What I Think

Antasari Korban Rekayasa dalam Kasus Pembunuhan Nasrudin (?)

2009-11-10T18:05:00.001+07:00

Keadilan itu mungkin buta, tapi ia mampu melihat dalam kegelapan. Semoga kalimat itu memang benar-benar bertuah dalam penegakan hukum di Indonesia yang belakangan ini semakin tampak bobroknya.

Berita terakhir mengenai kesaksian Williardi soal kasus pembunuhan Nasrudin, sungguh mengejutkan. APa gerangan yang sedang terjadi?

Terdakwa kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Williardi Wizar membuat pengakuan mengejutkan dalam sidang dengan terdakwa Antasari Azhar. Williardi menyeret Irjen Pol Hadiatmoko dan Brigjen Pol Iriawan Dahlan yang menekannya dalam proses pemeriksaan.

"Jam 10.00 WIB pagi saya didatangi oleh Wakabareskrim Irjen Pol Hadiatmoko. Dia katakan sudah kamu ngomong saja, kamu dijamin oleh pimpinan Polri tidak ditahan, hanya dikenakan disiplin saja," kata Wiliardi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jl Ampera, Jakarta, Selasa (10/11/2009).

Kemudian, lanjut Wiliardi, pada pagi dini harinya sekitar pukul 00.30 WIB, dia dibangunkan oleh penyidik kepolisian. Di ruang pemeriksaan, ada istri dan adik iparnya, serta Dirkrimum saat itu Kombes Pol M Iriawan.

"Dirkrimun bilang ke istri saya, kamu bilang saja ke suami kamu, semuanya akan dibantu. Jam setengah satu saya diperiksa, dan disuruh buat keterangan agar bisa menjerat Antasari. Jaminannya saya bisa pulang. Ini saya ngomong benar, demi Allah," terangnya.

Wiliardi bahkan meminta majelis hakim untuk menelepon M. Iriawan. "Saya juga mengirim SMS, menagih janjinya. Katanya saya tidak akan ditahan dan saya juga meminta agar segera diklarifikasi, kalau saya juga tidak sebejat seperti yang diberitakan sebagai orang yang mencari eksekutor. Tapi hari itu juga saya mau ditahan," terangnya.

Tidak lama, 2 hari kemudian karena kecewa tidak ditanggapi, Wiliardi memberanikan diri mencabut BAP. "Sempat ada penyidik yang bilang ke saya, kalau tidak diganti tidak akan bisa menjerat Antasari," imbuhnya.

Dia mengaku, bila memang ada pertemuan di rumah Sigit, antara dirinya dan Antasari, kemudian ada perintah untuk membunuh, dia mengaku siap dihukum seberat-beratnya.

"Jadi itu tidak benar. Silakan cek di CCTV, amplop yang diterima saya, itu diberikan Sigid bukan Antasari," imbuhnya.

Wiliardi juga mengaku, pernah suatu waktu dia dijemput oleh Brigjen Pol Iriawan Dahlan, saat itu dia diajak minum kopi di ruangan Hadiatmoko.

"Saya ditanya kenal Edo, Antasari, Sigit dan apa pernah menyerahkan Rp 500 juta. Saya memang menyerahkan ke orang untuk menyelidiki suatu kasus di Citos. Tapi saya tidak tahu kemudian dipakai membunuh," imbuhnya.

Kemudian, setelah itu Hadiatmoko menahannya atas tuduhan pembunuhan. "Kok saya bingung cuma antar uang ditahan? Sejak itu saya ditahan. Pak Hadiatmoko bilang ini perintah pimpinan, dan saya diminta mengikuti saja penyidikan biar perkara cepat P21. Bagaimanapun pimpinan saya Kapolri, sehinga saya tertarik. Saya, keluarga, istri dan ortu diimingi kebebasan saya," tutupnya.

Sementara itu Hadiatmoko saat dikonfirmasi tidak mau memberikan komentar. "Enggak, enggak. Terima kasih," jelas Hadiatmoko melalui telepon. (ndr/iy)

Apakah Politik itu (memang) kejam? Sehingga seorang Nasrudin harus menjadi korban atas kongkalikong kelas atas? APakah benar, ini ujungnya ada di POLRI saja? Mungkinkah ini akan berujung ke pembesar lain di republik ini?

Ah, entahlah...

Baca juga:

Kasus Ini Diskenariokan Untuk Jerat Antasari
Takut Babak Belur, Jerry Turuti Penyidik

-----------------------
say it, you'll have it.

"Kembalikan UUD 45 ke Naskah Aslinya!"

2009-11-07T09:24:00.000+07:00

Sudah lama ada desas-desus yang menyatakan, ada gerakan mengembalikan UUD 45 yang di amandemen itu, kepada UUD 45 asli sebelum diamandemen. Bahkan ada pula desas-desus yang mengatakan kalau ada gerakan untuk mengembalikan Piagam Jakarta dalam naskah UUD 45. Atau topik yang nggak ada matinya di Politikana ini, mengganti Pancasila.

Lalu saya jadi ingat kabar yang lain - kali ini bukan desas-desus - yang berkaitan dengan gerakan Forum Konstitusi. Forum Konstitusi ini dideklarasikan oleh para angotaDPR/MPR 1999 yang waktu itu turut mengamandemen UUD 45, hingga menjadi yang sekarang ini. Berikut pemberitaan Tempo Interaktif Hari Jum'at, 01 Juli 2005, tentang deklarasi Forum Konstitusi ini:

Mantan anggota Panitia Ad hoc I dan III MPR yang membahas amendemen UUD 45, semalam mendeklarasikan Forum Konstitusi. Forum ini bertujuan untuk memelihara, menyediakan penelitian, dan sosialisasi hasil amendemen konstitusi.

"Forum diharapkan bisa independen dan aktif memasyarakatkan UUD 45," kata Ketua Forum Konstitusi Harun Kamil, di Jakarta malam ini, Jumat (1/7), dalam acara deklarasi yang dihadiri antara lain mantan Ketua MPR Amien Rais, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidhiqie, dan praktisi hukum Todung Mulya Lubis.

Forum Konstitusi, meski dideklarasikan 2005, hingga saat ini tampaknya masih aktif "bergerak". Berita terakhir yang berhasil saya temukan di internet adalah silaturahmi tanggal 19 Oktober yang lalu, yang dihadiri pula oleh Akbar Tandjung dan Menhukam Patrialis Akbar.

Keduanya menghadiri undangan yang diberikan Ketua MK Mahfud MD. Selain Mahfud MD, sebagai tuan rumah, tampak hadir beberapa petinggi negara dalam rangka silaturahmi Forum Konstitusi. Tampak antara lain Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saefuddin dan mantan anggota Komisi IX DPR yang juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Baharuddin Aritonang.

Ketua Forum Konstitusi Harun Kamil menyatakan, tujuan forum ini untuk menyumbangkan pemahaman dan pemikiran mengenai UUD 1945 dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan menurut Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR (waktu itu), dengan hadirnya Forum Konstitusi ini, mereka menginginkan agar khazanah yang mereka miliki itu bisa berlanjut dalam bentuk menjaga bagaimana konstitusi yang telah mereka amendemen itu bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat dan terjaga dengan utuh serta tersosialisasi dengan baik.

Saya, dan mungkin banyak masyarakat awam, tidak ngeh dengan amandemen yang dilakukan terhadap UUD 45. Banyak pula yang tidak menyadari bahwa sejak awal, UUD 1945 yang dipersiapkan oleh tim BPUPKI dan PPKI merupakan konstitusi yang bersifat sementara dan kilat. Sementara tantangan jaman semakin berkembang, kalau UUD 45 tidak mengalami metamorfosa dan menyesuaikan dengan jaman, apa kata dunia?

Aksi mensosialisasikan konstitusi, mengingatkan saya pada Venezuela, yang meluncurkan program bungkus rokok berisi materi konstitusi baru yang mereka buat, sebagai sebuah upaya sosialisasi konstitusi. Tujuannya jelas, warga melek konstitusi. Dampaknya sangat luar biasa, warga biasa mampu mengkritik pemerintah Chavez berlandaskan pasal-pasal dalam konstitusi!

Melek konstitusi tertinggi, menjadi hal penting karena semua produk hukum yang berlaku di sebuah negara, pada akhirnya harus "tunduk" pada konstitusi yang paling tinggi itu. Di Indonesia, ada yang disebut sumber hukum, dan UUD 45 (yang diamandeman), merupakan salah satunya. Artinya, warga wajib memiliki tingkat keaksaraan yang cukup terhadap konstitusi yang satu ini. Karenanya, upaya Forum Konstitusi dengan sosialisasinya itu merupakan upaya penting.

Ketika legislatif membuat UU, atau eksekutif menerbitkan PP, maka reaksi warga akan sangat dipengaruhi oleh seberapa melek mereka terhadap konstitusi. Warga yang melek konstitusi, dengan mudah dapat mengkritisi produk hukum yang berdampak pada dirinya, dan kalau perlu melakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi.

Kalau tidak, maka yang terjadi adalah warga yang cuma bisa membeo, latah, dan sangat mudah dipengaruhi oleh opini publik/mayoritas. Maka, selama Anda mampu mengangkat gagasan kembalinya UUD 45 ke asalnya itu, menjadi opini publik, maka de facto, Anda bisa mendapat dukungan besar yang akan sangat mudah menjadi de jure. "Perlawanan" secara demokratis -yang sebenar-benarnya- tidak akan pernah terjadi, karena warga tidak punya cukup pengetahuan. Sesuatu yang salah, bisa tampak BENAR ketika menjadi opini publik.

Saat ini, fenomena itu sedang kita alami dalam kasus POLRI VS KPK. Sebagai warga biasa, sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana argumen yang masuk akal dan berbasis fakta, mana yang masuk akal tapi sekedar rekayasa untuk kepentingan segelintir kelompok. Kesemrawutan ini semakin bertambah dengan rendahnya kepercayaan warga terhadap lembaga penegak hukum, dan aksi wakil rakyat yang dianggap tidak mewakili suara akar rumput. Harapan tinggal digantungkan pada satu titik, Presiden.

Bayangkan kalau kasus seperti ini, terjadi pada isu pengembalian UUD 45 ke naskah aslinya, atau pada gerakan penggantian Pancasila sebagai dasar negara. Membunuh demokrasi dengan cara yang "demokratis" bisa jadi bukan hal yang mustahil.

-----------------------
say it, you'll have it.

Apa Sebenarnya Masalah Bibit - Chandra?

2009-11-02T20:37:00.005+07:00

Di Politikana, terjadi diskusi mengenai siapa yang berhak menafsirkan pengambilan keputusan KOLEKTIF yang dikenakan terhadap Bibit-Chandra (Pasal 21 ayat (5) UU 30/2002)? Saya tidak merasa kompeten menjawab, tapi saya coba menerawang sana-sini, termasuk dari beberapa artikel di Politikana, seperti tulisan Mas Abdi. Hingga saat ini, temuan saya seperti berikut:

Menafsirkan istilah kolektif dalam UU KPK
Saya kira pengadilan yang paling kompeten menafsirkan itu, karena ini menyangkut produk hukum. Apakah mereka berdua benar-benar telah melanggar, dengan bekerja secara tidak kolektif? Pasal 21 Ayat (5) UU No. 30/2002 tentang KPK bunyinya hanya begini:

"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif."

Ayat (2) yang dimaksud pasal ini bunyinya sebagai berikut:

"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut :

a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan

b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota."

Sedangkan penjelasan untuk Pasal 21 Ayat (5) adalah sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan “bekerja secara kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi."

Menurut saya yang awam ini, karena Bibit-Chandra disangka telah menyalahi wewenang (dalam Pasal 21 (5) UU 30/2002 itu), maka ajukan saja ke PTUN, biar PTUN yang memutuskan, apakah mereka benar-benar menyalahgunakan wewenang, atau tidak.

Sangkaan yang Berubah
Pada awalnya, mereka disangka menerima suap dari Anggoro melalui Ary Muladi. Karena tuduhan itu mentah, lalu setelah proses lebih lanjut, kemudian muncul tuduhan lain, yang menggunakan Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

"Dalam PERKARA KORUPSI, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 300.000.000,00."

Dan Jo Pasal 421 KUHP yang berbunyi:

"Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan."

Karena inilah, POLRI menjadikan kasus ini menjadi kasus Pidana. Menurut pemahaman saya, logika yang digunakan POLRI adalah, Bibit-Chandra mengetahui sebuah perkara korupsi, tetapi TIDAK MELAKUKAN dan/atau MEMAKSAKAN sesuatu (dalam hal ini berkaitan dengan kasus pencekalan dan penarikan cekal Djoko Tjandra dan Anggoro Wijaya).

Saya awam hukum, tetapi mencermati kalimat dalam UU No. 21/1999 Jo Pasal 421 KUHP tersebut, saya "memahaminya", kalau seorang pejabat MEMBIARKAN atau MEMAKSA seseorang melakukan KORUPSI, maka ia bisa dikenakan pasal itu. Apakah itu yang dilakukan sebenarnya oleh Bibit-Chandra? Berkaitan dengan kasus yang mana pasal MEMAKSA itu disangkakan terhadap mereka?

Saya pernah menyinggung persoalan pencekalan Djoko Tjandra dan pembatalannya di sini. Saya kutipkan ulang:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan mengapa mereka mencekal dan kemudian mencabut pencekalan Joko Tjandra. Joko Tjandra dicekal karena diduga mengalirkan uang ke Arthalyta Suryani, terpidana penyuap Jaksa Urip Tri Gunawan. Ternyata setelah diselidiki uang itu tidak mengalir ke Artalyta, tetapi ke sebuah yayasan berinisial KS. Itu sebabnya pencekalan itu dicabut. Artinya, Djoko tidak terkait dengan penyuapan Artalyta itu.

Pembelokan tuduhan, dari suap, lalu keputusan yang tidak dibuat kolektif, menjadi tuntutan hukum pidana membiarkan/memaksa itu yang menurut saya aneh dan terkesan memaksa. Hal ini mengakibatkan distorsi opini, dan kebingungan. Plus karena sampai sekarang kasus ini tidak juga maju ke pengadilan, saya sendiri tidak tahu persis masalah sebenarnya lalu apa? Berkembanglah spekulasi macam-macam mengenai kriminalisasi KPK itu, dan itu pula kesan saya terhadap kasus ini.

Analogi salah tafsir KPK, dalam kasus Ruki VS Yusril
Kalau dikaitkan dengan kasus Yusril, saya coba gali lagi artikel lama dari antikorupsi.org, dan beberapa sumber lain di internet. Ini hasil pencarian saya:

Dari sebuah blog berjudul Legal Opini Mengenai Kasus Dugaan Korupsi di Tubuh KPK:

Yusril mempersoalkan kebijakan Ruki yang menunjuk langsung (tanpa tender) pengadaan alat penyadap telepon seluler pada 2005. Menurut Yusril, KPK saat itu memilih jenis penyadap yang dananya diambil dari APBN sebesar Rp 34 miliar.

Sehari sebelum melaporkan Ruki, Yusril diperiksa KPK delapan jam. Yusril diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan barang tanpa tender, yakni pengadaan alat sidik jari otomatis (automatic fingerprint identification system, AFIS) pada 2004. Saat itu Yusril menjabat menteri hukum dan HAM.

Dari Tempo Interaktif, yang berjudul Presiden Turun Tangan dalam Sengketa Yusril-KPK, Presiden bereaksi begini:

Menurut Presiden, penunjukan langsung dalam pengadaan alat penyadap di KPK dan alat sidik jari otomatis di Departemen Hukum dan HAM dibenarkan oleh undang-undang. Presiden mengatakan yang terjadi antara Yusril-Ruki karena bias, tafsir yang berlainan, dan persepsi yang berbeda-beda dalam sistem, metode, dan prosedur pengadaan barang dan jasa di pemerintah.

Tapi yang menarik, menurut saya dari antikorupsi.org yang berjudul Kasus Yusril dan KPK Berbeda berikut ini:

Menurut Johan (juru bicara KPK), penunjukan langsung tidak selalu salah. Sesuai dengan Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), penunjukan langsung dibolehkan jika pelelangan dianggap tidak efisien dan dalam keadaan khusus. Apalagi, dalam kasus pengadaan penyadap, KPK sudah mengantongi izin Presiden, yang ditandatangani oleh Yusril selaku Menteri- Sekretaris Negara pada 2005.

+Catatan: Keppres No. 80/2003 juga mengatur bahwa setiap pembelian di atas Rp 50 juta harus dilakukan lewat tender.

Perbedaan lainnya, kata Johan, ada dugaan penggelembungan dana dan penyuapan Rp 375 juta dalam proyek identifikasi sidik jari di Departemen Hukum. Pendapat KPK ini didukung oleh ahli hukum Rudy Satrio. Menurut dia, tidak semua penunjukan langsung merupakan pelanggaran hukum. Dalam keadaan darurat dan mendesak, Rudy menjelaskan, memang dimungkinkan pengadaan barang-barang tertentu melalui penunjukan langsung. Sepanjang tidak terjadi markup dan jangka waktunya tidak diakal- akalin, katanya.

Karenanya, kata Rudy, KPK harus dapat membedakan duduk perkara pembelian alat penyadap--yang dilaporkan Yusril-- dengan dugaan penggelembungan dana pembelian alat sidik jari di Departemen Hukum. Itu dua hal yang berbeda, ujarnya.

Namun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Zaenal Ma'arif tetap meminta Presiden mempertanggungjawabkan rekomendasinya yang mengizinkan KPK melakukan penunjukan langsung. Pembelian senjata dan peralatan tempur Departemen Pertahanan saja harus selalu lewat tender, kok KPK beli penyadap tak pakai tender, kata dia kemarin.

Nah, apakah kekisruhan kasus Bibit-Chandra VS POLRI bisa ditarik analogi yang sama dengan kasus Yusril VS Ruki? Atau, pertanyaan menarik lainnya, bagaimana kita melihat posisi yang diambil Presiden dalam kedua situasi di atas?

