Dokumen PCIV REDD+ SES Kaltim ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan antisipatif terhadap dinamika program-program REDD+ yang makin berkembang di Kaltim, dengan pertimbangan bahwa Kaltim merupakan salah satu Provinsi yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi proyek REDD+ yang memiliki karakteristik tersendiri yang dicirikan oleh etnik dan kondisi lingkungan yang beragam.  Kaltim juga merupakan Provinsi penghasil devisa yang berbasis pada sumber daya alam (SDA) akan dapat memberikan ruang eskalasi konflik tenurial dan SDA yang cukup besar. Dengan karakteristik Kaltim yang khas, maka penting untuk mengembangkan safeguards REDD+ di tingkat provinsi yang berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi serta payung informasi pelaksanaan safeguards REDD+

Dokumen ini berisikan pengembangan prinsip, kriteria dan indikator sosial dan lingkungan sesuai dengan konteks Kaltim dan telah pula mengacu pada berbagai kesepakatan pada tingkat Internasional dan Nasional. Dengan demikian Kaltim telah memiliki Pengaman (Safeguard) untuk berbagai kegiatan REDD+ yang sedang dan akan dilaksanakan sekaligus mengisi kebutuhan sistem informasi pada komunikasi nasional.

Saat ini terdapat banyak ragam safeguard dikembangkan untuk pelaksanaan REDD+ maupun yang diadopsi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan REDD+. Pada dasarnya safeguard yang dikembangkan tersebut ditujukan untuk mencegah resiko merugikan terhadap sosial dan lingkungan sedini mungkin dari kegiatan-kegiatan REDD+. Rujukan safeguard mengacu pada prinsip-prinsip umum sosial dan lingkungan yang telah diterima secara luas maupun kesepakatan formal sebagaimana hasil COP-16 di atas.

Salah satu rujukan penting pengembangan safeguard sosial dan lingkungan adalah Social and Environment Standard (SES) yang dikembangkan oleh  The Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA) dan CARE International.  Safeguard ini disusun dengan mengembangkan prinsip-prinsip sosial dan lingkungan yang diterima secara luas di tingkat internasional. Social and Environment Standard (SES) ini juga dalam konteks cakupan kegiatannya termasuk lengkap karena meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan hingga ke monitoring hasil-hasil kegiatan.  Cakupan implementasi SES juga meliputi tingkat program pada subnasional maupun proyek.  Safeguard REDD+ SES cukup fleksibel untuk diadaptasi berdasarkan konteks lokal, baik di tingkat Negara maupun di tingkat Provinsi.  Saat ini, Lembaga Ekolabel Indonesia bekerja sama dengan Pokja REDD+ Kaltim, didukung oleh Clinton Climate Initiative dan Conservation International, melakukan proses adaptasi safeguard REDD+ SES  sesuai dengan kebutuhan safeguard Provinsi Kalimantan Timur.

Tahapan kegiatan yang dilaksanaan dalam adaptasi, dibagi ke dalam tahapan sebagai berikut:

 Tahap 1. Governance

Tahapan ini telah dilaksanakan di Kalimantan Timur dengan adanya sosialisasi terhadap safeguard REDD+ SES dan safeguard lainnya (PRISAI, SIS). Di tahap ini juga telah terbentuk tim fasilitasi adaptasi safeguard di Kalimantan Timur, yang telah  melakukan proses kajian terhadap kebutuhan pengembangan safeguard, sebagai landasan pelaksanaan intepretasi pada tahapan selanjutnya.

Tahap 2. Intepretasi

Tahapan ini diawali dengan proses penyusunan rencana tindak lanjut adaptasi safeguard berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh tim fasilitasi pada tahap 1.  Rencana tindak lanjut telah tersusun menjadi satu kesatuan dengan dokumen identifikasi kebutuhan pengembangan safeguard REDD+ SES Kalimantan Timur, yang telah terselesaikan pada 30 April 2013. Tahapan selanjutnya adalah mengintegrasikan hasil kajian kepada indikator safeguard yang sesuai dengan kebutuhan safeguard di Kalimantan Timur.

Dan saat ini proses penyusunan Safeguards Sosial dan Lingkungan telah masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu:

Tahap 3. Assessment

Tahapan ini akan menyusun kerangka pelaporan dalam implementasi safeguard.

Dari 3 tahapan tersebut, di Kalimantan Timur telah memasuki tahap 2, yaitu intepretasi.  Tahapan ini akan menghasilkan safeguard REDD+ Kalimantan Timur yang diadaptasi melalui kegiatan utama berupa:

1. Adaptasi safeguard untuk  menghasilkan dokumen safeguard REDD+ SES Kalimantan Timur
2. Ujicoba lapangan terhadap safeguard yang telah diadaptasi
3. Konsultasi publik, baik melalui media massa maupun kepada parapihak terkait.

Dan saat ini proses yang tengah dikembangkan Pokja Redd Kaltim bekerja sama dengan Lembaga Ekolabel Indonesia  adalah melakukan pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator Safeguard Sosial dan Lingkungan (PCI SES) di Kalimantan Timur. Untuk itu sangat diperlukan masukan/input dan verifikasi dari para pihak agar bisa dilakukan penyempurnaan dari dokumen Draft Final PCI SES yang sedang dikembangkan saat ini.

Kepada para pihak dokumen PCI SES REDD+ ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan pemberian input PCI SES akan berlansung sampai dengan akhir Agustus 2014. Untuk Draft Final PCI SES REDD+ Kaltim dapat diunduh disini. Dan hasil input dapat dikirim kembali  melalui email dengan alamat : pokja@reddkaltim.or.id

Safeguards REDD+merupakan instrumen yang menjamin agar kondisi sosial dan lingkungan terlindungi, .jugamenjadi salah satu perangkat untuk mengakses pendanaan dari berbagai pihak terhadap kegiatan REDD+ disuatu wilayah. Saat ini terdapat banyak ragam safeguard dan sistem informasinya yang dikembangkan untuk pelaksanaan REDD+ maupun yang diadaptasi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan REDD+, diantaranya adalah PRISAI, SES, SESA dan SIS.

