Polusi Otak

Demokrasi adalah sistem yang ....... ?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 24 May 2012 07:29:00 -0700

Menggugat Thagut Demokrasi

Oleh: Zulfadhli

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Alah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil-amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. an-Nisaa' [4]: 59).

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syetan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan sejauh-jauhnya. (Qs. an-Nisaa' [4]: 60).

-------------------------------------------------------------------------

Dewasa ini sistem Demokrasi telah merambah luas ke seluruh dunia dan secara sukarela atau tidak, diterima oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Demokrasi telah menjadi agenda utama dunia paska perang dingin, yang dimotori oleh Amerika Serikat (AS). Dunia tiba-tiba menjadi peka terhadap masalah-masalah demokratisasi di suatu negara, seolah-olah bangsa yang menolak atau tidak menggunakannya sebagai ideologi adalah bangsa yang sakit, oleh karena itu perlu disembuhkan bahkan jika terpaksa harus diamputasi!

Tulisan ini mencoba menggugat keabsahan ideologi Demokrasi sebagai pandangan hidup yang sesuai bagi manusia dan mengungkap bahaya sistem ini jika digunakan sebagai alat oleh sebagian orang-orang Islam dalam mencapai tujuan-tujuan syari'at Islam.

Tinjauan Sejarah Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Latin, demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan), ia selalu diasosiasikan sebagai suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi dinilai sebagai sebuah sistem nilai kemanusiaan yang paling menjanjikan masa depan umat manusia yang lebih baik dari saat ini. Ia juga dinilai sesuai dengan tuntutan-tuntutan kebutuhan 'non material' manusia. Nilai-nilai Demokrasi itu kemudian diyakini akan dapat memanusiakan manusia, sebab nilai-nilainya bertitik tolak dari 'nilai-nilai luhur' kemanusiaan. Anggapan ini terutama muncul karena faktor penderitaan manusia akibat Fasisme, Totaliterianisme, Komunisme, dan paham-paham anti-Demokrasi lainnya pada beberapa dekade yang lalu.

Paham Demokrasi sebenarnya bukanlah sebuah ideologi yang baru, ia merupakan teori tua yang muncul kembali dari peradaban barat modern. Sedangkan peradaban barat modern menurut Arnold Toynbee dalam bukunya 'Civilization on Trial', adalah sebuah peradaban yang lahir dari puing-puing kehancuran peradaban Yunani-Romawi. Menurutnya apa yang disebut 'Dunia Barat' dewasa ini merupakan sempalan dari Imperium Romawi. Oleh karena itu pandangan hidup barat (western way of life) dapat dilihat sebagai kelanjutan pandangan hidup orang-orang Yunani kuno; cita-cita kebebasan, optimisme, sekularisme, pengagungan terhadap jasmani dan akal serta pengkultusan pada individualisme. Tradisi keagamaan mereka juga memantulkan secara transparan tradisi keagamaan Yunani kuno yang memandang agama sepenuhnya bersifat duniawiyah, praktis dan mengabdi pada kepentingan manusia (bukan Tuhan). Melalui karya-karya para sarjana dan filosof Yunani-Romawi, barat mengenal Empririsme dan Rasionalisme. Yunani di satu pihak mengajarkan kepada barat agar menempatkan akal di atas segalanya, bahwa akal sebagai sumber kebenaran. Adalah filosof Yunani seperti Plato dan Aristoteles yang mempengaruhi pemikiran dan filsafat politik barat sejak kelahirannya hingga perkembangannya dewasa ini. Karya Aristoteles, khususnya 'Politics' merupakan sumber inspirasi bagi perumusan teoritis konsep bentuk-bentuk negara, hakikat pemerintahan, hukum-hukum yang mengontrol negara, revolusi sosial, dan lain-lain. Gagasan barat mengenai negara (state), kekuasaan politik, keadilan, dan Demokrasi secara genealogis-intelektual juga bisa dilacak dari tradisi politik negara-negara kota Yunani klasik yang dinamakan 'Polis' atau 'City States'. Tentang hal ini akan kita uraikan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Dilain pihak, peradaban Romawi telah memberikan sumbangan besar di bidang sistem hukum pada negara-negara Eropa Barat seperti Perancis, Italia, Swiss, Jerman, Belanda dan Amerika Selatan, bahkan secara langsung atau tidak, terhadap negara-negara persemakmuran atau bekas jajahan mereka seperti Indonesia yang dijajah Belanda. Selama lebih dari 350 tahun menjajah Indonesia, Belanda menerapkan teori hukum yang berasal dari Code Civil Napoleon yang merupakan produk modifikasi hukum-hukum Romawi. Dibidang pemikiran politik, Romawi juga memberikan pemahaman kepada barat tentang teori Imperium. Teori Imperium adalah teori tentang kekuasaan dan otoritas negara (state authority) dimana kedaulatan dan kekuasaan dianggap sebagai bentuk pendelegasian kekuatan rakyat kepada penguasa negara. Maka menurut teori ini pada hakikatnya kedaulatan sepenuhnya milik rakyat. Penguasa politik hanyalah lembaga yang dipercayakan untuk memegang (bukan menguasai dan mendominasi) serta mempergunakan kedaulatan demi kebaikan seluruh rakyat. Penguasa bertanggungjawab kepada rakyat dan secara otomatis akan kehilangan legitimasi seandainya praktek kekuasaannya menyalahi kehendak rakyat. Teori Imperium Romawi sangat identik dengan teori Demokrasi, menurut teori ini rakyat memiliki hak-hak politik yang sama dan merupakan esensi tertinggi kedaulatan negara.

Disamping peradaban Yunani-Romawi terdapat dua peradaban lain yang telah mempengaruhi peradaban barat yaitu peradaban Judeo-kristiani (Yahudi-Kristen) dan peradaban Islam. Peradaban Yahudi-Kristen merupakan peradaban kedua yang meletakkan dasar-dasar intelektual dan filosofis yang kokoh bagi pembentukan dan perkembangan peradaban barat. Adalah Hegel, seorang pemikir Yahudi yang menciptakan suatu aliran filsafat Hegelianisme yang kemudian membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tradisi intelektual Eropa sejak abad ke XIX hingga dewasa ini. Selain Hegel ada juga Marx, ia sebagaimana Hegel juga telah memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan pemikiran barat. Tokoh Yahudi yang lahir di Jerman ini telah mengajarkan metodologi ilmiah dalam memahami perkembangan dan dinamika sosial, ekonomi dan sejarah kemanusiaan. Yaitu melalui gagasannya tentang Determinisme Ekonomi, Materialisme Sejarah, Dialektika Materialisme, teori Nilai Lebih (surplus value), dan lain-lain. Ajarannya menjadi inspirasi terbentuknya berbagai aliran pemikiran baru seperti Komunisme, Sosialisme Demokrasi, Feminisme Marxis, Kiri Baru (New Left), Aliran Frankfurt (Frankfurt School) dan Marxisme Barat (Western Marxism). Ketika hidup Marx mungkin tidak pernah membayangkan kalau pemikirannya akan mengubah wajah dunia dan melahirkan berbagai aliran pemikiran lain yang tidak saja mendominasi Eropa, tapi juga dunia, dan kemudian juga membawa penderitaan yang teramat besar bagi peradaban manusia. Sepanjang abad XIX dan XX minoritas Yahudi Eropa telah melahirkan banyak tokoh-tokoh besar di berbagai bidang pengetahuan dan filsafat, seperti Hegel, Marx, Sigmund Freud, Nietzsche Bertrand Russell, Schopenhauer, John Stuart Mill, Charles Darwin, Herbert Spencer, Henry Bergson, Albert Einstein dan lain-lain. Dalam dunia intelektual barat, mereka merupakan pelopor utama atau pendiri aliran-aliran pemikiran (school of thoughts) seperti Marxisme, Liberalisme, Kapitalisme, Komunisme, Darwinisme, Psikoanalisa dan Evolusionisme Sosial.

Sedangkan sumbangan Kristen terhadap peradaban barat telah dimulai sejak agama ini diakui sebagai agama negara di kekaisaran imperium Romawi. Diantara pemikir-pemikir mereka adalah Thomas Aquinas dengan teori Skolastisisme (Scholasticism) yang inti ajarannya adalah tentang bagaimana mencari kebenaran melalui dua cara yaitu melalui Wahyu (Revelation) dan Akal (Reason). Selain Thomas terdapat tokoh-tokoh seperti Martin Luther, Zwingli, dan Johanes Calvin yang melahirkan gerakan reformasi Protestan sebagai protes terhadap kebijaksanaan Gereja Ortodoks. Doktrin reformasi Protestan ini berdampak luas pada prilaku ekonomi orang-orang kristen di Barat yang didasari pada etika kerja atau etos Kapitalisme. Mereka menjadi pekerja dan pengusaha yang tekun bekerja, mengumpulkan harta dan hidup hemat tanpa merasa apa yang dilakukannya itu sebagai suatu kekeliruan. Dengan kata lain etika Protestan telah dijadikan pijakan dasar bagi perkembangan Kapitalisme Eropa.

Warisan peradaban Islam merupakan pilar ketiga yang memberikan kontribusi bagi kelahiran peradaban barat. Sebelum abad ke XIII, pemikiran dan tradisi keilmuan barat sulit dikatakan modern dan progresif. Sebelum abad itu, Eropa masih diliputi abad-abad kegelapan (dark ages). Tradisi ilmiah masih dianggap musuh agama dan pengkhianatan terhadap ajaran Al-Kitab dan Yesus Kristus. Para ilmuwan tercerahkan kemudian menjadi korban keganasan inkuisisi Gereja. Eropa baru mengalami proses 'pencerahan intelektual' setelah terjadi kontak dan interaksi dengan peradaban Islam, baik melalui perdagangan maupun pengiriman mahasiswa-mahasiswa mereka ke dunia Islam. Dalam konteks ini, Perang Salib (Crusades) selama dua abad merupakan salah satu tonggak penting dalam proses interaksi antara peradaban Islam dengan barat (Kristen). Dengan terjadinya perang tersebut, mulai pula terjadi kontak dagang, pertumbuhan Merkatilisme dan proses pertukaran budaya, meskipun tidak seimbang. Ketidak seimbangan ini terjadi karena pada kenyataannya barat jauh lebih banyak belajar dan mengambil manfaat dari interaksinya dengan dunia Islam, ketimbang sebaliknya. Kasus serupa juga terjadi beberapa abad sebelumnya, yaitu ketika panglima tentara Islam, Tariq Ibn Ziyad, menaklukkan Spanyol dan membangun peradaban Islam di kawasan itu. Selama tujuh abad (VIII-XV), peradaban Islam Spanyol secara gemilang berhasil mentransmisikan kebesarannya ke penjuru Eropa. Dari pusat peradaban Islam Spanyol itulah Eropa mulai merambah jalan ke arah perncerahan intelektual. Proses yang sama juga terjadi di pusat-pusat peradaban Islam lainnya seperti di Sicilia, Kairo, Baghdad dan Alexandriah. Dengan pengaruh Islam, barat kemudian berhasil secara gemilang menghancurkan tembok-tembok dogmatik yang telah mengungkungnya selama berabad-abad dan merintis jalan bagi usaha pengembangan pemikiran dan tradisi keilmuan. Diantara intelektual Islam yang telah memberikan sumbangan bagi peradaban barat adalah Ibnu Khaldun dengan karya monumentalnya 'Muqaddimah' dan Ibnu Haitham - seorang ahli matematika, astronomi dan ilmu optik. Robert Bacon, salah satu pemikir populer barat - yang memperkenalkan dan merintis metode eksperimental di barat - banyak belajar dari karya-karya Ibnu Haitham ketika menjadi mahasiswa di Universitas Islam Spanyol. Selain itu terdapat juga Ibnu Rusyd, seorang ahli filsafat Rasionalisme meskipun ia juga adalah seorang rasionalis pengikut aliran Mu'tazilah. Tan Malaka dalam bukunya 'Madilog' (Materialisme, Dialektika, Logika) menyatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa Kristen yang selesai belajar ilmu pengetahuan dari filosof-filosof Muslim Arab Andalusia (Spanyol) dan kemudian kembali ke Eropa, dianggap sebagai kaum revolusioner oleh pendeta-pendeta Kristen di negerinya, karena kedatangan mereka membawa perubahan-perubahan besar dan radikal di Eropa.

Di abad-abad lampau kontribusi warisan intelektual Islam ini agaknya enggan diakui sebagai faktor penting yang ikut membidani lahirnya peradaban dan perkembangan tradisi pemikiran politik barat. Selama ratusan tahun mereka menyangkal hal ini. Hanya baru-baru ini saja mulai muncul banyak sarjana kritis barat yang secara objektif mengungkapkan bahwa Islam ternyata berperan penting menumbuhkan tradisi keilmuan dan peradaban barat. Diantara mereka adalah Roger Garaudy, Bernard Lewis, Maurice Bucaille, Marcel Boisard, Bertrand Russell, Louis Massignon, dan lain-lain.

Demokrasi Klasik

Sekitar abad ke V SM, jauh sebelum kelahiran 'Tuhan orang-orang Kristen' - Yesus dari Nazareth, di Yunani telah muncul kota-kota yang dalam sejarah pemikiran politik barat dikenal sebagai negara-negara kota (City States). Negara-negara kota Yunani klasik berbeda dengan bentuk negara-negara modern dewasa ini, baik dilihat dari segi luas wilayah, struktur sosial, jumlah penduduk maupun lembaga-lembaga politiknya. Luas wilayah kekuasaan negara kota Yunani umumnya tidak lebih dari luas 'negara baru' Timor Timur yang dulu pernah menjadi salah satu propinsi Indonesia. Jumlah penduduknya menurut Herodotus dan Aristophanes, sekitar tiga puluh ribu orang. Karena itu komunikasi politik tidak terlalu sukar dilakukan dalam negara kota tersebut dan sistem Demokrasi Langsung bisa dilaksanakan secara baik di negara-negara kota itu. Sebaliknya dalam konteks negara-negara modern dewasa ini, penerapan Demokrasi Langsung tidak mungkin dilaksanakan. Jumlah penduduk yang relatif besar dan struktur sosial politik yang kompleks di negara-negara modern hanya memungkinkan diterapkannya Demokrasi melalui sistem Perwakilan.

Negara kota Yunani dengan Athena sebagai ibu kotanya memiliki struktur masyarakat berkelas yang terdiri atas kelas warganegara (citizen), imigran atau pedagang asing, dan budak yang diperoleh melalui perdagangan maupun peperangan. Warganegara yang merupakan minoritas diangkat sebagai elite sosial politik dengan hak-hak istimewa (previllage), memiliki waktu luang (leisure time) dan kesempatan luas terlibat dalam kegiatan politik negara kota. Status mereka begitu kukuh karena mereka merupakan bagian penting mekanisme kenegaraan. Sedangkan bagian terbesar (mayoritas) penduduk negara adalah pedagang-pedagang asing yang berasal dari kawasan luar Yunani dan budak-budak belian, mereka ini tidak memiliki hak-hak istimewa seperti halnya kaum warganegara.

Dimasa kepemimpinan Pericles - seorang bangsawan Yunani, Athena berhasil mengalami masa kejayaannya, negarawan ini berhasil membangun sistem pemerintahan Demokratis yang dinamakan 'Athenian Democratia'. Demokrasi dalam perspektif Pericles, seperti ditulis Roy C. Macridis dalam buku karangan Eep Saefullah Fatah berjudul 'Prospek Demokrasi di Indonesia', memiliki beberapa kriteria:

1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat secara penuh dan langsung,

2) kesamaan di depan hukum,

3) pluralisme, penghargaan atas semua bakat, minta, keinginan, dan pandangan, serta

4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.

Penulis ingin menyimpang sedikit dari topik, khusus untuk menjelaskan tentang Pluralisme. Mengenai 'musang berbulu ayam' ini penulis ingin mengutip tulisan Adian Husaini di kolom opini Hidayatullah.com dengan judul 'Kerancuan Istilah dan Tragedi Umat'. Beliau merupakah salah seorang intelektual muda Islam yang sedang mengambil S3 di Malaysia dan tulisannya ini penting untuk dicermati, beliau menulis: Sesuai dengan judul berita di The Jakarta Post, bahwa 'Muslim Voters Favor Pluralism', maka perlu diklarifikasi, apakah yang dimaksud dengan 'Pluralism' pada kalimat tersebut? Pluralisme adalah sebuah paham, sebuah isme. Paham tentang yang plural. 'Pluralisme' berbeda dengan 'pluralitas', seperti halnya 'Komunisme' berbeda dengan 'komunitas'. Pluralisme bukanlah istilah yang bebas nilai, tetapi merupakan satu istilah yang memiliki akar filsafat dan teologi dalam sejarah peradaban Barat. Istilah ini sarat dengan muatan keagamaan... Berbagai artikel di media massa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 'Pluralisme', khususnya di bidang teologi. Harian Republika, misalnya, pada 24 Juni 2001 memuat satu artikel yang mendefinisikan 'teologi pluralis', adalah teologi yang melihat agama-agama lain dibanding dengan agama-agama sendiri, dalam rumusan: Other religions are equally valid ways to the same truth (John Hick); Other religions speak of different but equally valid truths (John B Cobb Jr); Each religion expresses an important part of the truth (Raimundo Panikkar); atau setiap agama sebenarnya meng-ekspresikan adanya The One in the many (Sayyed Hossein Nasr). Intinya, dalam semangat Pluralisme, anda tidak boleh meyakini, hanya agama anda saja yang benar. Semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan, sebagai jalan kebenaran dan keselamatan. Dalam sebuah seminar di Universitas Paramadina, saya katakan, bahwa "Sebagai Muslim, saya tentu meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang benar". Ketika itu, seorang doktor dan dosen di Paramadina menyatakan, bahwa keyakinan seperti itu dia miliki 20 tahun yang lalu. Para penganjur Pluralisme menyatakan, bahwa sudah saatnya kaum Muslim meninggalkan klaim, bahwa Islam adalah satu-satunya kebenaran dan jalan keselamatan. Jadi, istilah Pluralisme sebenarnya memiliki akar filosofis dan teologis yang mendalam, khususnya dalam tradisi Kristen. Istilah ini sudah 'mapan' dalam dunia teologi dan dialog antar agama. Benarkah sebagian besar kaum Muslim sudah menerima paham Pluralisme?... Sebenarnya lebih tepat jika digunakan istilah 'pluralitas', yakni sikap menghargai dan toleran terhadap agama lain, tanpa meninggalkan keyakinan teologisnya. Pada level ini pun, Indonesia jauh lebih maju ketimbang Barat. Di negeri yang mayoritas Muslim, kaum minoritas mendapatkan hak sosial, ekonomi, politik yang tinggi. Mereka dapat menjadi menteri dan pejabat-pejabat tinggi negara lainnya - sesuatu yang masih menjadi mimpi bagi Muslim di Barat, meskipun Islam telah menjadi agama kedua terbesar di beberapa negara Barat. Melalui catatan ini kita mengimbau, seyogyanya kaum Muslim, terutama kalangan media Islam, lebih kritis dalam menggunakan dan menyebarkan istilah-istilah yang dapat menimbulkan kesalahan persepsi atau bahkan penggelinciran aqidah.

Penulis merasa perlu menjelaskan tentang pluralisme ini terutama kepada sesama Muslim, agar kita tidak terjebak kedalam jargon-jargon kamuflase yang digunakan oleh kelompok orientalis atau orang-orang yang sudah terpengaruh dengan mereka, yang bertujuan untuk mengikis secara perlahan-lahan aqidah umat Islam. Keyakinan kita akan kebenaran Islam sebagai satu-satunya agama yang benar dan diridhai oleh Tuhan serta merupakan satu-satunya jalan agar selamat hidup di dunia dan di akhirat tentunya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman:

…Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.. (Qs. al-Maa’idah [5]: 3).

Sekarang mari kita kembali ke topik Demokrasi klasik. Perlu dicatat bahwa keempat perspektif Pericles tentang Demokrasi di atas merupakan cikal bakal sistem Demokrasi dan dianut secara fundamental oleh tokoh-tokoh Demokrasi berikutnya. Jika anda meyakini Demokrasi sebagai 'nilai-nilai yang dapat memanusiakan manusia' maka mau tidak mau anda harus menerima keempat perspektif tersebut. Dalam pemerintahan negara Athena, Pericles menerapkan prinsip-prinsip Demokrasi yang terlihat dari sistem pemerintahannya yang dikuasai atau diperintah oleh banyak orang dan bukan diperintah oleh segelintir warganegara (Oligarchy atau Tyrani). Pericles menganggap pemerintahan segelintir orang akan mudah menimbulkan penyimpangan kekuasaan (abuse of power) karena tidak adanya kontrol terhadap penguasa negara. Semua warganegara dianggap memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam proses perumusan kebijakan negara. Karena itu, dalam perdebatan merumuskan kebijakan negara tidak ada pengecualian hak berbicara, apakah seseorang berasal dari kelas bangsawan ataukah rakyat jelata, miskin ataupun kaya. Yang menjadi tolak ukurnya adalah seberapa besar reputasi dan prestasi yang dimilikinya. Inilah prinsip Demokrasi yang dalam konteks dunia modern dinamakan Egalitarianisme Politik.

Pericles juga membangun rasa pengabdian, kebanggaan diri dan rasa memiliki warganegara terhadap negara Athena. Sehingga sebagai warganegara, Athena merupakan pusat tata nilai, kebanggaan dan kehidupan mereka. Negara menjadi pusat KEHIDUPAN, SENI dan AGAMA. Semua ritual-ritual keagamaan dianggap sebagai ritus negara kota. Disini terlihat betapa ia begitu mengagungkan negara dan menjadikannya sebagai berhala. Selain itu segala perbuatan yang memberikan nilai kebesaran dan keagungan bagi negara Athena merupakan suatu bentuk ritus Heroisme politik tertinggi warganegara. Ritus semacam itu pernah ditekankan Pericles dalam pidato pemakaman prajuritnya yang gugur melawan tentara Sparta, "Saya mengharap saudara setiap hari memusatkan perhatian saudara kepada keagungan negara (Athena), sampai saudara diliputi rasa cinta terhadapnya, dan jikalau saudara terpesona karena keagungan itu, saudara akan menginsyafi, bahwa negara ini telah didirikan oleh orang-orang yang tahu akan kewajibannya dan memiliki tekad untuk berbuat demikian, yang tidak pernah mengenal takut dalam pertempuran-pertempuran, dan yang jika mereka gugur dalam suatu usaha tidak akan mengorbankan kehormatan negaranya, tetapi dengan sukarela akan mengorbankan jiwanya sebagai persembahan yang termulia kepada negaranya". Menurut Ernest Renan, seorang filosof Perancis dari abad XIX dalam bukunya yang berjudul 'Apakah Bangsa Itu?', ritus Heroisme Pericles merupakan suatu bentuk 'Nasionalisme Primitif' yang kemudian menjadi cikal bakal Nasionalisme barat saat ini. Bahkan, menurut penulis hal tersebut sudah mewarnai secara akut Nasionalisme negara-negara di dunia, termasuk negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gagasan barat mengenai negara, kekuasaan, keadilan dan Demokrasi secara genealogis historis-intelektual berakar pada tradisi politik negara-negara kota di zaman peradaban Yunani klasik itu. Disinilah makna pentingnya memahami pemikiran tentang negara-negara kota.

Abad pencerahan (abad XVIII) merupakan masa dimana gagasan-gagasan Demokrasi menjadi perhatian khusus banyak pemikir seperti Rousseau, John Locke, Voltaire, Montesquieu, dan lain-lain. Mereka inilah sebagian dari para perintis gagasan-gagasan Demokrasi barat yang dianut dewasa ini. Rousseau dan John Locke merumuskan teori Kontrak Sosial, sedangkan Montesquieu merumuskan teori Trias Politica.

Gagasan dasar teori Kontrak Sosial adalah: Pertama, kedaulatan negara bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja (taken for granted) atau berasal dari Tuhan (not derived from God). Kedaulatan merupakan sebuah produk proses perjanjian sosial antara individu dalam masyarakat, yang tidak ada sangkut pautnya dengan pendelegasian kekuasaan ataupun berasal dari Tuhan kepada seorang penguasa tertentu. Maka pada dasarnya teori Kontrak Sosial merupakan suatu teori politik yang sepenuhnya bersifat Sekuler dan sangat bertentangan dengan manhaj Islam (ketentuan dan kebiasaan dalam Islam). Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an:

Allah, tidak ada Tuhan (Yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi (kekuasaan) Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Qs. al-Baqarah [2]: 255).

Dan Dialah Yang Berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. (Qs. al-An'aam: 18).

