Blog Wasum | Indahnya Berbagi

KKP: Modernisasi Kapal Perikanan untuk Nelayan Naik Kelas Bertahap sampai 2028

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Tue, 12 May 2026 15:00:00 +0700

JAKARTA, (12/5) - Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan keseriusannya membangun sektor kelautan dan perikanan nasional. Dalam kunjungannya ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu (9/5), Prabowo mengumumkan pembangunan 1.582 unit kapal ikan modern untuk nelayan di seluruh Indonesia.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya besar pemerintah mendorong nelayan lokal “naik kelas” melalui modernisasi armada tangkap dan penguatan ekonomi pesisir.

Di hadapan para nelayan dan masyarakat pesisir, Prabowo menegaskan bantuan kapal akan mulai direalisasikan tahun ini.

Ia menyebut pembangunan kapal dilakukan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil sekaligus langkah memperkuat kedaulatan maritim Indonesia.

“Saya sering diejek Prabowo ini, Prabowo itu, tetapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan,” ujar Prabowo.

Program bantuan kapal tersebut akan dijalankan melalui koperasi nelayan. Pemerintah mendorong nelayan di berbagai daerah membentuk kelompok usaha berbasis koperasi agar distribusi bantuan lebih terorganisasi dan berkelanjutan. Kapal yang dibangun terdiri dari berbagai ukuran, mulai kapal kecil hingga kapal besar sesuai kebutuhan wilayah penangkapan ikan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pembangunan 1.582 kapal dilakukan secara bertahap mulai 2026 hingga 2028. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 unit merupakan kapal berkapasitas 30 gross ton (GT) yang nantinya diprioritaskan untuk mendukung aktivitas ekonomi di KNMP.

Menurut Trenggono, program ini bertujuan meremajakan armada perikanan nasional yang sebagian besar telah berusia tua. Pemerintah juga memastikan seluruh kapal diproduksi di dalam negeri guna memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor maritim.

Selain membangun kapal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengoperasikan armada modern tersebut. Pelatihan awak kapal dilakukan melalui sekolah-sekolah perikanan dan masyarakat pesisir di kawasan KNMP.

Bangun 50 Kapal di 2026

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengatakan tahap awal pembangunan difokuskan pada penyelesaian 50 unit kapal modern sepanjang 2026. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan rantai pasok material, peralatan, hingga kesiapan galangan kapal nasional.

"Membangun kapal harus benar benar memenuhi aspek teknis dan pelaksanaan yang profesional dan memenuhi standar pembangunan yang baik dan tersertifikasi. Kita harus siapkan semua mulai dari design ,bahan bakunya dan kelengkapan lainnya hingga kesiapan galangan kapal yang akan membangunnya," ujar Latif.

Program modernisasi armada ini juga mendapat dukungan internasional. Dalam kunjungan kenegaraan ke London awal tahun 2026, Pemerintah Inggris menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan 1.500 kapal ikan Indonesia melalui kerja sama maritim kedua negara. Dukungan tersebut disampaikan langsung Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pertemuan bilateral bersama Presiden Prabowo di Downing Street.

Pemerintah menilai modernisasi kapal ikan menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ekonomi biru nasional. Kehadiran kapal modern diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan, memperluas jangkauan melaut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Di sisi lain, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga terus dipercepat. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 100 KNMP pada 2025 dan sebanyak 65 lokasi telah rampung dibangun. Kawasan KNMP dirancang menjadi pusat ekonomi pesisir terpadu yang dilengkapi hunian nelayan, fasilitas pengolahan hasil laut, hingga penguatan koperasi masyarakat.

Bagi pemerintah, pembangunan ribuan kapal dan kampung nelayan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol perubahan arah kebijakan maritim nasional. Melalui program tersebut, pemerintah ingin memastikan nelayan Indonesia tidak lagi menjadi penonton di lautnya sendiri, melainkan menjadi pelaku utama dalam mengelola kekayaan laut nasional.

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.137/SJ.5/V/2026

Sumber: Biro Humas KKP

KKP Siapkan Ruang Laut untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Mon, 11 May 2026 10:46:00 +0700

JAKARTA, (11/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT PLN (Persero) secara resmi menandatangani kerja sama penyelenggaraan penataan ruang laut dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebutuhan ruang bagi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan ke dalam tata ruang nasional.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana menyebutkan, perencanaan ruang laut bukan sekedar instrumen kebijakan dan pengaturan namun menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi.

“Perencanaan ruang laut dapat menyinergikan dan mengintegrasikan program prioritas nasional khususnya kemandirian dan ketahanan energi,” ujar Kartika dalam siaran resmi di Jakarta, Senin (11/5).

Dalam konteks ekologi, menurut Kartika, perencanaan ruang laut juga mengoptimalkan fungsi dan perlindungan ekologis, keanekaragaman hayati, termasuk memastikan lokasi-lokasi ekosistem karbon biru guna memastikan pencapaian target komitmen Indonesia di tingkat global dan merepresentasikan kepentingan nasional untuk pengelolaan ekosistem karbon biru sebagai dasar penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Di kesempatan yang sama, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto menyampaikan pemanfaatan ruang laut menjadi aspek yang sangat krusial dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan seperti pembangkit di wilayah pesisir, jaringan kabel laut, gardu induk, maupun fasilitas pendukung lainnya.

Yusuf juga menyepakati perlunya keterpaduan perencanaan antara pembangunan ketenagalistrikan dengan kebijakan penataan ruang laut agar tercipta kepastian hukum, efisiensi proses perizinan serta perlindungan terhadap ekosistem laut.

“Kami yakin kolaborasi PT PLN (Persero) dengan KKP, khususnya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, adalah wujud nyata semangat gotong royong dalam pembangunan nasional, dan landasan penting untuk mendukung ketahanan energi dan kedaulatan energi nasional,” pungkasnya.

Sebagai informasi, PKS antara KKP dan PT PLN (Persero) meliputi beberapa ruang lingkup (1) Penyelenggaraan penataan ruang laut; (2) Pemenuhan pelaksanaan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang laut; (3) Pemenuhan kewajiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut; (4) Berbagi pakai data dan/atau informasi terkait perizinan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; dan (5) Penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.136/SJ.5/V/2026

Sumber : Website KKP

KKP Pastikan Data Kawasan Konservasi Laut Indonesia Transparan dan Diakui Global

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Tue, 5 May 2026 14:30:00 +0700

JAKARTA, (5/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan data kawasan konservasi laut Indonesia semakin transparan dan diakui secara global melalui penyelarasan dengan database World Database on Protected Areas (WDPA). Informasi tersebut dapat diakses publik secara terbuka melalui platform Protected Planet (https://www.protectedplanet.net/country/IDN).

