UKP4 memberikan update isu perubahan iklim dan REDD+ tentang perkembangan kelembagaan dan program-program strategis yang mungkin dilaksanakan oleh daerah (provinsi). Tentang kelembagaan REDD+ pada saat ini di Level nasional telah ditetapkan satgas REDD+ yang diketuai oleh Bapak Kuntoro Mangkusubroto yang komposisi keanggotaannya terdiri atas UKP4, SKPPI, Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, Kemenhut, KLH, ESDM, Setkab dan BPN. Mandat diberikan kepada Satgas REDD+ berlaku sampai dengan desember 2012, mandat tersebut adalah 1) menyiapkan pembentukan kelembagaan REDD+, 2) mengkoordinasikan penyusunan strategi nasional REDD+, 3) menyiapkan instrumen dan mekanisme pendanaan REDD+, 4) menyiapkan pembentukan lembaga MRV REDD+ yang independen dan terpercaya, 5) melaksanakan kegiatan REDD+ di provinsi percontohan pertama dan menyusun kriteria pemilihan provinsi percontohan kedua dan 6) melaksanakan pemantauan pelaksanaan Inpres Nomor 10 tahun 2011 tentang penundaan pemberian ijin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Satgas REDD+ menyusun 10 (sepuluh) kelompok kerja yakni 1) Kelompok Strategi Nasional REDD+ (koord. Dr.Mubariq Ahmad), 2) Kelompok Lembaga REDD+ (koord. Agus Purnomo), 3) Kelompok Instrumen Pendanaan (koord. Dr. Agus Sri), 4) Kelompok MRV (koord. Arief Yuwono), 5) Kelompok Pilot Province (Koord. Iman Santoso), 6) Kelompok Moratorium (Koord. Nirarta Samadhi), 7) Kelompok Komunikasi dan pelibatan para pihak (koord. Chandra Kirana), Kelompok Legal Review dan penegakan hukum (koord. Mas Achmad santosa), 9) Kelompok Pengarusutamaan REDD+ kedalam sistem perencanaan nasional (koord. Lukita Tuwo) dan 10) Kelompok Knowledge Management dan dukungan manajemen (Koord. Roy Rahendra).

Hal lain yang disampaikan oleh UKP4 adalah tentang lima (5) pilar strategi nasional REDD+ yang terdiri atas Pilar kelembagaan dan proses, Pilar kerangka Hukum dan peraturan, Pilar program-program strategis, Pilar perubahan paradigma dan budaya kerja serta Pilar keterlibatan para pihak. Kelima pilar ini tentunya berujung pada pengurangan emisi, peningkatan cadangan karbon hutan, terpeliharanya keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan serta tetap ada pertumbuhan ekonomi. Diakhir presentasinya, UKP4 mengusulkan kemitraan antara Pemerintah Kaltim dengan satgas REDD+ kaltim untuk dua kegiatan yakni 1) Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Daerah untuk REDD+ serta 2) pelaksanaan pemetaan baseline dan informasi dasar untuk REDD+. Usulan Kemitraan dari satgas REDD+ ini secara resmi telah disampaikan oleh satgas REDD+ kepada Pemprov Kaltim pada 21 desember lalu, sehingga kini tinggal menunggu respon dari Pemprov Kaltim.

Ibu Nur Masripatin memberikan update terkait isu REDD+ pasca COP 17 di Durban Desember lalu. Ibu Nur masripatin menyampaikan kembali mengenai cakupan kegiatan REDD+ yaitu melingkupi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan secara lestari dan konservasi stok karbon serta peningkatan stok karbon. Dalam konteks REDD+ di Indonesia kelima cakupan tersebut diatas adalah berujung pada pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Berdasarkan keputusan COP 16 tahapan implementasi REDD+ terdiri atas 3 phase. Phase I (penyusunan stranas/RAN, perumusan kebijakan dan perangkatnya serta pengembangan kapasitas). Phase II (implementasi stranas/RAN, kebijakan, pengembangan kapasitas, transfer dan pengembangan teknologi serta result based DA). Phase III (result based actions yang harus diukur/monitor, dilaporkan, diverifikasi secara penuh. Indonesia saat ini masih pada Phase I dan persiapan menuju phase II.

Informasi lain yang disampaikan oleh Ibu nur masripatin yang juga adalah delegasi RI dalam COP 17 di Durban lalu adalah mengenai capaian Durban dimana dalam sidang SBSTA ada 3 point yakni :
1. draf keputusan terkait “safeguards” dan REL/RL telah diadopsi/ menjadi keputusan COP 17.
2. Modalities terkait “national forest monitoring system” belum dapat diselesaikan, masuk dalam SBSTA conclusions.
3. Progres negosiasi NAMA’s belum dapat diselesaikan, masuk dalam SBSTA conclusions.

Peluang daerah dalam implementasi REDD+ di tingkat Provinsi/kabupaten, dijelaskan oleh Ibu Nur Masripatin daerah perlu menyimpan perangkat implementasinya terutama Rencana Aksi dan pengintegrasiannya ke Rencana Pembangunan Daerah / Green economic development, penyusunan REL/RL (konsisten dengan REL/RL Nasional) serta FMS-MRV (konsisten dengan FMS-MRV nasional). Hal lain yang juga diangkat oleh Ibu Nur masripatin adalah tentang leadership pada berbagai bidang.

Diskusi dan tanya jawab dipimpin oleh Kepala BLH Kaltim, Bapak Riza Indra Riadi. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah terkait koordinasi kelembagaan di Nasional dan daerah, rencana tindak lanjut (kerjasama Pemprov dan Satgas REDD+), bagaimana internalisasi target pengurangan emisi dalam perubahan sistem pembangunan daerah dengan semangat tata ruang hijau, akurasi data yang digunakan, koordinasi dalam hal penyusunan rencana aksi daerah dengan strategi daerah REDD+, mekanisme insentif dan disinsentif bagi daerah serta kesiapan implementasi REDD+ di daerah.

