PKS Kraton

Anis Matta: Menjadi Otak, Hati, Tulang Punggung

noreply@blogger.com (pks kraton) — Thu, 16 Jan 2014 03:17:00 +0000

Presiden PKS : Anis Matta

JAKARTA, KOMPAS.com — Memimpin Indonesia tidak akan berhasil hanya karena menjadi seorang presiden, tidak akan berhasil hanya karena punya banyak menteri. Anda akan berhasil memimpin Indonesia apabila mau menjadi otaknya Indonesia, hatinya Indonesia, dan tulang punggung Indonesia.

Demikian konsepsi pemimpin menurut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan Presiden PKS M Anis Matta dalam wawancara khusus dengan Kompas di kantor The Future Institute, Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Menurut dia, pemimpin negeri ini harus menguasai wacana, memiliki kemampuan mengarahkan atau menggerakkan emosi publik, serta mampu merealisasikan rencana atau program-program pembangunan.

Menurut Anis, fungsi tersebut bisa dilihat dalam pemerintahan Orde Baru. ”Militer bisa memimpin selama Orde Baru itu bukan karena Pak Harto (Presiden Soeharto),” katanya.

Sejak awal Orde Baru, militer sudah intensif mengembangkan wacana keindonesiaan. Bahkan, hasil seminar TNI Angkatan Darat tahun 1966 digunakan sebagai ide dasar penyusunan platform pembangunan. Pada sisi inilah, militer berhasil memosisikan diri sebagai otaknya Indonesia.

Militer juga berhasil menggerakkan emosi masyarakat dengan menciptakan kepercayaan diri dan optimisme bangsa. Selain itu, militer juga menguasai pemerintahan karena diberlakukan Dwifungsi ABRI.

”Itulah kenapa dia (militer) mampu mengeksekusi (merealisasikan) semua rencana pembangunan yang dicanangkan sebelumnya,” ujarnya.

Pelajaran untuk parpol

Mengambil pengalaman pemerintahan Orde Baru bukan berarti PKS menginginkan militer berkuasa kembali. Peran yang diambil militer sebagai otak, hati, dan tulang punggung bangsa itulah yang seharusnya menjadi pelajaran partai politik sebagai pabrik pemimpin bangsa.

Seharusnya, setelah Dwifungsi ABRI dihapuskan pada era Reformasi, parpol bisa mengambil peran yang sebelumnya dilakukan kelompok militer. Namun, hingga 15 tahun reformasi, belum ada satu pun kekuatan politik yang mampu. PKS sendiri diakui belum mampu menjalankan fungsi sebagai otak, hati, dan tulang punggung Indonesia.

Menurut Anis, 10 tahun pertama habis untuk membangun infrastruktur dan kapasitas lain untuk menjadi partai modern. Penguatan ideologi dan penokohan sebenarnya sudah dirancang dilakukan pada 10 tahun kedua PKS, tetapi terhenti karena terganjal kasus hukum yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Setelah reformasi tahun 1998, menurut Anis, semestinya fokus perhatian pemerintah juga berubah. Perhatian tak lagi difokuskan pada politik seperti Orde Lama atau fokus ke ekonomi seperti pada Orde Baru, tetapi fokus kepada masyarakat sipil.

Pasalnya, politik dan ekonomi sudah menemukan keseimbangan baru. Begitu pula sumber-sumber ketegangan lain, seperti relasi agama dan negara, dialektika demokrasi dan pembangunan, serta hubungan pusat dan daerah sudah menemukan keseimbangan baru. Keseimbangan baru juga terlihat dengan munculnya relasi antara negara, agama, dan masyarakat sipil.

Akan tetapi, sayang, keseimbangan baru itu muncul bersamaan dengan fenomena baru, yakni ledakan demografi baru. Muncul sebuah generasi baru yang lahir tahun 1990-an, yang tak punya asosiasi emosional dan ideologi terhadap sumber ketegangan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Mereka lahir di tengah ideologi baru, yakni demokrasi dan pasar bebas.

Persoalan muncul karena para politisi atau calon pemimpin bangsa justru masih menggunakan isu-isu lama, seperti kedaulatan, integrasi, dan nasionalisme. Yang menjadi perbincangan lembaga-lembaga politik tidak sesuai dengan yang dipikirkan dan dibutuhkan masyarakat.

Masyarakat yang cara pandangnya sudah berubah juga tidak merasakan manfaat negara dan semua institusi politik. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan institusi politik.

Kondisi itu juga menyebabkan terjadi disorientasi sehingga bangsa kehilangan arah. Kegaduhan terjadi di mana-mana, tetapi sebenarnya tidak ada hal substansial yang menjadi pokok perdebatan.

Bukan pemimpin otoriter

Untuk menghadapi persoalan baru tersebut, diperlukan pula pendekatan baru dalam model kepemimpinan. Masyarakat tidak memerlukan lagi pemimpin yang otoriter atau pemimpin yang hanya mengandalkan wibawa. Pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mengandalkan gagasan, memiliki kemampuan persuasif, dan kemampuan koordinasi. Anis menganalogikan pemimpin seperti pemandu sorak.

Dengan kata lain, tugas pemimpin adalah menciptakan lingkungan strategis bagi masyarakat untuk terus berkembang. Masyarakat harus dibuat taat kepada pemimpin karena pemimpin memiliki gagasan besar yang bermanfaat untuk masyarakat.

Pendekatan semacam itulah yang juga dilakukan PKS. Kader taat bukan karena takut pada otoritas partai, melainkan karena sadar pada kebenaran dalam gagasan yang dibawa pemimpin mereka.

Bicara masalah ketegangan antara Islam, modernitas, dan keindonesiaan, Anis mengatakan, itu sudah menjadi masa lalu. Saat ini, ketegangan segitiga pada masa lalu tersebut semestinya dijadikan dasar untuk membangun masa depan Indonesia.

PKS memiliki gagasan mengintegrasikan agama, pengetahuan, dan kesejahteraan untuk membangun masa depan bangsa. PKS tidak ingin lagi ada komplikasi antara Islam dan keindonesiaan atau Islam dengan modernitas.

Hal itu karena Islam yang dibawa PKS merupakan Islam yang moderat dan terbuka. Gagasan itulah yang melandasi PKS memutuskan menjadi parpol terbuka sejak tahun 2008.

Dengan menyatukan agama, pengetahuan, dan kesejahteraan, Indonesia diharapkan akan menjadi bangsa yang religius, lebih berpengetahuan, tetapi sejahtera. Agama akan memberikan basis orientasi dan basis moral.

Pengetahuan memberikan basis kompetensi dan basis produktivitas. Adapun kesejahteraan merupakan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam konstitusi, yakni menjadi negara adil dan makmur.

Dengan penyatuan agama, pengetahuan, dan kesejahteraan itu, Indonesia diyakini akan menjadi model bagi negara-negara Islam dan juga negara-negara Barat. (Anita Yossihara)

Anis Matta : Visi Indonesia Masa Depan

noreply@blogger.com (pks kraton) — Wed, 15 Jan 2014 08:11:00 +0000

Video Anis Matta saat diundang oleh PP muhammadiyah dalam kajian Bulanan PP Muhammadiyah pada 3 Januari 2014

Mewaspadai Virus Tamayyu’

noreply@blogger.com (pks kraton) — Fri, 05 Jul 2013 16:20:00 +0000

Oleh: Abu Muhammad Hisan

Interaksi sosial adalah keniscayaan dalam berdakwah. Menjadi tuntutan bagi para da’i untuk terjun di tengah-tengah masyarakat, melakukan kontak dan komunikasi dengan sebanyak mungkin manusia.

