SUARA.NABIRE

Mendagri Lantik Tiga Penjabat Gubernur DOB Papua

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Wed, 16 Nov 2022 06:58:00 +0000

KOMPAS.PAPUA - Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., resmi melantik Tiga Penjabat Gubernur Daerah Otonom Baru atau DOB Papua, yakni Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomou, S.H., M.H., sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan dan Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah, pada hari Jumat (11/11/22)

Pelantikan berlangsung di Plaza Gedung A Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang turut dihadiri para pejabat Pemerintah Republik Indonesia, Wakapolda Papua serta para Kapolres yang bertugas di Papua.

Sebelum memberikan sambutannya, Mendagri membacakan putusan Presiden serta mengambil sumpah janji jabatan para Penjabat Daerah sekaligus memasangkan tanda pangkat maupun penandatanganan fakta integritas.

Dalam sambutannya, Mendagri mengatakan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2021, menjadi momen penting dalam rangka akselerasi percepatan pembangunan di Papua, diantaranya dengan cara melakukan pemekaran di daerah Papua, dimana hal ini merupakan aspirasi dari sebuah sejarah.

Dikatakan Mendagri, dengan berbagai pertimbangan itulah kemudian muncul inisiatif dari DPR RI untuk membuat draft tentang pembentukan 3 daerah otonomi baru provinsi. Oleh karena itu disepakati oleh DPR RI dan DPD RI serta Pemerintah melalui pembahasan yang cukup panjang dengan mencari berbagai informasi, masukkan dan lain-lain, sehingga akhirnya 3 undang-undang tersebut disempurnakan dan diparipurnakan oleh DPR RI, dan kemudian diundangkan oleh Pemerintah.

“Kita sudah melakukan persiapan-persiapan dari awal yang dipimpin oleh Bapak Wamendagri sebagai Orang Asli Papua, yang mana beliau saya tunjuk untuk membuat tim untuk melakukan persiapan seperti sarana prasarana anggaran termasuk seleksi pemilihan pejabat," demikian tutur Mendagri Tito Karnavian

Mendagri menambahkan bahwa pemilihan pejabat melalui proses yang cukup panjang dan menerima masukan masukan dari berbagai pihak dan diputuskan dalam sidang tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang dihadiri oleh sejumlah Menteri serta Kepala Lembaga lainnya

"Pelaksanaan pelantikan untuk menandai defacto 3 Provinsi baru di Indonesia yang mana saat ini Indonesia memiliki 37 Provinsi, 5 diantaranya ada di tanah Papua," jelas Mendagri Tito.

Untuk mengakomodir adanya Provinsi-Provinsi baru dari DPD, Tito melihat satu Provinsi mengirimkan 4 perwakilan DPD yang mengartikan bahwa ke depannya akan ada 20 anggota DPD RI dan suara yang mewakili Papua akan lebih kuat sampai ke DPD RI.

“Pemekaran jangan disikapi sebagai hal yang negative, karena kami melihat lebih banyak sisi positifnya dan juga kita melihat model-model pemekaran yang selama ini sudah ada. Dapat dilihat sejarah pada saat Papua di masa lalu banyak terhambat perkembangan namun dengan adanya pemekaran ini kita dapat mempermudah melakukan pelayanan kepada masyarakat, agar pelayanan dapat menyeluruh,” tutur Mendagri.

Mendagri juga mengajak masyarakat untuk dapat bersama-sama mengevaluasi apa saja langkah-langkah yang dilakukan para penjabat baru dan dengan adanya pejabat baru semua dapat berjalan dengan maksimal guna mencapai pembangunan di Papua.

“Terkait program-program Pemerintah Pusat, agar para Bupati dapat meneruskan program tersebut sehingga dapat berkesinambungan dan bermanfaat bagi masyarakat Papua demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Papua,” Demikian tutup Mendagri Tito Karnavian.(TN)

STKIP Nabire Terima Mahasiswa Baru Angkatan Pertama, Jurusan Pendidikan Jasmani Program Sarjana

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Wed, 16 Nov 2022 06:56:00 +0000

SUARA.NABIRE - Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nabire, yang bernaung dibawah Yayasan Anak Karang Tumaritis (AKART) yang berkantor di kota Nabire, Papua Tengah, mulai menerima Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2022/2023 untuk program Sarjana Strata Satu, jurusan Pendidikan Jasmani.

Demikian hal tersebut dikatakan Jemmy Manan, S.Pi, DESS, DEA., selaku Wakil Ketua I STKIP Nabire, saat ditemui awak media di kantor Sekertariat STKIP Nabire, pada Rabu (16/11/22)

"Ya, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta, yakni melalui SK Ijin Operasional Nomor 777 /E/0/2022, tertanggal 24 Oktober 2022, maka Program Studi Pendidikan Jasmani yang diusulkan sudah dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi, sehingga kami bisa membuka penerimaan Mahasiswa Baru," demikian ungkap Manan

Manan juga membeberkan bahwa STKIP Nabire sudah membuka penerimaan Mahasiswa Baru sejak tanggal 27 Oktober hingga saat ini, dan sudah ada 15 orang yang mendaftarkan diri sebagai Calon Mahasiswa Prodi Penjas pada STKIP Nabire

"Untuk sementara sudah ada 15 orang yang mendaftar. Target kami 25 hingga 30 Mahasiswa untuk Angkatan pertama. Tidak perlu banyak-banyak karena kualitas yang kami utamakan. Jadi, kalo sudah memenuhi target, maka pendaftaran akan kami tutup dan siap untuk melangsungkan proses perkuliahan," jelas Manan

Wakil Ketua I STKIP Nabire: Jemmy Manan, S.Pi, DESS, DEA.

Mengakhiri penjelasannya, Manan menegaskan bahwa STKIP Nabire siap membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan guru berkualitas yang siap menghadapi globalisasi dan disrupsi teknologi informasi saat ini

"Intinya STKIP Nabire siap menghasilkan guru-guru yang bijaksana dan cakap dalam mengajar sekaligus juga mampu menguasai teknologi yang berkembang semakin pesat, Jadi, kita butuh guru yang tanggap serta bijaksana menghadapi teknologi hari ini dan ke depannya", demikian pungkas Jemmy Manan, selaku Wakil Rektor I STKIP Nabire

Adapun waktu pendaftaran Mahasiswa Baru pada STKIP Nabire sementara berlangsung hingga tanggal 29 November 2022. Sementara tempat perkuliahan akan dilangsungkan di Gedung SD Negeri 02 Nabire, yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, tepatnya depan Kantor Kelurahan Karang tumaritis Nabire. (red)

Editor: TN

Raih Akreditasi Baik, STKIP Nabire Siap Hasilkan Guru Berkualitas

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Wed, 16 Nov 2022 06:54:00 +0000

SUARA-NABIRE - Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nabire berhasil memperoleh Akreditasi BAN-PT dengan peringkat "Baik" untuk pembukaan Program Studi Pendidikan Jasmani pada Program Sarjana (S1).

Demikian hal itu ditegaskan Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Dr. Suriel S. Mofu, S.Pd., M.Ed., Tefl., M.Phil (Oxon), ketika menyerahkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 777/E/O/2022, Tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nabire, pada hari Jum’at (4/11/22) bertempat di Gedung Guest House yang terletak di jalan Merdeka Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Mofu mengatakan bahwa STKIP Nabire telah memenuhi syarat Nasional Pendidikan Tinggi dan standar nasional Perguruan Tinggi dalam pengajuan pendirian dan pembukaan Program Studi baru.

"Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat luas di seluruh Tanah Papua bahkan di seluruh Negara kesatuan Republik Indonesia bahwa STKIP Nabire telah memenuhi syarat Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah dipenuhi, maka oleh sebab itu kepadanya diberikan ijin dengan Akreditasi Baik," demikian ditegaskan Mofu dalam sambutannya

Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat: Dr. Suriel S. Mofu, S.Pd., M.Ed., Tefl., M.Phil (Oxon)

Mofu juga meminta kepada DPRD dan Bupati selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di STKIP Nabire sebab menurutnya dukungan Pemerintah sangat penting karena ke depannya STKIP Nabire bisa membantu Pemerintah dalam mengatasi kekurangan guru khususnya di Daerah Papua dan Papua Barat.

Ditempat yang sama, Abdy Busthan, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Anak Karang Tumaritis (AKART) yang merupakan Badan Penyelenggara STKIP Nabire, mengatakan bahwa dengan perolehan Akreditasi Baik itu, pihaknya berkomitmen siap membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menghasilkan guru berkualitas di Provinsi Papua Tengah

"Pada prinsipnya STKIP Nabire siap membantu Pemerintah untuk menyiapkan guru berkualitas mengingat data kekurangan guru di Tanah Papua mencapai angka 20.174 orang. Ini belum termasuk guru untuk hampir 500.000 orang penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Jadi diperkirakan kekurangan guru bisa mencapai lebih dari 30-an ribu orang," demikian dikatakan Busthan dalam sambutannya.

Selain jumlah guru di Tanah Papua yang masih kurang, Busthan juga membeberkan bahwa penyebaran guru hingga saat ini juga tidak merata, dimana ketersediaan guru di wilayah dominan OAP jauh lebih sedikit dibandingkan wilayah non-OAP.

