Buku saku tersebut dapat diunduh disini.

Peristiwa perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor penyebabnya antara lain: aktivitas manusia seperti penebangan hutan, penggunaan alat-alat yang menghasilkan karbon tinggi, gejala alam seperti erupsi gunung berapi maupun fenomena el nino dan el nina di lautan, radiasi sinar matahari, maupun tekanan tektonik dari dalam bumi, dan proses biologis.

Proses perubahan iklim yang pelan namun pasti ini memberikan dampak yang cukup serius dan mengkhawatirkan bagi penduduk bumi sebab mengancam kehidupan manusia. Merebaknya wabah penyakit, terjadinya bencana kekeringan, banjir, longsor, dan bencana-bencana lain, serta berubahnya kondisi udara yang menjadi semakin kotor adalah dampak dari perubahan iklim ini.

Dalam kehidupan manusia, sektor yang paling terdampak akibat perubahan iklim ini adalah sektor pertanian dan sektor kesehatan. Di sektor pertanian akan terjadi penurunan produksi yang berakibat pada kelangkaan pangan dan kenaikan harga pangan di pasaran. Sementara, di sektor kesehatan, resiko meningkatnya endemik  penyakit seperti demam berdarah dan diare serta malaria semakin tinggi. Keduanya menjadi ancaman bagi kehidupan manusia.

Daerah-daerah di Indonesia ini sebagian besar rentan terhadap perubahan iklim. Topografi pegunungan dan dikelilingi gunung api serta lautan yang luas ini memiliki risiko yang cukup tinggi. Salah satu wilayah yang memiliki kerentanan tinggi adalah Jawa Timur. Kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki tingkat kerentanan tinggi akibat perubahan cuaca, curah hujan, maupun aktivitas tektonik dan vulkanik. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Jawa Timur menyebut bahwa ada 22 kabupaten/kota di Jawa Timur yang rentan terhadap perubahan iklim sehingga rawan bencana terutama longsor, kekeringan dan banjir.

Kawasan yang paling tinggi terkena dampak perubahan iklim di Indonesia adalah kawasan Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengenai Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) tahun 2012, kawasan Malang Raya memiliki iklim Monsun (musim dingin/hujan yang kering dan musim panas/kemarau yang basah). Situasi ini ditengarai disebabkan oleh kenaikan suhu sebesar 0,69⁰ C sepanjang 25 tahun terakhir. Selain itu, di sisi lain, kawasan ini juga memiliki curah hujan ekstrim yang rata-rata meningkat 5% hingga 2030 dibandingkan kondisi saat ini.

Sebenarnya,  berbagai pihak di kawasan Malang Raya sudah menyadari situasi ini. Pemerintah daerah telah menjadikan masalah lingkungan hidup ini sebagai isu strategis dan perhatian dalam proses pembangunan daerah. Berbagai upaya pun telah dilakukan seperti melatih masyarakat untuk tanggap bencana, memperkuat dan memperbanyak desa tangguh bencana, dan melakukan mitigasi pengurangan resiko ketika terjadi bencana. Upaya adaptasi atas perubahan iklim juga telah dilakukan melalui upaya reboisasi sabuk hijau bantaran sungai dan pencegahan penebangan hutan secara serampangan baik oleh masyarakat maupun oleh pihak perusahaan, serta pembuatan biopori pada kawasan terbuka hijau di perkotaan.

Berbagai upaya ini tidak akan berhasil jika hanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah kabupaten dan kota tanpa melibatkan pihak-pihak yang selama ini menjadi mitra pembangunan seperti masyarakat sipil, sektor swasta dan tentu saja Desa. Paradigma bahwa urusan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah semata juga perlu diubah. Kewenangan dan tanggung jawab ini harus dibagi dan diberikan kepada pemerintah Desa. Di sisi lain, paradigma penanganan bencana yang selama ini masih fokus pada tanggap darurat pun harus diubah agar mengarah pada manajemen pengurangan resiko dan adaptasi atas perubahan iklim yang memadukan sudut pandang teknis dan ilmiah.

Sudah saatnya pemerintah daerah membagi urusan dan kewenangannya dalam penanganan kebencanaan dan lingkungan hidup kepada pemerintahan Desa. Desa memiliki kewenangan yang dijamin dalam Undang-undang Desa yakni kewenangan lokal berskala desa, kewenangan berdasarkan hak asal usul, serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Isu lingkungan hidup, adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan ini merupakan bagian dari kewenangan lokal berskala desa. Ini karena urusan tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat desa dan desa diyakini mampu menjalankannya dengan baik dan efektif.

