Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Merna Cinthia, dengan hakim anggota Irfan Amos Sampe dan Adjadam Riyange Zulfachmi itu, dengan agenda pembuktian pertama.

Gugatan ini diajukan lima perwakilan masyarakat adat Malind, masyarakat adat itu menggugat SK Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1105/Tahun 2025.

Surat Keputusan tersebut tentang kelayakan lingkungan hidup untuk rencana pembangunan akses jalan sepanjang 135 kilometer, sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Perkara ini terdaftar di PTUN Jayapura dengan nomor 9/G/LH/2026/PTUN Jayapura sejak 5 Maret 2026.

Perwakilan Tim Advokasi Solidaritas Merauke, Sekar Banjaran Aji mengatakan sidang gugatan terhadap SK Bupati Merauke memasuki tahap pembuktian. Menurutnya pada persidangan tadi, selaku kuasa hukum para penggugat mengajukan sekitar 11 alat bukti.

Namun, satu bukti masih tertunda karena bentuk aslinya berupa percakapan WhatsApp dan perangkat telepon genggam yang memuat bukti tersebut saat ini belum pada pihaknya.

“Bukti asli itu akan diperlihatkan pada sidang berikutnya, sedangkan untuk pihak lawan mengajukan sekitar 22 alat bukti,” kata Sekar Banjaran Aji.

Ia menyampaikan, sebagian besar bukti tersebut berkaitan dengan dokumen kelayakan lingkungan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL.

Beberapa di antaranya memiliki substansi yang beririsan dengan dokumen yang juga diperoleh dari Kementerian Pertahanan.

“Sayangnya, pada persidangan hari ini Kementerian Pertahanan selaku Tergugat Intervensi tidak dapat hadir. Karena itu, majelis hakim masih menunggu kehadiran pihak Tergugat Intervensi pada persidangan berikutnya,” ucapnya.

Ia mengatakan, sebagai pihak kuasa hukum dari masyarakat adat Malind memahami bahwa kehadiran teman-teman hari ini bukan semata-mata karena isu pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer.

Akan tetapi karena persoalan yang lebih luas, termasuk pembahasan mengenai kolonialisme di Papua, hak-hak masyarakat adat, dan berbagai isu yang saat ini menjadi perhatian publik.

“Sebagai tim kuasa hukum, kami terus menjalankan tugas sebaik-baiknya berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh para penggugat,” ujarnya.

Hingga kini, para penggugat tetap berjumlah lima orang dan tidak ada pencabutan surat kuasa dari salah satu penggugat yaitu Yasinta Moiwend. Karenanya kuasa hukum, tetap bertindak dan bekerja mewakili kepentingan hukum para penggugat.

“Dalam persidangan hari ini, kami juga mengajukan bukti-bukti utama yang menunjukkan bahwa untuk memperoleh akses terhadap dokumen AMDAL saja, para penggugat harus terlebih dahulu mengajukan permohonan informasi kepada Kementerian Pertahanan,” katanya.

Menurutnya, setelah permohonan tersebut dijawab, barulah para penggugat dapat memperoleh informasi yang diperlukan dan mengajukan gugatan ini.

Sebelumnya, para penggugat tidak mengetahui secara utuh proyek seperti apa yang akan dibangun di wilayah adat masyarakat.

“Bahkan dalam persidangan tadi kami baru mengetahui bahwa dokumen yang diberikan Kementerian Pertahanan kepada kami berbeda dengan dokumen yang diberikan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait di Kabupaten Merauke,” ucap Sekar Banjaran Aji.

Katanya, pihak penggugat tidak memperoleh lampiran-lampiran yang sama seperti yang diterima oleh pemerintah daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa situasi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan akses informasi.

Dalam konteks yang lebih luas, kondisi tersebut dinilai memperlihatkan adanya relasi kuasa yang terus dipertahankan. Di mana masyarakat adat masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan setara dengan yang dimiliki oleh pemerintah.

Karena itu lanjut Sekar Banjaran Aji, perkara ini memperlihatkan bahwa posisi masyarakat adat sebagai penggugat tidak berada dalam situasi yang setara dengan pihak-pihak yang digugat.

Masyarakat kecil yang berhadapan dengan kekuatan besar. Majelis hakim dalam persidangan juga menyinggung fakta bahwa pembangunan jalan tetap berjalan meskipun perkara ini sedang diperiksa.

“Sebelumnya hakim telah meminta agar proyek tersebut dihentikan sementara selama proses persidangan berlangsung. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh, pembukaan jalan masih terus dilakukan.”

Menurutnya saat ini setidaknya sekitar 58 kilometer jalan telah dibuka. Kondisi ini tidak hanya berarti hilangnya kawasan hutan, tetapi juga berdampak pada keseluruhan ekosistem yang ada di dalamnya.

“Perlu ditegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong. Di atas tanah itu terdapat kehidupan, sejarah, pengetahuan, dan hubungan yang telah terjalin turun-temurun antara masyarakat adat dan wilayahnya,” kata Sekar Banjaran Aji.

Sementara itu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Merauke, Antonius Victor Kaisiepo menjelaskan bahwa proses persidangan saat ini berjalan dengan baik, khususnya pada tahap pembuktian dokumen.

“Hari ini kami telah menyampaikan bukti-bukti surat dalam persidangan. Ada sekitar 22 dokumen yang kami ajukan, mulai dari proses awal pengusulan, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati,” kata Kaisiepo.

Menurutnya, dalam persidangan sempat muncul pernyataan mengenai adanya perintah penghentian pembangunan jalan.

