illustrasi

RRI Makassar, Maros – Himbaun lisan yang dilontarkan kepala Dinas Pendidikan Maros, Ibrahim Dahlan terkait pelarangan pemungutan biaya formulir pendaftaran dan seleksi penerimaan siswa baru tidak dipenuhi oleh pihak sekolah yang tersebar di kabupaten maros.

Seperti yang dilontarkan kepala SMA Negeri 1 Maros, Muslimin Zainuddin kepada wartawan ( 14 Mei 2012), mengakui pelarangan lisan tersebut tidak mampu sepenuhnya diwujudkan pihak sekolah lantaran biaya tes, pengawasan hingga proses pemeriksaan tidak dianggarkan dalam pengelolaan biaya gratis sehingga pihaknya terpaksa membebani masing-masing calon siswa baru biaya Rp.20.000 , kendati dalam pendaftaran mendapatkan formulir siswa baru gratis. Sehingga 1000 orang yang akan diseleksi akan diwajibkan membayar walaupun yang diterima hanya 288 orang saja pada tahun ini.

Sementara itu, hal yang sama dirasakan kepala tata usaha SMK Kebangsaan Maros, Hasniar, dimana pihaknya terpaksa memungut biaya Rp.100.000 percalon siswa baru untuk pengambilan formulir pendaftaran plus bebas biaya tes dan orientasi siswa baru.

Hal ini dilakukan lantaran sekolah yang dikelola yayasan swasta tersebut tidak mendapatkan biaya operasional biaya gratis dari pemerintah Kabupaten Maros.

Menyikapi fenomena yang terjadi di sela penerimaan siswa baru, Kepala Dinas Pendidikan Maros, Ibrahim Dachlan berjanji akan segera melakukan rapat kembali dalam mencari solusi jalan keluar permasalahan ini serta akan kembali mempelajari sumber pembiayaan serta regulasi lain yang mengatur anggaran pendidikan gratis.

Terkait biaya operasional penerimaan hingga pengawasan pengujian yang telah membebani masyarakat saat mendaftarkan putra putrinya di sekolah negeria, pihaknya akan  mengeluarkan surat larangan agar tidak pungutan tersebut tidak diberlakukan sedangkan kebijakan sekolah swasta, pihaknya tidak akan mengintervensi kebijakan yayasan lantaran hingga saat ini sekolah swasta yang tersebar di Kabupaten Maros tidak mendapatkan bantuan pendidikan gratis dari pemerintah.

HA Harmil Mattotorang mengemukakan sosialisasi dan bimtek ini dilakukan untuk menyamakan langkah dan presepsi terhadap pengelolaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai Undang-undang nomor 28 tahun 2009.

“Sebelum penyerahan pengelolaan PBBP2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, para petugas pajak mesti dibekali pengetahuan sebagai bentuk kesiapan sumberdaya manusia. Sehingga saat pengelolaan PBBP2 sudah diserahkan ke pemerintah daerah, mereka siap bekerja mengumpulkan pajak serta mengelolanya secara baik untuk kepentingan daerah,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Diklat Kanwil Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, Agus Salam menambahkan sosialisasi ini dilakukan berdasarkan hasil keputusan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri sehingga saat pengelolaan pajak diserahkan ke pemerintah daerah, para petugas pajak daerah mampu melaksanakannya dengan baik, tanpa kendala.

“Selama ini, PBB memang dikelola oleh pemerintah pusat, namun dengan dikeluarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009, PBB sepenuhnya dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah,” tuturnya.

Sedangkan Kepala Kantor Pendapatan Daerah (Kapenda Maros) Machmud Oesman menjelaskan sosialisasi dan bimtek ini diikuti 55 peserta yang berasal dari 14 kecamatan se-Maros dan perwakilan dari Kapenda Maros.

“Diharapkan usai mengikuti sosialisasi dan bimtek ini, para petugas pajak lapangan mampu memahami tata cara pemungutan PBBP2 dan siap menjalankan tugasnya demi peningkatan pendapatan daerah,” tegasnya.

Reporter : Cristianto

RRIMakassar.com, Jakarta.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, S.P, saat dihubungi melalui seluler, mengatakan pemeriksaan terhadap isteri Anas akan dijadwalkan pekan ini. “Sampai  hari ini KPK baru akan merencanakan untuk memeriksa isteri Anas. untuk waktu kapan saya tidak tahu. Tetapi ada rencana untuk pemeriksaan ulang isteri Anas,” kata Johan Budi, Senin (23/4).

