Indoghobro

Pulau-Pulau Terluar Indonesia

2021-05-26T00:26:00.003-07:00

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang terdiri dari 34 provinsi yang terletak di 5 pulau besar yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua dan 4 kepulauan yakni Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara dan Maluku.

Nusa

Selain 4 kepulauan besar tersebut, ada beberapa kepulauan lain yang menjadi tempat administrasi setingkat kabupaten/kota, yakni Nias, Mentawai, Kepulauan Seribu, Nusa Utara, Togian, Banggai, Tukang Besi (Wakatobi), Muna, Buton, Selayar, Raja Ampat, Biak dan Yapen.

Pulau-Pulau Terluar

Pulau-pulau terluar di Indonesia berjumlah 92 pulau. 12 Pulau di antaranya adalah pulau prioritas:

Pulau Rondo di Aceh
Pulau Berhala di SUMUT
Pulau Nipa dan Sekatung di Kepulauan Riau
Pulau Marampit, Marore dan Miangas di Sulawesi Utara
Pulau Fani, Fanildo dan Bras di Papua
Pulau Dana dan Batek di Nusa Tenggara Timur

Papua Enam Provinsi

2021-04-10T02:15:00.001-07:00

Papua Barat dan Papua merupakan dua provinsi terluas di Indonesia. Pada kampanye Pilpres 2019 lalu, tim kampanye Prabowo menjanjikan pemekaran 5 provinsi Papua.Sementara Mendagri Tito, diberitakan oleh Republika, menyusun skenario pemekaran empat provinsi baru Papua. Dengan demikian Papua akan terdiri dari 6 provinsi, yakni Papua Barat dayat, Papua Barat, Papua Tengah, Papua (utara), Pegunungan Tengah dan Papua Selatan

Papua Selatan

Papua Selatan menurut skenario terdiri dari :Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel, dan Pegunungan Bintang.

Pegunungan Tengah

Pegunungan Tengah menurut skenario terdiri dari : Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Puncak Jaya, Yalimo, Yahukimo, Membramo Tengah, dan Puncak.

Papua Tengah

Pegunungan Tengah menurut skenario terdiri dari : Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Nabire, Intan Jaya, Paniai, dan Mimika.

Papua Barat Daya

Pegunungan Tengah menurut skenario terdiri dari : Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Kota Sorong..

Sumber:

Papua 5 provinsi
Provinsi Papua Selatan
Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan, 9 April 2021, Republika, DPRP: Pemekaran Wilayah Harus Sesuai Aspirasi Rakyat Papua

Provinsi Papua Selatan

2019-10-31T03:38:00.000-07:00

Pemekaran provinsi Papua sesuai dengan jumlah wilayah adat yang ada, yakni menjadi 5 provinsi, segera akan mulai terwujud. Mendagri Tito Karnavian menjamin meskipun ada moratorium pemekaran, ada peluang 2 provinsi baru di papua. Dua calon provinsi tersebut adalah Papua Tengah yang masih belum sepakat dengan Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan yang telah clear.

Wilayah Administrasi

Provinsi Papua Selatan direncanakan terdiri dari lima kota/kabupaten, yakni :

Kota Merauke
Kabupaten Merauke
Kabupaten Digul
Kabupaten Asmat
Kabupaten Mappi

Wilayah Administrasi
Etnografi
Genetika
Pro Kontra

Etnografi

Papua Selatan merupakan wilayah adat "Anim Ha" yang berarti manusia sejati. Di antara etnis yang mendiami wilayah ini adalah Marind Anim dan Asmat.Marind Anim mendiami dataran luas di Papua bagian selatan, mulai dari Selat Muli (Selat Marianne) sampai daerah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Suku Asmat adalah suku yang terkenal dengan ukiran kayunya. Suku Asmat terbagi dua, yakni Asmat pesisir dan Asmat pedalaman. Keduanya berbeda dalam hal cara hidup, struktur sosial dan ritual. Selain kedua suku tersebut, terdapat aneka suku lain yang tidak terhitung jumlahnya.

Wilayah Administrasi
Etnografi
Genetika
Pro Kontra

Genetika

Etnik-etnik Anim Ha berdasarkan data genetika yang ada merupakan campuran dari turunan :

Australoid yang dipercaya telah ada sekitar 40.000 tahun yang lalu di benua Australia
Wallacoid yakni sub ras yang mendiami wilayah Wallacea mulai dari Filipina (kelompok: Negrito Aeta, Sulawesi :dominan Banggai, Buton, minor : Bugis dan etnis pesisir tenggara dan selatan Sulawesi, Kepulauan Selayar, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Australia)
Orang Laut/Bajau/Melayu Pesisir, yakni etnis yang mendiami pesisir pulau-pulau di Asia Tenggara dan Pasifik, mulai dari barat daya Taiwan, pesisir Vietnam, Gua Niah, Tingkayu, Sangkulirang Kalimantan,Kotabatak Bintan, bukit kerang Gayo dan Langkat dan Maros, Makassar hingga terwarisi pada etnis Rohingya di pesisir Birma, Kepulauan Solomon dan Maori di Selandia Baru

Namun demikian, berbeda dengan masyarakat pesisir Papua lainnya, yakni Bomberai dan Domberai di utara, dan pesisir selatan PNG di timurnya, serta masyarakat pesisir utara Papua dan Papua Nugini yang mewarisi darah Austronesoid/Melayu Daratan, etnis-etnis Papua Selatan tidak mewarisi genetika tersebut.

Wilayah Administrasi
Etnografi
Genetika
Pro Kontra

Pro Kontra

Bagaimana pun, pembentukan Provinsi Papua Selatan tetap menimbulkan pro kontra. Para Menteri dan DPD siap untuk segera memproses pemekaran ini. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, misalnya menyatakan siap untuk penganggarannya. Namun demikian suara kontra pun tetap ada. Suara kontra dinyatakan oleh Ketua DPRP, Yunus Wonda, Pengamat Politik LIPI, Cahyo Pamungkas, akademisi Uncen Marinus Yaung,Ketua Sinode Gereja Kingmi Benny Giai.

