Telius Yikwa

Apa Manfaat Makan Ubi Jalar Setiap Hari?

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Fri, 19 Sep 2025 09:28:00 +0900

ty, - Ubi jalar adalah bahan makanan dari umbi-umbian yang mengenyangkan dan relatif menyehatkan tubuh. Ubi terdiri dari berbagai jenis. Ada yang berdaging warna oranye, ungu, kuning, atau putih.

Biasanya di Indonesia, ubi akan digoreng berselimutkan tepung tipis, atau direbus dan disantap selagi panas. Sebagian orang, dan terutama orang Papua di pegunungan Papua terbiasa merebus ubi beserta dengan kulitnya yang tipis tersebut dan biasa dibakar di tungku api; bahkan bagi orang pegunungan Papua Ubi jalar merupakan makanan pokok.

Dilansir dari Kompas.com (20/6/2025), ubi jalar adalah salah satu sumber antioksidan bagus bagi tubuh.

Lantas, apa yang akan terjadi pada tubuh jika makan ubi jalar setiap hari?

Manfaat makan ubi jalar setiap hari

Ini yang akan terjadi pada tubuh jika Anda rutin mengonsumsi ubi jalar :

1. Terhindar dari konstipasi

Dilansir dari Health Digest, ubi jalar dapat meredakan masalah pencernaan, khususnya sembelit, dengan baik. “Ubi jalar kaya akan serat dan dapat membantu mencegah sembelit,” kata ahli diet terdaftar, Travis Blanchard.

Serat tak larut dalam ubi membantu feses melewati sistem pencernaan dengan lebih mudah. Sedangkan dikutip dari Healthline, jika Anda kurang serat, ada baiknya mengonsumsi ubi beserta kulitnya yang sudah dibersihkan dengan benar. Kandungan serat ubi jalar sebagian besar berada di kulitnya.

2. Gula darah lebih terkontrol

Meski bercitarasa manis, namun umbi-umbian ini dapat membantu Anda mengatur kadar gula darah saat Anda mengonsumsinya dalam porsi secukupnya.

Ahli gizi Nicola Shubrook untuk BBC Good Food mengatakan, ubi memiliki indeks glikemik yang rendah yang membantu mengurangi dampaknya terhadap gula darah.

Ubi jalar juga mengandung banyak magnesium, yang dapat membantu menstabilkan gula darah dan mengurangi resistensi insulin. Namun, penting untuk dicatat, bahwa meskipun ubi jalar memiliki profil nutrisi yang kuat, penelitian lebih lanjut tentang manfaat ubi jalar secara spesifik untuk diabetes tipe 2 masih diperlukan.

3. Kebutuhan tubuh akan magnesium tercukupi

Menurut pakar, makan ubi jalar setiap hari akan membantu Anda mencukupi kebutuhan magnesium harian Anda. Ahli diet terdaftar dan pendiri Essence Nutrition, Miami, Monica Auslander Moreno mengatakan, magnesium adalah mineral yang memberikan dampak besar, meskipun kita hanya membutuhkannya dalam jumlah kecil dalam makanan kita.

Magnesium memengaruhi kontrol otot, fungsi saraf, kadar glukosa darah, produksi energi, dan motilitas usus. Selain itu, magnesium juga menyehatkan tulang.

4. Mendongkrak imun

Sering makan ubi jalar bisa memberikan tubuh nutrisi yang dibutuhkan, sehingga bisa membantu meningkatkan sistem imun. Ubi jalar meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sebagian besar melalui efek antioksidan yang mereka berikan.

Antioksidan membantu melawan kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas di dalam tubuh, yang dapat mengikis sel-sel sistem kekebalan tubuh, sehingga melemahkan kekebalan tubuh kita.

5. Meningkatkan potensi umur panjang

Memasukkan ubi jalar ke dalam menu makanan sehari-hari bisa membantu Anda hidup lebih lama berkat kandungan beta-karotennya yang luar biasa, pigmen yang mengarah pada produksi vitamin A dalam tubuh.

Dilansir dari Medical News Today, studi meta-analisis yang diterbitkan di Nature menyatakan, memiliki tingkat beta-karoten yang lebih tinggi dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah dari semua penyebab kematian. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh efek perlindungan beta-karoten terhadap penyakit kronis jangka panjang.

Harvard Health Publishing juga menekankan bahwa ubi jalar merupakan salah satu sumber beta-karoten terbaik di alam. Dan pigmen ini paling tinggi pada jenis ubi jalar berwarna oranye.(ty-kompas)

24 lembaga tolak rencana BRIN pindahkan benda-benda arkeologi Papua ke Cibinong

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Sun, 11 Aug 2024 20:52:00 +0900

_Daniel Randongkir dan Enrico Yory Kondologit, S.Sos., M.Si, Kurator Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih, memberikan keterangan terkait rencana BRIN untuk memindahkan benda budaya Papua ke Cibinong di salah satu ruangan Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, pada Jumat (09/08/2024). – Dok Jubi_

Jayapura, – Sebanyak 24 komunitas dan lembaga di Papua menyatakan penolakan terhadap rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memindahkan benda-benda arkeologi Papua ke Cibinong, Jawa Barat. Para pelaku dan pemerhati budaya Papua menyatakan sikap dan menyampaikan lima poin penolakan.

Hal ini diungkapkan oleh Daniel Randongkir dari Perkumpulan Mambesakologi Tanah Papua di Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih, Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua pada Jumat (9/8/2024).

Daniel Randongkir mengungkapkan bahwa kabar mengenai pemindahan benda-benda budaya Papua ini sebenarnya sudah lama terdengar, namun informasi pastinya baru diterima melalui jaringan museum di seluruh Indonesia.

Informasi tersebut menyebutkan bahwa koleksi benda arkeologi Papua akan dipindahkan ke Science Center di Cibinong, Jawa Barat paling lambat pada 16 Desember 2024.

“Itulah yang memicu kami untuk bertindak, karena selama ini benda-benda arkeologi tersebut istilahnya hanya dipinjamkan kepada pemerintah untuk kebutuhan riset,” katanya.

Ia menambahkan bahwa BRIN di Papua tidak transparan dalam menjelaskan jumlah koleksi yang ada di eks kantor Balai Arkeologi Papua yang akan dipindahkan ke Cibinong.

“Kekhawatiran kami adalah bahwa jika benda-benda ini dipindahkan ke Cibinong, orang Papua akan mengalami kesulitan mengaksesnya,” ujarnya.

Menurutnya, jika orang Papua ingin meneliti tentang sejarah dan budaya mereka sendiri, prosedur yang berbelit-belit akan menyulitkan mereka. Alasan BRIN untuk memindahkan benda-benda ini ke Cibinong adalah untuk perawatan dan penelitian, namun Randongkir berpendapat bahwa seharusnya fasilitas perawatan dibangun di Papua.

“Jika tujuannya untuk penelitian, maka peneliti yang harus datang ke Papua, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Randongkir juga menekankan perlunya advokasi bersama dari seluruh pemangku kepentingan di Papua, terutama masyarakat adat, untuk menolak rencana pemindahan ini karena jelas-jelas akan merugikan sejarah Papua.

“Kami menilai tindakan ini sebagai upaya untuk menghapus sejarah orang Papua,” tambahnya.

Randongkir juga mengatakan bahwa jika masalah penyimpanan menjadi alasan, Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih bersedia menyimpan benda-benda tersebut sementara waktu sampai pemerintah daerah menyiapkan fasilitas yang sesuai untuk merawat dan menjaga benda-benda itu.

“Kami telah berkomunikasi dengan pihak Universitas Cenderawasih, dan mereka bersedia menyimpan koleksi tersebut di Museum Loka Budaya,” ungkapnya.

Sementara itu, Enrico Yory Kondologit, S.Sos., M.Si, Kurator Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih, mengajak semua pemerhati dan pemangku kepentingan untuk bersatu dalam upaya advokasi dan konsolidasi yang baik.

“Kami berhasil berkomunikasi dengan beberapa rekan, dan sekitar 24 lembaga, badan, atau komunitas sepakat menolak dengan tegas rencana pemindahan koleksi dari kantor eks Balai Arkeologi Papua ke Cibinong,” ujarnya.

Kondologit menyampaikan bahwa pihaknya bersama 24 komunitas atau lembaga pemerhati budaya Papua menyatakan sikap dan menyusun lima poin penolakan.

” Pertama, menolak dengan tegas rencana pemindahan benda arkeologi Papua yang saat ini menjadi koleksi di kantor BRIN Kawasan Kerja Bersama (CWS) Jayapura.

“Kedua, kami meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Kepala BRIN segera menghentikan upaya pemindahan benda arkeologi Papua dengan alasan apapun karena tindakan ini tidak menghargai sejarah dan identitas orang Papua,” ujarnya.

Kondologit juga mendesak BRIN Kawasan Kerja Bersama Jayapura untuk segera mempublikasikan koleksi benda arkeologi Papua agar diketahui oleh masyarakat Papua. Ia juga mendorong pemerintah lokal di tanah Papua, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk menyiapkan tempat penyimpanan benda-benda arkeologi tersebut demi kepentingan pelestarian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

“Apabila gedung kantor BRIN Kawasan Kerja Bersama Jayapura dialihfungsikan untuk kepentingan lain, Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih bersedia menampung koleksi benda arkeologi, koleksi buku, dan semua peralatan ekskavasi arkeologi yang dihibahkan oleh pihak ketiga kepada Balai Arkeologi Papua di masa lalu,” tutupnya.

Berikut adalah daftar 24 lembaga dan komunitas yang menolak rencana pemindahan benda arkeologi Papua ke Cibinong, yang dijadwalkan rampung pada 16 Desember 2024:

Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih
Program Studi Universitas Cenderawasih
Jurusan Antropologi Universitas Cenderawasih
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih
DewanAdat Papua
DewanAdat Papua Wilayah II Doberaie
DewanAdat Papua Wilayah La Pago
DewanAdat Kainkain Karkara Byak
DewanAdat Daerah Hubula
DewanAdat Mbaham Matta
PerkumpulanMambesakologi Tanah Papua
PerkumpulanByakologi Sub Papua
BengkelPembelajaran Antara Rakyat (Belantara) Sorong
PerhimpunanYolkatra
LembagaBantuan Hukum (LBH) Papua
PerkumpulanAdvokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua.
LembagaPenelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari
Komisiuntuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Tanah Papua
YayasanPusaka Bentala Rakyat
LembagaIndonesia Social Community
PapuanVoices Nasional Papua
PerkumpulanBudaya Teges Papua
KomunitasSastra Papua (KOSAPA)
KomunitasCinta Sejahtera. (*)

Sumber : jubi.id

Kebijakan diskriminatif percepat depopulasi Orang Asli Papua

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Sun, 11 Aug 2024 18:19:00 +0900

Selebaran Diskusi Depopulasi dan Marginalisasi di Tanah Papua, Rabu (7/8/2024)-Dok jubi.id.

Jayapura, – Pemahaman hakim dan aturan hukum masih menjadi batu sandungan dalam perkara pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua. Hakim seringkali memiliki penafsiran sendiri atas subjek hukum perkara.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobai menyatakan kejadian itu mereka alami sewaktu mendampingi suku Awyu saat menggugat pemerintah dan perusahaan atas dugaan penggelapan tanah adat. Gugatan berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, beberapa waktu lalu.