Namun ia mengatakan bahwa sejak awal ia telah memberitahukan kepada pihak pemerintah terkait proses yang sedang berjalan.

“Kami memahami bahwa ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena itu, kewenangan SK Bupati memiliki batas-batas tertentu yang harus diperhatikan. Baik melalui surat maupun penyampaian langsung, kami telah mengingatkan hal tersebut. Namun hingga saat ini belum ada penyampaian atau tanggapan kembali dari kementerian terkait,” ucapnya.

Katanya, terkait perkembangan fisik proyek di lapangan, pihaknya tidak dapat memberikan keterangan lebih jauh karena fokusnya saat ini berada pada aspek hukum perkara yang sedang disidangkan.

Mengenai ketidakhadiran perwakilan Kementerian Pertahanan dalam persidangan hari ini, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke telah berupaya melakukan komunikasi.

“Kami sudah menyampaikan surat dan melakukan komunikasi melalui telepon. Bahkan saya sendiri pernah datang langsung untuk menyampaikan surat tersebut. Namun, pihak Kementerian Pertahanan menyampaikan bahwa mereka belum dapat hadir karena masih menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam persidangan,” ujarnya.

Ia mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke menerbitkan SK berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Kami mengikuti seluruh prosedur yang ada, mulai dari usulan, kajian AMDAL, berita acara, hingga tahapan administrasi lainnya. Secara mekanisme, semuanya telah mengikuti peraturan yang berlaku,” katanya.

Ia juga mengatakan, mengenai proyek sementara berjalan di lapangan, dirinya tidak dapat memastikan kondisi fisik proyek tersebut apakah sudah berjalan atau belum.

“Yang dapat kami pastikan adalah bahwa seluruh proses administrasi dan dokumen yang menjadi dasar penerbitan SK telah mengikuti ketentuan yang berlaku.”

Mengenai sikap Bupati Merauke terhadap aktivitas pembangunan yang masih berlangsung di tengah proses persidangan, ia menyebut bahwa pemerintah daerah menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Bupati melalui pihak terkait telah menyampaikan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saat ini perkara tersebut sedang dalam proses persidangan. Pihaknya pun menunggu tanggapan dari kementerian, namun hingga kini belum ada respons.

Mengenai lokasi pembangunan terakhir, ia menyebut informasi yang diperoleh dari Kepala Kampung di Distrik Muting menunjukkan bahwa kegiatan berada di sekitar kilometer 50 sekian.

Majelis ketua hakim PTUN Jayapura menyampaikan sidang ditunda hingga Selasa 23 Juni 2026, dengan agenda tambahkan bukti surat dari pihak penggugat dan tergugat. (*)

<p>The post Sidang gugatan terhadap SK Bupati Merauke memasuki tahap pembuktian first appeared on Jubi Papua.</p>

Pernyataan itu disampaikan Melince Magai usai pertemuan Tim Panitia Khusus atau Pansus DPRK Puncak, dengan Komnas HAM RI di Menteng Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Ini sebagai respons Melince Magai terhadap situasi di Kabupaten Puncak dan Tanah Papua pada umumnya, akibatnya banyak warga sipil termasuk anak-anak menjadi korban konflik bersenjata antara aparat keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM).

“Kami sebagai perempuan capek melahirkan anak, tapi anak yang dilahirkan dibunuh [saat] masih di bawah umur. [Saat] masih belasan tahun, masih enam tahun, tujuh tahun, [bahkan] masih dalam perut pun dibunuh juga,” kata Melince Magai.

Padahal katanya, anak-anak yang menjadi korban itu tidak tahu sama sekali apa-apa. Tidak terlibat dalam konflik bersenjata kedua pihak.

“Kami minta lewat Komnas HAM untuk menindak lanjuti peristiwa tragedi [di Distrik] Kembru sampai tuntas. [Kami] meminta pelaku-pelakunya harus diproses hukum, serta memberikan keadilan bagi kami, keluarga kami dan masyarakat kami yang ada di Kabupaten Puncak. Orang Papua hidup di atas tanahnya sendiri dalam ketakutan dan trauma,” ucapnya.

Menurutnya, selama ini sebagian besar media menyembunyikan fakta yang terjadi di lapangan. Pemberitaan sebagian media tidak sesuai apa yang terjadi.

“Karena itu, mohon lewat Komnas HAM bisa melindungi dan membawa aspirasi ini sampai ke pengadilan. Para pelaku kejahatan harus diproses. Tarik kembali semua TNI non organik dari Kabupaten Puncak. Biar kami bisa hidup damai dan sejahtera seperti saudara-saudara kami di tempat lain,” ujarnya.

Pendamping hukum dari korban dugaan Pelanggaran HAM di Distrik Kembru, Emanuel Gobay mengatakan pihaknya bersama Pansus DPRK Puncak dan mahasiswa datang ke Komnas HAM mengadu dan mempertanyakan kelanjutannya penanganan tragedi di Distrik Kembru pada 14 April 2026.

“Ada 12 orang meninggal dunia, 1.000 lebih masyarakat mengungsi akibat peristiwa itu. Ada korban luka. Data sudah kita serahkan ke Komunas Republik Indonesia, juga ke kementerian terkait. Ini menunjukkan bahwa deri peristiwa itu terjadi darurat kemanusiaan, dan tragedi di sana,” kata Emanuel Gobay.

Menurutnya, situasi darurat ini terjadi sejak April 2026 hingga kini. Namun belum diketahui kelanjutannya seperti apa. Padahal sudah ada saksi korban, dan dari keterangan berbagai pihak, sudah jelas pelaku mengarah kepada pihak siapa.

