Jika kita mengikuti perkembangan OCW dewasa ini, universitas seperti MIT, Harvard, TU-Delft, Oxford, Nottingham, dsb, yang berada di rangking 100 universitas terbaik dunia (versi masing-masing assestment consultant), kita dapat mengakses pengetahuan yang lebih berkembang, dengan asumsi pengetahuan akademik kita (indonesia) jauh tertinggal dari universitas-universitas terbaik dunia tersebut.

Sebut saja MIT dengan MIT OCW, TU-Delft dengan TU-Delft OCW, Nottingham dengan U-NOW, dan masih banyak OCW lainnya yang dikembangkan oleh berbagai universitas yang terangkum dalam satu konsorsium bernama OCW Consortium, dan kita patut berharap universitas-universitas di Indonesia juga menjajaki hal yang serupa, bukan demi popularitas atau mengikuti trend, tetapi demi perkembangan level pendidikan di Indonesia, dengan asumsi jika masyarakat mampu mengakses pengetahuan yang bersifat akademik maka level akademik akan mampu meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas pengetahuan sumber daya manusia yang ada dan berpotensi terlibat (sebagai mahasiswa, pendidik, peneliti, dsb) dalam universitas tersebut.

Untuk Indonesia, DIKTI menjajaki pengembangan RII (Referensi Ilmiah Indonesia), walaupun masih bersifat katalog referensi yang berbasis Search Engine (dalam hal ini google search), kita patut bergembira karena dengan tools tersebut, kita dapat lebih mudah meng-indeks jurnal-jurnal yang tersebar di katalog-katalog universitas di Indonesia.

Kedepannya kita patut berharap dengan adaptasi teknologi yang lebih luas dari pengaplikasian OCW di Indonesia sumber daya manusia Indonesia meningkat, dan seiring dengan hal tersebut kualitas pendidikan kita juga mampu meningkat.

Melihat semakin kompleksnya struktur kepegawaian pemerintah saat ini, tidak sepenuhnya benar idiom bahwasanya para pegawai negeri sipil (PNS) adalah pelayan publik, differensiasi kerja yang dilakukan oleh masing-masing struktural kepegawaian sebenarnya sudah menjawab hal ini, bagaimana pelayanan publik seperti administrasi umum seperti KTP, surat keterangan (dsb), posisi sebagai pejabat pemerintah, tenaga pengajar (guru, dosen, dsb) yang diberdayakan pemerintah, tenaga medis (dokter, suster, dsb), staf ahli dan lain sebagainya.

Jika kita menggeneralisir kewajiban para pegawai publik diatas rasa tidak bijak, dikarenakan fleksibilitas kerja, kewenangan kerja serta tanggung jawabnya, sudah sepatutnya dilakukan differensiasi yang bukan hanya menyangkut kerja, bukan hanya menyangkut kewenangan, tetapi juga kewajiban yang harus differensiasi, misal waktu kerja, cara penggajian, dan hal lainnya.

Misal untuk dosen, dilakukan sistem pengampuan kredit semester, artinya pemerintah menanggung biaya atau dengan kata lain penggajian dosen berdasarkan kredit semester yang diampunya, dengan rata-rata pembebanan kerja yang representatif dengan gajinya, sehingga dengan ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran baru menaikkan standar gaji tenaga pengajar, karena selain waktu yang diampunya tenaga pengajar memiliki fleksibilitas waktu untuk melakukan hal lainnya, seperti mengajar di institusi swasta, melakukan usaha, dan kegiatan lainnya, hal ini insyaallah bisa menjawab prestise posisi dosen hingga kelayakan gaji tenaga pengajar yang dihitung berdasarkan jam mengajar, diluar tunjangan pokok sebagai PNS.

Begitu juga untuk tenaga medis, staf ahli, akan tetapi lain halnya dengan staf pelayanan publik, effisiensi dan optimalitas kerja harus diutamakan, karena ini menyangkut pelayanan publik, dimana hak warga negara terhadap negara harus difasilitasi secara bijak, dikarenakan pada umumnya pelayanan publik bersifat repetisi, atau pengulangan, dan pastinya manusia memiliki kejenuhan, transplantasi teknologi harus dilakukan untuk menjawab hal ini, selain menjadi solusi atas kejenuhan dari individu, hal ini juga dapat menghemat waktu sehingga kita dapat berbicara tentang effisiensi dan efektifitas, dan bahkan hingga pengurangan biaya yang harus dikeluarkan oleh warga negara untuk mendapatkan haknya.

