SUARA HKBP

Tengara Sosioreligius HKBP: Komentar Awal untuk Heseki-el

2008-02-12T03:55:00.000+07:00

Diawali ucapan terima kasih Admin harus mengakui tidak menduga bahwa, pagi-pagi benar, percakapan kita sudah harus masuk ke ranah wacana sosiologis, teologis, manajemen (yang oleh Heseki-el diistilahkan dengan socio-religius). Sejak awal blog ini dirancang untuk mewadahi temuan-temuan, baik pengalaman maupun pengamatan, jemaat terhadap kinerja pelayanan HKBP secara umum. Itu sebabnya, pada posting perdana kita sengaja mengumbar sedikit fakta, baik yang ditemukan maupun karena ada yang memberitahukan, betapa tarian HKBP sesungguhnya masih berada di antara irama poco-poco-maju selangkah mundur dua langkah dan sebaliknya (Maaf, bukan hendak latah ikut Mbak Mega)-dengan irama undur-undur (maaf lagi, bukan latah Sutan Batugana dari PD).

Satu: Tentang Metode dan Pertanyaan
Tetapi demikianlah adanya. Tidak banyak yang dapat kita kemukakan sebagai prestasi kemajuan HKBP. Bahkan ada dugaan, bahwa yang terjadi justru kemunduran kualitas kepemimpinan! Nah, dari rentetan fakta demi fakta, kita pun lantas hendak mengetahui persepsi dan opini jemaat HKBP sendiri bagaimanakah sebaiknya HKBP melayani kita?

Itulah sebabnya kita putuskan untuk membuat polling bukan survei. Polling? Ya. Hal ini harus dikemukakan untuk menanggapi usulan Bung (?) Heseki-el. Beliau menyebutkan bahwa seyogiannya pertanyaan dimulai dari kuantitas kehadiran di gereja HKBP serta kadar aktivitas responden di HKBP.

Terima kasih untuk masukan yang bagus. Usul demikian semakin membuktikan bahwa pilihan terhadap metode polling bukan langkah keliru. Dalam dua kali uji coba kuesioner sebelum pertanyaan dilucurkan di dunia maya terdapat kecenderungan keraguan responden memutuskan jawaban atas keaktifan secara kuantitas, kendati kita hanya bertanya jumlah kehadiran di gereja dalam setahun terakhir. Terdapat banyak jawaban yang kosong terhadap item tersebut.

Setelah dianalisis, kita menyadari bahwa, bagaimana pun juga, yang hendak kita ketahui adalah opini dan persepsi responden. Jika demikian maka variabel dependen yang kita butuhkan tidak perlu banyak-banyak, cukup warga jemaat HKBP dan pengguna internet. Jika kita menambah variabel dependen, semisal kuantitas kehadiran, model aktifitas (pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, anggota paduan suara, guru SM, dsb) kita kuatir bahwa kelak kita akan terjerumus kepada besarnya tingkat kesalahan yang bakal terjadi sebab kita tidak bisa membuat skenario jumlah sampel yang kita kehendaki. Jadi? Kita tidak usah berpretensi membuat survei. Kita memutuskan polling. Sebab bagaimanapun juga polling tidak membutuhkan banyak variabel dependen.

Kendati demikian tingkat kesalahan yang bakal terjadi juga tidak dapat diprediksi sebab masih tergantung jumlah keseluruhan responden. Tetapi setidak-tidaknya kita sudah menyederhanakan beberapa variabel.

Dua: Tentang "Vox Populi, Vox Dei"
Titik pijak paling baik adalah seandainya kita berangkat dari paradigma yang sama mengenai hermenetik 1 Samuel 8. Kita harus hati-hati agar tidak terjebak kepada hermenetik teologis apalagi terus menghubungkannya langsung dengan iman Kristen.

Jika Heseki-el mau kita menelaahnya dari perspektif sosiologi biblikal maka "kekecewaan" TUHAN atas aspirasi politik Israel--yang mengendaki perubahan sistem pemerintahan dari Sistem Hakim-Hakim (yang tidak memiliki otoritas politik yang kuat kendati otoritas agama berada juga di tangan satu orang) menuju Monarki (di mana terdapat pemisahan otoritas politik dan agama dengan raja=politik dan imam besar=agama)--harus berangkat dari apa yang disebut Paradigma Davidik di mana narasi besar 1 dan 2 Samuel sampai Raja-Raja terletak pada bingkai paradigma ini.

