SMP Darush Sholihin

Percik Kenangan Kelas 7A Tahun Ajaran 2019/2020

noreply@blogger.com (Etik Setiawati) — Mon, 27 Apr 2020 20:06:00 -0700

Pelepasan Siswa Siswi SMP Darush Sholihin Kota Batu 2018

noreply@blogger.com (Hafid Junaidi) — Wed, 6 Feb 2019 18:00:00 -0800

Pelepasan peserta didik TA 2016

noreply@blogger.com (Hafid Junaidi) — Sat, 4 Jun 2016 04:22:00 -0700

Musim Transit

noreply@blogger.com (Hafid Junaidi) — Thu, 24 Dec 2015 15:33:00 -0800

Pada musim liburan, seperti beberapa liburan sebelumnya, syukur alhamdulillah gedung kami dapat dimanfaatkan sebagai tempat transit para santri luar kota. Seperti riuhnya pagi ini.

Laporan penggunaan BOS Tahun 2014

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 17 Jan 2015 16:07:00 -0800

Berikut ini laporan penggunaan dana BOS Tahun 2014 setiap tribulannya dengan penerimaan BOS tiap tribulan sejulah Rp 23.300.000,-

Program Kartu Indonesia Pintar

noreply@blogger.com (Hafid Junaidi) — Wed, 12 Nov 2014 21:28:00 -0800

Apakah itu Kartu Indonesia Pintar? Dijelaskan pada situs resmi Kemdikbud bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah meluncurkan program Indonesia Pintar hari ini di lima kantor pos di Jakarta, yakni Kantor Pos Pasar Baru, Kantor Pos Kebon Bawang, Kantor Pos Jalan Pemuda, Kantor Pos Mampang, dan Kantor Pos Fatmawati. Sebagai bagian dari peluncuran tahap awal, sebanyak 230 anak usia sekolah di DKI Jakarta akan menerima program ini.

Program yang secara total menyasar 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia ini berbentuk pemberian uang tunai yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP ini akan diberikan kepada seluruh anak usia sekolah, yaitu 7 hingga 18 tahun dari keluarga kurang mampu, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah. Dengan demikian pemerintah menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu dapat bersekolah sampai lulus SMA/SMK/MA.
Pada tahap awal ini, pemerintah membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 157.943 anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu tersebut sejak bulan November hingga Desember 2014. Selanjutnya, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas menjangkau masyarakat kurang mampu yang mencapai 24 juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang selama ini tidak dijamin.
Pada tahap lanjutan, KIP mencakup pula anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, di panti asuhan, dan difabel. Selain berlaku di sekolah/madrasah, KIP berlaku juga di pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat dan Balai Latihan Kerja (BLK). Lebih jauh, KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah.
Segera setelah diluncurkan di Jakarta, peluncuran tahap awal tersebut akan dilanjutkan di 19 Kabupaten/Kota, yaitu Jembrana, Pandeglang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar dan Karo. Peluncuran tersebut diperkirakan akan selesai pada pertengahan bulan Desember 2014
Tujuan dari program Indonesia Pintar ini adalah menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, di tingkat dasar dan menengah. Program ini juga mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, menarik siswa putus sekolah agar kembali bersekolah. Bukan itu saja, program ini juga membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Lebih luas lagi, program Indonesia Pintar mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal/Wajib Belajar 12 Tahun.
sumber http://www.kemdikbud.go.id

Laporan Penggunaan Dana BOS tribulan Januari-September 2014

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 17 Oct 2014 18:21:00 -0700

Dokumentasi akreditasi

noreply@blogger.com (Hafid Junaidi) — Fri, 22 Aug 2014 17:59:00 -0700

Tak Naik Pangkat, Kembalikan Tunjangan

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 10 Aug 2014 02:36:00 -0700

BATU – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Batu, Mistin mengingatkan para Kepala Sekolah cepat-cepat menyelesaikan karya ilmiah untuk persyaratan kenaikan pangkat. Jika persyaratan kenaikan pangkat tidak kelar, maka mereka wajib mengembalikan tunjangan.
Menurut Mistin, para Kepala Sekolah (SMP) rata-rata memiliki pangkat IV A. Mereka harus berusaha mendapatkan kenaikan pangkat sehingga semua persyaratan harus diurus. Masalahnya ada aturan yang mengharuskan, pegawai di golongan IV A paling lama delapan tahun.

