Onco Ngeblog ™

Kemeriann Hut Brimob Ke 70

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Sat, 14 Nov 2015 13:31:00 +0700

Quo Vadis Brimob Polri

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Tue, 10 Nov 2015 18:08:00 +0700

Dirgahayu Korps Brimob Polri Ke 70

14 November 2015

Sebagai salah satu unit tertua di lingkungan Polri, Brigade Mobil (Brimob) mengalami fase stagnasi dan ketidakjelasan arah pengembangan organisasi. Hal ini tercermin dari tidak fokusnya pimpinan Polri terkait dengan pembangunan institusi Brimob sebagai satuan elit Polri. Dengan peran dan fungsi yang lebih spesifik dan fokus pada gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, dan satuan pemukul pamungkas dengan kemampuan setara dengan unit khusus lainnya, seharusnya Brimob ditempatkan lebih baik kondisinya dibandingkan saat ini. Ketidakfokusan pimpinan Polri terhadap pengembangan Brimob tersebut makin dipertegas dengan lahirnya unit khusus anti terror, Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Densus 88 AT. Pasca Densus 88 AT berdiri, Brimob kehilangan orientasinya dalam mengembangkan organisasi dan SDM-nya.

Efek langsung dari keberadaan Densus 88 AT adalah makin sempitnya ruang gerak Brimob dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai unit khusus Polri. Apalagi ketika Densus 88 AT mulai dikembangkan di seluruh Polda. Densus 88 AT yang berada di bawah Bareskrim makin leluasa melakukan kerja-kerja gangguan Kamtibmas tingkat tinggi karena memiliki wewenang sama dengan anggota Polri yang berada di unit Reskrim. Pada beberapa kasus penanganan pembalakan liar di Riau dan Kalimantan Barat, Densus 88 AT bersama Reskrim Polda setempat harus ‘bersaing’ dengan Brimob yang juga memiliki tugas dan wewenang yang sama terkait dengan perburuan pelaku pembalakan liar tersebut

Masalah lain yang kemudian mengemuka adalah terjadinya unjuk rasa oleh puluhan anggota Brimob Polda Sulawesi Selatan terkait dengan tidak kunjung cairnya Sisa Hasil Usaha (SHU) dari koperasi di lingkungan Polda Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Pencairan SHU koperasi tersebut sesungguhnya mencerminkan bahwa masalah kesejahteraan menjadi problem laten bagi anggota Polri di lingkungan Brimob. Belum lagi anggota Brimob dihadapkan pada realitas bahwa kesatuan tersebut sangat jauh dari akses ekonomi. Berbeda dengan unit-unit lain yang ada di Polri, yang relatif masih memiliki akses ekonomi ‘non formal’untuk menutupi keterbatasan pendapatan yang diterima diluar gaji dan tunjangan.

Sebagaimana diketahui unit-unit lain yang ada di lingkungan Polri seperti Lantas, Reskrim, Intelkam, ataupun Samapta cenderung mengandalkan pemasukan ‘non formal’ diluar gaji yang jauh dari cukup. Apalagi pada kenyataannya anggota Brimob juga dipisahkan dari unit lainnya dan jauh dari pusat kota, hal ini makin membuat frustasi anggota Brimob disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan.

Harus diakui bahwa perhatian dan apresiasi terhadap Brimob mengalami pasang surut sejak pembentukannya pada 14 November 1945. Di masa lalu Brimob bahkan pernah hanya dijadikan ‘serep’ dan terkadang ‘tameng’ bagi salah satu kesatuan di TNI pada saat operasi pemadaman pemberontakan. akan tetapi, seiring dengan penguatan kelembagaan Brimob dan makin tingginya intensitas ancaman Kamtibmas, Brimob menjadi salah satu unit yang langsung bertanggung jawab kepada Kapolri. Namun demikian, setelah ancaman terror membutuhkan kesatuan khusus di luar yang telah ada, Brimob kembali mengalami ujian. Korps Baret Biru tersebut harus membuktikan kegemilangan peran dan fungsinya di mata masyarakat sebagaimana yang dilakukan dimasa lalu. Hal yang makin menyurutkan posisi Brimob adalah serangkaian tindak kekerasan yang dilakukan oleh Brimob di daerah konflik, yang dianggap tidak memperhatikan HAM. Bahkan secara tegas Amerika Serikat (AS) dan Australia yang membantu pengembangan pasukan anti terror, Densus 88 AT mensyaratkan agar anggota Densus 88 AT tidak diambil dari anggota Brimob yang pernah ditugaskan di daerah konflik, khususnya Aceh dan Papua.

Mau Kemana?

Harus diakui bahwa keberadaan Brimob Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelahiran Polri. Bahkan secara legal-formal, pembentukan Brimob lebih dulu dari pada induk organisasinya. Hal ini merupakan bagian dari penghargaan bahwa Brimob merupakan unit pelopor yang berjuang dan mengilhami pembentukan unit-unit lainnya yang ada di lingkungan Polri.

Bila pada awal reformasi, Brimob disetarakan dengan tentara yang melanggengkan penggunaan kekerasan, namun setelah sepuluh tahun reformasi, Brimob dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan; mengembangkan organisasi dengan peningkatan kualitas SDM atau stagnan dan tergerus oleh dinamika yang terjadi di internal Polri. Pilihan menyulitkan tersebut dikarenakan kedua-duanya mengandung konsekuensi yang sama-sama berat. Pengembangan organisasi dan peningkatan kualitas SDM membutuhkan dukungan dan kebijakan pimpinan Polri yang konsisten dan bervisi ke depan. Di samping itu, mengembangkan organisasi Brimob juga berkonsekuensi pada anggaran yang tidak sedikit. Sementara itu stagnasi Brimob sama saja dengan mengabaikan cita-cita pendiri Brimob. Hal yang mana sama sulitnya untuk dilakukan oleh pimpinan Brimob.

Akan tetapi, dinamika ancaman Kamtibmas dengan intensitas tinggi adalah alasan bagi Brimob untuk memilih mengembangkan organisasi dengan peningkatan kualitas SDM-nya. Pengembangan organisasi dan SDM Brimob setidaknya meliputi, yakni: Pertama, mempertegas status Brimob sebagai unit paramiliter yang berada di bawah Polri. Konsekuensi dari posisi ini Brimob harus pula mengadopsi pendekatan kepolisian dalam tingkatan operasionalnya. Dengan kata lain, Brimob harus secara terbuka menerima masukan terkait dengan karakteristik masyarakat dalam Perpolisian Masyarakat (Polmas), serta penghargaan terhadap HAM,sebagai parameter dari perpolisian demokratik. Sementara di sisi yang lain, pimpinan Polri juga harus benar-benar memperhatikan esensi integralitas Brimob ke dalam Polri. Dengan kata lain, Brimob tidaklagi sekedar ada, tapi diperhatikan segala kebutuhannya.

Kedua, peningkatan kualitas SDM dengan memperhatikan kesejahteraan anggota. Hal ini perlu digarisbawahi agar sebagai anggota unit khusus, anggota Brimob tidak perlu dipusingkan dengan urusan domestik, semisal biaya sekolah anak atau pemenuhan kebutuhan pokok lainnya. Dengan begitu anggota Brimob dengan kemampuan khusus dapat secara fokus menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.

Ketiga, perluasan wewenang dan cakupan tugas bagi Brimob, dengan menambahkan dua tugas yakni: penjagaan perbatasan antar negara dan pengamanan perairan. Penjagaan perbatasan ini diasumsikan sebagai bagian integral untuk mengisi zona abu-abu diantara tugas dan wewenang TNI dan Polri. Sebab, secara organisatoris juga TNI telah lama menjalankan perannya di wilayah abu-abu tersebut dengan komando teritorialnya. sementara itu terkait dengan pengamanan perairan untuk mempertegas fungsi pengamanan perairan yang dilakukan oleh Polair. Bila memungkinkan akan dilikuidasi ke dalam Brimob. Sehingga efektifitas kontrol kinerjanya akan menjadi lebih baik.

Keempat, perluasan tugas ini mengandung konsekuensi dengan penambahan jumlah anggota Brimob. Bila memungkinkan pada 15 hingga 20 tahun yang akan datang jumlah anggota Brimob berkisar sekitar 100 ribu personil atau seperenam dari jumlah anggota Polri,yang diperkirakan berjumlah sekitar 600 ribu pada tahun 2025. Jumlah tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan Kamtibmas dan Kamdagri secara integral dan komprehensif.

Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, Brimob harus terus melangkah dinamis agar menjadi unit yang tidak hanya menjadi kebanggan internal Polri, tapi juga menjadi kebanggaan bangsa ini. Karena itu kebanggaan terhadap Korps Baret Biru juga harus diiringi komitmen pimpinan Polri untuk mengembangkan unit paramiliter tersebut. Sebab tanpa itu, kebanggaan yang tertanam pada segenap anggota Brimob akan cenderung bersifat semu.

PERKAP NO.13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Mon, 14 Sep 2015 23:05:00 +0700

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesias, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
Pegawai di lingkungan Polri adalah anggota Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai lainnya, yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Polri.
Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh pegawai di lingkungan Polri dalam melaksanakan tugas guna terwujudnya reformasi birokrasi.
Kinerja adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai di lingkungan Polri dalam mendukung dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Hari Kerja adalah hari yang telah ditetapkan sebagai waktu kerja bagi Pegawai di lingkungan Polri.
Jam Kerja adalah jam setiap hari kerja yang ditetapkan dalam satu minggu yang dihitung saat memulai kerja sampai dengan mengakhiri kerja yaitu selama 40 (empat puluh) jam.
Eselon adalah tingkatan atau jenjang dalam jabatan struktural di lingkungan organisasi yang disusun sesuai peran bidang tugas.
Kelas jabatan adalah hubungan hierarki antara jabatan-jabatan dalam satuan kerja dan instansi dimana satuan kerja itu ada.
Nivellering jabatan adalah penentuan lapis-lapis jabatan dalam eselon jabatan di lingkungan Polri

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Pegawai di lingkungan Polri selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai di lingkungan Polri yang bekerja secara penuh dengan memperhitungkan kinerja pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja.
Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut:

a. penilaian kinerja bagi anggota Polri menggunakan Sistem Manajemen Kinerja (SMK);

b. penilaian kinerja bagi PNS menggunakan Penilaian Prestasi Kerja (PPK); dan

c. penilaian kinerja bagi pegawai lainnya dilakukan oleh Kasatker pengguna.
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) harus memenuhi nilai minimal cukup.

Pasal 3

Besaran indeks tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan memperhatikan pangkat/golongan, eselon/nivellering dan jabatan.
Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 18 (delapan belas) dan paling rendah 1 (satu).
Eselon/nivellering jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam pembinaan karier di lingkungan Polri.
Besaran indeks tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran A dan B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Besaran tunjangan kinerja bagi pegawai lainnya di lingkungan Polri diberikan berdasarkan kelas jabatan sesuai eselon yang ditetapkan oleh Kapolri atas persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan Polri yang:

a. tidak mempunyai jabatan tertentu;

b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);

d. diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Polri;

e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan

f. telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bagi Pegawai pada Badan Layanan Umum.
Pegawai di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pegawai yang:

a. tidak memiliki jabatan struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum; atau

b. tidak ditugaskan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
Dalam hal pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan di luar Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan tunjangan kinerja di tempat tugasnya, tunjangan kinerja diberikan oleh Polri.(1)

BAB III
PENENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 6

Hari kerja di lingkungan Polri dalam 1 (satu) minggu setara dengan 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan:

a. 5 (lima) hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Jumat; atau

b. 6 (enam) hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur jam kerja sebagai berikut:
a. hari Senin sampai dengan Kamis:
07.00 – 12.00
12.00 – 13.00 (waktu istirahat)
13.00 – 15.00
b. hari Jumat:
07.00 – 11.30
11.30 – 13.00 (waktu istirahat)
13.00 – 15.30
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur Jam Kerja sebagai berikut:
a. hari Senin sampai dengan Kamis:
07.00 – 12.00
12.00 – 13.00 (waktu istirahat)
13.00 – 14.00
b. hari Jumat:
07.00 – 11.30
11.30 – 13.00 (waktu istirahat)
13.00 – 14.30
c. hari Sabtu
07.00-12.00
Pengaturan hari dan jam kerja bagi Pegawai di lingkungan Polri yang berdinas di bidang operasional, pelayanan masyarakat dan lembaga pendidikan ditetapkan oleh masing-masing kepala kesatuan kerja, kepala kesatuan wilayah, dan kepala lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
Penetapan pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Penilaian kehadiran dilaksanakan melalui daftar kehadiran dengan menggunakan alat sidik jari elektronik dan/atau secara manual yang berfungsi untuk mengukur kehadiran Pegawai di lingkungan Polri.
Hasil rekapitulasi daftar kehadiran dievaluasi oleh pengemban fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) setiap akhir bulan berjalan, dan disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan, sebagai bahan dasar pengurangan Tunjangan Kinerja bulan berjalan.
Format daftar kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 8

Pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri yang tidak memenuhi hari dan jam kerja dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.
Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam persentase (%).

Pasal 9

Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak hadir tanpa keterangan dalam bekerja dikurangi 3 (tiga) % per hari dari Tunjangan Kinerja;

b. terlambat datang atau pulang sebelum waktunya dikurangi dengan ketentuan:

1. terlambat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam dikurangi 0,5 (nol koma lima) % dari Tunjangan Kinerja;
2. terlambat lebih dari 2 (dua) jam dikurangi 0,75 (nol koma tujuh lima) % dari tunjangan kinerja.
c. sakit lebih dari 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dikurangi 0,5 (nol koma lima) % per hari;
d. cuti karena alasan penting dan izin tertulis dari atasan lebih dari 3 (tiga) hari yang diakumulasi dalam 1 (satu) bulan, dikurangi 1 (satu) % per hari; dan
e. cuti haji, umroh, dan ibadah keagamaan lainnya, dikurangi 0,5 (nol koma lima) % per hari.
Keterlambatan datang dan pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diakumulasi dalam satu hari.

Pasal 10

Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak berlaku bagi Pegawai di lingkungan Polri apabila:

a. mendapat perintah untuk mengikuti tugas belajar;

b. menjalankan penugasan dalam negeri maupun luar negeri yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;

c. sakit 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

d. cuti tahunan; dan

e. cuti melahirkan sampai dengan anak kedua.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

;

Pasal 11

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka:

a. penilaian capaian kinerja; dan

b. pengendalian pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri.
Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 12

Kegiatan penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai kehadiran dan pelaksanaan tugas.
Hasil kegiatan penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan tertulis dan disahkan oleh Kasatfung/Kasatker/Kasatwil sebagai pedoman penghitungan Tunjangan Kinerja berikutnya.

Pasal 13

Pengendalian pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja.
Pengendalian pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan oleh:

a. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri;

b. Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri; dan

c. Pusat Keuangan (Puskeu) Polri.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

;

Pasal 14

Terhadap pegawai di lingkungan Polri yang dimutasikan, pengemban fungsi SDM, wajib melampirkan daftar kehadiran pada Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), untuk diperhitungkan dalam pemberian Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya di tempat tugas yang baru.
Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, kelas jabatan dan indeks Tunjangan Kinerja, pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri disesuaikan dengan perubahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015.

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BADRODIN HAITI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1208

Tunjangan Kinerja Polri Berdasarkan Perpres Nomor 89 Tahun 2015

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Mon, 14 Sep 2015 09:18:00 +0700

Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres No 89 Tahun 2015 mengenai kenaikan tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 31 Juli 2015. Nampaknya tidak ada perubahan dengan surat izin prinsip kenaikan tunjangan kinerja Polri yang telah dikeluarkan Kementerian keuangan sebelumnya, karena tidak ada perubahan dari besaran atau tabel yang terlampir dalam surat tersebut. Berikut adalah tabel tunjangan kinerja Polri berdasarkan Perpres No 89 Tahun 2015:

Tunjangan kinerja ini akan dibayarkan terhitung bulan Mei 2015 dan tidak mengurangi tunjangan-tunjangan lain yang telah diterima anggaota Polri selama ini. Tunjangan kinerja ini diberikan dengan maksud tujuan untuk memperhitungkan capaian kinerja pegawai dalam hal ini anggota Polri setiap bulannya. Pegawai dilingkungan Polri akan menerima tunjangan kinerja dari selisih antara tunjangan kineija pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

Dalam Perpres No 89 ini ada klausul yang baru dari Perpres lama (Perpres 73 Tahun 2010) yaitu tunjangan kinerja tidak akan diberikan kepada Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dengan telah dikeluarkannya surat dari Ditjen Perbendaharaan S-6487/PB/2015 tentang pembayaran kenaikan tunjangan kinerja pada Kemenhan, TNI dan Polri, maka satuan Kerja Polri akan menjadi penentu realisasi pembayaran tunjangan kinerja ini karena satuan kerja ini bertanggung jawab untuk untuk mempersiapkan syarat atau dokumen pendukungnya. Silahkan download jika anda membutuhkan copy dari Perpres No 89 Tahun 2015.

Buku : Polmas dan Profesionalisme Polri

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Tue, 8 Sep 2015 21:00:00 +0700

POLMAS DAN PROFESIONALISME POLRI

Cetakan Pertama, Juli 2010

Penerbit: LCKI – PSKN UNPAD

Halaman: xvi + 135 Hal. ISBN: 978-602-97514-0-6

Harga: Rp. 25.000,- + ongkos kirim (ada dipasaran awal September 2010)

Kontak Person:

Nurman (085624706304)

Debi Harmanza (081931465159/02292944584)

Dilema antara mendahulukan penanganan kasus-kasus berkadar promosi tinggi dengan membumikan Polmas sebagai program strategis masih menjadi bagian permasalahan terbesar dalam mengimplementasikan Polmas di Indonesia. Hal ini disebabkan bukan hanya karena sikap oportunis dari Kasatwil untuk menggapai jabatan dan promosi yang lebih tinggi, tapi juga karena tuntutan pimpinan Polri yang menginginkan agar para pimpinan Polri di daerah dapat memberikan kontribusi secara optimal bagi program Mabes Polri yang terlalu berorientasi pada hasil.

Buku ini mengupas masalah demi masalah yang terkait dengan implementasi program Polmas dalam kaca mata akademik dan praktis. Selain membahas lembar demi lembar problematika yang dihadapi oleh Polri dalam menjalankan program Polmas, buku ini juga menawarkan berbagai konsep dan proses tahapan program yang lebih realistis dan berkorelasi dengan karakter keindonesiaan. Selain itu, buku ini juga mengingatkan adanya korelasi antara program Polmas dengan Pemda sebagai pemangku kepentingan di daerah. Untuk itu perlu adanya pelibatan Pemda dalam membumikan program Polmas, sehingga ada semacam pembagian pertanggungjawaban terkait dengan Polmas. Sebab, meski program Polmas adalah domain Polri, namun institusi yang paling diuntungkan dari suksesnya program Polmas selain Polri adalah Pemda.

Buku ini mencoba mengajak berbagai kalangan yang memiliki ketertarikan dengan isu-isu kepolisian untuk kembali mencoba mendudukkan program Polmas dalam konteks yang lebih bercitra rasa Indonesia dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan programnya. Sehingga di masa yang akan datang, Polmas tidak lagi hanya bersifat sloganistis, tapi menjadi bagian yag terpenting dalam mendorong Polri sebagai institusi profesional dan mandiri.

Sumber : muradi.wordpress.com

Densus 88 AT: Peran dan Koordinasi Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Mon, 31 Aug 2015 21:41:00 +0700

Sejarah pembentukan dan peran Densus 88 AT Polri dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Selama ini berkembang anggapan bahwa peran Densus 88 AT Polri dalam pemberantasan terorisme di Indonesia dianggap memonopoli, sehingga beberapa institusi lain yang memiliki organisasi anti terror merasakan tidak mendapatkan porsi yang memadai dan tidak terberdayakan. Sebagaimana diketahui, di Indonesia, hampir semua angkatan dan kepolisian, juga badan intelijen memiliki struktur organisasi anti terror; di TNI AD, ada Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) yang bernama Group 5 Anti Teror dan Detasemen 81 yang tergabung dalam Kopassus pasukan elit TNI AD; TNI AL, ada Detasemen Jalamangkara (Denjaka) ,yang tergabung dalam Korps Marinir; TNI AU, ada Detasemen Bravo (DenBravo), yang tergabung dalam Paskhas TNIAU, pasukan elit TNI AU; sedangkan di Badan Intelijen Negara (BIN),juga memiliki desk gabungan yang merupakan representasi dari kesatuan anti terror. Akan tetapi harus di akui bahwa peran yang diemban oleh Densus 88 AT Polri memberikan satu persfektif bahwa pemberantasan terorisme di Indonesia dapat dikatakan berhasil, setidaknya bila dikaitkan dengan berbagai keberhasilan organisasi tersebut dalam menangkap dan memburu pelaku dari jaringan terorisme di Indonesia, serta mempersempit ruang geraknya.

Densus 88 AT Polri didirikan sebagai bagian dari respon makin berkembangnya ancaman terror dari organisasi yang merupakan bagian dari jaringan Al Qaeda, yakni; Jema’ah Iskamiyah (JI). Sebelum Densus 88 ATPolri berdiri, Polri telah memiliki organisasi anti terror yang merupakan bagian dari Brimob Polri, yakni Detasemen C Gegana. Akan tetapi keberadaan Detasemen C tersebut dianggap kurang memadai untuk dapat merespon berbagai tindakan dan ancaman dari organisasi terrorist pasca 9/11. Apalagi ketika itu Polri diuntungkan dengan situasi dimana TNI, sebagai salah satu aktor keamanan dianggap tidak pantas mengembangkan kesatuan anti terornya,karena pelanggaran HAM yang dilakukan di masa lalu. Apalagi sejak tahun 1994, TNI terkena embargo senjata dan pendidikan oleh Negara-negara Barat, sehingga kesulitan mengembangkan kemampuan tempurnya, khususnya dalam menghadapi ancaman terror. Tak heran kemudian berbagai bantuan dan dukungan,baik persenjataan, pelatihan hingga pendanaan pasukan anti terror dari Negara-negara Barat dikembangkan di Polri, sebut saja misalnya Amerika Serikat, yang banyak kehilangan warganya akibat serangan teroris pada peristiwa 9/11 tahun 2001, Australia, yang juga banyak kehilangan warganya pada Peristiwa Bom Bali I dan II serta Kedutaan Besarnya di Indonesia menjadi sasaran peledakan bom mematikan dari jaringan terorisme di Indonesia, serta Negara Uni Eropa lainnya. Hal tersebutlah kiranya yang membuat iri tiga angkatan TNI, dan BIN terhadap Polri, apalagi legalitas Polri sebagai kesatuan yang berwenang menghadapi dan memberantas terorisme di Indonesia ditegaskan dengan adanya Peraturan Presiden No. 15 tahun 2001, dan kemudian menjadi undang-undang dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauhmana peran yang dijalankan oleh Densus 88 AT Polri dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Di samping itu akan dibahas pula bagaimana evolusi pemberantasan terorisme di Indonesia sebagai teater sejarah untuk memahami bagaimana batasan dan koordinasi antar aparat yang memiliki struktur organisasi anti terror, seperti TNI dan BIN dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.

Evolusi Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Gerakan terorisme di Indonesia hampir seumur dengan berdirinya republik ini,hal ini ditandai dengan perubahan pandangan, jika sebelum merdeka, para pejuang Indonesia dijuluki oleh Belanda dan Sekutunya sebagai organisasi ekstrimis yang mengganggu eksistensi Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, dan ketika Indonesia merdeka, perubahan penamaan terhadap personal atau kelompok yang melawan kebijakan pemerintah, termasuk Kapten Westerling, perwira Belanda yang bersama pasukannya berupaya merongrong kedaulatan Indonesia yang baru saja merdeka, dan Andi Azis, seorang perwira KNIL dari Negara Indonesia Timur, sebagai bagian dari Negara federasi Indonesia hasil kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dengan melakukan pemberontakan yang kemudian dikenal dengan Pemberontakan APRA, di Bandung dan Makasar.

Pemberontakan APRA tersebut merupakan salah satu dari gerakan terorisme yang berupaya mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (KNRI) dan dilakukan oleh perwira dari Belanda dan perwira KNIL , ada tiga periodisasi pemberantasan terorisme di Indonesia; Periode Soekarno, Periode Soeharto, dan Periode Reformasi. pada ketiga periodisasi ini, pemberantasan terorisme di Indonesia mengalami evolusi, sesuai dengankarakteristik dari organisasi terorisme di Indonesia. Pada periode Soekarno, gerakan terorisme di Indonesia banyak mengusung tentang isu separatism dan isu ideology. Sejak tahun 1945, pemberontakan dan gerakan perlawanan terorisme di Indonesia terbagi menjadi tiga bentuk:

Gerakan pemisahan diri yang disebabkan hubungan dekat dengan bekas penjajah; Belanda, hal ini bisa dilihat pada Pembeontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang dimotori oleh Dr. Soumokil, J.H. Manuhutu, dan Johan Manusama yang merupakan kaki tangan Belanda di Maluku, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dimotori oleh Kapten Westerling, dan Kapten Andi Aziz, Pemberontakan Sultan Hamid II di Kalimantan.
gerakan terorisme yang ingin mendirikan negara atau memisahkan diri dengan ideology politik tertentu, contohnya; Pemberontakan PKI tahun 1948 yang dimotori oleh Muso, dan D.N.Aidit pada tahun 1965 , pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Aceh.
Gerakan pemberontakan yang disebabkan oleh semangat keetnisan, yang dilandasi kebijakan yang tidak berimbang antara Jawa dan luar Jawa, contohnya pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi yang dimotori oleh para komandan militer territorial , dan pemberontakan oleh Organisasi Papua Merdeka, yang tidak puas dengan hasil referendum yang melegalisasikan Papua sebagai bagian dari integral Indonesia.

Pada periode ini pemberantasan gerakan terorisme dilakukan oleh militer dengan pola negoisasi dan pendekatan damai. Soekarno menitikberatkan pada pendakatan militer bukan kepolisian, karena gerakan separatism tersebut mengancam eksistensi kedaulatan Negara. Sementara kepolisian, dengan kesatuan khususnya; Brigade Mobil Polri menjadi pelengkap dalam proses pemberantasan dan pemadaman pemberontakan tersebut. pendekatan militer ini juga diasumsikan karena para pemberontak tersebut banyak berasal dari kesatuan-kesatuan di TNI yang loyal kepada komandannya dan atau desersi dari kesatuannya, sekedar contoh misalnya pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakar, adalah kumpulan organisasi laskar perjuangan yang ditolak masuk karena tidak memenuhi persyaratan minimum sebagai personal ataupun kesatuan militer, sebagaimana yang digariskan dalam program Reorientasi dan Reorganisasi militer yang dilakukan oleh Pemerintah, atau juga pemberontakan PRRI/Permesta, yang merupakan kesatuan territorial militer aktif di Sumatera dan Sulawesi yang memberontak.

Sedangkan pada periode Soeharto, bentuk gerakan terorisme ada tiga bentuk pula, hampir sama dengan periode Soekarno, yakni:

Gerakan terorisme yang dilandasi keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, contohnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak 1975, Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak tahun 1960-an tapi mulai efektif sejak awal tahun 1970-an, dan Fretilin di Timor Timur sejak tahun 1975 .
Gerakan yang menginginkan terbentuknya Negara berdasarkan ideology agama, dalam hal ini Islam, seperti Kelompok Pengajian Warsidi di Lampung,yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Talang Sari , jaringan sisa-sisa DI/TII yang kemudian membangun sel perlawanan, salah satunya adalah kelompok Pengajian Imron Zein, salah satu kelompok radikal Islam yang membajak Pesawat Garuda di Pelabuhan Udara Don Muang , Komando Jihad , Peristiwa Tanjung Priok , dan lain sebagainya.
Gerakan kriminalitas dan kekerasan yang terkait dengan satu isu tertentu yang membuat suasana menjadi mencekam ataupun menakutkan. Salah satunya adalah maraknya kelompok penjahat yang melakukan terror terhadap masyarakat. Kelompok yang kemudian menjadi sasaran pemberantasan oleh pemerintah melalui program Penembak Misterius (Petrus) adalah kelompok kriminal dan gang motor.

Hal menarik yang perlu dicatat adalah bahwa proses pemberantasan terorisme pada masa Soeharto dan Orde Baru terkesan sangat didominasi oleh satu angkatan saja; TNI AD, di mana Kesatuan Elitnya Kopassus menjadi instrument utama dalam memberantas jaringan terorisme lewat Detasemen 81. Selain itu, Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) serta Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang merupakan instrument pendukung bagi jalannya proses pemberantasan terorisme di Indonesia. Namun demikian, harus diakui bahwa justru otak dari operasional pemberantasan terorisme di Indonesia justru berada di tangan Kopkamtib. Lembaga superbody ini mengendalikan semua actor keamanan, baik polisi, militer maupun intelijen, termasuk jaringan territorial yang merupakan struktur tentara untuk mengawasi berbagai aktivitas social politik masyarakat selama Soeharto berkuasa, bahkan komando territorial TNI ini sangat efektif dalam memantau dan melakukan berbagai tindakan pencegahan dini berbagai aktivitas yang membahayakan eksistensi Negara.

Kopkamtib pada akhirnya dibubarkan pada pertengahan tahun 1980-an dan digantikan dengan Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakortanas) yang kurang lebih sama wewenangnya dengan Kopkamtib. Setelah Soeharto dan Orde Baru-nya tumbang, maka lembaga tersebut dibubarkan oleh Abdurrahman Wahid.

Pada masa Soeharto, proses pemberantasan terhadap gerakan separatisme maupun terorisme selalu dilabeli dua pendekatan: Ekstrim Kanan dan Ekstrim Kiri. Ekstrim Kanan mengacu kepada gerakan Islam radikal dan fundamental yang merupakan generasi penerus kelompok pemberontak DI/TII yang telah bermetamorfosis menjadi sel-sel perlawananan terhadap pemerintahan Soeharto, sebagaimana yang terjadi dalam Peristiwa Tanjung Priok dan juga Talang Sari di Lampung. Sedangkan Ekstrim Kiri lebih berkonotasi pada gerakan sisa-sisa Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah melakukan dua kali pemberontakan yang gagal. Sel-sel dari sisa-sisa PKI ini terepresentasi pada kelompok-kelompok pemuda dan mahasiswa radikal, yang mengusung isu anti pemerintahan Soeharto, seperti Partai Rakyat Demokratik, yang disinyalir merupakan reinkarnasi dari PKI, yang kemudian dibubarkan pasca Peristiwa 27 Juli 1996.

Sedangkan untuk memadamkan pemberontakan gerakan separatism di tiga daerah; Aceh, Timor Timur, dan Papua pengerahan militer ke tiga daerah tersebut secara efektif dilakukan secara besar-besaran. Selain memanfaatkan jaringan komando territorial yang dimiliki oleh TNI, khususnya TNI AD, untuk daerah dengan eskalasi yang tinggi tersebut juga menerjunkan tambahan pasukan dari kesatuan angkatan lain, seperti Kopassus, Marinir TNI AL dan Paskhas TNI AU, sementara dari Polri yang terlibat adalah Brimob Polri. Gerakan separatisme ini menjadi kerikil dalam sepatu besar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pada Pemerintahan B.J. Habibie, Timor Timur diberikan pilihan untuk memilih merdeka atau otonomi khusus. Dan rakyat di daerah bekas jajahan Portugal tersebut memilih merdeka. Sedangkan Aceh dan Papua memilih otonomi khusus, dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi local daerah. Meski demikian kedua daerah tersebut rawan terhadap kemungkinan bangkitnya kembali separatism. Sementara separatism di Maluku cenderung bersifat fluktuatif, tergantung momentum politik, baik local maupun nasional

Setelah Soeharto dan Rejimnya tumbang masih menyisakan permasalahan terkait dengan pemberantasan terorisme, tiga kasus yang mencolok adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Ujung Barat Indonesia, Organisasi Papua Merdeka (OPM) diujung Timur Indonesia, dan Timor Timur, di ujung Selatan Indonesia. Timor Timur diselesaikan dengan memesahkan diri dari NKRI melalui referendum, setelah otonomi khusus yang ditawarkan oleh Pemerintahan Habibie ditolak oleh sebagian besar masyarakat di Timor Timur, sedangkan separatism di Aceh dan Papua diselesaikan dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 untuk pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 untuk pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh. Meski masih terdapat kekurangan dari pelaksanaan otonomi khusus tersebut, namun lebih kondusif dari sebelumnya, khusus di Aceh, pasca tsunami, dilakukan perjanjian perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan GAM, dan diperkuat dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2006 yang mempertegas penyelesaian konflik tersebut yang lebih dari 30 tahun lalu berlangsung.

Selain itu, hal yang menarik adalah terjadinya pergeseran gerakan terorisme di Indonesia, dari yang berbasis pada etnis dan pendekatan keagamaan untuk mendirikan negara atau memisahkan diri dari Negara induk menjadi gerakan yang lebih universal, yakni tuntutan untuk mendirikan negara universal berbasis agama dan sangat anti Barat. Hal ini ditandai dengan peristiwa pembajakan pesawat komersial dan menabrakkannya ke menara kembar WTC pada tahun 2001, yang kemudian dikenal dengan Peristiwa 9/11. Di Indonesia, respon terhadap aksi terorisme tersebut adalah makin menguatnya konflik komunal dengan basis keagamaan, sebagaimana yang terjadi di Poso, Maluku, dan juga Kupang. Konflik-konflik tersebut sebenarnya telah meletus sejak awal tahun 1999, dengan peledakan sejumlah gereja dan tempat ibadah lainnya di malam Natal di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar, dan sebagainya . Konflik Maluku yang awalnya dibangun untuk mengobarkan semangat separatism Republik Maluku Selatan, bergeser menjadi konflik agama dan meluas tidak hanya di Pulau Ambon tapi pulau-pulau lainnya termasuk ke Maluku Utara dan Poso. Kondisi tersebut diperparah dengan masuknya milisi-milisi berbasis agama seperti Laskar Jihad, dan Laskar Kristus, yang kemudian menjadikan Konflik di Maluku dan akhirnya Poso sebagai medan pertempuran. Meski begitu sesekali insiden pengibaran bendera RMS yang telah berganti nama menjadi Forum Kedaulatan Maluku (FKM) pimpinan Alex Manuputy juga terjadi.

Pemberantasan gerakan terorisme ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan sporadis. Hal ini disebabkan konsolidasi demokrasi yang tengah dijalani oleh Indonesia telah pula melemahkan kontrol negara atas masyarakatnya. Eforia politik atas nama demokrasi dan HAM menjadi dilemma bagi aparat keamanan Indonesia, baik TNI maupun Polri dalam mengambil tindakan secara tegas. Identifikasi konflik, separatisme dan aksi terror telah bercampur dengan minimnya kesiapan aparat dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai aksi terror yang saling tumpang tindih antara konflik komunal di Poso, separatism di Aceh, Papua, dan Maluku, serta gerakan fundamentalisme Islam yang memanfaatkan kondisi-kondisi tersebut, khususnya pada aksi peledakan bom dan konflik komunal di Poso dan Maluku. Bahkan tak jarang ajang pelatihan bagi kader-kader gerakan fundamentalisme Islam, yang kemudian dinamakan Jemaah Islamiyah dilakukan di Poso dan Maluku, selain dikirim ke Pakistan, Afganistan, dan Mindanao bercampur baur dengan warga lokal dan jaringan milisi; Laskar Jihad.

Pemberantasan terorisme pasca Soeharto ini juga makin kisruh karena aparat keamanan yang seharusnya melakukan koordinasi yang efektif justru bersaing dan berkompetisi satu dengan yang lainnya. Tak jarang juga terjadi konflik dan bentrok antar aparat keamanan tersebut khususnya TNI dan Polri . Hal tersebut salah satunya disebabkan karena kedua institusi tersebut telah berpisah, sehingga acapkali bentrok dan persaingan tidak sehat tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemberantasan terorisme di Indonesia. Sehingga membuat proses pemberantasan terorisme tidak dapat berjalan dengan efektif. Kondisi ini disadari oleh masing-masing pimpinan aparat keamanan baik TNI, Polri, maupun BIN, hanya saja praktik di lapangan masih terjadi ketidaksinkronan satu dengan yang lain. Tak heran kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menerbitkan Keppres No. 13 Tahun 2005 untuk melegalisasi koordinasi antar aparat dalam pengamanan di Poso, agar aparat keamanan di Poso dapat bekerja sama.