“Korban sendiri sudah mengaku kepada Bupati Puncak, ke Komnas Ham perwakilan Papua, kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah dan wakil gubernur terkait siapa pelakunya. Artinya pelakunya sudah sangat jelas dan mengarah pada aparat non organik yang bertugas di sana. Dalam kasus tragedi ini, alat bukti selongsong peluru sudah diberikan kepada Komnas HAM,” ucapnya

Katanya, Pansus yang dibentuk DPRK Puncak berdasarkan permintaan korban. Tim Pansus pun datang ke Komnas HAM RI untuk meminta tindak lanjut terhadap tuntutan korban.

Tuntutan itu adalah Komnas HAM segera menetapkan siapa pelaku dalam peristiwa itu, dan berkasnya dikirimkan ke Kejaksaan Agung untuk diproses hukum lewat pengadilan HAM.

“Mereka juga meminta agar semua pasukan non organik di Kabupaten Puncak ditarik. Itu dua hal yang mereka minta. Kami harap bisa tersampaikan atau mungkin didengar oleh Presiden Republik Indonesia, untuk kemudian bisa memback up komnas HAM, kemudian dapat melakukan penyelidikan pelanggaran HAM dengan profesional,” katanya. (*)

<p>The post Anggota DPRK Puncak: Kami capek melahirkan anak untuk dibunuh first appeared on Jubi Papua.</p>

Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni mengatakan, lembaga dewan membentuk Pansus pada 6 Mei 2026. Pansus dibentuk sebagai tindaklanjut aspirasi masyarakat, terkait tragedi kemanusiaan yang menyebabkan korban dari kalangan warga sipil, di Distrik Kembru pada 14 April 2026.

Menurutnya, aspirasi serupa disampaikan mahasiswa, Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung dan seluruh masyarakat Puncak saat menggelar demonstrasi di kantor DPRK Kabupaten Puncak pada 20 April 2026.

“Kami datang ke Komnas HAM tentunya untuk mengawal dan membawa aspirasi masyarakat  Puncak. Karena itu, kami ke Komnas HAM untuk menyakan sejauh mana hasil investigasi Komnas HAM. Kami percaya Komnas HAM akan menindak lanjuti,” kata Thomas Tabuni, melalui panggilan teleponnya, Selasa (9/6/2026).

Menurut Tabuni, masyarakat Puncak berharap, ke depan Komnas HAM memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap para korban, terutama keluarga korban di Distrik Kembru.

Ketua Pansus peduli kemanusiaan Distrik Kembru DPRK Puncak, Talius Tabuni mengatakan pihaknya datang ke Komnas HAM menyampaikan bahwa masyarakat Puncak kini merasa tidak aman dan nyaman. Mereka dalam ketakutan dan trauma di kampungnya sendiri.

“Di Puncak terjadi tragedi yang luar biasa di Distrik Kembru. Itu masyarakat sipil yang menjadi korban sebanyak 12 [orang] meninggal dunia,” kata Nalius Tabuni.

Katanya, masyarakat 206 kampung pada 25 distrik di Kabupaten Puncak berharap Komnas HAM menanggapi serius kasus di Distrik Kembru hingga tuntas.

Sebab masyarakat kini tidak bisa beraktifitas. Mereka merasa tidak nyaman bahkan untuk berkebun, yang menjadi rutinitas keseharian selama ini, karena keberadaan pasukan TNI non organik di permukiman warga.

“Saya sebagai Pansus DPRK Puncak, dengan anggota menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia segera mempertimbangkan situasi ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, masyarakat Puncak berharap TNI non organik segera ditarik dari wilayah itu, cukup aparat keamanan organik yang ada di sana.

“Masyarakat lain aman. Tapi kami di Puncak tidak nyaman. Jadi TNI non organik ini segera Presiden Republik Indonesia tarik. Itu harapan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, komisioner pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI, Saurlip P. Siagian mengatakan, Komnas HAM secara tegas sudah menyatakan bahwa peristiwa di Distrik Kembru adalah tragedi kemanusiaan.

“Memang terjadi tragedi kemanusian di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak dengan meninggalnya 12 orang. Termasuk satu anak yang meninggal tertembak di dada setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Mulia Kabupaten Puncak Jaya,” kata Saurlip Siagian.

Menurutnya, Komnas HAM sudah melakukan pemantauan lapangan. Tim berangkat ke Kembru pada akhir April 2026, dan meminta keterangan kepada beberapa pihak, di antaranya korban, saksi, dan Kamando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogabwilhan III.

“Kami masih akan melanjutkan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait lagi. Kami sudah menyurati Mabes Polri, supaya dilakukan penyelidikan segera, agar kita tahu status peristiwa ini. Karena banyak [masyarakat sipil] yang meninggal atas peristiwa tanggal 14 April 2026, di Distrik Kembru,” ucapnya.

Selain itu kata Siagian, dalam waktu dekat pihaknya akan meminta keterangan kepada ahli untuk menyimpulkan keseluruhan temuan-temuan Komnas HAM RI. (*)

<p>The post Pansus DPRK Puncak serahkan aspirasi masyarakat ke Komnas HAM RI first appeared on Jubi Papua.</p>

Dugong telah diidentifikasi sebagai salah satu mamalia laut yang paling berisiko di Kepulauan Solomon, dengan para ahli memperingatkan bahwa perburuan oportunistik dan perusakan habitat yang parah mendorong spesies unik ini menuju kepunahan lokal.

