjebak pada budaya impor dan budaya instan, baik budaya pangan maupun pakaian. Khusus terkait dengan pangan, masyarakat sekarang ini jarang sekali yang tahu produk pangan lokal, seperti uwi, gembili atau polo pendem lainnya. Masyarakat lebih mengetahui pangan seperti hamburger, piza, KFC, bahkan masyarakat terjebak pada budaya instan (serba cemepak, langsung enek). Hal ini bisa dilakukan dengan mempertahankan atau mengembalikan budaya pangan lokal dengan tidak gengsi atau malu memakan pangan lokal. Memperkuat persatuan dan kesatuan usaha kecil-mikro (PUK) dalam rangka memperkuat perekonomian dengan cara membeli, menggunakan serta mempromosikan produk PUK, menguatkan anggota kelompok (KPUK) yang belum mempunyai usaha, seperti yang dilakukan Tutik di mana kesehariannya mengelola usaha kecap dan minyak wijen terhadap Bu Kamti, anggota KPUK Srikandi yang sekarang membuat dan menjual cabuk dari bungkil wijen. Pengalaman perempuan dalam upaya keluar dari kemiskinan sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka yang terbangun terhadap kemiskinan yang ada di sekitarnya. Perempuan juga memiliki kearifan tersendiri dalam menyikapi kemiskinan yang dialami, yaitu dengan menyadari faktor-faktor penyebab dan pendukung munculnya kemiskinan, banyak belajar dan mencari jalan keluarnya ala perempuan. Dengan demikian, sesungguhnya yang diperlukan oleh para perempuan untuk keluar dari kemiskinan adalah para fasilitator yang mampu membangun kesadaran perempuan dalam memahami faktor-faktor penyebab dan pendukung kemiskinan, mengajak belajar dan mencari jalan keluar bersama serta mendorong partisipasi perempuan untuk memperoleh akses dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhinya. Selebihnya para perempuan sendirilah yang akan mengembangkan kemampuannya keluar dari belenggu pemiskinan. 1. Tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal Permas Edisi 9/2008 2. Nurul Sutarti adalah Koordinator Pelatihan pada Yayasan Krida Paramita (YKP) Surakarta.

	<< Table Of Content

Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sat, 02 Aug 2008 11:19:00 +0000

	<< Table Of Content
	BUKU : MENYIBAK TABIR PEREMPUAN BERPOLITIK Buku yang mengisahkan pengalaman program Penguatan Jaringan Kerja Kelompok Perempuan menuju Masyarakat sipil (Jaker-Permas) di sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah oleh konsorsium tiga lembaga (YKP - Surakarta, Persepsi – Klaten , dan LPPSLH – Purwokerto). Tujuan penulisan buku ini, yaitu: ingin mengungkapkan pengalaman politik perempuan dari kaca mata perempuan, mendokumentasikan pengalaman perempuan berpolitik untuk memotivasi perempuan agar lebih berani berkiprah dalam pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman perempuan lain, melakukan refleksi terhadap gerakan perempuan, sebagai media belajar untuk mengetahui & menuangkan pengalaman perempuan yang dililit persoalan domestik, memberikan apresiasi kepada teman-teman perempuan, termasuk Perempuan Usaha Kecil-mikro (PUK) di berbagai wilayah yang telah berpartisipasi dalam politik praktis, khususnya dalam Pemilu 2004. Pada intinya, Buku Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik berisi tentang pertama: pengalaman perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif (5 perempuan), kedua: pengalaman tujuh perempuan yang kurang berhasil menjadi anggota legislatif (menjadi caleg), dan ketiga: pengalaman dua perempuan yang kurang berhasil menjadi caleg & mengundurkan diri. Proses Peluncuran Buku "Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik" Kegiatan Peluncuran Buku ini telah dilaksanakan pada 30 April 2008 di Hotel Grand Setia Kawan, Jl. A. Yani No. 290 A Surakarta. Peserta yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, terdiri dari: tokoh buku (11 orang), perwakilan Aliansi/Forum Peduli Perempuan di 11 kabupaten/kota (12 orang), Jar-PUK di 11 Kabupaten/Kota (14 orang), Penulis dan atau Pendamping (10 orang), Sayap perempuan partai politik (Golkar, PDIP, PPP, PAN, PD, PDS, PKS, PKB) di 4 kabupaten/kota (12 orang), LSM di Surakarta (12 orang), individu di luar LSM, partai politik, media (2 orang), media/pers (5 orang) serta nara sumber, penanggap, moderator dan fasilitator (6 orang). Tampil sebagai pembicara pada peluncuran buku adalah Maria Hartiningsih, wartawan harian pagi Kompas dan juga ikut berpartisipasi sebagai editor buku ini;Nurul Arifin yang dikenal sebagai artis dan juga sebagai caleg Golkar pada pemilu 2004; Ani Widyani, dosen Universitas Indonesia dan juga sebagai aktivis perempuan dan Nurul Sutarti sebagai Team Leader Program Penguatan Jaringan Kerja Kelompok Perempuan menuju Masyarakat Sipil(Jaker-Permas) dan juga sebagai salah satu penulis dalam buku ini. Paparan dan tanggapan atas buku "Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik" Buku ini merupakan titik balik dari perempuan. Perlu ada kesadaran bahwa politik perempuan itu personal dan yang personal itulah yang diperjuangkan di lingkungan publik. Tapi kita juga melihat bahwa perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau menjadi dewan banyak yang lupa dengan perempuan. Maria Hartiningsih, selengkapnya... Ketika berpolitik, perempuan harus perang melawan diri sendiri, perempuan lain dan laki-laki... Jangan pernah menyerah, jangan kecewa bila mentok di nomor bawah... Perempuan harus tahu angka BPP (30 persennya berapa & di daerah mana), laki-laki tidak mengurus hal itu, mereka membawa gerbong mereka sendiri! Nurul Arifin, selengkapnya... Isi buku ini luar biasa, merupakan pengalaman perempuan biasa yang terjun ke politik... Ketentuan affirmative di UU parpol merupakan terobosan strategis, memaksa partai memperhatikan kader perempuan, mempromosikan dalam kepengurusan dan pencalonan serta tanggung jawab untuk mengkader perempuan... Kenaikan jumlah perempuan akan lebih dimungkinkan di DPRD propinsi dan kab/kota mengingat ketentuan dalam UU 10/2008 hampir tidak mengubah secara substantif ketentuan pemilu 2004. Ani Widyani, selengkapnya... Buku ini ingin mengungkapkan pengalaman politik perempuan dari kacamata perempuan, mendokumentasikan pengalaman perempuan berpolitik untuk memotivasi perempuan agar berani berkiprah dalam kancah politik sambil memperlengkapi diri dengan pengalaman perempuan lain, melakukan refleksi terhadap gerakan perempuan dan menjadi media belajar untuk mengetahui dan menuangkan pengalaman perempuan yang dililit persoalan domestik. Buku ini juga ingin memberikan apresiasi kepada perempuan, termasuk PUK di berbagai wilayah yang telah berpartisipasi dalam politik praktis, khususnya dalam Pemilu 2004. Nurul Sutarti, selengkapnya...

	<< Table Of Content

Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik - Maria Hartiningsih

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sat, 02 Aug 2008 11:16:00 +0000

	<< Table Of Content
	BUKU : MENYIBAK TABIR PEREMPUAN BERPOLITIK Pemaparan Oleh Maria Hartiningsih Maria Hartiningsih memulai pemaparannya dengan mohon maaf, karena beliau juga ikut menyumbangkan mengapa Buku Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik terlambat untuk diterbitkan. Meski terlambat sebenarnya momentum (waktu)nya tepat, karena Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu sudah disahkan. Walaupun ada UU Pemilu yang baru, beliau mengingatkan, bahwa perempuan masih mengalami hambatan. Buku ini sebenarnya merupakan titik balik dari perempuan. Perlu ada kesadaran bahwa politik perempuan itu personal dan yang personal itulah yang diperjuangkan di lingkungan publik. Tapi kita juga bisa melihat bahwa perempuan yang sudah terlibat dalam pengambilan keputusan atau menjadi dewan banyak yang lupa dengan perempuan. Dia merasa lebih pintar, tidak mau mendengarkan. Padahal Potensi perempuan itu sebenarnya mendengarkan. Selain itu, Maria Hartinigsih juga mengingatklan bahwa solidaritas antar perempuan tidak bisa diandalkan dan ketika perempuan harus berteman, perempuan harus pandai memilih teman. Berteman dengan perempuan mana, karena perempuan selalu terkena sindrom ratu lebah (quen bee syndrom). Politik perempuan adalah berbagi, mendengarkan, dan berjaringan yang menyatukan. Karena berbagi dan mendengarkan adalah potensi perempuan. Mendengarkan adalah pendukung utama ketika perempuan menajdi anggota dewan. Dalam berjejaring ini termasuk dengan laki-laki. Dan laki-laki yang berkualitas adalah yang tidak menutupi jalan perempuan untuk berpolitik. Dalam pemaparannya Maria Hartiningsih, juga mengingatkan kepada legislatif perempuan agar bisa menyeimbangkan antara politik partai dengan ideologi perempuan. Selain itu, perempuan tetap perlu membangun solidaritas. Mengingat solidaritas yang mengakar adalah solidaritas yang dibangun dari bawah.

	<< Table Of Content

Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik - Nurul Arifin

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sat, 02 Aug 2008 11:12:00 +0000

	<< Table Of Content
	BUKU : MENYIBAK TABIR PEREMPUAN BERPOLITIK Pemaparan Oleh NURUL ARIFIN Tanggapan Nurul Arifin dimulai dengan memperlihatkan Buku Menyibak Tabir Perempuan dan menafsirkan cover buku. Warna cover ada 4 warna, yang warna kuning malu-malu muncul. Cover tersebut menyiratkan ketika perempuan berpolitik harus naik kursi supaya suaranya didengar. Beberapa hal yang digarisbawahi Nurul Arifin: Terkait dengan affirmative action sebenarnya agar suara perempuan bisa terdengar. Terkait dengan pernyataan the personal is political, personal itulah yang dinilai. Sebenarnya demokratis itu dapat dilihat di tempat tidur/di ranjang. Misalnya: ditanya sudah mau keluar belum atau posisinya bagaimana biar enak, dsb. Kalau Kartini mengatakan mengubah dunia dari pendidikan, namun pendidikan itu juga terkait dengan kebijakan politik. Oleh karena itu, untuk mengubah dunia harus lewat politik, dan yang terpenting lewat sistem. Kalau dilihat dari paparan Mbak Nurul bahwa perempuan punya potensi menyelesaikan persoalan, maka potensi ini harus dipupuk. Pengalaman saya, ketika ada satu orang yang agresif, itu sebenarnya bukan untuk diredam tetapi dibiarkan karena hal itu akan menjadi penyemangat. Ketika perempuan berpolitik perempuan harus perang melawan dirinya sendiri, perang melawan perempuan lain dan perang melawan laki-laki. Ketika berpolitik di dalam partai politik, kata kuncinya adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah kecewa ketika kita mentok di nomor bawah. Kita dapat kematangan dan jaringan dan itu kekuatan yang bisa dijadikan modal. Kekuatan sosial itu penting. Menjadi politisi yang diperlukan tidak hanya popularitas tapi juga kapabilitas. Maka para perempuan politisi harus rajin-rajin ketemu dengan konstituen untuk mendengarkan perubahan apa yang diperlukan mereka. Selain itu jangan pernah meninggalkan basis, karena bekerja di legislatif atau parlemen tanpa dukungan basis nonsens. Mbak Maria mengatakan: perempuan, ketika menemukan dunianya jarang balik lagi, maka perempuan harus konsisten. Terkait degan strategi, perempuan harus tahu angka BPP (30 persennya berapa dan di daerah mana), karena laki-laki tidak akan mengurusi hal seperti itu, karena mereka membawa gerbongnya sendiri. Kemudian perempuan harus pintar-pintar melihat peta di dalam partai. Sebagai individu, perempuan harus bisa mengasah kemampuan dan yang terpenting secara kultur kita tidak bisa mengubah budaya patriarkhi, yang dilakukan adalah mengubah struktur melalui Undang-Undang dan perangkatnya.