Inisiatif dalam safeguard REDD+ SES (social and Environmental Standards) yang dikembangkan oleh  Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA) dan CARE International, bertujuan untuk mendefinisikan dan mendukung usaha yang lebih tinggi terhadap kinerja sosial dan lingkungan dari pelaksanaan program REDD+, melalui pengembangan standar yang dapat digunakan oleh berbagai institusi seperti pemerintah, LSM, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia, usaha pengentasan kemiskinan dankonservasi keanekaragaman hayati.  Sementara itu, Sistem Informasi Safeguard (SIS) yang dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan merupakan jembatan bagi keragaman perangkat Prinsip, Kriteria dan Indikator safeguard di Indonesia.

Pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Ekolabel Indonesia bekerja sama dengan Pokja REDD+ Kaltim, dengan dukungan oleh Clinton Climate Initiative, melakukan fasilitasi proses adaptasi safeguard REDD+ SES sesuai kebutuhan dan konteks lokal Kaltim. Untuk kebutuhan adaptasi tersebut dilakukanlah suatu kegiatan  yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan safeguard yang sesuai dengan konteks lokal Kaltim, serta mengidentifikasi safeguard yang telah ada sebagai bahan untuk merumuskan kebutuhan safeguard REDD+ SES konteks lokal Kaltim dan untuk merumuskan dokumen rencana pelaksanaan adaptasi safeguard. DokumenIdentifikasi Kebutuhan Adaptasi Safeguard REDD+ SES Di Kalimantan Timur tersebut dapat diunduh disini

REDD+ SES Kaltim dikembangkan berdasarkan kebutuhan antisipatif terhadap dinamika program-program REDD+ yang makin berkembang di Kaltim, dengan pertimbangan bahwa Kaltim merupakan salah satu Provinsi yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi proyek REDD+ yang memiliki karakteristik tersendiri yang dicirikan oleh etnik dan kondisi lingkungan yang beragam.  Kaltim juga merupakan salah satu Provinsi penghasil devisa yang berbasis pada SDA akan dapat memberikan ruang eskalasi konflik tenurial dan SDA yang cukup besar. Selain itu, dalam kerangka implementasi proyek REDD+ yang sesuai dengan jaminan dasar konstitusi dan tetap sejalan dengan prinsip kedaulatan masyarakat, keadilan dan keberlanjutan lingkungan, Kaltim membutuhkan dokumen safeguard tersendiri yang sekaligus menjadi alat kebijakan di tingkat Provinsi dalam beberapa aspek misalnya menyediakan panduan bagi pelaku sub-kegiatan REDD+, memberikan jaminan proyek, alat bantu evaluasi dan transparansi bagi semua pihak. Dengan karakteristik Kaltim yang khas maka penting untuk mengembangkan safeguard REDD+ di tingkat Provinsi Kaltim yang berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi serta payung informasi pelaksanaan safeguard REDD+ dan perlu untuk memperhatikan isu-isu penting yang telah teridentifikasi sebagai pengembangan PCI safeguard REDD+ tersebut.

Untuk itu sejak tanggal 11  – 13 September 2013 , dilaksanakan kegiatan writing workshop untuk pengembangan draft awal  (Principle, Criteria and Indicators) yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini adalah ke tujuh prinsip yang akan dikembangkan untuk draft awal PCI, antara lain:

(1) Hak atas lahan, wilayah dan sumber daya alam diakui dan dihormati oleh program REDD+;

(2) Manfaat program REDD+ dibagi secara adil di antara semua pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan;

(3) Program REDD+ bertujuan untuk meningkatkan jaminan mata pencaharian jangka panjang program dan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau rentan;

(4) Program REDD+ berkontribusi terhadap yang baik, pembangunan berkelanjutan yang lebih luas dan keadilan sosial;

(5) Program REDD+ melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem;

(6) Semua pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevant berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam program REDD+;

(7) Program REDD+ tunduk pada hukum lokal dan nasional yang berlaku serta pada perjanjian, konvensi, dan instrumen internasional lainnya.

Dari ke tujuh prinsip yang ada,  maka tim penulis safeguard SES melakukan pendalaman  dan pengembangan untuk berbagai kriteria  dan indikator yang diketahui  relevan serta sesuai dengan kondisi yang ada di Kalimantan Timur. Pengembangan Draft awal PCI berikut dengan juklak penggunaannya  ini merupakan tahap kedua dari penyempurnaan dokumen Safeguard SES sendiri. Masih ada beberapa tahapan lagi untuk bisa melakukan finalisasi dokumen Safeguard SES. Tahapan setelah ini adalah pelaksanaan FGD untuk mensosialisasikan Draft Safeguard dan menghimpun masukan /saran dari berbagai pihak, setelahnya maka akan dilakukan ujicoba draft Safeguard tersebut pada beberapa Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Tahapan akhir dari pembuatan dokumen ini setelah dilakukan uji coba lapangan, maka dilanjutkan dengan konsultasi publik hingga dokumen ini dinilai layak untuk bisa diinternalisasika  ke dalam lembaga Redd+ yang ditunjuk di Provinsi Kalimantan Timur.

Di Kaltim, diketahui bahwa emisi GRK terbesar adalah berasal dari aktivitas sektor yang berbasis/menggunakan lahan  (mencapai 96%), yakni sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, pertanian dan perikanan atas aktvitas pemupukannya. Dari seluruh sektor berbass lahan tersebut, emisi tertinggi secara berturut-turut diakibatkan oleh aktivitas sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Keberhasilan penurunan emisi di Kaltim akan sangat bergantung pada keberhasilan penurunan emisi di sektor berbasis lahannya.

