“”Saya belajar mencari ikan di bagan sudah lama sekitar enam tahun dengan mengikut orang yang punya bagan. Setelah itu saya sendiri bikin bagan sekitar 2008 hingga sekarang,” kata Philipus Sanyi warga asal Kampung Injros saat bersama tim jurnalis jubi.id mengitari Teluk Youtefa, Sabtu (11/4/2026) pagi.

Dia mengakui untuk membangun sebuah bagan butuh dana sebesar Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta. “Dana itu sangat besar,” katanya.

Philipus Sanyi mengakui dibanding dengan mencari ikan dengan alat pancing maupun menjaring agak sedikit perolehan ikan. “Saya dari malam pasang jaring di sekitar laut Abepantai, sampai pagi ini hanya dapat dua ikan bubara,” katanya seraya menambahkan berbeda dengan memakai bagan, hanya tinggal semalam di bagan terus pagi sudah dapat hasil ikan puri (teri), ikan bubara dan ikan lainnya di Teluk Youtefa.

“Lumayan bisa dapat ikan sehari sebesar lima ratus ribu rupiah kita bawa ke pelelangan di Pasar Hamadi karena sudah ada yang terima di sana,” katanya. Hanya saja dia mengakui selama ini belum mendapat bantuan maupun binaan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Jayapura. “Memang saya tidak masuk dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Kota Jayapura. Saya ini nelayan mandiri,” katanya.

Jembatan merah berpengaruh, minimnya ikan di Teluk Youtefa

Dulu sebelum jembatan  Youtefa dibangun, banyak ikan yang masuk ke dalam Teluk Youtefa sehingga hasil tangkapan cukup lumayan untuk memenuhi kebutuhan warga sehari hari, baik untuk konsumsi maupun dijual di pasar Hamadi maupun di Pasar Youtefa.

Tapi kini jembatan sepanjang, 732 meter dengan lebar 21 meter setelah diresmikan Presiden Jokowi pada 28 Oktober 2019 lalu hasil tangkapan mulai berkurang. ” Cahaya lampu di jembatan sangat terang sehingga ikan-ikan tidak lagi masuk ke Teluk Youtefa, kalau pun ada sedikit sekali, berbeda dengan cumi cumi masih melimpah,” kata Philipus Sanyi.

Philipus Sanyi mengakui akibat penerangan di jembatan Youtefa di malam hari banyak ikan ikan tertahan di dekat laut jembatan merah. “Hanya sedikit ikan yang masuk dan kita tangkap di bagan,” katanya.

Dia menambahkan kalau menangkap ikan di bagan ada rakit terapung yang dilengkapi jaring dan lampu untuk memancing ikan ikan main di atas jaring. “Banyak ikan yang bisa terjebak di dalam rakit terapung itu antara lain bubara, cumi dan ikan puri, apalagi cahaya lampu menarik ikan, lalu kitong angkat jaring dan dapat ikan,” katanya seraya menambahkan waktu mencari di bagan biasanya dilakukan malam hari terutama saat bulan gelap.

Dia mengatakan hanya mencari ikan dengan bagan di sekitar Teluk Youtefa saja karena bagannya berukuran kecil sehingga tak bisa keluar di Laut Lepas di depan Kota Jayapura.

Menurut Sanyi, kalau mencari cumi cumi di Teluk Youtefa masih ada berbeda kalau gurita sangat susah karena gurita ini butuh air yang keruh tapi bersih dari sampah. “Dulu gurita gampang kitong cari,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Paul Karma warga Abepantai bahwa biaya membangun bagan sangat mahal di sini ada beberapa warga Papua pemilik bagan termasuk Philipus Sanyi dan juga kakak Chris Yarangga. “Ya biaya bagan itu sekitar Rp 50 juta ke atas,” tambah Karma.

Lebih lanjut kata Sanyi di Teluk Youtefa saat ini terdapat sembilan bagan, dua milik orang Papua sedangkan sisanya orang dari luar Papua. “Dulu memang dong larang pasang bagan di Teluk Youtefa tapi sekarang sudah bisa. Hanya saya dan bapak Chris Yarangga yang punya bagan di Teluk Youtefa,” katanya.

Dia mengakui meski tangkapan berkurang, karena sampah dan juga penerangan lampu di Jembatan Youtefa pada malam hari. “Toh pencarian ikan di Teluk Youtefa tetap berjalan walau tak sebanyak dulu. Harus tetap mencari,” katanya.(*)

<p>The post Philipus Sanyi, warga Injros yang punya bagan di Teluk Youtefa first appeared on Jubi Papua.</p>

Sekitar tiga mata pelajaran yang diuji kepada peserta yang menggunakan pakaian kameja putih dan celana kain warna hitam, sejak pagi hingga siang hari. Selama proses ujian peserta diawasi oleh guru pengawas yang mengabdi di Yayasan Kasih Rumbai Koteka.

Yuniar merupakan atlet dayung. Dia putus sekolah di bangku SD. Siang itu dia bersama sekitar 28 peserta lainya dari berbagai latar belakang mengikuti ujian paket. Yuniar sedang mengikuti Paket A.

“Kenapa sampai tidak selesai sekolah (putus selolah) ?” tanya Anggota BP3OKP Barat, Irene Manibuy.

“Saya putus sekolah di bangku SD, karena saya terus ikut latihan persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) untuk cabang olahraga dayung,” kata Yuniar.

Sebagai Atlet profesional, Yuniar menorehkan berbagai medali di PON sejak 2007, namun pilihan sebagai atlet membuat ia kandas meniti pendidikan formal. Kendati demikian kegiatan belajar mengajar KBBM hingga ujian paket yang diselenggarakan Yayasan Rumbai Koteka memberi harapan dan peluang bagi dia dan para peserta lainnya.

“Tidak boleh minder ya, bisa ikut Paket A naik ke Paket B dan lanjut ke Paket C,” ucap Irene memotivasi sang atlet.

Peserta lainnya, Sri Safitri Saroy (32) seorang ibu rumah tangga dari Kampung Udopi, Papua Barat memiliki tekad kuat untuk mengikuti ujian Paket C. Sejak putus sekolah di bangku SMA, perempuan Papua yang namanya agak kejawaan itu selama ini hanya mengurus rumah tangga. Ia dan suaminya dianugerahi lima anak laki-laki.

“Anak pertama saya sekarang sudah SMA, saya ikut paket ini untuk rencana kuliah di STIE Mah-Eisa (Universitas Caritas Manokwari),” tutur Sri Safitri Saroy.

