SYARIKAT ISLAM INDONESIA <||> KABUPATEN SUMEDANG

Nasionalisme Indonesia : Dinamika Peran Sarikat Islam 1905

2013-05-17T12:06:00.000+07:00

Perlawanan terhadap imperialisme/ kolonialisme Hindia Belanda/VOC yang bersifat semesta dengan melibatkan berbagai lintas-etnis dan wilayah di Nusantara disebut sebagai perjuangan pergerakan nasional. Sebelumnya, perlawanan tersebut dilakukan oleh entitas kedaulatan etnis-etnis tertentu melalui kesultanan-kesultanan yang tersebar di Nusantara. Pergerakan semesta ini berlangsung sejak tahun 1900-an.

Ajaran Islam telah mengambil peran menentukan dalam embiro sejarah perlawanan di Nusantara. Menurut istilah Mohammad Natsir sebagai ‘perintis jalan.’ Sejarah mencatat, pada awalnya, perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan bangsa asing (Spanyol, Portugis, Belanda/VOC) dilancarkan oleh kesultanan Islam. Begitupun organisasi pergerakan rakyat yang pertama lahir dengan wawasan ke-Indonesia-an adalah Sarikat Dagang Islam yang lahir 16 Oktober 1905. Sarikat Dagang Islam diubah menjadi Sarikat Islam tahun 1912, Sarikat Islam (SI) merupakan satu-satunya organisasi pelopor pada waktu itu, yang memadukan tujuan keindonesiaan dan cita-cita keislaman. Bahkan, kalangan non-Muslim seperti F.E. Douwes Dekker turut membantu Sarikat Islam yang bersifat kerakyatan. Sarikat Islam mengalami metamorfosa menjadi gerakan politik anti penjajahan, bernama Partai Syarikat Islam (PSI, 1923).

Seperti pernyataan Mohammad Natsir bahwa, “Pergerakan Islamlah yang lebih dahulu membuka jalan medan politik kemerdekaan di tanah air ini, yang mula-mula menanam bibit persatuan Indonesia, yang menyingkirkan sifat kepulauan dan keprovinsian, yang mula-mula menanam persaudaraan dengan kaum yang senasib di luar batas Indonesia, dengan tali keislaman.”

Istilah nasional,pertama kalinya digunakan/dimasyarakatkan oleh Central Sarikat Islam (CSI) melalui kongres nasional pertamanya dengan sebutan Kongres Nasional (Nationaal Congress) di Bandung 17 – 24 Juni 1916. Kongres ini merupakan kongres ketiga SI. Kongres pertamanya dilaksanakan di Surabaya 26 Januari 1913, kongres keduanya dilaksanakan di Solo. Kongres ketiganya dinamai Kongres Nasional. Pada kongres tersebut dihadiri oleh utusan 80 SI Daerah untuk mewakili anggota yang berjumlah 360 ribu. Jumlah seluruh anggota SI pada waktu itu sudah mencapai 800 ribu orang (Pringgodigdo, 1980: 6). Adapun istilah “Indonesia” lebih awal dipopulerkan oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo,Pimpinan Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII). Beliaulah yang memelopori perubahan nama Indische Vereeniging menjadi Perhimpoenan Indonesia pada 1925 di Belanda. Kemudian Majalah Hindia Poetera diubahnya menjadi Indonesia Merdeka

. Sedangkan, sebagai pelopor kemerdekaan bangsa adalah HOS Cokroaminoto yang telah memimpin SI dan menyelenggarakan Kongres Nasional pertamanya pada tahun 1916. Dalam kongres itu, HOS Cokroaminoto sudah memelopori tuntutan Indonesia merdeka atau pemerintah sendiri (zelf bestuur).Nomor wahid , sebagai penggagas pertama KEMERDEKAAN INDONESIA –pada awal abad 19-, dari penjajahan Belanda (kolonialis Eropa), adalah Syarekat Islam. HOS Tjokroaminoto mencitakan negara yang merdeka (zelf Bestur) yang bersendikan kepada Agama Islam.

Dalam kongres-kongres Sarikat Islam nampak semangat dan jiwa merdeka yang sangat kental:

Pada tanggal 26 Januari 1913, diadakan Kongres I Sarekat Islam di Surabaya. Ribuan orang datang berbondong-bondong, jalan-jalan menuju Taman Kota di mana kongres diselenggarakan penuh sesak oleh orang. Kongres tersebut dipimpin oleh Tjokroaminoto dan pada kongres itu beliau menyatakan bahwa Sarekat Islam bertujuan: “…Membangun kebangsaan, mencari hak-hak kemanusiaan yang memang sudah tercetak oleh Allah, menjunjung derajat yang masih rendah, memperbaiki nasib yang masih jelek dengan jalan mencari tambahan kekayaan"

Pernyataan Tjokroaminoto adalah bahasa lain daripada upaya untuk melepaskan diri dari PENJAJAHAN BELANDA yang menginjak KEBANGSAAN, memperkosa hak-hak KEMANUSIAAN, Merendahkan DERAJAT DAN MARTABAT BANGSA.

Pada Kongres nasional pertama SI di Bandung TJOKROAMINOTO menyatakan ideal hubungan Indonesia dengan Belanda sebagai berikut: “Tidaklah layak Hindia –Belanda diperintah oleh Holand, Zoals een landheer zijn percelen beheert (sebagai tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya). Tidaklah wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang diberikan makanan hanya disebabkan oleh susunya. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai suatu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud mengambil hasilnya. Keadaan yang sekarang yaitu negri kita diperintah oleh suatu Staten-General yang begitu jauh tempatnya nun di sana…dan pada saat ini tidaklah lagi dapat dipertanggung jawabkan bahwa penduduknya terutama penduduk pribumi, tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi di dalam masalah-masalah politik, yang menyangkut nasibnya sendiri….Tidak bisa lagi terjadi bahwa seseorang mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk kita tanpa partisipasi kita, mengatur hidup kita tanpa kita”.

Nampak jelas perjuangan SI untuk membangkitkan semangat MERDEKA, dan bangkit berdiri sendiri tanpa TERJAJAH BELANDA. Sekaligus bukti sebagai pelopor kesadaran politik bangsa Indonesia.

Kongres Nasional ke II diselenggarakan di Jakarta melahirkan Program asas dan program Tandzim. Keterangan Asas (Pokok) mengemukakan kepercayaan Centraal Sarekat Islam bahwa: “Agama Islam itu membuka rasa pikiran perihal persamaan derajat manusia…dan bahwasannya itulah sebaik-baiknya agama buat mendidik budi pekertinya rakyat…Partai juga memandang agama sebagai sebaik-baiknya daya upaya yang boleh dipergunakan agar jalannya budi akal masing-masing orang itu ada bersama-sama budi pekerti….dan memperjuangkan agar tambah pengaruhnya segala rakyat dan golongan rakyat…di atas jalannya pemerintahan dan kuasanya pemerintah yang perlu akhirnya akan boleh mendapat kasa pemerintah sendiri (Zelf bestuur).

Semakin jelas perjuangan SI, pada kongres nasional kedua di Batavia ini adalah cita cita Zelf bestuur (pemerintahan sendiri) dengan mengambil dasar Islam sebagai agama mayoritas bangsa indonesia. Lihat juga Program-Asas (Beginsel-program) dan Program-Pekerjaannya (Program van Actie) Syarikat Islam dalam Tafsir Asas dan Proghram Tandzim PSII

Maksud Pergerakan S.I : akan menjalankan Islam dengan seluas-luas dan sepenuh-penuhnya, supaya kita mendapat suatu Dunia Islam yang sejati dan bias menurut kehidupan Muslim yang sesungguh-sungguhnya

Pada tahun 1923, SI mengadakan kongres yang ketujuh di Madiun. Memutuskan untuk mengganti CSI menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Setelah berganti nama menjadi PSI, perkumpulan ini kegiatannya sebagai berikut.

a. Menjalin hubungan dengan gerakan Islam di luar negeri yang disebut Pan Islamisme. Ide ini dikemukakan oleh H. Agus Salim.

b. PSI bersama Muhammadiyah mendirikan badan All Islam Congress di Garut pada 21 Mei 1924 dan karena Volksraad dianggap tidak menguntungkan, maka PSI menjalankan politik non koperasi.

Pada tahun 1927 organisasi ini mengubah haluannya menjadi mencapai kemerdekaan nasional berdasarkan Agama Islam. PSI meningkat menjadi gerakan kebangsaan pada tahun 1927. Pada saat itu, PSI mengubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Perubahan itu terjadi karena masuknya Dr. Soekiman Wirjosandjojo, dalam PSII. Namun, masuknya beliau menimbulkan perpecahan di tubuh PSII. Golongan Tjokroaminoto dan H. Agus Salim (golongan tua) tidak setuju dengan cara-cara Dr. Soekiman, yang berakhir dengan pemecatannya. Ia kemudian mendirikan partai baru yaitu Partai Islam Indonesia (PII). Namun ternyata akibatnya sangat buruk. Maka tak ada cara lain kecuali PSII mencabut pemecatannya. Akan tetapi ternyata tidak bertahan lama. Akhirnya Dr. Soekiman keluar lagi dari PSII. Perpecahan dalam tubuh PSII terus berlanjut dengan keluarnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Akhirnya, PSII terbagi menjadi beberapa aliran, yaitu aliran Kartosoewirjo, aliran Abikoesno, dan aliran Soekiman. Hal itu mengakibatkan kerugian pada pergerakan Islam sendiri, yaitu kedudukannya sebagai partai besar mengalami kemunduran.

Pada zaman penjajahan facicme Jepang (tahun 1942) seluruh kegiatan politik PSII dinyatakan uzur karena tekanan yang kuat dan pelarangan semua kegiatan politik oleh Jepang.

Pernyataan uzur dalam PSII tidaklah berarti PSII membubarkan diri atau bubar, akan tetapi menghentikan sementara kegiatannya karena adanya suatu hal luar biasa yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kegiatan organisasi partai secara formil, kemudian jika keadaan telah memungkinkan maka PSII akan menjalankan kembali aktivitasnya sebagai partai politik.

