RPP SILABUS KTSP SD dan MI BERKARAKTER

RPP SILABUS KTSP SD dan MI

noreply@blogger.com (gembuts) — Fri, 22 Sep 2017 16:44:00 +0000

RPP SILABUS KTSP

Dalam setiap pengajaran dibutuhkan beberapa perangkat untuk mengatur serta me-manage jalannya proses belajar mengajar agar lebih bisa terarah dan sistematis selama masa proses pelaksanaanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka para pendidik membutuhkan suatu acuan dan rancangan progam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ada. Kurikulum yang sekarang sedang berjalan pada saat ini adalah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang nantinya diharapkan dapat dikembangkan lebih jauh dan disesuaikan dengan model sekolah masing masing sesuai dengan perkembangan yang ada oleh anda semua sebagai tenaga pendidik. Dalam hal ini kami berusaha ikut berbagi memberikan kepada anda beberapa contoh susunan RPP SILABUS MODEL KTSP TINGKAT SD / MI sebagai salah satu acuan / petunjuk anda dalam menyusun atau membuat; RMH (rencana mengajar harian), Promes (Program semester), ataupun KKM (kriteria ketuntasan minimal). Contoh RPP dan Silabus untuk beberapa bidang studi itu diantaranya adalah: RPP dan Silabus KTSP Bahasa Indonesia, RPP dan Silabus KTSP Bahasa Inggris, RPP dan Silabus KTSP Bahasa Jawa, RPP dan Silabus KTSP IPA, RPP dan Silabus KTSP IPS, RPP dan Silabus KTSP Matematika, RPP dan Silabus KTSP PAI, RPP dan Silabus KTSP Penjaskes, RPP dan Silabus KTSP PKn, RPP dan Silabus KTSP SBK dan RPP dan Silabus KTSP TIK.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20: Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Pada penyusunan Silabus dan RPP KTSP terbaru ditambahkan beberapa pengembangan, sehingga RPP dan Silabus KTSP 2010 mengalami beberapa perubahan pada penambahan budaya dan karakter bangsa. Semoga sedikit referensi ini dapat memberi manfaat untuk penyusunan rpp dan silabus model KTSP untuk bahan lampiran tugas, skripsi dan khususnya untuk membantu tugas para tenaga pendidik supaya dapat lebih memajukan dunia pendidikan Indonesia.

Kami berikan juga informasi seputar dunia pendidikan untuk anda.

Selamat Memajukan Pendidikan Indonesia!

Kumpulan Peraturan Menteri (Permen) Terbaru

noreply@blogger.com (gembuts) — Fri, 22 Sep 2017 16:44:00 +0000

Berikut ini adalah beberapa kumpulan peraturan menteri (permendiknas, permendagri, permenkeu, permendes dlsb) yang kami dapatkan / download dari website resmi kementerian Republik Indonesia.

DOWNLOAD
PERATURAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Permendagri 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa

Permendagri 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades

Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Permendagri 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Permendesa No.1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa

Permendesa No.2 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa

Permendesa No.3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

Permendesa No.4 Tahun 2015 Tentang BUMDesa

Permendesa No.5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan DD Th. 2015

RPP Silabus KTSP

noreply@blogger.com (gembuts) — Fri, 31 Dec 2010 07:38:00 +0000

DOWNLOAD
RPP SILABUS KTSP
SD / MI

RPP Silabus B Indonesia

RPP Silabus B Inggris

RPP Silabus B Jawa

RPP Silabus IPA

RPP Silabus IPS

RPP Silabus Matematika

RPP Silabus PAI

RPP Silabus Penjaskes

Pengembangan Indikator Silabus RPP

Pengembangan Budaya Karakter Bangsa

Surat Edaran Menpan No. 5 tahun 2010

noreply@blogger.com (gembuts) — Sun, 26 Dec 2010 16:06:00 +0000

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

PENDATAAN TENAGA HONORER

YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, Pemerintah telah melakukan pemrosesan tenaga honorer sejumlah 920.702. Menurut laporan dari berbagai daerah dan pengaduan tenaga honorer yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN & RB serta kepada Anggota DPR-RI khususnya Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X, masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007.

2. Adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari :

1. Kategori I

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan criteria :

1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;

2. Bekerja di instansi pemerintah;

3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;

4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006

2. Kategori II

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :

1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;

2. Bekerja di instansi pemerintah;

3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;

4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006

3. Untuk menyelesaikan tenaga honorer tersebut di atas dan sambil menunggu Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer;

* Tenaga honorer kategori I diminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar:

1. Melakukan pendataan tenaga honorer sebagaimana kriteria di atas berdasarkan formulir yang telah diisi oleh tenaga honorer dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengawasan sebagaiman tersebut dalam lampiran

2. Perekaman data tenaga honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Aplikasi dan formulir pendataan dapat diunduh di www.bkn.go.id atau menghubungi BKN / Kantor Regional BKN di wilayah kerjanya.

3. Menyampaikan formulir pendataan tenaga honorer yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggungjawab di bidang pengawasan, daftar nominatif beserta softcopy (compact disk) data tenaga honorer hasil inventarisasi tersebut telah diterima di Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 31 Agustus 2010 sebagai bahan persiapan untuk melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer oleh tim verifikasi dan validasi nasional yang jadwal pelaksanaan akan disampaikan kemudian oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota agar menyampaikan tembusan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas kepada Gubernur

* Tenaga honorer kategori II diminta kepada Pejabat Pembina kepegawaian agar:

1. Melakukan inventarisasi data tenaga honorer sebagaimana kriteria di atas berdasarkan formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran II.a dan II.b.

2. Menyampaikan hasil inventarisasi tersebut kepada Kementerian PAN & RB tembusan BKN paling lambat 31 Desember 2010

4. Selain hal tersebut di atas Pejabat Pembina Kepegawaian perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Data Tenaga Honorer yang memenuhi persyaratan sebagaimana kategori I yang disampaikan kepada Kepala BKN setelah tanggal 30 Juni 2006 sampai dengan tanggal dikeluarkan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku dan agar diusulkan kembali dengan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran I.

2. Pelaksanaan pendataan (proses dan hasil) harus dilakukan secara transparan, tidak dipungut biaya, cermat, akurat, tepat dan diumumkan melalui media selama 14 (empat belas hari) kepada publik sehingga tidak menimbulkan permasalahan data tenaga honorer dikemudian hari.

3. Pejabat yang menandatangani formulir akan dikenai sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata data tenaga honorer yang disampaikan tersebut tidak benar dan tidak sah.

4. Biaya pelaksanaan pendataan tenaga honorer dibebankan pada APBN/APBD di masing-masing instansi pemerintah yang bersangkutan

5. Apabila sampai tanggal 31 Agustus 2010 formulir pendataan tenaga honorer, daftar nomonatif beserta softcopy (compact disk) dan formulir data belum diterima oleh BKN, maka instansi tersebut dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer dan tidak dapat mengusulkan tenaga honorer kembali.

5. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2010

Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi,

E. E. Mangindaan

Tembusan :

* Presiden Republik Indonesia

* Wakil Presiden Republik Indonesia

Tentang Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer

noreply@blogger.com (gembuts) — Sun, 26 Dec 2010 15:48:00 +0000

Pendapat DPR RI dan Pemerintah Tentang Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer

Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Intern Panja Gabungan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR RI tentang Penyelesaian Pengangkatan Tenaga Honorer pada Hari Jum’at, tanggal 19 April 2010 menyimpulkan bahwa:

I. Tenaga Honorer yang telah memenuhi syarat sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007, namun tercecer, terselip, tertinggal. Kriterianya adalah:

1. Penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD.

2. Bekerja di Instansi Pemerintah.

3. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

4. Masa kerja minimal 1 ( satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus.

5. Usia tidak lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006,

(DISETUJUI, untuk diangkat tanpa test, hanya melalui verfikasi dan validasi, prioritas Tahun 2010).

II. Tenaga Honorer yang telah memenuhi syarat sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 tahun 2007, namun tidak bekerja di instansi Pemerintah. Kriterianya adalah:

1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

2. Dibiayai oleh APBN/APBD.

3. Masa kerja minimal 1 ( satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus.

4. Usia tidak lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006.

5. Tidak bekerja pada instansi pemerintah.

(DISETUJUI, untuk diangkat tanpa test, hanya melalui verfikasi dan validasi).