Melalui interaksi sosial tersebut diharapkan akan banyak individu atau masyarakat yang merasa tertarik dan mau melaksanakan nilai-nilai yang diajarkan oleh para da’i, sehingga sikap, tindakan, dan tingkah laku individu dan masyarakat tersebut terwarnai oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Ada satu hal yang harus diwaspadai oleh para da’i dalam melakukan interaksi sosial, terlebih lagi jika kontak dan komunikasi sosial tersebut dilakukan dalam lingkungan masyarakat yang memiliki karakter, budaya, nilai, ideologi, dan agama yang berbeda, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mereka perjuangkan. Dalam kondisi seperti itu para da’i harus berhati-hati dan menjaga diri dari serangan virus tamayyu’ (pencairan), yakni kondisi dimana seorang da’i malah terpengaruh oleh gaya, pemikiran, kebiasaan, budaya, ideologi yang dimiliki oleh individu atau masyarakat yang didakwahinya; lalu secara lambat laun mulai meninggalkan idealisme yang dianutnya. Naudzubillahi min dzalik…

Tamayyu’ Khuluqi

Tamayyu’ yang pertama kali muncul biasanya adalah tamayyu khuluqi, pencairan akhlak. Ditandai dengan munculnya sikap tasahul (menggampangkan/menyepelekan suatu pelanggaran). Dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya:

Melakukan isyraf (berlebih-lebihan) dalam makan dan minum.

Berlebih-lebihan dalam gaya berpakaian.

Menyepelekan rambu-rambu hijab.

Berlebih-lebihan dalam menikmati musik, nyanyian, dan tontonan.

Longgar atau tidak berhati-hati dalam mu’amalah maaliyah

Terlalu banyak tertawa dan bergurau.

Sampai akhirnya munculah sikap ibahiyah (permissive/segala hal boleh) tanpa sungguh-sumgguh memperhatikan rambu-rambu syariat.

Tamayyu’ ‘Ubudiyyah

Jika tamayyu’ khuluqi tersebut tidak segera diobati, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah tamayyu’ ‘ubudiyyah, pencairan amal ibadah. Ditandai dengan menyepelekan amalan-amalan sunnah atau bahkan amalan-amalan wajib. Misalnya:

Malas qiyamu lail.

Meremehkan shalat-shalat sunnah rawatib.

Semakin jarang shalat berjama’ah di masjid.

Sering melaksanakan shalat wajib tidak tepat waktu.

Sering terlambat melaksanakan shalat shubuh.

Malas melakukan shaum-shaum sunnah

Sedikit menyebut nama Allah/ wirid dan dzikir.

Sedikit membaca al-Qur’an.

Tamayyu’ Fikriyyah

Berikutnya dari tamayyu’ ‘ubudiyah akan merembet kepada tamayyu’ fikriyyah, pencairan ideologi. Diantaranya ditandai dengan hilangnya ciri khas fikrah Islami dari seorang da’i. Bahkan pemahamannya terhadap fikrah islami tersebut semakin lemah dan luntur. Warna pemikirannya menjadi tidak jelas, apakah ia seorang abnaul harakah islamiyah, ataukah seorang liberalis, sosialis, atau nasionalis? Dari pembicaraannya tidak dapat diketahui lagi apakah ia meyakini Islam sebagai satu-satunya jawaban yang benar dan bersih terhadap persoalan manusia, ataukah menurutnya ada jawaban yang lain? Tidak jelas apakah ia meyakini Islam sebagai sistem yang sempurna dan lengkap ataukah tidak?

Tamayyu’ Aqidiyah

Tamayyu’ yang terparah adalah tamayyu’ aqidiyah, pencairan aqidah. Sebuah kondisi dimana seseorang sudah benar-benar jauh menyimpang, karena tidak lagi memahami Islam sebagai satu-satunya kebenaran yang mesti dianut seluruh manusia. Padahal Allah Ta’ala berfirman,

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam…” (Q.S. Ali Imran: 19)

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (Q.S. Ali Imran: 85)

Virus tamayyu’ ini dapat dihindari jika para da’i memiliki imunitas dan senantiasa meningkatkan kualitas dirinya.

Naudzubillahi min dzalik…wa la haula wala quwwata illa bi-Llaah…

Satu lagi, PKS Kraton melepas kader terbaiknya

noreply@blogger.com (pks kraton) — Fri, 05 Jul 2013 16:14:00 +0000

Setelah beberapa kurun waktu yang lalu PKS Kraton melepas kadernya mulai dari Kalimantan, Sumatera, Jakarta dan Jepang, kali ini PKS Kraton melepas salah satu kader terbaik dari wilayah Kraton yang sangat berjasa dalam kegiatan dakwah di wilayah kecamatan Kraton. Tahun ini kami menambah pasokan kader ke wilayah cilacap terhitung mulai hari sabtu, 6 Juli 2013 besok sudah mulai boyongan ke daerah cilacap sampai waktu yang tidak ditentukan. Kader yang kami maksud adalah Akhuna Lukman Hakim,seorang kader yang lahir sejak masa PK di kecamatan kraton dan juga telah mencetak kader-kader dakwah lokal kraton yang handal. Acara perpisahan dibersamai Ustad Eka, Ketua DPC PKS Kraton Akh Susilo dan beberapa teman lainya pada sabtu, 5 Juli 2013 di daerah Taman Siswa. Ucapan maaf dan terimakasih terlantun dari akh lukman kepada seluruh kader di wilayah kraton dan juga memohon maaf tidak dapat menyambangi satu-persatu.

Kami selaku Pengurus PKS Kraton mewakili teman-teman kader PKS kraton menghaturkan selamat jalan semoga sukses dalam meniti karir, membina keluarga dan tentunya kepindahannya dapat membuka lahan dakwah baru dilingkungan tempat tinggal disana. Tidak lupa kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Akh Lukman barang kali terdapat perilaku kami yang khilaf dan tidak pantas selama ini kami mohon keikhlasannya untuk dimaafkan, Semoga ikatan silaturrahmi ini tidak putus karena antum bagian dari keluarga kami. Amiin.

Sidney Jones: PKS partai yang paling memahami persoalan rakyat dan paling memahami prinsip demokrasi

noreply@blogger.com (pks kraton) — Wed, 26 Jun 2013 03:31:00 +0000

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan partai terbesar keempat di Indonesia pasca Pemilu 2009 seringkali dituding memiliki hidden agenda untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. PKS juga kerap dikaitkan dengan gerakan Islam radikal di luar negeri, wabil khusus Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Tetapi, di mata Sydney Jones dari International Crisis Group (ICG), PKS bukanlah partai radikal. Terlebih PKS mengikuti aturan main demokrasi di Indonesia.

Sydney Jones menyampaikan hal itu ketika berbicara dalam Lecture Series on Democracy di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah di Ciputat, Tangerang, Senin pagi (23/5).

"Saya baru dari Aceh, dan mampir ke kantor partai lokal maupun nasional. Saya juga berbicara dengan wakil-wakil PKS di DPRD di Aceh," ujar Sydney.