Selanjutnya Balai Diklat Kehutanan bekerja sama dengan GIZ Forclime dan POKJA REDD Kaltim bersama melaksanakan Kegiatan Pembahasan draft Kurikulum perubahan iklim dan Pengenalan REDD+ untuk Penyuluh Kehutanan, dengan Edy Marbiyanto dari GIZ Forclime sebagai Fasilitator dibantu oleh Dyah Catur dari POKJA REDD Kaltim. Kemudian Narasumber sekaligus peserta yang dihadirkan adalah H. Akhmad Hasan (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan), Kadarusman (PUSDIKLAT Kehutanan), Berthold (GIZ BDRS), Pahrian G. Siregar (RECOFTC), Tafnaldi (BDK Samarinda), Alfan Subekti (AIDENVIRONMENT), Tomy Yulianto (TNC Kaltim), Nehemia Gurusinga (BDK Samarinda), Raswin (BDK Samarinda), Yanti Sofia (BDK Samarinda), Nata Suwarya( BDK Samarinda), Gusti Indira Santi (POKJA REDD Kaltim), Yusdhi Arwan (BDK Samarinda), Reski Udayanti (POKJA REDD Kaltim)

Kegiatan kali ini adalah upaya untuk mempermudah penyampaian informasi dari Penyuluh Kehutanan kepada masyarakat dengan materi yang tengah dipersiapkan. Kegiatan yang berlangsung hari ini tanggal 12 Desember 2011 tahap awal. Beberapa hal yang didiskusikan adalah selain pembuatan modul juga tentang Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) seorang Penyuluh Kehutanan dan kriteria dari Penyuluh Kehutanan. Untuk pembahasan kurikulum dan silabus sendiri, hasilnya masih dalam bentuk draft.

Adapun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Penyuluh Kehutanan yang telah dibahas dan disusun ada beberapa, yakni; Menyampaikan Informasi dan Penyadaran tentang perubahan iklim dan REDD+ dgan metode yang kontekstual, Penyadaran Masyarakat tentang hak-hak dalam REDD+, Menjadi Jembatan Antara Masyarakat dan Pemerintah, Memfasilitasi Upaya Pemberdayaan Masyarakat terkait REDD+, Melakukan Kajian sosial dan penyusunan perencanaan program penyuluh/pendampingan sektor kehutanan. Dan materi yang di masukkan dalam draft kurikulum untuk penyuluhan kehutanan tersebut secara umum adalah materi tentang perubahan iklim, REDD+, Manfaat hutan dan penyebab deforestasi, Teknik Komunikasi, Metode Penyuluhan dan Media Penyuluhan, Pengenalan sumber informasi dan cara mengaksesnya, Konsep FPIC, Teknik dan Metode Fasilitasi, Peran Fasilitator, identifikasi dan Penyusunan Rencana Kegiatan, Alur Proses Perencanaan sampai dengan tingkat kabupaten, peluang kegiatan kehutanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, Bina Suasana dan Keceradasan Spiritual.

Kegiatan pembahasan ini masih akan terus berlanjut pada pertemuan berikutnya, sampai dengan hasil finalnya dalam bentuk modul yang bisa dijadikan buku panduan oleh para penyuluh kehutanan yang nantinya akan dilatih sebelum ditugaskan untuk turun ke lapangan.

Kegiatan pada hari pertama dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan Bapak Ir. H. Chairil Anwar, MP. Kemudian acara dilanjutkan dengan penjabaran alur kegiatan pelatihan selama tiga hari dan sesi perkenalan oleh Dyah Catur  sebagai fasilitator. Kegiatan Penghitungan Karbon kali ini menghadirkan pembicara dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Bapak Dr. Fadjar Pambudhi  dan Bapak Ariyanto, Msc. serta Bapak Solichin, S. Hut, M. Sc dari GIZ Forclime.

Di hari pertama pelatihan dimulai dengan memberikan materi pengantar  mengenai  MRV, Baseline, REL/RL  dan kebijakan yang mengatur tentang MRV yang dibawakan oleh Bapak Solichin, S. Hut, M. Sc.  Kemudian materi dilanjutkan oleh Bapak Fadjar Pambudhi  mengenai pemanfaatan data-data sekunder dari IHMB, ITSP dan PUP serta perangkat bantu inventarisasi  (tabel volume, kurva tinggi, tabel berat) yang telah ada untuk menduga cadangan karbon kemudian peserta diajarkan tentang teknik pengolahaan data IHMB  menjadi data karbon, selain itu diajarkan juga  menentukaan rataan cadangan karbon dan sampling error. Masih di hari pertama dan peserta sudah mulai berjibaku dengan deretan angka-angka, namun semangat belajar peserta tetap tinggi. Setelah selesai dengan teknik penghitungan data IHMB materi dilanjutkan oleh Bapak Ariyanto yakni pengukuran pohon untuk Alometri  mulai dari Pengukuran dimensi (batang , cabang, kulit)  untuk menghitung karbon sampai tentang hubungan diameter dan variabel lainnya sebagai penduga dengan berat karbon pohon dan bagaimana melakukan analisis data alometri dengan teknik regresi dan penentuan selang kepercayaan.

Berlanjut di hari kedua peserta dibawa ke lapangan mengenal sebaran cadangan karbon, mengenal sumber-sumber karbon  dan melakukan praktek pengukuran biomassa. Pagi-pagi sekali peserta sudah bersiap untuk berangkat menggunakan sebuah Bus menuju Kebun Raya Balikpapan di daerah Hutan Lindung Sungai Wain Km. 15 Balikpapan. Peserta dibagi  menjadi tiga kelompok dan masing-masing kelompok memiliki tugas untuk mengisi tally sheet (Pengukuran diameter pohon, Panjang batang, Berat batang dan daun)  yang disiapkan oleh pemateri. Masing-masing kelompok mengukur tiga pohon rebah, berat batang dan daun. Setiap kelompok mengerjakan tugasnya masing dengan serius dan sesekali bersendagurau dengan kawan dari kelompoknya sambil diberi bimbingan oleh pemateri dan panitia yang ada. Praktikum di lapangan selesai sekitar jam 12.00 wita dan peserta kembali lagi ke Town House BDI untuk beristirahat dan bersiap melakukan pengolahan data yang telah diambil dilapangan.

Usai pengambilan data lapangan dan bersistirahat sejenak peserta dibawa untuk melakukan simulasi perhitungan pengolahan data hasil perhitungan pohon rebah dengan didampingi oleh Bapak Fadjar, Bapak Ariyanto dan Mas Suprianto. Selanjutnya pemaparan oleh bapak Ariyanto tentang  Teknik identifikasi tutupan lahan dan menghitung luas  dengan penginderaan jauh untuk pengukuran karbon berskala besar.

Beranjak pada hari terakhir, materi yang disampaikan kepada para peserta adalah mengenai  hubungan riap dengan serapan karbon, pengukuran riap dan dinamika riap serta melakukan Analisa pengukuran riap dari PUP. Kemudian lanjut pada sesi materi yang terakhir yaitu Perhitungan dan cadangan serapan karbon  dan penentuan serapan karbon per Ha di hutan alam dengan nilai rataan dan rentang dugaan. Setelah semua materi selesai, maka kegiatan ditutup oleh Bapak Ir. Wahyu Widhi Heranata dari Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim sekaligus memberikan sertifikat pelatihan kepada seluruh peserta kegiatan

Foto: Said Naser Amrullah.