Densus 88 AT dan Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Harus diakui bahwa Peristiwa 9/11 telah mengubah paradigma aparat penegak hukum di Indonesia dalam memberantas terorisme. Hal ini tercermin dari bagaimana terkonsolidasi,dan terfokusnya pola pengembangan organisasi yang khusus dalam memberantas gerakan terorisme dalamberbagai varian dan jenis, dari mulai yang bernuansa separatism hingga pada kelompok pembuat terror dalam konflik komunal. Selama ini institusi anti terror tersebar di semua angkatan dan kepolisian serta lembaga intelijen, sehingga upaya untuk membangun institusi anti terror yang handal terhalang oleh problematika kompetisi dan sentiment angkatan. Tak heran apabila dimasa Pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati penguatannya justru berada di lembaga intelijen, karena lembaga tersebut diyakini terjadi pertemuan kepentingan antar angkatan, kepolisian, dan sipil. Meski demikian, tetap saja terjadi kompetisi internal di Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), kemudian berubah menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) yang mengarah kepada konflik terbuka,dan puncaknya saat Hendropriyono memimpin BIN, di mana ada langkah peminggiran sejumlah anggota BIN yang berasal dari kepolisian dan sipil dalam tugas-tugas intelijen.

Momentum kampanye global perang terhadap terorisme menjadi titik balik bagi penguatan dan pembangunan institusi anti terror yang mapan, handal dan professional. Dan penguatan institusi anti terror tersebut pada akhirnya dilakukan di lembaga kepolisian, hal ini selain sebagai strategi untuk meraih dukungan dan bantuan dari negara-negara Barat untuk tetap mengucurkan bantuan untuk membangun institusi anti terror, sebagaimana diketahui bahwa militer Indonesia sejak tahun 1994 diembargo pengadaan persenjataan dan pendidikan militernya oleh negara-negara Barat karena menggunakan persenjataannya untuk melakukan pelanggaran HAM di Timor-Timur, Aceh, maupun Papua. Selain itu, disebabkan Polri dianggap sebagai lembaga yang mampu mengembangkan institusi anti terror ini kelak. Apalagi pada saat pengejaran para pelaku terror tersebut, di lapangan terjadi persaingan yang tidak sehat, sekedar contoh misalnya bagaimana BIN melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku kunci jaringan JI di Indonesia, dan langsung mengirimkannya ke Amerika Serikat tanpa berkoordinasi dengan Polri, sebagai institusi yang berwenang melakukan penangkapan.

Ketika menguat kampanye perang global terhadap terorisme, Pemerintah Indonesia meresponnya dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian dipertegas dengan diterbitkanya paket Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan Terorisme dalam bentuk Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 dan 2 Tahun 2002. Sebagai respon dari Inpres dan kemudian Perpu tersebut Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme yang langsung berada dibawah koordinasi Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan. Desk tersebut memiliki legitimasi dengan adanya Surat Keputusan (Skep) Menko Polkam yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan Nomor Kep. 26/Menko/Polkam/11/2002. Dalam Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme, kesatuan Anti Teror Polri, yang lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen IV Gegana, Brimob Polri bergabung dengan tiga organisasi anti terror angkatan dan intelijen. dalam perjalanannya institiusi anti teror tersebut kemudian melebur menjadi Satuan Tugas Antiterror dibawah koordinasi Departemen Pertahanan. Akan tetapi, lagi-lagi inisiatif yang dilakukan oleh Matori Abdul Djalil, Menteri Pertahanan berantakan, karena masing-masing kesatuan anti terror tersebut lebih nyaman berinduk kepada organisasi yang membawahinya. Praktik Satgas Anti Teror tersebut tidak efektif berjalan, selain karena eskalasi ancaman terror sejak Bom Bali I dan konflik komunal yang memaksa masing-masing kesatuan anti terror akhirnya berjalan sendiri-sendiri.

Akan tetapi, eskalasi terror yang begitu cepat memaksa Polri untuk mengkhususkan permasalahan anti terror pada satuan tugas khusus, dan akhirnya dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri yang tugas pertamanya adalah mengusut kasus Bom Natal tahun 2001 dilanjutkan dengan tugas-tugas terkait ancaman bom lainnya. Satgas Bom Polri ini menjadi begitu terkenal publik saat menangani beberapa kasus peledakan bom yang terkait dengan kalangan luar negeri, sebut saja misalnya Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom Kedubes Australia. Satgas ini berada dibawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dan dipimpin oleh perwira polisi bintang satu. Kepala Satgas Bom Polri yang pertama adalah Brigadir Polisi Gories Mere , dan kemudian digantikan oleh Brigjen Polisi Bekto Suprapto, dan yang ketiga adalah Brigjen Polisi Surya Dharma Salim Nasution. Bekto dan Surya Dharma berturut-turut menjabat sebagai Komandan Densus 88 AT yang pertama dan kedua.

Disamping ada satuan anti terror Gegana Brimob Polri, dan Satgas Bom Polri, Polri juga memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Anti Teror di bawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Anti Teror ini bertumpuk dan memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas Bom Polri, disamping itu dinamika yang sangat cepat perihal ancaman dan teror, Mabes Polri akhirnya melakukan reorganisasi terhadap Direktorat VI Anti Teror, di mana kemudian secara resmi Jenderal Da’I, Kapolri menerbitkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT Polri. Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindaklanjut dari diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut dengan UU Anti Terorisme , yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sedangkan TNI dan BIN menjadi unsure pendukung saja dari pemberantasan tindak pidana terorisme. Kondisi tersebut sesungguhnya sejalan dengan Inpres dan Perpu yang diterbitkan pemerintah sebelum undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme ini disahkan menjadi undang-undang.

Ada pertanyaan yang mengemuka yang berkembang di masyarakat, mengapa hanya Polri yang diberi wewenang dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ini? Bukankah kesatuan anti terror dari TNI, baik Kopassus, Denjaka, maupun Detasemen Bravo lebih handal dan memiliki pengalaman yang lebih mumpuni? Pertanyaan tersebut juga berkembang di internal TNI seputar kewenangan yang diberikan kepada Polri dalam pemberantantasan terorisme di Indonesia. Ada tiga alasan mengapa akhirnya Polri diberikan kewenangan utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, yakni: Pertama, pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan khusus anti terorisme yang handal dan profesiona, dengan dukungan peralatan yang canggih dan SDM yang berkualitas. Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan Densus 88 AT Polri ini menghabiskan dana lebih dari Rp. 15 Milyar, termasuk penyediaan senjata, peralatan intai, alat angkut pasukan, operasional, dan pelatihan, yang merupakan bantuan dari negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat dan Australia. Sebagaimana diketahui bahwa ketika Densus 88 AT Polri terbentuk, TNI masih diembargo persenjataan dan pendidikan militernya oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Sehingga salah satu strategi untuk mendirikan kesatuan anti terror tanpa terjegal masa lalu TNI adalah dengan mengembangkannya di kepolisian.

Kedua, kejahatan terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas negara (borderless) dan melibatkan banyak factor yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap sebagai domain kriminal, karena cita-cita separatism sebagaimana konteks terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi terror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa dari masyarakat. Karenanya terorisme dimasukkan ke dalam kewenangan kepolisian.

Ketiga, menghindari sikap resistensi masyarakat dan internasional perihal pemberantasan terorisme jika dilakukan oleh TNI dan intelijen. sebagaimana diketahui sejak Soeharto dan rejimnya tumbang, TNI dan kemudian lembaga intelijen dituding sebagai institusi yang mem-back up kekuasaan Soeharto. Sehingga pilihan mengembangkan kesatuan anti terror yang professional akhirnya berada di kepolisian, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, khususnya Pasal 2,4, dan 5.

Dengan alasan tersebut di atas, keberadaan Densus 88 AT Polri harus menjadi kesatuan professional yang mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana ditegaskan pada awal pembentukan. Bila merujuk pada Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi terror dengan modus peledakan bom. Dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan terror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam UU Anti Terorisme.

Tidak sampai disitu saja, penamaan Densus 88 AT Polri juga dipertanyakan banyak pihak, semisal adanya angka 88 di depan penamaan Densus dianggap mengekor pada Delta 88, pasukan khusus Amerika Serikat. Padahal angka 88 dibelakang nama densus adalah simbolisasi sepasang borgol, yang identik dengan tugas kepolisian. Di samping itu juga angka 88 dianggap sebagai angka kramat,karena angka tersebut merupakan representasi jumlah korban terbanyak dalam Peledakan Bom Bali I, tahun 2002 yang merupakan warga negara Australia. Di samping itu angka delapan juga dimaknai oleh Densus 88 AT Polri sebagai pekerjaan pemberantasan terorisme yang tak kenal henti dan dan berkesinambungan. Sedangkan tulisan AT atau anti terror yang berada dibelakang angka 88 dianggap sebagai mengklaim keseluruhan lembaga anti teror yangada di Indonesia, sehingga dianggap sebagai upaya untuk mengambil porsi kewenangan kesatuan anti terror lain yang masih aktif, baik di TNI maupun BIN. Penggunaan anti terror dibelakang angka 88 sesungguhnya merujuk pada reinkarnasi dari Satgas Bom dan Direktorat VI Anti Teror yang berada di bawah kendali Bareskrim Polri menjadi Densus 88 AT Polri. Penegasan anti terror ini juga untuk membedakan dan membatasi wewenang Densus 88 AT Polri hanya terbatas pada fungsi kontra terror, khususnya terhadap aksi terror dengan bahan peledak.

Sementara itu secara organisasional Densus 88 AT berada di Mabes Polri dan Polda, untuk yang di Mabes Polri berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang dipimpin oleh Kepala Densus 88 AT Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. pada tingkat kepolisian daerah, Densus 88 AT Polri berada di di bawah Direktorat Serse (Ditserse) dipimpin oleh perwira menengah polisi, tergantung tipe Poldanya, untuk Polda Tipe A, Densus 88 AT dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi, sedangkan di Polda Tipe B dan Persiapan, dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. pada tingkat Mabes Polri, Kepala Densus 88 AT baru terjadi dua kali pergantian pimpinan, yakni yang pertama Brigjen Polisi Bekto Suprapto, yang dipindah menjadi Kapolda Sulawesi Utara, yang digantikan oleh Brigjen Polisi Surya Dharma Salim Nasution, mantan Direktur I Bidang Keamanan dan Transnasional Bareskrim Mabes Polri.

Sedangkan struktur organisasi dari Densus 88 AT Polri memiliki empat pilar pendukung operasional setingkat sub-detasemen (Subden), yakni: Subden Intelijen, Subden Penindakan, Subden Investigasi, dan Subden Perbantuan. Di bawah Subden terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88 AT Polri, seperti pada Subden Intelijen terdapat Unit Analisa, Deteksi, Unit Kontra Intelijen, pada Subden Penindakan terdapat Unit Negoisasi, Pendahulu, Unit Penetrasi, dan Unit Jihandak. Sedangkan pada Subden Investigasi membawahi Unit Olah TKP, Unit Riksa, dan Unit Bantuan Tekhnis, terakhir pada Subden Bantuan terdapat Unit Bantuan Operasional dan Unit Bantuan Administrasi.

Salah satu prasyarat dari rekruitmen bagi anggota dan personil Densus 88 AT Polri dari negara pemberi bantuan dana untuk pengembangan dan pembentukan kesatuan khusus anti teror adalah anggota dan personil Polri sedapat mungkin belum pernah ditugaskan di Aceh, Papua, maupun Timor-Timur yang banyak melakukan pelanggaran HAM. Akan tetapi agak sulit untuk direalisasikan persyaratan tersebut, apalagi banyak dari personil Densus 88 ATPolri berasal dari Brimob Polri, kesatuan khusus yang memiliki kualifikasi tempur. Sehingga permintaan tersebut diperlonggar dengan pola pendekatan ketrampilan yang layak sebagai anggota kesatuan khusus. Di samping dari unsure Brimob, khususnya dari Gegana, unsure lain yang menjadi pilar pendukung Densus 88 AT adalah dari Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri dan Bareskrim. Di samping tiga pilar pendukung operasional tersebut, rekrutimen personil Densus 88 AT Polri juga dapat berasal dari akademi kepolisian, Sekolah Polwan,serta unsure sekolah kekhususan yang ada di lingkungan Polri.

Saat ini personil Densus 88 AT Polri di tingkat pusat tak lebih dari 400 orang dengan kualifikasi anti terror terbaik. Sedangkan di tingkat Polda, personil Densus 88 AT Polri berkisar antara 50 hingga 75 personil. Sebelum direkrut dan menjadi bagian dari Densus 88 AT Polri, para anggota Polri tersebut terlebih dahulu dilatih di Pusat Pendidikan (Pusdik) Reserse Polri di kawasan Mega Mendung, Puncak, Jawa Barat serta Pusat Pendidikan Anti Teror Nasional (Platina), Kompleks Akademi Kepolisian, Semarang. Para pengajarnya, selain internal Polri, juga berasal dari instruktur CIA, FBI, National Service-nya Australia, dan jaringan organisasi intelijen Barat lainnya. Selain diajari berbagai teori dan metodologinya, kedua pusat pendidikan tersebut juga difasilitasi oleh simulator dan pendukung lainnya.

Sementara itu dukungan persenjataan dan peralatan pendukung lainnya dapat dikatakan sangat canggih, sebut saja misalnya senapan serbu jenis Colt M4 5.56 mmdan yang terbaru jenis Steyr-AUG, atau senapan penembak jitu, Armalite AR-10, serta shotgun model Remington 870 yang ringan dan sangat handal buatan Amerika Serikat. Selain persenjataan, setiap personil Densus 88 AT Polri dilengkapi dengan peralatan personal maupun tim; alat komunikasi personal,GPS, kamera pengintai malam, alat penyadap dan perekam mikro, pesawat interceptor, mesin pengacak sinyal, dan lain-lain. Untuk mendukung keberhasilan operasional, Densus 88 AT Polri juga bekerja sama dengan operator telepon seluler, dan internet untuk mendeteksi setiap pergerakan kelompok terorisme dalam berkomunikasi. Sementara untuk unit penjinak bom juga diperlengkapi dengan peralatan pendukung, semisal pendeteksi logam terbaru, sarung tangan dan masker khusus, rompi dan sepatu anti ranjau darat, serta kendaraan taktis peredam bom. Sempat juga diisukan Densus 88 AT Polri memiliki pesawat Hercules seri C-130 sendiri untuk mempermudah mobilisasi personil, tapi isu tersebut sulit dibuktikan, karena faktanya Mabes Polri telah membentuk Densus 88 AT Polri di tingkat Polda, ini berarti juga menjawab jika isu tersebut tidak sepenuhnya benar.

Seperti diketahui bersama bahwa dukungan anggaran untuk membentuk kesatuan anti terror dengan naman Densus 88 AT Polri ini berasal dari Amerika Serikat, tepatnya melalui Jasa Keamanan Diplomatik (US Diplomatic Security, State Department). Di awal pembentukan Densus 88 AT Polri tak kurang dari Rp. 150 Milyar pada medio tahun 2003 , sedangkan tahun berikutnya operasional Densus 88 AT Polri pada tahun 2004 hanya Rp. 1.5 Milyar, hal ini bisa jadi disebabkan karena tertutupi oleh alokasi anggaran pembentukan di pertengahan tahun 2003. Dan hal tersebut terbukti, pada tahun 2005 anggaran yang digunakan membesar menjadi Rp. 15 Milyar, dan pada anggaran tahun 2006 meningkat fantastis menjadi Rp. 43 Milyar . Dana tahun 2006 tersebut belum untuk pembentukan Densus 88 AT Polri di daerah, karena pada kenyataannya para Kapolda yang bersangkutan kreatif dalam mencari bantuan anggaran untuk pengembangan Densus 88 AT Polri di wilayahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Irjen Pol. Firman Gani, ketika menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya yang mampu membangun gedung Densus 88 AT atas bantuan swadaya. Meski dilarang sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, namun dengan keterbatasan anggaran negara,maka proses tersebut menjadi satu pembenaran bagi Polda-Polda lain untuk mengikuti jejak Polda Metro Jaya .

Dengan mengacu pada uraian tersebut diatas, maka tak heran apabila Densus 88 AT Polri diharapkan oleh internal Polri dan pemerintah Indonesia untuk menjadi kesatuan anti terror yang handal dan professional. Sejak tahun 2003 hingga tulisan ini dibuat, Densus 88 AT Polri telah berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme, sebagaimana amanat UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri, dan UU Anti Terorisme. Dua bulan setelah kesatuan ini terbentuk, langsung dihadapi dengan terjadinya serangan bom mobil di HOTEL J.W. Marriot, yang merupakan hotel miliki jaringan Amerika Serikat, 13 orang tewas. Dalam hitungan minggu, jaringan pengebom hotel mewah tersebut dapat dibongkar, dan ditangkap .

Masa persidangan para pelaku bom Marriot belum usai, pada 9 September 2004 Jakarta dikejutkan kembali dengan ledakan bommobil berkekuatan besar di depan Kedutaan Besar Australia, Jl. Rasuna Said, Kuningan Jakarta. Peledakan bom ini menewaskan puluhan orang yang tidak terkait dengan kedutaan besar tersebut. yang fantastis adalah dalam waktu satu bulan, Densus 88 AT Polri bersama Australia Federal Police (AFP) berhasil membongkar kasus tersebut, dan menangkap para pelakunya diganjar dengan penjara belasan tahun dan hukuman mati .

Setahun setelah ledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia, atau yang dikenal dengan Bom Kuningan, Bali, Pulau Dewata kembali diguncang bom dengan kekuatan besar, meski tak sebesar Bom Bali I. Meski demikian ledakan tersebut 23 orang dan melukai ratusan lainnya. Sekali lagi, dalam tiga bulan, dengan gerak cepat Densus 88 AT Polri dapat membongkar dan menangkapi para pelakunya. Bom Bali II ini pula yang mendekatkan Densus 88 AT Polri dengan gembong terorisme yang paling dicari di Indonesia Dr. Azahari. Selang satu bulan setelah Bom Bali II, Densus 88 AT Polri menyerbu kediaman buronan teroris Dr. Azahari, di Batu Malang, Jawa Timur. Penyerbuan ini menyebabkan gembong teroris yang paling dicari di Indonesia dan Malaysia ini tewas, dan kasus inilah yang kemudian melambungkan nama Densus 88 AT Polri sebagai satuan anti terror terkemuka di Asia. Dalam waktu bersamaan juga Densus 88 AT Polri berhasil menangkap pelaku peledakan bom di Pasar Tradisional Kota Palu. Pelaku merupakan salah satu dari kelompok yang bertikai di Poso.

Pada tahun 2006, Densus 88 AT Polri hampir menangkap salah satu gembong teroris lainnya; Noordin M. Top, dalam penggrebekan yang dilakukan Densus 88 AT Polri di Dusun Binangun, Wonosobo, Jawa Tengah tersebut Noordin dapat meloloskan diri dari kejaran personil Densus 88 AT Polri. Penyergapan yang disertai dengan tembak menembak tersebut Densus 88 AT Polri berhasil menangkap dua orang dan menembak mati dua tersangka lainnya . Selang setahun kemudian, tepatnya pada 22 Maret 2007, Densus 88 AT Polri melakukan penggerebekan terhadap Kelompok Terorisme Jawa Tengah dan berhasil membongkar jaringan persenjataan dan bom terbesar sejak 30 tahun terakhir di kawasan Sleman, Yogyakarta, dan menangkap tujuh tersangka yang diduga pemilik, penyimpan, dan perakit bahan peledak. Dalam penyergapan tersebut juga menewaskan dua orang pelaku yang berupaya melarikan diri .

Menyusul terbongkar jaringan Terorisme Kelompok Jawa Tengah, Densus 88 AT Polri juga berhasil menagkap dan melumpuhkan Abu Dujana alias Ainul Bahri Komandan Sayap Militer Jama’ah Islamiyah (JI),dan Zarkasih, Amir JI . Penangkapan keduanya merupakan prestasi yang makin melambungkan nama Densus 88 AT Polri dan membuat Densus 88 AT Polri dapat membuktikan bahwa Indonesia memiliki kesatuan anti terror yang handal dan professional .

Peran yang melekat pada Densus 88 AT Polri ini sesungguhnya mempertegas komitmen Polri, dan pemerintah Indonesia dalam berperan aktif dalam Perang Global melawan Terorisme. Sepanjang empat tahun sejak terbentuknya, peran dan fungsi Densus 88 AT Polri, tidak saja mengharumkan nama kepolisian, tapi juga negara didunia internasional. Dan memperluas keorganisasian Densus 88 AT Polri hingga ketingkat daerah menjadi penegas bahwa komitmen Polri dalam memberantas tindak pidana terorisme tidak main-main. Bahkan dalam perjalanannya, Densus juga tidak hanya terfokus pada identifikasi dan pengejaran aksi terror dan bom, tapi juga membantu unit lain di Polri dalam menindak pelaku kejahatan lainnya seperti Illegal Logging, narkotika dan lain sebagainya. Bahkan tak jarang pula Densus 88 AT Polri membantu identifikasi permasalahan kewilayahan sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus pengibaran bendera RMS pada acara kenegaraan di Maluku.

Meski terfokus pada pemberantasan tindak pidana terorisme, sesungguhnya Densus 88 AT Polri juga memiliki tiga peran dan fungsi yang melekat lainnya yakni: Pertama, karena Densus 88 AT Polri berada di Bareskrim Mabes Polri, dan Ditserse Polda, maka personil Densus 88 AT juga merupakan personil dengan kualifikasi seorang reserse yang handal. Sehingga tak heran apabila setiap aktivitas yang melibatkan Bareskrim dan Ditserse, hampir selalu menyertakan personil Densus 88 AT Polri di lapangan, khususnya terkait dengan kejahatan khusus, seperti; narkoba, pembalakan liar, pencurian ikan, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah kasus pembalakan liar di Riau dan Kalimantan Barat yang diduga melibatkan perwira polisi, Densus 88 AT Polri bersama dengan Brimob Polda melakukan perbantuan kepada Bareskrim Mabes Polri dan Ditserse Polda .

Kedua, seorang personil Densus 88 AT Polri juga merupakan seorang anggota Polri yang memiliki kualifikasi sebagai seorang anggota intelijen keamanan, dalam melakukan pendeteksian, analisis, dan melakukan kontra intelijen. Dalam beberapa kasus keterlibatan anggota Densus 88 AT dalam kerja-kerja intelijen kepolisianjuga secara aktif mampu meningkatkan kinerja dari Mabes Polri ataupun Polda setempat, sebagaimana yang dilakukan Polda-Polda yang wilayahnya melakukan Pilkada dan rawan konflik lainnya .

Ketiga, seorang personil Densun 88 AT Polri juga adalah seorang negoisator yang baik. Seorang negoisator dibutuhkan tidak hanya oleh Densus 88 AT tapi juga oleh organisasi kepolisian secara umum. Artinya seorang negoisator dibutuhkan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa yang lebih besar, semisal kasus penyanderaan oleh anggota terorisme, ataupun mengupayakan berbagai langkah agar prosesnya meminimalisir resiko, dengan tetap menegakkan hokum, sebagai pilar utama tugas kepolisian secara umum. Negoisasi sangat pelik sempat dilakukan saat mengepung tempat persembunyian Dr. Azahari dan Noordin M.Top. Meski keduanya tidak dapat ditangkap,karena Dr. Azahari memilih meledakkan diri, dan Noordin M.Top berhasil lolos, namun prosedur dan langkah yang dilakukan oleh negoisator dari Densus 88 AT Polri relatif berhasil, karena tidak sampai melukai ataupun berdampak negative pada masyarakat sekitarnya.

Koordinasi Antar Kesatuan Anti Teror

Keberhasilan Densus 88 AT Polri dalam menyempitkan ruang gerak kelompok terorisme di Indonesia memberikan konsekuensi yang tidak kecil bagi Densus 88 AT Polri, maupun hubungan antar aparat keamanan lainnya. Tewasnya Dr. Azahari dan tertangkapnya sejumlah petinggi JI di Indonesia membuat pola pemberantasan tindak pidana terorisme terfokus pada Noordin M.Top, yang hingga saat ini belum tertangkap. Dan konsekuensi dari keberhasilan Densus 88 AT Polri ini berdampak pada hubungan antar kesatuan anti teror di Indonesia yang makin kurang harmonis, meski secara tugas dan fungsi Densus 88 AT Polri dibatasi kewenanganya hanya pada pemberantasan terror yang menggunakan bom dan aksi terror lainnya. Ada dua konsekuensi yang mengikuti keberhasilan Densus 88 AT Polri, yakni: Pertama, konsekuensi internal. Tipisnya perbedaan antara unit dan kesatuan anti terror yang ada di tubuh Polri mengandung resiko konflik internal. Benih-benih konflik tersebut menguat saat proses penyerbuan tempat persembunyian Dr. Azahari di Batu, Malang, Jawa Timur. Sebagaimana diketahui bahwa di internal Polri terdapat empat unit yang memiliki kualifikasi anti terror: Brimob Polri dengan Gegana dan Wanteror-nya, Satgas Bom Polri, Direktorat VI Anti Teror, dan Densus 88 AT Polri. Dalam penyerbuan tersebut terjadi friksi kecil antara personil Densus 88 AT Polri dengan unit lainnya.

Hal yang menarik adalah meski Densus 88 AT telah terbentuk, keberadaan Direktorat VI Anti Teror, Satgas Bom Polri, serta keberadaan Detasemen C Resimen IV Gegana Brimob Polri masih tetap dipertahanankan. Asumsi awal sesungguhnya sangat baik, yakni masing-masing kesatuan tersebut dapat saling mengisi dan bersinergis, akan tetapi pada kenyataannya keberadaan tiga kesatuan anti teror di tubuh Polri seolah mengulang proses yang terjadi pada Satgas Anti Teror yang digagas Matori Abdul Djalil, di mana minim koordinasi dan terjadi persaingan antara satu dengan yang lainnya. Beruntung, meski terlambat Kepala Bareskrim, Bambang Hendarso Danuri kemudian membubarkan Satgas Bom Polri, yang merupakan bagian dari badan yang dia pimpin, dan berupaya membesarkan nama Densus 88 AT,yang juga dibawah kendalinya. Harus diakui bahwa keberadaan tiga kesatuan anti teror di dalam tubuh Polri ini menjadi bagian yang kurang baik, bagi internal Polri, setidaknya dibutuhkan penegasan peran dan fungsi masing-masing. Sampai saat ini peran dan fungsi antara Direktorat VI Anti Teror, Densus 88 AT Polri, dan Brimob Polri hampir sama dan mirip satu dengan yang lainnya, meski hingga saat ini belum terjadi permasalahan yang mengemuka, namun bukan tak mungkin permasalahan tersebut muncul dan menjadi problematika di masa yang akan datang .

Kedua, konsekuensi eksternal. Keberhasilan Densus 88 AT Polri telah menjawab keraguan dari petinggi di TNI dan BIN tentang kemampuan Polri dalam mengembangkan kesatuan anti terror yang professional dengan kualifikasi terbaik. Kondisi ini mengarah kepada konflik terbuka antara kesatuan anti terror di lapangan, khususnya terkait dengan penanganan separatism di Aceh dan Papua, serta konflik komunal seperti di Poso dan Maluku, dimana Densus 88 AT Polri, karena berada di bawah Ditserse Polda, maka dilibatkan juga pada operasional kasus-kasus tersebut di atas. Padahal, bila mengacu kepada UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI separatism menjadi titik temu tugas antara TNI dan Polri, di mana TNI menjadi unsur utama, dan Polri menjadi unsur pendukung. Selama ini penugasan dari terhadap aksi terror terkait separatism adalah oleh Brimob Polri, dengan unit Wanteror dan Gegana.

Dua konsekuensi tersebut harus disikapi dengan pendekatan kelembagaan dan ancaman terror dan eksistensi bangsa ini. Terkait dengan kelembagaan dibutuhkan koordinasi yang efektif dan solid, agar masing-masing kesatuan anti terror dapat menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dan professional. Dalam konteks ini dibutuhkan garis penegas dan koordinasi. Sekedar gambaran misalnya Detasemen Penanggulangan Teror Kopassus lebih fokus pada aksi terror yang terjadi di perbatasan negara, separatism dengan intensitas tinggi, serta ancaman terror terkait dengan kedaulatan negara, dengan spesialisasi pada perang kota, pembajakan pesawat, dan kontra intelijen. Sementara itu Den Bravo Paskhas TNI AU lebih banyak memfokuskan pada pengamanan Alat utama system persenjataan (Alutsista), anti pembajakan pesawat, dan kontra intelijen. sedangkan Den Jaka memiliki spesialisasi anti pembajakan laut, segala bentuk aksi terror laut, sabotase, dan kontra intelijen. dan Densus 88 AT lebih memfokuskan pada segala bentuk terror yang menggunakan media bom yang akan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat dan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri).

Dari empat kesatuan anti terror ini sebenarnya ada pembatas yang sangat jelas, yakni masing-masing memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Hanya ada irisan tugas dan peran dari keempat kesatuan anti terror ini yakni pada kualifikasi intelijen dan kontra intelijen. selain itu masing-masing kesatuan juga ada yang memiliki kesamaan peran, seperti antara Den Gultor dengan Den Bravo, yang sama-sama memiliki kualifikasi anti pembajakan pesawat terbang.

Sementara bila dilihat dari ancaman aksi terror di masa yang akan datang bila mengacu kepada Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008, maka setidaknya terdapat empat ancaman terhadap eksistensi negara yakni: Separatisme, terorisme, konflik komunal, dan kejahatan transnational. Pada ancaman separatisme, jika memungkinkan keempat kesatuan anti terror tersebut dapat ditugaskan bersamaan dengan masing-masing kualifikasinya. Sebagai dalam definisi terorisme yang lebih luas, separatism digolongkan sebagai salah satu tipe dari terorisme, karena cenderung menggunakan kekerasan,dan terror. Kemungkinan meningkatnya ancaman terorisme tersebut adalah kegagalan perjanjian perdamaian di Aceh, serta Otonomi Khusus di Papua.

Pada ancaman terrorism, Densus 88 AT Polri memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan kesatuan anti terror lainnya. Hal ini disebabkan karena kejahatan terorisme merupakan spesialisasi kemampuan yang dimiliki oleh Densus 88 AT Polri. Sementara kesatuan anti terror lainnya dapat saja diperbantukan tentunya dengan spesifikasi kejahatan yang terkait dengan kemampuan kesatuan-kesatuan tersebut, misalnya pembajakan pesawat bisa saja Den Gultor dan Den Bravo yang melakukan tindakan dengan koordinasi Densus 88 AT Polri.

Sedangkan pada ancaman yang terkait konflik komunal sedapat mungkin proses penyelesaiannya dilakukan oleh unit lain yang ada diluar kesatuan anti terror, seperti Brimob Polri ataupun kesatuan yang ada di TNI lainnya, sebagaimana yang dilakukan pada Kerusuhan di Kalimantan dan Kupang. Khusus pada penanganan konflik komunal di Poso dan Maluku, Densus 88 AT Polri terlibat karena disinyalir konflik tersebut dimanfaatkan oleh jaringan terorisme dengan berbagai aksi terror yang dilakukan di kedua tempat tersebut.

Dan terakhir, pada kejahatan transnational, sangat dimungkinkan keempat kesatuan anti terror ini terlibat aktif. Hal tersebut dikarenakan kejahatan transnational memanfaatkan berbagai sarana, baik darat, laut, maupun udara.

Untuk membangun koordinasi yang efektif tidak hanya terbatas pada pertemuan antara kepala staf dan kepolisian,tapi dibutuhkan satu mekanisme yang mengikat internal. Ada dua prasyarat agar koordinasi dapat berjalan dengan baik, yakni:

Perlu ada revisi terhadap UU Anti Terorisme agar lebih komprehensif, tidak sekedar mengatur proses tindak pidana terorisme terkait dengan jaringan international seperti Al Qaida,dan Jama’ah Islamiyah, melainkan juga menyangkut efek gerakan separatism, konflik komunal,dan kejahatan transnational.
Perlu diefektifkan kembali Desk Koordinasi Anti Teror yang digagas oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Artinya Satgas Anti Teror sebagaimana yang digagas oleh Menteri Pertahanan waktu itu, Matori Abdul Djalil, akan ditolak oleh Polri, karena Departemen Pertahanan dianggap sebagai representasi dari institusi militer. Sehingga dibutuhkan institusi yang netral, salah satunya adalah Menko Polkam.

Sehingga, dengan adanya koordinasi yang efektif antar kesatuan anti terror akan memberikan satu garansi bagi makin efektifnya pemberantasan terorisme di Indonesia, dengan tetap bersandar pada batasan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing kesatuan tersebut. Dan kehadiran Densus 88 AT Polri, harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk memperkokoh barisan kesatuan anti teror di Indonesia dalam memberantas terorisme.

Kesimpulan

Dari uraian tersebut tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan Densus 88 AT Polri sebagai salah satu kesatuan anti terror yang telah ada mampu memberikan bukti yang efektif dan terukur. Peran Densus 88 AT Polri yang dibatasi pada pemberantasan terorisme bernuansa terror bom menjadi satu kekhususan yang memberikan berkah bagi Polri. Setidaknya bila diukur dengan pencitraan prestasi, stimulasi dan efektifitas pengembangan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana.

Terlepas dari keberhasilan yang diraih oleh Densus 88 AT Polri masih menyisakan permasalahan terkait dengan batasan tugas dan fungsi di internal Polri dengan Brimob Polri, khususnya Unit Gegana dan Unit Wanteror. Perlu dipertegas batasan dan koordinasi di lapangan antara kedua kesatuan khusus yang dimiliki oleh Polri tersebut. Sedangkan permasalahan koordinasi dan pembagian wewenang dengan kesatuan anti terror dari TNI dibutuhkan penegasan adanya payung hukum yang mempertegas batasan dan koordinasi tugas dan fungsi di masa yang akan dating. Sebab, sebagaiamana diketahui bahwa ancaman terorisme akan makin berkembang dengan berbagai varian dan model. Dan menggantungkan harapan hanya pada satu kesatuan anti terror saja tentu bukan pilihan bijak. Sehingga perlu koordinasi dengan tahapan yang lebih detail dan memberikan gambaran yang seutuhnya akan pentingnya menjaga eksistensi negara dan masyarakatnya dari ancaman terror.

Sumber : muradi.wordpress.com

Upaya Mereduksi Budaya Militerisme Dalam Pendidikan Polri

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Sun, 23 Aug 2015 21:12:00 +0700

Sebagai respon positif kemudian lahir Tap MPR/VI/2000 dan Tap MPR/VII/2000 tentang pemisahan dan peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden. Tindak lanjut dari keluarnya kedua Tap MPR tersebut adalah dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang berkaitan juga dengan peran dan posisi TNI dalam peran perbantuannya pada Polri. Penataan kelembagaan Polri sebagai bagian dari pemisahan dan diberikannnya kembali kemandirian dan otonomi pada operasional dan pembinaan menjadi satu tantangan serius bagi Polri. Berbagai permasalahan yang mengikuti perubahan besar tersebut, bentrokan antara anggota Polri dengan anggota TNI juga marak. Hal ini terkait pada pengembalian kepercayaan diri Polri, tidak lagi menjadi bayang-bayang TNI, sebagaimana yang terjadi di masa lalu.

Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak lagi dilakukan dengan pendekatan militeristik, tapi lebih persuasif. Dengan mengedepankan pendekatan personal yang lebih manusiawi, membuat Polri perlahan tapi pasti menjadi bagian dari masyarakat sipil. akan tetapi, harus diakui bahwa meski telah berpisah dari TNI, namun watak militerisme masih menjadi suatu permasalahan yang serius. Dengan berbagai situasi dan kondisi, Polri terus melakukan perubahan yang signifikan dengan mengedepankan penghargaan pada hak asasi manusia (HAM), sebagaimana yang termakhtub dalam UU No. 2 Tahun 2002.

