Profesi Guru

Alhamdulillah, Penghapusan Honorer pada 2023 Berpeluang Batal, Menpan-RB Siapkan Jalan Tengah

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Sun, 18 Sep 2022 15:08:00 +0700

Penghapusan Honorer pada 2023 Berpeluang Batal, Menpan-RB Siapkan Jalan Tengah

Profesiguru.org - Wacana pembatalan penghapusan honorer muncul seiring menguatnya penolakan dari pemda. Pemerintah pusat melontarkan wacana untuk membatalkan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2023. Wacana ini muncul seiring menguatnya penolakan dari pemerintah daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya kini tengah menyiapkan solusi jalan tengah, yakni memperbolehkan pemerintah daerah merekrut tenaga honorer baru hingga masa jabatan kepala daerahnya berakhir.

Tapi, solusi ini belum ditetapkan secara resmi, masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

"Ini solusi. Kalau tidak ada solusi, marah semua bupati-bupati itu," kata Anas dalam rapat bersama Komite I DPD RI, dikutip Sabtu (17/9/2022).

Anas menjelaskan, kebijakan penghapusan honorer pada tahun 2023 banyak ditentang kepala daerah karena mereka merasa geraknya terkunci tak bisa lagi merekrut tenaga honorer baru.

Di sisi lain, para kepala daerah itu punya janji kerja dan janji politik kepada pemilihnya.

Menurut Anas, jika kebijakan ini dipaksakan, maka kepala daerah akan tetap merekrut tenaga honorer dengan cara "kucing-kucingan". Dirinya merasakan sendiri hal ini saat menjadi Bupati Banyuwangi dua periode, 2010-2021.

Ketika itu, Anas melarang anak buahnya merekrut tenaga honorer baru. Adapun untuk tenaga honorer yang sudah ada, Anas menyediakan pagu gaji Rp 25 miliar.

"Saya kaget jelang akan akhir (masa jabatan), ternyata biaya gaji sudah naik menjadi Rp 45 miliar. (Rekrutmen baru) honorer memang tidak ada, tapi dititipkan di kegiatan," ujarnya.

Karena itu, Anas akan membuat solusi jalan tengah terkait penghapusan keberadaan tenaga honorer ini. Solusi jalan tengah dinilai akan lebih efektif.

"Buat apa kita buat pagar pembatas tinggi-tinggi kalau pagar itu akhirnya diloncati," ujar eks Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini.

Menpan-RB sebelumnya, Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa keberadaan tenaga honorer harus dihapus pada 28 November 2023.

Hal itu disampaikan lewat surat edaran nomor B/185/M.SM.02.03/2022, yang diteken Tjahjo pada 31 Mei 2022.

Tjahjo mengatakan, penghapusan pegawai non-ASN atau honorer merupakan amanat UU No. 5/2014 tentang ASN.

Penghapusan ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). sumber: republika.co.id

Presiden Pastikan Pemberian THR dan Gaji ke-13 Bagi ASN

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Fri, 15 Apr 2022 23:04:00 +0700

Presiden Pastikan Pemberian THR dan Gaji ke-13 Bagi ASN

Presiden Joko Widodo. photo: Sekretariat Kabinet RI

Profesiguru.org - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pastikan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pensiunan, dan pejabat negara.

“Pada 13 April 2022, saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun, dan pejabat negara, serta tambahan tunjangan kinerja 50 persen untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja.

Kebijakan ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan aparat daerah dalam menangani pandemi COVID-19, serta diharapkan menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 ini, lanjut Presiden, akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk anggaran yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait kebijakan pemerintah yang memperbolehkan mudik, Presiden mengungkapkan bahwa arus mudik tahun ini diperkirakan akan sangat besar.

Menurut laporan yang diterima Presiden, di Pulau Jawa saja diperkirakan sekitar 23 juta mobil pribadi dan 17 juta sepeda motor akan melakukan perjalanan mudik.

Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap penularan COVID-19.

“Masyarakat dapat kembali merayakan hari raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Namun, kita harus tetap waspada, jangan sampai perjalanan mudik justru memicu munculnya gelombang baru penularan COVID-19,” tegasnya.

Pemerintah, tegas Presiden, selalu meletakkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, baik keselamatan selama perjalanan mudik maupun keselamatan kesehatan kita.

“Pemerintah, kita semua, tentu sangat menginginkan perjalanan mudik berlangsung lancar dan penuh kegembiraan. Sekali lagi, jangan sampai ada lonjakan kasus yang tak terkendali setelah kita merayakan hari raya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan pengaturan-pengaturan perjalanan mudik secara ketat dan terperinci.

“Para menteri dan seluruh jajaran pemerintah sedang bekerja keras untuk menyiapkan aturan-aturan ini, pekan depan akan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat,” tandasnya. (SLN/FID/UN)

Simak pernyataan Presiden RI selengkapnya di laman Sekretariat Kabinet RI:

sumber: https://setkab.go.id/presiden-pastikan-pemberian-thr-dan-gaji-ke-13-bagi-asn

Madrasah Hilang dalam RUU Sisdiknas yang Disusun Kemendikbud

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Mon, 28 Mar 2022 09:30:00 +0700

Madrasah Hilang dalam RUU Sisdiknas yang Disusun Kemendikbud

Ketua Hisminu, Arifin Junaidi mengkritik keras draf RUU Sisdiknas karena telah menghapus penyebutan jenjang madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ilustrasi (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (Hisminu), Arifin Junaidi mengkritik keras draf Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) karena telah menghapus penyebutan jenjang madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia.

"Alih-alih memperkuat integrasi sekolah dan madrasah, draf RUU Sisdiknas malah menghapus penyebutan madrasah," kata Arifin dalam keterangannya yang sudah dibenarkan oleh anggota Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) Doni Koesoema, dikutip Senin (28/3).

Arifin menegaskan bahwa madrasah merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Namun, peranan madrasah di tengah masyarakat selama ini terabaikan.

Ia menilai UU Sisdiknas pada 2003 yang berlaku saat ini sudah memperkuat peranan madrasah dalam satu tarikan nafas dengan sekolah.

"Meskipun integrasi sekolah dan madrasah pada praktiknya kurang bermakna karena dipasung oleh UU Pemda," ujarnya.

Madrasah telah diatur sebagai salah satu bentuk Pendidikan Dasar dalam UU Sisdiknas tahun 2003 di Pasal 17 ayat (2).

Pasal itu berbunyi "Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Sementara itu, dalam draf RUU Sisdiknas sama sekali tak mencantumkan diksi madrasah. Draf RUU Sisdiknas hanya mengatur tentang Pendidikan Keagamaan dalam pasal 32. Namun, pasal itu sama sekali tak menyebut kata madrasah.

Pasal 32 Draf RUU Sisdiknas itu berbunyi "Pendidikan Keagamaan merupakan Pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama".

Di sisi lain, Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) meminta agar DPR tidak memasukkan RUU Sisdiknas ke dalam Prolegnas Prioritas 2022

Mereka juga merekomendasikan agar Kemendikbudristek membentuk Panitia Kerja Nasional RUU Sisdiknas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendesain Peta Jalan Pendidikan Nasional, Naskah Akademik dan draf RUU Sisdiknas.

"Uji Publik Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dilakukan oleh Kemendikbudristek mengejutkan publik karena dilakukan dengan tergesa dan pelibatan publik yang minim," kata anggota Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) Doni Koesoema.

sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220328070506-20-776807/madrasah-hilang-dalam-ruu-sisdiknas-yang-disusun-kemendikbud.

Ribuan Guru PPPK Diperintah Cari 25 Peserta Vaksin Per Orang, Ancamannya Ngeri-ngeri Sedab

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Sun, 27 Mar 2022 13:31:00 +0700

Ribuan Guru PPPK Diperintah Cari 25 Peserta Vaksin Per Orang, Ancamannya Ngeri-ngeri Sedab

Gambar: Majalah Gempur

Sekitar 1.353 Guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru dilantik dibebani tugas diluar profesinya. Perintah itu tertera pada surat yang diterbitkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Jember nomor 800/6028/414/2022 dalam menindaklanjuti Instruksi Bupati dalam penyerahan SK Pengangkatan PPPK Guru Tahap 1, agar mencari peserta vaksinasi.

Dalam surat itu, Guru PPPK diminta mengajak kerabat, keluarga dan tetangga mereka, dengan target minimal memperoleh 25 orang, untuk divaksin Covid-19 dosis 2 baik umum maupun lansia, serta harus membawa peserta itu ke Puskesmas sesuai domisili tempatnya mengajar.

Selanjutnya , PPPK Guru itu juga diwajibkan melaporkan setiap peserta vaksinasi yang berhasil diajak, dengan format Exel di laman http://s.id/FormatLaporanFaksinPPPK yang disertai bukti foto, berupa pasien itu disuntik vaksin covid-19. Laporan juga ke BKPSDM paling lambat 31 Maret 2022.

Untuk mengetahui data penduduk yang belum divaksin, tenaga pendidik itu dianjurkan berkoordinasi dengan Puskesmas dan Kecamatan, sesuai domisili mereka mengajar. Bahkan laporan hasil pelaksanaan Instruksi Bupati tersebut, akan dijadikan unsur evaluasi kerja PPPK Guru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Edi Cahyo Purnomo menilai mungkin instruksi tersebut bagian dari upaya percepatan vaksinasi, tetapi itu membebani kerja Guru, disaat krisis tenaga pendidik. Menurutnya Plt Dispendik penah menyampaikan kekurangan 5.000 guru.

“Seharusnya bagaimana siswa-siswi bisa mendapatkan proses belajar mengajar, itu harus terlaksana dulu. Jangan menambah beban temen-teman (PPPK Guru) yang baru dilantik, seharusnya kita fokus pada proses belajar mengajar,"katanya, Jumat (25/3/2022).