DISCLAIMER:
Artikel ini sangat mungkin tidak akurat, karena kelemahan data yang hanya co-pas sana-sini dari internet. Sangat diharapkan pencerahan dari Anda sekalian yang memahami duduk perkara persoalan ini secara hukum. Foto, dicomot dan diedit secara dijital dari blog hamirdin.blogspot.com tanpa ijin (maafkan saya atas pencurian itu... Bos saya sebentar lagi akan merilis Press Release yang isinya saya adalah oknum dari kantor saya... :D).

-----------------------

say it, you'll have it.

Dunia ini, Panggung Sandiwara

2009-10-30T08:20:00.001+07:00

Bibit dan Hamzah, dua petinggi KPK akhirnya resmi ditahan. Alasannya macam-macam, yang menggelikan adalah karena mereka bisa mempengaruhi publik melalui opini di media massa. POLRI tampaknya khawatir kalau perbuatan mereka berdua di media massa akan menmpengaruhi proses hukum.

Tapi banyak dugaan kalau aksi ini dipicu oleh rekaman penyadapan KPK yang kontroversial itu. Entah akan diapakan rekaman itu, tapi dari transkrip yang beredas di berbegai media, isinya memang tampak mengkhawatirkan bagi sebagian orang.

Bantahan sudah muncul dari berbagai pihak, terutama yang namanya tersangkut dalam rekaman itu. Semakin absurd rasanya penegakan hukum di Indonesia ini. Sulit membedakan mana salah dan mana benar, sulit mendeteksi siapa bohong dan siapa jujur.

Pada akhirnya, ini mungkin cuma sandiwara saja. Kita penonton kelas festival ini, cuma bisa berdiri dan melongo.

Karena ini cuma sandiwara, berikut cuplikan dialog dalam sandiwara itu, atau transkrip rekaman yang menghebohkan tersebut dari VIVAnews.

Anggodo ke Wisnu Subroto (22 Juli 2009:12.03)

“… nanti malam saya rencananya ngajak si Edi (Edi Soemarsono, saksi dan teman dekat mantan Ketua KPK Antasari Azhar, red.) sama Ari (Ari Muladi, tersangka kasus pemerasan dan teman Anggodo, red.) ketemu Truno-3 (Mabes Polri kerap disebut sebagai "Trunojoyo").

Wisnu Subroto ke Anggodo (23 juli 2009:12.15)

“Bagaimana perkembangannya?”

“Ya, masih tetap nambahin BAP, ini saya masih di Mabes.”

“Pokoknya berkasnya ini kelihatannya dimasukkan ke tempatnya Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung), minggu ini, terus balik ke sini, terus action.”

“RI-1 belum.”

“Udah-udah, aku masih mencocokkan tanggal.”

Anggoro ke Anggodo (24 Juli 2009:12.25)

“Yo pokoke saiki Berita Acara-ne kene dikompliti (ya pokoknya sekarang Berita Acara-nya dilengkapi).”

“Wes gandeng karo Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung) kok dek’e (dia sudah nyambung kok dengan R)

“Janji ambek Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung), final gelar iku sama kejaksaan lagi, trakhir Senen (Janji sama Rit gelar perkara final dengan kejaksaan lagi, terakhir Senin).”

“… sambil ngenteni surate RI-1 thok nek? (... tinggal menunggu surat dari RI-1?)”

“Lha, kon takok’o Truno, tho (ya kamu tanyakan ke Trunojoyo, dong).”

“Yo mengko bengi, ngko bengi dek’e (ya nanti malam saya tanyakan ke dia).”

Hadiatmoko ke Anggodo (27 Juli 2009, 18.28)

“..dan ini kronologinya saya sudah di Bang Far (nama lelaki) semua,”

“Sebetulnya ada satu saksi lagi si Edi Sumarsono, Pak, yang Antasari itu, Pak. Sama pembuktian lagi waktu Ari kesana, ada pertemuan rapat dengan KPK, Pak.”

“Ada pertemuan di ruang rapat Chandra (Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah, red.)”

Anggodo ke Kos (nama laki-laki, red) (28 Juli 2009, 12.42)

“Kos, itu kronologis jangan lu kasih dia loh, Kos.”

“Jangan dikasihkan soalnya Edi sudah berseberangan.”

“Cuman lu harus ngomong sama dia: ’terpaksa lu harus jadi saksi,’ karena Chandra luyang perintah, kalao nggak, nggak bisa nggandeng.”

Anggodo ke seorang perempuan (28 Juli 2009, 21.41)

“Besok kon tak ente…, ngomong ke Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung, red.) (Besok kamu saya tunggu ..., bicara ke R), Edi Sumarsono itu bajinganbener, sebenarnya dia mengingkari semua.”

“Besok penting ngomong. Edi ngingkari, Pak, padahal Antasari bawa Chandra.”

Anggodo ke Prm (penyidik) (29 Juli 2009, 13.09)

“Kelihatannya kronologis saya yang benar.”

“Iya sudah benar kok, saya lihat, di surat lalu lintas. Saya sudah ngecek ke Imigrasi, sudah benar kok.”

Anggodo ke Wisnu Subroto (29 Juli 2009, 13.58)

“Terus gimana, Pak, mengenai Edi gimana, Pak?”

“Edi udah tak omongken Ir (nama salah satu jaksa di Kejaksaan Agung) apa. Ini bukansono yang salah, kita-kita ini yang jadi salah.”

“Iya, padahal dia saksi kunci Chandra.”

“Maksud saya Pak, dia kenalnya dari Bapak dan Pak Wisnu (nama petinggi Kejaksaan Agung), gak apa-apa kan, Pak.”

“Nggak apa-apa, kalau dari Wisnu nggak apa-apa lah.”

“Kalau kita ngikutin, kan berarti saya ngaku Ir (nama jaksa di Kejaksaan Agung) kan. Cuma kalau dia nutupin dia yang perintah… perintahnya Antasari suruh ngaku ke Chandra itu gak ngaku. Terus siapa
yang ngaku?”

“Ya, you sama Ar.”

“Nggak bisa dong Pak, wong nggak ada konteksnya dengan Chandra.”

“Nggak, saya dengar dari Edi.”

“Iya dari Edi, emang perintahnya dia Pak. Lha, Edinya nggak mau ngaku, gitu Pak, dianggak kenal Chandra, saya ndak nyuruh ngasihin duit, gimana, Bos?”

“Ya ndak apa-apa”

Anggodo ke Wisnu Subroto (30 Juli 2009, 19.13)

“Pak tadi jadi ketemu?”

“Udah, akhirnya Kos (nama seseorang) yang tahu persis teknis di sana. Suruh dikompromikan di sana, Kosasih juga sudah ketemu Pak Susno, dia juga ketemu Pak Susno lagi si Edi. Yang penting kalo dia tidak mengaku susah kita.”

“Yang saya penting, dia menyatakan waktu itu supaya membayar Chandra atas perintah Antasari.”

“Nah itu.”

“Wong waktu di malam si itu dipeluk anu tak nanya, kok situ bisa ngomong. Si Ari dipeluk karena teriak-teriak, dipeluk sama Chandra itu kejadian.”

“Bohong, nggak ada kejadian, kamuflase saja.”

“Nggak ada memang. Jadi dia cuma dikasih tau disuruh Ari gitu. Dia curiga duite dimakan Ari.”

“Bukan sial Ari-nya Pak, dia cerita pada waktu ke KPK dia yang minta
Ari, kalau ditanya saya bilang Edi ada di situ, diwalik (dibalik) sama-sama doa, Ari yang suruh ngomong dia ngomong dia ada. Kalau itu saya gak jadi masalah pak, itu saya suruh…”

“Pokoknya yang kunci-kuncinya itu saya sudah ngomong sama Kosasih, kalo tidak ada lagi…nyampe…ya berarti ya enggak bisa kasus ini gitu.”

“Yang penting buat saya Pak si Ari ini, dia ngurusi AR (pimpinan KPK, red) segala. Ujung-ujungnya dia dapet perintah nyerahkan ke Chandra itu siapa, Pak? Kan nggak nyambung, Pak”

“Bukan Pak, dia memerintahkan nyerahken ke Chandra yang Bapak juga tahu, kan, karenakalo gak ada yang merintah Chandra, Pak, nggak nyambung uang itu, lho."

“Memang keseluruhan tetap keterangan itu, kalau Edi nggak ngaku ya
biarin yang penting Ari sama Anggodo kan cerita itu”
“Kan saksinya kurang satu.”

“Saksinya akan sudah dua, Ari sama Anggodo”

“Saya bukan saksi, saya kan penyandang dana, kan.”

“Kenapa dana itu dikeluarkan, karena saya disuruh si Edi kan, sama saja kan, hahaha…”

“Suruh dia ngaku lah, Pak, kalao temenan kaya gini ya percuma, Pak, punya temen.”

“Susno dari awal berangkat sama saya ke Singapura. Itu dia sudah tahu Toni itu saya, sudah ngerti, Pak. Yang penting dia nggak usah masalahin. Itu kan urusan penyidik.”

"Yang penting dia ngakuin itu bahwa dia yang merintahkan untuk nyogok Chandra, itu aja.”

“Sekarang begini, dia perintahkan kan udah Ari denger, you denger kan. Sudah selesai…”

“Tapi, kalo dia nggak bantu kita Pak, terjerumus. Dia dibenci sama Susno.”

“Biarin aja, tapi nyatanya dia ngomong dipanggil Susno.”

Anggodo dengan seorang perempuan (6 Agustus 2009, 20.14)

“Iyo tapi ditakono tanda tangani teke sopo, iya toh gak iso jawab.
Modele bajingan kabeh, Yang. Chandra iku yo, wis blesno ae, Yang, ojo ragu-ragu… (Iya, tapi ditanyakan ini tanda tangan siapa, iya toh tidak bisa menjawab. Modelnya bajingan semua, Yang. Chandra itu dijebloskan saja, Yang, jangan ragu-ragu...).”

Anggodo dengan seorang laki-laki (7 Agustus 2009, 22.34)

“Menurut bosnya Trunojoyo, kalau bisa besok sudah keluar.”
“Dia bilang tidak bagus, karena pemberitaannya hari Minggu,
orang sedang libur. Bagusnya Senin pagi, langsung main.”

“Truno (Trunojoyo, red) minta TV dikontak hari ini, supaya besok counter-nya dari Anggoro.”

Anggodo dengan …(8 Agustus 2009, 20.39)

“Nggak usah ngomong sama penyidik. Cuma Abang saja tahu bahwa BAP-nya Ari tuhseperti itu. Jadi dalam posisi dia BAP, masih sesuai apa yang dia anu. Jangan sampai dia berpikir, kita bohong.”

“Siap, Bang.”

“Sama harus dikaitkan ini, seperti sindikat Edi, Ari sama KPK satu
sindikat mau memeras kita, ya Bang”

“Iya.”

“Intinya si Ari sudah di BAP seperti kronologis. Kenapa kok kita laporkan Ari itu. Kenapa sudah laporan begini kok dia melarikan diri.
Gitu loh. Dan si Edi itu di BAP itu nggak ngaku. Kita nggak usah ngomong. Pokoknya si Edinggak tahu kita.

”Bang, nanti maksudnya di BAP kita nantinya, inti bahwa pengakuan itu, Bang.”

“Iya.”

“Sekarang jangan dibuka dulu. Maksudnya status si Ari itu, kita merasa Ari sama Edy dan ini tuh, ini kita diperas KPK sudah kita bayar. Kenapa jadi masalah begini. Gitu loh, Bos.”

“Iya.”

“Menurut pengakuan Ari, dia sudah membayar seluruh dana tersebut kepada orang-orang KPK, nggak tahu siapa.”

“Betul.”

Al (nama seorang laki-laki) dengan Anggodo (10 Agustus 2009,17.33)

“Secara keseluruhan apik (bagus). Anggoro nggak lari.”

“Kenceng dia ngomonge (gamblang dia bicaranya).”

“Kenceng. Tak rekam banter mau? (Gamblang. Saya rekam keras-keras mau?)”

“Yo wes (ya sudah). Terus poin-poinnya tersasar, kan?”

“Sudah.”

“Tidak lari. Ciamik dee njelasno (bagus sekali dia menjelaskannya).”

“Ini ada suatu rekayasa, nampak dari pemanggilan jadi saksi terus tersangka. Tenggat waktu 9 bulan. Sudah kondusif. Moro-moro (tiba-tiba) karena ada testimoni, muncul pemanggilan sebagai tersangka. Secara keseluruhan oke.”

“Mengenai cekal, salah sasaran”

“Ya dalam kasus Yusuf Faisal, kok dicekal Anggoro. Itu bagaimana.
Penyitaan dan penggeledahan juga salah sasaran. Dalam kasus Yusuf
Faisal, kok yang digeledah Masaro. Pokoknya intinya sudah masuk semua.”

Alex dengan Anggodo dan Rob (nama laki-laki 3) (10 Agustus 2009:18.07)

“Iya memang di cuplikan. Nggak banyak, tapi intinya kita berkelit, kalau ini bukan penyuapan. Karena di awal itu, beritanya dari Antasari dulu, testimoni itu. Jadi dia cuplik dari Antasari, terus baru disambung ke kita, jadi dijelaskan sama Bon (nama pengacara Anggoro), kalo itu bukan penyuapan. Dan permasalahannya, kedatangan Antasari menemui Anggoro itu juga membawa konsekwensi Antasari bisa dipermasalahkan”

“Ngomong gimana? Pengacara dari Anggoro press release hari ini.”

Sumber: VivaNews.com

-----------------------
say it, you'll have it.

Bhinneka Tunggal Ika yang Renta

2009-10-07T09:13:00.001+07:00

Mengkhawatirkan multikultur di Indesonia ini, yang bisa berujung pada disintegrasi bangsa, mendorong kita harus berpikir kembali tentang sistem pendidikan multikultur. Kita sudah punya Bhinneka Tungal Ika, "Berbeda tapi satu", slogan yang terpampang di kaki burung garuda itu. Slogan itu kini tampak tua dan renta, tak mampu lagi menyatukan kita.

Teringat saya pada istilah shared learning. Memangnya apa sih shared learning? Apa hubungannya dengan situasi kebhinekaan kita?

Shared learning berkaitan dengan kultur. Paling tidak itulah impresi saya, terutama setelah membaca sebuah temuan tentang Konsep Pendidikan Formal dengan Muatan Budaya Multikultural, sebuah opini oleh Prof. Dr. Sutjipto, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, dan dimuat dalam Jurnal Pendidikan Penabur, No.04/ Th.IV/ Juli 2005.

Berikut adalah kutipan dari tulisan tersebut;

Kultur sendiri memang sulit didefinisikan, namun tidak dapat disangkal bahwa ia berfungsi sebagai katalisator pembentukan kepribadian manusia itu, dan sekaligus menjadi tujuan kehidupan suatu masyarakat. Barangkali apa yang dijelaskan oleh Schein (1992) dapat menolong memahami pengertian kultur tersebut. Menurut Schein, ada beberapa hal yang berhubungan dengan konsep kultur, yaitu:

regularitas perilaku manusia jika ia berinteraksi dengan yang lain, yang meliputi bahasa yang dipergunakan, kebiasaan dan tradisi, ritual yang dilakukan;

norma kelompok, yaitu standar dan nilai yang berkembang dalam suatu kelompok;

nilai yang ingin dicapai oleh suatu kelompok dan diketahui umum;

filosofi atau keyakinan yang dianut oleh suatu komunitas;

aturan main, yang harus diikuti oleh anggota komunitas itu;

iklim, yaitu apa yang dirasakan bersama tentang lingkungan dimana seseorang berada;

ketrampilan yang melekat yang diwariskan kepada generasi muda;

kebiasaan berpikir, model mental dan/atau paradigma linguistik, yang merupakan kerangka kognitif yang dirasakan sebagai acuan dalammembangun persepsi, berpikir dan bahasa yang dipakai kelompok;

shared meaning, yaitu munculnya pengertian yang diciptakan oleh kelompok pada saat mereka berinteraksi satu sama lain, dan

akar metafora (root metaphors) atau integrasi simbol, yaitu ide, perasaan, dan citra kelompok yang dikembangkan sebagai ciri kelompok itu yang dapat atau tidak diapresiasi secara sadar, namun melekat dalam berbagai karya seperti bangunan, layout kantor dan artifak lainnya.

Ada pernyataan Schein yang perlu dikutip, sehubungan dengan kultur terutama dalam kaitannya dengan suatu proses belajar. Ia mengatakan sebagai berikut:

The most useful way to think about culture is to view it as the accumulated shared learning of a given group, covering behavioral, emotional, and cognitive elements of the group members’ total psychological functioning. For shared learning to occur, there must be a history of shared experience, which in turn implies some stability of membership in the group. Given such stability and shared history, the human need for parsimony, consistency, and meaning will cause the various shared elements to form into patterns that eventually can be called culture (p.10).

Di sini shared learning disebutkan hanya akan terjadi jika memang pernah terjadi pertukaran pengalaman yang mempengaruhi status para anggota kelompok tersebut. Implisit saya menangkap, keberadaan kelompok itu terjadi secara organik, dan sudah berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Mungkin saja terjadi tanpa, atau dengan intervensi pihak lain.

Shared learning, yang terjadi dalam sebuah kelompok/komunitas, hasilnya adalah shared meaning. Ini akan terinternalisasi menjadi filosofi, atau norma dalam konteks sosial. Shared learning, dalam kelompok yang dengan serius berinteraksi, menemukan makna-makna baru kehidupan melalui interaksi tersebut. Tidak ada narasumber, kecuali pengalaman mereka sendiri. Semua menjadi narasumber dalam kelompok.