Kasus kekerasan fisik yang terjadi di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang menjadi satu penegas bahwa budaya militerisme masih menjadi bagian dari pedidikan di lingkungan Polri. Bisa jadi hal tersebut merupakan satu penyimpangan dari implementasi pendidikan Polri yang sudah menitikberatkan pada demokrasi dan HAM setelah memisahkan diri dari TNI. Penyimpangan tersebut dapat dipahami, mengingat setelah lebih dari 30 tahun tersubordinat TNI. Namun demikian masih menjadi pertanyaan besar apabila melihat lebih dari enam tahun terpisah dari TNI, seharusnya Polri mampu mengimplementasikan pendekatan sipil yang menjadi pencitraan Polri pasca pemisahan tersebut.

Tulisan ini akan membahas tentang upaya untuk mereduksi budaya militerisme dalam pendidikan Polri. Hal ini diasumsikan sebagai bagian untuk mencegah sedini mungkin prilaku menyimpang dari anggota Polri untuk mempraktikkan budaya militerisme dalam tugas operasional keseharian. Sehingga Polri yang profesional, dan memiliki pencitraan yang baik sebagaimana yang kita damba akan terwujud.

Prilaku Menyimpang dan Pencitraan Polri
Hubungan antara polisi dan masyarakat di negara berkembang dalam banyak kasus ternyata memberikan satu persfektif baru bagi penataan kepolisian di Indonesia. Yang menarik, terlepas dari hal tersebut, ternyata hubungan antara masyarakat dengan polisi di negara berkembang selalu berkaitan denagn berlatar belakang sistem politik dan pemerintahan. Keberadaan kepolisian di banyak negara, khususnya negara berkembang masih dilingkupi oleh semangat militeristik.

Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, esensi dari kepolisian adalah bagian dari sipil dan menjalankan fungsi-fungsi penegakkan hukum, sebagai bagian dari fungsi kepolisian. Dalam pengertian sesungguhnya bahwa keterkaitan antara peran dan fungsi kepolisian dengan masyarakatnya khususnya di negara berkembang dikaitkan pula dengan sistem politik dan pemerintahan suatu negara. Di Malaysia misalnya, karena tata kelola administrasi dan manajemen kepolisiannya baik, maka hampir tidak ditemukan kendala yang serius keterkaitan hubungan antara kepolisian dengan masyarakat. Sementara di Filipina, proses yang sama seperti di Indonesia juga terjadi, di mana budaya militeristik dari kepolisian tersebut memaksa perubahan format dari kepolisian daerah/otonom menjadi kepolisian nasional. Yang menarik, meski pola hubungan antara masyarakat dengan kepolisian berjalan baik, di Filipina masyarakatnya dapat mengontrol kinerja kepolisian mereka melalui komisi kepolisian yang dibentuk sebagai lembaga pengawas dari kinerja kepolisian negara tersebut.

Sementara Eric Fromm mengatakan bahwa faktor masyarakat akan mampu membuat individual yang ada di dalamnya terbawa ataupun hanyut dalam pilihan-pilihan yang tidak umum dengan kesenangan dan insting pribadi yang membuat anggota polisi berprilaku menyimpang, Ini terjadi karena secara umum kondisi lingkungan di sekitarnya tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan anggota polisi tersebut. Dalam banyak kesempatan Fromm menyatakan bahwa kondisi tersebut disebabkan karena individual, dalam hal ini anggota polisi relative terasingkan dari masyarakat sekitar akibat dari pilihan-pilihan hidupnya.

Fogelson melihat bahwa perasaan merasa lebih rendah dan menganalogikan diri menjadi bagian dari kasta terendah dalam strata masyarakat, karena anggota polisibekerja membersihkan hal-hal yang kotor di dalam masyarakat menumbuhkan semangat yang pada akhirnya mendorong anggota Polri bertindak dan berprilaku menyimpang dari norma-norma sosial yang ada. Ia menyebutkan bahwa efek dari perasaan menjadi bagian yang terendah dalam masyarakat (Paria Kompleks) karena melakukan hampir segala hal yang kotor yang ada di masyarakat mengarah kepada tiga hal. Pertama, perasaan tersebut mampu menstimulasi psikologis anggota polisi untuk menerima situasi dan kondisi yang dihadapi, dan menjadikan situasi tersebut sebagai cerminan untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian. Kedua, perasaan paria kompleks tersebut mendorong ketidakpuasaan yang akut di anggota, sehingga mengarah kepada tuntutan kompensasi, baik politik, maupun ekonomi agar secara institusi maupun perorangan anggota polisi dapat sejajar di mata masyarakat. ketiga, perasaan paria kompleks juga mendorong anggota kepolisian untuk bertindak anarkis sebagai bentuk pelampiasan karena beban kerja yang tidak menyenangkan. Bentuk pelampiasan tersebut biasanya mengarah kepada tindakan melawan hukum, apakah melakukan pembekingan terhadap perjudian, ataupun yang lainnya.

David L. Carter mengungkapkan bahwa penyimpangan polisi, dengan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki akan mendorong terjadinya pemudaran wibawa polisi. Memudarnya wibawa polisi akan mengarah kepada suatu instabilitas keamanan, yang bukan tidak mungkin akan mendorong tindakan anarkis. Memudarnya wibawa polisi ini sama artinya menyeret kembali Polri kembali ke dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Dalam konteks kekinian memudarnya pencitraan dan wibawa Polri salah satunya disebabkan oleh prilaku militeristik dalam menjalankan tugas. Hal ini terkait dengan masih bercokolnya budaya militeristik dalam ’rahim’ pendidikan di Polri, bisa jadi pada pendidikan tingkat lanjut seperti PTIK, Lemdiklat, SESPIM POLRI, ataupun SESPATI POLRI hal tersebut kecil sekali ditemukan. Namun bila dikaji lebih dalam, khususnya pada pendidikan tingkat dasar seperti pada Sekolah Polisi Negara (SPN), dan Akedemi Kepolisian (Akpol) maka watak dasar militeristik dalam pendidikan tersebut akan sangat kentara. Penyimpangan prilaku anggota Polri bukan saja disebabkan karena keterbatasan materi dan kurangnya kesejahteraan anggota, melainkan lebih dari itu, penanaman watak dan budaya militeristik pada pendidikan dasar menjadi satu sumber dari prilaku menyimpang anggota Polri, khususnya pada tindakan kekerasan yang melawan prinsip dasar demokrasi dan HAM.

Bila dikaji lebih dalam ada tujuh prilaku menyimpang Polri, baik yang terkait dengan tindak kriminalitas maupun yang bertentangan dengan prinsip dan nilai demokrasi dan HAM.

Sikap dan prilaku anggota Polri di masyarakat yang menampilkan kesan ’sok jago’ dan melakukan tindakan penekanan agar masyarakat takut dan oknum anggota Polri tersebut mengambil keuntungan pribadi.
Oknum anggota Polri melakukan pemerasan, dalam bentuk pembodohan penjeratan pasal-pasal terhadap masyarakat pada berbagai kasus kriminalitas, agar masyarakat memberikan materi dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya.
Pembekingan perjudian dan tindakan melawan hukum lainnya. Hal ini dilakukan oknum anggota Polri untuk memperkaya diri sendiri, dengan asumsi membiarkan perjudian berkembang, namun sesekali melakukan razia atau penggrebekan untuk mengelabui atasannya dan membangun posisi tawar oknum tersebut pada pengelola tempat perjudian ataupun prostitusi lainnya.
Oknum anggota Polri melakukan tindakan melawan hukum berat seperti perampokan, dan pembunuhan. Penyimpangan prilaku ini sangat berat, karena oknum anggota Polri tersebut telah memosisikan dirinya sebagai pelanggar hukum, dan melawan hukum, yang seharusnya ditegakkan.
Penyimpangan terhadap visi dan misi serta doktrin Polri seperti pada tindakan kekerasan terhadap tahanan, pengunjuk rasa, serta aktivitas kekerasan lain yang dipraktikkan dalam operasional lapangan. Dalam kasus ini sesungguhnya Polri telah menyusun berbagai protap yang memagari agar Polri tidak lagi menggunakan pendekatan kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dalam konteks ini dapat dilihat bahwa penyimpangan pada prosedur yang telah ada menjadi penegas sejatinya budaya militerisme tersebut belum benar-benar hilang.
Berupaya mempraktikkan pola dan langkah yang seharusnya ditinggalkan oleh Polri ketika memutuskan berpisah dengan TNI, yakni melakukan pengintelan terhadap anggota DPR, terkait dengan isu yang berkembang saat itu tentang impor beras dari Vietnam, di mana anggota DPR dari PDI Perjuangan dan PKS, serta berbagai pola yang sama sekali bertentangan dengan esensi Polri sebagai polisi profesional.
Terlibat atau dilibatkan dalam politik praktis. Meski dalam kasus ini Polri cenderung pasif, tapi dalam berbagai kasus sejak Polri berdiri upaya untuk membangun posisi tawar dengan terlibat dalam politik praktik juga terjadi. Kasus terakhir misalnya keterlibatan Polri dalam konflik antara Abdurrahman Wahid, yang ketika itu sebagai presiden dengan DPR.

Ketujuh prilaku menyimpang tersebut sejatinya tidak perlu terjadi apabila implementasi dari esensi Polri sebagai polisi sipil yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Penyimpangan prilaku ini pula yang membuat pencitraan Polri di mata masyarakat tidak kunjung membaik. Berbagai permasalahan dan tantangan yang seharusnya direspon dengan baik oleh Polri justru menjadi bumerang bagi Polri sendiri. Pencitraan yang kurang baik ini pulalah yang mendorong berbagai upaya dari Polri untuk menegakkan aturan dan hukum. Berbagai sangsi agar ada efek jera bagi oknum anggota Polri yang berprilaku menyimpang mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, sanksi adiminstratif, hukuman badan, hingga pemecatan. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Polri belum sepenuhnya berhasil, hal ini terkait pada esensi pendidikan awal Polri yang masih belum bebas dari budaya militerisme. Sehingga diperlukan kebijakan yang strategis untuk mereduksi, dan pada akhirnya menghilangkan sama sekali budaya militerisme dalam pendidikan Polri disemua tingkatan.

Internalisasi Demokrasi dan HAM dalam Pendidikan Polri
Mengacu pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 4 yang menegaskan bahwa tugas Polri harus menjunjung tinggi HAM, serta esensi dari nilai dan prinsip demokrasi. Kesadaran yang dibangun oleh anggota Polri baru terbatas pada semangat eforia terpisah dari TNI, belum pada pengembangan sikap dan watak polisi sipil, yang menjunjung tinggi HAM, dan mempraktikkan esensi nilai dan prinsip demokrasi. Hal ini perlu dipertegas agar pencitraan Polri makin baik di mata masyarakat, dengan begitu akan makin memudahkan kinerja Polri dalam tataran yang lebih strategis.

Pemahaman anggota Polri terhadap demokrasi dan HAM sendiri masih harus dipertegas dalam bentuk contoh prilaku berlapis, dari mulai atasan yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Secara prinsip hal ini relatif efektif ketimbang menggembar-gemborkan pentingnya demokrasi dan HAM dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Akan tetapi bukan berarti pemberian materi tentang demokrasi dan HAM tidak ada, namun harus dikombinasikan dalam praktik keseharian di lapangan, apakah dalam bentuk kesetaraan di dalam kelas ketika memberikan materi, hingga kebebasan dalam mendebatkan berbagai materi yang disampaikan antara peserta didik dengan pengajar. Sebab tanpa contoh-contoh yang bersifat konkret, maka esensi nilai dan prinsip demokrasi serta HAM hanya akan menguap seiring selesainya pendidikan dari peserta.

Ada lima upaya yang harus dilakukan oleh Polri agar mampu mereduksi budaya militerisme dan mengedepankan budaya sipil yang sarat dengan nilai dan prinsip demokrasi serta HAM dalam pendidikannya, yakni:

Esensi nilai dan prinsip demokrasi dan HAM telah diterapkan dalam kurikulum berbagai jenjang pendidikan di Polri, hanya yang perlu ditegaskan dalam pelaksanaan pendidikan tersebut adalah mengedepankan atmosfir akademik yang lebih memudahkan proses belajar-mengajar. Khusus untuk pendidikan dasar seperti di Akpol, dan SPN, dibutuhkan pendekatan pengajaran yang lebih menetralkan asumsi dasar awal siswa Akpol dan SPN tentang Polri yang sama dengan TNI.
Mengembangkan budaya sipil dalam pendidikan di Polri. Budaya sipil yang diasumsikan di masa lalu yang tidak teratur, tidak disiplin, dan lain sebagainya harus pula direduksi. Sebab, dengan mengedepankan budaya sipil yang sesungguhnya, maka Polri telah mempelajari lebih mendalam artikulasi pendidikan yang mengedepankan nilai dan prinsip demokrasi serta HAM.
Mengefektifkan komisi etika dan disiplin di tiap tingkatan pendidikan Polri. Komisi etika dan disiplin ini, tidak hanya mengurusi soal kedisplinan siswa di tiap pendidikan Polri, tapi juga memonitor sejauhmana perubahan prilaku siswa selama menjadi peserta didik. Sehingga Polri sebagai institusi dapat terus memonitor anggotanya ketika bertugas di lapangan. Artinya rekam jejak yang dimiliki Polri dapat menjadi satu acuan bagi kontrol dan pengawasan terhadap kemungkinan penyimpangan prilaku yang terjadi.
Mengedepankan fungsi kontrol dari Mabes Polri, serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam pelaksanaan pendidikan Polri di setiap jenjang. Hal ini terkait dengan hierarkis adminstratif, yang memosisikan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Polri langsung berada di bawah Mabes Polri. Mabes Polri memiliki Dewan Pendidikan dan Latihan (Wandiklat) yang bertanggung jawab menentukan dan memformulasikan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kepolisian harus mampu membangun pengawasan dan kontrol yang lebih efektif. Sementara Kompolnas yang merepresentasikan kontrol masyarakat, juga harus lebih pro aktif melakukan pengawasan terhadap konerja Polri, termasuk pelaksanaan pendikan Polri.
Bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan kajian yang konsern terhadap demokrasi dan HAM, dalam bentuk supervisi ataupun terlibat langsung dalam pemberian materi dan praktik tentang demokrasi dan HAM. Biasanya lembaga-lembaga kajian dan pendidikan akan lebih inovatif dalam memberikan pendidikan dan pengajaran, tidak sekedar text by the book, tapi membangun satu kelas interaktif yang dapat memblejeti esensi demokrasi dan HAM serta praktiknya.

Polri yang profesional tanpa budaya militerisme merupakan dambaan masyarakat. Sebab mengedepankan pendekatan sipil menjadi satu upaya yang belum maksimal dilakukan oleh Polri. Konsep Perpolisian Masyarakat (Community Policing) secara harfiah juga belum mampu dijadikan ’produk unggulan’ bagi Polri untuk membangun citranya di masyarakat. Sehingga menata SDM Polri yang mampu menanggalkan budaya militerisme menjadi pilihan agar sedari dini SDM Polri telah terbebas dari budaya militerisme yang mengganggu esensi reformasi Polri.

Dan penataan agar lembaga pendidikan di Polri tidak memproduksi aktor-aktor pelanggeng militerisme di Polri yang tengah membangun pencitraan lembaganya sebagai polisi sipil menjadi satu keharusan bagi Polri agar tujuan awal dari reformasi Polri, dan alasan pemisahan Polri dari TNI menjadi makin kuat dan kentara.

DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar, Harsya W. 1994. Ilmu Kepolisian. Jakarta:Grasindo.

Baldwin, Robert and Richard Konsey. 1982. Police Power and Politics. Disadur

oleh Kunarto. Kewenangan Polisi dan Politik. Jakarta: Cipta Manunggal.

Colombijn, Freek, and J. Thomas Linblad (eds). 2002. Roots of Violance in

Indonesia. Singapore: Institute of Asian Studies

Djamin, Awaloedin (et al.)1995. Manajemen Sumber Daya Manusia: Kontribusi

Teoretis Dalam Pembinaan dan Pengembangan Personel di Lingkungan Polri. Lembang: Sanyata Sumanasa Wira

——–, Administrasi Kepolisian RI: Kenyataan dan Harapan. Lembang: Sanyata

Sumanasa Wira

——–, 2000. Menuju Polri Mandiri yang Profesional: Pengayom, Pelindung, dan

Pelayan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.

——–, 2005. Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI Dalam Era

Reformasi. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti

Dahl, Robert. A. 2001. Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek

Demokrasi Secara Singkat. Jakarta: YOI

Ismawan, F. 1993. Menejemen Kepolisian di Indonesia. Lembang:Sanyata

Sumanasa Wira Sespim Polri

Langton, C (ed). The Military Balance: 2005-2006. London: IISS.

Kunarto. 1996. Merenungi Kritik Terhadap Polri. Jakarta: Cipta Manunggal

Mabes Polri. 1999. Reformasi Menuju Polri yang Profesional. Jakarta: Mabes

Polri

——–, 2004. Kajian Grand Strategi Polri Menuju 2025. Jakarta: Mabes Polri

Marpaung, Rusdi. et al. (ed). 2005. Dinamika Reformasi Sektor Keamanan.

Jakarta: Pro Patria

Meliala, Adrianus. 2002. Problematika Reformasi Polri. Jakarta: Trio Repro

——–,(ed). 2004. Evaluasi Peran Polri Dalam Pemilu 2004.Jakarta: Partnership

Mabes Polri. 1999. Sejarah Kepolisian di Indonesia. Jakarta: Mabes Polri.

Nimpoeno, S, Jhon. 1995. Merenungkan Kembali Posisi Strategis Polri.

Lembang: Sanyata Sumanasa Wira Sespim Polri

——–, 2006. Psikologi dan Fenomen Massa. Bandung: Psikologi Unpad

Oudang, M. 1952. Perkembangan Kepolisian di Indonesia. Jakarta: Mahabrata

Rahardjo, Satjipto. 2002. Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia.

Jakarta: Kompas

Soedarsono, Teguh. 2006. Community Policing dalam Bingkai Homeland

Security Merupakan Kemampuan yang Perlu Diwujudkan Guna Memerangi Aksi Terorisme dan Kejahatan Lainnya. Lembang: Sespim

Polri

Sukma, Rizal. Et al. 2003. Security Sector Reform in Indonesia: The Military and

The Police. The Neterlands: Netherland Institute of International ‘Clingendael’

Sarlito, W Sarwono. 1987. Polisi dan Masyarakat. Makalah Orasi Ilmiah. Jakarta:

PTIK

Stanley (ed). 2000. Indonesia di Tengah Transisi. Jakarta: Propatria

Sibarani, Santhy M. et al. 2001. Antara Kekuasaan dan Profesionalisme Menuju

Kemandirian Polri. Jakarta: PT. Dharmapena Multimedia

Sitompul, DPM. 2005. Perkembangan Hukum Kepolisian di Indonesia Tahun

1945-2004. Jakarta: Divisi Pembinaan Hukum Polri

——–,(ed). 1993. Beberapa Profesor Berbicara Tentang Polisi. Lembang:

Sespim Polri

——–,1997.Tugas Polri dan Hukum Pidana Internasional. Lembang: Sespim

Polri.

Tabah, Anton.2005. Melalui Scientific Crime Investigation Jenderal Da’i Bachtiar

Menangani Kasus-kasus Bom di Indonesia. Jakarta: Cintya Press

Yunanto, Sri. Et al. 2005. Evaluasi Kolekstif Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia: TNI dan Polri. Jakarta: The RIDEP Institute-FES

B. Media Massa, Jurnal, Majalah, Paper Tidak Diterbitkan

Bulettin Polisi Sipil. Edisi September 2005 dan Januari 2006. Terbitan The RIDEP

Institute. Jakarta.

Indonesian Police Reform. Edisi Mei dan Juli 2005. Terbitan The

RIDEP Institute. Jakarta

Pratikno. ”Kultur Polri Berorientasi Publik”. 23 September 1999

Widoyoko, Danang. ”Catatan Atas Kinerja Kepolisian Dalam Pemberantasan

Korupsi”. Tanpa tahun.

Widodo Umar, Bambang. ”Analisis Terhadap Penerapan UU No. 2 Tahun 2002

Tentang Polri”. Tanpa Tahun.

——–, ”Polisi Dalam Konteks Perubahan Sosial” 26 Maret 2005.

Sumber : muradi.wordpress.com
Editor : Onco gamankz

BRIMOB: Menuju UPP ( Unit Polisi Paramiliter ) yang Profesional dan Demokratik

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Sun, 23 Aug 2015 21:10:00 +0700

I. Pendahuluan

Sebagai salah satu bagian terintegral dalam Keluarga Besar Polri, Brigade Mobil (Brimob) mengalami apa yang dirasakan oleh organisasi induknya selama sepuluh tahun terakhir. Bahkan dalam berbagai kasus penanganan dan penegakan hukum (Gakum) unjuk rasa, kerusuhan, dan berbagai kasus di daerah konflik, Brimob dianggap sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap berbagai tindak kekerasan yang terjadi. Masyarakat umumnya tidak banyak tahu esensi tugas dan fungsi Brimob, sehingga disamakan dengan personil kepolisian lainnya. Pendekatan dan penanganan yang khas dan berbeda dengan personil atau unit kepolisian lainnya, inilah yang menjadi esensi ketidaktahuan masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi Brimob ketika diterjunkan di daerah rawan konflik, kerusuhan, ataupun unjuk rasa dengan intensitas rendah hingga yang mengarah kepada tindakan anarkisme.

Sejatinya sebagai bagian dari unit Polri, kurun waktu antara tahun 1999-2007, telah banyak melakukan perubahan secara organisasional, menyesuaikan ‘watak sipil’ yang diterapkan dalam perpolisian membuat Brimob mengikuti kebijakan tersebut dengan berbagai penyesuaian dan perubahan. Bisa dikatakan kurun waktu delapan tahun merupakan saat-saat yang berat bagi internal Brimob karena berbagai tuntutan yang menyudutkan unit tertua dalam kepolisian Indonesia tersebut, mulai pertanggungjawaban terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran HAM hingga tuntutan pembubaran unit tersebut. Semua tuntutan tersebut dijawab dengan perbaikan dan pembenahan internal yang pada akhirnya makin mendorong Brimob lebih efektif dan fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Apalagi secara organisatoris, Brimob juga tidak sendiri sebagai unit yang menangani kriminalitas dengan kadar tinggi, sejak tahun 2003, Detasemen Khusus 88 Anti Terror (Densus 88 AT), yang secara spesifik memiliki tugas khusus menangani berbagai kasus terror bom , meski pada praktik selanjutnya Densus 88 AT juga difungsikan pada berbagai penanganan kasus yang melibatkan Unit Reserse Kriminal,baik tingkat Mabes maupun tingkat Satuan Induk Penuh/Polda (SIP) dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres (KOD) .

Keberadaan Densus 88 AT, di satu sisi merupakan kebijakan yang melengkapi berbagai unit yang ada di tubuh Polri, namun di sisi lain menjadi kompetitor yang positif bagi Brimob untuk berbenah dan menata internalnya agar lebih aseptabel, dan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat terkait dengan berbagai operasi yang melibatkan Brimob. Meski belum maksimal efek pembenahan internalnya , namun Brimob telah berupaya membangun lanskap Unit Polisi Paramiliter (UPP) yang secara kelembagaan telah mengarah kepada identifikasi UPP yang professional dan demokratik. Dengan mendasarkan kepada respons positif terhadap setiap tuntutan, harapan, serta keinginan public untuk memiliki UPP yang tidak sekedar nampak watak militeristiknya, tapi juga telah mengidentikkan diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keluarga Besar Polri; sipil dan dalam lingkup perpolisian demokratik,yang dikontrol oleh adanya mekanisme pengawasan publik.

Dalam tulisan ini akan dibahas sejumlah kemajuan yang telah dilakukan oleh Brimob dalam kurun waktu 2007 hingga pertengahan tahun 2009 dengan mendasarkan pada tiga pendekatan; organisasi, prilaku, dan budaya yang berkembang dalam Brimob dan efeknya bagi kinerja Brimob dan Polri, serta efeknya bagi masyarakat secara luas. Ketiga pendekatan ini diasumsikan dapat mewakili penggambaran secara komprehensif perwajahan Brimob secara organisasi, dengan membandingkan permasalahan yang ada dalam organisasi, prilaku,dan budaya yang ada dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Brimob selama kurun waktu 2007 hingga pertengahan 2009. Dalam tulisan ini juga akan dikupas berbagai permasalahan serta ditawarkan beberapa solusi agar Brimob secara organisasi dapat menuntaskan berbagai permasalahan yang ada dan siap menuju Unit Polisi Paramiliter (UPP) yang professional dan demokratik, sebagaimana harapan masyarakat.

II. Permasalahan versus Pencapaian

Mengacu kepada Almanak 2007, ada sejumlah permasalahan yang mengganjal Brimob menjadi UPP yang professional dan demokratik. Permasalahan yang membelit Brimob yang paling krusial adalah transisi dari tradisi militeristik menuju kultur polisi sipil, di mana pola dan pendekatan militer tetap dipertahankan sebagai ciri khas UPP. Transisi tersebut mengandung konsekuensi yang harus dituntaskan oleh Brimob. Adapun permasalahan tersebut antara lain: sentralisme komando dalam organisasi Brimob; metode pendekatan pada penyelesaikan kasus masih dengan pendekatan lama; sebaran personil Brimob yang tidak merata; keterbatasan keahlian dan keterampilan di lapangan yang berimplikasi kepada pola pendekatan,yang menyebabkan prilaku personil belum sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat; implementasi sejumlah kebijakan yang mengetengahkan pendekatan perpolisian demokratik masih terkendala; penyempurnaan struktur kelembagaan masih terkendala secara tekhnis; perubahan internal yang terjadi belum membuahkan efek jera dan prestasi bagi personil Brimob yang mencerminkan institusionalisasi UPP yang professional dan demokratik; eksklusivitas personil Brimob di antara unit lainnya; pola rekruitmen yang berstandar lama. Kesembilan permasalahan tersebut terbagi kedalam tiga pendekatan sebagaimana uraian di bawah ini:

Organisasi Brimob

Pertama, permasalahan sentralisme komando Brimob yang menyulitkan mobilisasi dan pengerahan personil pada berbagai kasus. Karakteristik yang sedikit berbeda dengan unit polisi lainnya membuat personil Brimob kesulitan dalam mengimplementasikan tali komandonya. Ada psikologis yang berbeda ketika komando tidak dipegang atau dioperasionalisasikan oleh atasan Brimob langsung. Kondisi ini bukan tanpa sepengetahuan pimpinan Polri, sehingga ketika ada kesempatan melakukan revisi terhadap Rencana Strategis Polri Tahun 2005-2009, maka langkah untuk melakukan pembenahan terhadap struktur komando Brimob agar lebih mudah dan dapat dioperasionalisasikan hingga level KOD. Mengacu pada Renstra Polri Perubahan yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2007No.Pol.9/IV/2007 Tentang Rencana Strategi Polri 2005-2009 perubahan, yang merubah Renstra Polri No. Pol. 20/IX/2005, maka keberadaan Brimob secara bertahap akan berbasis pada KOD, dengan Polda sebagai Satuan Induk Penuh (SIP) yang akan banyak berfungsi sebagai penyelia dan pengimplementasi kebijakan Mabes Polri sebelum diterjemahkan secara operasional di lapangan oleh kesatuan Brimob yang ada di KOD.

Kebijakan ini sesungguhnya bagian dari proses selama sepuluh tahun terakhir Brimob dalam melihat kecenderungan arah dan pola kelembagaan Brimob. Sebagaimana diketahui bahwa acuan Unit Polisi Paramiliter secara garis besar mengacu kepada tiga model, yakni: Anglo Saxon model, yang cenderung diadopsi oleh Negara-negara bekas jajahan Inggris, kecuali Amerika Serikat yang menempatkan UPP-nya setara dengan militer, dengan mengadopsi berbagai pendekatan kemiliteran dalam operasionalisasinya. Bahkan dalam banyak kasus, UPP difungsikan sebagai satuan pemukul cepat bagi ancaman terhadap integritas Negara. Inggris menempatkan UPP-nya bersama militer untuk mematikan gerak separatism di Irlandia Utara. Hanya saja Anglo Saxon Model ini menempatkan control komandonya pada masing-masing kepolisian daerah. Kedua, model Anglo Francais, model ini banyak diadopsi oleh Negara-negara seperti Perancis, Spanyol, dan Italia serta bekas jajahan. Hanya nama saja yang berbeda seperti Gendarmarie, atau Carabinieri, dan lain sebagainya. UPP model ini menempatkan struktur komandonya berada di bawah Departemen Pertahanan dan atau masuk struktur Angkatan Darat, dengan penugasan pada Departemen Dalam Negeri, dan atau kementerian kepolisian. Sementara model yang ketiga adalah model UPP di Amerika Serikat yang menegaskan UPP adalah bagian dari kepolisian yang sepenuhnya dikontrol oleh otoritas sipil. UPP di Amerika Serikat meski di beberapa Negara bagian memiliki karakteristik masing-masing namun tetap merupakan bagian dari kepolisian, yang kinerjanya diawasi oleh publik. Meski mengadopsi berbagai atribut dan taktik serta pendekatan militeristik, UPP di Amerika Serikat tetap memperhatikan struktur komando dari induk organisasinya sebagai bagian dari kepolisian yang diawasi oleh masyarakat. Karakteristik UPP di Amerika Serikat ini relative unik mengikuti struktur yang ada di kepolisian di Negara tersebut yang tidak seragam antar Negara bagian.

Secara kelembagaan, Brimob cenderung dekat dengan model yang ada di Amerika Serikat. Selain merupakan bagian dari struktur kepolisian, Brimob juga cenderung berperan dan berfungsi sebagai unit yang menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi. Dengan sedikit modifikasi karena konsep kepolisian Indonesia adalah kepolisian nasional, maka struktur komando Brimob akan berada hingga tingkat Polres/Polresta (KOD) pada tahun 2009 ini. Sekedar gambaran, sebelumnya selain Brimob Daerah di tingkat Polda, Brimob juga ditempatkan di tiap Polwil sebanyak satu kompi, akan tetapi penempatan satu kompi Brimob di Polwil ternyata tidak cukup efektif. Mengacu pada Renstra Polri versi perubahan tahun 2007, maka efektifitas tali komando juga dapat dilakukan dengan baik. Setidaknya pimpinan tertinggi di KOD dapat secara efektif melakukan pergerakan personil dengan baik. selain itu memupus permasalahan psikologis antar personil Brimob dengan pimpinan KOD yang mem-BKO-kan atau di-BKO-kan.

Kedua, metode pendekatan pada penyelesaikan kasus masih dengan pendekatan lama. Secara kelembagaan respons Mabes Polri terkait dengan pola penanganan dan pendekatan yang dilakukan oleh personil Brimob di lapangan dirasakan masih belum ideal. Sehingga pada Restra Polri versi Perubahan tahun 2007,secara khusus mempertegas beberapa hal yakni:

Mabes Polri berkedudukan sebagai perumus kebijakan politik strategis keamanan mengikat seluruh jajaran Polri termasuk kehandalan kesatuan pelaksana utama; evaluasi dan pengembangan spesialisasi utama seperti Reskrim, Intelkam, Babinkam, dan Brimob…,

Memperbaiki dan mereposisi Brimob sebagai korps khusus professional dengan daya tangkal yang tinggi dengan fungsi yang berbeda dengan fungsi militer untuk terwujudnya; 1) Kemampuan menetralisir ancaman kekerasan terhadap masyarakat; 2) Memantapkan fungsi Brimob dalam melawan insurgensi dan bekerjasama dengan TNI…,

Selama dua tahun berjalan, langkah-langkah tersebut memang belum nampak efeknya bagi masyarakat secara luas, karena masih terjadi tindak kekerasan dan bentrok fisik antara Brimob dengan masyarakat atau dengan apparatus lainnya, seperti TNI. Namun secara internal, kebijakan tersebut dilakukan dengan berbagai pola pendekatan yang massif dan terkendali. Akan tetapi memang harus diakui bahwa menerapkan kebijakan dengan pola top down membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dengan jedah antara pengiriman personil ke daerah rawan konflik dengan masa istirahat di kesatuan. Sebab, secara psikologis tingkat stress yang tinggi pasca bertugas hanya akan memberikan efek negative terhadap para personil apabila dipaksakan dengan berbagai materi yang secara teoretik sangat ideal, sementara realitas di lapangan justru berbeda. Meski demikian, efek positif yang dapat dirasakan langsung terkait dengan kebijakan tersebut adalah menurunnya tingkat kekerasan dan bentrok fisik antara Brimob dengan masyarakat dan atau TNI antara tahun 2007 hingga pertengahan tahun 2009.

Bisa jadi turunnya tingkat kekerasan yang dilakukan oleh personil Brimob dalam penanganan kasus dalam kurun waktu tersebut disebabkan menurunnya tingkat konflik yang terjadi di beberapa titik konflik seperti NAD yang berakhir damai dengan ditandatanganinya perjanjian antara pemerintah dengan GAM. Di Poso serta Maluku juga relative kondusif, kecuali di Papua yang masih menyisakan konflik antara pemerintah dengan OPM. Sementara konflik-konflik yang muncul di masyarakat cenderung bersifat parsial dan karena efek dari produk kebijakan politik, seperti otonomi daerah, pemekaran daerah, dan Pilkada dan Pemilu , serta unjuk rasa yang merupakan bagian dari proses demokrasi yang positif. Akan tetapi secara bertahap pola pendekatan yang dilakukan mengacu kepada idealitas perpolisian demokratik, yang memiliki rambu-rambu yang membatasi penggunaan kekerasan dalam setiap aktivitas institusi keamanan, di mana termasuk di dalamnya unit polisi paramiliter.

Ketiga, sebaran personil Brimob yang tidak merata. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah personil Brimob sekitar 32 ribu, dengan konsentrasi di Markas Besar Brimob, Kelapa Dua, Depok Jawa Barat sebanyak enam ribu, serta tiga Sentral Komando Brimob; Brimob Polda Sumatera Utara untuk Indonesia bagian Barat, Brimob Polda Jawa Timur untuk Indonesia bagian Tengah, serta Brimob Polda Sulawesi Selatan untuk Indonesia bagian Timur. Masing-masing sentral komando tersebut memiliki kurang dari dua ribu personil. Sedangkan polda-polda/SIP lainnya memiliki personil berkisar antara 1000-800 personil. Kondisi tersebut secara operasional menjadi bagian kendala dalam berbagai penanganan kasus dan konflik yang berkembang di masyarakat. Selain masalah komando dalam konteks personil yang di-BKO-kan sebagaimana uraian tersebut diatas, juga terkait dengan titik rawan konflik yang secara operasional penanganan menjadi titik lemah Brimob selama ini. Tak heran, beberapa penanganan kasus di Poso, NAD, Maluku, serta Papua pada saat bersamaan meledak membuat Brimob mengalami kesulitan dalam pengiriman personil. Belum lagi penanganan konflik politik seperti konflik pasca Pilkada, Pemilu, bahkan Pilkades, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kasus yang ditangani oleh Brimob secara simultan dan terencana.

Respon yang dilakukan oleh Mabes Polri dan kemudian Mabes Brimob adalah perencanaan penambahan personil pada tahun 2009 berjalan ini dari 32 ribu menjadi 50 ribu dengan menitikberatkan pada sebaran personil Brimob dengan basis di KOD. Asumsi penambahan sebanyak kurang lebih 13 ribu personil dalam kurun waktu dua tahun berjalan adalah guna memperkuat dan menyeimbangkan sebaran personil antar daerah dengan menperhatikan tipe Polda yang ada. Selama ini ada tiga tipe Polda yakni; Polda Tipe A yang dipimpin oleh jenderal polisi bintang dua, atau Inspektur Jenderal (Irjen) , Tipe B, yang dipimpin oleh jendral bintang satu senior, atau Brigadir Jendral (Brigjen) dan Polda Persiapan, yang biasanya merupakan provinsi/daerah hasil pemekaran, dan Polda Persiapan ini untuk sementara sampai infrastrukturnya mapan dicangkokkan ke Polda induk. Biasanya Polda Persiapan ini dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi (KBP) senior dan atau Brigadir Jendral yunior, yang mengacu pada pola pengembangan wilayah kepolisian pada strata dan tingkatan pimpinan. Sehingga Polda Persiapan biasanya disatukan dengan polda provinsi induk.