Sesi pagi hari adalah  presentasi materi Tentang Perubahan Iklim  dan REDD+ di Kalimantan oleh Bapak Tunggul Butarbutar (GIZ Forclime), Kegiatan Peningkatan Kapasitas Terkait antisipasi dampak Perubahan Iklim  dan REDD+ di Kalimantan oleh Bapak Deddy Hadriyanto (Center for Climate Change Studies Unmul/C3S), sharing kegiatan peningkatan kapasitas di demonstrasi area oleh Bapak Pahrian Siregar (Recoftc), Ahmad Wijaya (Yayasan Bioma) dan Yuyun Kurnaiawan (WWF Program Kutai Barat). Sesi ini di pandu oleh Bapak Ade Fadli (DKD Kaltim).

Setelah istirahat makan siang, workshop dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang di  pandu oleh fasilitator Bapak Pantom Sidi Priyandoko. Lingkup diskusi adalah fokus pada wilayah kalimantan saja, dengan fokus mengidentifikasi  hal-hal terkait training need serta difokuskan pula pada isu mitigasi (+ adapatasi). Kelompok diskusi dibagi menjadi 3 (tiga kelompok) yaitu kelompok masyarakat/LSM, Kelompok  Pemerintah dan Kelompok Swasta/Perusahaan.

Diskusi dipandu oleh fasilitator dengan memberikan pertanyaan kunci yaitu :

• Apa saja aktivitas/program peningkatan kapasitas (hubungannya dengan Perubahan Iklim) yang telah dilaksanakan
• Apa saja tantangan yang anda hadapi, bagaimana anda menjawab tantangan-tantangan tersebut
• Keahlian apa yang dapat anda/insitusi anda sediakan di masa depan? Siapa/ pada bagian apa
• Apa yang anda harapkan harus dipahami dan dapat disediakan oleh pihak lain (Pemerintah, LSM/Masyarakat, Swasta, Akademisi), dalam konteks peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan perubahan iklim dan REDD+ di Kalimantan

Dari hasil dikusi kelompok di peroleh gambaran mengenai berbagai jenis kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh lembaga/institusi di Kaltim, daftar kebutuhan terkait peningkatan kapasitas yang diperlukan dimasa datang dalam kerangka REDD+ dan perubahan iklim dan daftar keahlian/ key person yang dapat dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas individu. Peta sementara terkait peningkatan kapasitas yang muncul baik dari hasil diskusi kelompok maupun pemaparan narasumber tidak hanya menyinggung kegiatan peningkatan kapasitas yang bersifat teknis namun juga yang sifatnya manajerial/kelembagaan sebagai pelengkap.

Beberapa hal yang menjadi tantangan ke depan dalam hal pelaksanaan kegiatan lokakarya adalah pelibatan unsur pemerintah provinsi yang masih belum optimal dalam fokus group diskusi dan bahwa lokakarya ini masih lebih banyak memetakan kebutuhan peningkatan kapasitas untuk individu saja dan belum banyak menyentuh lini yang lain (kelembagaan, networking dan lainnya).

Tindak lanjut dari lokakarya ini adalah akan dilakukan kembali diksusi pengkayaan terhadap daftar kebutuhan peningkatan kapasitas guna mendapatkan masukan yang lebih komprehensif dan peta kebutuhan peningkatan kapasitas dalam kerangka REDD+ dan perubahan iklim di Kalimantan.

Kegiatan pada hari pertama dimulai dengan perkenalan antar sesama peserta yang dipandu oleh ba pak Tunggul Butarbutar. Peserta diminta menuliskan nama, menggambarkan hobby, keinginan yang ingin dicapai dan menggambarkan satu jenis satwa yang diinginkan semua itu kemudian digambar pada selembar kertas dan masing-masing peserta diminta untuk mempersentasikan hasil gambarnya masing. Kebanyakan dari semua peserta menggambarkan burung yang melambangkan sebuah kebebasan. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian metode pelatihan dan harapan dari masing-masing peserta yang dipandu oleh mas Tommy Yulianto.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan materi mengenai perubahan iklim dan peran serta fungsihutan yang dibawakan oleh bapak DedyHadriyanto , Hal-hal mendasar terkait dengan perubahan iklim banyak disampaikan oleh beliau seperti dampak perubahan iklim yang saat ini sudah sering dirasakan oleh masyarakat dunia. Kondisi cuaca ekstrem, banjir, kekeringan dan peningkatan temperatur beberapa derajat serta pemutihan coral untuk di daerah laut selain itu dampak bisa dirasakan oleh negara yang memiliki empat musim dengan datangnya musim dingin yang lebih cepat sehingga hal inipun dirasa cukup mengganggu proses migrasi satwa.

Masih dengan pak Dedy, materi berikutnya adalah Peran dan Fungsi Hutan . Hutan sendiri dengan proses tumbuhan didalamnya yang telah melakukan fotosintesis memberikan manfaat dalam penyediaan oksigen bagi keberlangsungan hidup manusia. Materi mengenai strategi perubahan iklimpun melengkapi tambahan pengetahuan bagi peserta pelatihan, yakni tentang bagaimana melakukan mitigasi, Adaptasi, Pendanaan dan pengalihan Teknologi yang leebih ramah lingkungan untuk masa depan dunia yang lebih baik. Materi akhir dihari pertama ditutup dengan pemaparan mengenai REDD+ sebagai salah satu pilihan untuk melakukan mitigasi perubahan iklim.

Pada pelatihan hari kedua materi yang akan dibahas adalah seputar Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) yang sekarang telah berkembang menjadi REDD + (plus). Dimulai dengan pengenalan REDD yang merupakan skema perdagangan karbon sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim . Materi mengenai REDD+ ini disampaikan oleh bapak Tunggul Butarbutar. Pertama disampaikan adalah mengapa REDD sebagai pilihan mitigasi perubahan iklim, yaitu karena beberapa hal; Big ( dapat menurunkan emisi sebesar 18%), Win win (Diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat), Quick (perlu cepat untuk menanggulangi perubahan iklim) dan Cheap (Lebih murah, dari pada memaksa industri menurunkan produksinya).