Secara logik biaya yang dikeluarkan warga negara untuk mendapatkan haknya dapat dipahami, akan tetapi secara etik justru hal ini bertolak belakang dimana hak adalah sesuatu yang sudah sepatutnya didapatkan, bahkan tanpa usaha sekalipun untuk mendapatkannya, sehingga jika kita berbicara tentang pelayanan publik, sungguh hal ini masih jauh dari sisi ideal, baik dari sistem, cara kerja, hingga pada pemahaman terhadap posisi kerja ini sebagai pelayan publik.

Berdasarkan hal diatas kita dapat mengkaji, bagaimana kesulitannya warga negara untuk melegalisasi haknya seperti pembuatan KTP yang bisa habis 100ribu perkepala, bagaimana pembuatan KK juga tidak jauh dari biaya tersebut, pembuatan akta kelahiran, legalisir, dan sebagainya. Dengan kata lain setiap warga negara yang lahir, harus mengeluarkan biaya sepersekian untuk pengurusan haknya, dan keterbatasan dalam mendapatkan haknya ini dikemudian harinya akan menjadi efek domino untuk menjalankan sistem yang lebih global dan kompleks.

Hal ini jika dibiarkan akan menghambat berjalannya sistem dikarenakan pendataan yang tidak valid, dan pada akhirnya berhujung pada sistem yang berjalan tidak effisien, dengan kata lain berantakan dan pada titik akumulasinya akan menyebabkan chaos.

Kenapa begitu? Ketika sistem berhimpit ada satu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang tanpa mendapatkan hasil yang optimal, sebagai contoh pengurusan KTP, kita harus lekatkan dalam pikiran kita, bahwa semua data harus terpusat, minimal satu propinsi, karena pengurusan KTP mau tidak mau, etis tidak etis harus mulai mengadaptasi sistem data terpusat, tidak lagi di urusi di kelurahan yang memerlukan biaya yang tidak wajar, dan tidak pula menghasilkan validitas yang bisa dibawa untuk tingkat lebih lanjut, seperti terjadinya duplikasi, terjadinya ketidak sinkronan data, pemalsuan data, dan sebagainya.

Sistem juga memiliki fungsi untuk diturunkan, variabel-variabel yang diperlukan, baik variabel yang bergantung dengan yang lain, ataupun variabel bebas yang tidak bergantung dengan yang lain, sebagai contoh adalah legalisir, yang menjadi pertanyaan bagi penulis, apakah legalisir memerlukan validitas yang bertingkat-tingkat? walaupun dalam kerangka struktural diperlukan, tetapi saat ini dunia sudah bergerak kepada tahapan high efficiency, penyusunan berkas untuk keluar negeri memerlukan tahapan dari struktur yang paling kecil (keluarga, rt, rw, hingga departemen luar negeri), padahal sistem bisa di effisiensikan dengan memberikan toleransi berdasarkan kondisi dan batasan-batasan, saya cukup tersadar bagaimana di kantor imigrasi negara tetangga yang banyak menyerap tenaga pembantu rumah tangga, memberikan satu pelayanan khusus untuk pengurusan dokumen, terpisah dari pelayanan umum yang diakses oleh tenaga kerja golongan yang lain. Dan ini cukup signifikan penulis rasa, untuk menghindari pelayanan-pelayanan ilegal yang akhirnya terbentuk karena kebutuhan, atau sering kita sebut jalur belakang, calo, dan sebagainya. Dan fenomena ini terjadi di seluruh lini departemen, dan kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana tingkat pelayanan publik bisa ditingkatkan? karena effisiensi juga berbicara mengenai waktu, dimana pengurusan dokumen tersebut pastinya memakan waktu dan mengorbankan produktifitas, kemudian biaya pengurusan yang melonjak tinggi.

Kemudian permasalahan validitas informasi, penulis menyadari bahwa sudah menjadi pergeseran budaya yang benar-benar harus kita kritisi, bagaimana terciptanya mesin (dalam hal ini komputer) memiliki dampak yang cukup besar dalam pengolahan data informasi, akan tetapi patutnya setiap proses validitas, dan effisiensi tidak dilekatkan pada keharusan penggunaan teknologi yang high end, sehingga pada kenyataannya dengan terlalu kolot (strictly) pada penggunaan teknologi high end kita menciptakan potensi in-effisiensi yang cukup besar. Dalam pengolahan data, dikenal istilah pemasukan data (input), pengeluaran data/penampilan (display-output), terlalu strictly pada hal pendisplayan juga tidak baik, karena sering kali karena berorientasi pada output tampilan yang rapi atau cantik, kita melewati permasalahan validitas.