III. Tenaga Honorer yang diangkat oleh Pejabat yang tidak berwenang, dibiayai bukan oleh APBN/APBD. Kriteriannya adalah:

1. Diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang.

2. Dibiayai bukan oleh APBN/APBD.

3. Bekerja di instansi pemerintah.

4. Masa kerja minimal 1 ( satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus.

5. Usia tidak lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006.

(DISETUJUI, untuk diangkat tanpa test, hanya melalui verfikasi dan validasi). Bagi yang tidak berhasil menjadi CPNS dengan Opsi I, II, dan III akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan.

IV. Tenaga Honorer yang diangkat oleh Pejabat yang tidak berwenang, bekerja di Instansi bukan pemerintah, dibiayai bukan oleh APBN/APBD (khusus Guru). Kriterianya adalah:

1. Diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang.

2. Dibiayai bukan oleh APBN/APBD.

3. Bekerja bukan di instansi pemerintah.

4. Masa kerja minimal 1 ( satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus.

5. Usia tidak lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006.

(Akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan).

V. Tenaga Honorer yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, dibiayai oleh APBN/ APBD (Penyuluh Pertanian, Kesehatan, tenaga honorer di sekretariat KORPRI). Kriterianya adalah:

1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

2. Dibiayai oleh APBN/APBD.

3. Bekerja di Instansi pemerintah.

(Diusulkan, diangkat untuk mengisi CPNS akan diselesaikan dengan pendekatan status dan kesejahteraan, diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri).

A. PENDAPAT PEMERINTAH: Pada Rapat Gabungan Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kepala BKN, dan Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi pada hari Senin, 26 April 2010 , Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi E.E Mangindaan atas nama pemerintah menyatakan bahwa: Dengan memperhatikan pendapat Panitia Kerja Gabungan Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (RB) telah melakukan rapat koordinasi terakhir pada tanggal 23 April 2010 yang dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BKN, BPKP dan BPS di kantor Kementerian PAN dan RB, yang hasilnya sebagai berikut:

a. Berdasarkan data yang masuk ke BKN dari Instansi Pemerintah, tenaga honorer yang dianggap memenuhi syarat sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2005 dan PP No. 43 Tahun 2007, namun tercecer, terselib, dan tertinggal:

Kategori	Jumlah	Solusi
a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang b. Bekerja di Instansi pemerintah. c. Penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD. d. Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus. e. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.	197.678 (Data BKN per 14 April 2010)	1. Dilakukan verfikasi dan validasi data (direncanakan selama 8 bulan, dimulai setelah APBN-P dicairkan). Asumsi pelaksanaan pelaksanaan verifikasi dan validasi dimulai bulan Agustus 2010 – Maret 2011. Pertimbangan: “Berdasarkan pengalaman pendataan tahun 2005 dengan waktu 8 bulan masih banyak yang tercecer”. 2. Hasil Verfikasi dan validasi diumumkan ke publik selama 1 (satu) bulan setelah verfikasi dan validasi selesai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara transparan. 3. Penyempurnaan/revisi setelah hasil pengumuman PPK diberi waktu 1 (satu) bulan dan disampaikan ke Tim Verifikasi dan Validasi/BKN. 4. Tim Verifikasi dan Validasi data melaporkan jumlah tenaga honorer yang pasti kepada Men. PAN & RB untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan agar direncanakan belanja pegawai. 5. Setelah mendengar pendapat Menteri Keuangan, mengenai ketersediaan anggaran belanja pegawai, Men PAN & RB mengalokasikan formasi. 6. Selanjutnya proses pemberkasan/ penetapan NIP bagi tenaga honorer yang lolos verifikasi dan validasi.

b. Tenaga honorer yang memenuhi syarat sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007, TIDAK bekerja di instansi pemerintah. (Sebagai contoh: Guru Bantu di DKI Jakarta yang diangkat oleh Mendiknas ditempatkan di sekolah swasta, namun belum dapat diangkat mengingat kebutuhan guru pada sekolah negeri di DKI Jakarta sudah terpenuhi).