Paradigma Davidik menempatkan dualisme dua raja pertama Israel, Saul dan David, dalam kerangka persaingan antar Utara-Selatan (yang kelak terpisah lagi dan menjadi awal kehancuran monarki Israel Biblikal) yang tidak pernah selesai. Jadi kitab-kitab kronik politik kerajaan itu dikembangkan di bawah ideologi Davidik yang menekankan integrasi ke-Israel-an ke dalam satu dominasi tunggal di mana kelompok Selatan yang minoritas (Davidis) adalah titik simpul perjalanan politik kerajaan Israel, bukan Utara yang mayoritas (Saulis).

Hal ini akan semakin kuat jika kita baca 1 Samuel 26, di mana Daud (yang kecil, minoritas, gerilyawan pembangkang, desperado) "membiarkan" Saul (yang gagah perkasa, mayoritas, penguasa, establishment, "Israel Idol" karena dia paling ganteng di seluruh negeri). Dari sana kita tahu jelas, siapa raja yang sebenarnya.

Paradigma Davidik meliputi juga kepada persoalan ekonomi, antara ekonomi peternakan (penggembala, selatan, Abel, David, Yerusalem) dengan ekonomi pertanian (petani, artisan, utara, Kain, Saul, Gibea). Pemahaman ini kita dapatkan pula saat di zaman Yesus paradigma Davidik yang lantas bertransformasi menjadi paham proto-Yudaisme (Yehuda!) sudah menjadi ideologi yang sangat berpengaruh. Maka Yesus, yang aslinya adalah Utara (Nazareth) dan besar di lingkungan artisan (pengrajin furniture ) tidak bisa mengelak dari kuatnya pengaruh paradigma Davidik. Dia pun berkata, "Akulah gembala yang baik" bukannya "Akulah Tukang Furniture yang Baik"

Dari sini kita pun bertanya, apakah kaitan "Vox Populi, Vox Dei" dengan itu semua? Dalam satu sisi, Ya, positif! Di sana aspirasi rakyat (baca: jemaat) yang berangkat dari dorongan iman dan relasi dengan Tuhan menemukan formulasinya yang paling tepat. Tuhan, "yang nampak kecewa" kemudian seolah tidak berdaya dan segera mengiyakan aspirasi itu dan melalui Samuel menetapkan beberapa pasal konsitusi.

Di sisi lain, Tidak, negatif! Ketidakberdayaan Tuhan tidak berlangsung lama. Ia sendiri membuyarkan seluruh kemegahan Saul dengan gangguan psikosomatik yang parah. Sekilas, Tuhan "yang nampak kecewa" menjadi Tuhan "yang membalas sakit hati" Tak rela Ia kepada Saul, yang terpilih dengan metode undi dan disenangi rakyat itu berlama-lama di singgasana. Lalu tampillah David, yang di luar dugaan, menjadi suksesor pilihan-Nya sendiri. David seolah muncul untuk membuyarkan aspirasi awal politik orang Israel.

Memang begitulah adanya. David tampil ke singgasana, memindahkan ibukota ke Yerusalem, mendapat pernyataan loyalitas 10 faksi dari Utara dan menyatukan Israel Raya menjadi kerajaan yang kuat, disegani dan diberi janji.

Lalu pada akhirnya metode undi atau Vox Populi-Vox Dei menjadi tidak menarik lagi jika bicara tantang persaingan wangsa kedua raja ini. Tidak ada teori konspirasi yang lebih mencengangkan daripada kudeta tidak berdarah David atas Saul serta pembersihan sisa-sisa kekuasaan Saul ketika monarki David baru seumur jagung.

Bersama David, yang terjadi adalah ironi. Vox Dei-Vox Populi, kehendak Allah yang terjadi untuk diobyektifasi menjadi kehendak rakyat.

Tiga: Theokrasi, Demokrasi atau Presbyterokrasi?
Yang kita inginkan sebenarnya bukan hanya soal bagaimana memilih sistem pemilihan yang paling tepat di HKBP. Apakah metode undi, apalagi dengan narasi 1 Samuel 8 dst, atau metode demokrasi di mana kampanye dan voting merupakan dua hal penting.