“Peraturan Mahkamah Agung mewajibkan [pihak beperkara] membuka semua data. Di data tersebut ternyata ada lembaga masyarakat adat mengizinkan perusahaan memanfaatkan lahan padahal lembaga masyarakat adat itu tidak punya hak atas tanah. Yang punya hak tersebut, ialah marga,” kata Gobai dalam diskusi Depopulasi dan Marginalisasi di Tanah Papua, di Studio JubiTv, Rabu (7/8/2024).

Upaya banding pun tidak membuahkan hasil. Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara malah menguatkan hasil putusan tersebut.

“Itu merupakan pelemahan secara struktural dan sistematik. Negara tidak memiliki komitmen dalam melindungi hak-hak masyarakat adat,” ujar Gobai.

Direktur Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua Naomi Marasian menyatakan pemerintah sering menciptakan ketergantungan, bukan menghormati, atau memandirikan masyarakat adat. Kebijakan itu justru melahirkan depopulasi atau penyusutan masyarakat adat di Tanah Papua.

“Populasi masyarakat adat tidak berkembang, tetapi malah mengalami eksploitasi, dan perampasan terhadap ruang-ruang kehidupan mereka. Kebijakan pemerintah yang diskriminatif cenderung mencerabut identitas masyarakat adat,” kata Marasian.

Menurut Pemimpin Redaksi Kalawai Jason Ngelia, depopulasi terhadap Orang Asli Papua (OAP) sesunguhnya telah berlangsung saat ini. Penyusutannya bahkan lebih cepat daripada perkiraan para ahli.

“Jim Elmslie dari Universitas Sidney pada 2007 memperkirakan populasi OAP hanya tinggal 60 persen [di Tanah Papua] pada 2030. Menurut saya, [depopulasi] sudah terjadi saat ini. Itu akibat penindasan, dan segala kebijakan [negara] yang menyulitkan OAP,” kata Ngelia.

Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua Leonard Imbiri menyatakan terdapat perbedaan krusial antara sistem pembangunan versi masyarakat adat dengan pemerintah. Sistem pembangunan yang dianut masyarakat adat berdasarkan prinsip keberagaman, sedangkan pemerintah mengutamakan keseragaman.

“Masyarakat adat itu pemilik awal tanah di belahan bumi mana pun. Ketika pemerintah hadir, mereka [keberadaan masyarakat adat] harus tergeser. Hal itu turut menghilangkan keberagaman masyarakat adat,” kata Imbiri.

Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Aymond May menyakinkan mereka tetap konsisten dalam memperjuangkan masyarakat adat. Namun, dia mengaku tetap membutuhkan dukung semua kalangan untuk memperkuat fungsi dan peranan lembaga kultural tersebut.

“Kami membutuhkan kerja sama dari dewan adat, masyarakat adat, tokoh adat, dan lembaga swadaya masyarakat. Kami juga butuh dukungan dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh gereja,” kata May. (*)

Sumber : www.jubi.id

KNPB Pusat Keluarkan Undangan Terbuka untuk Demonstrasi Damai 15 Agustus 2024

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Sun, 11 Aug 2024 18:09:00 +0900

Jumpah Pers KNPB.-Dok thepapuajournal.com.

Jayapura, – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengundang seluruh rakyat Papua Barat dan non-Papua untuk berpartisipasi dalam demonstrasi damai yang akan diadakan pada tanggal 15 Agustus 2024.

“Demonstrasi ini bertujuan memperingati dua hari bersejarah: Perjanjian New York 1962 dan Bulan Agustus sebagai Bulan Rasisme dan Pelecehan terhadap Harkat dan Martabat rakyat serta Bangsa Papua,” jelas Ketua 1, KNPB Pusat, Warpo Sampari Wetipo, Selasa (06/08).

Dikatakan KNPB Pusat, undangan ini ditujukan kepada para pimpinan eksekutif (Gubernur, Wali Kota, dan Bupati) se-Tanah Papua, pimpinan legislatif (DPRP, DPRPB, DPRD) se-Tanah Papua, para pimpinan yudikatif, seluruh pegawai negeri sipil (PNS), pimpinan dan seluruh anggota KNPI se-Tanah Papua, pimpinan dan anggota organisasi Cipayung (PMKRI, GMKI, HMI, GMNI, Gamki) dan OKP di seluruh Tanah Papua.

Selain itu kepada PANGDAM Cenderawasih dan Kasuari serta jajarannya, KAPOLDA Papua dan Papua Barat serta jajarannya.

Para pimpinan gereja (Uskup, Pastor, Pendeta, Majelis, Para Ulama, Imam Masjid, Ustad dan Jemaat) di seluruh Tanah Papua juga turut diundang. Juga kepada para pendidik, pengajar, guru, dosen, rektor dan kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA atau SMK, dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Tanah Papua.

Tidak hanya itu, para medis (mantri, bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya), pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), para ketua OSIS dan ketua BEM (pelajar dan mahasiswa) se-Tanah Papua, para petani, nelayan, peramu, kaum miskin kota, seluruh anak yatim piatu, seluruh anak jalanan, seluruh juru parkir, cumo, dan penjual koran, seluruh abang becak, abang ojek, sopir taxi, serta sopir truk, seluruh masyarakat pendatang (migran) yang peduli kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran sejati, seluruh pimpinan, pelatih, dan atlet di setiap cabang olahraga, pimpinan kaum ibu mulai dari ibu-ibu rumah tangga, mama-mama pasar, mama-mama janda, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita juga turut diundangnya.

Sementara itu, seluruh wartawan online dan offline (TV, radio, dan surat kabar), pimpinan dan seluruh waria, para pimpinan dan seluruh rakyat pemulung kota, para seniman (tari, ukir, lukis, musik, hip-hop, komedi, dan vocal group), seluruh pimpinan proyek, tukang bangunan, mandor, tenaga kerja atau buruh kasar, para pimpinan dan anggota Dewan Adat Papua (DAP), pun diundang KNPB Pusat. Juga bagi para pimpinan Dewan Gereja Papua (DGP), seluruh advokat dan pengacara hukum, HAM, dan politik, serta para pimpinan dan pekerja kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran di seluruh Tanah Papua turut diundang.

“Undangan ini juga ditujukan kepada para pimpinan organisasi Papua Merdeka (OPM) dan organisasi gerakan sipil lainnya di seluruh Tanah Papua Barat,” ajak Warpo.

Demonstrasi damai ini, kata Warpo Sampari Wetipo, bertujuan untuk mengedepankan nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kemanusiaan sejati. KNPB mengajak semua pihak untuk berpartisipasi secara kolektif dan menjaga keamanan diri serta bersama.

KNPB Pusat juga meminta kepada peserta demonstrasi agar menjaga keamanan diri dan bersama, tidak mengganggu aktivitas setiap pribadi, tidak datang dalam keadaan mabuk atau mengonsumsi alkohol.

“Kami [KNPB Pusat] berharap kepada anggota TNI, Polri, atau BIN untuk tidak melakukan provokasi, mengadu domba, atau menyusup dengan unsur kesengajaan,” pintanya.

KNPB Pusat menegaskan kepada Kapolda Papua, Kapolda Papua Barat, PANGDAM Cenderawasih, dan Pangdam Kasuari diharapkan untuk tidak menggunakan masyarakat nusantara sebagai tameng atau boneka piaraan untuk memperkeruh situasi Kamtibmas di Tanah Papua.

“Peserta juga kami imbau untuk tidak melempar apapun selama demonstrasi berlangsung,” tegasnya.

Dikatakan Warpo, Demonstrasi ini adalah bentuk perlawanan rakyat sipil tanpa kekerasan terhadap sistem negara, kapitalisme, dan imperialisme yang mengeksploitasi sumber daya alam serta merampas hak-hak rakyat.

“Demonstrasi akan berlangsung di beberapa lokasi termasuk Jalan Raya Sentani – Kampung Harapan, Waena – Abepura – Kota Raja, Entrop, Polimak – Jayapura, dan Angkasa – Menuju Jayapura Kota. Masyarakat diharapkan untuk ikut bergabung dalam aksi damai ini,” pinta Warpo.

Undangan resmi ini dikeluarkan di Holandia pada Sabtu, 3 Agustus 2024, pukul 07.30 West Papua oleh Badan Pengurus Pusat – Komite Nasional Papua Barat (BPP. KNPB) Pusat. (*).

Sumber : thepapuajournal.com

| Oleh Manfred Kudiai*

Megaproyek Tebu Jadi Ancaman Petaka Baru

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Sun, 11 Aug 2024 17:58:00 +0900

Indikasi pengerahan polisi dan tentara membuat warga khawatir. Mereka dibatasi dan tidak bebas dalam menyampaikan pendapat.

Pembabatan hutan untuk lahan Tebu di Merauke. Dok Jubi.

Segudang permasalahan baru dikawatirkan muncul sebagai dampak megaproyek pengembangan Tebu di Merauke. Permasalahan itu, diantaranya menyangkut hayat hidup masyarakat adat.

Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Franky Samperante meyakini proyek strategis nasional tersebut tidak bakal memakmurkan masyarakat. Sebaliknya, justru mendatangkan petaka baru.

“Kami mendokumentasikan praktik perampasan tanah dalam Program MIFEE [Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke] melalui pemberian izin usaha kepada korporasi tanpa persetujuan masyarakat adat. Terjadi penumpukan kekayaan, konsentrasi penguasaan, serta pemilikan tanah, dan hutan kepada segelintir perusahaan,” kata Samperante melalui siaran pers, Selasa (30/7/2024) diberitakan Jubi edisi 30/07/2024.

Samperante menyayangkan pengalaman buruk itu masih berlangsung, tetapi pemerintah justru makin membebaninya dengan proyek pengembangan tebu. Dia memastikan hal tersebut membuat masyarakat adat kian terpuruk.

“Penguasaan jutaan hektare lahan melalui praktik tipu muslihat membuat masyarakat adat tereksklusi [terkucil] serta kehilangan kontrol atas tanah dan hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Selain itu, menghancurkan sistem sosial dan budaya, kekerasan, deforestasi, perusakann ekosistem, hingga pencemaran air,” kata Samperante.

Berdasarkan kajian Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, areal penaman tebu di Merauke berada pada kawasan hutan dan daerah moratorium perizinan industri ekstraktif. Karena itu, proyek tersebut mengancam kelestarian lingkungan, termasuk peningkatan emisi rumah kaca penyebab pemanasan global.

“Sebagian besar lokasi perizinannya berada di wilayah adat Yeinan, yakni sekitar 317 ribu hektare sehingga berisiko secara sosial, ekonomi, dan budaya. Karena itu, kami minta Presiden Joko Widodo menghentikan Proyek Strategis Nasional Pengembangan Pangan dan Energi di Merauke,” kata Samperante.

Dia juga meminta korporasi, investor, dan institusi keuangan menghormati kedaulatan masyarakat adat. Selain itu, pemerintah daerah harus mengambil langkah efektif dalam menghormati, dan melindungi hak-hak asasi masyaraka.

Baleho penyambutan kedatangan Presiden Jokowi di lokasi mengaporoyek perkebunan tebu di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring., Merauke, pekan lau. – Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.-dok Jubi.