Wilayah Administrasi
Etnografi
Genetika
Pro Kontra

Tanah Bumbu Ibukota Baru Indonesia

2019-05-07T09:33:00.002-07:00

Setelah mengunjungi Bukit Soeharto, kawasan Taman Hutan Raya seluas 61 ribu ha di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, yang waktu tempuh 1,5 jam dari Samarinda dan 45 menit dari Balikpapan, Jokowi beranjak ke Palangka Raya. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan lahan seluas 120 ribu ha di Katingan dan 121 ribu ha di Gunung Mas. Palangka Raya sendiri memiliki lahan 66 ribu ha untuk calon ibu kota baru. Tetapi cocokkah Kalimantan Tengah sebagai ibukota baru?

Tengah-tengah Indonesia

Salah satu kriteria calon ibukota baru adalah di tengah-tengah Indonesia. Secara sederhana, wilayah tengah adalah wilayah Waktu Indonesia Tengah (WITA), yakni :

Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi
Bali
Nusa Tenggara

Dari kategori tersebut, jelas bahwa Kalimantan Tengah masih berada di wilayah barat.

Tingkat Toleransi

Salah satu kriteria ibukota adalah tingkat toleransi penduduk. Dari aspek ini, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur yang dihuni beragam etnis tanpa konflik lebih memenuhi kriteria dibanding Kalimantan Tengah yang pernah mengalami konflik.

Keamanan Alam

Dari segi aspek keamanan alam, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang aman dari gangguan alam. Balikpapan pernah tercatat gempa.

Keterjangkauan

Kalimantan Timur berada di sisi Selat Sulawesi sehingga keterjangkauannya dari alur laut dari banyak wilayah Indonesia seperti Sumatera agak jauh. Demikian pula, wilayah-wilayah yang ditawarkan Kalimantan Tengah juga kurang keterjangkauannya.

Jarak dari Negara Tetangga

Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah langsung berbatasan dengan negara tetangga, sementara Kalimantan Selatan disanggah kedua provinsi tersebut.

Tanah Bumbu paling ideal

Dari berbagai aspek tersebut, tanah bumbu merupakan wilayah yang paling ideal bagi lokasi ibukota baru Indonesia.

Sistem Khalifah adalah Demokrasi

2019-04-29T08:09:00.002-07:00

DR. Muhammad Najib menukilkan pendapatnya bahwa sebenarnya Sistem Khalifah yang otentik adalah identik dengan sistem demokrasi saat ini. Ketertinggalan umat Islam bukanlah karena bentuk negara, tetapi karena orientasi dan keikhlasan manusianya dalam mengabdi kepada negara.

Sistem Khalifah yang Otentik

Menurut Ibnu Khaldun, sistem Khilafah yang otentik hanya berlangsung di era Khalifatu Rasyidin (khalifah yang lurus), sedangkan sesudahnya walaupun istilah khalifah untuk menyebut sang pemimpin dan khilafah untuk menyebut sistem yang digunakan masih kerap dipakai, akan tetapi substansinya adalah kerajaan.

Indikasinya bisa dilihat dari posisi pimpinan yang diwariskan di kalangan keluarga secara turun-temurun. Indikasi lainnya adalah kekuasaan sang pemimpin bersifat absolut. Walaupun Al-Qur'an dan Rasulullah selalu disebut dan diagungkan, akan tetapi keputusan-keputusan politik yang diambil seringkali jalan di atas relnya sendiri. Masih banyak lagi indikator lain bila ingin dirinci.

Menariknya, dari empat Khalifatu Rasyidin yang semuanya diakui hebat, baik dalam perspektif moral, spiritual, maupun capaian duniawi, terpilih atau dipilih dengan cara berbeda. Khalifah pertama, Abu Bakar Assiddiq dipilih atas usulan Umar bin Khattab, lalu mendapat persetujuan warga yang hadir di tempat yang dikenal dengan nama Saqifah Bani Saidah.

Khalifah kedua Umar bin Khattab terpilih atas dasar penunjukkan dari Khalifah sebelumnya. Sedangkan Khalifah ketiga Usman bin Affan dipilih melalui tim kecil berjumlah 6 orang yang dibentuk oleh Khalifah sebelumnya. Khalifah terakhir Ali bin Thalib dipilih secara aklamasi oleh massa.

Sistem Demokrasi Modern

Setelah melewati rentang waktu sangat panjang hampir satu setengah abad, bila sistem ini akan diterapkan kira-kira bagaimana wujudnya?

Untuk memudahkan dalam membayangkannya, marilah kita bandingkan dengan sistem demokrasi di negara modern saat ini. Kalau dipilah secara umum, maka sistem demokrasi di era modern dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem presidensiel dan parlementer.

Sistem presidensiel dibagi dua lagi, ada yang memiliki Perdana Mentri seperti Perancis dan Pakistan. Sementara ada yang tidak memiliki Perdana Menteri seperti Amerika dan Indonesia.

Sistem parlementer begitu juga, ada yang simbol kepala negaranya seorang raja seperti Inggris dan Malaysia. Akan tetapi ada yang kepala negaranya Presiden seperti India dan Israel. Artinya wujud negara modern yang menerapkan demokrasi sangatlah beragam.

OKI dan Liga Arab

Kalau yang dimaksud dengan khilafah adalah sebuah wadah yang dapat memayungi ummat Islam di seluruh dunia, maka Organisasi Konferensi Islam (OKI) dapat disebut sebagai sebuah khilafah Islamiah (الخلافة الاسلامية). Sebagaimana juga bentuk negara ada yang berbentuk negara Serikat, dan ada yang berbentuk kesatuan, bahkan ada provinsi yang diberikan status khusus atau istimewa karena berbagai pertimbangan.

Atau Liga Arab yang dalam bahasa Arab disebut al Jamaah al Arabiah(الجامعة العربية), jika mau bisa juga disebut al Khilafah al Arabiah (الخلافة العربية) yang anggotanya berjumlah 22 negara dan berkantor pusat di Kairo. Di samping memiliki kesamaan agama, anggotanya juga memiliki kesamaan bahasa dan budaya. Akan tetapi tidak membuat mereka kuat secara politik maupun militer, atau maju secara ekonomi, atau unggul dalam sumber daya manusia, atau hebat dalam sains teknologi.

Demokrasi dan Khilafah kaitannya dengan Kemajuan dan Kemakmuran

Begitu juga dengan negara yang menerapkan demokrasi, tidak serta-merta membuat negara maju dan rakyatnya makmur. Di antara banyak negara yang mempraktikkan demokrasi, ada yang maju, ada yang setengah maju, akan tetapi banyak juga yang tertinggal oleh berbagai macam sebab. Dengan kata lain, bentuk negara bukanlah satu-satunya penyebab sebuah negara menjadi maju, tertinggal atau terkebelakang.

