Rahmad Kadry

BEASISWA S2 (FULL) PPM School of Management

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 14 Oct 2013 08:36:00 +0000

>> BEASISWA S2 (FULL) PPM School of Management << The Future Leader 6 (TFL 6) adalah program beasiswa dari PPM School of Management yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen selama lebih dari 40 tahun. Program beasiswa TFL 6 memberikan kesempatan bagi 10 orang anak muda dari berbagai penjuru di Indonesia dan berbagai background S1 untuk bergabung ke dalam keluarga besar Wijawiyata Manajemen angkatan 71 (WM 71), merasakan pengalaman sebagai graduate full time student selama 16 bulan, yang memiliki: 1. Kesempatan untuk ikut serta dalam berbagai macam kompetisi bisnis dan penulisan kasus, 2. Kesempatan mengikuti konferensi ilmiah, 3. Kesempatan merasakan pengalaman kelas internasional bersama mahasiswa Bordeaux Management School (Perancis), 4. Kesempatan mengaplikasikan ilmu yang didapat di dalam kelas dan mengasah kemampuan untuk bekerja sama serta berogranisasi melalui berbagai macam event mahasiswa WM, 5. Kesempatan mengembangkan empat core soft-competencies secara terpadu, yang terdiri dari leadership, self-confidence, relationship building, dan passion for growth. Program Beasiswa TFL ini sudah terlaksana selama 5 tahun. Program ini rutin diadakan dalam rangka bakti PPM School of Management kepada Indonesia yang diwujudnyatakan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang ilmu manajemen. Saat ini, para alumni TFL telah berkarya melalui profesinya masing-masing dan tersebar di perusahaan-perusahaan bonafide, baik perusahaan perusahaan nasional maupun multinasional. Selain itu, semasa kuliah alumni TFL banyak mencetak prestasi dalam berbagai kompetisi bisnis, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional. Para penerima beasiswa TFL 6 akan berhak mendapatkan: 1. Pembebasan tuition fee secara penuh 2. Original textbook yang digunakan selama kegiatan perkuliahan 3. Pembebasan biaya administrasi wisuda 4. Uang saku senilai Rp 1.000.000/bulan Dengan segala manfaat yang dapat diperoleh, program beasiswa TFL 6 merupakan kesempatan yang tidak boleh terlewatkan, khususnya bagi para sarjana muda dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan dirinya, mulai dari hard skill hingga soft skill, dan melengkapi dirinya dengan kompetensi yang siap digunakan untuk berkontribusi positif di dunia bisnis melalui profesi apapun. Info lebih lanjut silahkan kunjungi link di bawah ini: "http://tfl-ppm.com/"

JAPAN EDUCATION FAIR 2013

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 20 Sep 2013 09:40:00 +0000

Dolar Merosot Terhadap Euro Karena Estimasi Pertumbuhan AS Di Luar Ekspektasi

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 28 Apr 2013 04:11:00 +0000

Kurs dolar merosot kembali terhadap euro pada Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah estimasi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal pertama lebih lemah dari perkiraan. Dolar juga melemah karena berkurangnya kekhawatiran eskalasi militer atas dugaan penggunaan senjata kimia oleh Suriah, kata para analis.
Sementara itu, yen didorong lebih tinggi setelah bank sentral Jepang (BoJ) mempertahankan program stimulusnya tak berubah dan mengatakan pertumbuhan ekonomi sedang keluar dari stagnasi. Euro menguat menjadi 1,3029 dolar pada 21.00 GMT (Sabtu 04.00 WIB) dari 1,3009 dolar pada Kamis sore.

Dolar jatuh menjadi 97,99 yen dari 99,29 yen, sementara euro turun menjadi 127,76 yen dari 129,16 yen.

Euro telah jatuh pada Kamis, di tengah kekhawatiran bahwa pengakuan Washington tentang kemungkinan penggunaan senjata kimia oleh rezim Damaskus akan mendorong intervensi militer AS ke dalam konflik. Namun Presiden Barack Obama memperlambat laju eskalasi pada Jumat dengan menjanjikan "penyelidikan yang teliti" ke dalam tuduhan tersebut.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi AS untuk kuartal Januari-Maret mencapai 2,5 persent, naik dari kuartal sebelumnya namun lebih lambat daripada yang banyak ekonom perkirakan.

Itu menguatkan ekspektasi bahwa Federal Reserve tidak mungkin untuk memperketat kebijakan moneternya dalam waktu dekat, karena pemotongan pengeluaran pemerintah dan pajak gaji yang lebih tinggi terus menahan pertumbuhan.

Meski begitu, para pedagang sedang menunggu untuk melihat petunjuk apa yang datang dari pertemuan dua hari dewan kebijakan Fed yang dimulai Selasa depan, kata David Song dari DailyFX.

"Kita mungkin melihat argumen yang lebih besar untuk mempertimbangkan kembali pelonggaran kuantitatif ketika ekonomi AS berada pada jalur yang lebih berkelanjutan," kata Song.

"Memang, bank sentral dapat mengadopsi sikap yang lebih netral untuk kebijakan moneter karena pemulihan secara bertahap mengumpulkan kecepatannya." Di Jepang, bank sentral menunda mengumumkan langkah-langkah kebijakan baru setelah pertemuan pertama sejak meluncurkan sebuah paket stimulus besar bulan ini.

Bank sentral Jepang (BoJ) mengatakan dewan kebijakan sepakat untuk tidak mengeluarkan kebijakan baru saat ini, sementara itu secara terpisah memperkirakan pertumbuhan 2,9 persen untuk tahun fiskal hingga Maret 2014 dan memprediksi inflasi untuk meningkat hingga 0,7 persen.

Tetapi angka saat ini masih menunjukkan tantangan deflasi: Data Jumat untuk Maret menunjukkan harga konsumen inti, yang tidak termasuk harga makanan yang volatil, turun 0,5 persen pada tahun-ke-tahun.

Sementara pound Inggris terus menguat di tengah optimisme baru untuk pertumbuhan ekonomi, mencapai 1,5474 dolar dari 1,5430 dolar pada akhir Kamis.

Dolar melemah terhadap franc Swiss, menjadi 0,9425 franc dari 0,9448 franc. (Antara)

sumber : http://wartaekonomi.co.id/berita9764/dolar-merosot-terhadap-euro-karena-estimasi-pertumbuhan-as-di-luar-ekspektasi.html

BI Tunggu Fatwa DSN Murabahah Resi Gudang : Upaya Dorong Pembiayaan Sektor Agribisnis

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 27 Apr 2013 12:52:00 +0000

Bank Indonesia sedang menunggu fatwa dari Dewan Syarian Nasional terkait dengan skema murabahah pasar komoditas dan resi gudang. Resi gudang bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan dengan menggunakan skema murabahah. Hal tersebut diungkapkan oleh Halim Alimsyah selaku Deputi Gubernur BI.

“Dengan distandarisasinya pasar komoditas dan skema resi gudang dengan sistematis maka resi gudang bisa diperjualbelikan dan bisa dijadikan jaminan dalam skema pembaiyaan murabahah,”ungkap Halim dalam Seminar Peluang Pembiayaan Perbankan Syariah untuk Sektor Agribisnis di Gedung Bank Indonesia (BI) Jl MH Thamrin Jakarta, Rabu (2/3).

Saat ini Peraturan Pemerintah mengenai resi gudang sudah ada , begitu juga dengan produk di perbankan syariah juga sudah ada tapi dasarnya fatwa belum ada. Bank Indonesia juga sudah beberapa kali menemui DSN terkait dengan resi gudang sebagai jaminan dalam skema murabahah, tegas Halim lagi.

“Kuncinya di fatwa . jika sudah diperbolehkan maka peraturannya juga akan keluar dan tinggal memasukkan skema murabahah dengan jaminan resi gudang. Dan diharapkan upaya ini bisa mendorong pembiayaan sektor agribisnis yang masih relatif kecil,” jelas Halim.

Dalam praktiknya bank syariah dalam penyaluran pembiayaan telah menggunakan dua skema pembiayaan yaitu mudharabah dan salam. Pembiayaan mudharabah merupakan pembaiyaan untuk membeli alat-alat dan kebutuhan yang dsalurkan melalui Koperasi atau Baitul Mal Wat Tamwil kepada nasabah. Sedangkan salam adalah pembiayaan kepada petani dengan jaminan hasil panen.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan untuk pembelian alat-alat dan kebutuhan yang disalurkan melalui koperasi atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) kepada nasabah. Sementara pembiayaan salam merupakan pembiayaan kepada petani yang dijamin oleh hasil produksi (panen).

“Diharapkan juga dengan adanya skema murabahah dengan jaminan resi gudang juga semakin mendorong pertumbuhan pembiayaan di sektor agribisnis selain akad mudharabah dan salam,”jelas Halim.(hr)

Sember: http://ib.eramuslim.com/2011/03/05/bi-tunggu-fatwa-dsn-murabahah-resi-gudang-upaya-dorong-pembiayaan-sektor-agribisnis/

Juara 3 Olimpiade Sharia Economic Championship se-Indonesia

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 27 Apr 2013 10:22:00 +0000

Sepatah kata

Alhamdulillah, Universitas Islam negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta akhirnya keluar sebagai juara 3 dalam Olimpiade Sharia Economic Championship se-Indonesia yang diadakan oleh Forum Sudi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang diselenggarakan dalam acara The 12^thSharia Economic Championship tanggal 12-13 Febuari 2013.

Dalam babak penyisihan, Tim UIN Sunan Kalijaga berhasil bersaing dengan 50 tim dari berbagai Universitas se-Indonesia dan mengantarkan tim UIN Sunan Kalijaga menjadi 16 tim terbaik yang berhak masuk ke babak semifinal. Alhamdulilah dibabak semifinal tim UIN Sunan Kalijaga berhasil menyisihkan tim STEI SEBI Jakarta dan SEF UGM, dan maju sebagai 4 tim terbaik ke babak final. Dalam sesi presentasi di babak final tim UIN Sunan Kalijaga menghadapi tim UIN Syarif Jakarta, STEI Tazkia Bogor, SEBI Jakarta, dan berhasil menghantarkan tim UIN Sunan Kalijaga sebagai juara 3 dalam Olimpiade Sharia Economic Championship se-Indonesia tersebut, dimana tim UIN Syarif Jakarta menjadi juara satu, dan STEI Tazkia Bogor sebagai juara duanya.