"Ya, jadi saya pikir dengan kekurangan serta penyebaran guru yang tidak merata ini, maka pengadaan jumlah dan peningkatan mutu guru adalah hal urgen dan harus menjadi prioritas pembangunan pendidikan di Papua pada tahun 2022 ini. Untuk itu STKIP Nabire siap membantu pemerintah menyiapkan tenaga guru bermutu yang berhati mulia, dan tanggap teknologi," demikian pungkas Busthan mengakhiri sambutannya. (Red)

Editor: Da'i Tonchi Numberi

Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat Serahkan Ijin Operasional ke STKIP Nabire

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Wed, 16 Nov 2022 06:53:00 +0000

SUARA.NABIRE - Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Dr. Suriel S. Mofu, S.Pd., M.Ed., Tefl., M.Phil (Oxon), menyerahkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 777/E/O/2022, Tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nabire, pada hari Jum’at (4/11/22)

SK Ijin operasional tersebut diterima langsung oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Anak Karang Tumaritis (AKART), Abdy Busthan, selaku Badan Penyelenggara STKIP Nabire di Gedung Guest House yang terletak di jalan Merdeka Nabire, Provinsi Papua Tengah

Dalam sambutannya Mofu mengatakan bahwa Kabupaten Nabire patut berbangga karena hadir satu Perguruan Tinggi Baru dibawah naungan Kemendikbud Ristek dengan nama "STKIP Nabire" atau Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nabire, yang menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Jasmani, Program Sarjana.

“Ini merupakan suatu sejarah bagi Kabupaten Nabire. Dan saat ini di kabupaten Nabire ada 4 Perguruan Tinggi Swasta yang resmi berada dibawah naungan Kemendikbud Ristek, yaitu: Uswim Nabire, STIKES Persada Nabire, STMIK Pesat Nabire, dan STKIP Nabire,” demikian dikatakan Mofu selaku Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat.

Mofu juga menegaskan bahwa STKIP Nabire telah memenuhi Syarat Standar Nasional Pendidikan Tinggi sehingga kepadanya diberikan Ijin Operasional dengan “Akreditasi Baik”

Mengingat STKIP Nabire telah resmi berdiri di Kabupaten Nabire, maka Mofu meminta agar Yayasan AKART dan Pengurus STKIP Nabire segera membuka penerimaan Mahasiswa Baru, dan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD Kabupaten Nabire agar ke depannya bisa mendukung penyelenggaraan pendidikan di STKIP Nabire.

“Dukungan Pemerintah sangat penting mengingat ke depannya STKIP Nabire bisa memberikan kontribusi dan membantu Pemerintah dalam mengatasi kekurangan guru khususnya di Daerah Papua dan Papua Barat,” tutur Mofu dalam sambutannya.

Ditempat yang sama, ketua Dewan Pembina Yayasan Anak Karang Tumaritis, Abdy Busthan, mengatakan bahwa melalui STIKIP Nabire, pihaknya akan mempersiapkan guru yang bukan saja bisa mengajar tetapi juga mampu menguasai teknologi di erah digital saat ini.

“STKIP Nabire berkomitmen untuk mempersiapkan guru-guru yang professional, bijaksana dan cerdas untuk menghadapi perkembangan teknologi yang berkembang saat ini,” demikian pungkas Busthan dalam sambutannya.

Pantauan awak media, hadir dalam penyerahan SK Ijin Operasional tersebut unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, Forkopimda Kabupaten Nabire, Wakil Ketua serta beberapa Anggota DPRD Kabupaten Nabire, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pimpinan beberapa Perguruan Tinggi Swasta serta beberapa Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA/SMK yang berada di Kabupaten Nabire. (Red)

Editor: Tonchi Numberi

Polres Dogiyai Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan, Ini Pesan Kapolres

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Thu, 10 Nov 2022 12:20:00 +0000

SUARA.NABIRE - Polres Dogiyai bersama seluruh jajaran Pemerintah dan Aparat keamanan Sekabupaten Dogiyai menggelar Upacara untuk memperingati Hari Pahlwan 10 November di Lapangan Polres Dogiyai, pada hari Kamis (10/11/22)

Dalam arahannya, Asisten II Bupati Dogiyai, M Basry mengatakan kegiatan upacara dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan

"Sehingga saat ini sebagai putra dan putri bangsa Indonesia, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan sebaik - baiknya dan jangan membuat malu para leluhur yang sudah berjuang untuk kemerdekaan ini," demikian tegas Basry dalam arahannya

Basry juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan sebuah bentuk dan juga penghormatan kepada para pahlawan yang sudah berjuang hingga mengorbankan nyawa demi memberikan kemerdekaan

"Jadi tugas kita saat ini sebagai putra dan juga putri bangsa ini harus bisa mengisi kemerdekaan dengan hal - hal yang positif dan juga jangan membuat malu para leluhur kita karena apa yang kita lakukan saat ini jauh lebih muda dibandingkan pendahulu kita," ucap Basri selaku Asisten II Sekda

Pada tempat yang sama, Kapolres Dogiyai, Kompol Samuel D. Tatiratu, S.I.K., mengatakan bahwa kegiatan upacara dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur yang sudah berjuang dengan mengorbankan nyawa

"Saat ini kita tinggal mengisi dan meneruskan perjuangan serta cita-cita para pahlawan yang telah gugur mendahului kita," tutur Tatiratu dalam arahannya.

Ditambahkan Tatiratu bahwa upacara tersebut merupakan sebuah bentuk peringatan dan juga penghormatan kepada para pahlawan yang sudah gugur, dimana mereka sudah memperjuangkan kemerdekaan dengan mengorbankan nyawanya

"Jadi tugas kita saat ini tinggal mengisi dan juga meneruskan cita cita dari para leluhur kita untuk lebih baik lagi kedepanya," demikian tutup Tatiratu selaku Kapolres Dogiyai. (Red)

Sambut HUT Kemerdekaan RI, FKPN Nabire Gelar Lomba Karya Tulis Ilmiah

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Sat, 10 Sep 2022 06:49:00 +0000

SUARA.NABIRE - Babak Final lomba Karya Tulis Ilmiah Kategori Pelajar yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Perempuan Nusantara (FKPN) di kabupaten Nabire berlangsung pada hari Senin (8/8/22), di Guest House Nabire, yang terletak di Jl. Merdeka Karang Mulia, kabupaten Nabire.

Ketua FKPN Nabire, Nancy K Worabay, S.Sos., dalam sambutannya mengatakan bahwa lomba karya tulis ilmiah tersebut diselenggarakan menyongsong Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022

Menurut Nancy, lomba karya tulis ilmiah tersebut kiranya bisa memotivasi para pelajar sekabupaten Nabire untuk melatih ketekunan dan kedisiplinan sebagai penulis sekaligus peneliti dikemudian hari

“Semoga lomba karya tulis ini bisa melatih pengetahuan adik-adik pelajar yang ada di kabupaten Nabire dalam menguasai obyek yang akan di teliti, sekaligus bisa meningkatkan budaya menulis melalui kaidah-kaidah ilmiah,” demikian ungkap Nanci saat membuka babak final lomba Karya Tulis Ilmiah Kategori Pelajar

Dikatakannya bahwa tujuan utama lomba karya ilmiah tersebut bukan menjadi juara tetapi menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dapat berguna dikemudian hari.

Ketua FKPN Nabire: Nancy Worabay, S.Sos

Ditempat yang sama, Ketua Dewan Juri, Abdy Busthan, mengatakan bahwa lomba karya tulis ilmiah awalnya diikuti oleh 23 peserta dan setelah melalui proses penyaringan dewan juri, maka 6 peserta dinyatakan lolos ke babak final untuk memperebutkan juara 1, 2 dan 3.

Busthan menambahkan bahwa lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan FKPN Nabire merupakan kegiatan positif dan ke depannya harus bisa didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk meningkatkan budaya literasi ilmiah di tanah Papua, khusunya di kabupaten Nabire

Hal yang sama juga dikatakan salah seorang pengurus FKPN, Kamelia Randongkir, bahwa tujuan diselenggarakannya lomba karya Tulis ilmiah tersebut agar siswa-siswi sekabupaten Nabire baik dari tingkat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi bisa mengembangkan ide-ide dan menuangkannya ke dalam karya tulis ilmiah agar bisa menjadi masukan untuk perbaikan pembangunan di Kabupaten Nabire dan sekitarnya

Adapun lomba karya Tulis ilmiah tersebut dimenangkan oleh Luky Sieep yang tampil sebagai juara pertama dan mendapatkan uang tunai sebesar 4 juta rupiah, dan juara kedua diraih oleh Yosandi F Bouk yang mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah dan juara ketiga yang mendapatkan uang tunai sebesar 2 juta rupiah diraih oleh Melfin Imbiri. (Red)

Editor: Ronald Simbiak

Si Jago Merah Lalap Bengkel Jok Arema Nabire, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Sun, 27 Mar 2022 14:09:00 +0000

SUARA.NABIRE - Kebakaran menghanguskan 1 unit bangunan usaha Bengkel Jok Arema yang terletak di Jln. Ampera, Kelurahan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Papua, pada Minggu (27/03/22) sekitar Pukul 16.45 WIT

Menurut keterangan SH (53 tahun) selaku pemilik bengkel, api berasal dari tumpukan sampah samping bengkel, dimana beberapa tumpukan kertas yang terbakar terbang ke tumpukan spon/busa jok mobil di dalam bangunan bengkel, sehingga api dengan cepat menghanguskan bangunan yang terbuat dari papan tersebut.