Intrukasi ini terkesan memberikan paksaan dan pasti merepotkan. "Apalagi dalam mendata harus berkoordinasi dengan Camat dan Puskesmas. Maka Guru PPPK ini akan terbebani, menambah pekerjaan, bisa-bisa tidak fokus mengajar," kata pria yang akrab disapa Cak Ipung ini.

Surat itu katanya, tentunya tidak cocok, karena pendataan vaksinasi ranahnya tenaga kesehatan yang seharusnya tugas Dinas Kesehatan, dibebankan ke PPPK Guru. Kalau hanya sekedar sosialisasi ke masyarakat, siswa atau wali murid, saya sepakat,"katanya

Poin yang terkesan memaksa, Guru harus dapat peserta vaksin paling sedikit 25 orang. "Karena masing-masing wilayah kondisinya tidak sama, bagaimana kalau tidak terpenuhi 25, apalagi disitu ada poin yang mengatakan akan jadi bahan evaluasi, ini kan bentuk penekanan, apakah mau dianulir jadi PPPK? (Jika tidak mencapai target)," kata Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini

Seharusnya Guru cukup diberi arahan dan strategi, agar mampu memberikan sosialisasi kepada Siswa, wali murid dan masyarakat pentingnya vaksinasi. "Fokus Guru ini pada belajar mengajar, supaya kekurangan 5000 Guru kemarin, segera terpenuhi," tandasnya. (naw).

sumber: https://www.majalah-gempur.com/2022/03/ribuan-guru-pppk-diperintah-cari-25.html

Jam Kerja Terbaru buat ASN Selama Ramadhan

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Sat, 26 Mar 2022 09:18:00 +0700

Jam Kerja Terbaru buat ASN Selama Ramadhan

Foto: Getty Images/Yamtono_Sardi

Pemerintah telah mengatur jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah. Pengaturan jam kerja tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 11/2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Pemerintah.

Surat edaran yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasii (PAN-RB) Tjahjo Kumolo pada Jumat (25/05) ini berlaku bagi pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun di rumah atau tempat tinggal (work from home).

"Pada SE tersebut tertulis bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerja selama bulan Ramadan menjadi pukul 08.00-15.00 pada hari Senin hingga Kamis, dan untuk jam istirahat diberikan pada pukul 12.00-12.30.

Sementara untuk hari Jumat, jam kerja pada pukul 08.00-15.30 dengan jam istirahat pukul 11.30-12.30," bunyi keterangan tertulis Kementerian PAN-RB, Jumat (25/3/2022)

Sementara itu bagi instansi pemerintah yang menerapkan enam hari kerja, jam kerja menjadi pukul 08.00-14.00 pada hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu, dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30.

Sedangkan untuk hari Jumat, jam kerja ASN pada pukul 08.00-14.00, dengan waktu istirahat pukul 11.30-12.30.

Dalam SE dengan tembusan Presiden dan Wakil Presiden tersebut tertulis bahwa jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadan 1443 H memenuhi minimal 32,5 jam dalam satu minggu.

Pada SE ini juga disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan 1443 H di lingkungan instansinya dengan menyesuaikan zona waktu wilayah masing-masing.

Penetapan keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri PANRB.

PPK di lingkungan instansi pemerintah juga memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan ini tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai ASN dan organisasi.

Selain itu juga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Pegawai ASN juga diimbau untuk memerhatikan persentase pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah sebagaimana tercantum dalam SE Menteri PANRB mengenai penyesuaian sistem kerja Pegawai ASN pada masa PPKM. Pegawai ASN diminta untuk selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada masa pandemi COVID-19.

sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6001330/catat-jam-kerja-terbaru-buat-asn-selama-ramadhan.

Jokowi Benar! Ini Bukti 'Kiamat' PNS Makin Terasa Dekat

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Fri, 25 Mar 2022 22:51:00 +0700

Jokowi Benar! Ini Bukti 'Kiamat' PNS Makin Terasa Dekat

Foto: Infografis/ Jokowi Pilih Robot Ketimbang PNS/ Edward Ricardo Sianturi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius untuk melakukan transformasi besar-besaran terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN). Bahkan jumlah PNS akan dikurangi dan dialihkan kepada pemanfaatan teknologi. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) Alex Denni menjelaskan, ada enam strategi untuk mewujudkan hal tersebut.

Pertama, penguatan budaya kerja dan employee branding. Di mana budaya kerja atau core value ASN sekarang sama di semua K/L, baik di daerah dan pusat.

Kedua, percepatan peningkatan kapasitas dengan cara pengetahuan masing-masing PNS harus terus diakselerasi.

"Gak bisa ASN itu bertahun-tahun gak dapat kesempatan belajar dan segala macam. Ini, kami siapkan, sedang membuat kebijakan-kebijakan sampai nanti mengarah ke learning wallet," jelas Alex.

Learning Wallet yang dimaksud adalah anggaran khusus yang disiapkan pemerintah untuk para ASN untuk bisa meningkatan keterampilan dan pengetahuan.

Namun, sampai saat ini Alex belum bisa memberikan gambaran berapa anggaran yang akan disiapkan pemerintah untuk learning wallet tersebut.

Kemudian strategi ketiga untuk membentuk ASN/PNS yang tangguh yakni, peningkatan kinerja. Termasuk di dalamnya perbaikan sistem penghargaan untuk ASN. Jadi, ASN akan dituntut profesionalismenya, namun penghargaan atau reward juga akan diperhatikan.

Keempat, pengembangan talenta dan karir. Pemerintah, kata Alex akan membentuk talent committee, talent tools, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk membangun leadership dan meningkatkan keterampilan teknis para ASN.

Kelima, percepatan transformasi digital. "Jadi sekarang kita sedang menyiapkan super apps, digital platform untuk ASN, sehingga 4,2 juta ASN terhubung di dalam sebuah platform kerja," jelas Alex.

"Sehingga mau melakukan pengelolaan kinerja, memberikan feedback, talent manajemen, dan lain-lain itu sudah di dalam platform itu," ujarnya lagi.


	Foto: Statistik PNS (dok BKN)	Statistik PNS (dok BKN)

Keenam yakni penyesuaian atau perancangan jabatan yang bisa mendukung organisasi yang bisa fleksibel. Karena selama ini desain jabatan, menurut Alex sangat rigid.

Misalnya jabatan fungsional, di mana butir-butir kebijakannya didefinisikan dengan angka yang rigid, sehingga menutup fleksibilitas kinerja ASN.

"Tentu simpul-simpul itu harus dibongkar sehingga bisa mendukung organisasi yang fleksibel. Kira-kira tiga agenda transformasi besarnya seperti itu," tuturnya

Dalam melakukan transformasi digital, tenaga pelaksana diperkirakan akan berkurang, karena pekerjaannya akan digantikan oleh teknologi.


	Foto: Statistik PNS (dok BKN)	Statistik PNS (dok BKN)

Oleh karena itu, kata Alex diperkirakan dalam lima tahun ke depan, pejabat pelaksana akan berkurang 30% hingga 40%.

"Jadi sekitar mungkin 600.000 dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi upskilling atau re-skilling melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti," jelas Alex.

"Harus ada negatif growth di sana, kalau gak, gak lucu, kita going digital tapi masih banyak yang padat karyanya di sana," kata Alex melanjutkan.

sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220325075144-4-325873/jokowi-benar-ini-bukti-kiamat-pns-makin-terasa-dekat

Aturan Ini Bakal Bikin Rekening PNS Gemuk, Kapan Berlaku?

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Fri, 25 Mar 2022 22:35:00 +0700

Aturan Ini Bakal Bikin Rekening PNS Gemuk, Kapan Berlaku?

Foto: Infografis/PNS Menang Banyak,

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) tengah merancang skema gaji PNS/ASN terbaru. Dipastikan nominalnya bakal lebih besar dari yang lalu. Hal tersebut disampaikan secara eksklusif oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Alex Denni kepada CNBC Indonesia.

"ASN tidak punya salary range, harus kita buat salary range. Salary range yang pasti harus wajar dan kompetitif," jelasnya.

Menurut Alex, besaran gaji PNS idealnya paling tidak merujuk pada Upah Minimum Provinsi (UMP). Kemudian juga perubahan gaji bukan hanya pada tingkat karyawan/pegawai, namun juga jabatan pimpinan tinggi.

"Sekarang anti bicara di percentage berapa UMP yang kita mau. Jabatan pimpinan tinggi seperti Eselon I, Eselon II juga kita harus punya benchmarknya," jelasnya.

"Karena kita ingin meng-attract talenta-talenta terbaik untuk mau bergabung sebagai ASN. Jadi, bukan hanya gaji, kita bicara insentif," ujarnya lagi.

Pasalnya, kata Alex, meskipun saat ini tunjangan kinerja (tukin) diberikan, hal itu tidak juga berhasil meningkatkan produktivitas ASN.

Dari skema gaji dan insentif yang sedang dirancang ini, kata Alex tidak menutup kemungkinan nominalnya akan lebih besar dari nominal yang ada saat ini.

Pemberian insentif ini pun, kata Alex akan disesuaikan sesuai dengan performa kinerja masing-masing ASN.

"Insentif ini akan kami quick jadi insentif kinerja. Kalau orangnya gak perform, ya tidak dapat. Kalau perform baik akan dapat lebih banyak," ujarnya.

"Tren ke depan benefit itu fleksibel, yang milenal kan ingin memilih sendiri benefit yang sesuai kebutuhannya. Kami juga harus siap ke sana," jelas Alex lagi.

Saat ini rencana skema gaji dan insentif PNS yang baru masih didiskusikan dengan Kementerian Keuangan. Alex pun belum bisa memastikan kapan skema gaji dan insentif PNS yang baru ini bisa diimplementasikan.