Jika pegawai tersebut belum naik pangkat dari IV A selama delapan tahun, maka ada tunjangan jabatan yang harus dikembalikan kepada kas negara. ‘’Persyaratan kenaikan pangkat tersebut harus dipenuhi sehingga pangkat IV A tidak bertahan hingga delapan tahun,’’ tegas mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkot Batu ini.
Menurutnya, Pemerintah Pusat tidak akan main-main soal pengembalian tunjangan yang diminta kembali. Dia mencontohkan dirinya sendiri setelah adalah peristiwa suaminya meninggal. Dia masih mendapat tunjangan suami hingga beberapa tahun.
Setelah ada proses, maka BPK menemukan adanya kelebihan tunjangan sehingga harus dikembalikan kepada kas negara. ‘’Setelah beberapa tahun, saya mendapatkan tagihan tunjangan suami yang harus dikembalikan. Jumlahnya sangat besar, yakni Rp 32 juta. Memang pengembalian tunjangan bisa dicicil, tetapi itu akan memberatkan pegawai karena pendapatan bisanya langsung habis,’’ tegas mantan guru ini.
Soal persyaratan kenaikan pangkat tersebut, Mistin juga sudah memberitahukan kepada para Kepala Sekolah dan guru bersamaan dengan sertijab di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa waktu lalu. Persyaratan yang paling menjadi kendala adalah karya ilmiah mereka akan naik pangkat.

Sumber : http://www.malang-post.com/agropolitan/90379-tak-naik-pangkat-kembalikan-tunjangan

Kelas Online

noreply@blogger.com (Hafid Junaidi) — Thu, 7 Aug 2014 01:40:00 -0700

Barusan dapat email dari Google bahwa kini SMP Darush Solihin bisa memanfaatkan fasilitas Google Classroom. Berikut ini selengkapnya email tersebut:

Halo Administrator Google Apps for Education,
Banyak yang memberi tahu kami bahwa sekolah memerlukan akses ke Kelas sebelum bulan September. Hari ini, dengan senang hati kami menginformasikan bahwa Kelas akan tersedia bagi semua pengajar dan siswa di domain Anda mulai tanggal 11 Agustus 2014. Ini berarti setiap pengajar di domain Anda dapat membuat atau bergabung dengan kelas, mengundang siswa, dan mengeposkan tugas.

Kelas adalah layanan baru yang tercakup dalam perjanjian Google Apps for Education, dan Anda dapat mengaktifkan Kelas di Konsol Admin—baik untuk seluruh domain maupun unit organisasi tertentu saja. Untuk memulai, pengguna dapat mengunjungi classroom.google.com, memberi tahu bahwa mereka adalah pengajar atau siswa, lalu membuat atau bergabung dengan kelas perdana. Sebagai administrator, Anda dapat mengontrol siapa yang dapat membuat kelas dengan memverifikasi semua pengguna yang mengindikasikan dirinya sebagai pengajar. Namun, Anda juga dapat mengizinkan setiap pengguna di domain untuk membuat kelas. Pusat Bantuan Kelasakan diperbarui dengan artikel tambahan, termasuk cara memverifikasi pengajar. Baru-baru ini kami juga meluncurkan Forum Produk Kelas, sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan Anda.
Kami akan terus berinovasi dan menambahkan fitur baru selama tahun pelajaran berlangsung. Terus berikan masukan kepada kami mengenai hal apa saja yang Anda sukai dan bidang apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan, dengan menggunakan tombol Kirim Masukan.


Hormat kami, Tim Kelas

© 2014 Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Anda menerima pengumuman layanan email wajib ini untuk mengabarkan perubahan penting pada produk atau akun Google Apps.

Memakai Hijab Tanpa Cermin? Siapa Takut....

noreply@blogger.com (Etik Setiawati) — Mon, 21 Jul 2014 17:31:00 -0700

Pondok Ramadhan SMP Darlin yang dilaksanakan selama tiga hari, tanggal 17 s.d. 19 Juli 2014 menyisakan ingatan penuh senyum dan keceriaan. Lomba-lomba yang dijalani kelas 7, 8 dan 9 berlangsung meriah.
Hari pertama adalah lomba kreasi

Stop Perpeloncoan Siswa Baru

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 12 Jul 2014 17:30:00 -0700

MOSB Senin Lusa, Melanggar Sekolah Ditindak
BATU- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Hj. Mistin mengintruksikan, agar pelaksanaan Masa Orientasi Siswa Baru (MOSB) tidak disertai peloncoan, kekerasan maupun pelecehan di sekolah. Peringatan itu penting dilakukan sejak awal, sehingga kejadian di daerah lain tidak terjadi di kota ini.
Pelaksanaan MOS, kata dia, memang penting diselenggarakan di setiap sekolah. “ Tetapi jangan sampai ada praktik kekerasan fisik dan disuruh beli ini itu, karena MOS itu lebih ditekankan untuk membentuk mental, karakter serta pola pikir positif siswa baru,”katanya.