Untuk membantu mempercepat penyebaran informasi mengenai REDD+ sebagai bagian dari agenda penurunan emisi gas rumah kaca di Kaltim, diperlukan penyuluh-penyuluh kehutanan yang dapat menyampaikan berbagai substansi terkat isu REDD+ dan perubahan iklim kepada masyarakat dampingannya secara baik dan inovatif. Untuk memenuhi hal tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim bersama dengan Balai Diklat Kehutanan Samarinda dengan dukungan dari Kelompok Kerja REDD Kaltim melaksanakan Pelatihan Teknik Fasiltasi bagi Tenaga Penyuluh Kehutanan.

Tujuan dari kegiatan Pelatihan Teknik Fasilitasi Pengenalan REDD+ bagi Penyuluh Kehutanan di Kaltim  antara lain Memberikan keterampilan yang dapat mendukung kegiatan penyuluh kehutanan dalam menjalankan tugas dilapangan, Memberikan pengetahuan dan wawasan yang berkenaan dengan isu perubahan iklim dan penurunan emisi, dan Membangun jejaring penyuluh  kehutanan yang kuat sehingga dapat berperan sebagai fokal point isu perubahan iklim dan penurunan emisi kepada masyarakat.

Kegiatan pelatihan ini telah berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 20 – 22 Agustus 2013 di Balikpapan. Kegiatan ini diikuti oleh 21 peserta yang berasal dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Sebagian besar peserta adalah penyuluh, dan memang menjadi target utama pelatihan kali ini. Pelatih/Fasilitator dari pelatihan ini terdiri dari fasilitator yang memiliki jam terbang tinggi dan menguasai teknik-teknik dalam melakukan fasilitasi. Para Pelatih /Fasilitator tersebut antara lain, Bapak Panthom Priyandoko, Ade Fadli, Akhmad Wijaya dan Nehemia Gurusinga.

Pada hari pertama pelatihan, peserta bekenalan dan membuat aturan/norma yang selama tiga hari akan diterapkan selama pelatihan berlangsung. Selain itu juga peserta menerima materi mengenai Pengantar Perubahan Iklim, Prinsip Andragogy dan Pengantar REDD+.

Pada hari kedua, peserta mendapatkan materi mengenai nilai dasar dan rumah fasilitasi, FPIC, Keterampilan dasar dan Dinamika Kelompok dan pada hari ketiga peserta dibekali materi mengenai bagaimana mempersiapkan pertemuan, Participatory Rural Appraisal, World Cafe, Teknik Komunikasi Visual dan Fasilitasi dalam situasi terbatas/Teknik Evaluasi.

Selama mendengarkan  materi yang disampaikan, peserta juga diajak untuk melakukan simulasi/praktek. Sehingga materi yang disampaikan bisa benar-benar diresapi oleh para peserta. Kegiatan juga dibuat secair mungkin dengan menggunakan berbagai teknik fasilitasi yang menarik serta disela-sela materi juga diselingi beberapa game oleh fasilitator.

Dari kegiatan pelatihan selama tiga hari, penyuluh kehutanan diharapkan akan dapat menggunakan berbagai keterampilan  untuk mengelola tugas-tugas  hariannya sebagai penyuluh kehutanan, dapat menjalankan tugas pengkomunikasian kepada masyarakat suluhan secara inovatif,  mendapatkan pemahaman dan informasi berkenaan dengan isu perubahan iklim dan penurunan emisi secara terbuka, menjadikan penyuluh kehutanan sebagai bagian penting dan utama dalam keberhasilan pengkomunikasian isu perubahan iklim dan penurunan emisi di Kaltim.

Uji implementasi tersebut dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Kaltim, yakni Kabupaten Kutai Barat dan kabupaten Berau. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji standar, kriteria dan indikator dalam PRISAI dan performa yang menjadi acuan untuk menguji capaian dan ukuran terhadap aktivitas penurunan emisi; mengidentifikasi peluang pelaksanaan PRISAI di lokasi program penurunan emisi hutan dan merumuskan rekomendasi untuk pelaksanaan PRISAI selanjutnya. Berikut ini dapat dilihat gambaran hasil, dari uji coba lapangan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Berau dan Kutai Barat:

Kabupaten Berau
Pada Kabupaten Berau uji coba safeguard PRISAI dilaksanakan Oleh CSF Unmul. Selama proses ujicoba PRISAI telah ditemukan bahwa ada sebagian indikator yang telah diterapkan dan sebagian lagi belum diterapkan. Dari hasil tersebut banyak hal masih perlu diperbaiki dan diperhatikan dalam penyusunan suatu Prinsip, Kriteria dan Indikator Safeguard Indonesia (PRISAI). Hal-hal sebagai catatan yang perlu diperhatikan dalam menerapkan indicator Prisai, yaitu: 1) indicator yang memadai untuk dilaksanakan, 2) indicator yang memadai untuk diterapkan namun dengan catatan,  3) indicator yang belum memadai untuk diterapkan dan masih perlu perbaikan, 4) indicator yang tidak memadai untuk diterapkan dan perlu diganti/ ditiadakan.

Catatan-catatan tersebut dikarenakan bahwa butir-butir indicator dalam PRISAI menunjukan formulasi  kalimat yang dapat mengarah pada penterjemahan kalimat yang tidak jelas dan bersayap, serta kurang/tidak terukur.