“Sungguh pengalaman yang luar biasa sekali ketika bertemu dengan mahasiswa se-Indonesia dari berbagai universitas, banyak pengalaman yang di dapat dari ajang tersebut. Kami bisa mengukur sejauh mana kaijian ke ilmuan yang kami dapat dari kampus. dan kami bisa mengmbil pengalaman dan ilmu dari ajang tersebut. Saya merasa pemahaman tentang ekonomi islam masih kurang dan perlu lebih semangat lagi dalam belajar” kata Rizqi Umar Al-Hashfi selaku salah satu tim UIN Sunan Kalijaga.

Hal senada juga tidak jauh berbeda seperti yang diungkapakan rahmad kadry, salah satu tim UIN Sunan kalijaga, “ banyak pengalaman baru yang kami dapat disini. Kami tidak menyangka bisa menjadi finalis di olmpiade ini, mengingat para peserta yang memiliki keahlian yang sama dalam disiplin ekonomi islam itu sendiri. dan kami puas walaupun hanya menjadi juara 3 di olmpiade ini. Semoga moment ini bisa menjadi pintu semangat dan motivasi bagi temen-temen kami untuk terus berprestasi.”

Khotibul Umam, salah satu tim UIN Sunan Kalijaga menyatakan, “semoga ajang lomba olmpiade ini bisa menjadi media keilmuan dalam menambah wawasan ekonomi islam sekaligus mempererat silaturrami antar kelompok studi eknomi islam kedepannya, yang nantinya bisa melahirkan suatu kajian baru yang tidak hanya dalam ranah theory, akan tetapi bisa menjadi langkah praktis yang dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam meningkatkan perekonomian indonesia saat ini”

Terlepas dari kemenangannya, tim UIN Sunan Kalijaga menyatakan, hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa ini dan almamaternya. “semoga apa yang kami lakukan bisa memotivasi temen-temen kami untuk terus berkarya dan berprestasi,” Ungkap Rizqi Umar Al-Hashfi didampingi kedua temannnya Khotibul Umam dan Rahmad Kadry.

Kompetisi The 12^thSharia Economic Championship diikuti oleh beberapa perguruan tinggi, antara lain : STEI SEBI, STEI Tazkia, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, ITB, STEI Yogyakarta, Universitas Islam Yogyakarta, UMY Yogyakarta, STAIN Purwokerto, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Brawijaya, IAIN walisongo semarang, Universitas Jend. Soedirman.

Kontruksi Akad Asuransi Syariah

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 26 Apr 2013 04:52:00 +0000

TINJAUAN KRITIS TERHADAP KONTRUKSI AKAD ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL) DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan yang merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Institusi asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah, merupakan kunci utama pengerak ekonomi pada era modern dan masa sekarang. Dasar yang menjadi operasional asuransi modern adalah berorientasi pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi secara konferhensif.[1]

Fungsi asuransi saat ini tidak di batasi sebagai instrumen untuk melindungi harta (sektor usaha) dan keluarga (jiwa), melainkan juga sebagai investasi. Selain itu jika kita perhatikan bahwa asuransi konvensional menginvestasikan dana yang didapatkan tanpa mempertimbangkan halal/haramnya, sehingga uang hasil investasi yang diterima oleh nasabah tidak terjaga kehalalannya. Ketidak halalan tersebur mengakibatkan adanya unsur-unsur maysir (perjudian, untung untungan), gharar (ketidak pasti, dan ketidak jelasan) dan riba (bunga) baik pada akad maupun operasionalnya.

Lainhalnya pada asuransi syariah, dalam dunia islam lebih banyak bernuansa sosial dari pada nuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini dikarnakan aspek tolong menolong yang menjadi dasar utama dalam penegakan praktek asuransi dalam islam. Maka, takala asuransi tersebut dikemas dalam suatu organisasi perusahaan yang berorientasi pada profit yang mengakibatkan adanya pengabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial yang menjadi landasan utama dan visi ekonomi menjadikan sebagai landasan perifarel.[2]

Penerimaan praktek asuransi dikalangkan ulama dapat melalui institusi ijtima’ jama’i (kesepakatan bersama), seperti lembaga fatwa yang berada pada mejlis ulama Indonesia (MUI), MUI melalui Dewan Pengawas Syriah (DSN) telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman Asuransi Syariah di Indonesia. Tujuan adanya fatwa sebagai pedoman awal operasional Asuransi Syariah di Indonesia.[3]

Lahirnya asuransi dilatar belakangi oleh keraguan umat islam terhadap produk asuransi konvensional yang mengandung unsu-unsur maysir, gharar, dan riba yang bertentagan dengan syariah agama islam. Menggigat Asuransi Syariah yang belem memiliki payung hukum yang kuat sebagai dasar melakukan kegiatan operasionalnya, oleh karena itu selain mungunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Asuransi Syariah masih mengunakan UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian, meskipun undang undang tersebut belum bisa mengkonver seluruh kegiatan Asuransi Syariah. Asuransi Syariah menghilakan unsur maysir, gharar, dan riba dengan cara menerapkan beberapa akad dan prinsip yang dibenarkan oleh Syar’i. Akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah akad Tijarah dan Tabbaru’. Asuransi Syariah juga Menerapkan konsep Ta’awun. Untuk membantu peserta dalam mengalami musibah mekanisme tabbaru’. Asuransi Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan Asuransi Konvensional yang membedakannya adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai pengawasan prinsip operasional Asuransi Syariah.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, telah ditetapkan bahwa akad yang dilakukan peserta dengan perusahaan terdiri dari akad tijarah atau akad tabbaru’ dalam akad tijarah perusahaan bertindak sebagai Mudharib (pengelola dana). Sedangakan peserta sebagai Shahibul maal (pemegang polis), dan dalam akad tabbaru’ peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang mendapat musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (Mudharabah), dan dari pengelolaan dana dari akad tabbaru’ (Hibah) perusahaan Asuransi Syariah memperoleh Ujrah (fee).[4]

Isi Fatwa tersebut menurut penulis perlu di review yang menyangkut besarnya Ujarah atau fee yang tidak disebutkan secara jelas angkanya. Dalam ketentuan khusus pada fatwa di atas hanya disebutkan bahwa Asuransi Syariah berhak memperoleh Ujarah atas pengelolaan dana tabarru’ yang besarnya tidak dicantumkan dalam fatwa tersebut.

Untuk memeperkuat hal ini, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa tentang taberru’ pada Asuransi Syariah. Berdasarkan akad tersebut dicantumkan dibagian empat, bahwa,

1. Dalam akad tabarru’ peserta diberikan dana hibah digunakan untuk menolong peserta atau peserta lainnya yang tertimpa musibah.

2. Peserta secara individu memberikan pihak yang berhak menerima dana tabarru’dan secara kolektif selaku penangung.

3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelola dana investasi.

Namun, seperti ketentuan yang tercantum pada bagian 4 (empat) dari Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut menjadi kontraproduktif apabila ditelusuri bagian selanjutnya, yaitu pada bagian 5 (lima) yang mengatur tentang Investasi. Di poin 2 bagian 5 dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana tabarru’ maupun saving, dapat digunakan akad wakalah bil ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti diatas, akad mudharabah dengan mengikuti fatwa mudharabah, atau pada akad mudharabah musytarakah dengan mengikuti ketentuan fatwa mudharabah musytarakah .[5]

Isi penjelasan bagian 5 tersebut jika kita perhatikan dengan 4 ada yang tidak sinkron menyangkut hak operator takaful atas dana investasi peserta. Di bagian 4 terdapat pembatas ruang gerak operator takaful dengan melarangnya untuk mengambil dana investasi plus hasil investasi milik peserta, sementara pada bagian 5, ruang kebebesan hak operator yang telah disebutkan penulis di bagian ke empat tadi, dimana menjadi terbuka kembali dengan adanya peluang untuk mengaplikasikan akad akad lain selain wakalah. Sebagai gambaran umum, akad meudharabah merupakan akad yang bersifat bisnis yang memungkin kan pihak operator untuk mendapatkan bagian atau proporsi tertentu, baik dari hasil investasimaupun dari suplus underwriting dengan menetapkan nisbah tertentu yang disepakati. Misal 60:40. Sehingga dalam hal ini terdapat kemungkinan bgi operator untuk mendapatkan 2 sekaligus, yaitu akad wakalah bi ujrah + mudharabah atau wakalah bil ujrah + mudharabah Mustarakah. Berdasarkan latar belakang singakat diatas, maka penulis akan mengulas hukum islam terhadap multi akad.

B. ANALISIS

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad ba’i dan salaf yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi, jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad bai’ maupun salaf diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomotis menjadi hukum dari multi akad.

Mesti ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan itu memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad.

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multi akad yang tidak boleh dilewati.

[1] Hasan ali, Asuransi dalam persfektif hukum islam, Jakarta: kencana, 2004, hal 55

[2] Ibid

[3] Agustianto, Syariah Economi Stady,Makalah disampaikan dalam acara Seminar dan Lokakarya Mencari Format idial Kompolasi Hukum Ekonomi Syariah¸dieselengarakan oleh Kompulasi ekonomi Syariah Mahkamah Agung RI pada tanggal 20 November 2006

[4] Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

[5] Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/X/2006 tentang akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah

Problematika Pendidikan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 26 Apr 2013 04:40:00 +0000

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN SOLUSI DAN TANTANGAN UNTUK MENUJU PENDIDIKAN YANG LEBIH BAIK

Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bagi suatu bangsa. Masa depan suatu bangsa dapat diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa atau pun negara dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional. Masalah pendidikan di indonesia bukan saja karena kualitas intelektualitas yang masih rendah, tetapi dengan degradasi moral generasi muda yang masih belum bisa menyaring perkembangan globalisasi. Berbicara mengenai permasalahan pendidikan tentunya tiada habisnya, namun kita sebagai generasi muda harus memiliki sikap kritis dalam membaca realitas yang sedang terjadi dalam masyarakat, dan mungupayakan pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut.

Pendidikan yang saat ini kita rasakan yaitu adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun secara informal apabila dibandingkan dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Setelah saya berpikir terhadap problematika pendidikan di indonesia, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan diantaranya rendahnya keterbatasan aksesibilitas dan daya tampung, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, keterbatasan anggaran, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan,proses pembelajaran yang konvensional dll. Dari permasalahan diatas perlu adanya solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang mendasar, akan tetapi harus dilakukan secara fundamental. Penyelesaian itu hanya dapat diwujudkan dengan melakukan perombakan secara bertahap yang diawali dari perubahan paradigma pendidikan sekular menjadi paradigma Islam. Hal ini sangat penting dan utama. Artinya, setelah masalah mendasar diselesaikan, barulah berbagai macam masalah cabang pendidikan diselesaikan secara bertahap, baik itu masalah aksesibilitas pendidikan, relevansi pendidikan, pengelolaan dan efisiensi, hingga kualitas pendidikan

Solusi masalah mendasar itu adalah dengan melakukan pendekatan sistemik yaitu secara bersamaan melakukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan sistem ekonomi yang tidak memisah antara kaya dan miskin, antara rakyat dan pejabat, tatanan politik yang aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan untuk menguntungkan dengan sebaik-baiknya, demi diri sendiri kelompok menjadi islami, sehingga perubahan sistem pendidikan yang materialistik juga dapat diubah menjadi pendidikan yang dilandasi oleh aqidah dan syariah islam sesuai dengan karakteristiknya. Perbaikan ini pun perlu dilanjutkan dalam perbaikan aspek formalitas, yaitu dengan dibuatnya regulasi tentang pendidikan yang berbasiskan pada konsep syari’ah islam.