Karena itu, bagi mereka yang tertarik dengan gagasan khilafah seyogyanya menjabarkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan gagasannya itu. Teori negara dalam Islam menurut al Mawardi yang dituangkan dalam bukunya berjudul al-Ahkam al Sulthaniyyah yang ditulis lebih dari 10 abad yang lalu, yang masih diajarkan dan masih jadi rujukan teori poliik Islam di banyak perguruan tinggi Islam, harus dikatakan sudah terlalu kuno dan sangat sederhana untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan bernegara saat ini.

Jangan-jangan mereka yang tertarik gagasan khilafah tidak pernah membayangkan bagaimana jika dijabarkan dalam ruang dan waktu saat ini. Dengan kata lain wujudnya bisa jadi tidak beda dengan apa yang kita sebut dengan demokrasi.

Saya melihat ketertinggalan ummat Islam dalam kontestasi global saat ini, bukanlah disebabkan karena bentuk negara, akan tetapi karena orientasi dan keikhlasan manusianya dalam mengabdi kepada negara. Wallahua'lam.

Provinsi Banua Lima

2019-04-29T04:06:00.001-07:00

Kalimantan Selatan pernah menjadi pusat perkembangan di Pulau Kalimantan yang hingga kini masih terwariskan sebagai provinsi terpadat di Kalimantan. Tetapi seiring dengan perkembangan pulau Kalimantan yang berorientasi eksplorasi Sumber Daya Alam, Kalimantan Selatan semakin lama semakin stagnan.

Pemekaran Provinsi di Kalimantan Selatan

Salah satu wacana pemekaran provinsi di Kalimantan Selatan adalah Provinsi Kalimantan Tenggara yang diusung oleh Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu dengan menyertakan Pasir dan Balikpapan di Kalimantan Timur.

Penggabungan kembali kabupaten di Kalimantan Selatan

Sebaliknya di daerah Banua Lima Kalimantan Selatan, wacana yang muncul justru penggabungan kembali beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan, karena Kabupaten Balangan yang mekar lebih maju daripada kabupaten induknya HSU.

Provinsi Banua Anam

Pada tahun 2010, tokoh-tokoh Hulu Sungai, di antaranya Legislator Hulu Sungai yakni H. Abdul Latif Hanafiah, mantan Kepala BKKBN Barito Kuala H. Juhdar Noor dan pensiunan pegawai Pemprov Kalsel Muhammad Noor Herman mewacanakan pembentukan Provinsi Banua Anam yang berasal dari 6 (enam) kabupaten Hulu Sungai.

Potensi daerah Banua Lima

Wilayah Banua Lima memiliki potensi daerah yang maksimal tergarap yakni batu bara, migas dan lahan agribisnis. Banua Lima juga memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup untuk mengembangkan daerah.

Penduduk

Penduduk Banua lima tercatat berjumlah lebih kurang 1.250.000 jiwa.

Wilayah

Banua Lima merupakan wilayah historis dari lima banua yang berada di aliran-aliran sungai yang diperintah oleh lima Panglima yakni :

Tabalong (Amuntai/Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong)
Balangan
Alai (Hulu Sungai Tengah : Batang Alai dan Labuan Amas)
Hamandit (Hulu Sungai Selatan)
Tapin

Perbandingan QC dengan Situng KPU

2019-04-26T00:35:00.000-07:00

Meskipun dikritisi warga dengan tagar #KPUNgejarQuickCount dengan banyaknya kesalahan yang merugikan Pasangan 02 Prabowo Sandi, Situng KPU merupakan indikator alternatif selain real count internal bagi mereka yang distrustlembaga survey.

Selisih Pemenang Provinsi Bengkulu

Sejumlah QC menyebutkan Bengkulu adalah wilayah kemenangan Jokowi Amin, yakni :

Indikator JA : 52,61 PS : 47,39
Polltracking JA : 58,78 PS : 41,22
LSI Denny JA JA : 50,1 PS:49,9
Indo Barometer : JA 51,4 PS : 48,6

Hasil Situng KPU
Jokowi Amin 582.587 (49,88) Prabowo Sandi : 585.480 (50,12)

Provinsi Lampung Utara

2019-04-21T04:06:00.001-07:00

Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Sumatera yakni 8.289.577 menurut Lampung Dalam Angka 2018 dan jumlah pemilih 6.074.137 jiwa menurut data KPU. Luas wilayah adalah 35.587 km². Luas wilayahnya tersebut setara dengan provinsi Jawa Barat. Ketimpangan terjadi antara bagian utara dan tengah/selatan. Bagian Utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan, serta Samudera India dan Laut Jawa. Bagian Utara terpisah konsentrasi antara Lintas Barat, Lintas Tengah dan Lintas Timur sehingga perkembangan tidak terkonsentrasi sehingga membutuhkan alternatif baru, yakni Lintas Utara Lampung.

Luas wilayah Lampung Utara

Lampung Utara telah mekar menjadi 7 kabupaten dengan luas sebagai berikut :

Lampung Barat : 2.142,78 km²
Lampung Utara : 2.725,87 km²
Mesuji : 2.184 km²
Pesisir Barat : 2.907,23 km²
Tulang Bawang : 3.466,32 km²
Tulang Bawang Barat : 1.201 km²
Way Kanan : 3.921,63 km²

Total Luas : 18.548,82 km²

Jumlah Penduduk Lampung Utara

Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih di Lampung Utara sebagai berikut :

Mesuji : 153.674 jiwa
Tulang Bawang Barat : 196.475 jiwa
Lampung Utara : 441.051 jiwa
Lampung Barat : 211.793 jiwa
Tulang Bawang : 287.115 jiwa
Way Kanan : 339.460 jiwa
Pesisir Barat : 112.343 jiwa

Total Pemilih : 1.741.911 jiwa. Sementara jumlah penduduk menurut Kemendagri 2017 adalah 2.825.301 jiwa.

Pengusulan

Pada bulan Februari 2014, Bupati Lampung Utara saat itu, yakni Zainal Abidin, menyatakan bahwa proses usulan provinsi Lampura telah mencapai 50 persen dan disetujui oleh seluruh kepala daerah Lampura.