“Sa rasa bersyukur sekali atas sekolah paket yang dong buka di Manokwari ini, telah memberikan harapan masa depan bagi sa yang sudah putus sekolah selama ini. Saya putus sekolah sejak SMP tapi saya ikut paket lewat yayasan ini sekarang saya mau lanjut ikut paket C untuk dapat ijazah SMA,” katanya.

Sri belajar di bawah Yayasan Kasih Rumbai Koteka sejak menjadi peserta paket B (setara SMP). Di yayasan ini, tak hanya memberikan modul, tetapi peserta diajarkan baca, tulis dan menghitung kemudian masuk tahap ujian.

“Hal yang membuat saya bersemangat adalah dukungan suami untuk saya melanjutkan paket setara SMP dan SMA di yayasan ini,” jelasnya

Yayasan Kasih Rumbai Koteka didirikan atas keresahan angka putus sekolah di kalangan Orang Asli Papua atau OAP, di bawah binaan Ketua Ayub Msiren sejak 2022. Yayasan ini telah melahirkan 2.731 orang yang awalnya tidak memiliki ijazah, kini telah memperoleh ijazah hingga telah mahir baca, hitung dan tulis.

“Ide pendirian Yayasan ini dari keresahan kami dan Bapak Kapolda Papua Barat melihat data angka putus sekolah di kalangan OAP, maka kami mendirikan pada tahun 2022, sejak masih bergabung Papua Barat dan Papua Barat Daya,” ucap Ketua Yayasan, Ayub Msiren.

Gagasan awal pendirian ini untuk menyelamatkan Anak-anak OAP dari putus sekolah akibat ekonomi hingga masalah sosial, namun dalam perjalanannya bukan hanya anak-anak OAP tetapi juga anak-anak dan juga orang tua Nusantara yang tinggal di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

“Sejak awal pendirian kami memang tertantang dengan tingginya angka putus sekolah lewat data yang dirilis oleh Pak Doktor Sumule (Akademisi UNIPA) sekitar 69 ribu anak Papua di Papua Barat kala itu putus sekolah. Saat ini kami sudah terbentuk di 8 Kabupaten dan kami sudah memasuki tiga angkatan yang tamat sekolah lewat yayasan ini,” kata Ayub Msiren.

Dia mengurai bahwa pada 2024 sebanyak 796 peserta didik Paket A, B dan Paket C kemudian Tahun 2025 sebanyak 824 dan Tahun 2026 1.031 atau dari angkatan pertama hingga angkatan ketiga sudah mencapai sekitar 2.0731 Orang telah memiliki harapan masa depan untuk memiliki ijazah.

Dukungan BP3OKP dan Polda Papua Barat

Kehadiran Anggota BP3OKP atau Badan Pengarahan percepatan pembangunan Otonomi khusus Papua, merupakan sinyal harapan dalam upaya bersama mengentaskan angka putus sekolah hingga buta tulis dan baca. Lebih dari itu yakni upaya mencari kehidupan yang layak di dunia industri hingga jasa pengamanan bagi lulusan sekolah paket hasil didikan dari Yayasan Kasih Rumbai Koteka maupun sekolah-sekolah nonformal.

Anggota BP3OKP, Irene Manibuy hadir tak hanya memberikan motivasi bagi peserta ujian paket di bangunan balai pertemuan itu. Dia pun menekankan agar setelah mereka yang selesai ujian paket, sejatinya harus ke mana.

“Di dalam BP3OKP kami mengemban visi Orang Papua harus mandiri, sejahtera dan berkeadilan dengan misi Orang Papua yang sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif dan Papua Polhukam, yang sedang diselenggarakan oleh Yayasan Rumbai Koteka adalah bagian dari Papua Cerdas tugas yang sangat mulia. Misi ini tidak hanya pada sekolah Formal tetapi juga yang diselenggarakan oleh Yayasan ini,” kata Irene Manibuy saat ditemui di lokasi Ujian Paket.

Sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. lewat BP3OKP yang diketuai oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Irene Manibuy sangat mengapresiasi upaya yang di bangun selama ini oleh pihak Yayasan Kasih Rumbai Koteka.

“Begitu saya jalan mewawancarai (bertanya) para peserta ujian paket saya cukup kaget mendengar serba serbi peserta yang awalnya putus sekolah karena masalah pribadi hingga masalah rumah tangga. Ada yang bilang mereka tidak bisa lanjut kan sekolah karena punya masalah pribadi, maaf kata seperti hamil saat duduk di bangku sekolah, ada yang di SMP ada juga SMA  untung ada sekolah paket A B dan C ini sehingga membantu,” kata Irene Manibuy yang juga mantan Wakil Gubernur Papua Barat.

Beberapa peserta yang ikut ujian paket ini dari kalangan perempuan mengalami masalah yang nyaris sama, seperti hamil saat duduk di bangku sekolah. Mendengar ada ruang untuk memperoleh ijazah, mereka justru bersemangat mendaftar kan diri, apalagi belajar di sini hingga tamat tidak dipungut biaya.

Farisa atau biasa dipanggil Nona dari Nabire Papua Tengah, merupakan peserta nonOAP yang tinggal di Manokwari sejak 2017. Dia mengaku sekolah paket ini sangat membantu dirinya. Dia belajar sejak paket B kemudian melanjutkan ke paket C saat ini.

“Program ini sangat membantu sekali mungkin kita mau kuliah atau cari kerja sudah punya ijazah,” ucap Farisa peserta paket C.

Sebagai perwakilan BP3OKP di Papua Barat Irene menyampaikan terima kasih kepada Polda Papua Barat yang menginisiasi pendirian Yayasan Kasih Rumbai Koteka di bawah pengawasan Direktorat Binmas Polda. Selain itu bagi Kementerian Pendidikan yang menyediakan paket bagi orang yang putus sekolah serta terima kasih buat para guru yang rela waktu dan tenaga membangun manusia Papua lewat yayasan ini.

“Tugas kami BP3OKP adalah di mana ada dana Otsus diturunkan di situlah kita mendorong wajib belajar tulis baca hitung bagi kami punya orang-orang Papua, baik yang berusia wajib sekolah maupun yang putus sekolah, dia bisa datang ke sini untuk ikut belajar berjuang untuk semangat hidup, tidak ada perusahaan yang menerima kita yang tidak punya ijazah paling tidak SMA,” ucapnya.