Saat itu sekitar Pukul 16.15 WIT, SH sedang mereparasi jok mobil. Tiba-tiba ia melihat tumpukan sampah yang terbakar di samping bengkelnya terbang tertiup angin menuju ke tumpukan spon/busa jok mobil sehingga api menyala dengan cepat.

Melihat api dengan cepat membakar tumpukan spon/busa tersebut, SH kemudian berteriak memanggil Istrinya ZP (50 Tahun) untuk segera mengambil air dan memadamkan api.

Namun saat itu si jago merah dengan cepat membakar plafon dan dinding bengkel sehingga api semakin besar dan sulit dipadamkan.

Melihat itu, beberapa tetangga terlihat turut membantu memadamkan api secara swadaya namun tidak berhasil.

Pantauan awak media, barulah sekitar Pukul 16.35 WIT Piket fungsi gabungan Polsek Kota dan Polres Nabire yang dipimpin piket Pawas, IPTU Suparmi, tiba di TKP dengan satu unit pemadam kebakaran milik Polres Nabire.

Selang beberapa saat kemudian,terlihat satu unit mobil Water Canon milik Polres Nabire yang dipimpin Ipda Zulkiply Kawi, tiba di lokasi kebakaran untuk membantu memadamkan si jago merah.

Tidak ada korban jiwa dalam kasus tersebut, namun kerugian materi diduga mencapai seratus lima puluh juta rupiah.

Hingga berita ini dipublikasikan belum ada keterangan resmi dari pihak berwajib karena masih melakukan pemeriksaan beberapa saksi. (Red)

Editor: Ika Putri

103 Mahasiswa KKN Uswim Antusias Mengikuti Kegiatan di Kampus Uswim

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Mon, 21 Feb 2022 12:46:00 +0000

SUARA.NABIRE - Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim) menggelar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-34 untuk Tahun Akademik Tahun 2021/2022 yang berlangsung selama 1 bulan, terhitung sejak tanggal 21 Februari hingga 18 Maret Tahun 2022.

J. M Ramandey, S.TP., M.Si., selaku Wakil Rektor I Uswim membeberkan bahwa untuk KKN tahun ini terfokus di lingkungan kampus mengingat pandemi Covid-19 yang masih terus bergulir.

"Ya, untuk KKN kali ini kami masih terfokus di lingkungan kampus Uswim tentu dengan menerapkan protokol kesehatan," demikian ungkap Ramandey ketika ditemui awak media ini di ruang kerjanya.

Ramandey menambahkan bahwa jumlah peserta KKN tahun ini berjumlah 103 mahasiswa yang berasal dari 5 Fakultas yakni Fakultas Teknologi & Rekayasa (FATEKSA), Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ilmu Pertanian & Peternakan (FAPERTANAK), serta Fakultas Perikanan & Kelautan

"Tentu dengan keterbatasan yang ada, kami berharap KKN kali ini bisa bermanfaat bagi semua peserta dimana melalui momen 1 bulan KKN ini, mereka bisa mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari selama mereka kuliah di kampus Uswim," jelas Ramandey

Ramandey juga menyampaikan rasa bangganya kepada seluruh mahasiswa KKN Uswim Angkatan ke-34 karena meskipun KKN diselenggarakan di Kampus Uswim, namun mahasiswa terlihat sangat antusias mengikuti tahapan demi tahapan yang ada. (Red)

Editor: Enzy Belu

Penandatanganan Petisi Saireri Oleh Konsolidasi Masyarakat Adat Pesisir Nabire

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Thu, 17 Feb 2022 11:55:00 +0000

SUARA.NABIRE - Konsolidasi Masyarakat Adat Pesisir Nabire menggelar Penandatanganan Petisisi bahwa Nabire adalah Saireri dan bukan Meepago, yang berlangsung sejak tanggal 16 hingga 17 Februari 2022, di Pantai MAF Nabire.

Kepada awak media ini Kordinator Tim konsolidasi Masyarakat Pesisir, Jhon Wanaha, yang juga merupakan Kepala Suku Besar Oyehe, menyampaikan rasa terimakasihnya kepada masyarakat Saireri khususnya 6 suku besar yang berada di kabupaten nabire karena sudah berpatisipasi dalam penandatanganan petisi tersebut.

Wanaha juga meminta dukungan doa dan restu sehingga apa yang menjadi niat dan perjuangan mereka bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Ya, kami menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Nabire hari ini bukan ada di daerah Meepago tetapi Nabire adalah Saireri,” demikian tegas Wanaha.

Untuk itu Wanaha meminta agar 7 wilayah adat yang sudah dibuat agar bisa dikaji kembali, dan berharap agar bisa meletakkan wilayah adat sesuai dengan status kultur dan budaya adat di provinsi Papua, khususnya di kabupaten Nabire.

Jhon Wanaha (Kordinator)

Pada tempat yang sama, Ketua Dewan Adat Papua wilayah Nabire, Herman Sayori, membeberkan bahwa hasil akhir penandatanganan petisi tersebut akan disampaikan kepada DPRD kabupaten Nabire untuk dibahas dan dilanjutkan kepada MRP serta DPR Provinsi Papua, yang kemudian diteruskan kepada Presiden RI di Jakarta.

Herman Sayori (Ketua Dewan Adat Papua wilayah Nabire)

Sayori juga menyampaikan ungkapan terimakasihnya kepada semua pihak yang sudah terlibat sebagai masyarakat Saireri yang berada di Nabire dalam penandatanganan petisi tersebut.

“Kami tetap menjaga persaudaraan kami dengan Meepago, tetapi kami minta disini untuk meletakan status Nabire itu Saireri secara benar. Karena sudah sekian lama hak-hak kami seperti hak politik, hak kebudayaan, hak ekonomi apalagi dengan sumber daya alam kami, semuanya terpasung,” demikian tutur Sayori

Editor: Da'i Tonchi Numberi

Polres Nabire Gelar Rapid Antigen Kepada 116 Personel Bintara Remaja Polri Pengiriman Polda Papua

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Wed, 16 Feb 2022 11:53:00 +0000

SUARA.NABIRE - Polres Nabire menggelar rapid antigen terhadap 116 Personel Bintara Remaja Polri pengiriman Polda Papua yang akan bertugas di wilayah hukum Polres Nabire, pada hari Rabu (15/2/2022)

Kapolres Nabire, AKBP I Ketut Suarnaya S.I.K., S.H.,melalui Kabag SDM Polres Nabire, Kompol S.C.A. Samakori, menjelaskan bahwa 116 personel Bintara Polri tersebut terdiri dari 110 personel Polisi Laki-Laki (Polki) dan 6 personel Polisi Wanita (Polwan)

"Mengingat akhir-akhir ini semakin naik kasus Covid - 19, terutama Omicron di seluruh Indonesia, maka Kami Polres Nabire melaksanakan rapit antigen terhadap personel bintara remaja sebelum mereka mendapatkan pembinaan di Polres Nabire selama kurang lebih 3 bulan," demikian ungkap Samakori kepada awak media

Menurutnya, para Personel Bintara Polri tersebut baru saja mengikuti pelatihan yang ditutup pada tanggal 4 Februari kemarin. "Oleh karena itu kami dari Polres Nabire mulai lakukan pengecekan dan pendataan," beber Samakori

Ditambahkan Samakori bahwa nantinya 116 personel Bintara remaja Polri diwajibkan untuk mengikuti Upacara Tradisi Penyambutan Bintara Remaja Diktukba Polri T.A. 2021/2022 Angkatan 46 dan Polwan Angkatan 50 Polres Nabire, yang direncanakan pada tanggal 16 Februari 2022. (Red)

Editor: Da'i Tonchi Numberi

Turnamen Sepakbola Bupati Cup 2022 Segera Hadir, Pengurus Persinab Bentuk Panitia

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Wed, 16 Feb 2022 11:50:00 +0000

SUARA.NABIRE - Pengurus Persatuan Sepakbola Nabire atau disingkat Persinab, menggelar Rapat pembentukan Panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2022, bertempat di Kantin Setda Kabupaten Nabire, pada hari Senin (14/02/22) Pukul 15.00 WIT

Rapat dipimpin langsung oleh ketua umum Pengurus Persinab, Bung Peter F Worabay, yang dihadiri pengurus Persinab dengan pembahasan melalui 3 agenda utama yaitu: Pembentukan panitia, yang dilanjutkan Pembahasan Regulasi Turnamen, serta diakhiri dengan agenda Penempatan Lapangan Pertandingan.

Adapun yang terpilih sebagai ketua Panitia Turnamen Sepakbola Bupati Cup 2022 adalah bapak Sostenes Rumbewas dan Wakilnya adalah Norbet Mote. Sementara Sekertaris Panita dijabat oleh Beny Erari dan Bendahara oleh Anthon Wambrauw

Dalam kesempatan tersebut, Bung Peter Worabay, selaku Ketua Umum Pengurus Persinab Nabire, menjelaskan bahwa turnamen tersebut diselenggarakan untuk mencari bibit-bibit muda Persinab agar nantinya bisa diturunkan dalam Divisi III yang direncanakan berlangsung di Tahun ini.