Memang Upaya perbaikan secara tambal sulam dan parsial masi susah, semisal perbaikan kurikulum, kualitas pengajar, sarana-prasarana dan sebagainya tidak akan dapat berjalan dengan optimal sepanjang permasalahan mendasarnya belum diperbaiki. Salah satu bentuk nyata dari solusi mendasar itu adalah mengubah total UU Sistem Pendidikan yang ada dengan cara menggantinya dengan UU Sistem Pendidikan (Syari’ah) Islam. Hal paling mendasar yang wajib diubah tentunya adalah asas sistem pendidikan. Sebab asas sistem pendidikan itulah yang menentukan hal-hal paling prinsipil dalam sistem pendidikan, seperti tujuan pendidikan dan struktur kurikulum.

Solusi Untuk Permasalahan Derivat Seperti diuraikan di atas, selain adanya masalah mendasar, sistem pendidikan di Indonesia juga mengalami masalah-masalah cabang, antara lain :

· Rendahnya kualitas guru

· Keterbatasan aksesibilitas dan daya tampung

· Kekurangan tenaga guru.

· Kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal,

· Proses pembelajaran yang konvensional,

· Keterbatasan anggaran

· Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan

Untuk menyelasaikan masalah-masalah cabang di atas, diantaranya juga tetap tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian masalah mendasar. Sehingga dalam hal ini diantaranya secara garis besar ada dua solusi yaitu:

Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, antara lain: sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, ideologi, dan lainnya. Dengan demikian, penerapan ekonomi syari’ah sebagai pengganti ekonomi kapitalis ataupun sosialis akan menyeleraskan paradigma pemerintah dan masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu bentuk kewajiban negara kepada rakyatnya dengan tanpa adanya pembebanan biaya yang memberatkan ataupun diskriminasi terhadap masyarakat yang tidak memiliki sumber dana (capital). Penerapan sistem politik islam sebagai pengganti sistem politik sekuler akan memberikan paradigma politik yang dilakukan oleh penguasa dan masyarakat sebagai bentuk perjuangan untuk menjamin terlaksananya pengaturan berbagai kepentingan ummat oleh penguasa termasuk diantaranya dalam bidang pendidikan. Sehingga bukan malah sebaliknya menyengsarakan ummat dengan memaksa mereka agar melayani penguasa.

Kedua, solusi teknis, yakni solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan internal dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Diantaranya:Secara tegas, pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mengalokasikan dana pendidikan nasional dalam jumlah yang memadai yang diperoleh dari hasil-hasil eksploitasi sumber daya alam yang melimpah yang merupakan milik ummat. Dengan adanya ketersediaan dana tersebut, maka pemerintahpun dapat menyelesaikan permasalahan aksesibilitas pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat usia sekolah dan siapapun yang belum bersekolah baik untuk tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) maupun menengah (SLTA), bahkan harus pula berlanjut pada jenjang perguruan tinggi. merekrut jumlah tenaga pendidik sesuai kebutuhan di lapangan disertai dengan adanya jaminan kesejahteraan dan penghargaan untuk mereka. Dengan demikian maka akan tebentuklah pendidikan yang lebih baik, dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Sharia Student Businessharia Incubator Learnings

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 26 Apr 2013 04:32:00 +0000

SHARIA STUDENT BUSINESS INCUBATOR LEARNING: UPAYA PENGEMBANGAN ENTERPREUNER DAN UKM BERBASIS SYARI’AH SEBAGAI SOLUSI MENGURANGI PENGANGGURAN DI INDONESIA

ABSTRAC

Ada tiga pokok pikiran yang menjadi “ruh” tulisan ini. Pertama, mengingat kedalaman krisis keuangan Eropa yang menjadi krisis global dikhawatirkan akan memberi dampak negatif yang besar terhadap perekonomian Indonesia maka pengembangan enterpreunership sebagai modal pendirian UKM sudah merupakan keharusan di negri ini, karena perekonomian Indonesia lebih dipengaruhi oleh usaha kecil menengah (UKM) yang dapat mengkover ekonomi Indonesia sampai 60% dan menampung 97% tenaga kerja. Kedua, tentu saja kita sepakat bahwa kreativitas dalam entrepreneurship itu harus dilakukan dalam koridor yang benar. Bahkan dalam dunia bisnis sekalipun, sesungguh-nya perdagangan yang fair itu harus dilakukan dalam koridor yang benar. Jika itu yang terjadi, maka sebagai akumulasi dari itu semua akan tercipta sebuah masyarakat bahkan sebuah bangsa entrepreneur, yaitu sebuah bangsa yang dicirikan dengan kreativitas, etos kerja yang baik, dan kinerja yang baik guna secara bersama-sama meningkatkan taraf hidup bangsa itu sendiri.

Oleh sebab itu, perekonomian dan bisnis berbasis syari’ah lahir sebagai jawaban atas rapuhnya sistem bisnis yang sering terjadi. Ketiga, Mengatasi hal tersebut, maka diperlukan wadah untuk mencetak dan mengembangkan wirausaha yang profesional dan unggul dibidangnya dengan terlebih dahulu memperkuat masing-masing tahap proses pembelajaran. Proses pembelajaran berbasis inkubator bisnis syariah ini dijadikan sebuat metode pembelajaran karena dapat mengembangkan potensi jiwa kewirausahaan mahasiswa yang tetap berpegangan terhadap kaidah-kaidah islam (Syariah dan fiqih mu’amalah). Diharapkan bahwa peran inkubator bisnis syari’ah learning penting dalam masa sekarang, selain untuk mencetak “kekeurangan” enterpreuner di Indonesia juga memberikan multiplier Effect yang begitu besar sehingga tingkat produktivitas akan berlipat ganda dan merangsang peningkatan PDB regional.

Kata kunci: Inkubator Bisnis Syariah, ruh, Fiqih Mu’amalah, Enterpreunership, Multiplier Effect, Fair, Learning.

Sukuk

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 26 Apr 2013 04:23:00 +0000

SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI BERBASIS SYARIAH SERTA PELUANG DAN TANTANGAN

A. PENDAHULUAN

Dengan munculnya krisis keuangan Global maka mau tidak mau Indonesia ketiban sialnya. Likuditas yang selama ini bisa dinikmati untuk membangun ekonomi bangsa kembali pulang kampung keasalnya dan kembali diinvestasikan di negara negara yang lagi mengalami kebutuhan likuiditas yaitu Amerika dan Eropa. Akibat Krisis beberapa perusahaan harus bangkrut dan sebahagian masih bisa diselamatkan oleh pemerintahnya. Dana stimulus atau dana bail out terpaksa dikucurkan pemerintahnya untuk mengamankan sistem keuangan dan stabilitas ekonomi politik negaranya.

Akibat krisis global yang menurut beberapa analisis adalah karena sistem kapitalisme yang tidak bisa menahan keserakahan dan untuk memenuhinya harus ditutupi dengan utang dan produk produk hutang lainnya seperti derivatif, maka muncul ketidak percayaan terhadap sistem kapitalisme. Dengan munculnya sistem ekonomi keuangan Islam dan produk produknya seperti SUKUK atau Obligasi syariah maka muncul fajar baru yang akan menjadi kompetitor kuat dari produk produk keuangan kapitalisme.

Salah satu instrumen keuangan Islam yang tengah berkembang pesat saat ini adalah sukuk. Sukuk pada hakikatnya merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset (proyek riil) yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik dari pada berutang karena antara lain mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko dan keterlibatan aset (proyek riil) yang juga mendasari penerbitan sukuk.[1]

Sementara itu, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syari’ah yang dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari’ah berupa bagi hasil, margin dan fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.[2]

Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkanprinsip syari’ah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan sukuk.Asetnya adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomi yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk negara.

Secara umum, sukuk adalah kekayaan pendukung pendapatan yang stabil, dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang sesuai dengan syari’ah. Kondisi utama mengapa sukuk ini dikeluarkan adalah sebagai penyeimbang dari kekayaan yang terdapat dalam neraca keuangan pemerintah, penguasa moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan serta bentuk entitas lainnya yang memobilisasi dana masyarakat. Emiten atau pihak yang menerbitkan sukuk dapat berasal dari institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun otoritas moneter. Berdasarkan latar belakang singkat diatas maka penulisan makalah ini akan memfokuskan pembahasan mengenai, Sejarah, pengertian dan tujuan Penerbitan Sukuk, Jenis jenis Sukuk, Karakteristik Sukuk, Instrumen Sukuk Negara, setara Peluang dan Tantangan Sukuk di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1) Sejarah, Pengertian, dan Tujuan Penerbitannya

Dalam periode klasik, sukuk berasal dari bentuk jamak dalam bahasa Arab yakni ‘sak’ bermakna akta atau sertifikat kepemilikan. Sumber lain menyebutkan, kata tersebut kemudian menjadi asal dari kata ‘cheque’ dalam bahasa Eropa yang berarti sebuah dokumen yang merepresentasikan sebuah kontrak (contracts) atau pengalihan kepemilikan (conveyance of rights), obligasi (obligations) atau kewajiban yang harus dipenuhi (monies done) berdasarkan prinsip syari’ah. Namun demikian, fakta historis menunjukkan bahwa sukuk merupakan produk yang digunakan secara luas pada abad pertengahan Islam untuk mentransfer kewajiban keuangan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya.[3]

Literatur lain menceritakan hal senada bahwa sukuk secara umum digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan. Fakta historis menunjukkan bahwa sukuk secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial.