Kategori	Jumlah	Solusi
a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang (guru bantu oleh Mendiknas) b. Bekerja tidak di Instansi pemerintah (sekolah swasta) c. Penghasilannya dibiayai dari APBN d. Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus. e. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.	5.966 orang	1. Dari 6.743 guru bantu DKI Jakarta yang telah diberikan formasi, dan akan diproses sejumlah 777 guru bantu yang kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan/lowongan formasi di sekolah negeri di Prov. DKI Jakarta. 2. Sisa guru bantu di DKI Jakarta sejumlah 5.966 mengajar di sekolah swasta yang belum ada kebutuhan/lowongan formasi di sekolah negeri telah diupayakan: a. Ditawarkan ke pemerintah daerah BODETABEK, tetapi Pemda masing-masing juga harus mengangkat tenaga honorer guru pada sekolah negeri yang ada di daerahnya. b. Ditawarkan ke Pemda di luar Jawa, namun guru bantu yang bersangkutan tidak bersedia. c. Ditawarkan kepada Kementerian Diknas agar menampung dalam formasi yang dibutuhkan pada UPT di Kementerian Diknas. Seperti di LPM seluruh Indonesia (belum ada realisasinya). d. Ditawarkan kepada Kementerian Agama untuk menampung guru bantu DKI Jakarta, apabila kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah di lingkungan Kementerian Agama (belum terealisasi).

c. Tenaga honorer yang diangkat oleh Pejabat yang TIDAK berwenang, dibiayai BUKAN oleh APBN/APBD, tetapi bekerja di instansi pemerintah.

Solusinya adalah:

1. Alternatif/solusi I seleksi administrasi dan ujian (tes) tertulis:

a. Perlu diminta kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi Pemerintah data tentang jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan tempat/unit kerja tenaga honorer.

b. Setelah diketahui jumlahnya, Men. PAN & RB akan menyampaikan kepada Menteri Keungan agar merencanakan penyediaan anggaran belanja pegawai.

c. Setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN maka Men. PAN & RB menetapkan formasi secara nasional dan paling banyak 30% pada masing-masing instansi untuk dialokasikan bagi tenaga honorer.

d. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan seleksi administrasi dan ujian (tes) tertulis. Penyelenggara ujian (tes) tertulis tenaga honorer dimaksud yang berada di Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh oleh Gubernur selaku wakil pemerintah.

e. Tenaga honorer yang telah lulus/lolos seleksi administrasi mengikuti ujian (tes) tertulis.

f. Ujian (tes) tertulis hanya dilakukan 1 (satu) kali dan diikuti oleh sesama tenaga honorer yang bersangkutan untuk mengisi lowongan formasi yang ditetapkan oleh Men. PAN & RB.

g. Bagi yang dinyatakan lulus ujian (tes) tertulis selanjutnya diajukan pemberkasan ke BKN untuk penetapan NIP sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Alternatif/Solusi II tidak lolos dari seleksi administrasi dan ujian tertulis:

(1) Tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan dan yang tidak lulus seleksi tertulis, apabila tenaganya masih dibutuhkan oleh Instansi Pemerintah (berkinerja baik, berperilaku dan disiplin baik) agar diakomodasi sebagai tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT). Pengaturan mengenai PTT akan dituangkan dalam peraturan pemerintah yang pokok-pokok materinya antara lain:

a. Tenaga PTT yang sebelumnya telah menjadi tenaga honorer paling kurang telah 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 tetapi tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS dapat diangkat menjadi PTT tanpa tes.

b. Bekerja pada instansi pemerintah sebagai PTT (Non PNS).

c. Diberikan penghasilan tidak kurang dari penghasilan PNS dan menjadi beban masing-masing instansi:

1. Bagi tenaga honorer instansi daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi tenaga honorer instansi pusat bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

d. Diberikan Tunjangan hari Tua (THT).

e. Diberikan Asuransi Kesehatan.

(2) Tenaga honorer yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak memenuhi persyaratan serta tidak lulus ujian tertulis, apabila tenaganya tidak lagi dibutuhkan oleg organisasi/instansi pemerintah, diberikan tunjangan kompensasi.

Ketentuan mengenai besaran kompensasi memperhatikan, antara lain:

a. Prinsip keadilan antara lain aspek masa kerja.

b. Memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing instansi, dengan ketentuan:

1. Bagi tenaga honorer instansi daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi tenaga honorer instansi pusat bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

c. Keputusan mengenai besaran tunjangan kompensasi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan penyelesaian tenaga honorer yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah, tetap dilarang mengangkat tenaga honorer atau dengan sebutan lain yang sejenis.

d. Terhadap usulan Anggota Dewan untuk “Tenaga hohorer yang diangkat oleh pejabat yang TIDAK berwenang, bekerja di instansi BUKAN pemerintah dan dibiayai BUKAN APBN/APBD” perlu diakomodasi dalam proses peneyelesaian tenaga honorer dalam Peraturan Pemerintah ini, maka pemerintah berpendapat tidak dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).