Disamping itu, Bung Peter juga berharap turnamen Bupati Cup bisa menjadi ruang untuk meningkatkan hubungan silaturrahmi antar sesama pemain di kabupaten Nabire, sekaligus moment tersebut bisa mengedukasi anak-anak muda dan masyarakat yang berada di kabupaten Nabire. (Red)

Editor: Grace Misiro

Tokoh Pemuda D3N Wilayah Meepago Minta Pernyataan Gubernur Papua Tidak Dipolitisasi

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Tue, 15 Feb 2022 12:04:00 +0000

Keterangan Foto

Tokoh Pemuda D3N Wilayah Meepago: Yus Baminggen, S.Sos., M.Si (Kiri) dan Sem Wanimbo (Kanan)

SUARA.NABIRE - Tokoh Pemuda D3N wilayah Meepago, Yus Baminggen, S.Sos., M.Si., dan Sem Wanimbo, mengingatkan agar video pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyatakan “Orang Papua Tidak Happy” tidak diambil sepotong-sepotong lalu dipolitisasikan ke ruang publik.

Karena menurut keduanya, konteks pembicaraan Gubernur Papua pada saat itu adalah terkait gangguan keamanan yang masih terjadi hingga saat ini di Papua. Sehingga menurut Yus Baminggen, pernyataan tersebut adalah spontanitas yang sangat wajar dan jangan dipolitisasi.

“Saya pikir pernyataan bapak Gubernur itu wajar. Mengapa? Ya, karena hingga saat ini masih terjadi gangguan keamanan di tanah Papua tercinta ini,” demikian ujar Baminggen ketika ditemuai awak media usai mengikuti HUT GIDI ke-59, pada Sabtu (21/02/22).

Sebagai orang yang mencintai tanah Papua, lanjut Baminggen, Gubernur sangat pantas berbicara seperti itu.

“Itu kan spontanitas beliau sebagai bagian dari rasa kepeduliannya terhadap tanah papua. Apa masalahnya? Pernyataan beliau jangan digiring ke ranah politik,” tambah Baminggen

Menurut Baminggen, Gubernur bicara itu dalam konteks penanganan keamanan di Papua yang masih sangat urgen hingga saat ini. Dan hal itu merupakan tanggungjawab semua pihak yang hidup di tanah Papua. Baik itu dari masyarakat dan kalangan pemerintah daerah terlebih lagi Pemerintah Pusat.

“Jadi wajarlah bapak Lukas Enembe mengatakan orang Papua tidak happy di tanahnya sendiri. Mengingat gangguan keamanan yang masih terjadi hingga kini. Pernyataan seperti ini kan bisa menjadi bahan komparatif bersama dan semua pihak bisa merasakan betapa orang papua hidup dalam ketidakberdayaan. Itu kan wajar saja” tegas Baminggen

Baminggen menambahkan jika ada pihak-pihak yang mengatakan pernyataan Gubernur itu tidak proporsional dan menggiringnya kepada soal pemberian kewenangan, itu sangat keliru dan justru bisa menimbulkan gangguan keamanan baru.

“Kondisi keamanan di Papua ini kan sudah stadium akud. Dan itu merupakan tanggungjawab semua pihak. Jangan lagi bicara soal pemberi kewenangan disitu. Mari kita semua saling mengahargai dan berperan dalam menjaga keamanan. Bukan menyalahkan Gubernur saja,” tutur Baminggen.

Menurut Baminggen, soal keamanan dan kesejahteraan orang Papua bukan hanya tanggungjawab Gubernur Lukas Enembe saja tetapi merupakan tanggungjawab bersama. Dikatakannya bahwa pernyataan Gubernur itu bisa dijadikan acuan atau spririt agar semua pihak bisa menjaga keamanan mulai dari diri sendiri.

“Jika ada oknum yang mengatakan Gubernur Lukas Enembe selama ini sudah buat apa untuk tanah Papua, maka saya ingin bertanya balik kepada oknum yang bilang begitu, Anda sendiri sudah buat apa untuk Papua? Apa yang sudah Anda berikan? Mari kita berefleksi. Jangan saling menyalahkan, ” demikian pungkas Tokoh Pemuda D3N di wilayah Meepago, Yus Baminggen, S.Sos., M.Si. (Red)

Redaktur: Ronaldo Simbiak

Pengukuhan dan Pelatihan Badan Pengurus Persatuan Anggrek Indonesia (PAI) Kabupaten Intan Jaya

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Sun, 13 Feb 2022 12:48:00 +0000

SUARA.NABIRE - Pengukuhan dan Pelatihan Badan Pengurus Persatuan Anggrek Indonesia (PAI) Kabupaten Intan Jaya berlangsung di gedung serba guna Hotel Mahavira Nabire, pada Jumat (11/02/2022) .

Adapun Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Anggrek Indonesia (DPC - PAI) kabupaten Intan Jaya yang dilantik adalah sebagai berikut:

Ketua dijabat oleh: Ny. Yuli Kobogauw, Wakil Ketua I: Ibu Aser Mirip, Wakil ketua II: Ibu Ana Isnaeni. S.E, Sekertaris I: John Dirk Billy Muabuay, Sekertaris II: Ibu Valeria Kusen Lakatompesi, dan Bendahara di jabat oleh Ibu Maria Tabuni

Sekretaris DPD PAI Provinsi Papua, Lukas Silahoy. SH., dalam kesempatan tersebut berharap agar pengurus yang sudah dilantik dapat bekerja dengan maksimal dan mengemban tugas dengan baik

"Disamping itu mereka juga dapat merangkul semua anggota bahkan petani Anggrek yang ada di Kabupaten Intan Jaya untuk terus berusaha meningkatkan taraf hidup petani anggrek yang ada di kabupaten Intan Jaya, serta mengharumkan nama Kabupaten Intan Jaya di event-event anggrek tingkat Nasional, maupun internasional," demikian ujar Silahoy

Ditempat yang sama, Ketua DPC PAI kabupaten Intan Jaya, Ny. Yuli Kobogauw, menyampaikan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ketua DPD PAI Provinsi Papua yang telah mempercayakan dirinya serta pengurus lainnya yang sudah dilantik untuk bisa bekerja dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya

Pantauan awak media, usai pelantikan DPC PAI Kabupaten Intan Jaya, acara dilanjutkan dengan Pelatihan dan pembekalan dasar - dasar budidaya anggrek bagi pengurus dan petani Anggrek yang ada di kabupaten Intan Jaya yang direncanakan berlangsung selama dua hari dari tanggal 11 hingga 12 Februari 2022. *Red

Editor: Da'i Tonchi Numberi

Perayaan HUT GIDI ke-59 di Kabupaten Nabire Diwarnai Persembahan Ulu Hasil

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Sun, 13 Feb 2022 12:12:00 +0000

SUARA.NABIRE - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Kabupaten Nabire berlangsung di Gereja Sion Karang Mulia, pada hari Sabtu (12/02/22), dengan tema "Penginjilan Belum Selesai (Kisah Para Rasul 1:8)".

Perayaan berlangsung penuh sukacita dan diwarnai dengan persembahan "Ulu Hasil" oleh Jemaat GIDI yang berasal dari 3 Klasis yang tersebar dari 61 Gereja yang berada di kabupaten Nabire.

Turut hadir dalam perayaan tersebut, Bupati Kabupaten Nabire yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Yus Baminggen, S.Sos., M.Si., Pdt. Yohan Imbiri, S.Th. selaku pembawa firman bersama Pimpinan dan Majelis GIDI se kabupaten Nabire, Para Hamba Tuhan, Tokoh Masyarakat dan warga Jemaat GIDI se kabupaten Nabire.

Mewakili pihak Pemerintah Nabire, Yus Baminggen, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya mengatakan bahwa sejarah GIDI Cukup Panjang, dimana GIDI Pertama Kali dirintis oleh 3 Orang dari Badan Misi UFM dan APCM, yaitu Bapak Hans Veldhuis, Fred Dawson dan Russel Bond.

Terkait hal itu, Baminggen menghimbau kepada pimpinan jemaat, para Hamba Tuhan serta seluruh warga jemaat untuk terus menjaga, merawat dan memelihara hubungan yang baik antar sesama anggota jemaat serta kepada sesama, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus sang Kepala Jemaat.

"Saudara, mensyukuri hari ulang tahun GIDI ke-59, tentunya baik sebagai pimpinan maupun pelayan jemaat, kita harus termotivasi untuk lebih meningkatkan tugas sebagai pelayan Tuhan," ujar Baminggen.

Baminggen mengajak semua kalangan GIDI untuk terus mengevaluasi kembali sejauh mana peran dan tanggung jawab gereja terhadap pelayanan jemaat yang tidak terlepas dari peran pimpinan jemaat maupun para pelayan.

"Saya berharap dengan momentum peringatan hari jadi GIDI ke-59 ini kita semakin kokoh memberikan motivasi yang tinggi bagi kehidupan berjemaat untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam di kabupaten nabire yang melimpah," demikian pungkas Baminggen. (Red)

Editor: Da'i Tonchi Numberi

Petrus Tekege: "Pemekaran di Tanah Papua Untuk Apa dan Untuk Siapa?"

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Sun, 06 Feb 2022 12:02:00 +0000

Wilayah Indonesia yang amat luas menjadi kendala tersendiri bagi sebagian besar daerah di tanah air termasuk provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam pembangunan. Tanah Papua yang luas wilayahnya 3,5 lebih besar dari pulau Jawa ini membuat jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi kurang maksimal.