Langkah ini merupakan upaya KKP untuk memastikan data kawasan konservasi laut Indonesia tercatat secara akurat, transparan, dan selaras dengan standar internasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen tinggi dalam perlindungan dan pengelolaan laut.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menyampaikan bahwa sinkronisasi data ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengakuan global terhadap capaian Indonesia. “Sinkronisasi ini memastikan kontribusi Indonesia terhadap konservasi laut dunia tercatat secara akurat, kredibel, dan diakui secara internasional. Ini juga menjadi fondasi penting dalam mendukung target nasional dan agenda global seperti CBD serta target 30x30,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (5/5).

Ia menambahkan, integrasi data ke dalam sistem global membuka peluang kerja sama internasional, mulai dari akses pendanaan biru hingga penguatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan.

KKP juga terus mendorong perluasan kawasan konservasi laut sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Target perluasan hingga 97,5 juta hektar pada tahun 2045 menjadi bagian dari kebijakan ekonomi biru, yang menyeimbangkan perlindungan ekosistem dengan pemanfaatan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Upaya ini sekaligus mendukung target global Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework untuk melindungi 30 persen wilayah laut dunia, serta memperkuat ketahanan pangan dan daya saing sektor kelautan Indonesia.

Sementara dalam komunikasi resmi kepada Sekretariat UNEP-WCMC pada 23 April 2026, Direktur Konservasi Ekosistem - Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Firdaus Agung, menyampaikan apresiasi atas pembaruan data kawasan konservasi laut Indonesia dalam sistem WDPA. Ia menilai pembaruan tersebut sebagai langkah penting dalam meningkatkan kredibilitas pelaporan Indonesia di tingkat global.

Firdaus juga menjelaskan bahwa dalam pelaporan capaian kawasan konservasi, Indonesia menggunakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan kerangka pelaporan Convention on Biological Diversity (CBD). Pendekatan ini memastikan data yang disampaikan tidak hanya akurat, tetapi juga diakui secara internasional.

“Untuk pelaporan di bawah Convention on Biological Diversity (CBD), Indonesia menggunakan luas laut teritorial sebagai dasar perhitungan cakupan kawasan konservasi laut,” ujarnya.

Dia menambahkan, wilayah laut teritorial Indonesia mencakup hingga 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan, dengan total luasan sekitar 3.257.357 kilometer persegi.

Melalui pendekatan tersebut, KKP mengusulkan agar WDPA menggunakan referensi yang sama dalam menghitung persentase capaian kawasan konservasi Indonesia. Dengan demikian, data nasional dan pelaporan global dapat selaras serta meminimalkan perbedaan interpretasi.

KKP memastikan penguatan data dan perluasan kawasan konservasi akan terus menjadi prioritas. Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui ekonomi biru.

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.125/SJ.5/V/2026

Sumber: HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN KKP

Kolaborasi KKP - Korsel Perkuat Kompetensi Ahli Maritim Muda Indonesia

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Wed, 22 Apr 2026 14:30:00 +0700

JAKARTA, (22/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) kelautan melalui kolaborasi internasional. Baru-baru ini KKP menggelar Marine Survey Equipment Training (MSET) sebagai bentuk kerjasama Korea-Indonesia Integrated Ocean Fisheries Technology Training Center (KIOTEC) di Ancol, Jakarta Utara.

Pelatihan ini merupakan bagian dari inisiatif global UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021–2030) dan menjadi aksi resmi (Decade Action No. 13.7) bertajuk Korea–Indonesia Ocean Technology Capacity Enhancement Actions (KIOTEC-CEA), yang berfokus pada peningkatan kapasitas profesional kelautan muda Indonesia (Early Career Ocean Professionals/ECOP).

Sebanyak 40 mahasiswa magister dari sembilan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, antara lain ITB, IPB, UGM, UNDIP, UNHAS, UNPAD, UB, UNPATTI, dan UNUD, mengikuti pelatihan intensif ini. Para peserta memperoleh pengalaman langsung dalam pengoperasian peralatan oseanografi modern sebagai upaya menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan kebutuhan praktik di lapangan.

Pelatihan MSET berfokus pada pengukuran fisika kelautan, mencakup penggunaan Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) untuk analisis arus laut, Conductivity, Temperature, Depth (CTD) untuk profil kolom air, serta grab sampler dan sieve shaker untuk analisis geologi dan bentik. Kegiatan ini mengombinasikan kuliah dari para ahli nasional dengan praktik lapangan berbasis data yang difasilitasi oleh KIOTEC bersama BlueArc Global.

“Program ODA KIOTEC merupakan langkah konkret dan strategis yang selaras dengan arah kebijakan nasional. KKP berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan budi daya perikanan, penguatan armada tangkap, serta pengelolaan sumber daya laut berbasis data. Semua itu membutuhkan SDM unggul dan data kelautan yang akurat, di mana KIOTEC memegang peran penting,” ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta di Jakarta, Rabu (22/4).

Lebih lanjut disampaikan, di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, tekanan terhadap ekosistem laut, dan kebutuhan peningkatan produksi pangan, penguasaan teknologi kelautan menjadi semakin krusial. “SDM kelautan harus adaptif, berbasis sains, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan solusi nyata dan berkelanjutan,” tegasnya.

Manajer Proyek KIOTEC sekaligus Wakil Ketua IOC-UNESCO, Dr. Park Hansan, menekankan pentingnya pembangunan kapasitas yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga pola pikir kolaboratif lintas disiplin.

“Fokus ODA KIOTEC bukan hanya pada program atau fasilitas, tetapi pada pengembangan SDM yang mampu memahami kompleksitas laut, bekerja lintas sektor, dan menerjemahkan ilmu menjadi solusi konkret dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, sistem pangan, dan keberlanjutan sumber daya laut,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Kelautan, Kemenko Bidang Pangan, Yanti Permatasari, menegaskan bahwa penguatan kapasitas SDM merupakan prioritas pemerintah dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan nasional.

“Seiring meningkatnya peran sektor kelautan dalam ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan, kebutuhan terhadap data yang akurat dan teknologi yang andal semakin tinggi. Pelatihan ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kepemimpinan maritim Indonesia di tingkat global,” jelasnya.

Sebagai informasi, KIOTEC merupakan pusat pelatihan yang diluncurkan oleh KKP melalui BPPSDM KP pada 24 Februari 2026 di Jakarta. Kehadiran KIOTEC menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan SDM kelautan dan perikanan nasional, sekaligus memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Republik Korea.

KIOTEC merupakan implementasi dari proyek Official Development Assistance (ODA) bertajuk “Establishment of the Integrated Ocean Fisheries Technology Training Center and Enhancing Capacity Building in Indonesia”, hasil kolaborasi antara BPPSDM KP dan Ministry of Oceans and Fisheries (MOF) Korea, yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (kini Kementerian Koordinator Bidang Pangan).