Sekarang bayangkan di antara masyarakat kita yang multikultur ini, bisa terlibat dalam dialog yang setara, dalam konteks shared learning. Sistem pendidikan yang mengadopsi pendekatan seperti ini, menurut saya adalah sebuah terjemahan bebas dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Terlibat, bergaul, berbagi pandangan, hingga menyepakati aturan bersama, demi hidup bersama. Multikultur yang menjadi latarbelakang orang-orang, membentuk satu kesepahaman baru, satu kultur baru.

Anda ingat film Fight Club? Ada banyak klub yang saya kenal melalui film-film Hollywood. Salah satunya adalah klub pecandu alkohol. Dalam klub ini Anda bisa berkeluh kesah di antara para mantan pecandu, atau yang masih jadi pecandu dan berharap bisa berhenti. Mereka mencari support group. Nah, dalam film Fight Club, gagasannya adalah menebar anarki dan kekerasan sebagai salah satu terapi. Terapi terhadap penyakit apa? Nah, ini dia. Penyakit-penyakit sosial, yang menjangkit tanpa bisa dideteksi dengan stetoskop dokter.

You're not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. You're the all-singing, all-dancing crap of the world.

Melalui kekerasan, baik melampiaskan kekerasan atau menerimanya sebagai sebuah keniscayaan, Fight Club bersama-sama memaknai kembali kehidupan. Dan ternyata banyak yang berhasil menemukan makna itu melalui jalan rintisan Tyler Durden, si dedengkot Fight Club. Durden sendiri, sempat kecanduan menghadiri berbagai klub, hanya demi menemukan citra dirinya sendiri. Hingga akhirnya ia mendirikan Fight Club.

Mana shared learning-nya? Mana pula belajar kelompoknya? Belajar bersama-sama dalam kelompok, dalam suasana saling dukung, dan saling memberi-menerima, merupakan kunci yang seharusnya menjadi landasan utama shared learning. Fight Club adalah sebuah contoh ekstrim.

Di sana penuh kekerasan. Tapi lihatlah bagaimana seorang pemimpin seperti Durden terkadang juga harus terkapar dihajar orang lain, hanya demi sebuah metode belajar yang diyakininya. Ini bukan tentang kalah-menang, ini tentang memaknai sebuah proses, mengambil hikmahnya, dan menggeneralisirnya menjadi aturan main, kebiasaan berpikir, bahkan filosofi baru. Mungkin juga ideologi atau bahkan 'agama' baru.

Dalam diskusi, melalui pengalaman masing-masing orang, terjadilah interaksi. Interaksi ini bisa membangun makna-makna baru, yang pada akhirnya melahirkan cara pandang dan cara berpikir baru.
Tanpa interaksi antarkultur, dialog antar budaya, antar agama, antar orang yang saling berbeda, tak akan terjadi saling belajar, yang pada akhirnya tak melahirkan kesepahaman aturan untuk hidup bersama. Yang ada adalah berkelahi untuk saling menyingkirkan yang berbeda, dan bernafsu menindas pihak lainnya.

Kapan kita bisa 'beradu' pikiran seperti ini di ruang sekolahan, atau di saat ronda malam di poskamling?

-----------------------
say it, you'll have it.

Mari Berbuat Sesuatu (Komunitas Peduli Bencana)!

2009-10-06T20:54:00.008+07:00

Pada suatu ketika, beberapa tahun setelah Tsunami di Aceh, saya mulai curiga bahwa ratusan ribu korban itu tidak akan memberi pelajaran berarti buat para penentu kebijakan bangsa ini. Saya khawatir apa yang saya duga itu benar. Lalu terjadi gempa Jogjakarta, dan belakangan adalah gempa di Tasikmalaya dan akhirnya gempa di Padang.

Tak perlu lagi misoh-misoh soal siapa yang salah. Jangan pula terlarut dalam kesedihan berkepanjangan, atau terlalu sibuk mengutak-atik sisi magis di balik jatuhnya korban sedemikian banyaknya. Kebebalan pengurus bangsa ini sudah terlalu banyak memakan tumbal. Dan tidak boleh dibiarkan terus begitu.

Berbuat sesuatu, bukan untuk pamer kehebatan atau sok menjadi pahlawan. Bukan pula menyombongkan atas apa yang dilakukan. Jauh lebih penting adalah konsisten, hingga suatu masa kita akan berhadapan lagi dengan bencana, dan tak perlu lagi ada korban percuma. Sama sekali tak ada korban, mungkin terlalu muluk. Tapi paling tidak, lebih sedikit kuburan yang harus kita buat untuk bencana yang sudah pasti bakal datang, terutama yang tak pernah pakai peringatan.

“...banyak sekali rumah yang hancur, banyak korban yang tertimbun dan gempa ini benar-sangat dashyat, kami hanya bisa melihat dan membantu semampunya namun apalah daya, keterbatasan adalah sesuatu yang sulit untuk dinafikan...”

- relawan yang berada di desa Kecamatan Pariaman Selatan, 1 hari setelah gempa.

Keterbatasan ini tentu bisa kita ringankan. Dan karena alasan inilah pula terbentuk komunitas sederhana yang peduli bencana, yang merupakan gabungan dari beberapa komunitas lainnya. Sebut saja Komunitas Peduli Bencana, yang isinya adalah:

Ketua : Drs. Afdal Zikri, SH, MH (Komunitas Advokat)
Wakil Ketua : Drs. Indra Yunaidi (Komunitas Politikana)
Sekretaris : M Nuzul Wibawa, SHI, MH (Komunitas Advokat)
Bendahara : Kamarusdiana, S.Ag, MH
Anggota : Yusro MS (Komunitas Politikana)
              Ade Boy (Komunitas Swasta)
              Yudi Hendra, SH
              Pipih Muhafilah
            Muhammad Taqiyuddin al Qisti
Koordinator Bukit Tinggi : Dr. Ismail Novel, M.Ag (Komunitas Dosen – Ketua STAIN Bukit Tinggi)
Koordinator Padang : Dr. Achyar hanif, M.Ag (Komunitas Dosen – IAIN Padang)
Koordinator Padang Pariaman : M taufik, S.Ag (KMM Jaya)
Afiliasi

Komunitas Advokat
Komunitas Politikana
Komunitas Publikana
Komunitas Wiraswastawan
KMM Jaya
Komunitas Blogger
Komunitas Mahasiswa

Posko

Jakarta: Posko Warung Buncit; Jl. Amil Raya 26B, Warung Buncit, Jakarta, telp/fax: 021-7990547
Padang Pariaman: Sungai Kasai, Kecamatan Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman

Target & Sasaran Bantuan

Kecamatan Pariaman Selatan
Kecamatan Pariaman Utara

Rekening Bantuan
Bank Mandiri cabang Warung Buncit, nomor rekening: 1270005613763 a/n Kamarusdiana (Bendahara Komunitas)

Ada banyak komunitas lain, dan kemana Anda akan membantu adalah pilihan. Ini hanyalah salah satu dari bentuk kepedulian yang ingin dikonkritkan.

Artikel ini aslinya diposting di Politikana.com

-----------------------
say it, you'll have it.

Lagi-lagi Bencana, Saatnya Belajar!!

2009-10-02T12:47:00.003+07:00

koran tempo

Tak tahu lagi mau ngomong apa. Yang pasti, turut berduka cita atas semua korban bencana. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan.

Semoga tidak terdengar lagi kabar mengenai lambatnya penanganan korban, dan ricuhnya pemberian bantuan. Tak ada lagi data-data yang simpang siur, tak ada tuduhan saling tumpang tindih, siapa melangkahi siapa, tak ada lagi korban terlantar, tak ada lagi korupsi bantuan bencana.

Sudah saatnya integrasi materi penanggulanagan bencana dalam kurikulum pendidikan direalisasikan. Sudah saatnya masyarakat diberdayakan, jangan hanya dijadikan tontonan wisata bencana. Pengalaman Jogja membuktikan, memberdayakan masyarakat korban untuk merehabilitasi dirinya sendiri lebih efektif. Mekanisme ini tampaknya akan digunakan dalam penanganan bencana di Jawa Barat dan Sumatera, baru-baru ini.

Dari web IRE, Jogjakarta, bangunan bambu bisa menjadi alternatif bangunan tahan gempa. Di samping kekuatan bambu cukup tinggi (berdasarkan hasil penelitian, kekuatan tarik pada bagian kulit bambu untuk beberapa jenis bambu melampaui kuat tarik baja mutu sedang), ringan, sangat cepat pertumbuhannya (hanya perlu 3-5 tahun sudah siap ditebang), berbentuk pipa berruas sehingga cukup lentur untuk dimanfaatkan sebagai kolom, namun bambu juga mempunyai kelemahan berkaitan dengan keawetannya.

Pada prinsipnya rumah bambu tahan gempa harus dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

Mengunakan bambu yang sudah tua, sudah diawetkan dan dalam keadaan kering,
Rumah bambu didirikan di atas tanah yang rata,
Pondasi dan sloof (sloof diangker ke pondasi di setiap jarak 50-100 cm) mengelilingi denah rumah,
Ujung bawah kolom bambu masuk sampai pondasi, diangker dan bagian dalam ujung bawah kolom diisi dengan tulangan dan mortar),
Elemen dinding yang berhubungan dengan sloof atau kolom harus diangker di beberapa tempat,
Di ujung atas kolom diberi balok ring yang mengitari denah bangunan, elemen dinding juga harus di angker dengan balok ring tersebut,
Bila ada bukaan dinding seperti angin-angin, jendela dan pintu, harus diberi perkuatan di sekeliling bukaan tersebut,
Pada setiap pertemuan bagian dinding dengan bagian dinding lainnya, harus ada kolom dan dinding diangker kolom tersebut,
Rangka atap (kuda-kuda) bisa dikonstruksi dengan tumpuan sederhana (sendi-rol), di mana setiap dudukan rangka atap harus diletakkan pada posisinya, dan perlu diangker dengan kolom,
Ikatan angin pada atap harus dipasang di setiap antar kuda-kuda. Ikatan angin ini dipasang pada bidang kemiringan atap di bawah penutup atap, dan pada bidang vertikal diantara dua kuda-kuda.

Sementara, dari web arsitektur ITB, saya temukan gagasan mengenai rumah bambu ini untuk rekonstruksi bencana gempa dan tsunami Aceh yang lalu. Gagasan yang menarik, semoga sudah ada yang menindaklanjuti beberapa gagasan yang masuk akal ini.

ar.itb.ac.id

Entah ini sudah bencana yang ke berapa, kalau aparat kita tidak belajar juga, keterlaluan!

-----------------------
say it, you'll have it.

Cicaknya Ditelan Buaya, Keselek Nggak Ya..?

2009-09-20T03:26:00.038+07:00

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=904740

Sedang terjadi heboh di desa Indesonia. Karena berbagai sebab, beberapa centeng pak kades di desa saling menyerang dan unjuk kedigdayaan. Entah darimana biang keroknya. Karena penasaran, maka saya coba cari tau dari beberapa warung di jalan yang jadi sumber informasi warga.

Indesonia ini kepalanya adalah Pak Bayu. Seperti juga kepala desa pada umumnya, Pak Bayu punya beberapa centeng untuk urusan penegakan aturan desa. Berbeda dengan centeng biasa, masing-masing centeng ini punya wewenang untuk menggaruk siapa saja yang melawan aturan desa, atau mengemplang kekayaan/aset desa.

Centeng pertama, Bung Poli, adalah lulusan akademi Hansip. Centeng kedua, Ki Jaka, dia ini centeng moderat. Tugasnya mengajukan tuntutan hukum kepada siapa saja yang melanggar aturan desa. Centeng yang ketiga, ini paling baru direkrut, tapi katanya sakti mandraguna. Namanya Ki Paka. Dia direkrut secara konstitusional, karena diamanahkan melalui permaklumatan. Tugasnya 'sederhana', cuma mengejar para pengemplang kas desa, soalnya sudah jadi rahasia umum kalau desa ini sebenarnya kaya raya, tapi kelakuan warga dan aparatnya seringkali mengkadali sumberdaya desa. Dan denger-denger nih, selama ini baik Bung Poli maupun Ki Jaka tidak berdaya dengan kecanggihan modus operandi mereka.

Cinta Segitiga Berdarah Berujung Tuduhan Suap
Kasus ini pertama kali terasa 'panasnya' ketika anak sulung Ki Paka, Anta menjadi tersangka dalam kasus tewasnya seorang saudagar. Si Anta menjadi tersangka sebagai otak dari pembunuhan itu, menjadi mastermind-nya begitu. Meskipun demikian, masih menyisakan banyak tanda-tanya, apakah ini benar terjadi, atau hanya akal-akalan untuk menjebak saja. Dari bukti-bukti awal, kisah pembunuhan ini berkaitan erat dengan nama seorang warga cantik yang bekerja menjadi pelayan kedai. Warga langsung shock mendengar beritanya.

Penyelidikan lebih lanjutpun dilakukan oleh Bung Poli, dan tiba-tiba meletup berita tentang penyalahgunaan wewenang Ki Paka, berkaitan dengan kasus korupsi lainnya. Anta telah bertemu Angja, salah seorang tersangka dalam kasus korupsi SKRT di Singaparna. Anta lalu membuat kesaksian, bahwa dalam pertemuan itu, Angja membeberkan anggota keluarga Ki Paka yang lain telah menerima sesuatu dari Angja. Angja sendiri kemudian melaporkan pemerasan oleh oknum Ki Paka berisinial AM & ES yang dialaminya. Muncul kehebohan berikutnya. Anggota keluarga Ki Paka, yang seharusnya menyeret para pengemplang kas desa, malah ikut 'main-main'? Warga tambah shock.

Salah satu bukti yang dikemukakan dalam kasus Angja-KPK ini adalah surat pencabutan pencekalan Angja, yang ada di pihak kepolisian. Sedianya Angja ini dilarang berkeliaran di luar desa, karena tersangkut perkara. Tapi sampai sekarang Angja masih belum tertangkap, alias masih buron. Surat pencabutan pencekalan ini katanya dibuat oleh salah satu putra Ki Paka, tapi kemudian dibantah dengan tegas oleh putra-putra Ki Paka. Dalam sebuah pertemuan terbuka, putra-putra Ki Paka menyampaikan bukti bahwa surat itu adalah palsu adanya. Pihak-pihak lain juga menyatakan Anta diragukan integritasnya. Ketika akan diangkat anak oleh Ki Paka, sebenarnya sudah ada suara-suara yang tidak suka, tapi para Mituwo tetap meloloskan namanya. Selama menjadi putra sulung Ki Paka, ia diduga telah melakukan 17 pelanggaran kode etik.

Kasus Bang Sianturi & Cicak vs Buaya, The Legend Begins...
Beberapa waktu yang lalu, Bang Sianturi, seorang pengusaha distribusi beras, tidak sanggup membuktikan kecukupan modal usahanya, sehingga ia ditegur oleh Ketua RT, Pak Bei. Berkali-kali ditegur, masih membandel. Akhirnya terjadilah krisis, dan dengan terpaksa melalui Pak Lupus, Pak Bei menggelontorkan sejumlah dana. Terjadi beberapa kali penggelontoran dana, hingga akhirnya total mencapai sekira 6,7 Trilyun. Melihat angkanya, warga ikutan shock. Itu duit siapa? Duit kami yang bayar pajak, atau apa?

Para pemegang saham ikut panik, karena saham mereka di Bang Sianturi hangus. Sedangkan nasabah-nasabah Bang Sianturi masih bisa diselamatkan oleh gelontoran dana Pak Lupus. Kabarnya, nasabah dengan deposito hingga 2M yang bisa diselamatkan. Sementara nasabah dengan uang di atas itu, harus mengikhlaskan nasib buruknya.Yang lebih sial lagi adalah para nasabah yang ikut menanam investasi ke rekanan Bang Sianturi, si Antaga. Karena sifat Antaga ini danareksa, bukan tabungan/deposito, maka BUKAN tanggung jawab Pak Lupus untuk menalanginya. Meskipun para nasabah mengaku membeli danareksa itu melalui Bang Sianturi, tapi keduanya tidaklah sama. Warga shock lagi, terutama yang kehilangan duitnya karena Antaga ternyata ngemplang.

Karena kasus ini melibatkan banyak uang, Pak Anas, salah satu nasabah yang tabungannya sangat besar, langsung panik. Ia mau mengambil uangnya dari Bang Sianturi. Sementara beberapa nasabah lain sudah duluan menarik uangnya, mungkin memanfaatkan gelontoran dana dari Pak Lupus kemarin. Kabarnya Bung Poli-pun mengirim surat kepada Bang Sianturi, supaya uang Pak Anas yang disetorkan sebagai modal waktu itu, bisa diambil kembali. Belakangan Bung Poli mengaku, bahwa surat itu dibuat atas permintaan Bang Sianturi. Katanya surat itu perlu dibuat, karena Bang Sianturi mendengar gosip bahwa Pak Anas tersangkut dengan kasus korupsi dan sedang diurusin Ki Paka. Keluarlah surat yang kontroversial itu.

Banyak yang bilang, setengah menuduh, kalau Bung Poli menerima persenan dengan membuat surat itu. Entah darimana sumber beritanya. Tapi yang bikin kuping Bang Poli panas, ada gosip bahwa si penyebar isu persenan itu adalah sesama centeng juga, si Ki Paka! Bung Poli bahkan mengklaim ia telah dizolimi seorang tukang nguping, tapi menolak telah menuduh Ki Paka. Nah, disinilah opera sabun itu dimulai.

Bung Poli merasa tidak terima kalau ia dicurigai sedemikian rupa oleh 'yuniornya.' Saking keselnya, Bung Poli menyebut Ki Paka Cicak, yang berani-beraninya melawan doski, si Buaya. Ia secara tidak langsung menuduh Ki Paka, secara Ki Paka lah yang memiliki wewenang cukup besar untuk urusan mengupingi orang-orang yang dicurigai. "Cicak kok melawan buaya. Apakah buaya marah? Enggak, cuma menyesal. Cicaknya masih bodoh saja. Kita itu yang memintarkan, tapi kok sekian tahun nggak pinter-pinter. Dikasih kekuasaan kok malah mencari sesuatu yang nggak akan dapat apa-apa." Sementara, di warung-warung di pinggir jalan, orang-orang mulai ramai membicarakan Cicak lawan Buaya...