Hal ini dinyatakan dalan Anggaran Dasar PSII, bahwa: “Sekalian anggota Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) haruslah berkeyakinan dan beri’tiqad, bahwa Partai itu tidak dapat bubar atau dibubarkan. Adapun kalau sekiranya ada udzur baginya, hendaklah dikembalikan kepada firman Allah dalam Al Qur’an surat At Taghabun ayat 16: “Fattaqullaha mastatha’tum”, (Takutlah kamu sekalian kepada Allah dengan sekuat kuatmu).

Akan tetapi, meskipun PSII dalam keadaan uzur, para pemimpin dan kader PSII tetap melakukan berbagai kegiatan baik secara diam diam dibawah tanah maupun kegiatan formil dalam pemerintahan Jepang. Mereka telah turut berperan mengantarkan bangsa Indonesia kedepan pintu gerbang Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, dibentuklah Majelis Syura Muslimin Indnesia sebagai Majelis Permusyawatan Para Ulama Indonesia dan kolompok/organisasi Islam yang ada pada waktu itu dan bukan sebagai partai politik. Idenya sebagai kelanjutan dari MIAI (Al Majlisul Islamil A’la Indonesia) yang didirikan tahun 1937 di Surabaya. Para tokoh Syarikat Islam secara perorangan (bukan mewakili PSII karena PSII masih dalam keadaan uzur) turut serta membentuk Masyumi sebagai lembaga musyawarah ummat Islam Indonesia.

Kemudian setelah keluar pengumuman pemerintah pada awal kemerdekaan agar masyarakat membentuk partai-partai politik, yang dimaksudkan untuk menunjukan kepada dunia luar bahwa kemerdekan Indonesia yang telah diproklamasikan itu didukung dan ditopang oleh kekuatan partai partai politik bangsa Indonesia, maka organisasi Majelis Syura Muslimin Indonesia menjadi partai Politik Islam Masyumi.

Terbentuknya Partai Politik Islam Masyumi merupakan suatu kesalahan karena Masyumi,sesungguhnya didirikan sebagai Majelis Permusyawatan Para Ulama Indonesia dan kolompok / organisasi Islam yang ada pada waktu itu untuk tujuan mendirikan majelis imamah dan bukan untuk menjadi partai politik. Semula, sebagai kelanjutan dari MIAI (Al Majlisul Islamil A’la Indonesia) yang didirikan tahun 1937 di Surabaya untuk menyelesaikan perbedaan dan perselisihan paham dikalangana ummat islam.

Hal ini adalah merupakan suatu kealpaan dan kelengahan tokoh PSII yang tidak menyadari bahwa PSII sedang dalam keadaan uzur (tidak bubar)

Para tokoh PSII seharusnya mendeklarasikan lebih dahulu aktifnya kembali PSII sebagai partai politik Islam dan mengajak para pemimpin Islam itu menggunakan PSII sebagai satu-satunya partai politik Islam dan mencegah berdirinya Masyumi sebagai partai politik Islam karena tindakan tersebut dapat diibaratkan mendirikan sebuah mesjid baru disamping mesjid yang sudah ada dalam sebuah lingkungan. Hukumnya adalah membuat firkah yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al Quran surat Ali Imran (103).

Setelah terlanjur berdirinya partai politik Islam Masyumi,yang didalamnya terdapat para pemimpin dan tokoh-tokoh PSII, maka para tokoh PSII dari Sumatera Barat (Sumatera Tengah pada waktu itu) menyampaikan peringatan kepada para tokoh PSII yang ada dalam Masyumi, bahwa PSII yang sedang uzur harus diaktifkan kembali sebagai partai politik Islam. Maka sebagian besar tokoh PSII yang menyadari dan taat sebagai kader yang telah mengucapkan bai’at sebagai anggota PSII, kembali mengaktifkan PSII pada tahun 1947 di Yogyakarta sebagai partai politik dan keluar dari Masyumi.

Kejadian tersebut menimbulkan salah paham dan friksi yang pertama dari sebagian pemimpin Islam yang ada di Masyumi kepada para tokoh dan kaum PSII yang mengaktifkan kembali PSII, yang dipandang sebagai telah keluar dan tidak taat dalam persatuan Islam dengan mendirikan PSII itu, pada hal keadaannya adalah karena taat kepada azas partai tentang uzur dan taat kepada bai’at yang tercantum dalam anggaran dasar PSII. Kondisi kesalah pahaman ini berkembang dan berlanjut hingga saat ini tanpa pernah adanya klarifikasi serta pemecahan masalah tentang pemahaman arti persatuan dalam ummat Islam dibidang politik.

bersambung ke bag II.....

Dokumentasi Perlombaan Paud 1905 "Bina Auladi"

2013-05-17T11:29:00.000+07:00

Dokumentasi Perlombaan Paud 1905 "Bina Auladi" yang diadakan oleh HIMPAUDI Kec. Ibun. 15 Mei 2013.

Dokumentasi Kegiatan Paud 1905 "Bina Auladi"

2013-05-17T11:15:00.001+07:00

Dokumentasi kegiatan Paud 1905 "Bina Auladi" yang diadkan pada hari kamis 13 Mei 2013, acara ini diadakan dalam rangka syi'ar Pemuda Muslim PAC Ibun.

“Partai Ateis”?

2013-04-05T15:43:00.002+07:00

Ada pernyataan yang patut dicermati dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, yang diekspose pers, Rabu (3/4). Dia menyebutkan, semua partai politik (parpol) di Indonesia bermasalah. Maksudnya, semua parpol punya masalah korupsi alias ada pengurus atau kader parpolnya yang menjadi tersangka kasus korupsi. Pertanyaanya kemudian, adakah parpol yang tidak bermasalah?

Jawaban ini jelas menarik diperbincangkan, dan realitas itulah yang tertangkap insan pers di tengah masyarakat. Pernyataan tersebut tentu menjadi suatu “kesempurnaan” dalih penganut mazhab golput alias “golongan putih”. Mereka menyebut parpol –begitu klaim eksistensinya—golputlah yang sebenanya menjadi pemenang dalam setiap pilkada di Indonesia.

Dalam pesta demokrasi di Jabar umpamanya, golput menyatakan keluar sebagai pemenangnya. Pasalnya, jumlah mereka ada sekitar 11 juta orang, sedangkan perolehan suara pasangan Aher-Dedy –yang di tuduh kubu pasangan Rieke-Teten melakukan kecurangan—hanya setengahnya dari jumlah tersebut. Beberapa pengamat pun mempertanyakan representasi kemenangan Aher-Dedy itu, mengingat warga Jabar ada sekitar 49,1 juta orang. Lalu siapakah warga “parpol golput”?

Mereka itu antara lain generasi muda yang melek politik dan muak terhadap perilaku para politisi dan kader parpol formal. Mereka kecewa kepada para wakil rakyat, yang hobinya bener-benar mewakili rakyat dalam hal hidup mewah, mencuri uang rakyat, pelesiran dengan dalih studi banding, berbuat maksiat, serta tidak adil alias mengutamakan golongan dan parpolnya.

Selain itu, ada pula di antara mereka adalah keluarga besar politisi Muslim yang dulu sempat mengalami kejayaan di masa Partai Masyumi. Ya, mereka itu keluarga besar Syarikat Islam (SI) Indonesia, yang di masa pra reformasi namanya Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1905. Warga SI Indonesia ini bebeda dengan SI lain yang kini bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan atau parpol lain. Mereka tetap istiqomah memegang teguh sikap politiknya sebagaimana dimasa PSII 1905 di pimpin oleh almarhum HM Ch Ibrahim dan H Bustamam, SH. Realitas itu penulis ketahui, baru-baru ini.

Ceritanya, setelah 28 tahun hijrah ke Bandung, penulis di undang mereka dalam acara Diseminasi Generasi Emas Syarikat Islam (Gemasi) untuk bangsa yang di adakan Majelis Pendidikan SI Indonesia Jabar, di Gedung Pusdiklat, Cikeruh Sayang, Kab. Sumedang, Minggu (12/1). Guru ngaji penulis yang mengajarkan berpolitik “sebersih-bersih tauhid-Nya”, HM Mufti kini di amanahkan sebagai Presiden PP SI Indonesia. Dia tetap menyatakan tak tergoda bujukan rayu para politisi yang “cinta dunia” dan gemar berbuat musyrik atau mengotori tauhid-Nya.

Ya, politik SI Indonesia “sebersih-bersih tauhid-Nya”, tentu rada aneh di tengah maraknya perilaku politik “menghalalkan segala cara” di masa kini. Realitas ini bermakna pula, pemenang pesta demokrasi hakikatnya adalah “partai ateis”. Pasalnya, saat korupsi, mereka itu sengaja berperilaku meniadakan Tuhannya alias ateis. Kalau begitu, yang terjadi ialah peratrugan antara “partai golput” versus “partai ateis” atau “partai konspirasi setan”? Achmad Setiyaji/”PR”)***

di kutip dari media harian PR rublik kolom opini, Jum'at (5/4) 2013.

SMK, TOKOH YANG TIDAK DI INGINKAN

2013-03-14T20:25:00.002+07:00

MENGENAL PRIBADINYA (bagian satu)

Jenjang Pendidikan Umum

SMK dilahirkan di Cepu, sebuah kota kecil antara Blora dan Bojonegoro, pada tangal 7 Pebruari 1905. status ayahnya yang termasuk golongan bangsawan (ningrat) dikalangan keraton Solo, penjajahan ini agar dapat bebas melaksanakan kehidupan Islam dengan sempurna, meskipun akhirnya dengan tindakannya ini beliau harus mengorbankan kariernya sebagai calon dokter pada sekolah kedokteran yang menjadi idola masyarakat pada saat itu.