Selanjutnya peserta juga diberikan gambaran bagaimana perhitungan karbon dan tahapan yang yang harus diikuti untuk bisa mengikuti skema perdagangan karbon dari REDD untuk mendapatkan Insentif dari proses tersebut hingga di level masyarakat, juga di bahas tentang permasalahan-permasalah daerah dan masyarakat dengan adanya skema REDD dan isu pembatasan masyarakat terhadap hutan ketika daerah tersebut ikut dalam skema REDD. Selain karbon, nilai penting biodiversity dan jasa lingkungan lainnya juga akan diperhitungkan dan nantinya akan menjadi nilai tambah dari insentif yang akan dibayarkan dari skema REDD+. Disela materi, untuk membuat peserta tetap fresh dan dan tidak mengantuk tetap diselingi games yang sudah disiapkan oleh panitia.

Beranjak pada hari ketiga, ada mas Tommy Yulianto dan Bapak Prof. Mustofa Agung Sardjono menyampaikan materi mengenai Aspek Sosial dalam REDD dan kelembagaan terkait dengan program REDD di Indonesia. Pelatihan pun berakhir pada hari ketiga tanggal 22 September 2011, berakhir pada pukul 16.00 Wita dan dilanjutkan dengan foto penyerahan sertifikat dari panitia kepada masing-masing peserta kemudian dilakukan foto bersama dengan semua peserta dan panitia.

Foto : Mustofa Ali – GIZ Forclime

Pengantar pertemuan diawali dengan review singkat perkembangan REDD+ Indonesia oleh Sekretaris Satgas REDD+ dimana disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Agenda REDD+ adalah agenda Internasional yang telah dibahas sejak lebih dari satu dekade yang lalu, telah melalui perdebatan dan negosiasi alot antara negara Annex I dan non Annex I, disadari bahwa perubahan iklim telah memberikan dampak global dan diperlukan langkah nyata dan konkrit untuk mengatasinya secara bersama-sama.

2. Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi dunia sebesar 26% dengan usaha sendiri dan dapat menambah 15% lagi dengan bantuan dana-dana Internasional. Bahwa Indonesia kemudian menyambut baik keinginan Norwegia untuk berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam upaya penurunan emisinya. Dan telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk mewujudkan komitmen diantaranya dengan penandatangan LoI Indonesia-Norwegia.

3. Pada akhir 2010, setelah melalui serangkaian diskusi, penilaian dan pertimbangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Kalimantan Tengah sebagai satu dari dari sembilan Provinsi di Indonesia yang mengajukan diri sebagai Provinsi Pilot untuk Implementasi REDD+ pada 2011. Sebagai Provinsi Pilot Implementasi REDD+ di Indonesia, Kalimantan Tengah telah dilengkapi dengan serangkaian agenda dan dana yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak (Indonesia-Norwegia).

4. Tindak lanjut penetapan Kalimantan tengah sebagai Provinsi Pilot sejak januari 2011 telah di tindaklanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Membangun dan memperkuat institusi dan proses (membentuk lembaga REDD+ Provinsi, membentuk institusi MRV dan menjalankan mekanisme pendanaan).

b) Mengkaji dan memperkuat kerangka legislasi (memperjelas kepemilikan lahan dan rencana tata ruang, meningkatkan penegakan hukum dan mencegah praktik korupsi, mengimplementasikan suspensi untuk izin baru, mengintegrasikan data izin dan kehutanan).

c) Mentransformasi budaya/ perubahan paradigma (melaksanakan kampanye edukasi mengenai REDD+ dan mengembangkan strategi rendah karbon)

d) Pelibatan para pemangku kepentingan (melibatkan masyarakat sekitar hutan, mengikutsertakan stakeholder terkait dalam perancangan dan implementasi).

e) Meluncurkan program-program strategis (penggunaan lahan terdegradasi untuk perkebunan dan HTI, rehabilitasi lahan gambut, penegakan peraturan non pembakaran dan RIL, registrasi izin pertambangan dan penegakan reklamasi lahan).

5. Pemerintah Indonesia melalui satgas REDD+ tetap berkomitmen memberikan dukungan kepada delapan Provinsi yang lain yang belum berkesempatan terpilih sebagai provinsi Pilot untuk implementasi REDD di Indonesia. Bentuk dukungan satgas diantaranya melingkupi sepuluh kegiatan (Reformasi birokrasi, pembaruan RTRW, Integrasi data sektor, pencapaian sistem MRV, pengkajian ulang izin-izin, pengukuran batas-batas lahan dan hutan, pendekatan multistakeholder, pengembangan data base lahan terdegradasi, penyelesaian konflik tenurial dan mendapat perhatian terus menerus dari dunia internasional). (dc)

BALAI DIKLAT KEHUTANAN SAMARINDA, SUNGAI KUNJANG

Senin, 7 Februari 2011

Diskusi Rutin pada bulan Februari telah dilaksanakan pada hari senin tanggal 7 Februari 2011 bertempat di Balai Pendidikan dan Latihan Kehutanan Samarinda di Sungai kunjang. Diskusi dibuka oleh Bapak Nata Suwarya selaku Kepala Balai Diklat sedangkan materi pencerahan disampaikan oleh Bapak Prof. Daddy Ruchiyat. Pada kesempatan ini diskusi dihadiri oleh 41 peserta terdiri atas 32 laki-laki dan 9 Perempuan meliputi unsur SKPD (Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup) dan UPT Pusat (BPKH, B2PD, BKSDA), serta unsur swasta (APHI dan PT. Sumalindo). Adapun topik yang diangkat dalam diskusi pada bulan Februari ini adalah Rencana penyusunan Strategi Daerah REDD+ untuk sektor Kehutanan. Moderasi oleh Bapak Tunggul Butarbutar

Dalam presentasinya, Bapak Daddy ruchiyat mengupas lima hal besar diantaranya yakni tentang 1) pemahaman konsep REDD dan REDD+;  2) pengembangan strategi dan implementasi REDD yang harus menganut prinsip perencanaan bersama, kemitraan lokal dan kolaborasi terus menerus; 3) Tautan-tautan yang wajib dipertimbangkan dalam penyusunan Strategi Daerah REDD+ (seperti RPJM nasional, RPJMD Provinsi, Strategi Nasional REDD+, Permenhut 30 tahun 2009, inisiatif dan rencana strategis SKPD bila telah tersedia) ; 4) Bentuk dukungan yang mungkin diberikan oleh Satgas REDD+ kepada Provinsi-provinsi yang berminat dengan isu pengurangan emisi ; 5) sekilas tentang kelembagaan Dewan Daerah Perubahan Iklim yang baru dilantik Ketua nya oleh Gubernur Kalimantan Timur pada 28 Januari 2011 lalu.