Kenapa kita patut bernapas lega? Anda menyelamatkan anak cucu anda

Dalam case pengajuan kredit-hutang, ditanyakan masalah pewaris, dengan menangnya case Tommy Soeharto, anda tidak perlu khawatir dengan nasib anda yang akan memberikan hutang besar terhadap anak cucu anda, tidak akan, dalam perkara perdata, walaupun dalam republik ini memiliki peradilan agama, hutang anda akan hilang jika anda meninggal, tanpa terkecuali, tidak akan ada klausul waris mewarisi, bukankah ini berita bagus? Untuk peradilan yang lebih besar, kasus seperti ini bisa menang, terlebih jika ini adalah kasus kita nantinya.

Dan perbankan siap-siap untuk mengantisipasi ketidakpastian hukum kedepannya, jika beberapa orang yang membaca ini membagi pengetahuannya akan hal ini, sudah dipastikan perbankan akan kehilang dividen terbesarnya dari kreditur, penghutang mereka.

Apakah ini kesalahan?

Ya, dan lebih tepat lagi disebut kelalaian, bangsa ini sudah dari 1945 merdeka, jika kita baru menyadari ambivalensi ini, sungguh patut dipertanyakan, sudah kemana saja kita?

Mata Hukum yang berbeda

Kematian M. Jackson, dengan meninggalkan sederet hutangnya, tiba-tiba mendapat simpati dari warga Indonesia, tapi untuk apa? Dia meninggalkan hutangnya dalam klausul Hukum artinya, dia bersama hutangnya meninggalkan dunia ini, sedangkan dalam kacamata publik yang banyak dipengaruhi nilai-nilai syariat islam, pastinya yang terfikir adalah seseorang harus membayarnya, dan adalah hak ahli warisnya.

Ambivalensi, kenapa pengusaha jarang bangkrut?

Anda tahu PT, tahu hukum legal PT, jika dinyatakan pailit, maka harta pribadi tidak akan masuk dalam perhitungan penyitaan oleh pihak terkait. Jika begitu klausulnya maka anda tahu kenapa pengusaha tidak akan bangkrut disaat perusahaannya bangkrut?

Ambivalen, untuk masyarakat Indonesia, yang terdidik dan mengaku terdidik, ini adalah PR!!

Dalam satu narasi buku disebutkan, bangsa sebesar ini hanya mencaplok mentah-mentah hukum pidana dan perdata, yang dahulu hanya digunakan oleh orang belanda, dan china, sedangkan masyarakat pada umumnya menggunakan hukum syariah-muamalah, kemudian dari 1945 diusung hukum nasional hasil dari integrasi hukum pidana – perdata – hukum muamalah – dan kearifan lokal, lalu apa artinya dengan kepastian hukum, jika yang terjadi adalah kegagapan kita didepan hukum, hal yang menurut kita sudah sangat umum berlaku dalam masyarakat sebagai satu budaya dari zaman kera, ternyata didepan meja hijau, tidak berlaku.

Para hakim, jaksa, dan pengacara pun gagap kapan?

sebenarnya adalah sejarah, ketika persidangan harta soeharto, semua terkesima, mungkin media massa tidak mengangkatnya karena tidak paham permasalahannya, tokh lagi pula di negara ini, mana ada media massa yang benar-benar massif, padahal seharusnya ini menjadi satu ulasan menarik, bahwa semua gagap ketika publik memprediksi tergugat akan kalah, tapi ternyata ditopang oleh satu kecacatan hukum republik, “masalah waris” yang tidak ada di kitab hukum perdata, maka tergugat dinyatakan tidak memiliki kewajiban.

Bangsa Tua yang tak pernah muda..

Lupakan mengusung-usung jati diri bangsa, jika dalam satu kehidupan yang sama, ada dua mata yang berlaku, mata hukum yang berbeda dengan mata publik.

Sekali lagi, bangsa ini hanyalah sebuah kerumunan manusia, bukan barisan yang saling menguatkan satu sama lain, terlebih anda-anda yang  hanya menghabiskan waktu untuk mengulas sejarah, tidak bertindak sebagai salah satu pelakunya.  Bangsa yang sia-sia untuk diperjuangkan.

not me neither you, that decide we are connected or we are not connected, some memory we said can be forgotten, but truely true, it keep it save and pick us to some other parts of future of life.

some junctions we called it “failed – failure”, and some junctions we called “succes – succesful”, but are we really understand of it? if God said logically we think as a good, it is bad for us, and some bads are truely good for us, means if something we think always good happen on us, which mean, some of it are bad, but we always think it as good.

some decission need to be taken seriously before we act or persistly we react our desitny, or we be foolish logicaly panic by something doesnt happen yet.

Diantara janji manusia yang memperebutkan kursi, walau saat ini sudah ada dia yang berdiri dengan kebanggaannya, entah lah sampai kapan fobia ini akan berlanjut, anak-anak muda yang meratap nasib bapaknya yang khawatir tentang revolusi.