Jika bicara konsep teologis mau tidak mau kita harus kembali ke Alkitab. Masalahnya, Alkitab nampaknya sudah terlalu jauh dari jangkauan kita manusia penuh dosa ini. Jadi? Marilah saja kita kembali ke ranah cermin sosiologis agar muka kita yang telah bopeng nampak terlihat jelas .

Saat jemaat pertama (Murid-murid di Yerusalem) kita melihat sebuah gereja yang akrab, saling berbagi dan sederajat. Mereka semua seolah mendapat kharisma yang sama kualitasnya. Tidak ada hirarki apalagi klaim kepemimpinan dari salah satu murid.

Kompleksitas sistem pemerintahan gereja sesungguhnya dimulai sejak apa yang disebut tua-tua (presbyter) mendapat tempat dalam pengaturan jemaat awal. Dalam Kisah Rasul, 1 Timotius, Titus atau 1 Petrus kita bisa melihat peran tua-tua ini dalam pemeliharaan jemaat (bersama diaken dan jabatan lain). Pertanyaannya, mengapa mereka butuh tua-tua?

Mari kita uji lewat paradigma sosiologi Max Weber atau Weberian. Konon, pewarisan otoritas keagamaan bersumber dari kharisma. Jadi otoritas kekristenan tentu berasal dari kharisma Yesus. Masalahnya ketika Yesus sudah mati, kharisma diberikan kepada suksesor-Nya yakni Rasul-Rasul. Demikian selanjutnya, rasul-rasul melakukan ekspansi ke luar Palestina dan menemukan bahwa jemaat-jemaat itu tidak dapat mereka diami selamanya. Siapakah yang pantas menggantikan kedudukan mereka? Itulah presbyteros, tua-tua.

Masalahnya, di era gereja awal sendiri proses pemilihan presbyteros ada dua model, yakni model penetapan (Titus) dan model pemilihan (Timotius). Dari sini terjadi dualisme yang sampai sekarang masih dipertahankan. Model penetapan dilekatkan kepada pelayan tahbisan yang full-time (sebuah istilah gerejawi yang kacau balau) yaitu mereka yang memperoleh pendidikan formal untuk menjadi pendeta, guru huria, bibelvrouw dan diakones. Model pemilihan dilekatkan kepada pelayan part-time (istilah gerejawi yang sama kacaunya) yakni sintua dan evangelis. Jabatan ini diberikan kepada mereka yang dianggap teladan oleh jemaat setempat.

Para prebyteros ini kemudian menempati posisi khusus dalam hubungan sosial jemaat. Relasi kuasa yang tercipta menciptakan lapisan sosial yang terdiri dari dua lapisan utama, pelayan dan yang dilayani. Ironisnya, di antara pelayan terjadi lagi relasi kuasa yang menciptakan sub-lapisan baru. Di sana pendeta menempati hirarki tertinggi, lalu guru huria, lalu bibelvrouw, lalu diakones, lalu evangelis, lalu sintua. Karena sifatnya hirarkis-horisontal maka relasi antarlapisan itu tentu tidak selalu harmonis apalagi jika pejabat di lapisan pertama, pendeta, tidak memahami dinamika hubungan sosial antarmereka. Inilah salah satu penyebab mengapa konflik jemaat HKBP tidak pernah selesai. Lapisan bawah menuntut kewenangan lapisan atas sementara lapisan atas tidak peka terhadap aspirasi lapisan bawah.

Jika orang menilai bahwa konflik HKBP selalu berasal dari pendeta, mungkin ada benarnya sebab jabatan inilah jabatan paling elit. Ironisnya, di sub-lapisan pendeta terdapat pula sub-lapisan kekuasaan yang murni hirarkis, yang tersusun dari bawah mulai pendeta diperbantukan, pendeta jemaat, pendeta ressort, praeses, sekjen dan kepala departemen, sampai ephorus. Karena sifatnya yang hirarkis maka konflik di antara mereka tidak terbuka tetapi laten. Maka yang terjadi adalah adanya pendeta yang menolak SK mutasi dan pimpinan yang mengancam memindahkan pendeta jika tidak seturut kemauannya.