Pelaksanaan MOS sendiri, akan serentak dilaksanakan di setiap SMP maupun SMA di Kota Batu, Senin (14/7). Jika peloncoan masih terjadi Dan ada pengaduan walimurid, kata dia, pihak Disdikpora tidak segan-segan memberikan sanski keras terhadap sekolah.
MOS, lanjutnya bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah terhadap siswa baru, agar memiliki kesiapan belajar lebih baik. Baik itu fasilitas belajar, pengenalan kurikulum, tata tertib siswa dan kultur pendidikan maupun tenaga kependidikan sekaligus menjalin komunikasi sesama teman.
“ Karena MOS dilaksanakan oleh OSIS, pihak sekolah wajib mengawasi dan memantau langsung setiap kegiatannya,”jelasnya kepada Malang Post.
Mantan Kadispartabud ini menyebut, himbauan itu sebaiknya jangan dipandang sepele atau biasa saja. Namun sebagai antisipasi awal sebelum ada korban jatuh. Meski demikian, pihaknya optimis sekolah-sekolah telah menjalankan sesuai SOP dari Dinas Pendidikan Provinsi, untuk pelaksanaan penerimaan siswa baru.
Kepala SMPN 2 Kota Batu, Barokah Santoso menilai, MOS memang sangat penting bagi siswa baru. Karena sebelum menginjak bangku sekolah, terlebih dahulu siswa-siswa baru dikenalkan lingkungan sekolah. Termasuk peraturan dan tata tertib di sekolah. “Kami akan patuh dan mengawasi ketat setiap pelaksanaan MOS di sekolah,”janjinya.(mik/lyo)

Sumber : http://www.malang-post.com/agropolitan/89177-stop-perpeloncoan-siswa-baru

Masalah dapodik

noreply@blogger.com (Hafid Junaidi) — Tue, 25 Feb 2014 14:48:00 -0800

Pagi ini kami melakukan singkronisasi dapodikdas karena memang akan lebih stabil bila dilakukan di pagi hari. Berikut ini gambar ketika kami berhasil singkronisasi

Data dapodikdas versi offline pada aplikasi SMP darush sholihin menunjukkan jumlah siswa sebanyak 92 siswa seperti ditunnjukkan pada gambar di bawah ini

Tetapi setelah kami lihat data hasil singkronisasi pada situs dapodikdas, ternyata tidak semua data siswa masuk pada server, karena pada situs dapodikdas data siswa hanya sebanyak 57 siswa sehingga ada selisih 35 siswa seperti gambar di bawah

Entah apa penyebab perbedaan tersebut

Materi dasar hukum RAPBS 2014

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 12 Feb 2014 16:18:00 -0800

Peluang Wakaf 2014

noreply@blogger.com (Hafid Junaidi) — Wed, 5 Feb 2014 17:04:00 -0800

Kesempatan wakaf/ shodaqoh jariyah ini tidak selalu ada menghampiri kita apalagi wakaf berupa tanah. Di Lingkungan Yayasan darush Sholihin yang didalamnya meliputi Masjid, Ponpes, Panti Asuhan, TPQ, SMP, Madrasah Diniyah berencana untuk melakukan pembebasan layan sebesar 25 meter saja di belakang komplek gedung utama bidang pendidikan yayasan darush sholihin. Berikut ini gambar dari wikimapia letak peluang wakaf/ shodaqoh jariyah tahun 2014 ini.

Bila anda tertarik dengan peluang wakaf tanah 2014 ini, karena jumlah yang cukup terbatas, silahkan mendatangi kami di (Bpk Umar Farouq) Takmir Masjid/ (Bpk Drs Sugeng Subagya) Kepala Sekolah/ (Ibu Masnatus Sa'adah) Kepala TPQ/ (Ibu Hj. Muthomimah) Kepala Madin Darush Sholihin Jl Suropati 139 Pesanggarahan Kota Batu atau pada email kami hafid@smpds-btu.sch.id

Edukasi Wisata Museum Angkut

noreply@blogger.com (Hafid Junaidi) — Wed, 1 Jan 2014 05:25:00 -0800

Salah satu wisata edukasi yang ada di Kota Wisata Batu yang paling baru adalah Musium Angkut + Movie Star Studio. Musium Angkut yang terletak di Jalan Terusan Sultan Agung No 2 ini tidak jauh dari wisata edukasi Jatim Park yang sudah ada sebelumnya. Beberapa gambar dari Museum Angkut di Kota Wisata Batu adalah sebagai berikut.