Perlu juga digarisbawahi bahwa penambahan jumlah personil juga merupakan kebijakan umum Mabes Polri. Dalam pengertian bahwa rasio polisi dengan masyarakat yang selama ini juga belum merata menjadi catatan tersendiri, selama ini rasio antara jumlah personil Polri dengan masyarakat berkisar antara 1:400 hingga 1:1200 , ketidakmerataan ini membuat Polri secara kelembagaan juga mengalami kesulitan dalam penanganan berbagai kasus. Idealnya jumlah personil mengikuti meningkatkanya jumlah populasi, sehingga secara khusus beberapa Presiden pasca Soeharto; B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono mendorong peningkatan jumlah personil Polri. Sehingga sebenarnya jumlah personil Brimob saat ini belum ideal, karena bila mengacu pada komposisi jumlah personil UPP di banyak Negara adalah sekitar sepersepuluh dari jumlah keseluruhan anggota kepolisian. Jika anggota Polri pada tahun 2009 sekitar 400 ribu , maka jumlah idealnya personil Brimob adalah berkisar di angka 40 ribua-an. Bisa jadi asumsi angka 50 ribuan personil Brimob ditahun 2009 ini didasari dengan masih besarnya ancaman keamanan berkadar tinggi khususnya terkait dengan konflik komunal, separatisme, dan ancaman keamanan terkait dengan efek dari demokratisasi dan globalisasi, dengan membandingkan sebaran personil Brimob yang belum merata.

Keempat, keterbatasan keahlian dan keterampilan di lapangan yang berimplikasi kepada pola pendekatan. Kekurangan tersebut disadari benar oleh Mabes Polri dan pimpinan Brimob. Apalagi dalam berbagai penanganan kasus terbentur juga permasalahan yang terkait dengan pola pendekatan yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan oleh personil Brimob di lapangan. Kebijakan yang dibuat oleh pimpinan Polri serta dilaksanakan oleh pimpinan Brimob adalah meningkatkan dan lebih memperdalam keahlian dan keterampilan personil Brimob, khususnya yang terkait dengan interaksi dengan masyarakat secara langsung.

Memberikan pengalaman magang dan pelatihan khusus berorientasi sipil yang berbeda dengan militer.
Memberikan perhatian khusus kepada Korp. Brimob yang dikirimkan ke daerah konflik agar berfungsi sebagai penegak hukum sipil yang berwibawa berbasis persuasive atau komplementer dengan militer.
Membuat perencanaan organisasi yang utuh (termasuk kesejahteraan personilnya) untuk penyesuaian dan penyeimbangan kualitas serta kuantitas personil Brimob.

Harus diakui bahwa program tersebut masih dalam proses internalisasi, dalam pengertian implementasi di lapangannya belum dapat secara nyata dirasakan oleh masyarakat. Bahkan jauh sebelum Renstra Polri versi perubahan dibuat, Kepala Brimob Polri mengeluarkan Keputusan No. Pol: Skep/94/X/2005 Tentang Panduan Implementasi Perpolisian Masyarakat bagi personil Brimob. Dalam empat tahun sejak Skep Kepala Brimob tersebut implementasi Perpolisian Masyarakat oleh personil Brimob hanya membuat bingung personil di lapangan. Ada semacam kontradiksi yang dialami oleh personil terkait dengan implementasi Perpolisian Masyarakat, di satu sisi, personil Brimob dibekali dengan briefing oleh komandannya terkait dengan penegakan hukum dan pengkodisian daerah pasca konflik dengan pendekatan yang digunakan adalah penegakan hukum (Gakum). Sebagaimana diketahui pendekatan dengan penegakan hukum diterjemahkan di lapangan sebagai penangkapan bagi yang melanggar, dan penggunaan kekerasan dalam implementasinya bila diperlukan. Di sisi lain, pengamanan wilayah pasca konflik yang dilakukan oleh personil Brimob seringkali merupakan daerah dengan status Darurat Sipil atau setidaknya Tertib Sipil, di mana langkah-langkah sebagaimana diuraikan di atas dilakukan secara sistematis. Kondisi tersebut secara aktif tidak kondusif dilakukan oleh personil Brimob di lapangan, bisa jadi implementasi Skep Ka Brimob hanya dapat dilakukan oleh personil Brimob di Markas Brimob atau Kesatrian-kesatrian dengan jalan berinteraksi dengan masyarakat.

Dengan kata lain peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh Brimob meski secara operasional dapat diimplementasikan, namun secara praktis belum mampu mengubah pola pendekatan, sebagaimana harapan masyarakat luas. Sebagaimana diketahui bersama, unit-unit dalam Brimob telah mampu membuktikan diri sebagai unit yang handal dan mampu menyelesaikan tugas dengan sejumlah prestasi. Baik sebagai bagian dari Tim dalam penanganan separatisme dan terror bersama TNI, Densus 88 AT, dan Intelkam Polri, maupun sebagai aktor utama dalam penanganan berbagai konflik dan unjuk rasa yang berakhir dengan kekerasan.

Namun demikian, proses evolutif perubahan pola pendekatan akan terjadi dengan sinergis apabila proses pelembagaan Brimob dapat terjadi dengan baik sebagai Unit Polisi Paramiliter yang professional dan demokratik. Dengan sejumlah kebijakan Mabes Polri yang mengarahkan semua unit yang ada dalam Keluarga Besar Polri untuk bermetamorfosis menjadi perpolisian yang masuk dalam lingkup demokratik, maka proses perubahan pola tersebut cepat atau lambat akan terjadi.

Perilaku Personil Brimob

Kelima, implementasi sejumlah kebijakan yang mengetengahkan pendekatan perpolisian demokratik masih terkendala. Kendala tersebut terletak pada proses transformasi yang tengah berjalan di internal Brimob. Beberapa kebijakan terkait dengan hal tersebut antara lain: Surat Keputusan Kapolri No. Pol.:Skep/1320/VIII/1998, tertanggal 31 Agustus1998 Tentang Panduan Lapangan untuk Meningkatkan Pelayanan Polri di Era Reformasi, Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep. 53/X/2002, tertanggal 17 Oktober 2002 Tentang Administrasi dan Organisasi Brimob dan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X2002 yang terkait dengan perubahan unit Brimob di tingkat Polda, Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/27/IX/2002,Tentang Reformsi Brimob, di mana termasuk perubahan motto Brimob, Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/360/VI/2005 tertanggal 10 Juni 2005 Tentang Grand Strategi Polri 2005-2025 di mana termasuk di dalamnya tentang reposisi pelembagaan Brimob, Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/20/IX/2005, tertanggal 7 September 2005 Tentang Rencana Strategis Polri 2005-2009 serta perubahannya No. Pol.: Skep/9/IV/2007 Tentang Rencana Strategis Polri 2005-2009 (Perubahan), Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/15/VI/2007 tertanggal 12 Juni 2007 Tentang Rencana Kerja Polri Tahun 2008, Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/27/VI/2008 tertanggal 10 Juni 2008 Tentang Rencana Kerja Polri Tahun 2009, Kep Kapolri No. Pol.: Kep/37/X/2008 Tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, professional, dan Dipercaya Masyarakat , Keputusan Kepala Brimob Polri No.Pol.: Skep/94/X2005 Tentang Panduan Pelaksanaan Perpolisian Masyarakat bagi personil Brimob, Keputusan Kepala Brimob Polri No. Pol.: Skep/115/XI/2006 Tentang Panduan bagi Pelaksanaan Operasional Brimob, serta berbagai surat edaran dan kebijakan operasional di internal Brimob yang mempertegas komitmen Brimob dalam lingkup perpolisian demokratik, yang sipil, professional, mandiri, dan dipercaya masyarakat .

Sejumlah kebijakan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menarik ‘gerbong’ Brimob dalam rangkaian Keluarga Besar Polri menuju Perpolisian demokratik dengan karakteristik sipil,professional, mandiri, dan dipercaya masyarakat. Meski secara realitas kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya dijalankan pada tingkat operasional sesuai dengan harapan publik. Akan tetapi internalisasi nilai-nilai terkait dengan perpolisian demokratik dalam konteks UPP secara massif berjalan. Namun demikian, dibutuhkan waktu yang lebih lama mengubah pola pikir yang telah terpatri sebagai kesatuan paramiliter, dengan merasa lebih militer daripada sebagai personil kepolisian. Dengan kata lain, selama dua tahun berjalan, implementasi sejumlah kebijakan terkait dengan Brimob dalam lingkup perpolisian demokratik masih belum berjalan optimal. Ada tiga hal yang membuat kebijakan tersebut belum optimal, yakni: satu, intensitas pengiriman personil Brimob ke daerah konflik dan rawan keamanan membuat para personil tersebut tidak memiliki waktu untuk menyerap secara optimal setiap kebijakan yang dibuat terkait dengan institusi dan personil Brimob. Rotasi personil yang menjadi kebijakan internal Brimob juga tidak cukup membantu proses penyerapan tersebut. Dua, ada sikap semacam defensive dan kebanggaan semu terhadap korps dari internal Brimob terkait dengan implementasi setiap kebijakan tersebut, sehingga membuat setiap kebijakan yang melibatkan institusi dan personil tidak terserap maksimal. Tiga, minimnya interaksi personil Brimob dengan unit-unit yang ada di lingkungan Polri menyebabkan penyerapan dari implementasi setiap kebijakan menjadi tidak maksimal. Sebagaimana diketahui secara psikologis bahwa interaksi personil akan mempercepat penyerapan setiap kebijakan yang telah dibuat.

Keenam, penyempurnaan struktur kelembagaan masih terkendala secara tekhnis. Selama dua tahun berjalan permasalahan ini sesungguhnya hampir sudah tidak lagi ada. Fokus penyempurnaan kelembagaan Brimob dalam dua tahun berjalan adalah bagaimana struktur Brimob bisa hingga KOD, dengan kualitas dan kuantitas personil Brimob yang sesuai dengan kebutuhan. Sementara penyempurnaan struktur kelembagaan Brimob selama kurun waktu dua tahun berjalan hanya penyempurnaan tugas dan fungsi pada perubahan penamaan Gegana, menjadi Sat 1 Gegana, yang merupakan salah satu respon dan pembagian tugas antara Brimob dengan Densus 88 AT. Gugus tugas dan Komando kewilayahan yang tengah berjalan, meski belum optimal dalam mendukung sebaran personil dan tugas serta fungsi Brimob khususnya dalam berbagai penugasan yang terkait dengan ancaman keamanan berkadar tinggi, namun relative berjalan. Hal lain yang jadi konsern dalam penyempurnaan struktur Brimob adalah bagaimana irisan tugas antara Brimob dengan Densus 88 AT tidak sering terjadi. Selama ini memang terjadi penumpukkan tugas dan fungsi antara keduanya. Selain masalah koordinasi, juga ada pembangunan opini yang kurang baik apabila hal tersebut dibiarkan.

Secara bertahap focus tugas dan fungsi Brimob diarahkan lebih kepada penanganan berbagai ancaman keamanan berkadar tinggi non-teror seperti konflik komunal, separatisme, unjuk rasa dengan kekerasan, dan ancaman bom. Sementara ancaman keamanan dengan menggunakan metode terror, banyak diantisipasi oleh Densus 88 AT. Di samping itu juga pengamanan perbatasan menjadi bagian yang terus dibenahi hingga pada saatnya Brimob dapat secara penuh melakukan tugas pengamanan perbatasan, sebagaimana yang dilakukan oleh UPP di Eropa dan sebagian besar Negara di Amerika Selatan dan Tengah. Sebagaimana diketahui selama ini perbatasan antar Negara dijaga oleh kesatuan dari TNI, seiring dengan waktu dan pembacaan analisis ancaman keamanan, bukan tidak mungkin Brimob akan secara penuh menjaga perbatasan antar Negara, tidak lagi sekedar membantu dan mem-back up TNI, sebagaimana yang dilakukan selama ini.

Ketujuh, perubahan internal yang terjadi belum membuahkan efek jera dan prestasi bagi personil Brimob yang mencerminkan institusionalisasi UPP yang professional dan demokratik. Dalam dua tahun berjalan langkah untuk membuat efek jera dan prestasi (punishment and reward) bagi personil Brimob relative berjalan dengan baik. Selain prestasi dan penghargaan yang diberikan kepada personil, juga hukuman bagi personil yang menyimpang dari esensi kepolisian sebagaimana yang termakhtub dalam Tri Brata dan Catur Prasetya, yang diimplementasikan dalam Kode Etik Profesi Polri. Meski tingkat pelanggaran meningkat, seperti melakukan tindak pidana kriminalitas, penganiayaan dengan pemberatan, hingga lari dari tanggung jawab sebagai Personil Brimob (desersi), tapi tingkatan hukuman yang dilakukan juga bervariasi. Variasi hukuman atas pelanggaran tersebut mulai sanksi administrative seperti penundaan kenaikan pangkat dan mutasi, hingga pemecatan dan hukuman kurungan.

Hal yang perlu digarisbawahi selain masalah pemberian penghargaan dan hukuman adalah bahwa tingkat kesejahteraan personil Brimob ‘masih jauh panggang dari api’. Kebijakan peningkatan kesejahteraan personil Brimob khususnya dan personil Polri umumnya terbatas pada wacana dan terbentur minimnya anggaran bagi Polri. Berbagai keputusan dan kebijakan Kapolri terkait dengan peningkatan kesejahteraan anggota Polri, umumnya dan personil Brimob khususnya telah banyak diterbitkan. Bahkan pada Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/37/X/2008, ditegaskan tentang program kesejahteraan dan remunerasi bagi anggota Polri secara kesuluruhan, dengan sejumlah catatan, yang bila diimplementasikan membutuhkan waktu dan respon yang serius dari pemerintah dan Mabes Polri secara simultan dan terarah, khususnya pada anggaran peningkatan kesejahteraan dan program remunerasi. Sebab, secara teoretik bila kesejahteraan telah terpenuhi, maka upaya peningkatan kinerja akan lebih mudah dilakukan. Akan tetapi sejumlah kebijakan yang terkait dengan pendisiplinan dan pola punishment and reward secara sistematis mampu mengurangi tingkat penyimpangan yang dilakukan oleh personil Brimob selama kurun waktu 2007 hingga pertengahan 2009. Meski demikian, harus digarisbawahi pula bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh sejumlah personil Brimob tidak berdiri sendiri. Dalam pengertian, kesejahteraan personil Brimob menjadi salah satu kunci utama selain memberikan penghargaan dan hukuman terkait dengan kinerja dan prilaku personilBrimob.

Budaya yang Berkembang di Brimob

Delapan, eksklusifitas personil Brimob di antara Unit Polri lainnya. Permasalahan ini terus berkembang mengingat secara organisatoris, Brimob terpisah dari unit-unit lainnya, baik perumahan, pola pelatihan, hingga interaksi personal. Satu-satunya interaksi intensif antar anggota Polri, termasuk personil Brimob adalah bila ada penugasan dan atau perayaan HUT Polri. Selebihnya, personil Polri jauh terpisah kompleks dan markas komandonya dengan unit di lingkungan Polri lainnya. Harus diakui permasalahan ini belum dapat dipecahkan secara organisasi oleh Polri, mengingat karakteristik paramiliter yang melekat pada Brimob membuat interaksi tersebut berjalan lamban. Apalagi biasanya markas komando Brimob menyatu dengan barak dan atau kompleks perumahan anggota Brimob. Beberapa agenda internal misalnya pernah dicoba dengan menyelenggarakan kompetisi antar unit dalam olah raga atau kesenian menyambut HUT Polri ataupun HUT RI, akan tetapi,karena sifatnya tidak intensif, maka interaksi tersebut tidak terjaga dengan baik.

Ada semacam dilemma yang terus melekat dalam permasalahan ini yakni:di satu sisi, interaksi antar unit di dalam lingkungan Polri memberikan efek positif dalam berbagai penugasan dan perasaan yang sama sebagai anggota Polri. Di sisi lain, interaksi tersebut juga membuat personil Brimob ‘kurang steril’ sebagai bagian dari anggota UPP, maupun unit yang bersifat khas dan cenderung menggunakan pola pendekatan yang berbeda dengan unit dilingkungan Polri lainnya. Dalam banyak kasus interaksi yang intensif justru menumpulkan kekhasan yang dimiliki oleh setiap personil Brimob. Apalagi mengingat unit-unit lainnya relative memiliki akses ekonomi non-formal, diluar gaji dan tunjangan yang menjadikan opini menjadi anggota kepolisian non UPP lebih memiliki akses ekonomi daripada menjadi anggota militer dan atau paramiliter.

Harus diakui permasalahan ini belum terpecahkan hingga sekarang, langkah-langkah yang dilakukan oleh internal Polri maupun Brimob sepanjang dua tahun berjalan lebih pada interaksi program dan penugasan. Hampir tidak ada langkah kongkret yang mempertegas interaksi antara personil Brimob dengan anggota unit Polri lainnya. Bisa jadi hal tersebut dikarenakan agar Brimob dapat tetap steril sebagai unit khas yang memiliki tugas dan fungsi yang khusus pula dari berbagai hal yang menyimpang , yang cenderung meredupkan esensi kekhasan dan tugas utamanya sebagai polisi paramiliter.

Kesembilan, pola rekruitmen yang berstandar lama. Respon dari masalah ini adalah dengan memperbaiki pola rekruitmen yang ada agar sesuai dengan kebutuhan serta mampu menangkal setiap ancaman terhadap kondusifitas Kamdagri.

Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengemban tugas Polri dan mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam rangka menciptakan lembaga kepolisian yang professional
Pengembangan kekuatan SDM Polri dilaksanakan melalui penambahan anggota baru Polri, dengan mengutamakan putra daerah (prinsip local boy for local job) dengan mengutamakan kebutuhan organisasi mencapai rasio polisi dengan penduduk1:500 pada akhir tahun 2009
Menerapkan proses rekruitmen dan seleksi Brimob yang lebih ketat dari polisi reguler

Kebijakan tersebut juga ditekankan untuk tidak lagi melakukan seleksi pada level tamtama pada akhir tahun 2009, dan berlaku juga bagi Brimob. Sehingga seleksi penerimaan anggota Brimob mengikuti kebijakan Mabes Polri dengan titik tekan pada ketatnya seleksi untuk Brimob. Mengacu pada hal tersebut saat ini penerimaan anggota baru Polri terdiri dari tiga jalur, yakni: Jalur bintara, Akademi Kepolisian (Akpol) di mana statusnya juga ditingkatkan dengan bersumber pada sarjana/sederajat, serta Penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS). Akan tetapi perlu juga digarisbawahi bahwa seleksi internal pasca lulus dari Akpol, seleksi spesialisasi bagi perwira pertama Polri untuk menjadi personil Brimob hingga saat ini masih belum jelas. Sekedar gambaran, banyak perwira di Brimob banyak tidak mengetahui mengapa diarahkan menjadi personil Brimob. Awalnya mungkin sebagai bagian dari ‘tour of duty’, namun pada perjalanannya terpaksa menyukai, walau pada akhirnya jatuh cinta dan bangga menjadi bagian dari Korp Baret Biru, Brimob. Proses ini patut dipahami mengingat menjadi perwira di Korp Brimob berarti ‘kontrak mati’ untuk tidak bisa semakmur dan sesejahtera rekan-rekan seangkatan yang berada di unit lain di lingkungan Polri.

Sementara untuk jalur bintara dan PPSS, pada prosesnya relative tidak serumit proses lulusan Akpol yang ingin masuk Brimob. Kedua jalur ini memang telah sejak awal diplot untuk kebutuhan yang ada di Brimob dan unit-unit lainnya. Dalam pengertian, keberadaan dua jalur rekrutmen tersebut sesungguhnya tergantung dari seberapa cermat dan telitinya internal Brimob dalam melakukan seleksi dan penerimaan personil baru. Dengan memperhatikan kompetensi, proposionalitas, transparan, dan obyektif.

III. Penutup

Terlepas masih adanya permasalahan yang mengganggu proses transformasi Brimob menjadi UPP yang tidak sekedar menampakkan wajah militeristiknya tapi juga mencitrakan Brimob sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keluarga Besar Polri yang telah menegaskan sebagai kepolisian nasional yang sipil dan demokratik Brimob telah melakukan sejumlah respon positif terhadap tuntutan publik. Ini berarti langkah yang telah dicapai dalam dua tahun berjalan relative positif bagi masa depan Brimob sebagai UPP yang professional dan demokratik.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa titik tekan yang harus dijadikan pijakan bagi pimpinan Polri dan Brimob dalam merumuskan kebijakan terkait Brimob adalah bagaimana menselaraskan antara tuntutan tugas dan fungsi sebagai Unit Polisi Paramiliter yang menjadi bagian integral Polri dengan kualitas dan kuantitas personil yang kompeten dan proposional dengan memperhatikan kemampuan dan keterampilan serta kesejahteraan personilnya. Bila hal tersebut lalai diperhatikan, bukan tidak mungkin kemampuan dan keahlian yang dimiliki akan dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan yang efeknya lebih besar dari sekedar penyimpangan yang dilakukan oleh anggota polisi biasa. Membiarkan personil Brimob dalam situasi yang mendilema bukan saja akan merusak pencitraan Polri dan Brimob, tapi juga cita-cita mengembangkan UPP yang professional dan demokratik hanya akan sekedar harapan.

Sumber : muradi.wordpress.com

Reformasi Brimob Polri: Antara Tradisi Militer dan Kultur Polisi Sipil

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Fri, 21 Aug 2015 01:00:00 +0700

I. Pendahuluan
Permasalahan yang mendasar dalam proses transformasi kelembagaan Polri dari polisi dengan karakter militeristik menjadi polisi sipil adalah adanya faktor berpengaruh yang menghambat proses tersebut. Faktor tersebut banyak orang menuding dengan keberadaan Brigade Mobil (Brimob) Polri. kesatuan elit di Polri tersebut dianggap sebagai batu sandungan bagi proses penataan kelembagaan di Polri, karena paramiliter yang melekat di kesatuan tersebut. Bahkan sebagian kecil masyarakat menganggap bahwa Brimob layak untuk dibubarkan, agar proses transformasi tersebut dapat dijalankan.

Setelah hampir delapan tahun berpisah dari TNI, sebagai ‘organisasi induk’, Polri masih menyisakan permasalahan pada permasalahan penataan kelembagaan dan kultur organisasi. Brimob secara kelembagaan memang sudah menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi agenda Polri. Hanya saja, proses yang dirasakan terlalu lamban, untuk Brimob sendiri, sehingga dianggap tidak ikhlas melakukan perubahan. Di sinilah pangkal kunci, mengapa Brimob masih menjadi kerikil dari sepatu besar Polri.

Proses perubahan, atau dalam bahasa internal Brimob sebagai penyesuaian dengan agenda Polri menambah beban psikologis di tubuh Brimob sendiri. Karena sejatinya, keberadaan Brimob sejak kali pertama terbentuk, telah difokuskan pada kekhususan penegakan hukum gangguan keamanan tingkat tinggi, yang tidak bisa dilakukan oleh anggota Polri biasa. Sehingga, pengadobsian warna militeristiknya juga menjadi satu kesadaran tersendiri, ketika terintegrasi secara formal dalam tubuh Polri. Sehingga ketika ‘dipaksa’ menanggalkan berbagai atribut kemiliteran yang telah melekat sejak tahun 1946, maka ada semangat penolakan yang sistematik, karena menyangkut esprit de corps.

Tulisan ini akan membahas tentang proses reformasi yang terjadi di tubuh Brimob Polri, respon-respon yang dilakukan, termasuk pola pembinaan, operasional, dan struktur yang ada. Di samping itu akan dibahas juga bagaimana proses pergeseran dari tradisi yang sepenuhnya militeristik menjadi tradisi yang bercampur antara tradisi militeristik, dan tradisi sipil yang hendak dikembangkan.

II. Lahir dari Tradisi Militeristik

Brigade Mobil (Brimob) Polri sejak pembentukannya, 14 November 1946 merupakan respon dari Polri untuk bersama-sama dengan elemen bangsa lainnya mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda dan sekutunya untuk kembali menjajah Indonesia. Hal ini tercermin dari upaya segenap anggota Brimob dan Polri ketika itu untuk mengintegrasikan diri dan bahu membahu dalam mempertahankan kemerdekaan bersama rakyat dan unsur TNI, disamping peran dan fungsinya dalam penegakan hukum. Apalagi secara eksplisit, Polri juga ikut dalam setiap langkah dan kebijakan dari pemerintah yang menyangkut penjagaan pada eksistensi bangsa dan negara dari rongrongan pihak asing dan upaya pemberontakan dengan dalih menganti ideologi dan dasar negara dengan yang lain, seperti yang tercermin pada Pemberontakan PKI Madiun 1948, yang ditumpas oleh Divisi Siliwangi, TNI, rakyat, serta Polri.

Setelah kemerdekaan penuh direngkuh oleh rakyat dan bangsa Indonesia, Brimob tidak berhenti mengabdikan diri pada Ibu Pertiwi. Berbagai pemberontakan dan gerakan separatisme, yang mengancam keamanan dalam negeri (Kamdagri), dan eksistensi republik ini. Brimob menjadi satuan Polri yang terdepan untuk memadamkan berbagai pemberontakan dan gerakan separatisme bersama TNI. Pada masa Orde Lama ini, ternyata peran dan fungsi Polri tidak terbatas pada upaya penegakan hukum, preventif dan represif saja, tapi juga pada peran dan fungsi yang berkaitan dengan wilayah politik, serta bersama-sama dengan TNI terlibat dalam operasi penumpasan gerakan pemberontakan seperti Pemberontakan Andi Aziz, PRRI/Permesta, APRA, DI/TII, dan lain sebagainya.

Kembali ke awal pembentukannya, Brimob Polri merupakan bagian dari metamorfosis polisi paramiliter bentukan Jepang dan Belanda ketika kedua negara tersebut menjajah bangsa ini. Pada tahun 1912, ketika masa penjajahan Belanda satuan polisi bersenjata dibentuk dengan nama Gewapende Politie dan digantikan oleh satuan lain bernama Veld Politie, tugasnya antara lain: bertindak sebagai unit reaksi cepat, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, mempertahankan hukum sipil, menghindarkan munculnya suasana yang memerlukan bantuan militer, serta konsolidasi atas wilayah yang dikuasai.

Bisa dikatakan Gewarpende Politie dan kemudian Veld Politie merupakan bagian dari unit pemadaman pemberontakan yang efektif, sebelum militer akhirnya turun tangan, sebab kedua kesatuan tersebut sesunguhnya merupakan bentuk lunak dari pasukan bersenjata selain militer.

Sementara itu, ketika masa pendudukan Jepang, juga tidak kalah sigapnya untuk membentuk pasukan paramiliter pada April 1944, yang dikenal dengan Tokubetsu Keisatsu Tai yang anggota terdiri dari para polisi muda dan pemuda polisi didikan Jepang. Tokubetsu Keisatsu Tai ini lebih terlatih dari pasukan polisi istimewa pada masa penjajahan Belanda. Selain diasramakan, polisi istimewa Jepang ini mendapatkan pendidikan dan latihan kemiliteran dari tentara Jepang. Tokubetsu Keisatsu Tai memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang Kamtibmas, dan sekaligus di front pertempuran.

Masa Tokubetsu Keisatsu Tai ini ternyata telah diupayakan menyebar ke wilayah-wilayah, di mana setiap kesatuan Tokubetsu Keisatsu Tai dibawah perintah kepala polisi keresidenan. Setiap wilayah memiliki variasi jumlah personil , yang berkisar antara 60 hingga 200 personil, tergantung kondisi dan situasi wilayah. Komandan kompi dari Tokubetsu Keisatsu Tai tersebut umumnya berpangkat Itto Keibu (Letnan Satu/Inspektur Satu). Salah satu komandan Tokubetsu Keisatsu Tai adalah Inspektur M. Jasin yang menjadi ’Bapak Pendiri’ Brimob Polri dengan memaklumatkan pendirian polisi istimewa, atau pasukan polisi istimewa, atau Barisan Polisi Istimewa, yang merupakan cikal bakal dari Brigade Mobil (Brimob). Penamaan yang tidak satu tersebut kemudian mengundang permasalahan, karena satu sama lain merasa bahwa penamaan tersebut mencitrakan sebuah persaingan tidak terbuka antara pengusung nama-nama tersebut. Atas inisiatif Komisaris Tk. I Soemarto, yang menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara untuk mengubah nama polisi istimewa tersebut dengan Mobile Brigade (Mobrig)

Perubahan nama tersebut memang sejalan dengan langkah untuk mempertegas eksistensi polisi istimewa dalam struktur Polri, dengan terbitnya Surat Perintah Kepala Muda Kepolisian No. Pol: 12/78/91, yang memerintahkan Inspektur M. Jasin untuk mempersiapkan berbagai hal untuk pembentukan Mobile Brigade (Mobrig), yang dilanjutkan dengan Mobile Brigade Karesidenan (MBK) berkekuatan satu kompi, struktur ini mengadopsi struktur Tokubetsu Keisatsu Tai.

Pada masa Orde Lama, Mobrig menjadi kesatuan khusus yang dimiliki Polri dengan pengkhususan pada gangguan keamanan dan ketertiban tingkat tinggi, seperti konflik dan gerakan separatisme. Hal ini mendorong upaya penyempurnaan organisasi. Meski hanya bersifat sementara dan koordinatif, di tingkat karesidenan MBK diubah menjadi Rayon Mobrig dan MBB di tingkat provinsi diubah menjadi kompi reserve (cadangan). Di tingkat pusat dibentuk koordinator dan inspektur Mobile Brigade yang berkewajiban mengurusi pasukan Mobrig yang berkedudukan di Purwokerto dengan tugas membantu Kepala Djawatan Kepolisian Negara berkaitan dengan Mobrig. Sementara di tingkat provinsi dibentuk Koordinator dan Inspektur Mobile Brigade yang berkewajiban mengurusi pasukan Mobrig di daerah yang berkeduduakn di provinsi, di mana konsekuensinya di tiap kabupaten dibentuk kompi-kompi Mobrig.

Mobrig kemudian ditingkatkan statusnya , yang semula setingkat kompi, maka berdasarkan Surat Keputusan Departemen Kepolisian Negara No. Pol: 13/MB/1959 tertanggal 25 April 1959 ditingkatkan statusnya menjadi setingkat batalyon, sementara koordinator daerah Mobrig diubah menjadi Komandemen Daerah serta Koordinator Mobile Brigade Djawatan Kepolisian Negara diubah menjadi komandemen Mobile Brigade Pusat, yang juga diubah lagi menjadi Komandemen Mobrig Pusat.

Menjelang Ulang Tahun Mobrig ke 16, Menteri Kepala Kepolisian Negara mengeluarkan surat order (Perintah) dengan nomor: Y.M. No. Pol: 23/61 tertanggal 16 Agustus 1961, di mana berisi penetapan hari ulang tahun, dengan Inspektur Upacara Presiden Soekarno, yang mengubah sebutan Mobrig menjadi Brigade Mobil, atau Brimob. Akan tetapi pada perjalanannya, perubahan penamaan tersebut tidak memberikan satu persfektif bahwa penamaan tersebut kurang memberikan penekan akan pentingnya integralitas Brimob sebagai bagian dari kesatuan yang ada di Polri. justru perwatakan Brimob mengarah pada pengentalan karakteristik militer yang sesungguhnya bertolak belakang dengan esensi Polri sebagai organisasi pengelola keamanan yang berwatak sipil.

Justru yang makin menarik adalah dari berbagai proses perubahan ketatanegaraan dan legal formalnya, hingga terbitnya UU Pokok Kepolisian No. 13/1961 yang mempertegas posisi Polri sebagai salah satu unsur ABRI. Perubahan tersebut mendorong internalisasi nilai militeristik dalam tubuh dan struktur Polri. Apalagi sejak dikeluarkannya Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965 tentang disamakannya pendidikan pada level akademi bagi ABRI dan Polri. Setelah itu dikembalikan ke masing-masing akademinya. Hal ini jelas mengubah perwajahan Polri dari sipil ke militer, dengan berbagai atribut yang dikenakannya. Permasalahan yang kemudian muncul adalah, bahwa Polri merupakan institusi sipil yang harus mencitrakan dirinya sebagai bagian dari sipil dalam operasionalnya. Tak terkecuali Brimob.

Brimob yang sejak awal memang kesatuan paramiliter yang merupakan kesatuan khusus Polri makin mengentalkan warna militeristiknya ketika Polri disatukan dengan TNI dengan nama ABRI, warna militeristik makin kental, bukan hanya terbatas pada satuan Brimob saja, melainkan menjadi bagian dari kultur di Polri. Bahkan hal tersebut makin menguatkan kultur militeristik yang meresap di satuan Brimob. Perubahan ini sangat mempengaruhi kinerja Polri, dan Brimob pada khususnya dalam mengoperasionalkan peran dan fungsinya sebagai alat keamanan negara. Upaya mendorong agar proses demokrasi sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) yang kondusif hampir tidak terjadi.

Penekanan bahwa tugas Brimob dalam bidang Kamtibmas gangguan tingkat tinggi dan di front pertempuran, terkoreksi dengan keluarnya Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SK/05/III/1972, tertanggal 2 Maret 1972 tentang Refungsionalisasi dan Reorganisasi Organisasi Brimob, yang mengurangi peran front tempur dan militernya. Di samping itu Surat Keputusan tersebut menempatkan Brimob kembali pada esensi awal pendiriannya yakni di bawah komando langsung Kapolda, sama ketika organisasi Brimob kali pertama dengan nama MBK tersebut.

Mengacu kepada SK tersebut pula, tugas dan fungsi Brimob dipangkas tidak lagi pada tugas tempur militer, tapi fungsi satuan bantuan operasional taktis kepolisian, guna menghadapi kriminalitas tingkat tinggi. Sehingga bentuk organisasinya juga tidak lagi bersifat korps yang bersifat vertikal, namun kesatuan yang dibatasi hanya sampai pada tingkat batalyon kedudukan kompi-kompi yang berdiri sendiri (BS), menjadi organik pada komando-komando kewilayahan Polri (Polda).

Perubahan struktur organisasi tersebut hanya bertahan selama sebelas tahun, karena pada 14 November 1983, struktur Brimob kembali dirubah, dengan benar-benar melikuidasi keberadaan batalyon dan Kompi BS. Hal ini berarti ada penyempitan dengan keberadaan batalyon dan kompi dari mulai pertama pembentukannya hingga Surat Keputusan Polri No. Pol.: Skep/522/XI/1983, digantikan dengan pembentukan Satuan Brimob, yang membawahi kompi-kompi non-BS.

Harus diakui bahwa rentang waktu antara tahun 1972 hingga 1983 posisi Brimob secara langsung menjadi ‘kaki tangan’ dari ABRI, yang secara organisasi melakukan sub ordinat kepada Polri, dan Brimob. Hal ini mempengaruhi psikologis anggota Brimob khususnya dikemudian hari. Tekanakan psikologis tersebut terkait perasaan lebih rendah, dan tidak lebih baik dibandingkan dengan personil ABRI lainnya. Bahkan dimasyarakat berkembang anekdot Brimob dikenal dengan “polisi bukan, tentara belum” , karena ketidakjelasan ‘kelamin’ Brimob Polri. Selama kurun waktu tersebut praktik-praktik militeristik sudah merupakan keseharian dalam perjalanan Brimob Polri. Hal ini ditopang karena rejim yang berkuasa cenderung melegitimasi.

Yang menarik pada tahun 1996, validasi dan peningkatan status Brimob, yakni menjadi badan pelaksana pusat, yang berkedudukan dibawah Kapolri. Konsekuensinya tentu saja jabatan perwira menengah, dari setingkat kolonel (komisaris besar/Kombes) menjadi perwira bintang satu (brigadir jenderal), yang kali pertama di jabat oleh Brigjen Pol. Drs. Sutiyono. Peningkatan status ini juga berpengaruhi pada tugas dan pokok Brimob Polri, yakni: Membina kemampuan dan mengerahkan kekuatan Brimob guna menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, atau bahan peledak, serta bersama-sama dengan unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya mewujudkan tertib hukum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah yuridiksi nasional Republik Indonesia.