2. Bahwa sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pasal 24 ayat (1)

“Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan pemerintah”.

Pasal 24 ayat (4)

“ Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan”.

Kecuali mereka mengikuti seleksi melalui pelamar umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun dengan pendekatan kesejahteraan kami sependapat dengan anggota dewan yang terhormat dan hal tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru antara lain:

1. Memberikan tunjangan profesi guru termasuk di sekolah yang diselenggarakan masyarakat/swasta.

2. Memberikan tunjangan tenaga kependidikan/bantuan sosial termasuk di sekolah yang diselenggarakan masyarakat/swasta.

Honorer Ditiadakan

noreply@blogger.com (gembuts) — Sun, 26 Dec 2010 05:11:00 +0000

Kebijakan pusat memberikan kesempatan untuk honorer yang diangkat Januari 2005 untuk menjadi CPNS, adalah kebijakan terakhir.

Setelah itu, tidak ada lagi pengangkatan honorer menjadi CPNS, melainkan harus melalui tahapan seleksi umun rekrutmen CPNS.

Kondisi ini menjadikan nasib honorer yang hingga saat ini masih banyak di pemerintah provinsi maupun pemkab/pemko tergantung kepada keperluan daerah. Bila daerah masih memerlukan bisa memperpanjang kontraknya, namun bila tidak mampu membayar gaji mereka bisa diputus kontraknya.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat Bambang Trisnadi kepada Riau Pos Rabu (1/12) di Pekanbaru. Meski disarankan untuk tidak diperpanjang kontrak kerjanya, namun kebijakan tersebut diserahkan kepada kepala daerah sebagai pemegang kebijakan kepegawaian di daerah.

‘’Memang sudah mutlak ke depan tidak dibenarkan daerah melakukan rekruitmen honorer. Ini kesempatan yang terakhir untuk mereka menjadi CPNS secara langsung.

Jika kepala daerah masih akan mempertahankan yang lama itu terserah mereka, tapi jika tidak bisa membayar gaji lebih baik jangan diperpanjang kontrak tenaga honorer yang ada saat ini,’’ terangnya.

Menurut Bambang, kebijakan tersebut sudah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) 48 pasal 8/2010 dimana Pemda dilarang mengangkat tenaga honorer. Terkait dengan ancaman pemutusan kontrak horerer yang ada, Bambang juga mengakui tidak ada masalah. Pasalnya, honorer yang ada selalu diperbaharui kontraknya jika diperlukan, jika memang tidak ada lagi kantong gaji yang siap diberikan Pemda bisa melakukan pemutusan.

Sementara itu, Bambang juga berharap honorer yang kemungkinan akan diputus kontraknya tersebut tetap bersabar. Pasalnya, pusat masih memberikan kesempatan yang sama dengan pelamar umum untuk menjadi CPNS pada tiap rekruitmen CPNS yang dilaksanakan setiap tahunnya. Terkait dengan kemungkinan keperluan Pemda untuk tenaga dalam hal melayai masyarakat, dia menyarankan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga yang pembiayaannya melalui system lelang.

‘’Saya kira tidak ada masalah jika memang Pemda memerlukan tenaga,’’ terangnya.(izl)

Source : http://www.riaupos.com/

Nondatabase Prioritas Jadi CPNS 2010

noreply@blogger.com (gembuts) — Sun, 26 Dec 2010 05:06:00 +0000

Pemerintah membuat kebijakan baru menyangkut penyelesaian tenaga honorer di selruruh Indonesia, terutama bagi mereka yang tidak masuk dalam database usulan menjadi CPNS, dengan memprioritaskan pengangkatan mereka pada tahun 2010.

Demikian hal itu dikemukakan HM Izzul Islam, anggota Komisi II DPR RI ditemui di kediamannya di Sandik Gunungsari, Lobar, Selasa (20/4) kemarin.

Dijelaskan Izzul, rapat panitia kerja DPR bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional, BAKN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan pada 15 April lalu bersepakat membagi kriteria para tenaga honorer ini dalam empat kelompok.