Berbicara dalam diskusi panel untuk Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia 2026 yang diselenggarakan oleh Solomon Islands Broadcasting Corporation (SIBC) dan difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kepala Petugas Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup, Rose Babaua, menegaskan bahwa dugong—bersama dengan penyu laut—menduduki peringkat teratas dalam daftar spesies yang sangat terancam punah di negara tersebut.

“Dugong adalah spesies yang sangat unik yang perlahan menghilang dari perairan kita,” Babaua memperingatkan sebagaimana dikutip Jubi dari laman internet, www.tavulinews.com.sb, Selasa (9/6/2026)

“Kita harus memastikan dan mempertimbangkan bahwa kita harus membiarkan mereka berkembang biak agar populasinya bertambah di negara kita. Jika kita tidak merawat mereka, mamalia ini menghadapi risiko yang sangat besar,” ucapnya.

Dugong bereproduksi sangat lambat, artinya bahkan kehilangan populasi kecil pun dapat memicu keruntuhan ekologis yang dahsyat.

Terlepas dari kerentanan ini, daging dugong tetap sangat dihargai untuk pertemuan tradisional, pernikahan, ulang tahun, dan acara keagamaan di berbagai provinsi di Kepulauan Solomon.

Meskipun perburuan komersial intensif jarang terjadi, survei sebelumnya mengungkapkan bahwa nelayan lokal tanpa ampun mengeksploitasi pertemuan yang terjadi secara oportunistik.

Data menunjukkan bahwa dari 56 dugong yang tertangkap jaring—baik sengaja maupun tidak sengaja—antara tahun 2005 dan 2010, semuanya kecuali satu dibantai untuk dimakan atau dijual.

Namun, sikap masyarakat berbeda-beda di seluruh kepulauan; di daerah tertentu, dugong sangat dihormati sebagai totem suku, sehingga mereka mendapatkan perlindungan budaya sepenuhnya dari konsumsi.

Selain perburuan langsung, mamalia ini menghadapi krisis habitat yang parah. Menurut data dari Proyek Konservasi Dugong dan Lamun 2026, habitat lamun yang vital—terutama di daerah seperti Laguna Vonavona—menghadapi tekanan besar dari pertumbuhan populasi, pembangunan pesisir, dan polusi berbasis darat.

Secara historis, survei tingkat provinsi menunjukkan jumlah penampakan dugong tertinggi antara lain di Provinsi- provinsi,Choiseul Timur Laut,Teluk Honiara,Malaita Utara,Pantai Samasodu (Provinsi Isabel),Laguna Marovo dan Provinsi Barat.

Karena dugong sepenuhnya bergantung pada padang lamun pesisir dangkal untuk bertahan hidup, mereka tetap menjadi sasaran empuk bagi masyarakat pesisir.

Kurangnya kesadaran ilmiah lokal yang meluas berarti banyak penduduk sama sekali tidak menyadari kerentanan global hewan ini.

Untuk mengatasi penurunan populasi tersebut, pemerintah Kepulauan Solomon memberlakukan perlindungan hukum yang ketat berdasarkan Peraturan Pengelolaan Perikanan (Kegiatan Terlarang) 2018.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa menangkap, memelihara, memiliki, membeli, atau menjual dugong sepenuhnya ilegal.

Namun, para pemerhati lingkungan berpendapat bahwa larangan legislatif hanyalah setengah dari perjuangan.

Tanpa mengatasi ancaman ganda berupa tangkapan sampingan jaring dan perburuan yang ditargetkan untuk perayaan budaya, perlindungan hukum mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan populasi dugong yang tersisa di Kepulauan Solomon.

Pakar konservasi lokal, Albert Genimaasua, menggambarkan dugong sebagai spesies mamalia laut yang terancam punah dengan jumlah yang sangat sedikit ditemukan di sekitar Kepulauan Solomon.

Hewan ini hanya hidup di sekitar area tertentu di pulau-pulau utama dan lokasi yang cocok untuk mencari makan dan berkembang biak.

Dia mengatakan informasi perlu sampai ke pemilik sumber daya agar mereka dapat memahaminya dengan lebih baik.

“Masyarakat lokal kami memiliki informasi ilmiah dan biologis yang terbatas, atau kurang pengetahuan tentang mamalia penting ini bagi ekosistem laut kita dan masalah global,” kata Genimaasua.

Ia menambahkan bahwa diperlukan lebih banyak dukungan terhadap spesies mamalia dan reptil, seperti dugong dan penyu yang terancam punah di Kepulauan Solomon.

“Kita sedang berpacu melawan waktu, dampak perubahan iklim, dan aktivitas manusia. Lebih baik melakukan sesuatu daripada terlambat,” tambahnya.

Para pemerhati konservasi mencatat bahwa dugong memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem lamun yang sehat dengan memakan rumput laut, yang mendukung populasi ikan, meningkatkan kualitas air, menyimpan karbon, dan membantu melindungi garis pantai dari erosi.

Keberadaan dugong juga dianggap sebagai indikator lingkungan laut yang sehat, yang menyoroti pentingnya ekologis yang lebih luas dalam melindungi spesies dan habitatnya. (*)

<p>The post Perburuan dan hilangnya habitat mengancam Dugong di Kepulauan Solomon first appeared on Jubi Papua.</p>

Terletak sekitar 125 kilometer di sebelah tenggara Manus, gunung berapi ini telah mengeluarkan kepulan uap besar sejak awal Mei, sementara penumpukan lava telah menghasilkan massa batu apung yang mengapung ke permukaan, seperti dikutip Jubi dari laman internet, RNZ Pasifik Selasa (9/6/2026)

Rakit-rakit tersebut terdorong oleh pasang surut dan arus ke bagian pesisir selatan Manus, sehingga mempersulit akses perahu dan berdampak pada garis pantai.