Paradigma pemerintah dan pemerintah daerah yang menganggap desa tidak atau belum mampu menjalankan kwenangan tersebut harus diubah. Sebab, hal tersebut menyesatkan pola pikir dan cara pandang yang pada akhirnya hanya akan menjadikan desa sebagai objek tanpa ada kesempatan untuk menjadi subjek.

Sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk menguatkan kapasitas desa. Salah satu yang pemerintah daerah dapat lakukan adalah membantu desa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menyusun kebijakan dan program mengenai upaya Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), serta dukungan dana untuk menjalankan program tersebut. Bukan menjustifikasi ketidakmampuan desa tersebut.

Kewenangan terkait lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim ini perlu dilimpahkan ke Desa agar masyarakat lebih menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan menyesuaikan upaya perbaikan lingkungan dan adaptasi perubahan iklim dengan kebutuhan mereka. Masyarakat desa pasti memiliki pengalaman dan cara pandang yang lebih tentang bagaimana menyikapi perubahan iklim ini.

Perubahan curah hujan dan musim di Kabupaten Malang telah terjadi pada beberapa tahun terakhir ini. Masyarakat desa di wilayah tersebut pun terbukti mampu bertahan dengan melakukan adaptasi dalam mempertahankan tanaman mereka agar tetap bisa panen. Upaya dan model adaptasi inilah yang kemudian perlu dikuatkan lagi dengan sudut pandang teknis dan ilmiah oleh pemerintah kabupaten/kota serta para pihak yang berkonsentrasi pada isu ini, seperti perguruan tinggi atau pun organisasi masyarakat dan pihak swasta.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan desa tersebut hanya perlu dikuatkan dengan hasil pembacaan secara ilmiah. Sehingga secara teknis masyarakat desa dan pemerintahan desa lebih mampu melakukan upaya adaptasi. Pada sisi lain, pemerintah desa dapat memulai memasukkan beberapa agenda kegiatan dan program ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maupun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa). Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya melakukan penghijauan pada bantaran sungai atau hutan di desa; memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah organik dan non organik, melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan pola tanam yang berkelanjutan, dan masih banyak lagi kegiatan yang mampu mengarahkan masyarakat pada pemahaman dan penguatan kapasitas dalam melakukan adaptasi perubahan iklim.

Perlu diingat bahwa salah satu faktor kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim adalah sensitivitas dalam beradaptasi atau menyikapi perubahan tersebut agar mampu bertahan hidup. Sehingga perlu upaya yang massif dari para pihak dalam menangani hal ini.

 *) Oleh Rokhmad Munawir. Program Manager pada Program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan, kerja sama USAID dan PATTIRO.

Perwujudan kegiatan dalam rangka pembinaan kesehatan masyarakat, sebagaimana dimaksudkan dalam Permendesa 1/2015, pasal 34 diantaranya adalah (1) pengembangan pos kesehatan desa dan polindes; (2) pengembangan tenaga kesehatan desa; (3) pengelolaan dan pembinaan posyandu; (4) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradional; (5) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di desa.

Pada poin (3) pengelolaan dan pembinaan posyandu diberikan beberapa penjabaran diantaranya (a) layanan gizi untuk balita; (b) pemeriksaan ibu hamil; (c) pemberian makanan tambahan.

Dengan mengacu pada regulasi yang ada ini maka Desa memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan posyandu dan pelayanannya. Artinya, masyarakat desa dapat meminta kepada pemerintahan desa untuk membahas berbagai persoalan kesehatan di Desa dalam forum Musyawarah Desa.

Hal-hal yang penting berkenaan dengan derajat kesehatan masyarakat di Desa dapat dibahas dan prioritaskan dalam perencanaan desa. Penguatan kapasitas kader posyandu juga menjadi kewenangan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. Salah satu hal utama bagi lembaga kemasyarakatan desa adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan diantaranya melalui peningkatan kesehatan masyarakat. Masyarakat sehat, maka akan menuju masyarakat sejahtera.

Untuk menjadikan kesehatan sebagai prioritas di tingkat Desa, maka perlu adanya komitmen yang kuat terutama dari Kepala Desa. Dan hal-hal yang menjadi kewenangan lokal berskala desa tidak hanya seperti dimaktub dalam peraturan menteri tersebut, namun sebenarnya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas tentunya berkenaan dengan penyediaan dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada warga.