Dalam berbagai pembicaraan itu, Sydney Jones menyimpulkan bahwa wakil-wakil PKS adalah yang paling memahami persoalan rakyat dan paling memahami prinsip demokrasi.

"Mereka paling cerdas dan paling peduli pada rakyat, juga paling punya gagasan tentang public services," demikian Sydney Jones.

Gus Pur : Sistem Pemilu Mahal, Banyak Caleg Korupsi

noreply@blogger.com (pks kraton) — Wed, 26 Jun 2013 02:19:00 +0000

JAKARTA – Sistem proposional terbuka yang dijalani Indonesia cenderung mendekati korupsi. Ini disebabkan gesekan antar caleg sangat kuat sehingga mereka berusaha menang dengan mengeluarkan biaya mahal.

“Sistem pemilu Indonesia yang menganut proporsional terbuka cenderung korup. Ini disebabkan tiap caleg mengkampanyekan partainya dan dirinya, “ tegas Anggota DPR Komisi II dari Fraksi PKS, Agus Purnomo kepada Berita99 dalam diskusi kebangsaan “Mewujudkan Pemilu 2014 Bersih, Berkualitas dan Bermartabat” di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (25/6)

Agus menjelaskan mahalnya biaya pemilu sangat terasa dalam Pemilu 2009. Saat itu, seorang caleg untuk menang dalam satu dapil membutuhkan 5 miliar rupiah.

“Gaji seorang anggota DPR sebanyak Rp 60 miliar, belum dipotong partai. Sementara kebutuhan jika ingin kembali nyaleg sangat tinggi sehingga mereka main proyek dan korupsi, “ tegasnya.

Tingginya biaya pemilu membuat seorang caleg memainkan politik dengan kecurangan. Salah satunya dengan membeli rekapitulasi di Tempat Pemungutan Suara untuk mengatur hasil akhir, sehingga memenangkan caleg yang bersangkutan.

“Ini umumnya dilakukan dengan membeli surat suara dan membayar panitia pengawas lapangan. Jadi jika di masa mendatang integritas caleg tak bagus, maka Indonesia tak memiliki harapan, “ pungkasnya.

Suswono : Indonesia Tidak Akan Kekurangan Pangan

noreply@blogger.com (pks kraton) — Mon, 24 Jun 2013 01:45:00 +0000

MEDAN — Indonesia tidak akan kekurangan pangan. Karena Indonesia masih memiliki 10 juta hektare lahan pekarangan rumah yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam.

Menteri Pertanian Suswono mengemukakan hal itu ketika melakukan temu wicara dengan para petani Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya di lokasi Urban Farming, Kelurahan Gedung Johor, Medan, akhir pekan lalu.

“Jika 10 juta hektare ini ditanami dengan tanaman pangan, insya Allah kita tidak akan pernah kekurangan pangan,” tandas Suswono.

Melihat potensi lahan pekarangan yang demikian luas, sejak dua tahun lalu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, membuat program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Program ini memaksimalkan sekecil apa pun lahan pekarangan rumah untuk ditanami dengan tanaman pangan, seperti sayur-sayuran, buah, serta tanaman obat.

Program ini, lanjut Mentan, cukup berhasil dalam mendukung program ketahanan pangan. Dengan program ini, Indonesia sudah bisa lepas dari masalah kelaparan dan gizi buruk.

Menurut target MDGs yang ditetapkan FAO, Indonesia seharusnya baru tahun 2015 bisa lepas dari masalah kelaparan dan gizi buruk. Tetapi tahun 2012 oleh FAO Indonesia sudah dinyatakan berhasil mengatasi masalah kelaparan dan gizi buruk.

“Jadi lebih cepat tiga tahun,” imbuh Mentan Suswono.

Karena keberhasilan tersebut organisasi pangan dan pertanian di bawah PBB, FAO memberikan penghargaan kepada Indonesia. Penghargaan diterima oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa tanggal 17 Juni 2013 lalu di markas FAO di Roma, Italia.

5.000 Desa

Keberhasilan program KRPL ini membuat Kementan melakukan duplikasi program tersebut di 5.000 desa di Indonesia tahun ini. Setiap desa, sebut Mentan, akan mendapat bantuan sekitar Rp 40 juta untuk pembelian bibit, pupuk, dan peralatan yang dibutuhkan untuk menciptakan kawasan rumah pangan ini.

“Tahun ini kita akan menduplikasi program ini di 5.000 desa. Tahun-tahun berikutnya kita harapkan akan lebih banyak lagi desa melaksanakan program ini,” jelas Mentan.

Keberhasilan program KRPL ini juga menarik minat para delegasi APEC yang tengah melakukan pertemuan di Medan mulai 22 Juni-6 Juli 2013. Para delegasi dijadwalkan akan meninjau sejumlah desa di Medan yang telah sukses melaksanakan program KRPL ini.

Mentan usai membuka Third Senior Officials Meeting APEC mengunjungi lokasi yang akan didatangi para delegasi APEC tersebut. Bahkan di Ladang Bambu, Medan, Mentan sempat memanen sayuran hasil ladang KRPL yang dikelola para ibu warga Kelurahan Baru, Medan.

Zuhrif Hudaya: DAKWAH DAN MANUSIA [3]

noreply@blogger.com (pks kraton) — Mon, 24 Jun 2013 01:33:00 +0000

Zuhrif Hudaya: DAKWAN DAN MANUSIA [3]: Dakwah hadir untuk menjadikan hal-hal yang mendasar dalam syariah tetap menjadi milik semua manusia. Dakwah hadir untuk menjadikan Selengkapnya..

Presiden PKS: Agama solusi persoalan bangsa

noreply@blogger.com (pks kraton) — Sun, 23 Jun 2013 15:37:00 +0000

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta menyebut agama dapat diketengahkan sebagai solusi persoalan bangsa. Terlebih, Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan yang tak kunjung usai.

"Kita harus ketengahkan agama sebagai solusi persoalan bangsa," kata Anis saat safari dan silaturrahim dengan tokoh PKS di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (23/6), seperti dilansir Antara.

Dengan mengedepankan agama sebagai solusi kebangsaan, Anis percaya dan yakin kader-kader PKS akan menjadi pemimpin Indonesia. Apalagi, mereka terus bekerja keras, ikhlas dan mampu menjaga stamina ruhiyah, serta solid.

"Begitu pula, partai Islam seperti PKS harus tetap yakin, bahwa apa yang diperjuangkan di tengah isu-isu negatif yang menerpa, akan tetap tumbuh, dan bahkan terus tumbuh dan berkembang," lanjutnya.

Dia menambahkan, "Sejarah bangsa-bangsa, dapat hilang dan pergi. Namun agama, tak pernah berhenti bertumbuh. Seluruh sejarawan Indonesia mengatakan, agama mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam sejarah," demikian Anis Matta .

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kalsel, Ibnu Sina menyebut provinsinya tak hanya menyumbang ketahanan pangan nasional, tapi juga bagi ketahanan partai politik (parpol) yang dipimpin Anis.

Dengan kedatangan Presiden PKS ke Kalsel, dia berharap dapat mendorong semangat juang dan kerja keras kadernya di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota dan berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa itu.

"Selain itu, makin mempererat kebersamaan dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, dengan hasil yang semakin meningkat pula, sehingga dari tiga besar menjadi dua besar parpol se-Kalsel," ucap Ibnu Sina.