Kedua, bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam yang mengandung prisip-prinsip keadilan yang universal; artinya berlaku sepanjang waktu dan untuk semua manusia, apakah dia raja, bangsawan atau rakyat jelata. Hukum ini dinamakan Hukum Alam (natural law). Ketiga, karena kekuasaan atau kedaulatan negara berasal dari rakyat maka harus ada jaminan hak-hak individu dalam masyarakat. Hak tersebut antara lain hak-hak sipil dan hak-hak politik. Hak-hak sipil adalah hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk memiliki harta benda, hak untuk berusaha, hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, hak atas kebebasan beragama dan lain-lain. Sedangkan hak-hak politik seperti kebebasan untuk berpartisipasi politik, hak untuk aktif melakukan kritik terhadap pemerintahan dan lain-lain. Keempat, perlunya kontrol kekuasaan agar penguasa negara tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Dilain pihak teori Trias Politica yang dikembangkan oleh Montesquieu telah memberikan sebuah sumbangan besar bagi perkembangan gagasan Demokrasi. Pada prinsipnya teori ini menghendaki adanya pemisahan kekuasaan negara. Kekuasaan negara tidak boleh tersentralisasi pada seorang penguasa yang berarti kekuasaan tidak boleh bersifat personal atau dikuasai oleh sebuah lembaga politik tertentu saja. Montesquieu kemudian merumuskan tiga tipologi lembaga kekuasaan negara, yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Masing-masing lembaga ini memiliki peran dan fungsinya sendiri-sendiri. Secara teoritis, lembaga legislatif diharapkan dapat melakukan kontrol politik terhadap kekuasaan eksekutif bila menyimpang dari perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga ini. Montesquieu berpendapat bahwa lembaga atau kekuasaan legislatif adalah lembaga yang tugas utamanya merumuskan undang-undang atau peraturan-peraturan negara. Lembaga legislatif merupakan refleksi kedaulatan rakyat, yang menarik adalah rakyat yang dimaksud Montesquieu disini adalah berupa dewan rakyat dan bukan orang-orang yang mewakili rakyat seperti sekarang ini. Dewan rakyat dalam pemahaman Montesquieu adalah semacam dewan yang terdapat di zaman Yunani dan Romawi kuno, yang anggotanya merupakan mediator rakyat dan penguasa, menjadi komunikator dan agregator aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Lembaga legislatif atau dewan perwakilan rakyat menjadi cermin kedaulatan rakyat. Dengan demikian lembaga perwakilan rakyat itu memiliki peranan strategis dalam teori kekuasaan Trias Politica. Teori Montesquieu ini dianut oleh sebagian besar negara barat seperti AS, Inggris, Perancis, dan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Para perumus UUD AS sangat dipengaruhi oleh Montesquieu, maka tidak terlalu mengejutkan jika sistem pemerintahan negara itu sangat kental diwarnai oleh gagasan-gagasannya. Montesquieu sendiri dikenal sebagai penganut Sekulerisme sejati, ia bahkan mengkritik dan menyindir Paus sebagai tukang sulap. Di dalam karyanya 'Surat-Surat Persia' (The Persian Letters) ia menyatakan bahwa Paus telah menyulap apa yang sebenarnya salah menjadi benar, seperti menuntut orang-orang untuk percaya pada doktrin Trinitas bahwa Tuhan terdiri dari tiga oknum tetapi tetap satu, dan bahwa roti dan anggur yang diminum dalam acara pembabtisan bukan roti dan anggur melainkan tubuh dan darah Yesus.

Dari penjelasan panjang di atas dapat ditarik sebuah benang merah tentang Demokrasi. Bahwa di dalam sistem Demokrasi kekuasaan negara sepenuhnya adalah milik rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan, rakyatlah pemegang supremasi kekuasaan tertinggi, dan lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan cermin atau wujud dari kekuasaan rakyat tersebut. DPR memiliki tugas utama menyusun dan menetapkan undang-undang atau peraturan-peraturan negara. Undang-undang dan peraturan-peraturan negara atau ketetapan-ketetapan hukum yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan rakyat tersebut kemudian digunakan oleh penguasa politik untuk mengatur semua sendi-sendi kehidupan warganegara dan secara umum semua manusia yang hidup di dalam negara. Dengan kata lain, sistem Demokrasi menganggap bahwa penetapan hukum menjadi milik rakyat dan bukan milik Allah. Berangkat dari benang merah inilah, untuk selanjutnya pembahasan akan difokuskan pada Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan aktualisasi sistem Demokrasi, untuk mengungkap kesalahan fatal sistem Demokrasi ditinjau dari perspektif Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Penolakan Islam terhadap Demokrasi

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar). Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (Qs. al-Baqarah [2]: 120).

Setelah mentari kekhilafahan Islam terbenam pada tahun 1923 akibat sebagian besar pemimpin umat Islam menjadi berlebihan cintanya pada dunia dan mengikuti hasutan musuh-musuh Islam dari negara-negara kolonialis hingga mereka berpecah belah, maka kondisi umat Islam ibarat anak yatim piatu yang kehilangan ayah dan ibunya. Sungguh menyedihkan, umat Islam terpecah belah menjadi beberapa bagian dan terombang-ambing layaknya buih di tepi pantai. Perubahan dahsyat yang terjadi kemudian adalah:

1. Syariat Islam tidak lagi dijadikan pijakan hukum, karena praktek hukum mengacu pada hukum positif (positive law) buatan manusia yang diimpor dari Barat maupun Timur.

2. Munculnya para agitator yang memegang kendali politik di negara-negara Islam.

3. Agresi terhadap Islam dan kaum Muslimin secara terus menerus di sebagian besar wilayah Islam yang disertai loyalitas dan dukungan dari berbagai pihak terhadap musuh-musuh Islam.

4. Menyebarnya beraneka ragam racun di segala lapisan dan sektor, baik yang berkaitan dengan pemikiran, peradaban, politik, moral, perilaku maupun pergaulan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa fenomena semacam ini membuat banyak orang Islam menjadi kebingungan menentukan sikap, entah dalam tingkat individu maupun komunitas. Ada yang mengkafirkan para penguasa tak terkecuali siapa pun penguasa itu, ada yang mengkafirkan sesama orang Islam yang berhubungan dengan para penguasa, ada yang mengisolasi diri ke pelosok daerah atau pegunungan dan memutuskan hubungan dengan masyarakat luas, ada yang menggerakkan kekuatan dan mengangkat senjata melawan para penguasa, ada yang menghidupkan sistem Demokrasi sebagai langkah untuk memasyarakatkan syari'at Allah, dan banyak lagi golongan lain dengan sikapnya sendiri-sendiri.

Khusus untuk golongan aktivis-aktivis Muslim yang menerima sistem Demokrasi, mereka kemudian diharuskan untuk mengikuti aturan-aturan main yang telah ada di dalam sistem tersebut. Mereka diharuskan memiliki atau menjadi anggota organisasi politik tertentu yang diakui pemerintah dan mengikutsertakan wakil-wakil mereka di dewan perwakilan, yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan jumlah 'suara rakyat' yang diperoleh selama pemilihan umum. Wakil-wakil Muslim terpilih ini selanjutnya bersama-sama dengan wakil-wakil dari kelompok Nasionalis, Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, Komunis, Atheis, Kebathinan, dan kelompok-kelompok lain duduk di DPR untuk merumuskan undang-undang dan peraturan-peraturan negara. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah selesai dirumuskan kemudian dibawa ke sidang-sidang dewan baik sidang komisi ataupun sidang paripurna untuk diputuskan lewat pengambilan suara. Setiap RUU, baru dapat disyahkan menjadi undang-undang jika mayoritas suara dewan perwakilan menyetujuinya disyahkan sebagai undang-undang. Sebagai contoh, jika orang-orang Islam yang duduk di dewan ingin membuat ketetapan yang melarang riba misalnya, atau membuat peraturan hukum yang mengacu kepada ketetapan syari'at Islam, maka mereka terlebih dahulu harus mengusulkan hal ini ke dewan perwakilan untuk dibahas, dirumuskan dan ditetapkan lewat pengambilan suara. Jika mayoritas anggota dewan menyetujuinya maka ketetapan ini kemudian disampaikan kepada kepala negara atau penguasa politik. Kepala negara bisa mengesahkannya atau mengembalikannya lagi ke dewan perwakilan untuk dikaji ulang atau direvisi. Sebaliknya jika suara dewan yang menolak dan suara yang menerima sama jumlahnya, maka ketetapan itu pun harus ditolak atau dibekukan. Dengan urutan seperti ini, dapat diibaratkan seolah-olah Allah SWT mengusulkan kepada dewan - apa yang telah diturunkan-Nya di dalam Kitab-Nya kepada Rasulullah Saw berupa hukum-hukum. Hukum-hukum ini disampaikan kepada dewan lewat wakil-wakil Islam yang duduk disana untuk dipertimbangkan lagi apakah sesuai dengan kemaslahatan rakyat atau tidak. Jika dianggap tidak sesuai maka ia ditolak, sedangkan jika sesuai maka ia diterima, itu pun setelah melalui pengambilan suara di dewan perwakilan. Jika diterima di dewan, ketetapan ini pun masih harus diajukan lagi kepada kepala negara untuk dipertimbangkan lagi dan disyahkan. Jika sesuai dengan pendapat penguasa maka ia disyahkan dan jika tidak maka ia akan dikembalikan lagi ke dewan untuk ditinjau ulang.

Apa makna semua ini?! Apakah Allah sebagai Pencipta langit dan bumi, Yang Maha Esa dan Berdiri sendiri, Yang menjadi Tempat Bersandar, dibatasi peranannya oleh para wakil rakyat di dewan perwakilan dan tergantung kepada usulan mereka? Dengan demikian nyatalah di sana terdapat tiga macam sesembahan, yang sebagian lebih unggul daripada sebagian yang lain, yang secara berurutan adalah:

- sesembahan tingkat pertama adalah kepala negara,

- sesembahan tingkat kedua adalah dewan perwakilan, dan

- sesembahan tingkat ketiga adalah Allah (dan Allah Maha Tinggi dari yang demikian itu).

Allah Ta'ala berfirman,

...Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. (Qs. Al-An'aam [6]: 57).

...Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. (Qs. Al-Maa’idah [5]: 44).

...Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zhalim. (Qs. Al-Maa’idah [5]: 45).

Untuk ketiga kalinya dalam surat yang sama Allah Ta'ala menegaskan,

...Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. (Qs. Al-Maa’idah [5]: 47).

Sejumlah ahli tafsir mengatakan bahwa kategori kafir, zhalim dan fasik yang disebutkan Allah dalam QS. Al-Maa-idah tersebut tergantung pada kualitas penolakan seseorang terhadap upaya memutuskan perkara menurut hukum Allah, yaitu, (1) orang tersebut disebut kafir jika ia melakukannya karena benci dan ingkarnya pada hukum Allah, (2) disebut zhalim jika ia melakukannya karena memperturutkan hawa nafsunya dan merugikan orang lain, dan (3) disebut fasik jika ia melakukannya karena kefasikannya terhadap hukum-hukum Allah.

Lebih celakanya lagi, syari'at Allah diletakkan sejajar dengan ketetapan-ketetapan lain yang diusulkan oleh kelompok-kelompok lain kepada dewan perwakilan. Karena kelompok non-muslim bisa mengusulkan ketetapan-ketetapan sebagaimana halnya orang-orang Islam bisa mengusulkan ketetapan-ketetapan. Jika orang-orang Islam mengusulkan ketetapan-ketetapan atau undang-undang atas nama Allah, maka orang-orang non-muslim mengusulkan ketetapan-ketetapan atau undang-undang atas nama selain Allah. Artinya Allah dan thaghut atau syetan disamakan kedudukannya. Alangkah zhalim dan buruknya tindakan mereka. Jika orang-orang Islam menempatkan dirinya pada kedudukan seperti ini dan memilih jalan yang menggelincirkan ini, maka mereka bisa dianggap telah melakukan penghancuran yang nyata terhadap upaya menjaga agama. Karena menjaga agama adalah menegakkan rukun-rukunnya dan menjadikan syari'at Allah sebagai sumber hukum dan menolak hukum-hukum selainnya. Yang pada hakikatnya adalah mengaktualisasikan makna La ilaha illallah secara komprehensif. Orang Islam belum bisa disebut Muslim kecuali setelah ia ridha terhadap rukun-rukun agama, menjaga dan menegakkannya sesuai dengan aturan-aturannya.

Disamping itu yang juga esensial ialah bahwa orang-orang Islam yang menyetujui keikutsertaan dalam dewan perwakilan, seperti yang dikehendaki peraturan pemerintah, harus melewati beberapa tahapan berikut yang memiliki acuan legal yang tertulis di dalam undang-undang sistem Demokrasi:

1. Harus memberikan persetujuan awal terhadap sistem Demokrasi dan dinyatakan secara transparan (terbuka), yang dikuatkan dengan jaminan hukum yang berlaku, meskipun mereka berkeinginan merubahnya di kemudian hari,

2. Menyatakan persetujuan untuk mengacu kepada hukum-hukum selain syari'at Islam sampai waktu disepakatinya pelaksanaan hukum tersebut. Selama jangka waktu itu para aktivis Muslim yang duduk di dewan perwakilan, begitu pula seluruh anggota dewan, harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu hukum positif yang merupakan ciptaan manusia. Berarti mereka menyetujui pelaksanaan hukum positif tersebut,

3. Mengenyampingkan syari'at Allah dalam setiap pengambilan suara yang dilaksanakan di dewan,

4. Jika hasil pengambilan suara itu dimaksudkan untuk menjadikan syari'at Allah sebagai sumber hukum, maka hal ini akan berseberangan dengan kepentingan penguasa, sehingga kepala negaralah yang kemudian menetapkan pendapat,

5. Jika ada penolakan dari penguasa terhadap usulan dewan, maka usulan itu dikembalikan ke dewan perwakilan untuk dikaji ulang atau dibekukan untuk sementara waktu. Sedangkan jika dibekukan, maka yang dipakai adalah ketetapan sebelumnya yang sesuai dengan keinginan penguasa. Dengan begitu hasilnya sama saja. Karena pada hakikatnya penguasa memiliki tiga macam cara dalam menangkal Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bertentangan dengan kepentingannya: (1) menyusupkan atau mengusulkan RUU yang sesuai dengan keinginan penguasa, dan hal ini cukup sering terjadi, (2) menolak RUU yang mengganggu kepentingannya, lalu mengembalikannya ke dewan perwakilan untuk dikaji ulang, dan (3) membekukan untuk sementara waktu.

Sejak semula para aktivis Muslim yang duduk di dewan perwakilan sudah menyepakati bentuk dan isi undang-undang yang berlaku, yang berarti merupakan justifikasi untuk berhukum kepada selain syari'at Allah. Hal ini dapat dilihat secara jelas dari keterlibatan mereka dalam pembuatan undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Bagaimana mungkin syari'at Allah akan ditegakkan oleh orang-orang yang sejak semula sudah berhukum kepada selain syari'at itu? Bagaimana mungkin berhukum kepada selain syari'at Allah dijadikan sarana untuk menjadikan syari'at itu sebagai sumber hukum? Ini merupakan kontradiksi yang nyata. Bisakah manusia menunggu datangnya pelaksanaan hukum Allah dari orang-orang yang pura-pura tidak tahu hakikat ini? Bagaimana mungkin para aktivis Muslim ridha terhadap dirinya, dengan menyingkirkan cara aplikatif yang ditempuh Rasulullah Saw dan para sahabatnya, lalu mereka mengambil cara orang-orang Yahudi dan Nasrani? Sementara orang-orang awam akan melihat bagaimana para aktivis Muslim yang duduk di dewan perwakilan ikut menyetujui ketetapan-ketetapan hukum positif, sehingga mereka pun kemudian ikut-ikutan menerima dan menyetujuinya. Hal seperti ini akan membawa bahtera Islam dari satu keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih buruk lagi dan pada akhirnya membawanya kepada kehancuran total.

Para aktivis Muslim yang ikut andil dalam sistem Demokrasi ini mengatakan, bahwa keterlibatan mereka di dewan perwakilan, ialah untuk mewujudkan beberapa kepentingan berikut:

1. Menjadikan syariat Islam sebagai pijakan hukum untuk segala urusan kehidupan,

2. Mengadakan ishlah (perbaikan) menurut kesanggupan,

3. Tidak memberi kesempatan kepada musuh-musuh Allah untuk mengendalikan sendiri kehidupan, dan sekaligus hal ini merupakan upaya pencegahan untuk menjaga kelangsungan dakwah,

4. Menyebarkan dakwah dari mimbar yang paling efektif dan dengan perlindungan status sebagai wakil rakyat, dan

5. Melindungi hak kaum Muslimin, menjaga kehormatan mereka, membela mereka dan untuk melecehkan rencana musuh.

Mereka berkata, “Semua kepentingan tersebut termasuk dalam tujuan-tujuan syari'at Islam. Selagi terbuka kesempatan yang luas untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan ini melalui sistem Demokrasi, maka mengapa dewan perwakilan tidak dimanfaatkan? Bahkan boleh jadi hukum keterlibatan di dalamnya adalah wajib.” Pendapat seperti ini lebih pada menggunakan akal semata-mata untuk kemaslahatan tanpa menggunakan dalil yang kuat dan jelas. Padahal tujuan syari'at Islam tercermin dalam menjaga lima perkara secara berurutan yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menjaga agama harus diprioritaskan daripada menjaga jiwa. Karena itu kita diperintahkan berjihad dengan mengorbankan jiwa untuk membela agama. Menjaga jiwa harus diprioritaskan daripada menjaga akal jika terjadi benturan diantara keduanya. Karena itu kita boleh menjaga nyawa karena kehausan (dalam kondisi darurat) dengan meminum minuman memabukkan yang dilarang pada kondisi biasa. Menjaga akal harus lebih diprioritaskan daripada menjaga keturunan jika terjadi benturan di antara keduanya. Karena itu hukuman dera yang dijatuhkan kepada para pezina tidak boleh menghilangkan kekuatan akal. Menjaga keturunan harus lebih diperioritaskan daripada menjaga harta jika terjadi benturan di antara keduanya. Karena itu kehormatan harus dijaga dengan mengorbankan harta, jika untuk memperoleh harta itu kita dituntut harus mengorbankan kehormatan. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan bahwa melalui sistem Demokrasi atau dewan perwakilan hendak diwujudkan syari'at Islam, adalah seperti lebih memprioritaskan akal daripada agama, dan hal ini tidak sesuai dengan tujuan syari'at.

Ibnu Qayyim dalam kitab 'I'lamul-Muwaqqi'in' menulis, “Sesungguhnya fondasi syari'at itu didirikan di atas hikmah dan kemaslahatan hamba, untuk kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Semua yang ada dalam syari'at itu adil, rahmat dan hikmah. Segala masalah yang keluar dari keadilan kepada kesewenang-wenangan, dari rahmat kepada kebalikannya, dari kemaslahatan kepada kerusakan, dari hikmah kepada kesia-siaan, bukan termasuk bagian dari syari'at, sekalipun diusahakan untuk masuk lewat takwil.” Takwil disini adalah seperti halnya yang dilakukan para aktivis Muslim yang ikut andil di dewan perwakilan dewasa ini. Apa pun kemaslahatan yang disangkakan pelakunya, harus disertai dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' ataupun Qiyash. Jika tidak didukung dalil, berarti hal itu merupakan kemaslahatan khayalan (imajinatif) yang tidak memiliki fondasi yang nyata. Imajinasi tersebut tidak bisa diboyong ke alam nyata hanya karena rabaan akal bahwa ia merupakan suatu kemaslahatan. Pernyataan Ibnu Qayyim di atas diperkuat oleh pernyataan Asy-Syathiby di dalam karyanya 'Al-Muwafaqat', beliau menyatakan, “Sekiranya akal itu diperbolehkan melangkahi peranan dalil syari'at, tentunya syari'at itu boleh digugurkan oleh akal. Tentu saja hal ini bathil dan mustahil.”

Jika hukum-hukum Allah tidak boleh disingkirkan untuk menjelaskan apa pun yang bisa membahagiakan orang-orang Islam dan manusia pada umumnya dalam urusan-urusan terperinci seperti makan, minum, tidur, shalat, akhlak dan sebagainya, maka apakah ia boleh disingkirkan untuk menjelaskan jalan kehidupan fundamental yang berkaitan dengan cara merombak realitas kehidupan yang menyimpang dan dalam memerangi orang-orang bathil? Oleh karena itu pendapat sebagian orang-orang Islam dan para pakar Demokrasi bahwa dewan perwakilan harus ditegakkan untuk menjadikan syari'at Islam sebagai sumber hukum sama sekali tidak didukung dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Selain itu muncul sebuah pertanyaan menggelitik: “Apakah salah satu dari, atau kelima tujuan yang ingin dicapai para aktivis Muslim yang duduk di dewan juga merupakan tujuan yang hendak dicapai pemerintah atau penguasa politik saat ini?” Jawabannya sudah pasti Tidak. Karena jika salah satu dari, atau kelima tujuan tersebut terwujud maka tentu akan menghabisi secara telak kepentingan-kepentingan penguasa. Lalu apa jaminannya bahwa aktivis Muslimin yang duduk di dewan perwakilan bisa berhasil mewujudkan kepentingan-kepentingannya? dengan sedih kita mengatakan bahwa jawabannya: Sama sekali tidak ada. Kenyataan ini disebabkan oleh karena hal-hal berikut:

1. Lemahnya studi lapangan yang mereka lakukan, tidak seperti yang dilakukan pihak penguasa,

2. Ketidakmampuan mereka dalam mem-back up setiap serangan yang diarahkan kepada penguasa, karena setiap serangan yang mereka lancarkan akan diartikan sebagai keinginan untuk menggulingkan penguasa atau mengganggu keseimbangan permainan Demokrasi seperti yang diinginkan penguasa,

3. Tidak memiliki sarana untuk menanamkan benih-benih perpecahan di antara sendi-sendi peraturan pemerintah seperti kemampuan yang dimiliki para penguasa ketika menghadapi mereka. Hal ini disebabkan karena penguasa adalah satu-satunya pihak yang memegang kendali,

4. Kemampuan politis, material, dan kekuatan penguasaan media massa tidak sebanding dengan kemampuan yang dimiliki penguasa. Karena itulah dukungan terhadap para kandidat mereka jauh dibawah dukungan penguasa terhadap kandidatnya,

5. Tidak memiliki jaminan hukum dan undang-undang macam apa pun yang dapat menjadi sandaran saat pelaksanaan pemilihan, dan

6. Jika terjadi tekanan di dalam dewan perwakilan mereka tidak akan sanggup menahannya karena mereka merupakan minoritas dan kendali permainan tidak ada di tangan mereka tapi di tangan anggota-anggota dewan yang berafiliasi dengan penguasa. Jika kemudian ada yang menyanggah, “Bukankah mereka bisa melakukan semua itu jika mereka merupakan jumlah mayoritas di dewan perwakilan?”, maka jawabannya adalah, “Jika orang-orang Islam yang pro-syari'at Islam merupakan mayoritas di dewan, yang berarti kepentingan penguasa tidak akan mendapat dukungan dari dewan dan supremasinya terancam, maka penguasa akan membalikkan permainan atau mengganti aturan main Demokrasi itu dengan cara membuat suara dewan menjadi tidak berharga sama sekali, sebab apa pun akan mereka lakukan untuk itu meskipun harus mengubah undang-undang yang ada atau mengumumkan keadaan darurat. Dan hal ini bukanlah berupa dugaan lagi tapi sebuah kenyataan, seperti yang pernah terjadi di Pakistan dan Al-Jazair.”

Satu hal yang amat menyedihkan adalah ketika orang-orang Islam yang duduk di dewan perwakilan merobohkan dinding pemisah antara Islam dan agama yang lain. Bahkan secara terpaksa maupun sukarela, mereka dituntut untuk menjaga puing-puingnya agar tidak dibangun kembali, lalu berkomplot dengan musuh-musuh Allah tanpa disadari, dan mereka mengira bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah suatu hal yang terpuji. Apakah mereka sadar bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Yang demikian itu terjadi ketika mereka harus menyatakan sumpah jabatan untuk menghormati musuh-musuh Allah serta mengikuti hukum dan aturan mereka seperti yang diatur undang-undang, yang tercermin dalam kalimat, “Aku bersumpah kepada Allah Yang Maha Agung untuk berbakti secara tulus kepada negara dan (kepada kepala negara), menghormati undang-undang dan hukum negara, bersiap melindungi kemerdekaan rakyat, kemaslahatan dan harta mereka, siap melaksanakan tugas dengan memegang amanat dan kejujuran.”