Manibuy secara spesifik menyebut bahwa telah menekankan hal ini pada dinas dan OPD terkait di Pemerintah Papua Barat.

“Kemarin kami undang kepala Dinas pendidikan dan kepala Dinas tenaga kerja agar melihat pendidikan nonformal ini seperti apa, begitu juga Bappeda dan Kesbangpol agar anggaran Otsus dikeluarkan untuk membiayai hal semacam ini. kami juga kan menyurati para bupati sehingga kita menyarankan ada sistem kurikulum bukan hanya dapat ijazah tetapi juga mendapatkan pekerjaan serta utamanya akhlak dan intelektual,” ucapnya

Dia bahkan menyebut bahwa BP3OKP dan pihak Polda Papua Barat serta pihak yayasan kini memikirkan tak hanya peserta dapat Ijazah tetapi bagaimana outputnya.

“Mereka selesai harus kasih mereka kerja, kita latih lagi di dunia kerja kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja agar mengundang perusahaan untuk mereka disalurkan. Ada harapan hidup dan itu target utama yang kita ingin capai,” katanya.

Manibuy mengapresiasi langkah Kapolda Papua Barat melalui Direktorat Binmas yang telah bersiap-siap untuk menyediakan tenaga melatih para lulusan Sekolah Paket agar mengikuti pelatihan Satpam.

“Saya mengapresiasi langkah Polda Papua Barat yang bersedia melatih mereka yang mau ikut pelatihan Satpam, ini langka yang positif,” ucap Irene Manibuy

Direktur Binmas Polda Papua Barat Kombes pol Hari Sembiring mengatakan, program pendidikan paket A,B dan C sejak 2022.

“Kami hadir di sini bertujuan untuk menurunkan tingkat kriminalitas dan juga menurunkan angka pengangguran lewat pelatihan Satpam tersertifikasi ini tidak hanya bagi lulusan Yayasan Rumbai Kasih Koteka tetapi juga sekolah dan yayasan lain,” kata Dirbinmas Polda Papua Barat Kombes Pol Hari Sembiring.

Sebagai pembina Yayasan Kasih Rumbai Koteka berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan BP3OKP dan juga pihak Pemerintah Provinsi agar mendukung proses belajar mengajar.

“Kami akan mendukung proses belajar mengajar dengan menerjunkan personel kami. Sebelumnya memang ada personel yang mengajar namun sempat terhenti,” ujarnya.

Jhon Dimara selaku Pembina Yayasan Kasih Rumbai Koteka berharap Pemerintah Papua Barat dan stakeholder lain memperhatikan Yayasan yang memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan di Papua Barat.

“Kehadiran Yayasan ini membawa dampak positif yang luar biasa, hari ini kami sudah berhasil mengeluarkan kelas A, B dan C di mana ini sudah angkatan ketiga, maka saya selaku pembina mendorong pemerintah Daerah agar membantu dalam bentuk anggaran,” tuturnya

Menurut Ketua Yayasan Kasih Rumbai Koteka sejak didirikan, baru satu kali mendapat dukungan anggaran dari pemerintah Papua Barat yakni di Tahun 2023. Yayasan ini telah memperoleh Nomor pokok sekolah Nasional NPSN.

Kendala yang dihadapi yakni keterbatasan biaya yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Adanya kendala itu pihak yayasan tidak bisa menjangkau kawasan yang ada di pedesaan dan pedalaman.

“Bantuan dari pemerintah Papua Barat lewat Dinas pendidikan hanya di awal tahun 2023 saat itu sekitar Rp 2 Miliar untuk biaya gedung belanja mebeler dan fasilitas laptop bagi tenaga pendidik untuk menginput Dapodik, sejak itu kami sudah dapat lagi hibah,” kata Ayub Msiren

Dia berharap dukungan pemerintah agar ke depan pihaknya menjangkau wilayah yang belum terjangkau terutama mereka yang juga merupakan orang yang putus sekolah. (*)

<p>The post Kasih Rumbai Koteka, menyalakan harapan anak putus sekolah di Papua Barat first appeared on Jubi Papua.</p>

Gobai mengatakan, lima raperda itu adalah Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang pemberdayaan komunitas adat terpencil. Raperda tentang ketertiban umum.

Raperda tentang hukum dalam masyarakat. Raperda tentang cagar budaya, dan Raperda tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.

“Materi muatan lima raperda yang kami usulkan itu, sangat strategis dan memiliki keterkaitan erat dengan kondisi serta perkembangan di masyarakat Papua Tengah, dari aspek sosial, budaya, hukum adat, ketertiban, hingga pelestarian lingkungan hidup,” kata John Gobai melalui pesan singkatnya kepada Jubi, Sabtu (11/4/2025).

Menurutnya, pengajuan lima raperda tersebut sebagai respons terhadap aspirasi warga dan berbagai kebutuhan di masyarakat yang perlu diatur dengan hukum.

“Kelima raperda itu diajukan melalui surat resmi tertanggal 7 April 2026. Landasannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Katanya, raperda yang diajukan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, dan telah disertai naskah atau kajian akademik. Karenanya, Gobai berharap lima raperda itu dapat disetujui masuk dalam Propemperda melalui paripurna non APBD DPR Papua Tengah nantinya.

“Kami berharap lima usulan raperda ini dapat diterima dan diproses lebih lanjut. Jika disetujui, akan kami sampaikan secara detail dalam sidang paripurna nantinya,” ucap John Gobai. (*)

<p>The post Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah ajukan lima raperda first appeared on Jubi Papua.</p>

Para terdakwa yang divonis dengan nomor perkara 9/Pid.Sus/2026/PN Jap dan nomor perkara:10/Pid.Sus/2026/PN Jap, adalah lima warga negara asing atau WNA asal Cina dan dua warga negara Indonesia (WNI).

Kelima WNA asal Cina, yaitu Cao Hongtao, Cheng Dong, Hu Bo, Zhou Linhua, Wang Chengdong. Dua WNI yang menjadi terdakwa dalam kasus ini, adalah Lim Hoi Siong alias Mikael dan Andi Muhamad Irhong Naeng.

Majelis hakim memvonis bersalah para terdakwa karena dinilai melanggar Pasal 158 jo Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 20 huruf a, huruf c dan huruf d KUHP.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap ketujuh terdakwa berbada-beda. Kelima WNA asal Cina dan WNI, Lim Hoi Siong alias Mikael divonis hukuman dua tahun pidana penjara dipotong masa tahanan.