Perbaikan Bantuan Operasional Sekolah 2014

noreply@blogger.com (Hafid Junaidi) — Tue, 24 Dec 2013 05:37:00 -0800

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 (Juknis BOS 2014) sekolah kini (terutama sekolah kecil dengan siswa sedikit) akan terbantu dengan penetapan penerimaan dana BOS minimal akan menerima sebesar 80 siswa bagi SD dengan siswa dibawah 80, dan minimal sebesar 120 siswa bagi sekolah SMP dengan siswa dibawah 120 karena dengan jumlah dana tersebut, biaya tetap operasional sekolah akan lebih terjamin meskipun jumlah siswa sedikit. Hanya saja, sekolah sekarang perlu memilah-milah sesuai dengan Juknis BOS 2013 pengeluaran yang sekiranya merupakan biaya tetap, dan yang mana pula pengeluaran yang merupakan biaya variabel.
Biaya tetap merupakan biaya yang tidak dipengaruhi jumlah siswa, seperti misal biaya untuk menggaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi jumlah siswa, seperti biaya kegiatan kesiswaan, ulangan semester, dan lain sebagainya.

Kriteria Kelulusan Peserta Didik

noreply@blogger.com (Hafid Junaidi) — Wed, 20 Nov 2013 15:06:00 -0800

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2013

TENTANG

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN

PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN

UJIAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : ...........
Mengingat : ..................

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN
DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN
KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Pondok Pesantren.
2. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang mencakup Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.
3. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
4. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran.
5. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
6. UN Susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi peserta didik yang berhalangan mengikuti UN karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah.
7. Ujian kompetensi keahlian adalah ujian nasional yang terdiri atas ujian teori dan ujian praktik kejuruan.
8. Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Nilai S/M/PK adalah nilai gabungan antara Nilai Ujian S/M/PK dan rata-rata nilai rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK).
9. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari UN.
10. Nilai Akhir mata pelajaran yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara Nilai S/M/PK dan Nilai UN.
11. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk dinyatakan lulus.
12. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas untuk menyelenggarakan UN.
13. Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
14. Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN.
16. Surat keterangan hasil ujian nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional, Nilai UN, dan NA.
17. Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan UN dan Ujian S/M/PK yang ditetapkan oleh BSNP.
18. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
19. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
20. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh BSNP sebagai koordinator pengawasan pelaksanaan UN berdasarkan rekomendasi dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.
21. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
22. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

BAB II

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran;
c. lulus Ujian S/M/PK; dan
d. lulus UN.

Pasal 3

(1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk peserta didik:
a. SMP/MTs dan SMPLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX;
b. SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII;
c. SMP/MTs dan SMA/MA yang menerapkan sistem akselerasi atau sistem kredit semester (SKS) apabila telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan; dan
d. Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan apabila telah menyelesaikan keseluruhan derajat kompetensi masing-masing jenjang program.
(2) Ketentuan keikutsertaan peserta didik dari sekolah penyelenggara sistem akselerasi atau SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam POS UN.

Pasal 4

Kriteria nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan oleh satuan pendidikan

Pasal 5

(1) Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian S/M/PK untuk semua mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M/PK.
(2) Kriteria kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mínimal rata-rata nilai dan mínimal nilai setiap mata pelajaran yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
(3) Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari gabungan:
a. Rata-rata nilai rapor dengan bobot 70%:
1) Semester I sampai dengan semester V pada SMP/MTs, SMPLB, dan Paket B/Wustha, SMK/MAK, dan Paket C Kejuruan;
2) Semester III sampai dengan semester V pada SMA/MA, SMALB, dan Paket C;
3) Semester I sampai dengan semester V bagi SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK yang menerapkan SKS.
b. Nilai Ujian S/M/PK dengan bobot 30%.

Pasal 6

(1) Kriteria kelulusan peserta didik untuk Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan adalah:
a. NA setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan paling rendah 4,0 (empat koma nol); dan
b. rata-rata NA untuk semua mata pelajaran paling rendah 5,5 (lima koma lima).
(2) NA merupakan gabungan Nilai S/M/PK dan Nilai UN dengan bobot 40% Nilai S/M/PK dan 60% Nilai UN.