Apalagi letak geografis yang ikut menunjang tidak terbangunnya Papua sesuai harapan dari keterbelakangan, kemiskinan, keterpurukan pada hampir semua lini kehidupan masyarakat.

Dalam konsep pembangunan modern, pemekaran adalah salah satu cara untuk mempersingkat atau memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat baik pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun infrastruktur pembangunan seperti: jalan, jembatan dan fasilitas yang pada akhirnya masyarakat tersebut menjadi cerdas, sehat, hidup ekonomi yang berkecukupan dan mempermudah pemenuhan akses.

Karena itu dapat dikatakan bahwa pemekaran merupakan suatu konsep ideal dalam ranah pembangunan bangsa.

Bukan abal-abal, ternyata berdasarkan data Badan Statistik Pusat, di Tanah Papua dilanda permasalahan tersendiri dan serius. Data dari tahun 2001 pasca pemberian Otonomi khusus Papua, jumlah penduduk Papua adalah 2.285.291 Jiwa dan orang miskin tahun 2001 sebanyak 900.800 jiwa (39%)

Sementara di Provinsi Papua Barat setelah pemekaran tahun 2007, jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 716.000 dan orang miskin 2007 sebanyak 266.800 (37,26%). Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Provinsi Papua sebanyak 3.364,911 dan jumlah orang miskin (27,53) jiwa. Sedangkan Jumlah penduduk Pupua Barat sebanyak 953,947 jiwa dan jumlah orang miskin 211,490 jiwa (22,27%).

Sedangkan tingkat kemiskinan di tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) pada tahun 2021 berdasarkan data Badan pusat statistik (BPS) adalah, urutan pertama kemiskinan di Provinsi Papua mencapai 26,8%, sementara Papua Barat berada pada posisi ke dua dengan tingkat kemiskinan sebesar 21,7%. Setelahnya disusul Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo dengan tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 21%, 21%, 17,99%, dan 15,99%.

Tingkat kemiskinan ini menjadi salah satu dasar Jakarta terkesan memaksakan pemekaran di tanah Papua dan Papua Barat. Karena dianggapnya dengan dilakukan pemekaran provinsi baru di tanah Papua maka akan menurunkan angka kemiskinan dan akan meningkatkan kesejahteraan.

Pertanyaannya apakah pemekaran di Tanah Papua adalah jalan menuju kesejahteraan Orang Asli Papua di atas tanahnya sendiri?

HAK EKSKLUSIF MRP DICEDERAI TUK KEPENTINGAN PEJABAT DAERAH & PUSAT
Konsep ideal pemekaran Papua menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah apabila diusulkan oleh masyarakat melalui Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dalam Pasal 76 UU Otonomi Khusus Papua Tahun 2001, Pemekaran Papua dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memastikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan Sumber Daya Manusia, dan kemampuan ekonomi dan perkembangan dimasa mendatang.

Dilihat dari aksi-aksi demostrasi penolakan melanjutkan Otonomi Khusus di Papua menjelang perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua di ahir tahun 2021 lalu, maka sebenarnya Orang Asli Papua menyatakan bahwa mereka lebih suka pemenuhan hak-hak dasarnya bukan pemekaran (Tempo, 9 Juni 2021).

Yang perlu diperhatikan adalah pasal 76. Karena susbtansi dari isi pasal ini adalah apakah dengan pemekaran ekonomi di masyarakat biasa kuat, PADnya bisa meningkat? Ataukah pemekaran akan membawa masalah baru bagi orang Asli Papua karena jabatan-jabatan diisi oleh bukan OAP, transmigrasi non regular tumpah di tanah Papua sehingga ekonomi dan bisnis dikuasai dan menenggelamkan jumlah penduduk Asli Papua di atas tanah sendiri!.

Mestinya mekanisme pemekarannya dikembalikan sesuai pasal 76 UU otonomi Khusus tahun 2001 yakni berdasarkan rekomendasi MRP atas aspirasi dan analisis-analis yang telah dilakukan. MRP harus melakukan verivikasi-verikasi terlebih dahulu bukan nafsu kekuasaan jabatan dan uang. Sehingga benar-benar pemekaran memberikan dampak kepada Orang Asli Papua sesuai indikator yang jelas.

Agar pemekaran tanah Papua lebih mudah terjadi, maka perubahan UU Nomor 21 tahun 2001 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Papua secara maraton terjadi di tahun 2021.

Berdasarkan Amat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 76 ayat 2; menyatakan bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah Provinsi dan Kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta berkat martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang,dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

Kenapa Jakarta bernafsu melakukan Pemekaran-pemekaran di Tanah Papua? Bagi pemerintah karena ada dasar yang melegitimasi hadirnya 4 Provinsi baru, antara lain:

PERTAMA. Provinsi Papua Barat Daya (Domberai), yang menjadi dasarnya adalah Adanya SK Gubernur Papua Barat Nomor 125/72/3/2020 tentanq Persetujuan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai Provinsi Pernekaran dari Provinsi Papua Barat pada 12/3/2020.

KEDUA. Provinsi Papua Selatan ( Ha Anim) yang menjadi dasarnya adalah sejulah Bupati antara lain; Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digul resmi mendektarasikan Pembentukan Provinsi Papua Setatan pada 15/6/ 2021 di Merauke.

KETIGA. Provinsi Papua Tengah (Mee Pago), yang menjadi dasar pembentukannya adalah Deklarasi pada 4/2/2021 di Timika yang meliputi Kab. Mimikai Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, dan Puncak.

KEEMPAT. Provinsi Pegunungan Tengah (La Pago), yang menjadi dasar pembentukannya adalah, Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalon meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan izin pemekaran wilayah Pegunungan Tengah Papua di Wamena (28/10/2019).

Secara hukum SK dan Deklarasi pejabat daerah tersebut diatas sudah melanggar hirarkis peraturan perundang-undangan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Dapat dipahami bahwa sebenarnya pemerintah sendiri sudah tidak taat dan konsisten dengan hiraki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Otonomi Khusus dieliminasi dengan SK dan Deklarasi para pejabat daerah tersebut yang sebenarnya tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tersebut.

Seharusnya pemerintah menjunjung tinggi kewenangan atribusi yang dimiliki oleh MRP berdasarkan pasal 76 UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua bukannya SK dan Deklarasi pejabat tersebut sebagai dasar legitimasi perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Bila dicermati maka secara substansial hak eksklusif (khusus) MRP tercederai dengan SK dan Deklrasi para pejabat Papua dan Papua Barat yang kemudian diteruskan pada pasal 76 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua tersebut. Yang tadinya pemekaran bisa terjadi bila diusulkan oleh masyarakat melalui MRP sekarang pemekaran dilakukan langsung oleh pemerintah dan DPR baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Dalam konteks SK dan Deklarasi itu seolah-olah mereka sudah menjadi pengganti MRP. Mengapa Majelis rakyat Papua MRP) yang adalah lembaga kultural yang diberikan amant oleh UU otonomi khusus Nomor 21 Tahun 2001 untuk mengusulkan pemekaran tanpa alasan yang jelas dicabut wewenangnya dengan UU Nomor 2 tentang Otonomi khusus hasil revisi dari UU Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi khusus Papua?

Mengapa wewenang usulan pemekaran menjadi kabur dan dieksekusi langsung oleh pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua? Apakah pengganti MRP adalah para bupati saat masyarakat mengusulkan pemekaran?ataukah para pejabat daerah bebas mengusulkan pemekaran di tanah Papua?

Mengapa Pemekaran Tanah Papua terkesan dipaksanakan? berikut beberapa alasan yang melarbelakanginya:

PERTAMA. Para pejabat di Papua merasa kesulitan berkompromi dengan MRP untuk pemekaran Tanah Papua untuk kepentingan jabatan dan uang, sehingga mendatangi Jakarta untuk dilakukan perubahan UU Otonomi Khusus Papua khususnya pasal 76 yang mengatur kewenangan MRP terkait pemekaran.

KEDUA. Jakarta meskipun awalnya menolak adanya pemekaran dengan alasan moratorium akhirnya menyetujuinya untuk memecah belah tanah Papua dalam beberapa Provinsi agar mempermuah control dan penguasaan wilayah, pemetaan wilayah pergerakan TPN-OPM yang kian terus meningkat untuk tuntutan kemerdekaan Papua.

KETIGA. Dengan pemekaran besar-besaran di tanah Papua maka akan memindahkan pencari kerja orang Non Papua di Tanah Papua (transmigransi terselubung) dan akan memarginalisasai orang asli Papua di atas Tanahnya sendiri dalam ekonomi, politik dan pada saatnya potensi konflik horizontal antar warga sipil muncul sewaktu-waktu.

KEEMPAT. Untuk peningkatan pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam di Tanah Papua oleh oknum pejabat Jakarta.

KELIMA. Jika pemerintah dengan alasan tingkat kemiskinan Papua berada pada urutan pertama dan kedua di Provinsi Papua dan Papua Barat sehingga perlu diturunkan maka dapat dikatakan bahwa orang Asli Papua pesimis kareana pasca pemekaran beberapa kabupaten di Tanah Papua pada tahun 2007, kesejahteraan tidak meningkat dan berubah justru kemiskinan terus meningkat hingga tahun 2021 sebagaimana tergambar dalam data Badan Statistik Pusat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan pesimisme pemekaran di tanah Papua tersebut maka sebaiknya Provinsi maupun kabupaten atau kota induk memberikan perhatian sungguh-sunguh antara lain tingkat pendapatan (ekonomi) masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, kondisi sosial-politik, kesiapan sumber daya manusia (pendidikan), kesehatan dan fasilitasnya dan lain sebagainya sebagaimana diamanatkan Undang-undang Otonomi Khusus.