Saat ini incumbent itu berteriak lantang tentang elnino pancaroba, penanaman padi dipercepat, apa lagi ini? tak usah tengok jauh-jauh mukamu memandang, coba lihat waduk-waduk yang hancur karena para jin berpesta atas kematian puluhan manusia disaat tidur dan tenangnya.

Kering kerontang tak perlu menunggu elnino, yah biarlah, dia yang cuap-cuap ada disaat duka, mencoba empati tokh mungkin hanya bualan pelepas dahaga, dan hari ini akan tetap berlalu, dengan panas menyangsang.

do we need a answer for our future?
i don’t think so…

if Qur’an said god already write every single creatures a destiny, all we can do is faith on it to make it work…
and some effort would be prestige so we can appreciate our self for what we do… but, if we faith our fate, does it make us on the line of efforts?

hmmm, some philosophy make me look dull…

Dalam fikiranku  berbentur banyak cara berfikir, analitis yang disokong sama aturan baku dunia akademis menjadikan bahasa menjadi kaku, Dialektika yang dibangun dari kedinamisan menjadikan bahasa lugas tetapi terkadang menyalahi aturan akademis, pribadi sebagai bangsa dan suku bangsa.

Semoga cepat kepala ini cepat beradaptasi…

Ucok yang riang, dengan kulit yang direlakan gelap terbakar matahari, melompat-lompat riang dari satu pagar ke pagar lainnya, meniti atas tembok yang mungkin tak pernah direlakan pemiliknya untuk dilewati.

Kelam memang kisahmu kawan, seandainya kamu bisa banggakan dirimu, miskin bukan berarti tak berbudi, mungkin simpatiku akan mengalir pada nasibmu dan kau rajin berdoa.

Entah apa yang terjadi, anak-anak kecil kehilangan lapangan untuk bermain, selalu, dan selalu mencoba menyelinap ke perkarangan rumah orang lain, memanjat pagar, pohon yang menggelayut ke luar, hanya untuk satu hal, bermain layang-layang, tanpa tahu apa haknya untuk berada ditanah yang disertifikasi bukan atas nama bapaknya, di beranda, di lantai atas rumah orang. Apa seperti ini masyarakat berkembang?

Pendidikan yang semakin mahal dan terjangkau untuk orang mampu, dan selalu menjadi hal yang dihindari oleh orang-orang tua tak bermampu. Anak-anak semakin liar, tidak terkontrol, padahal disampingnya ada universitas dengan dana timur tengah lengkap dengan segala warna-warninya dibangun atas nama idealisme pendidikan.

Ironis, ditengah kota yang katanya gemerlap, ada banyak wajah-wajah suram, putus asa atas rezki, dan nafsu memegang tali kendali, mencuri, menodong, bahkan di gedung-gedung atas nama pajak rakyat, berbondong-bondong manusia mengais jalan kenistaan dengan korupsi.

Para penduduk asli mungkin lari bersembunyi dari nasib yang katanya tidak membela mereka, ataukah mereka justru terlalu berfoya-foya disaat mudanya, disaat tanggung jawab belum lagi mereka sadari, hanya romansa kebahagiaan di atas rezki yang dikumpulkan bapaknya, dengan mengais-ngais pintu rezki, entah datang dengan tangan menengadah ataupun menadah, entahlah apa bedanya.

Tiga kalinya aku menghardik, anak kecil yang kulitnya direlakan hitam terpanggang matahari, tak mengerti arti belajar dari hardikan apalagi belajar dari realita, belajar menjadi maling kau!

Tiga kali kabel listrik putus terbeset benang gelasan, dan mereka hanya tertawa disaat bapaknya menghardik dengan muka mengamuk, entahlah apakah ini anak zaman sekarang? ataukah kita terlalu terlena dengan diri sendiri hingga lupa orang lain, yang perlu tahu dipersalahi ketika salah, dan dibenarkan ketika benar.

Anak-anak manja kolong langit, entah akan jadi apa mereka, perlukah selalu tertunduk lesu dikemudian hari, menyesalkan apa yang dilakukannya saat ini? Gema suara wirid selalu menyemarakkan hari, tetapi tak juga ada suara-suara yang mengetuk hati mereka, jika kau tinggal di bawah langit, lalu siapa diatas sana?

Idealisme kaum revolusioner yang tak pernah sampai diwujudkan, mengambil tanggung jawab atas anak-anak kolong langit, untuk berpendidikan, memperoleh derajat yang sama untuk berusaha, beraspirasi dan berkelana dengan kesuksesan, walaupun takdir berkata lain nantinya, setidaknya mereka (dan kita) berusaha mewujudkannya.