Siapa Presiden Indonesia 2019-2024

2019-04-21T00:47:00.002-07:00

Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2019 yang menyerentakkan Pilpres telah dilaksanakan dengan prediksi sementara Quick Count, Jokowi Amin menang atas Prabowo Sandi dengan selisih kemenangan 10% (55 - 45), tetapi Prabowo Sandi menang sebaran propinsi atas Jokowi Amin dengan selisih 12 propinsi (23-11). Oleh karenanya, meskipun hasil real count Jokowi Amin adalah pemenang berdasarkan banyak suara, tetapi Jokowi adalah pecundang berdasarkan sebaran suara. Pertanyaannya, siapa yang akan dilantik?

Ketentuan UUD

Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pendapat Refly Harun

"Jika jumlah pasangannya cuma dua, tidak perlu syarat persentase dan persebaran suara. Siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak, dia yang menjadi calon terpilih. Putusan MK 3 Juli 2014

Pendapat Yang Beredar di Masyarakat

Bahwa Presiden terpilih haruslah memiliki penerimaan yang luas di berbagai daerah mengingat Indonesia merupakan negara yang distibusi geografis dan demografisnya beragam, sehingga tidak terjadi tirani mayoritas.

Konsepsi UUD 1945 sepertinya disusun berdasarkan pandangan Capres Cawapres lebih dari dua, sehingga secara filosofis UUD 1945 seharusnya disederhanakan berbunyi :
a. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih banyak dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya yang sebaran propinsinya paling banyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
b. Apabila ada Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang jumlah sebaran propinsinya sama, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan total suara nasional paling banyak yang dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Siapa Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik?

Jika suara Prabowo Sandi dalam real count KPU benar sebagaimana diklaimnya, Prabowo Sandi secara otomatis bisa langsung dilantik, tetapi jika terjadi sebaliknya, maka Tim Hukum Prabowo Sandi masih dapat menggugat ke MK berdasarkan ketentuan UU Dasar tersebut.

Pemisahan Pemilu

2019-04-20T05:02:00.000-07:00

Pemilu Serentak 2019 menimbulkan korban dianaktirikannya Pemilu Legislatif serta korban jiwa dalam penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan hasil pemungutan menimbulkan wacana untuk mengembalikan kembali sistem Pemilu terpisah. Benarkah bongkar pasang ini?

Sisi Positif Penggabungan Pileg dan Pilpres

Tidak dimungkiri bahwa penggabungan pileg dan Pilpres memberikan dampak kualitas pada Pemilu, yakni meningkatnya antusiasme masyarakat yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan pencegahan kecurangan. Di samping itu, Pilpres dan Pileg yang serentak mempermudah penyederhanaan pilihan masyarakat di tingkat nasional.

Dampak Negatif Pemilu Serentak

Pemilihan Umum 2019 merupakan pemilihan yang rumit bagi pemilih dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Kerumitan dan lama waktu pencoblosan sebenarnya terletak pada Pemilihan Legislatif yang diikuti yang mana sebagai berikut :

Pemilihan Legislatif terdiri dari tiga tingkatan : DPRD, Provinsi dan Nasional.
Jumlah caleg yang banyak menyebabkan kertas suara yang lebar yang memakan waktu untuk membuka dan menutup.
Jumlah caleg yang banyak menyebabkan waktu untuk mengamati kertas suara sebelum dicoblos lebih panjang.
Jumlah caleg yang banyak juga menyebabkan variable yang dihitung menjadi banyak.

Kunci Penyederhanaan

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan kerumitan dalam pemungutan suara, maka yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah sistem pemilihan legislatif sendiri. Pemilu Legislatif harus dirancang untuk lebih mempermudah pemilih, penyelenggara dan pengawas.

Pemisahan Tingkatan Pemilihan

Salah satu kebutuhan perbaikan sebenarnya adalah pemisahan pemilihan dari tingkat pemilihan, yakni pemilu seharusnya dilaksanakan tiga kali berdasarkan tingkatan yakni Pemilu Nasional, Pemilu tingkat Propinsi dan Pemilu tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Nasional

Pemilu Nasional merupakan pemilihan umum untuk memilih eksekutif Nasional, yakni Presiden dan Cawapres dan Legislator Nasional, yakni DPD dan DPR.

Penggabungan ketiga Pemilu tersebut lebih berdampak pada efektifitas, yakni dua beban yang lebih berat Pileg Propinsi dan Pileg Kabupaten/Kota telah hilang. Pemilu Senator (DPD) sebenarnya tidak terlalu rumit, yang rumit adalah Pemilu DPR yang mesti disederhanakan lagi.

Pemilu Tingkat Provinsi

Pemilihan Umum Tingkat Provinsi adalah Pemilihan Anggota DPRD dan Gubernur. Permasalahannya adalah Masa Jabatan Gubernur pada banyak propinsi yang tidak sama dengan masa jabatan DPRD. Oleh karenanya, hal ini membutuhkan inovasi, yakni penyesuaian masa jabatan dan ketentuan tentang pengisian jabatan Kepala Daerah bagi Daerah Otonomi Baru.

Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Pemilu Tingkat Provinsi, Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota merupakan gabungan dari Pemilihan DPRD dan Bupati/Walikota yang memerlukan penyesuaian masa jabatan Bupati/Walikota.

Saran

Pemisahan Pemilu seharusnya dilakukan berdasarkan tingkatan yakni Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten. Selanjutnya perlu penyederhanaan sistem Pemilu Legislatif dan penyesuaian masa jabatan Kepala Daerah.

5 Provinsi Papua

2019-04-14T09:43:00.005-07:00

Yanni Minggu, 24 Februari 2019 menjelaskan jika Prabowo Sandi menang, Papua akan dimekarkan menjadi 5 provinsi sesuai 5 wilayah adat Papua, yakni Mamta, Anim Ha, Saereri, Mee Pago dan La Pago.

Luas Papua

Provinsi Papua memiliki luas 309.934 km², 7 (tujuh) kali lipat provinsi terluas di Kepulauan Nusa Tenggara (NTT), 6 (enam) kali lipat provinsi terluas di Kepulauan Maluku (Maluku), 6 (enam) kali lipat provinsi terluas di Jawa (Jawa Timur), 5 (lima) kali provinsi terluas di Sulawesi (Sulawesi Tengah), 3 (tiga) kali lipat provinsi di Sumatera (Riau) dan 2 (dua) kali lipat provinsi terluas di Kalimantan (Kalimantan Timur).