Satu WNI lainnya, Andi Muhammad Irhong Naing yang merupakan CEO PT Sawerigading International Group, diputus empat tahun penjara dipotong masa tahanan.

Vonis majelis hakim itu lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang menuntut ketujuh terdakwa dihukum empat tahun pidan penjara.

Kuasa Hukum para terdakwa, Anthon Raharusun, S.H, usai persidangan mengatakan, kliennya hanya akan menjalani sisa hukuman sekitar tujuh bulan, setelah dipotong masa tahanan. Bahkan kemungkinan masa tahanan tersebut dapat berkurang menjadi lima hingga enam bulan, dengan adanya remisi.

Meski begitu, pihaknya akan mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim itu, karena menilai kliennya bukan pelaku kejahatan pertambangan ilegal seperti yang didakwakan.

Katanya, kelima WNA itu datang ke Papua untuk melakukan survei awal terkait potensi tambang, bukan melakukan aktivitas penambangan.

Menurut Anthon Raharusun, survei potensi tambang tersebut dilakukan berdasarkan izin pertambangan rakyat atau IPR yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, dan mendapat dukungan dari masyarakat adat setempat.

“Mereka belum sampai pada tahap eksploitasi. Masih sebatas studi kelayakan untuk melihat potensi tambang,” kata Anthon Raharusun.

Anthon Raharusun mengkritik proses persidangan yang dinilai tidak mencerminkan keadilan. Sebab, tidak ada saksi yang dihadirkan jaksa untuk membuktikan dakwaan, justru para terdakwa saling memberikan kesaksian sebagai saksi mahkota.

Kuasa hukum juga menyoroti kejanggalan barang bukti yang disita. Alat berat yang dijadikan barang bukti dinilai tidak sesuai yang didakwakan dalam persidangan, karena alat-alat yang digunakan para terdakwa masih bersifat tradisional.

“Ada ekskavator yang sebenarnya berstatus kredit milik pihak lain, namun tetap disita negara. Ini jelas tidak tepat dan akan kami gugat,” ucapnya.

Kuasa hukum berpendapat, putusan tersebut tidak mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, bahkan ada indikasi kesalahan dalam pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta persidangan.

Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum agar ke depan dapat menangani perkara serupa secara lebih adil dan transparan, serta tidak menimbulkan kesan kriminalisasi terhadap pihak-pihak tertentu.

“Kita ingin penegakan hukum yang benar-benar adil, bukan yang justru melukai rasa keadilan masyarakat. Tidak tebang pilih dalam menangani berbagai kasus, baik illegal mining, illegal fishing, maupun illegal logging di Papua,” ujarnya.

Sementara itu, terpidana Andi Muhamad Irhong Naeng, CEO PT Sawerigading International Group menyatakan menghormati putusan majelis hakim. Namun memastikan akan mengajukan banding guna mendapatkan keadilan.

“Saya bukan pelaku, saya juga tidak berada di lokasi, lalu mengapa hukuman saya lebih tinggi dari yang lain,” kata Andi Muhamad Irhong Naeng.

Katanya, tidak ada barang bukti yang kuat dalam kasus yang menjerat pihaknya sejak 26 Agustus 2025 lalu. Tidak ditemukan adanya aktivitas di lapangan oleh penyidik, karena seluruh kegiatan telah dihentikan sejak Juli 2025.

Selain itu menurut Andi Muhamad Irhong Naeng, barang bukti yang diajukan dalam persidangan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Ekskavator yang [dijadikan barang bukti dalam] dakwakan adalah [jenis] PC200, tetapi dalam persidangan justru berubah menjadi Caterpillar 320GX. Ini menunjukkan ketidak konsistenan dalam penegakan hukum,” ucapnya.

Atas dasar itu, pihaknya akan mengajukan banding dan mendorong evaluasi terhadap kasus ini ke berbagai lembaga, mulai dari pemerintah, Komisi III DPR RI, Komnas HAM, hingga lembaga tinggi negara lainnya.

Andi Muhamad Irhong Naeng menjelaskan, kehadiran pihaknya di Kabupaten Keerom, karena undangan dari masyarakat adat setempat. Pekerjaan yang dilakukan juga merupakan bagian dari kepentingan masyarakat adat, sejalan dengan visi pembangunan berbasis kearifan lokal.

“Kami berharap pendekatan seperti ini tidak dikriminalisasi atau didiskriminasi,” ujarnya.

Ia berharap, upaya banding yang akan dilakukan pihaknya dapat menghadirkan keadilan bagi mereka. (*)

<p>The post Hakim PN Jayapura vonis tujuh terdakwa penambangan ilegal di Keerom first appeared on Jubi Papua.</p>

Tenda sepanjang 30 meter dengan ratusan kursi berjejer rapi di halaman sebuah bangunan baru yang nampak segar. Bangunan itu adalah fasilitas anyar yang dihadirkan Cenderawasih Karsa berkolaborasi dengan Kodaeral X.

Cenderawasih Karsa adalah perusahaan sport dan entertainment milik Manajer Persipura Owen Rahadiyan yang fokus membangun ekosistem kreatif berbasis olahraga dan komunitas di Papua.

Bangunan baru yang berada di lahan milik Kodaeral X itu menandai lahirnya sejarah baru bagi klub Persipura Jayapura yang akhirnya resmi membuka pintu Persipura Experience Store dan fasilitas lapangan Mini Soccer.

Ini adalah momen yang sudah lama dinanti oleh publik sepak bola Jayapura. Sebuah langkah nyata untuk membawa klub kebanggaan Papua, Persipura Jayapura, menuju tata kelola yang lebih profesional dan mandiri.

Keberadaan Persipura experience store tidak hanya sebagai toko yang menjual merchandise resmi Persipura, tetapi menjadi simbol harapan baru bagi seluruh elemen yang mencintai tim Mutiara Hitam.

​Rumah baru untuk sejarah dan kebanggaan

​Begitu melangkah masuk ke area toko, mata pengunjung langsung dimanjakan oleh deretan jersey Persipura, merah-hitam, putih, merah muda, hijau, dan hitam yang sudah tertata rapi di etalase.

Tak hanya itu, ruangan yang didominasi warna merah hitam itu juga menawarkan suasana yang langka bagi pencinta Persipura. Sesuatu yang baru pertama kali terlihat di Kota Jayapura.