Dalam proses diskusi mengemuka beberapa temuan-temuan diantaranya tentang pencapaian pemahaman kebutuhan akan perlu segera dilakukannya sistematisasi berbagai kegiatan/inisiatif/project/ program yang telah atau tengah berlangsung oleh para pihak yang ada dan percepatan internalisasinya sehingga dapat mengerucut dan dapat diimplementasikan (oleh SKPD, LSM, lembaga-lembaga lainnya yang relevan) serta mendapat dukungan pendanaan (APBD ataupun outsourcing).

Terdapat tiga hal prioritas yang harus dilakukan oleh Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan dukungan yang mungkin diberikan oleh satgas REDD+, yakni : 1) evaluasi ijin-ijin pemanfaatan sumberdaya alam (tambang, kebun, hutan, ternak, tani dan sebagainya) dengan menggunakan standart-standart yang telah ada (RSPO, HCVF dll); 2) Memperkuat data base lahan-lahan terdegradasi di Kaltim sehingga kegiatan rehabilitasi, reboisasi, penanaman, tukar guling dapat diarahkan ke lahan tersebut; dan 3) penyelesaian konflik tenurial. Ketiga Prioritas tersebut outputnya nanti adalah Kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Harapan akan peran Dewan Daerah Perubahan Iklim yang Ketuanya baru dilantik pada 28 januari 2011 lalu juga mulai disampaikan oleh peserta diskusi. Juga hal berkenaan dengan penguatan kapasitas secara terus menerus baik personal maupun kelembagaan (sosialisasi yang lebih kreatif dan menarik). Diskusi ditutup oleh Bapak Nata pada pukul 12 siang.

Kegiatan diskusi rutin yang rencana akan dilaksanakan setiap satu bulan sekali ini secara umum bertujuan untuk 1) Membangun pemahaman bersama tentang  perubahan iklim dan REDD/REDD+  sehingga para pemangku kepentingan dapat berperanserta secara aktif dan proporsional dalam pengembangan program pembangunan Kehutanan pada umumnya dan khususnya program REDD di masa mendatang, 2)Membangun jejaring dan agenda yang terintegrasi untuk percepatan REDD Readiness di Kaltim dan 3) Penyebaran dan pertukaran informasi/ide/isu/teknis/metodologi terkait REDD atau REDD+ kepada para pihak di Kaltim.

Pada putaran pertama diskusi yang diselenggarakan pada tanggal 29 November 2010 dikemas dalam bentuk Lokakarya dan difasilitasi oleh Balai Diklat Kehutanan Samarinda bersama dengan Pokja REDD Provinsi Kaltim dan GTZ Forclime. Topik yang didiskusikan pada bulan November ini adalah tentang Konsep dan dasar-dasar Perubahan Iklim dan REDD, peluang penerapan dan konsekwensinya bagi kaltim. Topik ini diangkat untuk membangun pemahaman yang komprensif tentang REDD sehingga pemikiran kabur tentang misalnya REDD identik dengan perdagangan karbon, mencuci dosa negara maju kurang pas dan telah menenggelamkan esensi REDD itu sendiri yakni Improve Forest Governance melalui praktek-praktek pengelolaan hutan lestari, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di daerah, penguatan data base kehutanan dan sumberdaya alam secara umum.

Pengantar materi diskusi tentang Perubahan Iklim dan Hutan dibawakan oleh Bapak Alfan subekti dari TNC sedangkan Pengenalan REDD dan REDD+ dibawakan oleh Bapak Tunggul Butarbutar dari GTZ Forclime. Moderasi oleh Bapak Niel Makinuddin, peserta diskusi berjumlah 34 orang meliputi perwakilan UPT Pusat lingkup Kehutanan yang ada di daerah, guru SKMA dan widya iswara, akademisi dan mahasiswa (unmul, poliagro), SKPD di lingkup Provinsi Kaltim (Kehutanan, Lingkungan hidup, pertambangan dan sumberdaya mineral, balitbangda provinsi), APHI dan anggota Pokja REDD Kaltim.

Sambutan dan Pembukaan Lokakarya disampaikan oleh Bapak Agus Wijoyoko mewakili Kepala Balai Diklat Kehutanan Samarinda. Dalam sambutannya disampaikan beberapa hal pokok diantaranya bahwa semangat lokakarya ini adalah untuk membangun komunikasi bersama para pihak di Kaltim sehingga akan direncanakan berlangsung tiap bulan dan dikemas semi formal sehingga terjadi proses tukar pikiran dengan baik. Topik yang akan dibahas juga akan berganti-ganti tiap bulannya sesuai dengan kesepakatan peserta. Setelah diskusi ini juga diharapkan terbangun jaringan yang kuat di Kaltim.

Dalam sessi presentasi bapak Alfan Subekti menyampaikan setidaknya ada tiga kata kunci, yakni pertama perubahan iklim, antropogenik, reaksi terhadap perubahan iklim, sedangkan bapak Tunggul Tunggul Butar-Butar menyampaikan pengenalan REDD dan REDD+ dengan harapan dapat memberikan perncerahan tentang apa itu REDD, sejarah dan perkembangan, elemen-elemen, tahapan-tahapan kunci, dan hal teknis berkaitan dengan REDD dan REDD+.

Pada sesi diskusi muncul pertanyaan tentang mengapa REDD itu perlu ? apa saja kegiatan apa saja yang sudah pernah dilakukan di Kaltim terkait REDD, karena meskipun upaya pengurangan emisi  ini penting namun belum terasa dampaknya bagi masyarakat, termasuk bagaimana skema keterlibatan masyarakat dalam implementasi REDD dan REDD+? Lebih jauh tentang pelibatan masyarakat, sesungguhnya hampir dalam setiap dokumen pemanfaatan sumberdaya alam/hutan telah termuat klausul masyarakat (misal tentang pengaturan peran serta, masyarakat mengijinkan atau tidak atas rencana pemanfaatan sumbedaya alam disekitarnya). Bahkan pengakuan masyarakat  sebagai aktor kunci dan ini dibuktikan misal dalam konteks LOI norwey, salah satu Kriteria dan Indikator dalam pemilihan propinsi percontohonan REDD, unsur masyarakat adalah aspek yang harus dipertimbangkan. Masyarakat memilik posisi tawar yang sangat strategis, dan mereka ada di posisi depan.

Diskusi juga berkembang pada upaya adaptasi dan mitigasi yang disepakati harus berjalan paralel. Agenda mitigasi yang sedang/telah dilakukan oleh Pemerintah perlu tetap ditingkatkan dengan dukungan berbagai pihak. Dan hal penting lainnya yang mencuat dari diskusi adalah tentang Komitmen dan konsistensi Pemerintah Provinsi Khususnya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kaltim dalam Kerangka KALTIM GREEN hendaknya segera di pertegas dengan kebijakan-kebijakan dan terobosan-terobosan yang kondusif dan terintegrasi dalam program pembangunan jangka panjang daerah.