Benar-benar tak habis pikir bagaimana mungkin seorang Muslim bersumpah kepada Allah Yang Maha Agung untuk mendurhakai-Nya? Bagaimana mungkin seorang Muslim pura-pura tidak tahu makna keikhlasan karena Allah dan kemudian bersumpah untuk bersikap ikhlas kepada negara dan kepala negara? Dengan kata lain, mereka harus bersumpah untuk menjadikan tanah, air dan udara sebagai penolongnya, baik berupa negara atau berwujud manusia. Maka menurut penulis perlu dijelaskan disini penolakan Islam tentang membela wilayah negara, yang kalian berjuang untuk membelanya jika ada orang luar yang hendak mengambilnya dari tangan kalian. Orang-orang Islam menganggap setiap wilayah di bumi mana pun yang menjadi tempat tinggal orang-orang Islam dan mereka menegakkan syari'at Allah di dalamnya, adalah negaranya. Maka kita melihat bagaimana mereka akan membelanya dan kalau perlu berperang untuk mempertahankannya, bukan karena mensucikan tanah, pepohonan, sungai dan bangunannya, tapi karena menganggap wilayah itu sebagai tempat untuk menegakkan syari'at Allah di tengah masyarakat yang melaksanakan agama Allah. Orang-orang Islam yang mulia tersebut kemudian pergi berjihad ke wilayah-wilayah yang jauh dari tempat kelahirannya untuk membela saudara-saudara Muslim mereka yang meratap kepada Allah karena dibunuh, dianiaya dan dizhalimi setiap hari oleh orang-orang kafir dan sekutu-sekutunya. Mereka datang dari pelbagai penjuru desa, kota, lembah, gunung, padang tandus dan hutan rimba meninggalkan keluarga, sanak famili dan harta mereka. Mereka inilah yang kemudian dijuluki penyusup-penyusup asing (infiltrator) dan teroris oleh orang-orang kafir yang gentar dengan semangat dan kekuatan mereka. Demi Allah, sekiranya loyalitas dan keikhlasan orang-orang Islam pada periode awal Islam yang kemudian dilanjutkan sampai sekarang ini oleh generasi sesudah mereka, tertuju hanya kepada tanah Jazirah Arab, lalu bagaimana cara Islam menisbatkan dirinya di muka bumi? Bagaimanakah caranya orang-orang yang ikhlas kepada Jazirah Arab ini dapat menembus gurun pasir dan tanah lapang, daratan dan pegunungan untuk berperang di Konstantinopel atau Andalusia umpamanya? Apakah kalian berpendapat, bahwa ketika orang-orang Islam berperang di belahan bumi yang jauh dari tanah kelahirannya, mereka berperang untuk membela negaranya seperti yang dimaksudkan dalam undang-undang itu? Ataukah sebaliknya mereka berjihad di jalan Allah untuk menyebarkan Islam di setiap belahan bumi, sehinga bumi ini menjadi negara bagi setiap orang Islam?

Kemudian apa pula makna keikhlasan kepada pemimpin, padahal peimpin itu sama sekali tidak berhukum kepada syari'at Allah? Karena ketaatan kepada ulil-amri diikat dengan ketaatan kepada Allah semata. Yang demikian ini tentu sudah diketahui oleh setiap orang Islam. Tidak ada ketaatan terhadap ulil-amri mana pun selagi durhaka kepada Allah, sebab tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam kedurhakaan kepada Khaliq. Maka bagaimana mungkin seorang Muslim bisa bersumpah atas nama Allah untuk mentaati orang yang memerintahkannnya durhaka kepada Allah? Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah.

Benar adanya bahwa Allah SWT telah memerintahkan umat Islam untuk taat dan patuh kepada-Nya, Rasul-Nya dan ulil-amri diantara mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil-amri di antara kamu. (Qs. An-Nisaa' [4]: 59).

Namun siapakah ulil-amri yang dimaksud ayat di atas? Apakah mereka yang mengabaikan syari'at Allah dan tidak menjadikannya sebagai landasan hukum bagi kehidupan manusia? Ataukah mereka yang menegakkan syari'at itu di tengah manusia? Jawabannya sudah jelas. Jika seorang Muslim memperhatikan fenomena kehidupan kaum Muslimin pada zaman sekarang, maka ia akan mengetahui bahwa hampir semua penguasa Muslim tidak berhukum pada syari'at Allah. Karena itu, di mata syari'at mereka itu telah kehilangan jusitifikasi sebagai ulil-amri. Sebab inti keberadaan mereka bukan lagi sebagai ulil-amri yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan syari'at agama.

Sebagian orang-orang Islam yang duduk di dewan perwakilan juga mengatakan, bahwa kemaslahatan ini berkisar pada lingkup kehati-hatian, yang tujuannya ialah menjaga dakwah pada aktivis dakwah. Jadi inti kemaslahatan ini menurut mereka terdiri dari dua unsur, yaitu:

1. Tidak memberi peluang bagi musuh-musuh Allah untuk memegang kekuasaan tunggal, dan

2. Untuk menjaga dakwah dan para aktivisnya.

Selanjutnya kami akan mengupas kedua unsur ini untuk mengungkap kemustahilannya.

Unsur pertama dari kemaslahatan yang dimaksud di atas mengandung pengertian bahwa keterlibatan orang-orang Islam di dewan perwakilan merupakan hal yang mendesak, sebab jika mereka tidak berada di sana maka kursi dewan menjadi kosong, sehingga justru diisi oleh musuh-musuh Islam dan mereka bebas bergerak di sana. Terkait dengan hal ini maka terdapat dua pernyataan dari orang-orang Islam yang duduk di dewan perwakilan:

1. Orang-orang Muslim yang terlibat dalam dewan pada dasarnya menolak sistem Demokrasi, atau

2. Mereka menerimanya karena sebab-sebab tertentu saja, yaitu agar tidak memberi peluang bagi musuh-musuh Allah untuk memegang kekuasaan tunggal dalam lembaga legislatif.

Pernyataan pertama jelas tidak tepat, bahwa orang-orang Muslim yang duduk di dewan perwakilan pada dasarnya tidak menerima Demokrasi sebagai sebuah sistem. Justru sebaliknya, mereka menerimanya karena mereka mengajak masuk ke sana dan mengharapkan kursi di dewan. Untuk keperluan itu mereka juga memanfaatkan media massa, menuangkan hasrat mereka dalam buku, surat kabar dan majalah. Boleh jadi inilah yang membuat seorang pemikir Islam yaitu Muhammad Quthb menyatakan dalam bukunya yang berjudul 'Madzahib Fikriyah Mu'ashirah', bahwa: “Di negara Islam banyak terdapat penulis dan pemikir serta da'i yang mukhlis, yang terkecoh oleh sistem Demokrasi. Mereka berkata, “Kita bisa mengambil hal-hal yang baik dari sana dan meninggalkan hal-hal yang buruk.” Mereka juga berkata, “Kita bisa mengikat Demokrasi itu dengan apa yang diturunkan Allah, tidak memberi peluang bagi atheisme, tidak memberi peluang bagi manusia untuk berbuat semaunya dan anarkisme seks.” Kalau mereka berkata seperti itu, berarti tidak menggambarkan Demokrasi, tapi itu adalah Islam.” Dengan kata lain, Muhammad Quthb ingin mengatakan bahwa apa yang disangkakan sebagai Demokrasi oleh penulis dan pemikir serta da'i Islam tersebut jauh dari hakikat Demokrasi yang sesungguhnya dan mereka tidak mengerti atau bahkan pura-pura tidak mengerti dengan prinsip Demokrasi yang hakiki. Sebaliknya yang yang mereka gambarkan hendak dilakukan seperti 'tidak memberi peluang bagi atheisme, tidak memberi peluang bagi manusia untuk berbuat semaunya dan anarkisme seks' sesungguhnya adalah bagian dari tujuan syari'at Islam. Lebih lanjut beliau menulis, “Demokrasi itu adalah hukum rakyat lewat rakyat. Demokrasi adalah kekuasaan rakyat untuk menetapkan hukumnya sendiri. Jika Demokrasi ini dibatasi dan diikat dengan sesuatu, itu namanya bukan Demokrasi sesuai dengan nama yang dipakai pada zaman sekarang.”

Beberapa fakta di bawah ini diungkapkan untuk memperlihatkan bukti bahwa orientasi harakah Islam atau orientasi pemimpinnya untuk ikut bergabung dalam dewan perwakilan bukanlah karena sebab yang prinsip tetapi karena keberadaan Demokrasi itu sebagai manhaj, walaupun sebenarnya mereka mungkin menolak Demokrasi.

1. Al-Ustadz Hasan Al-Banna.

Al-Ustadz Hasan Al-Banna menulis dalam karyanya 'Majmu'ah Rasa'il' sebagai berikut: “Karena itu Al-Ikhawanul-Muslimun berkeyakinan bahwa sistem perundang-undangan merupakan sistem hukum yang paling layak diterapkan di dunia Islam seluruhnya dan paling dekat dengan Islam. Dengan begitu mereka tidak lebih condong kepada sistem lain.” Beliau melanjutkan, “Kita menerima prinsip hukum perundang-undangan, karena menganggapnya sejalan dan bahkan bersumber dari sistem Islam.” Lalu beliau berkata tentang sistem perwakilan di Mesir, “Dalam aqidah sistem perwakilan ini tidak ada sesuatu yang menafikan kaidah-kaidah yang diletakkan Islam tentang sistem hukum. “

Karena itu pada tahun 1941 Maktabul-Irsyad mengeluarkan ketetapan yang memperbolehkan orang-orang kredibel dari Al-Ikhwan untuk maju sebagai wakil di dewan legislatif, agar mereka bisa mengangkat suara dakwah dan menyampaikan pernyataan-pernyataan jama'ah. Tiga tahun kemudian juga dikeluarkan ketetapan lain yang memperbolehkan Al-Ikhwan mencalonkan diri dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan atas nama Al-Ikhwan. Bahkan Al-Ustadz Al-Banna sendiri pernah mencalonkan dirinya dua kali, yaitu pada tahun 1942 dan pada tahun 1944, hal ini dilakukan berdasarkan dua ketetapan Maktabul-Irsyad di atas.

2. Al-Ustadz Sa'id Hawwa

Dalam bukunya yang berjudul 'Jundullah' Tanzhiman wa Tahthithan wa Tanfidzan, Al-Ustadz Sa'id Hawwa berkata, “Cara bagi Jama'ah Islam untuk meraih kekuasaan dan mendirikan negara Islam di Qatar ialah apa yang disebut pemilihan umum dan andil dalam kementerian. Ini merupakan cara yang memang lambat dan bertahap, tapi selamat.” Beliau juga berkata, “Pertempuran dalam pemilihan membutuhkan kajian, perencanaan-perencanaan dan pengalaman, tak berbeda dengan pertempuran yang sesungguhnya.”

3. Al-Ustadz Hasan Al-Hudhaiby

Dalam buku karya Al-Ustadz Shalah Syady berjudul Shafahat Mint-Tarikh' ditulis bahwa pada tanggal 4 Mei 1954, seorang guru besar, Al-Ustadz Hasan Al-Hudhaiby mengirim sepucuk surat kepada Presiden Mesir Gamal Abdul Naser, yang di antara isinya menyebutkan, “Untuk menciptakan stabilitas ada sarananya. Saya ingin menyampaikan usulan kepada Presiden, agar mengembalikan kehidupan legislatif. Tidak dapat diragukan bahwa kehidupan legislatif merupakan sendi yang bisa diterima setiap hukum di zaman sekarang. Umat tidak akan mempelajari cara mengenyahkan kehidupan legislatif, tapi akan dapat belajar dengan menerapkan kehidupan legislatif. Maka dalam waktu yang secepat-cepatnya kita harus menghidupkan lembaga ini.”

Demikianlah beberapa pernyataan mereka. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang Muslim yang mengajak pada sistem Demokrasi, tidak melakukannya karena menganggapnya sebagai suatu urgensi, atau itu hanya sekedar seruan dan tidak pula menyajikan pemecahan lain. Yang pasti, sistem ini mereka usulkan sebagai cara untuk melakukan perubahan.

Al-Ustadz Al-Banna mengungkapkan bahwa keterlibatan dirinya dalam sistem Demokrasi dengan perkataan, “Karena itu Al-Ikhwanul-Muslimun berkeyakinan bahwa sistem perundang-undangan merupakan sistem hukum yang paling layak diterapkan di dunia Islam seluruhnya dan paling dekat dengan Islam.” Kata-kata 'berkeyakinan' tentunya muncul dari akar keyakinan, dan bukan sekedar sesuatu yang lewat begitu saja. Untuk itu beliau memberikan alasan, bahwa sistem inilah yang paling layak diterapkan di dunia Islam dan menganggapnya sejalan dan bahkan bersumber dari sistem Islam. Imam Abdul Ghany bin Muhammad Ar-Rahhal dalam bukunya 'Al-Islamiyun wa Sarabud-Dimuqrathiyah' menyanggah pernyataan Al-Banna tersebut, beliau menulis, ‘Kami tidak setuju dengan alasan yang disampaikan Al-Banna ini. Sebab hukum perundang-undangan memberikan hak penetapan hukum kepada rakyat, lewat dewan perwakilan. Tapi dalam Islam, hak penetapan hukum ini ada di Tangan Allah, seperti yang sama-sama diketahui. Jadi tidak ada titik temu antara dua sistem ini. Yang satu merupakan buatan manusia dan yang satu lagi turun dari Rabb manusia. Kami tidak tahu bagaimana mungkin muncul ketimpangan dalam masalah yang sangat urgen ini.” Senada dengan beliau, Al-Ustadz Fathi Yakan dalam bukunya 'Al-Islam Fikrah wa Harakah wa Inqilab' menulis, “Hak penetapan hukum dalam sistem Islam bukan berada di tangan rakyat, seperti yang berlaku dalam sistem Demokrasi.”

Sebaliknya Al-Ustadz Sa'id Hawwa menegaskan sistem ini bagi Al-Ikhwan di Syria yang menganggapnya sebagai jalan yang paling selamat. Bagaimana mungkin dia menyebut sistem demokrasi merupakan jalan yang paling selamat untuk melakukan perubahan, dan tidak mengatakan manhaj Rasulullah Saw yang paling selamat untuk melakukan perubahan?

Kenyataannya kemudian cukup banyak partai dan jama'ah Islam yang menempuh jalan perubahan dengan sistem Demokrasi ini, di antaranya:

- Al-Ikhwanul-Muslimun di Mesir, Syria, Sudan, Kuwait dan Yordania.

- Jama'at Islamiyah di Pakistan.

- Partai Penyelamat di Turki.

- Harakah Al-Ittijah Al-Islami di Tunisia.

- Jama'at Salafiyin di Kuwait.

- Partai Masyumi, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang di Indonesia.

Jika kemudian dikatakan sebagai suatu bentuk pembelaan, bahwa keterlibatan orang-orang Muslim di dewan perwakilan terjadi di negara manapun disebabkan oleh keadaan yang memaksa. Bagaimana mungkin keadaan yang mendesak itu juga terjadi di setiap negara yang di dalamnya ada harakah Islam yang eksis dan aktif dalam dakwah? Yang terjadi semenjak dari Mesir hingga ke Indonesia di sebelah Timur, Tunisia di sebelah Barat, Sudan di sebelah Selatan dan Turki di sebelah Utara. Apakah semua ini dapat diterima sebagai keadaan yang darurat. Faktanya semua ini terjadi karena sebagian jama'ah Islam telah menganggap bahwa sistem Demokrasi sebagai satu-satunya sarana dan jalan yang fundamental untuk melakukan perubahan sambil menafikan jalan perjuangan yang diajarkan Rasulullah Saw. Untuk itu dibawah ini perlu kami nukil secara ringkas karakteristik langkah-langkah perjuangan yang ditempuh Rasulullah Saw atau disebut juga langkah manhaj Nabawy dalam mengubah kemusyrikan kepada iman:

1. Menyeru manusia untuk bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah.

2. Siapa yang menerimanya maka mereka berada dalam barisan orang-orang Muslim, dan siapa yang menolaknya maka mereka berada dalam barisan orang-orang kafir.

3. Menjelaskan pengertian La ilaha illallah Muhammad Rasulullah secara mendetail dan terinci, agar aqidah orang-orang Islam menjadi benar, dan yang demikian itu termasuk dalam rukun Islam dan Iman.

4. Mengorganisir gerakan dakwah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Saw.

5. Sabar menghadapi cercaan dan olok-olok orang-orang musyrik ketika menjalankan dakwah, serta penyiksaan mereka.

6. Menghadang gerakan orang-orang musyrik dan membathilkannya.

7. Meluaskan pijakan dakwah, agar tidak mudah dibatasi atau dicabut hingga ke akar-akarnya.

8. Menciptakan keseimbangan langkah untuk mendirikan daulah Islam, dan yang akhirnya bernar-benar berdiri di Madinah.

9. Menolak pelepasan hak dan tidak mau bersikap lunak dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan aqidah.

10. Menyusun masyarakat Muslim dalam-dalam dan mengamankan bangunan daulah Islam serta menguatkan pijakan-pijakannya.

11. Merangkaikan turunnya ayat-ayat hukum, yang merinci hukum-hukum Allah bagi orang-orang Islam, terutama yang berkaitan dengan berbagai masalah kehidupan mereka, kemudian tindakan Rasulullah Saw sendiri yang melaksanakan hukum itu.

12. Memerangi orang-orang musyrik, Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, hingga mereka bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan Muhammd adalah Rasul Allah, atau mereka bisa menyerahkan jizyah dan mereka pun tunduk kepada hukum Islam.

13. Menyebar di bumi untuk menyampaikan dakwah dengan menggunakan lisan, kekuatan dan pedang.

Inilah beberapa langkah manhaj Nabawy dalam dakwah, yang sebagian tersusun berdasarkan urutan-urutannya dan sebagian lain disatukan dengan sebagian yang lain tergantung dari gerakan dakwah dan kesesuaiannya. Barangsiapa yang memperhatikan dengan seksama dan jernih antara manhaj Nabawy dengan manhaj orang-orang Muslim yang duduk di dewan, maka mereka akan bisa melihat perbedaannya secara nyata dan mengetahui kendala bagi mereka yang bermaksud untuk menegakkan hukum Islam di bumi lewat dewan perwakilan.

Selanjutnya akan kami tanggapi pernyataan kedua bahwa orang-orang Islam yang menerima Demokrasi sepakat untuk bergabung dalam proses pemilihan dewan perwakilan karena sebab-sebab tertentu saja yaitu agar tidak memberikan kesempatan kepada musuh-musuh Allah untuk memegang kekuasaan tunggal dalam lembaga legislatif. Tanggapan untuk hal ini adalah bahwa keputusan final yang dikeluarkan dewan perwakilan biasanya ditentukan lewat Voting atau pengambilan suara berdasarkan suara mayoritas. Sementara suara minoritas diabaikan seakan-akan tidak pernah ada sama sekali. Untuk itu menurut mereka, agar musuh-musuh Allah tidak memiliki peluang untuk memegang kekuasaan tunggal dalam legislatif maka orang-orang Muslim harus memiliki suara mayoritas di dewan. Agar mereka bisa memuluskan keputusan-keputusan yang mereka kehendaki dan bisa menghilangkan apa pun yang mereka inginkan. Yang demikian itu tidak akan pernah diperoleh orang-orang Muslim di dewan, begitulah yang diperlihatkan sekian banyak pengalaman sejarah. Sebab jika orang-orang Muslim mendapatkan suara mayoritas, dan hal seperti ini jarang sekali terjadi kecuali karena ada kesalahan teknis dalam penghitungan suara, maka secepat kilat pasukan militer akan bergerak menggagalkan hasil pemilihan umum tersebut atau melakukan kudeta militer, sehingga lembaga legislatif tidak bisa berbuat apa-apa lagi, seperti yang pernah terjadi di Pakistan dan Aljazair.

Unsur kedua dari kemaslahatan yang dimaksud orang-orang Islam yang duduk di dewan perwakilan yaitu untuk menjaga dakwah dan para aktivisnya. Pernyataan ini sebetulnya hanyalah angan-angan yang dimahkotai mimpi-mimpi yang harum semerbak layaknya bunga, karena kenyataannya sama sekali tidak ada. Berapa banyak orang-orang Islam yang dijebloskan ke dalam penjara, disiksa, diintimidasi dan diperlakukan secara zhalim, keluarganya diancam dan diteror, sementara pada saat yang sama wakil orang-orang Islam juga duduk di dewan perwakilan. Entah berapa ribu orang yang masuk dalam bilik-bilik penjara yang pengap, dan sedikit pun para penguasa tidak takut terhadap orang-orang Islam yang duduk di dewan. Penguasa bisa berbuat semaunya dengan kebathilan-kebathilannya, lalu apa yang dilakukan orang-orang Islam di dewan perwakilan? Apakah mereka mampu mengubah sedikit pun dari ketetapan-ketetapan penguasa? Apakah mereka sanggup melepaskan seorang pun dari balik jeruji besi penjara dari sekian ribu penghuninya? Apakah mereka sanggup menghentikan cemeti tirani agar tidak melukai dan menguliti tubuh orang-orang Islam? Tak sedikit pun mereka berhasil melaksanakan semua itu.

Kemalangan dan penderitaan seperti ini biasa terdengar seperti yang terjadi di akhir masa jabatan An-Numairy di Sudan, ketika itu ia bertindak semena-mena terhadap orang-orang Islam dan mengingkari syari'at Islam karena muncul tuntutan untuk menerapkannya. Lalu An-Numairy melakukan kekejaman dengan cara merekayasa dan menampilkan sosok dirinya sebagai Dajjal. Lalu apa yang bisa diperbuat At-Turaby dan kawan-kawannya dari kalangan orang-orang Islam yang duduk di dewan perwakilan? Apa yang dapat mereka lakukan untuk melepaskan rantai yang membelenggu orang-orang Islam di dalam penjara, menyingkirkan kezhaliman dari mereka dan menghentikan lecutan cemeti yang menguliti tubuh mereka?

Jelas disini bahwa thaghut sama sekali tidak takut terhadap orang-orang Islam yang duduk di dewan perwakilan dan dia tidak bergeming terhadap alasan yang mereka sampaikan atau pun pernyataan mereka yang dipublikasikan. Mereka boleh menyampaikan pernyataan macam apa pun, mereka dapat bersuara macam apa pun dan dapat mengungkap apa pun yang mereka kehendaki dan semua itu tidak akan merubah rencana-rencana yang sudah disusun untuk mewujudkan kebathilan. Sistem thaghut ini hanya memanfaatkan dewan perwakilan dan lembaga legislatif sebagai bumper, yang harus mengesahkan semua rencananya, dan kemudian dikatakan mendapat dukungan rakyat!

Oleh karena itu sekali lagi ingin ditegaskan bahwa apa pun kemaslahatan yang disangkakan oleh pelaku-pelaku Demokrasi dari kalangan Islam, harus disertai dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' ataupun Qiyash. Jika tidak didukung dalil, berarti hal itu merupakan kemaslahatan khayalan (imajinatif) yang tidak memiliki fondasi yang nyata dan imajinasi tersebut tidak bisa diboyong ke alam nyata hanya karena rabaan akal bahwa ia merupakan suatu kemaslahatan.

Demokrasi dan Syura

Dalam sebuah rubrik konsultasi salah satu situs Islam terkenal di tanah air pada tanggal 18 Desember 2003 terdapat pertanyaan seorang penanya tentang masalah: “Bagaimana hukum Demokrasi dan ikut pemilu?.” Rubrik konsultasi yang diasuh oleh salah satu ustadz lulusan Madinah ini telah menulis jawaban sebagai berikut: “Meski prinsip Demokrasi itu lahir di barat dan begitu juga dengan Trias Politikanya, namun tidak selalu semua unsur dalam Demokrasi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Bila kita jujur memilahnya, sebenarnya ada beberapa hal yang masih sesuai dengan Islam. Beberapa diantaranya yang dapat kami sebutkan antara lain adalah: Prinsip Syura (musyawarah) yang tetap ada dalam Demokrasi meski bila deadlock diadakan Voting. Voting atau pengambilan suara itu sendiri bukannya sama sekali tidak ada dalam syari'at Islam. Begitu juga dengan sistem pemilihan wakil rakyat yang secara umum memang mirip dengan prinsip ahlus syuro. Memberi suara dalam pemilu sama dengan memberi kesaksian atas kelayakan calon.”