Cicak vs Buaya, The Legend Continues
Sebenarnya, beberapa bulan lalu, ketika kasus tuding-menuding baru mulai merebak, Pak Kades Bayu pernah mengumumkan kepada warga bahwa ia sudah mengumpulkan ketiga centeng, Bung Poli, Ki Paka, dan Ki Jaka. Seperti biasa, Pak Bayu yang suka normatif kalau ngomong, menyampaikan kepada warga bahwa hubungan para centengnya baik-baik saja. Warga tidak perlu cemas. Tapi gimana mau ga cemas, lha centeng-centeng Pak Bayu itu kan bukan orang sembarangan. Mereka sedikit banyak bisa mempengaruhi ketentraman dan kesejahtaraan warga desa.

Bertolak belakang dengan pernyataan Pak Bayu, Bung Poli mulai unjuk gigi. Serangan balik dilancarkan, dan kali ini langsung ke arah Ki Paka. Ki Paka diinterogasi, dan akhirnya resmi dijadikan tersangka. Menurut jubir Bung Poli, tim Ki Paka telah menyalahgunakan kewenangannya dan tidak tertib administrasi. Mentang-mentang sakti mandraguna, menurut jubir itu, Ki Paka telah keduanya melanggar prosedur penerbitan dan pencabutan cegah-tangkal seseorang bepergian ke luar negeri. Selain itu, penerbitan surat itu tak didasarkan pada keputusan kolektif pimpinan. Orang yang dimaksud ternyata adalah para saudagar yang dicurigai Ki Paka terlibat dalam urusan pengemplangan kas desa. Wargapun langsung geger.

Aneh bin Ajaib. Pak Bayu diam saja. Padahal pada saat kampanye, Pak Bayu seringkali bilang bahwa urusan pengemplangan kas desa adalah salah satu prioritasnya jika terpilih kembali. Menurut Pak Bayu, dia tidak bisa mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung antara Bung Poli dengan Ki Paka. Beliau cuma berpesan, agar keduanya santun dalam berdiskusi, dan menyampaikan pendapat.

Keanehan lainnya, maklumat yang sedang dibahas Mituwo untuk mengadili para pengemplang, tak dinyana malah berubah agendanya. Maklumat itu malah membuat ruang gerak Ki Paka akan semakin sempit, kalau tidak mau dibilang lumpuh. Lha Ki Paka itu kan jurus andalannya adalah Pukulan Tangan Seribu, tapi tangan Ki Paka akan dibatasi kalau mereka ikut dalam pertarungan. Gyiaahhh...

Anda pasti bisa menebak, yang mengusulkan pembatasan itu siapa, dia adalah Ki Jaka! Alasannya, ada maklumat terbaru yang menguatkan peran Ki Jaka, dan karenanya Ki Jaka merasa seharusnya punya andil lebih besar dalam mengatasi para pengempang itu... Alasan ini lalu dibantah beramai-ramai, terutama oleh teman-teman Ih Ce We.

Cicaknya Ditelan Buaya...
Kini, Ki Paka seolah-olah sedang dilucuti oleh Bung Poli, Ki Jaka, dan rancangan maklumat desa itu sekaligus. Ditambah lagi ketidaktegasan Pak Bayu dalam kasus ini, nasib Ki Paka semakin terkatung-katung. Dari 5 bersaudara, kini tinggal 2 bersaudara yang menjalankan organisasi Ki Paka. Tapi persoalan sebenarnya adalah kasus-kasus pengemplangan kas desa di masa depan. Sudah jadi amanat hati nurani warga desa, bahwa penyelesaian dan pencegahan kasus pengemplangan adalah harga mati reformasi. Kalau Ki Paka yang diharapkan, malah dilucuti, apa kata dunia?

Selama ini Ki Paka, meskipun baru direkrut, mampu menyeret semakin banyak cantrik kelurahan yang ketauan ngemplang kas desa, dan memberi secercah harapan bagi warga desa. Banyak yang menganggap Ki Paka adalah pahlawan, mungkin bahkan dianggap sang ratu adil. Harapan itu membumbung sedemikian tingginya, lalu tiba-tiba serasa terhempas ke bumi karena perselisihan ini.
Apakah jangan-jangan, Pak Bayu dan kroninya punya kepentingan yang merasa terancam oleh kedigdayaan Ki Paka? Ah, sudahlah... tak baik rupanya berburuk sangka.

Karena tinggal 2 bersaudara yang mengurusi Ki Paka, Pak Bayu tampaknya tidak tega melihatnya. Pak Bayu lalu mau menerbitkan surat sakti, yang berlaku sementara untuk memberi landasan hukum atas penunjukan 3 orang personil sementara oleh Pak Bayu, yang akan membantu Ki Paka dalam bekerja. Katanya Begawan Emka sudah merestui surat sakti itu, dan tidak bertentangan secara hukum.

Tapi lalu banyak warga yang protes. Ki Paka tidak seharusnya diisi oleh orang-orang titipan. Ia harusnya indie, karena begitulah amanah permaklumatannya. Belakangan, Begawan Emka juga baru angkat bicara, mengenai kesalahkaprahan Bung Poli dalam menyidik Ki Paka. Kasus penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan Bung Poli kepada Ki Paka, sama sekali bukan urusan hukum pidana, melainkan sifatnya administratif. Jadi, yang lebih cocok adalah mengadu ke si Pitung, itupun yang mengadu seharusnya adalah dua saudagar, yang diduga menikmati hasil pengemplangan, bukan oleh Bung Poli. Warga kali ini bukan shock, tapi mulai linglung.

Kalau memang salah alamat, lalu kenapa harus ada surat sakti Pak Bayu itu? Ya batalkan saja surat saksinya, lalu desak Bung Poli untuk membuktikan bahwa tuduhannya selama ini memang benar. Karena, kalau tidak benar, maka Bung Poli harus mengehentikan penyidikannya, dengan menerbitkan SP3. Kayaknya, Begawan Emka sih yakin, bahwa Bung Poli salah alamat.

Warga bukannya orang-orang bodoh dan tidak peduli dengan situasi ini. Juga simbok di warung-warung yang selama ini menjadi sumber informasi bagi warga tentang perpolitikan di desa. Masalahnya, simbok punya agenda dan kepentingan. Kemana angin berhembus, simbok cuma ngikutin aja. Sing penting banyak yang nongkrong di warungnya, karena itu artinya dagangannya laris. Warga sendiri sudah mulai kehilangan kesabaran berkomunikasi dengan para aparat desa. Selain jawaban mereka yang selalu normatif, cara mereka berkomunikasi juga tidak selalu tulus, penuh kepura-puraan, misterius, dan cenderung banyak 'tai kebo'-nya (baca: bullshit).

Soal kedigdayaan Ki Paka, itu memang hal lain. Ki Paka memang tidak boleh jumawa, dan harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang transparan agar tidak kebablasan. Jangan sampai kedigdayaan yang disandangnya, digunakan untuk menyengsarakan orang karena sentimen pribadi, atau dijadikan alat oleh penguasa untuk membungkam warganya sendiri. Ki Paka memang harus diberi aturan, agar jurus Tangan Seribu-nya itu tidak nyampluk kemana-mana, apalagi tidak pada tempatnya. Bayangken, kalau sampeyan ngeden aja ditongkrongi sama mereka? Apa nggak gagal tuh acara pelepasan hajat?

Kalau soal banyak pihak tidak suka Ki Paka menjadi selebriti baru, sering juga jadi pembicaraan warga. Ini seringkali dikaitkan dengan motif penelanjangan Ki Paka, semacam diplonco atau dikasi pelajaran supaya tahu diri. Mosok centeng tiga, cuma satu yang eksis, dan lebih tenar dari kades-nya. Ini ada yang tidak beres, nanti orang lebih suka mendengar kata-kata si centeng daripada pidato pak kades.

Nek dipikir-pikir lagi, Cicak dan Buaya, mungkin konotasinya jadi lain kalau diubah jadi Korek Kuping lawan Sedotan WC. Dua-duanya punya tugas membersihkan, tapi meski kecil, Korek Kuping sangat berjasa dalam mengurangi distorsi suara yang masuk ke kuping. Sedangkan Sedotan WC, memang keliatannya besar, tapi faktanya ia cuma berani lawan kotoran di jamban, dan karenanya terasa kurang berkontribusi pada kesejahteraan warga desa. Lagipula, ini memang bukan tentang cicak lawan buaya, tapi jangan-jangan konstipasi menegakkan otoritarianisme berbalut demokratisasi santunisme.

-----------------------
say it, you'll have it.

Nasib RUU Pengadilan Tipikor

2009-09-19T20:18:00.002+07:00

Panitia Kerja (Panja) RUU Pengadilan Tipikor, DPR RI 2004-2009, menyepakati wewenang penuntutan umum pada Kejaksaan Agung, dan bukan lagi pada KPK, demikian Ketua Panja RUU Pengadilan Tipikor, Arbab Paproeka di dalam rapat Pansus RUU Pengadilan Tipikor di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2009) malam. Fraksi yang setuju pelucutan kewenangan KPK dalam penuntutan ini adalah FPG, FPDIP, FPD, FPAN, FPPP, FBintangpelopor, FPDS yang tergabung dalam Panja.

Alasan yang dikemukakan adalah, Definisi penuntutan umum dalam draf (yang diusulkan pemerintah) tercantum; "Penuntut pada kejaksaan dan atau KPK sehingga ditetapkan sebagai penuntut umum dalam Pengadilan Tipikor". Ketentuan ini dianggap menyalahi UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dan UU Nomor 16 Tahun 2004. Panja menyepakati definisi penuntut umum kembali kepada UU Kejaksaan dan KUHAP.

Sementara FPKS, yang merupakan satu dari tiga fraksi yang menolak putusan ini (selain FPKB dan FPBR), minta kepada pemerintah agar menarik RUU Pengadilan Tipikor. Alasan mereka RUU ini sudah jauh menyimpang dari koridor awal. Mereka menganggap pemerintah memberi angin untuk melencengkan RUU ini. Bahkan, menurut Nasir Jamil, anggota Panja RUU Pengadilan Tipikor dari Fraksi PKS, ada wacana yang berkembang jika RUU Pengadilan Tipikor ini sudah resmi diberlakukan, maka segala proses pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan oleh KPK akan berhenti total.

Pada tanggal 17 September 2009, ICW merespon dengan press release yang menolak kesepakatan tentang RUU itu. Ada 3 hal yang menjadi pernyataan ICW, yaitu:

Menolak secara tegas pemangkasan kewenangan Penuntutan KPK, dan upaya MONOPOLI penuntutan pada Kejaksaan Agung;
Mengecam PANJA DPR-RI yang terlihat bersikap anti-KPK dan anti-pemberantasan korupsi
Menolak pengesahan RUU Pengadilan Tipikor. Panja DPR sudah tidak layak dipercaya mendukung upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu Presiden harus mengambil tindakan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam rangka menyelamatkan KPK dan Pengadilan Tipikor.

Argumen yang diajukan ICW sebagai perlawanan terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Panja adalah:

Terhadap penggunaan UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, tepatnya Pasal 1 butir (2). Jika memperhatikan kalimat: “yang diberi wewenang oleh UU ini”, secara a contrario, sesungguhnya dimungkinkan ada UU lain yang juga memberikan kewenangan penuntutan pada lembaga/pihak lain. Jadi, bukan merupakan monopoli Kejaksaan. Disinilah UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi dasar hukum penting, bahwa boleh-boleh saja, KPK diberikan kewenangan Penuntutan.
Terhadap UU Kejaksaan RI yang disahkan tahun 2004, (UU KPK disahkan tahun 2002). Kesesatan berpikir hukum karena asas “lex posterio derogat legi priori” atau UU yang baru mengesampingkan yang lama. Asas ini hanya berlaku jika dua UU tersebut mengatur materi yang sama. Misalnya: pada tahun 1999 telah disahkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pada tahun 2001 dilakukan revisi. Maka yang berlaku materi perbaikan UU Nomor 20 tahun 2001. Sedangkan untuk UU KPK tentu saja analisis hukumnya berbeda. Yaitu, seperti yang dikatakan Mahkamah Agung melalui KMA/694/RHS/XII/2004 dan diatur tegas di UU KPK, bahwa UU Nomor 30 tahun 2002 bersifat KHUSUS. Maka berlakulah asas “lex specialis derogat legi generale”. Artinya: UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum. Karena UU tentang Kejaksaan RI merupakan UU yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan Jaksa, maka UU Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan UU KPK.

Analisis hukum lain yang sangat penting untuk membantah sikap PANJA:

Adanya upaya pensiasatan melanggar konstitusi. Karena sejauh ini Mahkamah Konstitusi pun bahkan sudah mengakui, kewenangan penuntutan KPK sah dan konstitusional. Bagaimana mungkin konstitusi tidak setuju dengan penguatan KPK dan upaya pemberantasan korupsi? Artinya, upaya PANJA tersebut sesungguhnya bertentangan dengan sejumlah Putusan MK dan rentan untuk dibatalkan kembali.
Memicu kekacauan hukum. Sejumlah pasal di UU KPK sesunguhnya menginginkan kesatuan aktor penyidik (polisi/non-polisi), auditor, dan jaksa penuntut umum. Pasal 21 ayat (4) UU KPK menyebutkan: Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Hal ini berarti selain Jaksa (seperti diatur di UU Kejaksaan RI), ada penuntut umum lain yang diberikan kewenangan oleh UU KPK, yaitu: pimpinan KPK. Sehingga ia dapat mendelegasikan kewenangan tersebut pada sejumlah jaksa yang bertugas di KPK.
Membuka Intervensi Politik. KPK dibentuk dan dikehendaki agar menjadi lembaga independen, yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3). Jika kewenangan penuntutan menjadi monopoli Kejaksaan, maka sama artinya sifat independensi KPK sedang dirusak dan diserang. Kurang lebih, dapat dikatakan jantung lembaga KPK ditikam, tentu saja dapat membunuh KPK. Karena di UU Kejaksaan RI, jelas sekali tertulis, lembaga Kejaksaan berada di lingkup Pemerintah/Eksekutif, bahkan Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Artinya, jika semua kewenangan penuntutan KPK ada di Kejaksaan, maka sama halnya Presiden atau kekuatan politik lain bisa melakukan intervensi terhadap KPK. Sehingga tugas-tugas pemberantasan korupsi KPK akan mati sebelum berkembang. Agaknya memang inilah yang dikehendaki oleh PANJA Pengadilan Tipikor.

Analisis hukum ICW di atas diperkuat oleh fakta di lapangan, bahwa Kejaksaan belum maksimal memberantas korupsi. Setidaknya ada beberapa catatan:

Intervensi politik terhadap pemberantasan korupsi di kejaksaan masih terus terjadi. Sejumlah tersangka kasus korupsi dari Partai Demokrat dan Partai penguasa lainnya sulit diproses, bahkan seringkali terancam dihentikan. Misal: Gubernur Bengkulu dan Ketua DPW Partai Demokrat Sumatera Barat yang saat ini menjadi Anggota DPR-Ri terpilih, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Eksekusi uang pengganti di Kejaksaan masih kontroversial. Meskipun Kejaksaan sudah mengklaim selamatkan uang negara triliunan rupiah, akan tetapi sampai saat ini, berdasarkan Audit BPK Semester 1 tahun 2009, masih terdapat kekurangan penerimaan negara pada Kejaksaan Agung.

Sejumlah dugaan penyimpangan di tingkat PENUNTUTAN masih terjadi (sumber: disertasi Yudi Kristiana, salah seorang Jaksa di Kejaksaan). Hal ini menjadi penghambat dan titik lemah kejaksaan, yaitu:

Penghentian penuntutan (Kasus korupsi pengadaan sepeda motor untuk DPRD Sukoharjo dengan alasan Kepentingan Umum;

Mengajukan Tuntutan Pidana yang rendah. (ditemukan: tuntutan pidana 2 bulan, 6 bulan, dibawah 10 bulan, dan hukuman percobaan). Padahal UU 31/1999 jelas membatasi hukuman minimal.

Pengajuan Rentut dengan imbalan uang.

Masih tingginya vonis bebas kasus korupsi dari kasus yang diajukan (penuntutan) oleh Jaksa di Kejaksaan.

RUU Tipikor, diharapkan memang jadi salah satu perangkat yang efektif dalam menegakkan keadilan yang dilanggar para koruptor. Bukan saja ini menjadi agenda besar reformasi, tetapi dalam pidato-pidato kampanye SBY sendiri, sering disinggung komitmen untuk memberantas korupsi.

Dalam dokumen Visi Misi SBY-Boediono, meski tidak secara eksplisit menyebut upaya yang akan dilakukan dalam konteks korupsi, tapi dalam Agenda Kedua tentang Perbaikan Tatakelola Pemerintahan (dari Lima Agenda Utama Pembangunan Nasional 2009-2014), SBY-Boediono menulis bahwa indeks persepsi korupsi merupakan salah satu bagian dari upaya perbaikan tatakelola pemerintahan tersebut.

Dalam dokumen juga dijelaskan, meski perbaikan indeks persepsi korupsi sudah terjadi, tapi capaian itu belum memadai. Masih diperlukan upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktek tatakelola pemerintahan.