Terlebih lagi setelah beliau bertemu dengan HOS Cokroaminoto di Surabaya, seorang tokoh PSII yang paling menonjol, dan memiliki kharisma kepemipinan yang tinggi . SMK banyak belajar, menyerap ilmu dan akhlak dari tokoh ini, terutama dalam bidang tauhid dan politik Islam. Setelah dikeluarkan dari NIAS tahun 1927, beliau berketetapan hati untuk tinggal bersama HOS Cokroaminoto dirumahnya, sekaligus menjadikannya sebagai guru dan pemimpin yang dapat membimbing dirinya dalam melaksanakan pengabdian kepada Alloh, dan dalam perjuangan menegakkan Dienullah Al-Islam. Mulai saat itu beliau diangkat sebagai sekretaris pribadi oleh HOS Cokroaminoto, dan fungsi ini berlanjut sampai 1929.

Sebagai pembantu dan sekertaris pribadi, beliau banyak memberikan ide-ide dan gagasan-gagasan yang Islami terhadap HOS Cokroaminoto dalam mempertegas garis Islamnya, terutama dalam mempertahankan dan merealisasikan politik Hijrah PSII, yang telah diputuskan oleh kongres.

Hal inilah yang menyebabkan HOS Cokroaminoto semakin percaya kepada diri SMK, bahwa ia benar-benar seorang kader muslm mujahid yang militan, yang telah dipercayai untuk melanjutkan perjuangan Islam ini. Maka pada kongres tahun 1931, beliau diangkat menjadi sekertaris jendral PSII. Sampai akhir hayat cokroaminoto yang wafat pada tahun 1934. Pada periode ini, periode bersatunya SM kartosuwirya dengan cokroaminoto, akan semakin jelas perjuang PSII, yang semakin berusaha memurnikan azas dan warna islamnya dari campuran – campuran lainnya semacam nasionalisme sekuler, Sosialisme dan komunis.

Akibatnya cokroaminoto dan PSII-nya ditinggalkan dan diisolir oleh tokoh-tokoh Sosialis dan Komunis, yang dulu pernah bersama-sama dalam syarikat islam. Apalagi setelah ditetapkan politik hijrah sebagai politik resmi dari PSII, semakin banyak tokoh –tokoh yang mengecam dan keluar dari PSII. Bila dilihat dari lahiriahnya memnag PSII semakin kecil dan lemah, akibat sikap hijrah ini, tetapi dihadapan Alloh bukan lah demikian, sebaliknya PSII semakin bernilai dan semakin dekat dengan karunia Alloh. Sebab yang dinilai Alloh robbul’izzati bukan lah besarnya kuantitas melainkan tingginya kualitas dan kebersihan Iman

ARSIP PENGAJIAN SYARIKAT ISLAM INDONESIA II

2013-02-28T22:16:00.003+07:00

ARSIP PENGAJIAN SYARIKAT ISLAM INDONESIA

MINGGU 17 FEBRUARI 2013

ARSIP PENGAJIAN SYARIKAT ISLAM INDONESIA

2013-02-28T21:31:00.001+07:00

ARSIP PENGAJIAN SYARIKAT ISLAM INDONESIA

MINGGU 17 FEBRUARI 2013

BUKAN SELINGKUH, TAPI………….!!

2013-02-27T18:41:00.003+07:00

Jangan kau tuduh aku
Tuduh aku selingkuh
Sadarkah ucapanmu adalah doamu
Jangan kau tuduh aku
Tuduh aku selingkuh
Sadarkah tuduhanmu
Akhirnya yang ajariku ‘tuk selingkuh
Jangan kau tuduh aku
Tuduh aku selingkuh
Sadarkah ucapanmu adalah doamu
Dan jangan kau tuduh aku
Tuduh aku selingkuh
Akhirnya yang ajariku ‘tuk selingkuh

Reff:

Makanya kamu jangan sembarangan berkata
Karena setiap kata adalah doa
Inilah akibatnya kau sering menuduhku
Inilah akibatnya kamu memojokkanku
Akhirnya aku selingkuh
Makanya kamu jangan sembarangan berkata
Karena setiap kata adalah doa
Inilah akibatnya kau sering menuduhku
Inilah akibatnya kamu memojokkanku
Inilah akibatnya kau sering menuduhku
Inilah akibatnya kamu memojokkanku
Akhirnya aku selingkuh

Lirik Lagu Wali Band “Jangan Tuduh Aku”

Walau tidak mutlak sya’ir di atas ada benarnya pula, kecenderungan psikologis orang kalau terus di tuduh atau di pojokkan “mungkin” akan berbuat juga, missal seorag suami yang terus menerus di tuduh melakukan perselingkuhan bahkan cenderung di pojokkan, bisa saja dia berfikir akan melakukannya juga, hal itu “wajar” bagi sebagian orang. Lah…kan gua udah lu tuduh apa boleh buat…!!!

PERSELINGKUHAN dalam wujud dan motif apapun dalam Agama Islam sangat di larang, di benci bahkan di haramkan, sudah barang tentu karena banyak madarat yang di timbulkan oleh perbuatan itu.

PERSELINGKUHAN tidak selalu berwujud zina alias mesum. Dalam perjalanan bangsa kita Indonesia tercinta banyak sekali kita jumpai perselingkuhan dalam bentuk dan model yang berbeda-beda, perselingkuhan Idiologi Islam, Komunis dan Nasionalis melahirkan anak haram yang berbentuk idiologi NASAKOM ala Soekarno. Yang terbukti tidak mampu membenahi rumah Indonesia ini.

PERSELINGKUHAN tidak selalu berwujud zina alias mesum. Tetapi, bisa juga berujud memanfaatkan kekuasaan dan kedudukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Perselingkuhan semacam ini, terjadi hampir di segala bidang. Banyak pejabat negara yang menjadi komisaris utama di berbagai perusahaan. Akibatnya, geliat binis dan ekonomi nasional dilakukan tanpa mengikuti kaidah semestinya, dan cenderung potong kompas, dengan menggunakan pisau kekuasaan yang melekat pada diri pejabat yang dijadikan beking dengan sebutan pendiri dan komisaris (pemegang saham).

Berubahnya konstelasi politik dan ekonomi pasca-Soeharto membuat kekuasaan tersebar serta pengaruh politiknya terbatas. Akibatnya, upaya untuk mendapatkan kemudahan dan proteksi politik dalam berbisnis makin rumit dan berbiaya tinggi. Semakin banyak kelompok politik yang harus didekati dan disuap, sehingga biaya transaksi malah melampaui keuntungan dari rente.

Corporate state merupakan negara yang penguasanya berkolaborasi dengan para pengusaha, baik dari dalam maupun luar negeri, atau penguasa sekaligus pengusaha. Dimana-mana terjadi kapitalisasi pendidikan, privatisasi sumberdaya alam, BUMN dijual, kapitalisasi layanan publik dan kapitalisasi politik. Negara menjadi instrumen kepentingan bisnis dan mengabdi kepada pemilik modal yang sebagian besar merupakan perusahaan asing dari negara besar seperti AS. Penguasa menjadi pelayan bagi kepentingan asing sembari mereguk manfaat bagi dirinya dan kelompoknya.

Perselingkuhan pejabat dan pengusaha sudah terbukti merugikan rakyat, merugikan perekonomian nasional, namun hal itu masih saja berlangsung hingga kini. Padahal, bila geliat usaha hasil perselingkuhan itu mengalami musibah, maka muncul ketidak-adilan dan diskriminasi.

Apabila penguasa berselingkuh dengan pengusaha, akan melahirkan Fir’aunisme diktator. Jika pengusaha menjilat penguasa, niscaya Qarunisme serakah akan merajalela. Keduanya, sosok tercela dalam membangun negara yang adil dan sejahtera. Akibatnya, rakyat menderita, kesengsaraan kian merata.

Fenomena yang berkembang di masyarakat dewasa ini ada istilah yang lazim di ungkapkan oleh sebagian orang bahwa ‘selingkuh itu indah’. Setelah kita teliti hal itu hanya ada pada perselingkuhan antara sastra dan budaya, jika memang hubungan keduanya itu di anggap perselingkuhan. Buktinya ragam ekspresi sastra di Indonesia bisa di maknai sebagai sebuah politik identitas pendakuan diri, perihal ‘kelas’ dan jati diri.

Syariah pun menjadi Solusi.

“maka nikahilah wanita-wanita kamu senangi: dua, tiga atau empat”. QS An-Nisa (4): 3.
Solusi dari semua permasalahan perselingkuhan itu adalah Syari’at. Penggalan ayat di atas merupakan intruksi dari Alloh SWT, apabila kita saggup untuk berbuat adil kita di perbolehkan untuk menikahi wanita lebih dari satu dan jangan melebihi empat, yang konon katanya di akhir jaman ini perbandingannya adalah satu berbanding 73, tentu dalam hal ini visi dan misi dari pernikahan yaitu membangun Bahtera rumah Nuh tidak pula di lupakan… !!!

REAL COUNT SEMENTARA PILBUB DAN PILGUB

2013-02-24T18:31:00.003+07:00

Real count sementara perolehan suara PILBUB Kab. Sumedang, di layar KPU jam 17:28, namun suara yang masuk ke KPU baru sekitar 10-15%, kemungkinan perubahan akan sangat besar, ril dilapangan menurut patauan Wartawan SII Kab. Sumedang yang unggul adalah no 7, pasangan Cabub/Cawabub Hes-Hade.

Menarik di tunggu hasil selanjutnya, beberapa Sumber mengatakan kemungkinan sengketa politik pemilihan Bupati Sumedang akan rumit, mengingat banyaknya calon dan money politik yang kental..

Untuk PILGUB JABAR No 1 = 1,68%, No. 2 = 12,16%, No. 3 = 24,71%, No. 4 = 32,38%, No. 5 = 29,07% QUICK COUNT 100% SMRC

NARSISNYA DUA ADMIN SI INDONESIA

2013-02-24T08:28:00.000+07:00

NARSISNYA DUA ADMIN SI INDONESIA - Pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2013 SI Indonesia Kabupaten Sumedang mendapatkan kunjungan dari kang Jatmika selaku Sekertaris Umum Wilayah "SEPMI", dan keesokan harinya pada hari Ahad pukul 07 : 24 saudaraku ini beranjak pulang dan meninggalkan Kabupaten Sumedang.