Melalui program ini, Indonesia tidak hanya memperoleh dukungan infrastruktur pelatihan, tetapi juga transfer teknologi, penguatan jejaring internasional, serta peningkatan kapasitas riset kelautan nasional. BPPSDM KP memandang KIOTEC sebagai model kolaborasi internasional yang efektif dalam mencetak SDM unggul, adaptif, dan berdaya saing global.

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa penguatan SDM KP melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci dalam mewujudkan kedaulatan pangan laut dan ekonomi biru yang berkelanjutan. Ia juga mendorong agar kolaborasi internasional seperti KIOTEC terus diperluas guna mempercepat transformasi sektor kelautan Indonesia menjadi lebih modern, produktif, dan berdaya saing global.

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.111/SJ.5/IV/2026

Sumber : HUMAS BPSPDM KP

Tingkatkan Kompetensimu di Balai Pelatihan KKP

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Tue, 27 Jan 2026 20:52:00 +0700

Indonesia Jadi Tuan Rumah Ocean Impact Summit

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Mon, 26 Jan 2026 20:58:00 +0700

Perubahan Iklim Masuk Fase 'Global Boiling'

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Wed, 7 Jan 2026 20:38:00 +0700

Dua tahun lalu, tepatnya pada 27 Juli 2023, melalui konferensi pers terkait perubahan iklim di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres memberikan pernyataan yang mencengangkan para ilmuwan bahwa era global warming (pemanasan global) telah berakhir, dan bumi memasuki era global boiling (pendidihan global).

Perubahan iklim sudah terjadi, namun beberapa tahun belakangan ini dampaknya semakin terasa dengan kenaikan suhu signifikan. Salah satu pengemudi ojek daring bernama Aldi menceritakan keluhannya beberapa tahun terakhir, cuaca panas semakin terasa dari tahun ke tahun, hal ini mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

"Cuaca panas banget, saya ga kuat sekarang kalau keluar siang lama-lama, kepala jadi pusing karena kepanasan" ujar Aldi, pengemudi ojek daring. Minggu (24/8).

Pria yang telah bekerja sebagai pengemudi ojek daring sejak tahun 2019 itu menuturkan bahwa cuaca beberapa tahun ini sering berubah-ubah tidak menentu, kadang panas berlebihan atau hujan yang berkepanjangan, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk para pengemudi ojek daring dan sangat membutuhkan fisik prima.

Dilansir dari laman berita situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) (30/5) dengan judul artikel "Perubahan Iklim Bukan Lagi Isu Global, BMKG Tegaskan Dampaknya Nyata” menjelaskan bahwa tahun 2024 menjadi tahun terpanas dalam sejarah pencatatan suhu global. Suhu rata-rata global tercatat telah melampaui ambang batas 1,5°C dibandingkan masa pra-industri (tahun 1850). Ambang batas ini adalah angka krusial yang ditetapkan dalam Kesepakatan Paris untuk menghindari dampak paling buruk dari perubahan İklim.

Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, mengungkapkan apabila intervensi penyebab dari perubahan iklim yang diatribusikan ke konsentrasi gas CO2 (karbon dioksida) secara benar, maka kenaikan 1,5°C baru akan tercapai pada tahun 2030.

"Jadi ada 10 tahun lebih cepat secara realita bahwa suhu kita sudah di atas 1 dan sudah mendekat 1,5. Jadi 1,5 ini menjadi satu titik kritis," kata Erma, dalam wawancara secara daring, Jumat, 12 September 2025.

Peneliti Ahli Utama di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer ini juga menjelaskan apabila sudah melampaui threshold yaitu 1,5°C ini maka kita sudah masuk pada fase yang krisis, artinya dampak perubahan iklim itu sudah menyentuh 1,5 sampai bahkan 2 kali lipat dari semula dan itu bisa sangat berbahaya terutama pada kondisi biota yang tidak kuat dengan kenaikan atau peningkatan suhu yang ekstrim.

Dampak Pada Sektor Kelautan dan Perikanan

Tidak hanya di perkotaan, perubahan iklim berdampak langsung maupun secara tidak langsung pada sektor kelautan dan perikanan, ditandai dengan meningkatnya suhu laut, naiknya muka air laut, serta frekuensi badai yang lebih sering. Kondisi ini mengakibatkan penurunan stok ikan, pergeseran daerah tangkapan, hingga berkurangnya hasil tangkapan nelayan.

Sementara itu, pacla ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil juga mengalami kondisi serius seperti coral bleaching (pemutihan karang), degradasi mangrove dan padang lamun, hal tersebut berpotensi mengganggu kelestarian ekosistem dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam laporan bersama yang disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bank Dunia yang diterbitkan tahun 2022 melalui buku "Hot Water Rising: The Impact of Climate Change on Indonesia’s Fisheries and Coastal Communities” mencatat bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. 714, dan 718 disebut sebagai kawasan yang paling rentan terhadap perubahan iklim, karena ketergantungan kehidupan dan penghidupan masyarakat terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan sangat tinggi sementara kemampuan adaptasi masih terbatas.

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Dalam upaya melawan krisis perubahan iklim, KKP menempatkan kebijakan ekonomi biru sebagai kerangka utama dengan pendekatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terukur, berkelanjutan serta dengan tetap memperhatikan ekosistem.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menjelaskan dari sisi mitigasi, KKP aktif mendorong masuknya sektor kelautan dalam kebijakan pengendalian perubahan iklim nasional, salah satunya melalui penerbitan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan, sekaligus mengkampanyekan peran laut dalam forum internasional untuk mendapatkan dukungan global bagi program adaptasi dan mitigasi.

"Pada aturan tersebut, upaya mitigasi perubahan iklim sektor kelautan dan perikanan didukung oleh empat sub sektor yaitu Karbon Biru, Perikanan Budi Daya, Perikanan Tangkap, dan Pengolahan, Distribusi dan atau Pemasaran Hasil Perikanan," tambah Koswara, Selasa, 9 September 2025.

KKP juga menargetkan perluasan kawasan konservasi laut hingga 30% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2045 (30 by 45) sebagai langkah strategis untuk menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ekosistem karbon biru, sekaligus meningkatkan ketahanan pesisir dalam jangka panjang.

Selain itu, untuk adaptasi perubahan iklim secara fisik, KKP telah melakukan seperti rehabilitasi ekosistem, terutama mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, serta pembangunan infrastruktur pesisir untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Ekosistem karbon biru seperti mangrove dan padang lamun memiliki peran penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim yaitu sebagai penyerap karbon alami sekaligus pelindung pesisir dari abrasi, banjir rob dan tempat pemijahan biota yang mendukung upaya adaptasi perubahan iklim.