Luka lama belum sembuh

Pengembangan tebu di Merauke masuk daftar proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023. Penetapan itu ditindaklanjuti dengan pembentukkan satu tugas (satgas), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024, tertanggal 19 April 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk Jokowi sebagai ketua satgas.Jokowi mengunjungi salah lokasi proyek pengembangan tebu di Merauke pada pekan lalu. Dia memimpin penanaman perdana di perkebunan tebu milik PT Global Papua Abadi (PGA) di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring.

Pengembangan tebu tersebut menambah rentetan program pengembangan komoditas pangan dan eneregi di Merauke. Sebelumnya, sudah ada MIFEE, Kawasan Sentra Produksi Pangan, Food Estate Papua, dan Kawasan Ekonomi Khusus Merauke.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Pos Merauke Teddy Wakum mengatakan Program MIFFE masih menyisakan kepedihan dan dampak buruk terhadap perikehidupan masyarakat adat setempat. Mereka hingga kini masih terus memperjuangkan keadilan.

“Suku Marind, dan buruh Orang Asli Papua di Mam, Muting, dan Zanegi masih menuntut keadilan, dan pemulihan hak korban kekerasan. Mereka juga menuntut janji kesejahteraan dan upah layak dari perusahaan,” kata Wakum.

Dia melanjutkan sejak pencanangan proyek hingga penanaman perdana tebu oleh Jokowi, mereka belum mendapat informasi, dan dokumen kajian sosial. Begitu pula dokumen kajian hidup strategisnya, yang semestinya dapat diakses sebelum proyek dimulai.

“Pemerintah juga belum memberi informasi, serta mendapat persetujuan masyarakat adat dalam proses, dan pengembangan gula, bioethanol, dan perluasan lumbung pangan [proyek tebu di Merauke]. Pengabaian negara atas hak masyarakat prinsip Free, Prior Informed Consent (FPIC), dan Pasal 43 Undang Undang Otonomi Khusus Papua,” kata Wakum.

Aksi protes warga terhadap pencaplokan hutan adat oleh investor di Merauke. – Yayasan Pusaka Bentala Rakyat- dok Jubi.

Pengerahan Aparat

LBH Papua Pos Merauke juga mengindikasikan pengerahan aparat kepolisian, dan militer dalam sosialiasi, serta negosiasi pelepasan lahan pada megaproyek tebu. Mereka juga ikut mengawal dan mengamankan peralatan operasional perusahaan.

Menurut Wakum, kondisi tersebut membuat warga khawatir. Mereka dibatasi dan tidak bebas dalam menyampaikan pendapat maupun pemikiran mengenai dampak proyek.

“Mereka mengalami tekanan dan terdampak proyek. Karena itu, kami menilai proyek ini berpotensi melanggar hak asasi manusia,” ujar Wakum.

Megaproyek tebu di Merauke melibatkan sembilan perusahaan dalam konsorsium PT PGA dengan luas konsesi sekitar 469 ribu hektare. Lokasi lahan mereka tersebar di Distrik Tanah Miring, Distrik Animha, Distrik Jagebob, Distrik Eligobel, Distrik Sota, dan Distrik Ulilin, serta Distrik Mutin.

Konsorsium PT PGA berasal dari kelompok usaha milik keluarga Fangiono, dan Martua Sitorus. Mereka mengantongi rekomendasi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) 2023—2024 dari pemerintah. Adapun rencana investasi mereka senilai Rp83 triliun. Nilai investasi itu meliputi pengembangan 500 ribu hektare lahan tebu, dan pembangunan infrastruktur, serta lima pabrik pengolahan gula dan bioetanol. (*)

Sumber : Jubi.id

Membaca ‘The Politics of Distraction’ di Papua

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Wed, 31 Jul 2024 21:30:00 +0900

Apakah kita bisa menjelaskan akar seluruh persoalan Papua hanya dengan tiga kata? Bisa. Jawabannya, perebutan sumber daya. Kapitalisme, imperialisme, rasisme, dan segala isme itu terjadi karena perebutan sumber daya alam di Papua. Bisa diperdebatkan tetapi mungkin di lain kesempatan karena tulisan singkat ini tidak berfokus kepada perdebatan itu, tetapi ingin … Lanjutkan membaca Membaca ‘The Politics of Distraction’ di Papua

http://dlvr.it/TBJXrX

Membaca ‘The Politics of Distraction’ di Papua

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Wed, 31 Jul 2024 21:25:00 +0900

Artikel ini dikopi dari laolao-papua.com Apakah kita bisa menjelaskan akar seluruh persoalan Papua hanya dengan tiga kata? Bisa. Jawabannya, perebutan sumber daya. Kapitalisme, imperialisme, rasisme, dan segala isme itu terjadi karena perebutan sumber daya alam di Papua. Bisa diperdebatkan tetapi mungkin di lain kesempatan karena tulisan singkat ini tidak berfokus kepada perdebatan itu, tetapi ingin … Lanjutkan membaca Membaca ‘The Politics of Distraction’ di Papua

http://dlvr.it/TBJXTJ

U.S. Embassy Tracked Indonesia Mass Murder 1965

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Wed, 31 Jul 2024 13:10:00 +0900

Washington, D.C., October 17, 2017 - The U.S. government had detailed knowledge that the
Indonesian Army was conducting a campaign of mass murder against the country’s
Communist Party (PKI) starting in 1965, according to newly declassified
documents posted today by the National Security Archive at The George
Washington University. The new materials further show that diplomats in
the Jakarta Embassy kept a record of which PKI leaders were being executed, and
that U.S. officials actively supported Indonesian Army efforts to destroy the
country’s left-leaning labor movement.

The 39 documents made available today come from a
collection of nearly 30,000 pages of files constituting much of the daily
record of the U.S. Embassy in Jakarta, Indonesia, from 1964-1968. The
collection, much of it formerly classified, was processed by the National
Declassification Center in response to growing public interest in the remaining
U.S. documents concerning the mass killings of 1965-1966. American and
Indonesian human rights and freedom of information activists, filmmakers, as
well as a group of U.S. Senators led by Tom Udall (D-NM), had called for the
materials to be made public.

The documents concern one of the most important and
turbulent chapters in Indonesian history and U.S.-Indonesian relations, which
witnessed the gradual collapse of ties between Jakarta and Washington, a
low-level war with Britain over the formation of Malaysia, rising tension
between the Indonesian Army and the Indonesian Communist Party, the growing
radicalization of Indonesian President Sukarno, and the expansion of U.S.
covert operations aimed at provoking a clash between the Army and PKI. These
tensions erupted in the aftermath of an attempted purge of the Army by the
September 30th Movement – a group of military officers with the collaboration
of a handful of PKI leaders. After crushing the Movement, which had
kidnapped and killed six high-ranking Army generals, the Indonesian Army and
its paramilitary allies launched a campaign of annihilation against the PKI and
its affiliated organizations, killing up to 500,000 alleged PKI supporters
between October 1965 and March 1966, imprisoning up to a million more, and
eventually ousting Sukarno and replacing him with General Suharto, who ruled
Indonesia for the next 32 years before he himself was overthrown in May 1998.

In an unprecedented collaboration, the National Security
Archive worked with the National Declassification Center (NDC) to make the
entirety of this collection available to the public by scanning and digitizing
the collection, which will be incorporated into the National Archives and
Records Administration’s (NARA) digital finding aids. When completed, scholars,
journalists, and researchers will be able to search the documents by date,
keyword, or name, providing unparalleled access, in particular for the
Indonesian public, to a unique collection of records concerning one of the most
important periods of Indonesian history.

Of the 30,000 pages processed by the NDC, several hundred
documents remain classified and are undergoing further review before their
scheduled release in early 2018. While some of the documents in this collection
were declassified and deposited at NARA or the Lyndon Johnson Presidential
Library in the late 1990s, many thousands of pages are being made available for
the first time in more than 50 years.

The
Documents

The documents in the files of the U.S. Embassy in Jakarta
range widely, from the daily operations of the Embassy to observations on
Indonesian politics, economics, foreign policy, military affairs, the growing
conflict between the United States and Sukarno, the conflict between the Army
and PKI, the September 30th Movement and the mass killings that followed, and
the consolidation of the Suharto regime. While most of the documents in this
briefing book concern the events of September 30, 1965, and their aftermath, we
have included a handful of others to give a sense of the range and historical
significance of the larger collection for an understanding of the broader
consolidation of the Suharto regime.

Souce
:
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/indonesia/2017-10-17/indonesia-mass-murder-1965-us-embassy-files />

http://dlvr.it/TBHfCJ

26 Tahun AMP: Hancurkan Kebudayaan Kontra Revolusi

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Wed, 31 Jul 2024 12:59:00 +0900

Kopi paste dari
http://www.laolao-papua.com. Berikut ini kami terbitkan pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dalam merayakan ulang tahunnya yang ke-26, hari ini 27 Juli 2024 sejak didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta. “Hancurkan Kebudayaan Kontra Revolusi dan Bangun Persatuan Nasional yang Demokratis di Papua” Dalam beberapa tahun terakhir setelah Negara kolonial Indonesia mengesahkan Undang-Undang … Lanjutkan membaca 26 Tahun AMP: Hancurkan Kebudayaan Kontra Revolusi

http://dlvr.it/TBHdHF

Dewan Pers tanggapi kasus Nabire: polisi harus hormati pekerjaan jurnalis

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Sun, 7 Apr 2024 01:17:00 +0900

Jurnalis wagadei.id dan jurnalis seputarpapua.com saat berada di gapura Uswim -dok Jubi.

Jayapura, – Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers Yadi Hendriana meminta agar kepolisian menghormati pekerjaan jurnalis. Hal itu disampaikan Yadi Hendriana pada Jumat (5/4/2023) malam menanggapi peristiwa dugaan kekerasan terhadap wartawan oleh sejumlah polisi dari Polres Nabire di Nabire.

“Kami meminta, baik aparat ataupun jurnalis harus saling menghormati karena jurnalis pun dalam bekerja dilindungi undang-undang,” kata Yadi kepada Jubi melalui pesan WhatsApp.

Pada Jumat (5/4/2023) pagi, empat jurnalis di Nabire, Provinsi Papua Tengah mengalami tindak pelarangan meliput oleh anggota Kepolisian Resor Nabire. Mereka dibentak, dikejar, bahkan ada HP (Hand Phone) mereka yang disita, dan juga ada yang kepalanya yang mengenakan helm dipukul.

Mereka diperlakukan kasar oleh aparat keamanan itu saat meliput aksi demo yang digelar Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua (FRPHAMP) di Nabire menyikapi kasus penganiayaan terhadap warga sipil di Puncak oleh oknum TNI yang videonya viral belum lama ini. Keempat jurnalis adalah Elias Douw (wagadei.id), Kristianus Degey (seputarpapua.com), Yulianus Degei (Tribunnews Papua), dan Melkianus Dogopia (tadahnews.com).

Yadi mengatakan perlakuan kasar yang dilakukan anggota Kepolisian Resor Nabire yang sedang meliput itu tentu tindakan yang tidak dibenarkan. Ia menegaskan jurnalis dalam bekerja dilindungi undang-undang.