Pada sisi lain, warga masyarakat juga perlu menjadikan masalah kesehatan ini sebagai salah satu prioritas yang akan diusung pada Musdes. Warga desa perlu melakukan kajian yang cukup, agar usulan mereka menjadi berkualitas, dan menempatkan urusan kesehatan bukanlah menjadi urusan perempuan semata. Hal ini terjadi di banyak desa di Indonesia, ketika membahas urusan kesehatan maka yang menjadi tumpuan adalah kader Posyandu atau pengurus PKK Desa. Bahkan tidak hanya itu, sasaran program kesehatan juga mengarah pada perempuan. Perempuan masih menjadi subjek sekaligus objek promosi kesehatan.

Melalui kewenangan lokal berskala desa tersebut, untuk meningkatkan kesehatan warganya, akan sangat menarik apabila desa mampu membuat program dan indikator keberhasilan peningkatan derajat kesehatan warganya. Jika pun kita berharap pada desa masih terlalu jauh (mungkin), maka setidaknya pemerintah kabupaten dapat memulai membantu merumuskan indikator-indikator desa sehat tersebut dan mengajak desa serta stakeholdersnya untuk bersama-sama melakukan upaya untuk pencapaian hal tersebut.

Salah satu daerah yang telah mulai memikirkan hal ini adalah Kabupaten Bojonegoro. Kehadiran Peraturan Bupati Bojonegoro No. 47/2014 memang harus diakui telah lebih maju daripada daerah lain. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, telah memandang penting kesehatan masyarakat desa, selain juga pendidikan, sebagai salah satu upaya menuju kesejahteraan dan kemandirian.

Rumusan indikator dalam Perbup 47/2014 dapat digunakan sebagai titik capaian desa-desa di Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Indikator-indikator tersebut akan membimbing pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan desa berdasarkan kewenangannya.

Yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah mengajak peran serta para pihak baik organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam bersama-sama mengawal desa-desa menjadi menjadi desa sehat. Program-program para mitra pembangunan ini akan menjadi amunisi baru bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan kesehatan masyarakat desa. Artinya, keterbukaan pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam bermitra dengan para pihak adalah prasyarat penting.

[1] PP 43/2014, Pasal 34 ayat (2)

1. Sistem organisasi perangkat desa
2. Sistem organisasi masyarakat adat
3. Pembinaan kelembagaan masyarakat
4. Pembinaan lembaga dan hukum adat
5. Pengelolaan tanah kas Desa
6. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat
7. Pengelolaan tanah bengkok
8. Pengelolaan tanah Pecatu
9. Pengelolaan tanah titisara
10. Pengembangan peran masyarakat Desa

Dengan tertatanya administrasi dan pendataan maka data-data yang berhasil dikumpulkan oleh kader menjadi mudah dicari dan mudah dianalisa serta memudahkan kader dan bidan dalam membuat laporan kepada pemerintah desa dan puskesmas. Basis data ini akan menjadi data agregat pada level kabupaten yang mana akan diketahui tingkat kesehatan masyarakat pada suatu desa, sehingga memudahkan pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam melakukan intervensi program-program kesehatan.

Itulah mengapa dalam skema program kerjasama dengan EMCL ini Yayasan PATTIRO Surakarta juga berkonsentrasi dalam meningkatkan kapasitas Posyandu dalam membenahi tata kelola administrasi dan kelembagaannya.

Guna memulai hal tersebut, para kader Posyandu diajak melakukan studi banding ke Posyandu di Kota Surakarta. Di sana mereka belajar mengenai pencatatan data dan administrasi pelayanan posyandu serta belajar menyusun laporan singkat kepada TP PKK Desa dan Pemerintah Desa. Basis data ini pula yang digunakan oleh para kader posyandu untuk dianalisa dan mengusulkan kebutuhan Posyandu dalam Musyawarah Desa.

Salah satu pendamping desa, mbak Wiwik NW, menyatakan bahwa desa-desa yang menjadi dampingannya menunjukkan perubahan pasca studi banding. “Mereka mulai mencatat setelah pelayanan dan membuat resume pelayanan untuk PKK Desa, memang kami buatkan formatnya untuk memudahkan” demikian paparnya.

Setelah terbiasa dan akhirnya para kader posyandu ini merasakan manfaatnya saat diundang dalam musyawarah desa dengan mudah menyampaikan usulan dan membuat argumentasi yang cukup kuat sehingga stakeholder desa pun mendukung usulan mereka menjadi prioritas pembahasan dalam Musrenbang desa.