Kelompok pertama ditujukan bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat sesuai PP 48 tahun 2005 jo PP 43 tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS namun tercecer, terselip, tertinggal atau sengaja dimasukkan dalam database, dengan kriteria diangkat pejabat yang berwenang dan bekerja di instansi pemerintah.

Lainnya, penghasilannya dibiayai APBN/APBD dengan masa kerja 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus, dan usianya tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Mereka ini disetujui diangkat tanp tes, tapi hanya melalui verifikasi dan validasi. “Tenaga honorer kelompok ini menjadi prioritas pada tahun 2010 untuk diangkat menjadi CPNS,” terang Izzul yang juga mantan Wakil Bupati Lobar ini.

Selanjutnya, untuk kelompok kedua memiliki kriteria hampir sama dengan kelompok pertama, hanya bedanya berlaku bagi tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sesuai PP nomor 48 tahun 2005 jo PP Nomor 43 tahun 2007, namun tidak dipekerjakan di instansi pemerintah.

“Contoh, tenaga honorer yang diangkat kepala dinas tapi ditugaskan sebagai penyuluh pertanian atau perawat yang ditugaskan di desa-desa,” kata Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan NTB ini.

Sedangkan untuk kelompok ketiga diperuntukkan bagi tenaga honorer dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, bekerja di instansi pemerintah, penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD dengan masa kerja 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus, dan usianya tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Tenaga honorer kelompok ini disetujui diangkat menjadi CPNS melalui tes sesama tenaga honorer serta mempertimbangkan pendekatan status dan kesejahteraan. Maksudnya, terang Izzul Islam, mereka bisa diangkat menjadi CPNS maupun PNS tapi pada saat pensiun hanya menerima pesangon. “Misalnya dari dinas mengangkat tenaga honorer karena kebutuhan di dinas tersebut, tapi gajinya tidak jelas,” imbuh dewan dari daerah pemilihan NTB ini.

Sedangkan untuk kelompok keempat dengan kriteria diangkat pejabat yang tidak berwenang, bekerja bukan di instansi pemerintah, penghasilannya juga bukan dibiayai dari APBN/APBD, namun memiliki masa kerja 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus, dan usianya tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006, Panja DPR dan pihak pemerintah menyepakati akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan.

“Contohnya tenaga honorer yang ada di pondok pesantren yang diangkat oleh ketua yayasan. Mereka ini tidak menjadi CPNS maupun PNS tapi akan diberi penghasilan yang setara dengan UMR di provinsi setempat melalui sharing anggaran antara APBN dan APBD,” terang Izzul Islam.

Dia berharap kebijakan pemerintah ini dapat segera disambut baik pihak pemerintah daerah agar tidak didahului oleh oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

“Sebab sudah ada saya dengar, belum-belum, ada tenaga honorer yang mengajukan berkas untuk pengangkatan sebagai CPNS dengan persyaratan seperti itu, tapi ditolak. Ini banyak BKD yang tidak mau tahu dan tidak mau menerima dengan alasan menunggu dari Dikpora,” katanya.

Izzul Islam sendiri bersama anggota Komisi II yang juga anggota Panja DPR lainnya yakni Jamal Aziz, atas penugasan dari Ketua Panja yang juga Ketua Komisi II DPR RI, DR Taufik Efendi, telah menyosialisasikan kebijakan pemerintah ini dalam pertemuan dengan Ikatan Guru Honorer se NTB di Gedung Graha Praja Provinsi NTB pada 18 April lalu, namun sayang dari pihak Badan Kepegawaian Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hanya mengutus perwakilan.

Ketidak hadiran para kepala badan terkait kebijakan bagi para tenaga honorer ini sangat disayangkan, padahal sosialisasi kebijakan ini untuk pertama kali dilakukan di NTB. Bahkan dihadiri pihak BAKN.