Mohon maaf saudaraku saya tidak bisa mengantar pulang, dan saya tidak bisa menjamu anda dengan baik, dan semoga anda tidak menyesal telah mengunjungi kami di Sumedang, Selamat menempuh perjalanan saudaraku, semoga selamat sampai tujuan, doaku dan yang lainnya menyertaimu, dan semoga Ridho Alloh senantiasa menyertaimu, TERIMAKASIH ATAS PENGORBANAN WAKTUNYA..

Mohon maaf bagi anda yang ilfil karena dampak melihat admin SI Indonesia yang narsis ini, nya nyuhunkeun dihapunten we atuh, GKGKGKGKGKG....

TUNTUNAN DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH

2013-02-24T03:37:00.000+07:00

Pengumuman:

Insya Alloh hari ini 24 Februari 2013, seluruh warga masyarakat Jawa Barat, dan Sumedang akan menentukan nasibnya 5 tahun kedepan. khusus bagi kaum SI Indonesia, DPW SI Indonesia Propinsi Jawa Barat mengeluarkan TUNTUNAN SIKAP & AMALIAH. berikut tuntunan dalam menggunakan hak pilih;

TUNTUNAN DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH - Menggunakan hak pilih adalah hak dasar politik setiap warga Negara. Bagi Kaum Syarikat Islam Indonesia Jawa barat, hendaknya hati-hati, cerdik, teliti, cermat serta dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. selain itu pula, DPC dan PAC hendaknya membicarakan hal itu dengan sesama anggota dengan tetapberpedoman pada kitab Alloh, Sunnah Rosul Nyata, Program Asas dan Program Tandhim serta AD/ART SI Indonesia. Hal ini perlu dilakukan supaya tidak terjadi salah pengertian, tidak menimbulkan ekses serta tetap menjaga keutuhan kaum SI Indonesia demi kelangsungan dan kesinambungan kehidupan organisasi dan perjuangan.

Berkenaan dengan penggunaan hak pilih bagi Kaum Syarikat Islam Indonesia, maka DPW SI Indonesia memandang perlu untuk menyampaikan kriteria calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur yang diharapkan sebagai berikut:

Cagub/Cawagub yang dikenal secara meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah Muslim, Beriman dan bertakwa kepada Alloh SWT, Tauhidnya bersih, cukup ilmu, cakap bekerja, shaleh serta berakhlak mulia.
Cagub/Cawagub yang diketahui secara meyakinkan, bahwa yang bersangkutan meyakini bahwa Kitab Alloh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang Nyata adalah hukum tertinggi sesuai dengan keyakinan kaum SI Indonesia.
Cagub/Cawagub yang diketahui secara meyakinkan berkeendak memperjuangkan berlakunya Syari'at Islam dengan seluas-luasnya dan sepenuh-penuhna di Jawa Barat.
Cagub/Cawagub yang bersedia dan berkesanggupan untukmenjadikan Jawa Barat sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia dalam perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945.
Cagub/Cawagub yang memiliki komitmen mempertahankan keutuhan kedaulatan NKRI dan juga keutuhan kedaulatan Propinsi Jawa Barat.
Cagub/Cawagub yang bersedia dan rela mendarmabaktikan dirinya untuk mengangkat harkat derajat kaum duafa serta membangun Jawa Barat menjadi Provinsi yang sejahtera lahiriah dan bahagia batiniah bagi segenap warganya.
Cagub/Cawagub yang Siddiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah di dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin Jawa Barat.

Harap dijadikan pedoman dalam menentukan pilihan....

DPW SEPMI JAWA BARAT: Ustadz Matius, Pengakuan Mantan Misionaris

2013-02-22T10:51:00.001+07:00

DPW SEPMI JAWA BARAT: Ustadz Matius, Pengakuan Mantan Misionaris:

Kegiatan Muhadharah Santri Ponpes Al-i'tisham Bandung

2013-02-21T00:38:00.001+07:00

Muhadharah Santri Ponpes Al-i'tisham Bandung

Mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Swt

PEDOMAN DASAR GERAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD 1905)

2013-02-21T00:17:00.000+07:00

Sekapur Sirih

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

“…………..Anak-anakku semuanya, kalau kamu sudah dapat pendidikan Islam dan kalau kamu sudah sama dewasa, ditakdirkan Allah SWT yang maha luhur, kamu dijadikan orang tani, tentu kamu bisa mengerjakan pertanian secara Islam; kalau kamu ditakdirkan menjadi saudagar, jadilah saudagar secara Islam; kalau kamu ditakdirkan menjadi prajurit, jadilah prajurit menurut Islam; dan kalau kamu ditakdirkan menjadi senopati, jadilah senopati secara perintah Islam. Hingga dunia diatur sesuai dengan azas-azas Islam………”

(Amanat Alm HOS Tjokroaminoto kepada murid murid sekolah Jogjakarta, 24 Agustus 1925)
PEDOMAN DASAR GERAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD 1905) - Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya transfer nilai-nilai, pengetahuan dan budaya yang dilangsungkan secara berkesinambungan sehingga nilai-nilai itu dapat menjadi sumber motivasi dan aspirasi serta tolok ukur dalam perbuatan dan sikap maupun pola berpikir.

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani antar bidang material dan spritual, antara bekal keduniaan dan ukhrawi, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara berimbang.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan hal yang sangat penting sebab merupakan hulu dalam pengembangan sumber daya manusia; PAUD merupakan bagian kebutuhan mendasar bagi peletakan watak dan perilaku dalam kehidupan seorang manusia selanjutnya.

Sebagai titik sentral strategi pembangunan sumber daya manusia dan sangat fundamental, PAUD memegang peranan penting dan menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya, sebab merupakan fondasi dasar bagi kepribadian anak.

Syarikat Islam Indonesia berkepentingan dengan PAUD, karena hal tersebut merupakan fondasi awal dari suatu proses pewarisan nilai kejuangan, transformasi ideologi dan orientasi kehidupan Islam yang sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya yang hasilnya akan terasa dalam jangka panjang (25 tahun). Ini merupakan politik pendidikan Islam yang diemban SI Indonesia.

Diharapkan, dengan penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang terencana dan berkesinambungan, anak yang mendapatkan pembinaan sejak dini akan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan fisik maupun mental yang akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar, etos kerja, produktivitas, pada akhirnya anak akan mampu lebih mandiri dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya serta mampu menjadi Generasi Emas yang dapat menjadi pelanjut perjuangan dan pergerakan Syarikat Islam Indonesia.Amin…

بِاللّٰهِ فِى سَبِيْلِ الْحَقِّ

1 November 2012/ 1 Muharam 1434 H
PENGURUS WILAYAH MAJELIS PENDIDIKAN SYARIKAT ISLAM INDONESIA
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua Umum, Sekretaris Umum,

UAN LUKMANUL HAKIM HELMI EMALY HUSNI

PEDOMAN DASAR GERAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 1905

2013-02-21T00:03:00.001+07:00

Sambutan Pimpinan Pusat
MPSI INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

PEDOMAN DASAR GERAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 1905 - Syarikat Islam Indonesia memandang bahwa dengan pendidikan manusia mampu membebaskan dari kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan dan penjajahan. Dengan pendidikan dapat membuka manusia yang semula tidak berpengetahuan menjadi berpengetahuan, yang semula tidak kreatif menjadi kreatif produktif sehingga mengetahui akan hak hak sebagai pribadi dan warga masyarakat.

Prinsip pokok pelaksanaan pendidikan Syarikat Islam Indonesia yang perlu diperhatikan. Pertama, keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu agama. Kedua, mementingkan perasaan kebangsaan. Ketiga, melawan segala adat dan cara pendidikan yang sifat dan nafsunya akan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan dari setiap individu manusia.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat penting dan mendasar, hal ini merupakan Periode pertama dalam pengembangan sumber daya manusia. Periode emas dalam tumbuh kembang anak yang hanya terjadi sekali dalam kehidupan manusia yang dimulai sejak lahir hingga usia delapan tahun .

Pedoman Dasar Gerakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1905 MPSI Indonesia Jawa Barat menyajikan informasi, petunjuk dan pelaksanaan dapat dijadikan pegangan dan acuan umum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Kaum Syarikat Islam Indonesia khususnya dan masyarakat Jawa Barat umumnya.

Billahi Fie Sabilil Haq.

Wassalamu ‘alaikum War. Wab.