Para kader posyandu di 12 (dua belas) Desa se-Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro didorong membuat analisa potensi dan kebutuhan Posyandu. Hasil analisa ini kemudian dibawa dalam Musyawarah Desa. Kader posyandu sendiri-lah yang menyampaikan dan meminta langsung komitmen dari para stakeholder desa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan posyandu dan dialokasikan dalam APB Desa.

Setiap posyandu setidaknya memiliki wakil 3 orang dalam Musyawarah Desa dan menyampaikan usulan mereka. Usulan dari para kader posyandu ini antara lain (1) penambahan dana makanan tambahan untuk balita; (2) kebutuhan peralatan untuk mendukung senam ibu hamil; (3) alat permainan edukasi (APE) untuk balita di posyandu; (4) penambahan alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan posyandu.

Memang tidak semua desa mengalokasikan dan mengabulkan usulan dari posyandu ini, namun setidaknya beberapa usulan seperti alat permainan edukasi banyak dikabulkan seperti di Desa Gayam yang memberikan APE ke semua titik layanan Posyandu di desa tersebut (6 titik layanan posyandu). Di Desa Katur tidak mengabulkan APE namun meningkatkan alokasi PMT dari Rp. 2.000 per balita menjadi Rp. 5.000 per balita pada setiap layanan posyandu.

Meskipun demikian, keberanian dan kemampuan kader dalam melakukan analisa kebutuhan serta keterbukaan pemerintah desa dalam mengundang dan melibatkan mereka sebagai salah satu komponen masyarakat desa yang perlu didengar sudah merupakan kemajuan luar biasa.

Dalam skema program ini PATTIRO Surakarta terus melakukan peningkatan pengetahuan, kapasitas dan kemampuan para kader Posyandu di 12 (dua belas) Desa di Kecamatan Gayam melalui berbagai pendekatan, yakni pendampingan rutin; pelatihan dan diskusi serial rutin dengan menghadirkan para pakar di bidangnya.

Selama satu tahun di tahun 2015, upaya ini telah cukup membuahkan hasil yang menggembirakan. Ada 93% Posyandu telah cukup mampu menghidupkan Meja 4, yakni meja promosi kesehatan, dimana lebih dari 100 orang kader Posyandu se-Kecamatan Gayam telah memilki kapasitas dan kemampuan menyampaikan berbagai materi promosi kesehatan untuk ibu hamil, balita dan ibu menyusui.

Kondisi ini jika dibandingkan dengan studi awal (Baseline), hanya ada 10% Posyandu dari 42 Posyandu se-Kecamatan Gayam yang menghidupkan Meja 4. Alasan para kader saat itu adalah tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan upaya ini. Sehingga mereka cenderung bergantung pada bidan desa yang melakukan. Bisa dibayangkan jika hanya mengandalkan bidan desa seorang untuk melakukan ini sementara bidan juga dibebani dengan pemeriksaan rutin para ibu dan balita.

Pendekatan melalui pendampingan dan pelatihan, dimana PATTIRO Surakarta telah memiliki pengalaman dalam melakukan hal tersebut di Kota Surakarta lebih dari 6 tahun itulah yang kemudian di-replikasi dilakukan di Bojonegoro.

Intervensi ini memang tidak mudah awalnya. Perlu meyakinkan para kader Posyandu bahwa mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Berbekal pengalaman lembaga dan kapasitas para pelaksana program di lapangan maka cukup mampu meyakinkan para kader untuk mau memulai hal ini.

Saat ini, setidaknya para kader dan ibu hamil di desa-desa di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro telah merasakan manfaatnya. Posyandu bukan lagi sekedar menimbang balita dan memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita namun telah memberikan manfaat bagi para ibu hamil dan ibu dengan balita mengenai upaya-upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatannya.

Yayasan PATTIRO Surakarta menggagas untuk mendorong entitas kelembagaan posyandu untuk mampu dan aktif memberikan pelayanan optimal bagi ibu (hamil dan memiliki balita) dan balita di wilayahnya.