Mantan anggota parlemen Manus dan pemburu buaya, Ron Knight, mengatakan ada satu rakit besar dengan lebar hingga 3 kilometer dan panjang 5 kilometer, dengan kedalaman sekitar 5 meter.

“Ini adalah bencana. Kami memperkirakan akan ada tsunami, dan kenyataannya, mereka berbalik dan menyerang kami dari arah lain,” katanya.

“Orang-orang tidak bisa mengeluarkan perahu mereka dari pantai. Mustahil untuk memasang mesin dan menjalankannya. Anda tidak bisa menarik perahu melewatinya,” tambahnya.

Knight mengatakan bahwa rakit batu apung tersebut telah mulai mencekik beberapa kehidupan laut yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk Manuskrip.

“Ini menutupi semua terumbu karang, semua ikan mati, semua karang mati, semua rumput laut mati.”katanya.

Hamparan besar batu apung terlihat berkumpul di Selat Loniu, jalur air utama setempat, mengancam akses ke kota utama di Manus, Lorengau.

“Melihat situasinya sekarang, kekhawatiran saya adalah akan ada rakit-rakit besar yang masuk melalui muara di sini menuju kota Lorengau, dan mereka akan memenuhi dermaga dan landasan pendaratan kita, yang akan membuat kita tidak mungkin mendapatkan makanan dan layanan dari kapal-kapal yang datang,” ucapnya.

Knight mengatakan bahwa meskipun diharapkan badai besar dapat datang dan menghancurkan batu apung, bersamaan dengan gelombang laut, tindakan tetap diperlukan.

“Pemerintah jelas harus melakukan sesuatu tentang hal ini. Kita harus menghentikan ini. Kita harus menyelesaikannya, dan kita harus melakukannya sekarang, bukan nanti.”katanya.

“Kita membutuhkan tongkang di sini yang dilengkapi dengan ekskavator, atau kita harus mencari cara untuk memindahkannya dari tepi pantai dan membawanya ke pantai, dan mungkin menggunakan material urugan untuk area rawa di wilayah kota, tetapi itu akan menjadi proyek yang sangat besar.”tambahnya.

Dia mengatakan bahwa komunitas Manus tangguh, dan bahwa “jika ada yang bisa menemukan solusi, kamilah yang akan menemukannya”.

Sementara itu, para ilmuwan PNG yang memantau gunung berapi tersebut mengatakan bahwa sulit untuk mengetahui apakah gunung berapi itu dapat berkembang menjadi ledakan besar.

Salah seorang warga Manus Paura Rex dalam akun facebook.com Group Manus diskusi mengatakan ini keadaan darurat untuk Provinsi Manus dan pemerintah nasional di Port Moresby harus mempertimbangkan dengan serius untuk menyatakan keadaan darurat di Provinsi Manus karena peningkatan penumpukan batu apung akibat aktivitas vulkanik bawah laut baru-baru ini.

“Sebagian besar garis pantai Manus kini tertutup batu apung, sehingga perjalanan laut menjadi sulit dan berbahaya bagi banyak masyarakat yang bergantung pada perahu sebagai alat transportasi utama mereka,” katanya.

Menurutnya akses ke pasar, sekolah, layanan kesehatan, dan pulau-pulau tetangga terpengaruh, sementara ini.

Dikutip dari www.manus.gov.pg Provinsi Manus terletak di bagian utara Papua Nugini dan meliputi Pulau Manus serta beberapa pulau kecil lainnya.

Dengan Lorengau sebagai ibu kotanya, provinsi ini dihuni oleh populasi yang beragam sekitar 63.000 jiwa. Ekonomi lokal bergantung pada pertanian subsisten, perikanan, dan kegiatan komersial skala kecil.

Provinsi Manus memiliki warisan budaya yang kaya, dengan masyarakat Manus melestarikan praktik tradisional, tarian, dan kerajinan tangan.

Keindahan alam wilayah ini, termasuk pantai-pantai yang masih alami, terumbu karang, dan hutan hujan tropis, menarik wisatawan yang tertarik pada ekowisata.

Pulau Manus memainkan peran strategis selama Perang Dunia II, dan sisa-sisa dari era tersebut masih dapat dilihat. Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi ini mendapat perhatian karena adanya pusat penahanan lepas pantai untuk pencari suaka, yang berdampak pada masyarakat setempat.

Provinsi Manus di Papua Nugini adalah wilayah yang dikenal dengan populasi yang beragam, ekonomi subsisten, warisan budaya yang dinamis, dan keindahan alamnya.

Wilayah ini merupakan rumah bagi masyarakat Manus, yang melestarikan praktik dan kerajinan tradisional. Provinsi ini menawarkan peluang untuk ekowisata dengan pantai-pantai yang menakjubkan, terumbu karang, dan hutan hujan.