Jakarta, 1 Muharram 1434 H

15 Nopember 2012 M

Pengurus Pusat

Majelis Pendidikan Syarikat Islam Indonesia

Drs. H. Dede Alwi Nurdin, M.SI.
Sekretaris Umum

DAFTAR EMAIL WANITA SI INDONESIA JAWA BARAT

2013-02-18T06:45:00.000+07:00

DAFTAR EMAIL WANITA SI INDONESIA JAWA BARAT - Untuk mendapatkan passwordnya silahkan hubungi Ibu "Nunung Kaniawati" atau bisa menghubungi saya (No Kontak : 082121581628) atau di email (siisumedang@gmail.com) atau di FACEBOOK Syarikat Islam Kabupaten Sumedang.

wanitasiindonesiagarut@gmail.com
wanitasiindonesiamajalengka@gmail.com
wanitasiindonesiasukabumi@gmail.com
wanitasiindonesiakabbandung@gmail.com
wanitasiindonesiakotabandung@gmail.com
wanitasiindonesiatasik@gmail.com
wanitasiindonesiapurwakarta@gmail.com
wanitasiindonesiasubang@gmail.com
wanitasiindonesia.kbb@gmail.com
wanitasiindonesia.cimahi@gmail.com
wanitasiindonesia.banjar@gmail.com
wanitasiindonesia.ciamis@gmail.com
wanitasiindonesia.bogor@gmail.com
wanitasiindonesia.indramayu@gmail.com
wanitasiindonesi.cianjur@gmail.com
titinsuhartini.jabar@gmail.com (Ketua PW SII)

Struktur Kepengurusan SII Cabang Garut

2013-02-11T18:06:00.001+07:00

Keputusan Musyawarah Syarikat Islam Indonesia Cabang Garut (Ahad 10 Februari 2013)

Masa Jihad 2013-2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN	CABANG GARUT
Ketua Dewan	Dr H. Asep Ahmad Hidayat, MA.
Wakil Ketua Dewan	Drs. H. Dede Alwi, M.Si.
Bendahara	H. Lili
Ketua Cabang	H. Dede Rahmat
Wakil Ketua Cabang	Ulloh Saefulloh
Sekretaris	Zaky Syiroz
Wakil Sekretaris	Dadang Munawar
Bendahara	Ate Sopian

Lahirnya Institut Suffah (bag II)

2013-02-10T09:39:00.001+07:00

Lahirnya Institut Suffah Bag II - Kebanyakan yang datang sebagai siswa disini adalah para pemuda yang berasal dari daerah Priangan, ada juga yang dari jauh, seperti dari Banten, Wonorejo, Cirebon bahkan dari Tolo-Toli Sulawesi Utara. SM. Kartosuwiryo selaku pemimpin lemabaga ini banyak mengambil peranan aktif dalam pengelola pengkaderan ini, beliau memegang pelajaran ilmu tauhid, untuk menanamkan aqidah dan keyakinan para siswa.

Diuraikan pengertian kalimah : Laa Ilaha Iallah yang merupakan dasar dan sumber ilmu tauhid dan juga merupakan dasar serta sumber segala aspek kehidupan umat Islam. Uraiannya secara sepintas bias kita lihat seperti dibawah ini.

Artinya: tidak ada yang maujud kecuali atas izin dan takdir Allah.

Hal ini untuk membulatkan aqidah dan keyakinan, bahwa setiap kejadian, baik yang terjadi atau menjadi, baik yang disengaja oleh manusia ataupun tidak, baik yang sesuai dengan keinginan atau tidak, yang bersifat biasa atau luar biasa, yang manis dan yang pahit, yang baik maupun yang buruk, itu semua adalah kudrat dan iradat Allah, atas kuasa dan kehendak Allah SWT.

Disini posisi makhluk termasuk manusia tidak ada peran sama sekali yang berpengaruh dalam mewujudkan sesuatu, ia hanya dijadikan saluran dan sambungan belaka. Daya ikhtiar dan akal pikiran manusia, bagaimanapun besarnya tidak akan mampu mewujudkan sesuatu, tanpa izin dan kuasa Allah. Ikhtiar dan akal manusia hanya berfungsi sebagai sarana dan penyambung dari kuasa dan kehendak Allah Yang Maha Mutlak. Karena itu manusia harus menyadari akan kelemahan dan kekerdilannya dihadapan Allah rabbul izzati. Segala hidup dan kehidupan, bergantung mutlak kepada kuasa dan kehendak Allah, manusia tidak punya daya dan kuasa sedikitpun, kecuali atas kehendak dan kuasa Allah. Inilah yang dikatakan wahdatul wujud.

Artinya: Tidak ada yang berhak disembah atau diibadati kecuali Allah.

Setelah meyakini wahdatul wujud, artinya segala sesuatu yang maujud selain Allah, itu semua bergantung kepada kudrat dan iradat Allah, kita harus meyakini bahwa semua yang dijadikan atas takdir Allah itu tidak ada yang sia-sia, tetapi semua kejadian itu dijadikan untuk saran dan medan pengabdian manusia kepada Allah. Seorang mukmin harus bertekad bahwa segala takdir yang menimpa dirinya, dimana saja, kapan saja, dan bagaimana saja, akan dijadikan sarana beribadah dan mengabdi kepada Allah sebab kalau kosong dari nilai ibadah kepada Allah dia akan terjebak kedalam syirik (mengabdi kepada selain Allah), atau maksiat (durhaka kepada Allah). Hal ini bias disebut wahdatul ma’bud atau tauhidul ibadah.

Artinya: Tidak ada yang dicari untuk ditaati dan dicari untuk dihindari, kecuali peintah dan larangan Allah.

Setelah meyakini bahwa setiap takdir yang dating kepada kita adalah untuk sarana ibadah (pengabdian) kepada Allah, mka kita harus yakin bahwa setiap takdir yang dating kepada kita itu mengandung printah dan larangan Allah yang terperinci, perintah melaksanakan system hidup yang telah digariskan Allah (Al-Islam) dan larangan melaksanakan system hidup yang bukan dari Allah, pada setiap tempat, setiap saat dan setiap keadaan. Kita harus berusaha mewarnai kehidupan kita sehari-hari dengan warna Islam saja, jangan sampai saatpun kita lepas dari nilai Islam, yang telah kita yakini sebagai satu-satunya dinullah; system hidup yang telah digariskan Allah yang dapat membawa kemaslahatan kehidupan di dunia dan akhirat. Inilah wahdatul matlub artinya kebulatan gerak dan langkah sepanjang aturan-aturan Allah.

Artinya: Tidak ada yang dituju atau yang dimaksud kecuali keridlaan Allah.

Setelah kita berjalan di jalan Allah, dengan melaksanakan system Islam dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari, jangan sampai kita menyimpang dari arah dan tujuan yang hakiki yaitu keridlaan Allah. Jauhkan diri kita dari sifat riya, takabur, ambisi, dan tujuan-tujuan duniawi lainnya yang bias menghapuskan nilai amal kita.

Jadi, kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya melaksanakan system-sistem Islam dan menjauhi system thaghut itu tujuannya semata-mata ikhlas mencari keridlaan Allah, bukan yang lainnya. Inilah wahdatul maqsud (satu tujuan hanya untuk Allah).

Empat pembahasan diatas itu adalah merupakan inti dari ajaran tauhid yang diterapkan dalam Institut Suffah, dalam usaha membentuk pribadi muwahhid (serba satu), satu dalam aqidah, satu dalam niat (niat ibadah), satu dalam perbuatan, yaitu menurut system Allah, dan satu dalam tujuan yaitu mencari ridla Allah. Dalam istilah lain dikatakan minallah (dari Allah), ‘alallah (diatas jalan Allah) dan ilallah (menuju keridlaan Allah).
Disamping ilmu tauhid dan ilmu-ilmu Islam lainnya, seperti ‘ubudiyah, akhlak, tasawuf, juga ilmu pengetahuan umum, dan keterampilan diajarkan disini, seperti bahasa Belanda, bahasa Arab, bercocok tanam, menenun dan membuat anyaman-anyaman. Kemudian pada awal tahun 1944 dalam masa penjajahan Jepang, Institut Suffah meningkatkan aktifitasnya menjadi pusat latihan militer untuk daerah Priangan. Dari sana terbentuklah kesatuan militer yang bernama “sabilillah” yang nantinya menjadi inti Tentara Islam Indonesia (TII) dikemudian hari.

Demikianlah sekilas pintas melihat dasar, system, kurikulum, dan tujuan pendidikan serta pengkaderan lembaga Suffah, yang sangat berbeda dengan system pendidikan Islam lainnya, semacam pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah yang tidak mempunyai arah yang pasti dalam perjuangan menegakkan Islam juga di Suffah ini diselenggarakan system baiat, yaitu ikrar dan janji setia kepada Allah yang disaksikan oleh pimpinan, yang merupakan syarat berjama’ah dalam Islam sehingga mereka terikat dengan sikap; mendengar dan taat terhadap pimpinan, juga ukhuwah atau persaudaraan di kalangan para siswanya terjalin kuat.

Dwilogi Puisi Buya Hamka

2013-02-09T15:42:00.002+07:00

Dwilogi Puisi Buya Hamka- Buya Mohammad Natsir, Sebuah Teladan yang Jarang

Kepada Saudaraku M. Natsir

Meskipun bersilang keris di leher
Berkilat pedang di hadapan matamu
Namun yang benar kau sebut juga benar
Cita Muhammad biarlah lahir
Bongkar apinya sampai bertemu
Hidangkan di atas persada nusa
Jibril berdiri sebelah kananmu
Mikail berdiri sebelah kiri
Lindungan Ilahi memberimu tenaga
Suka dan duka kita hadapi
Suaramu wahai Natsir, suara kaum-mu
Kemana lagi, Natsir kemana kita lagi
Ini berjuta kawan sepaham
Hidup dan mati bersama-sama
Untuk menuntut Ridha Ilahi
Dan aku pun masukkan
Dalam daftarmu …….!

Puisi ini ditulis oleh Buya HAMKA dalam salah satu sidang konstituante, setelah mendengar isi pidato M.Natsir yang menawarkan Islam sebagai sistem negara

Sajak berbalas dari M. Natsir untuk Buya Hamka

Saudaraku Hamka,

Lama, suaramu tak kudengar lagi
Lama…
Kadang-kadang,
Di tengah-tengah si pongah mortir dan mitralyur,
Dentuman bom dan meriam sahut-menyahut,
Kudengar, tingkatan irama sajakmu itu,
Yang pernah kau hadiahkan kepadaku,
Entahlah, tak kunjung namamu bertemu di dalam ”Daftar”.
Tiba-tiba,
Di tengah-tengah gemuruh ancaman dan gertakan,
Rayuan umbuk dan umbai silih berganti,
Melantang menyambar api kalimah hak dari mulutmu,
Yang biasa bersenandung itu,
Seakan tak terhiraukan olehmu bahaya mengancam.
Aku tersentak,
Darahku berdebar,
Air mataku menyenak,
Girang, diliputi syukur
Pancangkan !
Pancangkan olehmu, wahai Bilal !
Pancangkan Pandji-pandji Kalimah Tauhid,
Walau karihal kafirun…
Berjuta kawan sefaham bersiap masuk
Kedalam ”daftarmu” … *
Saudaramu,
Tempat, 23 Mei 1959

*Sajak ini ”ditengah-tengah sipongah mortir”, tanggal 23 Mei 1959 sesudah tersiar pidato Prof. Dr. Hamka di Gedung Konstituante Bandung, yang antara lain menegaskan, “bahwa trias politika sudah kabur di Indonesia, demokrasi terpimpin adalah totalitarisme, Front Nasional adalah partai ”Negara”. “Dan janganlah dipilih hidup ini bagai nyanyian ombak hanya berbunyi ketika terhempas di pantai Tetapi jadilah kamu air-bah, mengubah dunia dengan amalmu…” Kipaskan sayap mu di seluruh ufuk, Sinarilah zaman dengan nur imanmu, Kirimkan cahaya dengan kuat yakinmu, Patrikan segala dengan nama Muhammad.