"Kami sedang rembukan dengan teman-teman di Kemenkeu, paling tidak kita tahu kuenya ini mengukurnya dari mana," jelasnya.

"Sehingga kami di Kemen PANRB sebagai 'HR Director' bisa membagi kue itu untuk yang fix, variable, untuk benefit, untuk learning, porsinya seperti apa yang ideal."

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220324083236-4-325516/aturan-ini-bakal-bikin-rekening-pns-gemuk-kapan-berlaku

Ada Kabar Gembira dari Menkeu bagi Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2022

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Fri, 25 Mar 2022 22:08:00 +0700

Bocoran THR PNS & Gaji ke-13 di 2022, Intip Besarannya

THR dan Gaji ke-13 PNS/Foto: detik

Ada kabar gembira nih bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, pemerintah telah memberikan bocoran THR PNS dan gaji ke-13 untuk tahun 2022.

Sebelumnya rencana pembayaran gaji ke-13 dan THR ini masuk dalam dokumen RAPBN 2022 pada bagian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) TA 2022 dalam belanja pegawai.

Dalam UU ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 PNS.

Dengan gaji ke-13 dan THR ini diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat, hanya saja nilainya belum disebutkan.

Meski demikian, diketahui bahwa untuk besaran gaji ke-13 dan bocoran THR PNS yang diberikan kira-kira sama dengan tahun sebelumnya, yakni gaji pokok beserta tunjangan melekat saja, alias tanpa tunjangan kinerja.

Berikut daftar gaji pokok PNS

Tabel Gaji PNS Golongan I:

Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Tabel Gaji PNS Golongan II:

IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Tabel Gaji PNS Golongan III:

IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Tabel Gaji PNS Golongan IV:

IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Berikut daftar tunjangan PNS di luar gaji pokok:

1. Tunjangan Suami/Istri

Besaran tunjangan suami/istri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977. Disebutkan bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5% dari gaji pokoknya.

Jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya, dengan mengacu pada gaji pokok paling tinggi di antara keduanya.

2. Tunjangan Anak

Sebagaimana tunjangan suami/istri, tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak.

Syarat mendapatkan tunjangan anak yakni anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, dan tidak memiliki penghasilan sendiri, serta menjadi tanggungan PNS.

3. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam aturan itu dijelaskan golongan I dan II mendapat uang makan Rp 35.000 per hari, Golongan III dapat Rp 37.000 per hari dan Golongan IV dapat Rp 41.000 per hari.

4. Tunjangan Jabatan

Tunjangan ini hanya diterima untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya, tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon.

Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. Besaran terendah Rp 360.000 per bulan untuk eselon VA, lalu Rp 490.000 untuk IVB, Rp 540.000 untuk IVAA, Rp 1.260.000 untuk IIIA, dan tertinggi Rp 5.500.000 untuk eselon IA.

5. Tunjangan Umum

Tunjangan Umum adalah yang diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Tunjangan umum diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil. Besarannya untuk Golongan PNS IV sebesar Rp 190 ribu, Golongan PNS III mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp 185 ribu, Golongan PNS II Rp 180 ribu, dan Golongan PNS I mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp 175 ribu.

Demikian perkiraan bocoran THR PNS serta gaji ke-13 yang dapat diterima tahun ini. Semoga tambahan "uang saku" ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya!

sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6000838/bocoran-thr-pns--gaji-ke-13-di-2022-intip-besarannya.

Kemendikbudristek: Semua siswa bisa daftar KIP Kuliah

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Fri, 25 Mar 2022 21:50:00 +0700

Kemendikbudristek: Semua siswa bisa daftar KIP Kuliah

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Dr Abdul kahar MPd, saat melakukan kunjungan ke Universitas Riau (Unri), Kamis (20/1/2022).

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek Abdul Kahar mengatakan semua siswa dapat mendaftar KIP Kuliah Merdeka.

“KIP Kuliah Merdeka 2022 bisa diikuti oleh semua siswa yang memenuhi tiga syarat,” ujar Kahar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Pertama, siswa adalah lulusan SMA, SMK, atau sederajat di tahun 2022 atau yang telah dinyatakan lulus maksimal dua tahun sebelumnya. Siswa tersebut harus memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), serta Nomor Induk Kependidikan (NIK) yang valid.

Kedua, siswa memiliki potensi akademik yang baik tetapi mengalami keterbatasan ekonomi dengan dibuktikan melalui dokumen yang sah.

Ketiga, siswa yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur yang diselenggarakan dan diterima oleh PTN atau PTS dengan program studi terakreditasi.

“Intinya, bahwa KIP Kuliah ini menyasar mahasiswa yang memenuhi syarat dengan kategori mahasiswa baru, bukan yang on going study,” kata Kahar.

Adapun jadwal pendaftaran KIP Kuliah tahun 2022, lanjut Kahar, untuk jalur SNMPTN pada 7 Februari hingga 17 Maret 2022, jalur SNMPTN pada 13 Februari hingga 27 Februari 2022, jalur Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK-SBMPTN) pada 22 Maret hingga 14 April 2022.

Selanjutnya, Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri (SBMPN) pada 5 April hingga 29 Juni 2022, jalur seleksi mandiri PTN pada 1 Juni hingga 7 Oktober 2022, dan jalur seleksi mandiri PTS pada 8 Juni hingga 31 Oktober 2022.

Meskipun dibagi menjadi enam periode pendaftaran yang berbeda, Kahar menjelaskan calon mahasiswa perguruan tinggi bisa mendaftar KIP Kuliah Merdeka 2022 mulai saat ini. Cara pendaftarannya, pertama siswa melakukan pendaftaran melalui laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/.

Selanjutnya, klik menu “Login Siswa”, kemudian isikan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Kemudian, sistem KIP Kuliah akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah.

Jika proses validasi berhasil, sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan.

Langkah selanjutnya, siswa masuk ke dalam SIM KIP Kuliah dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilikih proses seleksi yang diikuti (SNMPNT/SBMPTN/SNMPN/SBMPN/Mandiri).

Kemudian siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau SIM KIP Kuliah sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi.

Bagi calon penerima KIP Kuliah Merdeka yang dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan ke Puslapdik sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka.

“Semua bisa kuliah dengan KIP Kuliah, karena pemerintah sudah menyiapkan bantuan, maka kita harus siapkan diri dengan sungguh-sungguh.

Dengan kesungguhan itu, kita akan sukses meraih beasiswa ini dengan sukses. Saya ingatkan, tidak ada kata terlambat. Teman-teman yang merasa memenuhi syarat, silakan mendaftar,” kata Kahar lagi.

sumber: https://www.antaranews.com/berita/2781785/kemendikbudristek-semua-siswa-bisa-daftar-kip-kuliah

Sistem Penggajian PPPK Guru Diprotes, Hak 2 Bulan Raib

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Fri, 25 Mar 2022 13:43:00 +0700

Sistem Penggajian PPPK Guru Diprotes, Hak 2 Bulan Raib

Ilustrasi - Guru honorer calon PPPK protes dengan sistem penggajian. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

Di tengah polemik lambatnya penetapan NIP pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru, kini muncul masalah pada sistem penggajian.

Pasalnya, di sejumlah daerah yang memberlakukan masa kontrak kerja PPPK guru tahap 1 dihitung 1 Februari 2022, tetapi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) per 1 April 2022.

Jika benar bahwa gaji PPPK guru akan dihitung berdasarkan SPMT, para PPPK guru itu akan kehilangan hak dua bulan gaji mereka.

Ketua Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2I PGHRI) Jawa Timur Nurul Hamidah heran dengan kebijakan SPMT per 1 April 2022 karena jelas-jelas merugikan guru honorer.

"Kontrak kerja 1 Februari, SPMT kok 1 April. Berarti gaji dihitung April, kami rugi dua bulan dong," kata Bu Nurul kepada JPNN.com, Rabu (23/3).

Guru honorer dari Kabupaten Ponorogo ini mengungkapkan, sesuai laporan yang diterimanya dari pengurus FHNK2I di sejumlah daerah, aturan itu sudah diberlakukan.

Guru yang tanda tangan kontrak kerja pada pekan ketiga Maret, SPMT PPPK dihitung 1 April. Tidak hanya itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga sudah menyampaikan bahwa gaji PPPK dihitung sesuai SPMT.

Para guru honorer calon PPPK protes dengan sistem penggajian yang dihitung per 1 April 2022. Hak dua bulan gaji mereka bisa raib.

"Ini sangat merugikan guru honorer. Mengapa gaji PPPK dihitung April?" cetusnya

Dia membandingkan dengan PPPK 2019, walaupun ada daerah yang memberikan SK pada Juni 2021, tetapi gajinya tetap dihitung per Januari 2021.

Contohnya PPPK di Kabupaten Garut yang pada 2021 menerima 14 bulan gaji, padahal SK PPPK baru diberikan pertengahan tahun.

Jika gaji PPPK 2019 dihitung 14 bulan, lanjut Nurul, apa bedanya dengan PPPK 2021. Seharusnya pemerintah bersikap adil kepada guru honorer.

"Kalau mau fair, SPMT PPPK 2021 seharusnya Januari 2022 karena gaji guru sudah masuk DAU 2022 untuk 14 bulan gaji, dihitung per Januari," tuturnya.