Pasal 7

Kelulusan peserta didik dari:
a. SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru.
b. Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan tutor bersama Pamong Belajar pada SKB Pembina.

BAB III

PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI UJIAN

SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL

Pasal 8

(1) Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian S/M/PK dan UN:
a. telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu;
b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai semester I tahun pertama sampai dengan semester I tahun terakhir; dan
c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.
(2) Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pondok Pesantren penyelenggara program Wustha, dan kelompok belajar sejenis.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam POS Ujian S/M/PK atau POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DALAM UJIAN

SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL

Pasal 9

(1) Peserta didik yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak mengikuti Ujian S/M/PK dan UN.
(2) Peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak mengikuti Ujian S/M/PK dan UN.
(3) Peserta didik yang karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah berhalangan mengikuti UN dapat mengikuti UN Susulan sesuai jadwal yang ditentukan dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.
(4) Peserta didik yang tidak lulus dapat mengikuti ujian tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak peserta didik dalam Ujian S/M/PK dan UN diatur dalam POS US/M/PK atau POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

BAB V

PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 10

Setiap satuan pendidikan melaksanakan Ujian S/M/PK untuk semua mata pelajaran.

Pasal 11

Ujian S/M/PK dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan POS Ujian S/M/PK yang ditetapkan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 12

Ujian S/M/PK dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Nilai S/M/PK diserahkan oleh setiap satuan pendidikan kepada Pelaksana UN Tingkat Pusat.
(2) Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMP/MTs/SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan diterima oleh Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan UN.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan dan penerimaan Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

BAB VI

PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

Pasal 14

(1) BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.
(2) BSNP sebagai Penyelenggara UN bertugas:
a. menyusun POS pelaksanaan UN;
b. memberi rekomendasi kepada Menteri tentang pembentukan Pelaksana UN Tingkat Pusat; dan
d. melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan UN.
(3) Pelaksana UN Tingkat Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan bertanggung jawab kepada Penyelenggara UN.
(4) Pelaksana UN Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab kepada Pelaksana UN Tingkat Pusat.
(5) Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota dan bertanggung jawab kepada Pelaksana UN Tingkat Provinsi.
(6) Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota.
(7) Pelaksana UN Tingkat Pusat, Pelaksana UN Tingkat Provinsi, Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan UN sesuai dengan Peraturan Menteri dan POS UN.

Pasal 15

(1) Pelaksana UN Tingkat Provinsi melaksanakan dan mengawasi UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Program Paket B/Wustha.
(2) Pelaksana UN Tingkat Provinsi melaksanakan UN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.
(3) Perguruan Tinggi berperan serta dalam penyiapan soal UN, dan mengawasi penggandaan, pendistribusian, pelaksanaanUN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan, serta pengembalian LJUN ke tempat pemindaian dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
(4) Perguruan Tinggi melakukan pemindaian LJUN UN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.
(5) Pelaksana UN Tingkat Provinsi melakukan pemindaian LJUN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Program Paket B/Wustha.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pengawasan UN diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 16

(1) UN untuk sekolah/madrasah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(2) UN untuk Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun.
(3) UN untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK dilaksanakan pada bulan April tahun 2014.
(4) UN untuk Pendidikan Kesetaraan periode pertama dilaksanakan pada bulan April dan bulan Mei, dan periode kedua dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2014.
(5) UN Susulan untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK dilaksanakan setelah UN SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK.
(6) Ujian kompetensi keahlian kejuruan untuk SMK/MAK dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum penyelenggaraan UN SMA/MA, MALB, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.
(7) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat satu bulan setelah penyelenggaraan UN SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.
(8) UN untuk SMP/MTs, SMPLB, dilaksanakan pada bulan Mei 2014.
(9) UN susulan untuk SMP/MTs dan SMPLB, dilaksanakan setelah UN SMP/MTs, SMPLB.
(10) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B/Wustha diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan UN SMP/MTs, SMPLB, dan Program Paket B/Wustha.

Pasal 17

Mata pelajaran yang diujikan pada UN diatur lebih lanjut dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 18

(1) Ujian kompetensi keahlian kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) terdiri atas teori kejuruan dan praktik kejuruan.
(2) Ujian teori kejuruan SMK/MAK dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh dinas pendidikan provinsi.
(3) Ujian praktik kejuruan SMK/MAK dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersama dunia industri dan/atau asosiasi profesi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian kompetensi keahlian kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 19

Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan UN.