Di dinding-dindingnya, sejarah tim seolah hidup kembali. Foto-foto momen kejayaan, trofi, dan memorabilia masa lalu dipajang dengan apik, membuat siapa pun yang datang akan berhenti sejenak, mengenang kembali jejak langkah Persipura yang telah mengoleksi empat bintang di dada mereka. Kehadiran galeri ini sangat penting bagi identitas klub yang sudah berdiri puluhan tahun dengan segudang prestasi.

Legenda sepak bola Papua, Rully Nere, yang turut hadir mengaku sangat bangga melihat sejarah Persipura kini dihargai dengan cara yang modern.

“Zaman sekarang sudah berubah, sudah lebih maju. Dengan adanya begini, biar anak-anak sekarang bisa tahu bahwa sejarah yang lalu, orang bilang ‘Bintang Empat’, itu mereka bisa datang kemari dan melihat sendiri. Di tempat ini mereka bisa melihat foto-foto, ini adalah suatu sejarah untuk Persipura,” ujarnya.

Rully, yang mengawali kariernya di Persipura Junior sebelum melanglang buana ke klub nasional dan Persija Jakarta, mengungkapkan sarana seperti ini sangat krusial untuk memotivasi anak muda Papua. Menurutnya, tanpa sarana yang layak, sesulit apa pun usaha yang dilakukan, hasilnya tidak akan maksimal.

Senada, musisi Papua, Epo Urbinas, melihat langkah ini sebagai lompatan besar dalam industri kreatif dan olahraga. Sebagai seorang Milanisti, ia membandingkan konsep ini dengan “Casa Milan” di Italia.

“Ini sebenarnya satu ekspektasi yang sudah lama sekali kita khayalkan. Kapan Persipura punya seperti begini, ada official store, kemudian ada trigger-trigger dari manajemen yang kreatif, kemudian mengajak interaksi masyarakat,” ujar cucu dari mantan manajer Persipura, Koos Urbinas itu.

Epo berharap tempat ini juga bisa menjadi wadah football tourism yang membuka lapangan kerja bagi komunitas suporter yang memiliki literasi kuat tentang sejarah klub untuk menjadi pemandu cerita bagi pengunjung.

​”Jalau bisa jadi lapangan pekerjaan juga buat yang punya literasi Persipura, ya mungkin untuk komunitas suporterlah. Jadi dong (mereka) bisa cerita-cerita foto-foto lama,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, kalau ada home base berupa next stadion sendiri. “Wah, itu keren sih. Jadi kita langsung apa istilahnya, kayak football tourism juga begitu. Jadi kita bisa hunting di stadion, terus ada dia punya guide juga,” katanya.

​Ketua Umum Persipura Benhur Tomi Mano menyampaikan rasa terima kasih kepada Kodaeral X dan TNI Angkatan Laut atas sinergi tersebut. Ia melihat fasilitas ini sebagai paket lengkap untuk warga.

“Tempat ini menjadi hiburan bagi warga Kota Jayapura, tempat untuk bermain, makan, minum, dan juga ada jersey-jersey yang disiapkan oleh store Persipura Jayapura. Marilah kita sama-sama memberikan sumbangsih buat Persipura melalui tempat ini,” kata Tomi Mano.

​Sinergi industri modern dan ekonomi lokal

Di sudut ruangan, aroma kopi mulai tercium, mengundang siapa saja untuk mampir. Ada kafe kecil dan ruangan khusus podcast yang sengaja disediakan agar tempat ini menjadi ruang interaksi sosial yang dinamis.

Owen Rahadiyan, founder Cenderawasih Karsa sekaligus manajer Persipura, menjelaskan tempat ini dirancang untuk menjawab kerinduan masyarakat akan akses merchandise resmi yang strategis. Owen ingin mengubah paradigma manajemen dari konvensional menjadi lebih profesional dan berbasis industri.

“Jadi di sini ada kafe, lapangan mini soccer yang nantinya akan dipakai untuk akademi dan juga ada Persipura Store. Kami harap ini akan menjadi kebanggaan masyarakat pencinta Persipura,” kata Owen.

Manajemen menyediakan tiga kategori produk yang disesuaikan dengan konsumen atau pencinta Persipura, mulai player issued yang dibanderol seharga Rp850.000 lengkap dengan boks eksklusif, untuk yang replika (Middle) dengan kualitas menengah berkisar antara Rp350.000 hingga Rp450.000. Lalu ada versi community yang merupakan versi yang sangat terjangkau seharga Rp165.000.

Versi itu nantinya akan ditujukan untuk menghidupkan UMKM dan pedagang kecil di jalanan, sehingga mereka tetap mendapatkan keuntungan dari ekosistem Persipura.

​Dukungan terhadap produk orisinal ini diamini oleh penggemar setia, Yosep Nehemia Pariaribo. Sebagai salah satu top spender yang memborong berbagai koleksi mulai dari jersey merah-hitam hingga jersi kiper, Yosep merasa bangga bisa berkontribusi langsung.

“Persipura ini merupakan kita orang Papua punya semangat. Sehingga apa pun untuk Persipura, kita selalu dukung. Saya cukup senang bisa terlibat di dalam lima top spender. Bagi saya, itu merupakan satu penghargaan,” ujarnya.

Yosep, yang selalu menonton di tribun VIP, berharap ke depan produk lokal seperti noken mama-mama Papua bisa diberi label Persipura sebagai jalur pengembangan ekonomi lokal.

​Dari kalangan suporter, Sekretaris Persipura Mania,Aci Waimuri, juga memberikan testimoni positif. Ia mengimbau seluruh pendukung dari Jayapura hingga Sarmi untuk meninggalkan barang KW agar dapat berkontribusi untuk tim kesayangan mereka.

“Kami sangat bangga. Saya salut sama manajemen terbaru yang berani membuka Sport Center ini. Masyarakat jadi tidak susah lagi mendapatkan pernak-pernik. Tolong kita dukung Persipura, jangan buat jersi-jersi KW. Datang semua ke sini, karena akan ada diskon bagus dan harga khusus bagi anggota komunitas di bawah Rp200.000,” kata Aci.

​Wadah pembinaan dan harapan masa depan

​Beralih ke sisi luar bangunan, lapangan mini soccer dengan rumput hijau yang segar sudah siap digunakan. Lapangan itu tidak hanya akan dibuka untuk umum, tapi juga menjadi kawah candradimuka bagi anak-anak Akademi Persipura.