Nurul pun meminta ketegasan pemerintah, apakah PPPK yang SPMT-nya April, akan diperhitungkan gajinya sampai Maret 2028. Sebab, masa kontraknya dihitung per 1 Februari 2022. (esy/jpnn)

Artikel ini telah tayang di JPNN.com

dengan judul "Sistem Penggajian PPPK Guru Diprotes, Hak 2 Bulan Raib",

https://jogja.jpnn.com/jogja-terkini/1935/sistem-penggajian-pppk-guru-diprotes-hak-2-bulan-raib

Sejumlah Pemda Serahkan SK PPPK Juli 2022, Kepala BKN Ungkap Fakta Mengejutkan

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Thu, 24 Mar 2022 21:23:00 +0700

Sejumlah Pemda Serahkan SK PPPK Juli 2022, Kepala BKN Ungkap Fakta Mengejutkan

Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan mekanisme penerbitan NIP PPPK hingga penyerahan SK PPPK. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

Jadwal penyerahan SK PPPK 2022 oleh masing-masing pemerintah daerah (pemda) beragam. Ada yang sudah diserahkan Februari-Maret 2022. Namun, paling banyak menjadwalkan pascalebaran Idulfitri 2022. Hal ini sudah pasti mengecewakan para guru honorer yang sudah lulus seleksi PPPK.

Menurut Ketum DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono, dari laporan yang diterimanya, jadwal penyerahan SK PPPK ada yang Mei mendatang, ada juga yang Juli 2022.

Dia mencontohkan Kabupaten Banyumas yang menjadwalkan penyerahan SK PPPK pada Juli 2022.

Kemudian DKI Jakarta pada Juni, Kabupaten Pati diserahkan Mei.

Sebagian besar lagi belum diinformasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat kapan jadwal penyerahan SK PPPK dilakukan.

"Ini menimbulkan keresahan di kalangan guru honorer karena berbeda-beda jadwalnya," kata Sutopo kepada JPNN.com, Rabu (23/3).

Mengenai perbedaan jadwal penyerahan SK PPPK tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan masing-masing pemda.

Sebagian besar pemda mengalami kesulitan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan PPPK. Itu sebabnya, kata Bima, pemda meminta waktu untuk pengusulan NIP PPPK.

Ada juga daerah yang mengontrak PPPK tidak langsung 5 tahun.

"Yang mengontrak PPPK hanya setahun, ya karena daerah enggak punya duit," ujarnya. BKN, lanjutnya, sudah mengeluarkan surat agar pemda segera mengusulkan penetapan NIP PPPK.

Namun, sejumlah daerah karena keterbatasan anggaran belum bisa mengajukan secepatnya. Dalam kondisi tersebut, Bima menegaskan, BKN tidak bisa memaksa pemda.

Yang pasti prosedurnya ialah ketika usulan penetapan NIP PPPK diajukan ke BKN, kemudian diproses dan akhirnya diterbitkan, ada kewajiban Pemda yang harus dilakukan.

Pemda dalam 30 hari sudah menerbitkan SK PPPK.

Ketika SK PPPK diterbitkan, kata Bima, otomatis pemda harus membahar gaji dan tunjangan PPPK. "Jadi, BKN tidak memperlambat proses penetapan NIP PPPK," tegasnya.

Dia menjelaskan, begitu usulan pejabat pembina kepegawaian (PPK) masuk, BKN akan melakukan verifikasi validasi (verval) lagi. Jika semua datanya clear, BKN akan menerbitkan pertimbangan teknis (Pertek) untuk penetapan NIP PPPK.

Semua proses itu, menurut Bima, sesuai urutan. Karena ratusan instansi yang menyelenggarakan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2021 maka prosesnya berurutan.

Tidak mungkin instansi yang baru mengusulkan mendapatkan urutan pertama.

"Prinsipnya, BKN akan mengerjakan sesuai usulan masuk. Semuanya serba digital, tidak bisa direkayasa," pungkas Bima Haria Wibisana. (esy/jpnn)

Artikel ini telah tayang di JPNN.com

dengan judul "Sejumlah Pemda Serahkan SK PPPK Juli 2022, Kepala BKN Ungkap Fakta Mengejutkan",

https://www.jpnn.com/news/sejumlah-pemda-serahkan-sk-pppk-juli-2022-kepala-bkn-ungkap-fakta-mengejutkan

Kontrak Kerja PPPK 1 Februari, Tetapi SPMT 1 April, Guru Honorer Protes Keras

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Thu, 24 Mar 2022 21:01:00 +0700

Kontrak Kerja PPPK 1 Februari, Tetapi SPMT 1 April, Guru Honorer Protes Keras

Ketua DPP FHNK2I Jawa Timur Nurul Hamidah (kiri) menyoroti soal pembayaran gaji PPPK. Ilustrasi Foto dokumentasi FHNK2I for JPNN.com

Proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2021 diwarnai sejumlah persoalan. Selain masalah penetapan NIP PPPK guru yang dinilai para honorer lambat, kini masalah penetapan bulan pembayaran gaji PPPK menjadi sorotan. Ketua Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2I PGHRI) Jawa Timur Nurul Hamidah mengkritisi kebijakan Pemda terkait penghitungan gaji.

Pasalnya, di sejumlah daerah masa kontrak kerja PPPK guru tahap 1 dihitung 1 Februari 2022, tetapi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) per 1 April 2022.

Dengan kebijakan tersebut, menurut Bu Nurul, sapaan akrab Nurul Hamidah, guru honorer dirugikan.

Sebab, dengan kebijakan seperti itu gaji PPPK dihitung sesuai tanggal SPMT.

"Kontrak kerja 1 Februari, SPMT kok 1 April. Berarti gaji dihitung April, kami rugi dua bulan dong," kata Bu Nurul kepada JPNN.com, Rabu (23/3).

Guru honorer dari Kabupaten Ponorogo ini mengungkapkan, sesuai laporan yang diterimanya dari pengurus FHNK2I di sejumlah daerah, aturan itu sudah diberlakukan.

Guru yang tanda tangan kontrak kerja pada pekan ketiga Maret, SPMT PPPK dihitung 1 April.

Tidak hanya itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga sudah menyampaikan bahwa gaji PPPK dihitung sesuai SPMT.

"Ini sangat merugikan guru honorer. Mengapa gaji PPPK dihitung April?" cetusnya. Dia membandingkan dengan PPPK 2019, walaupun ada daerah yang memberikan SK pada Juni 2021, tetapi gajinya tetap dihitung per Januari 2021.

Contohnya PPPK di Kabupaten Garut yang pada 2021 menerima 14 bulan gaji, padahal SK PPPK baru diberikan pertengahan tahun.

Jika gaji PPPK 2019 dihitung 14 bulan, lanjut Nurul, apa bedanya dengan PPPK 2021. Seharusnya pemerintah bersikap adil kepada guru honorer.

"Kalau mau fair, SPMT PPPK 2021 seharusnya Januari 2022 karena gaji guru sudah masuk DAU 2022 untuk 14 bulan gaji, dihitung per Januari," tuturnya.

Nurul pun meminta ketegasan pemerintah, apakah PPPK yang SPMT-nya April, akan diperhitungkan gajinya sampai Maret 2028. Sebab, masa kontraknya dihitung per 1 Februari 2022.

Sementara, Ketua FHNK2I Kota Kediri Mohamad Badrul Munir mengungkapkan, penggajian PPPK guru dibuat dua tahap. Tahap pertama bagi 93 guru sudah menerima SK PPPK pada 8 Maret diberikan gaji April bersama rapelan Februari. Rapelan Maret dibayar bersama gaji Mei.

Tahap kedua bagi 10 guru yang baru tanda tangan kontrak kerja pada 22 Maret, akan digaji sesuai SPMT, yaitu bulan April 2022.

Dia mengungkapkan, sesuai informasi Pemkot Kediri, karena syarat penggajian untuk 10 guru tersebut sampai saat ini belum terpenuhi maka gaji dibayar bulan Mei melalui gaji induk.

Untuk gaji April 2022 akan dibayarkan pada Mei 2022 sebagai gaji susulan atau rapelan. "Untuk tunjangan kinerja daerah (TKD) 10 guru mekanismenya sama seperti yang 93 orang.

Jadi, dibayarnya secara terpisah tidak satu paket dengan gaji serta rapelan," pungkas Arul. (esy/jpnn)

Artikel ini telah tayang di JPNN.com

dengan judul "Kontrak Kerja PPPK 1 Februari, Tetapi SPMT 1 April, Guru Honorer Protes Keras",

https://www.jpnn.com/news/kontrak-kerja-pppk-1-februari-tetapi-spmt-1-april-guru-honorer-protes-keras

Mekanisme Pencairan Gaji dan Tunjangan PPPK Guru, Bertahap, Jumlahnya Banyak Juga

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Thu, 24 Mar 2022 08:47:00 +0700

Mekanisme Pencairan Gaji dan Tunjangan PPPK Guru, Bertahap, Jumlahnya Banyak Juga

PPPK guru tahap I di Kota Kediri akan mendapatkan gaji dan tunjangan perdananya pada April 2022. Foto: Dokumentasi FHNK2I for JPNN.com

Sebanyak 103 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK guru tahap 1 di Kota Kediri, Jawa Timur, mulai bulan depan akan mendapatkan gaji perdana

Ketua Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Kota Kediri Mohamad Badrul Munir mengatakan pembayaran gaji dilakukan bertahap.

Dia menjelaskan tahap pertama diberikan kepada 93 guru yang mendapatkan SK PPPK pada 8 Maret 2022

Tahap kedua, lanjut Badrul, diberikan kepada 10 guru yang baru menandatangani kontrak pada 22 Maret.

"Insyaallah, kami yang 93 orang akan terima gaji bulan depan. Sepuluh kawan kami lainnya, bulan Mei," terang Badrul kepada JPNN.com, Rabu (23/3).

Pria yang akrab disapa Arul ini menjelaskan mekanisme penggajian sesuai petunjuk Pemerintah Kota Kediri, untuk tahap pertama gaji April dibayar bersama rapelan Februari. Selanjutnya, gaji Mei dibayar barengan dengan rapelan Maret.