Penduduk Papua

Menurut proyeksi BPS 2014, penduduk Papua sebanyak 3.091.047, 5 (lima) kali lipat dari proyeksi BPS 2014 penduduk provinsi Kalimantan Utara (618.384). Menurut data KPU, jumlah pemilih di Papua adalah 3.541.017, 8 (delapan) kali lipat lebih banyak dari pemilih Kalimantan Utara (450.108).

Pembagian Provinsi Papua

Berdasarkan data luas dan jumlah penduduk tersebut, maka sangat wajar kalau Papua diusulkan menjadi lima provinsi, yakni :

Papua Timur, wilayah adat Mamta meliputi Jayapura, Sarmi,Memberamo Raya dan Keerom dengan jumlah pemilih 532.940.
Papua Selatan, wilayah adat Haanim meliputi Merauke, Boven Digul, Mappi dan Asmat dengan jumlah pemilih 348.263.
Teluk Papua, wilayah adat Saereri meliputi Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yaropen dan Waropen dengan jumlah pemilih 248.930.
Pegunungan Papua, wilayah adat La Pago meliputi Jayawijaya,Lani Jaya, Pegunungan Bintang,Nduga,Yahukimo,Yalimo,Memberamo Tengah,Puncak,Puncak Jaya dan Tolikara dengan jumlah pemilih 1.651.463.
Papua Tengah, wilayah adat Mee Pago meliputi Intan Jaya,Paniai,Deiyai,Nabire, Mimika dan Dogiyai dengan jumlah pemilih 759.421.

Provinsi Banyumas

2019-04-10T04:41:00.000-07:00

Jawa Tengah merupakan provinsi yang tidak seimbang secara demografis, yakni jumlah penduduknya melampaui rata-rata penduduk per provinsi Indonesia. Sangat wajar kalau provinsi ini diwacanakan untuk dimekarkan, di antaranya Provinsi Banyumasan.

Alasan Budaya

Latar belakang wacana pembentukan Provinsi Banyumasan adalah budaya, yakni perbedaan bahasa antara wilayah Jawa Tengah bagian barat dengan bagian timur.
Ada tiga dialek bahasa yakni :

Banyumas meliputi : Cilacap, Banyumas,Purbalingga, Kebumen dan Banjarnegara.
Tegal meliputi : Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang.
Bumiayu meliputi : selatan Brebes.

Pemekaran Kabupaten

Dalam perkembangannya, diwacanakan pula pemekaran kabupaten di calon provinsi Banyumasan, yakni :

Majenang, Cilacap Barat.
Ajibarang, Banyumas Barat.
Kota Cilacap
Kota Purwokerto
Bumiayu (Brebes Selatan)

Visi Geografi

Berdasarkan visi geografi kemaritiman, lebih afdol kalau dibentuk Provinsi Banyumas dengan wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara dan atau ditambah Purworejo karena melingkupi seluruh daerah yang berbatasan dengan Laut Selatan. Selain itu juga untuk mendukung Lintas Selatan Jawa (Bandung - Yogyakarta) yang tertinggal daripada Pantura.

Hasil Referendum Bangsamoro

2019-01-27T01:58:00.003-08:00

Presiden Filipina, Rodrigo R. Duterter, merasa sangat bahagia karena hasil Pemungutan Suara menunjukkan dekat untuk mewujudkan suatu Mindanao yang damai. Pemungutan Suara sementara di 5 Provinsi ARMM dan 2 kota yang akan disertakan dalam BARMM menunjukkan kemenangan Yes.

Ratifikasi Bangsamaro Organic Law

Pemungutan Suara dilakukan untuk ratifikasi Undang-Undang Organik Bangsamoro. Jika referendum ini dimenangkan oleh Yes, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) akan menggantikan Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) yang semula hanya terdiri dari 5 Provinsi, yakni :

Basilan
Lanao del Sur
Maguindanao
Sulu
Tawi-Tawi

akan diperluas dengan :

Kota Cotabato
Kota Isabela
Lanao del Norte
North Cotabato

Hasil Pemungutan Suara Sementara

Pemungutan suara di lima provinsi ARMM pada 24 Januari 2019 menunjukkan kemenangan Yes dengan total suara 1.540.017 melawan No dengan suara 198.750, dengan rincian :

Maguindanao 599.581 Yes lawan 9.096 No
Lanao del Sur 503.420 Yes lawan 9.735 No
Basilan 147.598 Yes lawan 6.496 No
Tawi-Tawi 151.788 Yes lawan 9.907 No
Sulu 137.630 yes lawan 163.526 No.

Pemungutan suara di Dua kota menunjukkan persetujuan keikutsertaan pada BARMM, sebagai berikut :

Kota Isabela, Basilan 22.441 Yes lawan 19.032 No
Kota Cotabato 36.682 Yes lawan 24.994 No

Pemungutan Suara Lanjutan

Pada tanggal 6 Februari, akan ada pemungutan suara persetujuan penggabungan ke BARMM pada wilayah :

Lanao del Norte , 6 kota
Cotabato Utara, 67 desa.

Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri 2018

2018-12-18T03:00:00.001-08:00

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2018, Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 telah berubah.
Susunan tersebut sebagai berikut :

Staf Khusus

Staf yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri.

Staf Ahli

Staf yang memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah pemerintahan dalam negeri, terdiri dari :

Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa
Bidang Pemerintahan
Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga
Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan yang melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari :

Sekretariat Badan
Pusat Standarisasi dan Sertifikasi
Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan
Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis

Badan Penelitian dan Pengembangan

Badan yang melaksanakan penelitian dan pengembangan pemerintahan dalam negeri, terdiri dari :

Sekretariat Badan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum
Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah.

Inspektorat Jenderal

Badan yang melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdiri dari :

Sekretariat Inspektorat Jenderal
Inspektorat I (pengawasan fungsional keuangan dan kinerja Setjen,Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan, Ditjen Otonomi Daerah dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah).
Inspektorat II (pengawasan fungsional keuangan dan kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan IPDN).
Inspektorat III (pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Wilayah I : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah).
Inspektorat IV ((pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Wilayah II : Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat).
Inspektorat Khusus : penegakan integritas, pemeriksaan dan pengusutan laporan/aduan penyimpangan.