Kehadiran fasilitas ini mendapat apresiasi langsung dari Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal), Laksdya TNI Edwin, yang hadir mewakili komitmen TNI AL dalam memajukan potensi daerah.

​”Kita harapkan fasilitas ini menjadi tempat pelatihan, tempat adu keahlian anak-anak yang ada di Jayapura. Sehingga di sini akan dapat dilahirkan bibit-bibit pemain sepak bola bertaraf nasional maupun internasional. Ini wujud nyata kepedulian dari Kodaeral X yang dirintis dari masa ke masa, agar fasilitas ini tidak diam percuma, tetapi bisa mendorong dan menyiapkan ruang bagi anak-anak kita,” ujar Laksdya TNI Edwin.

Ia melihat sepak bola sebagai potensi terbesar daerah yang harus didukung secara nyata.

Owen Rahadiyan menambahkan bahwa pengembangan ini juga bertujuan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi anak muda Papua.

“Paling penting saat ini, saya sangat bangga tim di sini 100 persen adalah orang asli Papua. Saya harap ini akan menjadi kebanggaan tersendiri. Lapangan kerja terbuka, dan semoga ekspansi ini menjadi inspirasi buat anak-anak Papua untuk belajar manajemen kafe, ritel, hingga olahraga,” katanya.

Owen juga memiliki rencana ekspansi store ke Bandara Sentani dan merangkul klub Papua lainnya seperti Persewar Waropen dan Persiker Keerom agar produk mereka bisa dikenal lebih luas.

​”Tentunya saat ini hanya produk Persipura, tapi ke depan tidak menutup kemungkinan di Papua ini kan banyak klub-klub daerah juga. Ada Persewar Waropen, dan juga pemenang Liga 4 di Papua, Persiker Keerom,” sebutnya.

​Bahkan, ke depannya, Owen dan Cenderawasih Karsa juga sudah berencana menggandeng UMKM lokal untuk menyediakan merchandise lainnya, seperti noken yang punya nilai seni tinggi.

“Oh pasti! Pasti, ya. Saya belum sampai setahun di Persipura, dan store pun baru berdiri. Saya yakin juga tidak ada yang sempurna untuk permulaan ini. Daripada saya terlalu banyak janji semua saya laksanakan dalam waktu yang sama dan nantinya banyak yang kecewa, saya rasa lebih baik pelan tapi pasti. Seperti store ini,” ujarnya. (*)

<p>The post Persipura Experience obati kerinduan pencinta Persipura first appeared on Jubi Papua.</p>

Otoritas setempat menyebutkan bahwa hingga Jumat, sistem badai berada sekitar 605 mil tenggara Saipan dan bergerak perlahan ke arah barat laut. Proyeksi saat ini menunjukkan titik terdekat dengan CNMI akan terjadi sekitar Senin, ketika angin berkekuatan badai tropis atau bahkan topan mulai berdampak pada wilayah tersebut. Demikian dikutip jubi.id dari laman RNZ Pasifik, Sabtu (11/4/2026).

Kantor Keamanan Dalam Negeri dan Manajemen Darurat CNMI, bekerja sama dengan National Weather Service Guam, menyatakan bahwa model prakiraan badai semakin mengerucut, meskipun masih terdapat variasi jalur yang bisa bergeser ke utara atau selatan—perubahan yang dapat berdampak besar pada kekuatan angin dan curah hujan di Saipan, Tinian, dan Rota.

Prakiraan saat ini menunjukkan potensi curah hujan antara 76 hingga 127 milimeter di wilayah selatan CNMI, disertai kondisi laut yang semakin memburuk.

Risiko arus rip yang tinggi diperkirakan berlangsung hingga Minggu, sementara peringatan bagi kapal kecil diberlakukan hingga Minggu malam.

Untuk wilayah Kepulauan Utara, otoritas memperingatkan kondisi cuaca akan mulai memburuk pada akhir pekan ini, dengan kemungkinan angin berkekuatan badai tropis pada Selasa.

Pejabat darurat mengimbau warga untuk segera melakukan persiapan, termasuk mengamankan barang-barang di luar rumah, membersihkan saluran air di wilayah rawan banjir, serta menghindari aktivitas di laut yang berbahaya.

Masyarakat juga diingatkan untuk tidak berjalan atau berkendara melewati banjir, serta terus memantau informasi resmi seiring semakin jelasnya jalur badai dalam 12 hingga 24 jam ke depan. (*)

<p>The post Badai Tropis Sinlaku menguat, berpotensi jadi topan saat mendekati Kepulauan Mariana first appeared on Jubi Papua.</p>

Media NBC News di Buka menerima laporan terkait korban jiwa dan kerusakan luas yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, sementara kondisi di Bougainville terus memburuk. Demikian dikutip jubi.id dari laman RNZ Pasifik, Sabtu (11/4/2026).

Dalam pernyataan resmi, Kantor Presiden wilayah otonom tersebut menyebutkan bahwa kondisi cuaca buruk selama sepekan terakhir telah berdampak signifikan terhadap masyarakat.

Presiden Ishmael Toroama mengatakan angin kencang, hujan deras, dan banjir telah menyebabkan kerusakan besar pada rumah warga, mata pencaharian, serta layanan dasar.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah mengerahkan tim tanggap darurat melalui Direktorat Penanggulangan Bencana Bougainville di bawah Departemen Pemerintahan Komunitas.

“Direktorat Bencana terus memantau dan menilai situasi serta telah mulai mengerahkan bantuan ke pulau-pulau terluar, termasuk Buka dan wilayah daratan utama,” ujarnya.

Toroama juga menegaskan bahwa masyarakat Bougainville memiliki ketahanan menghadapi bencana. “Kami pernah melalui perang, letusan gunung api, dan siklon yang lebih besar dari ini. Kami tangguh dan akan melewati tantangan ini bersama,” katanya.

Anggota parlemen nasional dari Bougainville mengumumkan bantuan darurat sebesar 1,16 juta dolar AS (sekitar 5 juta kina PNG) untuk membantu masyarakat terdampak serta memperbaiki infrastruktur penting yang rusak.

Sementara itu, perkembangan cuaca menunjukkan bahwa Siklon Tropis Maila yang kini berada pada kategori 1 bergerak perlahan menuju bagian tenggara daratan utama Papua Nugini dan terus menguat.

Layanan Cuaca Nasional PNG memperingatkan bahwa seluruh wilayah Milne Bay Province akan terdampak siklon tersebut. Asisten Direktur Layanan Cuaca, Benjamin Malai, menyebutkan bahwa hujan sangat lebat dan angin kencang akan melanda seluruh pulau di wilayah itu.