“Saya belum mengetahui secara persis peristiwanya, tapi jika benar ada kekerasan yang dilakukan terhadap jurnalis yang sedang meliput tentu itu tindakan yang tidak dibenarkan,” ujarnya.

Yadi mengatakan seharusnya tidak boleh terjadi lagi kekerasan terhadap jurnalis oleh kepolisian. Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia, kata Yadi, sudah menandatangani nota kesepahaman atau MoU. Ia mengatakan Dewan Pers akan berkomunikasi dengan kepolisian terkait peristiwa kekerasan tersebut.

“Seharusnya tidak boleh terjadi, apalagi sudah ada MoU antara Dewan Pers dan Polri. Kami akan berkomunikasi dengan Polri terkait ini dan jika memang ada kekerasan terhadap wartawan saat meliput, sudah seharusnya kepolisian mengusut anggotanya,” katanya.

Yadi juga mengimbau keempat jurnalis yang mengalami kekerasan agar melaporkan ke organisasi pers. Ia juga meminta empat jurnalis yang mengalami kekerasan melaporkan langsung ke Dewan Pers agar ditindaklanjuti.

“Tolong segera wartawan yang terkena kekerasan melaporkan kronologisnya ke AJI/IJTI/PWI setempat atau Dewan Pers langsung. Sebaiknya segera melaporkan peristiwanya ke Dewan Pers, selanjutnya Dewan Pers akan meminta Satgas Anti Kekerasan Terhadap Wartawan untuk menangani ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Resor Nabire Kompol Wahyudi Satriyo Bintoro sudah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tidak menyenangkan yang menimpa wartawan di Nabire saat meliput aksi demonstrasi tersebut.

“Saya atas nama anak buah saya menyampaikan mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf yang paling dalam,” katanya, Jumat (5/4/2024) sore.

Hal itu disampaikan Kapolres saat berbicara dengan para wartawan di depan Kantor Gubernur Papua Tengah ketika menangani aksi demonstrasi tersebut.

“Ini semua terjadi karena kita tidak bisa saling kenal, besok kita ‘coffee morning’ biar jaga tali silaturahmi,” ujarnya. (*)

Sumber : jubi.id

Polisi bentrok dengan demonstran di Nabire, sejumlah orang tertembak

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Sun, 7 Apr 2024 00:48:00 +0900

Massa aksi front rakyat peduli HAM orasi di depan kampus Uswim, Nabire - dok Jubi.

Nabire, – Aksi damai Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua atau FRPHAMP dihalau aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah, Jumat (5/4/2024). Mereka pun gagal menyampaikan aspirasi ke Penjabat Gubernur Ribka Haluk.

FRPHAMP menggelar aksi damai untuk menyikapi kasus penyiksaan sejumlah personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga sipil di Puncak, Papua Tengah. Mereka berkumpul di lima lokasi sebelum menuju Kantor Gubernur Papua Tengah sebagai pusat aksi.

Lima lokasi itu ialah di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire, depan Kampus Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim), dan Pasar Karang Tumaritis. Selain itu, di depan Hotel Jepara 2 dan SP 2 Nabire Barat.

Namun, barisan aparat keamanan mengadang pergerakan massa aksi yang hendak menuju Kantor Gubernur Papua Tengah. Mereka bahkan membubarkan para demonstran yang telah berkumpul di sejumlah lokasi.

“Kami benar-benar tidak diberikan ruang [kesempatan menyampaikan aspirasi] oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian [bahkan] membubarkan lebih awal massa aksi di Pasar Karang Tumaritis dan di depan RSUD Nabire,” kata Yohanes Giyai, penanggung jawab aksi FRPHAMP.

Aparat keamanan juga bersikap represif terhadap massa aksi yang telah berkumpul di tiga lokasi lain. Tindakan itu memicu bentrokan di SP 1 dan di depan Hotel Jepara 2.

“Sebanyak empat orang [demonstran] diangkut ke kantor polisi, dan satu orang terkena peluru di [lokasi] titik kumpul di SP 1. Di titik kumpul perempatan SP 1, dua orang dikeroyok polisi, dan di bawa ke Polres Nabire,” kata Giyai.

Menurut Giyai, seorang demonstran yang tertembak di SP 1 bernama Opinus Jupugau. Dia mengalami luka pada kepala bagian belakang dan tidak sadarkan diri sehingga dilarikan ke RSUD Nabire.

Bentrokan juga terjadi saat polisi mengadang pergerakan massa aksi di sejumlah lokasi lain. Sebanyak dua demonstran lain pun dikabarkan mengalami luka tembak. Polisi juga menembakkan gas air mata saat membubarkan aksi massa.

“Malon Miagoni terkena peluru pada bagian lutut dan pelipis. [Kemudian,] Nataniel Japogau tertembak pada bahu bagian belakan,” ujar Giyai.

Tunggu Ribka Haluk

Menurut Giyai, mereka telah bernegosiasi agar aparat keamanan membukakan jalan sehingga massa aksi bisa menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Papua Tengah. Namun, negosiasi itu gagal dan polisi malah menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi.

“Saat kami membacakan pernyataan sikap pada sekitar pukul 17:00 Waktu Papua, polisi [malah] membuang [menembakkan] gas air. Namun, massa aksi di depan Hotel Jepara 2 tetap bertahan,” kata Giyai.

Dia melanjutkan massa aksi dari Pasar Karang Tumaritis dan di depan Kampus Uswim juga mencoba merangsek menuju Kantor Gubernur Papua Tengah pada sekitar pukul 14.18 Waktu Papua. Mereka berjalan kaki setelah berkumpul di Pasar Kali Susu.

“Massa aksi menduduki Jalan Merdeka, setelah beberapa menit aparat pihak kepolisian mengeluarkan tembakan. Di depan kantor gubernur, seorang massa aksi mengalami luka-luka pada kepala dan perut akibat tembakan peluru karet dari pihak kepolisian,” kata Giyai.

Pendudukan jalan itu tidak berlangsung lama. Polisi kemudian juga membubarkan massa aksi sehingga mereka berhamburan dari lokasi tersebut.

Massa aksi, sebelumnya mengharapkan bertemu Penjabat Gubernur Ribka Haluk pada Jumat siang. Berdasarkan rekaman video singkat yang beredar di Nabire, Haluk sempat berada di RSUD Nabire, sekitar 11:00 Waktu Papua. Dia bersama sejumlah pejabat daerah setempat menjenguk dua warga yang diduga mengalami kekerasan fisik oleh massa aksi.

Sementara itu, Kepala Polres Nabire Komisaris Polisi Wahyudi Satriyo Bintoro belum bersedia memberi keterangan resmi mengenai aksi massa yang berujung bentrok tersebut. Dia beralasan situasinya masih belum aman. Namun, wahyudi menyampaikan permohonan maaaf kepada masyarakat atas kejadian itu. “Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf melalui wartawan [media massa] atas kejadian tadi,” ujarnya. (*)

Sumber : jubi.id

Polisi dan Ormas Hadang Aksi damai mahasiswa Papua di Bali

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Tue, 2 Apr 2024 13:18:00 +0900

Koban pemukulan ormas dan militer terhadap masa aksi mahasiswa Papua. Dok Yasti M.

Aksi damai mahasiswa Papua di Denpasar Bali dihadang, dan sejumlah masa aksi terluka kena pukulan dan lemparan di Denpasar Bali, Senin 01/04/23.

Demontrasi damai mahasiswa Papua yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Papua (AMP) bertema “Demokrasi dan HAM Mati Rakyat Papua Tercekik” Terjadi penghadangan dan Pemukulan oleh Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) yang difasilitasi oleh polisi setempat.

Aksi yang di hadang di samping lorong Fakultas Pariwisata universitas udayana

Aksi tersebut rencananya akan di lakukan di bundaran lampu merah sudirma.

Sebelumnya ormas Pgn sudah siap siaga di jalan keluar fakultas Pariwisata universitas udayana

Kronologisnya

A. Kronologis Aksi

Pada 8.00. Wita massa aksi berkumpul di TKP. Dan bebearapa intel memantahu di titik kumpul

8: 3o Wita masa aksi bergerak ke titik Aksi, beberapa ormas siaga di depan jalan daut puri klod tempat titik kumpul masa aksi

9.50. Wita masa aksi dihadang oleh ormas PGN.

10.00.Wita masa aksi bernegosiasi dengan baik namun ormas PGN di depan Fakultas pariwisata Universitas Udayana Bali.

10.05 wita korlap berusaha untuk menenangkan masa aksi namun dari pihak ormas PGN terus mendorong dan menarik masa aksi sampai poster/tuntutan di rusaki

10: 10.Wita korlap arahkan masa aksi untuk mundur karena ormas terus memukul masa dan melempari masa dengan botol, batu, dan sambal pedas ke arah masa aksi sehingga beberapa kawan kena lemparan dan sambal pedas di mata dan testa masa aksi.

10:30. Masa kembali ke titik kumpul karena ormas terus melakukan pelemparan kepada masa aksi.

B. Nama- nama Korban luka :

Wemi : kena lemparan batu di kepala;
Gabi : Kena pukulan dari PGN dan Kepala bocor kena batu;
Yohanes : kena batu dan Luka di tangan;
Yuno : Testa pica dan berdara kena Batu;
Bolikam : Jari kaki tersobek kena Bambu;
Erik w : Kena batu di kaki;
Paman: kena Batu di kaki;
Kepno: Kena Batu Di betis Kaki dan kena pukulan;
Daut Mote: kena Air berisi rica rica;
Tapo: kena kayu di Tangan;
Ampix: Kena pukulan di kepala dan kena lemparan bartu di Belakang;
Herry: Kena air rica;
Andi: Kena Lemparan air rica;

C. Barang yang di rusak :

1. Beberapa Poster di rusak

###

Sumber : Yasti M*

Berulang kali terjadi, kasus prajurit TNI siksa warga Papua

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Wed, 27 Mar 2024 06:14:00 +0900

Jayapura, – Kasus prajurit TNI menyiksa warga sipil Papua telah berulang kali terjadi, sebagaimana yang terlihat dalam video viral penyiksaan warga sipil Kabupaten Puncak oleh sejumlah terduga prajurit Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya. Penegakan hukum yang keras dan tegas, serta evaluasi penempatan pasukan TNI dari luar Tanah Papua ke Tanah Papua, mendesak dilakukan.

Kepala Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan sejak 2020 Komnas HAM Papua telah menangani beberapa kasus dugaan penyiksaan yang dilakukan prajurit TNI terhadap warga sipil. “Dalam pengalaman Komnas HAM di Papua [kasus penyiksaan terhadap warga sipil] bukan yang pertama kali terjadi di Papua,” ujar Ramandey di Kota Jayapura, Papua, pada Senin (25/3/2024).

Ramandey mencontohkan kasus penyiksaan dan pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada September 2020. Ia juga menyebut kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas di Merauke pada Juli 2021.

Pada tahun 2022, Komnas HAM Papua juga menangani kasus penyiksaan warga sipil di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, serta kasus penyiksaan tujuh anak di Kabupaten Puncak. Ada pula kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, juga kasus penyiksaan tiga anak di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Ramandey mengatakan dari kasus-kasus yang ditangani Komnas HAM menunjukan penyiksaan yang dialami warga sipil itu sangat brutal, tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia. Menurut Ramandey metode penyiksaan hampir mirip digunakan ABRI pada masa rezim Orde Baru.