PKS: Membangun Karaktek Bangsa Dimulai dari Keluarga

noreply@blogger.com (pks kraton) — Sun, 23 Jun 2013 07:30:00 +0000

Kekuatan karakter bangsa Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan berasal dari kuatnya ketahanan keluarga, karakter bangsa berbanding lurus dengan karakter keluarga.

"Jika karakter keluarga kuat maka karakter bangsa pun akan kuat. Sementara kondisi saat ini, ketahanan keluarga Indonesia mulai berada dalam ambang kerapuhan," kata Ketua Bidang Perempuan DPP PKS, Anis Byarwati seperti keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Minggu (23/6).

Hal itu disampaikan Anis Byarwati menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional 2013 ke-20 yang diperingati setiap 29 Juni.

Jelas Anis, masa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki Cut Nyak Dien, seorang srikandi Aceh yang sejak muda telah berjuang melawan Belanda bersama suaminya. Kekompakan dalam berkeluarga dan kesamaan dalam perjuangan telah menjadi inspirasi dan semangat yang kuat bagi Cut Nyak Dien untuk tidak pantang menyerah melawan penjajah Belanda. Begitu pula dengan keluarga KH. Ahmad Dahlan, keberhasilannya dalam mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat tidak luput dari peran aktif istrinya, Siti Walidah dalam menguatkan ketahanan keluarganya dan berperan aktif dalam perjuangan.

Bandingkan dengan kondisi keluarga Indonesia saat ini. Anis mengutip data dari Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) yang mencatat bahwa sejak 2005 angka perceraian di Indonesia meningkat di atas 10% setiap setahunnya.

"Bahkan data dari hasil konsultasi klien psikolog menyebutkan 3 dari 10 pernikahan di Indonesia berakhir dengan perceraian. Saat ini keluarga Indonesia mengalami terpaan ujian, menjadi komitmen kita, anak-anak bangsa untuk berjuangkan mengokohkannya," ujar Anis.

Lebih rinci Anis mengatakan, keluarga adalah wahana penopang bangsa, entitas sekaligus aset vital yang perlu diayomi, ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya, karena keluarga adalah rumah jiwa bangsa. Oleh karena itu terang dia, dalam rangka memaknai Hari Keluarga Nasional 2013, partainya kembali mengajak semua masyarakat dan elemen bangsa untuk bersama-sama bergandengan tangan memperkuat ketahanan keluarga Indonesia.

"Tidak kata terlambat untuk memulai sebuah kebaikan, untuk memulai sebuah upaya memperkuat simpul-simpul ikatan dalam keluarga, bangsa tanpa keluarga bagaikan bangunan mewah tak berjiwa. Keluarga tanpa perlindungan negara juga bagaikan rumah renta dilanda badai," tutupnya

Prof. Iberamsjah : Demokrat Tak Tahu Diri, Sikap PKS Tepat

noreply@blogger.com (pks kraton) — Sat, 22 Jun 2013 03:08:00 +0000

Jakarta - Partai Demokrat dinilai sombong, tak beretika serta tidak tahu ilmu tata negara terkait dengan desakan agar Partai Keadilan Sejahtera menarik tiga kadernya yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II menyusul penolakan partai itu akan kenaikan harga BBM.

"Itu (soal jabatan menteri) bukan urusan dia (Demokrat). Demokrat kegenitan," ungkap pengamat politik Prof. Iberamsjah kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Jumat, 21/6).

Iberamsjah menegaskan, soal pengangkatan dan pemberhentian menteri, sepenuhnya hak prerogatif Presiden SBY. Karena itu, Demokrat tak perlu mendesak-desak. Dalam amatan Iberamsjah, sejumlah elit Demokrat mencoba jadi pembela SBY. Padahal, SBY sendiri tidak senang hak preorogatifnya dicampuri.

"Kalau saya Presiden, sudah saya pecat itu (elit Demokrat yang menyuruh PKS tarik menteri). Demokrat tidak tahu diri. Tidak tahu menempatkan dimana posisinya. Tidak cerdas," tegas Gurubesar Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.

Sejalan dengan itu, Iberamsjah menilai sikap PKS betul. PKS bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya nasib tiga kadernya Menkominfo Tifatul Sembiring, Mentan Suswono, dan Mensos Salim Segal Al Juffri kepada Presiden SBY. "Sudah betul itu PKS," tandasnya. [zul]

Wawancara - Tifatul Sembiring: "Pilpres 2004 & 2009 Saya Berkeringat Kampanyekan SBY Jadi Presiden"

noreply@blogger.com (pks kraton) — Fri, 21 Jun 2013 03:00:00 +0000

Terkait satus Koalisi PKS Tifatul menyampaikan :“PKS itu sudah setia berkoalisi dengan Partai Demokrat sejak Pilpres 2004. Saya sejak Pilpres 2004 dan 2009 sudah turun, mendekati organisasi sayap PKS untuk mengkampanyekan SBY. Sebab saya Ketua Umum PKS yang paling lama. Sejak awal saya berkeringat,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut wawancara selengkapnya:

Pimpinan PKS menyatakan, menteri dari PKS diwakafkan ke Presiden, tanggapan Anda?

Memang sudah diwakafkan semenjak terpilih menjadi menteri dong. Menteri itu kan sebagai pembantu Presiden. Maka bertanggung jawab kepada Presiden.

Anda akan terus mengikuti arahan yang diberikan Presiden?

Tentu. Selama saya menjabat sebagai menteri, maka sikap saya akan sejalan dengan Presiden. Silakan cek saja, sebagai menteri apakah saya pernah berbeda sikap dengan Presiden. Kalau Menteri berbeda sikap dengan Presiden, ya mundur saja.

Sikap partai Anda soal BBM kan berbeda dengan pemerintah?

Wajar saya kira kalau ada perbedaan. Di DPR itu memang ada ruang untuk itu. Ini kan negara demokrasi, perbedaan kan membuat demokrasi ini berjalan secara dinamis. Tapi sejak awal kan soal BBM itu menjadi domainnya pemerintah.

DPR sudah menyerahkan keputusannya kepada pemerintah. Hanya soal pengganti subsidinya memerlukan persetujuan DPR. Menurut saya setuju atau tidak, sudah bukan menjadi persoalan substansial lagi. Sekarang tinggal bagaimana caranya mengawal pengganti subsidinya melalui program kerakyatan.

Apa sikap PKS ini tidak berubah lagi?

Posisi PKS sama sekali tidak berubah kok. PKS kan menolak kenaikan harga BBM itu karena dinggap tidak pro rakyat. Tapi sekarang kan program yang ditawarkan sebagai pengalihan dana subsidi BBM itu sudah banyak, ada raskin, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bantuan siswa miskin, dan lain sebagainya. Nah ini sekarang yang harus dikawal para kader kami supaya penyalurannya tepat guna. Jadi intinya sama saja.

Kabarnya Setgab sudah gerah, ingin mengeluarkan PKS dari koalisi, apa benar?

Silakan saja kalau memang mau begitu. Tapi saya mau tanya, apa alasannya sehingga memutuskan seperti itu. PKS itu sudah setia berkoalisi dengan Partai Demokrat sejak Pilpres 2004 sampai 2009. Mesin partai kami sejak awal bekerja keras untuk memenangkan SBY sebagai Presiden.

Kami sudah berkeringat sejak awal, sudah bekerja secara sistematis. Jangan cuma karena perbedaan pendapat, yang memang wajar, lalu bersikap seenaknya.