	<< Table Of Content

Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik - Ani Widyani

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sat, 02 Aug 2008 11:05:00 +0000

	<< Table Of Content
	BUKU : MENYIBAK TABIR PEREMPUAN BERPOLITIK Pemaparan Oleh ANI WIDYANI Ani Widyani mengawali tanggapannya dengan memberikan penjelasan ketidaksanggupannya menjadi editor ketika buku masih menjadi draft. Namun, Ani melihat bahwa isi buku tersebut luar biasa, buku yang berisi pengalaman perempuan biasa yang terjun ke politik. Hal ini juga terjadi pada pengalaman perempuan di luar negeri yang biasanya juga mempunyai pengalaman di komunitas. Ani Widyani mengingatkan bagi para perempuan yang ingin men-caleg-kan harus waspada sejak dini, sehingga strateginya matang. Untuk itu, dia membeberkan perbedaaan pengalaman advokasi menjelang Pemilu 2004 dengan yang sekarang (Pemilu 2009). Pertama, dari sisi substansi, UU Parpol dan Pemilu ini adalah kemenangan besar bagi perempuan. Bukan hanya ketentuan pasalnya tapi juga substansinya. Kedua, komunikasi yang intens dan resistensinya berkurang. Ketika berbicara tentang kuota tidak ada yang marah. Sinergi dan koordinasi lebih gampang. Ani Widyani juga menyarankan kepada ibu-ibu yang akan mencalonkan, harus melihat hal-hal berikut ini: Ketentuan affirmative yang lebih komprehensif yang diatur dari hulu (UU Parpol) sampai hilir (UU Pemilu) Ketentuan affirmative di UU parpol merupakan terobosan strategis yang memaksa partai untuk memperhatikan kader perempuan, mempromosikan dalam kepengurusan dan pencalonan serta tanggung jawab untuk mendidik kader perempuan. Ketentuan affirmative dalam UU pemilu yang dirumuskan dalam bahasa hukum yang cukup tegas : Pencantuman calon legislatif sekurang-kurangnya 30 persen yang disertai sanksi. Ada ketentuan penempatan selang seling sekurang-kurangnya satu perempuan dalam setiap 3 nama (intervensi kewenangan partai yang selama ini tidak bisa didobrak). KPU memiliki kewenangan mengembalikan daftar nama jika tidak memenuhi ketentuan 30 persen dan penempatan selang seling. Selanjutnya, Ani Widyani juga menjelaskan adanya kemunduran dalam UU Parpol dan UU Pemilu, yaitu : Inkonsistensi pada penerapan ET (Electoral Threshold) dan PT (Parliamentary Threshold) Ketentuan PT 2,5 persen sangat kejam untuk partai baru dan partai kecil yang akan membatasi peluang mereka untuk diperhitungkan dalam alokasi kursi DPR-RI (berdasarkan simulasi data hasil pemilu 2004 hanya akan ada 8 partai yang lolos) 8 partai yang lolos sesungguhnya hanya mendapatkan 60 persen dari total suara nasional sehingga banyak suara yang hilang dan tidak diperhitungkan dalam alokasi kursi DPR. 40 persen suara yang hilang bisa jadi merepresentasikan kepentingan, aspirasi, atau kelompok tertentu Jika penerapan PT akan membatasi akses partai untuk mendapatkan kursi DPR, maka partai peserta pemilu 2009, tidak akan menyederhanakan jumlah partai yang ikut pemilu 2009. Partai peserta pemilu 2009 akan terdiri dari partai peserta pemilu 2004 yang mendapatkan kursi DPR (17 partai) ditambah partai baru yang lolos seleksi KPU yaitu yang memenuhi ketentuan UU Pemilu dan partai lama yang bisa memenuhi ketentuan pasal 315 tentang ET. Situasi ini akan menghasilkan banyak “partai lokal” yang memiliki kursi di DPRD Propinsi atau DPRD kab/kota tapi tidak punya wakil di pusat. Di tingkat lokal tidak akan tercapai keinginan untuk penyederhanaan partai dan penciptaan sistim multipartai sederhana. Akibatnya proses politik di tingkat lokal akan menjadi lebih kompleks, berlarut dan berpotensi menjadikan proses pembangunan dalam kerangka otda tidak akan berlangsung mudah dan mulus. Skenario terburuk politik uang, korupsi politik akan menjalar ke tingkat lokal. Implikasinya: Tidak mudah bagi kandidat perempuan dan laki-laki bertarung memperebutkan kursi DPR-RI. Kenaikan jumlah perempuan akan lebih dimungkinkan di DPRD propinsi dan kab/kota mengingat ketentuan dalam UU 10/2008 hampir tidak mengubah secara substantif ketentuan pemilu 2004. Tantangan terberat mengisi jumlah perempuan yang cukup di propinsi dan kab/kota. Rumusan zipper dalam kasus tertentu bisa ’tricky’ karena dinegasikan oleh ketentuan pasal tentang calon terpilih (Psl 214). Rumusan zipper juga berpotensi untuk money politics dan unfair competition di antara perempuan, jika proses nominasi tidak berlangsung transparan di dalam internal partai. Harus aktif dalam kegiatan partai, untuk bisa mendapat posisi aman 1-4. Persaingan dalam partai jadi lebih ketat dengan adanya zipper system. Berjuang untuk mendapatkan nomor urut 1 terutama untuk dapil dengan alokasi kursi sedikit dan berasal dari partai tengah. Paham UU Politik. Kebanyakan anggota partai tidak menganggap penting UU dan menganggap lebih penting aturan internal partai, padahal aturan internal kadang tidak sesuai dengan ketentuan UU. Paham dan awas dengan munculnya kebijakan internal partai yang bertentangan dengan ketentuan UU Pemilu dan bagaimana mekanisme yang harus dilakukan untuk ’appeal’. Memikirkan strategi fund raising dan bagaimana melakukan jejaring vertikal dan horizontal agar perempuan yang sudah dalam posisi aman bisa menarik gerbong yang lebih banyak dan menjawab tantangan untuk mengisi kursi legislatif yang masih kosong di tingkat lokal. Ani Widyani juga memberikan strategi bagi para perempuan yang ingin bisa terpilih menjadi DPR RI dengan aman, yaitu: Partainya bisa melampaui PT 2,5 persen. Total perolehan suara partai melampaui 30 persen BPP di dapil sehingga partainya bisa mendapatkan kursi/lolos pada perhitungan tahap pertama. Total perolehan suara partai bisa melampaui 50 persen BPP di dapil sehingga, partainya bisa mendapat kursi/bisa lolos pada perhitungan suara tahap 2. Total perolehan suaranya sebagai kandidat partai tersebut bisa melampaui 30 persen BPP dapil. pada nomor urut 1, jika ybs dicalonkan di dapil yang menjadi basis partai tersebut. Oleh karena itu: Setiap caleg mulai saat ini, harus belajar serius tentang UU pemilu baru, dan bisa menghitung BPP di dapil dimana mereka akan dicalonkan dan bisa menghitung berapa jumlah suara yang dibutuhkan jika mereka ingin terpilih serta dari mana suara itu diperoleh (matematika pemilu harus dipelajari dengan baik), juga memahami peta daerah pemilihan dimana ia akan dicalonkan. Jika tidak memahami, percuma, buang waktu, tenaga, biaya. Karena persaingan partai tajam, ada kemungkinan partai papan tengah dan kecil akan fokus untuk bertarung di daerah. Caleg perempuan harus memahami strategi memilih dapil. Caleg juga harus pandai mempelajari pemetaan politik di dapil. Siapa lawan mereka? Bagaimana strategi untuk mendapatkan kursi di dapil tersebut. Menghitung BPP yang berbeda dengan BPP 2004. Rumusan tidak lagi mengikuti AKN tapi berdasarkan data mutakhir kependudukan yang dikeluarkan Depdagri. Contoh: dapil banten 3 (tangerang): Jumlah penduduk 4.732.000. Alokasi kursi 10 kursi. Rumus menghitung BPP : Hitung asumsi jumlah pemilih dari total penduduk 4.732.000 x 60 %= 2.839.000 pemilih. Hitung asumsi suara sah 70 % x 2.839.000 = 1.987.000 suara sah. 3. BPP = suara sah/kursi= 1.897.000 : 10 = 198.700 suara Berdasar pada hal tersebut, maka di akhir tanggapannya, Ani Widyani mendorong ibu-ibu kalau pemula agar bermain di tingkat lokal. Semakin banyak pengalaman politik hasilnya akan menjadi luar biasa. Tantangan yang paling berat adalah pengisian perempuan di kabupaten/kota. Kalau pun ibu-ibu mau naik ke propinsi harus memastikan bahwa kursi yang ditinggalkan itu tetap untuk perempuan. Namun, selama ini, sialnya perempuan tidak memahami UU hanya mengandalkan peraturan partai. Jadi, ditegaskan bahwa perempuan harus tahu UU dan melihat model aturan nasional. Kalau mau menang dengan cara aman, maka harus dipastikan bahwa partainya harus lolos dulu dan bisa melampaui 30 persen BPP. Semoga hal ini tidak menjadi ketakutan bagi ibu-ibu tapi menjadi motivasi bersama. Setelah semua nara sumber dan penanggap menyampaikan gagasannya, maka moderator membuka sesion tanya jawab. Sesion pertama dibuka untuk lima penanya. Lima orang yang memanfaatkan kesempatan bertanya adalah: Noorochmah dari Banyumas, Istianah dari PKS Karanganyar, Heni dari Kab. Semarang, Endang Yunaningsih dari Kota Semarang, dan Sutarti dari Sukoharjo. Berdasarkan proses dan hasil yang diperoleh peserta yang terlibat dalam kegiatan peluncuran buku Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik, maka dapat disimpulkan, bahwa: Terungkapnya pengalaman perempuan ketika berpolitik praktis/berpolitik formal yang direpresentasikan oleh pengalaman ke-empatbelas tokoh yang ditulis dalam buku dan diaminkan oleh pihak yang terlibat dan hadir dalam kegiatan peluncuran buku tersebut. Pengalaman tersebut, yaitu: pengalaman perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif, pengalaman perempuan yang kurang berhasil menjadi anggota legislatif (menjadi caleg), dan pengalaman perempuan yang kurang berhasil menjadi caleg & mengundurkan diri. Selain, itu para peserta juga memperoleh pengetahuan (wacana) terkait dengan Undang-undang Partai Politik dan Undang-undang Pemilu yang baru. Ditemukannya berbagai hambatan yang dihadapi oleh perempuan ketika berpolitik praktis/formal, baik yang berasal dari internal perempuan, internal partai politik (aturan hukum, budaya yang berkembang di parpol maupun perilaku elite/petinggi parpol), konstituen, sistem dan budaya politik di masyarakat. Hal ini yang mempengaruhi dan menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di politik praktis/formal. Strategi yang berhasil dirumuskan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di politik praktis/formal yang merupakan agenda yang harus diperjuangkan oleh perempuan, diantaranya: Peningkatan kapasitas perempuan, dalam hal: pengawasan, perundang-undangan (pemahaman maupun dalam penyiasatan) dan penganggaran, pengetahuan dan pemahaman terhadap peta politik di internal partai; meningkatkan dan menguatkan kualitas jejaring, baik antar politisi perempuan lintas parpol (misal: Kaukus Politik Perempuan) maupun antara politisi dengan kelompok perempuan di luar partai. Selain itu juga telah teridentifikasi para perempuan anggota Jar-PUK, Aliansi/Forum/Jaringan Peduli Perempuan maupun stakeholder di sembilan kabupaten/kota yang akan mencalonkan diri dalam Pemilu 2009.

	<< Table Of Content

Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik - Nurul Sutarti

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sat, 02 Aug 2008 10:42:00 +0000

	<< Table Of Content
	BUKU : MENYIBAK TABIR PEREMPUAN BERPOLITIK Pemaparan Oleh NURUL SUTARTI Nurul memaparkan latar belakang mengapa Konsorsium Jaker-Permas melakukan penguatan kepada kelompok perempuan karena adanya berbagai persoalan perempuan di berbagai aspek dan kurang memperoleh perhatian dari para pengambil kebijakan. Persoalan kesehatan, ditandai dengan adanya hak reproduksi perempuan yang terabaikan (AKI yang masih tinggi, gizi perempuan yang buruk). Persoalan ekonomi, dengan tidak diakuinya usaha yang dikelola perempuan dalam perhitungan ekonomi makro atau tidak masuk dalam produk domestik bruto (PDB). Masalah pendidikan, ditunjukkan dengan angka buta huruf perempuan yang dua kali lipat dibanding laki-laki. Dari aspek budaya, perempuan ditempatkan jauh dari proses pengambilan keputusan. Sedang terkait dengan persoalan politik banyak parpol yang kurang memahami & kurang peduli terhadap kepentingan perempuan. Berdasar berbagai persoalan yang melilit perempuan tersebut mendorong Konsosrsium Jaker-Permas untuk berprogram bersama perempuan melalui penguatan Jaker-Permas di sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil program yang dirasa mampu memberikan pencerahan bagi perempuan merupakan pengalaman politik perempuan yang perlu diungkapkan. Melalui Buku Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik inilah pengalaman itu dituliskan (diungkapkan). Adapun tujuan penulisan buku, yaitu: ingin mengungkapkan pengalaman politik perempuan dari kaca mata perempuan, mendokumentasikan pengalaman perempuan berpolitik untuk memotivasi perempuan agar lebih berani berkiprah dalam pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman perempuan lain, melakukan refleksi terhadap gerakan perempuan, sebagai media belajar untuk mengetahui & menuangkan pengalaman perempuan yang dililit persoalan domestik, memberikan apresiasi kepada teman-teman perempuan, termasuk PUK di berbagai wilayah yang telah berpartisipasi dalam politik praktis, khususnya dalam Pemilu 2004. Proses penulisan buku diawali dengan diskusi & sharing para pendamping PUK tentang pengalaman pendampingannya. Sedang metode pengumpulan data dan informasi melalui wawancara (indepth interview) & observasi selama pendampingan serta melakukan klarifikasi terhadap informasi yang diperoleh. Selama proses penulisan kesulitan yang dihadapi penulis, antara lain: sulit menuangkan gagasan secara tertulis & sistematis karena minim pengalaman penulis, proses penggalian informasi lama, karena tumpang tindih dengan aktivitas pendampingan (PUK, kasus KtP= kekerasan terhadap perempuan), susah menyesuaikan waktu dengan nara sumber (caleg perempuan). Pada intinya, Buku Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik berisi tentang pertama: pengalaman perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif (5 perempuan), kedua: pengalaman tujuh perempuan yang kurang berhasil menjadi anggota legislatif (menjadi caleg), dan ketiga: pengalaman dua perempuan yang kurang berhasil menjadi caleg & mengundurkan diri. Dalam pemaparan ini dijelaskan pula beberapa potensi yang dimiliki perempuan yang ditulis dalam buku tersebut, antara lain: belajar politik dimulai dari keluarga, seperti yang dimiliki oleh Endang Pujiastuti, yang sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Perempuan juga memiliki potensi sebagai peredam konflik, seperti pengalaman: Qoida, Ruchanah, dan Endang Pujiastuti. Dari semua tokoh perempuan yang ditulis, menunjukkan semua memiliki pengalaman berorganisasi, baik mulai dari PKK, organisasi istri PNS, organisasi mahasiswa, maupun organisasi perempuan lain. Tingkat organisasinya pun juga beragam mulai dari tingkat RT sampai kabupaten/kota.