Dari hasil telah  –  ujicoba aplikabilitas butir Prisai tersebut maka rekomendasi dan saran untuk
penyempurnaannya adalah sebagai berikut :

1. Indikator PRISAI yang telah dinilai “memadai dan bisa digunakan, tanpa catatan dan atauperbaikan” sebaiknya tetap dipertahankan dan tetap dipakai sebagai Indikator.
2. Indikator PRISAI yang telah dinilai “memadai dan bisa digunakan, dengan catatan”, sebaiknya ditelaah kembali dengan memperhatikan catatan-catatan untuk masing-masing butir Indikator yang bersangkutan.
3. Indikator PRISAI yang telah dinilai “kurang memadai dan perlu perbaikan”, hendaknya ditinjau kembali dan diperbaiki dengan memperhatikan usul  perbaikan untuk masing-masing butir Indikator yang bersangkutan.
4. Indikator PRISAI yang telah dinilai “tidak memadai dan perlu diganti / ditiadakan”, hendaknya ditinjau kembali. Apakah sebaiknya ditiadakan dan atau substansinya digabung saja dengan  Indikator lainnya, atau dipertahankan dengan formulasi kalimat yang agak
   berbeda dan diberi penjelasan agar tidak terancukan dengan substansi Indikator lainnya

Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pelaksana program REDD+ dalam Program Karbon Hutan Berau (PKHB), diantaranya adalah :

1. Bahwa Indikator yang “belum dilaksanakan” dalam Program PKHB, semuanya merupakan Indikator Sosial (contoh Kriteria 4). Fenomena ini perlu diperhatikan di dalam penyusunan Panduan Pelaksanaan Safeguard  REDD+, agar pelaksanaan Kriteria-Kriteria Sosial bisabenar-benardiamankan pelaksanaannya dengan Indikator-indikator yang operasional danterukur. Dalam praktek manajemen hutan selama ini, aspek sosial sering dinomorduakan bahkan diabaikan
2. Pada  Indikator  yang berbunyi “Adanya skenario yang disusun secara partisipatif untukmemastikan perimbangan antara skala ekonomi subsisten dan kelestarian lingkungan” (indicator 7.1.3—sebagai contoh), termasuk kategori “ada sebagian yang sudah dilaksanakan, dan ada sebagian yang belum”. Menurut keterangan bahwa, “Kesepahamandasar mengenai hal ini sudah dibangun, namun formulasinya dalam bentuk skenario formal belum ada”. Dalam kajian lapangan di Desa, masyarakat setempat selalumenekankan bahwa kegiatan apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan atau pihak luar di desa mereka, mereka dukung dan terima dengan “senanghati”, asal tidak mengurangisumber mata pencaharian dan penghasilan mereka. Oleh karena itu di dalam PanduanPelaksanaan PRISAI, mekanisme pemastian perimbangan antara skala ekonomi subsistendan kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan program REDD+ di tingkat desa perludiatur dengan memadai.
3. Pada Indikator yang berbunyi “Memastikan tataruang di tingkat tapak mengakomodasi aktivitas REDD+ dan didukung oleh kebijakan tataruang daerah”,  (Indikator 7.4.1-sebagaicontoh) juga termasuk kategori “ada sebagian yang sudah dilaksanakan, dan ada sebagian yang belum”. Dari keterangan yang ada bahwa  Peta RTRWK sudah mengakomodasirencana kawasan PKHB, namun rencana tataruang kampung/tingkat tapak belum terakomodasi dalam RTRWK. Dalam kajian lapangan di tingkat desa (sebagai contoh: DesaLong Duhung), masyarakat setempat mengungkapkan bahwa mereka ingin memiliki PetaTata Guna Lahan di tingkat desa; sedangkan yang sudah dibuat oleh masyarakat saat ini barulah Peta Sketsa Tata Guna Lahan Desa. Salah satu hambatan untuk mengakomodasiRencana Tata Ruang Kampung/Tata Guna Lahannya dalam RTRWK adalah karena desaterletak di kawasan KBK (Areal Hutan ProduksiTerbatas/ HPT). Di Kalimantan Timur, ada 100 lebih desa yang berada dalam KBK, seperti kasus Long Duhung. Oleh karena itu untukbisa mengamankan terlaksananya Kriteria dan Indikator ini, perlu dukungan kebijakan dariKementerian Kehutanan, serta koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
4. Sebagai tambahan pembelajaran, untuk bahan Panduan Pelaksanaan PRISAI, juga diperlukan  Alat Verifikasi Indikator PRISAI dan Sumber Verifikasinya sebagai Perangkat Panduan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Prinsip-Prinsip di PRISAI serta diperlukan
   pula Sistem Penilaian Hasil Verifikasi Implementasi PRISAI

Kabupaten Kutai Barat
Di Kabupaten Kutai Barat Proses uji coba PRISAI dilaksanakan oleh Prakarsa Borneo. Di Kutai Barat, karena pemahaman yang masih kurang terhadap apa itu REDD+ dan bagaimana membangun mekanisme REDD+ khususnya pada tingkat pemerintah daerah,  berimplikasi pada alokasi anggaran yang masih belum begitu kuat. Terutama pada upaya-upaya yang dapat berkontribusi
pada penurunan tingkat emisi di kabupaten Kutai Barat.
Dengan demikian prinsip 3 khususnya pada kriteria 3.2 masih belum terakomodasi dengan  baik. Pendanaan program peningkatan kapasitas para pihak masih belum terencanakan dengan kuat khususnya yang terkait dengan upaya-upaya pengurangan emisi secara umum. Bahkan
pengalokasian dana untuk peningkatan pemahaman REDD+ masih belum maksimal kecuali masih mengandalkan pendanaan dari pihak lembaga donor atau program kerjasama bilateral/ multilateral.

Kegiatan Lokakarya Redd+ 2013

Lokakarya REDD+ Kalimantan Timur : Perkembangan Terkini dari Lapangan telah dilaksanakan pada tanggal 19-20 Maret 2013 di Hotel Bumi Senyiur Samarinda. Lokakarya dihadiri oleh 105 peserta dan undangan yang terdiri atas 75 Laki-laki dan 30 Perempuan. Undangan dan Peserta terdiri dari unsur Bappeda (Provinsi dan tujuh Kabupaten/Kota), Kehutanan (Provinsi dan sembilan Kabupaten/Kota), Lingkungan Hidup (Provinsi dan tujuh Kabupaten/Kota), enam Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan yang ada di Kaltim, akademisi dan peneliti, masyarakat (Kutai Kartanegara dan Berau), LSM dan Lembaga Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan (Pusat Standarisasi dan Lingkungan; dan Pusat Kerjasama Luar Negeri), Kementerian Keuangan (Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal) serta Climate Change Unit Australia Embassy di Jakarta.