Kalau PKS keluar dari koalisi, berarti Anda tidak lagi menjadi menteri?

Saya tegaskan, berdasarkan keputusan Lembang, PKS itu tetap berada di koalisi. Sementara untuk jabatan para menteri, PKS menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

Anda siap dicopot?

Silakan saja. Jabatan itu kan amanah, kepercayaan. Kalau tidak mendapatkan amanah lagi, ya saya tidak apa-apa. Berdasarkan kesepakatan Lembang kan memang soal jabatan menteri diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.

Kesepakatan Lembang itu apa saja sih?

Kesepakatan Lembang itu ada tujuh, yaitu sepakat untuk cooling down terlebih dahulu, menurunkan sepanduk menolak kenaikan harga BBM, menghindari debat publik

tentang masalah BBM atau masalah krusial lainnya, melarang kader untuk melakukan mobilisasi massa dengan menggunakan atribut partai, mengawal program yang pro rakyat dalam RAPBN, menyerahkan gonjang-ganjing soal posisi Menteri kepada Presiden, dan membantu advokasi bekas Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq.

Kalau ada kader yang membangkang, bagaimana?

Ya itu artinya mereka tidak mematuhi ketentuan partai. Kami dengan jelas sudah melarang dilakukannya mobilisasi massa, apalagi sampai menggunakan atribut partai.

Tentunya bagi kader yang seperti itu nanti akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi saya tegaskan lagi apabila hal semacam itu terjadi pasti bukan tindakan resmi partai.

Anda siap jika ditugaskan untuk mensosialisasikan kenaikan harga BBM?

Sangat siap. Karena tugas saya memang memberikan penjelasan kepada masyarakat. Memang saat ini tidak terlalu berbahaya bagi Indonesia. Namun masyarakat harus paham kalau potensi bahayanya juga besar, sehingga kita memerlukan imunitas untuk menghadapi hal ini.

Sebesar apa memang potensi bahayanya?

Kita lihat saja di Eropa, Yunani sudah collaps, di Spanyol pengangguran meningkat drastis hingga 37 persen. Kita harus memilih, apakah akan berdiam diri dan menunggu terjadi seperti itu, atau mengambil langkah pencegahan.

Ada kekhawatiran program tersebut hanya menguntungkan partai tertentu?

Tentu saja tidak. Semua menteri anggota koalisi kan saling bekerja sama untuk mengurangi dampak krisis tersebut. Misalnya Menteri Perdagangan yang mengontrol masalah harga barang kebutuhan pokok. Mentan mengawasi masalah persediaan barang kebutuhan pokok. Semua dilakukan secara bersama-sama, turun ke masyarakat untuk saling membantu.

Yang menyebabkan kenaikan barang-barang itu kan biasanya karena terjadinya penimbunan. Makanya harus dilakukan pengawasan secara bersama-sama. Kami pun sudah melibatkan pihak kepolisian.

Apakah program pengganti subsidi ini tepat sasaran?

Kami akan mengupayakan semaksimal mungkin agar tepat sasaran. Untuk memanfaatkan program penganti subsidi BBM kan masyarakat akan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial.

Kalau dulu, kartu semacam ini kan bisa diakali. Sekarang kami perketat penggunaannya. Jadi hanya orang yang namanya tertera, dan membawa KTP yang bisa menggunakannya. Konsepnya by name, by address. [Harian Rakyat Merdeka]

Caleg PAN Terbanyak Artisnya, PKS Tidak SATUPUN

noreply@blogger.com (pks kraton) — Fri, 21 Jun 2013 02:12:00 +0000

Ilustrasi

JAKARTA – Calon legislatif dari kalangan artis masih menarik perhatian para pemerhati pemilu. Bahkan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menemukan sedikitnya 79 artis dari 6.550 caleg yang masuk daftar calon sementara (DCS) untuk bersaing merebut kursi di Senayan.

Meski dipersentasekan masih sangat kecil, yakni berkisar satu persen, namun menurut Kordinator FORMAPPI Sebastian Salang, background artis masih menjadi andalan parpol dalam menarik tambahan suara pemilih.

“Parpol tetap mengandalkan artis di Pemilu 2014 nanti. Itu bukti, bahwa artis masih potensial dalam mendulang suara. Sayangnya masyarakat masih mempertanyakan kualitas mereka di kancah politik,” kata Sebastian kepada INDOPOS (JPNN Group), Kamis (20/6).

Dari jumlah tersebut, terbagi atas 9 parpol, minus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Ke-9 parpol tersebut, Partai Amanat Nasional (PAN) penyumbang artis terbanyak, yaitu 18 orang. Kemudian Partai Gerindra 15 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 14 orang, PDI Perjuangan 7 orang, Partai Demokrat 7 orang, Partai Nasionalis Demokrat (NasDem) 6 orang, Partai persatuan Pembangunan (PPP) 6 orang, Partai Golkar 4 orang dan Partai Hanura 2 orang.

Dari 79 artis tersebut, sebanyak 35 merupakan caleg perempuan dan 44 adalah laki-laki. Lalu, dari jumlah tersebut, 24 di antaranya berada di nomor urut puncak, san selebihnya di nomor urut sepatu. “Yakni, Gerindra mengusung 5 artis di nomor 1, menyusul PKB, NasDem dengan 4 artis di nomor 1, PAN 3 artis, dan partai lain 2 hingga 1 orang,” ungkapnya.

Keberadaan caleg artis ini pun dikritisi oleh pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Pemilu (Sigma) Said Salahudin. Menurutnya, wajah parlemen tidak akan berubah, mengingat artis yang ada saat ini masih sangat minim dalam percaturan politik.

“Jika ingin memperbaiki wajah parlemen harus diisi oleh orang-orang yang punya kualitas dan kompetensi. Dan saya melihat caleg dari artis yang ada saat ini tidak memenuhi unsur tersebut. Saya pesimis, perpolitikan di negeri ini akan lebih baik,” ucapnya.

Dia mencatat, yang memiliki kompetensi masih bisa dihitung jari. Khususnya artis yang saat ini sedang duduk di DPR. “Sedikit banyak yang sudah di DPR, tentunya lebih mengerti. Namun, yang sudah jadi anggota DPR pun saya nilai masih kurang potensial. Mereka lebih banyak pasif,” tegasnya.

Selain itu, artis yang dirangkul menjadi caleg, juga bukan kader partai. Mereka adalah caleg comotan. “Saya mencatat, yang sudah kawakan di partai itu hanya sedikit. Seperti Rieke Dyah Pitaloka di PDIP dan Nurul Arifin di Golkar,” terangnya. (ind)

Caleg DPR RI dari PKS paling merata dari wilayah Indonesia

noreply@blogger.com (pks kraton) — Fri, 21 Jun 2013 02:05:00 +0000

JAKARTA - Jakarta paling banyak menyumbang penempatan calon anggota legislatif di semua daerah pemilihan (dapil) untuk DPR pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Dari total 6.550 Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2.100 calon (32 persen) beralamat di Jakarta, namun dicalonkan pada daerah pemilihan di luar Jakarta.

Menurut Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, dari jumlah tersebut Partai Demokrat mempunyai calon paling banyak yaitu mencapai 248 calon atau 44 persen dari seluruh total daftar calonnya.