Laisan-demi-lapisan dan konflik yang menyertainyalah yang membawa kita sepanjang 147 tahun sejarah HKBP. Aspirasi jemaat, lapisan terbawah, yang pernah diakomodir tahun 1952 untuk dieliminir tahun 1962, selalu terbawa arus gelombang ketegangan lapisan atas. Kita tidak pernah lepas dari konflik laten semacam itu. Suatu saat akan meledak dan berulang-ulang. Itulah yang terjadi tahun 1964, 1978 dan 1992.

Dominasi presbyter ini terus berlanjut sampai kini. Kita bisa melihat susunan Majelis Pekerja Sinode (MPS) yang terdiri dari 91 kursi (menurut Almanak HKBP 2008). Di sana, karena terdapat 7 kursi yang kosong maka total adalah 84, hanya satu orang yang tidak mengenakan gelar pelayan yakni ketua Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP. Artinya hanya 1,2 % peluang warga jemaat biasa untuk ikut dalam pengambilan keputusan tertinggi di HKBP. Apabila beliau ternyata juga sintua maka peluang jemaat menjadi 0.00%.

Hal itu menunjukkan bahwa seluruh dinamika kekuasaan ini mengental bukan di melalui simpul theokrasi (yang mengedepankan kehendak Tuhan lewat doa dan perenungan panjang) atau pula demokrasi (yang megedepankan pilihan nurani jemaat lewat doa dan pergumulan panjang pula). Simpul kekuasaan terbentuk di dalam presbyterokrasi alias kekuasaan yang berada di tangan pelayan-pelayan. Karakter kekuasaan semacam ini adalah birokratis-patrimonialis, sebuah racikan, yang sungguh sangat tidak sedap, antara berbagai unit pelayanan yang bertingkat-tingkat (sehingga tidak efisien) dengan cita rasa patronisasi yang tersusun atas lapisan-lapisan tadi.

Maka kita pun melihat bagaimana dewan NHKBP di jemaat harus berkordinasi dengan NHKBP Ressort lantas NHKBP distrik lantas Biro pelayanan NHKBP di kantor pusat. Kita juga melihat bagaimana natal NHKBP selalu menempatkan pendeta sebagai pelindung/penasehat. Semua kebiasaan bergereja kita tersusun secara birokratis dan tersusun berdasarkan piramida kekuasaan.

Jadi manakah yang kita pilih? Theokrasi? Demokrasi? Presbyterokrasi?

Jika Theokrasi tentu warga jemaat pantas bersorak sebagaimana orang Israel bersorak atas terpilihnya Saul. Kendati tidak happy ending setidak-tidaknya, bahkan, TUHAN pun bersedia meluluskan keinginan mereka.

Jika demokrasi, maka perbandingan warga dengan pelayan dalam MPS seharusnya didominasi oleh warga. Sebab itulah hakekat demokrasi, bukan?

Jika presbyterokrasi? Ahh, sudahlah!

Empat: Sistem Renumerasi dan Return of Investment (ROI)
Barangkali inilah yang paling menarik dari empat tanggapan Heseki-el. Beliau membuka peluang kepada dua hal menarik.

Satu, terbukanya peluang untuk menerapkan sistem manajemen SDM modern di dalam gereja. Hal ini adalah kemajuan sebab Beliau mengaitkan fasilitas dan performance. Terima kasih.

Kedua, terbukanya kesempatan untuk menguji HKBP (dan gereja secara keseluruhan) melalui metode ilmiah yang disebut dengan economics of religion (ekonomi agama) sebuah terobosan baru dari Laurence Iannaccone, guru besar ilmu ekonomi dari George Mason. Iannaccone adalah murid langsung dari peraih Nobel, Gary Becker, dan mendasarkan ilmu baru ini pada teori pilihan rasional yang mengantar Becker menjadi begawan ekonomi kelas Nobel.

Mengenai yang pertama. Beberapa tahun lalu sekelompok pendeta dari berbagai gereja di Sumut bertemu di Siantar. Mereka bertantang-jawab tentang satu soal, "apakah jabatan pendeta itu profesi atau panggilan?"

