SEPUTAR JAGAT

Terindikasi Pupuk Bersubsidi Dijual Nonsubsidi, Terjadi di Kecamatan Kabandungan, Kartu Tani Dinilai Tak Bermanfaat

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 11 Jul 2021 17:32:00 +0000

Sukabumi, Seputar Jagat- Masyarakat petani di Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, menilai kepemilikan kartu tani kemanfaatannya sampai saat ini belum dirasakan. Mereka (petani) masih cukup sulit untuk memdapatkan pupuk bersubsidi.

Padahal dengan Kartu Tani, seharusnya petani memperoleh kemudahan dalam mendapat bantuan pupuk bersubsidi, pemerintah melakukan hal ini guna membantu petani untuk kelancaran usaha taninya. Kebijakan tersebut seolah tak diperhatikan oleh pelaku usaha di bawah.

Sebagaimana dikeluhkan Abas, salah seorang petani (pemilik kartu tani red) di desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan, dirinya memiliki luasan lahan 1,5 hektar, dengan kartu tani, dirinya mendapat 1 ton pupuk bersubsidi sesuai kuota dalam RDKK, tapi hanya diambil 500 kg. Selain itu menurut abas, pembelian pupuk bersubsidi didaerahnya cukup jelimet, terkadang saat dibutuhkan di kios tidak ada pupuk bersubsidi. Keluhnya.

“Lain halnya bila membeli pupuk nonsubsidi berapa kilo pun, pasti kios melayaninya, namun sulit membedakan mana pupuk subsidi dan nonsubsidi karena harganya disamakan,” ulas Abas. (Talk Show Seputar Jagat dengan petani Abas)

Sementara, Dedi Kepala Desa Cihamerang membenarkan, bahwa untuk pembelian pupuk bersubsidi harganya sama dengan pupuk nonsubsidi, “Masyarakat pemegang kartu tani di desanya, banyak mengeluh karena pupuk bersubsidi harganya sama dengan pupuk nonsubsidi, jadi kartu tani ini, tidak bermanfaat,” tandas Dedi.

Lebih jauh Dedi menjelaskan, luas lahan di desa Cihamerang kurang lebih 1.600 hektar, dengan pemegang kartu tani sebanyak 4000 orang. Seraya Dedi berharap, agar di desanya ada kios pupuk, tentunya ini untuk memudahkan masyarakat membeli pupuk, sekaligus kartu tani dapat digunakan sebagaimana mestinya dan harga pupuk bisa terjangkau. Tambah Dedi.

“Kami meminta kepada distributor atau pun PT. Pupuk Kujang kedepannya bisa mengadakan kios pupuk di wilayahnya.” Ungkap Dedi penuh harap. (Talk Show Kades Cihamerang Kecamatan Kabandungan).

Ditempat terpisah Seputar Jagat menemui pemilik kios pupuk Berkah Tani Emen di kediamannya di desa Cipeteuy, saat ditanya seputar pupuk subsidi dijual menjadi nonsubsidi, dirinya mengelak melakukan hal itu, ia tetap menjual pupuk bersubsidi sesuai harga yang ditetapkan, seperti SP Rp 120.000/karung, Organik Rp 40.000/ball, Phonska Rp 115.000/karung. “Petani tak berminat membeli pupuk nonsubsidi,” tuturnya.

sementara sisa pupuk yang tidak ditebus para petani, kadang digunakan untuk dipakai sendiri, alasannya karena ia punya kartu tani. Selain itu pihaknya atau kios menebus sesuai kuota, dan setiap pembelian ada laporannya. sisa kuota disimpan pada distributor Karya Tani Mandiri (KTM) di Cisaat. “Pupuk yang tidak ditebus petani, dihitung akhir tahun, setelah itu semuanya urusan distributor, kios tak menyimpan sisa pupuk,” ungkap Emen. (Talk Show Emen pemilik kios Berkah Tani dengan Seputar Jagat). (red)

Kagud Pupuk Kujang: Berat Pupuk 50Kg, Tak Mungkin Ada Kekurangan Timbangan, Karut Marut Dilapangan Terjadi

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 06 Jul 2021 17:02:00 +0000

Sukabumi, Seputar Jagat- “Tidak mungkin ada kekurangan timbangan atau susut setiap karungnya, pupuk yang dikirim dari pabrik selalu ditimbang ulang,” ungkap Arif Kepala Gudang Pupuk Kujang saat diminta komentarnya di Jalan Cisaat Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

Berat pupuk dalam setiap karungnyan 50 kilogram sesuai dari produsen atau pabriknya. Tambah Arif. Kemungkinan adanya kekurangan timbangan setiap karungnya sangat kecil sekali bahkan tidak akan terjadi, dan sangat diharamkan di gudang ada pengurangan timbangan. “Selama ini tidak ada keluhan dari petani, karena dalam penyaluran berpedoman pada tepat waktu dan tepat jumlah, kalau ada permasalahan dilapangan secepatnya saya akan konfirmasi kepada distributor atau kios yang ada di Kecamatan Nyalindung,” ungkap Arif, yang baru bertugas 2 hari, menggantikan kepala Gudang sebelumnya H. Ani yang memasuki pensiun.

Namun, begitu jauh beda dengan kondisi dilapangan, sebagaimana berita yang telah dirilis Seputar Jagat 29 Juni 2021 di bawah judul “Kartu Tani, Kebingungan Petani Mendapat Pupuk Bersubsidi, Pemilik Kios Berdalih Begini...” pemilik Kios pupuk bersubsidi “Imam Tani” di Kecamatan Nyalindung menjelaskan apabila penebusan kurang dari 50 kg, petani yang bersangkutan harus mencari petani yang kelebihannya bisa melengkapi pas 50 kg (isi berat karung).

Kalau karung dibuka takut rugi, mengingat timbangan pupuk 1 zak beratnya 50 kg terkadang suka berkurang dari pabriknya, “Saya tidak mau menangggung kerugian, dan semua itu sudah ada kesepakatan dengan distributor Pupuk Kujang yang pusatnya di Garut,” ungkap pemilik kios Imam Tani.

Seraya menambahkan, bahwa area pemasaran kios “Imam Tani” di Kecamatan Nyalindung hanya dua (2) desa, yaitu Desa Mekarsari dan Bojongsari. Selebihnya ada kios pupuk milik (HZ) di desa Cijangkar, dan kios milik (HM) di Desa Nyalindung, “Semua melakukan hal yang sama, jadi bukan saya saja yang berbuat seperti itu,” ulasnya.

Hal tersebut terungkap ketika tim Seputar Jagat menanyakan masalah keluhan beberapa petani (pemegang kartu tani) di Desa Mekarsari Kecamatan Nyalindung kepada pemilik Kios “Imam Tani” seperti keluhan seorang petani berinisial (K), anggota Poktan Tani Mandiri, menuturkan dirinya tak bisa menebus pupuk sesuai dengan kuota dalam kartu, seperti pupuk urea 81 kg, hanya bisa diambil atau ditebus sebanyak 50 kg, pupuk NPK 120 kg hanya bisa ditebus 100 kg, dan pupuk organik 54 kg hanya diberikan 50 kg. “Sisa kuota yang ada kemana,” tanya sumber tadi.

Hal yang sama juga dialami oleh pemilik Kartu Tani berinisial (A) , dirinya hanya diberi pupuk NPK 50 kg senilai Rp 120.000, dari jumllah kuota yang seharusnya diterima sebanyak 75 kg. Sisanya yang 25 kg tak bisa diambil, kata pemilik kios harus mencari petani yang kuotanya lebih dari 25 kg. Tuturnya menirukan ucapan pemilik kios.

Sumber lain pemegang Kartu Tani (US) dirinya mendapat kuota pupuk 34 kg, tapi sewaktu akan menebus, kios Imam Tani menolak alias tidak memberikan, alasannya karena kurang dari 50 kg, “Kalau mau silahkan cari petani yang memiliki kelebihan kuota 16 kg untuk memenuhi pas 50 kg. “Akhirnya saya terpaksa membeli pupuk nonsubsidi, percuma Kartu Tani itu, tidak dapat digunakan,” keluh sumber tadi.

Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan untuk pembayaran pupuk bersubsidi, “Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ketangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme,” ungkap Sarwo Edhy, sumber ANTARA (21/12/20). (red).

LSM GAPURA RI: Inspektorat Tak Profesional, Membantah Temuannya Sendiri

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 04 Jul 2021 23:31:00 +0000

Sukabumi, Seputar Jagat- LSM GAPURA RI, melaporkan dugaan korupsi oknum Kepala Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, atas temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang direkomendasi inspektorat.

Alih-alih inspektorat membantah temuannya, hal ini terungkap saat digelar audensi antara LSM GAPURA bersama pejabat inspektorat di ruang rapat Jl. Jajaway Komplek Perantoran Citepus Palabuhanratu.

Pegiat anti rasuah itu menilai, temuan TGR yang direkomendasikan inspektorat ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi terkesan janggal, dan tak profesional dalam melakukan pemeriksaan, “Terbukti dalam menghitung temuan pada nilai pelaksanaan pembangunan di di Desa Mandrajaya, seharusnya berdasarkan data fix bukan opini,” tandas Sekjen DPP LSM GAPURA RI, Bulderi Sbastian.

Temuan inspektorat kata Bulderi, berbeda dengan temuan pelapor dengan laporan APBDes yang sudah di LPJ-kan, ada implikasi penyusutan nilai kerugian negara dalam rekomendasi inspektorat, “Terlihat dalam rilisan di Kejaksaan, berbeda dengan rekom inspektorat,” kata Bulderi seolah meyakinkan, selain itu, TGR pada objek pembangunan yang sama pada temuan tahun sebelumnya oleh inspektorat yang tidak terbayarkan kepala desa turut tercantum dalam nomenklatur TGR yang sama ditahun berikutnya, bahkan dengan nilai kerugian negara menjadi berkurang, “Kami tidak tahu apa maksud semua ini,” tanya Bulderi. Dengar dan Simak Talk Show dengan Sekjen LSM GAPURA Bulderi Sbastian.

APBDes yang sudah di LPJ-kan tidak dapat dirubah nilai anggarannya, “Tidak bisa dirubah itu,” tandas YS, salah seorang petugas pemeriksa, diruang pertemuan saat berlangsung audensi LSM GAPURA dengan inspektorat. Kinerja kami berlandaskan juklak dan juknis sesuai dengan standar pemeriksaan, bukan berdasarkan opini, tapi secara fix dilapangan, Jika perbedaan angka terjadi maka sebagai petugas inspektorat wajib mempertanyakan kembali kepada desa yang diperiksa tersebut, atas dasar apa terjadinya perbedaan, “Jangan sampai kami dibodohi oleh aparatur pemerintah desa atas data yang diberikan,” ulas YS.

Seraya Bulderi menambahkan, yang menjadi tanda tanya besar adalah temuan inspektorat terletak pada bagian point pelaporan dugaan korupsi Desa Mandrajaya tidak masuk ke dalam pemeriksaan inspektorat. Namun, sebaliknya bansos Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) masuk dalam kewenangan pemeriksaan inspektorat dan direkomendasikan untuk dikembalikan kepada toko material. Tak masuk akal. ungkap Bulderi.

Jika profesionalitas kinerja inspektorat sesuai dengan juklak juknis standar pemeriksaan, “Seharusnya inspektorat juga tidak boleh melampirkan laporan ke Kejaksaan atas anggaran RTLH bila sumber anggaran bukan dari APBDes karena secara regulasi penerapan RTLH itu berawal dari dasar pengajuan proposal terlebih dahulu, jika tidak ada proposal yang diajukan dalam penerapan RTLH tentunya kami akan himbau untuk dikembalikan karena dalam pelaksanaannya rawan penyalahgunaan kewenangan,” ungkap Bulderi.

Salah seorang masyarakat Desa Mandrajaya, Aben yang hadir di tengah audensi itu, dirinya merasa dirugikan soal RTLH ini, karena fakta yang sebenarnya masyarakat tidak seutuhnya menerima haknya, seperti yang tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani masyarakat penerima RTLH.

Menurut Aben, waktu itu penerima manfaat (RTLH) membuat surat pernyataan sebanyak 3 kali, yang ditandatangani bermaterai, pertama senilai Rp 9.200.000 setiap KK (penerima manfaat) yang diberikan kepada kepala desa, kedua senilai Rp 4.400.000, sesuai fakta yang dilaporkan (diterima red) melalui LSM GAPURA RI, dan ketiga senilai Rp 6.000.000. Ada sisa sejumlah Rp 4.400.000 akan dikembalikan oleh Kades kepada warga penerima manfaat, “Sampai saat ini, tidak ada itu yang namanya pengembalian, faktanya sebuah kebohongan,” ungkap Aben kecewa. (red).

Kartu Tani, Kebingungan Petani Mendapat Pupuk Subsidi, pemilik Kios Berdalih Begini...

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 29 Jun 2021 01:38:00 +0000

Sukabumi, Seputar Jagat- Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Mekarsari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat mengeluh, pasalnya mereka merasa dirugikan atas tindakan kios pupuk subsidi “Imam Tani” yang berlokasi di Desa Nyalindung.

Mereka para petani itu, adalah pemegang Kartu Tani yang dijamin dan diberi kemudahan dalam menebus atau membeli pupuk bersubsidi, tentu sesuai dengan kuota yang ada dalam kartu tani tersebut. Sehingga penyaluran pupuk bersubsidi ini, tepat sasaran berdasarkan luasan areal yang dimiliki petani masing-masing.

Namun, beberapa petani pemegang Kartu Tani Mandiri (KTM) di Desa Mekarsari Kecamatan Nyalindung merasa dirugikan oleh kios bersubsidi Imam Tani, sebagaimana disampaikan salah seorang petani berinitial (K), anggota Poktan Tani Mandiri, menuturkan, dirinya tidak bisa menebus pupuk sesuai dengan kuota yang ada didalam kartu, seperti pupuk urea 81 kg, hanya bisa ditebus sebanyak 50 kg. pupuk NPK 120 kg hanya bisa ditebus sebanyak 100 kg, dan pupuk organik 54 kg sebanyak 50 kg. “Dikemanakan sisa kuota yang tidak diberikan oleh kios pupuk Imam Tani itu,” tanya sumber tadi.

Hal yang sama dialami oleh pemilik Kartu Tani berinitial (A), dirinya hanya diberi pupuk NPK 50 kg, senilai Rp 120.000, dari jumlah kuota yang seharusnya diterima sebanyak 75 kg, ketika akan mengambil sisanya yang 25 kg tidak bisa, dengan alasan harus mencari petani yang kuota pupuknya lebih dari 25 kg, saya bingung, ungkap sumber tadi menirukan ucapan yang punya kios Imam Tani.

Sumber lain yang juga pemegang Kartu Tani initial (US), menjelaskan pada tim Seputar Jagat, dirinya mendapat kuota pupuk 34 kg, tapi sewaktu akan menebus, Kios pupuk Imam Tani menolak atau tidak memberikannya, alasannya karena kurang dari 50 kg, “kalau mau silahkan cari petani yang memiliki kelebihan kuota 16 kg untuk memenuhi pas 50 kg. “Akhirnya saya terpaksa membeli pupuk non subsidi, percuma Kartu Tani itu, tidak dapat digunakan,” keluh sumbertadi. Dengarkan Talkshow tim Seputar Jagat dengan Asep Bob Perwakilan petani.

Tim Seputar Jagat ketika menemui sejumlah petani pemilik Kartu Tani, didampingi Kepala Desa Mekarsari Kec. Nyalindung Oman Suherman, dirinya membenarkan para petani pemegang Kartu Tani yang ada diwilayahnya mengelukan atas perbuatan kios Pupuk subsidi itu, mengingat pihak pemilik kios tersebut, tidak memberikan kuota pupuk sesuai dengan yang diberikan pemerintah. “Berikan bantuan subsidi pupuk kepada masyarakat petani, sesuai kuota dalam Kartu Tani,” tandas Oman Suherman.