Sekretariat Jenderal

Badan yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari :

Biro Perencanaan
Biro Kepegawaian
Biro Organisasi dan Tata Laksana
Biro Hukum
Biro Keuangan dan Aset
Biro Administrasi Pimpinan
Biro Umum

Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Direktorat yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan pemerintahan umum, terdiri dari :

Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.
Direktorat Politik Dalam Negeri.
Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Direktorat Organisasi Kemasyarakatan
Direktorat Kewaspadaan Nasional.

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Direktorat yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan terdiri dari :

Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama
Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara
Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Direktorat Toponimi dan Batas Daerah
Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Ditjen Otonomi Daerah

Direktorat yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraaan otonomi daerah terdiri dari :

Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Direktorat Produk Hukum Daerah
Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah

Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Direktorat yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah terdiri dari :

Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I (pertanahan dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral, pertanian dan pangan, kehutanan dan lingkungan hidup).
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II (pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, kelautan dan perikanan, perhubungan, komunikasi, informatika, statistik dan persandian).
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III ( Kesehatan, Sosial dan Budaya, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri)
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV (Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan.)

Ditjen Bina Pemerintahan Desa

Direktorat yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa terdiri dari :

Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa
Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa

Ditjen Bina Keuangan Daerah

Direktorat yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah terdiri dari :

Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah
Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Direktorat Pendapatan Daerah
Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah
Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah

Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

Direktorat yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil terdiri dari :

Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Pendaftaran Penduduk
Direktorat Pencatatan Sipil
Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil
Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Perubahan Struktur dari Struktur Organisasi Tahun 2015 hanyalah penambahan Staf Khusus.

Prediksi Koalisi Pilkada Pilgubri 2018 Riau

2017-04-17T20:59:00.001-07:00

Tahun ini, Riau akan disibukkan agenda pendaftaran Pemilihan Gubernur Riau. Pertanyaannya, siapa-siapa yang akan menjadi Bakal Calon Gubernur Riau? Tetapi, sebelum melaju ke situ, penting diprediksi kemungkinan koalisi parpol? Koalisi parpol apa saja yang akan terbentuk?

Syarat Dukungan Pilkada Riau

Bakal Calon Gubernur Riau harus memenuhi syarat minimal dukungan untuk maju dalam pilkada Riau, yakni :

13 kursi yang merupakan 20% dari 65 kursi DPRD Provinsi Riau dari jalur parpol.
357.706 pemilih yang merupakan 8,5 % dari 4.206.308 pemilih yang terdaftar di DPT.

Statistik Kursi DPRD

Berdasarkan pengalaman Pilgubri lalu, jalur independen tidak ada yang menggunakan, sehingga jalur parpol tetap yang paling menarik untuk diperhatikan. Jumlah kursi di DPRD saat ini adalah :

Partai Golkar, 14 kursi, memenuhi persyaratan.
PDIP, 9 kursi, kurang 4 kursi.
Demokrat, 9 kursi, kurang 4 kursi.
Gerindra, 7 kursi, kurang 6 kursi.
PAN, 7 kursi, kurang 6 kursi.
PKB, 6 kursi, kurang 7 kursi.
PPP, 5 kursi, kurang 8 kursi.
PKS, 3 kursi, kurang 10 kursi.
Nasdem, 3 kursi, kurang 10 kursi.
Hanura, 2 kursi, kurang 11 kursi.

Prediksi Koalisi

Partai Golkar merupakan satu-satunya partai yang berhak mengusung calon sendiri, namun parpol ini berkemungkinan akan menggandeng kembali mantan rekannya dalam pilkada lalu untuk mengurangi rival.
Secara nasional, Gerindra sepertinya mitra sejati dengan PKS, tetapi koalisi ini hanya memiliki 10 kursi. Karenanya, koalisi ini membutuhkan tambahan dukungan, alternatifnya Demokrat PAN yang memiliki 16 kursi.
PDIP yang pada periode lalu berpasangan dengan PKB, koalisi 2 partai ini sudah cukup untuk mengusung 1 pasangan yakni 15 kursi.
Prediksi Koalisi 3 balon :

Golkar, Hanura,PPP :21 kursi.
PDIP, PKB,Nasdem : 18 kursi.
Demokrat, PAN, Gerindra, PKS : 26 kursi.

Kedudukan Golkar yang memiliki calon petahana merupakan pertimbangan bagi parpol-parpol sehingga berkemungkinan hanya timbul 2 balon. Pertanyaannya, partai mana yang akan berani menantang? Berkemungkinan tinggal PDIP dan Gerindra saja.
Prediksi Koalisi 2 balon :

Golkar, PKB, Hanura, Demokrat,PAN,PPP,PKS,Nasdem : 49 kursi.
PDIP,Gerindra : 16 kursi.

Pro Kontra Moratorium Pemekaran

2017-04-17T02:55:00.001-07:00

Sama seperti kebijakan presiden sebelumnya, Soesilo Bambang Yoedhojono, rezim Jokowi ternyata juga melakukan tindak dealokasi APBN melalui moratorium pemekaran. Timbul prokontra.

Pemekaran dianggap gagal

Alasan yang sama digunakan, yakni pemekaran dianggap gagal. Mendagri Tjahjo Kumolo beralasan DOB yang gagal tidak bisa dikembalikan kepada induknya. 50 persen daerah yang gagal disokong oleh pemerintah. Alasannya karena PAD tidak ada peningkatan.

DOB adalah hak konstitusional

Anggota DPR mengingatkan bahwa DOB adalah hak konstitusional warga. Pembentukan DOB berprinsip pemerataan. Pembangunan harus merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Dampak keuangan pemekaran

Pemekaran merupakan cara jitu bagi masyarakat daerah untuk ikut menikmati manfaat dari kesuburan wilayah Indonesia. Melalui pemekaran, pemerintah pusat terpaksa melimpahkan sebagian pendapatan negara ke daerah.

Pada tahun 2002, Rp. 1,33 trilyun ditransfer ke daerah dalam bentuk DAU.

Pada tahun 2003, meningkat menjadi Rp. 2,6 trilyun.

Pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp. 47,9 tahun.