Sebelumnya pada Jumat lalu, KPK seyogyanya akan memeriksa Laila namun yang bersangkutan berhalangan hadir dengan alasan menjenguk orang tuanya yang sakit di Krapya, Yogyakarta.

Dalam kasus tersebut, KPK telah memeriksa sebanyak 50 orang saksi diantaranya, anggota Komisi II DPR RI dari Demokrat Ignatius Mulyono. Diketahui Ignatius diminta oleh Anas yang ketika itu adalah Ketua Fraksi Demokrat di DPR untuk mengurus sertifkat tanah Hambalang kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional  Joyo Winoto.  Kepala Badan Pertahanan Nasional itu sendiri telah memeriksa sebagai saksi di Gedung Kuning-sebutan KPK.

Didalam persidangan, terpidana kasus suap Wisma Atlet M Nazaruddin, bernyanyi bahwa Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, menerima uang panas dari proyek Hambalang Rp 100 miliar untuk kemenangan Anas dalam kongres Demokrat. (Sgd/BCS/KBRN-rri.co.id)

RRIMakassar.com, Surabaya.

Direktur Ekoton, Prigi Arisandi mengungkapkan hasil pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air di 33 Propinsi Tahun 2011 oleh Pusarpedal-KLH yang disampaikan dalam rakernis PKA 33 Provinsi di Jaya Pura, Papua.

Dari 51 sungai yang dipantau di Indonesia 62, 74% masuk kategori tercemar Berat, 31, 37% tercemar sedang-berat, 3,92% tercemar ringan-sedang dan hanya ada satu sungai yang memenuhi standar baku mutu.

Selain pencemaran, Prigi juga prihatin dengan semakin hilangnya sumber mata air di kawasan hulu terutama di Jawa.

Pada sungai Brantas, tercatat selama 8 tahun (2000-2008) telah terjadi pengurangan luas hutan dari sekitar 80.000 Ha menjadi sekitar 40.000 ha (terjadi pengurangan 50% luas hutan dalam kurun waktu 8 Tahun). Penurunan luas hutan ini diyakini menurunkan jumlah mata air yang ada di hulu DAS Brantas.

“Semua peradaban di bumi ini umumnya dimulai dari sungai, karena sungai adalah sumber peradaban. Beradabnya sebuah bangsa tercermin bagaimana negara memperlakukan dan mengelolan sungainya,” ungkap Prigi, Jumat (20/4).

Dipaparkan Prigi, wilayah sungai (WS) Brantas memiliki arti penting bagi masyarakat Jawa Timur sebagai sumber air bagi kelangsungan hidupnya karena dimanfaatkan oleh 17 kabupaten/kota. Untuk berbagai kebutuhan seperti sumber tenaga pada pembangkit listrik tenaga air, PDAM, irigasi, industri dan lain-lain.

Dari aspek kuantitas saat ini, kondisi daerah tangkapan hujan di bagian hulu WS Brantas semakin memburuk akibat penebangan hutan, alih fungsi lahan atau pemanfaatan lahan yang tidak mengindahkan konservasi tanah maupun konservasi air.

Hal ini menyebabkan peningkatan erosi tanah yang pada akhirnya dapat mengakibatkan sedimentasi pada sungai dan prasarana sungai. Sehingga terjadi penurunan debit atau hilangnya mata air di WS Brantas, (Benny Hermawan/AKS/KBRN-rri.co.id)

RRIMakassar.com, Makassar.

“Penyitaan BBM jenis solar ini karena melanggar Undang Undang, apalagi solar yang ditimbun ini merupakan bahan bakar bersubsidi,” kata Kepala Sub Direktorat Penegak Hukum Polair Polda Sulsel AKBP Aidin Makadomo di Makassar, Jumat.

Ia mengatakan, penyitaan solar bersubsidi ini dilakukan di Perairan Kabupaten Sinjai, Sulsel, tepatnya satu mil sebelah selatan Pelabuhan Larea-rea.

Dalam kasus dugaan penimbunan BBM itu, polisi berhasil meringkus warga Teko Lampe Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sundusin (50) yang juga merupakan pemilik kapal.

Selain itu, petugas juga berhasil menyita dan mengamankan barang bukti berupa satu unit kapal yang diduga digunakan dalam mengangkut BBM bersubsidi itu.