PPPK guru Kota Kediri juga mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD) setara golongan VII PPPK sebesar Rp 2.647.200.

Arul mengatakan TKD Febuari dan Maret juga dibayar bertahap seperti rapelan, tetapi pembayarannya tidak bersamaan dengan gaji.

"Jadi, yang diterima gaji dan rapelan dulu baru TKD, tetapi tetap di bulan yang sama," ujarnya.

Arul mengatakan saat ini Dinas Pendidikan Kota Kediri tengah mengumpulkan daftar kehadiran para guru untuk penghitungan TKD.

Lebih lanjut dia mengatakan untuk tahap kedua, 10 guru akan digaji sesuai SPMT atau surat pernyataan menjalankan tugas, yaitu April 2022. x Dia mengungkapkan sesuai informasi Pemkot Kediri, karena syarat penggajian untuk 10 guru tersebut sampai saat ini belum terpenuhi, maka gaji dibayar Mei melalui gaji induk.

Untuk gaji April 2022 akan dibayarkan pada Mei 2022 sebagai gaji susulan atau rapelan. "Untuk TKD 10 guru mekanismenya sama seperti yang 93 orang. Jadi, dibayarnya secara terpisah tidak satu paket dengan gaji serta rapelan," pungkas Arul.

Diketahui, gaji pokok guru PPPK golongan IX atau setara IIIa PNS Rp 2.966.500. Selain itu, mereka diberikan tunjangan suami/istri/anak Rp 296.650.

Untuk tunjangan anak (dua orang) Rp 118.660. Tunjangan beras Rp 289.690. Kemudian, tunjangan fungsional Rp 327 ribu. (esy/jpnn)

Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul

"Ini Mekanisme Pencairan Gaji dan Tunjangan PPPK Guru, Bertahap, Jumlahnya Banyak Juga",

https://www.jpnn.com/news/ini-mekanisme-pencairan-gaji-dan-tunjangan-pppk-guru-bertahap-jumlahnya-banyak-juga

Guru PNS Doyan Bolos Layak Pensiun Dini, Ganti dengan 193 Ribu Honorer Lulus PG PPPK

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Tue, 22 Mar 2022 21:32:00 +0700

Guru PNS Doyan Bolos Layak Pensiun Dini, Ganti dengan 193 Ribu Honorer Lulus PG PPPK

Pengamat pendidikan abad 21 Indra Charismiadi mengkritisi kualitas guru PNS. Dia mendesak mereka pensiun dini dan diganti guru honorer lulus PG PPPK. Foto: Mesya/JPNN.com

Pengamat pendidikan abad 21 Indra Charismiadi mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap guru-guru PNS yang sering bolos. Indra mengatakan data Bank Dunia menyebutkan sekitar 25 persen guru PNS di Indonesia suka bolos mengajar. Kondisi tersebut, menurut Indra, sangat memalukan profesi guru.

Profil guru yang seharusnya menjadi teladan siswa malah memberikan contoh buruk, padahal guru PNS ini mendapatkan gaji dan tunjangan yang tidak sedikit dari negara.

"Daripada negara rugi, lebih baik pensiunkan dini saja guru PNS yang doyan bolos ini," kata Indra kepada JPNN.com, Selasa (22/3).

Dia menyarankan agar pemerintah menggantikan para guru PNS itu dengan 193.954 guru honorer yang lulus passing grade (PG) tanpa formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Indra menilai kualitas guru honorer yang lulus PG seleksi PPPK itu jauh lebih baik daripada PNS yang doyan bolos.

"Sebanyak 193 ribuan guru honorer lulus PG itu bagus-bagus lho kualitasnya. Negara akan diuntungkan mempekerjakan mereka," cetusnya.

Dia menambahkan, pemerintah tidak boleh menutup mata dengan kinerja guru PNS tersebut. Banyak di antaranya yang datang ke sekolah hanya sekadar isi presensi, ngerumpi, makan-makan. Tugas pokok mengajar dilimpahkan kepada guru honorer.

Giliran terima gaji, guru honorer cuma bisa mengelus dada. "Saya mendukung guru profesional. Kalau yang tidak berkualitas jangan jadi guru, lebih baik pindah profesi saja," cetusnya.

Indra optimistis bila 25 persen guru PNS yang doyan bolos itu dipensiunkan dini, masalah guru honorer yang lulus PG tanpa formasi PPPK itu bisa terselesaikan, walaupun belum seluruhnya.

Diketahui, pelamar seleksi PPPK guru 2021 sebanyak 925 ribuan. Kemudian yang dinyatakan lulus formasi PPPK tahap 1 dan 2 sebanyak 293.860 ribuan.

Selain itu terdapat juga 193.954 guru honorer yang lulus PG tanpa formasi. Sayangnya tidak ada jaminan dari pemerintah pusat terhadap 193 ribuan guru honorer tersebut akan diberikan formasi. Sebab, pusat mengembalikannya kepada daerah seberapa banyak formasi PPPK guru yang diusulkan. (esy/jpnn)

Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul "Guru PNS Doyan Bolos Layak Pensiun Dini, Ganti dengan 193 Ribu Honorer Lulus PG PPPK",

https://www.jpnn.com/news/guru-pns-doyan-bolos-layak-pensiun-dini-ganti-dengan-193-ribu-honorer-lulus-pg-pppk

Awalnya Berstatus BTL, Para Guru Honorer Ini Akhirnya Teken Kontrak Kerja PPPK

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Tue, 22 Mar 2022 21:03:00 +0700

Awalnya Berstatus BTL, Para Guru Honorer Ini Akhirnya Teken Kontrak Kerja PPPK

Ketua FHNK2I Kota Kediri Mohamad Badrul Munir (tengah) bersama 10 PPPK guru yang hari ini baru tanda tangan kontrak kerja. Foto dokumentasi FHNK2I for JPNN.com

Sebanyak sepuluh guru honorer di Kota Kediri sujud syukur. Sebab, mereka resmi tanda tangan kontrak kerja sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ketua Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Kota Kediri Mohamad Badrul Munir mengungkapkan, kesepuluh guru honorer tersebut awalnya berstatus berkas tidak lengkap (BTL).

Ini karena masa kerjanya di bawah 3 tahun. Namun, begitu surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) 7 Maret 2022 yang meniadakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) masa kerja untuk PPPK guru, peserta BTL akhirnya bisa lolos

"Alhamdulillah, saya senang sekali," ujar Arul, sapaan akrab Badrul Munir kepada JPNN.com, Selasa (22/3).

Dia mengaku terharu melihat kawan-kawannya itu sujud syukur karena resmi tanda tangan kontrak kerja pada 22 Maret. Ini sekaligus menjadi pertanda bahwa perjuangan yang dilakukan FHNK2I tidak sia-sia.

Arul mengungkapkan sebanyak 103 PPPK Kota Kediri seharusnya sudah mendapatkan SK pada 8 Maret. Namun, karena terkendala status BTL akhirnya 93 orang yang lebih dahulu tanda tangan kontrak kerja dan diberikan SK PPPK.

"Kami sangat berterima kasih kepada wali kota serta jajarannya yang konsisten mengangkat kami menjadi PPPK," ucapnya. Atas nama FHNK2I, Arul berharap daerah-daerah lainnya bisa mengikuti jejak Kota Kediri.

Mulai dari mendahulukan calon PPPK yang sudah clear datanya sehingga tidak menunggu berlama-lama. (esy/jpnn)

Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul

"Awalnya Berstatus BTL, Para Guru Honorer Ini Akhirnya Teken Kontrak Kerja PPPK",

https://www.jpnn.com/news/awalnya-berstatus-btl-para-guru-honorer-ini-akhirnya-teken-kontrak-kerja-pppk

Jangan Kaget! BKN Blak-blakan soal Penyebab NIP PPPK Belum Terbit

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Mon, 21 Mar 2022 21:10:00 +0700

BKN Blak-blakan soal Penyebab NIP PPPK Belum Terbit, Guru Honorer Jangan Kaget

epala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama menjelaskan menegani mekanisme penerbitan NIP PPPK guru. Ilustrasi Foto: Humas BKN

Para guru honorer yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tahap 1 makin galau. Pasalnya, hingga memasuki pekan ketiga Maret 2022, jumlah NIP PPPK guru yang sudah ditetapkan tidak berubah signifikan sejak Januari.

Para guru honorer heran apa sebenarnya yang terjadi dengan proses penetapan NIP PPPK ini, padahal syarat berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sudah ditiadakan.

Mengenai masalah tersebut, Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengimbau agar guru honorer tenang karena proses penetapan NIP PPPK guru tahap 1 dan 2 tengah berjalan.

Cepat atau tidaknya terbitnya NIP PPPK tergantung dari usulan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi.

"Begitu PPK instansi pusat maupun daerah mengajukan usulan penetapan NIP PPPK, BKN langsung menggarapnya," kata Satya kepada JPNN.com, Senin (21/3).

Soal pertimbangan teknis (Pertek) yang ramai dibahas guru honorer di Jawa Barat sebagai penyebab lambatnya NIP PPPK terbit, Satya menegaskan tidak seperti itu. Sebab, Pertek terbit setelah diusulkan PPK.

Meskipun begitu, Satya mengatakan akan mengecek apakah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi dan kota/kabupaten di Jawa Barat sudah mengajukan penerbitan NIP guru ke BKN atau belum.

Berita P3K terbaru: BKN membeberkan semua penyebab NIP PPPK guru belum juga terbit, seluruh guru honorer harus tahu.

"Prinsipnya Pertek bukan masalah ya. Itu syarat penerbitan NIP dan pengangkatan PPPK," ucapnya.