Ketidakadilan pemekaran

Salah satu permasalahan adalah tidak adilnya pemekaran. Jika pada masa orde baru ada perlakuan istimewa terhadap provinsi Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste dengan penduduk hanya sekitar 500.000 jiwa tetapi memiliki banyak kabupaten berbanding terbalik dengan daerah-daerah penghasil devisa dengan penduduk yang lebih banyak tetapi rata-rata hanya 3 – 5 kabupaten kota, praktik yang sama juga terjadi di era reformasi.

Faktanya, bahkan ada Daerah Otonom kabupaten baru dengan penduduk kurang dari 12.000 jiwa, sementara daerah yang berpenduduk lebih dari 250.000 jiwa, bertahun-tahun berjuang untuk mencapai DOB, selalu dikandaskan. I

Riau 5 Provinsi

2017-02-12T02:40:00.001-08:00

Riau dan Daerah Pemekarannya Kepulauan Riau termasuk Provinsi dengan rating teratas di Indonesia yakni :

IPM 2014 (Kepri: 73,4 (Peringkat 4), Riau :70,33 (Peringkat 6).
PDRB per kapita 2014 (Riau : 109,83 juta (Peringkat 3), Kepri : 95,4 juta (Peringkat 5).

Di Pulau Sumatera, Riau saat ini masih merupakan provinsi terluas, yakni memiliki luas 94.560 km2, di atas Sumatera Selatan 85.679 dan Sumatera Utara : 72.981 Km2 dan merupakan peringkat ke-6 nasional setelah :

Papua : 309.934 km2
Kalimantan Timur : 194.849 km2
Kalimantan Tengah : 153.564 km2
Kalimantan Barat : 115.114 Km2
Papua Barat : 114.566 Km2.

Dibandingkan Provinsi Non Metro Yogyakarta : 3.133 Km2 Riau 30 kali lebih luas. Dibandingkan Provinsi Maritim Kepulauan Riau : 8084 Km2, Riau 12 kali lebih luas. Apalagi dibandingkan Provinsi Metro Jakarta : 740 km2, Riau 128 kali lebih luas.

Tentu saja perbandingan dengan provinsi-provinsi tersebut tidak relevan. Tetapi dengan Provinsi di Sumatera yang non-maritim, yakni Bengkulu dengan luas : 19.789 km2, Riau 5 kali lebih luas. Artinya, untuk setaraf luas Bengkulu, Riau masih memungkinkan untuk menjadi 5 provinsi.

Provinsi Metropolitan Pekanbaru

2017-02-11T21:40:00.001-08:00

Pertumbuhan ekonomi Riau menyebabkan pesatnya perkembangan penduduk Pekanbaru dan kawasan penyanggahnya. Dari 703.956 pada tahun 2005, 897.767 pada tahun 2010 menjadi 1.038.118 jiwa pada akhir 2015. Di siang hari, jumlah penduduk Pekanbaru mencapai 1,5 juta jiwa.
Perkembangan juga diikuti oleh daerah penyangga Pekanbaru, yakni Kampar dari 686.030 jiwa pada tahun 2010 menjadi 793.005 jiwa pada tahun 2015. Siak dari 388.506 jiwa pada 2010 menjadi 501.030 jiwa pada tahun 2014. Pelalawan dari 303.021 jiwa pada 2010 menjadi 415.864 jiwa pada tahun 2015.
Banyaknya jumlah penduduk pada daerah penyangga Pekanbaru tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Selatan Pekanbaru (Kampar Kiri) : Siak Hulu (100.253)
Barat Pekanbaru (Kampar Kanan ) : Tambang (61.027)
Barat Pekanbaru (Tapung ) : Tapung (95.476), Tapung Hulu (81.936), Tapung Hilir (60.106).
Utara Pekanbaru (Minas) :

Perkembangan ini sangat kontras dengan wilayah Utara Riau (Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis Daratan), selatan Riau (Kuantan SIngingi, Indragiri Hulu, Pelalawan Selatan / Bandar Petalangan, Indragiri Hilir) dan pesisir Timur Riau (Siak Timur, Pelalawan Timur : Kuala Kampar, Meranti, Bengkalis).
Dengan jumlah penduduk Pekanbaru dan penyanggahnya yang dominan, akan ada ketimpangan kebijakan di Provinsi Riau yang akan terfokus pada Pekanbaru dan daerah penyanggahnya.
Oleh karenanya, kalau Pekanbaru dan penyanggahnya berdiri sendiri yang meliputi :

Kota Pekanbaru
Kampar Kanan
Kampar Kiri
Tapung
Kampar HIlir (Pelalawan bagian Barat : Langgam)
Siak bagian Barat (Minas, Kandis, Perawang)

Wilayah ini cocok menjadi provinsi baru, yakni provinsi metropolitan Pekanbaru.

Provinsi Metropolitan Medan

2016-12-25T00:32:00.001-08:00

Kota Medan telah berkembang menjadi salah kota metropolitian di Indonesia. Jumlah penduduk Kota Medan terus berkembang, sehingga wajar administrasinya dinaikkan dari Tingkat II ke Tingkat I.

Jika Kota Medan menjadi Provinsi Metropolitan, pembagian DOBnya diperkirakan :

Medan Utara (meliputi Belawan, Marelan, Labuhan dan Deli)
Medan Timur (meliputi Medan Timur, Tembung dan Perjuangan)
Medan Tenggara (meliputi Medan Kota, Denai, Amplas dan Medan Area)
Medan Barat (meliputi Medan Barat, Medan Baru, Helvetia dan Petisah)
Medan Selatan (meliputi Johor, Maimun, Polonia, Selayang, Sunggal dan Tuntungan)

Sumatera Utara 11 provinsi

Provinsi Pakpak

2016-12-25T00:12:00.001-08:00

Pakpak adalah salah satu suku di Sumatera Utara. Selain Sumatera Utara, ulayat Pakpak juga ada di Provinsi Aceh. Di Sumatera Utara, ulayat Pakpak saat ini berada di empat Daerah Otonom, yakni :

Tapanuli Tengah, yakni sekitar Manduomas.
Humbang Hasundutan, yakni sekitar Pakkat dan Parlilitan.
Pakpak Barat
Dairi

Suku Pakpak terdiri dari 5 suak, yakni :

Suak Pegagan, Dairi Utara.
Suak Keppas, Dairi Selatan.
Suak SImsim, Phakpak Barat.
Suak Kelasen, Parlilitan.
Suak Boang, Singkil Timur.