Ia menyatakan, terungkapnya penimbunan BBM bersubsidi itu karena adanya laporan serta hasil penyelidikan dan pengintaian yang dilakukan oleh anggotanya dalam jangka waktu yang cukup lama.

“Yang bersangkutan sudah menjadi target polisi selama ini berdasarkkan laporan masyarakat setempat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam proses penangkapan, pihaknya menemukan kurang lebih 9.570 liter solar yang dikemas dalam bentuk 290 jeriken. Sementara tersangka lansung digiring bersama kapal KMN Sumber Reseki 01 ke Markas Ditpolair Polda Sulselbar.

“Pemiliknya langsung kami tetapkan sebagai tersangka berdasarkan adanya bukti-bukti perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya, kami akan melakukan pengembangan lebih lanjut,” katanya.

Aidin menyatakan, modus tersangka dalam menjalankan aksinya itu adalah dengan cara membeli solar bersubsidi dari pengecer dan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seharga Rp4.500 per liternya.

Usai membeli dengan harga subsidi itu, pelaku kemudian menjualnya dengan harga Rp7.000 di daerah Wanci, Sulawesi Tenggara.

Atas perbuatan tersebut, tersangka bakal dijerat dengan dua pasal yaitu pasal 55 dan 53 Tahun 2001 tentang minyak dan gas dengan ancaman hukuman enam tahun penjara serta denda senilai Rp6 miliar.(Antara)

RRIMakassar.com, Makassar.

“Pengambilan formulirnya sudah ditutup. Hingga pengambilan formulir ditutup, Pak Roem belum mengambil formulir,” tutur Wakil Ketua Tim Pilkada DPD I Partai Golkar Sulsel, Adjiep Padindang.

Panitia pendaftaran membuka pendaftaran cawagub sejak Rabu lalu dan ditutup siang tadi, Jum’at, (20/4). Penutupan itu dikhususkan untuk proses pengambilan formulir sedangkan pengembalian formulir dijadwalkan hingga 25 April mendatang.

Dengan hal tersebut, maka paket Sayang (Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu’mang) Jilid II bakal terwujud di Pilgub Sulsel. Agus menguat mendampingi Syahrul karena memiliki elektabilitas tertinggi jika dibandingkan dengan Moh Roem.

Diberitakan sebelumnya, dua lembaga survei yakni Jaringan Suara Indonesia (JSI) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menempatkan Agus pada posisi nomor 1 sebagai calon wakil gubernur yang disususl Moh Roem dan A Rudiyanto Asapa.(kopicelebes.com)

RRIMakassar.com, Makassar.

Ia menjelaskan, komisi ini akan memiliki kewenangan penuh sehingga dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara.

Seharusnya, komisi ini hanya mengawasi penyelenggaraan pemberdayaan pendayagunaan aparatur negara, bukan sebagai lembaga eksekutif yang membuat aturan tentang kepegawaian, mengangkat pegawai kemudian mengangkat pejabat.

Pasal lain yang menurutnya, perlu dicermati dalam RUU yang diinisiasi oleh DPR RI tersebut adalah penghapusan jabatan struktural eselon III, IV dan V dan penetapan sekretaris pemerintah kabupaten dan kota sebagai pengendali pemerintahan.

Ia berpendapat, sebaiknya upaya pemerintah pusat untuk melakukan reformasi birokrasi melalui perubahan undang-undang kepegawaian ini dilakukan secara bertahap. Selain itu, seharusnya inisiatif RUU reformasi birokrasi ini diusulkan oleh eksekutif bukan diinisiasi oleh legislatif.

Asosiasi Sekretaris Daerah seluruh Indonesia akan melakukan diskusi bersama pada 23 April 2012 untuk mencermati dan melakukan koreksi-koreksi terhadap pasal-pasal dalam RUU ASN.

“Inilah yang akan kita kaji jangan sampai kita membuat aturan tetapi kita tidak bisa laksanakan,” ujarnya yang juga Ketua Asosiasi Sekda seluruh Indonesia ini. (Antara)

RRIMakassar.com, Jakarta.

“Pertumbuhan global yang meningkat, tentunya berdampak pada Indonesia dan diharapkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri juga meningkat,” kata pengamat ekonomi Aviliani di Jakarta, Jumat (20/4).