Indonesia memiliki potensi karbon biru yang besar, dengan 3.44 juta hektare mangrove (KLHK, 2023) dan 1,84 juta hektare padang lamun (Analisis KKP, 2023). Selain itu, Indonesia diperkirakan menyimpan sekitar 3.4 Pg C atau 17% cadangan karbon biru dunia (Alongi et. al., 2015).

Edukasi Berdampak

Salah satu upaya adaptasi non fisik terkait perubahan iklim, KKP melaksanakan program Sekolah Pantai Indonesia (SPI) yaitu dengan menanamkan kesadaran sejak dini kepada generasi muda mengenai pentingnya menjaga pesisir dan laut. Sasaran utama program ini adalah siswa SMP dan SMA atau yang sederajat pada sekolah-sekolah di pesisir Indonesia sebagai muatan Pelajaran tambahan.

SPI dilakukan melalui pendekatan 4A: Amati, Analisa, Ajarkan, dan Aksi, peserta diajak mengamati kondisi ekosistem, menganalisis hasil pengamatan, membagikan pengetahuan kepada lingkungan sekitarnya, dan melakukan aksi nyata seperti penanaman mangrove, pembersihan pantai, serta kampanye pengurangan sampah plastik.

Kolaborasi Aksi Melawan Perubahan Iklim

Dalam mengurangi dampak perubahan iklim, Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, Erma Yulihastin, menerangkan beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya dengan mengurangi penggunaan energi fosil dengan mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan.

Selanjutnya dalam untuk aktivitas sehari-hari dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan transportasi publik atau umum, hal ini untuk mengurangi produksi polusi udara yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor.

Pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Untuk anorganik diserahkan dibuang pada tempatnya untuk bisa diolah menjadi bahan yang bisa dipakai lagi, serta untuk sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos untuk tanaman di rumah.

Selain itu, selalu menggunakan tas belanja sendiri, dan kurangi konsumsi plastik, karena salah satu penyumbang sampah terbesar adalah sampah yang berasal dari plastik.

Tidak hanya itu saja, Erma juga menyampaikan bahwa generasi muda juga memiliki peran sentral dalam menyebarkan kesadaran dan memberikan pengaruh untuk berpartisipasi dalam mitigasi perubahan iklim, dikarenakan hal ini bukan hanya bisa dilakukan perseorangan, tetapi kolaborasi aksi nyata seluruh elemen masyarakat dalam menyelamatkan bumi.

Penulis: Dianaddin dan Audini Maulidya

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Perkuat Posisi Indonesia di WCPFC, KKP Perjuangkan Pengelolaan Tuna di Pasifik

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Wed, 7 Jan 2026 20:36:00 +0700

Jakarta - Pemerintah Indonesia berhasil meraih sejumlah capaian strategis dalam Pertemuan Finance and Administration Committee ke-19 (FAC19) dan Komisi Western and Central Pacific Fisheries Commission ke-22 (WCPFC22) yang digelar di Manila pada 30 November – 5 Desember 2025.

Capaian ini semakin menguatkan posisi Indonesia dalam tata kelola perikanan regional, khususnya perikanan tuna di Pasifik Barat dan Tengah. Selain itu, KKP berhasil mengeluarkan tiga kapal Indonesia dari WCPFC Provisional IUU Vessel List sehingga tidak masuk dalam daftar final.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang sekaligus Ketua Delegasi RI Syahril Abd Raup dalam pertemuan itu menyampaikan data dukung mengenai tindakan penegakan hukum dan langkah perbaikan tata kelola di tingkat nasional. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mencegah dan memberantas praktik IUU Fishing.

“Komitmen KKP ini mencerminkan sistem pengawasan yang semakin kuat. “Ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak mentolerir praktik penangkapan ikan ilegal. Kami memastikan seluruh kapal Indonesia beroperasi sesuai aturan, baik nasional maupun internasional,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (9/12).

Pada pertemuan regional itu, Indonesia juga mengajukan proposal alokasi fishing days bagi kapal purse seine Indonesia di laut lepas Samudera Pasifik. Usulan ini diajukan dalam rangka pembahasan Conservation and Management Measure(CMM) Tropical Tuna untuk memberikan ruang pemanfaatan sumber daya tuna bagi negara pesisir berkembang.

Menurut Syahrill, meski review aturan baru dijadwalkan pada 2027, Indonesia menekankan pentingnya menyuarakan kepentingan nasional sejak awal. Langkah ini strategis untuk membuka peluang akses penangkapan di wilayah laut lepas.

Di bidang organisasi dan keanggotaan, Indonesia kembali memperjuangkan agar kontribusi keuangan anggota WCPFC tidak meningkat. Sikap ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait pembayaran iuran internasional dan upaya memastikan pengelolaan keuangan organisasi berjalan efisien.

Dalam pertemuan FAC19, perwakilan Indonesia juga kembali terpilih sebagai Co-Chair FAC untuk periode 2026–2027. Penunjukan ini merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi aktif dan kapasitas Indonesia dalam menjaga tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengatakan sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia berhak mendapatkan porsi pemanfaatan yang adil atas sumber daya tuna yang bersifat highly migratory. Pertemuan ini dinilainya menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus mendorong prinsip tata kelola perikanan tuna yang baik.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum regional. Diantaranya menjaga keberlanjutan sumber daya tuna, serta memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dalam tata kelola perikanan di Pasifik Barat dan Tengah.

Alhamdulillah, Akhirnya Lulus Sertifikasi Dosen

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Fri, 17 Oct 2025 20:22:00 +0700

Selamat & Sukses!

Atas kelulusan Sertifikasi Dosen Tahun 2025

Keluarga Besar Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para dosen yang telah berhasil lulus dalam Sertifikasi Dosen Tahun 2025.

Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus mengajar, meneliti, dan mengabdi demi kemajuan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan di Indonesia.

Teruslah berkarya dengan semangat:

Berintegritas, Inovatif, dan Unggul!

Dokumentasi Pelaksanaan UTS tanggal 16 September 2025

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Tue, 16 Sep 2025 19:33:00 +0700

Kota Bitung (16-09-2025).

Pada hari ini Selasa tanggal 16 September 2025 sebanyak 27 dari 28 Taruna Tk. II (Madya) Program Studi Mekanisasi Perikanan telah melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026. Adapun jadwal lengkapnya adalah :

Mata Kuliah Praktik Bahasa Inggris I - pukul 08.00-10.00WITA
Mata Kuliah Sistem Pengendalian dan Otomatisasi - pukul 10.00-11.50WITA

Yang menjadi tempat pada pelaksanaan UTS ini bertempat di Ruang Multimedia/Conference Program Studi Mekanisasi Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

Untuk dokumentasi kegiatan UTS, bisa dilihat pada gambar berikut :

Dokumentasi Apel Pertengahan-Akhir September 2025

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Tue, 16 Sep 2025 12:15:00 +0700

Dokumentasi Apel Pagi edisi 16-30 September 2025.

