Berita Viral Seputar Kalimantan

Sahbirin Noor Mundur dari Jabatan Gubernur Kalsel Usai Menang Praperadilan

2024-11-13T14:53:00.000+08:00

Andi Muhammad Haswar,

Gloria Setyvani Putri

Tim Redaksi

BANJARBARU, KOMPAS.com - Sahbirin Noor mengundurkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), hanya sehari setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengumuman pengunduran diri tersebut disampaikan di hadapan ratusan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Idham Chalid, Kantor Sekretariat Daerah (Setdaprov) Kalsel, pada Rabu (13/11/2024).

"Saya mengundurkan diri, pemberkasannya sudah diproses," ujar Sahbirin di hadapan ratusan pegawai yang hadir.

Link YouTube

Pria yang akrab disapa Paman Birin itu menegaskan bahwa surat pengunduran dirinya telah dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin juga menyampaikan bahwa momen pengunduran dirinya merupakan waktu untuk berpamitan kepada seluruh ASN di lingkungan Setdaprov Kalsel. Sebagai penutup, Sahbirin berpesan kepada seluruh ASN agar tetap menjalankan kinerja yang baik, meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai gubernur.

Paman Birin muncul sehari sebelum putusan praperadilan

Diketahui, dalam eksepsinya, Tim Biro Hukum KPK menyebut Paman Birin melarikan diri atau kabur pasca OTT pada 6 Oktober lalu. Keberadaan Paman Birin tidak ditemukan meskipun penyidik telah mencarinya di sejumlah tempat yang diduga menjadi lokasi persembunyian.

Di sisi lain, Paman Birin juga tidak menghadiri kegiatan yang menjadi tanggung jawab gubernur seperti Rapat Paripurna DPRD Kalsel dan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalsel.

"Sampai persidangan ini berlangsung termohon masih melakukan pencarian terhadap diri pemohon. Kondisi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemohon selaku tersangka melarikan atau kabur,” kata anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah dalam sidang di PN Jaksel, Selasa (7/11/2024). Namun, tepat satu hari sebelum putusan praperadilan dibacakan, Sahbirin mendadak muncul dan memimpin apel di lingkungan kantor Gubernur Kalsel, Senin (11/11/2024).

"Ada dua kemungkinan hasil akhir proses praperadilan tersebut, apakah status tersangka Paman Birin akan gugur atau tidak," ujar Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Kalsel, Berkatullah kepada wartawan. Menanggapi putusan ini, KPK menyayangkan PN Jaksel mencabut status tersangka Sahbirin Noor.

Sumber

KPK Buka Peluang Kembali Tersangkakan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

2024-11-13T11:30:00.000+08:00

Praperadilan hanya menguji aspek formil, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang akan menetapkan kembali Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa untuk sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Pemerintah Provinsi Kalsel.

Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, praperadilan yang dimenangkan Sahbirin Noor hanya menguji aspek formil, bukan aspek materiil terkait dengan perkara suapnya.

"Tentunya tidak berpengaruh terhadap penyidikan yang sudah berjalan yang tersangkanya sudah dilakukan penahanan," kata Tessa kepada wartawan, Rabu, 13 November 2024.

Untuk itu kata Tessa, pihaknya membuka peluang akan kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terhadap Sahbirin Noor.

"Dan nanti akan dilihat perkembangannya, apakah penggalian informasi, penggalian keterangan yang dilakukan oleh penyidik ini nanti akan dapat kembali membuat adanya surat perintah penyidikan yang baru," pungkas Tessa.

Pada Selasa, 12 November 2024, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hady memutuskan menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor selaku pemohon, melawan KPK selaku termohon.

Hakim menilai penetapan tersangka terhadap Sahbirin Noor oleh KPK merupakan perbuatan sewenang-wenang. Untuk itu, Hakim menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Sahbirin Noor tidak sah.

Pada Minggu, 6 Oktober 2024, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Provinsi Kalsel. Sebanyak 17 orang diamankan dalam kegiatan itu.

Dari OTT itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang Rp12.113.160.000 (Rp12,1 miliar) dan 500 Dolar AS yang merupakan bagian dari fee 5 persen untuk Sahbirin terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Pemprov Kalsel.

KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka, yakni Sahbirin Noor (SHB) selaku Gubernur Kalsel, Ahmad Solhan (SOL) selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Kalsel, Yulianti Erlynah (YUL) selaku Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).