Dalam perkembangannya, upaya mengembangkan dan meluncurkan surat berharga mirip obligasi yang sesuai syariah dilakukan kembali pada 1978 oleh Yordania. Pemerintah setempat mengizinkan Bank Islam Jordan menerbitkan obligasi Islami yang dikenal dengan obligasi mukharadah. Hal ini kemudian diikuti dengan diterbitkannya Muqaradah Bond Act 1981. Upaya senada juga dilakukan Pakistan yang menerbitkan undang-undang (UU) khusus yang disebut Peraturan tentang Perusahaan Mudarabah dan Aturan Pengembangan dan Kontrol Mudarabah 1980. Sayangnya, tidak satupun dari semua upaya ini yang menghasilkan aktivitas berarti karena minimnya infrastruktur yang sesuai dan kurangnya transparansi dalam pasar tersebut. Penerbitan obligasi Islam yang pertama kali sukses adalah Government Investment Issues (GII) —sebelumnya dikenal dengan Government Investment Certificate (GIC)— yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia pada 1983. Namun, langkah inovasi yang ada lamban dan institusi finansial Islam saat itu tidak dapat mengembangkan pasar aktif bagi sekuritas tersebut. Berikutnya, kesuksesan sekuritisasi aset dalam pasar konvensional menghadirkan kerangka yang justru dapat diaplikasikan untuk aset Islam. Pada akhir 1990, struktur berbasis aset yang cukup diakui dalam bentuk sukuk dikembangkan di Bahrain dan Malaysia. Struktur ini menarik perhatian investor dan peminjam karena dianggap kendaraan potensial untuk mengembangkan pasar kapital Islam. [4]

Pada dasarnya sukuk adalah suatu bentuk sekuritisasi aset. Berbeda dengan obligasi konvensional, di dalam transaksi sukuk harus dilandasi oleh aset yang berwujud (tangible asset). Pendapatan yang diperoleh dari sukuk ini pun berasal dari pemanfaatan dana yang tepat dan dijamin oleh aset yang riil. Di dalam sukuk, underlying aset dibutuhkan sebagai jaminan bahwa penerbitan sukuk didasarkan nilai yang sama dengan aset yang tersedia. Oleh karenanya, aset harus memiliki nilai ekonomis, baik berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Adapun fungsi underlying asset tersebut adalah:

· untuk menghindari riba,

· sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkannya sukuk di pasar sekunder, dan

· akan menentukan jenis struktur sukuk. Dalam sukuk ijarah al muntahiya bittamliek atau ijarah-sale and lease back, penjualan aset tidak disertai penyerahan fisik aset tetapi yang dialihkan adalah hak manfaat (beneficial title) sedangkan kepemilikan aset (legal title) tetap pada obligor. Pada khir periode sukuk, SPV wajib menjual kembali aset tersebut kepada obligor.

Mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 130/Bl/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah, sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:

· kepemilikan aset berwujud tertentu;

· nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau

· kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Menurut Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI, 2002), Sukuk adalah sertifikat yang menunjukkan nilai yang sama setelah penutupan subscription, penerimaaan dari nilai atas sertifikat dan meletakkanya untuk digunakan sebagaimana rencana, pemilikan saham dan hak atas asset yang nampak,

Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 UU SBSN bahwa tujuan SBSN diterbitkan adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan, perumahan. Adapun manfaat dari penerbitan sukuk ini antara lain adalah:

Ø Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara;

Ø Memperkaya instrumen pembiayaan fiskal.

Ø Memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBN.

Ø Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri;

Ø Mengembangkan alternatif instrumen investasi.

Ø Menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah.

Ø Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.

2). Karekteristik Sukuk

Terdapat beberapa karakter sukuk, di antaranya:

v merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title)

v Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan.

v Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir

v Penerbitan melalui special purpose vehicle (SPV)

v Memerlukan underlying Asset

v Penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah.

Kelebihan berinvestasi dalam sukuk Negara, khususnya untuk struktur ijarah adalah memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang lebih kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain, pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah atau perusahaan, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, memungkinkan diperolehnya tambahan berupa margin, aman dan terbebas dari riba (usury), gharar (uncertanty), dan maysir (gambling), berinvestasi dengan mengikuti dan melaksanakan syari’ah.

3). Jenis Jenis Sukuk.[5]

a) Sukuk Mudharabah

Sukuk atau sertifikat mudarabah dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan partisipasi publik pada kegiatan investasi dalam suatu perekonomian. Jenis ini merupakan sertifikasi yang mewakili proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah dengan menunjuk partner atau pihak lain sebagai mudarib untuk manajemen bisnis. berikut ini adalah ciri-ciri yang melekat pada sertifikat mudharabah :

v Sukuk Mudharabah (SM) mewakili kepemilikan umum dan memberi hak pemegangnya untuk berbagi pada proyek khusus.

v Kontrak SM didasarkan pada pengumuman resmi dan penerbit atau prospektus, yang harus memberikan seluruh informasi yang diperlukan oleh syariah untuk kontrak Qirad seperti jenis modal, rasio untuk distribusi profit dan kondisi lain yang berhubungan dengan penerbit, yang harus disesuaikan dengan syariah.

v Manajer / supervisor yang menerima pendanaan yang dikumpulkan dari pelanggan untuk SM juga dapat menginvestasikan dananya sendiri. Ia akan memperoleh keuntungan untuk kontribusi modalnya sebagai tambahan pada bagian keuntungan sebagai mudarab.

v Tidak prospektus dan tidak juga SM yang berisi jaminan, baik dari pihak penerbit atau manajer pendanaan, untuk modal atau suatu keuntungan tetap, atau keuntungan berdasarkan prosentase modal.

v Pemegang SM diberikan hak untuk memindahkan kepemilikan dengan menjual sertifikat di pasar sekuritas sesuai nilainya. Nilai pasar sertifikat mudarabah bervariasi berdasarkans tatus bisnis dan keuntungan yang diantisipasi atau diharapkan dari

b) Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah adalah sekuritas ayng mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas dan diketahui, yang melekat pada suatu kontrak sewa beli (lease), sewa dimana pembayaran return pada pemegang sukuk. Berkat fleksibilitas pada aturan ijarah, pelaksanaan sekuritisasi kontrak ijarah merupakan faktor kunci dalam megatasi masalah-masalah manajemen likuiditas dan untuk pembiayaan kebutuhan-kebutuhan sektor publik di negara-negara berkembang. Berikut ini ciri-ciri yang harus dipertahankan dalam memandang sekuritisasi dengan ijarah :

v Penting untuk kontrak ijarah bahwa baik aset yang disewa beli dan jumjlah yang disewa diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak yang terkait pada saat kontrak dan jika kedua hal ini diketahui, ijarah dapat dikontrakkan pada suatu aset atau suatu bangunan yang belum dikonstruksi, selama hal tersebut dijelaskan sepenuhnya dalam kontrak asalkan pihak yang menyewakan secara normal mampu mendapatkannya, membangun atau membeli aset yang disewakan pada saat yang ditentukan untuk pengirimannya pada penyewa. Pihak yang menyeewakan dapat menjual aset yang disewa asalkan hal itu tidak menghalangi penyewa untuk mengambil manfaat dari aset tersebut. Pemilik baru mempunyai hak untuk menerima penyewaan pada sisa periode yang ada. Dengan cara yang sama, mereka dapat mengatur bagian dari aset mereka kepada pemilik baru secara individu atau secara kolektif.

v Penyewaan dalam ijarah harus ditetapkan dalam bentuk yang jelas untuk bentuk pertama dari sewa beli, dan untuk bentuk perubahan di masa yang akan datang, mungkin saja konstan, meningkat atau menurun oleh percontohan/benchmarking atau menghubungkannya dengan variabel-variabel yang jelas, seperti tingkat inflasi, indeks harga yang diumumkan secara teratur, atau bentuk lain yang ditetapkan berdasarkan presentase.

v Sebagai prosedur yang harus diperhatikan untuk penerbitan sukuk ijarah, SPV diciptakan untuk membeli aset yang mengeluarkan sukuk kepada para investor, yang memungkinkannya untuk membuat pembayaran untuk pembelian aset tersebut. Aset tersebut kemudian disewakan kepada pemerintah atau bentuk persuahaan tertentu untuk digunakan. Penyewa membuat pembayaran sewa secara teratur kepada SPV yang kemudian mendistribusikan hal yang sama kepada pemegang sukuk. Jadi, pihak yang menyewakan dapat menetapkan pengingkatan penyewaan, peningkatan penyewaan pada sukuk dapat diindikasikan dengan kemungkinan variasi yang sangat kecil, yang mungkin dapat disebabkan oleh pembayaran dari pengeluaran-pengeluaran tidak terduga oleh pemilik oleh pihak yang menyewakan atau kemungkinan adanya pembatalan oleh penyewa.

c). Sukuk Istisna

Istisna adalah perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman di masa depan atau pembayaran di masa depan dan pengiriman di masa depan dari barang-barang yang dibuat berdasarkan kontrak tertentu. Hal ini dapat digunakan untuk menghasilkan fasililtas pembiayaan pembuatan atau pembangunan rumah, pabrik, proyek, jembatan, jalan, dan jalan tol. Disamping kontrak istisna yang paralel dengan sub kontraktor, bank-bank Islam dapat melakukan pembangunan aset tertentu dan menjualnya untuk harga yang ditunda, dan melakukan subkontrak pembangunan aktual kepada perusahaan khusus.

d). Sekuritas / sukuk Salam

Salam adalah kontrak dengan pembayaran harga dimuka, yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Tidak diperbolehkan menjual komoditas yang diurus sebelum menerimanya. Untuk itu, penerima tidak boleh menjual kembali komoditas salam sebelum menerimanya, akan tetapi ia boleh menjual kembali komoditas tersebut dengan kontrak yang lain yang paralel dengan kontrak pertama. Dalam kasus ini, kontrak pertama dan kedua harus independen satu sama lain. Spesifikasi dari barang dan jadwal pengiriman dari kedua kontrak harus sesuai satu sama lain, tetapi kedua kontrak dapat dilakukan secara independen. Kemungkinan untuk memilki sertifikat salam yang dapat diperjualbelikan belum dapat diputuskan. Sejauh ini, para pakar cenderung belum dapat menerimanya. Diperlukan analisis tentang penjualan kembali barang yang dibeli dengan menggunakan salam sebelum dimiliki oleh pembeli pertama, khususnya pada situasi dimana ia memelihara persediaan dari barang tersebut.

e). Sekuritas / Sukuk Portofolio Gabungan

Bank dapat membuat sekuritas gabungan dari kontrak musyarakah, ijarah, dan beberapa murabahah, salam, istisna‟, dan ju‟alah (kontrak untuk melaksanakan tugas tertentu dengan menetapkan pembayaran pada periode tertentu). Return / resiko pada sekuritas tersebut akan bergantung pada gabungan kontrak yang dipilih. Contoh yang terkenal dari sukuk portofolio gabungan adalah Solidarity Trust Sukuk dari IDB untuk 400 juta dollar Amerika yang diterbitkan pada tahun 2003.