Pertanyaan yang, maaf, konyol bin kolot. Sebagai warga jemaat kami bergumam, jika lebih dari satu abad pertanyaan demikian ternyata belum terjawab pantas kehidupan bergereja semakin kehilangan gairah. Bayangkan, 100 tahun lebih pendeta kita kehilangan jati diri! Walhasil, karena dimulai dengan kebingungan maka pertemuan juga diakhiri dengan kebingungan pula. Tidak ada jawaban pasti yang mereka bawa pulang.

Kita yakin bahwa kebingungan itu masih tersimpan. Maka, solusi Bung Heseki-el mengenai sistem renumerasi dan performance menjadi solusi yang mencerahkan. Kita harus terima bahwa pendeta itu adalah jabatan profesional. Mengapa? Mereka terlatih secara khusus dan mendapat profesi khusus. Jadi, jika mereka hendak mengajukan aplikasi kartu kredit maka kolom yang tersedia bagi mereka adalah profesional, bukan pegawai apalagi wiraswasta.

Maka dengan kesadaran demikian, HKBP sebenarnya lebih cocok dikelola secara profesional. Otomatis, sebagai profesional, mereka dituntut untuk memberikan waktu dan tenaga secara total sesuai dengan kadar profesionalisme mereka. Dari sana performance mereka diukur dengan sebuah parameter, katakanlah semacam Key Performance Indicator atau Balance Scorecard. Jadi jelas, gereja mampu memperhitungkan ROI-nya tatkala menetapkan gaji dan fasilitas pendeta. Sistem ini patut diberlakukan sampai pejabat tertinggi, yakni ephorus. (Usulan ini akan menjadi bagian dari pertanyaan polling bagian lain!)

Mengenai yang Kedua, dengan menganalisis gereja berdasarkan prinsip-prinsip ekonomis maka akan terbuka kesempatan bagi gereja sendiri untuk berpikir secara ekonomis, dalam pengertian pelayanan minim dapat minim, pelayanan nihil dapat nihil (ini model efisiensi dari Paulus , bukan?)

Di sana kita mungkin juga akan setuju bahwa salah satu sifat bergereja adalah transaksional (kita memberi persembahan di hari Minggu, persepuluhan, persembahan, biaya pengganti surat keterangan baptis, dll). Tindakan transaksional demikian tentu bukan tindakan irasional.

Setiap orang pasti berpikir rasional bahwa menjadi warga gereja, atau bergereja, berarti berkesempatan mendapatkan pemenuhan atas hasrat spiritualnya: penyegaran iman, doa syafaat, kekuatan baru menghadapi kehidupan, suka cita atas berita keselamatan dan kepastian mengatasi ketidakpastian bahwa Dia Yang Menyelamatkan adalah setia, tetap sama baik kemarin, hari ini dan selamanya.

Lantas, apa yang salah dengan itu?

Di Ambang Formulasi Dasar Kepemimpinan HKBP

2008-02-09T05:39:00.000+07:00

Sinode, Sinode, Sinode ...
Sinode Godang HKBP akan segera digelar. Kalau Tuhan menghendaki tahun 2008 ini HKBP kembali mengadakan temu raya organisasi terbesar dan terpenting di HKBP. Sinode Godang 2008 tergolong istimewa dan dinantikan, sebab sinodisten (peserta sinode godang) kali ini memiliki agenda penting yakni pemilihan pucuk pimpinan HKBP yang terdiri dari 1 orang ephorus, 3 orang kepala bidang dan 1 orang sekretaris umum. Mereka akan bergelut dan berpeluh disertai doa (harapan kita!) untuk memutuskan siapa gerangan yang diyakini mampu menjadi gembala bagi 3,5 juta umat yang menyandarkan pengharapan dan keselamatannya di bawah pelayanan HKBP?

Selain itu, SG kali ini dibayang-bayangi pikiran yang campur-aduk, terutama mengenai performa pucuk pimpinan periode 2004-2008. Dalam beberapa kesempatan muncul dugaan bahwa 'lima pucuk' ini dinilai tidak kompak. Pula, yang terpenting, pucuk pimpinan periode 2004-2008 hampir tidak menorehkan catatan prestasi yang benar-benar membuat HKBP bisa tampil lebih baik. Kita tidak dapat melihat dengan gamblang bahwa HKBP telah mampu menunjukkan bakti dan ketaatan kepada Dia Sang Kepala dengan pelayanan yang lebih baik.