Sementara, berdasarkan pemberitaan pemberitaan di media massa belakangan ini presiden memang tidak ingin DPR memaksakan penyelesaian pembahasan RUU Tipikor. Meskipun presiden ingin pembahasan RUU itu bisa selesai pada periode 2004-2009, tapi bila ada masalah fundamental yang belum tepat rumusannya, lebih baik dibahas kembali hingga masa waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi, 19 Desember 2009. Tapi presiden juga memberi catatan, bila hingga tenggat waktu, RUU Tipikor belum juga selesai dibahas dan kasus korupsi seluruhnya harus masuk ke pengadilan negeri, dirinya akan berkonsultasi agar langkah itu tidak menganggu dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Semoga komitmen yang tertulis ini bisa jadi landasan yang akurat, dalam memprediksi arah kebijakan yang dibuat presiden SBY belakangan ini, terutama dikaitkan dengan kasus KPK-POLRI yang tampaknya justru menuju anti-klimaks upaya penegakan tatakelola pemerintahan yang bersih dari KKN. Kedua kasus ini, pada akhirnya saling berhubungan, karena kehadiran KPK tanpa pengadilan Tipikor, hanya akan melempar kasus ke lubang hitam. Demikian pula, kehadiran pengadilan Tipikor yang sakti mandraguna, tanpa didukung komitmen penegak hukum seperti KPK (seperti yang ditunjukkannya selama ini, meski belum sempurna), hanya akan melempar pepesan kosong ke meja hijau.

*Disarikan dari berbagai sumber media online, sedangkan press release ICW selengkapnya dari laman mereka di antikorupsi.org, bertajuk Tolak Monopoli Kewenangan Penuntutan di Kejaksaan Agung.

-----------------------
say it, you'll have it.

Bencana Gempa, dan seterusnya

2009-09-03T14:46:00.006+07:00

Siang, tanggal 2 September 2009, pukul 14.55 WIB. Saya sedang bekerja di depan komputer. Meja bergoyang, jendela berderak. Buru-buru kabur, sambil menekan enter untuk kata GEMMPAA! di Politikana. Baru saja mau buat komen tentang satu topik, tapi karena keburu gempa, itulah jadinya. Data 7,3 SR awalnya dari USGS, tapi setelah cek lagi hari ini, angkanya direvisi menjadi 7 SR. Pada pukul 16.28 WIB, sebenarnya ada lagi gempa susulan 4,9 SR, tapi tidak terlalu terasa di Bandung. Gempa susulan ini yang nampaknya jadi keputusan BMG membatalkan peringatan Tsunami.

http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/

7,3 skala richter, cukup untuk menjungkalkan rumah-rumah pemukiman. Apalagi durasi gempanya kurang lebih 2 menit. Kami di Bandung saja panik, karena gempa itu terasa seperti sedang naik kapal ke luar Jawa. Di tempat saya tidak ada yang rusak, tapi tidak dengan Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya. Kemarin, sebenarnya Mentawai-lah yang duluan merasakan gempa. USGS mencatat dua kali gempa, yang pertama berkekuatan 5,2 SR pada pukul 06.47 WIB, lalu gempa susulan pada pukul 09.08 WIB berkekuatan 4,7 SR.

GIS BNPB

Hingga pukul 13.00 WIB hari ini, menurut data Geographic Information System BNPB, total korban meninggal sudah 46 orang. Semuanya dari provinsi Jawa Barat. Meski kerusakan juga terjadi di sekitar wilayah Jawa Tengah, tapi sampai saat ini belum tercatat adanya korban. Semoga tidak bertambah lagi angka-angka ini.

Kalau memantau dari web USGS, maka Anda akan melihat kejadian gempa di belahan dunia. Tadi pagi misalnya, di Papua sebenarnya ada gempa berkekuatan 4,8 SR. Semoga tidak sampai ke daratan, dan tidak berlanjut lagi. Sekarang, tinggal menyelamatkan korban bencana. Sudah banyak yang beraksi, dan mengulurkan tangannya untuk membantu korban di wilayah selatan Jawa itu. Semoga para korban meninggal diterima di sisi Allah, SWT. Dan yang ditinggalkannya diberi kekuatan untuk melanjutkan hidup.

Indonesia, memang negeri bencana. Gunung berapi di mana-mana, pertemuan lempengan di bawah lautan kita, belum lagi kebakaran hutan, dan banjir akibat penggundulan hutan semena-mena. Cukuplah sudah, hentikan bencana akibat kelalaian manusia. Bencana seperti gempa yang tak mungkin dideteksi saja sudah sangat menyulitkan kita.

-----------------------
say it, you'll have it.

The Tragedy of The Commons

2009-08-26T02:10:00.003+07:00

Tragedi ini ditulis oleh Garrett Hardin (1915 - 2003) pada tahun 1960-an. Jadi bacaan wajib ornop-ornop, terutama yang bergerak di isu sumberdaya alam. Tapi, saya pengen menggunakan cerita Hardin ini untuk isu yang lain juga. Intinya persis seperti yang tampak pada ilustrasi komik yang tampil. Komik itu saya ambil langsung dari webnya Hardin Society.

Intinya, hitung-hitungan untung rugi untuk diri/kelompok sendiri lebih dipentingkan, dan tidak melihat dampak keseluruhan. Sumberdaya yang seharusnya bisa dikelola dan dimanfaatkan bersama, jadi takkan pernah cukup untuk mengatasi ambisi satu orang, atau satu kelompok kecil.

Negara ini juga. Bukan cuma sumberdaya alam, tapi sumberdaya manusia, serta sumberdaya keragamannya juga. Keragaman kita yang diramu dalam Bhinneka Tunggal Ika, itu bukan isapan jempol. Itu ungkapan yang serius. Harus diakui bahwa kita itu berbeda. Ada Islam, Kristen, Budha, Hindu. Ada Papua, Maluku, Ambon, Dawan, Flores, Bugis, Kaili, Dayak, dan seterusnya sampai ke ujung barat sana. Keberagaman itulah Indonesia, yang harus dijaga keseimbangannya.

Keragaman, atau Diversity, seperti keseimbangan ekologi di alam. Kalau terganggu ekosystem-nya, maka akan ada spesies yang mati, atau terpaksa harus hijrah ke tempat lain yang lebih layak/nyaman ditinggali. Meski populasi suatu spesies itu kecil dalam ekosystem, dan 'kelakuannya' dianggap aneh oleh spesies yang lain, tapi keberadaannya memang diperlukan.

Ini semua demi keseimbangan alam semesta. Mereka sudah tau takaran yang tepat, sehingga alam ini bisa berjalan dengan baik. Yang dominan tidak sok jago dan mengumbar kekuasaan, yang tidak dominan cukup tahu diri dan tidak rewel. Semua sudah diatur porsinya. Inilah potret 'demokrasi' yang sejati.

Penyakitnya cuma satu, Serakah. Merasa kurang, dan kurang. Padahal, semuanya sudah cukup. Ketika masing-masing sudah punya kebebasan, ada yang pengen berkuasa atas kebebasan itu. Kekuasaan memang godaan. Berkuasa, serasa menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Dengan berkuasa seolah sama dengan mampu mensejahterakan. Persis seperti kesombongan Firaun kan? Atau mirip dengan cerita Lord of The Rings yang visualnya memukau itu.

Jadi, The Tragedy of The Commons, mungkin terjadi jika kita kurang bisa memahami porsi-porsi tadi secara benar dan proporsional. Contoh kecil sudah tampak di depan mata, dan akan bertambah seiring waktu berjalan. Tapi, sekali lagi ini bukan saja cerita tentang sumberdaya alam yang diperebutkan, sehingga kemudian malah semuanya tidak kebagian. Tapi juga tentang sumberdaya yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-----------------------
say it, you'll have it.

Morpheus: Welcome to Real World

2009-08-18T09:57:00.004+07:00

The Matrix. Itu sebuah judul film. The Matrix, adalah dunia virtual yang dihidupkan dalam pikiran (mimpi) manusia. Fisik manusianya sendiri, tersimpan rapi dalam instalasi Power Plant, yang digunakan untuk menghidupi mesin. Karena mesin butuh energi. Dan manusia menyimpan energi listrik di tubuhnya. Saat itu, tak ada lagi sumber energi, karena matahari tertutup oleh awan buatan manusia sendiri. Jadi, secara fisik manusia tidak lagi beraktivitas. Agar tetap hidup, maka pikirannya yang diberi ruang untuk terus 'merasa hidup'.

The Matrix, hanyalah sebuah film. Hasil imajinasi dua orang bersaudara, Larry dan Andy Wachowski. Karena hanya khayalan, maka ia boleh dinikmati dengan cara yang paling tidak serius sekalipun. Seperti kalau kita menonton Harry Potter. Imajinatif, plot yang bagus, dan spesial efek canggih.

Indonesia. Bukan judul film. Sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara. Merdeka tahun 1945, terakhir dijajah oleh Jepang, setelah sebelumnya 3,5 abad dijajah Belanda. 64 tahun setelahnya, barusaja merayakan hari kemerdekaan, masih berusaha menjadi sebuah negara.

Melihat gejalanya, orang-orang Indonesia sekarang tidak jauh berbeda dengan The Matrix. Mereka lebih suka hidup dalam dongeng, drama, dan sinetron. Orang lebih suka punya HP keren daripada koleksi buku. Kayaknya merdeka, tapi bikin kebijakan sendiri aja gak bisa. Lebih banyak kompromi dengan 'penjajahnya'.

Pendidikan harus dimandirikan dan diberi standar nasional, supaya kompetitif. Itu kan kata IMF dan kawan-kawan neoliberal-nya. Milton Friedman dewanya. Semua aset negara diprivatisasi. Itu juga fatwa Friedman.

IMF lewat, nggak perlu khawatir. Penjajahan tidak perlu tampak pengendalinya. Kirim orang-orang pintar dengan beasiswa ke luar negeri, maka mereka akan pulang dengan cara berpikir sekolahannya. Sebut saja siapa, Habibie? Budiono? Dorojatun? Kita bisa mengenali beberapa nama lewat Berkeley Mafia. Ini cuma contoh kecil, mungkin terlalu imajinatif.

Seperti juga The Matrix, orang-orang Indonesia kini hidup dengan mimpi yang dijual orang lain. Fisiknya ada, tapi lebih berguna untuk bekerja demi sistem yang dirancang untuk memakmurkan orang lain. Lebih nyaman begitu. Sistem itu sedemikian mengadiksi, sampai-sampai kita sakaw kalau tidak mengikutinya.

Seberapa virtualkah hidup kita sekarang? Coba kita periksa. Apakah kita sering mengalami Deja Vu? Dalam The Matrix, Deja Vu adalah peristiwa dimana si pembuat program membuat sedikit perubahan terhadap The Matrix. Sedikit mengubah setting, dan situasi, supaya tetap menguntungkan.

Misalnya, dari tahun ke tahun, setiap kali mau lebaran, pasti isu transportasi jadi masalah. Ya macet lah. Ya kecelakaan lah. SETIAP TAHUN. Ada perubahan yang signifikan? Yang saya alami waktu naik kereta ekonomi Bandung-Jogja di tahun 1992, hingga sekarang masalahnya masih sama. Stasiunnya saja yang beda. Deja Vu.

Iwan Fals melantunkan "Wakil rakyat, seharusnya merakyat..." Itu tahun 80-an. Sekarang? Deja Vu. Dalam sebuah obrolan ringan bersama alm. Kang Harry Roesli, kita sempat terkesima dengan banyaknya karya seniman yang sangat hebat, karena masih selaras dengan kondisi sosial sekarang. Futuristik, demikian kesimpulan sementaranya. Tapi lalu dengan mudah dipatahkan oleh celetukan Kang Harry, "Eta mah lain futuristik! Endonesia-na weeh anu teu robah!!" Deja Vu.

Morpheus: I imagine that right now, you're feeling a bit like Alice. Hmm? Tumbling down the rabbit hole?

I hope not.

-----------------------
say it, you'll have it.

Re-Branding Indonesia melalui #IndonesiaUnite

2009-08-10T22:49:00.013+07:00

Sebentar lagi 17 Agustus, hari dimana kita akan memperingati kemerdekaan kita yang terjadi di tahun 1945. Apa yang spesial tahun ini, adalah munculnya fenomena #indonesiaunite. Gerakan yang diawali dari para pengguna sosial media, Twitter dalam merespon peristiwa pemboman oleh teroris, kini tidak lagi sekedar gerakan online, tapi juga sudah sampai ke tingkat offline.

Kalau 17 Agustus 1945, diawali dengan dijatuhkannya bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, yang menyebabkan lumpuhnya kekuatan militer mereka, maka 17 Agustus 2009, bisa kita sebut diwarnai dengan bom oleh teroris yang menewaskan 9 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Tentu hal yang kurang layak diperbandingkan, tapi ini hanya sekedar mengingat kembali apa yang terjadi dalam sejarah, dan menempatkannya pada konteks hari ini.

Menggagas kembali citra Indonesia, tentu bukan gagasan baru. Sudah banyak yang bergagas seperti ini. Dalam sebuah artikel di kickandy.com, ada yang berjudul persis seperti judul artikel ini. Di facebook juga bisa ditemukan sebuah group yang menginisiasi gagasan re-branding Indonesia. Kalau saja gagasan yang sama ini bisa diwujudkan bersama-sama (pula), mungkin kita bisa melewati 17 Agustus tahun ini dengan semangat baru.

Ada banyak cara untuk melakukan branding, tapi saya tertarik dengan konsep Appreciative Inquiry (AI). Dari sebuah buku yang diterbitkan Jakarta Consulting Group, ada ringkasan mengenai AI yang menurut saya cukup lugas:

"...sebuah pendekatan dalam pengembangan organisasi (masyarakat) yang menawarkan kepada kita seluruh proses dan potensi untuk secara positif mengeksplorasi, secara kolektif membayangkan (berimajinasi), secara kolaboratif merancang, dan secara bersama-sama berkomitmen untuk melangkah ke masa depan..."

Proses re-branding bisa dimulai dengan mengeksplorasi, apa yang selama ini membuat kita masih bangga dengan Indonesia. Apa yang dilakukan #indonesiaunite di Twitter merupakan suatu bentuk eksplorasi yang menarik. Ternyata, hal-hal kecil yang selama ini kita abaikan, adalah hal-hal yang bisa membuat kita tetap merasa bangga menjadi orang Indonesia. Kalau Anda baca-baca kembali isi tweets yang ada di search tools-nya Twitter tentang #indonesiaunite, maka Anda akan terkekeh-kekeh membaca banyak hal unik yang membuat orang bisa bangga pada Indonesia-nya.

Tak perlu persoalkan apakah kalimat itu memang tulus atau tidak, yang perlu dicermati adalah kemampuan kita mengingat kembali apa yang membuat kita merasa masih orang Indonesia. Hal-hal yang dianggap remeh temeh, sebenarnya adalah ungkapan yang jujur, yang datang dari dalam hati dan pikiran kita. Kejujuran itu yang kita perlukan. Apapun yang ada disana, adalah dokumentasi nyata tentang aspirasi sebagian orang Indonesia tentang negeri yang dicintainya ini. Aspirasi ini berdasarkan pengalaman nyata, artinya itulah fakta-fakta yang membuat sebagian orang Indonesia masih mencintai negerinya.

Fakta-fakta ini adalah Live Giving Factors. Faktor-faktor ini akan menjawab pertanyaan "Hal apa saja yang memungkinkan kondisi yang selama ini berjalan dengan sangat baik bisa terjadi?" Dalam bahasa yang lain, hal-hal yang ternyata membuat (sebagian) orang Indonesia masih bangga dengan negerinya. Faktor ini memang perlu dirumuskan, agar menjadi pondasi, atau batu penjuru (Corner Stone). Ibarat membangun rumah 'baru', kita perlu pondasi yang kuat, yang berasal dari apa yang selama ini sudah kita miliki.

Tahap satu selesai. Tahap berikutnya adalah mengimajinasikan "Indonesia seperti apa yang kita harapkan di masa depan?". Disini orang-orang diharapkan membangun visi, cita-cita, atau mimpi tentang Indonesia di masa depan. Berlandaskan pengalaman dan fakta tentang apa yang membuat kita masih bangga menjadi orang Indonesia, maka imajinasi itu dibangun bersama. Lagi-lagi, Twitter bisa menjadi tempat yang menarik untuk dicoba. Coba jawab pertanyaan berikut "Apa yang ingin kita lihat/rasakan (disini) nanti di masa depan?"

Tidak seperti visi yang selama ini tampil normatif dan 'menyebalkan', visi dalam AI harus dibuat se-provokatif mungkin, bermakna positif, dan sangat kongkrit. Kalimatnya disusun sedemikian rupa agar bisa dibayangkan secara visual dalam pikiran kita. Lebih kongkrit lagi, kalimat itu seperti sebuah mental picture, yang dapat digambarkan secara nyata di atas kertas.

Kita pernah punya visi yang sangat tajam ketika UUD 45 ditulis pertama kalinya. Coba perhatikan kutipan dari Pembukaan UUD 45 berikut:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada saat itu, visi ini sungguh-sungguh provokatif, dan secara nyata menrupakan gagasan untuk keluar dari situasi penjajahan, tidak hanya di tanah air, tapi juga di dunia. Bukankah ini sangat indah? Kalau hingga saat ini belum bisa tercapai dengan sempurna, itu karena masalah waktu dan komitmen saja. Tahun ini bisa menjadi tahun yang baik untuk memperbarui komitmen kita sebagai bangsa Indonesia. Web #indonesiaunite.com telah menayangkan pernyataan bersama di wiki.indonesiaunite, contoh menarik dari pembaruan komitmen kita.

Dengan visi yang kongkrit, maka kita bisa bergerak ke tingkat yang lebih membumi, yaitu rencana kerja/kegiatan. Apa yang bisa kita lakukan mulai detik ini, untuk mewujudkan visi kita?

Tergantung seberapa provokatif dan seberapa terprovokasi-nya kita dengan visi itu, maka pergerakan akan terjadi di tingkat lapangan. Tentu perlu kordinasi, kerjasama, dan semangat bersama untuk mencapai visi bersama. Satu saja ada yang oportunis dan egois, akan membuat blunder. Tapi kita tahu manusia tak ada yang sempurna, sehingga meskipun ada yang seperti itu, maka kita tidak perlu pula menghabiskan energi untuk meladeninya.