“Di dalam markas-markas satuan tugas [kesatuan TNI dari luar Papua yang tengah menjalani] Bawah Kendali Operasi, cenderung melakukan penyiksaan berulang-ulang. [Modus] yang dipakai [adalah] modus rezim Orde Baru, menggunakan drum, orang diikat, tidak berdaya, sehingga [pelaku] dengan sangat bebas melakukan penyiksaan,” katanya.

Ramandey mengatakan penyiksaan ini hanya akan memperpanjang siklus kekerasan yang terjadi di Papua. Ramandey mengatakan para prajurit TNI yang bertugas di Papua harus diberikan pembekalan yang baik mengenai HAM. Selain itu para prajurit yang terlibat dalam kasus penyiksaan harus diproses hukum secara tuntas.

“Kalau tidak siklus kekerasan itu terus berulang, karena [penyiksaan yang terjadi] akan menimbulkan kebencian, dendam, kemarahan. Itu juga menjadi fakta [bahwa prajurit TNI] yang ditugaskan ke Papua itu [harus] diberi pembekalan yang baik,” kata Ramandey.

Ramandey mengatakan harus ada evaluasi atas penempatan pasukan TNI dari luar Tanah Papua ke Tanah Papua. Ia juga meminta evaluasi atas penempatan pasukan TNI dari luar Tanah Papua di Bawah Kendali Operasi (BKO) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III. Menurut Ramandey, pasukan TNI dari luar Tanah Papua lebih baik ditempatkan di bawah kendali Komandan Daerah Militer (Kodam) setempat.

Ramandey meyakini konflik Papua hanya bisa diselesaikan dengan baik melalui dialog damai. Ia mengatakan Negara harus berani membuka ruang dialog damai tersebut, termasuk dialog kemanusiaan yang pernah didorong Komnas HAM pada 2023.

“Tidak ada mekanisme lain dalam penyelesaian konflik, karena sampai hari ini dunia hanya mengaku satu mekanisme, yaitu mekanisme dialog. Kalau TPNPB dibunuh habis, itu akan menimbulkan masalah hukum, dan anak-anaknya akan dendam. Negara harus membuka ruang itu supaya orang-orang baik TPNPB, mereka diberi ruang untuk duduk bicara,” ujarnya.

Berulang karena impunitas

Dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (23/3/2024), Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan hak setiap orang untuk terbebas dari penyiksaan adalah bagian dari norma-norma yang diakui dan ditaati secara internasional (peremptory norms atau jus cogens). Usman mengatakan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Komentar Umum Nomor 20 terhadap Pasal 7 ICCPR telah menegaskan tidak seorang pun dapat dikenai praktik penyiksaan/perlakuan/penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dalam keadaan apapun.

“Tidak seorangpun di dunia ini, termasuk di Papua, boleh diperlakukan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, apalagi sampai menimbulkan hilangnya nyawa,” tulis Usman.

Usman mengatakan larangan terhadap praktik penyiksaan juga telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Tortureand Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). “Keseluruhan aturan tersebut semakin menegaskan bahwa tidak seorang pun patut disiksa atas alasan apapun,” tegas Usman.

Usman meminta TNI mengevaluasi penempatan pasukan keamanan di Tanah Papua. Usman menilai selama ini penempatan pasukan dari luar Tanah Papua ke Tanah Papua telah menimbulkan jatuhnya korban dari warga sipil di Papua.

Dari catatan Jubi, prajurit TNI diduga berulang kali terlibat penyiksaan terhadap warga sipil di Papua. Pada 22 Februari 2022, prajurit TNI menganiaya tujuh anak di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, setelah prajurit Batalyon Infanteri Mekanis 521/Dadaha Yodha, Prada Kristian Sandi Alviando kehilangan senjata SS2 di hanggar PT Modern, Bandara Tapulunik Sinak, Kabupaten Puncak. Tujuh anak yang mengalami penyiksaan yaitu Deson Murib, Makilon Tabuni, Pingki Wanimbo, Waiten Murib, Aton Murib, Elison Murib, dan Murtal Kulua. Makilon Tabuni kemudian meninggal dunia.

Pada 22 Agustus 2022, sejumlah prajurit TNI membunuh dan memutilasi empat warga Nduga di Satuan Pemukiman 1, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Keempat korban pembunuhan dan mutilasi itu adalah Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Lemaniel Nirigi, dan Atis Tini.

Pada 28 Agustus 2022, prajurit Batalion Infantri Raider 600/Modang diduga menangkap dan menganiaya empat orang warga yang mabuk di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan. Keempat warga yang ditangkap karena mabuk itu adalah Amsal Pius Yimsimem, Korbinus Yamin, Lodefius Tikamtahae, dan Saferius Yame. Komnas HAM Papu menyatakan bahwa keempat warga itu juga mengalami penganiayaan sejak jam 23.00 – 03.00 WP, sehingga mengalami luka di sekujur tubuh mereka.

Pada 30 Agustus 2022, prajurit yang bertugas di Pos Bade, Distrik Edera, Kabupaten Mappi diduga melakukan penganiayaan yang menyebabkan Bruno Amenim Kimko meninggal dunia, dan Yohanis Kanggun luka berat. Sejumlah 18 prajurit Satuan Tugas Batalion Infanteri Raider 600/Modang menjadi tersangka dalam kasus itu.

Pada 27 Oktober 2022, tiga anak di Kabupaten Keerom yaitu Rahmat Paisei (15) bersama Bastian Bate (13), dan Laurents Kaung (11) diduga dianiayai di parjurit TNI di Pos Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz, Jalan Maleo, Kampung Yuwanain, Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua. Ketiga anak itu dianiayai menggunakan rantai, gulungan kawat dan selang air, hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Pada 22 Februari 2023, prajurit TNI Angkatan Laut – AL di Pos Lantamal X1 Ilwayap diduga menganiaya warga bernama Albertus Kaize dan Daniel Kaize di Posal Lantamal XI di Kampung Wogikel, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Akibat penganiayaan tersebut korban Albertus Kaize meninggal dunia.

Usman mengkritik praktik impunitas terhadap para terduga pelaku berbagai kasus terdahulu telah menyebabkan kasus penyiksaan warga sipil oleh prajurit TNI terjadi berulang kali dan selalu berulang. “Tindakan itu bisa terulang karena selama ini tidak ada penghukuman atas anggota yang terbukti melakukan kejahatan penculikan, penyiksaan, hingga penghilangan nyawa,” ujarnya. (*)

Penulis: Theo Kelen -

Editor: Aryo Wisanggeni G

Sumber : jubi.id

Ancaman Pembangunan Terhadap Lahan Berkebun Mama Mee di Kota Jayapura

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Wed, 27 Mar 2024 05:00:00 +0900

By YEIMOYAGAMO*

Seluruh tulisan kopipaste dari http://www.laolao-papua.com *

Foto salah satu Mama Mee yang sedang berjualan di depan Hotel Yasmin, Kota Jayapura. Foto dari benarnews.org.

“Ini kodo tai koo teakeitipeko iniyaka yokaido nota tenaipigai, tekoda maiya beu, nota tinimaipigai kodokoyoka, tai kodo to nekeitai no, ogeima wae!”.

(Jika tangan ini tidak bergerak bekerja, kaki tidak melangkah jauh dan tanah ini tidak diolah, maka bagaimana makan minum anak -anak. Mereka akan kelaparan dan mati, mereka tidak akan sekolah. Tetaplah kerja kebun, kawan!)

Kata-kata penggerak ini sering diucapkan mama-mama Mee saat bekerja di kebun.

Ketika tiba di Kota Jayapura, ucapan tersebut sekaligus menjadi alasan mama-mama Mee membuka lahan untuk bercocok tanam sayur kangkung putih dan daun petatas.

Bagi Mama Anike, Mama Magai, dan Mama Kadepa (nama disamarkan sesuai permintaan narasumber), tanah adalah segalanya. Kehidupan ketiganya tak dapat dipisahkan dari tanah. Sejak kecil mereka sudah belajar menanam.

Dalam bahasa Mee, bunamakiyo kouko akukai, yakni tanah merupakan mama. Tanah menyediakan segalanya dan memberikan setiap kebutuhan bagi kehidupan. Di Meeuwodide, sebutan untuk wilayah adat Suku Mee, tanah adalah bank kehidupan.

Mama-mama Mee meyakini bahwa tanah diciptakan oleh Sang Khalik untuk dikerjakan, diolah agar tetap hidup dan menghidupi sesuai dengan ujaran Mee bage (atau masyarakat suku Mee),

“Tai keitai, ekina muni, owa migi (kerja kebun, memelihara babi, dan membangun rumah).”

Filosofi ini menguatkan tekad Mama Anike, Mama Magai, dan Mama Kadepa untuk tetap mencari lahan dan bercocok tanam setelah pindah ke Tanah Tabi, Numbay pada kisaran tahun 1980-1990an.

Jayapura, Kota Semarak Penghuni

Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua. Ia juga menjadi kawasan industri perdagangan di kawasan Timur Indonesia. Dengan perkembangan yang padat, Kota Jayapura menjadi salah satu kota dengan densitas tinggi.

Selain menjadi kawasan industri dan perdagangan, Kota Jayapura menjadi pusat pendidikan sehingga terjadi urbanisasi besar-besaran. Mereka yang datang bukan hanya di usia sekolah, juga kelompok keluarga yang hendak mengikuti perubahan.

Urbanisasi di Kota Jayapura mulai terjadi dari awal tahun 1970an akhir hingga tahun 1980an. Sebagian besar datang dari wilayah adat Lapago dan Meepago. Mereka menempati Kota Jayapura sesuai mata pencaharian atau budaya kerja.

Penduduk dari wilayah adat Lapago banyak menempati di dataran tinggi, seperti sepanjang kaki gunung Cyclop, area Abepura gunung, Koya, dan sekitarnya. Ibu Ev. Ruth Togodly, S.Th, merupakan salah satunya. Ia mengungkapkan, orang tuanya sudah melakukan urbanisasi dari tahun 1970an akhir dari Wamena dan memilih menetap di daerah Angkasapura.

Ibunya, Mama Gombo, merupakan salah seorang pionir yang membuka lahan di sekitar Angkasapura hingga pernah dipanggil polisi karena lahan tersebut merupakan hutan lindung. Namun Mama Gombo tidak merusak seluruh alam sekitar gunung Angkasapura. Terlebih, lahan yang dibuka sebagai kebun berguna untuk menopang ekonomi rumah tangga. Hingga saat ini beberapa kebun masih dilanjutkan oleh anak-anaknya.

Penduduk dari wilayah adat Meepago mendiami dataran yang lebih rendah, seperti di Argapura, Dok 5, Apo, dan Deplat Kanan. Jumlah keluarga Meebage di Port Numbay berkisar 100 kepala keluarga (KK). Merujuk data dari kepala suku besar Suku Mee daerah Mamta pada periode 2019-2022, komposisi pekerjaan mereka terdiri dari 50% petani dan buruh kasar/pembersih kota, 10% juru parkir dan satpam, 30% Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TU, serta 10% mahasiswa. Data ini merupakan hasil beberapa tahun lalu, sehingga perlu survei oleh kepala suku yang baru untuk memperbaharui.