Tim Media Seputar Jagat, pada 26 Juni 2021 menemui pemilik Kios pupuk subsidi Imam Tani, pihaknya menjelaskan apabila penebusan kurang dari 50 kg, petani yang bersangkutan harus mencari petani yang kelebihannya bisa melengkapi 50 kg (berat per karung), “Kalau karung dibuka takut rugi, mengingat timbangan pupuk 1 zak beratnya 50 kg, terkadang berat timbangan suka berkurang dari pabriknya, “Saya tidak mau menanggung kerugian, dan semua itu sudah ada kesepakatan dengan distributor Pupuk Kujang yang pusatnya di Garut,” ungkapnya.

Seraya menambahkan, bahwa area pemasarannya di Kecamatan Nyalindung, penyalurannya hanya 2 desa, yaitu Mekarsari dan Bojongsari, selebihnya ada kios pupuk milik berinisial (HZ) di Desa Cijangkar, dan kios milik (HM) di Desa Nyalindung, “Semua melakukan hal yang sama, jadi bukan saya saja berbuat seperti itu,” ulasnya. Dengar Talkshow dengan pemilik kios Imam Tani.

Sementara tim Seputar Jagat, pada tanggal 27 Juni 2021, menghubungi distributor Pupuk PT Roda Bumi Nusantara (RBN) Cahya, melalui telepon selulernya, menjawab pertanyaan SJ, Cahya mengatakan distributor sudah melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, sesuai dengan aturan pemerintah, dimana beberapa pupuk subsidi yang disalurkan seperti pupuk urea dengan harga Rp 2.250/kg, Pupuk NPK Rp 2.300/kg, dan pupuk organik Rp 800/kg. Dengarkan Talkshow tim media Seputar Jagat dengan distributor PT Roda Bumi Nusantara.

Ditanya seputar persoalan penyaluran pupuk bersubsidi, praktisi hukum Benyamin Sembiring,SH, dari Kantor Advokat Benyamin Sembiring, SH, asosiates yang beralamat di Jl. Surya Kencana No. 62 Kota Sukabumi, menandaskan apabila permasalahan tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan kosumen. (Red)

Kejari Kab Sukabumi: Eksekusi Terpidana Korupsi Bansos, Ganjar Permana Langsung Di Sukamiskinkan

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 24 Jun 2021 15:01:00 +0000

Kabupaten Sukabumi, Seputar Jagat- Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi telah eksekusi terpidana kasus korupsi Bansos, Ganjar Permana, S.Sos Bin Yaya Suherman pada hari Selasa, 22 Juni 2021 sekira jam 14.00, di daerah Jalan Riau Martadinata Bandung.

Hal tersebut dijelaskan Indra Sumarno, SH,MH, tim jaksa Pidana Khusus yang melaksanakan eksekusi terpidana, ketika dihubungi melalui telepon selulernya pada hari Rabu, 23 Juni 2021. “Terpidana Ganjar Permana,S.Sos, tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa Ke lapas Sukamiskin, Bandung untuk menjalani hukuman,” tandas Indra Sumarno,SH,MH. Dengarkan talkshow tim Seputar Jagat.

Sebelumnya media Seputar Jagat pernah menaikan berita terkait perkara tersebut dengan judul “Mengingat Lupa Hampir Sepuluh Tahun Inkrah, Ganjar Permana Terpidana Kasus Korupsi Masih Makan Gaji ASN” dimuat tanggal, 1 Mei 2021 lalu, dimana Ganjar Permana tersebut tersangkut kasus korupsi BANSARAKA yang berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2008 dan pada saat itu Pimred Seputar Jagat HR. Irianto Marpaung, SH, yang sebelumnya adalah jaksa yang ikut menangani perkara tersebut mulai dari Lid sampai Dik pada tahun 2009. saat bertugas di bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

Setelah pensiun dini, HR. Irianto Marpaung,SH, sekarang mengelola Media Seputar Jagat sebagai Pimpinan redaksi (Pimred), Ia mendapat informasi dari salah seorang saksi dalam perkara tersebut, serta menanyakan seputar kasus Ganjar Permana, karena waktu itu, HR. Irianto Marpaung, selaku tim Jaksa Dik. Namun pada tahun 2010. Ia mutasi ke Kejati Sulsel jadi tidak mengetahui kelanjutan penanganannya.

Berawal dari pernyataan saksi tadi, Pimred Seputar Jagat menemui JPU nya, yaitu Jaksa Jaja Subagja, SH, dan diperoleh keterangan bahwa perkara tersebut sudah putus pada tahun 2011, "Tetapi belum melihat putusannya," Kata Jaja Subagja.

Pimred Seputar Jagat mencoba melakukan penelusuran dan membuka website Mahkamah Agung, didapatkan putusan perkara tersebut Nomor 624/Pid.B/2009/PN,cbd, atas nama terdakwa Ganjar Permana,S.Sos, Bin Yaya Suherman
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 tahun denda Rp.200.000.000,- putusan ini hari Kamis, 24 Maret 2010, dan dibacakan didepan umum pada tanggal, 31 Maret 2010 dengan Majelis Hakim E.D Pattinasarani,SH,MH (Hakim Ketua), Abu, Ahmad Sidqia,SH (Hakim Anggota), Rusdhiana Andayani,SH, (Hakim Anggota), Panitera Pengganti, (Husna Lely).

Ternyata ada putusan Mahkamah Agung RI Tertanggal, 18 Agustus 2011 No.Reg 763/PIDSUS/2011 dalam perkara terdakwa, Ganjar Permana,S.Sos, Bin Yaya Suherman, menolak permohonan Kasasi/terdakwa Ganjar Permana,S.Sos, Bin Yaya Suherman, membebankan terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah), yang diputuskan oleh Dr. Artidjo Alkostar,SH,MH, Hakim adhoc sebagai anggota dengan dibantu oleh Mariana Sandang Panjaitan,SH,MH, Panitera pengganti. (red)

"Plt Inspektorat mempersilahkan Seputar Jagat Ke BPK terkait Penghargaan WTP Kabupaten Sukabumi"

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 22 Jun 2021 13:24:00 +0000

Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Terkait dengan audensi dan konfirmasi pemberitaan yang dimuat di media Seputar Jagat yang ada hubungan nya dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat pada tanggal 10 Juni 2021 yang diterima oleh PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Toupik Gumilar, Irbansus Ahmad Mujadid, Budi selaku Kasubag Pelaporan, Heri selaku fungsional Inspektorat. Pada saat Pimred media Seputar Jagat (HR.Irianto Marpaung, S.H.) mempertanyakan tentang hasil audit proyek program P3K. Kecamatan Sagaranten yang anggarannya sebesar Rp.920.000.000,- pada tahun 2019 untuk pembangunan Wisata Religi Gunung Bentang yang pernah diberitakan media Seputar Jagat pada tanggal 15 April 2021 dengan judul "Bangunan Wisata Religi Gunung Bentang Diduga Merugikan Keuangan Negara" dan pada saat dikonfirmasi kepada Sekmat Kecamatan Sagaranten Suherman, menjelaskan kepada tim media Seputa Jagat bahwa permasalahan tersebut sudah diketahui oleh Inspektorat dan sedang menunggu TGR, dan sebenarnya secara fakta dan realita bahwa kegiatan tersebut sudah dinyatakan selesai dalam LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Bupati Sukabumi tahun 2019 yang dibacakan pada tahun 2020 di depan Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi pada saat audensi tersebut Abah Adid Irbansus menjawab belum mendengar, tetapi sambil memandang ke PLT Kepala Inspektorat dan Kasubag Pelaporan dan verifikasi Budi dan kemudian itu ada TGR kata Budi cuman tidak dijelaskan berapa besarnya, dan siapa yang harus mengembalikan TGR tersebut dan kata Abah Adid itu pemeriksaan rutin, jadi tidak masuk ke ranahnya, padahal masalah tersebut sudah dinyatakan selesai dalam LKPJ tahun 2019 tetapi ada TGR. Selanjutnya menurut PLT Kepala Inspektorat itu semua sudah diperiksa oleh BPK dan Kabupaten Sukabumi sudah 7 tahun diberi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Silahkan saja tanya BPK kata Toupik Gumilar, padahal Pimred Seputar Jagat tidak mempertanyakan dan mempermasalahkan tentang WTP yang katanya penghargaan BPK, tetapi karena PLT Kepala Inspektorat sudah mempersilahkan untuk ke BPK maka tim media Seputar Jagat akan konfirmasi ke BPK terkait WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Dan hasil investigasi media Seputar Jagat terhadap kegiatan yang menggunakan anggaran Negara yang ada dalam LKPJ tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut.

Ketika terkait dengan Kasus Dugaan Korupsi Desa Cikarang yang ikut dipertanyakan oleh Pimred Media Seputar Jagat (HR.Irianto Marpaung,SH.) yang sudah dilaporkan warga ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dimana yang dilaporkan tersebut adalah tentang Rutilahu, BLT DD, BPNT yang kartunya dikumpulkan dan uang nya diambil tidak diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Pada saat itu dijawab oleh Fungsional Inspektorat Heri bahwa kata dia sudah dilakukan pemeriksaan tetapi TGR nya masih kita rapatkan, artinya belum jelas penyelesaian nya, yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan dana BPNT yang diduga diambil kades sumber dana nya kan bukan dari dana desa tetapi dari kemensos artinya tidak mungkin kembali ke rekening kas desa, karena menggunakan kartu BPNT KPM dan uang tersebut ada di rekening KPM yang diambil dan menurut narasumber yang berinisial J (red) menjelaskan bahwa untuk BLT DD dan BPNT yang diambil uangnya baru dikembalikan sebagian kepada KPM pemegang kartu BPNT nya dan pada saat dikonfirmasi ulang oleh awak media Seputar Jagat setelah audensi tersebut kepada beberapa perangkat desa Cikarang menyatakan kepada awak media tidak mengetahui masalah TGR dan sampai saat ini belum dipulangkan ke dalam RKD (Rekening Kas Desa) hanya menurut perangkat desa tersebut masalah BLT DD ada yang sebagian sudah dikembalikan kepada KPM dan demikian juga yang BPNT, artinya tidak secara rinci dilakukan audit, dan terkesan seolah-olah Inspektorat tidak mau memberikan informasi untuk masyarakat sesuai dengan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) UU nomor 14 tahun 2008 padahal itu sangat penting untuk diketahui oleh publik. Sepertinya Inspektorat alergi melaksanakan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim media Seputar Jagat bahwa anggaran Inspektorat (Pengawasan) dalam LKPJ Bupati Sukabumi tahun 2019 Program Peningkatan Budaya Organisasi Pemerintah yang bersih peduli dan profesional mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.640.029.000,- dan yang terealisasikan sebesar Rp.1.567.567.743,- diantaranya untuk kegiatan pemeriksaan khusus sebesar Rp.237.380.000,- dengan kegiatan yaitu jumlah pengaduan yang ditangani 25 kasus. Tetapi tidak dijelaskan kasus apa dan dimana tetapi menghabiskan anggaran sebesar tersebut.

Kegiatan pemeriksaan reguler dengan anggaran sebesar Rp.480.700.000,- terealisasi sebesar Rp.474.945.000,- (97,19%) keluaran dari kegiatan tersebut yaitu.
a) Jumlah Perangkat Daerah yang di audit sebanyak 30 Perangkat Daerah.
b) Jumlah Pemerintah Desa yang di audit sebanyak 30 Desa.
c) Jumlah Kecamatan yang di audit sebanyak 30 kecamatan.
Ini juga tidak dijelaskan siapa dan bagaimana, dimana atau hanya sebatas angka saja.

Untuk pada tahun 2020 program tersebut dianggarkan sebesar Rp.2.254.288.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.209.977.783,- (99,16%), diantaranya;
* Kegiatan pemeriksaan tertentu dengan anggaran sebesar Rp.311.211.000,- terealisasi sebesar Rp.309.322.000,- (99,39%) keluaran dari kegiatan ini yaitu jumlah pengaduan tertentu yang ditangani sebanyak 5 kasus. Disini tidak dijelaskan kasus apa dan jumlah penyelesaian kerugian daerah ditangani sebanyak 29 kasus. Disini tidak dijelaskan juga siapa yang menyelesaikan kerugian daerah, dan apa perbuatannya hingga daerah dirugikan.

* Kegiatan pemeriksaan reguler dengan anggaran sebesar Rp.344.129.000,- terealisasi sebesar Rp.343.417.000,- atau (99,79%), keluaran dari kegiatan ini ;
      a) Jumlah Perangkat daerah yang di audit kinerja nya sebanyak 6 perangkat daerah.
      b) Jumlah Puskesmas yang di audit ketataannya sebanyak 12 puskesmas.
      c) Jumlah Pemerintah desa yang di audit ketaatannya sebanyak 12 Pemerintah desa.
      d) Jumlah kecamatan yang di audit ketataannya 12 kecamatan.
tidak dijelaskan secara rinci Perangkat daerah, Puskesmas, Pemdes, Kecamatan yang mana?

Artinya kegiatan Inspektorat yang menggunakan uang rakyat tersebut tidak diperkenankan diketahui oleh publik. Talkshow media seputar jagat dengan Inspektorat.

Tim media Seputar Jagat menghubungi Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDIP Faozi melalui hubungan telepon seluler nya ketika ditanya tentang masalah, Anggaran dan kegiatan yang sudah diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam rapat DPRD, Fraksi PDIP menjawab justru Komisi I DPRD akan mengundang Inspektorat untuk rapat kerja terkait dengan beberapa permasalahan terkait dengan WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Talkshow awak media Seputar Jagat dengan ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Faozi.

Tanggapan ketua LSM GAPURA, Hakim tentang WTP tersebut. Dalam proses Auditor Keuangan Internal Pemda oleh BPK itu ada WTP, TMP dan TW, di Kabupaten Sukabumi sendiri dengan beragam masalah termasuk baru-baru ini mencuat seperti Kas Daerah kosong, APBD tekor dan juga banyaknya dugaan korupsi anggaran lintas OPD selama ini kok bisa tiap tahun masih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)? Datangnya "hadiah" WTP itu darimana? Beberapa Kepala Daerah yang berkali-kali dapat WTP saja ditangkap KPK kok, bisa jadi ada oknum pejabat yang terlibat dan kongkalingkong berhadiah dalam pemberian penilaian WTP itu, hal ini yang mungkin mendorong Inspektorat untuk menyuruh media Seputar Jagat mempertanyakan soal WTP ini ke BPK, tapi itu sama halnya secara tidak langsung inspektorat "membunuh" Bupati, selesai.!

Dalam audensi tim media Seputar Jagat dengan Inspektorat bidang riksus Abah Adid mengatakan sedang menyelesaikan dulu utang-piutang kasus tahun 2020, artinya bahwa kasus yang dilaporkan tahun 2020 tersebut belum selesai, sedangkan LKPJ Bupati tahun 2020 tersebut dinyatakan sudah selesai, untuk itu Komisi I DPRD perlu mempertanyakan kembali LKPJ tersebut.

Dikatakan oleh inspektorat Kabupaten sukabumi bahwa belum ada laporan tentang penyalahgunaan Anggaran Desa, padahal pelaporan tentang desa- desa yang bermasalah sudah sampai ke pihak kejaksaan Kabupaten Sukabumi, ada beberapa desa yang sudah sampai pada kejaksaan Kabupaten Sukabumi diataranya, Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Anggaran tahun 2020, Desa Ridogalih Kecamatan Cikakak anggaran tahun 2020, Desa Cikarang Kec. Cidolog Anggaran tahun 2020, Talksow pemred seputar jagat dengan inspektorat ( Debat terbuka).