REDD hanya bagian kecil saja dari usaha mitigasi, mengarustamakan strategi REDD dalam program-program SKPD, membangun pemahaman bersama, menguatkan kapasitas sumberdaya manusia dan posisi tawar daerah dengan melaksanakan tata kelola kehutanan yang bersih adalah tujuan besarnya.

Samarinda, 30 Juli 2010

Executive Summary

Isu  global  Perubahan  Iklim  dan  pengaruhnya  terhadap  Perencanaan  Pembangunan  berbasis pemanfaatan SDA,

Pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan Sumberdaya Alam (SDA) yang tersedia baik yang dapat (renewable) dan tidak dapat diperbaharui (non-renewable) serta kaitannya dengan dampak dan masalah lingkungan yang ditimbulkan telah menjadi kesepakatan dan agenda dunia-global sejak tahun 1978. Secara faktual terutama di negara-negara sedang berkembang, pembangunan ekonomi yang berbasis pemanfaatan SDA telah memberikan kontribusi bagi tumbuh berkembangannya kekuatan ekonomi baru di dunia.

Tetapi disisi lain dan pada saat yang bersamaan telah menimbulkan berbagai “bencana ekologis”, antara lain banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya menimbulkan berbagai isu global, antara lain : isu pemanasan bumi (global warming), GRK dan yang sedang mandapatkan perhatian dan sorotan saat ini adalah apa yang disebut sebagai “isu perubahan iklim (climate change). Untuk membahas, mengantisipasi dan menangani dampak dari perubahan iklim telah dirumuskan dan disepakati berbagai inisiatif dan program berskala internasonal serta  skenario antara lain : Un-IPCC, COP dan program REDD (termasuk REDD+).

Komitmen Indonesia – Kalimantan Timur sebagai bagian dari Indonesia terhadap isu Perubahan Iklim,

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terbesar ketiga di dunia setelah Zaire, memiliki peran penting dalam mensikapi dan menangani masalah-masalah global termasuk masalah Perubahan Iklim yang telah menjadi fokus dari inisiatif-agenda global tersebut. Terlebih sejak ditunjuk dan telah diselenggarakannya Konferensi Parapihak/Conference of the Parties (COP 13) di Bali tahun 2007, Indonesia telah menjadi bagian penting (icon) dari upaya-upaya global dalam penanganan masalah Perubahan Iklim.

Keseriusan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia (global society) dalam mensikapi, mengantisipasi dan menangani masalah Perubahan Iklim ditunjukkan pada saat COP ke 15 di Copenhagen (yang telah menghasilkan Copenhagen Accord), Indonesia mempunyai kometmen untuk mengambil bagian dalam upaya global untuk penurunan emisi carbon sebesar 26% sampai dengan tahun 2020. Dari target nasional tersebut hutan dan kehutanan mempunyai posisi yang strategis dan penting, karena dari target-janji Indonesia dalam penurunan emisi sebesar 26% tersebut, 14% diantaranya “tugas atau bertumpu pada hutan dan kehutanan”.

Provinsi Kalimantan Timur, merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan hutan terbesar setelah pemekaran Papua, yaitu berdasarkan SK Menhut no 79/Kpts-II/2001, kawasan hutan Kaltim adalah seluas 14.651.553 ha. Sejak dimanfaatkannya sumberdaya hutan lembab tropis diluar Pulau Jawa dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah pada tahun 1970-an, Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi “barometer” hutan dan kehutanan di Indonesia. Dengan demikian dalam kaitannya dengan penanganan masalah dampak dari perubahan iklim, Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam mendukung komitmen nasional sebagai bagian dari upaya global untuk mereduksi emisi karbon sebagaimana dikemukakan di atas. Komitmen Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung program nasional dan global tersebut di atas diwujudkan dengan telah “dicanangkannya Kaltim Green” sebagai konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui Tata Kelola Pemerintahan (Govrenance) yang “hijau” pula (Green Governace).

LOI Nor-In sebuah peluang dan konsekuensi serta tantangannya dalam pelaksanaan REDD+

Dalam penyelenggaraan COP-15 di Copenhagen telah dideklarasikan Copenhagen Accord (walaupun tidak mengikat), telah dirumuskan kesepakatan bersama antara negera maju (developed countries) dan negara berkembang (developing countries) untuk mensikapi bersama masalah Perubahan Iklim (Climate Change). Sebagai wujud dari komitmen bersama tersebut Copenhagen Accord juga akan membangun mekansme mobilisasi dana sebesar $ 30 milliar dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Disamping rumusan Copenhagen Accord juga telah dirumuskan 5 pekerjaan rumah bagi kepela negara yang hadir dalam COP-15, diantaranya adalah : a). Setiap negara harus menterjemahkan Copenhagen Accord kedalam perumusan kebijakan dan kegiatan untuk mereduksi penurunan emisi karbon, b). Setiap negara harus merumuskan kebijakan dalam rangka pengurangan emisi karbon dari deforestasi.

Sebagai tindak lanjut dari Copenhagen Accord tersebut telah ditanda tangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Norway dan Pemerintah Indonesia LOI (Letter Of Inten -Surat niatan), yang bertujuan untuk berkontribusi terhadap pengurangan signifikan GRK dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut dengan cara mengembangkan dialog kebijakan mengenai kebijakan internasional di bidang perubahan iklim, terutama kebijakan nasional mengenai REDD+ dan bekerja sama dalam mendukung pengembangan dan implementasi strategi REDD+ di Indonesia.