Sejarah Pulau Manus selama Perang Dunia II dan keberadaan pusat penahanan lepas pantai juga telah berkontribusi pada signifikansinya dalam beberapa waktu terakhir. (*)

<p>The post Bongkahan batu apung besar dari gunung berapi menghantam pantai Pulau Manus first appeared on Jubi Papua.</p>

Pekan lalu, Kementerian Kesehatan menerima pengiriman kargo udara mendesak dari Pacific Specialist Healthcare (PSH) yang berbasis di Fiji, yang hanya mencakup sekitar setengah dari yang dibutuhkan, sebagaimana dilansir Jubi dari laman internet RNZ Pasifik, Selasa (9/6/2026)

Dilaporkan bahwa obat-obatan penting seperti metformin, obat untuk mengelola dan mengobati diabetes tipe 2, amlodipine yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, dan parasetamol untuk anak-anak masih langka. Pasokan dari PSH diperkirakan akan tiba dalam beberapa minggu mendatang.

Media lokal melaporkan bahwa tunggakan tagihan pemasok sebesar SAT$12 juta merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya pasokan.

Presiden Asosiasi Medis Samoa, Seiuli Dr George Tuitama, mengatakan kepada Samoa Observer bahwa kekurangan tersebut juga berdampak pada unit kesehatan mental, tetapi ia berharap pemerintah dapat menemukan jalan keluar dari situasi ini.

“Kami membatasi pemberian obat dengan memastikan bahwa kami memberikan obat tersebut, dengan cara memberikannya langsung kepada Anda. Jadi, jika Anda memiliki gangguan mental, kami akan datang ke rumah Anda dan memberikan obat setiap hari,” demikian kutipan pernyataannya.

Menurut Samoa Observer , kekurangan obat-obatan diidentifikasi sebagai penghalang bagi perawatan medis yang efektif di negara tersebut selama pertemuan umum tahunan Asosiasi Medis Samoa pekan lalu.

Negara Merdeka Samoa, dengan ibukota Apia merupakan negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan yang terdiri dari dua pulau utama dan tujuh pulau kecil.

Letaknya sekitar setengah jarak perjalanan dari Selandia Baru ke Hawaii. Samoa termasuk ke dalam negara yang mempunyai wilayah terkecil di dunia dengan jumlah penduduk 218.019 (2024) sesuai dengan data dari Bank Dunia. (*)

<p>The post RS nasional Samoa melakukan penjatahan obat-obatan karena kekurangan pasokan first appeared on Jubi Papua.</p>

The program aims to foster an entrepreneurial mindset, equip students with business skills, and encourage the emergence of independent and competitive young entrepreneurs from Papua.

Vice Rector III of Cenderawasih University, Dr. Septinus Saa, said the Studentpreneur Batch 5 program was designed to strengthen students’ capacity to create business opportunities and employment, while continuing to enhance their skills through various entrepreneurship and leadership development initiatives.

According to Saa, universities have a responsibility not only to produce academically accomplished graduates, but also individuals equipped with the skills, creativity, and ability to independently create business opportunities.

“We must prepare graduates who are not only capable of securing employment after completing their studies, but who are also able to create jobs for others through entrepreneurship and other productive ventures,” Saa said.

He noted that the program forms part of broader efforts to build Papua’s human resource capacity by empowering a generation of young people who are independent and competitive.

The initiative also supports the achievement of Higher Education Key Performance Indicators (IKU), which target graduates to be employed, pursue further education, or start a business shortly after completing their studies.

During the three-day program, participants will receive training from various speakers and hear testimonials from alumni who have successfully developed businesses and careers in different sectors.

“We hope the knowledge shared through this program will provide students with the insight and motivation needed to continue developing their capabilities and strengthening their entrepreneurial skills,” he said.

Saa emphasized the importance of cultivating a spirit of innovation among students to prevent university graduates from joining the ranks of educated unemployed.

Students, he said, must be able to identify opportunities, develop their potential, and make meaningful contributions to community development by utilizing Papua’s abundant natural resources.

He added that the economic potential of Papua’s coastal, island, and mountainous regions could be developed into productive sectors, including fisheries, agriculture, plantations, and livestock farming.

“Papua has enormous resources. With the knowledge and experience gained through their studies and programs such as this, students are expected to return to their home regions and develop local potential, creating employment opportunities for surrounding communities,” he said.

Saa described student entrepreneurship development as a strategic step toward reducing unemployment and breaking the cycle of poverty in Papua.

He also encouraged students who have demonstrated readiness and capability to participate in national entrepreneurship programs and competitions.

“The goal is not only for Papuan students to thrive locally, but also to compete and excel at the national level,” he said.

“Participants should make the most of this opportunity as a learning platform and continue developing their potential for a more advanced and self-reliant Papua.”

Head of Uncen’s Academic Implementation Unit (UPA) for Career Development and Entrepreneurship, Kurniawan Patma, said the program was attended by around 50 teams representing various faculties.

According to Patma, the initiative is intended to encourage students to become job creators rather than job seekers.

He explained that the program is part of a broader entrepreneurship ecosystem that has been developed sustainably within Cenderawasih University.

“Students’ contributions to development are not limited to activities in the field. They can also contribute through innovation and creative work that delivers tangible benefits to society,” Patma said.

He added that previous capacity-building programs had produced dozens of alumni who are now actively involved in community economic empowerment, business development, and the management of Indigenous community-based enterprises.

Patma noted that Uncen’s student entrepreneurship program has continued to grow since it was implemented in a more structured manner in 2022. The program includes training, business mentoring, startup capital assistance, and support for product promotion and marketing.
Students receive not only entrepreneurship training but also financial assistance and ongoing mentoring through a phased evaluation system designed to ensure that their businesses develop sustainably.

In addition to training and financial support, the university has established a range of complementary initiatives, including entrepreneurship festivals that serve as platforms for promoting student products.