4). Instrumen Sukuk Negara[6]

5). Peluang dan Tantangan Pengembangan Sukuk di Indonesia[7]

Peluang Pengembangan Sukuk di Indonesia Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim dan non-muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga, sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar sangat respontif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang diterbitkan, diserap habis oleh pasar, bahkan pada beberapa kasus menimbulkan kelebihan permintaan.

Sukuk di Indonesia, pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) pada bulan September tahun 2002 dengan nilai Rp. 175 miliar. Langkah Indosat tersebut diikuti perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nilai penerbitan sukuk korporasi hingga akhir 2008 mencapai 4,76 triliun. Sedangkan struktur sukuk yang digunakan pada periode 2002-2004 lebih didominasi oleh mudharabah sebesar Rp. 740 miliar (88%), sisanya ijarah sebesar Rp. 100 miliar (12%). Adapun periode 2004-2007 didominasi oleh ijarah sebesar Rp. 2,194 triliun (92%), sisanya mudharabah sebesar Rp. 200 miliar (8%). Enam sukuk yang sudah dipasarkan adalah sukuk Ijarah Aneka Gas Industri Indosat (Rp. 160 miliar), sukuk ijarah Indosat III (Rp. 570 miliar), sukuk ijarah Metrodata Electronics (Rp. 90 miliar), sukuk Ijarah Summarecon Agung (Rp. 200 miliar), sukuk Ijarah Bank Muamalah (Rp. 314 miliar), sukuk Ijarah Mayora Indah (Rp. 200 miliar). Saat ini, pangsa pasar sukuk memang belum besar.

Menurut catatan PT Danareksa Sekuritas, outstanding sukuk baru tiga persen dari total pasar sukuk di Indonesia, sebanyak 97 persen lainnya masih dikuasai obligasi konvensional. Dengan adanya sukuk, mereka memiliki alternatif investasi yang relatif aman dan returnya cukup menggiurkan. Sebut saja misalnya sukuk Indosat, returnnya saat inisebesar 16 persen. Bahkan, pada periode awal, return sukuk Indosat mencapai 17,82 persen.

Setelah disahkannya UU SBSN tahun 2008, pemerintah menerbitkan sukuk sebesar Rp. 15 triliun.29 Penerbitan sukuk ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembiayaan defisit anggaran dalam APBN tahun 2008. Penerbitan sukuk perdana ini telah dilaksanakan di dalam dan luar negeri. Besarnya sukuk sesuai dengan underlying aset yang dimiliki pemerintah senilai Rp. 15 triliun. Pemerintah menggunakan jaminan berupa aset milik negara, seperti tanah dan bangunan. Pemerintah mendahulukan penerbitan sukuk di dalam negeri, setelah itu baru ke pasar internasional. Setengah penerbitan sukuk akan dilakukan di dalam negeri dan sisanya ke pasar internasional.30 Keberadaan sukuk (surat utang berbasis syari’ah) dapat memperkuat kondisi ekonomi Indonesia dan menahan buble ekonomi karena akan memperbanyak portfolio mata uang asing selain dolar. Sukuk merupakan instrumen yang tepat untuk menyasar para investor Timur Tengah dengan memberikan alternatif pembiayaan sesuai syari’at Islam.31 Saatnya Indonesia melakukan porfolio tidak hanya pada dolar saja, tetapi juga pada mata uang yang lain. Ini akan menambah porfolio mata uang asing di luar dolar

Tantangan Pengembangan Sukuk di Indonesia

Dalam penerbitan sukuk di samping peluang juga ada tantangan dan masalah yang akan dihadapi, di antara tantangan dan masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah, tidak ada standarisasi fatwa mengenai struktur produk-produk instrumen syariah dari masing-masing negara dan AAOIFI standard belum digunakan sebagai acuanboleh semua negara yang penduduknya mayoritas Muslim.

Hal ini berdampak terhadap keengganan satu negara, untuk berinvestasi melalui sukuk di negara lain, seperti keengganan beberapa negara di Timur Tengah untuk melakukan investasi melalui sukuk di Malaysia, dengan alasan ada beberapa sukuk di Malaysia yang masih menggunakan akad ba’i al-‘Înah yang menurut pandangan mereka tidak diperbolehkan dalam sistem investasi syariah, hal ini terjadi juga di Indonesia yang mana ada beberapa emiten yang masih menggunakan akad ba’i al-‘Înah, sehingga investor-investor asing khususnya dari kawasan Timur Tengah enggan untuk berinvestasi dalam bentuk sukuk di Indonesia. Masalah yang lain adalah, manajemen risiko atau pengelolaan risiko, seperti adanya risiko operasional dan risiko ketidakpatuhan pada prinsip syari’ah atau shariah compliance risk.

Begitu juga perbedaan pada proses tehnik dan konsep penyaringan (stock screening) instrumen investasi syari’ah yang berbeda di setiap negara, sehingga menyulitkan untuk menyatukan visi dan misi untuk suatu produk instrumen investasi syari’ah agar dapat di terima di semua negara. Bukan hanya itu saja yang menjadi tantangan dan permasalahan sukuk ke depan, masih banyak lagi tantangan yang harus kita hadapi dalam mengembangkan sukuk terutama di Indonesia, Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan sukuk, merupakan permasalahan klasik yang bukan hanya terjadi pada sukuk saja, akan tetapi terjadi juga pada instrumen-instrumen investasi lainnya seperti saham syari’ah, reksadana syariah, asuransi syariah, pegadaian syari’ah dan lain sebagainya, terutama sistem bagi hasil yang hanya dikenal oleh kalangan pemodal saja.

Ketidak pahaman masyarakat terutama investor terhadap sukuk syari’ah, menimbulkan kecendrungan masyarakat (investor) dalam berinvestasi masih berorientasi pada keuntungan (return) yang ditawarkan, sehingga mereka sering membandingkan dengan keuntungan yang ditawarkan obligasi konvensional, atau instrumen lainnya yang lebih menguntungkan. Hal ini diperparah dengan adanya ketidakjelasan dalam aspek operasional, belum ada standar baku untuk operasional dan ketentuan akuntansinya, hal ini tentu menyebabkan kegamangan praktisi untuk mendukung pengembangan instrumen yang relatif baru ini. Selain itu ketentuan fiqh versus hukum formal yang seringkali tidak sejalan.

Lahirnya UU SBSN memberi harapan kepada pelaku sukuk untuk mengembangkan sukuk di Indonesia, akan tetapi harapan ini hanya diamini oleh beberapa kalangan saja terutama pemerintah. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan Undang-undang untuk menjangkau pengaturan sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan korporasi. Sehingga negara terkesan hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa mengakomodir pelaku-pelaku sukuk lainnya terutama korporasi. UU sukuk yang ada tidak mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antar pihak dalam penerbitan dan/atau pengelolaan sukuk. Pada umumnya pelaku ekonomi syari’ah tak terkecuali sukuk telah terbiasa mempergunakan bentuk penyelesaian sengketa non litigasi, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Hampir dalam semua akad sukuk mencantumkan klausul bahwa jika terjadi perselisihan akan menyelesaikannya secara musyawarah-mufakat dan berikutnya ke Basyarnas.

UU sukuk yang ada memiliki potensi multitafsir dan kurang proporsional, seperti masalah akad yang tidak bisa diperjualbelikan yang tercantum pada pasal 2 ayat 2. Penjelasan UU SBSN tidak merinci akad mana yang karena sifatnya tidak bisa diperdagangkan. Hal ini cukup beralasan karena pada penjelasan pasal 3 huruf f dicontohkan beberapa bentuk kombinasi akad, sehingga kurang proporsional bila pasal yang lain yang lebih signifikan isi dan implikasinya tidak dijelaskan.

Dalam konteks sosial, UU SBSN sangat inklusif terhadap segmen pasar. Investor yang membeli Sukuk Negara perdana lebih didominasi oleh lembaga konvensional. Tercatat dari total sukuk yang dijual pemerintah Rp. 4,7 triliun, 90 persen investornya berasal dari lembaga keuangan konvensional. Di samping sebagai indikator konsepsi Islam dapat diterima oleh semua kalangan karena faktor profitabilitas dan diversifikasi yang dominan, hal ini menegaskan kurangnya partisipasi dan kontribusi lembaga-lembaga keuangan syariah di sektor moneter. Hal ini diantaranya disebabkan adanya prudentalis, kurangnya likuiditas dan kreatifitas.

C. KESIMPULAN

Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim dan non-muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga, sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar akan sangat respontif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang diterbitkan, diserap habis oleh pasar, bahkan pada beberapa kasus menimbulkan kelebihan permintaan.

Akan tetapi peluang di atas bukan berarti tanpa tantangan dan hambatan, salah satunya dalam konteks sosial, UU SBSN sangat inklusif terhadap segmen pasar. Investor yang membeli Sukuk Negara perdana lebih didominasi oleh lembaga konvensional. Hal ini di antaranya disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan kontribusi lembaga-lembaga keuangan syari’ah disektor moneter. Salah satu inisiatif strategis yang perlu segera dijalankan dalam upaya mengoptimalkan peluang pengembangan instrumen sukuk ini adalah melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang keberadaan sukuk dengan melibatkan banyak pihak seperti praktisi, pengamat, akademisi, dan ulama di bidang ekonomi Islam.

DAFTRA PUSTAKA

Abdul Manan,Obligasi Syariah, www.badilag.net di akses pada tanggal 6 maret 2013

Bamabang, Sosialisasi Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara, Disampaikan pada acara: “Kuliah Umum Ekonomi Islam (KUKIS)”, UGM Yogyakarta, November 2012

Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Bank Indonesia 2003)

Dede Abdul Fata, Perkembangan Obligasi Syari’ah(Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan, UIN Syarif Hidayatullah, Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011

Rifki Ismal dan Khairunnisa Musari (2009b), Menggagas Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter. Bisnis Indonesia. 1 April.

Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor (2008), Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

[1] Rifki Ismal dan Khairunnisa Musari (2009b), Menggagas Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter. Bisnis Indonesia. 1 April.

[2] Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Bank Indonesia 2003), hal. 200.

[3] Ibit.

[4] Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor (2008), Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, p. 224.