Dalam pelaksanaan Surat Niat/ LoI sampai dengan tahun 2013 terdapat 3 phase, yakni a). Fase persiapan (yang meliputi antara lain : menuntaskan strategi REDD, mengembangkan lembaga, pengembangan strategi MRV), Fase transformasi (yang meliputi antara lain: pengembangan kapasitas di tingkat nasional, pelaksanaan di tingkat provinsi pilot  dan Fase kontribusi (yang meliputi antara lain: Indonesia menerima kontribusi dari credit carbon sesuai dengan standar internasional dan Norwegia (atau negara lain) menyalurkan dukungan finansial) ada pengurangan emisi GRK yang terverifikasi (VER: Verified Emission Reduction)

Pada dasarnya-hakekatnya LoI Nor-RI mempunyai dua sisi yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi dan melaksanakannya, karena pada dasarnya disatu sisi LoI Nor-RI merupakan “peluang pendanaan bagi pelaksanaan REDD+ sebagai salah satu cara mengatasi emisi karbon, tetapi disisi yang LoI Nor-RI juga mempunyai konsekuensi-merupakan tantangan. Konsekuensi bisa positif dan negatif yaitu berupa : a). Positif (peluang) : Mendapat reputasi internasional,Kemungkinan mendapat dukungan finansial dari VER,Mendapat dukungan pengembangan kapasitas untuk monitoring hutan (dalam rangka MRV) dan Senantiasa diperhatikan oleh dunia sedangkan yang Negatif (tantangan): Harus melakukan ‘penyesuaian’ strategi pembangunan daerah, Harus mengembangkan strategi pembangunan ekonomi yang baru (ada ekonomi carbon, jasa lingkungan, dll)

Sosialisasi tentang pemahaman dan kesepakatan terhadap isu perubahan iklim serta pengaruhnya – konsekuensinya dalam pembangunan berbasis SDA, khususnya di Kalimantan Timur,

Dalam tahapan pelaksanaan LoI Nor-RI dinyatakan bahwa dalam fase-tahapan kedua perlu ditunjuk dan ditetapkan adanya Provinsi Pilot (percontohan) untuk mengimplementasikan LoI di Indonesia. Sebagaimana halnya dengan daerah (provinsi) lain, pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur direncanakan dan dilaksanakan dengan berbasis pada pemanfaatan SDA, termasuk sumberdaya hutan dan lahan. Dalam impementasi LoI Nor-RI dituntut adanya perubahan atau penyesuaian perencanaan pembangunan terhadap isu Perubahan Iklim dimana REDD+ termasuk instrumen untuk mengatasinya.

Sebagai konsekuensi lanjut dari hal tersebut di atas, maka diperlukan pemahaman bersama antara unsur atau komponen pembangunan di daerah sebagai Provinsi Pilot (uji coba) REDD+. Dalam rangka membangun pemahaman bersama tentang LoI Nor-RI di atas, maka pada Tanggal 20 Juli 2010 dilaksanakan Lokakarya “Pemahaman Kriteria dan Kesiapan Kaltim sebagai Provinsi Percontohan REDD+ dalam kerangka LoI Nor-RI”. Tujuan Pertemuan adalah memperkenalkan kriteria dan indikator untuk pemilihan provinsi pilot. Tentang Kriteria dan Indikator dibangun oleh para pihak, masih mungkin untuk disempurnakan, karena penilaian provinsi untuk menjadi pilot akan dilakukan secara imparsial dan objektif.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan LoI Nor-RI, dimana Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah percontohan, maka semua komponen pembangunan yang ada di daerah ini harus memahami persyaratan-persyaratan yang dituangkan kedalam 4(empat) Kriteria, yaitu : a). Aspek Tata Kelola Pemerintahan, b). Aspek Biofisik hutan, c). Aspek Sosial ekonomi hutan dan d). Aspek Data dan MRV dan secara keseluruhan dirinci kedalam 17(tujuh belas) indikator pemilihan. Berdasarkan pemahaman terhadap Kriteria dan Indikator tersebut, maka komponen (para pihak) pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dan harus mampu mengidentifikasi “kekuatan (apa yang telah ada)” dan Kelemahan (apa yang masih harus dikerjakan untuk memenuhi persyaratan Kriteria dan Indikator).

Identifikasi tersebut perlu dilaksanakan sebagai konsekuensi apabila Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk dan ditetapkan sebagai daerah percontohan implementasi LoI Nor-RI dalam program REDD+. Hal ini berkaitan dengan “konsekuensi negatif-tantangan” dari LoI Nor-RI, yaitu perlu adanya perubahan atau penyesuaian “strategi pembangunan daerah yaitu mengembangkan pembangunan ekonomi berbasis pemanfaatan SDA dengan mempertimbangan emisi karbon dan aspek lingkungan”.

Sebagaimana dikemukakan bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur direncanakan dan dilaksanakan dengan memanfaatkan SDA, dengan kecenderungan pemanfaatan non-renewable SDA sebagai kontributor (tulang punggung) pembangunan ekonomi. Sudah barang tentu perubahan dan langkah-langkah penyesuaian harus dilakukan oleh seluruh parapihak-komponen pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (terutama di tingkat Kabupaten/Kota).

Identifikasi dan hasilnya tentang kesiapan serta konsekuensinya bagi Kalimantan Timur sebagai Provinsi Percontohan

Lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2010, dihadiri oleh peserta yang memiliki tingkat keterwakilan yang cukup memadai, baik dari unsur Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan), perwakilan Kabupaten/Kota se Kaltim, Lembaga Swadata Masyarakat, Lembaga Internasional, Swasta dan Perguruan Tinggi. Dalam penutup sambutannya Bapak Gubernur menyatakan bahwa berdasarkan berbagai inisiatif dan program yang sudah dikembangakan dan akan terus berkembang dengan adanya semangat dan dukungan dari seluruh pemangku kepetingan, khususnya dari pemerintahan kabupaten/kota dan masyarakat, saya selaku Gubernur Kalimantan Timur menyatakan bahwa Kalimantan Timur siap untuk bekerjasama dalam pengembangan program

Dari hasil identifikasi kesiapan tersebut, melalui diskusi kelompok dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut :

Aspek Tata Kelola Pemerintahan (Governance):

Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota se Kalimantan Timur telah memiliki Visi dan Misi pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJM, Renstra dan RKD). Dalam implementasi pembangunan juga telah tersedia sistem pengawasan pembangunan berupa antara lain berupa : mekanisme LKPJ pimpinan daerah, pembangunan Kriteria Indikator Kinerja Pembangunan, LAKIP.

Berbagai kebijakan dan inisiasi berkaitan dengan masalah-aspek lingkungan dan konservasi telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, antara lain : Deklarasi Kabupaten Konservasi, kebijakan pembangunan ramah lingkungan (Bontang Lestari di Kota Bontang, Green Clean Healthy di Balikpapan), progran Kalibersih dan lain sebagainya. Pada saat yang bersamaan masyarakat juga telah berpartisipasi dalam pembangunan ramah lingkungan dengan membentuk berbagai jenis kelembagaan, antara lain : Forum DAS, Dewan Kehutanan Daerah, Forum Masyarakat Pesisir, konservasi hutan Mangrove, dan lain sebagainya.