Laporan kegiatan lokakarya disampaikan oleh Ketua Pokja REDD Kaltim/ Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim (Ir.H.Chairil Anwar,MP) dan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim/DDPI Kaltim (Prof. Daddy Ruhiyat). Isu yang dipaparkan dalam lokakarya ini meliputi tiga hal, pertama isu strategi dan kebijakan terkait penurunan emisi di kaltim, kedua terkait inisiatif REDD+ pada tingkat tapak dan ketiga terkait Inisiatif berbasis Isu REDD+. Narasumber yang bertalian dengan isu Strategi dan Kebijakan Penurunan Emisi adalah Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Kaltim (Ir.Ujang Rahmat,M.Sc), Ketua Harian DDPI Kaltim (Prof.Daddy Ruhiyat), Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Dr.S.Haryo) dan Working Group Funding Instrumen Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ Nasional (Virza Sasmitawidjaja).

Narasumber yang terkait dengan Inisiatif REDD+ pada tingkat tapak adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara (Ir.H.Marli,M.Si), Team Leader District Project Management Unit/DPMU Berau (Ir. Ahmad Syaukani), Team Leader TNC (Saipul Rahman,M.Sc), Team Leader GIZ SFF (Ade Cahyat,M.Sc). Sedangkan narasumber Inisiatif Berbasis Isu REDD+ yaitu Program Manager Yayasan Bioma (Pajar Gumelar,S.Hut), Program Manajer Penta Sumberdaya Nusantara (Deden Rochmanudin), Stakeholder Engagement Officer Lembaga Ekolabel Indonesia (Hayu Wibawa), Koordinator Tim Penyusun Safeguard REDD+ SES Kaltim (Ir.Alfan Subekti, M.Sc) dan Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ Nasional (Virza Sasmitawidjaja).

Keseluruhan sesi presentasi terkait isu strategi dan kebijakan terkait penurunan emisi di kaltim dimoderasi oleh Ir. Sigit Budi Tj (Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim) dan Tommy S Yulianto (TNC) untuk Inisiatif REDD+ pada tingkat tapak dan Inisiatif Berbasis Isu REDD+. Pada penajaman isu dalam sesi diskusi terfokus, peserta di bagi menjadi tiga kelompok dan difasilitasi oleh Niel Makinudin (Kelompok 1 : Strategi dan Kebijakan, Kelembagaan, pendanaan dan sumberdaya manusia), Tommy S Yulianto (Kelompok 2 : Inisiatif REDD+ pada tingkat tapak) dan Ade Fadli (Kelompok 3 : Inisiatif REDD+ berbasis Isu). Dalam diskusi kelompok, peserta kelompok mendiskusikan tiga kata kunci yakni apa capaian yang telah dihasilkan, apa kesenjangan/gap dan apa rencana tindak lanjutnya. Lokakarya ditutup pada hari kedua dengan penyampaian hasil sementara lokakarya oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan, Dinas Kehutanan Kaltim – Bapak Anwar Saleh.

*Untuk Laporan lengkapnya dapat di download disini

Kalimantan Timur memiliki luas hutan hutan mencapai 14,7 juta Ha (60% dari luas provinsi) menyebabkan penggunaan lahan menjadi sangat dominan dan melibatkan berbagai kepentingan tidak terkecuali sektor Pertambangan. Belum diperhitungkan perkebunan yang hanya untuk kelapa sawit saja ditargetkan satu juta hektar serta pertanian pangan yang memiliki luas kurang lebih sama. Dalam konteks penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasiskan pemanfaatan lahan menyumbang 93,99 % dari total 1,94 Giga ton penyumbang emisi dan memainkan peran 94,18 % penurunan emisi dari total 1,71 Giga ton.  Hal ini menunjukan begitu pentingnya keberhasilan penurunan emisi dari sektor berbasiskan pemanfaatan lahan. Dengan melihat kondisi kehutanan saat ini di Kaltim, maka perlu segera dilakukan upaya yang mengarah pada perbaikan-perbaikan lingkungan dan pembangunan hutan. Catatan penting yang perlu dikemukakan bahwa deforestasi dan degradasi hutan (yang saat ini secara Nasional masih berada pada kisaran 700.000 – 800.000 hektar per-tahun) tidak hanya disebabkan oleh pembalakan kayu yang berlebihan, tetapi juga akibat tumpang tindih pemanfaatan/penggunaan lahan serta konversi kawasan atau areal berhutan ke sektor-sektor berbasis lahan, tidak terkecuali pertambangan, perkebunan, pertanian dan sektor lainnya termasuk pembangunan infrastruktur fisik. Padahal fungsi hutan dalam mempertahankan daya dukung lingkungan, kekayaan/ keanekaragaman hayati menjadi pertimbangan tidak saja untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, akan tetapi juga menjadi jaminan kualitas kehidupan masyarakat dari lingkup lokal/tempatan, nasional dan bahkan komunitas global saat ini dan di masa depan.  Untuk digarisbawahi bahwa di Indonesia total lahan kritis (di dalam dan di luar kawasan hutan) telah mencapai hampir seluar 60 juta hektar, sementara di Kaltim berada pada kisaran 6-10 juta hektar atau lebih luas dua hingga tiga kali dari total hutan di Pulau Jawa.