Ternyata Hanya Aksara Indah Tersusun Rapi Dalam Visi Misi Bupati Sukabumi

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 13 Jun 2021 07:58:00 +0000

Foto bersama Redaksi Seputar Jagat Bersama PLT Inspektorat

" Audensi tugas dan fungsi inspektorat terkait dengan sejumlah permasalahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diangkat Media Investigasi Hukum,Tipikor dan HAM dianggap hanya sekedar berita biasa-biasa saja jelas PLT Inspektorat Kabupaten Sukabumi yang bekerja sesuai SOP atas pengaduan Masyarakat dan Instansi , yah begitu ucapan sesuai fakta yang ada terkait kinerja Inspektorat "

Pelabuhan Ratu, Seputar Jagat | Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya Pimpinan Redaksi Seputar Jagat sudah melayangkan surat pada tanggal 25 Mei 2021 kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Sukabumi yang tujuannya adalah untuk audensi, silaturahmi dan konfirmasi terkait beberapa hal dugaan tindak pidana korupsi dan Pemred beserta tim media baru dapat diterima pada Kamis, 10 Juni 2021 oleh Plt Ka Inspektorat Toufik Gumilar, Ahmad Mujadid selaku IRBANSUS, Budi Kasubag selaku evaluasi dan pelaporan, Heri selaku fungsional inspektorat, diterima di aula sekdis. Dan setelah itu Plt Inspektur Toufik Gumilar dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas silaturahmi yang dilakukan oleh Pimred Seputar Jagat beserta team. Semoga dengan seperti ini kita bisa tukar pikiran masalah-masalah yang ada dilapangan dilakukan sesuai SOP atau tidak dan Tupoksi kami sebagai pengawas, pembinaan.

- Semoga dengan adanya silaturahmi hari ini, kami dari Inspektorat Kabupaten Sukabumi bisa terus bersinergi dengan media Seputar Jagat dan informasi yang disampaikan akan kami tindak lanjuti ujarnya.

- Di kesempatan silaturahmi dan konfirmasi tersebut, Pimred Media Seputar Jagat (HR.Irianto Marpaung, S.H.) mempertanyakan terkait beberapa pemberitaan "Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Desa Ridogalih" dimana kasus tersebut sudah dilaporkan ke Kejaksaan Kabupaten Sukabumi oleh tokoh masyarakat Desa Ridogalih dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi sudah bersurat ke Inspektorat dengan surat MO.B - 623/M 230/FD.1/05/2021 tanggal 6 Mei 2021 permintaan bantuan audit.

- Pertanyaan Pemred media Seputar Jagat tersebut di jawab oleh IRBANSUS Abah Adyd (panggilan akrabnya). Bahwa surat tugas untuk audit desa Ridogalih baru dibuatkan hari ini dan akan dilaksanakan minggu depan artinya pada Juni 2021, tetapi Pimred media Seputar Jagat yang juga mantan penegak hukum balik berpikir satu surat saja menghabiskan waktu 1 bulan apalagi banyak surat. Dengan waktu yang begitu lama sepertinya rumit Birorkrasi di Inspektorat tersebut, jauh dari harapan masyarakat.

- Pada saat Pimred Seputar Jagat menanyakan tentang " Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Desa Gandasoli Kecamatan Cikakak" jawab IRBANSUS Abah Adyd baru mendengar permasalahan tersebut dan akan mengklarifikasi kepada kepala desa desa Gandasoli, jawaban ini cukup unik karena setiap ada pemberitaan menyangkut tentang aparatur Pemda Kabupaten Sukabumi, Sekred Media Seputar Jagat Dini S. Handayani, Sip. selaku mengirimkan berita-berita yang dinaikkan oleh Media Seputar Jagat melalui orang-orang kenalannya di Inspektorat tersebut (red). Talkshow IRBANSUS Ahmad Mujadid.

Beredarnya surat inspektorat yang kami dapatkan salah satu desa di sukabumi bermakna mengundang tanda tanya besar ada apa di dalam Inspektorat ? Terkait dengan pembahasan dalam talkshow yang dapat di dengar dan disaksikan dalam video dokumen seputar jagat.

Beredar surat tersebut menurut PLT Kepala inspektorat adanya beberapa nada sumbang pada inspektorat untuk itu pihak inspektorat menerbitkan surat tersebut kepada aparatur desa jelas PLT kepala Inspektorat .

Mengenai laporan terkait pengaduan adanya tindakan penyelewengan keuangan negara oleh pihak pihak aparatur, masyarakat dan instansi dapat melaporkan dengan dokumen lengkap dan keterangan yang valid kepada Inspektorat agar dapat di investigasi kebenarannya.

Tetapi terkait dengan SOP yang di paparkan oleh PLT Kepala Inspektorat sangat berbeda dengan kenyataannya adanya suatu dugaan tindak penggelapan salah seorang KPM juga yang sudah diungkap oleh salah seorang warga datar nangka yang pernah ditayangkan media seputar jagat pada tanggal 11/03/2021 dengan beberapa alat bukti berakhir dengan kekecewaan .

Redaksi seputar jagat dalam audensi yang dilaksanakan pada tanggal 10/06/2021 mengambil kesimpulan " hanya aksara indah tersusun rapi misi visi bupati sukabumi " ketika banyak temuan yang dilakukan tim seputar jagat dilapangan dengan sejumlah alat bukti baik audio atau video visual ternyata hanya dibaca saja.

Penggelapan dana bantuan langsung tunai yang sudah jelas dalam PMK No.50 jelas pemerintah Desa hanya dititipkan uang sebesar dana Penanggulangan Keadaan Mendesak (PKM) dibagi Kepada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atas identitas seseorang penerima manfaat. Bagaimana tanggapan mengenai jika KPM tersebut tidak mendapat haknya sesuai aturan ? atau Tidak dapat sama sekali ? apa kah ini suatu perbuatan pidana ?, lalu pembinaan yang seperti apa yang dilakukan atau terapkan Inspektorat atau lembaga aparat terkait jika melihat peraturan dan regulasi yang sudah menjadi dasar hukum dan peraturan yang telah dibuat pemerintah pusat dilanggar ? dan pastinya bertentangan dengan makna dan visi misi ke 3 Bupati Sukabumi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;, dimana pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance.

Dalam mewujudkan Good Governance diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara.
Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu:

1) Tidak ada korupsi
2) Tidak ada pelanggaran hukum
3) Tata kelola keuangan yang baik
4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik
5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap
6) Komunikasi dengan publik berjalan baik
7) Penggunaan waktu efektif dan produktif
8) Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah, dan
9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Visi Misi bupati sukabumi jelas dalam poin 1,2,3,4,6, tersebut yang harus dijalankan Inspektorat sebagaiman badan pengawasan dan pembinaan pelaksana pemerintah daerah dan membantu serta bertanggung jawab kepada bupati sesuai tugas dan fungsi tetapi poin poin dalam Visi misi Bupati diibaratkan Jauh api dari panggangnya.

Hal lain dapat saja terjadi jika kinerja pengawasan inspektorat dinilai lambat maka pihak kejari kabupaten Sukabumi dapat melakukan audit sendiri jika nilai kerugiaan di bawah Rp.200.000.000 (dua ratus juta) tanpa memerlukan ahli dari pihak inspektorat hal ini pernah dilakukan atas perintah beberapa kajari sebelumnya (pada saat pempred seputar jagat masih bertugas).

Jika Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam keterangan tupoksinya pada hanya menitik beratkan penyelesaian dan pembinaan internal wajar saja dari sekian banyak temuan media seputar jagat dan media online lainnya hanya dibaca saja lalu diabaikan apa akan menemukan penyelewengan dana dan kerugian negara .

Sedangkan sebagai lembaga pengawasan bagaimana kinerja Inspektorat dengan PERMENDAGRI NO.64 Tahun 2007 ? dan Good Governance ? .

Talkshow Antara Team Investigasi Seputar Jagat dengan salah seorang KPM yang sudah melaporkan permasalah Penyelewengan Dana Bantuan BLT DD tahun 2020.

Karena hanya dibaca saja sebagai media berita sehingga dari puluhan berita permasalahan terhadap penyelewengan keuangan negara satu pun dari 381 desa dan telah lebih dari 40 desa yang ditemukan dan diberitakan media seputar jagat, pihak inspektorat tidak mengetahui adanya Penyelewengan Dana BLT DD TA 2020.(Red)

"Di Sukabumi Diduga Masih Ada Oknum Aparat Desa Bantar Agung Makan Uang BLT DD Untuk Si Miskin"

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 08 Jun 2021 11:03:00 +0000

Bantaragung-Sukabumi | Seputar Jagat - Desa Bantar Agung, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Adanya beberapa keluhan warga masyarakat bantaragung terkait bantuan ditengah pandemik covid 19 yang cukup berdampak kepada perekonomian desa terutama warga masyarakat yang hanya berpenghasilan dari bertani atau buruh tani sangatlah terasa untuk itu pemerintah pusat melalui kemendes mengganggarkan dana dari penanganan keadaan mendesak (PKM) menjadi bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) dan regulasinya diatur dalam peraturan menteri keuangan no.50 /PMK.07/2020.

Dalam PMK tersebut sudah jelah diatur baik pengajuan dan penyalurannya tetapi masih banyak pemerintahan desa melakukan berbagai alasan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang akhirnya banyak pemerintah desa melakukan manipulasi data bahkan melanggar UU ITE karena tidak sesuai fakta dengan realitanya.

Sebagai salah satu contoh ketika diadakannya musyawarah desa khusus nama dan identitas warga yang dimasukan (diajukan) sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setelah di proses melalu sistem penerima manfaat di siskudes keluarlah nama warga tersebut sesuai musyawarah desa khusus, KPM berarti sesuai dengan KTP identitasnya akan tetapi dalam penyaluran yang dilakukan oleh aparat desa terkadang menyalahi aturan juklak juknis yang telah dibuat oleh pemerintah pusat seperti penerimaan tidak sesuai, nama orang yang sudah meninggal dimasukkan atau ahli warisnya tidak diberika bahkan jumlah yang telah ditetapkannya pun tidak sesuai dengan adanya potongan-potong dari aparat maupun para ketua lingkungan yang tidak ada dalam aturannya, dan yang lebih parahnya photo-photo warga sebagai KPM dilaporkan ke siskudes telah menerima sesuai penyaluran padahal warga banyak merasa dirugikan dan ada juga yang tepat sesuai aturan pemerintah pusat.

Itulah salah satu contoh dari berbagai macam kasus yang terjadi didalam penyaluiran diberbagai desa di kabupaten Sukabumi menjaga amanat dan cita cita Presiden Jokowi dalam pengawalan dana bantuan untuk warga seputar jagat tak pernah merasa lelah dan terus akan memburu para aparat yang melakukan tindakan diluar kebijakan pemerintah pusat sekalis menjunjung visi misi bupati dan wakil bupati 2021 -2026 Sukabumi religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin .

Berawal berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim Media Seputar Jagat pada saat konfirmasi kepada Kepala Desa Bantar Agung yang berinisial M (red) di kantornya pada tanggal 18 Mei 2021, Tim Media menanyakan kepada Kades M berapa anggaran dan yang disalurkan nya anggaran BLTD DD tahun 2020 di desa Bantar Agung, jawab dia bahwa desa Bantar Agung membagikan BLT DD tersebut dengan 3 tahap. Tahap I selama 3 bulan (April-Mei-Juni) tiap bulan nya sebesar Rp.600.000,- dan tahap II selama 3 bulan (Juli-Agustus-September) dan setiap bulan nya sebesar Rp.300.000,- dan tahap III selama 3 bulan (Oktober-November-Desember) sebesar Rp.300.000,- dan masing-masing penerima atau KPM mendapatkan Rp.3.600.000,- dalam tahun 2020 tersebut. Jumlah KPM 179 orang dan jumlah anggaran yang disalurkan sebesar Rp.644.400.000,-. Dengarkan talkshow Kades Bantar Agung dengan Tim Media Seputar Jagat.

- Dilain pihak pada saat Tim Media Seputar Jagat menemui penerima manfaat berinisial N (red) warga desa Bantar Agung pada saat ditanya apakah pernah menerima BLT DD tahun 2020 jawab dia saya pernah menerima hanya sebesar Rp.600.000,- (3kali) dan Rp.300.000,- (3 kali). Saya menerima dari mandor di kampung ini jelasnya.

- Hal senada diucapkan oleh penerima manfaat yang berinisial Ti (red) ketika ditanya oleh tim media apakah menerima BLT DD tahun 2020, jawab dia ya saya menerima dari pak mandor sebesar Rp.600.00,- (2 kali) dan sebesar Rp.300.000,- (3 kali) selanjutnya tidak menerima lagi.

- Demikian juga pada saat penerima manfaat lainnya yang berinisial N (red) ketika ditanya oleh Tim Media Seputar Jagat, apakah menerima BLT DD tahun 2020 jawab dia ya pernah menerima sebesar Rp.600.000,- (3 kali) dan sebesar Rp.300.000,- (2 kali) menerimanya dari pak mandor.

- Selanjutnya pada saat Tim Media Seputar Jagat menemui penerima manfaat yang berinisial Na (red) ketika ditanya apakah menerima BLT DD tahun 2020 jawab dia saya menerima dari mandor sebesar Rp.600.000,- (3 kali) dan sebesar Rp.300.000,- (3 kali) setelah itu tidak menerima lagi. Artinya KPM tersebut tidak menerima yang semestinya sesuai yang diucapkan Kades.

- Masih banyak penjelasan penerima manfaat BLT DD tahun 2020 yang kurang menerima dari yang disebutkan oleh Kades Bantar Agung. Tetapi ada juga beberapa keluarga penerima manfaat yang ditanya oleh Tim Media Seputar Jagat menyatakan bahwa dia menerima sesuai yang diucapkan oleh Kades M (red).

GAPURA Desak DPRD Kabupaten Sukabumi Batasi Anggaran Penyertaan Modal Perumda

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 04 Jun 2021 21:29:00 +0000

Cibadak | Seputar Jagat | Terkait anggaran penyertaan modal APBD Perusahaan Daerah dalam masa pandemi Covid19 ini, Ketua Umum LSM GAPURA RI, Hakim Adonara mengkritisi sikap Ketua DPRD, Yudha Sukmagara, "DPRD harus bisa mengantisipasi hal ini, besarnya anggaran penyertaan modal pada beberapa Perumda di Kabupaten Sukabumi patut kami sayangkan di tengah pandemi Covid19 ini, masih banyak kegiatan lain yang lebih diprioritaskan untuk mengatasi dampak dari Covid19 yang masih belum tuntas sampai sekarang" tegas Hakim

Pasalnya, lanjut Hakim, pihaknya menyayangkan sikap Ketua DPRD Yudha Sukmagara yang sempat mengeluarkan statement terkait kosongnya Kas Daerah 2020 lalu akibat minimnya penyerapan PAD, "korelasinya PAD dengan besarnya puluhan miliar penyertaan modal pada Perumda setiap tahunnya seperti apa, kan faktanya masih jauh dari yang diharapkan, maka anggaran penyertaan modal ini memang secara budgeting di satu sisi menunjukan sistem penganggaran Pemda yang tidak matang dan di lain sisi kelemahan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya" katanya kepada media

Apalagi, lanjut ketua umum lembaga sipil anti rasuah ini, besarnya penyertaan modal Perumda yang baru lahir juga disetarakan dengan Perumda yang lama, "yang lama saja harusnya dikurangi malah makin membengkak dan bahkan yang baru lahir disetarakan, di akhir tahun semua pihak menjerit PAD tekor, kalah dengan warung mang Ujang, masa begitu?" celoteh Hakim

Sementara itu, Ketua DPRD Yudha Sukmagara saat dikonfirmasi media mengatakan DPRD akan mengoptimalkan hal ini baik dalam pembahasan maupun pengawasan dalam pelaksanaannya nanti, "ya saya apresiasi kritikan dari siapapun masyarakat sebagai vitamin buat saya selaku Ketua DPRD termasuk dari LSM GAPURA, memang untuk Perumda ini diperlukan pengawasan khusus" kata Ketua DPRD yang akrab dipanggil YSG ini.