Bukan karena kejar jabatan, kekuasaan kemudian berjuang pemekaran apalagi dengan mengabaikan hak-hak dasar masyarakat. Jangan sampai berjuang pemekaran tetapi justru masyarakatnya belum disiapkan dan kemudian dengan pemekaran masyarakat lokal atau asli menjadi semakin miskin, terbelakang tanpa ada perhatian

Jangan sampai dari sisi ekonomi (kontraktor-kontraktor) dikuasai orang lain, banyak pekerjaan proyek tetapi dimiliki pejabat-pajabat itu sediri bukan para sarjana yang sedang menganggur, SMA-SMK/SMP yang menganggur, pegawai negeri yang diterima lebih banyak bukan Orang Asli Papua tetapi non Papua. Itu semuanya adalah problema tersendiri.

REFLEKSI BERSAMA

Sebagai bahan refleksi, sebagian besar daerah Pemekaran di Papua belum menunjukan peningktan PAD dari APBD dan kemiskinan terus bertumbuh sementara hampir semua proyek-proyek bersumber APBN di kuasai kontraktor-kotraktor Non Papua tanpa mempekerjakan orang Asli Papua apalagi mau melakukan alih teknologi kepada orang Asli Papua (OAP).

Belum lagi dengan pemekaran akan meningkatkan tinggkat perjudian (Togel, Roleks dan lain-lain) dan penyebaran kekerasan akibat tidak terkontrolnya penjualan dan pengedaran serta konsumsi minuman keras ( MIRAS).

Bahan refleksi bagi pemerintah adalah apakah pengalaman pemekaran selama ini sudah menempatkan OAP sebagai tuan di atas tanahnya sendiri? Apakah sudah mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua? Atau bagaimana?

Apakah dengan pemekaran benar-benar sebagai putra daerah telah ditempatkan atau putra daerah telah menempatkan diri sebagai tuan di atas tanahnya sendiri ataukah secara sosial budaya, ekonomi dan politik-hukum Orang Asli Papua dimarginalkan? Sementara orang non Papua menguasai atas semua sisi karena pemekaran dianggap sebagai pintu surga dan peluang hidup sejahterah?.

Kalau memang demikian pemekaran itu untuk apa dan untuk siapa?

Oleh: Petrus Tekege, SH.MH
Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire

Peringati HUT PDI Perjuangan ke-49, DPC PDIP Kabupaten Nabire Gelar Bola Dangdut

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Tue, 11 Jan 2022 06:40:00 +0000

SUARA.NABIRE - Dalam rangka memperingati HUT PDI Perjuangan yang ke-49, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nabire menggelar sejumlah kegiatan di Pantai Budi Nabire, pada hari Senin (10/01/2022)

Peringatan HUT diawali dengan upacara bersama Pukul 10.00 WIT, yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, sekaligus Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si

Dalam sambutannya Mesak Magai mengajak semua kader Partai untuk selalu berkarya dan mendukung semua program Pemerintah. "Kita dituntut oleh partai untuk berperan dan berkarya untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia," demikian pesan Mesak

Peringatan HUT PDI Perjuangan yang mengusung thema "Bangunlah Jiwa dan Badannya untuk Indonesia Raya" tersebut juga diisi dengan acara ramah tamah dan beberapa kegiatan lainnya, diantaranya makan tumpeng bersama dan lomba Bola dangdut yang di ikuti oleh10 peserta antar Pengurus Anak Cabang (PAC) dengan Pengurus Ranting (PR).

Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Nabire, Nanci Worobay, S.Sos., kepada awak media ini mengatakan bahwa PDI Perjuangan memang sudah berakar dan memiliki akar rumput yang sangat kuat. "Tapi jangan kuat secara nasional saja ,tapi harus pula kuat di Kabupaten Nabire. Apalagi sekarang Bupati Nabire ini kan Kader Banteng," ungkap Nanci

Nanci menambahkan bahwa pada PILKADA kemarin, seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) sudah bekerja maksimal sehingga bisa mengantarkan Mesak Magai selaku kader terbaik PDI Perjuangan menjadi Bupati kabupaten Nabire.

"Puji Tuhan. Hasilnya sekarang kita punya Bupati. Jadi saya mengharapkan setelah kita sudah punya bupati, jangan santai, tetapi terus bekerja keras, dan melakukan konsolidasi mengingat kita masih menghadapi tahun politik di tahun 2024," tutur Nanci

"Intinya kita para kader harus mampu bersaing, punya harga jual di PILEG nanti dan tentu kita bisa memenangkan PDI PERJUANGAN pada Pemilihan legislatif 2024, juga Pemilhan Gubernur, dan Pemilihan Presiden," demikian pungkas Nanci Worobay, S.Sos., selaku orang nomor satu di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nabire. (Red)

Editor: Enzy Belu

Peringati HUT GAPENSI ke-63, Demianus Rumi Minta Tetap Bermitra dengan Pemerintah

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Sun, 09 Jan 2022 11:42:00 +0000

SUARA.NABIRE - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) di kabupaten Nabire, memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-63 secara Nasional di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire, pada Sabtu (8/01/2022).

Hadir dalam HUT GAPENSI tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Nabire, Martinus Makai, SP, dan Ketua Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) wilayah VII, Bastian Semi Irianto, S.T., yang mewakili Kasatker PJN Wilayah VII propinsi Papua (Nabire), serta Kasubag UPBJ Kabupaten Nabire, Edward Berhitu, S.T, M.T,, bersama Ketua Ardin Indonesia Kabupaten Nabire, Oskar Sia Kurube, dan Ketua Konsersium Adat Papua (KAP) kabupaten Nabire, Bastian Warfete,

Ketua GAPENSI Kabupaten Nabire, Demianus Rumi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada gabungan pengusaha jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Nabire dan berpesan untuk tetap bersinergi dan bermitra dengan pemerintah.

"Sesunggunya kita adalah bagian dari ujung tombak pelaksanaan semua program pemerintah yang ada di kabupaten Nabire, maka dengan momen ulang tahun ini, mari kita rapatkan barisan, jaga persatuan kita, agar ke depan GAPENSI di kabupaten nabire tetap solid dan menuju Gapensi yang bersertifikasi Gapensi Bisa, sesuai tema kita secara nasional," demikian tutur Rumi

Dalam momen HUT tersebut juga dilakukan pemotongan Nasi tumpeng oleh Ketua GAPENSI Nabire dan diberikan kepada Pemerintah Daerah Nabire yang diwakili oleh Kepala dinas PUPR kabupaten Nabire beserta tamu undangan yang hadir, serta sesepuh pengusaha di Nabire.

Salah satu pengusaha Asli Papua di Nabire, Piter Worabay, dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa bangga dan turut bergembira atas perayaan HUT GAPENSI tersebut.

"Bagi saya, usia 63 tahun bukanlah usia yang muda lagi, ini membuktikan bahwa GAPENSI di Indonesia merupakan satu - satunya lembaga tertua dalam bidang pembangunan yang masih tetap eksis hingga hari ini," ungkap Worobay

Kepada Pemerintah Daerah kabupaten Nabire, Worobay berharap agar terus membangun kemitraan yang baik dengan GAPENSI sebab menurutnya mereka merupakan pelaku - pelaku kemajuan pembangunan di kota Nabire. (Red)

Editor: Nona Papua

Belum Terima SK Hingga Saat ini, 24 CPNS Formasi 2018 Datangi Kantor BKSDM Kabupaten Nabire

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Wed, 24 Nov 2021 03:10:00 +0000

(Foto.Jejen SN)

SUARA.NABIRE - Sekitar 24 orang CPNS Formasi Tahun 2018 mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Nabire untuk menanyakan SK yang menurut mereka sampai saat ini belum diterima, pada Selasa (23/11/21), Pukul 09.30 WIT

Sesampainya di kantor BKSDM Kabupaten Nabire, ke 24 orang CPNS tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Nabire, Semuel Warijo, S.AP., M.AP.

Yan Douw, mewakili ke-24 CPNS mengatakan bahwa tujuan kedatangan mereka untuk menanyakan SK yang hingga detik ini belum diterima, serta meminta penjelasan Kepala Dinas BKSDM terkait permasalahan apa yang terjadi sehingga ia dan beberapa rekannya belum menerima SK tersebut.

Menangggapi hal tersebut, Semuel Warijo, selaku Kepala Dinas BKSDM Kabupaten Nabire menjelaskan bahwa terkait keterlambatan SK itu, ada 2 hal yang perlu diketahui.