Student products and innovations are also encouraged to be published through catalogs and academic publications in research and community service journals.

“This year, the university is giving special attention to student teams with the potential to compete in national entrepreneurship competitions. The institution is committed to providing support and facilitation for teams that qualify for national competitions. (*)

<p>The post Uncen Holds Entrepreneurship Program to Strengthen Student Capacity first appeared on Jubi Papua.</p>

One resident, Roy, said the community was disappointed that the company had continued its operations despite ongoing objections from landowners.
“Since January, we have maintained a blockade on the area as a form of protest because our concerns and rights have never been properly addressed. Yet the company continues to enter the disputed land and harvest palm fruit as if there were no problem,” Roy said on Sunday.

According to Roy, the community initially agreed to allow the company to use the land for a nursery. However, residents later alleged that the company expanded its activities and converted the area into a palm oil plantation without obtaining consent from the customary landowners.

He said the dispute dates back to 2006, when the company began clearing land in several plots that formed part of community-owned plasma plantation areas. The clearing, he claimed, was carried out without prior notification to local residents who held rights to the land.

Roy said residents sought compensation of Rp150 million during mediation efforts held in February 2026. The figure was calculated based on the company’s use of the land from 2006 to 2025.

During negotiations, the community later reduced its demand to Rp250,000 per hectare per month for an agreed period.

“We have tried to find a compromise. Initially, we requested Rp150 million based on nearly two decades of land use. We later reduced our demand to Rp250,000 per hectare per month and even agreed to limit compensation calculations to the company’s operations between 2020 and 2025. However, our demands have yet to be addressed,” Roy said.

In addition to compensation issues, residents have questioned the lack of clarity regarding land boundaries, arguing that a transparent verification process involving Indonesia’s National Land Agency (BPN) is necessary.

Community members have repeatedly requested a new land survey to verify the legal boundaries between community-owned land and areas claimed by the company. According to residents, that request has not been fulfilled.

“People are asking why an area that 400 hectares was once around, is now shown on maps as only about 260 hectares. What happened to the rest of the land? The company must explain what happened to that land,” Roy said.

The disputed land is located within a former transmigration settlement area established in 1988, where approximately 200 transmigrant households were allocated land by the government.

Roy said each household originally received about two hectares, bringing the total distributed area to roughly 400 hectares.

“Today, much of that land is under dispute, and some of it has been reclaimed by Indigenous communities,” he said.

He added that residents have pursued various avenues to resolve the conflict, including dialogue and mediation, but no definitive solution has been offered by the company.

Residents are now urging both the Sorong Regency administration and the central government to intervene in what they describe as a long-running agrarian conflict.

They argue that government involvement is essential to prevent the dispute from escalating further and to ensure that the company ceases operations on the contested land until community grievances have been resolved in accordance with the law.

“We are not opposed to investment. However, investment should not come at the expense of people’s rights,” Roy said.

“We remind PT Inti Kebun Sejahtera not to continue harvesting on land whose legal status remains disputed. We will continue defending our rights until there is clarity and justice.”

Meanwhile, Ambrosius Klagilit of the Papua Legal Aid Institute (LBH Papua Pos) in Sorong said the issue should not be treated as an ordinary land dispute but as a matter involving the fundamental land rights of local communities.

“The state must not allow a company to continue profiting from land whose ownership and status are still being challenged by the community,” Klagilit said.

He argued that the company should suspend all activities in the disputed area until a fair and transparent resolution is reached.

“If there are still unresolved objections and demands from the community, company operations should be temporarily halted until a lawful and transparent settlement is achieved,” he said.

Klagilit added that both regional and national governments have a legal obligation to ensure that business activities do not undermine community rights.

According to him, allowing the conflict to continue unchecked would reflect weak state oversight of problematic investment practices.

He further warned that if residents’ demands continue to be ignored, LBH Papua Pos Sorong will pursue legal action and advocacy efforts measures to safeguard community rights. (*)

<p>The post Sorong Residents Protest Palm Oil Company’s Harvesting on Disputed Land first appeared on Jubi Papua.</p>

Wamafma said the educational assistance, distributed through the government’s Smart Indonesia Program (PIP), would be given to students as a gift to mark the 23rd anniversary of Teluk Bintuni Regency on Tuesday, June 9, 2026.

“On the occasion of Teluk Bintuni Regency’s anniversary, we are providing educational scholarships (education assistance grants) for Bintuni children from elementary to senior high school levels through a proposal submitted by DPD RI. This is our anniversary gift. I hope the hundreds of students receiving this assistance will use it wisely to support their educational needs,” Wamafma said on Monday.

The Smart Indonesia Program (PIP) is a government cash assistance scheme aimed at students from poor and vulnerable families to help cover educational expenses.

The program was launched to prevent school dropouts and support students in completing their education through the secondary level.

The assistance targets students enrolled in elementary schools, special elementary schools, and Package A programs; junior high schools, special junior high schools, and Package B programs; as well as senior high schools, vocational high schools, special senior high schools, and Package C programs.

The amount of assistance varies according to the level of education. Elementary school students receive Rp450,000 per year, while new students and those in their final year receive Rp225,000. Junior high school students receive Rp750,000 annually, with new and final-year students receiving Rp375,000.

Senior high school and vocational high school students receive Rp1.8 million per year, while new and final-year students receive Rp500,000. PIP funds are transferred directly into students’ SimPel (Student Savings) bank accounts.

Wamafma expressed hope that the funds would be used to purchase books, uniforms, and shoes for schoolchildren in the regency.