YSG juga mengatakan tidak hanya soal permohonan saja tapi juga kinerja Perumda yang patut diawasi, "kinerja semua Perumda harus sesuai target bahkan harus ditingkatkan melebih dari target PAD, tidak sebatas permohonan penambahan penyertaan modal melulu tetapi juga harus disertai dengan rencana target pendapatannya" tegas YSG.(Red)

"Oknum Kepsek Dan Bendahara SD Panyairan Diduga Menikmati DAK Tahun 2020"

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 04 Jun 2021 17:09:00 +0000

- Desa Bojonggaling, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa berdasarkan Permendikbud RI No.11 tahun 2020 tentang juknis dan fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2020 dikerjakan dengan swakelola dan data yang dihimpun untuk pekerjaan rehab berat ruang kelas SD Panyairan dan perabotnya menurut keterangan Agus selaku bendahara SD Panyairan dan juga bendahara panitia rehab berat dan perabot SD tersebut sebesar Rp.286.000.000,- dan belum potong pajak kata dia pada saat ditanya oleh Tim Media Seputar Jagat di depan sekolah SD tersebut dan anggaran nya bersumber dari DAK Fisik tahun 2020 Kabupaten Sukabumi dan masih kata dia bahwa yang diganti adalah berupa atap baja ringan untuk 3 ruang kelas bongkar total dan menurut dia luas ukuran kelas 8x7m=56m dan kusen jendela dan pintu 3 ruang, perabot meubelair siswa didik, meja guru, lemari 3 ruang dan keramik dinding depan ruangan kelas dan tempat duduk dari batu depan kelas, dan masih menurut Agus bahwa atap baja ringan dibeli nya dari Cisaat.

- Pelaksana dari rehab berat ditambah perabot 3 ruang kelas tersebut adalah Komite Sekolah yaitu ketua Asep Saefudin, bendahara Denti, dan sekretaris Yeni, masih kata Agus bahwa semua Komite Sekolah tersebut mempunyai anak sebagai siswa didik di SD Panyairan tersebut sesuai dengan Permendikbud No.75 tahun 2016 tentang komite kata Agus. Talkshow Agus

- Secara fakta dan realita, pada saat Tim Media Seputar Jagat menemui Denti yang disebut Agus (bendahara komite sekolah). Ketika ditanya, apakah dia sebagai Bendahara Komite Sekolah SD Panyairan? jawab dia saya dulu pernah menjadi bendahara komite sekolah, tetapi untuk tahun 2020 sekarang saya tidak, dan anak saya yang sekolah disana tidak ada karena sudah tamat dan keluar lama dari SD tersebut, dan saya tidak ada hubungan dengan rehab berat SD Panyairan jelasnya. Artinya dari keterangan Agus sebagai bendahara komite sekolah dana DAK tahun 2020 sudah bertolak belakang dan membohongi Tim Media Seputar Jagat. Talkshow Denti

- Ketika Tim Media Seputar Jagat menemui karyawan Toko Baja ringan dijalan raya Cisaat pada saat ditanya berapa per meter atap baja ringan, kata dia per meter ditambah ongkos pasang paling mahal Rp.200.000,- tapi pada saat dikonfirmasi kepada yang biasa memasang atap baja ringan di sekolah berinisial O mengatakan kepada tim media bahwa yang selalu dipasang tersebut harga Rp.170.000,- dan paling murah juga ada Rp.160.000,-/m. Selanjutnya pada saat Tim Media mempertanyakan berapa meter yang dibutuhkan untuk luas kelas 7x8m + 2m sebesar kedepan kelas kata dia lebih kurang semuanya 8m x 7m = 56m² x ketinggian 1,6m = 89,6m²+ ukuran kanopi 2m x 8m = 16m keseluruhan 89,6m²+ 16m² = 105,6m²x Rp.170.000,-/m (termasuk pemasangan) = Rp.17.952.000,-/ruang kelas, jadi untuk 3 ruang kelas x Rp.17.952.000,- = Rp.53.856.000,- (biaya untuk baja ringan).

- Dilain pihak Tim Media Seputar Jagat menemui pengrajin alat perabot sekolah SD di Cisaat yang berinisial H.A. ketika ditanya berapa harga 1 paket perabot sekolah, jawab dia 1 paket perabot sekolah SD, isinya kursi, meja tulis, kursi dan meja guru, board, lemari paling mahal sebesar Rp.17.500.000,-/paket. Tetapi apabila kepala sekolah yang datang membeli bisa dikurangi menjadi Rp.15.000.000,- artinya untuk 3 ruang kelas hanya menghabiskan biaya untuk perabot 3 x Rp.15.000.000,- = Rp.45.000.000,-.

- Kemudian pada saat Tim Media Seputar Jagat menemui seseorang yang berinisial Wa Op (red) profesinya sebagai pengrajin kusen ketika ditanya apakah pernah mengerjakan kusen jendela dan pintu sekolah SD? jawab dia, saya pernah mengerjakan kusen, pintu untuk sekolah SD pada saat rehab sekolah yang dipesan oleh Kepsek, berdasarkan gambar dari konsultan standard untuk kusen ruang kelas SD dan pintu sambil menunjukkan gambar konsultan kepada Tim Media masih kata dia, harganya untuk kayu kelas II 6/15 1 set ruang kelas lebih kurang sebesar Rp.8.780.000,- ditambah kunci engsel Rp.300.000,- ditambah pemasangan Rp.1.750.000,- keseluruhan harga kusen ditambah pintu ditambah pemasangan ditambah engsel sama dengan Rp.10.830.000,- dan untuk 3 ruangan kelas x Rp.10.830.000,- = Rp.32.490.000,- tetapi untuk rehab pembangunan SD Panyairan saya tidak mengerjakan, tetapi bentuk kusen SD yang dikerjakan pada tahun tersebut semua sama karena hasil dari gambar konsultan.

- Masih kata dia, untuk keramik dinding depan kelas menggunakan keramik ditambah pemasangan per kelas lebih kurang = Rp.1.500.000,- dan untuk 3 ruangan kelas x Rp.1.500.000,- = Rp.4.500.000,-(lebih kurang) untuk pengecatan ruang kelas cat tembok ditambah kayu ditambah jasa menghabiskan anggaran lebih kurang sebesar Rp.2.350.000,- dan untuk 3 ruangan kelas 3 x Rp.2.350.000,- = Rp.7.050.000,- dan bangku teras yang didepan kelas terbuat dari susunan batu menghabiskan anggaran lebih kurang Rp.1.000.000,- dan untuk 3 ruang kelas sebesar Rp.3.000.000,-(lebih kurang).

- Ketika Tim Media Seputar Jagat menemui Ketua Komite SD Panyairan Ust Asep Saefudin pada saat ditanya tentang pembangunan rehab 3 ruang kelas dari dana DAK tahun 2020, apakah pelaksana rehab tersebut komite, jawab dia, saya pernah ditawari untuk mengerjakan rehab 3 ruang kelas SD tersebut, oleh kepala sekolah W. Tetapi saya tidak mau karena tidak sanggup karena takut kalau telat pembayaran dan takut dananya tekor, dan masih kata dia bahwa anggaran tersebut keseluruhan lebih kurang Rp.284.000.000,- dan pekerjaannya untuk pengecatan, perbaikan kecil, dan bongkar penuh ganti eternit 1 ruangan kelas dan 2 ruang kelas ditambal sulam, tembok kursi duduk, pasang kusen pintu diborongkan kepada orang citarik berinisial O, (red) sebesar Rp.35.000.000,- dan saya hanya sekali 3 hari datang melihat-lihat kesekolah atas permintaan kepala sekolah.

- Selanjutnya dengarkan takshow antara Tim Media Seputar Jagat dengan Ust Asep Saefudin Ketua Komite.

- Lain lagi penjelasan sekretaris komite yang berinisial Y (red) ketika ditanya oleh Tim Media Seputar Jagat tentang rehab SD tersebut jawab dia, saya tidak tahu dan tidak pernah di bawa-bawa. Dengarkan talkshow antara Tim Media dengan Sekretaris Komite yang berinisial Y.

- Penjelasan yang diberikan A (red) bendahara sekolah kepada Tim Media Seputar Jagat bertolak belakang dengan penjelasan ketua komite Ust A S (red) dan Sekretaris Y apalagi D (red) yang sebenarnya sudah tidak lagi menjadi Bendahara Komite Sekolah.

- Selanjutnya berdasarkan anggaran yang diberikan untuk DAK tahun 2020 SD Panyairan sebesar Rp.284.000.000,- potong pajak 12% yang seharusnya digunakan rehab 3 ruang lebih kurang sebesar Rp.251.680.000,-. Sedangkan yang digunakan untuk atap baja ringan Rp.53.856.000,- (lebih kurang) + 1 set perabot Rp.45.000.000,- (lebih kurang) + kusen pintu Rp.32.490.000,- (lebih kurang) + keramik Rp.4.500.000,- (lebih kurang) + Rp.7.050.000,- cat beserta ongkos (lebih kurang) + plafon 1 ruang kelas (bahan + pasang) Rp.2.800.000,- (lebih kurang) + 2 ruang plafon tambal sulam Rp.1.500.000,- (lebih kurang). Jumlah keseluruhan yang digunakan rehab 3 ruang kelas SD Panyairan tersebut lebih kurang Rp.147.196.000,-. Diduga ada selisih dana yang tidak jelas kemana, Rp.251.680.000,- - Rp.147.196.000,- = ? talkshow kepsek konfirmasi melalui hubungan telepon seluler

Dadang Supendi Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kab.Sukabumi " Tak Berani Salurkan BOP SPS " Terkait Tak Ada Regulasi Juklak Juknis

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 02 Jun 2021 18:06:00 +0000

Terbitnya Permendikbud No.9 Tahun 2021, Tidak Ada Regulasi Juklak Juknis SPS Pada Permendikbud No.9 . Tahun 2021 Membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Takut Menyalurkan BOP PAUDNI dan BOP Pendidikan Program Satuan Pendidikan Sejenis " Walaupun Dana Anggarannya Ada "

Sukabumi | Seputar Jagat | Terkait terbitnya Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Juknis BOP PAUDNI dan BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2021, diterbitkan untuk meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan serta untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan secara akuntabel dan tepat sasaran.

Dalam Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Juknis BOP PAUD NI Dan BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2021, dinyatakan bahwa Dana BOP PAUD diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD. Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD terdiri atas:

1. Taman Kanak-Kanak (TK)

2. Kelompok Bermain ( KOBER)

3. Taman Penitipan Anak (TPA)

4 Satuan PAUD pada sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat.

Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik.
b. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan.
c. Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 9 (sembilan) Peserta Didik.
d. Bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.

Persyaratan jumlah Peserta Didik dikecualikan bagi Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD yang berada di Daerah Khusus sesuai dengan ketentuan Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.

Dana BOP Kesetaraan diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan. Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:

A. Sanggar kegiatan belajar

B. Pusat kegiatan belajar masyarakat.

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
A. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik.
B. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
C. Memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta Didik pada setiap jenjang.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan ditetapkan oleh kepala Dinas untuk setiap tahap penyaluran.

Penetapan penerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan berdasarkan data pada Dapodik:

1. Tanggal 31 Maret 2021 untuk tahap penyaluran I;

2. Tanggal 30 September 2021 untuk tahap penyaluran II. Tahap penyaluran I dan penyaluran II dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Juknis BOP PAUD-NI Dan BOP Pendidikan Kesetaraan, besaran alokasi Dana BOP PAUD dihitung berdasarkan jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dikalikan satuan biaya Dana BOP PAUD. Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD merupakan Peserta Didik yang memiliki NISN yang terdata pada Dapodik. Satuan biaya Dana BOP PAUD sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik setiap tahun.

Besaran Alokasi Dana BOP Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dikalikan satuan biaya Dana BOP Kesetaraan. Jumlah Peserta Didik sebagaimana merupakan jumlah Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021 pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.

Peserta Didik merupakan Peserta Didik yang memiliki NISN yang terdata pada Dapodik. Satuan biaya BOP Kesetaraan sebesar:

a. Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik pada program Paket A;
b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik pada program Paket B;
c. Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap Peserta Didik pada program Paket C.

Besaran satuan biaya BOP Kesetaraan merupakan besaran untuk setiap tahun anggaran. Selain itu, juga dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021 bahwa Ketentuan usia dikecualikan bagi Peserta Didik penyandang disabilitas.

Adapun Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan ditetapkan oleh kepala Dinas berdasarkan data Peserta Didik pada Dapodik.

Besaran alokasi disalurkan kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik.

Selanjutnya Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk teknis atau Juknis BOP PAUD NI Dan BOP Pendidikan Kesetaraan, menyatakan bahwa Dana BOP PAUD digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD.

Kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD terdiri atas komponen:

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain; yakni pembiayaan untuk penyediaan: bahan pembelajaran dan bahan alat permainan edukatif
Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain, yakni pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan: pembelajaran dan bermain Peserta Didik dan/atau pembelajaran oleh Pendidik.
Pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan, yakni pembiayaan yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.

Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD menentukan komponen penggunaan Dana BOP PAUD sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan. Kebutuhan Satuan ditetapkan dalam RKAS berdasarkan prioritas kebutuhan pembiayaan.

Adapun Dana BOP Kesetaraan berdasarkan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk teknis atau Juknis BOP PAUDNI Dan BOP Pendidikan Kesetaraan, digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.

Kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan terdiri atas komponen:

a. pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran, yakni merupakan pembiayaan untuk penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran Peserta Didik; penyediaan atau pemeliharaan peralatan Pendidik dan Peserta Didik dalam proses pembelajaran; dan/atau kegiatan perencanaan dan evaluasi pembelajaran.
b. pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran, yakni merupakan pembiayaan untuk mendukung kegiatan: pembelajaran oleh Peserta Didik; dan/atau pembelajaran oleh Pendidik.
c. pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan, yakni merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan menentukan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan. Kebutuhan Satuan Pendidikan ditetapkan dalam RKAS berdasarkan prioritas kebutuhan pembiayaan.

Teknis pelaksanaan komponen penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Sedangkan Penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.

Pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan Pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan, kepala Satuan Pendidikan bertugas:

a. membuat perencanaan penggunaan dana;

b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan

sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;

c. menggunakan dana sesuai komponen penggunaan dana; dan

d. membuat laporan penggunaan dana. Dalam pelaksanaan tugas kepala Satuan tersebut di atas

diverifikasi dan divalidasi oleh kepala Dinas.

Dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, bahwa Dalam melakukan pengelolaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan, kepala Satuan Pendidikan dilarang:

a. Melakukan transfer Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya

untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan;
b. Membungakan untuk kepentingan pribadi;
c. Meminjamkan kepada pihak lain;
d. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan

atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
e. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
f. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
g. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
h. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang

bukan inventaris Satuan Pendidikan;
i. Memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
j. Membangun gedung atau ruangan baru;
k. Membeli instrumen investasi;
l. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana

BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan atau program perpajakan Dana BOP PAUD dan Dana BOP

Kesetaraan yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;

m. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
n. Melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan untuk

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
o. Menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang

bersangkutan.

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Permendikbud No.9 Tahun 2021 tidak menyebutkan Satuan PAUD Sejenis (SPS) dalam regulasi Juklak Juknisnya jadi walaupun Dana BOP nya ada kami tidak berani menyalurkannya terkait tidak terdapat juklak juknis dalam regulasinya jelas Dadang Supendi,SPd.,MMPd.

Kepala Bidang PAUD dan Dikmas dinas pendidikan kab.Sukabumi.

" Kali ini kami menyayangkan Satuan PAUD Sejenis merupakan program yang sudah lama berdiri tetapi mau tidak mau terkait Permendikbud No.9 Tahun 2021 kami benar benar tidak memahami jika terjadi sesuatu hal dan permasalahan ini berlaku diwilayah Dinas Pendidikan di Indonesia " Ungkap Dadang Supendi,SPd.,MMPd.selaku Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Kabupaten Sukabumi kepada Seputar Jagat dapat anda dengar dalam wawancara langsung dengan (Red).

---

"Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Akan Verifikasi Ulang 2543 Lembaga PAUD"

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 31 May 2021 19:59:00 +0000

- Cikembang Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

- Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim Media Seputar Jagat bahwa jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Sukabumi sebanyak 2543 ( Dua ribu lima ratus empat puluh tiga ) lembaga.