	<< Table Of Content

Politik Perempuan Pribadiku Adalah Politikku

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 09 Mar 2008 16:30:00 +0000

	<< Table Of Content
	POLITIK PEREMPUAN: PRIBADIKU ADALAH POLITIKKU ( The personal is political ) ¹ Oleh Nurul Sutarti ² Makna Politik yang Terbangun Selama ini Banyak kalangan, termasuk kebanyakan perempuan, beranggapan bahwa politik adalah dunianya kaum laki-laki, sedangkan perempuan dianggap memiliki wilayah tersendiri yaitu ranah domestik (rumah tangga). Hal ini membuat pemahaman masyarakat umum, termasuk perempuan bahwa makna ’politik’ dipahami sebagai dunia yang penuh dengan intrik, kekerasan, dan hanya berorientasi (tertuju) pada kekuasaan. Akibatnya, perempuan dianggap tidak pantas masuk dan berkiprah dalam dunia politik, apalagi menjadi pemimpin. Lebih parahnya lagi, perempuan juga takut bahkan ’alergi’ mendengar kata ’politik’. Hal ini berdampak pada minimnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun negara, bahkan terhadap dirinya sendiri pun perempuan hampir tidak berhak mengambil keputusan. Menyikapi kondisi ini tidak ada pihak yang patut dipersalahkan, karena lebih dari 32 tahun perempuan Indonesia sudah dikondisikan untuk apolitis. Selain itu, makna politik dipersepsikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan partai politik yang didominasi oleh masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki, sehingga tidak salah kalau pada akhirnya politik sarat dengan kepentingan laki-laki. Hal ini berimbas pada kurangnya keputusan dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi kepentingan perempuan. Makna Politik Perempuan Perempuan perlu melakukan pembongkaran terhadap pemahaman tentang makna politik sebagaimana tersebut di atas. Tentu saja pembongkaran itu menurut kaca mata perempuan. Perempuan perlu membangun pemahaman tentang politik perempuan yang sederhana, terjadi setiap hari, dan berangkat dari pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan yang autentik. Oleh karena itu, dalam berpolitik, perempuan perlu membangun prinsip-prinsip politik yang memperjuangkan keadilan gender dengan menyadari bahwa perempuan mengalami ketertindasan (mengalami opresi) sehingga perlu bereaksi untuk membebaskan diri dari ketertindasan tersebut. Prinsip-prinsip dimaksud adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang secara budaya dihubungkan dengan perempuan, seperti: saling ketergantungan (interdependensi), komunitas, hubungan kemanusiaan, berbagi (share), emosi, tubuh, kepercayaan, tidak mengenal tingkatan dan kedudukan (ketiadaan hierarki), alami, imanensi (berada dalam kesadaran atau dalam pikiran), menghargai proses, kesukariaan, perdamaian, dan kehidupan. Prinsip-prinsip politik ini tidak akan mengorbankan siapapun, termasuk perempuan dan kaum yang terpinggirkan lainnya. Perjuangan politik perempuan tidak sama dengan pemahaman politik yang dimaknai oleh masyarakat kebanyakan. Perjuangan politik bagi perempuan tidak hanya menyangkut kehidupan publik yang harus melibatkan berbagai kelompok dan bersifat masif. Membuka atau mengungkapkan pengalaman pribadinya sebagai orang yang tertindas di dalam keluarga sudah dapat dikatakan berpolitik. Mengingat, selama ini permasalahan perempuan selalu dianggap kasuistik, artinya hanya dialami oleh orang-orang tertentu saja. Sejatinya anggapan tersebut tidak benar, namun telah menumbuhkan kesadaran bahwa persoalan yang dialami satu orang tetap saja merupakan persoalan dan tidak dapat ditiadakan (dinafikkan) begitu saja, sehingga harus disikapi. Suatu fenomena disebut sebagai fenomena politik, tidak hanya ketika melibatkan banyak orang, tetapi makna politik di sini, menghendaki seseorang harus didorong untuk berani memperjuangkan kepentingannya, meskipun dianggap kepentingan segelintir orang. Sebab segelintir orang ini adalah kaum tertindas yang harus berjuang melepaskan diri dari ketertindasan, di mana kebebasan adalah hak semua orang. Untuk itu, perlu ada keberanian untuk berjuang yang dimulai dari diri sendiri, yang pada gilirannya akan mendorong perjuangan kolektif (bersama) karena adanya pengalaman ketertindasan yang sama dialami oleh orang lain. Sejalan dengan pemikiran di atas, perempuan perlu sadar akan persoalan yang dihadapi oleh sebagian besar perempuan, sehingga tidak membedakan, apalagi mempertentangkan antara isu perempuan dan isu politik. Isu perempuan merupakan bagian dari isu politik atau di dalam isu politik terkandung isu perempuan. Selain itu, perempuan juga perlu mengenali hak-hak politiknya³ sebagai perempuan dan sebagai warga negara. Dengan demikian, perempuan perlu melek politik dan berhak mengambil bagian dalam politik. Ketika perempuan berpolitik seharusnya mampu membersihkan yang ’kotor-kotor’, bisa mewarnai dengan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan anti-kekerasan serta tentu saja dengan cara yang berbeda dengan laki-laki yaitu dengan cara beremphati dan kasih sayang. Melek Politik bagi Perempuan Perempuan mesti melek politik, karena dengan perempuan mengerti politik, maka perempuan akan dapat mengubah pola relasi, agar tidak selalu dinomorduakan (tersubordinasi) dalam pengambilan keputusan, yang menyangkut dirinya, baik di keluarga maupun di masyarakat. Hal itu dapat dimulai dari diri perempuan itu sendiri. Seorang perempuan dapat dikatakan telah melek politik apabila perempuan berani mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalahnya, serta perempuan mampu menyelamatkan kehidupannya. Setiap keputusan yang diambil oleh perempuan didasarkan pada proses pengalaman hidupnya yang memiliki banyak masalah, yakni: masalah ekonomi, kesehatan, dan maraknya kekerasan terhadap perempuan. Masalah ekonomi yang dialami perempuan diantaranya adalah tidak adanya penilaian dan penghargaan terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh perempuan. Perempuan yang berperan dalam produksi makanan keluarga, memelihara dan mendidik anak, memelihara kesehatan keluarga, melakukan penghematan pengeluaran keluarga dan pekerjaan rumah tangga lainnya *dianggap bukan melakukan pekerjaan produktif dan tidak mempunyai nilai ekonomi* walaupun menghasilkan benda/jasa yang tak ternilai harganya secara ekonomi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya pemikiran yang mendikotomikan (mempertentangkan) antara pekerjaan domestik dan pekerjaan publik dalam kehidupan ekonomi. Parahnya pekerjaan publik dinilai dan dihargai secara ekonomi lebih tinggi dibanding pekerjaan domestik. Masalah kesehatan perempuan, antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) di Indonesia yaitu 307/100.000 kelahiran dan tertinggi di ASEAN. Tingginya angka kematian bayi di Indonesia, yaitu 430 per harinya. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang masalah kesehatan reproduksi masih dialami oleh banyak perempuan, terutama kaum perempuan yang kurang mendapatkan akses pendidikan dan berada di pedesaan. Terkait dengan masalah kekerasan, fakta menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang korbannya perempuan dan anak, baik secara kuantitas maupun kualitas semakin meningkat. Secara kuantitas, data memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus yang ditangani oleh tujuh Aliansi/Forum/Jaringan Peduli Perempuan se-Eks Karesidenan Surakarta (52 kasus pada 2005 menjadi 79 kasus pada 2006). Hal serupa juga terjadi secara nasional, data yang dihimpun Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan yang ditangani oleh 258 lembaga penyedia layanan yang tersebar di Indonesia ( 20.391 kasus pada 2005 menjadi 22.512 kasus pada 2006). Bertolak dari uraian di atas, guna mengatasi berbagai masalah yang melilit kaum perempuan, maka perlu ada kesadaran kolektif (bersama) kaum perempuan bahwa perempuan memiliki otoritas (kekuasaan) dan otonomi atas tubuhnya sendiri, karena perempuan merupakan makhluk yang bebas menentukan segala yang baik atas dirinya sendiri, dan perempuan juga memiliki kebebasan untuk menjadi pemimpin di komunitasnya. Adanya kesadaran yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa perempuan sudah memahami bahwa politik mampu memperbaiki kehidupan perempuan, atau dengan kata lain politik dapat menyelamatkan kehidupan perempuan. Agenda Politik Perempuan Bertolak dari adanya kesadaran dan pemahaman politik perempuan, maka upaya yang perlu dilakukan perempuan seharusnya mengarah pada peningkatan kemampuan untuk melahirkan pemimpin yang memiliki perspektif keadilan gender dan pluralis. Dengan demikian, apa yang dipikirkan perempuan sehari-hari menjadi agenda yang harus diwujudkan dalam perjuangan politik perempuan. Agenda tersebut, yaitu: Perempuan dan ekonomi, yaitu mendesakkan kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap usaha kecil-mikro dengan melakukan penataan terhadap swalayan-mini market dan mall yang faktanya dapat mengurangi omset penjualan perempuan usaha kecil (PUK). Sebagai informasi bahwa saat ini Jaringan Perempuan Usaha Kecil-mikro (Jar-PUK) di beberapa wilayah: Boyolali, Karanganyar, dan Sukoharjo sedang berproses untuk mendesakkan adanya aturan di daerah yang mengatur akan hal tersebut. Perempuan dan kesehatan, yakni memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran untuk posyandu, puskemas gratis, dan yang sedang hangat-hangatnya adalah pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan dalam RUU Revisi Kesehatan yang saat ini sedang diagendakan untuk segera dibahas oleh Komisi IX DPR RI. Untuk aras lokal, hal ini diperjuangkan oleh teman-teman Jar-PUK Sejati Wonogiri dan Jar-PUK Kompak Klaten dengan adanya rancangan peraturan desa (Raperdes) yang mengatur Alokasi Dana Desa. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yaitu segera mengefektifkan kebijakan-kebijakan dan menegakkan aturan yang sudah ada, dalam rangka pencegahan kekerasan serta perlindungan bagi perempuan korban, seperti: Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT), Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Traffiking), Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Kewarganegaraan serta Peraturan Pemerintah (PP) terkait. Perempuan dan pengambilan keputusan, yakni mendorong kaum perempuan agar berani mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri, ikut mencalonkan diri jadi Ketua RT, ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan mendukung keterwakilan perempuan 30 persen dalam lembaga pengambilan keputusan. Apalagi saat ini akan diundangkannya RUU Politik yang harusnya mengakomodir keterwakilan perempuan 30 persen dalam kepengurusan parpol dan pencalonan legislatif. Pemenuhan hak asasi perempuan, yang meliputi: 1) Hak untuk hidup, bebas dan rasa aman; 2) Hak untuk bebas dari diskriminasi gender; 3) Hak atas kesehatan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana; 4) Hak untuk mengubah adat kebiasaan diskriminasi terhadap perempuan; 5) Hak atas privasi; 6) Hak untuk menikah dan memulai hidup berkeluarga; 7) Hak untuk memutuskan jumlah anak dan rentang waktu kelahiran; 8) Hak untuk tidak menjadi korban penyiksaan atau perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan; 9) Hak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi seksual; 10) Hak untuk menikmati perkembangan sains dan melakukan eksperimentasi. Agenda tersebut dapat dilakukan melalui kesatuan organisasi perempuan dan penguatan jaringan/aliansi, serta perempuan berani berkorban untuk menjadi part of them, bagian dari mereka (laki-laki) sebagai strategi untuk melakukan perubahan agar terwujud praktek-praktek politik yang ramah dengan perempuan. Dalam hal ini tentunya tetap memperhatikan ciri politik perempuan yang memiliki prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian kehadiran kaum perempuan dalam dunia politik akan membawa warna baru bagi dunia politik guna mewujudkan keputusan dan kebijakan yang adil. Selamat berpolitik! ¹ Tulisan pernah dimuat di Jurnal Permas Edisi No.8/2007. ² Nurul Sutarti adalah Koordinator Pengorganisasian atau Jaringan pada Yayasan Krida Paramita (YKP) Surakarta dan Team Leader Program Penguatan Jaringan Kerja Kelompok Perempuan menuju Masyarakat Sipil (Jaker-Permas) di 9 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. ³ Hak politik sesuai DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia), yaitu: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasaan untuk menyatakan agama atau kepercayaan. Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas dimana setiap suara dihitung sama dan pilihan anda menjadi hak anda. Karenanya pemerintah harus melakukan apa yang rakyat inginkan.

	<< Table Of Content

Ringkasan Berbagai Konvensi

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 09 Mar 2008 16:28:00 +0000

<< Table Of Content

RINGKASAN BERBAGAI KONVENSI ¹ INTERNASIONAL
DAN PERATURAN DALAM NEGERI
YANG BERKAITAN DENGAN HAK EKONOMI PEREMPUAN
Disarikan Oleh Nurul Sutarti ²

Konvensi PBB Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Pasal-pasal yang berkaitan dengan diskriminasi hak-hak ekonomi

*Pasal 11.* Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal:

1.	Pekerjaan guna menjamin hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
	a.	hak untuk bekerja
	b.	hak atas kesempatan kerja termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai
	c.	hak memilih profesi dan pekerjaan secara bebas
	d.	upah yang sama, jaminan sosial, pengangguran, sakit, cacat
	e.	perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja

2.	Diskriminasi atas dasar perkawinan/kehamilan
	a.	Melarang sanksi/pemecatan karena kehamilan atau cuti hamil/ status perkawinan
	b.	Peraturan tentang cuti hamil dengan bayaran
	c.	Perlindungan ketika sedang hamil

*Pasal 13.* Menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang ekonomi dan sosial atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki

1.	Hak tunjangan keluarga
2.	Hak atas pinjaman bank, hipotik, dll dalam bentuk kredit permodalan

*Pasal 14.* Perlunya perhatian terhadap masalah yang dihadapi perempuan pedesaan dan peranan yang dimainkan dalam kelangsungan hidup keluarga di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi bukan penghasil uang

1.	Memberikan hak untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pedesaan teknologi tepat guna serta perlakuan sama pada land reform dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman.

*Pasal 15.* Dengan memberikan kecakapan hukum kepada perempuan dapat dibangun persamaan di bidang hukumtermasuk memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda serta wajib memberikan perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan.

*Pasal 16.* Menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan. Hak yang sama bagi suami isteri bertalian dengan pemilikan, pengelolaan, administrasi, penikmatan, pemindahtanganan harta benda baik secara Cuma-Cuma maupun penggantian uang.

Konvensi ILO No. 100

*Pasal 62*

1.	Memberikan jaminan bahwa perempuan mempunyai akses terhadap pemilikan tanah dan faktor produksi lainnya. Sebagai aspek persamaan perempuan yang telah kawin harus terjamin haknya untuk memiliki, mengelola, menjual miliknya secara otonom.
2.	Perempuan harus memperoleh hak untuk menguasai serta menikmati hasil-hasil usahanya dan penghasilannya dan hasil pertanian. Memperoleh manfaat dari hasil penelitian, memiliki akses terhadap kredit serta fasilitas-fasilitas infrastruktur lainnya.