Dalam perkembangan global semakin disadari bahwa deforestasi dan degradasi hutan telah dan akan membawa kepada ancaman peningkatan emisi khususnya elemen karbon di satu sisi, dan pada sisi lainnya kemampuan hutan untuk menyerap dan menyimpan karbon serta gas buang dari industri dan transportasi akan terganggu.  Atas dasar itulah Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terluas ketiga di dunia (setelah Brasil dan Zaire) pada pertemuan COP 15 UNFCCC di Copenhagen (Denmark) Desember 2009, perlu menegaskan komitmennya untuk menurunkan emisi gas paling tidak sebesar 26% dan bahkan bilamana mungkin 41% (dengan dukungan Negara lain) pada tahun 2020. Khusus untuk sektor Kehutanan menjadi sangat utama dikarenakan memiliki target penurunan emisi terbesar yaitu 14,0% – 35,8%.  Target nasional yang diberikan tersebut pertimbangannya sangat rasional, karena dilandasi atas berbagai hasil penelitian, yaitu: (1) Deforestasi di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) menyumbang hingga 20% dari emisi Carbon Dioksida (CO₂) global; dan (2) Karbon tersimpan di dalam ekosistem hutan (~4.500 Gt CO₂) atau satu setengah kali lebih besar daripada yang ada di atmosfir (~3.000 Gt CO₂).

Sehubungan dengan komitmen tersebut pasca COP 15 UNFCCC Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemenpenas/ BAPPENAS) segera melakukan koordinasi kembali guna merumuskan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) 2010-2020.  Pada level Provinsi disusun juga Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK. Kebijakan tersebut bersifat menyeluruh, seperti pengelolaan lahan gambut, penanganan limbah, pengembangan program sektor kehutanan, pertanian, industri, transportasi, dan energi.  Sementara pada saat yang bersamaan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melalui Satuan Tugas (Satgas) REDD+ menyusun Strategi Nasional Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Stranas REDD+).

Dalam rangka implementasinya di Kaltim maka dikembangkan Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+. Perbedaan dengan RAN/D GRK, skop dari SRAP REDD+ terbatas pada sumber emisi dari kegiatan yang berbasis pada penggunaan lahan.  Keberadaan SRAP REDD+ Kaltim juga akan memberikan beberapa manfaat, a.l. terpenting:

(1)          Menyinergikan pendekatan `top-down` (RAN GRK; STRANAS REDD+) dengan yang bersifat `bottom-up`, tidak terkecuali pada tingkat para pengguna sumber daya alam (contoh AMDAL para pemegang izin usaha pemanfaatan; dan kegiatan masyarakat) terkait dengan upaya pengurangan emisi;

(2)          Memberikan arahan bagi berbagai inisitatif/program kegiatan yang muncul, baik secara lokal atau bahkan internasional (melalui program-program kerjasama internasional yang semakin banyak di Kaltim) terkait dengan pengurangan emisi;

(3)          Menyelaraskan upaya vertikal dan horizontal, termasuk yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan ekonomi dan unit manajemen agar lebih memiliki sensitifitas lingkungan menuju satu Visi yang sama.

Berdasarkan  tinjauan terhadap RPJPD Kaltim 2005-2025 serta STRANAS REDD+ di atas serta dengan merujuk pada isu-isu strategis terkait dengan persoalan deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur (lihat pada Bab IV dalam dokumen ini), maka dapat dirumuskan Visi, Misi dan Tujuan daripada SRAP REDD+ Kaltim sebagai berikut:

Visi：

Tata kelola sumberdaya hutan dan lahan di Kalimantan Timur yang mampu menyinambungkan keselarasan fungsi lingkungan dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat

Misi :

Mewujudkan Visi pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan berkelanjutan melalui tata kelola yang baik dapat dicapai dengan:

1. Memantapkan struktur dan fungsi lembaga pengelolaan hutan dan lahan (baik skala besar maupun kecil) guna mengefektifkan pengurangan emisi;
2. Mengembangkan perencanaan pembangunan khususnya kegiatan berbasis hutan dan lahan yang berorientasi pada pengurangan emisi;
3. Menyempurnakan peraturan/perundangan dan meningkatkan penegakan hukum di bidang pengelolaan hutan dan penggunaan lahan guna pengurangan emisi;
4. Meningkatkan kapasitas (pengetahuan, keterampilan dan sikap) para pengelola sumberdaya hutan serta pengguna lahan agar upaya pengurangan emisi dapat berjalan secara lebih efektif.

Dokumen SRAP REDD+ Kalimantan Timur disusun melingkupi kurun waktu tahun 2012 – 2030 sejalan dengan lingkup Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) 2005 – 2025.

Dokumen RAD-GRK dan SRAP REDD+ merupakan dokumen sinergis yang diharapkan menjadi acuan dalam pengarus utamaan isu perubahan iklim dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian ada jaminan SRAP REDD+ dilaksanakan pada tingkat kegiatan  di SKPD maupun di stakeholder lainnya dan untuk menjaga dokumen tetap mengikuti perkembangan dinamika sosial, politik dan ekonomi maka secara periodik akan dilakukan tinjauan ulang.

*** Dokumen SRAP dapat di download Disini

Kegiatan pelatihan mengundang  dinas kehutanan yang ada di Kalimantan Timur dari provinsi, 14 kabupaten/kota dan LSM. Namun ada beberapa perwakilan dari beberapa kabupaten yang tidak dapat mengikuti karena satu dan lain hal seperti, Malinau, PPU, Berau dan Bontang. Selebihnya semua peserta aktif mengikuti kegiatan sampai tuntas.