Bahwa PAUD merupakan Pendidikan Anak Usia Dini. suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, dan merupakan suatu jenjang pendidikan yang ditempuh anak sebelum dia masuk ke Sekolah Dasar (SD), ini merupakan usia emas untuk pembentukan kepribadian dan karakter anak. Selanjutnya PAUD adalah tempat dimana anak bisa berekspresi, bermain, belajar, dan eksplorasi kemampuan nya.

- Sehubungan dengan pemberitaan media online Seputar Jagat yang berjudul " Diduga ketua HIMPAUDI Kecamatan Pabuaran Melakukan Pungli Insentif BOP PAUD" pada tanggal 20 Mei 2021.

- Adapun permasalahan yang terjadi di kecamatan Pabuaran tersebut adalah pengelola PAUD merasa keberatan terhadap adanya pungutan liar yang diduga dilakukan oleh ketua HIMPAUDI kecamatan Pabuaran yang berinisial Y (red), yang juga sebagai pengelola PAUD (S) di desa Sirnasari kecamatan Pabuaran.

- Hal tersebut diungkapkan oleh narasumber Naim (nama samaran dan identitas nya ada pada redaksi), ketika ditemui Tim Media Seputar Jagat dirumahnya Naim memberikan keterangan bahwa guru PAUD mendapatkan insentif sebesar Rp.150.000,-/bulan bagi yang mempunyai ijazah S1 dan Rp.100.000,-/bulan bagi yang mempunyai ijazah SLTA sederajat, dan dicairkan pertiga bulan, dan setiap pencairan tersebut guru-guru wajib memberikan insentifnya sesuai tingkatan untuk S1 yang menerima Rp.150.000,- memberikan Rp.25.000,- dan bagi yang menerima Rp.100.000,- memberikan Rp.15.000,- dan uang tersebut diserahkan

- Kepada Ketua HIMPAUDI Kecamatan Pabuaran dan pungutan ini sudah berjalan mulai tahun 2018 sampai dengan 2020. Demikian juga dana BOP kalau untuk tahun 2021 karena belum cair jadi belum diserahkan.

- Pada tanggal 31 Mei 2021, Tim Media Seputar Jagat menemui Kasi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Elli di kantornya pada saat ditanya tentang hal pungutan liar tersebut jawab dia, saya bertugas sebagai Kasi PAUD sejak tahun 2020 ditugaskan oleh Bupati Sukabumi untuk membenahi PAUD dan menurutnya jumlah lembaga PAUD sebanyak 2543 di Kabupaten Sukabumi dan menurut dia untuk per 1 siswa didik PAUD dibiayai oleh pemerintah sebesar Rp.600.000,-/siswa dan dicairkan 2 kali dalam 1 tahun, dan kegunaan anggaran tersebut adalah untuk ...... dengarkan Talk Show antara Tim Media Seputar Jagat dengan Kasi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. (red)

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai DD Desa Ubrug Kec Warung Kiara. Kab Sukabumi Prov. Jawa Barat

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 31 May 2021 10:26:00 +0000

"Lagi-Lagi Oknum Kades di Sukabumi Diduga Telan BLT Warga"

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 25 May 2021 17:18:00 +0000

- Desa Sindangraja, kecamatan Curug Kembar, kabupaten Sukabumi.

- Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020 untuk warga penerima manfaat di desa Sindangraja masih saja menuai permasalahan dengan berbagai macam alasan, jawaban yang diberikan kepada Tim Media Seputar Jagat ketika mempertanyakan hal tersebut.

- Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim Media Seputar Jagat bahwa anggaran penanganan keadaan mendesak sebesar Rp.496.000.000,- untuk 138 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Melihat data ini asumsi yang harus diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat seharusnya sebesar Rp.3.600.000,- dengan rincian Rp.600.000,- (April-Mei-Juni), Rp.300.000,- (Juli-Agustus-September), Rp.300.000,- (Oktober-November-Desember).

- Tetapi pada kenyataannya sesuai fakta dan realita pada saat Tim Media Seputar Jagat menemui penerima manfaat yang berinisial R (red) ketika ditanya apakah menerima BLT DD tahun 2020 dari desa Sindangraja, jawab dia saya menerima sebesar Rp.600.000,- sebanyak 3 kali dan terakhir Rp.300.000,-. Semua yang saya terima sebesar Rp.2.100.000,- dan dikampung ini ada juga yang menerima sama dengan saya yaitu, N (red) dan J (red).

- Selanjutnya Tim Media Seputar Jagat menemui penerima manfaat lainnya yang ada di desa Sindangraja tersebut berinisial H (red) ketika ditanya apakah sebagai penerima BLT DD tahun 2020 jawab dia, ya saya menerima sebesar Rp.600.000,- sebanyak 3 kali dan sebesar Rp.300.000,- 1 kali. Semua yang saya terima Rp.2.100.000,- ungkapnya.

- Hal senada dijelaskan oleh penerima manfaat BLT DD tahun 2020 di desa Sindangraja tersebut yang berinisial i (red) dan W (red) ketika ditanya Tim Media Seputar Jagat bahwa menerima BLT DD tahun 2020 sebesar Rp.2.100.000,-.

- Di lain pihak ketika Tim Media Seputar Jagat menemui penerima manfaat berinisial LH (red) ketika ditanya apakah menerima BLT DD tahun 2020, jawab istrinya ya menerima sebesar Rp.600.000,- sebanyak 2 kali dan Rp.300.000,- sebanyak 1 kali. Semuanya sebesar Rp.1.500.000,-.

- Masih banyak lagi penerima manfaat yang tidak dituliskan dalam berita ini, dan dari penjelasan narasumber penerima manfaat yang diwawancarai oleh Tim Media Seputar Jagat menjelaskan tidak menerima BLT DD tahun 2020 seperti asumsi penerima dari Anggaran yang dilaporkan dalam Sipede Kemendes sebesar Rp.496.800.000 : 138 KPM = Rp.3.600.000,-. Tetapi fakta dan realita yang diterima oleh penerima manfaat hanya rata-rata sebesar Rp.1.500.000,- sampai dengan Rp.2.100.000,-. Yang menjadi pertanyaan masyarakat dan penerima manfaat, dikemanakan sisa dari anggaran tersebut?

- Ketika Tim Media Seputar Jagat menemui Sekdes Desa Sindangraja Deni untuk konfirmasi dan menanyakan tentang pembagian BLT DD tahun 2020 di Desa Sindangraja kata dia penerima manfaat sebagai penerima BLT DD sebanyak 138 KPM, dan begitu ditanya oleh Tim Media berapa yang dibagikan jawab dia yang pertama Rp.600.000,- dan yang kedua Rp.300.000,-, pada saat Tim Media mempertanyakan kepadanya berapa jumlah anggaran untuk BLT DD dia tidak menjawab secara jelas. Padahal pada saat konfirmasi Tim Media dan Sekdes Deni di kantor Desa Sindangraja, sepertinya diduga ada hal yang disembunyikan. Dengarkan Talk Show Tim Media Seputar Jagat dengan Sekdes Deni.

- Pada saat Tim Media Seputar Jagat konfirmasi tentang penerima manfaat tidak menerima sesuai dengan jumlah anggaran BLT DD tahun 2020 Desa Sindangraja, kepada Kades Anggi melalui hubungan telepon selulernya, jawab dia bahwa KPM 138 orang yang diberi bantuan BLT DD pertama berbeda dengan 138 KPM pembagian kedua dan itu dilaksanakan berdasarkan musdus jelasnya, padahal Sekdes Deni tidak menjelaskan seperti yang dijelaskan Kades Anggi. Kemudian anggaran BLT DD yang disebutkan Sekdes tidak persis seperti yang dijelaskan Kades Anggi sebesar Rp.496.800.000,- Dengarkan Talk Show Tim Media Seputar Jagat dengan Kades Anggi.

"Oknum Kepsek dan Bendahara SMPN 2 Cidolog Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2019"

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 21 May 2021 13:08:00 +0000

- Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

- Pada tahun 2019 SMPN 2 Cidolog mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehabilitasi ruang kelas, yang besaran anggarannya tidak diketahui oleh Komite Sekolah SMPN 2 Cidolog dan juga masyarakat, menurut anggota Komite Sekolah penjelasan yang berinisial J (red), D (red), H (red) kepada Awak Media Seputar Jagat pada saat dihubungi melalui telepon seluler dikarenakan tidak ada papan proyek pekerjaan rehab ruang kelas tersebut. Padahal menurut Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah secara jelas diantaranya Tugas Komite Sekolah adalah :

Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Menurut pekerja bangunan yang turut mengerjakan rehabilitasi ruang kelas SMPN 2 Cidolog tersebut yang berinisial i (red). Ketika ditemui Tim Media Seputar Jagat bahwa perkerjaan rehab dengan mengganti semua atap ruangan kelas yang tadinya dari seng menjadi genteng, dan kayu-kayu seperti reng, kaso, galar, plafon grc juga pengecatan ruang kelas sebanyak 3 ruang berikut merehab lapangan basket, dan pasang keramik tembok depan ruang kelas dan dia dibayar oleh Ketua Komite yang berinisial V (red).

- Hal senada diungkapkan oleh berinisial H (red) yang juga sebagai anggota Komite SMPN 2 Cidolog yang juga ikut sebagai pekerja dalam rehab 3 ruang kelas tersebut, menjelaskan kepada Awak Media Seputar Jagat melalui hubungan telepon selulernya, dia merasa kecewa karena selaku Komite Sekolah tidak pernah di ikut sertakan rapat tentang pelaksanaan pembangunan rehab tersebut dan dia selaku Komite Sekolah hanya kuli bangunan yang dibayar harian oleh ketua Komite V (red) mantan kepala sekolah SDN Tegal lega tersebut, dan masih kata dia bahwa keuangan dan perbelanjaan barang-barang material yang diperlukan dipegang oleh Kepala Sekolah berinisial K (red) dan bendahara yang berinisial E (red). Jadi Komite tidak tahu menahu pada saat rehab bangunan selesai masih ada sisa uang menurut Kepsek K (red) kepada dia untuk digunakan pengembangan bangunan selanjutnya tetapi secara fakta sampai hari ini tidak ada.

- Ketika Awak Media Seputar Jagat menghubungi Ketua Komite Sekolah SMPN 2 Cidolog melalui hubungan telepon selulernya, ketika ditanya oleh awak media berapa anggaran rehab 3 ruang kelas tersebut, jawab dia saya lupa, maklum sudah tua dan saya hanya ikut kerja dan menurut dia yang lebih tahu adalah anggota Komite yang berinisial DK (red). Talkshow fidelis

- Selanjutnya Awak Media Seputar Jagat menghubungi anggota Komite Sekolah yang berinisial DK (red) ketika ditanya tentang rehab 3 ruang kelas SMPN 2 Cidolog tersebut, jawab dia, saya hanya menerima borongan ongkos kerja dengan Ketua Komite V (red) lebih kurang sebesar Rp.30.000.000,- mulai dari bongkar, hingga sampai membangun berupa pekerjaan bongkar pasang atap, pengecatan, dan melester yang pecah serta memperbaiki lapangan basket dan masang keramik tembok, dan anggaran rehab ruang kelas tersebut kebih kurang Rp.300.000.000,-. talkshow dk

- Dilain pihak anggota Komite yang berinisial J (red) yang profesinya sebagai pekerja bangunan ketika ditanya oleh Awak Media Seputar Jagat apa saja yang diganti dalam rehab 3 ruang kelas tersebut, jawab dia, genteng untuk 3 ruang 6000 pcs, reng, kaso, galar, paku, keramik tembok lebih kurang 30 dus, asbes grc 90 lembar, semen 20 sak, pasir 3 mobil engkel, cat no drop 2 kaleng 25kg, cat merk falcon orange 4 kaleng ukuran 25kg yang juga dipakai untuk cat lapangan basket dan 6 kaleng cat kayu ukuran 1kg, itulah yang terpakai. Kemudian masih kata dia bahwa diperkirakan material per ruang kelas menghabiskan anggaran Rp.30.000.000,- dan untuk 3 ruang kelas 3xRp.30.000.000,-=Rp.90.000.000,-.

- Selanjutnya awak media menanyakan tentang anggaran tersebut kepada bendahara SMPN 2 Cidolog melalui hubungan telepon selulernya jawab dia, saya pernah sebagai bendahara rehab DAK ruang kelas 3 ruang tahun 2019, tetapi masalah pengelolaan keuangannya sebahagian saya tahu dan sebahagian lagi saya tidak tahu. Itukan kepala sekolah yang mengelolanya dan kata dia anggaran rehab 3 ruang kelas SMPN 2 Cidolog tersebut lebih kurang Rp.340.000.000,- pastinya saya lupa kata dia, dan masih kata dia, semua LPJ yang membuat dan menandatangani adalah dia. Dengar talkshow antara awak media dengan bendahara sekolah Endang.

- Ketika Awak Media Seputar Jagat menemui Kepsek SMPN 2 Cidolog, pada saat ditanya tentang rehab 3 ruang kelas, jawab dia saya sudah pensiun dan LPJ ada di sekolah silahkan ke bendahara saja. Dengar takshow antara Awak Media Seputar Jagat dengan Kepsek Karna.

- Dari penjelasan narasumber Ketua Komite dan anggota Komite yang memborong pekerjaan rehab 3 ruang kelas SMPN 2 Cidolog dan penjelasan bendahara maupun Kepsek sangat bertolak belakang masalah anggaran versi pekerja diduga hanya menghabiskan anggaran ongkos kerja keseluruhan sebesar lebih kurang Rp.30.000.000,- ditambah material 3 ruang kelas dan nambal lapangan basket lebih kurang Rp.90.000.000,- sedangkan penjelasan bendahara anggaran rehab SMPN 2 Cidolog untuk 3 ruang kelas lebih kurang sebesar Rp.340.000.000,- pertanyaannya dikemanakan sisanya? saat berita ini diturunkan Tim Media Seputar Jagat belum konfirmasi ke Dinas Pendidikan (red).

" Diduga Ketua HIMPAUDI Kecamatan Pabuaran Melakukan Pungli Terhadap Insentif dan BOP PAUD "

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 19 May 2021 19:42:00 +0000

Sukabumi | Seputar Jagat | Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)

dalam empat tugas pokok HIMPAUDI yaitu :

1. Mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak usia dini yang berkualitas kepada semua lapisan masyarakat.

2. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan oraganisasi secara berjenjang.

3. Menampung memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini .

4. Mempasilitasi pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

Sumber dana penyelenggaraan PAUD umumnya berasal dari :

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/ Kota)

2. Masyarakat / Tokoh Masyarakat, Instansi terkait , dunia usaha dan industri dan

3. Lembaga PAUD sendiri.

Berdasar data yang dihimpun oleh tim media investigasi seputar jagat bahwa ada 51 lembaga PAUD diwilayah kecamatan Pabuaran yang dibiayai oleh dana pemerintah, adapun permasalahan yang terjadi di kecamatan pabuaran tersebut adalah pengelola PAUD merasa keberatan terhadap adanya pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh Ketua HIMPAUD Kecamatan Pabuaran yang berinisian Y (red) yang juga sebagai pemilik (Pengelola) PAUD S yang terletak di desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran.