Kami ingin mengkritisi jawaban di atas, bahwa memang tidak semua unsur di dalam Demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi prinsip fundamental yang menjadi landasan dari sistem ini jelas-jelas bertentangan dengan Islam, yaitu bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi adalah milik rakyat dan oleh karena itu rakyatlah yang berhak menetapkan hukum-hukum untuk dirinya sendiri dan bukan Tuhan. Sedangkan yang dimaksud rakyat disini adalah yang sebagian di antaranya berasal dari kalangan Yahudi, Nasrani dan bahkan musyrik. Jadi jelas disini terdapat ubudiyah (penyembahan) kepada rakyat dan bukan ubudiyah kepada Allah. Bagaimana mungkin dua sistem yang memiliki perbedaan prinsip yang fundamental akan digabungkan menjadi satu? dan dengan menafikan perbedaan utamanya itu kemudian menerima ide-ide turunannya? karena perbedaan keduanya telah dimulai dari prinsip yang mendasar maka dalam pelaksanaannya pasti akan terjadi benturan satu sama lain. Perumpamaannya ibarat menyelaraskan kedudukan Allah dengan thaghut atau syetan, dan tentulah hal tersebut sesuatu yang mustahil dan bathil. Sedangkan tentang Syura ingin kami jelaskan disini bahwa Syura yang digunakan dalam Islam tidak sama dengan Demokrasi, keduanya merupakan sistem yang berbeda. Yang pertama ciptaan manusia dan yang kedua ciptaan Allah. Sistem Demokrasi dilandaskan pada suatu asas bahwa rakyatlah yang membuat ketetapan untuk dirinya, sedangkan Syura dilandaskan pada suatu asas bahwa yang berhak membuat ketetapan hanyalah Allah. Jadi perbedaan diantara keduanya juga sangat fundamental. Didalam sistem Demokrasi, rakyat atau dewan perwakilan menyerupai kedudukan Allah, padahal di dalam Islam, Allah adalah satu-satunya Ilah, Berdiri sendiri dan tidak ada sekutu yang menyertai-Nya, dan satu-satunya zat Yang berhak Menetapkan Hukum atau disebut Al-Hakamu. Dewan perwakilan mempunyai kebebasan membuat undang-undang atau ketetapan hukum tanpa harus patuh kepada tuntutan Ilahi, sementara petunjuk pelaksanaan dalam Syura Islam secara khusus dimaksudkan untuk melaksanakan syari'at Allah sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at, atau menetapkan hukum-hukum baru sesuai dengan keadaan zaman yang memang terus berkembang tetapi dalam batas-batas dan koridor yang ditetapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsekuensi dari perbedaan di antara keduanya adalah orang yang berhak mengeluarkan pendapat dalam sistem Demokrasi adalah seluruh rakyat melalui wakil-wakilnya di dewan perwakilan sedangkan dalam Syura yang memiliki hak mengeluarkan pendapat hanyalah ahlul-halli wal-aqdi, yang anggota-anggotanya terdiri dari ulama, fuqaha (ahli fiqih), dan orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan atau menguasai hukum berbagai masalah yang muncul, dan mereka membatasi diri pada hukum-hukum syari'at Islam semata.

Anehnya pada bagian selanjutnya dari jawaban tersebut sang pengasuh menulis: “Namun memang ada juga yang jelas-jelas bertentangan dengan syari'at Islam, yaitu bila pendapat mayoritas bertentangan dengan hukum Allah. Juga praktek-praktek penipuan, pemalsuan dan penyelewengan para penguasa serta kerjasama mereka dalam kemungkaran bersama-sama dengan wakil rakyat. Dan yang paling penting, tidak adanya ikrar bahwa hukum tertinggi yang digunakan adalah hukum Allah SWT.” Jelas terdapat ambivalensi dan ketidakkonsistenan dalam hal ini dan kami mengira sang pengasuh juga tidak yakin dengan jawabannya yang sebelumnya itu, atau terdapat unsur-unsur politis guna melegimitasi aktivitas-aktivitas politik kelompok/partai tertentu, karena pada bagian akhir jawabannya beliau menulis: “Lalu apa salahnya ditengah ephoria demokrasi dari masyarakat dunia itu, umat Islam pun mengatakan bahwa pemerintahan mereka pun demokratis, tentu demokrasi yang dimaksud sesuai dengan maunya umat Islam itu sendiri... Jadi tidak mengapa kita sementara waktu meminjam istilah-istilah yang telanjur lebih akrab di telinga masyarakat awam, asal di dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada aturan dan koridor syari'at Islam. Bahkan sebagian dari ulama pun tidak ragu-ragu menggunakan istilah demokrasi, seperti Ustadz Abbas Al-`Aqqad yang menulis buku 'Ad-Dimokratiyah fil Islam'. Begitu juga dengan ustaz Khalid Muhammad Khalid yang malah terang-terangan mengatakan bahwa demokrasi itu tidak lain adalah Islam itu sendiri.”

Tentang bagian terakhir ini penulis tergerak untuk mengajak pembaca menelaah kembali pernyataan Muhammad Quthb pada bagian sebelumnya. Sebagai tambahan, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam memahami manhaj Islam, bahwa manhaj Islam dalam harakah sama sekali tidak meyakini prinsip “Tujuan dengan menghalalkan segala cara” sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala mengungkapkan hal ini dalam firman-Nya:

Segolongan (lain) Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya), perlihatkanlah (seolah-olah) kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhir siang supaya mereka (orang-orang Mukmin) kembali (kepada kekafiran). (Qs. ali-Imran [3]: 72).

Oleh karena itu jelas bahwa Islam tidak menetapkan untuk mengambil cara tertentu di luar manhajnya, dalam rangka mengenyahkan kerusakan keyakinan, jika cara itu bakal merubah garis lurus aqidah Islam.

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan juga secara ringkas tentang riwayat dan filosofi dari sistem Demokrasi yang diambil dari literatur-literatur karya tokoh-tokoh Demokrasi itu sendiri, oleh karena itu pendapat yang menyatakan bahwa “Demokrasi itu tidak lain adalah Islam itu sendiri” menurut penulis adalah sebuah asumsi yang berlebihan dan menyesatkan.

Penutup

Pada hakikatnya sistem Demokrasi memiliki sisi gelap yang disebut kekuasaan kapitalis. Sisi gelap inilah yang selalu ditutupi oleh para kapitalis yang menjadi motor gerakan Demokrasi. Biasanya para kapitalis dan orang-orang kaya adalah mereka yang memiliki kesempatan pertama untuk duduk di dewan perwakilan. Sedangkan orang-orang miskin dan rakyat jelata pada umumnya tidak memperoleh kedudukan apa pun dari pengorbanan yang mereka keluarkan saat pemilihan umum, sebagaimana mereka tidak akan mendapatkan keuntungan sosial apa pun setelahnya.

Dua pendapat berikut ini menarik untuk dicermati. Yang pertama adalah pendapat dari Aristoteles, seorang pemikir politik Empiris-Realis yang juga murid Plato di zaman Yunani klasik, yang kemudian banyak merumuskan gagasan-gagasan tentang Demokrasi dan melahirkan karya-karya besar di bidang pemikiran ketatanegaraan. Diantara karyanya yang monumental dan kemudian menjadi bahan kajian bagi pemikir-pemikir Demokrasi generasi berikutnya adalah 'Politics' The Athenian Constitution. Menurut Aristoteles bila negara dipegang oleh banyak orang (lewat perwakilan) dan bertujuan hanya demi kepentingan mereka, maka bentuk negara itu adalah Demokrasi. Demokrasi seakan memiliki konotasi negatif dan Aristoteles tidak menyebutnya sebagai bentuk negara ideal. Dalam 'Politics', Aristoteles menyebut Demokrasi sebagai bentuk negara yang buruk (bad state). Menurutnya negara Demokrasi memiliki sistem pemerintahan oleh orang banyak, dimana satu sama lain memiliki perbedaan (atau pertentangan) kepentingan, perbedaan latarbelakang sosial ekonomi, dan perbedaan tingkat pendidikan. Pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok minoritas di dewan perwakilan yang mewakili kelompok mayoritas penduduk itu akan mudah berubah menjadi pemerintahan anarkhis, menjadi ajang pertempuran konflik kepentingan berbagai kelompok sosial dan pertarungan elit kekuasaan. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadi kendala bagi terwujudnya pemerintahan yang baik. Konsensus sulit dicapai dan konflik mudah terjadi. Ia kemudian mengakui bahwa negara ideal adalah negara yang diperintah oleh seorang penguasa yang filosof, arif dan bijaksana dan kekuasaannya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Aristoteles menyebut bentuk negara seperti ini sebagai Monarkhi. Tetapi Aristoteles kemudian menyadari bahwa bentuk negara seperti ini (Monarkhi) nyaris tak mungkin ada dalam realitas. Ia hanya refleksi gagasan normatif yang sukar terealisasi dalam dunia empiris. Meskipun kemudian pada kenyataannya corak pemerintahan yang identik dengan pandangannya itu, lahir secara nyata di belahan bumi lain berabad-abad kemudian setelah kematiannya, yaitu pemerintahan atau daulah kekhilafahan Islamiyah di jazirah Arab yang dipimpin oleh seorang Khalifah atau pemimpin (bukan penguasa) yang filosof, arif dan bijaksana, yang berpedoman pada Kitabullah dan As-Sunnah, serta kepemimpinannya digunakan untuk membawa manusia kepada fitrahnya sebagai hamba Allah untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dengan kata lain jauh sebelum kemunculan Islam, ternyata sistem pemerintahan yang digunakan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya sepeninggal Beliau Saw, telah diakui oleh pemikir-pemikir besar dunia sebagai sistem yang terbaik dan ideal.

Sedangkan yang kedua adalah pendapat dari Dr. Hasan Turabi seorang pemimpin umat Islam yang sangat dihormati di Sudan, ia adalah pimpinan kelompok oposisi Liga Rakyat Sudan, dan telah mendekam dalam tahanan selama 2 tahun ditambah tahanan rumah karena memimpin gerakan untuk mendirikan pemerintahan Islam melalui dewan perwakilan. Dr. Hasan Turabi yang juga kepala Partai Muktamar Rakyat Nasional itu, setelah dibebaskan baru-baru ini mengatakan bahwa, "Gerakan Islam tidak mempunyai jalan lain untuk mencapai pemerintahan, kecuali melalui jalan people power atau revolusi rakyat. Orang-orang Amerika tidak akan membiarkan gerakan Islam sampai pada kekuasaan dengan jalan Demokrasi". Ia lalu menambahkan bahwa partai yang dipimpinnya telah melakukan kesalahan saat bekerjasama dengan kalangan militer dan mendukung revolusi mereka untuk bersama mencapai pemerintahan, pada revolusi penyelamatan tahun 1989. Dalam revolusi tersebut, pemimpin Sudan saat ini Umar Basyir mencapai puncak kekuasaan di Sudan dan berhasil menggulingkan pemerintahan Shadiq Mahdi, pimpinan Partai Ummah. Menurut Hasan Turabi lagi, gerakan Islam harus mengambil pelajaran besar dari apa yang terjadi di Sudan dan mengarahkan sebuah revolusi rakyat untuk bisa mendorong sampainya kaum Islamis pro-syari'at pada kekuasaan. Ia juga menekankan untuk tidak bekerjasama dengan militer dalam mencapai tujuan tersebut.

Dua orang yang memiliki latar belakang dan aqidah yang sangat berbeda ini dan hidup di zaman yang terpisah jauh, ternyata memiliki pendapat yang hampir sama yaitu cenderung negatif terhadap Demokrasi. Yang pertama adalah filosof sekaligus pelopor sistem ini, sedangkan yang kedua adalah 'korban' dari sistem ini.

Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan kepala negara atau presiden biasanya dilakukan secara langsung pada saat pemilihan umum setelah terpilihnya wakil-wakil rakyat yang akan duduk di dewan perwakilan. Sebagian dari orang-orang Islam yang menggantungkan harapannya pada sistem Demokrasi kemudian menduga-duga bahwa setelah terpilihnya kepala negara atau pemimpin politik dari kalangan Islamis yang ingin menegakkan syari'at, maka selanjutnya dengan mudah undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ada bisa diubah agar sesuai dengan syari'at Islam. Dugaan ini sesungguhnya dangkal, berlebihan dan tidak didasarkan pada realitas politik. Kenyataannya, pemimpin politik di negara-negara yang menganut sistem Demokrasi bahkan di negara-negara asal sistem ini sekalipun, tidak akan menjadi kuat dan bertahan lama jika ia tidak di dukung oleh sebagian besar rakyat termasuk elemen-elemennya, baik dari kalangan politikus, ilmuwan, intelektual, ulama, militer, mahasiswa, pelajar, petani, pedagang atau pun buruh. Betapa banyak contoh presiden atau perdana menteri yang diturunkan dari kekuasaannya melalui gerakan rakyat, meskipun beberapa diantara penguasa itu juga didukung oleh militer. Seandainya saja seorang presiden atau perdana menteri melakukan perubahan terhadap suatu ketetapan undang-undang secara sepihak dengan dukungan sebagian besar politisi yang duduk di dewan perwakilan tetapi tanpa adanya kerelaan dan dukungan dari sebagian besar rakyat, maka ia dipastikan akan mendapat halangan yang luar biasa dari gerakan masif rakyat yang meliputi seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan pertimbangan inilah maka di sebagian besar negara-negara di dunia dapat kita lihat bahwa pemerintah selalu melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap suatu rancangan undang-undang atau ketetapan-ketetapan hukum baru kepada publik sebelum mengesahkannya menjadi undang-undang atau ketetapan, dengan cara memunculkan isu atau melemparkan opini ditengah-tengah masyarakat, kemudian melakukan pengamatan, pengumpulkan data intelijen, analisa taktis dan menyimpulkan apakah perubahan tersebut mendapat dukungan luas atau sebaliknya. Tindakan ini dilakukan karena mereka tidak mau gegabah atau mengambil resiko untuk berhadapan dengan gerakan massal rakyat yang menolak produk yang akan diterapkan tersebut. Oleh karena itu sulit diharapkan jika tiba-tiba seorang penguasa politik melakukan perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan terutama menyangkut undang-undang dan peraturan-peraturan hukum tanpa mendapat dukungan luas dari sebagian besar masyarakat. Bagaimana mungkin misalnya seorang presiden atau perdana menteri yang pro-syari'at Islam yang dulunya terpilih melalui pemilihan umum sistem Demokrasi - meskipun hal ini belum pernah terjadi seperti yang telah kami uraikan sebelumnya, tiba-tiba mengumumkan bahwa “Landasan undang-undang negara dirubah menjadi berdasarkan syari'at Islam”, sementara pada tataran realitas politik, sebagian besar rakyat tidak menghendaki perubahan tersebut karena pola pikir dan kemauan mereka masih mengacu pada paham-paham di luar manhaj Islam dan masih menganggap bahwa hukum-hukum Islam tidak perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bahwa Islam cukup diterapkan di wilayah rutinitas ibadah semata. Oleh karena itu untuk mendapatkan dukungan yang besar terhadap perubahan sistem, dari sistem yang buruk kepada sistem yang lebih baik dan benar, yang perlu dibangun adalah kesadaran untuk kembali pada manhaj Islam serta meninggalkan yang syubhat dan bathil yang berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan sebaliknya menumbuhkan kecintaan umat pada sistem lain di luar Islam, atau menggiring mereka untuk berpartisipasi dalam sistem yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Padahal Rasulullah Saw pernah bersabda,

“Barangsiapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak.” [HR. Bukhari dan Muslim].

Dan Beliau Saw telah berwasiat,

“Hendaklah kalian mengikuti Sunnahku dan sunnah Al-Khulafa'ur-rasyirun yang mengikuti petunjuk. Berpegang teguhlah kepadanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham, dan jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru, karena setiap hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan.” [HR. Abu Daud, At-Tirmidzy, Ibnu Majah dan Ahmad].

Kesadaran dan revolusi pemikiran untuk kembali ke sistem yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya, yang merupakan petunjuk langsung dari Allah SWT - zat Yang Maha Mengetahui nilai-nilai yang paling sesuai untuk manusia, Yang kepada-Nya kita akan kembali dan mempertanggungjawabkan hidup singkat di alam duniawi ini - begitu mendesak, karena disinilah peperangan yang sebenarnya, yaitu peperangan antara yang haq dengan yang bathil, antara pengikut Allah dengan pengikut thaghut, antara umat Muhammad Rasulullah Saw dengan Dajjal dan kaum kafir, termasuk para pengikutnya.

Dalam satu Hadits, Rasulullah Saw berkata,

“Sesungguhnya Dajjal itu akan keluar dengan membawa air dan api. Ada pun yang terlihat air oleh manusia, itu sebenarnya adalah api yang membakar, sedangkan yang terlihat api oleh manusia, itu sebenarnya adalah air yang dingin dan segar. Barangsiapa di antara kalian bertemu dengan Dajjal, hendaklah ia menjatuhkan pilihannya pada api, karena sesungguhnya itu adalah air yang segar dan baik.” [HR. Bukhari dan Muslim].

Terakhir, bahaya dari penerimaan sistem Demokrasi tidak hanya tersembunyi di balik kegagalan dan ketimpangan aktivitas politik Islam karena mengikuti sistem ini, tapi bahaya yang lebih besar adalah ketika sebagian orang-orang Islam mengacu pada suatu sistem yang berbeda dengan pandangan Islam dalam melihat kehidupan, alam dan manusia. Yang akibatnya bisa menghilangkan pemahaman Islam yang hakiki tentang masalah tersebut. Kepada para pemimpin berbagai jama'ah Islam yang mendukung sistem Demokrasi kami serukan hendaknya tulisan ini didudukkan pada tempatnya yang sesuai dan tidak perlu merasa 'kebakaran jenggot'. Sedangkan bagi selain mereka dari kalangan Nasionalis, Komunis dan yang sepaham dengan mereka boleh jadi tulisan ini justru memberikan kesenangan tersendiri bagi mereka, karena mereka mengira bahwa jika para aktivis Islam meninggalkan dewan perwakilan, maka akan memberikan peluang yang lebih luas bagi mereka dalam kancah politik. Tentu saja ini hanya sekedar asumsi mereka saja. Sebab kancah pertempuran yang sebenarnya ialah pertempuran dalam meraih kemampuan dan kesuksesan memberikan pengaruh dan tekanan di tengah masyarakat, yaitu ketika orang-orang Islam berpegang teguh kepada prinsip-prinsip atau manhaj mereka dan mereka tidak berfikir lagi untuk mencari pengganti dari syari'at. Jika hal itu terjadi maka tinggal menunggu waktu saja untuk munculnya gerakan revolusioner yang menghendaki perubahan mendasar terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan umat yang tidak akan mampu dihalang-halangi bahkan oleh kekuatan senjata sekalipun. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw melalui perjuangan Beliau Saw pada periode awal pergerakan Islam di Makkah dan Madinah. Oleh karena itu selagi pikiran orang-orang Islam tidak terkuras untuk memikirkan kebergantungan kepada dewan perwakilan, maka inilah nilai sebenarnya yang tertinggi, dan bukan sekedar dugaan atau asumsi.

Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang dulu ditempuh oleh Rasul-Mu Muhammad Saw, tuntunlah kami ke jalan-Mu yang lurus, tariklah tangan kami kepada kebenaran, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai suatu kebenaran dan limpahkanlah karunia kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebathilan sebagai suatu kebathilan dan limpahkanlah karunia kepada kami untuk menjauhinya.

Ya Allah sediakanlah bagi umat ini orang-orang yang menuntun mereka menurut syari'at-Mu, yang mengibarkan bendera jihad, agar kemusyrikan tercabut dari akar-akarnya dan agar semua hamba hidup selamat di dunia dan di akhirat. Amiin Ya Rabb.

Penulis mengibaratkan tulisannya ini seperti seorang anak kecil yang bertemu dengan rombongan manusia yang dipimpin oleh seorang yang bijaksana, rombongan ini sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Kemudian anak kecil yang kurus, miskin dan berpakaian compang-camping itu berkata kepada mereka bahwa di ujung jalan yang akan dilalui oleh orang bijak dan rombongannya itu terdapat sebuah jurang yang terjal dan dalam, yang tertutup dari pandangan mata oleh kabut dan semak belukar. Lantas haruskah si orang bijak yang memimpin rombongan tadi memarahi si anak kecil karena perkataannya itu? orang bijak tersebut ternyata tidak melakukan hal yang demikian, beliau termenung sejenak memikirkan kata-kata si anak kecil tersebut, sesaat kemudian ia membuka dan membaca kembali buku pedoman perjalanan mereka, menelaah kembali catatan perjalanan Imam terdahulu mereka yang sangat mereka cintai serta mengingat-ingat juga cerita dan pengalaman rombongan terdahulu sebelum mereka, yang sebagian kembali dan sebagian lagi tidak pernah terdengar telah sampai di tujuannya. Ketika orang bijak itu menyadari hal ini dan hendak mengatakan sesuatu kepada si anak kecil, ternyata ia sudah tidak berada lagi di tempatnya semula. Dari kejauhan mereka melihat si anak kecil tadi sedang berlari mengejar rombongan lain yang mirip dengan rombongan mereka.

Anak kecil yang kurus, miskin dan berpakaian compang-camping di atas adalah juga perumpamaan untuk penulis. 'Anak kecil' merupakan perumpamaan untuk usia dan pengalaman yang masih seumur jagung, 'kurus' merupakan perumpamaan untuk ilmu yang masih belum seberapa, 'miskin' karena memang bukan berasal dari kalangan yang terpandang dan bangsawan, sedangkan 'pakaian compang-camping' adalah karena kami bukanlah manusia yang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

*************

Wallahu a'lam bis shawab

Maraji':

1. Civilization on Trial, Arnold Toynbee, Oxford University Press, 1949.

2. Politics, The Athenian Constitution, Aristoteles, translated by John Warrington, J.M. Dent and Sons. Ltd, 1959.

3. Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika, Tan Malaka, Penerbit Wijaya, 1951.

4. Surat-Surat dari Persia, Montesquieu, terjemahan Dr. Okke Zeimar dan Kooshendrati Hutapea SS, Dian Rakyat, 1992.

5. The Social Contract, JJ. Rouseau, translated and introduced by Maurice Cranston, Penguin Book, 1968.

6. The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism, Max Weber, translated by Talcott Parson, Unwin University Book, 1967

7. Pemikiran Politik Barat, Ahmad Suhelmi MA, Darul Falah, 1999.

8. Prospek Demokrasi di Indonesia, Eep Saefullah Fatah, Dahlia, 1993.

9. Apakah Bangsa itu?, Ernest Renan, Erlangga, 1968.

10. Al-Islamiyun wa Sarabud-Dimuqrathiyah, Abdul-Ghany bin Muhammad bin Ibrahim Ar-Rahhal, terjemahan Kathur Suhardi, DeA Press, 1999.

11. I'lamul-Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Darul-Jail.

12. Ilmu Ushulul Al-Fiqh, Abdul Wahab Khalaf, alih bahasa KH. Masdar Helmy, Gema Risalah Press, 1997.

13. Ad-Dakwah, Qawaa'id wa Ushuul (Fiqih Dakwah), Jum'ah Amin Abdul Aziz, terjemahan Abdus Salam Masykur, Era Intermedia, 2000.

14. Fiqh Al-Ukhuwwah fi Al-Islami, Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, terjemahan Hawin Murtadho dan Salafuddin Abu Sayid, Era Intermedia, 2000.

15. Al-Qur'an dan terjemahannya, cetakan Kerajaan Arab Saudi, 1418 H.

16. Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi, terjemahan Ahmad Sunarto, Pustaka Amani, 1999.

17. Tauhid, DR. Abdul Aziz bin Muhammad, Dept. Urusan keIslaman, Wakaf, Da'wah dan Pengarahan Saudi Arabia, 1423 H.

18. Tiga Landasan Utama, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, Dept. Urusan keIslaman, Wakaf, Da'wah dan Pengarahan Saudi Arabia, 1423 H.

19. Kerancuan Istilah dan Tragedi Umat, Adian Husaini, Kolom Opini Hidayatullah.com, 2 Desember 2003.

20. Bagaimana hukum Demokrasi dan ikut pemilu?, Rubrik Konsultasi Eramuslim.com, 18 Desember 2003.

Mungkinkah Islam Rahmat Bagi Seluruh Alam ??