(Mohammad Natsir)

“Jangan Berhenti Tangan Mendayung, Nanti Arus Membawa Hanyut……….” Pesan Kemerdekaan Buya M Natsir. Poerjoeangan Beloem Oesai Boeng……………….!!!!

Adakalanya ada nakhoda berpirau melawan arus. Tapi berpantang ia bertukar haluan, berbalik arah. Ia belum pulang. MOHAMAD NATSIR.

“Kalau Aku Mati, Ikuti Natsir…” Pesan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Ini wijhah yang hendak di tuju.
Ini shibgah yang hendak di pancangkan ;
“rasa berpantang putus asa,
bertawakkal dalam melakukan kewajiban sepenuh hati,
dengan tekad tidak terhenti sebelum sampai,
yang ditujukan kepada keridhaan Allah jua”.

Lahirnya Institut Suffah (bag. I)

2013-02-09T15:19:00.003+07:00

Bermaksud mencontoh pola Rosulullah SAW pada awal pergerakan hijarhnya ke Yatsrib, dengan membentuk masyarakat yang Islami dan lembaga pendidikan dan pengkaderan, maka SM. Kartosuwiryo berusaha mendirikan sebuah lembaga pendidikan dan pengkaderan yang bernama ”Institu Suffah”.Lembaga ini diharapkan menjadi modal utama dalam usaha melahirkan ” Darul Islam” dikemudian hari. Gagasan ini sesungguhnya sudah lama dicanangkan, dicetuskan sejak kongres partai tahun 1937 di Surabaya.

SM. Kartosuwiryo yang sungguh mengerti akan pentingnya lembaga kaderisasi kepemimpionan, dan yang memberi perhatian pada bidang ini dalam brosur hijarahnya, diberi kepercayaan untuk mendirikan ”suatu lembaga yang direncanakan guna melatih kader-kader pimpinan Islam yang militan” oleh kongres partai saat itu. Tetapi ketika pimpinan PSII memutar haluan politiknya ke parlemen, maka partai tidak ada lagi minat terhadap rencana tersebut. Namun SM. Kartosuwiryo dengan kesungguhan hati meneruskan persiapan guna pembentukan lembaga pengkaderan dan penyesuain gagasan itu dengan pola pejuanagn Rasulullah SAW. Lembaga yang dimaksudkannya tidak lagi terikat dengan PSII lama, pimpinan Abi Kusno cs, yang dirasakannya telah mengkhianati perjuangan umat Islam Indonesia. Lembaga ini akan menjadi lembaga pendidikan yang terikat dan diawasi oleh PSII kedua, tegasnya PSII hijrah.

Setelah rencana ini disahkan oleh kongres kedua pada bulan Maret 1940, didirikanlah ”Institut Suffah” yang berlokasi di Malangbong. Dengan institut ini paling tidak ada dua target yang dapat digarap. Petama, membentuk para mujahid, kader-kader militan, yang kuat aqidahnya dan menguasai ilmu Islam, yang nantinya mampu menggerakkan jihad fi sabilillah, termasuk jihad dalam arti fisik- menumbangkan dominasi penguasa-penguasa dzalim, dalam rangka menegakkan daulah islamiyah. Kedua, menciptakan masyarakat yang islami, dengan mulai dari pengenalan dan penerapan nilai dan sistem hidup Islam bagi setiap pribadi. Masyarakat Malangbong dan sekitarnya menjadi obyek dari pelaksanaan program ini, yang bisa diharapkan menjadi basis kekuatan dan pusat komando gerakan jihad umat Islam di kemudia hari. Jihad adalah merupakan tindak lanjut daripada hijrah, sebab sikap hijrah tidak dianggap absah bila tidak diiringi dengan jihad.

Lembaga pendidikan Suffah ini disusun menurut sistem pesantren dan madrasah, yang menghasilkan hubungan yang sangat erat dan akrab antara guru dan murid/siswa. Guru disini, disamping sebagai pendidikan dan pengajar juga berfungsi sebagai contoh suri tauladan bagi siswanya dalam menerepkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus sebagai pemimpin dan pembimbing yang membawa para siswanya ke arah mardlatillah di dunia dan akhirat. Disini para siswa akan digembleng selama 4-6 bulan, sehingga mereka menjadi kader mujahid yang tangguh dan militan, yang bisa diharapkan menanamkan dan menyebarkan ide serta cita-cita Islam dikalangan masyarakat dimana mereka akan kembali.

Lahirnya KPK PSII

2013-02-08T17:08:00.002+07:00

Lahirnya KPK PSII - Ternyata Abikusno, Aruji Kartawinata, Wondo Amiseno, dan kawan-kawannya belum siap mental untuk menghadapi resiko pada pelaksanaan sikap hijrah itu. Semangat hijrahnya yang menggebu-gebu pada beberapa tahun belakangan ini, dengan melaksanakan tindakan tegas kepada setiap penentangnya seperti skorsing yang dijatuhkan kepada H. Agus Salim, Moh. Roem, dan kawan-kawannya dari barisan Penyadar, ternyata kandas, setelah melihat kenyataan betapa sulit dan rumitnya perjalanan ini.

Tekanan dan kecurigaan dari pemerintah Belanda terhadap partai- partai yang berhaluan non-kooperasi yang semakin hari semakin ketat, dan menurunnya kuantitas anggota- anggota PSII yang merosot sangat drastis, akibat pengaruh provikasi dari orang- orang Barisan Penyadar, adalah faktor- faktor yang mendorong Abi Kusno cs berputar haluan, meninggalkan politik hijrah beralih kepada garis parlementer. Pada tahun 1938, Abi Kusno mepelopori terbentuknya GAPI (Gabungan Politik Indonesia), dia berusaha merangkul bekas- bekas musuhnya yang menentang hijrah, di antaranya Mr. Sukiman yang menjadi ketua PII (Partai Islam Indonesia) dan H. Agus Salim dengan Barisan Penyadarnya, untuk masuk bergabung ke dalam GAPI, sebagai suatu federasi partai politik Indonesia, yang tujuannya untuk membentuk parlemen yang benar- benar representatif. Tindakan Abi Kusno ini sama sekali di luar pengetahuan SM. Kartosuwiryo, yang saat ini menjabat sebagai wakilnya (wakil presiden PSII). Setelah mengetahui akan hal itu, Kartosuwiryo beruasaha menegur Abi Kusno agar menarik kembali langkahnya yang sudah menyimpang dari garis hijrah.

Namun Abi Kusno tidak menanggapinya, bahkan ia membujuk Kartosuwiryo agar mau merubah haluan. Dengan alasan, bahwa hijrah itu adalah salah satu taktik perjuangan saja, bukan prinsip, sehingga bisa berubah menurut tuntutan situasi dan kondisi. Maka untuk situasi semacam sekarang ini, demi menyelamatkan dan mempertahankan partai dari kesulitan dan kebangkrutan, perlu adanya perubahan taktik/siasat, dari hijrah ke parlementer, dari non- kooperatif ke kooperatif. Kartosuwiryo menolak mentah-mentah ajakan ini, karena menurut pendirirannya, bahwa hijrah bukanlah sekedar taktik, melainkan suatu prinsip yang tidak bisa dirubah- rubah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Perjuangan Islam tanpa hijrah adalah batal, sebab tanpa hijrah akan terjadi percampuran antara hak dan batil dalam satu wadah perjuangan, yang mengakibatkan gugurnya hak(kenbenaran tersebut).

Karena itu hijrah harus dipertahankan, apapun resiko yang harus dihadapi, menyimpang dari hijrah sama halnya dengan menyimpang dari Islam. Begitu pendirian Kartosuwiryo dalam mempertahankan prinsip perjuangannya, yaitu sikap hijrah, meskipun dia harus menghadapi mayoritas pengurus elite PSII yang berakibat ancaman pemecatan terhadap dirinya dari PSII. Padahal, dalam satu atau dua tahun yang telah lalu, kedua pihak tampak begitu akrab dan mesra, sam- sama berada dalam satu kubu memperthankan politik hijrah. Pada saat Kartosuwiryo mendapat kehormatan dari kongres partai tahun 1936 untuk menguraikan tenteang politik hijrah secara terperinci dalam brosurnya yang terdiri dari dua jilid yang berjudul ”SikapHijarah PSII” pihak Abi Kusno dan kawan- kawannya memberikan dukungan penuh atas usah ini. Bahkan dalam kata pengantar yang ditandatangani Abi Kusno sebagai presiden dan Aruji Kartawinata sebagai sekretaris PSII, pada jilid kedua dia membuat pernyataan bahwa, ”pandangan- pandangan, pendapat- pendapat, dan gagasan- gagasan tentang penafsiran sikap hijrah PSII yang diuraikan dalam brosur ini telah dibicarakan panjang lebar dengan presiden terpilih Dewan Pimpinan Partai dan Komite Eksekutif Partai sebelum dan sesudah(brosur ini) ditulis pengarang”.