Pasal 20

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi UN.

Pasal 21

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memetakan hasil UN pada tingkat sekolah/madrasah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

BAB VII

BAHAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN

DAN UJIAN NASIONAL

Pasal 22

(1) Kisi-kisi soal Ujian S/M/PK disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
(2) Kisi-kisi soal UN disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
(3) Kisi-kisi soal Ujian S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh satuan pendidikan.
(4) Kisi-kisi soal UN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kisi-kisi soal UN tahun pelajaran 2012/2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP Nomor 0019/P/BSNP/XI/2012.

Pasal 23

(1) Satuan pendidikan menyusun naskah soal Ujian S/M/PK berdasarkan kisi-kisi soal Ujian S/M/PK yang telah ditetapkan.
(2) Pelaksana Tingkat Pusat menyusun naskah soal UN berdasarkan kisi-kisi soal UN yang telah ditetapkan.
(3) Naskah soal UN dipilih dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi UN dan ditelaah oleh tim ahli yang telah ditetapkan oleh BSNP.
(4) Naskah soal UN sebelum digunakan diklasifikasikan sebagai dokumen negara.

Pasal 24

(1) Penyiapan, penggandaan, dan pendistribusian bahan Ujian S/M/PK dilakukan oleh satuan pendidikan.
(2) Penggandaan dan pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B/Wustha, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilakukan oleh Pelaksana UN Tingkat Provinsi secara regional.
(3) Pendistribusian bahan UN sampai ke titik simpan terakhir dilakukan oleh percetakan berkoordinasi dengan Pelaksana UN Tingkat Provinsi dan Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota.
(4) Pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan UN SMA/MA, SMK/MAK, SMALB, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dari provinsi ke kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke satuan pendidikan melibatkan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
(5) Pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B/Wustha dari provinsi ke kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke satuan pendidikan melibatkan LPMP dan Polri.
(6) Penyerahan soal UN dari percetakan ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota kepada satuan pendidikan disertai dengan berita acara.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan regional, penggandaan, dan pendistribusian bahan UN, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5) diatur oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII

BIAYA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN

UJIAN NASIONAL

Pasal 25

(1) Biaya pelaksanaan Ujian S/M/PK menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan satuan pendidikan dilarang memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

BAB IX

SANKSI

Pasal 27

(1) Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran dan sanksi diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

BAB X

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 November 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1352
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

Gerak Hujan Jalan

noreply@blogger.com (Etik Setiawati) — Wed, 23 Oct 2013 06:54:00 -0700

Pada hari Rabu, 23 Oktober 2013 SMP Darlin ikut serta dalam kegiatan lomba gerak jalan kreasi yang diadakan oleh Desa Pesanggrahan. Lomba gerak jalan yang diikuti oleh dua peleton putra dan putri itu berlangsung cukup meriah. Para peserta lain datang dari masing-masing RW dan sekolah-sekolah di lingkungan desa Pesanggrahan yang menampilkan beragam tema.

Rute gerak jalan diawali di jalan Lahor Macari dan diakhiri di jalan Cempaka Srebet.
Yang unik dari kegiatan lomba gerak jalan tersebut adalah semangat pantang menyerah putra putri SMP Darlin. Mulai dari pertigaan masuk jalan Samadi hujan mulai turun rintik-rintik. Sampai akhirnya hujan seperti ditumpah dari langit sepanjang peleton Darlin melewati jalan Samadi. Anak-anak peleton putra dan putri menyerahkan selempangnya yang terbuat dari kertas warna karena khawatir baju putih yang dikenakan menjadi luntur.
Headband yang terbuat dari kertas asturo juga lumat diterpa air hujan. Meski demikian keadaan itu tak menyurutkan semangat anak-anak SMP Darlin untuk terus menyanyi dan membentuk formasi sepanjang perjalanan.

Gerak jalan dan menyanyi di bawah deras air hujan menjadi hal mengasyikkan, ternyata. Tak semata karena peleton putri SMP Darlin memenangkan juara 2 dalam lomba tersebut. Tapi semangat yang terjaga menyala dalam guyuran hujan itu adalah salah satu api yang akan menghidupkan ingatan tentang manisnya kekompakan dan keceriaan bersekolah di SMP Darlin.