“Students can use the funds to buy books and stationery, uniforms, bags, and shoes. They can also use it for transportation to and from school and for pocket money. If managed properly, any remaining funds can be used for tutoring or other educational activities that support their learning,” he said.

The PIP assistance proposed by Wamafma this year covers approximately 16 districts in Teluk Bintuni Regency, including Fafuwar, Babo, Sumuri, Aroba, Kaitaro, Kuri, Bintuni, Manimeri, Dataran Beimes, Tembuni, Kamundan, South Moskona, West Moskona, Merdey, Mesyeta, and North Moskona districts.

The distribution of PIP assistance is based on the 2026 PIP Grant Decree, using education data from the Basic Education Data System (Dapodik) as of January 31, 2026.

According to a notification from the Ministry of Primary and Secondary Education, the disbursement process for PIP funds can begin on June 9, 2026. Funds may be withdrawn directly by students, parents, or guardians in accordance with the procedures established by the designated designated banks. (*)

<p>The post DPD RI Member Delivers Educational Aid to Students in Teluk Bintuni first appeared on Jubi Papua.</p>

Ini disampaikan Usilina Epa dalam kegiatan Super Studentpreneur yang dilakukan Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, di Kota Jayapura, Papua Senin (8/6/2026).

Ia mengatakan, makanan khas Papua memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas. Namun kini masih sering kalah bersaing dengan makanan populer seperti bakso, mie ayam, dan lalapan yang mudah ditemukan di berbagai daerah.

Kondisi ini menyebabkan kekayaan pangan lokal Papua kurang tampil sebagai identitas utama di ruang kuliner di kota. Tantangan lain adalah kecenderungan inovasi pangan yang justru mengurangi kualitas bahan asli, misalnya penggunaan gula berlebihan, pengawet, atau perasa tambahan.

“Inovasi seharusnya tidak mengurangi, apalagi merusak, kualitas terbaik dari bahan pangan lokal,” kata Usilina Epa.

Katanya, inovasi pangan lokal juga kerap terjebak pada tren pasar, sehingga produk yang dihasilkan menjadi seragam dengan produk lain dan kehilangan keunikan. Produk yang kehilangan identitas diangap akan sulit bersaing dalam jangka panjang dan berisiko tidak berkelanjutan.

“Dalam konteks ini produk berbasis kekayaan lokal menjadi kunci agar usaha kecil dapat bertahan dan berkembang,” ucapnya.

Misalnya, pengembangan produk berbasis pangan lokal dilakukan oleh Sinergi Papua yang mengolah bahan-bahan lokal tanpa menghilangkan karakter aslinya.

Produk-produk tersebut telah dipasarkan hingga tingkat nasional bahkan internasional, menunjukkan bahwa inovasi berbasis keunikan lokal memiliki peluang besar untuk menembus pasar yang lebih luas tanpa harus kehilangan identitas.

“Selain aspek bisnis, pendekatan ini juga menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Pengembangan usaha berbasis pangan lokal harus tetap memperhatikan kelestarian kebun, tanah, dan hutan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan terhadap alam,” ucapnya.

Menurutnya, para pelaku usaha dan mahasiswa didorong untuk menggali lebih dalam potensi pangan di daerah masing-masing, serta mengembangkan produk bernilai ekonomi yang tetap menjaga keseimbangan ekologi dan budaya.

“Kewirausahaan adalah jembatan antara kelimpahan ekologis, pengetahuan, budaya, dan nilai ekonomi. Tugas kita adalah memastikan kekayaan itu menjadi kemakmuran yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Badan Usaha Milik Masyarakat Adat Namblong (Bumma) Yohana Tarkuo mengatakan badan usaha yang dikelola pihaknya adalah model usaha yang dirancang dengan tiga pendekatan utama.

Pendekatan itu adalah penguatan ekonomi berbasis komunitas, peningkatan sumber daya manusia secara berkelanjutan, serta pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya lokal yang mulai terkikis.

“Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem yang sudah ada, melainkan menghubungkannya agar lebih terstruktur dan bernilai ekonomi,” kata Yohana Tarkuo.

Menurutnya, ada lima unit usaha utama yang dikembangkan, meliputi sektor pertanian seperti vanili, jagung, padi, dan kakao berbasis komunitas, kehutanan melalui rehabilitasi lahan dan perikanan, pariwisata berbasis alam, serta unit usaha pendukung lainnya.

“Salah satu contoh pengembangan pariwisata adalah wisata susur sungai menggunakan rakit bambu,” ucapnya.

Kata, untuk sektor pertanian, masyarakat telah mulai melakukan budidaya berbagai komoditas. Namun tantangan utama masih terletak pada akses pasar.

Banyak hasil produksi petani belum memiliki kepastian pembeli, sehingga lembaga usaha ini berperan sebagai penghubung antara petani dan pasar, sekaligus memperkuat kapasitas produksi dan pemasaran.

“Selain itu, kami juga melakukan pendataan lahan adat serta pemetaan potensi komoditas di wilayah masing-masing kampung,” ujarnya.

Ia mengatakan, masyarakat adat tetap menjadi pemilik utama sumber daya, sementara lembaga usaha berfungsi sebagai fasilitator dan pendamping dalam pengembangan ekonomi lokal.

“Pengembangan ini penting untuk kolaborasi lintas pihak, serta keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengelola potensi daerahnya sendiri tanpa menghilangkan nilai budaya yang telah ada,” katanya. (*)

<p>The post Inovasi pangan lokal Papua bagian dari upaya menjaga identitas budaya first appeared on Jubi Papua.</p>