*Pasal 67*

1.	Memberikan pengaturan di bidang pekerjaan, termasuk pemberian jaminan sosial, syarat keamanan, hak-hak berorganisasi dan akses pada berbagai kesempatan.
2.	Perlunya cabang-cabang pelayanan sosial yang meringankan pelaksanaan kewajiban rumah tangga bagi perempuan dan laki-laki

*Pasal 73*

Memberikan penilaian yang sama terhadap peran suami dan isteri sehingga nilai pekerjaan rumah tangga dinilai sama dengan sumbangan keuangan.

Undang-Undang Perkawinan 1974

1.	Memberikan jaminan terhadap hak perempuan untuk memiliki harta yang diperolehnya sebelum dan sesudah perkawinan berlangsung.
2.	Dalam berbagai hal posisi perempuan tidak sama dengan laki-laki:
	a.	Anak lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu.
	b.	Suami lebih mudah menceraikan isteri.
	c.	Mengenai hukum waris belum ada hukum tertulis yang berlaku secara unifikasi. Masyarakat tunduk pada hukum agama yang memuat ketentuan yang membedakan bagian anak perempuan dan anak laki-laki.

Peraturan Tenaga Kerja

*UU No. 12/1948*

1.	Pekerja permpuan tidak diharuskan kerja pada hari pertama dan kedua menstruasi dengan mendapat upah.
2.	Pekerja perempuan berhak memperoleh cuti 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan.

3.	Pekerja perempuan diberi kesempatan untuk menyusui anak di tempat kerja.

*UU No. 1/1951*

Bahwa jam kerja seminggu tidak boleh melebihi 40 jam. Lembur dibatasi hanya 14 jam seminggu.

*UU No. 12/1964 Pasal 3 dan 4*

Mengatur bahwa pekerja yang telah dipekerjakan tiga bulan atau lebih, dianggap telah memenuhi masa percobaannya dan tidak dapat diberhentikan tanpa seijin P4D.Peraturan ini diperkuat dengan peraturan No. 6/1985 pasal 4 yang menyatakan bahwa buruh harian lepas yang telah dipekerjakan selama tiga bulan berturut-turut mempunyai hak yang sama dengan pekerja tetap.

*UU No. 14/1969*

Pemberian perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja

*UU No. 16/1969*

menyebutkan tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan tujuan memproduksi barang atau jasa guna memnuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun pengertian ini cakupannya cukup luas, akan tetapi tidak mencakup pengertian pekerja rumah tangga, pekerja rumahan dan mereka yang bekerja di sektor informal.

*UU No. /1992*

Pemberian jaminan sosial tenaga kerja

*Keputusan Menteri, September 1994*

Pekerja berhak memperoleh tunjangan hari raya

¹ Konvensi yaitu perjanjian internasional yang secara hukum/legal mengikat banyak negara. Konvensi dapat dimanfaatkan, antara lain untuk menekan pemerintah agar lebih sensitif hukum dan kebijakan yang berperspektif gender dan menilai tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintah supaya memerintah dengan adil.
² Nurul Sutarti adalah Koordinator Pengorganisasian atau Jaringan pada Yayasan Krida Paramita (YKP) Surakarta dan Team Leader Program Penguatan Jaringan Kerja Kelompok Perempuan menuju Masyarakat Sipil (Jaker-Permas) di 9 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

<< Table Of Content

Menemukan dan Mengembangkan Potensi Perempuan

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 09 Mar 2008 16:25:00 +0000

	<< Table Of Content
	MENEMUKAN DAN MENGEMBANGKAN POTENSI PEREMPUAN Oleh Nurul Sutarti ¹ Tulisan ini merupakan sebagian pengalaman saya selama menjadi Team Leader untuk Program Penguatan Jaringan Kerja Kelompok Perempuan menuju Masyarakat Sipil (Jaker-Permas) di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Program ini dirancang untuk meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan accountable (good governance). Program yang dilaksanakan di 9 kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Klaten, Kudus, Banyumas, Semarang, dan Kota Semarang melalui pintu masuk penguatan/pendampingan Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jar-PUK) di tingkat kabupaten/kota maupun kelompok perempuan usaha kecil (KPUK). Serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam program ini, ialah: 1). Pendidikan Politik bagi Kader Perempuan di Tingkat Kabupaten/Kota, 2). Pendampingan untuk Penguatan Jar-PUK, 3). Pembentukan dan Penguatan Aliansi Peduli Persoalan Perempuan di tingkat Kabupaten/Kota, 4). Training Advokasi bagi Kader Perempuan di Tingkat Kabupaten, 5). Workshop ‘Posisi dan Peran Perempuan Dalam Otonomi Daerah’ Tingkat Kabupaten dan Propinsi, 6). Serial FGD tentang persoalan perempuan di masing-masing wilayah (kabupaten/kota), 7). Penerbitan Buku dan Workshop ‘Gender Budgeting’, 8). Produksi Media Kampanye (VCD, Jurnal Permas), serta 9). Workshop Evaluasi Akhir Program. Program Penguatan Jaker-Permas ini paling tidak di tingkat PUK, arahnya untuk meningkatkan kesadaran kritis PUK melalui pendidikan politik atau program ini terfokus pada pemenuhan kebutuhan strategis perempuan. Realitas menunjukkan bahwa penerima manfaat atau PUK & KPUK mengharapkan program lebih memberikan pengetahuan-pengetahuan yang berdampak langsung pada kesinambungan usaha PUK, tidak hanya pada isu-isu yang membuka kesadaran kritis. Pada tataran Jaringan, saat ini sudah terbentuk Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jar-PUK) di 9 wilayah program, dimana mereka sudah melakukan pertemuan rutin guna membahas ragam persoalan perempuan; isu ketidakadilan gender dalam tingkat keluarga, masyarakat dan negara. Pada tingkatan Aliansi; saat ini sudah terbangun aliansi yang berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan posisi perempuan di daerah. Keberadaan aliansi sebagai wadah bertemunya kelompok-kelompok yang menaruh perhatian terhadap perempuan didukung berbagai elemen; mulai dari para akademisi, anggota partai politik hingga anggota Jar-PUK. Keberadaan mereka sedikit banyak mampu berperan sebagai kelompok penekan dalam proses politik di wilayahnya masing-masing. Peran yang sering saya lakukan adalah memfasilitasi pertemuan-pertemuan di tingkat kabupaten yang melibatkan banyak pihak, disamping melakukan koordinasi dengan teman-teman CO terkait dengan perkembangan di masing-masing wilayah. Perempuan mesti melek politik, karena dengan perempuan mengerti politik, maka perempuan akan dapat mengubah pola relasi, agar tidak selalu dinomorduakan (tersubordinasi) dalam pengambilan keputusan, yang menyangkut dirinya, baik di keluarga maupun di masyarakat. Hal itu dapat dimulai dari diri perempuan itu sendiri. Kendala dan Peluang yang Muncul dalam Penguatan Perempuan Selain ditemukan beberapa kemajuan yang terjadi di tingkat personal kader/PUK, kelompok/KPUK, Jar-PUK dan Aliansi/Forum sebagai bentuk keberhasilan program, terdapat persoalan-persoalan yang mengemuka, seperti: Proses kaderisasi baik di tingkat kelompok/KPUK maupun Jar-PUK dan Aliansi/Forum hampir di semua wilayah program belum berjalan secara optimal, sehingga kader-kader yang terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan adalah kader-kader lama dan relatif sedikit. Masih adanya intrik-intrik di Jar-PUK maupun Aliansi di beberapa wilayah, sehingga mengajak kader untuk menjaga netralitas aliansi/forum terkait dengan kepentingan politik praktis atau ajaran agama tertentu membutuhkan energi tersendiri bagi pendamping (CO), mengingat masing-masing anggota memiliki agenda atau kepentingan sendiri-sendiri yang saling berbenturan. Sering adanya pergantian pendamping (CO) di beberapa wilayah berdampak pada tingkat kualitas kesadaran kritis kader terhadap persoalan perempuan. Akibatnya tingkat kesadaran kritis kader tidak merata di semua wilayah program. Masih adanya pemaknaan yang keliru terhadap upaya kesetaraan dan keadilan gender, baik di tingkat kader perempuan maupun pemerintah (eksekutif dan legislatif). Ketika melakukan penyadaran gender, berarti akan ada ‘perlawanan’ perempuan terhadap laki-laki, sehingga masih ditemukan adanya resistensi dari para pengambil kebijakan. Kondisi pendukung yang dapat dikatakan sebagai peluang dalam penguatan terhadap perempuan, yaitu: Kaum perempuan sudah melihat adanya peluang bagi perempuan untuk berkiprah di dunia politik praktis dengan adanya keterwakilan minimal 30 persen bagi perempuan di legislatif kendati masih menjadi retorika politik, sehingga termotivasi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2004 dan 2009 mendatang. Para caleg yang pernah menjadi anggota DPRD memotivasi dan ‘menularkan’ pengalamannya berpolitik praktis kepada beberapa kader Aliansi yang potensial, sehingga ada beberapa kader yang mencoba untuk menerapkannya. Rekomendasi Berpijak pada kondisi tersebut, maka ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan, baik oleh perempuan basis, pemerintah (eksekutif dan legislatif), serta aktivis perempuan sebagai community organizer (CO). Perempuan basis Penguatan kapasitas kader perempuan dalam melakukan transformasi pengetahuan dan keterampilan untuk kelompok dan lingkungannya. Penguatan kapasitas kader tentang membangun jaringan (aliansi taktis dan strategis), lobby & advokasi. Penguatan kapasitas kader untuk aktif terlibat dalam proses pembangunan di lingkungannya. Pendidikan politik bagi perempuan guna mempersiapkan perempuan menjadi fungsionaris parpol, anggota legislatif (catatan: perlu adanya revisi terhadap UU No. 12/2003 tentang Pemilu, khususnya aturan tentang keterwakilan perempuan minimal 30 persen di legislatif). Aktivis Perempuan ( CO ) Perlu meningkatkan wacana dan kepekaan terkait dengan isu perempuan dan politik. Perlu menyusun dan melaksanakan kurikulum pendampingan politik kepada perempuan dengan metode dan media yang variatif dengan mendasarkan pada realitas lokal masing-masing wilayah. Pemerintah Penguatan kapasitas pengambil kebijakan tentang strategi dan teknik menghasilkan kebijakan yang adil gender, seperti: pengarusutamaan gender, anggaran berperspektif gender, dan participatory planing program (perencanaan program pembangunan yang partisipatif dan adil gender). Adanya media (pertemuan) untuk melakukan sharing dan dialog tentang kebijakan, program, proyek dan kegiatan publik di tingkat kabupaten/kota/desa dengan para pemangku kepentingan (stakeholder). ¹ Nurul Sutarti adalah Koordinator Pengorganisasian atau Jaringan pada Yayasan Krida Paramita (YKP) Surakarta dan Team Leader Program Penguatan Jaringan Kerja Kelompok Perempuan menuju Masyarakat Sipil (Jaker-Permas) di 9 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

	<< Table Of Content

Profile Nurul Sutarti

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 09 Mar 2008 04:28:00 +0000

	<< Table Of Content
	PROFIL NURUL SUTARTI Nurul Sutarti lahir pada 28 Oktober 1974 di Solo - Jawa Tengah, menyelesaikan program sarjana di Fakultas Pertanian UNS pada tahun 1997 dan mendapatkan gelar Magister melalui program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW pada tahun 2000. Pada masa pendidikan tinggi dan Magister, Nurul Sutarti terlibat berbagai kegiatan kemahasiswaan dan penelitian, antara lain menjabat sebagai sekretaris Cabang GMKI - Solo periode 1996 - 1998; Asisten Peneliti lapangan pada Riset Unggulan Terpadu (RUT) VII 1999 Jawa Tengah; Staf Peneliti Pusat Studi Pembangunan dan Otonomi Daerah Program Pascasarjana UKSW Salatiga. Asisten Peneliti Lapangan Penelitian Profil Perempuan dalam Pembangunan di Kotamadia Tingkat II Salatiga. Pada tahun 2001 Nurul Sutarti Bergabung dengan Yayasan Krida Paramita (YKP) - Solo, bersama tim YKP ia melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok Perempuan Usaha Kecil (PUK) dan Jaringan PUK; mengorganisir Perempuan Usaha Kecil di berbagai wilayah; menyusun berbagai konsep program terkait persoalan perempuan; terlibat sebagai Organizing Committee (OC) Program Pemberdayaan Umat Beriman di Kota Solo, program kerjasama dengan Niwano Peace Foundation; menjadi Team Leader Program Penguatan Jaringan Kerja Kelompok Perempuan menuju Masyarakat Sipil (Jaker-Permas) di Jawa Tengah, program kerjasama dengan Ford Foundation; dan menjabat Koordinator Program sampai saat ini (maret 2008, red). Perhatian dan kepedulian terhadap nasib perempuan menjadikan Nurul Sutarti aktif pada berbagai forum regional maupun nasional, tahun 2002 ia menjadi Anggota Tim Evaluator Jaringan Kemitraan LSM Pengembangan Masyarakat (JKLPM) dalam Pelaksanaan Evaluasi Program Kredit Mikro (KM) Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK); sejak 2002 sampai sekarang aktif menjadi narasumber dan fasilitator pada berbagai seminar, diskusi dan pelatihan yang berkaitan persoalan perempuan; ia menulis di media cetak dan menjadi narasumber pada program-program media elektronik (tv dan radio) lokal. Pada tahun 2005 ia mengikuti Short Course Program Development Manager ke 40 - Asian Institute Management (AIM) di Manila - Philipines. Pada tahun 2004 ia menikah dengan Daud Amarato yang adalah rekan sealmamater semasa mengikuti program pascasarjana di UKSW - Salatiga.