Pemerintah adalah penyelenggara negara ini. Mereka punya mandat untuk mengkordinasikan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi bangsa, bukan visi partai, visi individu, apalagi visi penumpuk modal. Kita memang sangat berharap pada mereka, tapi kalau mereka belum siuman juga, tak apalah. Lakukan apa yang bisa dilakukan, sekarang juga!

Merdeka!

-----------------------
say it, you'll have it.

Rendra, Kau Buat Indonesia Berkabung (Lagi)!

2009-08-07T10:18:00.008+07:00

Sejak jatuh sakitnya Rendra, hanya satu yang saya khawatirkan. Apakah kita sudah menemukan 'Rendra baru', atau bahkan yang lebih baik darinya? Kekhawatiran ini tentu subjektivitas saya sendiri, mengingat meninggalnya Kang Harry Roesli beberapa tahun yang lalu kini masih menyisakan pertanyaan yang sama. Kita benar-benar kehilangan.

Tahun 1998 adalah masa dimana saya mengenal karya-karya Renda secara lebih intensif, dan menggunakannya sebagai bahan memotivasi diri, memompa keberanian, dan menyandarkan harapan. Tentu saya cuma anak kemarin sore dalam hal membicarakan karya-karya beliau, dan saya memang tidak bermaksud menyombongkan apapun dalam cerita ini.

Ditambah diskusi intens dengan komunitas Supratman 57, kediaman alm. kang Harry, 'sumpah-serapah' atas situasi saat itu dengan mudah melebur jadi energi lain. Pergerakan jadi semakin bertenaga, kenekadan tambah 'membabi-buta', dan pada akhirnya Mei 1998 meletuslah peristiwa itu. Ejakulasi politik tak terhindarkan, meski kita tahu hingga hari ini 'kemenangan' sesaat itu tinggal jadi dongeng belaka.

Sepanjang Februari-Mei 1998, baik di kamar kos atau di panggung-panggung kecil di kampus, syair-syair Rendra dari Potret Pembangunan dalam Puisi dibacakan secara bergantian. Kami buat ia sebagai teman penghantar tidur, agar esok ketika bangun kami tidak lupa. 'Perjuangan' masih panjang, masih membutuhkan energi, pengorbanan, dan keberanian lebih besar lagi. Untaian kata demi kata dari buku itu sungguh dahsyat, tidak saja menginspirasi, tapi juga benar-benar mengobarkan semangat.

Karena Rendra-lah, saya bisa memaknai kata Pembangunan secara lebih 'baik', setelah sebelumnya kata Pembangunan lebih sering menyertai kata "Bapak", dan maknanya terdistorsi pada stabilitas & pemberangusan perbedaan. Kalau pada saat SMP saya mengenal sastra lewat Aku Khairil Anwar, Merahnya Merah Iwan Simatupang, Layar Terkembang Sutan Takdir Alisjahbana, atau Roman Siti Nurbaya-nya Marah Roesli, maka saya mendapat hal baru lewat sastra dari karya-karya Rendra. Apalagi ketika SMP, saya berada di Palu, Sulteng, tempat dimana perkembangan zaman rasanya tidak akan pernah terjadi (saat itu).

Buat Rezim Orde Baru, puisi-pusi Rendra tentu bikin kuping panas, karena selain kritis, satir, nyinyir, dan sinis, kata-kata Rendra dalam puisi-pusi itu juga terkadang sangat vulgar. Situasi penuh penindasan benar-benar dilawan dengan kata-kata oleh Rendra. Ia memang puitis, tapi tidak mendayu-dayu romatik, ia tegar dan garang. Kata-kata pilihannya merebak, bak burung merak, 'gelar' yang dipilihnya sendiri setelah menatap seekor burung merak di kebun binatang. Sajak Sebatang Lisong, adalah salah satu karya favorit buat saya.

Kita mesti berhenti membeli rumus – rumus asing
Diktat – diktat hanya boleh memberi metode
Tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan
Kita mesti keluar ke jalan raya
Keluar ke desa – desa
Mencatat sendiri semua gejala
Dan menghayati persoalan yang nyata

Bukan saja garang, tapi karya-karyanya juga merepresentasikan kondisi saat itu. Rendra mampu mendokumentasikan situasi negeri ini dengan hati, dengan kejujuran, dan tanpa kompromi. Kita masih (sangat) butuh konsistensi yang ditunjukkannya, bukan ekonom, teknokrat atau politikus plintat-plintut yang dengan mudah pindah kandang untuk mencari pakan.

Selamat Jalan Mas Willi! Innalillahi wa inna ilaihi roji'un...

Bandung, 7 Agutus 2009

-----------------------
say it, you'll have it.

Who the Hell is Mbah Surip?

2009-08-05T10:05:00.007+07:00

Kemarin, tanggal 4 Agustus 2009, Mbah Surip meninggal dunia. Serentak para pengguna Twitter di Indonesia saling mengirim kabar tentang hal ini. Ada yang curhat, ada yang cuma meng-update berita, dan seterusnya. Alhasil, kabar meninggalnya Mbah Surip menjadi topik panas (Trending Topics-TT) di Twitter, dan tembus di peringkat pertama, bahkan mengalahkan topik Cory Aquino.

Buat pengguna Twitter di dunia, Cory Aquino tentu bukan nama yang terlalu asing. Tapi Mbah Surip? Siapa pula Mbah Surip di komunitas dunia? Ada yang bahkan mengira Mbah Marijan, The Krakatau Guy. Hehehe.. masih salah juga. Bukan Krakatau kali, Merapi, mbak. Ada banyak juga usaha dari pengguna Twitter Indonesia yang berusaha menjelaskan, siapa beliau ini.

Baik. Inilah mungkin potret wajah media masa kini. Cepat. Partisipatif. Kendali sumber informasi sekarang beralih, tidak hanya ada di tangan media mainstream (baca: media tradisional), tapi kini ada di tangan konsumen. Inilah fatwa media generasi baru. Seringkali juga diistilahkan dengan social media.

Bagi yang tidak kenal Mbah Surip, tentu nongolnya topik "Mbah Surip" di peringkat pertama TT akan membingungkan. Tapi itu tidak terlalu penting. Orang-orang menyatakan reaksinya, secara spontan dalam tweet mereka dengan menggunakan 2 kata itu. Alhasil, topik itu menjadi topik panas di tweetersphere dalam beberapa saat. Itulah potret sesungguhnya dari 'aspirasi' publik terhadap sebuah isu. Hal ini terjadi juga dalam kasus lain, misalnya dalam topik Cory Aquino, atau topik President. Dalam hal ini, saya melihat naluri bergosip manusia-lah yang memegang peranan.

Dalam Tweetersphere dikenal istilah hashtag, penggunaan tanda # di depan kata yang menjadi topik tweets. Biasanya, hashtag memang digunakan secara sengaja untuk mengkategorikan topik tertentu agar mudah dilacak perkembangannya. Pada kasus #iranelection misalnya, topik ini sudah nangkring di TT berminggu-minggu, sehingga ia tercatat sebagai peringkat pertama dalam Popular topics this week. Isinya seputar kontroversi pemilu di Iran, bisa pro dan kontra, tapi setiap orang dengan informasi yang dimilikinya saling memutakhirkan dalam topik tersebut.

Menakjubkan, bagaimana Twitter menjadi media alternatif karena media mainstream tak mampu berbuat banyak. Bahkan kasus di Venezuela, media-media mainstream di-intervensi oleh pemerintahan Hugo Chavez, sehingga berbondong-bondonglah pengguna Twitter saling memutakhirkan informasi tentang perkembangan permediaan di Venezuela melalui hashtag #freemediave.

Dalam konteks kebebasan informasi di alam demokratis, Twitter bisa menjadi senjata ampuh. Selain karakternya yang ringkas, informasi bisa langsung sampai ke tangan pengguna, karena sebagian besar Tweeple menggunakan fasilitas Handphone atau Smartphone untuk berinteraksi dalam Twitter. Tapi juga bisa jadi bumerang, kalau sampai kepeleset pada pelanggaran terhadap UU-ITE yang berlaku di Indonesia. Atau dalam kasus lain, orang-orang yang 'berbicara' di Twitter adalah representasi tempat mereka bekerja atau organisasi mereka, sehingga sangat mungkin berdampak langsung, maupun tidak langsung. Mungkin itu alasannya tentara Amerika mulai membatasi penggunaan jejaring sosial bagi anggota mereka.

Dunia kini bukan saja sedang menjadi datar, tetapi sudah berada dalam genggaman. Jadi, siapakah seorang Mbah Surip di mata dunia? Kini mereka sudah tahu jawabannya, berkat Twitter.

-----------------------
say it, you'll have it.

Prita kembali ke Meja Hijau, #FreePrita!

2009-07-31T19:46:00.021+07:00

Mencermati perkembangan berita Prita belakangan ini, yang menjadi kebingungan banyak orang, membuat saya jadi ikut berpikir. Apa yang salah dalam kasus Prita ini? Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, terkait Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), menyatakan belum bisa diberlakukan, karena butuh ketetapan dan 2 tahun lagi baru berlaku. Karena alasan ini dakwaan dibatalkan oleh Majelis Hakim PN Tangerang, demi hukum. Dari sisi Kejaksaan, kasus ini juga jadi sorotan. Berikut dari detik pos indonesia:

Kasus Prita dinilai bentuk ketidakprofesionalisme aparat kejaksaan sehingga salah dalam menempatkan pasal terhadap kasus tersebut.
"Karena itu perlu reformasi dalam pemerintah dan institusinya," kata Calon Presiden Jusuf Kalla dalam diskusi publik bertajuk 'Capres Bicara Hukum' yang diselenggarakan Indonesian Legal Roundtable di Hotel Four Season Jakarta, Senin (8/6).

Sejak awal, pembatalan ini memang agak aneh (baca artikel di Politikana: UU ITE Belum Berlaku?), tapi tak ada yang mempermasalahkannya lebih jauh karena desakan politik yang sangat besar. Kita tahu saat itu sedang masa kampanye Pilpres, sehingga berbagai persoalan dengan mudah terangkat pada masa itu. Begitu pula simpati dan dukungan, dengan mudah muncul dari para pihak yang (merasa) berkepentingan.

Tapi, persepsi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentang pasal 54 ayat 2 yang mencantumkan kata "paling lambat 2 tahun" memang benar. Paling lambat, artinya sebelum 2 tahun UU ini harus sudah ditetapkan, jika perlu ketetapan khusus. Jika tidak, maka kembali ke ayat 1, bahwa "undang-undang itu diberlakukan sejak diundangkan." Penjelasan dari artikel di Politikana mungkin membantu,

Dengan demikian, amanat pasal itu adalah ketentuan pelaksanaan berupa PP dari beberapa ketentuan dalam UU ITE harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal 21 April 2008. Jadi, bukannya menunda pelaksanaan UU ITE sampai 21 April 2010. Lagipula, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sama sekali tidak membutuhkan adanya pengaturan lebih lanjut dalam PP.

Secara hukum, UU ITE sudah berlaku sejak tanggal 21 April 2008. Artinya, kalau Prita memang terbukti sah secara hukum melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan pada pasal 27 ayat 3 UU ITE, Prita bisa kena jerat hukum. Nah, disini perkara yang bikin pusing kepala. Bagaimana cara mempersepsikan bunyi pasal 27 ayat 3 ini dengan benar:

Kalau mencermati bunyi ayat 3, maka sang penyebar-lah (baca: yang membuat info privat tersebut dapat diakses publik) yang harus dikenai dakwaan hukum *tanpa ingin menyalahkan orang lain, atau menimpakan kesalahan pada orang lain*. Prita secara kronologis sudah memaparkan, bahwa ia hanya mengirim email itu ke teman-temannya, secara pribadi. Namanya juga curhat, ya boleh dong kalau dikirim ke teman-teman tertentu? Atau memang tidak boleh? Email kan sesuatu yang private, kalau mau disadap pun perlu peraturan khusus, seperti yang dimiliki KPK untuk menyadap telepon orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan kasus korupsi.

Artinya, Prita tidak menyebarkan fitnah ke ruang publik seperti Milis, atau blog. Ia menulis surat pembaca ke Detik.com, dan sudah jelas isinya apa, berbeda dengan surat yang beredar di milis. Rasanya tak ada niat pencemaran nama baik dalam surat pembaca Prita di Detik.com, karena kata-kata DITIPU yang digunakan hanya merujuk ke janji pihak RS yang katanya akan mengirim hasil lab yang diminta Prita. Sedangkan yang dituduhkan waktu itu, berkaitan dengan email yang lain, yang ditulis Prita kepada teman-temanya. Ini adalah kutipan dari email Prita kepada Detik.com (saya menuliskan dengan huruf besar kata-kata yang berhubungan):

Dan setelah beberapa kali kami DITIPU DENGAN JANJI maka sebenarnya adalah hasil lab saya 27.000 adalah fiktif dan yang sebenarnya saya tidak perlu rawat inap dan tidak perlu ada suntikan dan sesak napas dan kesehatan saya tidak makin parah karena bisa langsung tertangani dengan baik.

Atau kalau merujuk kata-kata KEBOHONGAN, itupun hanya fakta yang ditulisnya, karena memang terjadinya seperti itu.

... dia mengatakan bahwa sudah dikirim dan ada tanda terima atas nama Rukiah.

Ini benar-benar KEBOHONGAN RS yang keterlaluan sekali. Di rumah saya tidak ada nama Rukiah. Saya minta disebutkan alamat jelas saya dan mencari datanya sulit sekali dan membutuhkan waktu yang lama. Logikanya dalam tanda terima tentunya ada alamat jelas surat tertujunya ke mana kan? Makanya saya sebut Manajemen Omni pembohong besar semua. Hati-hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang.

Kesimpulan Prita mengenai kebohongan itu hanya merujuk pada ketidakmampuan OMNI membuktikan bahwa mereka memang sudah mengirim hasil Lab yang dijanjikan. Bukankah itu fakta yang perlu dipertimbangkan, yang bisa menunjukkan bahwa pernyataan tersebut bukan fitnah?

Fakta pula bahwa Prita sudah mencoba jalur keluhan ke Customer Service, tapi merasa tidak dilayani dengan baik. Tuntutan Prita soal hasil lab yang menyatakan trombosit nya cuma 27.000, tidak bisa dipenuhi, bahkan sampai di persidangan. OMNI masih menolak memberikan hasil lab itu, karena dianggapnya tidak valid. Pertanyaannya, kenapa hasil lab tidak valid kok digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perawatan Prita saat itu? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini?

Saya tidak tahu akan berakhir seperti apa kira-kira kasus ini. Tapi saya melihat seolah-olah ada tendensi tertentu pada saat pembatalan kasus Prita di persidangan Pengadilan Negeri. Majelis Hakim nampaknya agak terburu-buru, sehingga cenderung ingin memuaskan publik semata. Meski demikian, banyak juga sorotan pada Kejati Banten. Protfolionya kurang menggembirakan, terlihat pada daftar kesalahan di sebuah komentar pada artikel tentang Prita di Politikana.com. Semoga itu semua tidak benar.

Dengan dibukanya kembali kasus ini, semoga lebih memberi pencerahan hukum kepada kita semua, agar sadar hukum, dan bisa melihat lebih jernih sebuah persoalan hukum. Saya bukan ahli hukum, makanya secara nalar dan logika, membaca aturan-aturan hukum yang digunakan, saya sedikit sakit kepala. Para pengacara Prita pasti lebih pintar dalam hal ini, agar bisa menegakkan keadilan di mata hukum.

BACA JUGA (Vivanews.com):

ANTARANEWS:

OKENEWS.COM:

ARSIP:

-----------------------
say it, you'll have it.

#indonesiaunite ; Gerakan (Model) Baru, di Media Baru

2009-07-28T20:57:00.005+07:00

Generasi baru, teknologi baru, media baru, nasionalisme baru. Unik dan menarik, itulah tanggapan saya mengikuti perkembangan dibalik isu terorisme yang belakangan mendominasi media massa kita. Dulu ketika sumber informasi terbatas, maka harapan utama adalah media massa. Sekarang, teknologi social media telah mulai menampakkan wujudnya.

Twitter, sebuah microblogging, belakangan mulai merebak setelah tersebar kabar mengenai orang-orang pertama yang melaporkan berita peledakan bom di salah satu hotel melalui Twitter. Lalu bermunculan pula berbagai rekasi di sana. Entah berapa banyak pengguna Twitter di Indonesia ini, tapi diperkirakan dalam waktu kurang lebih 2 jam, sebuah topik baru bernama #indonesiaunite menjadi topik teratas dalam jajaran topik paling tren di Twitter.

Kita harusnya sadar betul, apa yang dilakukan teroris, siapapun mereka, berusaha mendapatkan perhatian kita. Semakin kita tersedot ke dalam permainan mereka, semakin senanglah mereka. Lalu mereka bisa melakukan apa saja, mengubah dunia ini menjadi seperti apa yang mereka inginkan, mengarahkan berita pada apa saja yang ingin mereka agendakan.

Yang menarik, topik #indonesiaunite merupakan respon positif dari peristiwa terorisme itu. Dulu mungkin Anda pernah mendengar gerakan Iwan Esjepe dkk dengan Indonesia, Dangerously Beautiful. Gerakan-gerakan seperti itu justru mencoba mengubah pencitraan tentang Indonesia, yang 'runtuh' akibat serangan teroris. Saya melihat persamaan antara Dangerously Beautiful dengan #indonesiaunite. Tingkat nasionalisme yang hampir sama, hanya bedanya kali ini #indonesiaunite adalah aktivitas sekumpulan orang di Twitter.