“Kenapa kita sosialisasi pertama di NTB karena yang pertama kali yang mengundang adalah Ikatan Guru Honorer se NTB. Mungkin dia sudah dengar ada program pemerintah pusat seperti ini,” kata Izzul Islam. (Idham Halik)

source: http://www.sumbawanews.com/

Sosialisasi Pendataan Tenaga Honorer

noreply@blogger.com (gembuts) — Sun, 26 Dec 2010 04:57:00 +0000

Pelaksanaan Rapat Persiapan Pendataan Tenaga Honorer

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri PAN&RB No. 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian Negara mengadakan rapat persiapan pendataan tenaga honorer di Hotel Jayakarta Bandung, (19-21/7). Rapat yang diikuti oleh para pejabat eselon II dan seluruh Kepala Kantor Regional BKN ini membahas berbagai langkah yang akan dilaksanakan dalam proses sosialisasi SE tersebut untuk disampaikan pada sosialisasi pada masing-masing wilayah kerja. Rapat juga mengundang beberapa pejabat dari instansi terkait proses pendataan tenaga honorer seperti Kementerian PAN&RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sekretariat Negara.

Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno (kanan) saat memberikan sambutan pada Rapat Persiapan Pendataan Tenaga Honorer didampingi Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian BKN Bambang Chrisnadi

Dalam sambutannya, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno meminta untuk melaksanakan sosialisasi SE dengan baik sehingga semua pihak dapat mendapatkan pemahaman yang sama. “Kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah haruslah dapat dilaksanakan dengan baik. Dan untuk pelaksanaan yang baik, perlu ada sosialisasi dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga hal yang esensial dapat dipahami dengan utuh,” Jelas Eko Sutrisno.

Eko Sutrisno juga menegaskan bahwa pejabat yang menandatangani formulir pendataan akan dikenakan sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata data tenaga honorer yang disampaikan tidak benar dan tidak sah. Menyikapi hal ini, Eko Sutrisno meminta pelaksanaan sosialisasi yang akan dilakukan dilakukan secara detail, sehingga para pejabat kepegawaian sungguh paham tentang data-data yang diperlukan dan bagaimana data tersebut harus dituangkan ke dalam sistem pendataan yang telah ditetapkan. Selain itu, Eko Sutrisno juga meminta pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan tenaga honorer tahun 2010 ini agar dilakukan dengan teliti, cermat, dan akurat sehingga data yang diperoleh memang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan mengingat waktu pendataan yang sangat sempit.

SE sendiri merupakan langkah awal dari kebijakan pemerintah terhadap tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang memenuhi syarat sesuai PP 48 Tahun 2005 dan PP 43 Tahun 2007. Dalam SE tersebut disebutkan dua kategori tenaga honorer, Kategori I adalah tenaga honorer yang tercecer/tidak masuk database BKN namun berhak diangkat dan Kategori II yakni tenaga honorer yang memenuhi kriteria namun pembiayaan bukan dari APBN/D. Untuk Kategori I ini, data paling lambat diterima BKN pada 31 Agustus 2010 dan untuk kategori II, data paling lambat diterima pada 31 Desember 2010.

Sementara itu, dalam penjelasan tentang Pendataan Tenaga Honorer tahun 2010, Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian Bambang Chrisnadi menegaskan bahwa prinsip yang harus dipegang adalah sesuai dengan normatif. “Membenturkan kasus-kasus yang ada dengan apa yang ada dalam normatif menjadi awal dari timbulnya permasalahan, oleh karena itu, kita harus berprinsip sesuai dengan normatif,” tegas Bambang Chrisnadi.

Berbagai permasalahan dibahas dalam rapat ini, diantaranya Penjelasan Kebijakan Pembiayaan Tenaga Honorer, Pengolahan Data Tenaga Honorer tahun 2010, Akuntabilitas Pengangkatan Tenaga Honorer Tahun 2010 oleh BPKP, Pengarahan tentang Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer Tahun 2010, Evaluasi Pelaksanaan PP 48 tahun 2005 dan PP 43 tahun 2007 serta pengarahan tentang Kebijakan Formasi Tenaga Honorer Tahun 2010.

source : www.bkn.go.id

Pengertian KTSP

noreply@blogger.com (gembuts) — Fri, 17 Sep 2010 15:47:00 +0000

Pengertian KTSP

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan ( BSNP ).

Konsep Dasar KTSP

Dalam Standar Nasonal Pendidikan (SNP Pasal 1, ayat 15) dikemukakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-undagn No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1), dan 2) sebagai berikut.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah sebagai berikut:

KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.
Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota, dan departemen agama yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, yang otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, dan pelibatan pendidikan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar-mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah meiliki keleluasaan dalam megelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.

KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Pemberdayaan sekolah dan satauan pendidikan dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di samping menunjukan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntunan masyarakat juga merupakan sarana peningkatan kualitas, efisisen, dan pemerataan pendidikan. KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntunan, dan kebutuhan masing-masing. Otonomi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan staf sekolah, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, khususnya kurikulum. Pada sistem KTSP, sekolah memiliki “full authority and responsibility” dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan tersebut, sekolah dituntut untuk mengembangkan strategi, menentukan prioritas, megendalikan pemberdayaan berbagai potensi seklah dan lingkungan sekitar, serta mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam KTSP, pengembangan kurikulm dilakukan oleh guru, kepala sekolah, serta Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Badan ini merupkan lembaga yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dari pejabat daerah setempat, komisi pendidikan pada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), pejabat pendidikan daerah, kepala sekolah, tenaga pendidikan, perwakilan orang tua peserta didik, dan tokoh masyarakat. Lembaga inilah yang menetapkan kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pendidikan yang berlaku. Selanjutnya komite sekolah perlu menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan berbagai implikasinya terhadap program-program kegiatan operasional untuk mencapai tujuan sekolah.

Tujuan KTSP

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah unutk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum.

Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk:

Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemnadirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama.
Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai.

Memahami tujuan di atas, KTSP dapat dipandang sebagai suatu pola pendekatan baru dalam pengembangan kurikulum dalam konteks otonomi daerah yang sedang digulirkan dewasa ini. Oleh Karena itu, KTSP perlu diterapkan oleh setiap satuan pendidikan, terutama berkaitan dengan tujuh hal sebagi berikut.

Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan lembaganya.
Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
Keterlibatan semua warga seklah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat, serta lebih efesien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat sekitar.
Sekolah daapt bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orangtua peserta didik, dam masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimalkam mungkin unutk melaksanakna dan mencapai sasaran KTSP.
Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orangtua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.
Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat, serta mengakomodasikannya dalam KTSP.

Landasan KTSP

UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 Tahun 2006

Ciri-ciri KTSP

KTSP memberi kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kemampuan peserta didik, sumber daya yang tersedia dan kekhasan daerah.
Orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.
Guru harus mandiri dan kreatif.
Guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran.

Source: Pengertian KTSP - http://www.dhanay.co.cc/2009/11/ktsp-kurikulum-tingkat-satuan.html

Free Download RPP Silabus KTSP SD dan MI

Perangkat Mengajar

noreply@blogger.com (gembuts) — Sun, 05 Sep 2010 04:00:00 +0000

Analisis Hasil Evaluasi dan Perbaikan / Pengayaan

Daftar Nilai Bidang Studi

Program Bimbingan Konseling

Program Semesteran

Rencana Mengajar Harian

Free Download RPP Silabus KTSP SD dan MI

PENGERTIAN SILABUS

noreply@blogger.com (gembuts) — Sun, 29 Aug 2010 11:14:00 +0000

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/ tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Free Download RPP Silabus KTSP SD dan MI

PENGERTIAN RPP

noreply@blogger.com (gembuts) — Sun, 29 Aug 2010 11:08:00 +0000

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih.

Free Download RPP Silabus KTSP SD dan MI

RPP dan SILABUS KTSP SBK

noreply@blogger.com (gembuts) — Sat, 21 Aug 2010 20:15:00 +0000

RPP dan SILABUS KTSP TIK

noreply@blogger.com (gembuts) — Sat, 21 Aug 2010 20:13:00 +0000

RPP dan SILABUS TIK KELAS 1 SEMESTER I	Download
RPP dan SILABUS TIK KELAS 1 SEMESTER II	Download
RPP dan SILABUS TIK KELAS 2 SEMESTER I	Download
RPP dan SILABUS TIK KELAS 2 SEMESTER II	Download
RPP dan SILABUS TIK KELAS 3 SEMESTER I	Download
RPP dan SILABUS TIK KELAS 3 SEMESTER II	Download
RPP dan SILABUS TIK KELAS 4 SEMESTER I	Download
RPP dan SILABUS TIK KELAS 4 SEMESTER II	Download
RPP dan SILABUS TIK KELAS 5 SEMESTER I	Download
RPP dan SILABUS TIK KELAS 5 SEMESTER II	Download
RPP dan SILABUS TIK KELAS 6 SEMESTER I	Download
RPP dan SILABUS TIK KELAS 6 SEMESTER II	Download