[5] Abdul Manan,Obligasi Syariah, www.badilag.net di akses pada tanggal 6 maret 2013

[6] Bamabang, Sosialisasi Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara, Disampaikan pada acara: “Kuliah Umum Ekonomi Islam (KUKIS)”, UGM Yogyakarta, November 2012

[7] Dede Abdul Fata, Perkembangan Obligasi Syari’ah(Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan, UIN Syarif Hidayatullah, Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011

SDI Perbankan Syariah

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 26 Apr 2013 01:17:00 +0000

STRATEGI PEMGEMBANGAN SEMBER DAYA INSANI (SDI) PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI ERA LIBERALISASI SEKTOR KEUANGAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY TAHUN 2015

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan. Hingga oktober 2012 (yoy) perbankan syariah di tanah air mampu tumbuh ± 37% sehingga total asetnya menjadi Rp174,09 triliun, pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06%,yoy) dan penghimpunan dana menjadi Rp134,45 triliun (32,06%,yoy). Begitupula dengan perkembangan kelembagaan mengalami perkembangan. Selama periode 2012, meskipun jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tetap sama seperti tahun sebelumnya, yakni BUS 11 buah dan UUS 24 buah, namun pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah menjadi semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor Cabang dari sebelumnya sebanyak 452 menjadi 508 kantor, sementara Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas telah bertambah sebanya 440 Kantor dimana secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah yang beroperasi sampai dengan bulan Oktober 2012 meningkat dari 1.692 kantor menjadi 2.188 kantor [1].

Akan tetapi, walaupun demikian ada beberapa faktor yang hingga saat ini menjadi permasalahan yang harus dibenahi untuk tetap mendukung laju pertumbuhan pada perbankan syariah, salah satunya adalah ketersediaan Sumber Daya Insani (SDI) yang kompetitif. Ketersediaan SDI yang berkualitas menjadi hal yang penting dan fundamental hal ini dikarenakan SDI merupakan ujung tombak dalam penjualan produk maupun inovasi produk disamping itu, lemahnya perbankan syariah dari sisi SDI mengakibatkan lemahnya di bidang marketing, sasaran strategi, efisiensi operasi dan implementasi good governance.

Terlebih pada tahun 2015 mendatang akan diberlakukannya liberalisasi sektor keuangan antar negara ASEAN dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC). Kesepakatan antar negara di kawasan ASEAN ini melahirkan the AEC Blueprint yang menyatakan bahwa pada tahun 2015 akan diperkuat integrasi perekonomian global dan bilateral dengan empat pilar: pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang kompetitif, wilayah pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan perekonomian global. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah Indonesia harus mampu tampil lebih kompetitif yang mengharuskan perbankan syariah nasional harus menjadi qualified banking untuk menghadapi, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Tantangan ketersediaan SDI perbankan syariah kedepan bukan hanya pemenuhan SDI dari sisi kuantitas akan tetapi juga terlebih dari sisi kualitas. SDI perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk memiliki kualitfikasi secara penguasaan operasional banking namun disisi lain yang harus diperhatikan adalah kesesuaian kualitas SDI dari aspek syariah karena secara fundamental perbankan syariah dilandasi oleh filosofi al-qur’an dan sunnah yang mengaruskan SDI perbankan syariah mampu qualified dari aspek syariah.

Saat ini untuk mempersiapkan SDI perbankan syariah yang qualified, Bank Indonesia merancang iB Human Capital Strategic Plan 2011-2015 dalam rangka menghadapi AEC 2015. Salah satu tujuan dari program ini adalah mempersiapkan model kompetensi bagi pengembangan SDI perbankan syariah di Indonesia. akan tetapi jika kita bercermin pada realitas saat ini model kompetensi bagi pengembangan SDI perbankan syariah masih tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional.

Beberapa waktu lalu Marketing Research Indonesia dan Majalah Infobank kembali menyajikan hasil pengukuran kualitas pelayanan perbankan syariah periode 2011-2012. Dalam hal ini ada 8 kriteria yang menjadi penilaian, antara lain; satpam, teller, customer service, peralatan banking, hall, kenyamanan ruangan, ATM, toilet, dan telepon. Pengukuran terhadap perbankan syariah ini mencakup walk in channel atau cabang dan e-channel dimana aspek ini tidak berbeda dengan pengukuran untuk bank konvensional[2].

Hal ini memang perlu dipertanyakan kembali mengapa dalam hal ini standarisasi pelayanan perbankan syariah harus sama dengan perbankan konvensional. Jika kita memperhatikan kembali bahwa secara fundamental, filosofi, maupun sistem kedua bank tersebut sangat jauh berbeda. Seharusnya perbankan syariah memiliki kriteria dan indikator maupun parameter yang berbeda dengan perbankan konvensional. Dengan demikian harus dilakukan pendekatan yang lebih proporsional dan tepat bagi perbankan syariah mengenai strategi pengembangan SDI perbankan syariah sebelum menghadapi era liberalisasi sektor kuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Bagaimana Strategi Pemgembangan Sember Daya Insani (SDI) Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Era Liberalisasi Sektor Keuangan Asean Economic Community Tahun 2015.

1.3.Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan Gambaran umum dan Permasalahan SDI perbankan syariah di Indonesia saat ini.

2. Menjelaskan Strategi Pemgembangan SDI Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Era Liberalisasi Sektor Keuangan Asean Economic Community Tahun 2015.

1.4.Manfaat Penulisa

1. Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi gagasan lahirnya konsep Pengembangan SDI perbankan syariah dalam membangun SDI yang kompetitif di era globalisasi.

2. Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Perbankan syariah dalam pengembangan SDI Sebelum Menghadapi Era Liberalisasi Sektor Keuangan Asean Economic Community Tahun 2015.

ANALISIS

4.1. Strategi Pemgembangan Sember Daya Insani (SDI) Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Asean Economic Community Tahun 2015

1.1.1. iB Human Capital Strategic Plan 2011-2015: Mempersiapkan SDM Perbankan Syariah Menghadapi MEA.

1) Posisi perbankan syariah dalam negosiasi MEA harus diletakkan dalam pemahaman tentang sangat besarnya skala pasar Indonesia dibandingkan negara ASEAN lain yang berkepentingan dengan pengembangan perbankan syariah à Keuntungan yang diperoleh dari pembukaan akses pasar akan lebih dinikmati oleh negara lain daripada Indonesia sendiri.

2) Dalam konteks ini, kepentingan nasional semestinya diletakkan dalam kerangka memaksimalkan pemanfaatan peluang pasar bank syariah Indonesia bagi pelaku-pelaku bank syariah nasional, dalam rangka mewujudkan sektor perbankan syariah yang sehat, terintegrasi, dan berperan optimal dalam menggerakkan sektor ekonomi riil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

3) Relatif lebih terbukanya akses pasar perbankan nasional harus dilihat sebagai keunggulan untuk memaksimalkan request bagi pembukaan akses yang lebih luas di negara ASEAN lainnya. Namun demikian, menyadari market size dan jumlah penduduk muslim di kawasan ASEAN kecil dibandingkan Indonesia, strategi memaksimalkan request ini sebenarnya lebih ditujukan sebagai bagian dari counter measures untuk menghambat keinginan pihak-pihak lain di ASEAN bagi pembukaan akses yang lebih luas bagi perbankan syariah mereka di Indonesia.

4) Menyadari besarnya potensi pasar Indonesia bagi perkembangan perbankan syariah di masa depan, dan menyadari keinginan pihak lain di ASEAN (khususnya Malaysia) untuk memanfaatkan peluang besar itu, perlu mempertimbangkan beberapa langkah national safeguard measures yang menguntungkan bagi pelaku perbankan syariah nasional dan menyulitkan bagi gerak maju perbankan syariah bagi pihak lain di ASEAN. National safeguard measures tersebut bisa dibuat dalam konteks penguatan regulasi di bidang kelembagaan, ketenagakerjaan, dan produk/jasa yang menguntungkan bagi pelaku usaha nasional.

5) Dengan diimplementasikannya MEA, Indonesia tetap kehilangan sebagian pangsa pasarnya meskipun Indonesia menjalankan strategi defensif. Namun hilangnya pangsa pasar tersebut tidak sebesar jika Indonesia menjalankan strategi ekspansif. Dengan demikian strategi defensif merupakan pilihan yang tepat bagi Indonesia, dimana Indonesia tetap dapat membangun ASEAN dengan semangat kebersamaan dan di sisi lain tidak terlalu dirugikan.

1.1.2. Pengembangan Kurikulum Ekonomi Islam

Kurikulum adalah sesuatu yang dinamis, hidaup dan bukan kitab suci. Jadi kurikulum sebuah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program studi ekonomi Islam, wajib mengevaluasi kurikulumnya setiap saat. Tentu saja hal ini tidak bisa lepas juga dengan SDM yang dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi.

Walau pun kurikulum dapat diubah, namun dalam menyiapkan mutu SDM yang produktif, terdapat parameter yang dapat digunakan dengan rumusan konseptual sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas iman dan takwa

2. Peningkatan kualitas hidup

3. Peningkatan kualitas kerja

4. peningkatan kualitas karya

5. peningkatan kualitas pikir.

Sangat disayangkan bila kurikulum ekonomi islam yang digunakan saat ini tidak disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Pengelola sebuah prodi ekonomi Islam misalnya, harus selalu mengikuti perkembangan perekonomian saat ini, dan mampu melakukan inovasi-inovasi dalam prodinya, jangan samapi mahasiswanya menentukan sendiri arah hidup mereka dan bingung mau kemana setelah menyelesaikan studinya.

1.1.3. Orientasi Kepakaran dan Kompetensi

Islam mendorong umatnya untuk memilih calon pegawai berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan teknis yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah: “Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Pemahaman kekuatan di sini bisa berbeda sesuai dengan perbedaan jenis pekerjaan, kewajiban dan tanggung jawab yang dipikulnya.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang wajib dilakukan. Falsafah Islam memandang tugas kenegaraan sebagai tanggung jawab masing-masing individu. Untuk itu, tugas awal yang harus dilakukan pemimpin adalah seleksi calon pegawai guna menempati pos-pos pekerjaan yang telah ditetapkan. Pemilihan karyawan merupakan aktivitas kunci untuk menentukan jalannya sebuah perusahaan atau negara. Maka para pemimpin harus selektif dalam memilih calon pegawai, mereka adalah orang yang berkompeten, memiliki pengetahuan luas, rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya (amanah).

Seleksi calon karyawan merupakan persoalan krusial. Rasulullah bersabda: “Ketika kamu menyia-nyiakan amanah, maka tunggulah kehancuran.Dikatakan, hai Rasulullah, apa yang membuatnya sia-sia? Rasul bersabda: ketika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran”. Hadis ini menuntut agar seleksi harus dilakukan secara amanah. Dalam artian sesuai dengan komitmen awal “pos mana yang akan ditempati”, dan jika seseorang telah memenuhi kepakaran dan kompetensi yang diinginkan, maka tidak ada alasan unutk menolaknya. Dan jika tidak, maka tidak ada alasan untuk menerimanya.