Namun pada saat ini, tegasnya pada tahun 1938, mereka terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan pendapat yang cukup sengit, tentang perlu dirubahnya atau tidak politik hijrah ini, mengingat tekanan pemerintah yang semakin ketat. Untuk mengatasi kemelut ini, Abi Kusno telah menggunakan wewenangnya selaku presiden partai, dengan tindakan mengeluarkan Kartosuwiryo dari PSII, karena telah dianggap membangkang terhadap perintah- perintah pucuk pimpinan untuk merubah haluan dan menarik kembali serta menghentikan penyebaran brosur tersebut, yang mengandung fikiran- fikiran yang bersifat anakronisme.

Keputusan pengeluaran Kartosuwiryo dan beberapa pendukungnya termasuk Kiayi Jusuf Taojiri dan Kamran Hidayatullah, yang saat itu jadi pemimpin bagian pemuda PSII, diambil Komite Eksekutif Partai pada 30 Januari 1939. Kemudian disetujui kongres partai pada bulan Januari 1940. tetapi, mereka yang dicabut keanggotaannya menolak keputusan tersebut. Kartosuwiryo berpendiriran bahwa PSII bukanlah lembaga milik pribadi Abi Kusno dan kelompoknya, tetapi lembaga milik Allah, sebagai wadah perjuangan dalam mendzahirkan mulkiyah (struktur kerajaan Allah) di muka bumi ini. Karena itu lembaga ini harus diselamatkan dari penghianatan oknum pimpinannya yang telah menyimpang dari rel sabilillah, garis yang telah ditentukan Allah SWT. Maka atas prakarsa Kartosuwiryo dibentuklah komite tantangan, Komite Pertahanan Kebenaran PSII (KPK PSII). Karena dimaksudkan untuk bergerak di dalam PSII, komite ini mengabaikan resolusi pemecatan. Ketika ini ternyata tidak mungkin dilakukan maka pada rapat umum komite di Malangbong pada tanggal 24 Maret 1940 diputuskan untuk membentuk parati yang bebas, sebagai upaya penyelamatan politik hijrah, yang merupakan amanah Allah, amanah Rasulullah dan amanah ummat yang telah diputuskan dalam kongres- kongres partai pada tahun- tahun yang silam.

Paratai yang baru ini, yang juga biasa disebut PSII kedua, dimana Kartosuwiryo diangkat sebagai ketuanya, diharapkan bisa berkembang menjadi PSII yang sebenarnya untuk mempertahankan dan merealisasikan nilai- nilai dan tujuan Islami yang menjadi cir khas yang telah dipancangkan pendirinya, HOS. Cokroaminoto terutama dimaksudkan untuk merealisasikan politik hijrah lebih konkrit lagi, sebagaimana yang telah diputuskan kongres partai di Surabaya pada tahun 1937. oleh karena PSII Abi Kusno Cokrosuyoso sudah tidak bisa diharapkan untuk mengemban tugas suci ini, sebab mereka terdiri dari penghianat- penghianat yang telah menghianati perjuangan Islam yang sesungguhnya, dan menodai nilai- nilai Islam yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian mereka tidak lagi berhak memakai nama PSII, sebab telah bergeser dari rel Islam. Hal ini nampak lebih jelas tatkala Abi Kusno memidahkan corak perjuangannya dari Islam ke corak nasional seperti terlihat dalam GAPI, sudah tidak ada identitas Islamnya lagi.

Upaya SM. Kartosuwiryo ini rupanya mendapat dukungan yang cukup besar dari masyarakat yang masih konsekuen dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan yang cukup pesat, dari dua cabang saja pada saat didirikannya KPK PSII telah meningkat menjadi 21 cabang pada bulan Maret tahu 1940. bahkan boleh dikatakan dimana cabang PSII Abi Kusno, disitu akan berdiri pula cabang PSII kedua yang tetap konsekuen dengan politik hijrah.

Keluarnya H. Agus Salim

2013-02-08T16:45:00.002+07:00

Keluarnya H. Agus Salim - Selain Sukiman cs, sesunguhna masih ada kelompok yang tidak setuju dengan politik hijrah, yang menurut pendapat mereka, politik semacam ini hanya akan menimbulkan kesulitan dan keruwetan belaka, atau menurut istilah mereka dikatakan: ``bak membenturkan kepala ke tembok saja``. Kelompok ini dimotori oleh H. Agus Salim, namun pada saat itu, ketika piminan partai masih belum berani secara terang-terangan mengatakan ketidak setujuannya terhadap politik hijrah. Bagaimanapun mereka masih segan dengan kharisma pribadi dan kepemiminan Cokroaminoto. Baru setelah beliau wafat pada tahun 1934 dan kepemiminan partai beralih kepada tangan saudaranya, yaitu Abi kusno Cokro Suyoso dan Wakilnya SM Kartosuwiryo, maka kelompok salim mulai berani angkat suara untuk menentang politik hijrah. Hal ini dapat dilihat dari bulan maret 1935, H Agus Sallim yang ada saat itu sebagai ketua dewan partai, meminta dengan sangat kepada Lajnah Tanfidziyah untuk meninjau kembali kebijaksanaan ``politik hijrah`` , sehubungan dengan keluarnya peraturan-peraturan yang lebih ketat dari pemerintah kolonial belanda pada tahun tersebut, dalam menghadapi partai-partai politik yang bersifat non-kooperatif.

Lebih jauh lagi, pada bulan april tahun yang sama, H Agus Salim berusaha untuk merobah sepenuhnya kebijaksanaan dan menyarankan referendum dari cabang-cabang partai diadakan, untuk menanggapi saran-sarannya itu. Ia juga menyarankan kepada pemimpin SI agar mereka semua berhenti bersama-sama, apabila referendum menolak pemikirannya. Tapi Lajnah Tanfidziyah yang didominasi Abi Kusno dan kawan-kawannya (kelompok pembela politik hijrah) menolak usul Salim itu bahkan Abi Kusno curiga, bahwa Salim memiliki ambisi pribadi untuk duduk dalam Volksraad, dan memang pemerintah kolonial pernah menawarkan kursi itu kepadanya. Lebih lanjut, kongres partai yang diadakan tahun 1936 menolak pemikiran Salim ini dan tetap menjadikan hijrah sebagai politik resmi dari PSII.

Meliihat kenyataan ini, Agus Salim tidak tahan lagi, dimana posisi pribadinya semakin tersisihkan, maka dia bertindak lebih jauh lagi dengan membentuk sebuah fraksi dalam lingkungan partai, yang disebut ``Barisan penyadar Partai Syarikat Islam Indonesia`` (BPPSII) pada tangagal 28 Nopember 1936 agar pemikiran-pemikirannya dapat diterima oleh partai. Gerakan ini diketuai oleh Mr. Moh. Room yang direncanakan akan bergerak dalam lingkungan Si sendiri. Tetapi ternyata penyebaran gerakan ini yang sampai ke cabang-cabang partai, dianggap oleh Abi Kusno suatu hal yang sangat membahayakan stabilitas partai. Oleh sebab itu beliau menginstruksikan pada semua anggota SI untuk mengakhiri perdebatan masalah Hijrah, sebab Hijrah sudah menjadi politik resmi partai yang telah didukung dengan Hujjah-hujjah Syar`i, yang sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kepada barisan penyadar, dilarang untuk meneruskan kegiatanna dan kembali mentaati seluruh kebijaksanaan yang telah digariskan oleh partai. Namun kelomok salim tetap bersikeras dengan pendiriannya, dan terus berusaha ``menyadarkan `` orang-orang yang dianggapnya tidak memahami situasi dan kondisi.

Menghadapi kelomok salim ini, maka Abi Kusno mengadakan rapat gabungan antara dewan partai dan Lajnah Tanfidziyah, yang memang kedua lembaga ini mempunya wewenang penuh untuk mengambill suatu keputusan (tindakan) dalam menghadai problema yang terjadi. Kemudian rapat ini memutuskan tindakan ``Skorsing`` (pemecatan) terhadap pemimin-pemimin badan penyadar diantaranya Mr. Muhammad Roem dan Sobirin pada bulan Januari 1937, bulan berikutnya dipecat pula H. Agus Salim, AM. Sangaji dan 24 tokoh penyadar lainnya. Abi kusno dkk, merasa perlu untuk membenarkan tindakan tersebut dalam mempertahankan politik Hijrah terhadap seluruh anggota partai. Demikianlah, sekitar april dan mei 1937, diadakan rapat-rapat dari cabang-cabang partai untuk menerangkan kebenaran politik Hijrah, dan kebenaran tindakan pemimpin partai menskorsing orang-orang penyadar yang dengan keras menentang Hijrah.

Tidak cukup dengan rapat-rapat saja, penjelasan tentang politik Hijrah ini, disusul pula dengan penerbitan sebuah brosur yang berjudul ``Sikap Hijrah Partai Syarikat Islam Indonesia`` terdiri dari dua jilid, disusun oleh SM Kartosuwiryo yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Lajnah Tanfidziyah PSII. Jilid pertama pada brosur tersebut SMK berhasil menguraikan secara panjang lebar tentang pengertian Al-Dien (agama) yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dan tentang sikap serta perjalanan hijrah nabi Muhammad SAW, yang menjadi pola dan strategi perjuangannya, sekaligus harus menjadikannya satu-satunya pedoman serta pola perjuangan oleh seluruh umatnya. Sesudah pembahasan arti Hijrah, SMK melanjutkan dengan mengatakan, hampir pada setiap tempat dimana kata ``Hijrah`` digunakan dalam Al-Quran, kata ini diasosiasikan dengan jihad. Maka sehubungan dengan itu, ia menulis, ``Tiada tindakan Hijrah dianggap absah, bila dalam Hijrah, cita-cita jihad tidak dilaksanakan``.

Demikian SMK, dengan brosurnya tersebut telah mencoba menjabarkan pengertian Hijrah dan jihad secara panjang lebar dan menekankannya untuk segera direalisasikan dalam kenyataan.

PERATURAN PMI

2013-02-03T10:50:00.000+07:00

AD/ART PMI

Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga

Pemuda Muslimin Indonesia

Periode 2009 – 2012

PERATURAN DASAR

DAN

PERATURAN RUMAH TANGGA

Disahkan dalam Majelis Syuro ke XI

Jakarta, 15 – 16 Agustus 2009 M.