#indonesiaunite, sebenarnya hanyalah topik bersama yang 'diperbincangkan' dalam Twitter. Dalam terminologi Twitter, semakin banyak user yang menggunakan kata itu, maka kata itu dianggap sebagai 'topik' panas. Dalam daftar topik yang dianggap 'panas' di Twitter, saat saya menulis blog ini ada topik Harry Potter, bahkan sebuah topik tak lengkap, berjudul "in 1998 I...". Kalau Anda pengguna Twitter, Anda cukup mengutip kata #indonesiaunite dalam postingan Anda, maka postingan tersebut akan muncul dalam daftar pencarian topik mengenai #indonesiaunite. Halaman pencarian itu akan terus mengupdate apa yang orang/user perbincangkan mengenai #indonesiaunite. Karena sifatnya hanya kata kunci, maka terkadang isi yang tidak relevan pun bisa masuk. Tak apalah, lumayan untuk menambah lucu 'suasana'. Meski ada juga kritikan sana-sini, tapi sampai saat ini masih jalan terus, terutama karena para 'pembakar' semangat tak kenal lelah, seperti yang ditunjukkan Pandji Pragiwaksono.

http://www.pandji.com/

Ketika awal-awal tragedy itu terjadi, media massa ada di mana-mana dengan berita yang sudut pandang beritanya tidak akan jauh berbeda. Dalam beberapa waktu, dibombardir dengan berita memilukan seperti itu tentu bukan hal yang nyaman di mata dan di hati. Kadang membuat jadi marah, sedih, muak, dan seterusnya. Begitu mengikuti #indonesiaunite, saya mengalami hal lain. Paling tidak mengobati kepiluan hati atas tragedy yang memang menyesakkan itu, dan mencoba bangkit dengan gagasan baru. Apa yang bisa kita lakukan, saat ini, nanti, demi situasi yang lebih baik?

Gagasan #indonesiaunite mengingatkan saya tentang Appreciative Inquiry. Apa yang Anda 'konsumsi', akan mempengaruhi Anda, dan masa depan Anda. Kalau Anda banyak 'mengkonsumsi' berita buruk, maka mimpi buruk yang akan Anda dapatkan, dan masa depan yang buruk pula menanti di depan Anda. Tapi kalau Anda berani 'mengkonsumsi' sisi positifnya, maka Anda akan belajar lebih banyak untuk menjadi lebih baik.
Semoga ini menjadi harapan baru. Teknologi baru, harapan baru. Sayangnya teknologi ini baru sampai di tangan kelas menengah. Coba kalau sudah sampai ke tangan pak tani di desa. Betapa indahnya membayangkan petani Indonesia bisa mengubah cara pandang orang mengenai harga beras atau harga gabah. Bisa menjerit se keras-kerasnya betapa menekan harga beras sama dengan mengurangi lauk di periuk mereka. Saat ini, siapa pula yang peduli?

Bad news is a good news, tapi tidak semua berita 'buruk' jadi 'seksi', karena tergantung nilai jualnya. There is no use entertaining problem, unless you wanna selfishly taking profit upon it.

UPDATE:
#Indonesiaunite di kompas cetak, tanggal 27 Juli 2009:

UPDATE:
Sebuah presentasi dari Enda Nasution, tentang #IndonesiaUnite:

#indonesiaunite the movement

View more presentations from Enda Nasution.

-----------------------
say it, you'll have it.

Pendidikan Buruh untuk Negara Agraris' (?)

2009-07-25T13:25:00.001+07:00

Ini berawal dari diskusi tentang pendidikan. Link and Match. Berbasis Kompetensi. Dan segala macamnya. Ketika mencoba menilik produknya, sarjana pengangguran, ketidakjelasan kualitas lulusan perguruan tinggi, dan seterusnya. Kesimpulan awal, kita mengalami sejarah panjang Disorientasi Sistem Pendidikan, sampai sekarang.

Coba kita lihat beberapa kasus menarik. Ketika kurikulum pendidikan kita mencoba menjawab tantangan industri, bahkan SMK kini diiklankan sebagai 'jalan pintas' bagi orang miskin daripada meneruskan ke perguruan tinggi yang mahal. Kita lupa dengan konsep pendidikan dasar, yang sekarang baru ditetapkann hingga 9 tahun. Dimana-mana, pendidikan dasar dipatok 12 tahun. Asumsinya, dalam konvensi hak anak, yang disebut anak itu hingga yang berusia 18 tahun. Di sini, kita mempersiapkan anak berusia dibawah 17 tahun, untuk menjadi buruh. Kita serius dengan usaha itu, dilembagakan, dibangga-banggakan pula sebagai terobosan!

Berbasis kompetensi. Belakangan kurikulum pendidikan kita bergeser menjadi KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Asumsinya, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan seterusnya. Berbagai kemampuan mental, akan diukur dengan standar kompetensi. Jadi bayangkan, bagaimana ukuran seseorang sudah beriman atau tidak? Rajin beribadah, tapi kalau bikin KTP masih suka nyogok? Bagaimana membuat standar performance dari Keimanan dan Ketakwaan itu?

Mungkin toolsnya bisa dikembangkan, tapi kalau urusan ibadah itu sudah jelas patokannya di agama masing-masing. Nah, kalau masih suka nyogok, mau dibahas di pelajaran agama atau di pelajaran PPKN? Lalu bagaimana supaya ukuran kompetensi tadi tidak saling tertukar?

Competency Based Education, diterapkan di negara yang memang secara kultur industrinya kuat. Artinya, mereka adalah negara industri. Makanya disana partai buruh yang berkuasa, karena sebagian besar manusia di sana adalah 'buruh'. Lha kita? Negara berkembang? Negara agraris? Atau apa sih sebenarnya? Oke lah, kalau kita memang pernah mengaku sebagai negara agraris dan kelautan, apakah negara cukup serius menggarap industri kelautan dan agrobisnis, supaya pendidikan berbasis kompetensi itu jadi relevan? Rasanya tidak.

Petani dan nelayan adalah kaum marjinal di negara yang mengaku dan agraris dan kelautan ini. Industri yang dimodali negara besar-besaran malah industri yang lain lagi. Petani dan nelayan butuh sumberdaya manusia unggul, teknologi tepatguna, untuk membuat inovasi-inovasi, tapi sekolah tak sanggup melayani kebutuhan yang cepat itu. Pertanian cuma jadi sebuah fakultas, atau sebuah institut. Sekolah menengah pertanian malah diberangus. Paradoks. Negara ini memang 'negara' yang aneh.

-----------------------
say it, you'll have it.

Skenario Demokrasi Indonesia 2014

2009-07-18T11:48:00.004+07:00

Belajar dari Pemilu demi pemilu dan dinamika politik paska reformasi 1998, ada beberapa pelajaran penting yang terlintas dalam pikiran saya. Berikut di antaranya, dan di bagian akhir saya akan tuliskan juga gagasan skenario untuk tahun 2014 sebagai solusinya.

1. Sistem Multipartai yang Berlebihan
Sejak reformasi 1998, semangat berlebihan kita untuk berdemokrasi telah melahirkan sistem multipartai yang berlebihan pula. Puluhan partai bermunculan, dan yang membuatnya lebih absurd adalah syarat keikutsertaan mereka dalam pemilu terlalu mudah. Tapi ini kita sadari, karena di jaman Orde Baru hanya 2 partai dan 1 golongan yang bermain, dan ketiganya sama sekali dirasa tidak mewakili aspirasi rakyat yang sebenarnya.

2. Memilih Langsung, One Man One Vote
Untuk sebuah negara kepulauan, dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa, pilihan ini sebenarnya aneh. Bukan saja berdampak pada biaya pemilu yang luar biasa mahal, tapi juga pada sistem pengawasan dan kordinasi yang luar biasa sulitnya. KPU belum juga bisa menemukan inovasi yang cerdas untuk mengantisipasinya, sementara teknologi yang sudah berkembang belum bisa digunakan karena infrastruktur yang tidak merata di semua daerah.

3. Pendidikan Politik Setengah Hati
Baru kira-kira sepuluh tahun reformasi berlalu, kenangan tentang itu sudah usang di mata generasi muda. Untuk sebuah pencapaian dalam berbangsa & bernegara, peristiwa reformasi seharusnya menjadi tonggak penting yang momentumnya seharusnya dipelihara. Terlepas dari teori apapun dibalik terjadinya peristiwa bersejarah itu, menurut saya Reformasi 98 adalah sebuah peristiwa yang menjadi dasar bagi Indonesia maju ke depan. Saat ini, kenangan tentang reformasi tinggal 'cerita dari mulut ke mulut' -kalau tidak mau dibilang cerita penghantar tidur- karena tidak tersosialisasi secara apik dan 'heroik' dalam sistem pendidikan kita. Akhirnya, sedikit yang bisa memahami kenapa bangsa kita sekarang menjadi seperti ini. Partai politik sibuk cuma di masa pemilu, rakyat sibuk dengan urusan bahan pokok. Pemerintah? Sibuk dengan status quo. DPR? Baca: Partai politik.

4. Otonomi Daerah, Rebutan Kue PAD
Dalam rangka mendesentralisasi kekuasaan, pilihan kita jatuh pada konsep otonomi daerah, yang diterapkan hingga tingkat Desa. Fenomena yang muncul kemudian adalah gelombang pemekaran yang luar biasa. Semua pengen jadi Kabupaten sendiri, karena yang dilihat cuma persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Satu daerah yang kaya raya, peluang pemekarannya menjadi sangat tinggi, karena korupsi kini juga terdesentralisasi. Dengan punya derah otonom sendiri, peluang mengeksplorasi dan menikmati kekayaan daerah itu jadi tinggi, tapi sedikit yang berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Pejabatnya yang lebih leluasa menikmati kekayaan itu, sementara aspirasi rakyat yang sedang diformatkan dalam bentuk Musrenbang, belum optimal sebagai alat penyalur aspirasi.

Dari empat poin ini yang saya renung-renungkan, rasanya menjelang 2014 harus ada perbaikan yang signifikan, agar demokratisasi di Indonesia tidak berlarut-larut dalam euforia. Berikut adalah gagasan perubahan terhadap 4 butir di atas:

1. Sistem Multipartai dengan Syarat Keikutsertaan Pemilu yang Ketat
Mendirikan partai boleh dipermudah, karena itu hak politik. Tapi untuk ikut serta dalam Pemilu, rasanya perlu syarat yang lebih ketat. Misalnya, karena Caleg sekarang dipilih langsung, meski mekanisme pemilihan di tingkat partai masih dimungkinkan, maka ke depan harus ada aturan agar Caleg yang diajukan partai minimal telah bekerja di satu wilayah (dapil) minimal selama 5 tahun, dan ini bisa diperiksa melalui portofolio nya. Jadi, jangan sampai ada kader partai karbitan seperti yang terjadi sekarang ini. Tidak pernah punya kontribusi langsung yang jelas, tapi bisa nangkring di DPR karena modal selebritas yang dimilikinya. Kita kan tidak sedang memilih Idola, tapi sedang memilih wakil rakyat. Kongkritnya, partai baru berdiri, hanya bisa ikut pemilu setelah 5 tahun berkiprah di masyarakat. Ini akan memaksa partai melakukan kaderisasi secara benar, dan beraktifitas secara benar pula selain pada saat menjelang pemilu.

2. Electoral Vote & Popular Vote
Dalam system Electoral Vote yang dianut oleh Amerika, Popular Vote atau pilihan langsung masyarakat belum menjamin kemenangan seseorang dalam pemilu presiden. Kemenangan presiden akan ditentukan oleh perwakilan/Electoral College yang dimiliki oleh setiap negara bagian, dimana jumlahnya tergantung populasi masing-masing negara bagian. Agak rumit kalau dijelaskan disini, tapi permodelan itu bisa dimodifikasi sesuai dengan konteks di Indonesia. Pertimbangannya sederhana, secara proses akan lebih efisien, dan cukup akuntabel karena si anggota Electoral College adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas secara konkrit. Tapi pasti ada kelemahannya, karena mereka bisa saja dipengaruhi oleh si calon presiden, baik dengan cara-cara politik, maupun dengan uang.

3. Pendidikan Politik yang Sistematis dan Berorientasi Citizenship
Fenomena Golput di Indonesia saat ini, sebenarnya bukan hal aneh. Bahkan di Amerika tidak semua orang mau ikut memilih, dengan alasannya sendiri. Dengan pendidikan politik yang sistematis, maka keputusan Golput atau tidak akan lebih rasional bagi warga negara. Pendidikan politik yang bak juga bisa meningkatkan kualitas pemilu, jadi jangan hanya diukur dari kuantitas partisipan pemilu, lalu pemilu dianggap hebat, tapi coba tengok seberapa banyak pemilih yang sebenarnya tidak tahu apa yang dilakukannya. Politik uang bisa dihindari, kebijakan populis para kandidat incumbent juga bisa dieliminir, karena masyarakat akan melihat secara lebih rasional.

4. Otonomi Daerah yang Konsisten, Praktek Demokratisasi Tingkat Mikro
Otonomi daerah, kalau dijalankan secara konsisten, akan menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi praktek berdemokrasi di tingkat negara. Bagaimana mendorong otoda yang baik? Pendidikan politik rakyat adalah salah satu dasarnya, dengan pelibatan mereka secara aktif dalam Musrenbang. Musrenbang saat ini dipandang terlalu buang waktu, dan terkadang masyarakat ditempatkan hanya sebagai pengamat dalam prosesnya. Memang, masyarakat sendiri tidak tahu harus melakukan apa, memiliki hak apa dalam proses musrenbang tersebut. Karena itu harus jelas mekanisme sosialisasi dan pendidikan politik untuk memberdayakan mereka dalam proses musrenbang. Tentu otoda bukan cuma persoalan Musrenbang, tapi juga akan berkaitan dengan hal lain, misalnya soal praktek pelayanan publik. Pelayanan publik yang terkawal oleh rakyat, akan memastikan transparansi dan akuntabilitasnya. Otoda tanpa transparansi dan akuntibilitas yang jelas, tidak ada gunanya.

Ini hanyalah pikiran rakyat jelata, bukan untuk bergaya sok pintar tapi sekedar menuangkan uneg-uneg. Kalau menurut Anda pikiran ini salah, silakan tunjukkan salahnya dimana dan usulkan gagasan terbaik Anda! Dengan senang hati saya akan menerimanya.

-----------------------
say it, you'll have it.

Ledakan (lagi) di Jakarta, dan Seterusnya

2009-07-18T10:29:00.008+07:00

Eddie B. Handono - Studio Driya Media Bandung Postcard

JW Marriot dan Ritz Carlton baru saja diguncang oleh ledakan bom (lagi). Apapun motif peledakan itu, tidak akan mengurangi deraan pada rasa kemanusiaan kita. Siapapun akan mengutuk kekejian ala teroris itu. Semoga Tuhan mengampuni dosa pelaku peledakan itu, dan menunjukkan jalan yang lurus untuk mereka. Simpati dan turut berduka untuk para korban dan keluarganya, siapapun mereka, apapun yang mereka lakukan selama hidupnya. Semoga Tuhan menempatkan mereka di tempat yang layak di Sana.

Hanya berselang beberapa saat setelah ledakan itu terjadi, 'ledakan' yang sama terjadi di ranah yang lain. Informasi tentang ledakan itu pertama kali saya terima dari Twitter di Handphone saya. Awalnya adalah sebuah pertanyaan, mencari konfirmasi tentang adanya berita ledakan. Lalu beruntun posting-posting lainnya saling mengkonfirmasi dan melengkapi. Hingga akhirnya saya tahu, ledakan itu terjadi di 2 lokasi, jumlah korban meninggal sementara, dan bahkan beberapa foto amatir yang menunjukkan dampak ledakan di kedua tempat.

Menakjubkan bukan? Ledakan informasi juga sedang mendera kita. Sumber informasi tidak terlalu penting, selama kita mempercayainya, dan menganggap sumber informasi itu kredibel. Dia bisa saja orang biasa, bukan siapa-siapa. Dia adalah teman-teman virtual kita, yang kita percayai begitu saja. Padahal kita tidak pernah bertemu muka dengan mereka, menjabat tangan mereka dan mengucapkan salam perkenalan. Ritual seperti itu tidak penting lagi sekarang.

Twitter dan semacamnya yang masuk dalam spesies Social Media adalah alat. Alat-alat yang diciptakan berdasarkan insight atas kebutuhan manusia yang kini cukup mendasar, komunikasi. Dilatarbelakangi sejarah pengekangan kebebasan atas informasi, dorongan/motif yang sangat besar membuat manusia Indonesia untuk mendapatkan dan sekaligus menyebarluaskan informasi tiba-tiba menggelora. Semua orang haus akan informasi, semua orang terobsesi menjadi sumber informasi. Tak heran kalau jejaring media sosial di Indonesia sungguh mengagumkan perkembangannya, tapi kita masih akan berkerut kening kalau mengamati perilakunya.

Ini kemudian menyebabkan fenomena "lebih cepat, lebih baik". Ada semacam perasaan puas menjadi orang pertama yang menyebarkan informasi, tapi sayangnya ini tidak dilengkapi dengan literasi permediaan yang cukup. Maka tidak jarang terjadi, informasi yang bernilai sampah sekalipun menyebar kemana-mana dengan mudah. Kasus-kasus pun bermunculan, dan seringkali terjadi karena 'kekurang-melekan' mereka terhadap situasi permediaan yang melingkupinya.

Ledakan informasi ini tak urung juga membuat beberapa kalangan memaki, dan mengutuk setengah mati. Orang tua dan guru makin sering menemukan materi asusila di HP anak-anak mereka. Anak-anak di bawah umur seringkali lalu lalang di belantara social media yang jelas-jelas bukan ruang bermain untuk mereka. Tapi semua hanya bisa memaki dan memarahi, sangat sedikit usaha mencegah hal seperti itu terjadi.