	<< Table Of Content

Adil Gender

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 09 Mar 2008 04:28:00 +0000

	<< Table Of Content
	ADIL GENDER Mengungkap Realitas Perempuan Jambi ¹ Dede Wiliam ²dan Nurul Sutarti ³ Beberapa tahun belakangan ini istilah Gender menjadi bahan perbincangan yang hangat di berbagai forum dan media, formal maupun informal. Hampir setiap bidang pembangunan menganjurkan dilaksanakannya analisis gender dalam komponen program. Namun, tidak sedikit pula yang masih menganggap bahwa Gender adalah sama dengan jenis kelamin atau lebih sempit lagi, Gender = perempuan. Hal ini tidak mengherankan mengingat memang lebih banyak kaum perempuan yang mendapat dampak dari ketidakadilan gender dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, daripada kaum laki-laki. Sehingga, ketika masalah gender diperbincangkan, seolah-olah hal tersebut telah identik dengan masalah kaum perempuan. Apa Itu Gender? Robert Stoller (1968) memberi batasan pengertian gender untuk membedakan hal-hal yang merupakan ciri biologis manusia dengan hal lain yang terkait dengan sosial budaya. Secara singkat, Gender adalah perbedaan mengenai fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan tempat kita berada. Gender lebih berkaitan dengan anggapan dan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan dianggap sesuai atau tidak sesuai (tidak lumrah) dengan tata nilai sosial dan budaya setempat. Dengan demikian, Gender dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kebanyakan orang masih mencampuradukkan pengertian Gender dengan Kodrat. Sebagai contoh, jika perempuan mengerjakan pekerjaan yang dianggap merupakan pekerjaan laki-laki, maka dianggap menyalahi ‘kodrat’ Sebenarnya, hal ini kurang tepat karena yang dimaksud kodrat itu sendiri merupakan sifat biologis yang berasal dari Tuhan, bukan hasil bentukan sosial dari lingkungan seperti halnya pekerjaan. Kodrat bersifat tetap dari waktu ke waktu dan fungsinya tidak dapat diubah atau dipertukarkan. Kodrat seorang perempuan misalnya ia memiliki rahim, vagina dan payudara, sedangkan laki-laki memiliki buah zakar, penis dan sperma. Adapun kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, hak seseorang untuk memilih waktu, tempat, dan jenis pekerjaan adalah berkaitan dengan gender. Namun, sebagai akibat dari perbedaan kodrat tersebut, timbul anggapan dan kebiasaan umum yang berkembang di masyarakat bahwa laki-laki mempunyai peran sosial tertentu yang berbeda dengan perempuan. Selama beratus tahun perempuan dianalogikan dengan pekerjaan domestik seperti memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak, dll yang tidak dihargai sebagai suatu jenis pekerjaan produktif, melainkan dianggap sebagai ‘kewajiban seorang perempuan’. Mereka yang tidak punya jam istirahat dalam bekerja ini, dianggap ‘hanya‘ berstatus ibu rumah tangga yang tidak bekerja atau hanya berstatus ‘ikut suami’ saja. Rangkaian pekerjaan yang hampir 24 jam tersebut menempatkan perempuan pada posisi lemah ekonomi, yang berpengaruh pada lemahnya posisi perempuan untuk menguasai, mengakses dan mempengaruhi (baca: melakukan kontrol) dalam proses pengambilan keputusan di rumah tangga maupun di masyarakat. Seandainya perempuan memiliki akses pun di rumah tangga, tidak otomatis mampu melakukan fungsi kontrol dalam pengambilan keputusan. Mengingat kontrol tidak ada secara serta merta dengan adanya akses. Mengapa proses pembangunan daerah harus adil gender? Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pembedaan perlakuan dari lingkungan terhadap perempuan dan laki-laki tidak jarang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk ketidakadilan gender, dimana kebanyakan yang menjadi korban ketidakadilan tersebut adalah kaum perempuan. Berdasarkan hasil diskusi dan lokakarya Kabupaten Bungo dan Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) yang diikuti dengan rangkaian lokakarya di dua desa yaitu Sungai Telang dan Lubuk Kambing, terungkap bahwa dalam realitas kehidupan sehari-hari, perempuan mengalami berbagai macam perlakuan ketidakadilan gender. Hal ini secara langsung ataupun tidak langsung telah memperlambat majunya pembangunan di daerah. Sepertinya kurang disadari pula bahwa dengan mempertahankan budaya ‘patriarkhi’ yang mengesampingkan relasi gender yang seimbang tersebut, telah dengan sukses mematikan sumberdaya daerah yang potensial (terutama perempuan) untuk berperan lebih aktif menyumbangkan segenap kemampuannya bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih adil. Jika saja struktur sosial yang ada di daerah memberi kesempatan lebih terbuka pada perempuan untuk bersama-sama mengikuti proses pengambilan keputusan maupun kebijakan daerah secara aktif, maka sudah dapat dipastikan akan lebih banyak lagi potensi-potensi daerah yang selama ini terkubur bersama suara perempuan akan tergali dan termanfaatkan lebih efisien untuk pembangunan di daerah. Bukankah proses pembangunan akan bergerak lebih cepat jika sumberdaya perempuan dan laki-laki mendapat kesempatan yang sama untuk menyumbangkan kemampuannya, daripada hanya laki-laki saja yang berpartisipasi? Dari hasil diskusi dengan beberapa instansi di kedua kabupaten, Bungo dan Tanjabbar, tampak jelas bahwa program dan proyek pembangunan daerah belum sensitif gender. Peserta mengaku bahwa analisis gender belum pernah dilakukan untuk program-program pembangunan daerah. Hampir 80 persen pegawai perempuan di jajaran instansi pemkab Tanjabbar yang menghadiri lokakarya ini, tidak mengetahui mengenai program apa saja yang sedang berjalan di instansinya masing-masing karena tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan ataupun dalam pelaksanaan proyek di lapangan. Mereka kebanyakan hanya staf administrasi dan keuangan atau staf program yang berhubungan dengan kegiatan stereotype perempuan saja, seperti posyandu dan PKK. Hal ini juga tergambar dari data nasional hasil pemilu tahun 2004, dimana keterwakilan perempuan di legislatif hanya 11,6% dan 19,8% di DPD. Ketidakadilan gender dalam lingkup rumah tangga maupun dalam kegiatan bermasyarakat dan bernegara, dapat menghambat proses pembangunan daerah. Bentuk –bentuk ketidakadilan gender yang sering terjadi antara lain adalah sebagai berikut: 1) penomorduaan (subordinasi), 2) pelabelan negatif, 3) peminggiran, 4) beban kerja berlebih/multi beban, dan 5) Kekerasan. Penomorduaan terhadap perempuan (subordinasi) merupakan titik pangkal terjadinya ketidakadilan gender. Ketika penomorduaan tidak terjadi, maka bentuk-bentuk ketidakadilan gender berikutnya tidak akan terjadi pula. Penomorduaan terjadi karena segala sesuatunya dipandang dari kaca mata/sudut pandang laki-laki. Artinya menempatkan laki-laki sebagai nomor satu atau lebih penting dibanding perempuan. Sebaliknya, ketika terjadi penomorduaan terhadap perempuan menimbulkan anggapan bahwa perempuan menyandang ‘label’ lemah dan laki-laki kuat. Akibatnya peran perempuan dipinggirkan. Perempuan ditempatkan di ranah domestik, sedangkan laki-laki di ranah publik. Ketika perempuan harus bekerja di luar rumah tangga, masih saja dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan domestik dan sosial tanpa dibarengi dengan pembagian kerja yang adil antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain perempuan mengalami beban kerja yang lebih. Selain itu, perempuan sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender baik terjadi di rumah tangga maupun publik. Bentuk ketidakadilan yang terakhir ini sangat mudah dilihat. Untuk lebih mendalami bagaimana bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut terjadi di dalam realitas kehidupan sehari-hari perempuan di Jambi, yang mungkin juga merupakan gambaran umum yang terjadi di daerah lainnya di Indonesia, berikut adalah uraian singkat mengenai kelima bentuk ketidakadilan gender tersebut: (1) Penomorduaan (Subordinasi) Terutama di kalangan masyarakat pedesaan, anak laki-laki umumnya mendapatkan lebih banyak prioritas dibandingkan dengan anak perempuan, contohnya dalam bidang pendidikan. Data nasional menyebutkan bahwa 65 persen anak yang putus sekolah adalah perempuan. Demikian pula halnya dengan realitas perempuan di dunia, perempuan yang tidak sekolah (berumur di atas 10 tahun) berjumlah dua kali lipat (11,5%) dari laki-laki, dan dari 900 juta penduduk yang tidak bisa membaca 65 persennya adalah kaum perempuan. Dalam banyak tafsiran aturan adat, ajaran agama, aturan masyarakat maupun dalam aturan birokrasi masih menomorduakan kaum perempuan. Beberapa studi dilakukan untuk membahas bagaimana program pembangunan di beberapa negara di Asia telah meminggirkan sekaligus memiskinkan perempuan (Shiva, 1997; Mosse, 1996) Seperti Program revolusi hijau yang menyingkirkan perempuan dari pekerjaan memanen padi di sawah yang menggunakan ani-ani, karena revolusi hijau memperkenalkan jenis padi unggul yang panennya menggunakan sabit. Pekerjaan sebagai buruh panen di sawah lambat laun bergeser menjadi pekerjaan yang identik dengan laki-laki sehingga laki-laki mendapat bayaran lebih besar. Demikian pula halnya di Jambi, untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji harian perempuan (Rp 20,000) lebih rendah dibandingkan upah harian laki-laki (Rp 30,000). Padahal, tidak jarang, hasil pekerjaan perempuan lebih baik daripada yang dikerjakan laki-laki. Hal ini didasarkan pada konstruksi sosial telah bertahun-tahun berkembang di masyarakat bahwa pekerjaan perempuan lebih ringan daripada pekerjaan laki-laki. Dan bahwa perempuan hanya sebagai pencari nafkah ‘tambahan’ dengan demikian tidak memerlukan bayaran sebesar pencari nafkah utama, yang diterjemahkan pada laki-laki. Subordinasi perempuan yang ‘lumrah’ berkembang dalam budaya patriarkhi tersebut, menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan baik dari segi sosial, ekonomi maupun politik. Karena bagaimanapun, posisi ekonomi yang lemah berpengaruh signifikan terhadap proses komunikasi dan negosiasi dalam forum pengambilan keputusan, baik itu di rumah tangga ataupun di masyarakat luas. Sebenarnya, secara sederhana bisa kita analisa bahwa jika saja perempuan dan laki-laki tidak lagi dibedakan peranan gendernya, maka peningkatan ekonomi keluarga maupun skala ekonomi makro di dalam pembangunan daerah akan lebih cepat terwujud karena terbukanya kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan manfaat dan prioritas dari hasil-hasil pembangunan. (2) Cap negatif terhadap perempuan Hampir 90 persen pendapat yang terjaring dari hasil lokakarya Jambi menyebutkan serentetan cap negatif yang identik dengan perempuan, diantaranya adalah: Perempuan dianggap emosional (1 pikiran, 9 emosi) dan tidak rasional jika secara lantang mengemukakan ketidaksetujuannya atas sesuatu atau mempertahankan pendapatnya, sedangkan jika laki-laki jika berbuat serupa disebut tegas Perempuan dianggap lemah sehingga dianggap tidak mampu memimpin. Lemah dalam arti fisik, mental juga ekonomi. Sebagai contoh, perempuan dianggap tidak ’pantas’ menjadi ninik mamak (pengurus adat). Padahal tidak pernah disebutkan sekalipun bahwa syarat menjadi ninik mamak adalah harus laki-laki. Syarat untuk menjadi ninik mamak itu sendiri adalah orang yang berjalan lurus (jujur), faham dan menjalankan aturan agama dan tata cara adat, mengerti dan siap membantu anggota masyarakatnya, dimana semua hal tersebut bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Apakah tidak ada perempuan yang jujur dan faham aturan adat/agama? Tentu saja ada, banyak. Namun, karena telah berpuluh tahun hal tersebut berlangsung, akhirnya timbul anggapan bahwa ninik mamak adalah ‘mutlak’ bagian laki-laki Perempuan tidak perlu hadir di pertemuan adat. Logikanya, jika dalam kepengurusan adat terdapat perempuan yang juga ikut sebagai pengambil keputusan, tentu akan lebih baik lagi karena kemudian masalah-masalah dan kepentingan perempuan yang ada dalam lingkup adat tersebut juga lebih diperhitungkan dan dianggap sebagai kepentingan bersama (umum). Bukankah perempuan yang lebih tahu tentang masalah perempuan itu sendiri? Jika kemudian mereka tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dirinya, bukankah tidak mungkin apa yang dianggap tidak penting oleh pengurus adat laki-laki ternyata merupakan hal yang sangat penting bagi perempuan? Dan bukan tidak mungkin juga keputusan adat yang dibuat bisa merugikan perempuan karena ketidakhadiran perempuan di dalam forum untuk menyampaikan pendapatnya. Salah satu contoh aturan adat di Desa Sungai Telang yang merugikan perempuan adalah sanksi yang dikenakan hanya pada perempuan jika berselingkuh, perempuan harus keluar dari rumah dan hanya membawa kain yang menempel di badannya saja dan harus diceraikan. Sementara laki-laki yang berselingkuh tidak dikenakan aturan yang serupa Laki-laki adalah pencari nafkah dan penopang utama rumah tangga. Hampir serentak dan spontan dikemukakan oleh peserta lokakarya di Jambi bahwa perempuan hanya pencari nafkah ‘tambahan’ dalam keluarga. Padahal