Masalah, Masalah, Masalah ...
Ambil contoh, kita mencatat bahwa masalah di HKBP Bandung masih belum selesai dengan baik. Alih-alih menyelesaikan masalah, keputusan Ephorus HKBP Pdt. Dr. Bonar Napitupulu malah membuat situasi semakin runyam. Sebuah keputusan yang benar-benar tidak didasarkan kepada akar masalah dan menujukkan pula keengganan (atau mungkin ketidakmampuan?) pimpinan HKBP mengenal dan memahami jemaatnya.

Kita mencatat bagaimana penolakan jemaat Distrik XIV Tebingtinggi Deli terhadap pelantikan Pdt Viktor Sihotang STh menjadi praeses menggantikan almarhum Pdt Badia H. Panjaitan. Secara gamblang warga jemaat melakukan protes terbuka atas pengangkatan Pdt Sihotang. Jemaat telah membuat surat protes pengangkatan tersebut akan tetapi tidak ditanggapi. Protes jemaat atas pengangkatan Praeses Pdt Viktor Sihotang STh nampak jelas saat ibadah pelantikan.
Penolakan ini menjadi indikasi bahwa pimpinan HKBP enggan (atau mungkin tidak mampu?) memahami kebutuhan jemaatnya.

Kita juga mencatat bahwa pucuk pimpinan HKBP tidak peka terhadap masalah di HKBP Dolok Sanggul dengan membiarkan jemaat HKBP Dolok Sanggul Kota mendirikan gereja tanpa pemberitahuan di atas lahan yang berada di bawah pengelolaan HKBP Dolok Sanggul. Hal ini menunjukkan bahwa HKBP tidak mampu memahami realitas jemaatnya.

Kita juga mencatat, kendati tidak perlu dibeberkan, belasan penolakan jemaat terhadap pendeta dan penolakan pendeta terhadap SK mutasi. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan HKBP telah kehilangan respek dari kalangan pendeta dan jemaat.

Pada aras hubungan gereja dan negara, kita juga melihat pimpinan HKBP tidak berdaya saat beberapa gedung gereja HKBP dikepung, dibakar dan diratakan dengan tanah di berbagai tempat. Pimpinan HKBP gagal membuat lobi politik, baik di aras eksekutif maupun legislatif lewat beberapa orang Batak maupun orang Kristen yang menjabat di sana, agar pemerintah bertindak tegas melarang pemberangusan tempat ibadah.

Yang bisa terlihat dengan jelas adalah kebiasaan baru Ephorus HKBP mengadakan pertemuan dengan pejabat daerah dengan embel-embel "Open House" di awal tahun. Kita tidak tahu apa dibicarakan Ephorus dengan para bupati sesudah "open house" itu. Namun kita patut bertanya, telah dengan sengajakah pimpinan HKBP menutup pintu bagi masyarakat sehingga "open house" harus menjadi agenda rutin? Bukankah "open house" menjadi sinyal bahwa HKBP sebenarnya tidak pernah menyendengkan telinga untuk masalah-masalah masyarakat yang dilayaninya? Jika itu benar, gembala macam apakah yang membiarkan domba-dombanya tanpa daya di tengah kumpulan serigala zaman yang semakin ganas mengumbar krisis di segala bidang?

Apa pun maksud "open house" itu, kita tidak mau HKBP diajak ikut merestui, menikmati dan bungkam terhadap korupsi para pejabat daerah. Kita juga tidak mau, "open house" itu menjadi semacam sinyal HKBP memiliki program "fund raising" kepada pejabat-pejabat pemerintahan.

Selain itu, kita patut bertanya apa urgensi perayaan "HKBP Manjujung Baringinna" di Senayan? Apakah "show of force" kepada pemerintah atau umat beragama lain atau semacam acara pelunasan ketidakhadiran SBY di Medan saat perayaan jubileum CCA (Dewan Gereja Asia) tahun lalu atau HKBP ingin agar seorang presiden bisa hadir dalam seremonialnya? Ugh, jangan-jangan HKBP sedang dibawa ke pusaran balik arus sejarah, kembali ke zaman orba dulu!