“Tidak ada pulau yang akan terhindar. Semua wilayah akan terdampak, baik oleh angin, hujan, maupun gelombang badai,” ujarnya.

Berdasarkan sensus terakhir, sekitar 412.158 penduduk tinggal di Provinsi Milne Bay.

Selain itu, sistem tekanan rendah tropis yang berkembang di atas wilayah Papua Nugini juga diperkirakan membawa angin barat yang kuat hingga sangat kuat di bagian utara negara tersebut, termasuk wilayah Manus, New Ireland, Sepik Barat dan Timur, New Britain, serta Bougainville.

Di Solomon Islands, peringatan siklon untuk wilayah Provinsi Barat telah diturunkan menjadi peringatan angin kencang. Layanan Meteorologi setempat menyebutkan peringatan ini berlaku untuk perairan Provinsi Barat, Choiseul, dan Isabel.

Pada pukul 05.00 waktu setempat, Siklon Maila berada sekitar 156 kilometer barat daya Pulau Mono di Laut Solomon dan diperkirakan bergerak perlahan ke arah barat daya menuju Papua Nugini.

Masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk tetap waspada karena angin kencang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda.

Pemerintah Kepulauan Solomon juga telah memprioritaskan bantuan kemanusiaan darurat bagi komunitas yang terdampak, bahkan menetapkan status darurat bencana untuk Provinsi Barat dan Choiseul sejak 10 April. (*)

<p>The post Dua perempuan tewas, Siklon Tropis Maila picu kerusakan parah di Bougainville first appeared on Jubi Papua.</p>

Perdana Menteri  papua Nugini, James Marape mengatakan ia akan mengambil alih portofolio pertahanan sementara penyelidikan independen terhadap penyimpangan perekrutan Angkatan Pertahanan Papua Nugini berlangsung. Demikian dikutip jubi.id dari laman RNZ Pasifik, Jumat (10/4/2026).

Siaran pers dari Marape menyatakan bahwa laporan awal menunjukkan kemungkinan adanya kepentingan tersembunyi yang ikut campur dalam proses perekrutan, termasuk favoritisme dan pengaruh yang tidak semestinya.

Pengunduran diri ini terjadi setelah beredarnya video di media sosial yang menunjukkan bahwa Dr. Joseph lebih menyukai orang-orang dari distriknya di Nipa-Kutubu untuk perekrutan.

Pada  Rabu (8/4/2026), anggota parlemen oposisi menyerukan pengunduran diri Dr. Joseph terkait tuduhan tersebut, dan juga mengklaim bahwa ia secara efektif telah menggunakan tentara sebagai pengawal pribadinya.

Dr. Joseph mengatakan bahwa ia mengundurkan diri untuk menjaga integritas sektor pertahanan.

Perdana Menteri mengatakan bahwa ia ingin Australia membantu penyelidikan tersebut, dan menambahkan bahwa itu adalah masalah keamanan nasional.

Tahun lalu, Papua Nugini menandatangani pakta penting dengan Australia untuk mengintegrasikan secara erat angkatan militer kedua negara, dan untuk memungkinkan Australia merekrut warga negara Papua Nugini ke dalam Angkatan Pertahanan Australia.

“Rekrutmen ke dalam Angkatan Pertahanan kita haruslah tanpa cela. Harus transparan, berdasarkan prestasi, dan bebas dari segala bentuk pengaruh atau konflik kepentingan,” kata Marape.

“Ini bukan kali pertama masalah muncul dalam perekrutan di Murray Barracks. Kekhawatiran serupa pernah muncul lima tahun lalu, sepuluh tahun lalu, dan sekarang muncul lagi,” ujarnya.

Perdana menteri mengatakan penyelidikan akan diselesaikan dalam waktu dua minggu, dan hasilnya akan dipublikasikan.(*)

<p>The post Menteri Pertahanan Papua Nugini mengundurkan diri first appeared on Jubi Papua.</p>

Jayapura, Jubi – Selama tiga tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sarmi, Papua hanya bergerak sekitar 0,8 persen. Di atas kertas, angka ini tetap dapat dibaca sebagai kemajuan. Namun jika ditarik ke realitas lapangan, capaian tersebut justru menandakan sesuatu yang lebih serius: pembangunan yang berjalan tanpa lompatan berarti. Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, pertanyaan yang diajukan oleh anggota DPRK, Onesias Filep Tiris, seharusnya menjadi titik awal evaluasi yang jujur: distrik mana yang sebenarnya tertinggal?

Pertanyaan ini penting, karena rata-rata sering kali menipu. Dalam konteks daerah seperti Sarmi, angka agregat IPM berpotensi menyembunyikan ketimpangan yang nyata-sebagian wilayah mungkin mengalami kemajuan, sementara wilayah lain tetap tertinggal tanpa perubahan berarti. Di sinilah persoalan mulai terlihat. Ketika laporan pembangunan tidak mampu menunjukkan peta ketimpangan secara spesifik, maka ia kehilangan fungsi utamanya sebagai alat evaluasi. Pembangunan akhirnya hanya diukur dari angka, bukan dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pihak Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa indikator IPM merupakan hasil pengolahan Badan Pusat Statistik yang bersumber dari data nasional, termasuk Dapodik. Penjelasan ini benar secara metodologis. Namun, kebenaran teknis tidak serta-merta menjawab persoalan substantif. Masalahnya bukan pada bagaimana angka dihitung, melainkan pada mengapa angka tersebut tidak mencerminkan realitas di lapangan. Di sejumlah wilayah pedalaman seperti Denander dan Wamariri, keterbatasan guru dan fasilitas pendidikan masih menjadi persoalan yang berulang. Bahkan untuk jenjang pendidikan menengah, akses masih belum merata. Dalam kondisi seperti ini, sulit mengharapkan peningkatan rata-rata lama sekolah-yang merupakan komponen utama dalam IPM. Namun, di titik ini muncul persoalan yang lebih mendasar: logika kebijakan yang terbalik.