dalam kenyataannya sehari-hari, hasil yang diperoleh perempuan dari bekerja di luar rumah juga menjadi sumber yang penting untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bahkan tidak jarang yang melebihi penghasilan laki-laki. Hal ini tentu saja tidak perlu dianggap sebagai arena pertandingan atau perbandingan antar suami istri, anak perempuan atau laki-laki, jika saja semua anggota keluarga telah sadar gender dan memandang apapun yang dikerjakan masing-masing orang adalah penting dan tidak tergantung dari jenis kelamin (3) Peminggiran (Marjinalisasi) Kebiasaan masyarakat umum yang membedakan peranan gender bagi perempuan dan laki-laki telah memilahkan pekerjaan domestik (di dalam rumah tangga) untuk dibebankan pada perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan lemah secara ekonomi dan kurangnya akses terhadap informasi yang berkembang di luar karena waktu, tenaga dan pikiran mereka tersita habis di dalam rumah. Sayangnya, perangkat hukum dan birokrasi yang ada di negara kita saat ini juga semakin memarginalkan perempuan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi seperti tanah, kredit dan pasar. Sebagai contoh, dalam birokrasi perbankan, perempuan tidak mungkin mendapat kredit pinjaman usaha tanpa tanda tangan dari suami. Demikian pula halnya dalam dunia usaha dimana perempuan yang mengelola usaha tertentu tidak bisa mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan ijin usaha yang diperlukan untuk perluasan skala usaha tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari suami sebagai ‘penanggung jawab’ keluarga. Perangkat kebijakan pemerintahan kita jelas belum adil gender karena perempuan menjadi semakin termarginalkan dengan hilangnya akses terhadap sumber-sumber usaha tersebut. Hal yang umum terjadi di Jambi, sebagaimana juga di provinsi lainnya di Indonesia, adalah terpolanya program-program intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Penyuluhan pertanian yang diselenggarakan ke desa-desa kebanyakan hanya mengundang kepala keluarga (yang sudah terlanjur identik dengan laki-laki) untuk mendapatkan informasi dan juga bantuan-bantuan program pertanian daerah, misalnya, kredit usaha tani. Padahal, hampir 90 persen dari perempuan yang ada di desa (Sungai Telang dan Lubuk Kambing contohnya) mengakui bahwa merekalah yang paling banyak bekerja di sawah dan ladang. Sementara, kaum laki-laki banyak yang pergi ke hutan untuk berbalok (mengambil kayu) selama beberapa waktu dan meninggalkan lahan pertaniannya. Pada saat tersebut, perempuan secara otomatis bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Jika informasi tentang pertanian tersebut hanya sampai pada kaum laki-laki, sementara si pelaku utama (perempuan) tidak dilibatkan langsung secara aktif, bagaimana mungkin sasaran program pertanian akan berjalan dengan sukses? (4) Beban kerja berlebih Seperti pada umumnya perempuan di Indonesia, beban kerja perempuan di Jambi tidak lebih ringan. Perempuan yang berstatus ‘ibu rumah tangga’ atau ‘ikut suami’ di Sungai Telang dan Lubuk Kambing misalnya, mencatat sedikitnya 20 jenis pekerjaan yang harus dilakukan seorang istri/ibu di rumah dalam sehari, belum termasuk kegiatan-kegiatan sosial seperti gotong-royong, yasinan, dan kerja sosial ‘non-ekonomi’ lainnya dibebankan masyarakat pada perempuan di desa. Jam tidur dan istirahat perempuan lebih pendek dibanding laki-laki, akibatnya perempuan tidak memiliki waktu lagi untuk membicarakan hal-hal di luar rutinitasnya seperti mengikuti rapat desa, menggali informasi, atau hadir dalam pertemuan-pertemuan penting di lembaga adat. Seandainya saja beban pekerjaan yang sekian banyak tersebut bisa dibagi sama rata diantara anggota keluarga perempuan dan laki-laki, tentu sang ibu akan mendapat banyak kesempatan meningkatkan potensi dirinya di luar rutinitas domestiknya. Ungkapan sederhana yang hampir selalu terdengar diungkapkan partisipan laki-laki di lokakarya adalah ‘Jangan sampai karena perempuan sadar gender kemudian menjadi lupa membuatkan kopi untuk suaminya, sehingga rumah tangga menjadi berantakan’. Terdengar sepele, tapi sebetulnya menjelaskan pada kita bahwa untuk pekerjaan seringan dan sekecil itu pun - membuatkan kopi - seolah-olah merupakan tugas dan kewajiban mutlak bagi perempuan. Dan seolah-olah kebahagiaan rumah tangga, kedamaian dan keutuhan keluarga adalah kewajiban perempuan untuk menjaganya dalam rumah tangga. Jika perempuan berubah menjadi pintar, mandiri dan mampu memutuskan hal-hal yang berguna bagi dirinya dan keluarganya, dianggap berusaha menyaingi pasangannya dan melampaui ‘kepatutan’ sebagai seorang perempuan. Konsep adil gender bukanlah bertujuan untuk menempatkan posisi perempuan di atas laki-laki atau melakukan pembalasan atas perlakuan tidak adil di masa lampau, melainkan untuk terciptanya keseimbangan dalam hubungan kedua belah pihak. Dengan terciptanya relasi seimbang, baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk memilih pekerjaan yang mereka sukai, berbagi pekerjaan rumah yang hasilnya juga untuk kebahagiaan bersama, mendapat kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan ikut serta secara aktif dalam pengambilan keputusan yang juga akan berdampak pada dirinya. (5) Kekerasan Bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan bisa bermacam-macam mulai dari bentuk kekerasan fisik maupun psikologis, baik itu di ruang-ruang keluarga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga = KDRT), oleh suami, tetangga atau saudara ataupun di ruang publik oleh kultur, adat, masyarakat dan politik. Kekerasan fisik bisa berbentuk perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, sedangkan kekerasan psikologis bisa berupa pelecehan seksual, ancaman, dll sehingga secara emosional terusik. Menurut Population Report (1999), sekitar 10% –50% dari pasangan suami istri di dunia, suami melakukan kekerasan pada istrinya secara fisik. Prosentase ini belum termasuk pada kekerasan psikis (mental) dan seksual, yang tentunya menimbulkan dampak lebih panjang dan kompleks bagi korban kekerasan yang umumnya perempuan dan anak-anak. Hal yang sangat menarik muncul dalam forum diskusi di desa Lubuk Kambing mengenai KDRT. Diskusi menggambarkan bahwa informasi mengenai Undang-undang KDRT ⁴ yang telah diundangkan sejak 22 September 2004 belum pernah tersampaikan pada mereka. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk melindungi kaum yang lemah, terutama perempuan dan anak-anak yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Dari proses belajar bersama dalam lokakarya di desa tersebut, mereka menyimpulkan bahwa dengan adanya perangkat hukum yang melindungi perempuan dan anak-anak seperti UU KDRT akan lebih mengingatkan mereka untuk lebih memperhatikan dan menghargai hak-hak perempuan dan anak-anak dalam kegiatannya sehari-hari. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat di desa sebenarnya sangat haus informasi dan berkeinginan untuk belajar ke arah yang lebih baik jika terfasilitasi secara sistematis. Tentunya hal ini menjadi bahan cerminan bagi pemerintah daerah dan nasional dalam skala lebih luas, untuk lebih memberikan prioritas terhadap penyebaran arus informasi mengenai kebijakan ataupun hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan relasi gender dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan Pembedaan gender yang merupakan hasil bentukan sosial (kultur, agama, kebiasaan, dll) seringkali membatasi perempuan untuk mendapatkan akses dan manfaat serta melakukan kontrol dalam proses pembangunan di daerah. Hal ini dapat diubah jika komponen-komponen yang ada di masyarakat berkeinginan untuk menerapkan adil gender dalam setiap aspek kehidupannya yang didukung oleh perangkat hukum dan kebijakan yang sadar gender. Peran sosial perempuan di Jambi masih identik dengan hal-hal domestik. Tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, tingkat mobilisasi dan posisi ekonomi perempuan di dalam keluarga dan masyarakat menentukan pola relasi yang seimbang bagi perempuan dan lingkungannya. Program-program pembangunan daerah pada umumnya masih belum adil gender. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan masih dilihat dari eksistensi/keberadaannya saja dibandingkan dengan partisipasi aktifnya dalam proses pengambilan keputusan. Jumlah perempuan yang ikut dalam suatu forum pengambilan keputusan, belum tentu menggambarkan keterwakilan suara perempuan dalam forum tersebut, jika pada akhirnya program-program yang ada tetap tidak berkeadilan gender. Rekomendasi Dari hasil lokakarya di kedua kabupaten (Bungo dan Tanjabbar) dan di dua desa (Sungai Telang dan Lubuk Kambing) dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: Kesepahaman mengenai kesetaraan dan keadilan gender perlu disebarluaskan dan diperkenalkan melalui metode interaktif dan partisipatif sehingga dapat difahami secara lebih komprehensif dan holistik oleh seluruh lapisan masyarakat. Metode konvensional seperti presentasi atau penyebaran informasi tertulis pada masyarakat tanpa menjelaskan lebih lanjut akar permasalahannya dan tidak disesuaikan dengan kondisi nyata di masyarakat menjadi kurang efektif bagi proses pembelajaran baik pihak pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Penyebarluasan informasi ini dapat dilakukan melalui: Pertemuan kelompok masyarakat. Contohnya: kelompok tani, kelompok arisan, PKK, kelompok yasinan (kegiatan keagamaan), dll Pertemuan di tingkat Adat, RT, Dusun, Desa dan Kecamatan untuk memperkenalkan pengarusutamaan gender dalam rencana kerja pemerintahan lokal setempat Diperlukan pelatihan ataupun lokakarya intensif yang mengulas lebih dalam tentang peran dan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan untuk kalangan pengambil keputusan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan lembaga adat. Misalnya, pelatihan kepercayaan diri, pelatihan kepemimpinan, pembahasan lebih lanjut mengenai Hak Asasi Perempuan (HAP), KDRT yang melibatkan perangkat hukum dan pengambil kebijakan sehingga memungkinkan untuk implementasi PUG (Pengarusutamaan Gender) di tingkat daerah Pembuatan perangkat kebijakan yang relevan mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah yang dituangkan dalam Perda dan tersedianya alokasi dana khusus untuk PUG dalam APBD Perlunya penyusunan data pilah di masing-masing instansi pemerintahan kabupaten yang berguna bagi analisis gender dalam program-program pembangunan daerah Diperlukan pertemuan informal yang dilakukan periodik yang membahas mengenai PUG dalam program-program daerah. Dinas-dinas yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan juga wakil dari legislatif akan sangat membantu akselerasi PUG di tingkat daerah Perlunya revitalisasi PKK agar programnya tidak lebih mendomestikkan perempuan, akan tetapi lebih mengarah pada penguatan posisi perempuan dalam pola relasi yang setara dalam pengambilan keputusan Mengubah pola pikir patriarkhi yang tidak menganggap perlunya adil gender dalam pembagian peranan sosial bagi perempuan dan laki-laki. Misalnya, mengundang perempuan dalam forum-forum penyuluhan dan bina program dari pemerintah, mengalihkan waktu pertemuan adat dan desa dari malam hari menjadi sore hari sehingga perempuan bisa ikut aktif menyumbangkan pikiran dan pendapatnya dalam, menentukan skala prioritas program desa yang diinginkan oleh masyarakat Dede Wiliam dan Nurul Sutarti menulis paper ini berdasarkan hasil penelitian kolaboratif antara CIFOR dan BAPPEDA Kab. Bungo dan Tanjabbar, Propinsi Jambi, dengan judul proyek “Aksi Kolektif untuk Mempertahankan Hak-hak Masyarakat Miskin: suatu antisipasi terhadap dominasi elit dalam sistem pengelolaan dan perolehan manfaat sumberdaya alam”. Penelitian ini didanai oleh BMZ melalui CAPRi, salah satu program CGIAR tentang Aksi Kolektif dan Hak-hak Properti (Systemwide Program on Collective Action and Property Rights). Pendapat yang dinyatakan dalam tulisan ini adalah milik penulis pribadi dan tidak selalu mencerminkan pendapat penyandang dana. ¹ Tulisan ini dipublikasikan pada Gavornance Brief, Januari 2006 No. 27. Seluruh data dan informasi yang disajikan dalam tulisan ini bersumber dari data primer yang dikumpulkan di Sungai Telang, Kab. Bungo dan di Lubuk Kambing, Kab. Tanjabbar, Jambi oleh Tim CIFOR-CAPRi: Yulia Siagian, Yentirizal dan Neldysavrino, dan didukung hasil lokakarya dan data sekunder yang dipersiapkan oleh Tim CIFOR, Yayasan Krida Paramita (YKP) dan Bappeda di kedua kabupaten tersebut. 2 Undang-undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Foto-foto oleh Brihannala Morgan ² Dede Wiliam, salah satu peneliti CIFOR ³ Nurul Sutarti adalah Koordinator Pengorganisasian atau Jaringan pada Yayasan Krida Paramita (YKP) Surakarta dan Team Leader Program Penguatan Jaringan Kerja Kelompok Perempuan menuju Masyarakat Sipil (Jaker-Permas) di 9 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. ⁴ Undang-undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