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 19 May 2012 02:15:00 -0700

“Dan tiadalah Kami utus engkau (ya Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam” (TQS. AL Anbiya 107).
         Syaikh An Nawawi Al Jawi dalam tafsir Marah Labid (Tafsir Munir) Juz II/ 47 menafsiri ayat itu sebagai berikut: Tidaklah Kami utus engkau wahai makhluk yang paling mulia dengan berbagai peraturan (bisyarâi’) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, melainkan dalam rangkan rahmat Kami bagi seluruh alam dalam agama maupun dunia, sebab manusia dalam kesesatan dan kebingungan. Maka Allah SWT mengutus Sayyidina Muhammad saw. sehingga beliau saw. menjelaskan jalan menuju pahala, menampilkan dan memenangkan hukum-hukum syari’at Islam, membedakan yang halal dari yang haram. Dan setiap Nabi sebelum beliau saw. manakala didustakan oleh kaumnya, maka Allah membinakan mereka dengan berbagai siksa, namun bisa kaum Nabi Muhammad mendustakannya, Allah SWT mengakhirkan adzab-Nya hingga datangnya maut dan Allah SWT mencabut ketetapan-Nya membinasakan kaum pendusta Rasul. Inilah umumnya tafsiran para mufasirin.
   Jika kita menyebutkan Islam yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semua alam, sebenarnya kita sedang berbicara Agama dan pemeluknya dimana keduanya adalah komponen yang satu. Dari aspek Agama telah nyata dan menyekinkan bahwa Islam adalah Agama yang rahmatan lil alamin, Islam mengatur dengan sempurna urusah kehidupan manusia dari politik, pendidikan, ekonomi, social, dan lainnya.Kemudian komponen kedua adalah pemeluk agama yaitu “manusia mahluk yang paling utama, sampai-sampai dikatakan —dan ungkapan ini benar— bahwa manusia lebih utama daripada malaikat. Keutamaan manusia ini tiada lain terletak pada akalnya. Akal inilah yang telah mengangkat kedudukan manusia dan sekaligus menjadikannya makhluk yang paling utama. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memiliki pengetahuan tentang akal (‘aql), proses berpikir (tafkîr), dan sekaligus metode berpikir (tharîqah at-tafkîr). Ini karena, proses berpikirlah yang menjadikan akal manusia memiliki nilai dan sekaligus menghasilkan berbagai buah (produk akal) yang masak, yang mampu membuat kehidupan dan manusia menjadi baik.Bahkan mampu menciptakan kebaikan bagi seluruh alam semesta beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk benda-benda mati, tumbuhan, dan hewan.”(an Nabhani)
Jadi jika kita melihat sekarang Islam tidaklah mampu menyelesaikan urusan umat adalah sebuah kebohongan karena sebenarnya Islam adalah aturan hidup yang syamil(menyeluruh) dan kamil(sempurna), jadi pokok permasalahannya adalah ketiadaan pancaran Hukum yang terpancar dari Islam. Kita tentu mengenal istilah parlemen, yaitu institusi yang bertugas membuat undang-undang.
Jika kita melihat sistem pemerintahan kita adalah demokrasi, hal ini menyakinkan secara sempurna oleh semua rakyat ini. Padahal demokrasi bertentangan dengan Islam itu karena demokrasi member hak manusia(rakyat) berdaulat dengan membuat undang-undang. Padahal Allah berfirman :
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.(TQS an-Nisaa [4]: 65)
Artinya untuk menjadi rahmatan lil alamin kita harus menyelaraskan setiap hukum dengan syariat. Karena menegakkan syariat adalah bentuk dari Iman, karena hukum itu dari Allah yang dijelaskan oleh RosulNya melalui kitabNya yang menjelaskan peraturan ibadah dan muamalah serta menjelaskan hal ghaib yaitu malaikat, hari akhir, dan qadha wa qadar. Jadi semua itu tidal boleh terputus dan harus diemban untuk didakwahkan keseluruh dunia melalui institusi Negara yaitu daulah khilafah dengan pemimpin umat yang tunggal yang disebut sebagai khalifah, hal ini dijelaskan melalui sabda Rasulullah :
Siapa saja yang telah membaiat seorang imam (khalifah) lalu ia memberikan genggaman tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya, dan jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya, maka penggallah leher orang lain itu. Dalam satu riwayat: maka penggallah dengan pedang siapapun dia.(HR Muslim).
Jika kita melihat sekeliling kita sangat terjadi banyak permasalahan yang sudah tentu sebagai agama yang rahmatan lil alamin seharusnya Islam mampu memberikan solusinya dan sesungguhnya memang hanya Islamlah agama yang haq.
Rahmatan lil alamin dalam urusan muamalah dapat dibahas secara khusus walau pelaksanaannya secara umum dan menyeluruh.
Pertama adalah rahmat menuntut ilmu, dengan ilmu maka umat Islam mampu memancarkan kemajuannya dalam bidang sains, terknologi, maupun sosial.Namun pendidikan sekarang lebih mengacu pada kurikulum sekuler yang membentuk generasi yang berpaham materialistik dan individualistik.Kemudian masalah kedua adalah kelemahan fungsional pada tiga unsur pelaksanaan pendidikan, yaitu kelemahan pada lembaga pendidikan yang tercermin dari kacaunya kurikulum, serta tidak berfungsinya guru dan lingkungan sekolah sesuai dengan kehendak Islam; faktor keluarga yang tidak mendukung; faktor masyarakat yang tidak kondusif.
            Islam dahulu adalah rujukan bagi setiap perkembangan ilmu pengetahuan, memiliki perpustakaan terbesar dan terlengkap, mendirikan universitas pertama, buku-buku umat Islam menjadi rujukan walaupun sebagian disimpangkan dengan memplagiat karya ulama untuk diakui sebagai karyanya.Dan kejayaan Islam itu terjadi pada saat daulah khilafah berdiri.
            Asas pendidikan Islam adalah aqidah Islam.Sebagai standar penilaian, asas ini berpengaruh dalam penyusunan kurikulum pendidikan, sistem belajar mengajar, kualifikasi guru, budaya yang dikembangkan dan interaksi diantara semua komponen penyelenggara pendidikan.Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang berkarakter, yakni berkepribadian Islam; menguasai tsaqofah Islam; menguasai ilmu kehidupan (sains, teknologi dan keahlian) memadai.Sebagai satu kesatuan, kurikulum pendidikan Islam sangatlah khas. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri yang menonjol pada arah, asas, dan tujuan pendidikan, unsur-unsur pelaksana pendidikan serta pada struktur kurikulumnya.(Erlida Amnie)
            Kedua adalah rahmat keadilan, dengan sangat menyakinkan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Adil.Sehingga peraturan yang terpancar dari Islam tentulah peraturan yang adil.Namun, aturan itu mulai derdegradasi sehingga hukum atau syariat Islam ditinggalkan.Dalam buku karya Syaikh Abdurrahman al-Maliki dan Syaikh Ahmad ad-Da’ur rahimahumaLlah yang berjudul “Nizham al-’Uqubat wa Ahkam al-Bayyinat“.Fungsi sanksi Islam adalah Sebagai Upaya Pencegahan (Zawajir).Artinya aturan tegas itu dibuat agar mencegah perbuatan kejahatan bukan untuk menzalimi.Kemudian yang kedua adalah Sebagai Penebus Dosa (Jawabir).Artinya seorang yang telah menerima hukuman didunia sesuai syariat maka terhapus dosa kejahatan yang telah jatuh hukumannya.Hal ini adalah rahmat karena jika hukuman itu jatuh di akhirat yang pasti lebih menyakitkan.
            Ketiga adalah rahmat kesejahteraan, kesejahteraan adalah cita-cita setiap pemerintahan walau secara nyata hal ini tidak terlaksana untuk itu Islam adalah solusi dimana telah terbukti dengan aturannya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ada rakyat yang berhak menerima zakat, yang artinya kesejahteraan telah menyeluruh. Namun, dalam pelaksanaannya haruslah meninggalkan hukum yang bukan dari Islam dan mengikuti Rosulullah sebagaimana firman Allah :
supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.(QS al-Hasyr [59]: 7)
            keempat adalah rahmat keamanan, dengan adalanya daulah Islam maka keamanan umat akan terjaga sebagaimana sebuah hadist menerangkan :
“Sesungguhnya Imam/Khalifah itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR.Muslim)
            Saat kita membaca sirah nabi(sirah nabawiyah) maka terdapat banyak kisah pembelaan atas ancaman ketidak amanan yang dialami oleh umat, karena kesadaran bahwa umat Islam adalah satu.
            Keempat adalah rahmat Kesehatan, kesehatan adalah masalah yang serius diselesaikan dalam Islam dimana kita lihat dan rumah sakit pertama yang didirikan ada pada daulah khilafah yaitu Biramistanrumah sakit pertamadi Dunia Yang Dibangun Oleh Umat Islamdan mengratiskan segala biayanya baik itu yang kaya maupun miskin, baik muslim maupun non muslim.
            Keempat adalah rahmat sandang, pangan, papan, kebutuhan pokok dalam Islam ini harus terpenuhi secara sempurna dan pemimpin umat(khalifah) harus menjaminnya karena Islam telah mewajibkannya.
            Jika semua itu dapat diemban oleh pemimpin maka Islam akan menjadi rahmatan lil alamin, dan dakwah Islam dapat diteruskan kesegala penjuru dunia karena kejayaan peradaban Islam dapat membuktikan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang mampu menjawab persoalan umat.Wallahu a'lam bishawab.[]MFS

Diskursus Wanita dan Negara

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 30 Apr 2012 19:07:00 -0700

Kaum yang menyuarakan persamaan gender atau yang dikenal dengan kaum feminisme sesungguhnya tidaklah tepat. Dan yang menjadi objek kritikan mereka adalah Islam, dimana mereka meyebutkan bahwa Islam mendiskriditkan wanita dalam hukum waris, talaq kekuasaan lelaki, poligami, pemukulan perempuan, dan dalam kancah politik.Padahal dibalik semua itu ada hikmah kecuali bagi yang telah ditutup pemikirannya.Secara fitrah, laki-laki dan perempuan berbeda dan tidak dapat disamakan semua ini tidak dimaksudkan untuk mempermasalahkan gender justru bahu-membahu dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah.Sebagaimana seruan untuk saling membantu dalam firmanNya :
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (TQS at-Taubah [9] : 71)

Dan persamaan perempuan dan lelaki pada Firman Allah :
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (TQS. al-Ahzab [33]: 35)
Banyak dikisahkan wanita-wanita tangguh yang mengorbankan segalannya demi kemuliaan Islam kita pasti mengenal Sumayyah, seorang sahabat wanita yang disiksa dan ditahan oleh orang kafir hingga meninggal dunia sebagai syahîdah pertama dengan jelas menggambarkan realitas tersebut. Selama disiksa, Rasulullah saw. tidak dapat membantunya secara fisik, kecuali memberi dorongan moral seraya menyatakan:
          “Wahai keluarga Yâsir, bersabarlah. Karena janji untuk kamu adalah surga.”
Dorongan moral Nabi saw. ini disambut oleh Sumayyah seraya menyatakan:
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya surga itu sekarang telah terlihat dengan jelas di depan mataku.”
Para wanita itu tidak sedang mengharap jabatan apalagi pengakuan kesamaan gender, mereka memperjuangkan agama dengan ikhlas. Dengan pemahaman yang cerah serta pemikiran yang cemerlang seorang wanita tidak perlu menuntut persamaan karena sesungguhnya antara lelaki dan perempuan telah diberi kelebihan masing-masing seperti yang tertuang dalam Firman Allah :
Laki-laki adalah pemimpin wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang laindan karena mereka telah menafkahkan sebagain harta mereka.Oleh karena itu, wanita yang shalihah adalah yang menaati Allahdan memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka”.(TQS an-Nisa’ [4]: 32)
Kecemburuan akan hak wanita dan lelaki telah ada sejak dahulu dikisahkan, wanita bernama Zainab datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata:
"Aku telah diutus oleh kaum wanita kepada engkau.Jihad yang diwajibkan oleh Allah ke atas kaum lelaki itu, jika mereka luka parah, mereka mendapat pahala.Dan jika mereka gugur pula, mereka hidup disisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki.Manakala kami kaum wanita, sering membantu mereka.Maka apakah pula balasan kami untuk semua itu?"
"Sampaikanlah kepada sesiapa yang engkau temui daripada kaum wanita, bahawasanya taat kepada suami serta mengakui haknya adalah menyamai pahala orang yang berjihad pada jalan Allah, tetapi adalah sangat sedikit sekali daripada golongan kamu yang dapat melakukan demikian."

Sedangkan hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah sosial-kemasyarakatan wanita antara lain :

Pertama, bahwa hukum asal wanita adalah menjadi ibu dan pengurus rumah tangga.Wanita merupakan kehormatan yang harus dijaga. Berbeda dengan konsep Kapitalisme ataupun yang lain, bahwa wanita merupakan barang yang dapat dicicipi oleh siapa saja, sehingga kehormatan mereka tidak dapat dipertahankan, malah dinodai di mana-mana. Dalam Islam, antara lain nampak dari adanya hukum-hukum seperti kewajiban menutup aurat wanita, berjilbab dan tidak bertabarruj.

Kedua, bahwa hukum asal wanita wajib dipisahkan dengan laki-laki.Mereka tidak bisa bertemu kecuali karena adanya kebutuhan dibolehkan oleh syara’, seperti haji dan jual beli.Hal ini juga nampak dari adanya hukum-hukum seperti larangan berdua-duaan di tempat sepi (khalwah) antara laki-laki dan wanita, perbedaan hukum kehidupan umum dan khusus.

Ketiga, bahwa wanita diberi hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali hal-hal yang dikhususkan oleh syariat untuk laki-laki atau wanita. Wanita dan laki-laki sama-sama dibolehkan melakukan perdagangan, pertanian, membuat pabrik, serta melakukan akad dan mu’amalah yang lain. Dia juga bisa memiliki berbagai jenis pemilikan. Dia juga dibolehkan untuk mengembangkan harta dan membelanjakannya, serta mengurus semua urusannya sendiri.Wanita juga dibenarkan untuk diangkat menjadi pegawai negara, serta dipilih menjadi anggota majlis ummat ataupun memenuhi haknya untuk memilih dan membai’at khalifah.Tetapi, wanita tidak bisa menjadi al-hâkim (khalifah, wakil dan pembantu khalifah, wâli, kepala hakim dan âmil) atau memangku tugas-tugas yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti menjadi qâdhi madhâlim.

Keempat, wanita hidup dalam kehidupan umum (di luar rumah) dan kehidupan khusus (dalam rumah).Dalam kehidupan umum, wanita dibolehkan bersama laki-laki muhrim, ataupun asing dengan syarat tidak menampakkan anggota tubuhnya, kecuali wajah dan tapak tangan. Juga tidak dibolehkan berpakaian yang menarik perhatian, seronok atau menampakkan bentuk tubuh.Sedangkan dalam kehidupan khusus, sama sekali tidak dibolehkan bersama orang lain, selain wanita, dan muhrimnya. Dalam masing-masing kehidupan ini, secara mutlak dia wajib terikat dengan hukum syara’.
Sedangkan yang dimaksudkan dengan tempat khusus di sini adalah tempat tertentu yang untuk memasukinya seseorang harus meminta izin pada penghuninya. Ini berdasarkan firman Allah:
“Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan memasuki rumah lain, sehingga kalian mendapatkan izin dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya.” (Q.s. An-Nûr: 27).
          Ayat di atas menjelaskan, bahwa ada rumah yang “kalian mendapatkan izin” untuk memasukinya, dimana ini menjadi illat yang menentukan tempat tersebut sebagai tempat khusus. Sebaliknya tempat umum adalah tempat yang untuk memasukinya seseorang tidak perlu meminta izin.

Kelima, bahwa wanita juga dilarang berdua-duaan dengan laki-laki bukan muhrimnya, menarik perhatiannya dengan bersolek (memakai wangi-wangian, memakai make-up wajah yang menonjolkan kecantikannya dan sebagainya), termasuk membuka aurat di depan khalayak ramai atau laki-laki asing. Berdua-duaan tidak seharusnya terjadi di rumah, kendaraan, atau tempat-tempat khusus saja, tetapi juga bisa terjadi di tempat umum, seperti berdua-duaan di tempat umum yang kosong, atau tempat umum yang lain. Karena khalwah adalah memisahkan diri dari khalayak ramai dengan cara berdua-duaan, antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, khalwah bisa juga terjadi di tempat khusus, seperti rumah, mobil pribadi atau kantor, atau di tempat umum, seperti taman, kampus atau ruang belajar dan sebagainya.

Keenam, bahwa antara laki-laki maupun wanita, sama-sama diharamkan untuk melakukan aktivitas yang secara langsung bisa merusak akhlak atau membawa kerusakan pada masyarakat.Seperti diharamkannya wanita untuk bekerja menjadi pramugari, karena digunakan sebagai daya tarik seksual bagi kaum laki-laki.Atau bekerja di super market dengan tujuan menarik pelanggan laki-laki.Atau bekerja di pub-pub, night club dan sebagainya.Laki-laki yang bekerja di salon kecantikan yang digunakan untuk menarik daya seksual wanita juga haram.

Ketujuh, bahwa kehidupan suami-isteri adalah kehidupan yang penuh ketenteraman.Kehidupan suami-isteri adalah kehidupan persahabatan.Bukannya kehidupan dua orang yang bermitra usaha.Karena itu, suami-isteri wajib saling bantu-membantu dalam pekerjaan rumah, meskipun kewajiban suami adalah bekerja di luar rumah.Suami harus berusaha mengambil pembantu untuk meringankan beban isterinya. Sedangkan kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak sama dengan model kepemimpinan seorang penguasa terhadap rakyatnya, melainkan kepemimpinan yang bersifat ri’âyah (mengurus). Sebab, hubungan suami-isteri tidak seperti hubungan antara penguasa dengan rakyat. Isteri juga diwajibkan untuk ta’at, sedangkan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada isteri dengan kadar yang lazim dan wajar sebagaimana yang ada di tengah masyarakat.

Kelapan, bahwa mengasuh anak adalah hak dan kewajiban wanita, baik muslimah maupun non-muslimah. Namun, jika anak tersebut tidak memerlukan lagi “asuhan” ibu, jika ibunya seorang muslimah, maka anak tersebut diberi pilihan untuk memilih ayah atau ibunya. Namun, jika salah seorang dari orang tuanya bukan seorang muslim, maka anak tersebut wajib diasuh oleh orang tua yang beragama Islam. Ini tentu saja berlaku dalam kasus penceraian antara suami isteri.(Hafidz Abdurrahman, Islam politik spiritual)

Persamaan dan keunggulah perempuan dalam Islam antara lain tertuang dalam sabda Rosulullah,
“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka.Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.”(THR. Ahmad dan Tirmidzi)
Dan,
Dunia itu perhiasan; sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah(THR Muslim)
            Untuk masalah gugatan atas persamaan semu para kaum feminism dengan tegas Allah menjelaskan dalam firmanNya :
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (TQS an-Nisaa [4] : 32)

            Tugas nyata wanita sesuai fitrhnya adalah membesarkan anak yang nantinya akan meneruskan dakwah dan fihad fisabilillah jadi janganlah seorang wanita merasa lebih rendah dari lelaki karena sebenarnya engkau mulia, dan bagi lelaki janganlah berbangga menjadi pemimpin wanita karena engkau harus menjaga dan mempertanggung jawabkan sesuai apa yang kamu pimpin.Wallahu a'lam bishawab.[]MFS

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 30 Apr 2012 16:06:00 -0700

Assalamualaikum,

Saudara dan saudari yang saya sayangi, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengirimkan pesan dari para muslimah di Gaza. Silakan dengarkan situasi kami dan beritahu semua orang.

Situasi yang kami hadapi sangat mengerikan namun iman kami alhamdulillah kuat, walaupun kami tidak memiliki air, dan jika pun ada air itu tercemar dan kami tidak memiliki uang untuk membeli air mineral. Ketika kami punya uang, para penjual air berkata bahwa terlalu berbahaya bagi mereka sendiri untuk berjalan keluar dan mendapatkan pasokan air yang baru. Kami tidak memiliki gas, dan bahkan sama sekali tidak ada selama empat bulan terakhir. Kami memasak makanan kecil yang kami miliki dalam api yang kami bikin sendiri.

Orang-orang kami telah kehilangan semua pekerjaan mereka. Mereka menghabiskan hari-hari mereka di rumah sekarang. Suami saya seharian hanya pergi dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk mencari air. Dia biasanya kembali dengan tangan kosong. Tidak ada sekolah, tidak ada bank, hampir tidak ada rumah sakit yang terbuka. Kami selalu sadar bahwa hidup kami sangat riskan walaupun ada di ruangan apalagi di luar. Mereka (Israel) memberi kami jam malam antara pukul 01.00 sampai dengan- 04:00 dini hari. Pada jam itulah kami boleh keluar, dan Israel berkata "silakan cari pasokan untuk kalian," tapi itu adalah dusta.

Kami makan nasi dan roti hanya satu kali dalam satu hari. Daging dan susu adalah sebuah kemewahan. Mereka menggunakan bahan kimia di daerah-daerah yang berada di perbatasan.

Kami diberitahu bahwa orang-orang berdemonstrasi di seluruh dunia. Masya Allah. Kenyataan bahwa kalian pergi ke kedutaan besar dan meninggalkan rumah kalian, membuat kami merasa bahwa kami tidak sendirian dalam perjuangan ini.
Tapi kemudian kalian bisa pulang ke rumah dan mengunci pintu kalian. Kami tidak bisa melakukan itu. Saya harus meninggalkan rumah saya di lantai dua setiap malam dan tinggal dengan kakak saya di lantai dasar. Jika ada serangan, dari lantai dasar, kami bisa pergi lebih cepat.

Ya, kami lelah. Ketika kami mendengar roket dan bom dan melihat pesawat yang terbang terlalu dekat dengan gedung kami, saya berteriak dengan anak saya yang masih kecil dan suami saya merasa tak berdaya.
Dalam semua ini tidak ada satu pun selain Allah (swt) yang dapat menyelamatkan kami. Tetapi ummah juga bertanya-tanya dimana tentara, dimana kemenangan itu? Jangan lupakan kami karena kalian semualah yang kami miliki sekarang. Sumbangan kalian sama sekali tidak sampai kepada kami, dan ketika Israel membuka perbatasan, sumbangan itu hanya untuk beberapa gelintir saja. Teruslah beramal karena Allah dan berdoa bahwa kemenangan akan segera datang, Insya Allah.

Wassalam,
Ummu Taqi.

(eramuslim/din)

Kepribadian yang Sesungguhnya.

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 30 Apr 2012 06:01:00 -0700

Karekter dari setiap individu itu dicerminkan dari penampilan fisik dan prilaku.Esensinya sulûk-tingkah laku- seseorang merupakan akumulasi dari perbuatannya; sementara perbuatan seseorang pada dasarnya merupakan wujud pemenuhan orang tersebut terhadap dorongan yang lahir dari kebutuhan jasmani (al-hâjat al-udhuwiyyah)dan naluri (gharîzah)-nya.Karena tidak ada satu pun perbuatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lain, selain kebutuhan jasmani dan naluri.(Muhammad Hissayn, Mafahim). Karekter dari pemuda muslim seharusnya baik dari kedua aspek tersebut yaitu secara fisik baik, artinya adalah memiliki badan yang sehat dan kuat karena muslim yang kuat itu lebih Allah cintai sesuai sabda Rosulullah :
“ Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pada mukmin yanglemah dalam setiap amal kebaikan “ (Diriwayatkan oleh Muslim didalam Kitab al-Qadar, bab. Iman lil-Qadari wal-Idz’aan lahu).
Kemudian secara perilaku juga harus memiliki kepribadian yang baik. Syaksiyah atau keperibadian yang oleh Syaikh Taquyuddin an Nabhani dibedakan atas pola fikir atau aqliyah yaitu Kekuatan yang dapat digunakan untuk menghukumi sesuatu. Atau dengan ungkapan yang lebih tegas: Akal adalah kemampuan untuk menghukumi realitas (fakta) tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan maupun benda yang dibangun berdasarkan pandangan hidup tertentu.((Samid, Thariq). Sesuai sabda Rosulullah maka stantar akal adalah :
“Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu, sehingga menjadikan saya sebagai (standar) akalnya, yang digunakan untuk berfikir.”
Kemudian yang kedua adalah pola laku atau nafsiyah artinya adalah cara (metode)yang digunakan oleh seseorang untuk memenuhi dorongan (dawâfi’) yang lahir dari kebutuhan jasmani dan naluri berdasarkan standar tertentu.(an Nabhani, Syakhsiyyah) . Nafsiyah timbul karena dorongan (dawâfi’) untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri tersebut ada pada manusia dan hewan, sementara kecenderungan (al-muyûl) hanya dimiliki oleh manusia, dan tidak ada pada hewan. Karena muyûl merupakan dorongan yang lahir dari kebutuhan jasmani dan naluri yang telah diikat dengan mafhûm tertentu. Hewan tidak mempunyai mafhûm, karena tidak mempunyai akal. Karena itu, hewan tidak mempunyai muyûl.Jika dawâfi’ seseorang yang lahir dari kebutuhan nalurinya tidak diikat dengan mafhûm tertentu, berarti dawâfi’ -nya tidak dipenuhi dengan mafhûm-nya, tetapi dipenuhi dengan hawa nafsunya. Karena itu harus ada standar, baik yang berkaitan dengan perbuatan maupun benda yang digunakan untuk mengendalikan dawâfi’ tersebut.(Hafidz Abdurrahman)
Karakter Menurut Syaikh Hasan Al-Banna, kepribadian Islam meliputi 10 aspek, yaitu :
Pertama Salim Al-Aqidah (bersihnya akidah).
Akidah inilah yang menjadi kaidah berfikir seorang muslim, sehingga dapat mengasosiasikan antara informasi awal dengan realitas yang dihadapinya, kemudian dengan standar tersebut dia mampu membuat keputusan terhadap realitas tersebut. Standar ini tidak lain adalah hukum syara’, seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Dengan demikian, akidahlah yang menjadi landasan muyûl seseorang, sehingga muyûl-nya dapat dikendalikan dengan mafhûm yang lahir dari akidahnya.Setelah membangun landasan (akidah Islam) tersebut, cara berikutnya adalah mengikatkan diri pada hukum syara’ sebagai konsekuensi dari tuntutan akidah ini. Setelah itu harus terus-menerus menjaga akidah dan pemahaman Islam dengan meningkatkan kualitas berfikirnya dengan landasan tsaqâfah Islâm88agar bisa menghukumi perbuatan dan benda yang ada dalam hidupnya dengan landasan tersebut. Tsaqâfah ini ada yang bersifat aqliyyah (rasional), seperti Tawhîd dan ilmu kalam, dan ada yang bersifat syar’iyyah, seperti Fiqh dan Tafsîr; ada juga yang bersifat kebahasaan, seperti Nahw dan Balâghah.Dalam konteks ini, kadar penguasaan tsaqâfah satu orang dengan orang lain pasti berbeda. Bergantun pada kemampuan intelektual, daya ingat dan kesungguhannya.
Kedua Shahih Al-Ibadah (lurusnya ibadah)
Ibadah adalah masalah manusia dengan Allah SWT.Merupakan masalah yang muncul dari gharîzah at-tadayyun (naluri beragama) yang dimiliki oleh masing-masing orang.Naluri inilah yang mendorong orang tersebut melakukan kultus, pengagungan atau penghormatan pada zat yang dipandang agung.Naluri inilah yang mendorong perasaan (wijdân)manusia untuk melakukan pemenuhan. Jika wijdân tersebut dibiarkan tanpa kontrol akal, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan siapakah zat yang layak diagungkan. Karena itu, banyak orang yang mengagungkan al-Qur’an; dicium, dipeluk, bahkan diletakkan di tempat tinggi, tetapi isinya diinjak-injak.Ini adalah bentuk taqdîs (kultus) yang salah, yang seharusnya mensucikan isinya berubah mensucikan benda.Karena naluri beragama inilah, manusia memerlukan ibadah.Maka, masalahnya sekarang adalah bukan semua manusia memerlukan ibadah ataukah tidak?Sebab, masalah tersebut merupakan masalah fitrah, yang pasti dimiliki semua manusia.Namun yang menjadi masalah sekarang adalah siapakah yang layak disembah dan bagaimana caranya? Inilah yang menjadi masalah manusia yang harus diselesaikan.(Hafidz Abdurrahman)
Kemudian dijelaskan masalah yang berkenaan dengan ibadah,