Harus diakui bahwa proses validasi tersebut merupakan bagian penorehan sejarah bagi eksistensi Brimob, karena pengakuan bahwa Brimob bukan lagi institusi pelengkap saja, tapi merupakan institusi penting dalam jajaran Polri. Karena kurang lebih tiga puluh tahun, status Brimob selama Orde Baru, lebih banyak menjadi alat kekuasaan bukan alat negara. Brimob menjelma menjadi aparat kekuasaan yang menjaga kelanggengankekuasaan Orde Baru. Bahkan dengan motto: “Sekali Melangkah Pantang Menyerah, Sekali Tampil Harus Berhasil”, nampak mencitrakan kekecaman dan menghalalkan segala cara, dalam rangka tugas pokoknya. Motto tersebut memberikan satu persfektif bahwa Brimob masih sangat dipengaruhi oleh jargon dan slogal berbau militeristik, sehingga dicap sebagai pelanggeng budaya militer di internal Polri. Apalagi secara garis besar, prilaku anggota Brimob mencitrakan perbedaan antara kesatuan tersebut dengan kesatuan lain di internal Polri.

Dan menjelang kejatuhan Orde Baru, Brimob juga menjadi sasaran kecaman masyarakat karena praktik kekerasan yang dilakukan Brimob Polri. Upaya menggeser gerbong Brimob agar lebih condong ke sisi sipil terus dilakukan, dengan melakukan internalisasi nilai-nilai polisi sipil dalam kurikulum dan operasional di lapangan. Dan usaha tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal, perubahan yang dibangun dengan mengikuti arus reformasi tidak serta merta mengubah paradigma Brimob secara esensial, karena perubahan yang terjadi lebih banyak parsial, dan lipservice saja. Karena hingga kejatuhan Soeharto, Brimob masih mewartakan diri sebagai polisi paramiliter yang memiliki kekhasan dan warna militeristik yang kental.

III. Brimob dan Democratic Policing

Perubahan yang signifikan pada posisi dan peran Polri seiring dengan era reformasi, yang mana ditandai dengan keputusan politik memisahkan Polri dari institusi dan garis komando TNI pada 1 April 1999 dengan adanya Inpres No. 2 Tahun 1999 . Karena mendapatkan dukungan publik yang luas, maka keputusan tersebut ditetapkan dalam Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan ABRI (TNI dan Polri) serta Tap MPR/VII/2000 tentang peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden. Tindak lanjut dari keluarnya kedua Tap MPR tersebut adalah dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang berkaitan juga dengan peran dan posisi TNI dalam peran perbantuannya pada Polri.

Dalam persfektif yang lebih umum, Polisi masih dikelompokkan ke dalam militer, sehingga yang disebut orang sipil adalah mereka yang bukan militer dan juga bukan polisi. Polisi masih dikategorikan militer karena sama dengan militer, masih memikul citra ”having force and power”. Maka menjadi polisi sipil adalah mendekonstruksi pekerjaan polisi menjadi suatu kekuatan publik yang sejauh mungkin mengambil jarak dari ”suatu force yang berbasis power”.

Polisi Sipil selain sebagai paradigma juga merupakan tujuan dari reformasi itu sendiri. Oleh karena itu, pada dasarnya perubahan-perubahan yang dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan secara parsial tetapi secara simultan, sehingga akan menghasilkan sinergi yang menjadi percepatan dalam mencapai tujuan yaitu terwujudnya Polisi Sipil. Beberapa parameter yang menjadi indikator Polisi Sipil, yakni : Profesional dan proposional, demokrasi, menjunjung tinggi HAM, Transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan sikap protagonis. Oleh karenannya perubahan struktural harus diikuti dengan perubahan instrumental dan kultural.

Mengembalikan peran dan posisi Polri sebagai institusi yang terfokus pada keamanan dalam negeri dipertegas dalam UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5. Pada Pasal 2 dijelaskan megenai fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara pada Pasal 4 ditegaskan tujuan dari Polri, yakni mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Sedangkan pada Pasal 5 ditegaskan kembali peran dari Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dalam kultur polisi sipil.

Turunan dari pasal-pasal tersebut di atas, Brimob menjabarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

“Tugas Pokok Brimob Polri adalah melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif bersama unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat di seluruh wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya”

“Fungsi Brimob Polri adalah sebagai satuan pamungkas Polri yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam negeri (Kamdagri) yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personil terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan, perlengkapan dengan teknologi modern”

”Peran Brimob Polri adalah melakukan manuver, baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya tembak, dan daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dengan cara: membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat, dan menggantikan”

Sedangkan yang perlu diketahui juga tentang kemampuan dari Brimob Polri, yang terbagi menjadi dua kemampuan, yakni:

1. Strata Kemampuan:

Strata Kemampuan Brimob: Kemampuan Dasar Kepolisian, PHH, Resmob, Jibom, Wanteror, dan SAR
Strata Kemampuan Pelopor: Kemampuan Brimob Dasar plus kemampuan lawan gerilya/lawan insurjensi
Strata Kemampuan Gegana: kemampuan pelopor plus operator Jibom, intelijen, dan kemampuan kimia, biologi, dan radio aktif
Strata Kemampuan Instruktur: kemampuan gegana plus pengajaran dan latihan, pengkajian dan pengembangan

2. Kemampuan Brimob Polri:

Kemampuan Dasar Kepolisian
Penanggulangan Huru-Hara (PHH)
Reserse Mobil (Resmob)
Jihandak/Jibom (penjinakan bahan peledak/penjinakan bom)
Perlawanan Teror (Wanteror)
Search and Rescue (SAR)

Jadi sesungguhnya sudah sangat jelas bahwa Brimob Polri mencoba mempertegas jati dirinya sebagai bagian integral dari Polri sebagai bagian untuk mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu, peningkatan kualitas kinerja kepolisian mutlak harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan, dan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran anggota Polri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagai pucuk pimpinan tertinggi organisasi Polri, telah melakukan terobosan untuk menjawab tuntutan reformasi, khususnya dalam reformasi perwujudan kultur poisi sipil dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1320/VIII/1998, tanggal 31 Agustus 1998 mengenai Buku Petunjuk Lapangan tentang Peningkatan Pelayanan Polri dalam Era Reformasi. Brimob Polri pun meresponnya dengan mengeluarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Opersional dan Pembinaan Brimob Polri sebagai tindak lanjut membangun dan mengembangkan satu kultur organisasi yang seirama dengan satuan-satuan lain di lingkungan Polri.

Sementara yang berkaitan langsung dengan Brimob terbit Surat Keputusan Kapolri, No. Pol: Kep 53/X/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Korps Brimob, maka sejak itu struktur organisasi Brimob mengalami perubahan lagi, di mana kepangkatan Komandan Korps Brimob menjadi bintang dua (Inspektur Jenderal), dan Irjen Pol. Drs. Yusuf Mangga Barani menjabat sebagai Kakorbrimob. Konsekuensinya juga ada perubahan struktur organisasi Brimob di daerah, dengan menghapus Kasi Intel pada satuan Brimob, dan menambahkan Subden Gegana di seluruh satuan Brimob, yang juga mengacu kepada Keputusan kapolri No Pol.: Kep/54/X/2002 tentang OTK Satuan-satuan Organisasi Kepolisian Daerah (Polda). Secara harfiah, perubahan ini mensiratkan langkah dan penataan Brimob untuk lebih terintegral dengan Polri. bahkan sebelum SK Kapolri No. 54 tersebut keluar, didahului keluarnya Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/27/IX/2002 tentang Reformasi Brimob Polri, yang meliputi:

a. Aspek Struktural

Kekuatan Brimob Polri tidak terpusat (sentralisasi), tetapi lebih di arahkan kepada kewilayahan (desentralisasi pada tingkat Polda)
Struktur organisasi tidak harus sama dengan struktur organisasi militer

b. Aspek Instrumental

Penyempurnaan piranti lunak yang berlaku di Brimob Polri mengarah dan mengacu kepada paradigma baru Polri, UU Polri, dan tuntutan masyarakat.
Pengkajian secara terus menerus terhadap sistem dan metode oleh lingkungan Brimob Polri, guna mewujudkan anggota Brimob Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat serta penegak hukum yang profesional.

c. Aspek Kultural

Adanya perubahan yang signifikan dari perilaku anggota Brimob Polri yang militeristik menjadi anggota Brimob Polri yang berstatus sipil.
Menghindari dan menghilangkan sifat kebanggan korps yang berlebihan dan arogan pada setiap perilaku anggota Brimob Polri dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun saat melaksanakan tugas.
Mengimplementasikan penggunaan program yang komprehensif dan tepat dalam rangka memupuk loyalitas setiap personil Brimob Polri kepada misi organisasi, bukan pada pribadi atau pimpinan.

Namun kenyataannya kultur polisi sipil belum bergeser jauh antara sebelum reformasi Polri dan setelah reformasi Polri. bahkan di satuan Brimob, perubahan tersebut belum nampak terlihat, hal ini dapat dilihat dengan kasat mata, di mana Brimob lebih menampakkan kesan militeristiknya dari pada satuan-satuan lainnya. Untuk itu perlu dicarikan solusinya tentang bagaimana strategi mengoptimalisasikan peran dan fungsi Brimob dalam kultur polisi sipil dalam memelihara keamanan dalam negeri (Kamdagri) untuk mewujudkan harapan dan kepercayaan masyarakat. Ketiga aspek yang ditegaskan dalam SK Kapolri tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan efektif dan baik. Bahkan dalam berbagai proses selama tahun 1998 hingga tangun 2005, Brimob Polri yang bertugas di sejumlah daerah konflik seperti Aceh, Poso, Ambon, dan Papua menorehkan tinta negatif bagi upaya untuk menata dan mereformasi satuan khusus di lingkungan Polri tersebut.

Di Aceh sepanjang kurun waktu tersebut terjadi berbagai pungli dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh personil Brimob, selama kurun waktu 1998 hingga 2005, menyebutkan bahwa Brimob tergoda juga akhirnya melakukan berbagai aktivitas menyimpang, dari mulai pungli di pos perbatasan (check point), aktivitas ekonomi bayangan (Shadow economic), hingga pembekingan aktifitas kriminal, seperti penyelundupan, dan lain sebagainya.

Kasus yang lebih menarik adalah penyimpangan tugas yang dilakukan Brimob Polri di Poso. Dalam sebuah paper “ Keterlibatan Polisi dalam Pemeliharaan Ketidakamanan di Sulawesi Tengah “ G. J. Aditjondro menyebutkan ada sekitar dua belas jenis keterlibatan oknum-oknum Polri dan Brimob dalam bisnis kelabu ini di wilayah Poso dan sekitarnya yakni :

pemerasan secara langsung oleh ‘oknum’ berbaju seragam;
perlindungan bagi prostitusi terselubung;
sabung ayam;
bisnis satpam;
perburuan dan penyelundupan flora dan fauna langka;
perdagangan hasil hutan;
pengangkutan barang dan penumpang dengan kendaraan dinas;
bisnis pengawalan;
pungutan di pos-pos penjagaan;
proteksi properti milik pengusaha dan eks-pejabat tertentu;
bisnis proteksi operasi perusahaan-perusahaan bermodal besar;
perdagangan ilegal senjata api dan amunisi.

Diluar penyimpangan tersebut adalah kekerasan yang dilakukan secara sistematis kepada masyarakat Poso, yang dilakukan oleh oknum Brimob Polri. Bahkan dalam penelitian awal yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2005 lalu, ketidaksukaan masyarakat terhadap prilaku oknum Brimob Polri makin menjadi-jadi, dan hal tersebut terbukti saat beberapa kompi personil Brimob Polri sempat bentrok ketika ingin menangkap pelaku teror di awal tahun 2007 lalu.

Terlepas dari proses reformasi yang tengah berjalan, Brimob Polri secara harfiah belum benar-benar melakukan reformasi internalnya secara menyeluruh, baru sebatas permukaan dan parsial saja. Hal ini dapat dilihat, misalnya pada struktur yang masih mengadopsi struktur militer, meski tidak secara penuh. Namun hal tersebut secara harfiah dipahami sebagai keengganan Brimob untuk melepas atribut dan kultur militeristik yang telanjur melekat. Meski demikian upaya terus dilakukan dengan mengganti motto Brimob, yang selama ini dianggap sangat militeristik, dari ”Sekali Melangkah Pantang Menyerah, Sekali Tampil Harus Berhasil” menjadi ”Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan”, filosofi dari motto tersebut sebenarnya lebih beradab dan bernuansa sipil. akan tetapi, pada pelaksanaannya memang belum dapat diimplementasikan secara maksimal.

Kondisi ini menjadi catatan penting dalam evaluasi reformasi sektor keamanan, dalam hal ini Polri, yang menjadi titik lemah Polri dalam merajut kultur polisi sipil dan profesional dalam mewujudkan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), sehingga perlu kembali ditegaskan tentang pentingnya mempercepat proses reformasi di internal Brimob. Langkah tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kapolri No, Pol.: Kep/20/IX/2005 tertanggal 7 September 2005 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia 2005-2009, yang di dalamnya ditegaskan upaya Polri untuk memperbaiki dan mereposisi Brimob Polri sebagai satuan khusus polisi profesional dengan daya tangkal tinggi, akan tetapi berbeda fungsi dengan militer. Hal tersebut diperlukan bagi terwujudnya:

Kemampuan menetralisir ancaman kekerasan terhadap masyarakat
Memantapkan fungsi Brimob Polri dalam melawan insurgensi (separatisme) dengan cara bekerja sama dengan TNI
Menerapkan proses rekrutmen dan seleksi Brimob yang lebih ketat dibandingkan polisi reguler
Memberikan pengalaman magang dan pelatihan khusus berorientasi sipil yang berbeda sama sekali dengan militer.

Terlepas dari berbagai kebijakan yang telah dibuat dan didukung agar Brimob Polri dapat mempertegas posisi Polri sebagai polisi sipil, namun realitas yang harus di lapangan justru sebaliknya. Sembilan hal yang menjadi titik krusial dan evaluasi bagi posisi Brimob dalam menopang reformasi Polri, yakni:

Meski kekuatan Brimob Polri tidak terpusat, namun dalam melakukan mobilisasi dan pengerahan masih tetap membutuhkan komando dari Mabes Polri, atau setidaknya Kakorbrimob. Hal ini sebenarnya relatif menyulitkan ketika terjadi di lapangan, di mana Brimob yang di-BKO-kan cenderung kurang sensitif dalam pengembangan tali komandonya dibandingkan dengan chain of command yang telah dibangun di masing-masing satuan brimob Polda. Sekedar contoh dalam pengerahan personil Brimob, Kapolres Poso, kesulitan melakukan pengerahan, karena tali komando tidak berada di tangannya sebagai penguasa kesatuan Operasional Dasar (KOD), melainkan pimpinan kompi, atau kesatuannya langsung.
Meski berupaya menanggalkan struktur organisasi dan kultur militeristik, akan tetapi sepanjang delapan tahun Reformasi Polri bergulir, langkah tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Justru hanya penamaannya saja diganti, tapi pola tali komando, serta atributnya tetap digunakan. Alhasil, secara kultur Brimob masih enggan menanggalkan baju dan kultur militernya. Contoh kasus yang paling mudah ditemukana adalah masih maraknya pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Brimob di lapangan.
Upaya agar Brimob terintegral dengan agenda reformasi Mabes Polri terus dilakukan, namun efek positifnya masih belum nampak. Sekedar gambaran, keluarnya Surat Keputusan Kakorbrimob Polri No. Pol: Skep/94/X/2005 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Penerapan Perpolisian Masyarakat bagi Personil Brimob Polri, hingga saat ini belum mampu diterapkan oleh Brimob Polri.selain masalah perwatakan yang berlawanan, juga dikarenakan karakteristik pembentukan Brimob yang disiapkan menjadi personil pemukul.
Penyempurnaan struktur dan berbagai bentuk pembinaan yang dilakukan masih dirasakan belum maksimal. Keluarnya Surak Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No. Pol: Skep/115/XI/2006 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Operasional Brimob Polri juga masih menjadi wacana yang harus dipecahkan untuk dioperasionalisasikan. Hal ini masih nampak pada penyergapan buronan pelaku teror Poso, yang terjadi bentrok dengan masyarakat. Padahal dalam buku pedoman tersebut telah digarisbawahi tentang pentingnya mencitrakan Brimob sebagai institusi sipil yang profesional.
Perubahan internal yang dilakukan pengkajian secara terus menerus terhadap sistem dan metode oleh lingkungan Brimob Polri, belum memberikan kontribusi yang efektif, karena terjadi kegamangan di internal Brimob Polri sendiri, apakah mengikuti arus perubahan dengan mengarahkan perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, atau tetap bertahan dengan menjaga tradisi yang telah dibangun lebih dari 60 tahun lalu.
Prilaku anggota Brimob di lapangan masih belum mencitrakan polisi sipil yang diharapkan oleh masyarakat. Watak militeristik masih nampak dalam proses menjalankan fungsinya. Pendekatan kekerasan masih dipraktikkan dalam berbagai permasalahan yang melibatkan Brimob, seperti di daerah konflik, dan kerusuhan massa.
Ekslusivitas personil Brimob di antara satuan Polri yang lainnya. Bahkan dalam upaya penegakan hukum di ilayah konflik ataupun ancaman keamanan dengan intensitas tinggi, seperti pada bentrok massa dan petugas Polri dan Brimob di unjuk rasa pembebasan lahan untuk pembangunan lapangan terbang di Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu.
Upaya pengembangan keterampilan dan keahlian personil Brimob masih sebatas pada keahlian profesional, belum keahlian pada penekanan untuk membangun interpersonal, sebagai salah satu prasyarat dari polisi sipil, dan kepolisian demokratik. Keahlian ini, meski telah didapat dalam keterampilan kepolisian dasar, namun ketika terintegral dalam kesatuan Brimob, keterampilan tersebut menyurut, dan berganti menjadi keterampilan dalam penegakan hukum pendekatan preventif dan represif.
Rekruitmen personil Brimob Polri masih bersandar pada pola lama, yakni perekrutan dari jalur Akpol, bukan semata-mata karena minat, tapi penunjukkan atasan. Sementara di jalur non perwira, perekrutan terbatas pada penjaringan yang telah ada. Hasilnya memang tidak terukur, sehingga ketika yang muncul adalah semangat paramiliter, maka tidak bisa dipungkiri, hal tersebut merupakan bagian dari pola lama yang termanifes.

Dari sembilan permasalahan tersebut, maka langkah dan upaya untuk menegaskan proses reformasi Brimob menjadi bagian yang tidak bisa ditunda lagi. Hal ini disebabkan karena posisi Brimob Polri yang sangat strategis dalam keluarga besar Polri. Sebab cepat atau lambat, Brimob Polri akan mengikuti arus, atau melawan arus dari perubahan tersebut. Dengan melawan arus, maka sejatinya Brimob tengah menggali kuburan bagi Polri, serta Polri sebagai organisasi induk Brimob akan terus mendapatkan kritik dan hujatan dari masyarakat, yang belum puas dengan performa Polri, selepas berpisah dari TNI delapan tahun lalu.

Ada tujuh agenda yang harus menjadi prioritas bagi Brimob untuk menuntaskan agenda reformasi internal; mewujudkan Brimob Polri, sebagai polisi sipil yang profesional, yakni:

Melakukan penataan rekrutmen dan seleksi terhadap calon personil Brimob dengan baik. Ada dua model seleksi yang harus diterapkan secara serius; seleksi melalui jalur Akpol, dan seleksi bagi bintara dan tantama. Bila selama ini seleksi melalui jalur Akpol, setelah lulus dari Akpol maka para perwira pertama tersebut kemudian diplot ke Polda-polda yang ada. Dan dengan otoritas Kapolda dan atasannya si perwira muda ini kemudian mengambil kejuruan, ke pendidikan dan latihan Brimob Polri. Maka akan lebih baik, apabila keputusan untuk diplot ke Brimob Polri, didasari juga karena hasil analisis psikologi, minat dan bakat, serta kemampuan dasar, yang semuanya harus terukur. Sedangkan jalur bintara dan tantama, meski sudah benar, tapi upaya membaurkan dengan calon personil Polri lainnya harus terus diwacanakan dan kemudian direalisasikan.
Perbaikan struktur organisasi Brimob yang tetap bersandar pada profesionalisme, dan kekhasan. Meski status Brimob sudah langsung di bawah Polri, bukan berarti Brimob telah tuntas dalam melaksanakan penataan internal. Justru Brimob menjadi satu bagian yang disorot, sebagai akibat dari belum banyak berubahnya kultur di Brimob. Perbaikan organisasi ini harus juga diupayakan untuk tetap berpatokan pada kepolisian demokratik.
Melakukan berbagai pelatihan bagi personil Brimob, yang terkait dengan perpolisian masyarakat, kehumasan, teknik negoisasi, komunikasi sosial, psikologi sosial, di luar kemampuan utamanya. Langkah ini guna mengimbangi kultur militeristik yang telanjur mengakar. Dengan pelatihan-pelatihan tersebut, diharapkan akan terbangun satu paradigma baru tentang kultur polisi sipil.
Melakukan sosialisasi secara efektif berbagai perangkat lunak, baik perundang-undangan maupun Surat Keputusan (SK) agar terjadi transformasi pemahaman di antara personil Brimob Polri. Langkah ini sebenarnya yang paling mungkin dilakukan di tengah keterbatasan anggaran Polri. Akan tetapi kembali ke soal kemauan. Berbagai undang-undang ataupun peraturan sekelas Surat Keputusanpun jika tingkat sosialisasinya rendah, maka hanya akan memperburuk keadaan.
Membangun kultur polisi sipil. Pembangunan kultur ini dapat dilakukan dengan melakukan interaksi dengan kesatuan lain di lingkungan Polri, agar terjadi trasnfer pemahaman dan budaya. Hal ini juga diharapkan mampu mencairkan kebuntuan komunikasi antara personil Brimob dengan satuan lain.
Menginternalisasi nilai-nilai democratic policing, yang terintegral dalam berbagai aktivitas Brimob yang harus merujuk kepada nilai-nilai demokrasi, menjunjung tinggi HAM, menegakkan supremasi hukum, dan lain sebagainya.
Mengembangkan pendekatan pre emtif dan preventif, selain pendekatan penegakkan hukum dan reprrsif. Hal ini perlu dipertegas karena dalam banyak kasus, Brimob juga tidak hanya melakukan penegakkan hukum dan represif, tapi juga pencegahan dan rehabilitasi terhadap lokasi atau wilayah pasca konflik.

IV. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Reformasi Brimob Polri masih belum mampu menopang lokomotif besar Polri, karena proses internalisasi polisi sipil dan democratic policing belum tuntas. Hal ini disadari karena proses terbentuknya Brimob Polri tidak terlepas dari tujuan awalnya, yakni sebagai pasukan paramiliter di tubuh kepolisian, yang mengacu kepada pasukan polisi para militer di era Jepang dan Belanda. Artinya, butuh suatu proses yang lebih lama untuk dapat menempatkan Brimob dalam lokomotif polisi sipil yang tengah diusung oleh Polri. kondisi ini memang kurang menguntungkan bagi Polri dan Brimob secara organisasi. Hanya saja perlu suatu penekanan bahwa salah satu konsekuensi logis dari pemisahan Polri dari TNI adalah membangun paradigma baru yang sama sekali berbeda dan jauh dari watak dan kultur militeristik di Polri, dengan membenamkan kaki Polri pada kultur polisi sipil dan democratic policing. Cepat atau lambat Brimob harus mampu mengembangkan suatu paradigma berpikir, serta operasionalisasi di lapanga, yang mencerminkan suatu perwatakan dari democratic policing dan polisi sipil. sebab, apabila Brimob tetap bertahan dengan kultur lama dan enggan melakukan perubahan, maka cepat atau lambat Brimob akan menjadi bagian dari musuh masyarakat, yang menginginkan agar Polri, dan Brimob yang ada di dalamnya benar-benar mencerminkan perwatakan polisi sipil dan democratic policing, di mana kontrol aktif masyarakat dapat dilakukan. Dan tuntutan agar Brimob dibubarkan yang berkembang dimasyarakat seharusnya menjadi refleksi bagi Brimob untuk secara bersungguh-sungguh melakukan perubahan dan penyesuaian dengan agenda reformasi Polri. Karena kita masih ingin melihat dan memiliki satuan khusus di Polri yang dapat menjadi kebanggan masyarakat, dengan tetap berada di koridor democratic policing.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, Budi. 2006. Membangun Kompetensi Polri. Yakarta YPKIK.

Korps Brimob. 1992. Pembinaan Korps Brimob. Jakarta: Brimob Polri

——–,2003. Pendayagunaan Satuan Brimob Polri dalam Rangka

Operasi Kepolisian Khususnya di Daerah Rawan GPK.

Juklak/OIR/III/2003

——–, 2005. Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Sesuai Dengan Standar

Pelayanan Korps Brimob POlri

Meliala, Adrianus. 2002. Problema Reformasi Polri. Jakarta: Trio Repro

Mabes Polri. Pendayagunaan Brimob. Petunjuk Pelaksana Kapolri No:

Juklak/08/V/1994

——–, Himpunan Petunjuk Lapangan Polri bagi Satuan Brimob

Mabes Polri. 1983. Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/552/XI/1983. Tentang

Likuidasi Satuan Brimob dan Redislokasi Kompi-kompi BS Brimob

Miswan. 1998. Pasukan Khusus dan Perang Gerilya. Pusdik Brimob

Watukosek

Mabes Polri. 2002Kep Kapolri No. Pol: Kep/27/IX/2002 Tanggal 20 September

2002 tentang Reformasi Brimob Polri

Rahardjo, Satjipto. 2002. Polisi Sipil Dalam Perubahan Social di Indonesia.

Jakarta: Kompas.

Suparno, Atim. 1998. Pelopor. Pusdik Brimob Watukosek

Editor : Onco gamankz

Sumber : muradi.wordpress.com

Mensejahterakan Polisi

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Thu, 20 Aug 2015 23:31:00 +0700

Selama ini berkembang asumsi di masyarakat bahwa meski gaji polisi tidak berbeda dengan gaji PNS, namun anggota polisi masih mendapatkan penghasilan ‘informal’ yang dekat dengan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Sebagaimana diketahui adanya tiga pos pendanaan Polri dari pos yang syarat dengan penyimpangan, karena tidak transparan,yakni: Partisipasi Masyarakat (Parmas), Partisipasi Teman (Parman), dan Partisipasi Kriminal (Parmin). Ketiga pos pendanaan polisi ini terus dipelihara karena diyakini kesejahteraan anggota polisi masih jauh dari harapan ditambah lagi dengan adanya sikap permisif dari masyarakat terkait dengan praktik penyimpangan tersebut. Langgengnya praktik tersebut menjadi satu penegas bahwa pentingnya meningkatkan kesejahteraan anggota polisi agar anggota polisi bisa professional pada tugas dan fungsinya, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 2/2002 Tentang Polri.

Praktik penyimpangan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat kesejahteraan anggota polisi. Tak heran mengapa kemudian Kapolri, Sutanto sejak tahun 2005 menegaskan pentingnya meningkatkan kesejahteraan anggotanya, apakah dengan menaikan gaji pokok ataupun dengan tunjangan khusus lainnya berkisar Rp. 7 juta hingga Rp. 8,3 juta perbulan untuk pangkat terendah. Angka ideal tersebut sangat kontras apabila mengacu kepada Peratutan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Polri, gaji dengan pangkat terendah ditambah dengan tunjangan keluarga dan jabatan hanya sekitar Rp.1,7 juta. Ketimpangan tersebut makin besar setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 19/2008 Tentang Tunjangan Khusus Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkama Agung (MA) dan Badan Peradilan. Sebagai salah satu aparat penegak hukum tentu saja Polri menginginkan perlakuan yang sama, terlepas Perpres tersebut merupakan salah satu program percontohan dalam reformasi birokrasi. Apalagi bila melihat rekam jejak MA dan aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan juga tidak lepas dari praktik penyimpangan. Artinya secara kelembagaan,baik MA, kejaksaan, maupun Polri dalam posisi yang sama; rawan penyimpangan.

Tunjangan Khusus Daerah

Terbatasnya anggaran Negara, membuat keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Polri dengan pola yang diberlakukan di MA dan badan peradilan lainnya hampir tidak mungkin dilakukan. Dengan anggaran tahun 2008 sebesar Rp.23 Triliun saja Polri harus membaginya dengan operasional dan gaji 400 ribu anggotanya dalam keterbatasan. Kondisi tersebut makin menjerumuskan polisi ke dalam praktik penyimpangan dan tindakan penyalahgunaan wewenang.

Melihat realitas tersebut di atas, dibutuhkan alternatif pendanaan yang legal formalnya dapat dipertanggungjawabkan. Selama ini Polri enggan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan Pemerintah Daerah, khususnya para kapolda dan kepala Kesatuan Operasional Dasar (KOD) di tingkat Polwil, maupun Polres. Komunikasi yang terbangun baru sebatas pada operasional dan koordinasi di lapangan, belum menyentuh pada substansi tentang pengembangan Polri di daerah tersebut. Sebelum keluarnya Surat Edaran Mendagri No. 15 Tahun 2004 dan kemudian disusul dengan PP No. 39/2007 yang melarang bantuan dari pos APBD untuk instansi vertikal, Polri sempat merasakan bantuan anggaran dari pos APBD, selain dari APBN. Akan tetapi setelah kedua produk hukum tersebut terbit, maka Polri praktis hanya mengandalkan anggaran rutin dan operasionalnya dari negara.

Komunikasi dan koordinasi dengan Pemda menjadi sangat penting apabila pimpinan Polri tetap berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hingga saat ini yang paling rasional dan legal bagi Polri untuk meningkatkan pendapatan anggotanya adalah memanfaatkan bantuan anggaran dari Pemda, dimana Polri menjadi salah satu bagian dari unsur yang menjaga keamanan dalam negeri. Dan tentu saja bantuan dan dukungan anggaran tersebut tidak gratis, sebab akan berkonsekuensi pada pelanggaran aturan dua produk hukum di atas. Artinya Polri juga harus menawarkan sesuatu kepada Depdagri, sebagai lembaga induk untuk memberikan sebagian kewenangannya kepada Depdagri dan Pemda. Tawaran tersebut bisa dalam bentuk desentralisasi manajemen ataupun memberikan kewenangan kepala daerah dan DPRD untuk secara formal merekomendasikan calon pimpinan polda, polwil dan polres, hingga polsek kepada Mabes Polri secara berjenjang.

Kedua pilihan yang ditawarkan dalam persfektif politis maupun kelembagaan tidak akan mengganggu esensi Polri sebagai kepolisian nasional sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 2/2002, dengan tiga batasan: Pertama, kewenangan Pemda hanya terbatas pada pengawasan pemanfaatan keuangan yang dialokasikan dari pos APBD kepada pimpinan Polri di daerahnya. Kedua, Pemda hanya akan melakukan kerjasama kemungkinan ancaman keamanan di daerahnya, dan pimpinan Polri di daerah hanya diwajibkan membuat laporan tertulis kepada pimpinan daerah, selain kepada Mabes Polri. Selama ini laporan tentang kondusifitas dan operasional Polri di daerah langsung ke Mabes Polri, sedangkan dengan Pemda hanya sebatas pada koordinasi yang tidak mengikat. Dan ketiga, usulan nama pimpinan Polri di daerah maupun tingkat Kesatuan Operasional Dasar (KOD) lebih ditekankan untuk memudahkan kerja sama dengan pimpinan daerah setempat. Hal ini juga akan memudahkan kinerja Polri secara tidak langsung.

Bentuk bantuan operasional Polri dalam bentuk tunjangan khusus daerah bisa dalam tiga format, yakni: Pertama, Mabes Polri dan Depdagri menyepakati besaran tunjangan tersebut dengan adanya batas atas dan batas bawah. Artinya ini akan mengakomodir daerah yang secara ekonomi lebih baik dengan daerah yang kurang bagus PAD-nya. Dalam konteks Indonesia, penghasilan anggota Polri baiknya antara Rp. 4,5 juta hingga Rp. 7,5 juta, untuk pangkat terendah. Sehingga Pemda tinggal menambahkan kekurangan penghasilan Polri dalam bentuk tunjangan daerah berdasarkan kemampuan daerah tersebut.

Kedua, Mabes Polri dan Depdagri menyerahkan mekanisme bantuan dari pos APBD berdasarkan kemampuan dan kebijakan Pemda setempat, sehingga akan terdapat variasi tunjangan yang mencolok antara anggota Polri di daerah satu dengan daerah lainnya.

Ketiga, Mabes Polri dan Depdagri memberikan otoritas secara penuh kepada polda dan KOD setempat untuk bernegoisasi dengan Pemda setempat terkait dengan kebutuhan dan besaran anggaran yang akan dialokasikan. Hal ini akan memberikan satu persfektif otonomi terbatas bagi pimpinan Polri di daerah untuk membangun hubungan yang strategis dengan pimpinan daerah setempat.

Bila tunjangan khusus daerah dari pos APBD bagi Polri tersebut dapat direalisasikan, maka asumsi dasar rendahnya kesejahteraan anggota Polri akan meningkatkan praktik penyimpangan dalam operasional Polri dapat dikikis secara signifikan, terlepas tawaran mana yang diajukan oleh Polri ataupun bentuk bantuan mana yang disepakati.

Sumber : muradi.wordpress.com

Konspirasi JF. Kennedy, Sukarno, Suharto, CIA dan Freeport

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Fri, 14 Aug 2015 14:38:00 +0700

Bongkar Konspirasi Hebat:

Antara John F. Kennedy, Sukarno, Suharto dan Freeport

Pada sekitar tahun 1961, Presiden Soekarno gencar merevisi kontrak pengelolaan minyak dan tambang-tambang asing di Indonesia. Minimal sebanyak 60 persen dari keuntungan perusahaan minyak asing harus menjadi jatah rakyat Indonesia. Namun kebanyakan dari mereka, gerah dengan peraturan itu. Akibatnya, skenario jahat para elite dunia akhirnya mulai direncanakan terhadap kekayaan alam negeri tercinta, Indonesia.

Pada akhir tahun 1996 lalu, sebuah artikel yang ditulis oleh seorang penulis Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport“

Pada kesempatan ini, kami akan menguak sedikit dari banyaknya tandatanya-tandatanya besar yang masih tersimpan di saku tiap rakyat Indonesia yang tercinta ini dan belum terjawab, bahkan tak akan pernah terjawab.Walau dominasi Freeport atas “gunung emas” di Papua telah dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini ternyata sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Hal itu dilakukan karena pada masa rezim New Order atau Orde Baru itu, banyak sekali sejarah-sejarah yang tak boleh dipublikasikan, ditulis ulang, dibengkokkan, lalu di propagandakan melalui media-media zombie yang pada masa lalu, bagai ‘media peliharaan’.

Dalam tulisannya yang dimuat dalam majalahProbe, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun pada tahun 1959.

Saat itu di Kuba, Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan.

Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya dari Kuba, akhirnya terkena imbasnya. Maka terjadi ketegangan di Kuba.

Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Fidel Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen.

Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jacques Dozy di tahun 1936.

Forbes Wilson,Direktur Freeport Sulphur 1959 (pic: mininghalloffame.org)

Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda.

Namun, Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan kemudian membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah.

Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah.

Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain.

Forbes Wilson (kanan) bersama anggota geologist Freeport di Erstberg, 1967. (Click to enlarge zoomed)

Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar, yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah.

Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!!

Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLDMOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar, hanya dalam waktu tiga tahun pasti sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat.

Forbes Wilson (kanan / belakang) bersama anggota geologist Freeport di Erstberg 1967

Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphurmeneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam.

Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy (JFK) agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Soekarno.

Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat.

Soekarno dan JF Kennedy

Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II, terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.

Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga.

Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar.

Presiden AS, John F Kennedy ditembak saat bersama istrinya di mobil kap terbuka pada 22 November 1963.

Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963.

Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya.

Presiden Sukarno pada lawatan kenegaraannya ke Amerika Serikat sedang memeriksa barisan tentara kehormatan Amerika setelah turun dari pesawat didampingi presiden AS, John F Kennedy

Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.

Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California).

Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport dan pemimpin Texaco, yang membawahi Caltex, ia juga chairman Presbyterian Hospital Board dan Penasehat CIA di kepresidenan AS untuk masalah luar negeri..

Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya.

Mungkin suatu kebetulan yang ajaib, Augustus C. Long juga aktif di Presbysterian Hospital di New York, dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962).

Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco.

Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu, yang di Indonesia dikenal sebagai “masa yang paling krusial”.

Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C. Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Pada bulan Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.

Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

Pengamat sejarawan LIPI, Dr Asvi Marwan Adam

Sedangkan menurut pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam, Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri.