Dokumentasi Kegiatan Jum'at 12 September 2025

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Fri, 12 Sep 2025 09:59:00 +0700

Dokumentasi Kegiatan Jum'at 12 September 2025

Daftar Pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Edisi 11 September 2025.

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Thu, 11 Sep 2025 06:00:00 +0700

Berikut daftar pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung edisi 11 September 2025.

No	NIP	Nama dan Tanggal Lahir
1	196406261991032003	Ir JENNY INESCRY MANENGKEY, M.Si TUMPAAN/26-06-1964 PNS
2	196107301985031004	RAMAN GANDA TUA H. SIMANJUNTAK, A.Pi , S.E,M.Si MAGELANG/30-07-1961 PNS
3	196012271986031006	MARINUS S. TAPPY, A.Pi, M.Si. RANTELEMO/27-12-1960 PNS
4	196504251993031002	I GUSTI PUTU GEDE RUMAYASA YUDANA, S.Pi, M.P BATUAJIKAJA/25-04-1965 PNS
5	196102131999032001	Ir JUL MANOHAS, M.Si AERTEMBAGA/13-02-1961 PNS
6	196202221991032001	Ir ITJE DANTI WEWENGKANG, M.Si MAKALISUNG/22-02-1962 PNS
7	196612171991032011	Ir LUSJE LIDYA DEBORA ANTOU, M.Si MANADO/17-12-1966 PNS
8	196305071992031003	Ir LEOPOLD ARTHUR TOMASILA, M.Si AMBON/07-05-1963 PNS
9	197309162002121002	Dr RUDI SARANGA, S. Pi, M.Si UJUNGPANDANG/16-09-1973 PNS
10	197310302002121002	HERU SANTOSO, S. Pi.,M.Si BITUNG/30-10-1973 PNS
11	197207182001122001	HETTY MAGRITTHA PAULINE ONDANG, S.Pi.,M.Si TUMPAAN,/18-07-1972 PNS
12	197111292001122003	NOVA MAGDALENA TUMANDUK, S.Pi.,M.Si MANADO/29-11-1971 PNS
13	196308311990031010	Ir FIDEL JAMES BONIFACIO TICOALU, M.Si BITUNG/31-08-1963 PNS
14	198211052007011001	NOVIE WIJAYA, S.St.Pi, M.ST.Pi KLATEN/05-11-1982 PNS
15	197511102005021001	Dr. BAROKAH, S.St.Pi, M.Pd BATANG/10-11-1975 PNS
16	198112212003121003	SAEFUL AKHMAD TAULADANI, S. St. Pi, M.Si GARUT/21-12-1981 PNS
17	197202082000032002	FERONICA UMBOH, S.E. MANADO/08-02-1972 PNS
18	198006182007012001	YUNITA MEILAN LYDIA UNDAP, S.S MANADO/18-06-1980 PNS
19	197003272006041003	KAMINTON TAMBUNAN, S.T, M.Si ACEHTENGGARA/27-03-1970 PNS
20	198001022011022001	LIDYA KATILI, S.IK, M.Si MANADO/02-01-1980 PNS
21	197511102008111001	LEXI JUNUS SAUL HOSANG, S.T. MANADO/10-11-1975 PNS
22	197209222002122002	HAFSAH PAPUTUNGAN, S.E POIGAR/22-09-1972 PNS
23	196910132002121004	WESLY OTHNIEL MAMANGKEY, S.T. TINOOR/13-10-1969 PNS
24	198504182007011003	PEGGY PONTOH, S.ST.Pi., M.Si RUMKITALBITUNG/18-04-1985 PNS
25	198309032008011005	MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN, S.Pi., M.Si PACITAN/03-09-1983 PNS
26	198410132019022003	YURIKA NANTAN, M.T UJUNGPANDANG/13-10-1984 PNS
27	197204072002122001	LUSJE SUSANA MAWUNTU, S.E BITUNG/07-04-1972 PNS
28	197310092002122002	OLVI OLKE WOWILING, SE TITIWUNGENMANADO/09-10-1973 PNS
29	198204112006041002	FRANKY ADRIAN DARONDO, S.Pi., M.Tr.Pi PALU/11-04-1982 PNS
30	197701112006042007	JOICE SANDRA TENDEAN, S.Kep MAPANGETBARAT/11-01-1977 PNS
31	198812212015032001	DESSY ATIKA NATALIA, S.ST.Pi, M.Tr.Pi CIMAHI/21-12-1988 PNS
32	198406042007011001	ANDIE MURTONO, S.Pi, M.Tr.Pi BOJONEGORO/04-06-1984 PNS
33	198701012019022006	ELSARI TANJUNG PUTRI, M.Eng BANDARLAMPUNG/01-01-1987 PNS
34	198911122019021006	FAHRIADI PAKAYA, M.T. TOLITOLI/12-11-1989 PNS
35	199205312019022009	MEILYA SUZAN TRIYASTUTI, M.T. KARANGANYAR/31-05-1992 PNS
36	198602222008011001	GOAN GANNY AYONG SUPIT, S.Pi. TALIKURAN,MINAHASA/22-02-1986 PNS
37	198901012015032004	DYAH AYU RAKHMAYENI, S.ST, M.Tr.Pi SITUBONDO/01-01-1989 PNS
38	198002062007011002	KARYANTO, S.Pi., M.Si. BATANG/06-02-1980 PNS
39	199104232019021006	FITROH DWI APRILIAWAN HARIYOTO, S.Pd., M.Si. BANYUWANGI/23-04-1991 PNS
40	198605122020121002	DWI DHARMA ARTA KUSUMA, S.T. M.Eng ASAHAN/12-05-1986 PNS
41	198706272020121001	WASUM, M.T CIREBON/27-06-1987 PNS
42	199601282020121003	AHMAD ILHAM RAMADHANI, M.T. SIDOARJO/28-01-1996 PNS
43	199303262015031003	GRANDHI KAENATO DA GOMEZ, S.S.T.Pi, M.Tr.Pi BITUNG/26-03-1993 PNS
44	198211192007011002	DIAL ARAMUDA PODOL,MALUKUUTARA/19-11-1982 PNS
45	198309252010121004	STEFANNY STEVIE TUMIGOLUNG, S.Pi. SILIAN II,MINAHASA/25-09-1983 PNS
46	197709252010122001	GRACE KRISTI IRJAYANTI, S.E. ABEPURA,JAYAPURA/25-09-1977 PNS
47	197909272010122001	TEMI SUSAN KALIGIS, A.Md SONDER/27-09-1979 PNS
48	197610302003121002	JOYS TAMBANAUNG TANDURUSA/30-10-1976 PNS
49	197703142005022001	PATRIECIA PIANAUNG BITUNG/14-03-1977 PNS
50	198105192008011006	I NYOMAN SUBAWA, S.Pi. WERDHIAGUNGBOLAANGMONGONDOW/19-05-1981 PNS
51	196905162002121002	DOLFINUS BLASIUS BLASING LELA/16-05-1969 PNS
52	199408062020121004	AHMAD TUBAGUS TSANI RISQI AJI, S.Tr.Pi. PEMALANG/06-08-1994 PNS
53	198408082009102001	FENNY LEVANA MANUEL BITUNG/08-08-1984 PNS
54	199106282018012002	IIN FRIDAYANI VERONIKA PURBA, A.Md PADANG/28-06-1991 PNS
55	198008022003121003	SAEFUL AHMAD TERNATE/02-08-1980 PNS
56	197206092003121002	JUMAAT PAPARO TANDURUSA/09-06-1972 PNS
57	199506022022031004	GERALD DAVID SOLEMAN ONTAH, A.Md.Pi MINAHASA SELATAN/02-06-1995 PNS
58	198710082022031003	SAIFUL, A.Md. BANGGAI/08-10-1987 PNS
59	199201082022031001	PERIS PANGKIRO, A.Md.Pi WOROWALI UTARA/08-01-1992 PNS
60	199506092022031001	STEFANUS PANGANDAHENG, A.Md.Pi. SERAM BAGIAN BARAT/09-06-1995 PNS
61	199609282022031003	SEPTYAN VLADIMIR MAKANONENG, A.Md.Pi MANADO/28-09-1996 PNS
62	199705192025061001	MUHAMMAD YUSUF ARIDHO, A.Md.Pi MALANG/19-05-1997 CPNS
63	199101202025061001	FERDY LUTHER JANUARINTO PONGOH, A.Md.Pi SONDAKENREKO /20-01-1991 CPNS
64	198009062003121007	ZESTIFIANUS SELSIUS LUMA MANADO/06-09-1980 PNS
65	199211072022031001	RAHA AGUNG IRAWAN KULON PROGO/07-11-1992 PNS
66	199804252022031002	GREGORIO A. TUMEWU JAKARTA/25-04-1998 PNS
67	197111102008111001	ADRIE KOTUTUNG KALEOSAN,MINAHASA/10-11-1971 PNS
68	199604212025061001	ANDIS SYAMSUDDIN BILOPA/21-04-1996 CPNS