Ibadah bersifat tawqîfiyyah (mutlak urusan Allah).
Ibadah tidak didasasrkan pada illat (alasan hukum) tertentu, sehingga tidak ada satu illat pun dalam pelaksanaan ibadah.
Ibadah juga tidak dapat diterima, kecuali dengan niat yang ikhlas untuk Allah SWT

Ketiga Mantin Al-Khuluq (kukuhnya akhlak).
Ustadz Hafidz Abdurrahman menjelaskan akhlak diri aspek ciri khasnya: Ada beberapa ciri khas yang ditetapkan oleh Allah SWT. dalam masalah akhlak ini, antara lain:
1. Akhlak tidak bisa dipisahkan dari hukum syara’, termasuk semua bentuk ketentuan hukum syara’ yang lain. Seperti khusyû’ adalah sifat perbuatan orang yang sedang mengerjakan shalat, yang tidak ada pada orang di luar shalat. Jujur, amanah dan menunaikan janji adalah sifat perbuatan orang yang melakukan mu’amalah (berhubungan dengan orang lain).
2. Akhlak juga tidak didasarkan kepada ‘illat, sehingga tidak ada satu ‘illat pun dalam masalah akhlak. Jujur, amanah dan menunaikan janji diperintahkan semata-mata karena hukumnya wajib menurut syara’, yang kewajibannya telah ditentukan oleh nas, bukan disebabkan adanya illat tertentu. Maka, kejujuran, amanah dan menunaikan janji tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh seorang muslim karena keuntungan material, atau mengharapkan pujian orang, dan sebagainya.
3. Akhlak juga tidak tunduk pada manfaat tertentu. Sebab, orang yang melakukan hukum akhlak kadang-kadang malah mendapat kerugian, bukan keuntungan.Contoh, sifat berani dan menantang ketika mengingatkan penguasa yang zalim adalah sifat pengembang dakwah yang mulia.Sesuatu yang bisa mengakibatkan orang tersebut menemui ajalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
“Penghulu para syahid adalah Hamzah bin ‘Abd al-Muthallib, serta orang yang yang berdiri di depan penguasa zalim, lalu memerintahkan (kemakrufan) dan mencegah (kemungkaran) atasnya, kemudian dia pun membunuhnya.” (THR Hâkim dari Jâbir).
4. Akhlak sama seperti akidah. Akhlak merupakan tuntutan fitrah manusia.Memuliakan tamu dan membantu orang yang memerlukan adalah sangat selaras dengan tuntutan fitrah manusia, yaitu gharîzah al-baqâ’. Khusyû’ dan tawâdhu’ juga selaras dengan tuntutan fitrah manusia, yaitu gharîzah at-tadayyun. Kasih sayang dan keta’atan juga sesuai dengan tuntutan fitrah manusia, yaitu gharîzah an-naw’.
“Sesungguhnya orang yang lebih aku cintai di antara kalian, dan lebih dekat kepadaku tempatnya pada hari kiamat, adalah siapa saja di antara kalian yang paling baik akhlaknya.”(THR Bukhâri).

KeempatQadir ‘ala Al-Kasb (mampu mencari penghidupan).
Seseorang telah berkata kepada Rosulullah saw: "Wahai Rosulullah, demi Allah sesungguhnya saya sangat mencintai anda". Maka Beliau bersabda, "Perhatikanlah apa yg kamu ucapkan".dia mengulang sampai tiga kali. Maka Beliau bersabda, "Jika kamu benar-benar mencintaiku maka persiapkanlah tijfaf untuk menghadapi kefakiran, karena kefakiran itu lebih cepat mengenai orang yg mencintaiku daripada laju air bah menuju muaranya". (THR Tirmidzi)
Tijfaf adalah sejenis baju perang yg kuat dan keras.ini adalah bahasa pinjaman karena Rosulullah saw menyerupakan kefakiran itu ibarat anak panah yg menghujam, pedang yg menebas, dan tombak yg menembus. (Riyadus Shalihin, 2009)
KelimaMutsaqaf Al-Fikr (luas wawasan berpikirnya).
Penyebab kegagalan yang ada hingga saat ini dalam memahami fakta mengenai proses berpikir dan juga fakta metode berpikir dikarenakan para pengkaji telah lebih dulu mengkaji proses berpikir sebelum mengkaji akal itu sendiri. Padahal, fakta tentang proses berpikir itu tidak akan dapat dipahami kecuali setelah diketahui terlebih dulu fakta mengenai akal secara meyakinkan dan pasti (jazim). Ini karena proses berpikir (tafkir) adalah buah dari akal, sementara berbagai ilmu pengetahuan, seni dan seluruh aspek ilmu budaya (tsaqafah) merupakan buah dari proses berpikir. Wajar saja jika pertama kali yang harus diketahui adalah fakta tentang akal secara meyakinkan dan pasti. Setelah itu, bisa diketahui fakta mengenai proses berpikir, dan selanjutnya metode berpikir yang lurus. Selanjutnya, setelah itu dan atas dasar petunjuknya, suatu pengetahuan (ma’rifah) akan bisa dinilai, apakah termasuk sains (‘ilm) ataukah bukan. Dengan kata lain, akan dapat ditentukan bahwa kimia adalah sains, sementara psikologi dan sosiologi bukanlah sains. Akan dapat ditentukan pula apakah suatu pengetahuan termasuk kebudayaan (tsaqâfah) atau bukan. Artinya, akan dapat ditentukan bahwa perundang-undangan adalah termasuk tsaqâfah dan tashwîr (seni menggambar) bukanlah termasuk tsaqâfah. Walhasil, pokok masalahnya secara keseluruhan bermuara pada pengetahuan tentang fakta akal itu sendiri secara meyakinkan dan pasti. Setelah itu dan atas petunjuk pengetahuan tersebut, barulah bisa dibahas fakta mengenai proses berpikir dan metode berpikir. Berdasarkan petunjuk metode berpikir tersebut baru akan bisa dihasilkan secara benar berbagai teknik (uslûb) berpikir. (an Nabhani, at Tafkir)
KeenamQawiy Al-Jism (kuat fisiknya).
“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pada mukmin yanglemah dalam setiap amal kebaikan “ (Diriwayatkan oleh Muslim didalam Kitab al-Qadar, bab. Iman lil-Qadari wal-Idz’aan lahu).
KetujuhMujahid linafsih (pejuang diri sendiri).
Seorang muslim harus hidup mandiri sehingga tidak menyulitkan orang lain tetapi justru seharusnya mampu membantu orang lain, mampu melaksanakan kewajiban jihad dan dakwahnya.
Kedelapan Munazham fi syu’unih (teratur urusannya).
"Sesungguhnya Allah Menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."(TQS.ash-Shaf : 4)
Kesembilan Haris ‘ala Waqtih (memperhatikan waktunya).
Seorang muslim seharusnya memperhatikan waktunya sehingga tak termasuk golongan yang merugi, karena demi masa sesungguhnya manusia kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh seta yang menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.(TQS 103 :3)
Kesepuluh Nafi’ li Ghairih (bermanfaat bagi orang lain).
Salah satu ciri mukmin adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat dan sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya. Namun, perlu ditegaskan bahwa manfaat bukan menjadi landasan perbuatan kita karena dalam kaidah fiqh hukum perbuatan terikan dengan syar’i. Kemudian dengan penerapan syariat maka kemaslahatan akan tercapai. “Jika hukum syara’ diterapkan, maka pasti akan ada kemaslahatan.”(Muhammad Ismail, al Fikr)
Demikianlah gambaran karakter remaja Islami yang akan membawa perubahan terhadap umat sehingga umat Islam akan menjadi umat terdepan dalam peradaban dunia.Wallahu a'lam bishawab.[]MFS

Islam dan Paradigma Pendidikan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 28 Apr 2012 21:01:00 -0700

Memperhatikan begitu buruknya sistem pendidikan negeri ini maka sudah menjadi hal yang wajar jika kita mempertanyakan solusinya. Anggaran APBN sebesar 20% telah dialokasikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Namun data statistik angka putus sekolah serta kerendahan mutu pendidikan sudah jadi hal yang tak asing ditelinga. Solusi yang diharapkan muncul dari segala lini terasa hampa karena hanya sebuah konsep tanpa rujukan yang jelas. Mungkin orang boleh berbangga mengatakan DEMOKRASI namun hakekat demokrasi bukanlah mencari kemaslahatan umat, karena hanya sebagian orang saja yang punya akes untuk menentukan kebijakan dalam sistem demokrasi, lain dalam Islam dimana hukum yang dibuat tanpa ada yang mampu mempermainkannya. Itulah sebuah solusi yang selalu didengungkan dan diharapkan mampu membahana dalam setiap sudut bumi Allah. Lantas seperti apa solusi dan sistem pendidikan terbaik itu ??
Kita sebagai orang bodoh selalu berkiblat kepada orang yang sedikit lebih pintar(barat) padahal Islam jauh lebih sempurna. Barat mengembangkan pendidikan yang berkualitas namun tak mempu menciptakan manusia dengan kepribadian yang berkualitas. Jadi masihkah kita berharap perubahan dengan mencontoh pendidikan barat ??

Masihkah kita mencari solusi selain dari Islam ? dalam setiap diskusi pastilah ada yang pro dan kontra, karena kelemahan dari yang menjelaskan ditambah kemampuan berfikir yang rendah dari yang mendengarkan sehingga suatu diskusi akan menjadi perdebatan yang berujung kesalahpahaman.

Ilmu dan Islam.
Islam tentu agama yang menjunjung tinggi dan mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu, seperti tertuang dalam hadis maupun ayat al-Qur’an.
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”(TQS Ali Imran 3 : 110)
Dan sabda Rosulullah :
"Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Surga." (THR. Muslim)
Syaikh Abdurrahman As-Sa'di ketika mengomentari hadits di atas berkata, "Setiap jalan, baik konkret maupun abstrak yang ditempuh oleh ahlul ilmi sehingga membantunya mendapatkan ilmu, maka ia termasuk ke dalam sabda Nabi, "Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Surga." (lihat Kitab Fatawa As-Sa'diyah, As-Sa'di, 1/623)
Allah memerintahkan rasul-Nya untuk berdoa dan meminta kepada-Nya agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Allah berfirman,
Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." (TQS. Thaha: 114)

Sejarah juga telah mengukir tinta emas pala ulama dalam menciptakan karyanya sebut saja Alhazen (Ibnu Al-Haitsami) adalah yang menemukan kamera pertama(camera obscura) sekitar tahun 1000 M, juga menulis kitab al-manazhir(book of optic) yang jadi rujukan Bacon, Newton, dll. Serta suatu kebohongan jika Newton adalah penemu gaya gravitasi karena hal itu telah dicetuskan oleh Abu Raihan Al-Biruni tahun 1031 M, Albucasis (Abu Qasim Al-Zahrawi) dokter bedah dunia tahun 1000M menulis kitab at-tashrif dan jadi rujukan dokter bedah dunia sampai abad 16 yang memuat ratusan model alat bedah, Avicenna (Ibnu Sina) yaitu dokter modern pertamayang juga membuktikan transmutasi besi ke emas yang diyakini barat sebagai mitos, Jabir Ibnu Hayyan(Geber) yang pertama sempurnakan kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi, dalam kimia, juga merintis Hukum Perbandingan Tetap yang menjadi inspirasi Proust, Abbas Ibnu Firmas, di Cordoba pada tahun 875 saat usiannya 65 tahun membuat mesin terbang pertama didunia diterbangkan dari Mezquita Codoba(Masjid Cordoba), selain itu ada ath-Thabary yang setiap hari menulis 14 lembar dan jika dihitung telah merampung 358.000 lembar karangan dalam hidupnya. Ada juga Ibnu Aqil yang karyanya ada dalam berbagai disiplin Ilmu dan karya terbesarnya adalah Al-Funun yang terdiri dari 400 atau yang lain menyebut 800 jilid. Tak lupa Inbu Jauzi yang selama 89 tahun merampungkan 500 kitab, belum lagi Ibnu Taimiyah. Kemudian dalam bidang fasilitas Islam maju hal ini ditunjukan oleh taman Generalife(jannah al-arif) di kompleks alHambra-granada, bukti majunya teknologi perairan Islam, dalam kelautan istilah average(bea masuk) diadobsi dari bahasa arab al-awariyah yang artinya sama(Asosiasi Penulis Ideologis Islam), Kebanyakan dari mereka hidup dijaman khilafah saat umat Islam hidup dalam satu daulah dan satu aturan. Karena hanya dalam lindungan khilafah umat terjamin dalam memperoleh fasilitas pendidikan dan Islam sendiri telah membangun universitas pertama didunia yaitu Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir dan membangun banyak perpustakaan dan laboratorium.

Dalam Kekhalifahan Islam, kita akan melihat begitu besarnya perhatian para khalifah terhadap pendidikan rakyatnya. Karena bagi seorang muslim wajib menjadi seorang yang berilmu dan negara wajib memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya. Menuntut ilmu wajib atas setiap Muslim (HR Ibnu Majah). Betapa urgent-nya Islam memperhatikan agar umatnya menjadi orang yang berilmu pengetahuan tujuannya agar umat islam bisa menjadi pribadi yang berkualitas dan mampu menyelesaikan permasalahan hidup dengan berpegang kepada qiyadah fikriyah Islam saja.
Perhatian para khalifah dalam masa pemerintahan terhadap tenaga pengajar, sekolah yang berkualitas begitu tinggi, sarana pembelajaran lainnya seperti perpustakaan, observatorium, dll. Pada masa Umar bin Khatab bisa memberikan gaji kepada tenaga pengajar hingga 15 dinar (1 dinar setara dengan 4,25 gram emas). Para khalifah amat menghargai juga para penulis buku sampai memberikan imbalan emas setara berat buku yang dibuatnya. begitu tingginya penghargaan terhadap ilmu pengetahuan sehingga mampu menghasilkan generasi-generasi muslim yang berkualitas hingga mampu memimpin dunia hingga lebih dari 13 abad lamanya.( Saeful Fachri, BKLDK UPI)

Banyak fakta sejarah yang menunjukan kejayaan perkembangan sains dan teknologi pada masa kekhalifahan dan hal itu mungkin saja terulang saat kita mau menerapkan hukum syariah dalam segala aspek termasuk pendidikan. Dalam buku Politik Islam Spiritual karya Hafidz Abdurrahman dijabarkan sebagai berikut :

Islam mempunyai sistem pendidikan yang unik. Semuanya telah telah diatur dengan jelas, sistematis dan sempurna dalam Islam. Berikut ini adalah gambaran secara umum mengenai sistem pendidikan dalam Islam:
Pertama, kurikulum pendidikan Islam berdasarkan akidah Islam. Karena itu, seluruh bahan pelajar dan metode pengajaran ditetapkan berdasarkan asas tersebut. Tidak dibolehkan adanya penyimpangan, walaupun sedikit dari ketentuan tersebut.
Kedua, strategi pendidikan adalah untuk membentuk ‘aqliyyah dan nafsiyyah Islam. Maka, semua bahan pelajaran yang hendak diajarkan disusun berdasarkan strategi tersebut.
Ketiga, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian Islam, membekali khalayak ramai dengan ilmu pengetahuan serta sains yang berkaitan dengan masalah kehidupan. Karena itu, metode pendidikan disusun untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak dibolehkan adanya metode yang mengarah pada tujuan yang lain, atau bertentangan dengan tujuan tersebut.
Keempat, waktu pelajaran ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab yang diberikan setiap minggu harus disesuaikan dengan waktu pelajaran ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, baik dari segi waktu maupun jumlah jamnya.
Kelima, pengajaran sains dan ilmu terapan seperti matematika, fisika harus dibedakan dengan pengajaran tsaqâfah. Ilmu-ilmu terapan dan sains diajarkan tanpa mengenal peringkat pendidikan, tetapi mengikuti kebutuhan. Sedangkan tsaqâfah Islam diajarkan pada tingkat sekolah rendah hingga menengah atas dengan kurikulum pendidikan yang tidak bertentangan dengan konsep dan hukum Islam. Sedangkan di tingkat universitas bisa diajarkan secara utuh, baik tsaqâfah Islam maupun non-Islam, demikian juga ilmu terapan dan sains, dengan syarat tidak menyimpang dari tujuan dan kebijakan pendidikan.
Keenam, tsaqâfah Islam wajib diajarkan pada semua level pendidikan. Di level universitas, hendaknya dibuka berbagai jurusan dalam berbagai cabang ilmu keislaman. Disamping itu, bisa dibuka jurusan lain, seperti teknik dan sains.
Ketujuh, seni dan ketramprilan bisa dikategorikan sebagai ilmu terapan dan sains, seperti bisnis, pelayaran dan pertanian. Semuanya mubah dipelajari tanpa terikat dengan batasan atau syarat tertentu. Tetapi, di sisi lain juga bisa dimasukkan dalam katagori tsaqâfah, jika telah terpengaruh dengan pandangan hidup tertentu. Seperti seni lukis, ukir dan pahat. Yang terakhir ini tidak bisa dipelajari, jika bertentangan dengan pandangan hidup Islam.
Kedelapan, program pendidikan hendaknya seragam. Program apa saja hendaknya sama dengan program yang telah ditetapkan oleh negara. Tidak ada larangan untuk mendirikan sekolah swasta, tetapi dengan syarat sekolah-sekolah tersebut mengikuti kurikulum pendidikan negara dan tunduk kepada kurukulum, strategi dan tujuan pendidikan yang ada. Dengan syarat, sekolah tersebut bukan sekolah asing.
Kesembilan, mengajarkan masalah yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya merupakan kewajiban bagi setiap individu, baik laki-laki maupun wanita. Program wajib belajar berlaku untuk seluruh rakyat pada level sekolah dasar dan menengah. Negara juga wajib menjamin pendidikan bagi seluruh rakyat dengan gratis. Mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan ke level pendidikan tinggi secara cuma-cuma dengan fasilitas yang terbaik.
Kesepuluh, negara menyediakan perpustakaan, laboratorium dan media belajar-mengajar yang lain, disamping bangun sekolah dan universitas untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin melanjutkan penelitian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan tsaqâfah, seperti fiqih, ushul fiqih, hadits dan tafsir, atau bidang ideologi, teologi, kedokteran, teknik, kimia, maupun eksperimental, sehingga negara akan bisa melahirkan sejumlah mujtahid dan para saintis.
Kesebelas, tidak bisa memberikan hak istimewa dalam mengarang buku-buku pendidikan untuk semua level. Seseorang, baik sebagai pengarang ataupun bukan, tidak bisa mempunyai hakcipta atau hak terbit apabila sebuah buku telah dicetak dan diterbitkan. Namun, jika masih berbentuk pemikiran yang dimiliki oleh seseorang dan belum dicetak ataupun diedarkan, maka seseorang bisa mendapatkan imbalan, ataupun kompensasi yang memadai atas jasanya. Layaknya gaji seorang pengajar.

Inilah gambaran secara umum mengenai sistem pendidikan yang pernah ada dalam khilafah Islam, dan banyak diabadikan dalam buku-buku sejarah peradaban ummat Islam. Gambaran yang lebih lengkap mengenai sistem pendidikan Islam ini bisa ditemukan dalam buku SistemPendidikan di Masa Khilafah Islam, karya Dr. Abdurrahmân al-Baghdâdi.

   Awal mula keterpurakan dan kebodohan umat disebabkan oleh ditinggalkan bahasa Arab karena dilihat bahwa kitab-kitab ulama berbahasa Arab dan jika dimungkinkan diterjemahkan namun kenyataanya tak banyak kitab yang diterjemahkan, pada mula ditinggalkannya bahasa Arab karena Islam dikuasai oleh Mamalik (kaum budak ajam yang mendapatkan kekuasaan via militer) seperti Turki, maka bahasa arab mulai diabaikan karena kaum Mamalik tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Akibatnya fatal, terjadi pemisahan antara ‘potensi bahasa’ dan ‘potensi Islam’, dan akhirnya berujung pada stagnasi kaum Muslimin akibat pemahaman Islam yang sangat rendah. Kemudian kelemahan yang sangat parah dalam pemahaman Islam contohnya ditutupnya pintu ijtihad oleh Al-Qaffal Al-Syasi, sehingga mereka tidak bisa membagi antara hal mana yang boleh diambil dan yang mana yang harus ditinggalkan, sehingga Al-Qur’an cetak diharamkan, telpon dan TV diharamkan. Kemudian masuknya filsafat india, yunani, dan persia yang ditandai oleh filsafat India dan Persia masuk ke tubuh kaum Muslim dan mengotori pemikiran kaum Muslim, apaling besar dalam tasawuf, filsafat Yunani mempengaruhi kaum Muslim dalam pembahasan Qadha dan Qadar serta takdir.

   Namun benturan pemikiran antara barat dan Islam tidak terelakan dan sistem pendidikan sekuler menciptakan generasi yang individualistik dan hedonis(materialistik) serta lemahnya pemahaman Islam memperparah keadaan umat, pendidikan juga telah diliberalisasi sehingga bagi mereka yang tidak memiliki biaya untuk belajar akan sulit mengakses pendidikan hal ini diperkuat dengan data 11,7 juta anak putus sekolah (Komnas Perlindungan Anak, 2007), Hanya 46,8% yang mampu menyelesaikan wajib pendidikan 9 tahun (www.adb.org/statistics). Sehingga menghasilkan angkatan kerja yang tidak professional hal ini sesuai data 58,36 juta dari 111,47 juta (52,3%) angkatan kerja di Indonesia hanya berpendidikan setingkat SD . Sekitar 19,91 persen berpendidikan setingkat SMP, 20,7 persen setingkat SMA, dan hanya 5,05 persen perguruan tinggi. (Lembaga Demografi UI).

   Seharusnya umat Islam mau berkaca bagaimana pada masa kekhilafahan setiap individu yang tunduk dengan pemerintahan mendapat jaminan pendidikan sehingga rantai kemiskinan dapat diputus karena hal ini menjadi tanggung jawab pemerintahan sesuai dalam hukum syariah, untuk itu hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan permasalahan lainnya seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya yang kesemuanya harus diatur dengan aturan Islam yang syamil dan kamil.
Wallahu a'lam bishawab.[]MFS

Insya Allah pembahasan yang lebih dalam tetang pendidikan dalam sudut pandang Islam akan dilaksanakan oleh LDK Badan Kerohanian Islam Mahasiswa(BKIM) IPB.Tertanda : Departemen Syiar dan Opini LDK BKIM IPB.Istinafil Hayati Islam

Fb : www.facebook.com/polusiotak
blog         : polusiotak.blogspot.com
twitter    : @polusiotak
By            : Muhammad Fatih el Sastra

Kenapa mereka serius untuk ke Jepang ?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 20 Apr 2012 08:35:00 -0700

Tuntutlah ilmu sampai ke Negeri Cina ??

Menjadi sebuah kebiasaan setiap mahasiswa untuk mentargetkan dapat mengunjungi negara-negara lain. Alasannya klasik, mulai dari yang berniat untuk menuntut ilmu, ada yang cuma ajang jalan-jalan, ada yang menginginkan mendapat kesempatan keluar negeri, atau mungkin ada yang berharap dapet uang hadiah lomba.

Jika kita mau menilik bahwa terlalu banyak mahasiswa Indonesia yang berkunjung keluar negeri, bahkan menyelesaikannya disana dari jenjang S1, S2, atau mungkin S3. Tetapi perubahan apa yang mereka ciptakan ??