Hal ini juga berarti bahwa seleksi karyawan yang “asal”, apalagi dengan menggunakan kriteria AS2L, tidak akan membawa kemajuan pada perusahaan apalagi dalam perbankan syari’ah. Oleh karena itu sejak sekarang Perbankan syari’ah harus serius dalam hal seleksi karyawannya, tidak comot sini-sana, dipakaikan jilbab lalu jadilah karyawan bank syari’ah. Komunikasi kepada pihak lembaga pendidikan menjadi sangat penting artinya dalam hal ini, begitu pula dengan manajemen SDM yang dikembangkan oleh perbankan Syari’ah.[2]

KESIMPULAN

Salah satu agenda yang tidak boleh luput dari penglihatan dan perhatian kita adalah pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Tentu penting juga untuk ditegaskan bahwa mengapresiasikan khazanah kekayaan intelektual Islam secara prinsipil, akan bermuara pada keyakinan bahwa Allah adalah asal dan tujuan hidup manusia (inna lillahi wa inna ilaihi raji’un). Karena itu, Allah harus menjadi pusat pandangan hidup manusia dan orientasi kegiatannya demi memperoleh perkenan dan ridha-nya. Untuk mencapai itu, manusia dituntut berusaha terus menerus dan bersungguh-sunguh (mujahadah) menemukan berbagai jalan menuju-Nya dan kepada kedamaian-nya.

Teori sumber daya manusia memandang mutu penduduk sebagai kunci pembangunan. Banyak penduduk bukan beban suatu bangsa bila mutunya tinggi. Perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewirausahaan. Teori sumber daya manusia diklasifikasikan ke dalam teori yang menggunakan pendekatan perubahan fundamental. Pendekatan ini menekankan usaha mengurangi ketergantungan.

SDM perbankan Syari’ah harus memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang bisnis, memahami implementasi prinsip-prinsip bisnis Islam, memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip syari’ah, dan konsisten dalam bekerja. (Berilmu dalam bekerja, bekerja dengan ilmu dan akhlak/mengetahui, memahami dan menghayati pekerjaannya).

Pengembangan mutu SDM perbankan syari’ah merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga perbankan dan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan tentang perbankan syari’ah adalah upaya jangka pendek yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu SDM perbankan syari’ah saat ini. Sedangkan upaya dalam jangka panjang, yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan yang bersinerji antara pengguna (bank), penanggung jawab pendidikan (pemerintah) dan penyelenggara pendidikan (perguruan tinggi), dengan segala konsekuensi yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Asnaini, Pengembangan Mutu SDM Perbankan Syari’ah:Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Islam, (STAIN) Bengkulu ,Vol. II, No. 1, Juli 2008

Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah 2013

Indrianto dan Bambang: 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen,BPFE Yogayakarta.

UNDP, HDI Report 2007

Infobanknews.com, 10 Bank Syariah Terbaik dalam Pelayanan Prima. Edisi 15 Mei 2012

Wibowo, Ghofur, Potret perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis perkembangan Perbankan Syariah), 2007, Yogyakarta: Biruni Press

Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei (2001). Pengembangan Masyarakat Islam. (Bandung: Rosdakarya).

Nasirwan Ilyas, Perbankan Syariah Indonesia Menyongsong Liberalisasi Pasar ASEAN (MEA) :Menghadapi Tantangan dan Menangkap Peluang, Kepala Divisi Riset Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia, disampikan pada Seminar Nasional The 12^th Sharia Economic Days 2013Forum Studi Islam – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok, 13 Februari 2013

[1] Nasirwan Ilyas, Perbankan Syariah Indonesia Menyongsong Liberalisasi Pasar ASEAN (MEA) :Menghadapi Tantangan dan Menangkap Peluang, Kepala Divisi Riset Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia, disampikan pada Seminar Nasional The 12^th Sharia Economic Days 2013Forum Studi Islam – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok, 13 Februari 2013

[2] Asnaini, Pengembangan Mutu SDM Perbankan Syari’ah:Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Islam, (STAIN) Bengkulu ,Vol. II, No. 1, Juli 2008

[1] Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah 2013

[2] Infobanknews.com, 10 Bank Syariah Terbaik dalam Pelayanan Prima. Edisi 15 Mei 2012

IT Perbankan Syariah

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 26 Apr 2013 01:09:00 +0000

TEKNOLOGI INFORMASI PADA BANK SYARIAH UNTUK MENDUKUNG LESS CASH SOCIETY

.Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat membawa dampak pada berbagai sendi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah terhadap sistem pembayaran yang sudah mulai menggeser preferensi penggunaan uang kertas (uang tunai) kepada sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran di Indonesia sejauh ini masih didominasi oleh transaksi uang kertas. Namun perlahan tapi pasti, jumlah pengguna uang elektronik di Indonesia meningkat tajam karena memberikan kepraktisan bagi penggunanya. Bank Indonesia juga mendorong perkembangan e-money ini untuk mewujudkan less cash society.

Perkembangan sistem pembayaran non-tunai di luar negeri yang semakin mengarah pada less cash society juga turut memberikan andil dalam perubahan perilaku gaya hidup dan transaksi ekonomi para pelaku ekonomi khususnya di beberapa kota besar di Indonesia. Perkembangan sistem pembayaran non-tunai ini, secara teoritis maupun secara empiris tidak terlepas dari perkembangan kegiatan perekonomian yang menghendaki efektivitas dan efisiensi yang tinggi serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Sehingga erat kaitannya antara terwujudnya less cash society dengan kecanggihan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi di perbankan membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi memicu adanya transaksi non-tunai atau less cash society contohnya electronic transaction (e-banking) melalui ATM, phone banking dan internet banking.

Beberapa tahun terakhir, masyarakat sudah mulai memanfatkan instrumen e-money (uang elektronik) untuk pembayaran yang bersifat mikro. Dalam suatu diskusi terungkap bahwa sistem pembayaran di Indonesia sejauh ini masih didominasi oleh transaksi uang kertas. Perlahan tapi pasti, jumlah pengguna uang elektronik di Indonesia meningkat tajam karena memberikan kepraktisan bagi penggunanya. Bank Indonesia juga mendorong perkembangan e-Money ini untuk mewujudkan less cash society.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memungkinkan munculnya berbagai instrumen pembayaran yang inovatif, aman, efisien dan mudah digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dipastikan bahwa semakin canggih dan pesatnya perkembangan teknologi, semakin cepat mendukung terbentuknya less cash society.

Penulisan kaya tulis ini memberikan pengetahuan yang komprehensif bagaimana kondisi teknologi informasi serta kesiapan Bank Syariah untuk mendukung less cash society agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, dimana kemampuan teknologi informasi pada lembaga keuangan tersebut sudah sangat pesat dan tidak dapat diragukan lagi kecanggihannya.

Retruksi Konseptual Risk And Retrun

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 26 Apr 2013 01:01:00 +0000

RETRUKSI KONSEPTUAL RISK AND RETRUN SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN BAITUL MAAL WA TAMWIL YANG MANDIRI (Studi Kasus Pada BMT Bringharjo Yogyakarta)

Oleh: Ema Pratiwi, Rahmad Kadry

Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) can develop their independence as microfinance institutions, based on the expansion of the nature and development (metaphor) risk & return. With post positivism rational-istic approach, the results of this study are: (1) the risk faced by BMT in addition to financial risk (conventional), as well as more broadly in the form of guaran-tees(goodwill) and guarantee facilities of customer funds. 2) On the return, in addi-tion to financial return (conventional) the meaning has expanded on customer loyalty, market expansion and social functioning of the BMT.

Keywords: metaphor, risk, return, independency

Meningkatkan Greget Menulis dan Meneliti Mahasiswa

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 26 Apr 2013 00:50:00 +0000

UIN Sunan Kalijaga merupakan salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam tertua di Indonesia. Faktanya universitas ini telah banyak melahirkan peneliti-peneliti yang handal yang riset-risetnya menjadi sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan. Disamping itu universitas ini juga banyak menelurkan kader-kader penerus bangsa yang tidak hanya kritis dalam teori, tetapi juga berkompeten dalam aktualisasi. Akan tetapi amat disayangkan pada saat ini nyaris tidak terlihat lagi kader-kader riset yang handal dalam diri UIN itu sendiri, penulis kira ini merupakan suatu persoalan yang besar bagi kita semua, dan yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah itu merupakan salah satu efek yang timbul akibat mahasiswa itu sendiri yang kurang berminat dalam hal menulis dan membaca untuk membuat riset baru, atau memang tidak adanya suatu lembaga yang menjadi tempat bagi mahasiswa dalam menuangkan bakat dan minatnya yang inspiratif itu sendiri?

Kita ketahui bahwa menulis adalah bagian penting dari output aktualisasi kegiatan membaca dan menulis. Orang berpikir tanpa membaca maka hasil pemikirannya akan ‘membabi buta’, tidak mempunyai dasar fakta dengan tingkat argumentasi yang mentah, klaim atas kebenaran (pendapat) dilakukan secara subjektif. Orang yang membaca tanpa kesadaran dan kemauan untuk bersikap kritis atas teks atau naskah yang sedang dibaca akan melahirkan individu mudah dipengaruhi atau terindoktrinasi.

Hasil bacaan selain menambah pengetahuan, akan menginsipirasi pembaca untuk berpikir tentang substansi yang dibaca. Berpikir terhadap teks dan konteks dari bahan bacaan terhadap fenomena kekinian menjadi bagian berpikir problematis, sistematis dan solutif. Kegiatan berpikir menjadi bagian olah intelegensi dengan sikap kritis atas informasi dan penerapan informasi pada kenyataan.

Menulis adalah salah satu bentuk aktualisasi dari kegiatan berpikir selain dengan berbicara (membangun argumen). Sebagai hasil aktuliasi buah pikir, maka menulis menjadi bagian dari cerminan pikiran kita. Menulis ibarat bercermin, sehingga yang tidak pernah menulis, berarti tidak pernah memandang cermin. Kegitan menulis akan mendorong untuk membaca (kembali) memperkaya ide dan mendalami gagasan yang sedang ditulis.

Ada dua faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat baca dan tulis mahasiswa. Pertama, adalah faktor intrinsik dan kedua, faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik yakni, berkaitan dengan motivasi dari mahasiswa dan proses belajar mengajar yang membentuk ‘watak’ enggan untuk membaca dan menulis. Faktor ekstrinsik adalah kurangnya ‘ruang’ aktualisasi di lingkungan akademik baik itu penyediaan lembaga tempat di mana mahasiswa dapat menuangkan hasil pikiran mereka dan tidak menutup kemungkinan menjadikan sebuah riset yang baik. Tidak ada suatu perkataan yang mengatakan, bahwa dengan menulis kita akan rugi, justru dengan menulis kita banyak memperoleh pengetahuan dan penghasilan.