Selain terjadi urbanisasi internal pada tahun 1970an, jauh sebelumnya telah terjadi transmigrasi besar-besaran yang dilakukan melalui program pemerintah daerah maupun negara dalam rangka pemerataan penduduk. Warga imigran sebagian besar dari Pulau Jawa ditempatkan di wilayah Koya dan Arso (sekarang Kabupaten Keerom).

Ada pula kelompok migran dari pulau Sulawesi yang menempati wilayah bagian laut, di antaranya Argapura laut, Hamadi, dan Pulau Kosong. Penduduk asli Kota Jayapura yang terdiri dari Suku Kayu Batu, Suku Kayu Pulau, Suku Tobati, Suku Enggros, Suku Nafri, Suku Skouw, dan Suku Sentani Timur sangat ramah terhadap sesamanya yang datang ke wilayah adatnya. Mereka hidup berdampingan. Lahan kosong yang tersedia kemudian dibangun perumahan maupun tempat untuk beraktivitas ekonomi dan budaya.

Pembangunan di Kota Jayapura terus berkembang pesat memakan tiap lahan kosong. Para pemilik modal besar membeli lahan-lahan tersebut untuk dilipatgandakan menjadi ruko, mal, hotel, dan lainnya yang dianggap sebagai strategi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah.

Lahan pertanian masyarakat yang semula berfungsi memenuhi kebutuhan pangan ikut diubah menjadi bangunan-bangunan publik. Selain itu peningkatan jumlah penduduk yang terjadi mengakibatkan banyak lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi pemukiman, baik itu yang dikembangkan oleh investor maupun rumah-rumah pribadi.

Konsep pembangunan ini memandang tanah hanya bernilai kapital. Akibatnya, pemilik modal besar atau kapital kian berkuasa sementara masyarakat kelas menengah maupun kelompok miskin hidup tidak memiliki tanah.

Menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru bukan persoalan mudah, apalagi harus memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga di tengah Kota Jayapura yang terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Maka kelompok mama dari wilayah Meepago mulai mengolah tanah di beberapa titik tempat untuk ditanami beberapa tanaman khas, yakni daun petatas dan sayur kangkung. Beberapa lokasi lahan dapat di lihat di area belakang kampus Fakultas Kedokteran, Universitas Cenderawasih (Uncen), sebagian di sepanjang Kali (sungai) Acai, sekitar Pasar Youtefa dan sisi perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kotaraja.

Bertahan Berkebun di Lahan Sempit

“Setelah ruko ini selesai dibangun bos bilang nanti timbun bagian yang kami kerja kebun. Sementara mama kerja dulu sambil selesaikan ruko ini karena akan dibuat kolam renang dan tempat bermain.” cerita Mama Kadepa dengan air muka pasrah.

Penulis menemui Mama Kadepa di tempat jualannya, di pinggir jalan raya Youtefa.

Mama Kadepa menjajakan daun petatas. Sembari menikmati senja, penulis bersama Mama Kadepa menyantap roti dengan teh hangat. Mama Kadepa kemudian menuturkan pengalamannya.

Tanah tempat Mama Kadepa berkebun sudah dibeli oleh pengusaha. Dulunya tanah tersebut milik seorang ondo (kepala suku).

“Bapak ondo tidak pernah menagih uang atau memarahi kami. (Ketika) pembangunan ruko mulai makin dekat dengan kebun kami. Bos (pemilik ruko) sudah kasih ingat.” lanjut Mama Kadepa.

Peringatan dari pemilik ruko seakan memerintahkan Mama Kadepa dan mama-mama Mee lainnya untuk segera meninggalkan lahan tersebut dan mencari tanah kosong untuk kebun baru.

“Sekarang kami, mama (Suku) Mee masih ada harapan karena anak kami pinjamkan tanah miliknya untuk diolah, ditanami sayuran.”

Mereka sudah merintis pembukaan lahan saat wabah Covid-19 merebak karena semangat orang-orang untuk berkebun meningkat. Ketiga suaminya kerap ikut membantu membuka lahan, tapi ketika proses menanam maupun memanen lebih banyak dilakukan oleh mama-mama. Lokasinya terbilang jauh, terletak di Koya Koso, Distrik Abepura. Sementara Mama Magai dan Mama Kadepa tinggal di Argapura, Mama Anike berdomisili di Buper, Waena.

Ketika pergi ke kebun, mereka harus naik angkutan beberapa kali sehingga menghabiskan biaya terlampau besar.

“Hasil jualan habis di ongkos taksi saja.” lanjut Mama Kadepa.

Alhasil, kebutuhan untuk membeli garam, minyak goreng, dan lainnya tidak dapat dipenuhi secara maksimal. Semakin jauh kebun, maka pengeluaran di biaya kendaraan angkutan dan ojek yang ditumpangi makin besar. Selain itu, lokasi tersebut sering tergenang air atau banjir yang mengakibatkan gagal panen.

Mama Kadepa melanjutkan ceritanya. Ia tinggal bersama suaminya dan enam anak. Seorang anak perempuan diantaranya sudah menikah dan baru saja melahirkan. Maka di rumah tersebut, hasil kebun Mama Kadepa menjadi tumpuan kehidupan bagi 9 penghuni, termasuk dirinya.

“Mabi (sapaan untuk anak perempuan nomor tiga dalam bahasa Mee), bapak di rumah sakit-sakitan baru adik-adik juga semua sekolah. Kalau kami sudah pindah lagi ke kebun Koya Koso nanti tidak cukup uang jajan anak-anak dan makan minum di rumah.”

Apabila sayur jualan tidak habis, Mama Kadepa mengeluh rugi. Anak-anak di rumah menunggu kepulangan sang mama dengan oleh-oleh atau bahan makanan. Mereka menantikan isi dalam agiya (noken khas dari Suku Mee).

“Hati sedih dan menangi tapi hidup sudah begitu.” ungkap Mama Kadepa getir.

Mengisi kekosongan waktu di rumah, Mama Kadepa lebih memilih menganyam noken sebisanya walau tidak begitu mahir. Pekerjaan di rumah lebih banyak diambil alih oleh anak perempuannya, Lexi, yang sudah menikah dan memilih hidup bersama orang tuanya bersama suami. Meski Lexi menikah, ia tetap melanjutkan pendidikan tinggi di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Jayapura.

Sementara Mama Magai sendiri merupakan janda dengan dua anak. Sembari membiayai kebutuhan sehari-hari, hasil jualan Mama Magai harus cukup untuk membayar sekolah kedua anaknya, sulungnya di bangku kuliah dan bungsu di SMA.

Mama Magai kerap menghabiskan waktu sendirian di rumah, sebab kedua anaknya banyak beraktivitas di luar rumah bersama teman-temannya. Beban rumah tangga lantas hanya dikerjakan olehnya. Jika waktunya luang, Mama Magai menyambangi keluarganya di Angkasapura.

Di rumah Mama Anike, malam itu, makanan dingin yang dimasak sedari pagi menyambutnya. Ia tetap melahapnya, kemudian ia berbaring. Kepalanya diletakkan pada bantal berwarna merah di suatu sudut ruang tengahnya.

Suami Mama Anike merupakan pendeta di sebuah jemaat Gereja Kingmi Papua. Kesehariannya, ia membantu Mama Anike mengerjakan tanggung jawab di rumah.

Keduanya memiliki 8 anak, 2 diantaranya sudah meninggal. Keenam anak lainnya berhasil menempuh pendidikan dari hasil berjualan sayur. Dulu saat anak-anak masih kecil, mereka ikut menggarap kebun dan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Kini anak-anaknya telah hidup mandiri, ada yang bekerja sebagai dokter, PNS, guru, pebisnis, antropolog, dan pekerja kemanusiaan. Si bungsu masih duduk di bangku perguruan tinggi.

Mama Anike sebenarnya sudah sering diingatkan oleh ke-24 cucu dan anak-anaknya untuk tidak lagi bekerja di kebun ketika ia pergi berkunjung. Namun buatnya tanah sudah menyatu dengan dirinya.

Kebun Hilang, Hidup Gamang

Pembangunan infrastruktur yang pesat meminggirkan lahan yang dikelola oleh Mama-mama Mee di Kota Jayapura. Mereka tidak pernah membayangkan hunian sederhana yang mereka kelola sejak tahun 1970an akan seperti saat ini. Lahan kebun bukan lagi ditanami sayuran, tapi gedung-gedung, kawasan hotel, deretan ruko, dan bangunan lainnya.

Kelompok mama ini berharap bahwa pemerintah dapat lebih bijaksana mengembangkan program-program pembangunan sehingga tetap menyediakan lahan kayak untuk mereka yang bekerja di kebun dan menghasilkan sayuran hijau bagi masyarakat di Kota Jayapura.

“Kalau tanah sudah tidak ada lagi bagi kami, bagaimana nasib kami dan keluarga kami?” ketiga mama bertanya-tanya.

Kebingungan tidak berhenti. Hilangnya akses untuk berkebun turut menghapus kemampuan Mama-mama Mee. Tanah bukan sekadar media pencetak uang. Buat mereka, tanah merupakan pusat kehidupan secara budaya, ekonomi, dan teologis.

Apabila pembangunan memang diperuntukkan masyarakat, seharusnya tiap orang dapat menikmatinya, termasuk perempuan. Berkaca pada pengalaman Mama-mama Mee, kunci pembangunan yang bijaksana semestinya melibatkan siapa pun dan berempati terhadap perempuan dalam peranannya serta pekerjaannya dalam lingkungan hidup. Perempuan berperan dalam produksi dan pengolahan pangan, mencakup mempromosikan praktik pertanian organik dan berkelanjutan.

Selain itu perempuan adalah penjaga tradisi pertanian lokal yang berkelanjutan. Peran perempuan dalam menjaga alam sangat penting dan memiliki dampak signifikan pada pelestarian lingkungan.

***

Catatan: Tulisan ini merupakan karya dari partisipan workshop menulis untuk perayaan International Women’s Day (Hari Perempuan Sedunia) 2024 bertema “Inspire Inclusion: Ambil, Rebut, Ciptakan, dan Pertahankan Ruang untuk Perempuan di Tanah Papua” yang didukung oleh Lao-Lao Papua, Elsham Papua, Yayasan iWaTaLi Papua, Parapara Buku, dan Yayasan Pusaka. Tulisan ini diedit oleh Narriswari.

Prajurit TNI Tewas Ditembak TPNPB di Puncak Jaya

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Wed, 27 Mar 2024 03:24:00 +0900

Jayapura/mw, Seorang prajurit TNI tewas ditembak oleh tentara pembebasan nasional Papua barat (TPNPB) di Puncak Jaya, Papua Tengah, Minggu (17/3) siang. Berdasarkan informasi penembakan prajurit TNI itu terjadi di Distrik Muara sekitar pukul 12.55 WIT. Juru Bicara TPNBP-OPM Sebby Sambom dalam keterangan tertulisnya mengeklaim pihaknya telah menembak dua prajurit TNI di Kampung Kurilik. Selain menewaskan seorang prajurit TNI, … Lanjutkan membaca Prajurit TNI Tewas Ditembak TPNPB di Puncak Jaya

http://dlvr.it/T4fTKn

Konflik Pemekaran: Ibu Kota, Wilayah Adat, ASN hingga Migrasi ke Papua

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Mon, 11 Jul 2022 01:59:00 +0900

Pemekaran Papua terus berjalan sesuai rencana untuk menjadikan pulau besar itu dalam tujuh provinsi. Konflik pun berkembang, dari sebatas soal pro dan kontra, kini juga terkait letak ibu kota, pemakaian tanah adat hingga pengisian pegawai.