Provinsi Pakpak sepertinya masih sulit diwujudkan karena hanya bermodalkan dua DO, yakni Pakpak Barat. Rencana DOB :

Kota Sidikalang
Dairi Utara, Tigalingga
Dairi Barat, Brampu
Pakpak Barat, Salak
Simsim Timur, Tinada

Sumatera Utara 11 provinsi

FSPP Banten Serukan Boikot Sari Roti dan Boikot Metro TV

2016-12-09T21:24:00.001-08:00

Mencermati berita Metro TV yang senantiasa mendiskreditkan umat Islam, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Banten (FSPP) Banten menyerukan Boikot Sari Roti dan Boikot Metro TV.

Pernyataan sikapnya :

Dengan memohon petujuk dan ridha Allah SWT, kami ulama dan Kiyaie Pimpinan Pondok Pesantren yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten yang mewakili 3496 Pondok pesantren, setelah mencermati dan mengkaji dengan seksama perkembangan pemberitaan Metro TV yang sering mendiskreditkan umat Islam, keberadaan Yayasan Peduli Pesantrean (YPP) yang kiprahnya sarat dengan kepentingan politik dan kepitalisme serta sikap tidak simpatik PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk selaku perusahaan produk “sari roti” terhadap aksi 212, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut

Menolak keberadaan YYP yang diketuai oleh Hari Tanoesoedbyo (HT) karena kiprahnya sarat dengan kepentingan politik dan kapitalisme dan eksistensinya cederung mengancam asosiasi-asosiasi pondok pesantren di seluruh Indonesia yang telah berkhidmat dengan ikhlas membina akidah dan kehidupan keumatan yang harmonis selama puluhan tahun.
Kepada umat Islam agar memboikot Metro TV dan mengajak elemen umat Islam untuk bersatu melawan aspirasi penolakan terhadap metro TV agar menjadi gerakan nasional penolakan terhadap Metro TV dengan cara menghapus chanel Metro TV pada setiap TV milik umat Islam dan mendesak instansi terkait memeriksa dengan serius proporsionalitas dan profesionalisme pemberitaannya.
Menyerukan kepada umat Islam agar memboikot produk makanan merk “sari roti” yang diproduksi oleh PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk dan mengalihkan konsumsinya pada merk lain yang halal dan memiliki kepedulian terhadap umat Islam.
Menolak kecenderungan kriminalisasi setiap aspirasi umat Islam yang bernada koreksi (muhasabah) terhadap kekuasaan dan penguasa dengan menggunakan UU informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan UU makar sebagai alatnya.
Menyerukan kepada umat Islam terutama lembaga pondok pesantren untuk emasifkan gerakan belanja ke warung muslim dengan mengesampingkan toko-toko waralaba non muslim karena keberadaannya mematikan warung-warung kecil milik umat Islam.

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan agar menjadi perhatian semua pihak. Semoga Allah SWT melindungi dan memuliakan umat Islam di Indonesia dan dunia.

Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten

1. KH. A, Maimun Ale, Lc, MA (Ketua Presidium)

2. Dr. KH. Ikhwan Hadyyin, MM (Anggota Presidium)

3. Drs. KH. Shodiqin, MSi (Anggota Presidium).

4. KH. A. Matin Jawahir (Anggota Presidium)

Sebelumnya :

Ketua Gebu Minang Brigjen Adityawarman

2016-12-02T06:21:00.001-08:00

Mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Adityawarman Thaha dituding sebagai otak makar. Ia membantahnya, memang ada tampang saya makar. Itu adalah isu untuk menggembosi Demo 212 katanya.

Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Adityawarman Thaha lahir di Suliki, Gunung Mas, Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 1945. Dalam pelatihan militer di Fort Bragg, Amerika Serikat prajurit Zeni TNI AD ini mendapatkan predikat sebagai ahli bom terbaik.

Adityawarman merupakan Ketua Gebu Minang periode 2001 – 2004. Selain itu, beliau juga merupakan Ketua Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Periode 2011 – 2015.

Dalam Pemilu 2014 yang lalu, Drs. Adityawarman Thaha, tercatat sebagai Calon DPR Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Sumatera Barat II.

Sebelumnya :

Soekarnois Eko Suryo Santjojo

2016-12-02T06:03:00.001-08:00

Eko Suryo Santjojo,SH,MH adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Bung Karno, Universitas yang dibina Rachmawati Soekarnoputri.

Eko Suryo Santjojo pada mulanya adalah Sekjen Partai Pelopor. Partai yang didirikan oleh Rachmawati Soekarnoputri pada tanggal 29 Agustus 2002 ini termasuk partai baru yang mumpuni, memiliki 3 kursi DPR, 8 kursi di DPRD Provinsi dan 120 kursi di DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2004. Total perolehan suaranya 896.603 suara.

Tahun 2007, Rachmawati ditunjuk menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Sejak saat itu, Eko Suryo Santjoyo menggantikannya sebagai Ketua Umum.

Sebelumnya :

Provinsi Karo

2016-11-25T05:01:00.001-08:00

Tanah Karo dengan pusat gunung Sibayak dan Gunung Sinabung lebih luas daripada Kabupaten Karo sekarang. Dahulu dibagi atas 6 daerah, yakni :

Kebayakan Lingga : Karo-karo Sinulingga
Kebayakan Sarinembah : Sembiring Meliala
Kebayakan Suka : Ginting Suka
Kebayakan Barusjahe : Karo-karo Barus
Kebayakan Kutabuluh : Perangin-angin
Kerajaan Sukapiring Seberaja : Karo-karo Sekali

Ke depannya Provinsi Karo dapat terbentuk.

Cakupan Wilayah :

Kota Kabanjahe
Kota Berastagi
Karo Barat (Karo Ertuah) : Lau Baleng
Karo Selatan : Tigapanah
Karo Utara : Payung

Sumatera Utara 11 provinsi

Provinsi Tapanuli Pesisir

2016-11-24T02:56:00.001-08:00

Di balik wacana pembentukan Provinsi Tapanuli, Sibolga dan Tapanuli Tengah menolak bergabung. Alasannya adalah letak ibukota.

Cakupan Wilayah :

Kota Sibolga
Kabupaten Tukka (Pandan)
Kabupaten Barus (Barus)
Kabupaten Sorkam (Sorkam)
Kabupaten Manduamas (Manduamas)

Sumatera Utara 11 provinsi