Selain itu faktor ekstrinsik, dengan kata lain sebagai konteks membagi dan menimba pengetahuan membutuhkan ketersalingan antara para pihak yang terlibat. Paradigma bahwa dosen pemilik tunggal pengetahuan perlu dibongkar, tetapi pembongkaran tersebut membutuhkan peran mahasiswa yang berpengetahuan dan berwawasan. Mahasiswa perlu membangun daya kritis dan kemampuan mengkomunikasikan buah pikir. Daya kritis dan kemampuan tersebut hanya bisa diperoleh dengan membaca dan menulis juga tersedianya lembaga tempat memperdalam ilmu pengetahuan. Jika kedua faktor intrinsik dan foktor ekstrinsik telah di penuhi maka, minat dari mahasiswa untuk menulis dan melukan riset tersebut akan menjadi tergugah dan dibantu dengan lembaga yang dapat memberikan bimbingan.

Penulis menyarankan, agar kedepannya ada suatu lembaga yang dapat menampung inspirasipara mahasiswa yang memiliki bakat menulis dan riset di UIN Sunan Kalijaga. Dan melahirkan peneliti UIN Sunan Kalijaga yang handal walaupun kiranya itu semua memiliki tantangan yang berat dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat , itu semua adalah faktor kunci suksesnya UIN dan dengan adanya lembaga tersebut tidak tutup kemungkinan lembaga itu dapat mengharumkan nama baik UIN, baik itu di kancah nasional maupun internasional, sebagaimana kata pepatah “ Tekat yang bulat menghasilkan yang nyata”.

Sharia Business Integrated System (SBIS)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 26 Apr 2013 00:48:00 +0000

“SHARIA BUSINESS INTEGRATED SYSTEM (SBIS)”: OPTIMALISASI TRIPLE STEPS SOLUTION SEBAGAI PENGUATAN TEKNOLOGI UMKM UNTUK MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY TAHUN 2015

ABSTRACT

Asean Economic Community (AEC) yang diharapkan terbentuk pada tahun 2015 merupakan haraan, peluang dan tantangan bagi UKM di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di ASEAN. Salah satu permasalahan UMKM di Indonesia dalam menghadapi AEC ialah problem teknologi. Penelitian ini menggunakan Sharia Bussines Integration Sistym (SBIS) yang menggabungkan peran antara Bank Syariah dengan BMT dalam mengembangkan teknologi UMKM. SBIS dielaborasi dengan Triple Step Solution sebagai solusi pengembangan teknologi UMKM. Adapun langkah-langkah yang ada dalam Triple Step Solution yaitu (1) langkah teoritis, (2) langkah operasional, dan (3) langkah evaluasi.

Kata Kunci: AEC, SBIS, Triple Step Solution, Teknologi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dari perspektif dunia, diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang tetapi juga di negara-negara maju. UMKM sangat penting karena mempunyai karakteristik-karakteristik utama yang membedakan mereka dari usaha besar, terutama karena UMKM adalah usaha-usaha padat karya, terdapat di semua lokasi terutama di perdesaan, lebih tergantung pada bahan-bahan baku lokal, dan penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. Dengan menyadari betapa pentingnya UMKM tersebut, tidak heran kenapa pemerintah-pemerintah di hampir semua negara sedang berkembang termasuk ASEAN mempunyai berbagai macam program, dengan skim-skim kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM demi kesejahteraan masyarakat ASEAN khususnya.

Pelaksanaan AEC pada tahun 2015 akan mengharuskan seluruh negara ASEAN melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih luas, sebagaimana telah disepakati dalam AEC Blueprint. AEC merupakan sebuah langkah komprehensif dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/ AFTA). Guna mewujudkan hal tersebut, maka negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada pertemuan KTT ASEAN ke-4 di Chaam, Thailand (Kementerian Perdagangan RI). Oleh karena itu, untuk menunjang kesiapan Indonesia memasuki MEA tahun 2015 perlu dilakukan pengamanan pasar produk dalam negeri, dan penguatan ekspor. Adapun kinerja ekspor dan impor Indonesia, dan negara ASEAN disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Data Ekspor-Impor Negara-negara di ASEAN

Tahun 2009 (US$ million)

Negara	Tahun 2009		Tahun 2010		Perubahan satu tahun
Negara	Expor	Impor	Expor	Impor	Expor	Impor
Brunai Darussalam	7.152,0	2.450,5	8.615,4	2.383,8	20,5	(2,7)
Kamboja	4.985,8	3.900,9	5.583,6	4.896,8	12	25,5
Indonesia	116.510,0	96.829,2	157.779,1	135.663,3	35,4	40,1
Laos	1.237,2	1.725	2.432,8	2.076,4	96,6	20,4
Malaysia	156.890,9	123.330,5	198.800,8	164.733,5	26,7	33,6
Myanmar	6.341,5	3.849,9	7.599,5	4.198,7	19,8	9,1
Filifina	38.334,7	45.533,9	51.431,7	58.228,6	34,2	27,9
Singapura	269.832,5	245.784,7	371.194,3	328.078,9	37,6	33,5
Thailand	152.497,2	133.769,6	195.312,3	189.728,4	28,1	41,8
Vietnam	56.691,0	69.230,9	72.191,9	84.801,2	27,3	22,5
ASEAN	810.472,6	726.405,0	1.070.941,4	974.789,6	32,1	34,2

Sumber: Diolah dari Pusat Data Statistik Perdagangan Barang ASEAN, 15 Februari 2012

Secara teoritis, integrasi ekonomi ASEAN menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi Indonesia maupun negara ASEAN lainnya. Terbukanya pasar keuangan ASEAN tersebut juga memberikan peluang untuk semakin terbukanya akses bagi UMKM kepada sumber-sumber keuangan, tidak saja di dalam negeri tetapi juga pasar keuangan internasional. Dilain pihak, UMKM di negara ASEAN menghadapi tantangan yang cukup berat, karena persaingan yang semakin ketat. Mengingat belum setaranya kondisi ekonomi di masing-masing negara maka diharapkan setiap negara termasuk Indonesia dapat meningkatkan daya saing agar dapat mengambil manfaat dari liberalisasi.

Rendahnya daya saing UMKM di Indonesia dapat menjadi masalah utama dalam mengahadapi pelaksanaan AEC pada tahun 2015. Hasil pemetaan teknologi UMKM yang dilakukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM tahun 2010 menunjukkan bahwa baru sebagian kecil (21,34%) UMK yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. UMK-UMK tersebut terutama adalah yang bergerak di bidang usaha manufaktur dan transportasi, sedangkan yang bergerak di sektor lainnya terutama sektor pertambangan dan penggalian masih sangat tertinggal.

Disadari oleh banyak pihak bahwa pengembangan teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktifitas untuk membangun daya saing UMKM. Pada kenyataannya, penggunaan teknologi di kalangan UMKM khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil (UMK) di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan di negara-negara lain. Demikian juga penerapan temuan-temuan teknologi di lingkungan UMK masih dibatasi oleh ketidakmampuan UMK baik untuk membeli maupun mengoperasikannya

Guna mengatasi hal tersebut maka penulis menawarkan strategi kemitraan antara semua lembaga keuangan termasuk Bank Syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Sharia Business Integrated System (SBIS) dalam hal optimalisasi triple steps solution sebagai penguat teknologi UMKM untuk menghadapi AEC 2015.

1.2.Rumusan masalah

Salah satu daya tarik ASEAN adalah jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pasar bagi negara lain di dunia. Apalagi Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk terbanyak nomor empat di dunia. Perlu kerja keras ekstra bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan jiwa entrepereneur di masyarakat. Menurut Gultom (2010), perkembangan penduduk di ASEAN dan potensi ekonomi yang dilihat dari PDB-nya. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif stabil akan menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan baru, yang diharapkan juga sebagai penyeimbang. Membaiknya rating investasi di kawasan ASEAN juga akan mendorong tingkat konsumsi. Disinilah peran ASEAN untuk meningkatkan permintaan impor sehingga dapat menyeimbangkan ekonomi global yang dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2.1 Data Ekspor-Impor Negara-negara di ASEAN Tahun 2010 (US$ million) dan Jumlah Penduduk (dalam ribuan orang)

Negara	Jumlah Penduduk	Ekspor	Impor
Brunei Darussalam	86,024	8.615,4	2.383,8
Cambodia	14,957	5.583,6	4.896,8
Indonesia	231,369	157.779,1	135.663,3
Lao PDR	5,922	2.432,8	2.076,4
Malaysia	28,306	198.800,8	164.733,5
Myanmar	59,534	7.599,5	4.198,7
The Philipinnes	92,226	51.431,7	58.228,6
Singapore	0,406	371.194,3	328.078,9
Thailand	4,987	195.312,3	189.728,4
Viet Nam	66,903	72.191,9	84.801,2

Sumber: Asean Secretary, 2011

Tabel 1.2.2 Kontribusi UMKM di Negara-Negara ASEAN terhadap Lapan

Negara	Kontribusi Terhadap Lapangan Kerja (%)	Kontribusi Terhadap PDB (%)	Kontribusi Terhadap Total Usaha (%)
Brunei Darussalam	58	22	98,5
Cambodia	n.a	n.a	98,46
Indonesia	97	56,53	99,99
Lao PDR	83	6,9	n.a
Malaysia	56	31	99
Myanmar	n.a	n.a	91,99
The Philipinnes	61,2	n.a	99,6
Singapore	70	60	99
Thailand	78,20	n.a	99,8
Viet Nam	n.a	n.a	n.a

Sumber : Directory of Outstanding ASEAN SMEs 2011- The ASEAN Secretariat Jakarta

Menyadari peran UMKM sebagai kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan cukup dominan dalam perekonomian, maka pencapaian kesuksesan MEA 2015 mendatang juga akan dipengaruhi oleh kesiapan UMKM. Di Indonesia, UMKM hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan baik yang bersifat klasik atau intermediate atau advanced. Permasalahan tersebut bisa berbeda di satu daerah dengan daerah lain atau antar sektor atau perusahaan pada sektor yang sama. Namun ada sejumlah permasalahan yang umum dihadapi oleh semua UMKM yaitu modal dan kecanggihan teknologi.

Dari perumusan masalah di atas, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kesiapan teknologi UMKM di Indonesia dalam menghadapai AEC 2015?

2. Bagaimana mekanisme konsep SBIS mampu mengoptimalkan triple steps solution sebagai penguat teknologi UMKM dalam menghadapi AEC 2015?