Beberapa upaya yang dilakukan adalah diantaranya adalah

• Mendorong posyandu membuat perencanaan dan evaluasi pra dan pasca layanan. Para fasilitator pendamping yang setiap bulan mengajak para kader melakukan diskusi perencanaan dan evaluasi sebelum dan sesudah pelayanan posyandu dilaksanakan. Hal ini dilakukan dalam rangka membuat rutin pelayanan dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di desa. Pada beberapa bulan setelah model ini dilakukan, para kader sudah mulai terbiasa melakukan perencanaan dan evaluasi, seperti merencanakan PMT apa yang akan diberikan serta membagi peran kader pada meja layanan secara rotasi.
• Mendorong posyandu memulai mencatat pada buku administrasi posyadu agar pencatatannya rapi dan datanya dapat dipantau dengan baik. Dengan pantikan studi banding ke beberapa posyandu di Kota Surakarta, para kader mulai mempraktekkannya.Mendorong posyandu memberikan pelaporan kepada TP PKK Desa.
• Data catatan adminitrasi posyandu seharusnya dilaporkan kepada TP PKK Desa sebagai pembinan Posyandu. Selama ini tidak pernah dilakukan karena catatan administrasi dlakukan oleh bidan dan bidan tidak menyampaikann ke Desa namun ke Puskesmas. Dalam program ini, para posyandu mulai menyadari, terutama pasca studi banding, bahwa Pembina langsung Posyandu adalah TP PKK Desa, sehingga perlu memberikan laporan agar TP PKK Desa juga dapat mengetahui perkembangan kesehatan di masyarakat dan kebutuhan posyandu. Harapannya adalah TP PKK Desa dapat membuat laporan juga ke Desa dan dijadikan bahan dalam musyrawarah desa.Guna mengawalinya, PATTIRO Surakarta membuat beberapa buku catatan administrasi yang diadopsi dan diringkas dari model pencatatan di Surakarta dan juga pencatatan di Desa Gayam (Bojonegoro)
• Mendorong kader Posyandu memetakan kebutuhan dan mendialogkan dalam pertemuan desa. Dalam pertemuan serial klaster desa, para kader mulai melakukan pemetaan kebutuhan mereka dan mencoba membuat rekomendasi dari pertemuan tersebut. Program ini memfasilitasi forum Rembug Kesehatan Desa yang menghadirkan para stakeholders desa. Para perwakilan kader posyandu mulai mempresentasikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan meminta komitmen dari pemerintahan desa untuk lebih memperhatikan kebutuhan posyandu. Diantaranya adalah kebutuhan adanya sarana prasarana, alat peraga edukasi, dana stimulant PMT.Desa Gayam pada Oktober 2015 pasca dialog ini memberikan APE (Alat Peraga Edukasi) kepada seluruh posyandu di desanya yang dapat digunakan oleh balita ketika mereka sedang menunggu antrian layanan di posyandu. Ini menunjukkan bahwa upaya berdialog dengan para stakeholders desa ini membuahkan hasil.

Seperti yang diketahui bersama kelas ibu hamil di desa-desa tersebut kurang aktif, sehingga banyak ibu hamil yang tidak mendapatkan informasi promosi kesehatan seputar kehamilan mereka. Di dalam kelas ibu ada kegiatan senam hamil yang diperuntukan bagi kesehatan ibu dan bayi yang dikandung serta untuk memudahkan proses kelahiran.

Gagasan program ini adalah mendorong para kader posyandu mulai memiliki kepedulian pada ibu hamil dan mendorong entitas kelembagaan kelas ibu dapat aktif berfungsi. Sehingga, upaya yang dilakukan adalah diantaranya adalah

• Mendorong kader posyandu untuk pro aktif mengajak para ibu hadir di kelas ibu hamil dan juga mendorong keaktifan bidan desa dalam membimbing kelas ibu. Kesepakatan dengan para bidan menjadi penting karena para bidan memiliki pengetahuan yang lebih mengenai kehamilan.
• Mendorong kader posyandu mulai aktif mendampingi bidan dalam kegiatan kelas ibu hamil. Peran kader adalah sebagai teman sharing dan diskusi serta mendinamisasi kegiatan.

• Mendorong dialog dengan pemerintahan desa untuk lebih memperhatikan kelas ibu hamil

Dalam pertemuan serial klaster desa, para kader mulai melakukan pemetaan kebutuhan mereka dan mencoba membuat rekomendasi dari pertemuan tersebut, kebutuhan kelas ibu hamil mulai dibahas dan dimasukkan dalam usulan.

Program ini memfasilitasi forum Rembug Kesehatan Desa yang menghadirkan para stakeholders desa. Para perwakilan kader posyandu dibantu oleh Bidan Desa menyampaikan kebutuhannya dan sekaligus meminta komitmen dari pemerintahan desa untuk lebih memperhatikan kelas ibu hamil.