Lambang SMP

noreply@blogger.com (Hafid Junaidi) — Sat, 19 Oct 2013 06:55:00 -0700

erikut ini contoh Lambang SMP. Lambang SMP ini bisa anda manfaatkan untuk berbagai keperluan. Kami harapkan penggunaan lambang SMP ini tidak disalahgunakan tapi murni untuk keperluan pendidikan. Postingan Lambang SMP ini mencoba memanfaatkan kata kunci lambang SMP yang cukup besar tetapi impression dari situs ini yang kurang tinggi. Anda dapat mendownload lambang SMP ini dengan dua versi yang berbeda, yakni lambang SMP dengan versi besar maupun lambang SMP dengan versi kecil
Berikut ini dua gambar lambang SMP yang kami maksud

lambang smp besar backgorund transparan

lambang smp kecil backgorund transparan

lambang smp kecil ekstensi jpeg/ jpg

Publikasi RAPBS 2013-2014

noreply@blogger.com (Hafid Junaidi) — Tue, 13 Aug 2013 18:56:00 -0700

Setelah melalui beberapa rapat pembahasan RAPBS dan RKAKS tahun pelajaran 2013/2014 di SMP Darush Sholihin Kota Batu, dengan memanfaatkan Softwere BOS 2013 yang telah banyak digunakan secara gratis tanpa biaya, berikut ini kami publikasikan secara online Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2013/2014 di SPM Darush Sholihin Kota Batu dalam format PDF.

Diharapkan dengan publikasi RAPBS ini, pengelolaan keuangan sekolah khususnya di SPM Darush Sholihin dapat lebih akuntabel dan transparan.

Anda bisa melihat/ download RAPBS SMP Darush Sholihin TA 2013/2014 pada link ini.

Cara menyusun RAPBS 2013/2014 Bagian II

noreply@blogger.com (Hafid Junaidi) — Sat, 3 Aug 2013 15:13:00 -0700

Sebagai kelanjutan dari Cara menyusun RAPBS 2013/2014 Bagian I, untuk menyusun RKAKS/M atau RAPBS/M langkah selanjutnya adalah sekolah perlu menentukan skala prioritas dalam penggunaan sumber anggaran yang ada. Terlebih penggunaan dana BOS yang harus memperhatikan Permendikbud No 76 Tahun 2012 untuk TA 2013 ini, dan tidak lupa kita harus memperhatikan aturan tentang pungutan dan sumbangan pada lembaga pendidikan/ sekolah.

Setelah kita melakukan Download Aplikasi BOS 2013, kita perlu menentukan skala prioritas paling tidak berdasar Juknis BOS 2013 dan Permendikbud No 44 Tahun 2012 tentang sumbangan dan pungutan biaya pendidikan.

Dengan berlandaskan 2 (dua) permendikbud tersebut dan kemampuan keuangan sekolah, maka SMP Darush Sholihin menyusun skala prioritas untuk penganggaran RAPBS Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah sebagai berikut