	<< Table Of Content

MENGUNGKAP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 24 Feb 2008 12:38:00 +0000

	<< Table Of Content
	MENGUNGKAP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI EKS KARESIDENAN SURAKARTA¹ (Refleksi Memperingati Hari Perempuan Internasional, 8 Maret) Nurul Sutarti ² Delapan Maret setiap tahun diperingati sebagai Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak-hak Perempuan dan Perdamaian Internasional, biasa dikenal dengan Hari Perempuan Internasional (HPI) atau International Women’s Day (IWD). Namun, masyarakat (perempuan) pada umumnya di Indonesia tidak begitu lazim memperingatinya. Baru beberapa tahun terakhir ini, momentum HPI sering diperingati oleh kebanyakan aktivis perempuan di Indonesia dengan berbagai aksinya. Sekilas tentang Hari Perempuan Internasional Hari Perempuan Internasional (HPI) sesungguhnya merupakan kisah perempuan biasa menoreh catatan sejarah; yakni suatu perjuangan yang berabad-abad lamanya untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat, seperti halnya kaum laki-laki. Di masyarakat Yunani Kuno, Lysistrata menggalang gerakan perempuan mogok berhubungan seksual dengan pasangan (laki-laki) mereka untuk menuntut dihentikannya peperangan. Pada masa Revolusi Prancis, perempuan Paris berunjuk rasa menuju Versailles sambil menyerukan ’kemerdekaan, kesetaraan dan kebersamaan’ (liberte, egalite, fraternite) menuntut hak perempuan untuk ikut dalam pemilu. Gagasan untuk memperingati HPI sebenarnya telah berkembang sejak seabad yang lalu ketika dunia industri sedang dalam masa perkembangan dan pergolakan, peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan bermunculannya paham-paham radikal. Salah satu tokoh penting yang memprakarsai lahirnya HPI adalah Clara Zetkin. Dia adalah seorang aktivis hak-hak buruh perempuan dan anggota Partai Demokrat Sosialis Jerman. Beliau telah menyampaikan satu cadangan bahwa semua kaum perempuan di seluruh dunia seharusnya memilih satu hari untuk membuat tuntutan mereka pada setiap tahun. Dalam konteks sejarah Indonesia, HPI pernah diamini oleh pemerintahan Soekarno semasa Demokrasi Terpimpin. Berbagai organisasi perempuan saat itu juga diberi otonomi dalam mempersiapkan perayaan HPI tersebut. Tetapi setelah Orde Baru berkuasa, peringatan HPI dilarang lantaran latar belakangnya yang berasosiasi dengan komunisme. Hal ini kemudian semakin menjerumuskan perempuan dalam peran-peran domestik. Pelaksanaan peringatan HPI sebenarnya sangat diperlukan untuk memperingati peran strategis perempuan dalam ruang publik guna mengikis berbagai persoalan perempuan. Persoalan Perempuan Membahas persoalan perempuan tidak sedikit waktu yang dibutuhkan. Mengingat perempuan banyak mengalami permasalahan, sejak ia dilahirkan sebagai perempuan, bertumbuh dan berkembang sebagai perempuan, selanjutnya memasuki dunia pernikahan dan rumah tangga, bahkan sampai mati pun masih menyisakan persoalan. Mengapa hal itu terjadi? Padahal separo dari 6,1 miliar penduduk dunia adalah perempuan. Belum terselesaikannya masalah perempuan selama ini, karena hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di panggung politik maupun dalam kehidupan ekonomi. Padahal, kaum perempuan di seluruh dunia, melakukan bagian terbesar pekerjaan, mulai dari membereskan rumah, merawat anak-anak dan orang tua, dan tak sedikit yang giat mencari penghasilan. Malangnya, ketika laki-laki menghabiskan waktu untuk pekerjaan yang dibayar, hanya sepertiga pekerjaan yang dilakukan perempuan yang dibayar. Perempuan terus diperlakukan sebagai warga negara kelas dua yang terpinggirkan (second-class citizenship) di banyak wilayah dunia dan menjadi korban undang-undang dan praktek yang diskriminatif, sering kali atas nama agama, tradisi, dan budaya. Kondisi tersebut di atas menggambarkan bahwa kaum hawa memang lebih besar dalam hal jumlah dan beban kerjanya, namun sangat minim suara perempuan yang memperjuangkan kepentingannya. Salah satu akibatnya, banyak kekerasan yang dialami oleh perempuan, baik yang terjadi di publik apalagi di ranah domestik. Terkait dengan persoalan kekerasan, di beberapa kabupaten/kota se-Eks. Karisidenan Surakarta terjadi kecenderungan yang meningkat jumlahnya di tahun 2006 dibanding tahun sebelumnya, 2005. Hal ini terungkap melalui data yang dihimpun dari tujuh Aliansi/Forum/Jaringan Peduli Perempuan yang menerima pengaduan dan menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender di masing-masing kabupaten/kota se-Eks. Karisidenan Surakarta. Jika di tahun 2005 jumlah kekerasan yang ditangani sebanyak 52 kasus dengan perincian 11 kasus merupakan kekerasan yang terjadi di publik dan 41 kasus terjadi di dalam rumah tangga (domestik) atau karena relasi personal antara korban dan pelaku. Sedang pada 2006, kasus kekerasan yang ditangani oleh ketujuh Aliansi/Forum/Jaringan Peduli Perempuan meningkat sekitar 52 persen menjadi 79 kasus (14 kasus di Wonogiri, 11 kasus di Sukoharjo, 24 kasus di Sragen, 2 kasus di Boyolali, 9 kasus di Karanganyar, dan 19 kasus di Surakarta). Dari 79 kasus tersebut, 58 kasus atau 73 persennya merupakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT). Ini mengindikasikan bahwa ternyata rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta kasih antara suami dan isteri ternyata tidak menjamin adanya rasa aman bagi perempuan, mengingat sebagian besar korban KDRT adalah isteri. Kasus KDRT berdasarkan data pengaduan di JP3KS (Jaringan Peduli Persoalan Perempuan Kota Surakarta) meningkat signifikan untuk Kota Surakarta (dari 5 kasus di tahun 2005 menjadi 19 kasus di 2006). Sedangkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di publik, yang korbannya anak untuk Kabupaten Sragen dan Wonogiri juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Data kasus kekerasan yang ditangani oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) Sragen pada 2005, sejumlah 4 kasus menjadi 11 kasus di tahun 2006. Sedang di Wonogiri, berdasarkan data dari Aliansi Peduli Perempuan Sukses (APP Sukses) Wonogiri pada 2006 terjadi 9 kasus dan 1 kasus pada 2005. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak tersebut, mencakup baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi/penelantaran rumah tangga. Selain itu, sebagian besar dari mereka juga mengalami kekerasan ganda, artinya bentuk kekerasan yang dialami tidak hanya satu macam, namun selalu diikuti bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Jika dilihat dari umurnya, baik korban maupun pelaku ada yang termasuk anak (di bawah 18 tahun). Dan tingkat pendidikannya pun baik korban maupun pelaku juga bervariasi, mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Melihat fenomena kekerasan yang seperti ’gunung es’, maka ada beberapa hal yang patut menjadi refleksi kita bersama: Apakah perangkat hukum yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku kekerasan mampu menjadi payung hukum yang efektif untuk mencegah tidak berulangnya kekerasan, baik di publik maupun di rumah tangga. Apakah para penegak hukum mempunyai keberpihakan terhadap para korban kekerasan ketika para korban kekerasan melakukan proses hukum. Apakah masyarakat (laki-laki dan perempuan) juga sudah berlaku adil bagi para korban kekerasan, tidak membuat korban menjadi korban lagi (mengalami reviktimisasi). Apakah budaya yang berkembang di masyarakat telah adil dan ’nyaman’ bagi perempuan yang selama ini selalu dinomorduakan. 1. Tulisan ini pernah dimuat dalam Harian Solopos, 8 Maret 2007 2. Nurul Sutarti adalah Koordinator Pengorganisasian atau Jaringan pada Yayasan Krida Paramita (YKP) Surakarta dan Team Leader Program Penguatan Jaringan Kerja Kelompok Perempuan menuju Masyarakat Sipil (Jaker-Permas) di 9 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

	<< Table Of Content

PERAN PEREMPUAN DALAM MENGUAK KEKERASAN

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 24 Feb 2008 12:37:00 +0000

	<< Table Of Content
	PERAN PEREMPUAN DALAM MENGUAK KEKERASAN DI EKS KARESIDENAN SURAKARTA ¹ Nurul Sutarti ² Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk ketidakadilan yang sangat mudah dilihat atau kasat mata. Jika ditelusuri lebih lanjut, kekerasan terhadap perempuan merupakan gejala kompleks yang ketika terlihat memiliki akar, baik di individu (personal), komunitas, maupun dalam norma sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangannya pun akan efektif bila ada pemberdayaan terhadap komunitas dan warga termasuk perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam mengikis segala bentuk kekerasan, baik yang terjadi di ranah publik maupun domestik (rumah tangga). Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Eks. Karesidenan Surakarta, yang meliputi Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, dan Kota Surakarta pada tahun 2006 kecenderungannya meningkat jika dibanding tahun 2005. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai Aliansi/Forum/Jaringan Peduli Perempuan yang berfungsi sebagai penyedia layanan berbasis komunitas di masing-masing kabupaten/kota tersebut, jumlah kasus yang ditangani 52 kasus pada 2005 (11 kasus di publik dan 41 kasus di dalam rumah tangga), dengan perincian: 13 kasus di Sragen, 6 kasus di Karanganyar, 4 kasus di Wonogiri, 12 kasus di Sukoharjo, 9 kasus di Klaten, 3 kasus di Boyolali, dan 5 kasus di Kota Surakarta. Sedang pada 2006 jumlah kasus yang ditangani meningkat menjadi 79 kasus, terdiri dari 21 kasus terjadi di publik dan 58 kasus terjadi di ranah rumah tangga. Adapun secara terinci jumlah kasus masing-masing wilayah, sebagai berikut: di Sragen 24 kasus, di Karanganyar 9 kasus, di Wonogiri 14 kasus, di Sukoharjo 11 kasus, di Boyolali 2 kasus, dan 19 kasus di Kota Surakarta. Peran Aliansi/Forum/Jaringan Peduli Perempuan Kasus-kasus kekerasan di Eks Karesidenan Surakarta, baik dalam rumah tangga maupun yang terjadi di komunitas (publik) tersebut terungkap berkat adanya pengaduan, baik langsung ke Aliansi/Forum/Jaringan Peduli Perempuan di setiap wilayah maupun laporan kader perempuan yang melihat kekerasan sebagai ’fenomena gunung es’ di lingkungannya. Mengingat di masing-masing wilayah tersebut, seperti: Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) di Sragen, Forum Peduli Perempuan Karanganyar (FPPK), Aliansi Peduli Perempuan Sukses (APP Sukses) di Wonogiri, Aliansi Peduli Perempuan Makmur (APPM) di Sukoharjo, Aliansi Peduli Perempuan Klaten (APPK), Forum Peduli Perempuan Boyolali, dan Jaringan Peduli Persoalan Perempuan Kota Surakarta (JP3KS) telah dikenal oleh masyarakat sebagai tempat yang dapat menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Dikenalnya aliansi/forum/jaringan peduli perempuan tersebut oleh masyarakat bukanlah proses yang dengan sendirinya (otomatis), namun butuh waktu yang panjang dan lama untuk selalu membangun kapasitas anggota aliansi/forum/jaringan dan masyarakat akan kesetaraan dan keadilan gender. Mengingat kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dihapuskan dari akar masalahnya, yaitu diskriminasi, sehingga anggota aliansi/forum/jaringan tersebut senantiasa melakukan upaya peningkatan kesadaran gender dan hak-hak asasi perempuan, baik di tingkat aparat pemerintah maupun komunitas di lingkungannya masing-masing. Selain upaya mempopulerkan produk hukum yang melindungi korban kekerasan, seperti Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (P-KDRT). Hal ini dilakukan dengan kesadaran bahwa penting untuk melakukan perubahan baik secara struktur (pemerintahan) maupun kultur, keduanya penting dilakukan untuk mengikis diskriminasi terhadap perempuan. Dalam upaya membangun kesadaran tersebut, selalu ditekankan bahwa baik negara melalui pemerintah setempat (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota) maupun masyarakat (komunitas) mempunyai tanggung jawab dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Negara mempunyai kewajiban: 1). Mengambil langkah non legal atau yang lebih bersifat sosial budaya dalam kehidupan kemasyarakatan di negaranya. 2). Menghukum atau memberi sanksi kepada setiap pelaku tindak kekerasan berbasis gender, apakah dilakukan orang, organisasi atau perusahaan. 3). Negara dapat diminta pertanggungjawabannya, bila: pejabat publik terlibat dalam tindakan kekerasan berbasis gender, negara gagal membuat atau menegakkan hukum dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi perempuan yang dilakukan seseorang, negara gagal melakukan penyelidikan dan menghukum tindakan-tindakan pelanggaran tersebut (Komnas Perempuan 2006:7). Sedang tanggung jawab masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT, seperti tersebut dalam pasal 15 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:: mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Pihak yang terlibat langsung di aliansi/forum/jaringan dalam melakukan penanganan kasus-kasus kekerasan, adalah para kader perempuan yang selama ini telah mengikuti proses membangun kapasitas sebagai kader penegak hak asasi perempuan dan pengelolaan pusat pelayanan dan penanganan persoalan perempuan (P4 Perempuan). Namun, ketika kader belum mampu menangani proses hukum, maka kader mengajak pribadi (advokat) dan organisasi lain yang bersedia untuk mendampingi korban dalam proses hukum, baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan. Selain itu, kader juga melibatkan komunitas, melalui tokoh masyarakatnya dan komunitas itu sendiri, khususnya ketika korban membutuhkan rumah aman. Upaya yang dilakukan Aliansi/Forum/Jaringan dalam mengikis kekerasan terhadap perempuan, secara kultural dengan membangun pemahaman akan kesetaraan dan keadilan gender di komunitas, melalui penguatan kelompok-kelompok perempuan serta di tingkat aparat pemerintah dan penegak hukum melalui promosi hak asasi perempuan, baik di kecamatan maupun kabupaten/kota. Sedang secara struktural, Aliansi/Forum/Jaringan sedang menginisiasi peraturan daerah yang mengakomodir kebutuhan perempuan, misalnya seperti di Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri Aliansi/Forum Peduli Perempuan sedang dalam proses mengajukan legal draft kepada pemerintah tentang Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Proses pengajuan ini didasarkan pada hasil pos apirasi yang dilakukan terhadap para perempuan di masing-masing wilayah, baik di desa maupun di kota dan dari berbagai profesi. Membangun Pusat Pelayanan dan Penanganan Persoalan Perempuan Berbasis Komunitas Berdasarkan pengalaman masing-masing aliansi/forum/jaringan yang sebagian besar beranggotakan perempuan dalam menguak terjadinya kekerasan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang sudah dilakukan dalam penanganan kasus berbasis komunitas. Pertama, membangun pemahaman akan keadilan dan kesetaraan gender, melalui diskusi di tingkat komunitas maupun aparat pemerintah dan penegak hukum. Kedua, meningkatkan kapasitas sebagai kader penegak hak asasi perempuan, dalam pengelolaan pusat penanganan persoalan perempuan berbasis komunitas, dan keterampilan advokasi. Ketiga, melakukan pengorganisasian atau penguatan kelompok-kelompok perempuan dan kelompok korban (peer group conselling) untuk mengungkap kasus kekerasan yang ditangani aliansi/forum/jaringan dan kelompok melalui konferensi kasus (case conference). Keempat, melakukan advokasi, baik dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui membangun opini publik dengan kampanye, maupun pembelaan terhadap korban kekerasan ketika membutuhkan dukungan untuk menekan aparat penegak hukum dalam proses-proses persidangan yang tidak berpihak pada korban. Kelima, mengembangkan jaringan dengan pihak-pihak yang peduli pada penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender, seperti: Lembaga Bantuan Hukum (LBH), psikolog, LSM yang peduli pada persoalan perempuan dan anak. Keenam, mendesakkan aturan hukum di daerah (Peraturan Daerah) yang mengakomodir kebutuhan korban kekerasan. Itulah pengalaman perempuan di Eks Karesidenan Surakarta dalam membangun pusat penanganan persoalan perempuan berbasis komunitas untuk mengungkapkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi baik di komunitas maupun rumah tangga. Pengalaman tersebut tidak akan dapat diketahui publik jika di antara para perempuan tidak mau berbagi akan pengalamannya sendiri. Referensi: Komnas Perempuan, Menyediakan Layanan Berbasis Komunitas, Prinsip-prinsip bekerja dengan komunitas untuk pemulihan perempuan korban kekerasan, Mei 2006. Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, No. 23 Tahun 2004. 1. Tulisan ini juga dimuat di Buku Women for Peace. Buku yang diterbitkan oleh Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bekerja sama dengan Kedutaan Norwegia di Jakarta 2. Nurul Sutarti adalah Koordinator Pengorganisasian atau Jaringan pada Yayasan Krida Paramita (YKP) Surakarta dan Team Leader Program Penguatan Jaringan Kerja Kelompok Perempuan menuju Masyarakat Sipil (Jaker-Permas) di 9 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

	<< Table Of Content

Pengalaman Pendampingan

noreply@blogger.com (Perempuan Mandiri) — Sun, 24 Feb 2008 12:36:00 +0000

<< Table Of Content

PENGALAMAN PENDAMPINGAN
KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DI EKS KARESIDENAN SURAKARTA¹
Nurul Sutarti ²

I. Pengantar

Kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang menjadi fenomena sosial merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang nampak di masyarakat kita. Secara nasional, menurut Catatan Awal Tahun Komnas Perempuan, 2005, menunjukkan bahwa data kasus tindak KtP setiap tahunnya meningkat. Pada 2001 terdapat 3169 kasus KtP. Jumlah ini bertambah menjadi 5163 pada 2002, dan kembali meningkat menjadi 7787 pada 2003 serta meningkat hampir dua kali lipatnya atau 14.020 pada 2004.