Selanjutnya, Ahmad (AMD) selaku pengurus rumah Tahfiz Darussalam sekaligus pengepul uang, Agustya Febry Andrean (FEB) selaku Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel, Sugeng Wahyudi (YUD) selaku swasta, dan Andi Susanto (AND) selaku swasta.

Namun demikian, KPK baru resmi menahan 6 tersangka pada Senin, 7 Oktober 2024. 1 tersangka lainnya, yakni Sahbirin Noor lolos dari OTT KPK. KPK pun telah mencegah Sahbirin Noor agar tidak kabur ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 7 Oktober 2024.

Dalam perkaranya, tersangka Wahyudi dan Andi mendapatkan 3 paket pekerjaan di Dinas PUPR Pemprov Kalsel pada 2024, yakni paket pekerjaan pembangunan lapangan sepakbola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalsel dengan penyedia terpilih PT Wiswani Kharya Mandiri (WKM) dengan nilai pekerjaan Rp23.248.949.136 (Rp23,24 miliar).

Selanjutnya paket pekerjaan pembangunan Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama (HIU) dengan nilai pekerjaan Rp22.268.020.250 (Rp22,26 miliar), dan pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalsel dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama (BBB) dengan nilai pekerjaan Rp9.178.205.930 (Rp9,17 miliar).

Dalam prosesnya, juga ada rekayasa pengadaan yang dilakukan agar tersangka Wahyudi bersama tersangka Andi terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut adalah, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Wahyudi bersama Andi yang dapat melakukan penawaran, konsultan perencana terafiliasi dengan tersangka Wahyudi, dan pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak.

Terdapat fee sebesar 2,5 persen untuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dan 5 persen untuk Sahbirin.

EDITOR: AHMAD KIFLAN WAKIK

Link Sumber

Paman Birin Mendadak Muncul dan Pimpin Apel Setdaprov Kalsel, Beri Pesan ke ASN

2024-11-11T13:59:00.000+08:00

Andi Muhammad Haswar, Gloria Setyvani Putri Tim Redaksi

BANJARBARU, KOMPAS.com - Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang akrab disapa Paman Birin, kembali muncul ke publik setelah menghilang usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Munculnya Paman Birin menandakan bahwa dirinya kembali menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) secara definitif.

Pada Senin (11/4/2023) pagi, Paman Birin terlihat memimpin apel pagi di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, yang dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Link Video

Selama ketidakhadirannya, jabatan sementara Gubernur Kalsel dipegang oleh Pelaksana Harian (Plh) yang dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Kalsel, Berkatullah menjelaskan, status hukum Paman Birin masih dalam proses dan sedang menjalani tahap praperadilan.

"Ada dua kemungkinan hasil akhir proses praperadilan tersebut, apakah status tersangka Paman Birin akan gugur atau tidak," ujar Berkatullah kepada wartawan. Sambil menunggu hasi6l praperadilan, Paman Birin berpesan kepada seluruh instansi di Pemprov Kalsel untuk tetap menjalankan fungsinya. "Paman Birin berpesan kepada instansi-instansi agar bekerja sesuai tupoksi, termasuk bekerja untuk mencapai target-target, apalagi menjelang akhir tahun," pungkasnya.

Diketahui, kasus yang menjerat Sahbirin Noor berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel pada 6 Oktober 2024. Dalam upaya penindakan tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 12.113.160.000 dan 500 Dolar Amerika Serikat (AS).

Uang tersebut diduga merupakan bagian dari fee 5 persen untuk Sahbirin Noor terkait pekerjaan lainnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel. KPK kemudian menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas PUPR Kalimantan Selatan. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyebutkan bahwa Paman Birin diduga menerima fee sebesar 5 persen dari proyek tersebut.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025," kata Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 8 Oktober 2024.

Link Sumber

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

2024-10-12T18:31:00.000+08:00

Author : Muhammad Natsir

12/10/2024, 18:31 WIB

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. dok. Diskominfo Kalsel. Askara.co.id.

EmitenNews.com - Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor tidak terima atas penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh KPK. Tersangka kasus korupsi itu, melayangkan gugatan praperadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK siap menghadapi langkah hukum Sahbirin Noor. Sidang pertama gugatan praperadilan tersebut dijadwalkan pada Senin, 28 Oktober 2024.

Dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (12/10/2024), Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, KPK akan menghadapi dan mengawal prosesnya melalui Biro Hukum sesuai aturan yang berlaku.

Tessa mengatakan pihaknya juga mempersilakan Sahbirin Noor untuk menempuh jalur hukum terkait penetapan status tersangka tersebut. "KPK mempersilakan penggugat untuk menggunakan hak melakukan gugatan praperadilan."

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh KPK.

Gugatan praperadilan tersebut didaftarkan pada Kamis (10/10/2024) dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sidang pertama gugatan praperadilan tersebut dijadwalkan pada Senin, 28 Oktober 2024.

Sebelumnya, Selasa (8/10/2024), KPK mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam kasus suap lelang proyek di Kalimantan Selatan.

Bersamaan dengan itu, penyidik komisi antirasuah juga memberlakukan larangan keluar negeri terhadap Sahbirin Noor terkait dengan penyidikan dugaan korupsi tersebut. Status cekal tersebut diberlakukan sejak 7 Oktober 2024, dan berlaku selama enam bulan ke depan.

Sedikitnya, ada tiga proyek yang dituduhkan dalam kasus korupsi dengan 7 tersangka, termasuk Gubernur Sahbirin Noor itu. Di antaranya, pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp23 miliar.

Lainnya, pembangunan Gedung Samsat Terpadu senilai Rp22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp9 miliar.

KPK menduga terjadi rekayasa dalam lelang proyek tersebut, untuk memenangkan perusahaan tertentu. Itu dilakukan antara lain dengan cara membocorkan harga perkiraan sendiri dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang.

Lainnya, merekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan tertentu yang dapat melakukan penawaran, menunjuk konsultan yang terafiliasi dengan pemberi suap. Lalu, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum tanda tangan kontrak.

KPK sudah menetapkan 7 tersangka dalam kasus tersebut, lima di antaranya dari penyelenggara negara sebagai penerima suap. Dua lainnya dari pihak swasta sebagai pemberi suap.

Selain Sahbirin, KPK juga menetapkan status tersangka terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah. Kemudian, Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, dan Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean.

Di luar itu, masih dua orang tersangka lainnya yang berasal dari pihak swasta, yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

Para tersangka yang berstatus sebagai penyelenggara negara, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan dua pihak swasta tersebut, penyidik KPK menjerat mereka dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***

Link Sumber

Sahbirin Noor Minta Status Tersangka Korupsi Batal, Tuding KPK Sewenang-wenang

2024-10-12T09:38:00.000+08:00

Sabtu, 12 Oktober 2024 09:38 WIB

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin mengajukan gugatan praperadilan seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam gugatannya, Sahbirin menyebut penetapan tersangka oleh KPK sebagai tindakan sewenang-wenang.

Sahbirin mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 10 Oktober 2024. KPK telah menetapkan paman dari pengusaha batu bara Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, itu sebagai tersangka kasus dugaan suap sejumlah proyek di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada 6 Oktober 2024.

Gugatan praperadilan tersebut teregister dengan nomor 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Sahbirin Noor terdaftar sebagai pemohon dengan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi casu quo Pimpinan KPK.

Dalam permohonannya, Sahbirin meminta agar penetapan tersangka oleh KPK dinyatakan batal. “Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal,” seperti tertulis dalam petitum gugatan Sahbirin yang diperoleh Tempo pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Sahbirin meminta PN Jakarta Selatan untuk memerintahkan KPK agar menghentikan penyidikan terhadap dirinya. Dia juga meminta KPK dihukum untuk membayar biaya perkara yang dia ajukan.

Selain itu, Sahbirin meminta agar KPK tidak mengeluarkan penetapan lebih lanjut terhadap dirinya. “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon,” kata Sahbirin dalam gugatannya.

Menanggapi gugatan Sahbirin, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan gugatan praperadilan merupakan jalur hukum sah yang dapat ditempuh seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. “KPK mempersilakan penggugat untuk menggunakan hak melakukan gugatan praperadilan,” kata Tessa melalui pesan singkat pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Tessa berujar KPK akan mengikuti prosedur tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut dia, lembaganya akan menghadapi dan mengawal proses praperadilan yang diajukan Sahbirin melalui Biro Hukum KPK.