No	Komponen pembiayaan BOS	Program	Item
1	8. Pembayaran honorarium bulanan	2.1.02	Guru honorer
		2.1.03	Pegawai administrasi
		2.1.03	Pegawai perpustakaan
		2.1.03	Penjaga Sekolah
2	3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	1.1.12	Pengembangan pendidikan karakter (kegiatan BTQ)
3	11. Pembiayaan Pengelolaan BOS	1.6.04	insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi kepala sekolah dalam rangka mengambil dana BOS di Bank
4	2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru pasal 11 permendikbud 44 th 2012		Biaya pendaftaran
		1.1.05	Penggandaan formulir
		1.1.05	Administrasi pendaftaran
			Pendaftaran ulang
			Biaya Pendataan data pokok pendidikan
		1.1.05	Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
		1.1.05	Termasuk untuk konsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa
5	4. Kegiatan Ulangan dan Ujian pasal 11 permendikbud 44 th 2012	1.3.03	Ulangan harian,
		1.8.01	Ulangan umum, (UTS dan US)
		1.8.01	Ujian sekolah (Ujian Praktik, UAS, UN)
6	3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	1.1.11	Pemantapan persiapan ujian
7	5. Pembelian bahan-bahan habis pakai	1.5.02	Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris
		2.2.05	Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah
			Pengadaan suku cadang alat kantor
8	6. Langganan daya dan jasa	2.2.02	Listrik, air, dan telepon
9	1. Pengembangan Perpustakaan minim total 5%	2.2.02	Langganan publikasi berkala
9	1. Pengembangan Perpustakaan minim total 5%	2.2.02	Akses informasi online
10	9. Pengembangan profesi guru	1.4.03	KKG/MGMP (berdasar realisasi th sebelumnya)
10	9. Pengembangan profesi guru	1.4.03	KKKS/MKKS (berdasar realisasi tahun sebelumnya)
11	1. Pengembangan Perpustakaan minim total 5%		Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
		1.3.1	Mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku (harus BSE)
			Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
			Pengembangan database perpustakaan
		1.5.01	Pemeliharaan perabot perpustakaan
12	9. Pengembangan profesi guru		Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah
13	3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa		Pembelajaran Kontekstual
			Pembelajaran remedial
			Pembelajaran pengayaan
		1.3.11	Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja
			Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
14	7. Perawatan sekolah	1.5.07	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela
14	7. Perawatan sekolah		Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
15	13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS	1.5.05	Alat peraga/media pembelajaran (alat olahraga)
			Mesin ketik
		1.5.05	Peralatan UKS
		1.5.01	Pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat
16	Program Lain selain dari BOS	1.5.07	Pembenahan Lapangan
		1.5.08	Penyelesaian UKS
		1.5.01	Pembelian Almari peralatan Olahraga
		1.5.05	Sound Bel
		1.3.10	Seragam Ekstrakulikuler
		1.1.10	Melakukan kegiatan akhir bagi siswa kelas Sembilan
		1.1.05	Kartu Pelajar
17	10. Membantu siswa miskin		Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi
17	10. Membantu siswa miskin		Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima bantuan siswa miskin (BSM)
18	12. Pembelian perangkat komputer		Desktop/work station
18	12. Pembelian perangkat komputer		Printer atau printer plus scanner

Rapat RKAS SMP Darlin

noreply@blogger.com (Etik Setiawati) — Fri, 2 Aug 2013 00:26:00 -0700

Hari Jumat, 2 Agustus 2013 kemarin, SMP Darush Sholihin mengadakan rapat pembahasan dan pengesahan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang melibatkan pihak Yayasan, Komite Sekolah dan jajaran pendidik serta tenaga kependidikan.
Rapat berlangsung lancar dan efisien karena telah didahului dengan rangkaian rapat-rapat sebelumnya yang membahas evaluasi program sekolah dan inventarisasi kebutuhan-kebutuhan terdekat dari seluruh entitas sekolah untuk tahun pelajaran 2013/2014. Inventarisasi kebutuhan tersebut dimaksudkan untuk meletakkan prioritas dalam penyusunan program jangka pendek sekolah selama 1 tahun.

SMP Darlin....may Allah ta'ala bless your steps. Amen.

Laporan BOS Online 2013

noreply@blogger.com (Hafid Junaidi) — Mon, 29 Jul 2013 16:11:00 -0700

Mulai tahun anggaran 2013 ini (sebenarnya sudah mulai tahun lalu) pemerintah telah menyediakan layanan pelaporan online untuk pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. Dalam aplikasi berbasis web ini, sekolah dapat melaporkan kepada pemerintah maupun masyarakat umum penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan tiga belas (13) komponen biaya, yang secara formal kita laporkan dengan menggunakan format laporan BOS-K7a. Berikut ini laporan BOS SMP Darush Solihin Kota Batu tahun 2013. Tentu saja pembaca juga bisa melihat laporan BOS dari seluruh sekolah di Indonesia (dengan catatan yang telah membuat laporan). Klik gambar berikut ini untuk melihat Laporan penggunaan BOS kami secara online.

Lomba Seru Ramadhan

noreply@blogger.com (Etik Setiawati) — Sun, 28 Jul 2013 20:35:00 -0700

Hari Sabtu, 27 Juli 2013 SMP Darush Sholihin menutup kegiatan akhir Pondok Ramadhan dengan lomba Khitobah dan lomba Tahfidzul Qur'an antar kelas. Setiap perwakilan unjuk kebolehan dalam berpidato dengan materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya dalam kegiatan pondok Ramadhan tersebut. Ini sangat membantu penyerapan materi karena dengan demikian ajang lomba Khitobah telah menjadi media review materi pondok Ramadhan yang disampaikan dengan beragam gaya penyampaian dari para peserta.
Lomba Tahfidzul juga tak kalah seru. Peserta lomba diminta menyelesaikan bacaan ayat dari ayat-ayat sebelumnya yang dibacakan penguji serta harus mampu menyebutkan surat dari ayat yang telah dibaca.
SMP Darlin...just keep moving on.