"Hal pertama bahwa formasi tidak sesuai ijazah yang dilamar sehingga terjadi kesalahan sistem dalam penerimaan pendidikan yang bersangkutan tidak sesuai dengan formasi dari menpan. Hal kedua bahwa data yang belum terinput ke sistem dan kami meminta kepusat untuk harus di revisi ulang sesuai data dan formasi rekan - rekan sehingga kami bisa menerbitkan SK, " ungkap Warijo

Untuk itu Warijo meminta agar ke 24 CPNS tersebut bisa bersabar menunggu proses pengajuan ke pusat. "Apabila sudah selesai diproses kami dari pihak BKSDM Kabupaten Nabire akan menginformasikan kepada rekan - rekan sekalian melalui grup WA," demikian dijelaskan Warijo. (Red)

Editor: Enzi Belu

Bapak Pembangunan Nabire Adama Youw Rayakan HUT ke-78, Rektor Uswim Berikan Ucapan

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Tue, 23 Nov 2021 06:34:00 +0000

Rektor Uswim (kiri) berikan ucapan kepada Adama Youw (Kanan)

SUARA.NABIRE - Bapak pembangunan di kabupaten Nabire, Drs. A.P Youw, M.Si., yang juga mantan Bupati Kabupaten Nabire, merayakan hari jadi yang ke-78 Tahun di kediamannya yang terletak di Bumi Wonorejo Kabupaten Nabire, pada Senin (22/11/21), Pukul 14.30 WIT.

Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah Tokoh serta Akademisi, diantaranya: Hosea Petege, bapak Ayub Wonda, Bentot Yatipai, ST., Rektor Uswim: Dr. Drs.Petrus Izaach Suripatty, M.Si., bersama Kabag Umum dan Protokoler Uswim: Abdy Busthan, S.Pd., M.Pd., M.Fil.

Rektor Uswim, Suripatty, ketika ditemui awak media ini, mengungkapkan rasa bangganya karena masih diberikan kesempatan oleh Sang Pencipta untuk bisa bertemu dengan Adama di usianya yang mencapai 78 Tahun. Bagi Suripatty, pertemuan tersebut adalah anugerah terindah.

“Ya, saya bersyukur masih bisa bertemu dengan Adama. Dia adalah panutan kami. Dialah bapak pembangunan sejati. Tokoh Meepago yang bagi saya sulit terlekang oleh sang waktu,” demikian ungkap Suripatty.

Pada momen berbahagia tersebut, bapak A.P Youw atau yang akrab disapa “Adama”, mengucapkan rasa terimakasihnya kepada seluruh Tokoh adat dan Tokoh Agama, serta Sahabat beserta semua keluarga yang sudah berkenan hadir untuk bersama-sama merayakan hari kebahagiannya.

“Terima kasih kepada semua yang hadir. Mari bersama saya mencapai umur 78 tahun. Bahkan lebih enak lagi kalau lebih dari saya,” ungkap Adama.

Adama juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menyingkirkan semua perbedaan serta bersama-sama membangun Nabire menjadi lebih baik lagi.

“Perbedaan-perbedaan harus di buang. Tujuan kita hanya bangun Nabire. Kita semua harus bersatu,” tegasnya.

Kepada Bupati terpilih, Adama juga berpesan agar memulai segala sesuatu dengan baik dan tetap merangkul semua kalangan dengan tidak memandang suku, agama dan ras. “Jangan pilih kasih. Semua dari Sabang sampai Merauke adalah rakyatmu,” demikian pesan Bapak Pembangunan, Adama A.P Youw. (Red)

Editor: Ika Putri Anak Lagari

Serahkan Uang Denda Sebesar 1 Milyar, Dumupa Akhiri Pertikaian dengan Istrinya

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Sun, 21 Nov 2021 02:38:00 +0000

(Foto: Humas Polres Nabire)

SUARA.NABIRE - Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa. S.IP., akhirnya mengakhiri kisruh rumah tangganya dengan membayar uang denda ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) kepada pihak Magdalena Tebai selaku istri kelimanya, pada Jumat (19/11/2021), Pukul 11.15 WIT, di Aula Rastrasamara Polres Nabire

Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolres Nabire yang diwakili oleh Waka Polres Nabire: KOMPOL. Samuel D Tatiratu, S.I.K., yang didampingi oleh PS. Kabag Logistik Polres Nabire: AKP. H. Burhanuddin Pawennari, Kasat Reskrim Polres Nabire: AKP. Akhmad Alfian, S.I.K., M.H., dan Kasat Binmas Polres Nabire yang diwakili Kanit Binpolmas: IPDA. Ambrosius P. Maneri.

Disamping itu turut hadir pula KBO Reskrim Polres Nabire: IPTU. Suparmin, S.Hi., KBO Intelkam Polres Nabire: IPTU. Amron Sitorus, Kasie Hukum Polres Nabire: IPTU. H. Sudarman, Kasiewas Polres Nabire: IPTU. Edi Pamuji, Kasie Propam Polres Nabire: IPDA. Wido Purwanto

Hadir pula Yakobus Dumupa, selaku pelaku penganiayaan bersama dengan keluarganya, dan Magdalena Tebai selaku korban penganiayaan bersama rumpun keluarga Tebai dan Rumbrawer

Waka Polres Nabire, Samuel D Tatiratu, S.I.K., pada kesempatan tersebut meminta agar penyelesaian permasalahan tersebut hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin dan dengan cara kekeluargaan, tanpa adanya saling menyalahkan yang akan memperkeruh keadaan.

"Kami dalam hal ini Polres Nabire bertindak sebagai Fasilitator yang memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak tanpa adanya turut campur dalam penyelesaian permasalahan. Dalam Proses penyelesaian permasalahan yang kami dengarkan ialah dari kedua belah pihak yang bertikai dalam hal ini bapak Yakobus Dumupa dan ibu Magdalena Tebai," demikian tutur Tatiratu mewakili Kapolres Nabire

Ditambahkannya, jika dalam proses penyelesaian permasalahan ada pihak keluarga yang ikut dalam proses mediasi hendaknya jangan memperkeruh keadaan dan apabila terjadi akan segera kami hentikan.

"Kemudian, jika dalam proses ini ditemukan titik penyelesaian, kami Polres Nabire akan segera melakukan gelar perkara dan hasilnya akan langsung kami laporkan kepada pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya," lanjut Tatiratu

Tatiratu juga membeberkan bahwa jika pimpinan berkenan menghentikan proses perkara, maka Polres Nabire melalui Sat Reskrim akan mengeluarkan SP3 (surat pemberhentian penyidikan perkara)

Ditempat yang sama, Yakobus Dumupa selaku penganiaya dalam kesempatan tersebut juga mengakui perbuatan yang sudah dilakukannya dan meminta maaf kepada Magdalena Tebai dan seluruh keluarganya.

"Saya telah bersalah dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan seluruh keluarga besar," tutur Dumupa selaku pelaku penganiayaan

Dumupa juga mengatakan bahwa apapun hasil dari kesepakatan yang dihasilkan, sebagai pelaku dirinya bersedia menerima dan mengikuti seluruh hasil kesepakatan

Sementara itu, korban Magdalena Tebai dan seluruh keluarganya menerima permohonan maaf dari pelaku dan berharap agar kejadian tersebut menjadi pelajaran dan jangan sampai terulang kembali kepada siapapun

Acara pun dilanjutkan dengan Penandatangan Surat Pernyataan serta Penyerahan uang denda tuntutan dari Yakobus Dumupa kepada Magdalena Tebai, sehingga permasalahan yang terjadi antara keduanya telah disepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan/adat dan menghentikan proses hukum kepada pelaku. (Red)

Editor: Yubelince Pekey

Polres Waropen Gelar Operasi Zebra Cartenz Hari Kedua, 53 Pengendara Terjaring

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Sat, 20 Nov 2021 07:42:00 +0000

SUARA.NABIRE, Waropen - Polres Waropen kembali menggelar Operasi Zebra Cartenz 2021 pada hari kedua, Selasa (16/11/2021).

Dalam operasi tersebut sekitar 53 Pengendara Ranmor baik R2 maupun R4 terjaring dan langsung diberikan teguran simpatik. Demikian dibeberkan Kapolres Waropen, AKBP. Naharuddin, S.Sos., ketika ditemui di ruang kerjanya.

"Ya, pada hari ke 2 pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2021 ini, kami melakukan razia dan menemukan sebanyak 53 pelanggaran lalu lintas, dengan rincian 40 pengendara ranmor R2 dan 13 pengendara ranmor R4." ungkap Naharuddin selaku Kapolres Waropen.

Adapun sanksi yang akan diberikan, lanjut Naharuddin, berupa teguran simpatik dan edukasi agar tidak mengulangi pelanggaran serta melengkapi kekurangan pada ranmor tersebut, dengan mengedepankan pendekatan humanis serta protokol kesehatan pencegahan Covid 19.

Tak lupa Naharuddin mengingatkan agar para pengendara ranmor untuk tetap mematuhi, serta disiplin dalam tertib berlalu lintas demi untuk kamseltibcar lantas di Kabupaten Waropen.

"Selama pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2021 ini, kami Polres Waropen tetap memberikan edukasi secara persuasif dan humanis kepada masyarakat Kabupaten Waropen sebagai pelopor tertib berlalu lintas," demikian pungkas orang nomor satu di Polres Waropen tersebut, (Red)

Selesaikan Sengketa Tanah SMA Negeri Urfas, Polres Waropen Gandeng Dewan Adat

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Sat, 20 Nov 2021 07:37:00 +0000

SUARA.NABIRE, Waropen - Untuk menyelesaikan masalah sengketa kepemilikan tanah adat yang ditempati oleh SMA Negeri Urfas, Polres Waropen menggandeng Dewan Adat Waropen dalam mediasi yang berlangsung di Aula Kerja, pada Rabu (17/11/2021).