Asvi juga menuturkan, sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Soeharto yang pro-pemodal asing, datang ke sana menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat, bahwa dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu.

“Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu,” kata Asvi.

Sebelum tahun 1965, seorang taipan dari Amerika Serikat menemui Soekarno. Pengusaha itu menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua. Namun Soekarno menolak secara halus.

“Saya sepakat dan itu tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini, coba tawarkan kepada generasi setelah saya,” ujar Asvi menirukan jawaban Soekarno.

Soekarno berencana modal asing baru masuk Indonesia 20 tahun lagi, setelah putra-putri Indonesia siap mengelola. Dia tidak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan orang Indonesia masih memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri. Oleh karenanya sebagai persiapan, Soekarno mengirim banyak mahasiswa belajar ke negara-negara lain.

Suharto, sebagai komandan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) disaat memimpin pasukan untuk memerangi G-30/S-PKI

Soekarno boleh saja membuat tembok penghalang untuk asing dan mempersiapkan calon pengelola negara.

Namun Asvi menjelaskan bahwa usaha pihak luar yang bernafsu ingin mendongkel kekuasaan Soekarno, tidak kalah kuat!

Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1964, seorang peneliti diberi akses untuk membuka dokumen penting Departemen Luar Negeri Pakistan dan menemukan surat dari duta besar Pakistan di Eropa.

Dalam surat per Desember 1964, diplomat itu menyampaikan informasi rahasia dari intel Belanda yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Indonesia akan beralih ke Barat. Lisa menjelaskan maksud dari informasi itu adalah akan terjadi kudeta di Indonesia oleh partai komunis.

Sebab itu, angkatan darat memiliki alasan kuat untuk menamatkan Partai Komunis Indonesia (PKI), setelah itu membuat Soekarno menjadi tahanan.

Telegram rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada April 1965 menyebut Freeport Sulphur sudah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak Erstberg di Papua.

Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan ada pertemuan para penglima tinggi dan pejabat Angkatan Darat Indonesia membahas rencana darurat itu, bila Presiden Soekarno meninggal.

Namun kelompok yang dipimpin Jenderal Soeharto tersebut ternyata bergerak lebih jauh dari rencana itu. Jenderal Suharto justru mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan.

Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi bahwa semuanya itu memang benar adanya.

Soeharto diberikan mandat dengan dikeluarkannya Supersemar untuk mengatasi keadan oleh presiden Sukarno

Maka dibuatlah PKI sebagai kambing hitam sebagai tersangka pembunuhan 7 Dewan Jenderal yang pro Sukarno melalui Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI, atau dikenal oleh pro-Suharto sebagai “G-30/S-PKI” dan disebut juga sebagai Gestapu (Gerakan Tiga Puluh) September oleh pro-Sukarno.

Setelah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965, keadaan negara Indonesia berubah total.

Terjadi kudeta yang telah direncanakan dengan “memelintir dan mengubah” isi Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966, yang pada akhirnya isi dari surat perintah itu disalahartikan.

Dalam Supersemar, Sukarno sebenarnya hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau-balau kepada Suharto, bukan justru menjadikannya menjadi seorang presiden.

Suharto dan Tien Suharto berdiri di depan Patung 7 Jenderal di daerah Lubang Buaya yang dalam pelajaran sejarah, mereka telah “dibunuh PKI” lalu jasadnya ditemukan hanya dalam satu lubang sumur di daerah Lubang Buaya

Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport yang diterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis bahwa akhirnya pada awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno (yang dikenal juga sebagai 7 dewan Jenderal yang dibunuh PKI), Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan, “Apakah Freeport sudah siap untuk mengekplorasi gunung emas di Irian Barat?”

Ibnu Sutowo, Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada tahun 1966.

Forbes Wilson jelas kaget. Dengan jawaban dan sikap tegas Sukarno yang juga sudah tersebar di dalam dunia para elite-elite dan kartel-kartel pertambangan dan minyak dunia, Wilson tidak percaya mendengar pertanyaan itu.

Dia berpikir Freeport masih akan sulit mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia.

Oleh karenanya, usaha Freeport untuk masuk ke Indonesia akan semakin mudah. Beberapa elit Indonesia yang dimaksud pada era itu diantaranya adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada saat itu Ibnu Soetowo .

Julius Tahija, penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport.

Namun pada saat penandatanganan kontrak dengan Freeport, juga dilakukan oleh menteri Pertambangan Indonesia selanjutnya yaitu Ir. Slamet Bratanata.

Selain itu juga ada seorang bisnisman sekaligus “makelar” untuk perusahaan-perusahaan asing yaitu Julius Tahija.

Julius Tahija berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport.

Dalam bisnis ia menjadi pelopor dalam keterlibatan pengusaha lokal dalam perusahaan multinasional lainnya, antara lain terlibat dalam PT Faroka, PT Procter & Gambler (Inggris), PT Filma, PT Samudera Indonesia, Bank Niaga, termasuk Freeport Indonesia.

Sedangkan Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat, karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.

Sebagai bukti adalah dilakukannya pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1967 yaitu UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan oleh Rockefeller seorang Bilderberger dan disahkan tahun 1967.

Maka, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.

Bukan saja menjadi lembek, bahkan sejak detik itu, akhirnya Indonesia menjadi negara yang sangat tergantung terhadap Amerika, hingga kini, dan mungkin untuk selamanya.

Bahkan beberapa bulan sebelumnya yaitu pada 28 Februari 1967 secara resmi pabrik BATA yang terletak di Ibukota Indonesia (Kalibata) juga diserahkan kembali oleh Pemerintah Indonesia kepada pemiliknya. Penandatanganan perjanjian pengembalian pabrik Bata dilakukan pada bulan sesudahnya, yaitu tanggal 3 Maret 1967.

Keterangan gambar diatas: Penandatanganan perjanjian pengembalian kembali pabrik Bata pada tanggal 3 Maret 1967. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk memperbesar)

Padahal pada masa sebelumnya sejak tahun 1965 pabrik Bata ini telah dikuasai pemerintah. Jadi untuk apa dilakukan pengembalian kembali? Dibayar berapa hak untuk mendapatkan atau memiliki pabrik Bata itu kembali? Kemana uang itu? Jika saja ini terjadi pada masa sekarang, pasti sudah heboh akibat pemberitaan tentang hal ini.

Namun ini baru langkah-langkah awal dan masih merupakan sesuatu yang kecil dari sepak terjang Suharto yang masih akan menguasai Indonesia untuk puluhan tahun mendatang yang kini diusulkan oleh segelintir orang agar ia mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional. Penandatangan penyerahan kembali pabrik Bata dilakukan oleh Drs. Barli Halim, pihak Indonesia dan Mr. Bata ESG Bach.

Masih ditahun yang sama 1967, perjanjian pertama antara Indonesia dan Freeport untuk mengeksploitasi tambang di Irian Jaya juga dilakukan, tepatnya pada tanggal 7 April perjanjian itu ditandatangani.

Keterangan gambar diatas: Penandatanganan Kontrak Freeport di Jakarta Indonesia, 1967. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk memperbesar)

Akhirnya, perusahaan Freeport Sulphur of Delaware, AS pada Jumat 7 April 1967 menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport diperkirakan menginvestasikan 75 hingga 100 juta dolar AS.

Penandatanganan bertempat di Departemen Pertambangan, dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan yang dibuat untuk kepentingan ini.

Penandatanganan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat tersebut disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.

Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan. Pada Desember 1972 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang.

Dari penandatanganan kontrak inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 yang disahkan pada Desember 1967.

Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Setelah itu juga ikut ditandatangani kontrak eksplorasi nikel di pulau Irian Barat dan di area Waigee Sentani oleh PT Pacific Nickel Indonesia dan Kementerian Pertambangan Republik Indonesia.

Keterangan gambar diatas: Penandatanganan Kontrak Nikel Irian oleh Pacific Nickel Indonesia, 19 Februari 1969. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk memperbesar)

Perjanjian dilakukan oleh E. OF Veelen (Koninklijke Hoogovens), Soemantri Brodjonegoro (yaitu Menteri Pertambangan RI selanjutnya yang menggantikan Ir. Slamet Bratanata) dan RD Ryan (U.S. Steel).

Pacific Nickel Indonesia adalah perusahaan yang didirikan oleh Dutch Koninklijke Hoogovens, Wm. H. MÜLLER, US Steel, Lawsont Mining dan Sherritt Gordon Mines Ltd.

Namun menurut penulis, perjanjian-perjanjian pertambangan di Indonesia banyak keganjilan.

Contohnya seperti tiga perjanjian diatas saja dulu dari puluhan atau mungkin ratusan perjanjian dibidang pertambangan. Terlihat dari ketiga perjanjian diatas sangat meragukan kebenarannya.

Pertama, perjanjian pengembalian pabrik Bata, mengapa dikembalikan? apakah rakyat Indonesia tak bisa membuat seperangkat sendal atau sepatu? sangat jelas ada konspirasi busuk yang telah dimainkan disini.

Kedua, perjanjian penambangan tembaga oleh Freeport, apakah mereka benar-benar menambang tembaga?

Saya sangat yakin mereka menambang emas, namun diperjanjiannya tertulis menambang tembaga.

Tapi karena pada masa itu tak ada media, bagaimana jika semua ahli geologi Indonesia dan para pejabat yang terkait di dalamnya diberi setumpuk uang? Walau tak selalu, tapi didalam pertambangan tembaga kadang memang ada unsur emasnya.

batu mengandung perak (atas) dan batu mengandung nikel (bawah) secara kasat mata, terlihat tidak begitu banyak perbedaan.

Perjanjian ketiga adalah perjanjian penambangan nikel oleh Pasific Nickel, untuk kedua kalinya, apakah mereka benar-benar menambang nikel?

Saya sangat yakin mereka menambang perak, namun diperjanjiannya tertulis menambang nikel.

Begitulah seterusnya, semua perjanjian-perjanjian pengeksplotasian tambang-tambang di bumi Indonesia dilakukan secara tak wajar, tak adil dan terus-menerus serta perjanjian-perjanjian tersebut akan berlaku selama puluhan bahkan ratusan tahun ke depan.

Kekayaan alam Indonesia pun digadaikan, kekayaan Indonesia pun terjual, dirampok, dibawa kabur ke negara-negara pro-zionis, itupun tanpa menyejahterakan rakyat Indonesia selama puluhan tahun lamanya.

“Saya melihat seperti balas budi Indonesia ke Amerika Serikat karena telah membantu menghancurkan komunis, yang konon bantuannya itu dengan senjata,” tutur pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik Jim Bob Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun.

Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan untuk 45 tahun ke depan.

Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia!!

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah.

Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Tambang Grasberg (Grasberg Mine) atau Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika.

Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!

Seharusnya patut dipertanyakan, mengapa kota itu bernama Tembagapura?

Apakah pada awalnya pihak Indonesia sudah “dibohongi” tentang isi perjanjian penambangan dan hanya ditemukan untuk mengeksploitasi tembaga saja?

Jika iya, perjanjian penambangan harus direvisi ulang karena mengingat perjanjian pertambangan biasanya berlaku untuk puluhan tahun kedepan!

Menurut kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara, dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam.

Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua hingga ratusan tahun ke depan.

Dan menurut penelitian Greenpeace, Operasi Freeport McMoran di Papua telah membuang lebih dari 200.000 ton tailing perharinya ke sungai Otomina dan Aikwa, yang kemudian mengalir ke Laut Arafura.

Dan hingga 2006 lalu saja diperkirakan sudah membuang hingga tiga miliar ton tailingyang sebagian besar berakhir di lautan.

Sedimentasi laut dari limbah pertambangan hanyalah satu dari berbagai ancaman yang merusak masa depan lautan kita. (download PDF: laut Indonesia dalam krisis)

Puncak Jaya di Irian Jaya pada latar belakang dan Muller Glacier pada latar depan, tahun 1990-an

Keterangan 2 foto diatas: tampak semakin berkurangnya salju atau es di Puncak Jaya Papua. Foto kiri Puncak Jaya ditahun 1936, dan foto kanan Puncak Jaya ditahun 1972. (lihat animasi format GIF)

The highland area in 2005, with the Grasberg copper mine pit in the foreground. Its summit is at the far end of the central rib. (wikipedia)

Freeport juga merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini di era Suharto, dari sipil hingga militer.

Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya.

Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat.

Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu. Itu pula yang menjadi salah satu sebab, siapapun yang akan menjadi presiden Indonesia kedepannya, tak akan pernah mampu untuk mengubah perjanjian ini dan keadaan ini.

Karena, jika presiden Indonesia siapapun dia, mulai berani mengutak-atik tambang-tambang para elite dunia, maka mereka akan menggunakan seluruh kekuatan politik dengan media dan militernya yang sangat kuatnya di dunia, dengan cara menggoyang kekuasaan presiden Indonesia.

Kerusuhan, adu domba, agen rahasia, mata-mata, akan disebar diseluruh pelosok negeri agar rakyat Indonesia merasa tak aman, tak puas, lalu akan meruntuhkan kepemimpinan presidennya siapapun dia.

Inilah salah satu “warisan” orde baru, new order, new world order di era kepemimpinan rezim dan diktator Suharto selama lebih dari tiga dekade.

Suharto, presiden Indonesia selama 32 tahun yang selalu tersenyum dengan julukannya “the smilling General”, presiden satu-satunya di dunia yang sudi melantik dirinya sendiri menjadi Jenderal bintang lima

Namun masih banyak yang ingin menjadikannya pahlawan nasional, karena telah sukses menjual kekayaan alam dari dasar laut hingga puncak gunung, dari Sabang hingga Merauke, yaitu negeri tercinta ini, Indonesia yang besar, Indonesia Raya. Dan ini bukan lagi kosnspirasi teori, tapi semua ini adalah konspirasi fakta.

Indonesia, negeri yang seharusnya memiliki masyarakat yang makmur sebagai Mercu Suar Dunia, negeri yang seharusnya mumpuni dan berguna untuk membantu puluhan negara-negara miskin yang rakyatnya masih banyak dihantui kelaparan berkepanjangan di banyak belahan dunia, akibat penguasa selama 32 tahun itu, kini justru jadi bangsa pengemis. (berbagai sumber)

Demonstrasi keberadaan Freeport di Papua yang tak dapat mensejahterakan rakyatnya.

Mengapa Osama bin Laden yang dibilang telah tewas tapi Amerika dan Inggris tetap tidak mau meninggalkan Afganistan begitu saja?? Apa pula yang dicari Amerika dan Inggris di Afghanistan????JACKPOT!!!

AS menemukan tambang-tambang dengan keuntungan trilyunan dollar yang akan dikuasainya!

Sedangkan Inggris akan menguasai heroin di Afghanistan dengan waktu tanpa batas alias sepanjang masa!! Untuk kepentingan obat-obatan atau justru untuk perdagangan kartel narkoba seantero dunia??

Sumber : indocropcircles.wordpress.com

Editor : omco gamankz

Polisi = Masyarakat

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Tue, 27 Jan 2015 16:54:00 +0700

“Apa yang dipikirkan pertama kali saat mendengar kata POLISI......??????”

Saya yakin saat ini jawaban yang terbanyak adalah “Pungli, Kasar, dan tidak bersahabat…”
Mengapa bisa demikian?
Mengapa petugas yang profesi utamanya adalah sebagai seorang pelindung?
Sebagai pelayan?
Bahkan sebagai orang yang mengayomi masyarakat mendapatkan predikat seperti itu???
Ironis bukan???

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang baru berkembang setelah dijajahan ratusan tahun oleh bangsa Belanda. Bangsa kita umurnya sudah 66 tahun, bisa dikatakan lumayan tua untuk ukuran manusia, namun masih remaja apabila menggunakan standar umur negara-negara di dunia. Kenapa masih remaja? Koq belum “dewasa”?

Hal ini disebabkan hasil produk orde lama telah membentuk masyarakat yang tidak mau memikirkan nasib negaranya, semuanya sudah disetir/diatur oleh pemimpin negara kita dulu. Kalau diibaratkan, masyarakat kita dulu sama seperti “anak-anak”, disuruh ke sana-mau…. disuruh ke sini-mau… Nolak dikit, diomelin! Hehehehe…

Nah.. Sejak era reformasi, semua sekat-sekat perlahan dibuka! Ibaratnya orde lama adalah “Anak SD”, orde baru reformasi ini adalah “Anak SMA”.

Coba ingat sifat anak SMA seperti apa?

– Tidak berpikir panjang

– Diajak kerja kelompok.. =Tidur2an/becanda

– Diajak kerja bakti.. Membersihkan lingkungan sekolah.. =Ngilang

– Diajak latihan baris-berbaris… =Maless banget…

– Disuruh seragam pakai sepatu hitam… =Protes! (Bila perlu pindah sekolah)

– Diajak main? =YES!!!

– Diajak minum? =OK!!!

– Diajak dugem? =MANTAP!!!

Nah… Apa bedanya dengan negara kita saat ini?

– Tidak berpikir panjang = Baru terima BBM atau SMS teror, langsung disebarkan

– Diajak kerja kelompok = Diajak ikut Pemilu (jangankan mempelajari siapa yang diplih, milih aja males…)

– Diajak kerja bakti = Masalah sampah? Jangankan memisahkan sampah organik & non organik.. Buang bungkus permen atau puntung rokok saja orang tua sudah tidak pernah memberi contoh anak-anaknya.

– Diajak latihan bari-berbaris = Sekolah sekarang sudah banyak yang tidak upacara di hari Senin loh…

– Disuruh pakai seragam = Masyarakat diminta untuk memiliki SIM terlebih dahulu sebelum membawa kendaraan, mayoritas menyepelekan, kalau ditilang… Protes!

– Diajak unjuk rasa iming2 duit atau kaos? =YES!!!

– Diajak mendukung sesuatu yang salah di Facebook? =OK!!

– Diajak menyebarkan kejelekan-kejelekan pemerintah/instansi lewat belakang/internet? =MANTAP!!!

Nah loh?!!! Sama saja bukan?

Sekarang saya ajak untuk rekan-rekan menengok Polisi.. Di Inggris ada teori tentang kepolisan secara global mengatakan bahwa, “Polisi adalah bayang-bayang masyarakatnya.” Kalau masyarakatnya “jongkok”, yah polisinya juga ikut jongkok; kalau masyarakatnya “berdiri” yah polisinya juga ikut berdiri… Wajar dong? Bayangan gitu loh…. (gaul mode ON… Hehehehehe…)

Masyarakatnya masih SMA, polisinya juga sekelas SMA.

Di SMA dulu, anak teladan itu sangat minim… yang banyak adalah anak badung, dan anak netral.

Di Polisi juga begitu saat ini.. Banyak Polisi yang TELADAN… namun… masih jauh lebih banyaaaaaaaakkk… yang BELUM TELADAN. Betul kan?

Trus? Bagaimana caranya supaya Polisi menjadi teladan bagi masyarakatnya?

Langkah untuk membangun Polri menjadi dicintai dan disayangi oleh masyarakatnya adalah:
1.Dari internal, mengeraskan komitmen kebersihan dalam sistem rekruitmen Polri, serta doktrin dari pimpinan mengarahkan anak buahnya menjadi polisi yang diinginkan oleh masyarakat.
2. Dari eksternal, masyarakat harus mengenal hukum. Belajar mengenai, “apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan”. Misalnya, kalau semua pelanggar di bumi Ibu Pertiwi ini minta ditilang, bukan minta damai, saya yakin tidak akan ada polisi nakal yang berani cari-cari kesempatan lagi.

BIASAKANLAH YANG BENAR…
JANGAN MEMBENARKAN KEBIASAAN…
Apa sih kebiasaan yang benar itu pak?
– Bawa motor harus punya dan bawa SIM
– Mengendarai motor harus menggunakan Helm
– Mengendarai mobil harus menggunakan sabuk keselamatan
– Unjuk rasa tidak boleh hari libur
– Unjuk rasa tidak boleh di objek vital/pelayana publik
– Unjuk rasa tidak boleh bawa anak-anak
– Unjuk rasa tidak boleh anarkis apalagi membakar-bakar ban
– dsb.

Kalau saya sudah patuhi peraturan, tapi lingkungan mentertawakan saya bagaimana?

Kuatkanlah mental rekan-rekan.. Kita mau jadi orang yang ikut2an, atau menjadi sosok teladan? Sosok teladan di lingkungan yang negatif memang awalnya memang sering dicemooh. Tapi jangan takut! Rekan-rekan tidak sendiri… Banyak dari pembaca blog ini setelah membaca-baca blog, ikut tergugah untuk belajar mengikuti aturan dan memberi teladan di lingkungannya.

Kalau saya sudah patuhi peraturan, tapi ketemu oknum polisi yang nakal bagaimana?

Pastikan nakalnya bukan dipicu oleh rekan-rekan sendiri.. Kalau sudah yakin, tapi tetep ketemu oknum polisi nakal, pelajarilah cara/prosedur melaporkannya ke Provost POLRI.

Di koran saya lihat banyak yang negatif tentang Polisi?
Pandai-pandailah rekan-rekanku semua dalam memilah berita.

Contoh 1:
Fakta: Angka pengungkapan kasus narkoba bulan x lebih tinggi dari bulan y
Tanggapan positif: Polisinya berarti meningkatkan pasukannya di lapangan sehingga banyak tangkapan.
Tanggapan negatif: Kinerja Polri menurun, kasus narkoba meningkat.

Contoh 2:
Fakta: TSK pencuri semangka disidangkan
Tanggapan positif: Polisi belajar tegas, tidak peduli umur yang sudah tua atau alasan apapun, yang namanya “mencuri” tetap saja “mencuri”.
Tanggapan negatif: Polisi memeriksa seorang nenek yang hanya mencuri buah semangka.

Contoh 3:
Fakta: Foto unjuk rasa yang memperlihatkan polisi menendang/melempar sesuatu ke arah massa unjuk rasa.
Tanggapan positif: Pasti kelewatan pengujuk rasa itu, sampai bisa memancing emosi petugas seperti itu.
Tanggapan negatif: Kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa tidak pernah berakhir.

Contoh 4:
Fakta: Polri memecat sejumlah oknum dengan tidak yang terbukti menyalahgunakan narkotika
Tanggapan positif: Polisi hebat! Berani memecat anggota nya dan dipblikasikan.. Instansi lain belum ada yang berani seperti ini.
Tanggapan negatif: Mental Polri merosot?! Akan dikemanakan mental Polisi Indonesia?

Nah.. Dari keempat contoh di atas, tanggapan manakah yang pasti laku untuk dijadikan headline di koran? Pasti yang NEGATIF.. Kenapa? Karena………….. Sudah resiko jadi polisi, kalau bagus – sedikit yang komentar, kalau jelek – dicaci maki habis2an. Hehehehe..

Mari bersama kita belajar netral menghadapi suatu permasalahan, agar kepala selalu dingin. (Prosesor Intel Pentium atau AMD akan melambat kinerjanya apabila suhu di lingkungannya meningkat, sama halnya dengan kepala manusia, kalau suhu emosi berhasil ditingkatkan oleh media massa, maka pikiran jernih masyarakat akan tenggelam)

Apakah bisa Polisi di Indonesia baik semua?
Apabila rekan-rekan meyakini hal itu…
Maka hal itu pasti terwujud..

Jadi…

Setelah kita bersama mengetahui bahwa Polri saat ini sedang berjuang, bersama dengan masyarakatnya menjadi sosok “dewasa” (Negara Maju).. Kami mohon dukung Polisi Indonesia, menjadi lebih baik..

Sebagai PELAYAN anda semua…

Sebagai PELINDUNG anda sekeluarga…
Sebagai PENGAYOM masyarakat Indonesia…
Pekerjaan/profesi kami mungkin selintas mungkin dipandang sepele oleh rekan-rekan…
Namun ketahuilah.. Keluarga kami di rumah setiap saat selalu was-was akan hal berikut:

Kantor dilempari batu oleh pelanggar lantas yang bertindak seperti anak kecil ngambek

Kendaraan yang biasa dipakai untuk patroli / mengangkut korban / TSK dihancurkan massa

Dikeroyok massa

terkena pecahan bom

cacat seumur hidup karena bom

Sumber : menjelma.com
Editor : onco

APA SIH BRIMOB ITU ...????

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Sun, 11 Jan 2015 11:53:00 +0700

Assalamualaikum .....
kembali lagi admin akan mencoba membuat postingan tentang apa itu brimob, setelah cukup lama vakum di karenakan keterbatasan waktu dan beberapa kendala. Di pagi minggu Januari awal tahun 2015 merupakan posting perdana yang admin buat di tahun ini, semoga apa yang admin posting ini dapat menambah wawasan buat para pengunjung tentang BRIMOB. Oke langsung aja ke TKP

Bila mendengar kata BRIMOB, sebagian orang mungkin akan bingung, apaan sih BRIMOB itu ... ?
tentaranya Polisi kali ya ...? Trus bagaimana dengan saudara-saudara kita yang suka demo bikin jalanan macet, apakah mereka tahu juga apa itu Brimob. Sedikit banyak pasti tahulah, tapi kalo sudah memakai pakean PHH apakah mereka bisa bedakan mana Brimob mana satpol PP. Loh kok satpol PP sih hehee .?

Jangankan anda orang awam, saya yang Brimob aja kalo dari jauh juga kadang suka bingung, ini teman saya apa bukan ya ? Itulah fenomena yang lagi ngetrend sekarang ini, "militeristik abis". Pertanyaannya, Brimob yang lagi berbenah diri untuk menjadi Polisi sipil, trus kok ada sipil yang ke Brimob-brimobpan atau militer-militeran? Mau perang kali ya ...?

Truss ... bedanya apa donk ...? Ya beda bangetlah! gampangnya gini aja, kalo yang berhadapan sama massa di depan istana negara sudah pasti itu Brimob, truss kalo yang bongkar - bongkar kiosnya pedagang kaki lima itu siapa? ya ndak taulah ... masak Brimob, urusannya apa?.

Tuh, tambah bingung kan?
Udah deh, ngga usah dipersoalkan mau Brimob atau satpol PP, intinya kita semua harus tahu sejarah Brimob itu. Setuju kan ??? Ingat kata pepatah, Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai Jasa para Pahlawannya. Bagaimana supaya bisa menghargai, baca dulu donk sejarahnya. Kutipan dari bukunya Sutjipto Danukusumo "Hari-hari bahagia bersama Rakyat."

Hal 7 alinea ke 2 :
Awal dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Badan Keamanan Rakyat, Pasukan Polisi Istimewa, Pasukan Polisi Pejuang Republik Indonesia, Pasukan Pemuda Republik Indonesia, Laskar Hisbullah, serta banyak pasukan dan laskar-laskar lainnya yang dibentuk atas inisiatif rakyat atas dasar kesadaran, tekad, dan kerelaan untuk mengabdi kepada Nusa dan Bangsa.

Hal 12 alinea ke 3 :
Dalam perjuangan bersenjata itu, Pasukan Polisi Iistimewa, kemudian berganti nama menjadi Mobile Brigade (Mobrig) pada 14 November 1946, kemudian nama itu di Indonesiakan pada tahun 1962 menjadi Brigade Mobil (Brimob).

Hal 36-37 :
Pasukan Polisi Istimewa lahir lebih dulu dari yang lain," kata Dr Ruslan Abdulgani, tokoh pejuang yang turut berperan aktif dalam Palagan 10 Nopember 1945. Sementara itu Mayjen TNI AD Sudarto, mantan ajudan Presiden Soekarno, menjelaskan secara gamblang, "Omong kosong ," katanya, ""jika ada yang mengaku dalam bulan Agustus 1945 memiliki pasukan bersenjata, yang ada hanya Pasukan Polisi Istimewa, dan tanpa pasukan ini tidak akan ada hari Pahlawan 10 November 1945."

Mayor TNI AD (Pur) R Kadim Prawirodirdjo meneguhkan ucapan Brigjen Sudarto. Pejuang kemerdekaan-saat ini berdomisili di Yogyakarta-Ketua BKR, Wakil ketua KNI, Danrem BKR 17 September 1945, Wakil Presiden, wakil ketua Badan Pertahanan Rakyat Surabaya, yang juga komandan Resimen Surabaya Selatan, 28 Oktober 1945 dan menjadi wakil PP Perang 10 Nopember 1945, menjelaskan secara gamblang, bahwa sesungguhnya pada saat pelucutan senjata Jepang, TKR belum terbentuk. Pada waktu itu hanya Polisi (baik Polisi Umum, maupun Central Special Police, dan Polisi Istimewa) yang memiliki senjata. Merekalah yang memelopori pelucutan senjata jepang.

Selanjutnya Kadim menjelaskan, bahwa pasukan Polisi Istimewa, maju di depan bersama-sama dengan rakyat melucuti jepang. Lagi pula Jepang hanya mau menyerahkan senjata kepada Polisi. Jadi bisalah dikatakan, bahwa perang kemerdekaan pada waktu itu adalah perang rakyat, perang para prajurit, yang tanpa Polisi maka jalannya sejarah perjuangan bersenjata bangsa Indonesia akan berjalan lain.

Polisi Istimewa M.B.K Surabaya-memang telah menjalankan peranan penting dan strategis dalam sejarah perjuangan bangsa. Pasukan Polisi Istimewa semenjak 14 Nopember 1946 menjadi Mobile Brigade Keresidenan Surabaya atau di singkat M.B.K Surabaya sudah merupakan Kesatuan Besar dengan kebyar kiprahnya yang gilang gemilang. Sehingga tak heran bila Mobile Brigade sebagai sebuah kesatuan militer menerima anugrah Tanda Djasa Pahlawan (biasanya diterima seorang secara pribadi) atas jasa di dalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan negara. Dan I.P. I Mayjen Pol (Pur) Sutjipto Danoekusumo, komandan Polisi Istimewa Surabaya/M.B.K Surabaya, menerima Satya Lencana Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia..

Gimana ...? udah ada gambaran tentang Brimob? Ternyata ya, Brimob itu bukan pasukan yang terbentuk kemarin sore. Tanda jasanya kawan ... Satya Lencana Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas dasar peran Kepolisian Kota dan Daerah Keresidenan Surabaya, yang begitu besar jasanya dalam membina dan membangkitkan semangat perjuangan pemuda dan rakyat Surabaya untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialis.

Semoga apa yang saya uraikan di atas dapat bermanfaat, salam bloggeer BRIGADE ........

Editor : onco ttnt

Efek Samping dan Ciri Orang Pecandu Narkoba

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Sun, 19 Oct 2014 13:38:00 +0700

Efek Samping dan Ciri-ciri Orang Pecandu Narkoba tergantung juga kepada Dosis pemakaiannya, cara pemakaiannya, pemakaian sebelumnya dan harapan penggunanya. Selain kegunaannya untuk mengobati Rasa Nyeri, batuk dan Diare akut, Narkotika menghasilkan perasaan "lebih membaik" yang dikenal sebagai Eforia, Dengan mengurangi tekanan Psikis. Efek ini dapat mengakibatkan ketergantungan. Tanda-tandan fisik, dapat dilihat dari tanda-tanda fisik si penggunanya yang seperti ciri-ciri dibawah ini :

Mata merah
Mulut kering
Bibir berwarna kecoklatan
Perilakunya tidak wajar
Bicaranya kacau
Daya ingatannya menurun

Ada pun tanda-tanda dini anak yang telah menggunakan narkotika, silahkan simak hal dibawah ini :

Anak menjadi pemurung dan penyendiri
Wajah anak pucat dan kuyu
Terdapat bau aneh yang tidak biasa di kamar anak
Matanya berair dan tangannya gemetar
Nafasnya tersengal dan susuh tidur
Badannya lesu dan selalu gelisah
Anak menjadi mudah tersinggung, marah, suka menantang orang tua

Lalu bagaimanakah cara mengetahui bahwa anggota keluarga semisalkan menjadi pecandu obat terlarang tersebut?. Berikut ciri-ciri mengetahuinya.

• Pecandu daun ganja : Cenderung lusuh, mata merah, kelopak mata mengattup terus, doyan makan karena perut merasa lapar terus dan suka tertawa jika terlibat pembicaraan lucu.

• Pecandu putauw : Sering menyendiri di tempat gelap sambil dengar musik, malas mandi karena kondisi badan selalu kedinginan, badan kurus, layu serta selalu apatis terhadap lawan jenis.

• Pecandu inex atau ekstasi: Suka keluar rumah, selalu riang jika mendengar musik house, wajah terlihat lelah, bibir suka pecah-pecah dan badan suka keringatan, sering minder setelah pengaruh inex hilang.

• Pecandu sabu-sabu : gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi pada orang yang baru dikenal, badan berkeringat meski berada di dalam ruangan ber-AC, suka marah dan sensitive.

Maka dari itulah Jauhi Narkoba, Narkoba hanya akan menyesatkan kalian ke jalan yang lebih buruk dan lebih buruk dari posisi dan masalah yang sekarang kalian duduki.

SAY NO TO DRUG!

Demikianlah sedikit ulasan saya yang mengenai Efek Samping dan Ciri-ciri Orang Pecandu Narkoba, semoga dapat berguna dan bermanfaat.

Di Indonesia kita mengenal tempat rehablitasi bagi para pengguna narkoba dan miniman keras yaitu di Pesantren Suryalaya, di tempat ini para pecandu narkoba di berikan terapi khusus agar para pecandu dapat sembuh dari ketergantungan narkoba. Pesantren yang didirikan oleh KH. Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin atau yang lebih di kenal dengan nama Abah Anom lahir tahun pada tahun 1915 di kenal sebagai tempat rehabilitasi religius dan terbukti telah menyembuhkan banyak pasien. Pasien di Pesantren ini berasal dari berbagai kalangan mulai Mahasiswa, Artis sampai dengan Politisi.

Di Thailand juga terdapat sebuah tempat rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba, yaitu di Biara Thamkrabok terletak di sebelah utara Bangkok. Bedanya dengan Pesantren Suryalaya adalah Thamkrabok di kelola oleh para Biarawan Budha sedangkan Suryalaya dikelola oleh para Kiyahi. Pasiennya pun dari berbagai kalangan mulai dari artis, anak sekolah, Mahasiswa dan para politisi muda

Biara ini terletak di pedalaman hutan, sebelah utara kota Bangkok, Thailand. Konon metode terapi yang di gunakan cukup ekstrim untuk melakukan detoksifikasi, hanya caranya bagaimana saya belum memperoleh informasi yang pasti, namun dari sumber yang saya peroleh mengatakan bahwa pengobatan herbalnya cukup keras hingga ketika Pasien meminum obat herbalnya di jamin isi perutnya langsung keluar karena muntah.

Biaya terapi di tempat ini sangat murah sekali yaitu sekitar USD 3 per minggunya, karena hampir seluruh biaya operasional biara ini di biayai dari dana sumbangan masyarakat, biaya tersebut termasuk sangat murah jika di bandingkan dengan salah satu klinik rehabilitasi yang mematok harga hingga USD 23.000 perbulannya.

Krokodil, Obat Terlarang Ganas Dari Rusia Akan Merubah Pecandunya Menjadi "Zombie"

Tue, 08/30/2011 - 19:44 | kotakdigital

Narkoba memang sudah terbukti mengakibatkan berbagai efek mematikan bagi pecandunya, tapi mungkin tidak ada yang seganas narkoba asal rusia ini, Krokodil adalah zat adiktif mengerikan yang akan merubah pecandunya menjadi mayat hidup yang berjalan.

Sebagai negara yang memiliki pengguna heroin terbanyak di dunia, Rusia dapat dibilang cukup berhasil dalam memerangi peredaran heroin yang biasanya berasal dari Afghanistan. Berkat operasi yang intensif dan usaha yang serius dari pemerintah, kini obat-obatan terlarang itu semakin sulit untuk ditemui di Rusia, dan itu tentu saja hal yang baik, tapi di balik itu semua, para pecandu yang semakin kesulitan mendapatkan heroin -karena semakin langkanya dan juga semakin melambungnya harga heroin- berupaya mencari pengganti bubuk putih itu.

Dari sinilah kebanyakan dari mereka lalu berkenalan dengan obat terlarang home-made bernama krokodil. Harganya yang murah menjadikan krokodil sebagai obat-obatan populer di kalangan para junkies, terutama mereka dengan kondisi fiskal yang minim.