24 – 25 Sya’ban 1430 H

K E P U T U S A N

MAJELIS SYURO KE-XI PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA

Nomor : 001KEP/MS-XI LB/2009

Tentang

PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA

PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Majelis Syuro ke-XI Luar Biasa Pemuda Muslimin Indonesia :

Menimbang :

Bahwa Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslimin Indonesia sebagai hasil Keputusan Majelis Syuro ke- XI Luar Biasa dirasakan masih perlu disempurnakan untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja Pemuda Muslimin Indonesia.

Mengingat :

Program Azas dan Program Tandhim Syarikat Islam Indonesia.
Peraturan Dasar Pemuda Muslimin Indonesia pasal 76.
Peraturan Khusus Pemuda Muslimin Indonesia pasal 76. Muslimin Indonesia pasal 76.

Mendengar :

Permusyawaratan Sidang Majelis Syuro ke-XI Luar Biasa Pemuda Muslimin Indonesia tanggal 15 – 16 Agustus 2009 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslimin Indonesia seperti terlampir.
Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pemuda Muslimin Idonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Agustus 2009 M

25 Sya’ban 1430 H

PERATURAN DASAR PMI (bad. II)

2013-02-03T10:32:00.000+07:00

BAB VI

SUSUNAN PIMPINAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Susunan Pimpinan dan Struktur Organisasi terdiri dari :

Pimpinan Besar untuk seluruh Indonesia.
Pimpinan Wilayah untuk tingkat Propinsi atau Daerah Tingkat I.
Pimpinan Cabang untuk tingkat Kabupaten, Kodya atau Daerah Tingkat
Pimpinan Anak Cabang untuk tingkat Kecamatan atau yang setingkat.
Pimpinan Ranting untuk tingkat Kelurahan atau yang setingkat.
Pimpinan Anak Ranting untuk tingkat Rukun Warga (RW) atau yangsetingkat.
Pimpinan Kelompok untuk tingkat Rukun Tetangga (RT) atau yang setingkat.

Pasal 11

Untuk beberapa Wilayah tertentu di bentuk Koordinator Wilayah.

Pasal 12

Untuk kelanjutan pembinaan organisasi dibentuk Lembaga-lembaga.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 13

Yang dapat menjadi anggota Pemuda Muslimin Indonesia ialah setiap Pemuda (putera-puteri) Indonesia yang beragam Islam, yang memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 14

Keanggotaan Pemuda Muslimin Indonesia terdiri dari :

Anggota Biasa.
Anggota Luar Biasa.

Pasal 15

Gugurnya keanggotaan disebabkan karena :

Atas permintaan sendiri.
Meninggal dunia.
Dipecat atau dipecat sementara.

BAB VIII

PERSIDANGAN ORGANISASI

Pasal 16

Persidangan-persidangan organisasi terdiri dari :

Majelis Syuro diadakan 3 (tiga) tahun sekali.
Kongres Wlayah diadakan 2 (dua) tahun sekali.
Konferensi Cabang diadakan 2 (dua) tahun sekali, sebelum Kongres Wilayah.
Musyawarah Anak Cabang diadakan 1 (satu) tahun sekali.
Rapat Anggota diadakan 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 17

Konferensi-konferensi / Rapat-ratat terdiri dari :

Konferensi Besar diadakan 1 (satu) kali diantara 2 (dua) kali Majelis Syuro.
Konferensi Kerja Wilayah diadakan 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Kongres Wilayah.
Konferensi Cabang diadakan 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Konferensi Cabang.
Musyawarah Kerja Anak Cabang diadakan 1 (satu) kali diantara 2 (dua) Musyawarah Anak cabang.
Rapat Kerja Ranting dapat diadakan menurut kepentingan (urgensi) nya.

Pasal 18

Persidangan-persidangan lainnya

Rapat Pleno.
Rapat Pimpinan Harian.

Pasal 19

Majelis Syuro Luar Biasa diadakan apabila dianggap perlu dan diusulkan / dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah Cabang dan Wilayah.

BAB IX

Cara Mengambil Keputusan

Pasal 20

Keputusan-keputusan dalam setiap persidangan organisasi diambil dengan suara bulat mufakat atas dasar hikmah kebijaksanaan. Apabila suara bulat mufakat tidak bisa dicapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB X

Kekayaan Organisas

Pasal 21

Kekayaan organisasi Pemuda Muslimin Indonesia diperoleh dari :

Uang Pangkal Anggota.
Uang Iuran Anggota.
Infaq, zakat, wakaf, sedekah dan lain-lain sumbangan yang halal dan tidak mengikat.

BAB XI

Lambang, Bendera, Lagu dan Atribut

Pasal 22

Lambang organisasi ialah Kalimat Tauhid berbentuk bulan bintang sabit, dasar merah, huruf putih.

Pasal 23

Bendera organisasi ialah warna merah darah berukuran 2 : 3 di tengah-tengahnya terdapat lambang organisasi dan dibawahnya tertulis PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA berwarna putih.

Pasal 24

Lagu Pemuda Muslimin Indonesia ialah Mars Pemuda Muslimin Indonesia.

Pasal 25

Atribut Pemuda Muslimin Indonesia diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XII

Program Perjuangan

Pasal 26

Program Perjuangan Pemuda Muslimin Indonesia adalah sebagai berikut :

Membela dan mempertahankan Negara Republik Indonesia dengan mengamalkan Jiwa dan semangat Proklamsai 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945.
Membela Syarikat Islam Indonesia dari segala bencana apapun, serta mempersiapkan diri secara terus-menerus sebagai kader-kader yang berwatak, terlatih dan teruji.
Melawan dan menentang segala anggapan dan faham yang keliru tentang Islam dan ke-Islaman dari pihak manapun juga.
Membebaskan Rakyat Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya, dari bahaya kolonialisme, kapitalisme, imperialisme, dan komunisme / atheisme dalam segala bentuk dan corak yang bagaimanapun juga.
Melawan segala adat dan kebudayaan, serta pendidikan lahir bathin yang sifatnya merendahkan derajat kemanusiaan.
Membangun persatuan yang tersusun rapi dalam kalangan Pemuda-pemuda Islam atas landasan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.
Menjaga keselamatan dan perhubungan antara Pemuda-pemuda Islam, golongan pemuda lainnya di seluruh dunia.

BAB XIII

Perubahan-perubahan

Perubahan Peraturan Dasar ini hanya dapat dilakukan oleh Majelis Syuro yang keputusannya disetujui oleh 2/3 suara.

BAB XIV

Penutup dan Pengesahan

Pasal 28

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan dasar ini akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 29

Peraturan Dasar ini disyahkan dalam Majelis Syuro ke-XI Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 15 – 16 Agustus 2009 di Jakarta.

PERATURAN DASAR PMI (bad. I)

2013-02-03T10:07:00.003+07:00

PERATURAN DASAR PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA

MUQADDIMAH

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. ( Q.S As-Shaf, ayat 4 )”

Sesungguhnya Islam adalah Dienullah. Ia adalah ketentuan hokum hidup dan kehidupan serta aturan pergaulan hidup bersama, yang dalam ketentuannya ia mendatangkan kebenaran dan keadilan, membebaskan manusia dari kedzaliman, memerdekakan umat dari penjajahan, perbudakan dan perhambaan, membangun kehidupan baru dan membawa manusia ketingkat derajat yang sempurna.

Pemuda Muslimin Indonesia sadar akan hak dan kewajiban serta peranan dan tanggungjawabnya kepada Islam., Tanah Air dan Bangsa, bertekad memberikan darma baktinya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.

Menyadari bahwa tujuan itu hanya dapat di capai dengan perjuangan di jalan-Nya, dalam barisan yang teratur rapih, maka dengan nama Allah yang Pemurah dan Penyayang, kami menghimpun Pemuda Muslimin Indonesia dalam suatu organisasi, yang dalam hidup dan kehidupannya meyakini bahwa Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW adalah hukum yang tertinggi dan dengan berpegang kepada Program Azas dan Tandhim Syarikat Islam Indonesia.disusunlah Peraturan Dasar ini sebagai berikut :

BAB I

N A M A

Pasal 1

Organisasi ini bernama “Pemuda Muslimin Indonesia” disingkat “PEMUDA MUSLIM”.

BAB II

WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Pemuda Muslimin Indonesia didirikan pada tanggal 25 November 1928 (tahun 1347 H) di kota Yogyakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat kedudukan Pemuda Muslimin Indonesia dimana tempat Pimpinan Besar berada.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pemuda Muslimin Indonesia berazaskan Dienul Islam.

Pasal 5

Pemuda Muslimin Indonesia bertujuan menjalankan Syariat Islam dengan sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya.

BAB IV

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 6

Pemuda Muslimin Indonesia adalah organisasi Pendidikan Perjuangan dan masa Pemuda yang berjuang di dalam dunia kepemudaan dan ditengah masyarakat.

Pasal 7

Pemuda Muslimin Indonesia dalam jihadnya mengakui bahwa Pemuda Muslimin Indonesia merupakan bagian tubuh dari Syarikat Islam Indonesia dengan Program Azas dan Tandhimnya.

BAB V

KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 8

Hukum tertinggi menurut keyakinan Pemuda Muslimin Indonesia ialah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Pasal 9

Kekuasaan yang tertinggi dalam urusan organisasi terletak dalam Majelis Syuro (Kongres Nasional). Dengan isi dan jiwa yang sama seperti ditentukan oleh Majelis Syuro maka kekuasaan tertinggi di dalam urusan organisasi :

Tingkat Nasional terletak dalam Majelis Syuro (Kongres Nasional).
Tingkat Wilayah terletak dalam Kongres Wilayah.
Tingkat Cabang terletak dalam Koferensi Cabang.
Tingkat Anak Cabang terletak dalam Musyawarah Anak Cabang.
Tingkat Ranting terletak dalam Rapat Anggota.