- Hal tersebuat diungkapkan oleh Naim (Nama samaran sebagai Narasumber nama dan identitasnya Ada di redaksi), ketika ditemui tim media seputar jagat dirumahnya Naim memberikan keterangan bahwa guru PAUD mendapatkan uang insentif sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk pendidik yang berijasah sarjana (Strata 1) dan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per bulan untuk pendidik yang berijasah SLTA sederajat dan itu dicairkan sekali tiga bulan melalui rekening masing masing guru PAUD tersebut dan jumlah guru PAUD yang ada di kecamatan Pabuaran kurang lebih 205 orang, Pungutan liar itu diduga dilakukan dengan cara disetiap pencairan masing masing guru wajib memberikan insentifnya sesuai dengan tingkatan untuk guru S1 yang menerima Rp.150.000/bulan memberikan Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) kemudian guru yang menerima Rp.100.000/perbulan memberikan Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) uang tersebut diserahkan oleh pengelola PAUD kepada ketua HIMPAUDI kecamatan Pabuaran, dengan alasan bahwa uang hasil pungutan liar tersebut untuk kebersamaan tetapi pada kenyataannya setiap ada acara kumpulan kegiatan PAUD masih saja ketua HIMPAUDI Kec. Pabuaran tersebut meminta atau mengutip lagi dari para pengelola untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan jadi uang kebersamaan tersebut masing masing pengelola PAUD memberikan lebih kurang Rp. 250.000 (dua ratus lim puluh ribu rupiah) setiap tahunnya kepada ketua HIMPAUDI kecamatan Pabuaran tersebut (51 PAUD x Rp.250.000 ) dan bukan itu saja menurut Naim, Untuk membuat MOU setiap mengajukan anggaran Naim masih dipinta sebesar Rp.260.000 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap lembaga PAUD dengan alasan beli materai dan lain lainnya.

Masih jelas Naim kepada Tim media Seputar jagat " Ketua HIMPAUDI Kec. Pabuaran tersebut minta agar 5% (lima persen) dari pencairan BOP ( Biaya Operasional PAUD)diberikan untuk pancairan yang sekarang .

Pada saat Tim Media Seputar Jagat bertanya kepada Naim apakan tahun sebelumnya sudah ada pungutan terhadap BOP yang cair ? jawab Naim " pungutan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kalau untuk tahun 2021 karena belum cair " Jelas Naim.

Hal senada juga dikatakan oleh pengelola yang bernama Imam, Entin ,Oman (Red) yang menceritakan tentang kejadian peristiwa yang sama.

Dilain pihak ketika Tim Seputar Jagat Menuju ke rumah Ketua HIMPAUDI Kec. Pabuaran yang berinisial Y (red) untuk di konfirmasi tetang adanya peristiwa yang dipaparkan oleh beberapa Pemilik dan Pengelola PAUD kepada Tim Investigasi Seputar jagat disayangkan Ketua HIMPAUDI ini tidak ada di tempat (sedang keluar rumah) menurut pihak keluarga (putrinya) di Kampung pondok ngowo RT.22/07 Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.

Karena Ketua HIMPAUDI Kecamatan Pabuaran tidak dapat ditemui Kemudian Tim Investigasi Seputar Jagat Menemui KAKAN M S.Pd sebagai Pemilik PAUD Kecamatan Pabuaran setelah difasilitasi oleh Pak ASKUM sebagai Camat Pabuaran dirumah dinasnya .

Ketika Tim Investigasi Seputar Jagat menanyakan prihal Pungutan liar yang dilakukan oknum Ketua HIMPAUDI yang terjadi di Kecamatan Pabuaran tersebut ? Jawab Kakan sebagai pemilik PAUD "Bahwa dirinya (Kakan) baru saja menjabat sebagai pemilik di Kecamatan Pabuaran menggantikan (Alm) Suptadin S.Pd.,MM jadi belum banyak mengetahui prihal tersebut yang ada didalam HIMPAUDI Kecamatan Pabuaran tersebut.

Dengarkan percakapan dalam Talkshow Tim Seputar jagat bersama Camat dan Pemilik PAUD Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.

Sosialisasi Penyaluran Tahap Ke 3 BLT DD Desa Cibodas - Pelabuhanratu - ...

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 19 May 2021 16:09:00 +0000

Sosialisasi Penyaluran BLT DD tahap Ke-3 Tahun 2021 Desa Pasirpanjang - Kecamatan Ciracap - Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 19 May 2021 15:34:00 +0000

Masih Ada Saja Di Sukabumi Oknum Kades Diduga Korupsi Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 16 May 2021 19:30:00 +0000

- Desa Ciambar, kecamatan Ciambar, kabupaten Sukabumi, provinsi Jawa Barat

- Berbagai alasan yang dilontarkan oknum Kades dan aparatnya yang diduga korupsi pada saat ditemui oleh Tim Media Seputar Jagat dalam rangka menelesuri pembagian BLT DD Tahun 2020 kepada warga penerima manfaat, ada warga yang namanya tercantum dalam laporan sebagai penerima manfaat di sepede kemendes. Tetapi tidak menerima uang nya dan ada yang juga menerima tetapi tidak seperti yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan PMK No.50/PMK07/2020. Tim Media Seputar Jagat konsisten bela wong cilik (rakyat miskin) terdampak pandemi dan mengamankan uang negara dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semuanya ini adalah muaranya adalah di APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang dilakukan oleh Inspektorat, yang tugasnya menghitung kerugian keuangan negara yang diduga akibat penyalahgunaan wewenang jabatan. Hal ini juga yang diharapkan masyarakat kecil adalah kejujuran aparat yang melaksanakan hal tersebut agar dapat mengembalikan uang negara kedalam RKD (Rekening Kas Desa) dan diumumkan di publik sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

- Dan apabila tidak dikembalikan, APIP/Inspektorat harus konsisten menyerahkan permasalahan tersebut tenggang waktu 30 hari kepada pihak APH (Aparat Penegak Hukum), agar adanya efek jera kepada yang lainnya. Demi kebaikan Sukabumi maju dan lebih baik.

- Tim Media Seputar Jagat dalam investigasi tanggal 22 April 2021, menemui warga penerima manfaat yang terdapat dalam daftar yang dilaporkan desa Ciambar kepada sipede kemendes tahun 2020 yang berinisial i (red) dirumahnya ketika ditanya. Apakah pernah menerima BLT DD Tahun 2020 dari desa, jawab dia pernah menerima pertama Rp.600.000,-(1x) yang kedua Rp300.000,-(1x) diambil di kantor desa, dan yang ketiga hanya Rp.400.000,- dari tangan pak RT, dijumlahkan yang diterima i (red) tersebut hanya Rp.1.300.000,- sedangkan hak yang sebenarnya harus diterima adalah sebesar Rp.2.700.000,- kemana yang Rp.1.400.000,- lagi? Hal yang senada juga diungkapkan oleh warga penerima manfaat berinisial E (red) dari desa Ciambar, hanya menerima pertama Rp.600.000,-(1x) dan yang kedua sebesar Rp.300.000,-(1x) mengambil di kantor desa dan yang ketiga diantarkan oleh pak RT sebesar Rp.400.000,-.

- Warga penerima manfaat yang lainnya yang ditemui Tim Media Seputar Jagat yang berinisial B (red) ketika ditanya apakah pernah menerima BLT DD Tahun 2020 dari desa Ciambar, jawab dia pernah. Tetapi hanya 2 kali, yang pertama sebesar Rp.600.000,- dan yang kedua sebesar Rp.300.000,- selanjutnya tidak pernah menerima lagi. Seharusnya yang diterimanya adalah sebesar Rp.2.700.000,-. Tetapi secara fakta dan realita keseluruhan yang diterima hanya Rp.900.000,-. Pertanyaannya, kemana kekurangannya sebesar Rp.1.800.000,- lagi?

- Lain lagi penjelasan warga penerima manfaat desa Ciambar yang berinisial IH (red) ketika ditanya Tim Media Seputar Jagat apakah pernah menerima BLT DD Tahun 2020 dari desa? jawab dia, saya pernah menerima sebanyak 4 kali yaitu pertama sampai dengan yang ketiga sebesar Rp.600.000,-(3x) dan yang keempat sebesar Rp.300.000,-. Keseluruhan yang diterimanya sebesar Rp.2.100.000,- yang seharusnya dia terima sebesar Rp.2.700.000,- lagi-lagi yang ditanyakan kekurangannya sebesar Rp.600.000,- kemana? artinya penerimaan BLT DD Tahun 2020 tersebut yang dia terima masih lebih besar dari pada warga penerima manfaat yang berinisial i(red), E(red), B(red).

- Di lain pihak ada juga warga penerima manfaat desa Ciambar yang berinisial S(red) ketika ditanya oleh Tim Media Seputar Jagat menjelaskan bahwa pada tahun 2020 tersebut dia menerima BLT DD dari desa sebanyak Rp.2.700.000,- (Rp.600.000,- 3 kali dan Rp.300.000,- 3 kali)

- Ada juga warga penerima manfaat yang berinisial ii(red) ketika ditanya oleh Tim Media Seputar Jagat, jawab dia saya menerima hanya saya lupa berapa kali maklum sudah tua kata dia.

- Pada saat Tim Media Seputar Jagat menemui warga penerima manfaat yang berinisial IP(red) ketika ditanya apakah dia menerima BLT DD Tahun 2020 dari desa Ciambar? jawab dia pernah menerima sebesar Rp.600.000,-(1x) dan Rp.900.000,-(1x) seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,- seharusnya yang diterimanya sebesar Rp.2.700.000,- artinya ada yang tidak diserahkan kepada dia sebesar Rp.1.200.000,- kemana uang tersebut?

- Kemudian hal yang sama dijelaskan warga penerima manfaat berinisial IS(red) ketika ditanya oleh Tim Media Seputar Jagat, bahwa dia pada tahun 2020 menerima BLT DD dari desa Ciambar hanya 2 kali yaitu sebesar Rp.600.000,- pertama dan Rp.600.000,- yang kedua, seluruhnya sebesar Rp.1.200.000,- seharusnya yang diterimanya Rp.2.700.000,- artinya ada kekurangan sebesar Rp.1.500.000,- yang tidak diserahkan kepada dia, pertanyaannya kemana uangnya?

- Demikian juga penjelasan warga penerima manfaat berinisial Ti (red) ketika ditanya Tim Media Seputar Jagat, jawab dia saya menerima BLT DD Tahun 2020 dari desa Ciambar sebesar Rp.600.000,-(2x) dan Rp.900.000,-(1x) keseluruhan sebesar Rp.2.700.000,- ada kekurangan yang tidak diserahkan kepada dia sebesar Rp.600.000,- pertanyaan nya kemana uangnya?

- Masih banyak warga penerima manfaat lainnya yang tidak dituliskan dalam pemberitaan ini, hanya Tim Media Seputar Jagat mendengar dari keterangan /penjelasan warga penerima manfaat bahwa pembagian BLT DD Tahun 2020 tersebut diduga tidak mengacu atau memakai Peraturan Menteri Keuangan PMK No.50/PMK 07/2020 yang berakibat merugikan keuangan negara, dan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan keuangan desa. Yang sebelumnya diatur melalui peraturan No. 113 Tahun 2014. Kepala desa yang bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Keuangan di desa.

- Bahwa sebelumnya Tim Media Seputar Jagat sudah mendapatkan data BLT DD Tahun 2020 di desa Ciambar sebesar Rp.448.200.000,- untuk 166 KPM dengan komulasi pembagian kepada masing-masing penerima sebesar Rp.2.700.000,-.

- Ketika Tim Media Seputar Jagat konfirmasi terhadap Kades Ciambar Suparkah S.Pd tentang pembagian BLT DD Tahun 2020 di wilayahnya tersebut tidak sesuai dengan PMK No.50/PMK 07/2020 dan dikemanakan uang kekurangan yang tidak diserahkan kepada warga penerima manfaat BLT DD jawab Kades sambil berjalan menuju rumahnya. Dengar Talk Show Tim Media Seputar Jagat dengan Kades Ciambar Suparkah (Red).

Oknum Kades "Diduga" Korupsi BLT Warga dan Tipu Kemendes

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 11 May 2021 06:07:00 +0000

- Desa Gandasoli kecamatan Cikakak, kabupaten Sukabumi, provinsi Jawa Barat

- Bahwa Kementrian Keuangan RI sudah membuat aturan bahwa pada tahun 2020 untuk pembagian BLT DD mengacu kepada PMK No.50/PMK 07/2020. Dengan pembagian Rp.600.000,- (April-Mei-Juni) Rp.300.000,- (Juli-Agustus-September) dan Warga Penerima Manfaat yang mendapatkan BLT DD tahun 2020 tersebut berdasarkan Musyawarah di tingkat RT-Kadus-Desa (Musdesus) dan apabila terdaftar sebagai Penerima Bantuan dari pemerintah lainnya tidak diperbolehkan dimasukkan sebagai Penerima Manfaat BLT DD sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi No.27 tahun 2020, dan apabila dari daftar penerima manfaat tersebut akan dialihkan kepada orang lain lagi dasarnya adalah karena orang yang didalam daftar tersebut pindah alamat, meninggal dunia atau sudah mempunyai usaha yang layak dan harus diadakan berita acara sebagai serah terima.

- Desa Gandasoli, kecamatan Cikakak menganggarkan penanganan mendesak sebesar Rp.405.000.000,- untuk 150 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menurut penjelasan Kades Saeban pada saat ditemui Tim Media Seputar Jagat dirumahnya, dan cara pembagiannya mengacu kepada aturan Menteri Keuangan tahun 2020 tersebut masing-masing diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat sebesar Rp.600.000,-(3x) dan Rp.300.000,-(3x).

- Semuanya lengkap dengan foto-foto penerima manfaat yang mengambil ke kantor desa Gandasoli tanpa ada potongan apapun jelasnya kepada Tim Media Seputar Jagat, ketika Tim Media Seputar Jagat mengatakan bahwa banyak Keluarga Penerima Manfaat yang tidak menerima sesuai yang dikatakannya yang ada di dalam daftar Kemendes RI, jawab Kades semua sudah dibagikan sesuai. Talk Show Kades Saeban dengan Tim Media Seputar Jagat.

- Dilain pihak Tim Media Seputar Jagat sudah lebih dulu menemui warga penerima manfaat yang ada di dalam daftar laporan Sid Kemendes sebagai penerima manfaat yang berinisial AM(red) ketika ditanya oleh Tim Media apakah pernah menerima BLT DD tahun 2020 dari desa, jawab dia saya tidak pernah menerima BLT DD tahun 2020 dari desa Gandasoli, tetapi saya tahu bahwa nama saya di masukkan dalam daftar penerima, entah apa alasannya uang BLD DD tersebut tidak diserahkan oleh Kades kepada saya padahal saya sama terdampak Covid 19, dan apa maksud Kades memasukkan nama saya ke dalam daftar penerima BLT DD di sikemendes tersebut seolah-olah penerimanya saya padahal saya tidak menerima. Terus uang BLT DD atas nama saya tersebut dikemanakan oleh Kades, kenapa mesti nama saya yang dibuat tumbal laporan ke kemendes tersebut, (kesal nya).

- Ada juga keluarga penerima manfaat yang terdapat dalam daftar laporan sikemendes tersebut sebagai penerima berinisial AA(red). Ketika ditemui dirumahnya dan ditanya oleh Tim Media apakah dia pernah mendapatkan BLT DD tahun 2020 dari desa Gandasoli? jawab dia perah hanya menerima 1 kali dari desa sebesar Rp.600.000,- itupun dipotong Rp.100.000,- selanjutnya Tim Media menjelaskan seharusnya KPM mendapatkan Rp.600.000,-(3x) dan Rp.300.000(3x) jawab dia, saya tidak pernah mendengar penjelasan seperti itu yang jelas saya hanya terima 1 kali saja itu pun di potong uangnya.

- Hal senada diucapkan penerima manfaat berinisial S(red) pada saat ditemui Tim Media Seputar Jagat dirumahnya, bahwa dia hanya menerima sebesar Rp.600.000,- dari desa yang diambil oleh istrinya dan kedua sembako dan uang sebesar Rp.100.000,- dan dia menjelaskan tidak tahu dari sumber dana yang mana yang diberikan kepada dia oleh desa. Begitu juga penjelasan yang berinisial E(red) yang ada di dalam daftar ketika ditemui dan ditanya oleh Tim Media menerangkan bahwa hanya menerima sebesar Rp.600.000,- 1 kali dan yang kedua sembako dan telur, selanjutnya tidak pernah menerima lagi.