Tujuan negara dan waktu mungkin harus diperhatikan. Dengan waktu satu hari hingga sebulan apa yang mampu kita dapat ? dengan bahasa yang minim serta waktu yang sangat singkat maka sangat dimungkinkan itu hanya menjadi ajang bermain atau memperoleh pengalaman. Tempat tujuan juga menjadi pengaruh, karena budaya dan ideologi negara mungkin mempengaruhi ilmu yang berkembang disana. Walau dalam ilmu maka kita akan memdapati ilmu sains dan industri adalah mubah, namun yang berkenaan dengan hadharah maka ia tertolak. Jadi belajar ilmu politik, sosial, hukum, atau yang berkenaan produk hadharah maka ia tertolak dan dilarang dilaksanakan.

Jadi tanpa tujuan yang jelas dan penempatan kepemimpinan berfikir yang belum lurus maka perjalanan menuntut ilmu kita kemanapun hanya akan mengombang ambingkan pemikiran kita.

Telaah Kritis RUU Pendidikan Tinggi 2012

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 20 Apr 2012 05:59:00 -0700

Semenjak dibatalkannya UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2010, telah dibuat beberapa draft RUU PT dengan berbagai perubahannya, baik itu yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah. Kritik ini mengacu pada draft keempat RUU PT, tertanggal 6 Juni 2011, yang sudah direvisi oleh komisi X DPR RI yang diajukan oleh pemerintah yang April 2012 akan mensahkan RUU PT walaupun mengalami penundaan dengan alasan penyempurnaan RUU tersebut.

Hakikat Pendidikan Tinggi

Seperti yang diamanatkan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, salah satu fungsi Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahterakan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai badan pusat ilmu-ilmu pengetahuan dan kebudayaan sudah sepatutnya menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang pada hakikatnya berorientasi pada terjaminnya hak-hak asasi warga negara dalam pemenuhan pendidikan dan keilmuannya.

Namun, bagaimanakah format awal tujuan pendidikan yang diamendemenkan dalam RUU PT tersebut? Pada bagian “menimbang”, terlihat bahwa pendidikan tinggi memiliki peran yang strategis baik itu dalam pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ada satu hal pokok yang dirasa dapat menjadi blunder dalam pelaksanaan pendidikan tinggi tersebut, yaitu pelayanan pendidikan yang secara eksplisit diorientasikan pada daya saing bangsa dalam era globalisasi. Begitu baik visi pendidikan tinggi yang diarahkan pada daya saing bangsa, namun hal ini dapat menyimpang dari tujuan besar pelayanan pendidikan sesuai hakikatnya, yaitu pemenuhan hak pendidikan setiap warga negara. Sebab, pada kenyataannya belum semua daerah di Indonesia dapat disetarakan kualitas pendidikan tingginya maupun kuantitas perguruan tingginya. Kita harus membenahi “pendidikan tinggi” itu sendiri, sebelum akhirnya menuju visi besar pendidikan tinggi sebagai daya saing bangsa pada era globalisasi.

Statuta Perguruan Tinggi dan Majelis Pemangku

Pada Bab IV Pengelolaan Perguruan Tinggi pada pasal 42 dan pasal 43, dijelaskan bahwa Statuta Perguruan Tinggi (statuta) pada dasarnya mengatur seluruh kegiatan akademik maupun nonakademik. Nonakademik? Ya, segala hal di luar urusan akademik, termasuk keuangan, prasarana dan kemahasiswaan, juga diatur oleh statuta ini. Statuta merupakan dasar dari dikeluarkannya peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri yang secara langsung mengatur kehidupan akademik dan nonakademik kampus. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai mahasiswa sangatlah erat hubungannya dengan bagaimana isi statuta, baik itu kegiatan, berbagai kewajiban, hak-hak dasar, bahkan hingga organisasi kemahasiswaan.

Lalu siapa yang bertanggung jawab membuat dan merubah statuta ini? Suatu organ perguruan tinggi bernama Majelis Pemangku-lah yang memiliki fungsi tersebut (pasal 51 dan 43), serta menjalankan fungsi penentu kebijakan umum dan pengawasan nonakademik (pasal 47 ayat 2a). Saat ini, kurang lebih Majelis Pemangku sama fungsinya dengan Majelis Wali Amanah (MWA). Majelis Pemangku beranggotakan Menteri Pendidikan Nasional, gubernur, pemimpin (rektor), wakil dosen, wakil tenaga kependidikan (pegawai non-dosen), wakil masyarakat, dan tambahan Menteri Keuangan untuk Majelis Pemangku PTN Berbadan Hukum. Pada draft RUU ketiga yang diajukan DPR, sesungguhnya perwakilan mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika, dilibatkan dalam Majelis Pemangku. Apa yang dikhawatirkan peran Majelis Pemangku dengan tidak adanya posisi mahasiswa di dalamnya? Dua hal yang kami simpulkan dapat menjadi bumerang bagi pendidikan tinggi di Indonesia; sistem portofolio dalam otonomi nonakademik bidang keuangan perguruan tinggi dan ketidakjelasan definisi wakil masyarakat dalam Majelis Pemangku.

Pertama, sistem portofolio (pasal 85), yaitu dimaksud dengan “portofolio” adalah penempatan investasi di berbagai bidang usaha atau bidang industri. investasi jangka panjang melalui pendirian badan usaha, dapat menciptakan suatu peluang masuknya pihak-pihak luar kampus ke dalam dinamika kampus tersebut. Peluang masuknya pihak luar kami artikan sebagai pihak-pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan di perguruan tinggi dan terlibat dalam urusan politik. Secara singkat : politik dekat dengan kekuasaan, kekuasaan dekat dengan uang, dengan adanya kekuasaan dan uang sangat mungkin pihak-pihak tertentu dapat “masuk” ke dalam kampus.

Apalagi, yang kedua, dengan tidak terdefinisikan dengan jelasnya ‘wakil masyarakat’ dalam keanggotaan Majelis Pemangku, pihak-pihak tertentu tadi dapat menjadi anggota Majelis Pemangku. Dengan fungsi superior-nya, Majelis Pemangku memiliki “kekuasaan” lebih dalam mengatur perguruan tinggi, dan dengan tersisipkannya pihak dengan kepentingan tertentu di dalamnya, bukan tidak mungkin fungsi-fungsi mahasiswa, kehidupan kampus, bahkan riset-riset dosen dapat didikte secara halus dilandasi akan kepentingan golongan, bukan lagi pada dasar kebenaran ilmiah dan keilmuan.

Otonomi Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Dalam pasal 44 dan 45 Otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi juga menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Otonomi dalam artian mengelolah akademik (kurikulum, sistem pengajaran) dan non akademik (inftrastrutur, prasarana, keuangan) Sehingga gak bedanya dengan UU BHP yang dibatalkan Mahkamah konstitusi subtasi sama kulitnya berbeda. PTN dan PTN khusus berbadan hukum memiliki otonomi mengelolah akademik (kuriukulum dll) dan non akademik (pengelolaan keuangan) seperti 9 PTN yang masuk bekas BHP (UI, IPB, ITB, UGM, UNAIR dll). PTN dan PTN khusus mandiri memiliki otonomi mengelolah akademik (kuriukulum dll) dan tidak memeliki wewenang mengelolah non akademik (keuangan). Termasuk PTN diluar bekas BHP.

Perananan Asing dengan membolehkan Perguruan Tinggi Asing berdiri di Indonesia

Dalam draft RUU PT ini, dijelaskan pula mengenai keterlibatan perguruan tinggi asing baiak pendidirian dan kerjasama dalam pendidikan tinggi di Indonesia (bab V, pasal 73 - 74). Pada dasarnya bisa menjadi masalah masuknya perguruan tinggi asing di Indonesia, adanya transfer nilai yang negatif dari adanya perguruan tinggi asing akan menjadi buruk bagi mahasiswa terutama kurikulum sebagai software khususnya program studi politik, ekonomi, sosial, budaya, ideology merupakan hadarah walapaun kemajuan teknologi, MIPA gak permasalahkan dari transfer ilmu merupakan madaniyah tapi sisi riset merugikan pihak Indonesia sudah banyak kejadian penemuan teknologi khususnya bidang biologi, obat farmasi, pertanian, perikanan dipatenkan diluar negeri atasa nama perguruan tinggi asing bahkan ada tidak mencantumkan lembaga pendidikan Indonesia. Namun hal ini kami sebut sebagai lampu kuning bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Berkaca dari adanya sekolah berstandar internasional setingkat sekolah dasar dan sekolah menengah, secara filosofi ada beberapa tujuan pendidikan yang harus diatur dan dijamin oleh pemerintah melalui turunan undang-undang (PP atau Permen). Lampu kuning yang kami maksud adalah standard pendidikan asing yang berbeda dengan standard pendidikan Indonesia. Bukan standard dalam arti standard kualitas pendidikannya, melainkan standard filosofis penanaman nilai falsafah ideologi dalam pendidikan. Penanaman nilai falsafah ideologi dalam pendidikan sangatlah penting. Tidak hanya belajar sebagai investasi pribadi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga, namun belajar sebagai investasi bangsa yang bertujuan memperkaya anak muda calon pemimpin bangsa, membangun bangsa, dan memakmurkan bangsa serta masyarakatnya di masa depan. (Alimuddin Yasir, Lajnah Siyasiyah DPP HTI)

KRITIK TERHADAP RUU PENDIDIKAN TINGGI

Item	Draft UU Penddikan Tinggi	Komentar
Pasal 1 ayat 1:	Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, dan berbudaya serta karya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni.	Outputnya menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompoten beradab dan berbudaya serta karya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tetapi tidak mencantumkan asas yang jelas.
Pasal 1 ayat 5	Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan tinggi berdasarkan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi pada satu strata.	Peran program studi memiliki peranan besar dalam kegiatan pendidikan tinggi berdasarkan kurikulum dan metode pembelajaran padahal bukan jabatan eselon yang diberi tunjangan struktural oleh negara malah dekanat dan rektorat masuk eselon diberi tunjangan struktural oleh Negara.
Pasal 1 ayat 9	PTN berbadan hukum adalah PTN yang memiliki otonomi dalam bidang akademik dan nonakademik melalui pendirian badan hukum oleh Pemerintah.	PTN berbadan hukum memiliki otonomi bidang akademik dan nonakademik yang berbadan hukum berarti pemerintah lepas tangan sama konsep BHP
Pasal 1 ayat 10	PTN mandiri adalah PTN yang memiliki otonomi dalam bidang akademik dan nonakademik melalui pendelegasian wewenang dari Menteri.	PTN Mandiri menimbulkan banyak masalah karena jalur masuk PTN selain ada regular lewat SPMB ada nonreguler. Nonreguler weweanan menteri membolehkan PTN Mandiri melaksanakan ujian jalur nonreguler dengan biaya yang mahal sesuai program studi
Pasal 2	Pendidikan Tinggi berasaskan: a. kebenaran ilmiah; b. otonomi keilmuan; c. kebebasan akademik; d. kejujuran; dan e. keadilan.	Seharusnya tidak terpisah dengan pandangan hidup (ideologi) yang diemban
Pasal 3	Pendidikan Tinggi bertujuan: a. mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; b. menghasilkan lulusan yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dipelajari serta mampu mengaplikasikan dalam peningkatan daya saing bangsa serta memiliki sikap toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan nasional; dan c. menghasilkan karya penelitian dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.	Tidak tercantum unsur dosen seharusnya di sebutkan sivitas akademik (dosen dan mahasiswa) karena tidak bisa tercapai tiga tujuan tanpa keterlibatan dosen sebagai tenaga pendidik, peneliti sebagai contoh bagi mahasiswa, serta kulitas mahasiswa juga ditentukan kulaitas dosen.
Pasal 5 bagian a	Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi: a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;	Istilah demokrasi diganti dengan persamaan tidak membedakan etnis, kedudukan sosial.
Bab IV Pasal 35	PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI Bagian Kesatu Umum Pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip: a. nirlaba; b. otonomi; c. efektivitas dan efisiensi; d. transparansi; e. akuntabilitas; dan f. penjaminan mutu. Penjelasannya Yang dimaksud dengan “bidang akademik” antara lain kurikulum, metode pembelajaran, kompetensi dosen, akreditasi, dan sistem penjaminan mutu. Yang dimaksud dengan “bidang non akademik” antara lain sarana dan prasarana, keuangan, organisasi dan tata kelola, kepegawaian, dan sistem penjaminan mutu.	Nirlaba sifatnya sosial bukan komersial tapi biaya masuk perguruan tingggi masih dipungut biaya yang tinggi (unsur komersialisasi) oleh penerimaan mahasisiwa Otonomi : pengelolaan PT akademik dan nonakademik membuat carut marut Pendidikan Tinggi.
Statuta Pasal 42	(1) Setiap PTN dan PTN Khusus menyusun dan menetapkan Statuta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik. (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai peraturan dasar dalam penyusunan peraturan bidang akademik dan nonakademik, serta prosedur operasional di Perguruan Tinggi.	Dalam Penyusunan statuta diserahkan ke perguruan tinggi walapun disahkan oleh Menteri sehingga unsure otonomi masih bisa ditonjolkan
Statuta Pasal 43	(1) Statuta PTN dan PTN Khusus berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (2) Statuta PTN dan PTN Khusus mandiri sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b ditetapkan oleh Majelis Pemangku atas usul Senat Akademik. (3) Statuta PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c ditetapkan oleh Menteri atas usul Senat Akademik	Dua hal yang dapat menjadi bumerang bagi pendidikan tinggi di Indonesia; sistem portofolio dalam otonomi nonakademik bidang keuangan perguruan tinggi dan ketidakjelasan definisi wakil masyarakat dalam Majelis Pemangku. Pertama, sistem portofolio (pasal 85), yaitu investasi jangka panjang melalui pendirian badan usaha, dapat menciptakan suatu peluang masuknya pihak-pihak luar kampus ke dalam dinamika kampus tersebut. Peluang masuknya pihak luar kami artikan sebagai pihak-pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan di perguruan tinggi dan terlibat dalam urusan politik. Secara singkat : politik dekat dengan kekuasaan, kekuasaan dekat dengan uang, dengan adanya kekuasaan dan uang sangat mungkin pihak-pihak tertentu dapat “masuk” ke dalam kampus. Apalagi, yang kedua, dengan tidak terdefinisikan dengan jelasnya ‘wakil masyarakat’ dalam keanggotaan Majelis Pemangku, pihak-pihak tertentu tadi dapat menjadi anggota Majelis Pemangku. Dengan fungsi superior-nya, Majelis Pemangku memiliki “kekuasaan” lebih dalam mengatur perguruan tinggi, dan dengan tersisipkannya pihak dengan kepentingan tertentu di dalamnya, bukan tidak mungkin fungsi-fungsi mahasiswa, kehidupan kampus, bahkan riset-riset dosen dapat didikte secara halus dilandasi akan kepentingan golongan, bukan lagi pada dasar kebenaran ilmiah dan keilmuan.
Otonomi Pasal 44	(1) PTN dan PTN Khusus memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya. (2) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kapasitas Perguruan Tinggi.	PTN dan PTN Khsusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi juga menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
Otonomi Pasal 45	(1) PTN dan PTN Khusus berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas: a. PTN berbadan hukum yang memiliki otonomi bidang akademik dan bidang nonakademik; dan b. PTN Khusus berbadan hukum yang memiliki otonomi bidang akademik. (2) PTN dan PTN Khusus mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas: a. PTN mandiri yang memiliki otonomi dalam bidang akademik dan bidang nonakademik; dan b. PTN Khusus mandiri yang memiliki otonomi dalam aspek akademik.	a. PTN dan PTN khusus berbadan hukum memiliki otonomi mengelolah akademik (kuriukulum dll) dan non akademik (pengelolaan keuangan) seperti 9 PTN yang masuk bekas BHP (UI, IPB, ITB, UGM, UNAIR dll) b. PTN dan PTN khusus mandiri memiliki otonomi mengelolah akademik (kuriukulum dll) dan tidak memeliki wewenang mengelolah non akademik (keuangan). Termasuk PTN diluar bekas BHP
Bab V Bagian satu Perguruan Tinggi Asing Pasal 73	Perguruan Tinggi Asing Dan Kerjasama Internasional (1) Perguruan Tinggi Asing dapat membuka Program Studi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terakreditasi di negaranya. (3) Penyelenggara Perguruan Tinggi Asing wajib: a. bekerja sama dengan penyelenggara Pendidikan tinggi Indonesia; dan b. mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia; (4) Perguruan Tinggi Asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian; atau c. pencabutan izin. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	a.Perguruan Tinggi Asing diperbolehkan mendirikan di Indonesia walaupun ada persaratan melibatkan perguruan tinggi dan suberdaya kelemamahan tidak diatur tentang asas dan standar perguruan tinggi asing yang bisa berdiri di Indonesia sehingga kecenderungan budaya asing akan masuk di PT di Indonesia baik ideologi dan prilaku sisvitas akademik. b.Perlu di kaji ulang perguruan tinggi asing asas kapitalis dan sosialis terutama program studi politik, ekonomi, budaya, sosilogi akan bisa merusak sistem pendidikan Indonesia karena terikat hadarah c. Perguruan tinggi spesialiasi teknologi, MIPA dari segi pemikiran tidak permaslahkan karena tidak terikat dengan hadarah termasuk madani tetapi tidak membawa budaya barat proses belajar mengajar masuk ke Indonesia
Bagian Kedua Kerjasama Internasional Pasal 74	(1) Perguruan Tinggi dapat melaksanakan kerjasama internasional. (2) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan antara lain: a. pertukaran dosen dan mahasiswa; b. pengembangan kurikulum; c. pelaksanaan kerjasama program studi; d. pengembangan organisasi; dan/atau e. penelitian. (3) Kerjasama internasional dapat dikembangkan bersama-sama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri dan perwakilan negara lain di Indonesia. Penjelasan Pasal: Kerjasama internasional dilaksanakan dengan mengintegrasikan dimensi internasional, interkultural dan global kedalam tujuan, fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip solidaritas, rasa saling menghormati dengan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemuliaan kehidupan masyarakat serta peradaban.	a. Kerjasama perguruan tinggi asing dengan perguruan tinggi di Indonesia bisa merusak wajah pendidikan terutama pengembangan kurikulum padahal ruh dari pendidikan kurikulum kalau program studi politik, ekonomi, sosial, budaya, filsafat disamping juga software (perangkat lunak) di sistem pendidikan
Pasal 85	(1) PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dapat menyelenggarakan badan usaha atau portofolio usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dana hasil penyelenggaraan badan usaha atau portofolio usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan PTN dan PTN Khusus. (3) Dalam menyelenggarakan badan udaha atau portofolio usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PTN dan PTN Khusus dilarang menggunakan aset dan kekayaan perguruan tingginya sebagai jaminan bagi hutang badan usaha atau portofolio usaha yang didirikannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana hasil penyelenggaraan badan usaha atau portofolio usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal; Bagi PTN badan hukum yang akan mendirikan badan usaha, agar aset dan kekayaan PTN badan hukum tersebut tidak menjadi jaminan bagi hutang badan usaha yang didirikan apabila badan usaha tersebut dinyatakan pailit, maka sebaiknya dipilih badan usaha yang memiliki aset dan kekayaan yang terpisah secara hukum dengan aset dan kekayaan PTN badan hukum yang mendirikannya. Badan usaha yang memiliki aset dan kekayaan yang terpisah secara hukum dengan aset dan kekayaan PTN badan hukum adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Yang dimaksud dengan “portofolio” adalah penempatan investasi di berbagai bidang usaha atau bidang industri. Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.	PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dapat mendirikan lembaga usaha yang bisa kerjasama pihak pengusaha dan industry. Adanya undang-undang ini PTN berfungsi ganda yaitu sebagai lembaga badan usaha dan badan sosial tidak jauh beda dengan UU BHP yang dibatalkan Mahkamah

Perangkap Setan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 20 Apr 2012 05:44:00 -0700

Sahabat Abu Hurairah ra. pernah diamanati Baginda Nabi saw. untuk menjaga gandum hasil zakat. Tiba-tiba pada suatu malam ada lelaki yang mencuri gandum itu. Namun, dia berhasil ditangkap oleh Abu Hurairah ra. “Kamu akan kubawa kepada Nabi saw.,” kata Abu Hurairah ra. kepada pencuri itu.

Pencuri itu memelas. Dengan bujuk-rayunya, dia mengatakan, sudah seminggu anak dan istrinya belum makan. Abu Hurairah ra. akhirnya melepaskan pencuri itu, dan meminta dia agar tidak mencuri lagi.

Esoknya, sehabis shalat Subuh, sebelum sempat melapor, Abu Hurairah ra. justru ditanya oleh Nabi saw. “Apa yang kamu lakukan terhadap orang yang kamu tangkap tadi malam?”

Abu Hurairah ra. kemudian menjelaskan apa yang terjadi. “Ingat, nanti malam ia akan datang lagi,” kata Nabi saw.

Benar saja, malam kedua pencuri itu datang lagi. Setelah mengambil gandum, ia kembali ditangkap oleh Abu Hurairah ra. Ia memelas lagi. Kembali, Abu Hurairah ra. merasa iba sehingga pencuri itu dilepaskan lagi.

Esoknya, Nabi saw. bertanya lagi kepada Abu Hurairah ra., seperti kemarin. Abu Hurairah ra. menjawab seperti jawaban sebelumnya. Nabi saw. mengingatkan lagi, pencuri itu nanti malam akan datang lagi. Abu Hurairah ra. bergumam, “Nanti malam, dia tidak akan aku lepaskan lagi!”

Benar saja, pencuri itu datang untuk yang ketiga kalinya dan kembali mencuri gandum. Abu Hurairah ra. kembali menangkap dia. “Sekarang, aku tidak mungkin melepaskan kamu. Kamu harus aku bawa kepada Nabi saw.!”

Pencuri itu sangat cerdik. Kepada Abu Hurairah ra., ia mengatakan, “Saya siap dibawa kepada Nabi saw, tetapi bolehkah saya berbicara, wahai Abu Hurairah?”

Abu Hurairah ra. berkata, “Mau bicara apa?”

Si pencuri itu berucap, “Abu Hurairah, maukah kamu saya beri amalan zikir?”

“Tentu, amalan zikir apakah itu?” jawab Abu Hurairah ra. penasaran.

Pencuri itu berkata, “Bacalah ayat kursi sebelum engkau tidur, pasti Allah akan menjaga dirimu dari godaan setan.”

Mendengar kata-kata pencuri itu, Abu Hurairah ra. terkesima. Akhirnya, tanpa ragu, Abu Hurairah ra. kembali melepaskan pencuri itu. Esoknya, Nabi saw. bertanya seperti pertanyaan yang kemarin. Abu Hurairah ra. pun menjawab, “Pencuri tadi malam itu memberi amalan zikir kepada saya. Saya disuruh membaca ayat kursi sebelum tidur malam. Insya Allah, Allah akan menjaga saya dari gangguan setan,” jawab Abu Hurairah ra.

Nabi saw. berkata, “Apa yang dia katakan itu benar, tetapi dia itu bohong. “Tahukah kamu, wahai Abu Hurairah, siapa pencuri itu? Dia adalah setan,” kata Nabi saw.

Menurut Ali Mustafa Yaqub, kisah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari itu memberikan pelajaran bagi kita. Pertama: setan dari jenis jin dapat menjelma menjadi manusia. Kedua: setan boleh jadi menyuruh manusia untuk beribadah, membaca al-Quran, shalat, puasa, haji dan sebagainya. Abu Hurairah telah diluruskan oleh Nabi saw. agar ia tidak membaca ayat kursi karena mengikuti perintah setan, tetapi mengikuti perintah Nabi saw. Sekiranya seseorang beribadah dengan mengikuti perintah setan dan bukan perintah Allah, maka dia telah beribadah kepada setan (Republika.co.id, 21/6/2011).

*****

Setan, menurut sebagian ulama, berasal dari kata syathana; maknanya adalah ba’uda, yakni jauh. Maksudnya, setan adalah sosok yang jauh dari segala kebajikan (Ibn Katsir, I/115, Az-Zamakhsyari, I/39). Setan juga berarti sosok yang jauh dan berpaling dari kebenaran. Karena itu, siapa saja yang berpaling dan menentang (kebenaran), baik dari golongan jin ataupun manusia, adalah setan (Al-Qurthubi, I/90, al-Alusi, I/166).

Allah SWT telah memperingatkan bahwa setan adalah musuh yang nyata (‘aduww[un] mubin) bagi manusia (QS al-Baqarah [2]: 168); permusuhannya terhadap manusia benar-benar ‘terang-benderang’ (Lihat: Al-Baqa’i, I/240, Ibn Katsir, III/351). Karena itu, Allah SWT pun telah memperingatkan agar manusia benar-benar memperlakukan setan sebagai musuh (QS Fathir [35]: 6).

Persoalannya, setan amatlah cerdik, sebagaimana terungkap dalam kisah di atas. Setan boleh jadi tidak menghalang-halangi manusia dari ibadah kepada Allah SWT dan amalan yang baik, tetapi setan menyimpangkan niat manusia beribadah atau beramal baik sehingga bukan karena Allah SWT. Boleh jadi pula setan menjadikan manusia ikhlas beramal karena Allah SWT, tetapi setan berupaya agar manusia beramal tidak sesuai dengan tuntunan Rasul-Nya.