Nama krokodil diambil dari reptil besar yang dalam bahasa Inggrisnya bernama crocodile, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan buaya. Mengapa dinamakan demikian? Hal ini dikarenakan para pecandu yang menggunakan krokodil pada kulitnya akan ditemukan sisik-sisik seperti buaya, bahkan pecandu yang belum lama menggunakan obat inipun sudah dapat dicirikan dengan tanda berupa bagian-bagian tubuh yang bersisik dan membusuk.

Obat ini keras, sangat-sangat keras, jika pecandu menyuntikan jarum suntik berisi krokodil dan cairan tersebut tidak masuk ke pembuluh darah, bengkak berisi nanah akan segera terlihat.

Jika hal itu masih belum cukup mengerikan buatmu, maka perlu kamu ketahui bahwa penggunanya yang sudah parah akan mengalami sebuah kejadian yang akan membuat orang lain bergidik melihat kondisinya. Daging beserta kulitnya akan jatuh bagaikan meleleh dari tubuhnya, menyisakan lobang besar menganga di bagian-bagian tubuh yang membusuk. Tulang putih penderitanya dapat terlihat dengan jelas di tengah luka yang lebih tampak seperti telah dicabik atau digigit oleh hewan buas. Mereka, pada dasarnya adalah jasad manusia yang masih hidup namun telah membusuk. Tubuhnya akan terus membusuk hingga mereka tidak dapat bergerak lagi dan mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan.

Fotografi dari pecandu krokodil akan memperlihatkan pemandangan yang dapat membuat kamu mual karena begitu ekstrimnya keadaan mereka. Kami tidak memostingnya disini karena tidak cocok untuk semua pembaca, namun kamu bisa melakukan search di Google dengan keyword: krokodil drug untuk melihat berbagai gambar mengenaskan para pecandunya.

Para pecandu krokodil juga dapat dikenali dengan bau khasnya. Tubuh mereka akan memancarkan bau Iodine yang kuat, bahkan dokter penanggulangan obat-obatan berbahaya di Rusia mengatakan tak ada cara untuk menyingkirkan bau tersebut selain dengan membakar baju yang telah mereka gunakan.

Hal yang paling memprihatinkan adalah tingkat perkembangan pecandu obat ini di masyarakat. Diperkirakan ada 100 ribu orang Rusia yang kecanduan obat mengerikan ini. Dan itu artinya Rusia akan memiliki 100 ribu mayat hidup dan akan terus bertambah apabila peredaran obat ini tidak segera dihentikan.

Video: Peringatan! Disturbing Picture!

Efek Dari Narkoba Jenis Baru [Krokodil]

November 13th, 2012 | Posted by Sudarianto

Sebuah jenis narkoba baru telah menjadi trend di kalangan para pecandu obat terlarang di Rusia. Narkoba jenis ini biasa disebut sebagai Krokodil (buaya). Narkoba ini mempunyai efek yang sangat mengerikan dan mematikan, yang akan menggerogoti kulit, daging dan tulang dari para penggunanya. Narkoba Krokodil merupakan sebuah zat adiktif mengerikan yang akan mengubah pecandunya menjadi mayat hidup yang berjalan. Atau, kalau bisa diibaratkan, bagi orang-orang yang kecanduan narkoba jenis ini maka hidupnya tak lebih seperti “Zombie” lalu berakhir pada kematian. Narkoba jenis krokodil memiliki efek sangat mengerikan dibanding jenis narkoba lain. Sebab, pecandu narkoba itu bakal kehilangan daging di tubuhnya satu persatu lantaran membusuk. Daging yang semula melekat perlahan-lahan membusuk karena digerogoti kuman, dan dengan sendirinya terlepas sehingga tulang penderitanya terlihat.

Ide pembuatan krokodil ini muncul, karena sulitnya memperoleh heroin di negara tersebut. Heroin sangat sulit ditemukan, karena upaya serius Pemerintah Rusia untuk memerangi peredaran barang haram tersebut. Harga heroin pun semakin melambung. Dari sinilah awal mula ide dari pembuatan krokodil. Obat ini selanjutnya dibuat secara rumahan, karena mudahnya memperoleh bahan-bahan pembuatan krokodil. Selain bahannya mudah, harga yang ditawarkan krokodil juga cukup murah daripada heroin. Cukup merogoh kocek sekitar 2 poundsterling per bungkus untuk mendapat krokodil. Jika menyuntikan obat ini ke tubuh, kulit akan berubah menjadi kehijauan dan bersisik seperti buaya. Ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah dan kematian jaringan di sekitarnya.

Jika sudah begitu, cara satu-satunya untuk mengatasi ini adalah amputasi. Jika pecandu narkoba ini sudah sangat kecanduan, maka daging beserta kulit pengguna akan jatuh seperti meleleh dari tubuh. Tak hanya itu, narkoba ini juga menyebabkan pneumonia, keracunan darah, kerusakan arteri bahkan meningitis.

Krokodil diambil dari nama jalanan di desomorfin. Krokodil merupakan zat adiktif pengganti heroin yang sangat terkenal di Rusia. Efeknya yang 8-10 kali lebih kuat dari morfin (zat sama yang digunakan dalam heroin). Namun, harganya jauh lebih murah dibandingkan heroin karena bahan-bahannya mudah didapat. Krokodil adalah narkoba yang terbuat dari campuran senyawa, yang digunakan dalam proses pembuatan desomorphine. Narkoba itu tidak disaring, sering mengandung konsentrasi tinggi yodium, yang dapat mengganggu sistem endokrin. Narkoba jenis ini menyebabkan gangguan otot, fosfor, yang menyerang jaringan tulang, dan admixtures berbahaya logam berat seperti besi, seng, timah dan antimony. Hasilnya, sistem saraf, ketidakseimbangan mineral, dan radang hati dan ginjal terganggu. [sumber : realifact.blogspot.com]

Foto-foto di bawah ini menunjukkan efek yang sangat buruk sekali dari Obat terlarang ini. Efeknya menimbulkan luka pada anggota tubuh dengan kerusakan yang sangat fatal, bahkan banyak di antaranya mengakibatkan pembusukan pada daging dan kulit para penggunanya, kulit dan daging korban terrkelupas dari tulangnya, seperti berikut :

Ucapan ‘Malaikat Kecilku’ Kepada Anak Wanita

TAFSIR SURAH AL-INFITHAR »

Mengenal Narkoba, Jenis-Jenisnya dan Dampaknya

January 27th 2012 by Abu Muawiah

Mengenal Narkoba, Jenis-Jenisnya dan Dampaknya

Mengenal Macam-Macam Narkoba dan Bahayanya – Narkoba, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita di televisi maupun internet tentang akibat dari Narkoba. Lalu Narkoba itu apa sih?

Dalam postingan saya kali ini, akan sedikit membahas tentang Apa itu Narkoba, Macam-macam Narkoba dan Dampak dari penggunaan Narkoba itu sendiri.

Apa Itu Narkoba ?

Menurut id.wikipedia.org/wiki,

“Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.”

Jika di dalam ahli kesehatan, narkoba itu merupakan senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Sudah dari dahulu kala masyarakat mengenal istilah madat sebagai sebutan untuk candu atau opium, yang merupakan suatu golongan narkotika yang berasal dari getah kuncup bunga tanaman Poppy yang banyak tumbuh di sekitar Negara Thailand, Myanmar dan Laos (The Golden Triangle) maupun di Pakistan dan Afganistan.

Buah Opium

Serbuk Sari Opium

Apa saja Jenis Narkoba ?

OPIAT atau Opium (candu)

Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).

Menimbulkan rasa kesibukan (rushing sensation)
Menimbulkan semangat
Merasa waktu berjalan lambat.
Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk.
Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang).
Timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.

MORFIN

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena)

Menimbulkan euforia.
Mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi).
Kebingungan (konfusi).
Berkeringat.
Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar.
Gelisah dan perubahan suasana hati.
Mulut kering dan warna muka berubah.

HEROIN atau Putaw

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensastion (± 30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.
Denyut nadi melambat.
Tekanan darah menurun.
Otot-otot menjadi lemas/relaks.
Diafragma mata (pupil) mengecil (pin point).
Mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri.
Membentuk dunia sendiri (dissosial) : tidak bersahabat.
Penyimpangan perilaku : berbohong, menipu, mencuri, kriminal.
Ketergantungan dapat terjadi dalam beberapa hari.
Efek samping timbul kesulitan dorongan seksual, kesulitan membuang hajat besar, jantung berdebar-debar, kemerahan dan gatal di sekitar hidung, timbul gangguan kebiasaan tidur.
Jika sudah toleransi, semakin mudah depresi dan marah sedangkan efek euforia semakin ringan atau singkat

GANJA atau kanabis

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

Denyut jantung atau nadi lebih cepat.
Mulut dan tenggorokan kering.
Merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira.
Sulit mengingat sesuatu kejadian.
Kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi.
Kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan.
Bilamana pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih/capek.
Gangguan kebiasaan tidur.
Sensitif dan gelisah.
Berkeringat.
Berfantasi.
Selera makan bertambah.

LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar ¼ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.

Timbul rasa yang disebut Tripping yaitu seperti halusinasi tempat, warna dan waktu.
Biasanya halusinasi ini digabung menjadi satu hingga timbul obsesi terhadap yang dirasakan dan ingin hanyut di dalamnya.
Menjadi sangat indah atau bahkan menyeramkan dan lama kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan (paranoid).
Denyut jantung dan tekanan darah meningkat.
Diafragma mata melebar dan demam.
Disorientasi.
Depresi.
Pusing
Panik dan rasa takut berlebihan.
Flashback (mengingat masa lalu) selama beberapa minggu atau bulan kemudian.
Gangguan persepsi seperti merasa kurus atau kehilangan berat badan.

KOKAIN

Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, salju, putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

Menimbulkan keriangan, kegembiraan yang berlebihan (ecstasy).
Hasutan (agitasi), kegelisahan, kewaspadaan dan dorongan seks.
Penggunaan jangka panjang mengurangi berat badan.
Timbul masalah kulit.
Kejang-kejang, kesulitan bernafas.
Sering mengeluarkan dahak atau lendir.
Merokok kokain merusak paru (emfisema).
Memperlambat pencernaan dan menutupi selera makan.
Paranoid.
Merasa seperti ada kutu yang merambat di atas kulit (cocaine bugs).
Gangguan penglihatan (snow light).
Kebingungan (konfusi).
Bicara seperti menelan (slurred speech).

AMFETAMIN

Nama generik/turunan amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung (dekongestan). Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada 2 jenis amfetamin yaitu MDMA (metil dioksi metamfetamin) dikenal dengan nama ectacy. Nama lain fantacy pils, inex. Metamfetamin bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya shabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar dengan menggunakan kertas alumunium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah (intravena).

Jantung terasa sangat berdebar-debar (heart thumps).
Suhu badan naik/demam.
Tidak bisa tidur.
Merasa sangat bergembira (euforia).
Menimbulkan hasutan (agitasi).
Banyak bicara (talkativeness).
Menjadi lebih berani/agresif.
Kehilangan nafsu makan.
Mulut kering dan merasa haus.
Berkeringat.
Tekanan darah meningkat.
Mual dan merasa sakit.
Sakit kepala, pusing, tremor/gemetar.
Timbul rasa letih, takut dan depresi dalam beberapa hari.
Gigi rapuh, gusi menyusut karena kekurangan kalsium.

SEDATIF-HIPNOTIK (Benzodiazepin/BDZ)

Sedatif (obat penenang) dan hipnotikum (obat tidur). Nama jalanan BDZ antara lain BK, Lexo, MG, Rohip, Dum. Cara pemakaian BDZ dapat diminum, disuntik intravena, dan melalui dubur. Ada yang minum BDZ mencapai lebih dari 30 tablet sekaligus. Dosis mematikan/letal tidak diketahui dengan pasti. Bila BDZ dicampur dengan zat lain seperti alkohol, putauw bisa berakibat fatal karena menekan sistem pusat pernafasan. Umumnya dokter memberi obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panik serta pengaruh tidur sebagai efek utamanya, misalnya aprazolam/Xanax/Alviz.

Akan mengurangi pengendalian diri dan pengambilan keputusan.
Menjadi sangat acuh atau tidak peduli dan bila disuntik akan menambah risiko terinfeksi HIV/AIDS dan hepatitis B & C akibat pemakaian jarum bersama.
Obat tidur/hipnotikum terutama golongan barbiturat dapat disalahgunakan misalnya seconal.
Terjadi gangguan konsentrasi dan keterampilan yang berkepanjangan.
Menghilangkan kekhawatiran dan ketegangan (tension).
Perilaku aneh atau menunjukkan tanda kebingungan proses berpikir.
Nampak bahagia dan santai.
Bicara seperti sambil menelan (slurred speech).
Jalan sempoyongan.
Tidak bisa memberi pendapat dengan baik.

ALKOHOL

Merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke suluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Dikenal 3 golongan minuman berakohol yaitu golongan A; kadar etanol 1%-5% (bir), golongan B; kadar etanol 5%-20% (minuman anggur/wine) dan golongan C; kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kamput).

Pada umumnya alkohol :

Akan menghilangkan perasaan yang menghambat atau merintangi.
Merasa lebih tegar berhubungan secara sosial (tidak menemui masalah).
Merasa senang dan banyak tertawa.
Menimbulkan kebingungan.
Tidak mampu berjalan.

INHALANSIA atau SOLVEN

Adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya aerosol, aica aibon, isi korek api gas, cairan untuk dry cleaning, tinner, uap bensin.Umumnya digunakan oleh anak di bawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan. Penggunaan menahun toluen yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.

Pada mulanya merasa sedikit terangsang.
Dapat menghilangkan pengendalian diri atau fungsi hambatan.
Bernafas menjadi lambat dan sulit.
Tidak mampu membuat keputusan.
Terlihat mabuk dan jalan sempoyongan.
Mual, batuk dan bersin-bersin.
Kehilangan nafsu makan.
Halusinasi.
Perilaku menjadi agresif/berani atau bahkan kekerasan.
Bisa terjadi henti jantung (cardiac arrest).

Secara Global dampak dari pemakaian Narkoba dapat menimbulkan Efek Ketergantungan atau Kecanduan.

Dan yang paling bahaya adalah dapat berbahaya bagi orang lain, sepertinya hal nya Tragedi Tugu Tani kemarin, yang mana seorang pengemudi Mobil Apriyani, memakai narkoba, dan dampak dari semua itu adalah menabrak dan menewaskan orang lain.

Oleh karena itu, JANGAN SEKALI – KALI mencoba yang namanya NARKOBA, meskipun saya sedikit namun itu nanti akan memberikan Efek Buruk bagi diri anda maupun orang disekeliling kita.

Mari Kita sebagai Makhluk Tuhan yang memiliki akal dan pikiran, sebaiknya kita hindari barang-barang HARAM seperti itu. Mari berpikir sehat dalam memecahkan masalah, karena orang-orang yang memakai Narkoba biasanya orang-orang yang memiliki masalah dan mereka tidak mampu mengontrol dirinya sendiri.

Efek Buruk Narkoba: Penampilan Wajah

Monday, 4 February 2013

Narkoba memang sedang jadi Trending Topic Indonesia di kalangan masyarakat Indonesia, gara-gara kasus besar yang melibatkan 4 pesohor papan atas Indonesia -yang kelihatannya tidak berdosa, meski akhirnya yang satu orang menjadi tersangka, Raffi Ahmad. Nah, mumpung kasus narkoba ini lagi hangat-hangat kuku, ini saat yang tepat untuk saling mengingatkan lagi tentang bahaya setan yang bernama narkoba. Kali ini, banjaristi akan lebih fokus ke masalah efek buruk narkoba yang dapat merubah penampilan seseorang, terutama di bagian wajahnya. Penasaran? Let's bekicot_________

Selebriti Hollywood, Lindsay Lohan, sebelum dan sesudah memakai metamfetamin

Apa saja perubahannya?

-Bekas luka. Khususnya pemakai metamfetamin, bekas luka ini sering ditemukan. Jarang mendengar nama metamfetamin ya? Padahal bang Haji Rhoma sang calon presiden itu sering pake lho... Itu, sering nyabu pagi-pagi, tiap hari nyabu, yang enak rasanya... haha :D Nah, pemakai shabu-shabu sering merasa berhalusinasi ada semacam serangga kecil di bawah kulit mereka, sehingga sering menggaruk-garuk wajah, hasilnya? wajah jadi penuh bekas luka.
-Jerawat. Banyaknya jerawat terjadi karena beberapa obat dapat menurunkan aliran darah. Selain itu, orang yang kecanduan biasanya juga jarang melakukan kebersihan terutama daerah wajah.
-Gigi copot. Selain karena kurangnya oral hygiene, obat-obatan narkoba dapat menurunkan produksi air liur. Tahu gak apa manfaat air liur? Air liur itu membantu mengontrol bakteri dalam mulut. Bakteri itu, istilah mudahnya, akan menyerang gigi dan gusi sehingga keropos.
-Wajah terlihat kurus. Banyak narkoba dapat punya efek samping menurunkan nafsu makan. So, kalau kita jarang makan, tubuh akan mengambilnya dari lemak di seluruh tubuh, gak terkecuali di wajah.
-Terlihat lebih tua dari usia aslinya. Nah, ini kombinasi dari semua efeknya. Sudah punya bekas luka, bekas jerawat, giginya tinggal dua (tekdung-tekdung-tekdung lalala), wajah kurus, sudah pasti lah orang tersebut akan terlihat lebih tua. Selain itu, secara langsung narkoba juga mempercepat terjadinya penuaan pada seseorang dengan pengurangan kolagen.

Untuk lebih memberikan efek takut, nih banjaristi kasih beberapa foto dampak narkoba pada seseorang.

Bahkan penggunaaan 2 bulan pun sudah punya efek buruknya.

Amy Winehouse, penyanyi Jazz, meninggal di usia 27 tahun.

Macaulay Culkin, mantan aktor cilik, yang kecanduan heroin.

Kehidupan Spongebob juga rusak karena narkoba setelah dipecat Krusty Krabs. wkwkwk

Ngeri gak efek narkoba? Mau wajah kalian yang tampan dan cantik itu (gak ikhlas nulis) ikutan rusak? Aku sih nggak.

Tiap Hari, 40 Orang Indonesia Mati Sia-sia Karena Narkoba

Ramdhan Muhaimin - detikNews

Ilustrasi

Jakarta - Kondisi peredaran narkoba di Indonesia sudah dalam situasi mengkhawatirkan. Setiap hari, ada 40 warga negara Indonesia yang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba.

"Tiap hari rata -rata 40 orang meninggal sia-sia akibat penyalahgunaan narkoba, belum terhitung berapa mereka yang putus sekolah maupun yang gila akibat mengkonsumsi narkoba," ujar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Anang Iskandar dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Sabtu (1/6/2013).

Anang mengatakan kerugian ekonomi akibat peredaran narkoba di Tanah Air mencapai sekitar Rp 41 triliun setiap tahunnya. Menurutnya, narkoba saat ini sudah berkembang lebih jauh, ada 14 macam narkoba jenis baru yang ditemukan di laboratorium BNN, yang di-create oleh sindikat narkoba dan didukung tenaga ahli farmasi.

Bahkan di dunia ditemukan sebanyak 251 nakoba jenis baru, di mana narkoba jenis baru ini sengaja dibuat untuk menghindari jerat hukum yang diatur oleh undang-undang masing masing negara.

"Kita menjadi bertambah prihatin ketika kita menghitung betapa kurangnya tempat rehabilitasi dibanding dengan prevalensi penyalahguna narkoba yang ada saat ini. Tempat rehabilitasi yang dimiliki instansi pemerintah masih sangat sedikit sedang tempat rehabilitasi milik masyarakat sebanyak 80 tempat. Seharusnya tempat rehabilitasi ada pada tiap provinsi, kabupaten/kota untuk merehabilitasi warganya masing masing," tuturnya.

Menurut Anang, saat ini terjadi dekriminalisasi penyalah guna narkoba berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Harapan terhadap penerapan undang-undang itu terwujud. Menurutnya, para penegak hukum lebih memilih memidanakan daripada merehabilitasi penyalahguna narkoba.

"Harapannya melalui dekriminalisasi kita dapat merehabilitasi penyalahguna secara compulsory. Hal ini menjadi salah satu sebab kenapa prevalensi pengguna narkoba tidak menurun," kata Anang.

SMPN 289, sekolah serba baru dan hanya jadi kandang kambing. Saksikan beritanya di "Reportase Sore" pukul 16.30 WIB, hanya di Trans TV.

(rmd/spt)

Sumber : unhaslaw.blogspot.com

Editor : onco gamankz

Siaga Putusan MK, 7 Polda Kerahkan Bantuan Pasukan ke Jakarta

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Tue, 19 Aug 2014 13:50:00 +0700

Kepolisian Republik Indonesia memperkuat pengamanan menjelang putusan sidang sengketa pilpres yang di gelar di MK. Selain menambah dari 3 ring menjadi 4 ring, aparat polisi dari 7 Polda juga ditarik ke Jakarta mulai hari ini.

"Mulai tanggal 19 ini kita mempertebal yang kemarin itu 3 ring, 1,2, dan 3. 1 di dalam MK, 2 di halaman, 3 di jalan MK dan kita tambah lagi ring ke 4 nya kita siapkan personil kita di sana, dan saya sudah tarik dari 7 polda dengan kekuatan 2.100 personil kita untuk mengamankan di MK dan beberapa titik lainnya yang kita anggap rawan tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa," kata Kapolri Jenderal Sutarman di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2014).

Selain menempatkan personel di pusat perbelanjaan, lanjut Sutarman, pihaknya juga menyiapkan petugas di kawasan Monumen Nasional (Monas) yang dianggap sebagai titik rawan.

"Di pusat perbelanjaan tentu kita siapkan, personel kita, kita siagakan di dekat-dekat monas situ setiap saat," ujarnya.

Kepolisian telah menetapkan siaga 1 sejak pukul 00.00, Selasa (19/8/2014). Seperti apa bentuk siaga I tersebut?

"Siaga 1 itu adalah institusi di kepolisian bukan untuk masyarakat, artinya bahwa personel kita 2/3 dalam keadaan siap untuk mengatasi apapun apabila terjadi. Ini adalah untuk memantau keputusan MK, jadi kita siagakan anggota kita sebetulnya begitu siaga 1 masyarakat menjadi lebih tenang," ujarnya.

Sumber : detik.com
Editor : oncogamankz

Pesan ISIS untuk AS: Kami akan Tenggelamkan Kalian dalam Darah

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Tue, 19 Aug 2014 13:46:00 +0700

Militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang ada di Irak menyatakan ancaman bagi Amerika Serikat. ISIS bersumpah akan menyerang setiap warga Amerika yang ada di mana saja.

Ancaman yang dilontarkan ISIS ini tampaknya terkait dengan keterlibatan militer AS dalam konflik di Irak. Terlebih serangan udara AS berhasil menghancurkan sejumlah fasilitas maupun kendaraan yang digunakan militan yang juga menyebut dirinya sebagai Islamic State (IS) tersebut.

Ancaman ISIS ini disampaikan dalam sebuah video yang juga menampilkan sebuah foto warga AS yang dipenggal selama masa pendudukan AS di Irak, beberapa tahun lalu. Terdapat pernyataan bernada ancaman dalam bahasa Inggris.

"Kami akan menenggelamkan kalian semua dalam lautan darah," demikian penggalan pernyataan ISIS.

Pernyataan tersebut ditujukan bagi seluruh warga AS, karena ISIS menegaskan akan menyerang setiap warga AS yang berada di mana saja, jika ada anggota ISIS yang tewas akibat serangan udara AS di Irak.

Sejak beberapa minggu lalu, AS melancarkan serangan udara di wilayah Irak bagian utara. Hal ini untuk membantu pasukan Kurdi yang berjuang melawan ISIS dan mengambil alih kembali sejumlah wilayah yang diduduki militan tersebut.

Militan ISIS kini merajalela di wilayah Irak dan Suriah. Tidak seperti jaringan Al-Qaeda, militan ini hanya fokus pada pendudukan sejumlah wilayah di Irak dan Suriah demi memproklamirkan kekhalifahan atas wilayah-wilayah yang dikuasainya.

Selama ini ISIS tidak menargetkan serangan-serangan spektakuler pada sasaran negara-negara Barat, termasuk AS. Dalam konferensi pers awal pekan ini, Presiden AS Barack Obama menyebut militan ISIS merupakan ancaman besar bagi Irak dan seluruh wilayahnya.

Sumber : detik.com
Editor : oncogamankz

Kapolri: Penembak Kapolsek Bima Pelaku Terorisme

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Tue, 19 Aug 2014 13:33:00 +0700

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat telah mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap Kapolsek Ambalawi, Bima, Iptu Abdul Salam bin Ismail‎. Polisi kini sedang memburu pelaku.

"Setelah autopsi ada prediksi penembakan, orang-orangnya sudah kami ikuti dan tim kami sedang ikuti," kata Kapolri Jenderal Sutarman di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jl Tronojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2014).

Mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, penembak Kapolsek Bima tersebut merupakan pelaku terorisme. Kendati begitu, Sutarman tidak menyebutkan afiliasi pelaku dengan kelompok tertentu.

"Ya itu pelaku terorisme. Saya tidak menyebut satu-satu. Teror, teror," ujarnya.

Sebelumnya, Polresta Bima memberikan kesimpulan sementara berdasarkan hasil olah TKP, korban meninggal dalam kecelakaan tunggal. Namun, polisi terkendala izin keluarga untuk mengautopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya Iptu Abdul Salam.

Setelah mendapatkan izin keluarga, Minggu (17/8) malam, jasad Iptu Abdul Salam dirujuk ke RSU Mataram untuk dilakukan autopsi oleh tim forensik rumah sakit dan Biddokes Polda NTB.

"Tadi malam dilakukan autopsi oleh tim forensik, hasilnya ditemukan dua serpihan benda tumpul diduga anak peluru di kepala korban bagian belakang sebelah kanan," kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Suryo Saputro saat dikonfirmasi detikcom, Senin (18/8

Dari hasil forensik itulah kepolisian tidak meragukan lagi dugaan kematian korban akibat ditembak, meski sebelumnya polisi menemukan dua lubang di helm yang dikenakan korban.

"Memang ada lubang di helm korban, tapi kita tidak mau terburu-buru menyimpulkan lubang dan luka korban. Karena yang berhak untuk menyimpulkan penyebab luka adalah forensik dan tim kedokteran," papar Suryo.

Peristiwa penembakan terhadap aparat di NTB, kata Suryo, merupakan ketiga kalinya. Sebelumnya, anggota Satintelkam, serta dari Satnarkoba menjadi korban penembakan orang tidak dikenal .

"Kami berharap para pelaku cepat terungkap, doakan," kata Suryo.

Sumber : detik.com

Editor : oncogamankz

Kapolsek Ambalawi Bima Ternyata Tewas Ditembak di Kepala

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Tue, 19 Aug 2014 13:23:00 +0700

Setelah sempat menjadi tanda tanya terkait kematian Kapolsek Ambalawi, Bima, Iptu Abdul Salam bin Ismail, Polda NTB akhirnya mendapat kepastian terkait tewasnya perwira pertama itu. Dugaan kuat, Iptu Abdul Salam tewas ditembak.

Sebelumnya, Polresta Bima memberikan kesimpulan sementara berdasarkan hasil olah TKP, korban meninggal dalam kecelakaan tunggal. Namun, polisi terkendala izin keluarga untuk mengautopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya Iptu Abdul Salam.

Setelah mendapatkan izin keluarga, Minggu (17/8) malam, jasad Iptu Abdul Salam dirujuk ke RSU Mataram untuk dilakukan autopsi oleh tim forensik rumah sakit dan Biddokes Polda NTB.

"Tadi malam dilakukan autopsi oleh tim forensik, hasilnya ditemukan dua serpihan benda tumpul diduga anak peluru di kepala korban bagian belakang sebelah kanan," kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Suryo Saputro saat dikonfirmasi, Senin (18/8).

Dari hasil forensik itulah kepolisian tidak meragukan lagi dugaan kematian korban akibat ditembak, meski sebelumnya polisi menemukan dua lubang di helm yang dikenakan korban.

"Memang ada lubang di helm korban, tapi kita tidak mau terburu-buru menyimpulkan lubang dan luka korban. Karena yang berhak untuk menyimpulkan penyebab luka adalah forensik dan tim kedokteran," papar Suryo.

Peristiwa penembakan terhadap aparat di NTB, kata Suryo, merupakan ketiga kalinya. Sebelumnya, anggota Satintelkam, serta dari Satnarkoba menjadi korban penembakan orang tidak dikenal .

"Kami berharap para pelaku cepat terungkap, doakan," kata Suryo.

Sumber : detik.com
Editor : oncogamankz

Bendera ISIS Berkibar Di Bima

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Tue, 5 Aug 2014 17:02:00 +0700

Bendera bergambar simbol Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and Syiria/ISIS) berkibar di tanjakan menuju lokasi Wisata Pantai Ulee, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sekitar pukul 13.30 Wita.

Spanduk tersebut dikibarkan dengan batang bambu, sedangkan ukuran spanduk satu setengah meter dengan lebar satu meter. Keterangan yang dihimpun Tempo di lokasi kejadian menyebutkan pemasangan spanduk tersebut hanya berlangsung beberapa menit saja. Sebab, sekelompok orang menggunakan dua buah sepeda motor memaksa turunkan kembali, lalu berputar haluan ke arah Kota Bima. (Baca: Pendukung ISIS Menyebar dari Jawa sampai Sulawesi)

"Tadi saya lihat bendera warna hitam dengan tulisan Al Quran, tapi setelah itu diturunkan lagi," kata Ridwan, tukang ojek yang mangkal di dekat lokasi pengibaran bendera kelompok ekstremis ISIS, Selasa, 5 Agustus 2014. "Saya baru lihat ada bendera berwarna hitam, saya kaget aja, bendera apa itu."

Camat Rasanae Barat Siti Zaenab mengatakan sudah ada larangan resmi mengenai gerakan ISIS di Kota Bima. "Kami akan segera berkoordinasi untuk menangkap kalau ada yang memasang bendera ISIS di Kota Bima," tuturnya kepada Tempo, Selasa, 5 Agustus 2014. Dia beralasan bahwa gerakan itu sudah menjadi sorotan publik dan dianggap meresahkan masyarakat. (Baca: ISIS Dilarang Masuk Kupang)

Menurut dia, kalau ada bendera yang dikibarkan oleh simpatisan ISIS, maka simpatisan akan ditindak dengan tegas. "Kami meminta agar mereka tidak melakukan aksi yang meresahkan, akan ditangkap," katanya.

Siti mengaku dirinya sudah mendengar tentang keberadaan ISIS di Kota Bima beberapa waktu lalu. Ada beberapa simpatisan yang sudah dibaiat dan siap berangkat ke Irak dan Suriah. "Saya sudah dapat laporan dari intel polisi, kalau ada gambar maka akan kita amankan," katanya. (Baca: 2 Juta WNI Disebut Sudah Dibaiat ISIS)

Sumber : tempo.co

Editor : OncoGamankz

30 Ribu Pendukung Prabowo-Hatta 'Kepung' MK Besok

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Tue, 5 Aug 2014 15:31:00 +0700

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akan mengerahkan massa pada sidang perdana sengketa hasil Pilpres yang digelar Mahkamah Konstitusi. Gerindra mengklaim akan ada 30 ribu demonstran.

"Dari Jabar sekitar 10 ribu kader dan simpatisan, dan 3 ribuan lebih dari Banten. Itu yang tercatat sampai siang ini, bersama dengan seluruh unsur-unsur partai Gerindra dan keluarga besar akan datang ke Gedung MK jam 8 atau 9 pagi," kata Ketua DPD Gerindra Jabar, Ferry J Julianton kepada wartawan di

Ferry mengatakan, massa Gerindra besok akan mengepung atau memenuhi jalan sekitar gedung MK untuk memberikan dukungan moril agar dapat menegakkan keadilan dan menjalankan fungsinya dengan seadil-adilnya.

"Ini bagian yang tak terpisahkan pada keinginan kami agar proses tersebut terlindungi dari unsur-unsur adanya ketidakadilan di proses sidang MK‎. Kita merasa bahwa proses pemilu kemarin penuh proses kecurangan, tetapi kami ingin meminta pada masyarakat supaya paham dan mengerti, bahwa kami besok itu yang memang secara konstitusional diberikan hak kepada penggugat untuk lakukan gugatan.‎ Bagi masyarakat yang besok jalanya terganggu, kami mohon maaf sebelumnya, dan minta doa dan dukungan pada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengatakan bahwa dari Jakarta akan turun sekitar 10 kader Gerindra ke MK.

"DKI sudah terdaftar ada 10 ribu orang, ini di luar partai koalisi. Paling tidak besok ada 30 ribu orang yang kumpul di MK. Ini aksi damai, untuk MK agar berlaku adil," katanya dalam kesempatan yang sama.

Taufik mengatakan, besok dalam waktu bersamaan seluruh kantor KPUD seluruh Indonesia akan didatangi juga oleh kader gerindra dan partai koalisi di daerahnya masing-masing. Untuk di Jakarta, selain di MK, massa juga akan berdemo di Mabes Polri, DKPP dan KPU

"Jumlah ini akan terus kita tingkatkan pada sidang kedua dan seterusnya," ujarnya.

Taufik membantah jika masyarakat menyebut pengerahan massa ini sebagai tekanan pada MK. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk pengawalan terhadap pilpres yang bersih.

"Nggak (tekanan buat MK), ini kan pengawalan dari pilpres bersih. Kita juga ke Mabes Polri, jadi kita ingetin, bukan tekanan. Kita kawal pilpres bersih. Gerakannya damai, sebesar apa pun massa kami, kami gerakannya damai," katanya.

Sumber : detik.com

Editor : OncoGamankz

Polri: Jangan Beri ISIS Ruang untuk Berkembang!

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Tue, 5 Aug 2014 15:08:00 +0700

Polri menyatakan tegas melarang aktivitas kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) berkembang di tanah air. Alasannya kelompok ini memiliki paham yang tidak sejalan dengan falsafah negara dan Pancasila.

"Pemerintah tidak membenarkan ISIS untuk beraktifitas di Indonesia. Paham ISIS bertentangan dengan Pancasila," kata Karopenmas Polri Brigjen Boy Rafli Amar, di Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Menurut Boy, dalam Undang-undang Ormas, UU 17/2013, diatur ketentuan organisasi masyarakat yang boleh dan tidak berdiri di Indonesia. "Setiap Ormas dilarang bertentangan dengan Pancasila,"

Kelompok yang mengusung bendera hitam bertuliskan kalimah tauhid ini dianggap mengedepankan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan keinginannya. Polri sendiri belum mengambil langkah hukum untuk mereka yang terlanjur mendeklarasikan dan mendukung ISIS. Langkah yang sementara diambil adalah mensosialisasikan mengenai bahaya kelompok tersebut.

"Jangan memberikan ruang pada ISIS berkembang, organisasi yang kedepankan cara-cara kekerasan,"

Sumber : detik.com

Editor : OncoGamankz

Dalang Kerusuhan Mei 1998 Mendukung Jokowi

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Sat, 31 May 2014 16:18:00 +0700

"Bersama Presiden Soeharto, Benny adalah Penasihat YPPI yang didirikan oleh para mantan tokoh demonstrasi 1966 dengan dukungan Ali Moertopo. Hadir di rumah Fahmi [Idris] pada malam itu para pemimpin demonstrasi 1966 seperti Cosmas Batubara, dr. Abdul Ghafur, Firdaus Wajdi, Suryadi [Ketua PDI yang menyerang Kubu Pro Mega tanggal 27 Juli 1996]; Sofjan Wanandi; Husni Thamrin dan sejumlah tokoh. Topik pembicaraan, situasi politik waktu itu.

Moerdani berbicara mengenai Soeharto yang menurut Menhankam itu, 'Sudah tua, bahkan sudah pikun, sehingga tidak bisa lagi mengambil keputusan yang baik. Karena itu sudah waktunya diganti'...Benny kemudian berbicara mengenai gerakan massa sebagai jalan untuk menurunkan Soeharto. Firdaus menanggapi, 'Kalau menggunakan massa, yang pertama dikejar adalah orang Cina dan kemudian kemudian gereja.

- Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, serangkaian kesaksian, Penerbit Mizan, halaman 316
Pembicaraan di rumah Fahmi Idris, tokoh senior Golkar yang kemarin menyeberang ke kubu Jokowi-JK demi melawan Prabowo adalah bukti paling kuat yang menghubungkan Benny Moerdani dengan berbagai kerusuhan massa yang sangat marak menjelang akhir Orde Baru karena terbukti terbukanya niat Benny menjatuhkan Soeharto melalui gerakan massa yang berpotensi mengejar orang Cina dan orang Kristen. Kesaksian Salim Said ini merupakan titik tolak paling penting guna membongkar berbagai kerusuhan yang tidak terungkap seperti Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan 13-14 Mei 1998, yang akan saya bongkar di bawah ini.

A. Peristiwa 27 Juli 1996 Adalah Politik Dizalimi Paling Keji Sepanjang Sejarah Indonesia

Selanjutnya bila kita hubungkan kesaksian Salim Said di atas dengan kesaksian RO Tambunan bahwa dua hari sebelum kejadian Megawati sudah mengetahui dari Benny akan terjadi serangan terhadap kantor PDI dan Catatan Rachmawati Soekarnoputri, Membongkar Hubungan Mega dan Orba sebagaimana dimuat Harian Rakyat Merdeka Rabu, 31 Juli 2002 dan Kamis, 1 Agustus 2002 maka kita menemukan bukti adanya persekongkolan antara Benny Moerdani yang sakit hati kepada Soeharto karena dicopot dari Pangab (kemudian menjadi menhankam, jabatan tanpa fungsi) dan Megawati untuk menaikan seseorang dari keluarga Soekarno sebagai lawan tanding Soeharto, kebetulan saat itu hanya Megawati yang mau jadi boneka Benny Moerdani. Sedikit kutipan dari Catatan Rachmawati Soekarnoputri:

"Sebelum mendekati Mega, kelompok Benny Moerdani mendekati saya [Rachmawati] terlebih dahulu. Mereka membujuk dan meminta saya tampil memimpin PDI. Permintaan orang dekat dan tangan kanan Soeharto itu jelas saya tolak, bagi saya, PDI itu cuma alat hegemoni Orde Baru yang dibentuk sendiri oleh Soeharto tahun 1973. Coba renungkan untuk apa jadi pemimpin boneka?

Orang-orang PDI yang dekat dengan Benny Moerdani, seperti Soerjadi dan Aberson Marie Sihaloho pun ikut mengajak saya gabung ke PDI. Tetapi tetap saya tolak."
Dari ketiga catatan di atas kita menemukan nama-nama yang saling terkait dalam Peristiwa 27 Juli 1996, antara lain: Benny Moerdani; Megawati Soekarnoputri; Dr. Soerjadi; Sofjan Wanandi; dan Aberson Marie Sihaloho, dan ini adalah "eureka moment" yang membongkar persekongkolan jahat karena Aberson Marie adalah orang yang pertama kali menyebar pamflet untuk regenerasi kepemimpinan Indonesia dan diganti Megawati sehingga menimbulkan kecurigaan dari pihak Mabes ABRI; Dr. Soerjadi adalah orang yang menggantikan Megawati sebagai Ketua Umum PDI di Kongres Medan (kongres dibiayai Sofjan Wanandi dari CSIS) yang mengumpulkan massa menyerbu kantor PDI dan selama ini dianggap perpanjangan tangan Soeharto ternyata agen ganda bawahan Benny Moerdani, dan tentu saja saat itu Agum Gumelar dan AM Hendropriyono, dua murid Benny Moerdani berada di sisi Megawati atas perintah Benny Moerdani sebagaimana disaksikan Jusuf Wanandi dari CSIS dalam Memoirnya, A Shades of Grey/Membuka Tabir Orde Baru. Semua fakta ini juga membuktikan bahwa dokumen yang ditemukan pasca ledakan di Tanah Tinggi tanggal 18 Januari 1998 yang mana menyebutkan rencana revolusi dari Benny Moerdani; Megawati; CSIS dan Sofjan-Jusuf Wanandi yang membiayai gerakan PRD adalah dokumen asli dan otentik serta bukan dokumen buatan intelijen untuk mendiskriditkan PRD sebagaimana diklaim oleh Budiman Sejatmiko selama ini.

Ini menjelaskan mengapa Presiden Megawati menolak menyelidiki Peristiwa 27 Juli 1996 sekalipun harus mengeluarkan kalimat pahit kepada anak buahnya seperti "siapa suruh kalian mau ikut saya?" dan justru memberi jabatan sangat tinggi kepada masing-masing SBY yang memimpin rapat penyerbuan Operasi Naga Merah; Sutiyoso yang komando lapangan penyerbuan Operasi Naga Merah; Agum Gumelar dan Hendropriyono yang pura-pura melawan koleganya. Megawati melakukan bunuh diri bila menyelidiki kejahatannya sendiri!

Bila dihubungkan dengan grup yang berkumpul di sisi Jokowi maka sudah jelas bahwa CSIS; PDIP; Budiman Sejatmiko, Agum Gumelar; Hendropriyono; Fahmi Idris; Megawati; Sutiyoso ada di pihak Poros JK mendukung Jokowi-JK demi menghalangi upaya Prabowo naik ke kursi presiden.

B. Kerusuhan Mei 1998, Gerakan Benny Moerdani Menggulung Soeharto; Prabowo; dan Menaikan Megawati Soekarnoputri Ke Kursi Presiden.

Pernahkah anda mendengar kisah Kapten Prabowo melawan usaha kelompok Benny Moerdani dan CSIS mendeislamisasi Indonesia? Ini fakta dan bukan bualan. Banyak buku sejarah yang sudah membahas hal ini, dan salah satunya cerita dari Kopassus di masa kepanglimaan Benny. Saat Benny menginspeksi ruang kerja perwira bawahan dia melihat sajadah di kursi dan bertanya "Apa ini?", jawab sang perwira, "Sajadah untuk shalat, Komandan." Benny membentak "TNI tidak mengenal ini." Benny juga sering mengadakan rapat staf pada saat menjelang ibadah Jumat sehingga menyulitkan perwira yang mau sholat Jumat.

Hartono Mardjono sebagaimana dikutip Republika tanggal 3 Januari 1997 mengatakan bahwa rekrutan perwira Kopassus sangat diskriminatif terhadap yang beragama Islam, misalnya kalau direkrut 20 orang, 18 di antaranya adalah perwira beragama non Islam dan dua dari Islam. Penelitian Salim Said juga menemukan hal yang sama bahwa para perwira yang menonjol keislamannya, misalnya mengirim anak ke pesantren kilat pada masa libur atau sering menghadiri pengajian diperlakukan diskriminatif dan tidak akan mendapat kesempatan sekolah karena sang perwira dianggap fanatik, sehingga sejak saat itu karir militernya suram.

Silakan perhatikan siapa para perwira tinggi beken yang diangkat dan menduduki pos penting pada masa Benny Moerdani menjadi Pangad atau Menhankam seperti Sintong Panjaitan; Try Sutrisno; Wiranto; Rudolf Warouw; Albert Paruntu; AM Hendropriyono; Agum Gumelar; Sutiyoso; Susilo Bambang Yudhoyono; Luhut Panjaitan; Ryamizard Ryacudu; Johny Lumintang; Albert Inkiriwang; Herman Mantiri; Adolf Rajagukguk; Theo Syafei dan lain sebagainya akan terlihat sebuah pola tidak terbantahkan bahwa perwira yang diangkat pada masa Benny Moerdani berkuasa adalah non Islam atau Islam abangan (yang tidak dianggap "fanatik" atau berada dalam golongan "islam santri" menurut versi Benny). Inilah yang dilawan Prabowo antara lain dengan membentuk ICMI yang sempat dilawan habis-habisan oleh kelompok Benny Moerdani namun tidak berhasil. Tidak heran kelompok status quo dari kalangan perwira Benny Moerdani membenci Prabowo karena Prabowo yang menghancurkan cita-cita mendeislamisasi Indonesia itu.

Mengapa Benny Moerdani dan CSIS mau mendeislamisasi Indonesia? Karena CSIS didirikan oleh agen CIA, Pater Beek yang awalnya ditempatkan di Indonesia untuk melawan komunis namun setelah komunis kalah dia membuat analisa bahwa lawan Amerika berikutnya di Indonesia hanya dua, "Hijau ABRI" dan "Hijau Islam", lalu menyimpulkan ABRI bisa dimanfaatkan untuk melawan Islam, maka berdirilah CSIS yang dioperasikan oleh anak didiknya di Kasebul, Sofjan Wanandi, Jusuf Wanandi, Harry Tjan Silalahi, mewakili ABRI: Ali Moertopo, dan Hoemardani (baca kesaksian George Junus Aditjondro, murid Pater Beek).

Tidak percaya gerakan anti Prabowo di kubu Golkar-PDIP-Hanura-NasDem ada hubungan dengan kelompok anti Islam santri yang dihancurkan Prabowo? Silakan perhatikan satu per satu nama-nama yang mendukung Jokowi-JK, ada Ryamizard Ryacudu (menantu mantan wapres Try Sutrisno-agen Benny untuk persiapan bila Presiden Soeharto mangkat); ada Agum Gumelar-Hendropriyono (dua malaikat pelindung/bodyguard Megawati yang disuruh Benny Moerdani); ada Andi Widjajanto (anak Theo Syafeii) ada Fahmi Idris (rumahnya adalah lokasi ketika ide Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan Mei 1998 pertama kali dilontarkan Benny Moerdani); ada Luhut Panjaitan; ada Sutiyoso; ada Wiranto dan masih banyak lagi yang lain.

Lho, Wiranto anak buah Benny Moerdani? Benar sekali, bahkan Salim Said dan Jusuf Wanandi mencatat bahwa Wiranto menghadap Benny Moerdani beberapa saat setelah dilantik sebagai KSAD pada Juni 1997. Saat itu Benny memberi pesan sebagai berikut:

"Jadi, kau harus tetap di situ sebab kau satu-satunya orang kita di situ. Jangan berbuat salah dan jangan dekat dengan saya sebab kau akan dihabisi Soeharto jika dia tahu."

(Salim Said, halaman 320)

Tentu saja Wiranto membantah dia memiliki hubungan dekat dengan Benny Moerdani namun kita memiliki cara membuktikan kebohongannya. Pertama, dalam Memoirnya, Jusuf Wanandi menceritakan bahwa pasca jatuhnya Soeharto, Wiranto menerima dari Benny Moerdani daftar nama beberapa perwira yang dinilai sebagai "ABRI Hijau", dan dalam sebulan semua orang dalam daftar nama tersebut sudah disingkirkan Wiranto. Ketika dikonfrontir mengenai hal ini Wiranto mengatakan cerita "daftar nama" adalah bohong. Namun bila kita melihat catatan penting masa setelah Soeharto jatuh maka kita bisa melihat bahwa memang terjadi banyak perwira "hijau" di masa Wiranto yang waktu itu dimutasi dan hal ini sempat menuai protes.

Fakta bahwa Wiranto adalah satu-satunya orang Benny Moerdani yang masih tersisa di sekitar Soeharto menjawab sekali untuk selamanya mengapa Wiranto menjatuhkan semua kesalahan terkait Operasi Setan Gundul kepada Prabowo; mengatakan kepada BJ Habibie bahwa Prabowo mau melakukan kudeta sehingga Prabowo dicopot; dan menceritakan kepada mertua Prabowo, Soeharto bahwa Prabowo dan BJ Habibie bekerja sama menjatuhkan Soeharto sehingga Prabowo diusir dan dipaksa bercerai dengan Titiek Soeharto. Hal ini sebab Wiranto adalah eksekutor dari rencana Benny Moerdani menjatuhkan karir dan menistakan Prabowo.

Membicarakan "kebejatan" Prabowo tentu tidak lengkap tanpa mengungkit Kerusuhan Mei 1998 yang ditudingkan pada dirinya padahal saat itu jelas-jelas Wiranto sebagai Panglima ABRI pergi ke Malang membawa semua kepala staf angkatan darat, laut dan udara serta menolak permintaan Prabowo untuk mengerahkan pasukan demi mengusir perusuh. Berdasarkan temuan fakta di atas bahwa Benny Moerdani mau menjatuhkan Soeharto melalui kerusuhan rasial dan Wiranto adalah satu-satunya orang Benny di lingkar dalam Soeharto maka sangat patut diduga Wiranto memang sengaja melarang pasukan keluar dari barak menghalangi kerusuhan sampai marinir berinisiatif keluar kandang. Selain itu tiga fakta yang menguatkan kesimpulan kelompok Benny Moerdani ada di belakang Kerusuhan Mei 98 adalah sebagai berikut:

1. Menjatuhkan lawan menggunakan "gerakan massa" adalah keahlian Ali Moertopo (guru Benny Moerdani) dan CSIS sejak Peristiwa Malari di mana malari meletus karena provokasi Hariman Siregar, binaan Ali Moertopo (lihat kesaksian Jenderal Soemitro yang dicatat oleh Heru Cahyono dalam buku Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 74 terbitan Sinar Harapan).

2. Menurut catatan TGPF Kerusuhan Mei 98 penggerak lapangan adalah orang berkarakter militer dan sangat cekatan dalam memprovokasi warga menjarah dan membakar. Ini jelas ciri-ciri orang yang terlatih sebagai intelijen, dan baik Wiranto maupun Prabowo adalah perwira lapangan tipe komando bukan tipe intelijen, dan saat itu hanya Benny Moerdani yang memiliki kemampuan menggerakan kerusuhan skala besar karena dia mewarisi taktik dan jaringan yang dibangun Ali Moertopo (mengenai jaringan yang dibangun Ali Moertopo bisa dibaca di buku Rahasia-Rahasia Ali Moertopo terbitan Tempo-Gramedia). Lagipula saat kejadian terbukti Benny Moerdani sedang rapat di Bogor dan ada laporan intelijen bahwa orang lapangan saat kerusuhan 27 Juli 1996 dan Mei 98 dilatih di Bogor!!!

3. Alasan Megawati setuju menjadi alat Benny Moerdani padahal saat itu keluarga Soekarno sudah sepakat tidak terjun ke politik dan alasan Benny Moerdani begitu menyayangi Megawati mungkin adalah karena mereka sebenarnya pernah menjadi calon suami istri dan Soekarno sendiri pernah melamar Benny, pahlawan Palangan Irian Jaya itu untuk Megawati, namun kemudian Benny memilih Hartini wanita yang menjadi istrinya sampai Benny meninggal (Salim Said, halaman 329).

Berdasarkan semua fakta dan uraian di atas maka kiranya sudah tidak bisa dibantah bahwa alasan Kelompok Benny Moerdani, dalang Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan Mei 1998 ada di belakang Jokowi-JK dengan mengorbankan keutuhan partai masing-masing (PDIP, Hanura, Golkar) untuk melawan Prabowo adalah dendam kesumat yang belum terpuaskan sebab Prabowo menjadi penghalang utama mereka ketika mencoba mendeislamisasi Indonesia.

Editor : Onco Gamankz

Sumber : http://m.kompasiana.com/post/read/658823/1/dalang-kerusuhan-mei-1998-mendukung-jokowi.html

Agenda Jokowi dan Pendukungnya Terhadap Islam

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Sat, 31 May 2014 16:01:00 +0700

Apakah ada alasan rasional terhadap operasi intelijen yang sedang dilakukan oleh timses Jokowi-JK yaitu memata-matai masjid-masjid seluruh Indonesia mencari kampanye hitam padahal JK adalah Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia/DMI? Padahal ada Hasyim Muzadi mantan Ketua PBNU; ada Said Asa’ad Ali Wakil Ketua Umum PBNU? Dan beberapa orang dari kalangan Islam lainnya?

Melihat daftar nama orang yang berkumpul di Poros Jokowi-JK maka kita baru bisa memahami politik di balik operasi intelijen tersebut. Kita mulai dari Jokowi.

Joko Widodo

Terpilihnya Jokowi untuk pertama kali sebagai Walikota Solo pada tahun 2005 adalah bersamaan dengan tertangkapnya gembong teroris bernama Riduan Isamuddin atau Hambali oleh CIA. Hasil intrograsi terhadap Hambali menemukan hubungan antara Hambali dengan organisasi Jemaah Islamiyah yang terkait Al Qaeda, pimpinan Abu Bakar Ba’asyir yang bermarkas ponpres Ngruki di Solo.

Temuan ini membuat dinas intelijen Amerika Serikat mendatangi Kota Solo untuk menyelidiki ponpres Ngruki pimpinan Abu Bakar Ba’asyir. Karena walikota saat itu adalah Jokowi maka dinas intelijen Amerika berkali-kali mengirim agennya untuk menemui Jokowi, dan ini sesuai dokumen rahasia CIA yang dibocorkan oleh Wikileaks tertanggal 7 April 2006. Adapun agen rahasia Amerika yang menemui Jokowi adalah Pierangelo dan David S. Williams dan mereka meminta Jokowi untuk mengontrol gerakan Abu Bakar Ba’asyir.

Memenuhi permintaan Amerika, Jokowi berhasil mengontrol keradikalan pengikut Abu Bakar Ba’asyir di Solo dengan mendekati sang ustad secara pribadi, dan hubungan keduanya terus berlanjut sampai Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta yang ditunjukan dengan pengiriman utusan oleh Abu Bakar Ba’asyir ke Jakarta pada tanggal 30 Januari 2013 untuk menyampaikan pesan dan nasihat kepada Jokowi, padahal saat itu Abu Bakar Ba’asyir sedang berada di penjara Nusakambangan. Jokowipun mengucapkan terima kasih atas nasihat tersebut dan menyampaikan salam.

Keberhasilan Jokowi mengontrol Abu Bakar Ba’asyir mendapat pujian dari Amerika sebagaimana bocoran kawat diplomatik dari Dubes AS di Jakarta, Cameron R. Hume kepada Pentagon yang diambil dari website Wikileaks berjudul “Solo, From Radical Hub To Tourist Heaven.” Dalam kawat diplomatik itu, Dubes AS menulis bahwa Solo sebelum 2005 adalah pusat kaum radikal Islam namun Jokowi berhasil menekan militansi ponpred Ngruki dan Islam melalui acara-acara seperti Euro-Asia World Heritage Cities Organization dan acara-acara lain.

Bisa dibilang Jokowi berjasa mengantar Abu Bakar Ba’asyir ke Nusakambangan dan atas jasa ini Amerika Serikat memberinya hadiah berupa kursi Presiden Indonesia.

Luhut Binsar Panjaitan
Keberhasilan Jokowi ini adalah salah satu faktor yang membuat Amerika memutuskan bahwa Jokowi adalah kandidat pemimpin boneka Amerika di Indonesia selanjutnya, dan untuk itu terlebih dahulu Jokowi harus “dimatangkan” dan “dipersiapkan” sebagai “calon pemimpin nasional”. Tugas membina Jokowi ini diserahkan kepada Luhut Binsar Panjaitan, anak emas Benny Moerdani, dan AM Hendropriyono, murid Benny Moerdani.

Bukti Luhut Binsar Panjaitan merupakan anak emas kesayangan Benny Moerdani adalah sebagai berikut ini:

“Berbeda dengan panglima-panglima sebelum dan sesudahnya, Benny memang memelihara sejumlah orang yang disenanginya. “Mereka itu semacam golden boys Benny Moerdani,” kata Schwarz. Salah satu yang dikenal sebagai “anak emas” itu adalah Luhut Binsar Panjaitan.”

- Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian, halaman 343

Untuk menutupi kegiatan operasi intelijen ketika menggarap/membina Jokowi maka tahun 2008 Luhut Binsar Panjaitan membuat sebuah usaha patungan dengan Jokowi bernama PT Rakabu Sejahtera, di mana dalam Akta Pendirian disebutkan bahwa modal awal pendirian perusahaan berasal Luhut sebesar Rp. 15,5miliar dan anak Jokowi bernama Gibran Rakabuming Raka (saat itu berusia 20 tahun) “menyetor” Rp. 19.2miliar. Ini tentu temuan yang sangat luar biasa karena menunjukan anak Jokowi memiliki uang sebesar Rp. 19,2miliar untuk membangun perusahaan dengan Luhut Panjaitan, padahal tahun lalu dia mengatakan kesulitan mencari modal Rp. 1miliar untuk membangun usaha katering (anak Jokowi pelihara tuyul?). Setelah Jokowi menjadi Gubernur DKI, secara “kebetulan” gedung milik “tempat usaha” patungan Jokowi-Luhut di Solo kebakaran.

Goenawan Mohamad

Sebagai persiapan membawa Jokowi ke panggung nasional maka dibuatlah serangkaian operasi intelijen untuk membangun citra palsu Jokowi sebagai pemimpin muda terbaik negeri ini, antara lain membuat Jokowi meraih suara sampai 90,09% pada pilkada Solo tahun 2010; mendekatkan Jokowi dengan Esemka, proyek milik BPPT dan Kementerian Pendirikan; merubah cerita riwayat hidup Jokowi dari anak keluarga orang kaya dan juragan tanah yang berayah pengusaha kayu menjadi anak orang tukang kayu miskin yang tinggal di bantara kali dan tiga kali mengalami penggusuran; dan lain sebagainya.

Akhirnya ketika saatnya tiba untuk melontarkan Jokowi ke panggung nasional dipilihlah Tempo, media massa milik Goenawan Mohamad, didikan Ivan Kats, agen CIA ketika Amerika sedang berusaha mengalahkan komunisme di Indonesia melalui pendekatan kebudayaan yang bekerja di Congress for Cultural Freedom/CCF yang dibentuk di Berlin oleh CIA pada 1950 dan dipimpin oleh Michael Josselson, agen CIA. Kedekatan antara Ivan Kats dengan Goenawan Mohamad digambarkan sebagai berikut:

“Para periode inilah, awal 1960an, Kats membangun hubungan dengan simpatisan PSI dari generasi yang lebih muda ini, khususnya Goenawan Mohamad, yang kelak menjadi salah seorang tokoh paling berpengaruh dalam mengokohkan liberalisme barat dalam kebudayaan kontemporer Indonesia.”

- Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965, halaman 79

Tampaknya sampai hari ini Goenawan Mohamad masih menjadikan CIA sebagai salah satu sumber keuangannya dengan bekerja untuk kepentingan-kepentingan Amerika di Indonesia, sebagaimana ditemukan Wijaya Herlambang berikut ini:

“…Ketika mendirikan ISAI pada 1995, Goenawan juga menghadap orang-orang Amerika itu untuk mendapatkan bantuan keuangan. Dibantu oleh Arief Budiman, yang memperkenalkannya kepada Mark Johnson, Kepala Program USAID [samaran bagi Divisi pendanaan CIA], Goenawan mengajukan proposal pendirian ISAI [Institut Studi Arus Informasi]. Johnson setuju memberikan sekitar AS$ 100,000-200,000 untuk kegiatan selama dua atau tiga tahun..”

- Wijaya Herlambang, halaman 242

“Sebagaimana hampir semua institusi yang berasosiasi dengan KUK [Komunitas Utan Kayu], JIL [Jaringan Islam Liberal] juga menerima dukungan keuangan dari organisasi-organisasi filantropi yang berbasis di AS. Salah satunya adalah The Asia Foundation [terkait USAID] yang berkomitmen menyediakan dana sekitar AS 150,000/tahun..”

“Pada tanggal 17 Oktober 2008, sebuah institusi kebudayaan yang merupakan “anak termuda” KUK, Komunitas Salihara, secara resmi dibuka…Kompleks berbiaya Rp. 17,5miliar ini dibangun dengan dukungan finansial dari beberapa institusi seperti: Prince Claud Fund, Ford Foundation, Erasmus Huis, Japan Foundation, Hivos, Goethe Institute, serta kedutaan AS, Finlandia, Belanda dan Pusat Kebudayaan Prancis.”

- Wijaya Herlambang, halaman 245

Peran Tempo dalam mengangkat Jokowi ke panggung nasional terbukti dari fakta bahwa Tempo adalah majalah yang pertama kali mengulas kehebatan Jokowi dan visionernya Jokowi terkait proyek yang akan menjadi cikal bakal mobil nasional bernama Esemka dengan hasil sukses besar sebab Jokowi segera menjadi fenomena baru di Indonesia dan siap ke batu pijakan pertama menuju panggung nasional: pilkada Jakarta untuk memilih Gubernur.

Terkait Goenawan Mohamad sahabat baik George Soros yang mau menghapus budaya dan agama “barbar” di Indonesia untuk diganti dengan filosofi “free society” ala Soros itu kita semua sudah tahu bahwa Jaringan Islam Liberal/JIL yang dianggap sebagai kanker bagi umat Islam Indonesia karena bermaksud merusak akidah adalah bagian dari KUK yang didirikan GM atas biaya asing.

Da’i Bacthiar
Selain itu Da’i Bachtiar, mantan Kapolri yang membentuk Densus 88 yang memiliki tugas anti teror adalah anggota timses Jokowi. Apa hubungannya? Karena walaupun di atas kertas Densus 88 adalah pasukan anti teroris yang artinya teroris berlatar belakang agama; suku; ras; golongan apapun, namun karena Densus 88 dilatih dan didanai oleh Amerika dan Australia maka mereka menjalankan agenda anti teroris versi Amerika-Australia yaitu teroris muslim. Ini bukan omong kosong, sebab faktanya bila target Densus 88 adalah muslim maka negara barat akan diam, sekalipun teroris ditembak mati; namun bila teroris adalah dari Organisasi Papua Merdeka atau Republik Maluku Selatan maka Amerika dan sekutunya akan melakukan protes sekalipun ditangkap hidup-hidup seperti Iwangin Sabar Olif (OPM) dan Yusuf Sipakoly (RMS).

Atas prestasinya menggulung para teroris versi Amerika-Australia tersebut, Da’I Bachtiar menerima gelar professor bidang keamanan dan anti teror sebanyak dua kali dari Edith Cowan University, Australia. Dengan adanya profesor anti teror dalam timses Jokowi-JK maka apakah kita heran dengan operasi intelijen ke masjid-masjid oleh timses Jokowi-JK mengingat SOP dari Densus 88 juga adalah memata-matai khotbah dan masjid? SOP ini sempat diprotes oleh banyak kalangan muslim.

Said A’sad Ali

Selain Luhut Panjaitan; Hendropriyono; dan Jokowi; ada satu lagi anggota timses Jokowi yang mempunyai hubungan erat dengan Abu Bakar Ba’asyir sebagaimana bocoran wikileaks, yaitu Said A’sad Ali, mantan Waka BIN dan Waketum PBNU incumbent, sebab terbukti bahwa pengacara yang digunakan Abu Bakar Ba’ayir adalah orang binaan Said A’sad Ali untuk memata-matai Ba’asyir:

“5. (S/NF) State Intelligence Agency (BIN) Chairman Yahya Asagaf told us that he had met one of Jemaah Islamiyah Emir Abu Bakar Ba’asyir’s lawyers in the office of BIN Deputy Chief A’sat. Yahya claimed the lawyer — an ethnic Arab named Al-Waini (phonetic) — was “As’at’s man,” implying that Al-Waini provided inside information to As’at.”

AM Hendropriyono

Profesor intelijen sekaligus mantan Ketua BIN yang tidak asing dengan kekerasan berdarah karena dia adalah komandan pembantaian rakyat Talangsari Lampung dan pada masa Presiden Megawati, dia bersama Said A’sad Ali merancang operasi intelijen untuk membunuh Munir. Sejak menerima perintah dari Benny Moerdani untuk melindungi Megawati, AM Hendropriyono telah melaksanakan tugas dengan baik.

Mewarisi ajaran Benny Moerdani, sebagai Kepala BIN, AM Hendropriyono termasuk yang mendukung operasi militer di Aceh serta secara aktif memberikan landasan bagi pentingnya pelaksanaan operasi militer tersebut (selengkapnya bisa dibaca di http://www.hendropriyono.com/2012/10/perlukah-operasi-keamanan-di-aceh/ ). Korban operasi militer oleh Presiden Megawati itu adalah 2.000 orang terbunuh dan sebagian besar korban yang jatuh adalah rakyat sipil.

Sampai hari ini rakyat sipil Aceh masih mengingat Megawati dan PDIP dengan penuh kebencian karena mereka menjadi korban operasi militer terbesar di Indonesia sejak operasi Seroja di Timor Timur.

CSIS

Secara formal CSIS didirikan oleh Jusuf Wanandi; Sofjan Wanandi; Hoemardani; Ali Moertopo dan Harry Tjan Silalahi; namun ada satu nama pendiri lagi yang disembunyikan, yaitu Pater Beek, agen CIA yang ditempatkan di Indonesia untuk membangun perlawanan terhadap komunis. Setelah komunis jatuh, Pater Beek menggunakan teori lesser evil menilai bahwa Islam sebagai kekuatan yang berpotensi melawan hegemoni Amerika sehingga harus dikalahkan (selengkapnya bisa dibaca di tulisan George Junus Aditjondro, mantan murid Pater Beek, berjudul CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan LB Moerdani).

Benny Moerdani orang yang mendidik Hendropriyono dan Luhut Panjaitan adalah anak didik Ali Moertopo dan merupakan anggota CSIS. Ketika Benny menjadi Panglima ABRI adalah masa kebijakan deislamisasi Indonesia sedang digalakan oleh CSIS dan Benny sendiri, dan hal ini diakui oleh Dipo Alam, Sekretaris Kabinet melalui akun Twitternya hari ini:

“Mudah-mudahan era seperti dulu ketika Jenderal Benny Moerdani berkuasa dengan inteli khotbah masjid-masjid, main hantam dan tangkap, berakhir.”

Benny Moerdani dan CSIS tentu saja adalah perancang berbagai kerusuhan di Indonesia menjelang dan sesudah Sidang Umum MPR 1998 dan berbagai ledakan bom di Jakarta sejak tahun 1997 sampai 1998, terbukti dari isi email yang ditemukan di lokasi ledakan Bom Tanah Tinggi yang meledak karena tidak dirakit dengan baik:

“Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Jusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya.”

(Selengkapnya bisa dibaca di sini: http://m.kompasiana.com/post/read/658823/1/dalang-kerusuhan-mei-1998-mendukung-jokowi.html ).

Penutup

Apakah masih ada keraguan bahwa pengintaian masjid oleh Jokowi dan tim suksesnya adalah bukan kejadian pertama dan dapat dipastikan bukan yang terakhir? Posisi JK dalam Koalisi Jokowi-JK juga bukan sebagai representasi umat Islam, melainkan perwakilan kelompok usahanya, Bukaka-Bosowa-Kalla karena JK sudah membayar Rp. 10trilyun untuk bisa menjadi cawapres Jokowi. Silakan berpikir bagi yang bisa berpikir; silakan melihat bagi yang bisa melihat; dan silakan merenungi bagi yang masih menggunakan akal sehatnya.

Sumber : http://politik.kompasiana.com/2014/05/31/agenda-jokowi-dan-pendukungnya-terhadap-islam-661586.html

Editor : onco Gamankz

Info Penting

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Tue, 25 Mar 2014 14:49:00 +0700

Tips Cara Blokir Nomor HP SMS Penipuan

Selamat sore sobat blogger lama juga gak buat posting ni, di karenakan beberapa hal heheheh .....

Oke kali ini saya akan mencoba memposting Cara Blokir Nomor HP SMS Penipuan, kebetulan ni atikel di kirim oleh teman dan ta coba share di blog siapa tau berguna buat para sobat blogger.

Mungkin Anda sering mendapatkan SMS Penipuan yang menyatakan Anda menjadi pemenang kuis, SMS yang pura-pura nyasar tentang transfer uang, mama genit minta pulsa, Agen pulsa super murah dan yang lain-lain. Jangan di biarkan, saat ini ada cara untuk menanggulanginya berikut saya akan mencoba memberikan beberapa cara menanggulanginya.

TELKOMSEL
Format SMS : penipuan#Nomor Penipu#isi SMS Penipu dan kirim ke 1166
Contoh : Penipuan#081234777890#Selamat anda mendapatkan 1 Unit mobil Avanza dari Telkomsel poin ....dst lalu kirim ke 1166
XL
Format SMS : Lapor#Nomor penipu#isi SMS Penipu dan kirim ke 5883
INDOSAT
Format SMS : SMS(spasi)Nomor penipu(spasi)isi SMS Penipu dan kirim ke 726

Jika sudah lebih dari 2 orang yang melaporkan SMS penipuan, maka Nomor tersebut segera di blokir secara permanen oleh Operator

Jika mengalami penipuan dalam "TRANSAKSI ONLINE" cukup kirim kronologis dan No.Rekening si Penipu ke EMAIL "cybercrime@polri.go.id" Polri akan langsung bertindak dengan memblokir ATM si Penipu dan melacak keberadaannya untuk di tindak sesuai hukum

Semoga apa yang saya paparkan di atas dapat bermanfaat salm Blogger ......!!!! BANTU POLRI BRANTAS CyberCrime.

Sumber : Fuad TTNT

Editor : onco gamankz

Dua Terduga Teroris di Lombok Diduga 'Sel Baru'

noreply@blogger.com (satbrimob Polda NTB) — Fri, 24 Jan 2014 19:22:00 +0700

Mataram (ANTARA News)
Penangkapan terduga teroris berlangsung selama empat jam dari jam 18.00-21.00 Wita. Puluhan anggota Polres Lobar dan Polda NTB bersenjata lengkap menggerebek TKP yang berada di kawasan perumahan tersebut. Tidak ada perlawanan selama proses penangkapan berlangsung.

Menurut Alfan salah satu tetangga menyatakan, selama mereka tinggal tidak pernah lapor kepada ketua RT dan terkesan tertutup. Mereka juga tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Menurut dia, satu orang terduga yang dicurigai sebagai sindikat teroris, baru tinggal selama dua minggu bersama empat rekannya.

"Hanya satu orang yang sering ke warung saya beli kopi, orangnya lucu makanya saya nggak menyangka kalau itu terduga teroris," kata Alfan di Lombok Barat, Kamis.

Dari lima orang yang berada di dalam rumah, dua orang terduga teroris ditangkap dan diamankan Polisi bersama beberapa barang bukti CPU, jerigen dan beberapa barang bukti lainnya.

Mereka diduga datang dari Jawa, satu orang diduga dari pulau Sumbawa dan satu orang lain diduga dari timur (NTT).

Sampai sejauh ini pihak Polda NTB belum memberikan keterangan resmi.

Editor : onco gamankz

Sumber : antaranews

Onco Ngeblog ™

Kemeriann Hut Brimob Ke 70

Quo Vadis Brimob Polri

PERKAP NO.13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tunjangan Kinerja Polri Berdasarkan Perpres Nomor 89 Tahun 2015

Buku : Polmas dan Profesionalisme Polri

Densus 88 AT: Peran dan Koordinasi Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Upaya Mereduksi Budaya Militerisme Dalam Pendidikan Polri

BRIMOB: Menuju UPP ( Unit Polisi Paramiliter ) yang Profesional dan Demokratik

Reformasi Brimob Polri: Antara Tradisi Militer dan Kultur Polisi Sipil

Mensejahterakan Polisi

Konspirasi JF. Kennedy, Sukarno, Suharto, CIA dan Freeport

Bongkar Konspirasi Hebat: Antara John F. Kennedy, Sukarno, Suharto dan Freeport

Polisi = Masyarakat

APA SIH BRIMOB ITU ...????

Efek Samping dan Ciri Orang Pecandu Narkoba

Krokodil, Obat Terlarang Ganas Dari Rusia Akan Merubah Pecandunya Menjadi "Zombie"

Mengenal Narkoba, Jenis-Jenisnya dan Dampaknya

Tiap Hari, 40 Orang Indonesia Mati Sia-sia Karena Narkoba

Siaga Putusan MK, 7 Polda Kerahkan Bantuan Pasukan ke Jakarta

Pesan ISIS untuk AS: Kami akan Tenggelamkan Kalian dalam Darah

Kapolri: Penembak Kapolsek Bima Pelaku Terorisme

Kapolsek Ambalawi Bima Ternyata Tewas Ditembak di Kepala

Bendera ISIS Berkibar Di Bima

30 Ribu Pendukung Prabowo-Hatta 'Kepung' MK Besok

Polri: Jangan Beri ISIS Ruang untuk Berkembang!

Dalang Kerusuhan Mei 1998 Mendukung Jokowi

Agenda Jokowi dan Pendukungnya Terhadap Islam

Info Penting

Dua Terduga Teroris di Lombok Diduga 'Sel Baru'

Bongkar Konspirasi Hebat:

Antara John F. Kennedy, Sukarno, Suharto dan Freeport