Hari I Kegiatan:

Kegiatan dibuka oleh Bapak Deddy Hadriyanto selaku Wakil Ketua Pokja Redd Kaltim, kemudian dilanjutkan dengan sesi perkenalan dan dinamika kelompok oleh Bapak Tunggul Butar Butar  sebagai Fasilitataor (GIZ Forclime). Selain mengajak peserta untuk saling berkenalan, Bapak Tunggul juga menjelaskan tentang norma/aturan yang berlaku selama pelatihan berlangsung dan peraturan yang digunakan adalah peraturan yang disepakati bersama oleh peserta. Selanjutnya Bapak Tunggul menjelaskan alur/proses pelatihan yang berlangsung selama 3 hari.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan materi. Untuk hari ke-1 kegiatan, materi  pertama yang di bawakan oleh bapak Prof. Dr. Deddy Hadriyanto (Fak. Kehutanan Universitas Mulawarman) tentang Pengantar Perubahan Iklim dan Peran serta Fungsi Hutan dalam Perubahan Iklim. Pada materi ini Bapak Deddy menyampaikan tentang tanda-tanda dan dampak dari perubahan iklim, efek gas rumah kaca, fungsi hutan dan identifikasi “carbon pool’s” dalam hutan dan peranan hutan dalam mitigasi perubahan iklim. Materi kedua masih dibawakan oleh Bapak Prof. Dr. Deddy Hadriyanto tentang Penyebab Deforestasi dan Strategi Pengurangan Deforestasi. Materi ini berisikan tentang penyebab-penyebab utama/dasar deforestasi dan kemudian bagaimana menyusun prioritas “penyebab deforestasi” yang harus dipertimbangkan ketika membangun kegiatan REDD,  dan strategi mengurangi laju deforestasi serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing strategi.

Pada materi ketiga dibawakan oleh Bapak Alfan Subekti, M. Sc (Konsultan Lingkungan) , Bapak Alfan menyampaikan materi tentang REDD+ Overview, Elemen Teknis REDD+. Materi ini mengupas tuntas tentang REDD+, mulai dari hal yang paling mendasar  seperti pemahaman definisi  dan semangat REDD+, elemen dasar (building blocks) program REDD hinngga  elemen teknis dari  skema REDD+   seperti: additionality, baselines, leakages, permanence, measurement, monitoring.

Selanjutnya materi terakhir di hari pertama kegiatan ini dilanjutkan dengan Kelembagaan dan REDD (Profil kelembagaan, hubungan stake-holder, hak dan tanggung jawab para pihak, efektivitas) yang disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono (Fak. Kehutanan  Universitas Mulawarman). Materi yang disampaikan seputar kelembagaan, lingkungan serta hubungan antara stakeholder dalam rangka REDD, pembangunan antara stakeholder, hak dan tanggung jawab masing-masing stakeholder dalam mekanisme REDD dan Insentif /keuntungan  yang bisa didapatkan masing-masing stakeholder dengan mendukung atau tidak mendukung pendekatan REDD dalam deforestasi.

Kegiatan Hari Pertama berjalan dengan lancar, peserta kegiatan juga aktif bertanya baik itu mengenai hal dasar ataupun hal-hal yang terkait dengan program kehutanan yang sedang berjalan saat ini.

Hari Ke II Kegiatan:

Berlanjut di hari kedua tanggal 30 Oktober 2012, kegiatan pelatihan kembali dilaksanakan dari pagi hingga sore. Materi pertama di pagi hari diisi oleh Bapak Alfan Subekti, M. Sc dengan materi berjudul Konteks Kebijakan dan kerangka regulasi di internasional, Nasional dan Sub Nasional. Pada penyampaian materi, peserta diajak untuk berdiskusi berkaitan dengan even-even yang telah membentuk REDD sejauh ini, kemudian bagaimana posisi hutan dipandang dalam negosiasi perubahan iklim internasional, menyampaikan isu-isu internasional yang saat ini sedang dinegosiasikan dan kemungkinan dampaknya untuk pembangunan REDD baik pada proyek maupun secara nasional dan bagaimana menginternalisasikan REDD+ dalam perencanaan Pembangunan (kehutanan) di daerah. Selanjutnya materi di lanjutkan oleh Bapak Akhmad Wijaya, MP (BIOMA), materi yang dibawakan tentang Pertimbangan Sosial REDD+. Materi yang disampaikan berisi tentang keuntungan sosial, kemasyarakatan dan resiko dari REDD, memaksimalkan manfaat dan mengurangi resiko sosial dari kegiatan REDD serta Prinsip FPIC dalam kegiatan REDD+ pada pnyamapian materi ini, narasumber banyak memberikan analogi-analogi yang dapat memudahkan peserta untuk menyerap materi yang disampaikan.

Materi ketiga tentang Pertimbangan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan lainnya. Materi disampaikan oleh Bapak Ade Fadli, M. Si (BEBSiC). Materi yang disampaikan berisi tentang manfaat dan resiko REDD bagi lingkungan dan kegiatan-kegiatan yang dapat memaksimalkan manfaat dan mengurangi resiko kegiatan REDD terhadap keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan lainnya. Kemudian materi selanjutnya tentang Aktivitas (Implementasi) REDD+ Di Kaltim oleh Bapak Alfan Subekti, M. Sc . Materi disampaikan dengan memperlihatkan beberapa contoh Demontracy Activity (DA) REDD di Kaltim dan Berbagai kemungkinan pendekatan dalam phase kesiapan REDD. Dilanjutkan kemudian dengan materi Pengenalan Pasar Karbon Oleh Bapak Tunggul Butar Butar, Peserta kembali diajak untuk dapat memahami bagaimana perdagangan karbon berperan dalam mendistribusikan beban penguranagan emisi gas rumah kaca dan bagaimana karbon market bisa dimanipulasi oleh berbagai kerangka kebijakan.