Aksi Demo Penolakan DOB di Wamena. Dok telius-yikwa.

Begitu disahkan, tiga provinsi baru di Papua langsung mengundang perdebatan. Pemerintah memang menyiapkan segala hal secara baik, tetapi di tingkat masyarakat, wacana tentang daerah pemekaran belum matang. Ismail Asso, Ketua Umum Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah Papua kepada VOA menilai, potensi konflik horizontal saat ini adalah sesuatu yang nyata.

“Terus terang, kita semua menerima Daerah Otonom Baru (DOB) itu. Saya termasuk yang mendukung DOB disahkan segera, proses percepatan supaya mengentaskan kemiskinan. Tetapi, kesiapan masyarakat di bawah itu yang bisa berimplikasi menjadi konflik horizontal di antara sesama orang Papua,” kata Ismail, Minggu (10/7).

Ismail mencontohkan, pemerintah menetapkan Nabire sebagai calon Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Sementara Suku Meepago, yang mendiami kawasan tersebut, menginginkan Timika yang menjadi Ibu Kota. Protes sudah disampaikan, dan dikhawatirkan eskalasinya akan terus meningkat jika tidak dikelola dengan baik.

Jika masyarakat adat tidak didengar aspirasinya, tentu saja ada konsekuensinya. Dikatakan Ismail, tanah adat sepenuhnya dimiliki masyarakat adat. Jika pemerintah ingin membangun ibu kota provinsi beserta bangunan dan fasilitas di dalamnya, tentu akan memanfaatkan tanah adat.

“Mereka yang menolak itu pemilik hak ulayat tanah, sehingga sekarang misalnya kantor pemerintah mau ditempatkan di mana? Nah, mau bangun kantor, infrastruktur dan semuanya dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, itu juga bisa menjadi ada masalah di bawah,” tambahnya terkait potensi konflik kedua.

Potensi konflik horizontal juga bisa muncul terkait penetapan kabupaten mana yang masuk ke satu provinsi tertentu. Ismail menyebut, masyarakat Pegunungan Bintang menginginkan tetap masuk sebagai bagian dari Provinsi Papua, atau provinsi induk yang saat ini ada. Sementara rencananya, kabupaten ini akan masuk ke Provinsi Papua Pegunungan.

Potensi konflik antar masyarakat berikutnya, menurut Ismail adalah proses pengisian aparatur sipil negara (ASN) di provinsi baru.

“Orang Papua ini kan dari sisi tingkat pendidikan rendah, sehingga nanti yang akan mengisi posisi itu, akan lebih banyak dari kelompok masyarakat pendatang di Papua. Itu juga berpotensi kedepannya akan melahirkan konflik antara masyarakat dari berbagai wilayah di Nusantara dengan kita, orang Papua,” tandas Ismail.

Padahal, kondisi itu tercipta karena sejak lama akses pendidikan bagi masyarakat Papua memang sulit.

Dalam diskusi “Pemekaran Sebagai Resolusi Konflik?” yang diselenggarakan Gugus Tugas Papua, Universitas Gadjah Mada, Rabu (6/7), potensi konflik ini juga dikupas mendalam. Pejabat dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Brigjen TNI Danu Prionggo misalnya, menyebut soal silang pendapat penetapan ibu kota.

“Pasca penetapan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah di Nabire dan cakupan wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi bagian dari Provinsi Papua Pegunungan, terjadi peningkatan eskalasi politik dan keamanan, “ kata Danu.

Dani mengatakan, perwakilan masyarakat Mimika sempat datang ke Jakarta dan menyampaikan penolakan.

“Itu bentuk aspirasi yang positif karena disampaikan langsung ke pemerintah. Kita sampaikan agar bisa menahan diri,” tambahnya.

Pemerintah juga telah memetakan potensi kemungkinan terjadinya konflik pra maupun pasca pemekaran. “Misalnya potensi penolakan DOB, penentuan cakupan wilayah, penentuan ibu kota, pengisian jabatan politik dan pemerintahan, menguatnya arus migrasi ke Papua, serta konflik kepemilikan tanah,” kata Danu mendetilkan.

Pemerintah tentu saja memberi alasan, sekaligus wacana ke depan, terkait pemilihan ibu kota itu. Misalnya, seperti yang disampaikan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOP Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito.

“Kabupaten Mimika akan berkembang sebagai pusat perekonomian, sedangkan kabupaten Nabire akan berkembang sebagai pusat pemerintahan,” kata Valentinus dalam diskusi tersebut.

Catatan GTP UGM

Sementara Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Dr Gabriel Lele, mengatakan lembaga tersebut berupaya menekankan transformasi konflik sebagai kerangka pemekaran Papua. Hal itu harus diterjemahkan dalam berbagai aspek kultural maupun struktural serta negara juga wajib memberikan intervensi secara holistik.

“GTP UGM memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek mikro seperti relasi orang asli Papua (OAP) dengan migran, hak ulayat, perekonomian yang berpihak pada OAP serta inklusivitas politik dan birokrasi. Hal ini diharapkan mampu memberikan warna dalam proses transformasi konflik,” kata Gabriel.

Tim Gugus Tugas Papua UGM sendiri telah mengidentifikasi beberapa isu krusial terkait pembentukan provinsi baru yang memerlukan perhatian serius. Pertama, penentuan ibu kota, yang sangat krusial dalam kasus provinsi Papua Tengah dengan adanya rivalitas antara Nabire dengan Mimika. Kedua, pengisian jabatan politik dan pemerintahan, terutama merujuk pada minimnya OAP di struktur birokrasi maupun politik.

Ketiga adalah arus migrasi ke Papua, karena kehadiran unit pemerintahan baru akan diikuti terbukanya peluang-peluang ekonomi dan menjadi magnet bagi migrasi penduduk dari luar Papua. Keempat, konflik kepemilikan tanah, karena belum adanya prosedur jelas dalam jual beli atau pembebasan tanah adat yang diperparah tingginya tingkat deforestasi.

Penanganan Konflik Sosial

Kepada VOA, Direktur LBH Papua Emanuel Gobay meminta pemerintah melihat persoalan ini dengan menggunakan sudut pandang sesuai UU 7/2012 tentang penanganan konflik sosial.

“Karena sejak perumusan hingga pengesahan ini menciptakan dua kubu, baik pro dan kontra, yang menerima DOB maupun yang menolak DOB, dan juga setelah ini menciptakan kelompok pro-kontra baru lagi,” kata Gobay.

Kelompok pro-kontra yang baru, kata Gobay, contohnya adalah soal ibu kota, masuknya wilayah ke provinsi tertentu, sebagaimana juga telah dideteksi banyak pihak.

Di sinilah pentingnya penerapan UU 7/2012 tentang penanganan konflik sosial diterapkan.

“Karena jelas-jelas kalau menggunakan kacamata tersebut, pemicunya kan perumusan kebijakan sehingga bisa melahirkan pro-kontra dan munculnya berbagai kelompok yang mudah tersulut konflik dan mengakibatkan konflik sosial,” tambahnya.

Gobay juga menyinggung tentang pengiriman pasukan keamanan ke Papua, yang ditujukan untuk mengantisipasi konflik pasca penetapan daerah pemekaran.

“Harapan saya, Kapolri bisa memerintahkan agar pendekatannya humanis. Jangan sampai ada pelanggaran hukum ataupun HAM yang terjadi, karena itu akan menambah panjang deretan fakta pelanggaran HAM. Harapannya, kita lihat ini menggunakan UU 7/2012, dalam konteks penanganan konflik sosial, secara humanis,” tegasnya. [ns/em]

Sumber : voaindonesia.com

Victims of Bloody Biak collect Jokowi’s promise to resolve human rights violations in Papua

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Fri, 8 Jul 2022 22:55:00 +0900

Jayapura, – Head of the United for Truth (BUK), an organization for victims of human rights violations, Tineke Rumkabu said victims of the Bloody Biak tragedy demanded President Joko Widodo fulfill his political commitment to resolve various cases of human rights violations in Papua.

“We demand President Joko Widodo, the National Police, the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), and the regional government to resolve the Bloody Biak case,” said Rumkabu on Wednesday, July 6, 2022.

She said that after 24 years, none of the perpetrators of the Bloody Biak tragedy had been brought to justice.

“Where is the responsibility of the state for victims who were tortured, disappeared, raped, and killed? We as victims consider Indonesia irresponsible for various cases of human rights violations in Papua. Indonesia does not provide a sense of justice for victims, nor does it arrest and prosecute perpetrators of human rights violations,” said Rumkabu.

If the case were resolved without a court process and only resolved through the Truth and Reconciliation Commission (TRC), Rumkabu said, it would not provide a sense of justice for the victims. She urged the government to establish an Ad Hoc Human Rights Court to try the perpetrators.

The results of Elsham Papua’s investigation titled “Papua Without a Name, a Name Without a Tomb” published in July 1999 stated that the Bloody Biak tragedy caused the death of eight people. In addition, three people were missing, four people were seriously injured, 33 people were slightly wounded, and 150 people were arrested and tortured.

After the incident, 32 bodies were found in Biak waters. The report also mentioned that various army units allegedly attacked protesters in Biak on July 6, 1998.

Rumkabu said that if the government continued to delay the legal process in the Bloody Biak tragedy, the disclosure of the case would be increasingly difficult.

“Some of the perpetrators are getting old, some have died, some have retired, all of it makes it more difficult to disclose the Biak human rights violation,” she said.

Finally, Rumkabu asked the Indonesian government to provide trauma recovery for victims and their families. She also hoped that the government would provide access for the Independent Team to resolve human rights violations in Papua.

“We also ask the Indonesian government to open access for foreign journalists to visit the Land of Papua, and be serious in resolving various cases of human rights violations that have occurred in Papua,” she said. (*)

Source: http://www.en.jubi.id

PARPOL MENGHANCURKAN NASIONALISME GENERASI MUDA PAPUA

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Fri, 25 Jan 2019 01:11:00 +0900

By. Angin Kurima

Dahulu kamu menjadi prajurit Pro Merdeka untuk Papua.
Yang siap "Mati" dengan kaki berdebu & rela berkeringat di jalanan,
dengan megaphone tua. Jiwa dan Raga berani dikorbankan demi Ideologi & harapan.

Tetapi kini, tinggal kenangan kawan.

Garuda NKRI, dengan berbagai partai politik, sudah mampu mencoret semangatmu dengan tinta emas. Sedang kami mampu mencoretmu dengan darah dan air mata belaka.

Mungkin itu tidak cukup kuat untuk menahanmu.

Ayo kawan kita pulang ke jalan tua...
Ulangi canda kita di depan moncong senjata...
Dengan kopral tua dengan senandung kenangan lama...

Sadar kawan, tidak baik bergaya 5 tahun, satu periode.
Itu sama dengan menciptakan penjara kecil, dalam genggaman NKRI.