- Kemudian Tim Media Seputar Jagat menemui penerima manfaat lainnya yang ada di dalam daftar laporan sikemendes RI tersebut berinisial O(red) ketika ditanya apakah pernah menerima dana BLT DD tahun 2020 dari desa Gandasoli. Jawab dia saya RT di kampung ini tetapi saya tidak menerima BLT DD tersebut, karena saya mendapatkan bantuan PKH, selanjutnya Tim Media bertanya kembali, kenapa nama O(red) dimasukkan kedalam penerima BLT DD, apa tidak pernah musyawarah di tingkat RT, jawab dia saya tidak tahu karena yang menuliskan daftar penerima di daerah ini adalah Kadus Ahmad Korib dan uang BLT DD yang seharusnya diterimanya, dia tidak mengetahui di kemanakan oleh Kades, selanjutnya pak RT juga menjelaskan kepada Tim Media bahwa penerima manfaat yang berinisial R(red) adalah anaknya dan sepengetahuannya hanya menerima sebesar Rp.600.000,- 2 kali.

- Pada saat Tim Media Seputar Jagat menemui yang berinisial A(red) yang terdapat sebagai penerima di laporan Sikemendes ketika ditanya apakah pernah menerima BLT DD tahun 2020 dari desa Gandasoli, jawab dia sembari kesal, saya pernah menerima uang dari Kadus Ahmad Korib sebesar Rp.300.000,- pada saat lebaran pada tahun 2020, tetapi Kadus tersebut tidak menjelaskan itu uang apa kepada saya, bahasanya uang THR. Dengarkan Talk Show antara Tim Media Seputar Jagat dengan Ayod KPM.

- Masih kata Ayod bahwa ada warga penerima manfaat dalam daftar penerima yang dilaporkan ke sikemendes tersebut yang berinisial AG(red) menerima hanya sebesar Rp.300.000,-.

- Setelah itu Tim Media Seputar Jagat menemui penerima manfaat yang terdapat pada laporan Sikemendes yang berinisial R(red). Ketika ditanya oleh Tim Media, kata dia menerima BLT DD tahun 2020 hanyak sebanyak 3 kali ke kantor desa. Pertama sebesar Rp.600.000,- kedua Rp.300.000,- ketiga Rp.300.000,- dan pada saat menerima sebesar Rp.600.000,- ada potongan sebesar Rp.300.000,- jadi menerimanya sama seperti bantuan yang dari Kemensos. Hal yang sama juga dialami oleh saudaranya penerima manfaat BLT DD tahun 2020.

- Yang paling miris lagi pada saat Tim Media Seputar Jagat menemui penerima manfaat yang terdaftar dalam laporan Sikemendes sebagai penerima BLT DD tahun 2020 yang berinisial D(red) ketika ditanya, apakah menerima BLT DD dari desa Gandasoli, jawab dia pernah menerima hanya 1 kali sebesar Rp.600.000,- tetapi setelah diterima diambil kembali sebesar Rp.450.000,- oleh pihak desa dan dia hanya menerima sebesar Rp.150.000,- setelah itu tidak pernah menerima lagi.

- Pada saat Tim Media Seputar Jagat menemui penerima manfaat yang ada di dalam daftar laporan ke kemendes yang berinisial K(red) kerumahnya. Tetapi sudah pindah dan penjelasan adiknya bahwa K(red) tersebut pernah menerima sebesar Rp.600.000,- sebanyak 2 kali.

- Selanjutnya Tim Media Seputar Jagat menemui penerima manfaat yang berinisial AH(red) ketika ditanya apakah pernah menerima BLT DD tahun 2020 dari desa Gandasoli, jawab dia pernah menerima pertama sebesar Rp.600.000, kedua Rp.300.000,- setelah itu tidak pernah menerima apa-apa lagi. Demikian juga penjelasan yang berinisial R(red) ketika ditanya jawab dia hanya menerima pertama sebesar Rp.600.000,- kedua (2 kali) dan Rp.300.000,- (1 kali), ini diterimanya dari RT BukoriJ dan masih banyak lagi keterangan penerima manfaat yang tidak dituliskan oleh Tim Media Seputar Jagat dalam pemberitaan ini.

- Menurut Praktisi Hukum Benyamin Sembiring, SH dari kantor ADVOKAT Benyamin Sembiring,SH Associates, yang beralamat di Jln.Surya Kencana No.62 Kota Sukabumi, "apabila ada uang Negara yang semestinya harus disampaikan kepada masyarakat sebesar Rp.2.700.000,- tetapi yang diserahkan kurang dari Rp.2.700.000,- maka patut diduga melanggar UU No31 Tahun 1999 jO UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tegasnya.(Red)

"Diduga Jatah Material Rumah Miskin Desa Gandasoli di Korupsi"

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 09 May 2021 17:30:00 +0000

- Desa Gandasoli, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

- Dana Rutilahu yang kini dinamai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan nilai per rumahnya sebesar Rp.17.500.000,- dengan rincian Rp.15.000.000 untuk material dan Rp.2.500.000 untuk upah kerja (Hok). syarat penerimanya diantaranya adalah WNI sudah berkeluarga, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni, dengan keterbatasan daya beli dengan penghasilan sekurang-kurangnya 30% upah minimum kabupaten.

- Desa Gandasoli pada tahun 2020 mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 11 unit. Menurut keterangan Kelompok Swadaya Masyarakat yaitu Kadus Ahmad Korib yang juga sebagai penerima manfaat pada saat ditemui dan ditanya oleh Tim Media Seputar Jagat dan menurut dia sebagai fasilitatornya adalah saudara ABe dan program BSPS tersebut berasal dari Disperkim Jawa Barat, masih menurut dia bahwa yang mendapatkan rutilahu (BSPS) tersebut diantaranya adalah MAJID, APEN,

- UJAR, ARIF SUPRIYANTO, UDIN HAMZAH, MUMUN, IYAH, AHMAD KORIB, GALIH, MAMIN, LUKMAN dan kata dia berdasarkan musyawarah ditunjuk sebagai kelompok swadaya masyarakat (KSM) di desa untuk mengurusi Rutilahu tersebut. Selanjutnya Tim Media Seputar Jagat menanyakan apakah pada saat musyawarah penerima manfaat tersebut dijelaskan berapa dana yang diterimanya, jawab dia "Ya dijelaskan kepada penerima manfaat tersebut bahwa dana BSPS Rutilahu dari Pemprov Jawa Barat (DISPERKIM) sebesar Rp.17.500.000,- (Rp.15.000.000 untuk material dan Rp.2.500.000 untuk upah kerja Hok) dan masih kata dia bahwa yang mengambil dana untuk upah kerja sebesar Rp.2.500.000 diambil masing-masing penerima manfaaat sisanya Rp.15.000.000,- untuk material langsung di transfer ke toko material, dan ketika ditanya kembali oleh Tim Media apakah ada yang dipotong dari dana upah kerja yang diambil oleh penerima manfaat jawab dia tidak ada.

- Dilain pihak penerima manfaat BSPS Rutilahu Jawa Barat yang bernama Majid pada saat datang menemui Tim Media Seputar jagat dan menerangkan bahwa dia sebagai penerima manfaat menerima uang tunai di Bank Jabar Pelabuhan Ratu sebesar Rp.2.500.000,- untuk upah kerja (Hok). Tetapi setelah dana Hok tersebut diambilnya kemudian diminta kembali oleh KSM, Kadus Ahmad Korib tersebut sebesar Rp.1.250.000,- tidak menjelaskan untuk apa dana tersebut, dan masih kata Majid dia menerima hanya berbentuk barang material setelah ditanya kepada toko pengirim di Batu Sapi Pelabuhan Ratu baru dia mengetahui harga barang-barang yang dikirimkan kepadanya berupa :

6 Kubik Hebel x Rp.550.000,- = Rp.9.300.000,-
40 Lembar Asbes Ulir(180x80) = Rp.1.320.000,-
6 Sak Perekat Hebel x Rp.60.000,- = Rp.360.000,-
3 Kusen Pintu x Rp.320.000 = Rp.960.000,-
3 Kusen Jendela x Rp.230.000 = Rp. 1.380.000,-

Jumlah material yang diterimanya sebesar = Rp.7.320.000,- ditambah Hok(upah kerja). Jumlah keseluruhan material + upah kerja sebesar Rp.8.570.000,-.

Padahal pada saat pengarahan sosialisasi di desa Gandasoli masih terngiang-ngiang di telinganya, fasilitator Rutilahu BSPS ABE menyatakan bahwa dana Rutilahu sebesar Rp.17.500.000,-.

- Tidak ada potongan tapi pada faktanya upah kerja masih diambil Rp.1.250.000,- oleh Kadus Ahmad Korib selaku KSM. Kemudian masih kata Majid bahwa untuk material sebesar Rp.15.000.000, sedangkan barang material yang diterimanya hanya seharga Rp.7.320.000,-. Apakah Rp.15.000.000 = Rp.7.320.000,- kemudian sisanya dikemanakan? pemerintah memberikan program dengan baik tetapi masih saja ada oknum. Rumah saya sampai saat ini belum selesai karena kurang material, melalui Media Seputar Jagat kiranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan permasalahan ini.

- Hal senada juga diungkapkan oleh Penerima Manfaat yang bernama APEN di desa Gandasoli yang mendapatkan BSPS Rutilahu dari Distarkim Provinsi Jawa Barat kepada Tim Media Seputar Jagat, bahwa dia menerima upah kerja (hok) yang ditransfer ke rekeningnya di Bank Jabar sebesar Rp.2.500.000,- dan seharusnya dia menerima material bangunan seharga Rp.15.000.000,- namun pada faktanya barang material yang dikirim kerumahnya adalah berupa :

Hebel 5 Kubik x Rp.550.000,- = Rp.2750.000
15 Sak Semen Merah Putih x Rp.49.000,- = Rp.735.000,-
2 Bt Besi (ulir 10) x Rp.66.000,- = Rp.66.000,- = Rp.132.000,-
4 Bt Besi (ulir 6) x Rp.33.000,- = Rp.132.000,- = Rp.132.000,-
Kawat tali 2kg x Rp.20.000,- = Rp.40.000,-
Paku (ulir 10) 1kg x Rp.20.000,- = Rp.20.000,-
4 Kusen Pintu x Rp.320.000,- = Rp.1.280.000,-
5 Kusen Jendela x Rp.230.000,- = Rp.1.150.000,-
12 Dus Keramik (ulir) 40x40 x Rp.43.000,- = Rp.516.000,-

- Jumlah keseluruhan barang yang diterima seharga Rp.6.755.000,- Upah kerja yang diterima lewat rekening BJB Rp.2.500.000,-

- Sedangkan menurut dia bahwa pada saat pengarahan sosialisasi oleh Fasilitator (BSPS) Rutilahu Distarkim Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa untuk material Rp.15.000.000,- sedangkan yang diterima material bangunan hanya seharga Rp.6.755.000,- pertanyaan serupa dilontarkan oleh dia; Apakah Rp.15.0000.000,- = Rp.6.755.000 jelasnya.

- Pada saat Tim Media Seputar Jagat menemui RT kampung Cibeureum menerangkan berawalnya warga nya mendapatkan BSPS/Rutilahu atas dasar Kadus Ahmad Korib menanyakan kepada dia, siapa-siapa yang layak mendapatkan Rutilahu. Akhirnya dia menyebutkan 4 nama warga penerima tetapi nasibnya sama seperti yang dijelaskan oleh Apen penerima BSPS.

- Pada saat Tim Media Seputar Jagat menanyakan tentang permasalahan Bantuan Rutilahu (BSPS) yang materialnya tidak sesuai dengan nilai Bantuan sebesar Rp.15.000.000,- kepada Kepala Desa Saeban, jawab dia bahwa Rutilahu itu tidak lewat desa (Red)

Oknum Aparat Desa Di Sukabumi Diduga Lagi-Lagi Membodohi Masyarakat Miskin

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 09 May 2021 15:30:00 +0000

- Desa Sindangresmi, kecamatan Jampang Tengah, kabupaten Sukabumi, provinsi Jawa Barat

- Berbagai alasan jawaban aparat, ketika ditanya tentang tidak sampainya bantuan BLT DD Tahun 2020 kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Padahal penerima BLT DD tersebut sudah ditetapkan musyawarah dari tingkat RT, RW, kadus dan kemudian diputuskan di desa dengan cara Musyawarah Desa Khusus artinya penerima tersebut sudah tidak dapat lagi di kutak-katik terkecuali pindah alamat, meninggal dunia, dan sudah berubah menjadi orang mampu. Hal ini pun dalam pembagian ke setiap KPM sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No.50/PMK07/2020, yaitu Rp.600.000 (April-Mei -Juni) Rp.300.000 (Juli-Agustus-September). Penerima BLT DD tahun 2020 itu adalah yang tidak menerima bentuk Bantuan Sosial Budaya lainnya.

- Fakta dan realita yang terjadi di desa Sindangresmi, kecamatan Jampang Tengah tersebut. Beberapa penerima manfaat mengungkap keluhannya dengan bercerita apa adanya kepada Tim Media Seputar Jagat pada saat melakukan investigasi ke desa tersebut. Keterangan dan penjelasan yang dialaminya bahwa dia menerima BLT DD tidak sesuai dengan yang sudah diatur dan ditetapkan Pemerintah.

- Seperti inilah penjelasan Keluarga Penerima Manfaat di desa Sindangresmi tersebut pada saat ditanya pada tanggal 06 Mei 2021 oleh Tim Media Seputar Jagat yang berinisial J (red) yang ada didalam daftar sikemendes, apakah dia menerima BLT DD Tahun 2020 jawab dia, "Saya tidak pernah menerima BLT DD Tahun 2020 dari desa disaksikan oleh anak dan suami", kemudian tim media mempertanyakan kembali apakah nama dan sesuai alamat tersebut adalah dia atau masih ada nama yang serupa dengan namanya di alamat tersebut? jawab dia, "Itu nama saya dan dikampung ini hanya saya yang bernama seperti itu tetapi saya tidak menerimanya".

- Masih banyak lagi keterangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak dituliskan dalam pemberitaan ini pada intinya menjelaskan kepada Tim Media Seputar Jagat, para keluarga penerima manfaat tersebut merasa di bohongi.

- Setelah menghimpun keterangan para Keluarga Penerima Manfaat tersebut Tim Media Seputar Jagat menemui Kades Sindangresmi Yan Mardiyana Sip. tetapi menurut penjelasan Sekdes dan aparat desa lainnya menyatakan bahwa Kades sedang istirahat tidur diruangannya karena tadi malam masyarakat pada keracunan sehingga Kades mengurusi permasalahan tersebut, kemudian Tim Media Seputar Jagat berbicara dengan Sekdes, dan pada saat ditanya berapa anggaran BLT DD Tahun 2020 dan jumlah KPM desa Sindangresmi jawab Sekdes untuk BLT DD sebesar Rp.469.800.000,- untuk 174 KPM masing-masing KPM menerima sebesar Rp.2.700.000,- Rp.600.000 (3x) dan Rp.300.000 (3x) kata dia. Tetapi ketika Tim Media mengatakan cara pembagiaan nya seperti apa, jawab dia ada yang di desa dan ada yang di lapangan.

- Lain lagi penjelasan Keluarga Penerima Manfaat berinisial P (red) pada saat di temui dirumahnya. Ketika ditanya oleh Tim Media Seputar Jagat apakah dia menerima BLT DD pada tahun 2020 tersebut dari desa? jawab dia "Saya menerima pertama sebesar Rp.600.000 diantarkan kerumah oleh RT (S) (red) tetapi setelah diserahkan kepada saya dan difoto uang tersebut diambil kembali oleh RT sebesar Rp.400.000 dan yang kedua menerima sebesar Rp.600.000, kemudian yang ketiga saya menerima sebesar Rp.300.000, pada saat setelah diserahkan diambil kembali oleh RT sebesar Rp.150.000, demikian juga yang keempat menerima sebesar Rp.300.000 diambil kembali oleh RT sebesar Rp.100.000,-.