Dokumentasi Apel Awal September 2025

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Wed, 10 Sep 2025 21:38:00 +0700

Pak Saeful Akhmad Tauladani

Pak Barokah

Update Terakhir : Jum'at (12 Sep 25) pukul 08.37 WITA

Pengisian Beban Kinerja Dosen Periode Semester Genap TA. 2024-2025

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Wed, 10 Sep 2025 21:16:00 +0700

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, saya telah menyelesaikan pengisian Beban Kinerja Dosen (BKD) pada aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) milik Dit. Sumberdaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi & Pusat Data dan Teknologi Informasi (http://sister.kemdikbud.go.id).

BKD ini merupakan ringkasan kegiatan yang telah dilakukan oleh seorang dosen dalam melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya dalam waktu yang telah ditentukan.

Adapun yang menjadi penilai BKD saya adalah Bapak Marinus S. Tappy, A.Pi., M.Si. dan Bapak Dr. Barokah, S.St.Pi., M.Pd.
Berikut adalah hasil tangkapan layar BKD periode Semester Genap tahun akademik 2024-2025 yang telah dipermanenkan oleh saya.

Semoga bermanfaat.

KKP Luncurkan Corporate University untuk Transformasi Pembelajaran ASN

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Sun, 7 Sep 2025 22:00:00 +0700

JAKARTA, (3/9) – Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka Program Management Trainee (MT) CPNS Formasi Tahun 2024, sekaligus meluncurkan Corporate University (Corpu) KKP sebagai tonggak transformasi pembelajaran aparatur sipil negara di lingkungan KKP di Jakarta, Rabu (3/9).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa CPNS yang mengikuti program ini adalah calon pemimpin masa depan KKP yang diharapkan mampu mengawal pembangunan ekonomi biru, sejalan dengan visi besar Presiden RI melalui Asta Cita.

“Melalui Corporate University, saudara akan belajar kepemimpinan, pengambilan keputusan, budaya organisasi, hingga kompetensi teknis yang terintegrasi. Yang kita bangun bukan sekadar pengetahuan, tetapi sebuah ekosistem pembelajaran agar setiap kebijakan dan instrumen yang lahir tidak hanya administratif, melainkan mampu mempengaruhi pasar, meningkatkan daya saing, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Menteri KP Trenggono.

Tantangan terbesar sektor kelautan dan perikanan menurut Menteri Trenggono, adalah pertumbuhan populasi manusia yang terus meningkat sementara daya dukung alam tidak semerta-merta bertambah, sehingga pengelolaan sumber daya alam yang ada harus dilakukan secara bijak, inovatif, dan berkelanjutan. Karenanya, CPNS KKP harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan laut yang sehat. Para CPNS diminta memanfaatkan program ini sebagai kawah candradimuka untuk mengasah kompetensi di dua jalur karir sekaligus, yakni jalur kepemimpinan dan jalur keahlian teknis. Keduanya sama pentingnya untuk memastikan KKP memiliki pemimpin visioner sekaligus spesialis handal di berbagai bidang.

“Kita belajar dari pengalaman Corporate University di Kemenkeu, dan hari ini KKP menapaki langkah serupa untuk membangun ekosistem pembelajaran ASN yang berkelanjutan,” ujarnya.

Program 99 Hari untuk Mencetak Pemimpin Masa Depan

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, dalam laporannya menjelaskan bahwa 215 CPNS akan mengikuti program Management Trainee selama 99 hari dengan total 792 jam pelatihan intensif.

Program ini mengusung dual track learning journey, yaitu 81 CPNS jalur kepemimpinan (S1 dan S2) untuk menyiapkan future leaders, serta 134 CPNS jalur spesialisasi teknis (D3 dan D4) untuk memperkuat peran operasional dan pelayanan publik. Metode pembelajaran mencakup induksi organisasi, pelatihan kepemimpinan, bela negara, praktik lintas unit, habituasi unit kerja, hingga penyusunan karya inovasi. Lima karya inovasi terbaik akan dipresentasikan langsung di hadapan menteri dan pimpinan KKP pada Desember 2025.

Pada kesempatan yang sama, turut diluncurkan Corporate University KKP, sebuah payung besar pembelajaran yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Corporate University KKP dibangun di atas tiga pilar utama: Strategic Learning untuk memperkuat visi strategis dan kepemimpinan; Managerial Learning untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional; serta Technical Learning yang berfokus pada pendalaman kompetensi teknis sesuai bidang kerja.