“KPK meyakini bahwa penetapan tersangka atas nama SN sudah melalui prosedur hukum yang berlaku,” ujar Tessa.

Penetapan tersangka Sahbirin Noor terjadi setelah KPK melakukan rapat ekspos perkara dugaan korupsi itu pada 6 Oktober 2024, sekitar pukul 21.30 WIB. Rapat penyidik dan pimpinan KPK itu menemukan ada cukup bukti permulaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Kalimantan Selatan.

Sahbirin menjadi tersangka menyusul enam pelaku lain yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Ahad, 6 Oktober lalu. Keenamnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kalimantan Selatan Ahmad Solhan (SOL), Kepala Bidang Cipta Karya dan pejabat pembuat komitmen di Dinas PUPR Yulianti Erlynah (YUL). Selain itu, terdapat pula pegurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD) dan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustya Febry Andrean (FEB).

Para tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR Kalsel itu diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Link Sumber

Geger Konvoi Gengster di Pasar Lama Banjarmasin Bawa Sajam

2024-10-12T08:00:00.000+08:00

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 08:00 WIB

Restu

WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Geger konvoi gengster Banjarmasin di Pasar Lama dibubarkan polisi yang pergoki aksi konvoi, Minggu (11/10).

Info relawan, gengster yang konvoi sekitar 20 sepeda motor berbonceng tiga orang membawa senjata jenis samurai, mandau, dan tombak.

Salah seorang petugas kepolisian yang juga berada di Pasar Lama langsung mencoba membubarkan konvoi gengster.

Link Sumber

Haji Isam Bantah Terlibat Kasus Suap Pamannya Sahbirin Noor

2024-10-11T14:15:00.000+08:00

Tim Redaksi, CNBC Indonesia

Jumat, 11/10/2024 14:15 WIB

Jakarta, CNBC Indonesia - Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam buka suara perihal penetapan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (Kalsel) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan.

Melalui pengacaranya, Junaidi Tirtanata. Haji Isam membantah keterlibatannya di dalam perkara gratifikasi Sahbirin Noor. Junaidi pun meminta asas praduga tak bersalah dikedepankan dalam kasus suap Sahbirin Noor.

"Kami prihatin atas kasus yang menimpa Pak Sahbirin, namun saya tegaskan bahwa Haji Isam tidak memiliki hubungan ataupun kepentingan terhadap perkara yang sedang ditangani KPK. Lagi pula prosesnya masih berjalan dan belum ada bukti bahwa Pak Sahbirin terlibat. Mari kita junjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Junaidi dalam keterangan resmi, dikutip dari Detikcom, Jumat (11/10/2024).

Junaidi menjelaskan kasus suap Sahbirin Noor merupakan murni perbuatannya pribadi selaku pejabat di Kalimantan Selatan. Dia mengatakan Haji Isam tidak memiliki kepentingan bisnis apa pun dengan kasus yang kini sedang diusut KPK.

Dia pun memastikan kliennya juga menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Haji Isam, menurut Junaidi, mendukung langkah penegakan hukum yang menjadi wewenang KPK.

"Kami percaya KPK akan bertindak secara profesional dan berdasarkan bukti yang ada, dan kami sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum yang transparan serta terukur," tegasnya.

Dia pun berharap media memberitakan kasus ini secara objektif dan tidak mengaitkan nama pihak lain yang tidak relevan dengan perkara ini.

(haa/haa)

Link Sumber

Gubernur Kalsel Hilang Usai Ditetapkan Tersangka

2024-10-09T16:53:00.001+08:00

9 October 2024 16:53 Wita

Cek Video

Jakarta: Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dikabarkan hilang setelah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyadik KPK terus berupaya melakukan pencarian terhadap tersangka.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai tersangka bersama enam orang lainnya dalam kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan.

Penyidik KPK mencari Sahbirin di rumah dinas dan rumah pribadinya di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Namun, penyidik tidak menemukan tersangka. Alat bukti lainnya juga tidak ditemukan. KPK meminta bantuan Polda Kalimantan Selatan untuk membantu penangkapan dari Sahbirin.

Jika Sahbirin mangkir dari panggilan KPK, maka dirinya akan masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh KPK. Walaupun Sahbirin tidak terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) saat 6 Oktober lalu, Sahbirin diduga kuat ikut terlibat dalam kasus pengadaan barang dan jasa.

(Tamara Sanny)

Link Sumber