Mediasi dipimpin oleh Kapolres Waropen yang diwakili oleh Kasat Binmas Iptu. La Ode Abdul Zakir, S.E., bersama dengan Ketua Dewan Adat Waropen Sdr. Frans B. Wonatorei, yang diikuti oleh pihak yang bersengketa yaitu: Kepala Suku Wonatorei: Maklon Wonatorei dan Kepala Suku Watopa Suweni: Paulus Seruma serta pihak terkait yaitu Kepala SMA Negeri Urfas yang diwakili: Hendrina Rogi, S.Pd., dan Ketua Komite SMA Negeri Urfas: Ishak Sirami.

Kapolres Waropen melalui Kasat Binmas Iptu. La Ode Abdul Zakir, S.E., yang didampingi oleh Ketua Dewan Adat Waropen, Frans B. Wonatorei, menjelaskan bahwa mediasi tersebut dilakukan terkait permasalahan sengketa tanah yang ditempati oleh SMA Negeri Urfas di Kampung Rorisi, Distrik Urei Faisei, yang kepemilikannya diklaim oleh Keluarga Wonatorei dan Keluarga Faisei.

"Ya, kami bersama Dewan Adat Waropen, dalam hal ini bersifat sebagai mediator terkait sengketa tanah tersebut," demikian jelas Kasat Binmas.

Adapun keputusan yang diperoleh usai mediasi adalah bahwa kedua pihak yang bersengketa, yaitu pihak Keluarga Wonatorei dan Keluarga Faisei serta pihak SMA Negeri Waren, sepakat untuk membuat Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Waropen, yang berisi kesepakatan pembayaran oleh Pemerintah terhadap tanah adat yang ditempati oleh SMA Negeri Urfas akan dibagi sama rata kepada Keluarga Wonatorei dan Keluarga Faisei

Usa mediasi, Ketua Dewan Adat Waropen, Frans B. Wonatorei, mengatakan kepada awak media bahwa dirinya sangat mengapresiasi pihak Polres Waropen yang sudah bersedia memediasi dan menyediakan tempat mediasi untuk sengketa tanah tersebut. ***Red)

Uswim Wisuda 422 Mahasiswa, Kepala LLDIKTI XIV Tegaskan: Uswim PTS Sah

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Fri, 19 Nov 2021 10:29:00 +0000

(Foto Oleh. Suara.Nabire)

SUARA.NABIRE - Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat: Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., TEFL., M.Phill (Oxon), menghadiri Wisuda Sarjana Strata Satu (S1) Universitas Satya Wiyata Mandala di Nabire Angkatan ke XX Tahun Akademik 2021/2022, yang diselenggarakan di halaman kampus Uswim, pada Jumat (19/11/21), Pukul 09.30 WIT.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Yatasih: Thom Yawan, S.Sos., M.Si., Bupati Nabire: Mesak Magai, S.Sos., M,Si., Wakil Bupati Deiyai: Hengki Pigai, Sp, Wakil Bupati Dogiai: Oskar Makai, ST., yang merangkap sebagai Wisudawan, bersama unsur Forkopimda Kabupaten Nabire dan para Anggota DPRD diantaranya Alfred Anouw, Sip, Mohamad Iskandar, Sp, dan Salmon Pigai, S.Sos.

Dalam sambutannya, Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat menegaskan bahwa dengan diselenggarakannya Wisuda Sarjana Strata Satu Angkatan ke-XX tersebut, maka menandakan bahwa Uswim adalah Salah satu Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Papua yang Sah karena sudah menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

"Saya mewakili Kementrian Pendidikan mau tegaskan bahwa Uswim adalah Perguruan Tinggi Swasta yang sudah menjalankan proses perkuliahan yang sehat dan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara ini. Itu artinya bahwa ijasah yang dikeluarkan adalah sah dan diakui oleh negara," demikian tegas Mofu selaku Kepala LLDIKTI Wilayah XIV.

Kepala LLDIKTI XIV: Dr. S.S. Mofu

Pada kesempatan yang sama, Rektor Uswim Nabire, Dr. Drs. Petrus Izaach Suriptty, M.Si., membeberkan bahwa Wisuda Uswim tersebut diselenggarakan berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Lldikti Wilayah XIV PBB Nomor: 1353/LL14/KM/2021 Tanggal 17 November 2021

"Perkenankan saya selaku Rektor Uswim, pada hari ini akan mewisuda 422 orang lulusan, terdiri dari 173 Mahasiswa lulusan FISIP, 84 lulusan FAPERTANAK, 26 lulusan FKIP, 16 lulusan FPK, dan 113 lulusan FATEKSA," demikian ungkap Suripatty selaku Rektor Uswim.

Ditambahkan Suripatty bahwa Output dari Uswim merupakan Sumber Daya Manusia berharga yang disumbangkan Civitas Akademika Uswim, dan nantinya akan berperan selaku Pelopor Pembangunan pada Pemda Kabupaten Nabire dan Pemda Lainnya dalam kawasan Provinsi Papua atau Papua Tengah maupun Daerah lain di luar Papua.

"Dengan bertambahnya 422 sarjana baru hari ini, maka sejak berdirinya pada 17 tahun silam, Uswim telah menghasilan 7 ribuan sarjana dari berbagai disiplin ilmu sesuai izin operasional yang dipercayakan pemerintah," tutur Suripatty selaku orang nomor satu di Kampus Uswim tersebut.

Bupati Nabire: Mesak Magai, S.Sos., M.Si

Ditempat yang sama, Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M,Si., mengakui bahwa dirinya bangga menjadi salah satu alumni Uswim Nabire dan berjanji ke depannya akan bekerjasama dengan Uswim untuk bersama-sama menata pembangunan yang ada demi memajukan kabupaten Nabire tercinta. (Red)

Editor: Enzi Belu

Rapat Koordinasi Kerja DPRD Kabupaten Nabire dengan BPJS Ketenagakerjaan

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Thu, 18 Nov 2021 14:00:00 +0000

SUARA.NABIRE - Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire menggelar rapat Koordinasi Kerja bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan kabupaten Nabire pada Rabu (17/11/21), Pukul 10.30 WIT bertempat di Ruang BAMUS DPRD Kabupaten Nabire

Hadir dalam Rapat Koordinasi Kerja tersebut, Sambena Inggerui, Hj. Katherin Maruanaya, Andreas Heluka, Yurmina Money, Simon Tiranda, S.Sos, Karel Tabuni, ST, Aten Madai, Amandus Pigai, Hansari S.Sos. M.Si., Marselinus M.M.

Hadir pula PPS Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan: Nanda Juliansyah, Staf BPJS Ketenaga Kerjaan: Stiven Seseray, Kabid Yanmas RSUD Nabire: dr. Totok S, Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat: Sirmaida Tanjung, S.Kep, dan Kabag Hum: Damik M. S.H

Dalam rapat tersebut dibahas beberapa hal diantaranya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Nabire, serta hal-hal terkait BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan

Adapun hasil dari rapat tersebut akan di tuangkan dalam peraturan daerah serta akan disahkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Nabire. Dan direncanakan rapat akan dilaksanakan kembali pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 dengan agenda membahas Perda-perda yang akan dikeluarkan. (Red)

Jaga Tali Persaudaraan Sesama Mahasiswa, IPMANAPANDODE Gelar Turnamen Futsal ke-VI

noreply@blogger.com (SUARANABIRE.PRO) — Tue, 16 Nov 2021 14:24:00 +0000

Peserta turnamen berfoto bersama panitia

SUARA.NABIRE - Demi menjaga tali persaudaraan diantara sesama mahasiswa, Ikatan Pelajar Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai dan Deiyai (IPMANAPANDODE) pada kota Studi Yogyakarta dan Solo, menggelar Turnamen Futsal ke-VI yang berlangsung di lapangan Academic Sport, Babarsari Yogyakarta, selama tiga hari terhitung tanggal 14-15 November 2021.

Turnamen diikuti oleh tim putra sebanyak 32 tim, dan tim putri sebanyak 14 tim, dimana turnamen tersebut turut disponsori oleh beberapa lembaga seperti: FTY, STPMD APMD, BINTERBUSI, dan TELKOM.

Tampil sebagai juara 1 pada kelas Putra adalah tim Rajawali, dan Juara dua adalah tim come back serta juara tiga tim Senio 1. Sementara untuk kelas putri juara pertama adalah tim BJMM, disusul dengan juara kedua, yakni tim Putri Cendrawasih, dan juara ketiga tim Putri Malanesi’an.

Dalam sambutannya pada acara penutupan, Ketua Panitia Yohanes Wonai Nawipa, membeberkan bahwa turnamen tersebut diselenggarakan oleh kerukunan IPMANAPANDODE yakni organisasi yang mewadahi mahasiswa/i Wilayah Meepago di kota studi Jogja.

Ditempat yang sama, sekertaris BPH, Abraham Magai, menyatakan bahwa turnamen tersebut bertujuan untuk menjaga tali persaudaraan antara sesama dalam lingkup mahasiswa di kota studi Jogja, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya.

"Kita semua adalah keluarga. Harapan BPH bagi saudara/i yang tidak juara jangan berkecil hati atau patah semangat. Tetapi terus mengasah bakat dan kemampuannya untuk menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi, jangan menyerah dan terus meningkatkan semangat," demikian tutur Magai dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu pula, Ino Mofu, selaku senior IPMANAPANDODE tak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas semua tim yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. (Red)