“Management Trainee CPNS 2025 adalah langkah awal sekaligus tonggak penting bagi berjalannya Corporate University KKP secara nyata. Dari sinilah lahir ASN unggul yang siap mengawal Indonesia Emas 2045 melalui ekonomi biru yang berkelanjutan,” tutup Nyoman.

HUMAS BPPSDM KP

KKP Pelajari Implementasi MSP untuk Pengembangan Offshore Wind Energy

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Wed, 3 Sep 2025 22:06:00 +0700

JAKARTA, (3/9) – Pemerintah Indonesia terus melakukan terobosan dalam penataan ruang laut melalui pengembangan teknologi digital dan penguatan peran Indonesia dalam marine spatial planning global (MSP Global), salah satunya memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Denmark.

Kerjasama ini berkaitan dengan penataan ruang laut guna mendukung pemanfaatan energi terbarukan khususnya energi angin lepas pantai (offshore wind). Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan energi baru terbarukan. Namun di sisi lain, hal tersebut juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri khususnya dalam distribusi dan konektivitas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Effin Martiana pada Knowledge Exchange Program ‘Marine Spatial Planning Offshore Wind Development and Permitting’ yang berlangsung di Kopenhagen, Denmark pada akhir Agustus lalu menyebutkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung penuh memanfaatkan energi baru terbarukan yang bersumber dari laut sebagai bagian dari percepatan pembangunan ekonomi biru melalui penataan ruang laut.

“Melalui pengalaman Denmark mengembangkan energi angin lepas pantai, kami berharap mendapatkan pembelajaran dalam menyusun strategi penataan ruang laut secara luas, mengurangi dampak lingkungan, dan menciptakan lapangan kerja di sektor energi terbarukan sebagai langkah maju pelaksanaan MSP di Indonesia yang sejalan dengan program prioritas ekonomi biru,” jelas Effin dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Rabu (3/9).

Sementara itu, dalam penerapan MSP, Head of Danish MSP Secretariat Henrik Skovmark mengatakan Danish Maritime Authority membangun MSP digital sebagai platform koordinasi berbagai pemanfaatan wilayah laut Denmark untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan di Denmark Biru.

“Rencana tata ruang maritim Denmark mengacu pada Undang-Undang Perencanaan Tata Ruang Maritim yang menerapkan perencanaan tata ruang holistik seluruh wilayah laut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah laut, dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan,” ujar Henrik.

Izin Rencana Pengembangan Energi Angin Lepas Pantai di Indonesia

KKP telah menerbitkan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk Studi Rencana Energi Angin di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan sebagai salah satu rencana pengembangan energi angin lepas pantai di Indonesia. KKPRL yang diterbitkan juga telah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi No.9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2022–2042 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa MSP di Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan menjaga ekologi.

Knowledge Exchange Program MSP Offshore Wind Development and Permitting merupakan tindak lanjut kerja sama Indonesia – Denmark untuk peningkatan kapasitas SDM. Selain KKP, kegiatan ini juga diikuti oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian ESDM, PT PLN (Persero) dan Kedubes Denmark di Jakarta.

Sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, penataan ruang laut menjadi kunci dalam mencapai tujuan kebijakan ekonomi biru melalui pengaturan pemanfaatan ruang laut secara efisien, adil dan berkelanjutan.

HUMAS DITJEN PENATAAN RUANG LAUT

Revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Edisi Agustus 2025

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Tue, 26 Aug 2025 20:03:00 +0700

Bitung.

Pada hari Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025 telah dilakukan pembacaan Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nomor B.1279/POLTEK.BTG/OT.210/VIII/2025 tentang Revisi Kesatu Struktur Organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2025.

Dalam keputusan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian seperti :

1. Direktur
2. Wakil Direktur
3. Sub Bagian Umum

a. Koordinator TU, RT, BMN dan Perlengkapan
b. Koordinator Kepegawaian dan Kerjasama
c. Koordinator Keuangan
d. Unit Perencanaan, Pelaporan dan Monev

4. Unit Administrasi Akademik dan Ketarunaan
5. Program Studi

a. Teknik Penangkapan Ikan
b. Mekanisasi Perikanan
c. Teknik Pengolahan Produk Perikanan

6. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Pusat Pembinaan Karakter

a. Unit Kesamaptaan Pembinaan Minat dan Bakat
b. Unit Bimbingan Konseling dan Karir
c. Unit Asrama dan Kesejahteraan Taruna
d. Unit Pelayanan Kesehatan
e. Unit Kealumnian

8. Unit Pembelajaran Kewirausahaan
9. Unti Penunjang

a. Unit Perpustakaan
b. Unit Laboratorium Dasar dan Bahasa
c. Unit Laboratorium Komputer dan IT
d. Unti TEFA Fishing Gear
e. Unit TEFA Pengolahan dan Kampus Manado
f. Unit TEFA Bengkel Latih Kapal Perikanan dan Docking
g. Unit TEFA Armada Kapal Latih
h. Unit Simulator

10. Unit Sertifikasi, TUK, PPID, WBK, WBBM dan Layanan Publik
11. Satuan Penjamin Mutu (SPM)
12. Satuan Pengawas Internal (SPI)
13. Unit Penanganan Pengaduan dan WB
14. Unit Pengendalian Gratifikasi
15. Kelompok JF tertentu
16. Pendukung Pokja PBJ
17. Pegawai Tugas Belajar

Pembacaan Keputusan ini telah dihadiri oleh seluruh pegawai/karyawan dan bertempat di Balai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

Dalam keputusan ini, saya dipercaya untuk menjadi bagian dari Unit Kealumnian, Unit Simulator, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Kelompok JF tertentu.

Semoga bisa menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab.

Mengulik Tiga Inovasi KKP Peraih Outstanding Public Service Innovation di KIPP 2025

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Thu, 21 Aug 2025 22:10:00 +0700

JAKARTA, (21/8) – Tiga inovasi Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meraih predikat Outstanding Public Service Innovation pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025.

Ketiganya adalah LoCaFeed Community (LFC) dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, BINA BOS PANEN (Budidaya Ikan Nila Bioflok Metode Sipanen) dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, serta Bulik Manis (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa) Idaman Nelayan karya Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang.

BRBIH Depok dan BRPBATPP Bogor merupakan dua unit pelaksana teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Sedangkan (BBPI) Semarang adalah unit pelaksana teknis Ditjen Perikanan Tangkap.

*—— Keterangan tiga inovasi tersedia dalam tabel ——*

“Inovasi ini lahir dari semangat dan kerja keras seluruh tim di KKP yang bersinergi dengan masyarakat. Kami terus berupaya mencari solusi nyata untuk keberlanjutan, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sebagaimana arahan Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono,” ujar Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (21/8).