“Kemudian diikuti Partai Golkar 234 calon (42%), Partai Hanura 230 calon (40%), PDIP 202 calon (36%), Partai Gerindra 186 calon (34%), PAN 174 calon (32%), PKPI 164 calon (31%), PPP 160 calon (30%), PBB 160 calon (29%), Partai Nasdem 141 calon (25%), PKB 136 calon (24%) dan PKS 65 calon (13%),” katanya di Jakarta, Kamis (20/6).

Menurut Masykurudin, banyaknya calon yang datang dari Jakarta ini menunjukkan sistem rekruitmen pencalonan masih sangat sentralistik dan elitis. Partai politik tidak memertimbangkan aspek pengalaman situasi sosial setempat dan kedekatan emosional dengan konstituen, sehingga DCS kurang mencerminkan representasi jiwa pluralitas, peta masalah dan kepentingan di masing-masing daerah pemilihan.

“Di sisi lain, DCS ini menjadi preseden tentang besarnya biaya kampanye yang akan dikeluarkan. Karena parpol dan calon jelas membutuhkan biaya tambahan untuk kampanye, terutama akomodasi dan transportasi. Apabila partai politik dan calon mengambil jalan pintas dengan memasang iklan dan alat peraga, maka berakibat pada aspek kedekatan secara sosial emosional semakin tipis,” katanya.

Karena itu Masykurudin menilai parpol perlu mengaktifkan kantor-kantornya di daerah untuk meningkatkan kegiatan politik dan pendidikan pemilih dengan mengajak komunikasi dan menyerap aspirasi konstituen secara langsung. Dan tentunya masukan yang diperoleh harus dijadikan catatan dalam merumuskan program kerakyatan.

Berdasarkan data yang ada menunjukkan Caleg dari PKS tidak sentralistik dari jakarta tetapi merata dan terkecil dari Parpol lainnya.

Sumber : JPNN

PKS : Ada pihak yang sengaja menggulirkan isu pendepakan PKS dari koalisi

noreply@blogger.com (pks kraton) — Thu, 20 Jun 2013 08:17:00 +0000

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi santai pernyataan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha yang menyebut kontrak PKS di koalisi sudah berakhir. Bagi PKS berkoalisi maupun beroposisi bukanlah persoalan.

“Kita biasa-biasa saja tidak panik,” kata anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal ketika dihubungi Republika, Kamis (20/6).

Sikap santai PKS terhadap nasib menteri mereka berkait erat dengan etika politik yang berlaku di PKS. Dalam konteks ini para kader yang diangkat menjadi menteri sudah sepenuhnya menjadi milik publik. Mereka tidak boleh lagi berada di struktur kepengurusan partai karena harus bersungguh-sungguh bekerja membantu presiden.

Kondisi tersebut berbeda dengan partai-partai lain. Refrizal menyatakan kebanyakan partai justru memanfaatkan posisi publik untuk mengejar jabatan-jabatan politik di partai. “Pak Hatta Rajasa jadi Ketua Umum PAN setelah menjadi menteri. Pak SBY jadi ketua umum setelah menjabat presiden,” kata Refrizal.

Etika yang dijalankan PKS semestinya menjadi bahan acuan presiden sebelum mendepak PKS dari koalisi. Refrizal menyatakan selama ini SBY kerap keliru menafsirkan perbedaan sikap antara menteri PKS di kabinet dengan kader PKS di DPR.

SBY menganggap sikap kader PKS di DPR merepresentasikan sikap menteri PKS di kabinet. “Cara berpikir SBY tidak nyambung,” ujarnya.

Refrizal percaya ada pihak yang sengaja menggulirkan isu pendepakan PKS dari koalisi. Menurutnya selama ini posisi menteri PKS sudah menjadi incaran partai-partai politik lain di kabinet. “Memang ada yang mengincar kursi itu. Tapi kita tidak permasalahkan. Semua terserah presiden,” katanya.

Sumber : Republika

Sohibul Iman: PKS Dukung Uji Materi Pasal Lapindo

noreply@blogger.com (pks kraton) — Thu, 20 Jun 2013 06:29:00 +0000

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempersilahkan masyarakat mengajukan uji materi Pasal 9 UU APBNP 2013 ke Mahkamah Konstitusi. Ini disebabkan pasal tersebut mencatumkan anggaran Rp 155 miliar bagi korban lumpur Lapindo.

"Silakan saja masyarakat yang punya legal standing mengajukan ke MK. Pasti kita mendukung bila diujimaterikan," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

Sohibul mengaku terkejut dengan keberadaan pasal tersebut. Pasalnya redaksional kalimat di Pasal 9 UU APBNP 2013 terlalu mendetail.

"Kok sampai sedetail itu dimasukan dalam undang-undang," tambahnya.

Sohibul menegaskan tak mau berspekulasi makna dibalik pasal tersebut. Dia mempersilakan media menafsirkan sendiri, termasuk soal kemungkinan adanya kesepakatan antara pemerintah dan Partai Golkar terkait upaya meloloskan RUU APBNP 2013.

"Sebetulnya harusnya ada di peraturan pemerintah. Tentu teman PDIP kecolongan," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah siap mengalokasikan dana Rp 155 miliar untuk membantu korban bencana lumpur Lapindo. Alokasi dana tersebut tertera dalam Pasal 9 RUU Nomor/2013 tentang APBN 2013.

"Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013 dapat dipergunakan," bunyi Pasal 9 ayat 1 RUU APBN 2013.

Dalam Pasal 9 Ayat 1 APBN 2013 poin (a) dijelaskan alokasi dana bantuan diperuntukan bagi pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak di tiga desa: Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Selain itu, alokasi anggaran juga diperuntukan bagi rukun tetangga di tiga kelurahan yakni Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.

Pemerintah beralasan bantuan bagi korban lumpur Lapindo untuk menyelamatkan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul Sidoarjo. Anggaran yang diperuntukan bagi BPLS dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur. Termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong. "Pagu paling tinggi sebesar Rp 155 miliar," tulis Pasal 9 ayat 2.

Zuhrif Hudaya: DAKWAH DAN MANUSIA [2]

noreply@blogger.com (pks kraton) — Thu, 20 Jun 2013 05:56:00 +0000

Zuhrif Hudaya: DAKWAH DAN MANUSIA [2]: Manusia yang sebenar-benarnya manusia tidak boleh menjadi budak atas manusia yang lainnya. Manusia yang sebanarnya bukan penjajah,selengkapnya..

Pengamat : Selain PKS dan Golkar, tidak cukup kuat dijadikan sebagai basis dukungan Pemerintah

noreply@blogger.com (pks kraton) — Thu, 20 Jun 2013 05:46:00 +0000

JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gungun Heryanto percaya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan berani mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi. Hal ini karena SBY sangat perhatikan perimbangan kekuatan antara oposisi dan koalisi di parlemen.

"Sikap SBY tetap tak akan berubah," kata Gungun ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (19/6).

Gungun menyatakan SBY merasa lebih nyaman dengan menggantungkan posisi PKS di koalisi. Kalaupun mesti memberi sanksi, paling-paling SBY hanya akan mengurangi jatah menteri yang dimiliki PKS di kabinet. "Saya memprediksi maksimalnya pergantian menteri," ujar Gungun.

SBY menyadari dukungan 423 kursi (75,54 persen) partai pendukung pemerintah di parlemen bersifat rapuh. Hal ini karena dukungan tersebut tidak berakar pada kekuatan loyalitas, melainkan kepentingan pragmatis belaka.