Di dalam bukunya yang amat terkenal, Talbis Iblis (Tipudaya Iblis), Ibn al-Jauzi secara panjang lebar mengungkapkan bagaimana sepak terjang setan dalam memperdaya manusia; termasuk di dalamnya para ahli ibadah, para pembaca al-Quran, para ahli hadis, para ulama fikih, juga para pengemban dakwah.

Menurut Ibn al-Jauzi, setidaknya ada enam langkah setan dalam menjerat manusia. Pertama: berusaha menjadikan manusia kafir atau musyrik. Kedua: Jika gagal, berusaha menjadikan mereka yang Muslim sebagai pelaku bid’ah. Ketiga: Jika gagal, berusaha menjadikan mereka tukang maksiat/pelaku dosa besar. Keempat: Jika gagal, berusaha agar mereka banyak melakukan dosa-dosa kecil. Kelima: Jika gagal,berusaha menyibukkanmereka dalam masalah-masalah yang mubah (yang tidak bermanfaat dan tidak berpahala).Keenam:Jika gagal juga, berusaha menyibukkan mereka dengan urusan-urusan sederhana sehingga mereka melupakan berbagai urusan yang lebih utama; misalnya menyibukkan diri dengan amalan sunnah, tetapi meninggalkan amalan wajib.

Semua langkah setan itu, menurut Ibn al-Jauzi, diikuti dengan berbagai cara yang sering amat halus dan lembut sehingga tidak banyak disadari oleh manusia.

Perangkap setan ini juga sering tak disadari oleh banyak pengemban dakwah. Jika dakwah mulai tak semangat, halaqah sering telat, infak suka terlambat, salat malam banyak terlewat, membaca al-Quran mulai bosan, menuntut ilmu terasa jemu, dst; maka ingatlah bahwa saat itu berarti kita sudah terkena perangkap setan. Demikian pula jika kita mulai sering disibukkan oleh urusan ma’isyah hingga sering melalaikan urusan dakwah; atau kita telah merasa menjadi pengemban dakwah hanya karena sudah resmi menjadi bagian dari harakah dakwah, padahal kegiatan setiap minggunya cuma halaqah dan membaca buletin dakwah. Sadarlah, bahwa saat demikian sesungguhnya kita pun sudah berada dalam perangkap setan!

Wama tawfiqi illa bilLah. [Arief B. Iskandar]

Indonesia Swasembada Pangan ?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 20 Apr 2012 05:35:00 -0700

Krisis politik di Mesir akan melanda Indonesia. Begitulah prediksi sebagian kalangan terkait krisis pangan yang melanda dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya, bila tidak segera diatasi.

Saat ini dunia memang tengah menghadapi krisis pangan global. Menurut data FAO, Indeks Harga Pangan (Food Price Index), yang memonitor perubahan harga rata-rata dalam satu bulan untuk beberapa jenis makanan pokok, melonjak ke 236 poin pada Februari 2011 dibandingkan pada Januari yang sebesar 231. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak FAO memulai perhitungan Indeks Harga Pangan tersebut. Di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, sejak Desember 2009 hingga Desember 2010, harga beras naik 30,9%, cabai rawit 119,14%, cabai merah 62,41%, minyak goreng 9,89%, telur ayam ras 9,82%, dan daging ayam naik 6,65%. Akibatnya, daya beli masyarakat terus menurun. Pemerintah sendiri belum mampu mengatasi gejolak harga yang terus melambung tinggi sehingga target inflasi 2010 sebesar 5,3% justru meleset menjadi 6,9%.

Meroketnya harga pangan ini telah menelan korban yang sempat terekspos media. Enam orang anak yang merupakan pasangan Jamhamid (45) dan Siti Sunayah (41) meninggal akibat makan tiwul (gaplek), yang diduga mengandung racun. Di daerah Jawa, memang tiwul sehari-hari merupakan makanan pengganti beras. Mereka tak mampu membeli beras yang harganya terus naik. Rakyat miskin seperti Jamhamid dan Siti Sunayah pun memilih makan tiwul, karena tidak mampu membeli beras. Sesungguhnya masih banyak Jamhamid dan Siti Sunayah lainnya, yang mereka itu umumnya hidup di daerah-daerah pedesaan.

Faktor Primer

Dilihat dari sisi ketersediaan beras, sebenarnya jumlahnya saat ini cukup. Menteri Pertanian, Suswono, menyatakan kondisi pangan Indonesia sebetulnya relatif aman, dengan stok yang selalu tersedia dan surplus. Impor beras yang dilakukan hanya sekitar 600.000 ton pertahun. Ini justru untuk memperkuat stok cadangan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk operasi pasar. Suswono menerangkan, pada tahun 2010 lalu produksi beras Indonesia sekitar 38 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar 33 juta ton. Artinya, masih ada surplus beras sekitar 5 juta ton.

Bila stok beras cukup bahkan surplus, mengapa masih ada orang yang kelaparan? Dengan kata lain, mengapa masih terjadi krisis pangan, dalam arti ada sebagian rakyat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya? Inilah inti persoalannya!

Dalam sistem Kapitalisme, negara tidak berkewajiban memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan pangan. Dalam hal ini, rakyat dituntut mencari makan sendiri-sendiri dengan cara membeli, baik yang mampu atau tidak. Mereka yang tidak mampu membeli makanan tidak berhak makan. Inilah yang mengakibatkan adanya sebagian orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya, meskipun stok pangan tersedia. Karena itu, dengan sistem Kapitalisme ini berapapun jumlah stok pangan itu tersedia, sedikit atau banyak, dan berapapun harga bahan pangan, murah atau mahal, tetap saja dimungkinkan ada orang-orang yang kelaparan. Sebab, secara alami dalam sebuah masyarakat akan senantiasa ada orang-orang yang tidak mampu, seperti mereka yang cacat atau sudah berusia lanjut, dll. Orang-orang semacam ini bisa jadi sudah tidak mampu bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk membeli makanan. Jika mereka dipaksa mendapatkan makanan dengan cara membeli, padahal tidak mampu, maka mereka akan kelaparan. Jadi, faktor primer (utama) penyebab terjadinya krisis pangan tidak lain adalah penerapan sistem Kapitalisme, seperti yang terjadi di Indonesia.

Solusi mendasar dari problem ini tidak lain adalah dengan mengganti sistem Kapitalisme yang diterapkan saat ini dengan sistem Islam. Sebab, dalam sistem Islam negara bertanggung jawab memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pangan bagi rakyat orang-perorang. Bila ada orang yang tidak mampu membeli makanan, negara wajib member dia makanan secara cuma-cuma. Untuk itu negara harus merancang dan menjalankan politik pertanian yang mengarah pada perwujudan jaminan pemenuhan kebutuhan pangan bagi rakyat dan ketahanan pangan yang kuat.

Faktor Sekunder

Selain disebabkan oleh faktor primer, yaitu penerapan sistem Kapitalisme, krisis pangan di Indonesia juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, antara lain: Pertama, makin menyusutnya lahan pertanian, khususnya sawah. Kedua, marginalisasi sektor pertanian. Ketiga, iklim yang tidak menentu dan bencana alam. Keempat, konsumsi beras yang tinggi. Secara kumulatif semua itu berdampak pada makin menurunnya stok pangan. Pada tahun tahun 2009 surplus beras sebesar 6,7%, namun tahun 2010, surplusnya hanya 1,17%.

Dalam konteks krisis pangan, faktor-faktor ini bersifat sekunder. Semua itu bukan penyebab langsung terjadinya krisis pangan, melainkan hanya berpengaruh terhadap ketersediaan stok pangan. Artinya, meskipun problem-problem ini dapat diatasi, dan stok pangan melimpah, misalnya, krisis pangan tetap bisa terjadi selama problem primernya tidak diatasi.

Solusi terhadap problem sekunder ini lebih bersifat teknis. Harus ada perencanaan pembangunan pertanian yang matang, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Perencanaan tersebut juga harus terintegrasi dengan sektor-sektor lain seperti perindustrian, perumahan, tansportasi, perdagangan, dll; ditopang dengan political will yang kuat atas dasar tanggungjawab negara dalam menjamin pemenuhan kebutukan pokok rakyat.

Terkait penyusutan lahan pertanian, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), luas sawah padi pada tahun 2010 sekitar 12,87 juta ha, menyusut 0,1% dari tahun sebelumnya 12,88 juta ha. Secara keseluruhan luas lahan pertanian tahun 2010 sekitar 19,81 juta ha, menyusut 0,2% dibandingkan dengan luas lahan pertanian tahun tahun 2009 sekitar 19,85 juta ha. Problem ini dapat diatasi dengan penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), baik tingkat negara, provinsi, kabupaten, hingga tingkat yang lebih rendah. RTRW ini harus disusun berdasarkan studi terpadu kesesuaian lahan dan kebutuhan lahan untuk berbagai sektor, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Berdasarkan RTRW ini, lahan-lahan yang sudah dialokasikan untuk pertanian harus dijaga agar tidak digunakan untuk keperluan lainnya. Masalahnya, menurut Kementerian Pertanian, hingga November 2010, baru tujuh provinsi di Indonesia yang sudah menyelesaikan RTRW. Masalah lainnya, dalam penyusunan RTRW sering sarat dengan kepentingan tertentu, kalaulah tidak dikatakan asal-asalan. Akibatnya, lahan-lahan pertanian produktif yang sudah ada justru dialokasikan untuk penggunaan yang lain dalam rekomendasi RTRW. Bisa jadi pula RTRW-nya sudah benar, tetapi dalam implementasinya dilanggar karena desakan kepentingan lain. Kondisi ini diperparah lagi dengan pengawasan yang lemah dan sanksi yang tidak jelas.

Mengenai marginalisasi sektor pertanian, tampak jelas di antaranya dari membanjirnya produk pertanian impor di Indonesia; cukup banyaknya petani gurem; kesulitan petani dalam hal permodalan, bibit unggul, pupuk dan pestisida; penanganan pasca panen; pemasaran; dll. Semua itu karena kurang seriusnya Pemerintah dalam menangani sektor pertanian. Dalam Islam, negara wajib memberikan support maksimal di sektor pertanian, terkait dengan tanggung jawabnya dalam menjamin pemenuhan kebutukan pokok rakyat. Negara akan memberikan lahan pertanian kepada petani yang tidak memiliki lahan. Adapun petani yang sudah memiliki lahan didorong untuk produktif, dengan bantuan permodalan dan sarana-sarana lainnya. Sebaliknya, petani yang menelantarkan lahannya berturut-turut selama tiga tahun akan dicabut kepemilikan lahannya oleh negara. Negara juga wajib menyediakan sarana-sarana riset untuk mendapatkan benih unggul dan teknik-teknik pertanian modern yang lebih efisien. Selama ini, riset-riset di bidang perbenihan, misalnya, lebih banyak dilakukan perusahaan swasta. Perusahaan ini kemudian menjual benih unggulnya dengan harga tinggi sehingga tidak terjangkau petani.

Inilah gambaran peran negara yang seharusnya di bidang pertanian. Di negara-negara Barat saja, peran negara masih cukup besar. Di Amerika, misalnya, negara memberikan subsidi kepada petani hingga UDS 16,144,485,725 atau sekitar Rp 177.6 triliun pertahun, selama tahun 1996–2006 (Environmental Working Group’s Database). Jadi aneh bila Pemerintah Indonesia setiap tahun justru terus memangkas anggaran subsidi bagi para petani.

Adapun masalah anomali iklim dan bencana alam faktanya memang sulit dihindari. Untuk mengantisipasi masalah ini, tentu Pemerintah harus senantiasa menyiapkan stok pangan dalam jumlah dan jangka waktu yang aman. Bila suplai bahan pangan dalam negeri tidak mencukupi akibat anomali iklim atau bencana alam, negara harus segera mengimpor bahan pangan dari luar negeri.

Mengenai konsumsi beras yang tinggi, hal ini karena: Pertama, konsumsi beras perkapita di Indonesia boleh dikatakan terbesar di dunia. Kebutuhan perkapita kita sekitar 139 kg/kapita/tahun, sedangkan Thailand sekitar 70 kg/kapita/tahun dan Malaysia sekitar 80 kg/kapita/tahun. Kedua, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, negara harus berupaya mengembangkan pangan berbasis bahan baku lokal non-beras. Sebab, selain beras, Indonesia sangat kaya dengan bahan baku lokal lainnya seperti jagung, sagu, sorgum dan garut. Bila diolah dengan sedikit sentuhan teknologi, bahan-bahan ini bisa menjadi makanan pokok alternatif. Masalahnya, apakah selera makan masyarakat kita bisa diubah dari nasi ke bahan baku lain? Tentu bisa. Terbukti mi instan yang awalnya tidak dikenal luas, saat ini telah menempati posisi sebagai makanan pokok kedua setelah beras. Celakanya, bahan bakunya, yaitu gandum, harus diimpor terutama dari Amerika dan Kanada. Bila hal ini dibiarkan terus-menerus, Indonesia akan masuk ke dalam the food trap (jebakan makanan). Karena itu, upaya mengembangkan pangan alternatif berbasis bahan baku lokal non-beras harus dilakukan. []

*) (Direktur Agricultural Policy Watch/DPP HTI).

Islam Is The Best Army

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 20 Apr 2012 05:21:00 -0700

Pasukan Meriam Khilafah Utsmaniyah

Para sarjana Islam mengembangkan bubuk mesiu serta senjata peledak mulai awal abad ke-12. Tak lama setelah memproklamirkan kedaulatannya sekitar tahun 1300 M, Kekhalifahan Usmani kian memperluas cengkraman kekuasaannya. Eropa pun berhasil ditaklukkan kerajaan yang awalnya berpusat di baratlaut Anatolia itu. Kesuksesan Usmani menguasai wilayah yang begitu luas ditopang teknologi militer modern dan tercanggih di zamannya.

Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II, Usmani sudah mulai mengembangkan senjata meriam. Teknologi meriam yang dikembangkan pada era kejayaan Usmani tersebut terbilang paling mutakhir. Senjata meriamnya sudah bisa dibagi menjadi dua bagian. Sehingga, memudahkan saat di bawa ke medan perang.

Pada abad ke-15 hingga 16 M, negaranegara Eropa belum memiliki meriam secanggih itu. Meriam berukuran besar itu secara khusus diciptakan pada 1464 M atas pesanan Sultan Mehmet II. Sultan Muhammad II dijuluki sengaja memesan meriam berukuran raksasa yang belum ada sebelumnya.

Ottoman's Great Bombard

Berat meriam raksasa yang dikenal dengan Meriam Mehmed II itu mencapai 18 ton. Panjangnya sekitar 5,23 meter dan diameternya mencapai 0,635 meter. Panjang larasnya mencapai 3,15 meter dan tempat mesiunya berdiameter 0,248 meter. Selain itu, pasukan artileri (bagian meriam) yang dimiliki Sultan Muhammad juga diperkuat oleh sederet desainer dan insinyur yang mumpuni di bidang teknologi persenjataan. Beberapa ahli meriam yang termasyhur yang bergabung dalam tim artileri itu antara lain, Saruca Usta dan Muslihiddni Usta.

Tak sedikit pula non-Muslim bergabung dalam kelompok artileri. Mereka adalah orang-orang miskin yang tak puas dengan kebijakan Bizantium. Saat menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium pasukan tentara Usmani mengepung dan menjebol benteng pertahanan musuh dengan meriam tercanggih, di zamannya.

Senjata meriam raksasa yang diciptakan pada masa kejayaan Daulah Usmani itu memiliki daya jangkau dan daya ledak yang terbilang luar biasa. Dalam Pertempuran Dardanelles, meriam itu mampu menenggelamkan enam kapal Sir John Ducksworth. Jangkauan Meriam Mehmet II mampu melintasi selat sejauh satu mil.

Meriam raksasa itu kini berada di Fort Nelson Museum. Konon, meriam itu dihadiahkan Sultan Abdulaziz kepada Ratu Victoria sebagai hadiah. Pada saat berkuasa Sultan Abdulaziz sempat diundang oleh Ratu Victoria. Setahun kemudian, meriam bersejarah itu pun dihibahkan kepada sang ratu.

Amunisi untuk meriam raksasa

Para sarjana Islam menemukan dan mengembangkan bubuk mesiu serta senjata peledak mulai awal abad ke-12. Pengembangan teknologi senjata itu dilakukan menyusul terjadinya Perang Salib I. Saat itu umat Islam terutama Turki berperang melawan pasukan tentara Salib (crusader).

Pengembangan senjata berdaya ledak serta bubuk mesiu dikembangkan di Syria, khususnya Damaskus. Pemerintahan Turki yang menguasai wilayah itu banyak mendirikan sekolah. Para sarjana Islam pun bergelut menciptakan bubuk mesiu sebagai bahan peledak untuk roket.

Dalam kitabnya berjudul Kitab alfurusiya val-muhasab al-harbiyaI dan Niyahat al-su?ul val-ummiya fi taallum amal al-furusiya, insinyur Islam, Hasan ar-Rammah Najm al-Din al-Ahdab, pada abad ke-13 M, merumuskan dan menciptakan bubuk mesiu, persenjataan. Selain itu, untuk pertama kalinya, Hasan ar-Rammah mengungkapkan tentang torpedo yang digerakkan sistem roket.

Dalam kitab yang ditulis pada tahun 1275, Hasan ar-Rammah, mengilustrasikan sebuah torpedo yang diluncurkan sebuah roket yang berisi bahan peledak. Selain itu, umat Islam juga memiliki buku tentang persenjataan dan militer penting lainnya, seperti Kitab anåq fi'l-manajniq yang khusus ditulis untuk Ibnu Aranbugha Al-Zardksh, komandan pasukan Ayyubiyah. Namun, penulis kitab itu tak dikenal.

Buku tentang persenjataan lainnya yang ditulis sarjana Islam adalah Kitab al-hiyal fil-hurub ve fath almadain hifz al-durub (roket, bom, dan panah api) ditulis oleh Komandan Turki Alaaddin Tayboga Al-Umari Al-Saki Al-Meliki Al- Nasir. Kitab lainnya yang mengupas tentang roket ditulis Ibnu Arabbugha berjudul Kitab l anik fil manajik kitabl hiyal fil hurub fi fath.

Barat juga kerap mengklaim bahwa roda terbang atau mesin terbang pertama kali diciptakan Leonardo da Vinci. Sesungguhnya, da Vinci itu banyak terpengaruh oleh karya-karya sarjana Islam bernama Al-Hazen. Selain itu, yang patut diketahui umat Islam adalah tulisan tangan karya-karya insinyur Islam bernama Ahmad bin Musa masih berada di perpustakaan Vatikan.

Peradaban Islam-Turki tercatat sebagai perintis dunia penerbangan jauh sebelum dunia Kristen-Eropa. Seorang sajana Turki bernama Sayram telah meneliti hubungan antara permukaan sayap burung dengan berat badannya untuk menemukan sebab-sebab burung bisa terbang. Penemuan itu membuat horizon baru dalam bidang aerodinamis.

Upaya penerbangan yang paling menarik dilakukan dua ilmuwan Muslim Turki, Hazarfan Ahmed Celebi dan Lagar?

Hasan Celebi pada tahun 1630 M-1632 M pada masa pemerintahan Sultan Murad IV. Evliya Celebi yang menyaksikan peristiwa bersejarah dalam dunia teknologi Islam itu menuturkan kesaksiannya.

Hazarfan Ahmed Celebi, pertama kali mencoba terbang sebanyak delapan atau sembilan kali dengan sayap elang menggunakan tenaga angin, ujar Evliya Celebi dalam buku catatan perjalannya yang masih tersimpan di Perpustakaan Istanbul.

Sultan Murad Han menyaksikan uji coba terbang itu dari bangunan besar bernama Sinan Pasha di Sarayburnu. Hazarfan Ahmed Celebi terbang dari puncak menara Galata dan mendarat di Dogancilar Square yang terletak di Uskudar dengan bantuan angin dari arah barat daya. Atas prestasinya itu, Sultan menghadiahinya koin emas.

Hazerpan Ahmed Celebi telah membuka era baru dalam sejarah penerbangan, papar Sultan Murad. Insinyur sekaligus penerbang. Lagar Hasan Celebi, juga tercatat terbang dengan menggunakan tujuh sayap roket dan mendarat dengan selamat di laut. Sosok Lagar? Hasan Celebi itu sangat patut mendapat tempat khusus dalam sejarah penerbangan.

Tangguh di Darat, Kuat di Laut

Kapal perang Ottoman/Utsmaniyah paling digdaya dimasanya

Hegemoni Kesultanan Usmani semakin menggurita tatkala Konstantinopel ? ibu kota Kekaisaran Bizantium pada 1453 M berhasil ditundukkan. Sejak itu, pemerintahan Usmani pun mengembangkan Istanbul (kota Islam) menjadi pusat pelayaran. Sultan Muhammad II pun menetapkan lautan dalam Golden Horn sebagai pusat industri dan gudang persenjataan maritim. Dia menitahkan komandan angkatan laut, Hamza Pasha, untuk membangun industri dan gudang persenjataan laut. Tak hanya itu, pemerintahan Ottoman juga berhasil membangun sebuah kapal di Gallipoli Maritime Arsenal. Di bawah komando Gedik Ahmed Pasha (1480 M), Daulah Usmani membangun basis kekuatan lautnya di Istanbul. Tak heran, jika marinir Turki mendominasi Laut Hitam dan menguasai Otranto.

Pada era kekuasaan Sultan Salim I (1512-1520), pusat persenjataan maritim di Istanbul dimodifikasi. Salim I berambisi untuk menciptakan Daulah Usmani yang tak hanya tanggung di darat, tapi juga kuat di lautan. Selain mengembangkan Pusat persenjataan Maritim Istanbul, Sultan juga memerintahkan membangun kapal laut yang besar.

Tak heran, jika Salim I kerap berseloroh, Jika scorpions (Kristen) menempati laut dengan kapalnya, jika bendera Paus dan raja-raja Prancis serta Spanyol berkibar di Pantai Trace, itu semata-mata karena toleransi kami.

Salim I bertekad memiliki angkatan laut yang besar dan kuat untuk menguasai lautan. Pembangunan dan perluasan pusat persenjataan maritim pun akhirnya dilakukan dari Galata sampai ke Sungai Kagithane River dibawah pengawasan Laksamana Cafer dan tuntas pada 1515 M. Total dana yang dikucurkan untuk pembangunan pusat pertahanan dan persenjataan bahari itu menghabiskan 50 ribu koin. Sebanyak 150 unit kapal dibangun.

Dilengkapi dengan kapal laut terbesar di dunia, pada abad ke-16 M, Turki Usmani telah menguasai Mediterania, Laut Hitam, dan Samudera Hindia. Tak heran, bila kemudian Daulah Usmani kerap disebut sebagai kerajaan yang bermarkas di atas kapal laut.

Sultan Selim I mulai kembali melirik pentingnya membangun kekuatan di lautan setelah kembali dari Mesir. Sebelumnya, kekuasaan Usmani Turki telah menguasai pelabuhan penting di Timur Mediterania, seperti Syiria dan Mesir. Pembangunan pelabuhan dan pusat persenjataan maritim terus dikembangkan oleh sultansultan berikutnya. Pada masa kejayaannya, Turki Usmani sempat menjadi Adikuasa yang disegani bangsabangsa di dunia baik di darat maupun di laut.

Bisnis Senjata di Era Usmani

Berniaga tak mengenal batas, begitu kata pepatah. Sekalipun Daulah Usmani bersitegang dan bermusuhan dengan Eropa, namun aktivitas perdagangan tak lantas berhenti. Pada era itu, perdagangan senjata di pasar gelap antara Turki dan Eropa masih terus berlangsung.

Peninggalan Sejarah Senjata Pistol buatan Khilafah Utsmaniyah

Padahal, penguasa di benua Eropa termasuk Paus melarang warganya untuk berbisnis dengan Usmani Turki. Larangan itu diberlakukan Paus Gregory XI pada 15 Mei 1373 M. Pada pertengahan abad ke-14, persenjataan mulai berkembang ke negara-negara Eropa, sebagai teknologi militer baru. Namun, kala itu bisnis persenjataan belum begitu pesat.

Selain melarang berbisnis senjata dengan Daulah Usmani, Paus juga tak mengizinkan umat Kristiani untuk membeli kuda, besi, tembaga, dan barang-barang lainnya. Larangan berbisnis dengan Kesultanan Usmani diterapkan beberapa negara melalui undang-undang.

Larangan itu tak berdampak besar bagi Kerajaan Ottoman. Turki Usmani masih dengan mudah bisa memperoleh munisi. Daulah Usmani tetap bisa memperoleh pasokan baja dan amunisi untuk kebutuhan militer dari Dubrovnik, Florence, Venicia, dan Genoa pada abad ke-14 M hingga 16 M. Bahkan, dua kota di Italia, Venicia dan Genoa hidup dari perdagangan.

Sumber : (Republika; Rabu, 12 Maret 2008; heri ruslan)