Hari Ke III Kegiatan:

Dihari ketiga, kegiatan yang dilakukan lebih khusus pada pengenalan sebuah dokumen yang baru saja diselesaikan, SRAP. SRAP sendiri merupakan singkatan dari Strategi dan Rencana Aksi Aksi Provinsi (SRAP) Implementasi REDD+ di Kaltim . Pengenalan SRAP disampaikan oleh Bapak Prof. Mustofa Agung Sardjono yang mana beliau merupakan leader dari Tim Penulis SRAP. Di dalam dokumen SRAP membahas tentang REDD+ sebagai upaya mitigasi perubahan iklim untuk sektor berbasis lahan dan daidalamnya juga mengakomodir REDD+ dalam Rencana Kerja SKPD.  Setelah pemaparan mengenai SRAP, kemudian dilanjutkan dengan Aksi Prioritas untuk Implementasi REDD+ pada masing-masing Kabupaten/Kota  Oleh Bapak Ade Fadli, pada sesi ini peserta dibawa untuk menyusun beberapa prioritas kegiatan mitigasi sektor kehutanan dalam perencanaan pembangunan kehutanan Kab/Kota untuk kedepannya. Usai Kegiatan tersebut maka diadakan  Evaluasi dan Penutupan yang dipandu oleh Bapak Tunggul Butar Butar, Peserta juga diminta untuk mengisi lembaran evaluasi untuk kegiatan yang telah berlangsung selama tiga hari tersebut. Hal ini dimaksudkan agar, kegiatan serupa diwaktu yang akan datang dapat dilaksanakan dengan lebih baik. 

Acara workshop REDD+ di buka Oleh Bapak Sigit Budi, Beliau adalah Sekretaris Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim yang kala itu mewakili Bapak Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim yang sedang bertugas keluar kota. Usai membuka acara, beberapa pembicara dihadirkan dalam workshop Safeguard REDD+ untuk mepresentasikan tentang apa dan bagaimana Safeguard REDD+, dan sebagai Fasilitator adalah Bapak Tunggul Butar Butar dari GIZ Forclime. Fasilitator menyampaikan beberapa hal yang dibahas dalam workshop safeguard redd+. Beberapa hal tersebut antara lain, Sharing Informasi Safeguard, Bagaimana mengembangkan safeguard di Kaltim, Keterlibatan Para Pihak di Kaltim dan Tindak lanjut yang harus dilakukan di Kaltim.

Kemudian dilanjutkan presentasi mengenai Safeguard dan Pengalaman Keberhasilan di Kalteng yang disampaikan oleh Bapak Hayu Wibawa (LEI), Presentasi Tentang Safeguard dan pengembangannya di tingkat Subnasional dibawakan oleh Bapak Alan Purbawiyatna (LEI). Sedangkan Pembicara dari Kaltim, ada 3 lembaga yakni dari TNC menyampaikan tentang Perkembangan Inisiasi Program Karbon Hutan Berau (PKHB)  oleh Bapak Niel Makinuddin , WWF- Program Kutai Barat menyampaikan tentang Biodiversity Safeguard Readiness for REDD+ Implementation “A lesson learned from a field-test of Bio-Safeguard in Kutai Barat” oleh Bapak Yuyun Kurniawan dan dari BIOMA menyampaikan tentang Penyiapan Masyarakat Lokal dalam Implementasi REDD+ Di Kaltim oleh Bapak Akhmad Wijaya.

Dari persentasi Bapak Alan Purbawiyatna, yang dimaksud dengan safeguard adalah kebijakan dan langkah -langkah yang mengadaptasi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan dan sosial ke dalam program/ proyek. Sedangkan tujuan dari adanya safeguard sendiri adalah untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang tidak perlu pada lingkungan dan masyarakat sedini mungkin.

Setelah melakukan persentasi, terdapat sesi tanya jawab. Di sesi ini, memungkinkan bagi peserta untuk bertanya kepada pembicara/presenter  terkait dengan tema-tema yang telah disampaikan dalam bahan persentasi. Sebelum lebih jauh bertanya dan berbicara tentang Safeguard pada beberapa peserta masih belum memahami tentang apa itu REDD+. Ini membuat kita harus sedikit mundur ke belakang. dan sebenarnya ini merupakan salah satu tantangan yang di hadapai saat ini. Informasi REDD+ belum menyebar rata di Kalimantan Timur. Sekalipun sudah dilakukan kegiatan untuk mensosialisasikan REDD+, ternyata itu belum cukup. Terlebih jika setiap instansi pemerintahan yang diundang selalu mengirim orang yang berbeda-beda di setiap kegiatan, maka selalu saja akan ada yang merasa masih terlalu jauh informasinya terhadap REDD+ itu sendiri. Hal ini mungkin akan menjadi beda jika Instansi pemerintah dapat mengirimkan orang yang sama sehingga informasi yang diterima dapat terus berkembang secara utuh , tidak sepenggal-sepenggal. Dan bagi mereka yang diutus dari Instansi masing-masing bisa lebih aktif di daerahnya masing-masing untuk bisa kembali berbagi informasi yang sudah diterima, sehingga informasi tentang REDD+ tidak berhenti pada satu atau dua orang saja dan bisa terus menyebar.

Selain berbagai pertanyaan mengenai safeguard banyak juga yang memberikan masukan dan saran agar pembuatan safeguard dapat menuai manfaat. Seperti dalam hal penyusunan safeguard, harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dan nasional, tidak overlap dengan kebijakan yang ada di nasional dan subnasional, selain itu juga penterjemahan istilah asing ke dalam konteks lokal menjadi sangat penting, karna hal tersebut akan  mempermudah masyarakat dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam Safeguard REDD+ .

Kemudian untuk kedepannya safeguard masih menjadi hal panjang yang perlu didiskusikan, misalnya saja untuk penyederhanaan penggolongan indikator yang memungkinkan di tingkat lokal. Kemudian membuat DA monitoring plan dengan instrumen yang sama. selanjutnya pada safeguard nantinya akan dibuat tools yang akan membantu, yaitu  Monitoring plan. Serta perlunya berbagai pihak  bisa bekerja sama untuk melakukan  penyusunan  kebijakan dan instrumen dalam pelaksanaannya.

Download disini

Sumber:  http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/8464