Gungun mengatakan pemerintah bisa menghadapi persoalan besar bila mendepak PKS dari koalisi. Pasalnya PKS termasuk partai yang memiliki perolehan kursi besar di parlemen. Pilihan mendepak PKS dapat mengubah konstelasi kekuatan politik oposisi dan koalisi di DPR. Artinya, PKS yang berada di oposisi bisa menghambat program pemerintah.

Sementara Golkar yang tetap berkoalisi bisa leluasa melakukan sandera politik ke pemerintah. "Golkar dengan 106 kursi (18,93 persen) dan PKS 57 kursi (10,18 persen) sama-sama bisa menjadi bola liar," kata Gungun.

Di saat yang bersamaan, kata Gungun, mitra loyalis Demokrat yang lain seperti PAN dengan 46 kursi (8,21 persen), PPP 38 kursi (6,79 persen) dan PKB 28 kursi (5 persen) tidak cukup kuat dijadikan sebagai basis dukungan. "Tarik ulur dalam pengendalian kedua partai ini dianggap penting oleh SBY," ujarnya.

Ada-ada saja : Kasus PKS jadi soal Ujian SMK di Bogor

noreply@blogger.com (pks kraton) — Wed, 19 Jun 2013 04:06:00 +0000

Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq beberapa waktu lalu, menjadi salah satu soal ujian kenaikan kelas (UKK) di SMK tingkat XI SMK Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah, tertawa menyikapi kasus tersebut. Tak ada yang spesial dengan soal tersebut, dia menyebut kesalahan ada pada guru.

"Enggak usah lah. Gurunya, ilmu bahasanya kurang," kata Fahri yang juga anggota Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/6).

Fahri tak menilai munculnya kasus itu sebagai serangan politik kepada PKS. "Ya enggak tahu lah," ujarnya.

Sebelumnya, dalam soal multiple choice nomor 50 pelajaran Bahasa Indonesia berbunyi 'upaya KPK menyita mobil mewah mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, kemarin gagal. Kalimat tersebut dapat diringkas dengan menghilangkan pernyataan di bawah ini, kecuali;

a. Menyita mobil,
b. Luthfi Hasan Ishaaq,
c. Kemarin,
d. Mantan,
e. Gagal.

Meraih Kemenangan di Mata Allah

noreply@blogger.com (pks kraton) — Wed, 19 Jun 2013 03:43:00 +0000

Oleh: KH. Hilmi Aminuddin

Dakwah ini adalah proyeknya Allah, dan kita hanyalah pelaksananya saja. Kalau langkah-langkah kita sesuai dengan irsyadat (bimbingan) dan taujihat (arahan-arahan) rabbaniyyah wa-nnabawiyah (Rabb dan Nabi), kita akan dimenangkan oleh Allah SWT, insya Allah…

Karena dengan selalu disiplin terhadap manhaj rabbani, dengan taujihat rabbaniyyah, irsyadat rabbaniyah yang diberikan Al-Qur’an dan sunnah, maka kita sebelum dinilai menjadi pemenang di hadapan manusia, insya Allah telah dinilai menjadi pemenang di hadapan Allah.

Ikhwan wa akhwat fillah…meraih kemenangan di mata Allah harus menjadi target utama dan pertama sebelum meraih kemenangan menurut penilaian manusia. Na’udzubillah, kalau meraih kemenangan menurut penilaian manusia, sementara kalah menurut penilaian Allah, maka faqad khasira khusraanan mubiina. Rugi serugi-ruginya.

Saya pernah menjelaskan rumusan kemenangan rabbani yang sangat sederhana, seperti disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa definisi kemenangan itu adalah ‘Maa laazumul haqqu qulubana’ artinya: ‘selama kebenaran masih tetap kokoh di dalam hati kita.” Luzumul haq fi qulubina, itulah kemenangan. Itulah intishar. Itulah keberhasilan. Dalam percaturan, pertempuran, apakah ma’rakah siyasiyah, ma’rakah fikriyah, atau ma’rakah intikhabiyah, bentuknya apakah Pilkada di Kabupaten, Kota, Provinsi, Pemilu Nasional, Legislatif atau Presiden, pertama-tama yang harus diraih adalah kemenangan menurut penilaian Allah.

Insya Allah, jika kita dinilai Allah sebagai pemenang, Allah akan memberikan kemenangan yang dinilai oleh manusia. Itu rumusan dasar yang harus kita pegang. Jangan sampai target kemenangan-kemenangan pilkada atau pemilu nasional, membuat kita kalah menurut perhitungan Allah SWT. Kalah karena godaan-godaan jabatan jadi gubernur, bupati, walikota, bahkan presiden. Menang menurut manusia, kalau kemudian dalam posisi itu adalah hasil kecurangan, kezaliman dan ketamakan, maka maghlub ‘indallah, itu kalah menurut Allah.

Sebab ada inkhila-ul haq minal qalb, tercabutnya kebenaran dari hati. Tercerabutnya amanah dari hati. Inkhila-ul shidq, tercerabutnya kejujuran dari hati. Itu adalah kekalahan di sisi Allah. Tentu semua itu tidak kita inginkan. Karena itu kader-kader yang sudah memasuki lembaga-lembaga Negara, yang jadi gubernur atau wagub, atau walikota, atau wakil, agar mempertahankan kemenangan di sisi Allah dalam posisi itu. Agar tetap mustahiq (berhak) mendapatkan kemenangan berikutnya di arena perjuangan dan pergaulan antar manusia. [ ]

4 Pantun tanggapan Tifatul terkait koalisi PKS dengan SBY

noreply@blogger.com (pks kraton) — Wed, 19 Jun 2013 03:34:00 +0000

Sikap PKS menolak kenaikan BBM membawa dampak di sekretariat gabungan (Setgab) partai koalisi. Berikut tanggapan anggota Majelis Syuro PKS yang juga menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dengan pantun.

1. Pantun Ombak

"Siapa takut dilamut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Siapa takut jantungnya bergolak, jangan masuk ke dalam partai,"

Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (18/6).

2. Pantun Rumput disekitar Dahlia

"Banyak rumput di sekitar Dahlia, nggak usah ribut ini cuma soal dunia,"

Forum Pemred se-Indonesia 2013 di Bali, Jumat (14/6).

3. Pantun Sawi diladang

"Kalau ada sawi di ladang boleh kita menanam lagi, kalau ada koalisi diperpanjang, boleh kita bersidang lagi,"

Forum Pemred se-Indonesia 2013 di Bali, Jumat (14/6).

4. Pantun Buah Cempedak

"Kalau suka buah cempedak/ Awas pakaian getahnya lengket/ Kalau suka bermain minyak/ Awas licin kakinya kepleset:D *BBM*,"

Melalui akun twitter @tifsembiring Senin (17/6

Hidayat : KPK Berlebihan Tangani Kasus Impor Sapi

noreply@blogger.com (pks kraton) — Tue, 18 Jun 2013 17:39:00 +0000

PALU--Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Hidayat Nurwahid, Selasa malam, di Palu, bersuara di depankader partainya di daerah tersebut.

Ia berbicara tentang kasus yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq terkait dugaan kasus impor sapi.

Pertemuan yang berlangsung di Palu Barat tersebut dihadiri tidak kurang dari 400 kader PKS dari berbagai kabupaten di Sulawesi Tengah. Hidayat mengatakan aparat penegak hukum sudah terlampau jauh menggaruk kejahatan sapi impor yang belum terbukti itu.