Dia melanjutkan, saat ini di jajaran BKN memegang prinsip first come first served untuk penerbitan NIP CPNS dan NIP PPPK. Usulan yang masuk dan lengkap, langsung diproses.

Prosesnya, kata Satya, tidak lama dengan syarat dokumen-dokumen dalam bentuk digital sudah lengkap.

Instansi harus menerbitkan SK selambat-lambatnya 30 hari setelah terbit Pertek. Satya pun mengimbau agar seluruh guru honorer maupun CPNS tidak risau bila NIP belum terbit.

Kalau memang sudah lulus seleksi dan diumumkan resmi oleh instansi serta diusulkan oleh instansi maka NIP CPNS dan NIP PPPK akan terbit berdasarkan Pertek.

"Selanjutnya selambat-lambatnya setelah 30 hari pascaterbitnya Pertek, instansi harus menerbitkan SK," ucapnya.

Dia menangis, kalau sudah sampai tahap ini, pasti diangkat resmi menjadi ASN. (esy/jpnn)

Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul

"BKN Blak-blakan soal Penyebab NIP PPPK Belum Terbit, Guru Honorer Jangan Kaget",

https://m.jpnn.com/news/bkn-blak-blakan-soal-penyebab-nip-pppk-belum-terbit-guru-honorer-jangan-kaget

Pilu Guru SMP Dikeroyok Siswa Sendiri di Konawe Selatan, Pelaku Bawa Ibu dan Keluarga Usai Ditegur

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Mon, 21 Mar 2022 20:39:00 +0700

Pilu Guru SMP Dikeroyok Siswa Sendiri di Konawe Selatan, Pelaku Bawa Ibu dan Keluarga Usai Ditegur

Berikut kisah pilu seorang guru SMP yang diduga dikeroyok siswanya sendiri di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra). Peristiwa tersebut dialami J (29), seorang guru honorer di Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 6 Konsel, Provinsi Sultra

Berikut kisah pilu seorang guru SMP yang diduga dikeroyok siswa sendiri di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Peristiwa tersebut dialami J (29), seorang guru honorer di Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 6 Konsel, Provinsi Sultra.

Korban merupakan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (PJOK) di sekolah negeri tersebut.

Sedangkan, pelaku dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap J merupakan salah satu pelajar SMP di sekolah negeri tersebut.

Pelajar SMP berinisial AIA diduga mengeroyok gurunya sendiri dibantu ibu, sepupu, dan rekannya.

Kejadian tersebut terjadi saat praktik berenang pada Sabtu (19/3/2022) lalu sekitar pukul 11.00 wita.

Praktik berujung pengeroyokan itu terjadi di lokasi wisata kolam renang Desa Sanggi-sanggi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konsel.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Konawe Selatan (Kasi Humas Polres Konsel), AKP Muslimin, Senin (21/03/2022), membenarkan laporan dugaan penganiayaan tersebut.

Sejauh ini, katanya, penyidik masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus tersebut.

“Untuk terlapor total ada empat orang dan semuanya sudah kami periksa. Hari ini kami periksa lagi,” katanya dikonfirmasi TribunnewsSultra.com.

Terlapor kasus pengeroyokan tersebut yakni AIA bersama ibu, sepupu, serta rekannya.

Penyebab Pengeroyokan

Dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terjadi saat praktik berenang pada Sabtu (19/03/2022) lalu sekitar pukul 11.00 wita

Praktik berlangsung di lokasi wisata kolam renang, Desa Sangisangi, Kecamatan Palangga, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Korbannya seorang guru SMP Negeri 6 Konsel berinisial J.

Sehari-hari, guru honorer tersebut mengajar mata pelajaran PJOK.

Korban diduga dianiaya dan dikeroyok siswanya sendiri berinisial AIA yang dibantu sejumlah keluarganya.

AIA merupakan pelajar SMP kelas IX di sekolah tersebut.

Dugaan penyebab AIA menganiaya gurunya sendiri gegara tak diterima ditegur oleh J saat praktik berenang tersebut berlangsung.

Akibat peristiwa itu, sang guru mengalami luka pada bagian dagu sebelah kiri, lutut kiri, dan punggung kaki sebelah kanan.

Kronologis Pengeroyokan

Berikut kisah pilu seorang guru SMP yang diduga dikeroyok siswa sendiri di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra). Peristiwa tersebut dialami J (29), seorang guru honorer di Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 6 Konsel, Provinsi Sultra. (kolase foto (handover))

AKP Muslimin membeberkan kronologi dugaan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut.

Kejadian tersebut bermula saat sang guru honorer tersebut menggelar praktik berenang untuk pelajar kelas 9.

“Korban memberikan arahan tentang tata cara berenang, tapi pelajar AIA ini tidak mengindahkan, seolah-olah melawan,” katanya saat dihubungi TribunnewsSultra.com via telepon seluler.

Sang guru lantas mendatangi AIA untuk memberi nasihat sambil menepuk bahunya.

Namun, pelajar SMP tersebut tak terima bahkan melontarkan makian kepada gurunya tersebut.

AIA selanjutnya pulang ke rumah dan melaporkan kejadian itu.

Tak berselang lama, dia kembali ke kolam renang bersama ibu dan sepupunya.

“AIA langsung menganiaya korban dengan memukul dagu,” jelas AKP Muslimin.

“Lalu sepupu dan dua rekan AIA juga datang ikut menganiaya,” ujarnya menambahkan.

Sementara, ibu AIA tak hanya memukuli korban akan tetapi juga menghujat sang guru honorer tersebut.

Akibat pengeroyokan tersebut, sang guru mengalami luka di bagian dagu sebelah kiri, lutut kiri, dan punggung kaki kanan.

Korban selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor atau Polsek Palangga, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra.(*)

Artikel ini telah tayang di TribunnewsSultra.com dengan judul Pilu Guru SMP Dikeroyok Siswa Sendiri di Konawe Selatan, Pelaku Bawa Ibu dan Keluarga Usai Ditegur, https://sultra.tribunnews.com/2022/03/21/pilu-guru-smp-dikeroyok-siswa-sendiri-di-konawe-selatan-pelaku-bawa-ibu-dan-keluarga-usai-ditegur.

Daerah Ini Minta Pusat Merekrut CPNS, karena Honorer & PPPK Membebani APBD

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Mon, 21 Mar 2022 09:50:00 +0700

Daerah Ini Minta Pusat Merekrut CPNS, karena Honorer & PPPK Membebani APBD

Pemkab Lebak, Banten meminta pemerintah pusat merekrut CPNS, sedangkan honorer dan PPPK dinilai membebani APBD. Ilustrasi. Foto: dok.JPNN.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Banten mengalami kekurangan tenaga aparatur sipil negara atau ASN lantaran banyak PNS yang pensiun. Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Pemkab Lebak Alkadri menyebut saat ini tenaga ASN yang melayani masyarakat di kantor kecamatan tinggal beberapa orang saja.

"Sangat kekurangan," kata Alkadri di Lebak pada Minggu (20/3).

Alkadri mengungkap data bahwa ASN di Lebak pada 2015 masih di atas 12.000 orang, tetapi kini tersisa sekitar 8.000 orang saja.

Kekurangan ASN itu disebabkan terbatasnya rekrutmen CPNS yang diselenggarakan pemerintah pusat, sementara yang pensiun ratusan orang per tahun.

Selain itu, juga ditambah adanya ASN yang masih aktif dilaporkan meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan.

Pemkab Lebak setiap tahun selaku mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk terus membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sebab, kekurangan tenaga ASN tersebut bakal berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Terlebih lagi, wilayah Kabupaten Lebak begitu luas dengan topografi perbukitan dan pegunungan.

Pemkab Lebak yang kekurangan ASN minta pusat merekrut CPNS karena mengangkat honorer dan PPPK membebani APBD.

Kemudian, kata Alkadri, saat ini Lebak memiliki penduduk sekitar 1,3 juta jiwa. Jika diasumsikan, satu ASN sekarang melayani 200 orang warga.

"Kami berharap pemerintah pusat setiap tahun membuka lowongan CPNS," ujar Alkadri. Dia beralasan Pemkab Lebak sudah tidak mengangkat pegawai honorer karena dapat membebani keuangan daerah.

Kondisi itu akan sama bila daerah mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Sebab, gaji PPPK kini menjadi tanggung jawab daerah, tidak lagi ditanggung dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.

"Kami minta pemerintah pusat dapat memperbanyak kuota CPNS," harap Alkadri. (ant/fat/jpnn)

Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul "Daerah Ini Minta Pusat Merekrut CPNS, karena Honorer & PPPK Membebani APBD",

https://m.jpnn.com/news/daerah-ini-minta-pusat-merekrut-cpns-karena-honorer-pppk-membebani-apbd

Quipper jadi partner terverifikasi implementasi Kurikulum Merdeka

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Sun, 20 Mar 2022 22:25:00 +0700

Quipper jadi partner terverifikasi implementasi Kurikulum Merdeka

Aplikasi Quipper

Perusahaan education technology (edutech) Quipper lolos sebagai salah satu mitra terverifikasi (verified partner) kurasi perangkat ajar untuk program Sekolah Penggerak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI).

Riza Purnama, S.Pd, M.A., Content Production Head Quipper Indonesia dalam keterangannya pada Minggu mengatakan bahwa dalam era digital ini, teknologi memainkan peran yang penting dalam dunia pendidikan baik bagi para murid maupun guru.

"Kami sangat senang dan bangga dapat terpilih menjadi verified partner kurasi perangkat ajar untuk kurikulum Sekolah Penggerak yang digagas oleh Kemendikbud Ristek.

Hal ini semakin membuat kami semangat untuk terus memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia," ujar Riza.