Pemerintah daerah menyatakan bahwa pembangunan sekolah menengah atas belum dapat dilakukan karena jumlah siswa belum memenuhi indikator yang ditetapkan. Secara administratif, argumen ini dapat dipahami. Tetapi secara substansi pembangunan, logika ini justru bermasalah. Tanpa sekolah, tidak akan ada siswa. Tanpa siswa, sekolah tidak akan dibangun. Sebuah lingkaran kebijakan yang pada akhirnya mempertahankan kondisi keterbatasan itu sendiri. Persoalan lain muncul dalam implementasi program. Target pengadaan perlengkapan belajar yang tidak terealisasi sepenuhnya dijawab dengan pernyataan normatif-

“sebagian sudah tersalur” tanpa disertai rincian yang dapat diverifikasi. Dalam praktik tata kelola yang sehat, jawaban seperti ini tidak cukup. Ia tidak memberikan kepastian, apalagi akuntabilitas. Hal yang sama terlihat pada distribusi tenaga pengajar. Ketika fakta di lapangan menunjukkan adanya sekolah di wilayah pedalaman yang kekurangan guru, absennya jawaban yang jelas dari pihak dinas justru memperkuat dugaan bahwa persoalan ini belum tertangani secara serius. Jika persoalan dasar seperti guru dan akses pendidikan belum teratasi, maka peningkatan IPM hanya akan berjalan lambat-bahkan stagnan. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah juga merencanakan pembentukan puluhan koperasi di tingkat kampung. Secara konsep, langkah ini terlihat progresif. Namun tanpa kesiapan sumber daya manusia, program besar semacam ini berisiko tidak berjalan efektif. Pendekatan yang terlalu ambisius, tanpa fondasi yang kuat, justru berpotensi menghasilkan kegagalan yang berulang.

Dari seluruh dinamika ini, terlihat satu pola yang konsisten: ketidaksinkronan antara data, perencanaan, dan realitas lapangan. Pemerintah mampu menjelaskan angka, tetapi belum sepenuhnya mampu menjelaskan kondisi. Padahal, pembangunan yang baik tidak dimulai dari apa yang mudah diukur, melainkan dari apa yang paling mendesak untuk diselesaikan.

Stagnasi IPM di Kabupaten Sarmi pada akhirnya bukan sekadar persoalan statistik. Ia adalah refleksi dari cara berpikir dalam merancang kebijakan. Ketika kebijakan lebih patuh pada prosedur daripada kebutuhan nyata masyarakat, maka pembangunan tidak benar-benar bergerak-ia hanya tampak bergerak di dalam laporan. Sarmi tidak kekurangan program. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membaca realitas secara jujur, hingga ke tingkat kampung, dan menyusun kebijakan yang benar-benar menjawabnya. Tanpa itu, angka IPM akan terus naik-perlahan, tapi tanpa makna yang signifikan. (*)

*) Arius Adeputra Sabarofek, penulis muda dari Sarmi, Papua.

<p>The post IPM Sarmi mandek dan logika pembangunan yang terbalik first appeared on Jubi Papua.</p>

“Saya sudah sakit lama, mata sudah buta, tak bisa lihat lagi,” katanya.

“Saya datang ke sini untuk minta saudara Aloysius Renwarin bantu dampingi urus mama punya masalah ini,” kata Mama Yosepha Alomang kepada jubi.id di ruang kerja Kantor Pengacara Aloysius Renwarin di Perumnas II Waena, Kota Jayapura, Jumat.

Ia datang ke kantor pengacara Aloysius Renwarin bersama rombongan untuk mengadu karena tidak terealisasinya janji bantuan dari pihak perusahaan tambang asal Amerika Serikat atau PT Freeport sejak beberapa tahun terakhir. Perusahaan juga berjanji membawanya berobat, namun hingga kini belum direalisasi.

“Setiap kali dorang datang (PT Freeport) hanya catat foto foto dan tidak ada jawaban, cuma janji saja,” katanya yang kini memasuki usia 86 tahun, namun suaranya masih lantang terdengar saat berbicara di ruang kerja pengacara Renwarin.

Menurut Aloysius sejak 2001 pihak Freeport melalui keluarga Moffet telah berjanji akan membantu lembaga kemanusiaan yang dipimpin Yosepha Alomang, Yahamak yang berganti menjadi Yamak, pada 2020 lalu.

Namun sejak 2019, hubungan dengan pihak PT Freeport terputus.

Tak heran kalau, Mama Yosepha Alomang bersama rekan rekan hendak melakukan somasi kepada pihak PT Freeport, hingga akhirnya pihak Freeport melalui bagian pengembangan masyarakat datang bertemu dengan Mama Yosepha di Kantor Pengacara Aloysius Renwarin, Jumat (10/4/2026) siang ini.

Ricky Komol dan Mr Stev dari Pemberdayaan Masyarakat PT Freeport datang bertemu dengan Mama Yosepha Alomang disaksikan rekan rekan pengacara termasuk Aloysius Renwarin.

“Keduanya berjanji akan memenuhi permintaan itu setelah berbicara dengan pihak manajemen PT Freeport,” kata Renwarin seraya menambahkan pihaknya memberikan waktu selama 14 hari, jika tidak ditepati pihaknya akan menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata.

Dari Akimuga sampai penghargaan Goldman dan Yap Thiam Hien

Mama Yosepha yang lahir di Akimuga sekitar 1940. Bersama suaminya dan dua anaknya menuju Kota Timika, yang waktu itu masih hutan dan belum ada aktivitas permukiman. “Saya bekerja di Timika membantu orang-orang Amungme mendampingi suami di lapangan Timika dan juga permukiman di Kwamki Lama,” katanya.

Mama Yosepha Alomang sejak muda memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat adat areal PT Freeport, hingga beberapa kali harus ditahan dan ditangkap dalam kontainer milik perusahaan kala itu di era 1980an. Saat ini, semua tokoh tokoh tua Amungme sudah pergi, termasuk Thom Beanal rekan seperjuangan Mama Yosepha yang membawa kasus Lingkungan dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan New Orleans di Amerika Serikat.

Ia diganjar penghargaan  Yap Tiam Hien, pada 1999 dan The Goldman Environment Prize, 2001.

Hingga sampai sekarang masih bersemangat, dan terus memperjuangkan hak hak asasi manusia di tanah Papua. Hanya saja penglihatan yang sudah kabur, bahkan mata kiri sudah tak bisa melihat lagi.

Pertemuan tim jurnalis Jubi.id saat mewawancarai, Mama Yosepha Alomang, suaranya tetap  lantang walau tak senyaring dulu,  penglihatannya sudah kabur akibat katarak yang lama dideritanya.  (*)

<p>The post Yosepha Alomang : Saya sudah sakit, mata tak bisa lihat first appeared on Jubi Papua.</p>