Sampai-sampai, kata Hidayat, harta mantan presiden PKS yang dibeli jauh sebelum kejadian pun ikut disita untuk kepentingan penyidikan. "Belum terbukti tapi sudah menggaruk. Harta yang dibeli tahun 2006 pun disita," kata Hidayat.

Mantan Ketua MPR itu mengatakan akibat kasus tersebut opini publik pun sudah terbentuk. Seakan-akan itu kesalahan PKS dan kader-kadernya yang lain.

"Ini belum terbukti, tapi yang lain sudah berapa yang dipenjara. Tapi apakah mereka patah semangat? Tidak. Mereka saja tetap semangat, lalu kenapa kita tidak," katanya.

Hidayat meyakini bahwa kasus yang menimpa mantan presiden PKS tersebut bebas dari jeratan hukum.

Dia mengatakan apa yang menimpa PKS dalam kasus sapi impor hanyalah ujian bagi kader partai dalam menghadapi masalah besar. Dia mengatakan dengan ujian tersebut nanti akan membuat PKS besar di tengah masyarakat.

Patut Diduga Ada Kesepakatan Hitam SBY-ARB di Balik APBN-P 2013

noreply@blogger.com (pks kraton) — Tue, 18 Jun 2013 17:30:00 +0000

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera menjelaskan soal alokasi Rp 155 miliar dalam APBN-P 2013 yang digunakan untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

"Tadinya saya menilai perbedaan pendapat di sidang-sidang DPR adalah hal wajar. Namun apa yang terjadi di sidang paripurna kemarin adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan parpol-parpol Sekretariat Gabungan," ujar Ketua Umum Aliansi Rakyat Untuk Perubahan (ARUP), DR. Rizal Ramli, dalam pernyataan persnya, Selasa (18/6).

Rizal mengatakan, dengan menyepakati naiknya harga BBM, parpol-parpol telah mengkhianati rakyat yang hidupnya selama ini sudah sangat sulit. Padahal, banyak alternatif yang bisa dibahas untuk memperbaiki struktur penerimaan dan pengeluaran APBN tanpa perlu menyusahkan rakyat.

Lebih jauh lagi, calon presiden alternatif versi The President Centre ini menduga ada kesepakatan "hitam" antara SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang juga bos besar Lapindo, terkait alokasi anggaran tersebut.

Golkar memanfaatkan kesulitan rakyat untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan ketua umumnya. Perdebatan tentang APBN-P 2013 kemarin ternyata tidak murni sekadar perbedaan pendapat, tapi ditunggangi oleh kepentingan sempit parpol.

"Saya mau bertanya kepada ARB (Aburizal), apakah memanfaatkan uang negara untuk menyelesaikan masalah Lapindo akan menjadi model kepemimpinan Anda jika terpilih jadi presiden 20014? Sebagai kawan, saya ingatkan rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin yang banyak masalah dan akhirnya menjadi beban rakyat dan bangsa ini. Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menjadi solusi bagi bangsa," ujar Rizal Ramli.

Pada sidang paripurna DPR kemarin, disepakati pengalokasian dana Rp 155 miliar untuk membantu korban semburan lumpur Lapindo. Anggaran ini tertuang dalam pasal 9 Rancangan APBN-P 2013.

Sejak enam bulan terakhir, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini berkali-kali menjelaskan bahwa pembahasan APBN-P selalu dijadikan alat untuk korupsi berjamaah. Perumusan APBN-P menunjukkan lemahnya kemampuan tim ekonomi presiden, khususnya Menteri Keuangan, dalam memprediksi dan mengantisipasi masalah fiskal.

Menurut dia, jika Menkeu punya kapasitas memadai, tidak diperlukan adanya pembahasan anggaran perubahan. APBN-P baru benar-benar dibutuhkan jika ada gejolak ekonomi yang luar biasa di tingkat regional atau global. [ald]

PKS : Kami disumpah untuk memperjuangkan konstituen kami

noreply@blogger.com (pks kraton) — Tue, 18 Jun 2013 07:12:00 +0000

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara terang-terangan menolak RAPBNP 2013 yang diajukan pemerintah di paripurna DPR. Padahal seluruh anggota setgab menyatakan menerima RAPBNP 2013 soal penaikan harga BBM dan kompensasi BLSM.

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim mengatakan apa yang disampaikan dalam paripurna adalah sebagai bentuk konsistensi PKS dalam sumpah jabatannya kepada konstituen.

"Saya kira tidak demikian, kami disumpah untuk memperjuangkan konstituen kami, terlepas apa hasilnya itu merupakan proses demokrasi dan telah dilakukan di DPR ini dan keputusan diambil kita," ujar Abdul Hakim usai paripurna di Gedung DPR, Senayan, Senin (17/6/2013) malam.

Hakim menilai sikap PKS ini akan berdampak dengan nasibnya di Setgab Partai Koalisi Pemerintah menjadi persoalan lain dan tidak ada kaitannya dengan sikap PKS di paripurna DPR.

Bahkan PKS tak mau berandai-andai soal nasib tiga menterinya di kabinet pasca paripurna ini. Karena keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden SBY.

"Kami sudah perjuangkan konstituen tentu soal menteri kami serahkan ke PKS saya yakin bijak, tentu presiden akan mempertimbangkan secara bijak," imbuhnya. [ton]

Fahri Hamzah: ada anomali dalam rencana kenaikan harga BBM bersubsidi

noreply@blogger.com (pks kraton) — Mon, 17 Jun 2013 11:00:00 +0000

Anggota Komisi III DPR RI, Fahri Hamzah

JAKARTA - Bersuara dengan nada yang lebih lembut dari biasanya, politisi PKS Fahri Hamzah tidak kehilangan ketajaman muatan pembicaraan. Fahri menyebut adanya anomali dalam rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Dalam rapat paripurna di DPR, Senin (17/6), Fahri menyebut salah satu anomali itu tercermin pada alasan penyelamatan APBN. Pemerintah menyatakan, APBN bisa jebol jika harga BBM tidak dinaikkan.

"Di satu sisi kita bicara penyelamatan dan peningkatan APBN. Tapi di sisi lain, kita tidak mengatasi penyimpangan APBN. Kalau kita sukses mengelola APBN, maka APBN-nya tidak seperti ini berubahnya," tandas Fahri.

Fahri juga menyebut pemerintah tidak sensitif terhadap rakyat kecil. Pemerintah selalu menyalahkan masyarakat karena konsumsi BBM masyarakat yang besar, tetapi mengaturnya dengan cara dinaikkan harganya.

"Publik tidak bisa menerima jika pemerintah tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik (mengelola APBN). Dan kegagalan itu malah ditimpakan ke masyarakat," tegas Fahri lagi.

Fahri juga menyebut pemerintah gagal mengembangkan infrastruktur energi. Walhasil, Indonesia harus menyerahkan pengolahan minyak dan gas bumi ke pihak asing. Ujung-ujungnya, masyarakat harus membeli energi dengan harga mahal. Tapi pemerintah tetap saja tidak sensitif.

"Masyarakat terpaksa membeli energi yang mahal. Sudah dipaksa, tapi disalahkan pula. Dari hari ke hari kita menyaksikan orkestra yang fals ini," ucap anggota Komisi III DPR ini.