Quipper berkontribusi melalui Modul Ajar yang telah lolos seleksi pada akhir tahun 2021 dan saat ini dapat diakses di platform Digital Merdeka Mengajar oleh sekolah-sekolah yang tergabung di dalam program Sekolah Penggerak.

Program Sekolah Penggerak diciptakan sebagai penyempurnaan dari program-program sebelumnya yang telah dijalankan oleh Kemendikbud Ristek untuk mencapai pembelajaran yang holistik dan komprehensif bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Berbekal pengalaman dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pendidikan selama lebih dari satu dekade, Quipper mampu menciptakan modul-modul pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman melalui teknologi, termasuk modul ajar untuk program Sekolah Penggerak yang telah memenuhi 22 kriteria komponen modul ajar yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud Ristek.

Quipper telah melihat adanya kenaikan tren digitalisasi di dunia pendidikan sejak belasan tahun yang lalu, oleh karena itu, Quipper selalu berupaya menciptakan layanan pembelajaran digital yang mumpuni, sehingga dapat membantu para siswa meraih nilai akademis terbaik di sekolah melalui layanan Quipper Video (QV), dan juga dapat membantu guru agar lebih efektif dalam melakukan pekerjaanya sebagai tenaga pendidik melalui layanan Quipper School Premium (QSP).

"Untuk program Sekolah Penggerak, kami berupaya mengembangkan modul ajar yang berkualitas bagi para guru sebagai referensi mengajar yang lebih kaya yang dapat digunakan pada berbagai moda pembelajaran yaitu, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Blended Learning maupun Pembelajaran Tatap Muka (PTM)," kata Riza.

Dimulai dari 2.500 sekolah yang akan mengawali transformasi pendidikan dalam program Sekolah Penggerak.

Kemendikbud Ristek mengharapkan seluruh sekolah di Indonesia akan menjadi sekolah penggerak dalam kurun waktu sepuluh hingga lima belas tahun mendatang, sehingga terjadi transformasi yang holistik di dunia pendidikan dan tercapainya visi pendidikan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Membawa visi Distributors of Wisdom, Quipper meyakini bahwa setiap anak berhak atas kesempatan untuk belajar dan menciptakan masa depan yang mereka cita-citakan.

Dengan demikian, Quipper hadir sebagai solusi untuk mencapai hal tersebut melalui teknologi.

Saat ini Quipper telah digunakan oleh lebih dari delapan juta siswa dan lebih dari tiga ratus ribu guru di seluruh Indonesia.

Quipper juga telah menyalurkan miliaran beasiswa kuliah S1 setiap tahunnya melalui program Quipper Scholarship Award (QSA) yang bermitra dengan banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai Quipper dapat dilihat melalui laman www.quipper.com/id/.

sumber: https://www.antaranews.com/berita/2771553/quipper-jadi-partner-terverifikasi-implementasi-kurikulum-merdeka

Tahun Ini Anies Beri Hibah Rp 538,9 Miliar untuk Guru Honorer Swasta dan PAUD

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Sun, 20 Mar 2022 21:58:00 +0700

Tahun Ini Anies Beri Hibah Rp 538,9 Miliar untuk Guru Honorer Swasta dan PAUD

Gubernur DKI Anies Baswedan (tengah) saat berbincang dengan sejumlah murid pada masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SDN Kampung Melayu 01-02, Jakarta Timur, 16 Juli 2018. Anies mengimbau orang tua agar mengantarkan anaknya sekolah agar tercipta interaksi antara guru dan murid. Tempo/Fakhri Hermansyah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pada tahun 2022, Pemprov DKI menyediakan dana hibah sebesar Rp 538,9 miliar untuk guru honorer swasta dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jumlah tersebut naik 10 persen dibanding 2021 yang sebesar Rp 489,9 miliar.

Anies menjelaskan Pemprov DKI Jakarta telah secara konsistem memberikan dana hibah kepada guru swasta dan PAUD sejak 2018 lalu.

"Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru khususnya guru honorer swasta dengan memberikan dana hibah secara konsisten sejak 2018," kata Anies melalui sejumlah akun media sosialnya, Jumat, 18 Maret 2022.

Pemberian dana hibah tersebut, kata Anies diharapkan dapat menyejahterakan dan memotivasi tenaga pendidik untuk berupaya meningkatkan kompetensi dalam mengajar, sehingga dapat melahirkan generasi penerus bangsa.

Unggahan tersebut merupakan bagian dari moemn kehadiran Anies pada Konferensi Kerja Provinsi II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta yang digelar pada Jumat. Anies menjelaskan guru memegang peranan yang penting dan strategis dalam melaksanakan sistem pendidikan.

Anies berharap PGRI beserta seluruh anggotanya perlu terus mengembangkan diri agar bisa menjadi guru yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, dalam mendukung program Pemprov DKI, Pendidikan Tuntas Berkualitas.

PGRI DKI Jakarta, kata Anies bisa menjadi inspirasi bagi pergerakan PGRI di berbagai seluruh Indonesia. "Insya Allah Jakarta dapat menjadi pelopor daerah lain di Tanah Air dalam mengatasi permasalahan di sektor pendidikan," tulisnya

Dalam kesempatan tersebut, PGRI Jakarta memberikan Anugerah Dwija Praja Nugraha yang diberikan kepada Pemprov DKI dalam pembangunan pendidikan.

"Bagi kami, anugerah tersebut adalah anugerah yang diberikan kepada masyarakat Jakarta yang telah bahu membahu untuk mencapai satu misi yaitu dalam mewujudkan masyarakat Jakarta yang sejahtera lahir dan batin," ucap Anies.

sumber: https://metro.tempo.co/read/1572489/tahun-ini-anies-beri-hibah-rp-5389-miliar-untuk-guru-honorer-swasta-dan-paud/full&view=ok

Yth Para PNS, Catat Jadwal Pencairan THR & Gaji ke 13 di 2022

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Sat, 19 Mar 2022 22:03:00 +0700

Yth Para PNS, Catat Jadwal Pencairan THR & Gaji ke 13 di 2022

Foto: Arie Pratama

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan akan tetap mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun ini. Seperti yang sudah diatur dalam undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Dalam UU ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 PNS. Meski demikian, nilainya belum disebutkan.

Adapun pemberian THR akan dilakukan sesaat sebelum Idul Fitri yang jatuh di awal Mei. Biasanya diberikan dua minggu sebelum lebaran yang artinya akan cair pada April mendatang.

Sedangkan untuk gaji ke-13 akan cair pada saat tahun ajaran baru, Juni atau Juli. Kedua vitamin ini diharapkan dapat membantu meningkatkan konsumsi para abdi negara sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi terutama untuk konsumsi rumah tangga.

Meski diberikan, namun besaran kedua booster bagi PNS tersebut belum diketahui apakah kembali sama seperti sebelum pandemi atau tidak. Dimana, pada saat terjadinya Covid-19, THR dan gaji ke-13 dipangkas besarannya oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, kemungkinan skema pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini akan sama dengan tahun lalu.

"Di dalam RAPBN 2022, kebijakan untuk THR dan Gaji-13 saat ini sama dengan tahun 2021," ujarnya kepada CNBC Indonesia.

Pada tahun 2021, THR dan gaji ke-13 diberikan tanpa memasukkan perhitungan tunjangan kinerja. Keduanya diberikan hanya berdasarkan gaji pokok dan tunjangan melekat.

Dari pemangkasan tukin yang ada di THR dan gaji ke-13 tahun ini, pemerintah bisa menghemat anggaran hingga Rp 15 triliun. Ini digunakan untuk menambah belanja untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220318081240-4-323795/yth-para-pns-catat-jadwal-pencairan-thr-gaji-ke-13-di-2022

THR PNS di 2022 Bakal Cair Penuh Atau Nggak? Ini Bocorannya

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Sat, 19 Mar 2022 21:58:00 +0700

THR PNS di 2022 Bakal Cair Penuh Atau Nggak? Ini Bocorannya

Foto: Infografis/PNS Menang Banyak, TPP Cair, THR dan Gaji ke13 Segera Nyusul/Arie Pratama

Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2022 tetap akan didapatkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut telah diatur dalam undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Dalam UU itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan alokasi anggaran baik untuk THR dan gaji ke-13. Namun nilai anggarannya belum disebutkan.

THR akan diberikan dua minggu sebelum Idul Fitri yang jatuh pada awal Mei mendatang. Jadi diperkirakan April mendatang para PNS telah mendapatkan THR.

Sementara itu gaji ke-13 akan cair pada tahun ajaran baru, bulan Juni atau Juli mendatang. Namun besaran keduanya belum diketahui apakah kembali seperti pandemi atau tidak.

Sebagai informasi, saat Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah memutuskan memangkas THR dan gaji ke-13.

Untuk skema pemberian, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan kemungkinan akan sama dengan tahun 2021 lalu.

"Di dalam RAPBN 2022, kebijakan untuk THR dan Gaji-13 saat ini sama dengan tahun 2021," kata Isa kepada CNBC Indonesia.

Tahun lalu, THR dan gaji ke-13 diberikan tanpa memasukkan perhitungan tunjangan kinerja. Keduanya diberikan berdasarkan gaji pokok serta tunjangan.

Sementara itu dari pemangkasan tukin pada THR dan gaji ke-13 tahun ini, pemerintah dapat menghemat hingga Rp 15 triliun. Hal tersebut digunakan menambah belanja untuk penanganan dampak Covid-19.

sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220319074739-4-324102/thr-pns-di-2022-bakal-cair-penuh-atau-nggak-ini-bocorannya

'Kiamat' Tenaga Honorer Mulai 2023, PNS Siap-siap Nyusul Ya!

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Sat, 19 Mar 2022 21:23:00 +0700

'Kiamat' Tenaga Honorer Mulai 2023, PNS Siap-siap Nyusul Ya!