Lagi, saya cuma mau bilang, Melek Media Segera! Mungkin ada yang menganggap perkembangan jejaring-jejaring sosial itu adalah lahan bisnis yang empuk. Tapi harus ada juga yang memandangnya sebagai sebuah tantangan masa depan. Media konvensional, terkadang memang sulit dipercaya, karena kita tahu ada subjektivitas yang dibungkus kode etik. Mereka boleh berkoar soal kode etik jurnalism, tapi kita juga tahu kapital di belakang mereka membutuhkan Return of Investment.

Tapi kita tidak bisa berpaling ke jejaring-jejaring sosial itu, dan mempercayainya secara membabi-buta. Kita malah lebih tidak tahu lagi, siapa mereka dan bagaimana informasi itu diperoleh. Silakan nikmati 'luapan informasinya', tapi jangan sampai terlena. Termasuk ketika membaca tulisan ini. Anda mungkin tidak mengenal saya dengan baik, sehingga Anda boleh tidak percaya, mendebatnya, atau melabelinya sabagai sampah. Tapi tunggu sampai Anda menemukan informasi yang sebenarnya, dan membandingkannya. Saya sudah sangat senang jika Anda pembaca tulisan ini menyangsikan kebenaran isinya, tapi lalu mencari lagi sumber lainnya sebagai pertimbangan.

UPDATE:
Untuk media konvensional, ledakan informasinya kini sudah pada taraf 'memabukkan'. Karenana muncul gerakan-gerakan seperti yang dimuat kompas berikut ini: Matikan Televisi jika Masih Sayang Anak

-----------------------
say it, you'll have it.

Selamat Mencontreng Presiden/Cawapres!

2009-07-07T10:13:00.006+07:00

eddie b. handono, via fesbuk

Sehari lagi Pilpres. Kita akan memilih presiden lagi. Dulu, pada tahun 2004, ketika SBY-Kalla terpilih, saya pernah menulis sebuah surat terbuka di milis, berjudul (Kabinet) Pelangi di Matamu - Surat Terbuka untuk SBY - Kalla. Saat itu harapan digantungkan setinggi langit. Biar bagaimanapun, SBY-Kalla adalah Presiden-Cawapres pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

Saya juga rakyat. Saya juga pengen menang. Saya pengen hidup nyaman. Jalanan tidak dipenuhi kendaraan yang parkir sembarangan, atau yang berkelakuan seperti di binatang jalang. Sekolah tidak dipenuhi akal-akalan rumus cepat, atau SMS kunci jawaban. Rumah sakit tidak dipenuhi 'tukang dagang', tapi petugas kesehatan.

Saya pikir mimpi itu dulu sederhana saja. Kalau saya jadi presiden, masak sih urusan seperti itu saja gak bisa diberesin. Ternyata saya salah. Menjadi presiden itu susah. Banyak yang harus diurusin. Bukan cuma mimpi seorang rakyat yang banyak maunya seperti saya ini.

Semoga pilpres kali ini sudah lebih baik. Setidaknya presiden yang dihasilkannya lebih baik. Jangan singgung soal pelaksanaannya, yang memang terkesan amatiran. Minta budget untuk urusan IT tapi tidak bisa memanfaatkan. Punya waktu lebih dari 3 tahun urus DPT nyatanya juga masih 'dodol'. Sampai harus dibantu tim sukses para peserta pemilu.

Sudahlah. Kita tunggu saja hari-hari setelah hari Rabu, 8 Juli 2009 nanti, apa yang akan terjadi. Sementara itu saya akan berusaha menyelesaikan pencarian saya, DVD Rage Against the Machine tahun 2001, tentang The Battle of Mexico, dan meneruskan membaca buku The World is Flat-nya Friedman. Semoga kita masih bisa bermimpi di alam yang baru!

-----------------------
say it, you'll have it.

Dunia Maya, Hutan Belantara

2009-07-01T18:28:00.012+07:00

Image captured from Trekker Intention Book (.pdf), David Donaldson & Donald Bason,
available for download from http://garethkochlostinnepal.co.uk/

Setelah kasus Bu Prita, beberapa kasus soal pencemaran nama baik jadi mulai merebak. Tapi yang paling menarik menurut saya adalah kasus yang berhubungan dengan dunia maya. Mulai dari email pribadi, milis, jejaring sosial, blog, dan sejenisnya.

Yang terakhir saya temukan di internet adalah tentang 'sesuatu' yang kemudian menjadi HOAX tentang salah satu produk minuman terkemuka di Indonesia ini. Sesuatu yang tadinya adalah eksperimen kreatif di ruang semi tertutup, jadi bumerang karena bocor tanpa membawa konteks aslinya. Saya tidak akan bicara salah benar. Itu hanya contoh kasus saja.

Yang ingin saya bicarakan sebenarnya tentang literasi. Literate, yang dalam bahasa aslinya berarti having or showing education or knowledge, typically in a specified area, seringkali kita terjemahkan menjadi literasi, yang kadang menjadi sempit dalam akronim ca-lis-tung. Dalam hal ini, literasi yang berkaitan adalah Literasi Media, atau kalau mau spesifik lagi adalah Literasi Internet (baca: Dunia Maya).

Dari sebuah web favorit saya tentang literasi media, medialit.org, ada kalimat seperti ini:

"It's not enough to know how to press buttons on technological equipment: thinking is even more important."

Berpikir itu jauh lebih penting, betul khan? Ketika kita berhadapan dengan teknologi dunia maya, yang kerjanya cuma klak-klik sana-sini, seringkali memang 'berpikir' menjadi aktivitas yang terlewatkan. Nemu sesuatu, adrenalin bereaksi, tekan Ctrl+C, Ctrl+V, lalu klik sini, klik sana, dan weesss... Dalam sekejap Anda bisa mengirim informasi ke jutaan manusia lain di dunia. Sensor bisa sangat minimal, sehingga kalau yang membacanya pun tanpa 'berpikir dengan sehat', maka entah apa jadinya.

Di hutan belantara, Anda bisa berjumpa dengan macam-macam binatang dan tumbuhan. Ada yang berbahaya, ada pula yang tidak. Semuanya tergantung seberapa paham kita dengan hutan yang kita masuki. Makanya, seorang jagawana bukanlah orang sembarangan. Ia seharusnya tahu betul seluk beluk hutan yang dijaganya. Dan kita, turis asing yang tidak tahu apa-apa ini perlu menyewa mereka untuk menjadi guide. Kalau tidak, maka berdo'alah supaya bisa keluar dari hutan itu hidup-hidup.

Internet, atau dunia maya tak ubahnya seperti hutan belantara itu. Kita bukanlah penduduk aslinya. Hanya sebagian orang di dunia ini yang memang menjadi 'penduduk asli' dunia itu. Mereka yang tahu betul seluk beluknya. Dan kita, atau saya saja lah, adalah 'pendatang' yang sempat beberapa kali tersesat juga. Saya lupa membaca peta atau peringatan yang dipasang, terkadang memang malas, karena ditulis dengan bahasa yang bukan bahasa emak saya.

Kembali ke topik. Literasi media, dunia maya, oleh UNESCO sudah disebut sebagai tantangan baru yang perlu dihadapi. "We must prepare young people for living in a world of powerful images, words and sounds." - UNESCO, 1982. Dalam web medialit.org, Anda juga bisa temukan visi mereka:

The Center for Media Literacy (CML) is dedicated to a new vision of literacy for the 21st Century: the ability to communicate competently in all media forms as well as to access, understand, analyze, evaluate and participate with powerful images, words and sounds that make up our contemporary mass media culture. Indeed, we believe these skills of media literacy are essential for both children and adults as individuals and as citizens of a democratic society.

Jelas, literasi media sangat diperlukan agar kasus-kasus 'konyol' tidak perlu terjadi. Seperti motor yang tertabrak kereta karena nekad menerobos palang. Kekonyolan yang bisa membawa petaka.

Oh ya, saya baru aja berkunjung ke web nya si produsen yang bikin penyanggahan atas isu HOAX yang 'menyerang' mereka. Ini salah satu kutipannya:

"Situs ensiklopedi terkemuka dan terpercaya di dunia maya tersebut menjelaskan bahwa Hydroxylic acid atau disebut juga Dihydrogen Monoxide adalah nama ilmiah AIR (water = H20). Jadi, kita tidak perlu bereaksi berlebihan, karena semua makanan dan terutama minuman pasti mengandung air."

Yang mereka maksud situs ensiklopedi terkemuka dan terpercaya adalah Wikipedia.org. Saya cuma mau bilang, bahkan, situs 'besar' seperti wikipedia.org, belum tentu dapat dipertanggungjawabkan isinya secara ilmiah. Bukankah wikipedia adalah kumpulan tulisan dari orang yang kita tidak pernah tahu persis kredibilitasnya? Jurnal penelitian ilmiah dari universitas atau lembaga penelitian yang sah-lah yang lebih patut dirujuk. Atau coba bandingkan dengan link berikut ini, tentang hydroxylic acid. Anda juga bisa tengok sebuah tulisan di kompasiana.com yang mengomentari kasus ini, tapi jadi 'mendakwa' si penulis sebagai pembohong. Padahal, tak ada niat kesana, hanya persoalan teknis yang tidak dipahami sehingga lasut arahnya, jadi sebuah kebohongan publik.

UPDATE:
Ternyata bukan cuma orang kita saja kok yang masih 'buta' atau tidak menyadari ganasnya rimba belantara dunia maya. Bahkan seorang istri diplomat Inggris, yang bakalan jadi calon petinggi di M16 (agen rahasia Inggris yang terkenal lewat James Bond). Cek beritanya di New York Times online, On Facebook, a Spy Revealed (Pale Legs, Too).

-----------------------
say it, you'll have it.

Pengen Nampang di Billboard? Gampang!

2009-06-23T11:12:00.010+07:00

Nemu website bagus untuk iseng-iseng dengan visual. Kalau Anda ingin ngetes bagaimana tampang Anda muncul di sebuah billboard di tengah kota, atau nongol menjadi wallpaper desktop/laptop dalam iklan, silakan coba web site yang satu ini, http://www.makesweet.com.

Caranya sangat gampang, tinggal upload gambar atau teks yang Anda inginkan, maka gambar itu akan tampil pada template yang sudah disediakan. Pastikan format gambar Anda dengan template yang dipilih sesuai, agar gambar Anda tidak distorsi. Gambar di atas adalah hasil coba-coba saya memasukkan gambar ke sebuah template billboard. Tersedia banyak template menarik, bahkan dalam bentuk animasi.

Kalau sudah selesai dengan lay out, Anda bisa membuat file gambarnya, tapi harus register dulu. Tinggal ikuti langkah registrasinya, lalu tunggu saja email konfirmasinya. Kadang agak lama, sabar aja deh... Gratis ini kok! Berikut ini hasilnya:

Saya nemu dari sebuah blog generator yang menarik, http://generatorblog.blogspot.com/

-----------------------
say it, you'll have it.

Semoga Anda Beruntung

2009-06-11T09:34:00.009+07:00

captured from http://images.telkomspeedy.com/newtelkomspeedy/speedy%20newsletter4B.jpg

Promo Telkom-Speedy ini membuat saya heran. Saya (baru) dua kali mendapat email karena promo ini, dari dua teman yang berbeda. Saya maklum soal mereka pengen mendapatkan hadiah yang ditawarkan, dan mungkin mereka melakukannya tanpa sadar. Tapi Telkom yang mendorong orang lain/publik melakukan hal seperti ini? Apakah ini etis?

Anda diminta mengirimkan email sebanyak-banyaknya, kepada teman-teman Anda (cross posting), yang harus ditembuskan kepada Telkom. Bagi saya ini sama saja dengan memberi akses kepada Telkom kepada jutaan email orang lain, yang belum tentu rela emailnya disebarluaskan sedemikian rupa. Modus yang mirip seperti pesan berantai ini biasanya juga dilakukan melalui SMS.

Perilaku menyebarluaskan email orang lain, dan kemungkinan besar tanpa ijin pemiliknya, menurut interpretasi saya terhadap UU-ITE yang sedang hot belakangan ini, adalah salah satu pelanggaran. Coba tengok pasal 32 ayat 2 berikut ini:

Dalam Bab I bagian penjelasan, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik salah satunya adalah Electronic Mail (e-Mail). Saya bukan ahli hukum, jadi saya butuh pencerahan dari Anda yang paham dengan hukum, terutama aturan yang satu ini.

Dengan promo semacam ini, menurut saya sama saja dengan memberi imbalan/dorongan kepada orang agar menyebarluaskan/mengirimkan alamat email orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, kepada pihak lain dalam hal ini Telkom.

Tengok juga netiket yang dimuat di Wiki berikut:

From Wikipedia, the free encyclopedia

Netiquette, a portmanteau of "net etiquette", is a set of social conventions that facilitate interaction over networks, ranging from Usenet and mailing lists to blogs and forums. These rules were described in IETF RFC 1855.^[1] However, like many Internet phenomena, the concept and its application remain in a state of flux, and vary from community to community. The points most strongly emphasized about USENET netiquette often include using simple electronic signatures, and avoiding multiposting, cross-posting, off-topic posting, hijacking a discussion thread, and other techniques used to minimize the effort required to read a post or a thread. Netiquette guidelines posted by IBM for employees utilizing Second Life in an official capacity, however, focus on basic professionalism, maintaining a tenable work environment, and protecting IBM's intellectual property.^[2] Similarly, some Usenet guidelines call for use of unabbreviated English^[3]^[4] while users of online chat protocols like IRC and instant messaging protocols like SMS often encourage just the opposite, bolstering use of SMS language.

Netiket memang tidak berdasar hukum. Seperti yang disebutkan di atas, ia lebih bersifat konvensi sosial. Tapi bagi Anda yang sering beraktivitas dengan internet, maka Netiket ini biasanya menjadi dasar yang harus dipahami. Berlaku tidak etis di internet akan memberi Anda citra sebagai orang yang tidak ber-etika.

Anda yang mengikuti anjuran promo ini mungkin bisa beruntung mendapatkan hadiah, tapi ada wilayah privat orang lain yang masuk ke situ. Saya tidak tahu akan diapakan daftar alamat email yang masuk ke Telkom itu. Semoga saja tidak dijadikan database, lalu nantinya akan jadi target promosi Telkom lainnya.

-----------------------
say it, you'll have it.

Keadilan yang Berperikemanusiaan

2009-06-02T16:16:00.007+07:00

Baru saja membaca sebuah update artikel dari blog hermansaksono.com, tentang seorang ibu yang masih menyusui bayi berusia setahun tiga bulan, serta mengasuh si sulung yang berusia 3 tahun, dipenjara dengan tuduhan pelecehan nama baik. Si ibu, Prita Mulyasari menulis keluh kesahnya di beberapa milis dan forum, salah satunya melalui surat pembaca di detik.com, tentang kekecewaannya terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni International.

Seperti juga surat-surat pembaca di media massa, sebagian besar isinya pasti keluhan kalau tidak klarifikasi terhadap suatu hal. Demikian juga isi surat Ibu ini. Tapi reaksi TS Omni Int. sungguh mengejutkan. Mereka dengan sigap membuat iklan bantahan di kompas, lalu Bu Prita dituntut secara perdata dan pidana, dan sejak tanggal 13 Mei 2009 dipenjarakan.

Agak mirip naskah sinetron. Mendengarnya cukup menyebalkan, menyedihkan, tapi ini nyata. Bahwa keadilan ditegakkan itu memang perlu, tapi anehnya kenapa keadilan tidak melihat sisi kemanusiaan yang lain? Bukankah keadilan itu demi perikemanusiaan? Ingat Pancasila sila ke dua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab! Tanpa bermaksud sok tahu tentang aturan hukum, saya kira semua UU di muka bumi nusantara ini tidak boleh melanggar aturan di atasnya, Pancasila dan UUD 45. Begitu, bukan?

Dari dunia yang lain, ada kasus yang mirip, menimpa seorang mantan sprinter Olimpiade AS, Marion Jones yang dituduh menggunakan dopping, serta melakukan kebohongan publik. Ia harus masuk penjara, padahal ia masih punya bayi berusia 7 bulan, dan si sulung yang berusia 4 tahun. Mereka punya lembaga pendukung ibu menyusui, meskipun pengadilan kemudian tidak menggunakan pertimbangan ini.

According to the U.S. Breastfeeding Committee:
[M]others in federal prison have the right to breastfeed their babies during regular visitation periods. Also, breastfeeding can be considered as a factor in federal sentencing proceedings.

Mbok ya dipertimbangkan, bahwa ibu menyusui, terutama si anak memiliki hak yang juga tidak bisa dilanggar, yaitu hak untuk mendapat kualitas kesehatan optimal baik dari pemerintah maupun dari orang tuanya. Ini bagian dari konvensi hak anak internasional, dan Indonesia sudah merativikasinya. Resume dari Artikel 9 Hak Anak menyebutkan,

Anak mempunyai hak untuk hidup bersama orang tuanya kecuali jika dianggap bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Anak juga mempunyai hak untuk menjaga kontak atau hubungan dengan kedua orang tua jika terpisah dari salah satu orang tua atau keduanya.

Kasus ini kan bukan kasus pembunuhan. Ibu itu bukan pula penjahat negara. Keberadaannya tidak perlu dikhawatirkan akan dapat mengganggu stabilitas nasional. Apa tidak bisa ditangguhkan tuh penahanan?

Kita butuh keadilan yang juga berperikemanusiaan. Menghayati dan menjalankan nilai-nilai kemanusiaan secara benar. Bukan sekedar slogan. Jadi, silakan lanjutkan proses hukumnya, tapi tolong bebaskan Bu Prita dari penahanan itu. Demi kemanusiaan.

UPDATE: 27/6/2009
Akhirnya hakim memutus Prita bebas, meski menyisakan trauma. Lihat saja di sini:
Prita Bebas tapi Trauma Masih Menghantui (1)
Prita Bebas tapi Trauma Masih Menghantui (2)

UPDATE: 31/7/2009
Kasus Prita kembali disidangkan: Vivanews.com

-----------------------
say it, you'll have it.