- Kemudian pada saat di klarifikasi kepada RT (S) red oleh Tim Media Seputar Jagat adanya pemotongan dan pengambilan kembali dana BLT DD yang sudah diserahkan kepada warganya (KPM) tersebut kata dia, hal tersebut di lakukannya atas perintah Kadus Doeng selanjutnya dengarkan Talk Show Tim Media Seputar Jagat dengan RT S

- Selanjutnya Tim Media Seputar Jagat menemui Penerima Manfaat dari kampung lainnya di wilayah desa Sindangresmi yang berinisial y (red) ketika ditanya apakah pernah menerima BLT DD tahun 2020 jawab dia pernah menerima yang pertama sebesar Rp.600.000,- diantarkan oleh aparat desa kerumahnya, oleh yang bernama Engkos dan yang kedua saya ambil sendiri ke desa sebesar Rp.600.000, yang ketiga yang mengambilnya adalah istrinya ke kantor desa, pada saat di foto amplopnya bertuliskan dan berisi Rp.600.000 tetapi setelah selesai di foto uangnya diambil kembali oleh aparat desa sebesar Rp.400.000,- dan yang dibawa pulang oleh istrinya tersebut hanya Rp.200.000 selanjutnya sebesar Rp.900.000 (Rp.300.000 x 3 bulan) tidak diterimanya.

- Pada saat Tim Media Seputar Jagat menemui Penerima Manfaat yang berinisial K(red). Tetapi tidak lagi tinggal di tempat tersebut dan menurut keluarganya ketika ditanya, K(red) tersebut pernah menerima pertama sebesar Rp.600.000 dan yang kedua sebesar Rp.300.000,- yang ketiga pada saat difoto amplop dan isinya sebesar Rp.600.000. Tetapi setelah difoto diambil kembali sebesar Rp.400.000 dan yang diterimanya hanya Rp.200.000,- yang keempat menerima Rp.300.0000,- jelasnya.

- Kemudian Tim Seputar Jagat menemui Penerima Manfaat yang berinisial i (red) ketika ditanya, apakah pernah menerima BLT DD tahun 2020 dari desa Sindangresmi jawab dia "Saya pernah menerima pertama sebesar Rp.600.000 diantarkan kerumah oleh aparat desa yang bernama azis, yang kedua menerima sebesar Rp.600.000 di ambilnya ke kantor desa, yang ketiga diantarkan oleh aparat desa kerumahnya. Tetapi isi amplopnya tidak diketahui berapa, setelah difoto oleh aparat desa tersebut sambil memegang amplopnya kemudian diambil kembali dan dibuka isinya sebesar Rp.200.000,- diberikan kepada dia, kemudian sisanya diambil kembali oleh aparat desa tersebut. Keseluruhan yang diterimanya BLT DD tahun 2020 tersebut hanya Rp.1.400.000,-. (Red)

Penyaluran Insentif Kepada Penerima Di Desa Cibodas Kec- Palabuhan Ratu,Sukabumi

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 08 May 2021 05:11:00 +0000

KPM Yang Lupa Menerima Satu Tahapan Atau Oknum Kades dan Sekdes Diduga Lupa Berikan Satu Tahapan BLT DD KPM

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 07 May 2021 04:37:00 +0000

- Desa Girijaya, kecamatan warungkiara, kabupaten Sukabumi, Provinsi Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD Tahun 2020 desa Girijaya meminta Tim Media Seputar Jagat untuk mengkonfirmasi kepada Kades Girijaya, apakah dia lupa, bahwa dana BLT DD Tahun 2020 yang diserahkan kepada KPM penerima BLT DD yang dilaporkan kepada Kementrian Desa bahwa KPM tidak mendapatkan pembagian I Tahap dari jadwal pembagian IV Tahap.

- Hal ini diungkapkan kepada awak media seputar jagat pada saat investigasi di Desa Girijaya, Kecamatan Warungkiara tersebut pada tanggal 3 Mei 2021. Diantaranya Keluarga Penerima Manfaat yang mengungkapkan yang dialami tidak menerima I Tahapan dari IV Tahap yang dibagikan adalah yang berinisial S (red) pada saat ditanya oleh awak media didampingi keluarganya, jawab dia bahwa menerima dari desa Tahap I sebesar Rp.600.000,- Tahap II Rp.600.000 dan Tahap III sebesar Rp.900.000,- ada yang tidak diserahkan I Tahap kepadanya sebesar Rp.600.000,- kemudian masih menurut dia pada Tahap I dana Rp.600.000,- tersebut sampai dirumah diminta kembali oleh RT Sasmita sebesar Rp.200.000, Tahap ke II diambil sebesar Rp.200.000 - yang Tahap III sebesar Rp.900.000,- diambil kembali oleh RT Sasmita sebesar Rp.100.000,-.

- Hal senada dijelaskan KPM yang berinisial SAR (red) kepada awak media ketika ditanya apakah menerima BLT DD Tahun 2020, jawab dia yang menerima Tahap I sebesar Rp.600.000,- dan diambil kembali oleh pak RT Sasmita sebesar Rp.300.000,- dan Tahap II menerima sebesar Rp.600.000,- dan sampai dirumah diminta kembali oleh RT sebesar Rp.200.000,- dan untuk Tahap III diterimanya sebesar Rp.900.000(Rp.300.000 x 3 bulan) namun dirumah diambil kembali oleh RT Sasmita sebesar Rp.100.000. Dari penjelasan tersebut ada I Tahapan yang tidak diserahkan oleh pihak Desa Girijaya kepadanya sebesar Rp.600.000,-.

- Kemudian pada saat awak media seputar jagat menemui penerima manfaat yang berinisial SI (red) ketika ditanya awak media apakah menerima BLT DD Tahun 2020. Jawab dia "Saya menerima Tahap I sebesar Rp.600.000,- dan Tahap II sebesar Rp.600.000,- Tahap III sebesar Rp.900.000,-(Rp.300.000,- x 3) dan mengambil ke kantor desa Girijaya . Menurut penjelasan dia ada I Tahapan yang tidak diberikan oleh pihak desa kepadanya. Hal yang sama juga dijelaskan penerima manfaat yang ada dalam daftar Kemendes yang berinisial SM (red).

- Penjelasan penerima manfaat lainnya yang berinisial UG (red) ketika ditanya awak media jawab istrinya hanya menerima 3 kali yaitu Tahap I Rp.600.000,- Tahap II sebesar Rp.600.000,- dan Tahap III sebesar Rp.600.000,- ada I Tahapan yang tidak diterimanya dari Kantor Desa Girijaya sebesar Rp.900.000,- (Rp.300.000 x 3 bulan).

- Yang lebih parah lagi menurut penjelasan istri penerima manfaat yang berinisial AT/IJ ketika ditanya dia hanya menerima sebanyak 2 kali dan mengambilnya ke Kantor Desa Tahap I sebesar Rp.600.000,- dan Tahap II Rp.900.000,- (Rp.300.000,- x 3 bulan) menurut dia undangan yang diterimanya baru 2 kali.

- Selanjutnya pada saat awak media seputar jagat menemui penerima manfaat yang berinisial A(red) ketika ditanya jawab dia "Saya menerima BLT DD Tahap I,II,III sebesar Rp. 600.000,- dan Tahap IV Rp.900.000,- (Rp.300.000,- x 3 bulan)" artinya dia menerima IV Tahap tanpa ada RT yang meminta, tetapi keterangan dari penerima manfaat lainnya yang berinisial OL(red) jawab dia "Saya menerima IV Tahap hanya pada saat penerimaan I sebesar Rp.600.000,-diambil kembali oleh RT Ece/Momon sebesar Rp.200.000,- Tahap II sebesar Rp.600.000,- diambil Rp.200.000,- dan Tahap III sebesar Rp.600.000,- diambil Rp.300.000,- selanjutnya Tahap IV sebesar Rp.900.000,- diambil Rp.300.000,- dengan alasan RT buat yang tidak mendapatkan, sementara dia sebagai penerima tidak diberitahu RT siapa yang tidak mendapatkan tersebut.

- Kemudian masih banyak lagi yang tidak dituliskan oleh awak media seputar jagat, penerima manfaat menerima kurang dari aturan PMK No.50/PMK07/2020 di Desa Girijaya, kecamatan warungkiara tersebut pada saat ditemui, semoga ini untuk menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa Pemerintah sudah membuat yang terbaik buat rakyat nya tetapi masih saja ada oknum-oknum.

- Kemudian pada tanggal 4 Mei 2021, Tim Media Seputar Jagat menemui Kades Girijaya Unang Suparman di kantornya untuk mengklarifikasikan penjelasan keluarga penerima manfaat yang menerima tidak sesuai PMK No.50/PMK 07/2020 sebesar Rp.600.000 (April-Mei-Juni) Rp.300.000(Juli-Agustus-September) dan juga adanya pengambilan kembali dana BLT DD tersebut dari Keluarga Penerima Manfaat, setelah sampai dirumahnya oleh RT. Ketika ditanya oleh Tim Media jawab dia, didampingi sekdes, bahwa Desa Girijaya memberikan bantuan BLT DD Tahun 2020 kepada Keluarga Penerima Manfaat, setelah mengadakan Musyawarah Desa Khusus sebanyak 154 KPM dengan anggaran 30% dari DD yaitu sebesar Rp.415.800.000,- dengan rincian pembagian Rp.2.700.000/KPM. Pembagian selama 6 bulan dengan pemberian IV Tahap, Tahap I, II, III sebesar Rp.600.000, Tahap IV sebesar Rp.900.000,- (Rp.300.000 x 3 bulan). Selanjutnya Tim Media mempertanyakan bahwa dalam pembagian tersebut ada I Tahapan yang tidak diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat. Jawab Kades dan Sekdes sambil kebingungan menurut dia itu semua diserahkan. Namun pada saat Tim Media Seputar Jagat menanyakan tentang adanya pengambilan dana BLT DD kembali dari KPM oleh RT, Kades mengakui hal tersebut.

Menurut Praktisi Hukum Benyamin Sembiring, SH dari kantor ADVOKAT Benyamin Sembiring, SH Associates, yang beralamat di Jln. Surya Kencana No. 62 Kota Sukabumi, "apabila ada uang Negara yang semestinya harus disampaikan kepada masyarakat sebesar Rp. 2.700.000.- tetapi yang diserahkan kurang dari Rp. 2.700.000.- maka patut diduga melanggar UU No 31 Tahun 1999 jO UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tegasnya (Red).

Lagi-Lagi Sukabumi.... Oknum Kades Diduga memainkan BLT DD

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 04 May 2021 16:35:00 +0000

- Desa Munjul, kecamatan Ciambar kabupaten Sukabumi

- Berdasarkan data yang dihimpun tim investigasi media seputar jagat dari sistem informasi desa bahwa desa Munjul menganggarkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020 sebesar Rp. 426.600.000,-untuk 158 keluarga penerima manfaat. Kalau pembagian anggaran tersebut dibagikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No 50/PMK.07/2020) masing masing penerima manfaat seharusnya mendapatkan Rp.600.000 (April-Mei-Juni). Rp.300.000 (Juli-Agustus-September), namun dalam hal pelaksanaannya tidak lah demikan. Penerima manfaat ada yang tidak menerima sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan PMK No.50/PMK 07/2020 yang hal tersebut diduga merugikan keuangan negara dimana sumber dana BLT DD tersebut berasal dari APBN yang ditransfer menjadi dana desa. Yang tujuannya untuk membantu warga yang tidak mampu dalam suasana pandemi covid 19, dan sudah lebih dulu dilakukan Musyawarah Desa Khusus) untuk menetapkan penerima BLT DD tersebut, dan penerimanya adalah

- Warga desa yang tidak mampu yang tidak mendapatkan BPNT, PKH, Bantuan Kemensos, Banprov dan B&T Kabupaten sesuai PerBup 27 tahun 2020.

- Beberapa Keluarga Penerima Manfaat yang mengalami tidak menerima sesuai dengan PMK No.50/PMK 07/2020 seharusnya mendapatkan sebesar Rp.600.000 (April-Mei-Juni), Rp.300.000 (Juli-Agustus-September). Yang ada didalam daftar sikemendes di desa munjul tersebut ketika ditanya oleh tim media seputar jagat tanggal 22 April 2021 adalah yang berinisial A (red) ketika ditanya oleh tim media seputar jagat hanya menerima sebesar Rp. 600.000 sebanyak (1 kali), Rp.300.000(1 kali) dan Rp.900.000(1 kali) disekaliguskan (Rp.300.000 x 3 bulan).

-Begitu juga penjelasan penerima manfaat yang berinisial I (red), N (red), U(red), Y(red). Ketika ditanya tim media seputar jagat jawabnya sama hanya menerima sebesar Rp.600.000 sebanyak (2 kali) dan Rp.900.000(Rp.300.000 x 3 bulan) diterimanya sekali.

- Di lain pihak penerima manfaat yang berinisial M(red) ketika ditanya oleh tim media seputar jagat, kata dia hanya menerima sebesar Rp.600.000(sebanyak 3 kali) setelah itu kata dia tidak menerimanya lagi.

- Demikian juga keterangan penerima manfaat yang berinisial N (red) ketika ditanya tim media seputar jagat jawab dia hanya menerima sebesar Rp.600.000 (sebanyak 1 kali) dan Rp.900.000 (Rp.300.000 x 3 bulan) sebanyak sekali.

- Hal senada juga di ucapkan oleh penerima manfaat yang berinisial M (red) ketika ditanya tim media seputar jagat jawab istrinya bahwa suaminya hanya pernah mengambil BLT DD Tahun 2020 tersebut 3 kali ke kantor desa tetapi besarannya lupa.

- Namun ada juga penerima manfaat yang menerima sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK No.50/PMK07/2020). Ketika ditemani oleh tim media seputar jagat yang berinisial E (red) dirumahnya ketika ditanya jawab dia menerima sebesar Rp.600.000 (sebanyak 3 kali) dan Rp.900.000 (Rp.300.000 x 3) dan dia adalah keluarga RT. Hal ini dijelaskan sama oleh penerima manfaat yang berinisial P (red) ketika ditanya tim media seputar jagat mendapatkan sebesar Rp.600.000 (sebanyak 3 kali) dan Rp.900.000 (Rp.300.000 x 3 bulan) sebanyak sekali.

- Yang menjadi pertanyaan keluarga penerima manfaat kenapa pembagian BLT DD desa Munjul tersebut tidak sama? dan yang menerima kurang, uangnya di kemanakan oleh kades Munjul dan bagaimana pertanggung jawaban administrasinya, kalau penerima manfaat datang ke desa hanya 3 kali sedangkan pembagian di desa sebanyak 4 kali.

- Pengeluaran Keuangan yang penerima manfaatnya tidak menerima sesuai PMK No.50/PMK 07/2020, dan siapa yang menandatangani penerimanya?

- Kemudian pada tanggal 27 April 2021 permasalahan penerimaan BLT DD Tahun 2020 tersebut di konfirmasikan kepada Kades Munjul Eman Sulaeman oleh tim media seputar jagat di rumahnya, ketika ditanya tentang pembagian BLT DD terhadap penerima manfaat jawab dia sudah disalurkan sesuai dengan juklak juknis yaitu sebesar Rp.600.000 (sebanyak 3 kali) dan Rp.300.000 (sebanyak 3 kali) untuk 158 Keluarga Penerima Manfaat. Kemudian ketika tim media seputar jagat mempertanyakan kenapa penerima manfaat ada yang menerima kurang, dengarkan talk show tim media seputar jagat dengan Kades Munjul Eman Sulaeman.

Menurut Praktisi Hukum : Padlilah SH.MH di Kantor Hukum PADLILAH, S.H. MH. Alamat Genteng Puri Residence B-5 Jalan Pabuaran, Warudoyong, Kota Sukabumi 43133. Pada saat diminta Pendapat Hukum tentang permasalahan tersebut oleh awak media Seputar Jagat menurutnya apabila terjadi seperti itu maka perbuatan tersebut sudah masuk kedalam ruang lingkup Tindak Pidana Korupsi, diduga telah melanggar Undang-undang UU Nomor 31 Tahun 1999 jO UU Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tegasnya(red).