Kondisi ini seharusnya menggugah kesadaran pemerintah dan masyarakat untuk dapat melakukan pencegahan tindak KtP. Meski, sebenarnya sudah ada instrumen yang dapat dijadikan landasan hukum, baik internasional maupun nasional untuk melakukan pencegahan terhadap tindak KtP. Instrumen internasional, yaitu: Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Ellimination of All Forms Discrimination of Againts Women/CEDAW), dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Declaration on the Ellimination of Violence Againts Women/DEVAW). Sedangkan instrumen nasional, adalah: UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan) dan Kapolri 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban KtP, serta UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (P-KDRT).

Keberadaan instrumen tersebut akan efektif jika antara pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk memberikan pemahaman tentang makna dan dampak KtP kepada masyarakat luas. Selain itu, juga perlu dirumuskan strategi untuk melakukan tindakan pencegahan KtP.

I. Peta Kekerasan terhadap Perempuan di Eks. Karesidenan Surakarta

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Yayasan Krida Paramita (YKP) dalam mendampingi penanganan kasus-kasus tindak KtP se-Eks. Karesidenan Surakarta per Desember 2005 seperti tercantum pada Tabel 1. Kasus-kasus tindak KtP tersebut ditangani oleh YKP bersama dengan Aliansi/Forum Peduli Perempuan di setiap kabupaten/kota. Aliansi/Forum ini terdiri dari berbagai organisasi/instansi yang peduli pada persoalan perempuan. Adapun pemilihan nama forum/aliansi ini sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Di Sukoharjo dengan APPM-nya (Aliansi Peduli Perempuan Makmur), di Sragen bernama APPS (Aliansi Peduli Perempuan Sukowati), FPPK (Forum Peduli Perempuan Karanganyar) di Karanganyar, di Klaten disebut APPK (Aliansi Peduli Perempuan Klaten), FPPB (Forum Peduli Perempuan Boyolali) di Boyolali, JP3KS (Jaringan Peduli Persoalan Perempuan Kota Surakarta) di Surakarta/Solo, dan APP Sukses (Aliansi Peduli Perempuan Sukses) di Wonogiri. Selain melibatkan aliansi/forum/jaringan di setiap wilayah dalam pendampingan korban tindak KtP, juga melibatkan lembaga lain yang juga concern terhadap penanganan korban tindak KtP, yaitu Yayasan ATMA, YAPHI, dan KAKAK.

Tabel 1. Kasus tindak Kekerasan terhadap Perempuan
di Eks. Karesidenan Surakarta
per Desember 2005

No.	Wilayah	KDRT	Publik	KDP	Jumlah
1.	Sukoharjo	20	5	-	25
2.	Sragen	14	4		18
3.	Karanganyar	15	1	-	16
4.	Klaten	10	3	-	13
5.	Boyolali	12	-	-	12
6.	Surakarta	5	-	-	5
7.	Wonogiri	2	1	1	4
Jumlah		78	14	1	93

Sumber: Catatan Lapangan Pendamping di YKP (diolah)
Keterangan: KDP=kekerasan dalam pacaran

Dari sejumlah 93 kasus tindak KtP tersebut di atas, terdapat beragam bentuk-bentuk kekerasan yang ditemukan, baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi.

Kekerasan Fisik: ditampar, ditendang, dijambak, dipukuli, dicekik,dilempar pakai besi, dibenturkan ke tembok dan kursi, perut diinjak saat hamil, disundut rokok, mulut dijejali sayur dan nasi.
Kekerasan Psikis: perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga (dianggap tidak mampu); suami selingkuh dan bohong; dipaksa melihat suami bersetubuh dengan perempuan lain, suami suka membentak, mencaci maki dan mau menang sendiri; mengharuskan perempuan untuk melakukan sesuai kemauan suami; pembatasan waktu bagi perempuan untuk melakukan kegiatan di luar rumah; diancam dipermalukan di tempat kerja dan dibunuh oleh suami, dituduh sebagai pelacur, pacar tidak mau bertanggung jawab ketika hamil, dipaksa beribadah sesuai keyakinan suami, selalu dipersalahkan oleh mertua, dikeluarkan dari sekolah karena dianggap aib setelah diperkosa, dipersalahkan dan dikucilkan dari pergaulan, dipaksa tutup mulut untuk tidak menceritakan perkosaan yang dialami, membawa perempuan dan anak hasil perselingkuhan ke rumah korban, dihina dengan dikirimi penis buatan oleh suami, dihasut untuk ’menyerahkan’ suaminya kepada perempuan lain.
Kekerasan Ekonomi: sebagian perempuan anggota merasa ditekan memenuhi kebutuhan keluarga (meski demikian penghasilan yang diperoleh tetap dianggap sebagai pendapatan tambahan); tidak diperbolehkan bekerja ataupun berorganisasi; tidak digaji secara memadai namun pemenuhan kebutuhan rumah tangga menjadi beban perempuan; suami memanipulasi dan menguasai penghasilan yang diperoleh; istri tidak diberi kepercayaan untuk mengelola ekonomi keluarga; tidak ada cuti haid atau melahirkan dalam bekerja.

Setiap bentuk kekerasan yang menimpa perempuan (dan anak) berdampak negatif terhadap perkembangan kehidupan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Dampak tersebut yaitu:

Fisik: bibir sobek (dijahit), kepala dijahit, memar, lebam, luka bakar yang parah, sakit sekujur tubuh sehingga tidak bisa beraktivitas.
Psikis: kecewa, mudah marah sehingga anak yang menjadi sasaran kemarahan, malu, sakit hati pada suami, menderita tekanan batin, depresi, stres, trauma, takut, beban mental dalam mendidik anak, minder dengan ketidakjelasan status pernikahan, sering menangis, mencoba bunuh diri, tidak berani bergaul, takut ketemu laki-laki, susah tidur, ingin bercerai tapi malu dengan status janda, merasa jijik berhubungan seksual dengan suami, anak meniru kata-kata kasar bapaknya, anak menjadi berani pada orang tua, anak menjadi pendiam, mengurung diri, frustasi.
Kesehatan Reproduksi: luka/lecet, nyeri/sakit di vagina, terjadi perobekan dalam selaput dara, infeksi saluran kemih, pendarahan rahim.
Ekonomi: ketergantungan secara ekonomi pada suami dan orang tua, tidak terpenuhi kebutuhan ekonomi keluarga/terlantar, terbelit hutang.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KtP, antara lain:

Budaya patriarkhi, sehingga menempatkan perempuan pada posisi subordinat.
Relasi yang timpang dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga perempuan tidak punya keberanian untuk melakukan ’perlawanan’ ketika mengalami tindak kekerasan, selain itu juga mengalami ketergantungan secara ekonomi pada suami.
Pemahaman/penafsiran yang keliru/sempit terhadap ajaran agama, sehingga perempuan harus bersikap ’mengalah’ dan ’menurut’ apa yang menjadi keinginan suami.
Proses imitasi/peniruan yang dilakukan ketika mengalami atau melihat kekerasan yang terjadi di sekitarnya, suami yang orang tuanya broken home cenderung melakukan tindak kekerasan terhadap istri dan anaknya.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan perempuan mengalami keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Akibatnya perempuan menjadi rentan terhadap tindak kekerasan.

Korban tindak KtP adalah istri (lingkup rumah tangga) dan anak perempuan (lingkup komunitas/publik) dengan tidak mengenal tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan/status ekonomi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa korban tindak kekerasan menimpa perempuan dan anak perempuan yang berpendidikan Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi (S1). Selain itu juga terjadi tidak saja pada ibu rumah tangga, tetapi juga PNS, guru, perempuan usaha kecil-mikro, dan jenis pekerjaan lainnya.

Terkait dengan pelaku tindak KtP, juga tidak mengenal usia, tingkat pendidikan, maupun jenis pekerjaan. Mengingat pelaku juga ada yang masih anak (kurang dari 18 tahun) dan orang dewasa/tua dengan tingkat pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi (S1, S2). Adapun jenis pekerjaannya pun juga beragam, dari buruh, petani, wairaswasta, pedagang, tukang ojek, sopir, preman, pengamen sampai PNS, TNI. Namun, pelaku tindak KtP juga ada yang tidak bekerja.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persoalan KtP bersifat universal , karena terjadi di semua wilayah, baik di ranah domestik (pribadi/rumah tangga), maupun publik, serta dalam kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan apapun.

III. Bentuk Pendampingan/Layanan

Yayasan Krida Paramita (YKP) bersama-sama dengan aliansi/forum peduli perempuan di berbagai wilayah mengembangkan women crisis center yang berbasis komunitas/masyarakat. Adapun nama yang dipakai oleh aliansi/forum menggunakan istilah Pusat Pelayanan dan Penanganan Persoalan Perempuan (P4 Perempuan). Pelayanan berbasis masyarakat/komunitas ini adalah layanan yang dilakukan oleh organisasi/individu di dalam komunitas korban. Pelayanan ini mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih aktif dalam menangani kasus-kasus KtP di masyarakat dan upaya-upaya pencegahannya. Mengingat kasus KtP merupakan fenomena ’gunung es’, artinya KtP banyak terjadi di masyarakat, namun yang terungkap hanya sedikit. Untuk itu, pelayanan model ini lambat laun mampu melelehkan dan mengungkap kekerasan sebagai fenomena gunung es.

Bentuk pendampingan/layanan yang telah diberikan kepada korban tindak KtP, yaitu:

Konseling terhadap korban dan keluarganya (baik dilakukan oleh kader maupun pendamping atau pun merujuk kepada lembaga/organisasi lain yang concern terhadap penanganan korban KtPA, seperti Yayasan KAKAK).
Pendampingan dalam proses hukum (dilakukan oleh kader bersama pendamping dan LBH ATMA/YAPHI).

Sedangkan manfaat pendampingan, adalah korban memperoleh tempat untuk menumpahkan perasaan, kecemasan, kebingungan, kekhawatiran dan ketakutannya. Korban diharapkan memperoleh keberanian sampai ia dapat mengambil keputusan sendiri untuk menentukan tindakan yang akan dilakukannya.

IV. Penutup

Demikian makalah ini disampaikan sebagai pengantar dalam lokakarya ini. Mengingat banyaknya korban KtP yang masih belum tertangani dan mendapatkan perlindungan dengan semestinya, maka berelasi dan jejaring dengan berbagai pihak sangat diperlukan. Semua itu dilakukan dalam kerangka memberikan layanan yang berpihak pada korban dan pencegahan terhadap terjadinya KtP.

1. Disampaikan dalam Semiloka Promosi Hak Asasi Perempuan (HAP) kepada Penegak Hukum se-Eks. Karesidenan Surakarta diselenggarakan oleh Yayasan Krida Paramita (YKP) – Solo bekerja sama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI, Komnas Perempuan, dan NZAID pada 27 Desember 2005 di Hotel Sahid Kusuma, Solo.

2. Nurul Sutarti adalah Koordinator Pengorganisasian atau Jaringan pada Yayasan Krida Paramita (YKP) Surakarta dan Team Leader Program Penguatan Jaringan Kerja Kelompok Perempuan menuju Masyarakat Sipil (Jaker-Permas) di 9 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

<< Table Of Content

Perempuan Mandiri

Perempuan Mandiri Di Indonesia

MAKALAH TERBARU

Kekerasan thd perempuan dan tatanan patriarki4

Kekerasan thd perempuan dan tatanan patriarki3

Kekerasan thd perempuan dan tatanan patriarki2

Kekerasan thd perempuan dan tatanan patriarki1

Rita Roewiastoeti

Kekerasan thd perempuan dan tatanan patriarki

UPAYA PEREMPUAN KELUAR DARI KEMISKINAN

Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik

Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik - Maria Hartiningsih

Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik - Nurul Arifin

Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik - Ani Widyani

Menyibak Tabir Perempuan Berpolitik - Nurul Sutarti

Politik Perempuan Pribadiku Adalah Politikku

Ringkasan Berbagai Konvensi

Menemukan dan Mengembangkan Potensi Perempuan

Profile Nurul Sutarti

Adil Gender

MENGUNGKAP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

PERAN PEREMPUAN DALAM MENGUAK KEKERASAN

Pengalaman Pendampingan