Foto: CNBC Indonesia TV

Tenaga Honorer di instansi pemerintahan akan dihapus pada 2023, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 49/2018. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga akan terus dikurangi.

Dalam aturan tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja itu, disebutkan bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah dapat melaksanakan tugas paling lama hingga 2023 mendatang.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denni mengatakan rencana penghapusan tenaga honorer bukan kebijakan baru. Tapi rencana itu sudah ada sejak 2005 lalu.

Alex mengatakan pada saat itu ada 900 ribu tenaga honorer, bersamaan juga pemerintah sepakat untuk mengangkat 860 ribu tenaga honorer menjadi PNS.

"Sisanya tidak memenuhi kriteria, tapi yang sisanya ingin diproses lebih lanjut. Begitu di data ulang dan membengkak jadi 600 ribuan. 11x lipat membengkak angkanya pada saat itu," jelasnya.

Pembengkakan angka tenaga honorer di tiap instansi tersebut akhirnya mendorong terbitnya Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara 5/2014. Dalam aturan, ditetapkan hanya ada dua kategori ASN yakni PNS dan PPPK.

Namun, bukan berarti pasca terbitnya UU tersebut pemerintah tak lagi mengangkat tenaga honorer. Bahkan hingga saat ini, ada beberapa instansi yang tetap merekrut tenaga honorer, kendati hal tersebut telah dilarang.

"Sejak 2005 sudah dilarang. Jadi sebetulnya PP 48/2005 junto 43/2007. pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer. Jadi semua orang sudah tahu ini enggak boleh. Tapi yang diangkat masih diangkat, yang mau masih mau."

Transformasi Birokrasi PNS

Selain itu, Alex juga angkat bicara mengenai rencana besar pemerintah dalam mentransformasikan sistem birokrasi PNS. Bukan tidak mungkin, ada beberapa kriteria PNS yang terdampak.

Alex mengatakan hampir 38% dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai pelaksana. Sementara itu, sebanyak 36% lebih berstatus sebagai guru dan dosen.

"Kemudian tenaga teknis, kesehatan dan lain-lain itu sekitar 14%. Sisa-sisanya 10-11% pejabat struktural. Kalau bicara transformasi digital, tentu pelaksana ini yang akan terdampak terlebih dahulu karena pekerjaan akan digantikan teknologi," kata Alex.

Alex mengatakan dalam 5 tahun yang akan datang, para pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30-40% dengan rencana transformasi digital. Artinya, ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak.

"Mungkin sekitar 600 ribu dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling/reskilling melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti," tegasnya,

"Jadi harus ada negatif growth di sana. Kalau enggak, enggak lucu kita going digital tapi masih banyak padat karyanya di sana," tegasnya,

Alex mengatakan saat ini ada tiga agenda besar transformasi birokrasi. Pertama, adalah transformasi organisasi yang kerap kali digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Harus ada layering, layer-layer yang panjang itu harus dipotong. Sekarang hanya tinggal dua. Eselon I dan Eselon II. Eselon III dan IV ditransformasi menjadi pejabat fungsional. Jadi organisasinya dulu," tegasnya.

Kedua, adalah sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Alex mengatakan di era digital, perlu ada perubahan transformasi pemerintahan yang jauh lebih adaptif menyikapi perubahan.

"Ketiga, terkait manusianya sendiri. Manajemen sumber daya manusia menuju human capital tangguh. Ini PR, khususnya di kedeputian SDM aparatur," tegasnya. (dce/dce)

sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220319152705-4-324155/kiamat-tenaga-honorer-mulai-2023-pns-siap-siap-nyusul-ya

Kemendikbudristek bawa Merdeka Belajar pada pertemuan G20

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Tue, 15 Mar 2022 21:08:00 +0700

Kemendikbudristek bawa Merdeka Belajar pada pertemuan G20

tangkapan layar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril dalam taklimat media yang dipantau di Jakarta, Selasa (15/3/2022). (ANTARA/Indriani)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membawa terobosan Merdeka Belajar dalam pertemuan Kelompok Kerja Pendidikan G20 (G20 Education Working Group/EdWG).

Kemendikbudristek akan membawa terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang transformatif, Indonesia dipandang sebagai contoh baik negara yang berhasil melakukan transformasi pendidikan menyeluruh yang berkualitas meski diterpa pandemi COVID-19,” ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril dalam taklimat media yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Indonesia akan memimpin para negara anggota G20 untuk bergotong royong mendiskusikan upaya-upaya yang sama melalui empat agenda prioritas.

Sebanyak empat agenda prioritas yang diangkat, yakni pendidikan universal yang berkualitas, teknologi digital untuk pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta masa depan dunia kerja pasca-COVID-19.

Ia menambahkan gotong royong merupakan semangat utama Presidensi G20 Indonesia. Entitas dan nilai luhur budaya bangsa Indonesia tersebut juga tercermin dalam tema besar yang diangkat, yakni “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama”.

“Pandemi COVID-19 mendorong adanya perubahan dan inovasi dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sistem pendidikan. Tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia,” kata Iwan yang juga Ketua Kelompok Kerja Pendidikan G20 (Chair of Education Working Group) itu.

Untuk menuntaskan masalah serta melahirkan solusi yang tepat sekaligus inovatif di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam skala global, katanya, langkah kerja bersama harus dijalankan.

Sebagai bentuk pengejawantahan, katanya, dalam Presidensi G20 Indonesia mengajak dunia saling bahu-membahu, saling dukung, untuk pulih bersama, tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan dalam hal pendidikan dan kebudayaan.

“Pesan kuncinya adalah gotong royong, kerja sama. Karena itu, melalui Kelompok Kerja Pendidikan G20, Indonesia mengajak para negara anggota G20 untuk bergotong royong mendiskusikan upaya bagaimana menghadirkan sistem pendidikan yang berkualitas, dengan empat agenda prioritas yang kita angkat,” kata dia.

Kemendikbudristek selaku pemimpin Kelompok Kerja Pendidikan G20, mendorong negara-negara anggota G20 untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan saran, serta mencari solusi untuk kebaikan bersama.

sumber: https://www.antaranews.com/berita/2761285/kemendikbudristek-bawa-merdeka-belajar-pada-pertemuan-g20

Mana Realisasi Janji Mas Nadiem soal Gaji PPPK Guru Ada di DAU?

noreply@blogger.com (Profesi Guru) — Tue, 15 Mar 2022 20:13:00 +0700

Mana Realisasi Janji Mas Nadiem soal Gaji PPPK Guru Ada di DAU?

Mendikbudristek Nadiem Makarim bicara soal formasi PPPK guru 2022. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim terus mendorong pemerintah daerah mengajukan usulan kebutuhan formasi PPPK 2022 sebanyak-banyaknya.

Kemendikbudristek bahkan menyiapkan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK guru sebanyak 758 ribuan.

Saat bertemu para kepala daerah se Kalimantan Tenggara (Kaltara) baru-baru ini, Nadiem Makarim secara khusus meminta dukungan untuk menyukseskan program pengadaan PPPK 2022. Dia memastikan anggaran gaji sudah masuk dalam dana alokasi umum atau DAU 2022.

Gaji PPPK guru 2021 dihitung 14 bulan, sedangkan PPPK 2022 dihitung 3 bulan dimulai Oktober. Sayangnya, pernyataan Nadiem Makarim ini dinilai Ketua Forum Guru Tidak Tetap (GTT) Kabupaten Kebumen Musbihin tidak sesuai fakta di lapangan.

"Mas Nadiem ingin menghendaki pemda mengusulkan sebanyak-banyaknya. Surat resminya dari Kemendikbudristek apa ada?," kata Musbihin kepada JPNN.com, Selasa (15/3).

Dia menegaskan, pernyataan Mendikbudristek ini sudah sering didengar Pemda bahwa gaji PPPK guru masuk DAU. Namun, Pemda menginginkan surat resmi karena faktanya setelah dicek dana gajinya tidak ada di DAU..

Itu pula yang membuat Kabupaten Kebumen tidak lagi mengajukan usulan kebutuhan formasi PPPK guru 2022. Yang diajukan hanya PPPK nonguru. Itu pun hanya 45 orang.

"Pengadaan PPPK guru 2021 menjadi pengalaman buruk bagi Pemda karena ternyata anggaran DAU tidak bertambah, akhirnya daerah yang harus menanggung beban," terang Musbihin.

Tak semua daerah bisa mengikuti permintaan Nadiem Makarim untuk mengajukan usulan kebutuhan formasi PPPK guru 2022 sebanyak-banyaknya.

Musbihin pun menunggu Nadiem Makarim ke Kebumen. Nantinya, kata dia, Nadiem bisa melihat buku APBD Kebumen yang meecantumkan anggaran untuk PPPK.

Menurut guru pendidikan agama Islam (PAI) ini, bukan hanya Kebumen yang kesulitan anggaran untuk pengadaan PPPK guru 2022.

Ada banyak daerah yang kesulitan termasuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah pusat, lanjutnya, ingin Pemda mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Sementara, Pemda berpikir berjuta-juta kali untuk mengusulkan PPPK 2022.

Menurut Musbihin, sudah ada OPD Kebumen yang menerima DAU secara utuh, tetapi masih menombok anggaran yang ada. "Pegawai bertambah otomatis pengeluaran makin besar untuk membayar gaji PPPK 14 bulan. Anehnya pemasukannya tetap tidak ada tambahan," pungkas Musbihin. (esy/jpnn)

Artikel ini telah tayang di JPNN.com

dengan judul "Mana Realisasi Janji Mas Nadiem soal Gaji PPPK Guru Ada di DAU?",

https://www.jpnn.com/news/mana-realisasi-janji-mas-nadiem-soal-gaji-pppk-guru-ada-di-dau