Juga peran dukungan dari Swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat  dilakukan melalui pengelolaan Sumberdaya Hutan Secara Lestari, pengembangan sistem dan mekanisme sosial-ekonomi kemsyarakatan melalui program CSR dan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Secara keseluruhan kebijakan pembangunan, inisiasi dan program yang telah dan akan terus dikembangkan di atas, dikemas dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat, yaitu konsep “Kaltim Green à Green Development melalui Green Governance”. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas, beberapa hambatan yang masih harus terus diupayakan solusinya, antara lain : a). Pemahaman konsep pembangunan yang mengintegrasikan isu perubahan iklim dan emisi karbon, b). Persoalan Tata Ruang sebagai basis perencanaan pembangunan, c). Adanya tumpang tindih pemanfaatan lahan yang belum dijamin kemantapannya jangka panjang dan d). Belum tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang mamadai baik kuantitas dan kualitasnya.

Aspek Biogeofisik Hutan,

Kalimantan Timur memiliki ± 700.000 ha lahan gambut sebagai sumber dan peyumbang emisi karbon terbesar yang tersebar di berbagai wikayah, terutama di Kabupaten Nunukan. Potensi kontribusi emisi karbon dari kawasan hutan tidak hanya berasal dari lahan gambut, tetapi juga oleh akibat terjadinya kebarakan hutan yang merupakan “bahaya laten” untuk hutan lembab tropis di Kalimantan Timur.

Penerapan kaidah kelestarian telah dikembangkan dan diterapkan dalam pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman di Kalimantan Timur. Pengembangan teknologi ramah lingkungan dan konservasi telah diterapkan pula dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, antara lain : penerapan pembalakan ramah lingkungan (Reduced Impact Logging = RIL), penerapan konsep High Conservation Value Forest (HCVF) kedalam sistem inventarisasi hutan dan penerapan sistem perencanaan berbasis neraca sumberdaya hutan yang dikembangkan melalui pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).

Kalimantan Timur termasuk salah satu Provinsi yang “kaya akan masalah perlindungan sumberdaya hutan” yang disebabkan oleh kejahatan kehutanan (forest crime). Secara lebih spesifik penanganan dan upaya “memerangi pembalakan dan perdagangan kayu secara liar (Illegal logging dan Illegal Trade), terus dilakukan secara terpadu walaupun belum tuntas secara keseluruhan.

Aspek Sosial-Ekonomi Hutan

Harus disadari bahwa pemanfaatan sumberdaya hutan (dalam hal ini  adalah hasil hutan kayu) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan secara nasional dan daerah, yaitu melalui “multiplier effect pemanfaatan SDH dalam pembangunan”. Namun demikian pemanfaatan “multifungsi hutan” masih belum mendapat “perhatian yang cukup proporsional” dalam perencanaan pembangunan berbasis SDA (termasuk SDH).

Secara bertahap dan kondisional telah dikembangkan memanfaatkan multi fungsi hutan (dalam hal ini adalah jasa lingkungan hutan) tersebut melalui pengembangan pola pengelolaan kolaboratif dengan memberdayakan peran masyarakat, antara lain : pengelolaan hutan lindung Sungai Wain, pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), pengelolaan kawasan konservasi-hutan lindung Wahea, dan lain sebagainya.

Berbagai skema-skenario pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan telah dikembangkan, antara lain melalui bebagai sistem-pola, antara lain : a). Sistem hutan kemasyarakat (HKM), b). Sistem Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan sistem Hutan Rakyat (HR). Namun demikian dalam implementasinya masih diperlukan upaya-upaya percepatan dan peran pemerintah dalam menciptakan “prakondisi bagi masyarakat” untuk dapat berperan secara maksimal

Aspek Data dan MRV

Ketersediaan data tentang SDA yang berkualitas, terbaharui dan komprehensif merupakan kebutuhan mendesak bagi penyusunan strategi dan perncanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (biogeofisik dan sosial)  perlu terus diupayakan. Pembangunan jejaring (networking) data dan informasi  secara “sinergi oleh berbagai sumber yang berkompeten” perlu dibangun dan dikembangkan.

Untuk dapat mewujudkan upaya Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah percontohan dalam implementasi LoI Nor-RI, diperlukan beberapa prakondisi, antara lain :

1. Dapat disyahkannya RTRMP oleh Pemerintah Pusat, sebagai rujukan dan dasar perencanaan pembangunan yang “multi sektor” dan “multi demensi” dan mensosialisaikannya secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan. Dengan demikian RTRWP tersebut memperoleh “akseptabilitas yang luas” pada saat di-implementasikan di lapangan,

2. Meningkatnya kesadar-tahuan Pemda dan publik tentang program REDD sehingga dukungan mereka terhadap program REDD semakin optimal, melalui sosialisasi dan komunikasi secara lebih intensif,

3. Terintegrasinya aspek-aspek : kelestarian lingkungan (termasuk aspek perubahan iklim dan emisi karbon) sebagai variabel penting dalam sistem perencanaan pembangunan ekonomi daerah,

4. Terwujudnya akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, sehingga peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam program REDD+ dapat optimal,

5. Terbangunnya kelembagaan REDD (Pokja REDD) disetiap tingkatan pemerintahan di daerah (kabupaten/Kota) yang memiliki semangat (spirit) Road Map bagi pengembangan dan pelaksanaan program REDD+

Samarinda, 4 Agustus 2010

Sekretariat POKJA REDD-Kaltim

[LAPORAN AKHIR LENGKAP]

Hotel Bumi Segah berada di tepi Sungai Segah Kabupaten Berau dipilih menjadi tempat pertemuan kali ketiga para anggota kelompok-kelompok kerja yang tergabung dalam Joint Working Group (Kelompok Kerja Bersama) sebagai forum diskusi. Pertemuan ini berlangsung pada 3-4 Februari 2010 dengan beberapa agenda utama pembahasan, antara lain rancangan bussiness plan (rencana strategi) Program Karbon Hutan Berau (PKHB), integrasi pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam PKHB serta bagaimana peran masing-masing pihak dalam pengembangan PKHB untuk lima tahun ke depan.

Daftar isi newsletter:

1. Mengenal lebih dekat REDD dan PKHB
2. Kabupaten Berau sebagai salah satu lokasi REDD Demonstration Activities
3. Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Kerangka Program Karbon Hutan Berau (PKHB)
4. Pendalaman GIS dan Problematikanya bersama SEKALA
5. Konsolidasi Temuan Kajian Keterlibatan Masyarakat dalam Skema REDD Skala Kabupaten di Berau
6. Belajar Konservasi langsung di Bumi Borneo

Sekretariat Kelompok Kerja REDD Kabupaten Berau
Jl Anggur No. 265 Tanjung Redeb Berau
Telp/Fax. 0554 – 21232
email: iwe13009[at]gmail.com