Pada aras hubungan ekumene dengan lembaga internasional kita tahu bahwa HKBP sudah semakin sulit mengadakan kerja sama. Penyebabnya satu, HKBP sukar dipercaya jika sudah menyoal duit. Misalnya beberapa kemitraan antara distrik HKBP dengan jemaat di Jerman hasil kerja keras periode SAE Nababan (1987-1992), kini tingga cerita. Hubungan distrik-distrik Samosir, Humbang, Silindung, Toba dengan mitra-mitra di Jerman mengalami kemunduran. Mengapa? Orang Jerman benar-benar keki, lantaran proyek yang dijanjikan proposal tidak di temukan di dunia nyata.

Tetapi yang terpenting adalah, spiritualitas jemaat bisa jadi tidak mengalami pertumbuhan positif akibat kurangnya perhatian para gembala gereja. Alih-alih tumbuh, spiritualitas itu sudah semakiin kerdil dan layu. Memang kita tidak tahu persis indeks kemunduran itu, tetapi kita boleh mengasumsikan demikian.

Baiklah. Intinya pucuk pimpinan periode 2004-2008 memang tidak menorehkan prestasi apa-apa. Terlalu sarkastis? Tidak juga. Anda sendiri boleh menemukan buktinya di Almanak HKBP 2008 pada judul "Angka Taon Siingoton" (Hlm. 411- 415 edisi hard cover). Jangan tercengang jika tidak ada catatan apapun sepanjang tahun 2005-2007.

Ironisnya, nats meneguhkan bagian ini adalah Mazmur 126:3 (Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita/Godang ma tongon na binahen ni Jahowa tu hita). Lha, tidak adalah perkara besar yang dilakukan Tuhan kepada kita sepanjang tahun 2005-2007? Kepada HKBP secara organisasi: NIHIL, SAUDARAKU!

Anda mungkin berkata, "itu adalah usaha merendahkan diri." Tidak juga. Khususnya jika kita memahami gaya personal pucuk pimpinan HKBP sekarang yang tidak ragu-ragu memasang potret berwarna sehalaman penuh (sama ukurannya gambar Yesus dan Anda, domba di gendongan itu!) di halaman-halaman depan Almanak HKBP. Merendahkan diri? Yang benar saja!

Lantas?
Jika HKBP dianalogikan dengan manusia, maka HKBP kini adalah sosok tua renta bertubuh tambun, dihinggapi berbagai penyakit kronis, terbaring lesu di dipan reot, mata rabun, telinga sudah nyaris tidak bisa mendengar, bicara terbata-bata tidak bisa dimengerti dan hembusan nafas tinggal satu-satu .

Jadi bagaimana? Akankah kita terus mempertahankan citra HKBP yang semakin hari semakin mengkhawatirkan itu? Bisakah mulai kini, siapa saja yang beriman dan mencintai HKBP bicara agar Gereja itu segera bangun, berdiri dan berinisiatif menyegarkan tubuh lewat kepemimpinan yang membawa kesegaran pula?

Kepemimpinan yang membawa kesegaran? Apakah itu berarti bahwa kita harus menyerukan biar pemimpin yang sekarang lantang berkata kepada diri sendiri: TIDAK LAGI UNTUK PERIODE BERIKUT?

Jika demikian bagaimanakah kita merumuskan profil pucuk pimpinan itu sesuai dengan konteks kebutuhan warga HKBP sendiri?

Polling di sebelah mencoba menelusuri sikap dan pandangan jemaat mengenai kepemimpinan HKBP sekarang ini. Dari sana, mudah-mudahan, kita akan temukan profil dasar seperti apakah kepemimpinan HKBP yang sesuai dengan kebutuhan jemaat itu sendiri. Jika orangnya memang ada, profil semacam itulah kiranya yang menjadi pemimpin HKBP yang akan datang.

Lalu, mengapa anda tidak mengisi polling di sebelah saja agar hasilnya bisa segera kita tahu lantas kita publikasikan dan memberikannya kepada para sinodisten?

PERHATIAN: AGAR HASIL JAJAK PENDAPAT INI VALID, MOHON KIRANYA ANDA MEMBERI SUARA HANYA SATU KALI SAJA, JANGAN DUA KALI, APALAGI TIGA. TIDAK ADA GUNANYA. TOH, TUJUAN KITA HANYA UNTUK MEMETAKAN SIKAP DAN PERSEPSI ANDA SEMATA-MATA, BUKAN UNTUK KUDETA!