Menurut dia, secara global perekonomian memang meningkat, namun krisis yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat menutup pasar ekspor Indonesia.

“Melihat krisis Uni Eropa, tentunya pasar ekspor Eropa dan Amerika Serikat akan menurun. Kemungkinan Eropa dan Amerika justeru memanfaatkan Indonesia dan negara berkembang lainnya untuk membuat pusat petumbuhan ekonomi dunia yang baru,” paparnya.

Lebih lanjut Aviliani mengatakan peningkatan ekonomi global diharapkan mempercepat pelaksanaan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) serta kesepakatan-kesepakatan “Free Trade Aggrement” (FTA).

“Percepatan MP3EI dan perjanjian dagang dengan beberapa negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Sedangkan pengamat ekonomi Latif Adam mengatakan pertumbuhan ekonomi global harus dilihat dari kerangka kondisi ekonomi negara-negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika.

“Untuk Amerika sendiri perkembangan sektor jasa jauh lebih meningkat dibandingkan sektor industri. Walau tingkat pengangguran pada negara tersebut sudah membaik, namun saat ini pertumbuhannya tidak signifikan dan kawasan Eropa pemulihan ekonominya masih jalan di tempat,” katanya. (Antara)

RRIMakassar.com, Jakarta.

“Jadikan pertemuan itu sebagai wahana untuk menjalin persahabatan dan harmoni antar-umat Hindu di seluruh dunia,” kata Presiden memberikan sambutan Dharma Santi Nasional, perayaan hari raya Nyepi tahun baru saka 1934 di GOR Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat malam (20/4).

Presiden meminta agar pertemuan tersebut juga menjadi wahana untuk menunjukan kerukunan kehidupan beragama di Tanah Air.

“Tunjukkan kepada dunia bahwa meski sekali-kali ada perselisihan, kehidupan keagamaan di Tanah Air kita berjalan dengan damai dan harmonis,” kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa pandangan, sikap, dan tutur kata para pemuka agama yang jernih dan positif menjadi kunci dalam menjaga kerukunan atau atau harmoni antar-umat beragama itu.

“Sebaliknya, sikap dan tutur kata yang provokatif dan mengobarkan permusuhan bisa serta-merta diikuti oleh pengikut-pengikutnya,” kata Presiden.

Presiden dalam kesempatan tersebut tak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para pemimpin dan pemuka umat Hindu yang sering menjadi pelopor dan juga menjadi contoh untuk bersama pemuka agama yang lain senantiasa menjaga kerukunan antar-umat beragama di negeri ini.

Sementara itu, dalam acara tersebut, Presiden yang tiba bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono, didampingi oleh Wakil Presiden Boediono bersama istrinya, Herawati Boediono. (Antara)

RRIMakassar.com, Jakarta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, saat memberikan keterangan tentang evaluasi UN di Jakarta, Jumat (20/4), mengaku belum menemukan lembar naskah yang bocor.

Posko Pengaduan UN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima 71 laporan mengenai isu kebocoran naskah soal UN selama pelaksanaan UN SMA dan sederajat, dan sudah melakukan pengecekan ke lapangan.

Menurut Mendikbud, hasil evaluasi pelaksanaan UN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mekanisme pencetakan naskah soal UN dan penjagaan kerahasiaan naskah sudah cukup handal dan tidak memungkinkan terjadinya kebocoran.

Namun Mendikbus Muhammad Nuh mengaku masih ada kekurangan dalam pelaksanaan UN tingkat SMA dan sederajat, seperti kekurangan jumlah soal serta lembar soal dan lembar jawaban yang cacat. Selain itu, sejumlah peserta UN juga tidak memenuhi tata tertib dan sebagian pengawas belum menjalankan fungsi secara optimal.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh juga memastikan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA yang berlangsung sejak Senin (16/4) hingga Kamis (19/4), berjalan cukup baik dan lancar.

“Memang kita juga dengar atas berbagai pengaduan dalam pelaksanaan UN itu, baik pengaduan soal kebocoran soal, kunci jawaban, soal-soal ujian dalam pendistribusiannya, hingga dugaan kecurangan dalam pelaksanaan UN itu. Namun, dapat saya pastikan hal itu memang tidak bisa hilang 100 persen, tetapi kondisi pelaksanaan UN tahun ini telah lebih baik,” ujar Muhammad Nuh. (KBRN-rri.co.id)