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menambahkan, inovasi yang dilakukan khususnya Bulik Manis menjadi upaya nyata KKP dalam menyebarluaskan alat penangkapan ikan yang efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Dalam lima tahun perjalanannya, Bulik Manis telah direplikasi 28 instansi di seluruh Indonesia melalui transfer teknologi oleh 350 nelayan dan 300 mahasiswa. Selain itu, KKP juga telah menyalurkan sebanyak 528 unit bubu lipat ikan ini sejak 2023,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif.

Ajang Bergengsi untuk Inovasi Publik

KIPP tahun ini diikuti oleh lebih dari 3.000 inovasi pelayanan publik dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Seleksi berlangsung ketat melalui beberapa tahap, mulai dari penyaringan awal menjadi 273 Finalis Top Inovasi, hingga akhirnya ditetapkan 28 inovasi terbaik sebagai Outstanding Public Service Innovations. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tiga inovasi berhasil menembus tahap akhir, dan dua di antaranya berasal dari BPPSDM KP yang sukses meraih predikat Outstanding.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meminta seluruh jajarannya untuk terus berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta untuk mendorong produktivitas sektor kelautan dan perikanan. Inovasi penting untuk mendukung kegiatan produksi perikanan di hulu hingga hilir.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Penanganan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Wed, 6 Aug 2025 20:18:00 +0700

Program ini mencakup pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut dengan target laut Indonesia bebas sampah plastik tahun 2040.

KKP Luluskan 1.991 Wisudawan Kompeten Siap Kerja dan Berwirausaha

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Wed, 16 Jul 2025 12:02:00 +0700

JAKARTA, (17/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluluskan 1.991 wisudawan satuan pendidikan tinggi vokasi tahun 2025. Para wisudawan tidak hanya memiliki ijazah tapi juga sertifikasi kompetensi yang menandakan siap terjun ke dunia kerja maupun berwirausaha.

Saat memberi sambutan pada wisuda nasional berlangsung di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP), Jakarta Selatan yang diikuti lulusan dari 11 satuan pendidikan tinggi secara hybrid, Rabu (16/7), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya peran sumber daya manusia kompeten untuk mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo.

"Motivasi, dedikasi, penguasaan keterampilan teknis yang bermuara pada kompetensi merupakan kunci keberhasilan,” ujar Menteri Trenggono di depan para wisudawan.

Di sektor kelautan dan perikanan, beberapa program strategis sudah disiapkan seperti modeling tambak berkelanjutan, revitalisasi tambak, program transformasi kampung nelayan, program swasembada garam yang pelaksanaannya membutuhkan dukungan sumber daya manusia kompeten.

“Satuan pendidikan KKP yang akan bertransformasi menjadi Ocean Institute of Indonesia (OII) harus mampu membangun SDM yang memiliki core competence dan keilmuan teknis yang spesifik,” ungkapnya.

Serapan Dunia Kerja

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta, menambahkan dari total 1991 wisudawan terdapat 391 orang telah diterima bekerja pada dunia industri di dalam dan luar negeri, 8 orang bekerja di pemerintahan, serta 2 orang bekarja di dunia usaha melakukan rintisan wirausaha bidang kelautan dan perikanan.

Para wisudawan tersebut memiliki kompetensi dalam berbagai bidang keahlian, antara lain pemanfaatan sumber daya perairan, penangkapan ikan, permesinan/mekanisasi perikanan, pengolahan hasil perikanan, akuakultur/budi daya ikan, pengelolaan sumber daya perairan, penyuluhan, teknologi kelautan, konservasi, dan ekowisata bahari.

Selain memperoleh ijazah, para wisudawan memiliki sertifikat kompetensi, keahlian dan keterampilan seperti sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F), ANKAPIN I, ATKAPIN I, sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), sertifikat kompetensi dalam keahlian pembesaran dan pembenihan ikan, sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

Sementara itu, jumlah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan tinggi vokasi kelautan perikanan di bawah KKP saat ini mencapai 6.704 orang, dengan 77,8% atau 5.217 orang di antaranya merupakan anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, pemasar, dan petambak garam.(MNA)

Sumber : Humas BPPSDM KP

Pengelolaan dan Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Fri, 11 Oct 2024 20:15:00 +0700

Program ini mencakup Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta perlindungan kawasan dan pengalokasian ruang peningkatan kualitas kawasan pesisir melalui pembatasan pemanfaatan yang ekstratif dan juga sinergi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersama masyarakat.

Memperluas Kawasan Konservasi Laut

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Fri, 4 Oct 2024 20:03:00 +0700

Program ini mencakup perluasan Kawasan Konservasi Laut serta melindungi ekosistem dan habitat penting agar dapat memberikan jasa ekosistem seperti serapan karbon, suplai oksigen, perlindungan pantai, dan tempat pemijahan ikan.

Mengembangkan Budidaya Air Laut, Tawar, Payau yang Berkelanjutan

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Thu, 3 Oct 2024 20:12:00 +0700

Program ini mencakup Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat Berkelanjutan.

Pengabdian Masyarakat (Smart Fisheries Village) di UPT Loka Riset Budidaya Rumput Laut Kab. Boalemo, Provinsi Gorontalo

noreply@blogger.com (Wasum Diwa) — Thu, 26 Sep 2024 07:40:00 +0700

Pelaksanaan pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat, dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Boalemo (diwakili oleh Sekretaris Dinas Bpk. Sugiono S, SSTPi) menyampaikan sambutan dari pemerintah sekaligus menyampaikan materi tentang potensi perikanan yang ada di Kab. Boalemo; Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut Kab. Boalemo (diwakili oleh Kasub TU Bpk. Twynnugroho H. Wiyanto, A.Md), Kepala Desa Tabulo Selatan Bpk. Hais Halid dan Kepala Desa Keramat Bpk. Raimon Tulen, S.Pd. yang menyampaikan materi mengenai Potensi perikanan yang ada di masing-masing Desa. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Politeknik KP Bitung yang diwakili kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat Ibu Hetty Ondang, M.Si. sekaligus menyampaikan sambutan.

Peserta pengabdian masyarakat kelompok Permesinan berjumlah 5 orang peserta dan dilatih oleh Instruktur/Dosen Program Studi Mekanisasi Perikanan.

Setelah istirahat, pemberian materi bidang dan dilanjutkan dengan praktek pemasangan panel surya untuk penerangan pada kapal perikanan program studi Mekanisasi Perikanan.

Untuk bidang Mekanisasi Perikanan sebagai instruktur Wasum, M.T, Andie Murtono, M.Tr.Pi., dan Kaminton Tambunan, M.Si. taruni Muhammad Nurzail P. Tatu. Instruktur memberikan penjelasan mengenai teori dan praktik penggunaan panel surya sebagai penerangan kapal perikanan di workshop UPT Loka Riset Budidaya Rumput Laut Kab. Boalemo, Provinsi Gorontalo.