Karena, tidak pantas, untuk seorang pejuang.!

Lebih baik mati dalam pertempuran, dari pada mati dalam selimut musuh.
Nama baik & harga diri lebih berharga, dari pada harta-kekayaan.

Sumber : Akun fb Ngaliq Horanue Melanesia Payage

Konflik Antara Kelompok

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Sun, 13 Jan 2019 22:42:00 +0900

Oleh Wenas Kobogau

Konflik horisontal adalah konflik antara etnis yang kebanyakan di ciptakan oleh kapitalis (Pemodal) & Kolonial ,gunanya utk memecabela persatuan rakyat pribumi setempat dan untuk memperluas wialayah jajahan . Konflik horisontal juga dilahirkan ketika daerah tersebut mengandung sumber daya alam yang melimpah contohanya seperti di daerah Mimika West Papua.

Konflik diciptakan agar rakyat pribumi hidup dalam ketakutan antara etnis( tidak bersatu). Konflik juga gunanya untuk mengalika pikiran rakyat untuk tidak ,memikirkan masalah pendidikan,kesehatan,pencemaran linkungan, ekopol dan masalah Jati dirinya sebagai satu Bangsa yaitu Bangsa West Papua yang harus merdeka dari kapital & Kolonial Indonesia.

Konflik manapun pasti ada kepentingan Ekonomi-politik di dalamnya. Makanya Tete kumis bilang ,kalau mau menlihat permasalahnya secara detail sampai ke akar2nya kita harus menlihat dari Materialisme Dialetika dan Historis. Setelah itu lihat lagi apa kepentingan Ekopolnya Indonesia dan Negara2 kapitalis di di West Papua dan pada khususnya daerah Mimika West Papua.

" cuma coret bukan Analisis.

Rentetan Wabah Yang Merenggut Nyawa Orang Papua

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Mon, 29 Jan 2018 08:35:00 +0900

Seorang anak penderita Gizi Buruk di Asmat.

Berikut adalah Rentetan Wabah Yang Merenggut Nyawa Orang Papua :

Tahun 2004, 108 Balita Meninggal di Kab. Paniai.
Tahun 2008, 294 Orang Meninggal di Kab. Dogiyai (dalam 2 Minggu)
Tahun 2010, 40 Orang Meninggal di Kab. Intan Jaya ( dalam 1 Minggu)
Tahun 2012-2013, 95 Orang Meninggal di Kab. Tambrauw ( dalam satu Bulan)
Tahun 2013, 95 Orang Meninggal di Kab. Yahukimo ( dalam 3 Minggu)
Tahun 2015, 128 Balita Meninggal di Kab. Nduga ( dalam 4 Minggu)
Tahun 2016, 56 Balita Meninggal di Kab. Ndugama ( dalam 2 Minggu).
Tahun 2017, 40 Lebih Balita Meninggal di Kab. Deiyai dalam 1 minggu, Namun Belum Juga Ada Penanganan Serius Dari Pihak Terkait.
Yang terbaru tahun 2018 lebih dari 69 balita (yang diketahui) meninggal karena gizi buruk/campak ( dalam satu minggu lebih)
Tahun 2017, bulan desember sampai 2018, bulan januari, lebih dari 60 an Orang meninggal di Dogiyai bagian Mapia.
Tahun 2018, 100 Orang Meninggal dalam 14 Hari dari Rumah Sakit Umum Jayapura (dalam bulan Januari 2018).
Tahun 2018, 36 Orang Meninggal dalam 2 Hari dari Rumah Sakit Umum Siriwini Nabire. ( dalam Bulan Januari tanggal 1 dan 2 Januari).

"Sebenarnya Ini Wabah Penyakit atau Memang Skenario Negara Untuk Memusnahkan Orang Asli Papua Dari Atas Tanah Leluhur Mereka Sendiri ??

Negara hanya menginginkan gas senilai 45 miliar barel dan virus gizi buruk/campak adalah taktik yang digunakan untuk merelokasi (memindahkan dari tempat awal) masyarakat guna memuluskan izin masuk perusahaan.

Perusahaan yang masuk pun membantu skenario pembantaian masyarakat adat di atas tanah papua, sebut saja seperti PT.Dewa di Deiyai dan banyak kasus serupa, apakah akan hadir dewa" pembantai/kematian nyawa manusia di asmat?

Belajarlah dari sejarah !
Bahwa tidak ada satupun perusahaan tambang, gas, minyak dll, di seluruh dunia yang mensejahterakhan masyarakat adat disekitar tambang atau perusahaan sejenis beroperasi.

Dan yg terpenting adalah belajarlah dari pembantaian secara sistematis diseluruh tanah air West Papua, are you'll be the next one?

Data Diatas Hanyalah Sebagian Kecil Dari Banyaknya Rentetan Kasus Serupa Yang Terjadi di Tanah PAPUA.

Solusi West Papua merdeka, keluar dari nkri!!!

Sumber Data :

https://www.jawaban.com/read/article/id/2013/04/03/91/130403115344/puluhan_warga_papua_meninggal_akibat_wabah_penyakit

http://regional.kompas.com/read/2015/11/27/07075481/41.Anak.Tewas.karena.Penyakit.Misterius.di.Papua

https://news.okezone.com/read/2017/07/13/340/1735366/terserang-wabah-sarampa-40-bayi-meninggal-dunia-di-deiyai-papua

https://pemilu.tempo.co/read/news/2010/06/08/179253637/Wabah-Malaria-Tropika-Serang-Distrik-Homeyo-40-Orang-Tewas

https://www.merdeka.com/peristiwa/95-orang-meninggal-kekurangan-gizi-di-papua-yahukimo-jilid-ii.html

------------------------------------------------------------------------

Diambil dari www.facebook.com/Ganetebi Badii

INIKAH HADIAH TAHUN BARU UNTUKKU?

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Mon, 29 Jan 2018 07:13:00 +0900

Di tahun baru ini, dia dan mereka menerima Baju baru.
Di tahun baru ini, dia dan mereka menerima Celana baru.
Di tahun baru ini, dia dan mereka menerima Mainan baru.…
Sedangkan
Di tahun baru ini, saya menerima Air mata.
Di tahun baru, saya menerima pukulan.
Menerima pulukan di sekuyur tubuh, dan hati.
Pukulan yang hendak memusnahkanku.
Di tahun baru ini, saya menerima kehilangan.
Kehilangan Generasiku.
Inikah?
Inikah hadiah tahun baru untukku?
———————————-

Untuk adik-adik di Asmat dan Pegubin yang sudah pergi ke hadapan Bapa di Surga dan yang masih menderita.
Tuhan sayang kalian.

PEMEKARAN BARU DI PAPUA : KEPENTINGAN ELIT VS KEPENTINGAN MASYARAKAT

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Sat, 23 Dec 2017 23:16:00 +0900

Pemekaran wilayah merupakan fasilitas atau jembatan untuk mempermudah jangkauan pelayanan yang baik kepada masyarakat oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahterah dan meningkatkan kualitas hidup dalam segala aspek kehidupan baik pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan politik serta pembangunan infrastruktur yang memadai.

Tetapi Bila Mengikuti perkembangan media, terkait maraknya pemekaran dan rencana isu pemekaran baru di Papua sejak diterbitkannya UU otsus Papua no. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Hingga kini, nampaknya sudah tidak murni lagi untuk mensejahterakan rakyat, tapi lebih pada kepentingan elite politik.

Indikatornya terlihat dari perkembangan pembangunan di sebagian besar kabupaten dan kota pemekaran baru. Pemekaran atau lahirnya DOB, yang semetinya harus didukung administrasi yang matang, persiapan sumber daya manusia yang baik serta beberapa hal lainnya. Tetapi pemekaran baru di Papua bertolak belakang dari UU tentang syarat-syarat pemekaran, dan hampir semua pemekaran baru di Papua tidak memenuhi syarat yang ditentukan UU, tetapi hanya kepentingan elite politik belaka untuk mendapatkan jabatan dan tidak menutup kemungkinan tidak lain adalah untuk mendapatkan dana otonomi khusus yang berjumlah triliunan yang selama ini masyarakat mengeluhkan dan tidak perna menentu ke masyarakat

Berbagai masalah dan konflik vertikal dan orizontal pun tidak luput dari setiap daerah pemekaran baru di Papua. Karena daerah yang baru dimekarkan bukan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, hanya oleh segelintir elite yang mengajukan permohonan dengan berbagai alasan dan data yang tidak benar dan sebenarnya tidak layak untuk dimekarkan sehingga masyarakt kecil pun jadi korban. Akibatnya berbagai konflik antar keluarga, suku dan kelompok pun kerap terjadi.

Beberapa isue rencana pemekaran baru,sebaiknya lihat kesiapan dan ketentuan UU agar pelayanan di daerah pemekaran baru tepat tempat dan sasaran.

Yogyakarta, 31 Oktober 2012

Telius Yikwa

Socratez Yoman terpilih kembali sebagai Presiden Gereja Baptis Papua

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Mon, 18 Dec 2017 14:02:00 +0900

Socratez Sofyan Yoman didampinggi Presiden GIDI, Pdt Dorman Wakndikbo, dan Ketua Sinode KIGMI Pdt Benny Giay, disambut ribuan warga Jemaat Baptis dalam pembukaan Kongres ke-18 Gereja Baptis, di Wamena, 9 Desember 2017 - Dok Jubi.

Jayapura, – Socratez Sofyan Yoman terpilih kembali memimpin Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua melalui pemilihan yang berlangsung di akhir Kongres ke-18 Baptis pada 14 Desember 2017 di Gereja Baptis Bahtera, Sinakma, Wamena, Papua.

Ketua Panitia Kongres, Denius Kogoya, mengatakan pemilihan ini berlangsung dengan prinsip yang berlaku dalam gereja Baptis, yakni mandiri, otonom, dan independen dari intervensi sistem yang dibangun dengan otoritas manusia.

Karena independen, kata dia, Gereja Baptis tidak tunduk kepada aturan-aturan pemerintah. Gereja Baptis punya aturan sendiri untuk mengatur kehidupan iman, ekonomi, dan sejarah gereja.

Kata dia, termasuk periodisasi kepemimpinan Gereja Baptis tidak mengenal sebagaimana yang berlaku lazim dalam pemerintahan, bisa lima tahun atau 10 tahun.

“Walaupun ada aturan rumah tangga tetapi otoritas tertinggi ada di umat. Jadi selama umat percaya terhadap pemimpin, selama itu pula berlaku. Bila perlu seumur hidup,” kata dia.

Dari 245 perwakilan, 76 wilayah, dan 313 jemaat Baptis yang hadir dalam kongres dengan suara bulat masih percaya Socrataz Sofyan Yoman memimpin Gereja Baptis periode 2018-2022.

“99,9 persen memilih Doktor Yoman,” ungkapnya.

Kata dia, suara bulat yang memilih Yoman ini membuktikan jemaat masih percaya Yoman. Jemaat membutuhkan pemimpin yang memberikan perlindungan, kenyamanan, dan pemimpin yang peka terhadap situasi jemaat.

“Suara jemaat itu yang kita percaya. Suara itu yang berlaku karena suara umat itu suara Tuhan,” tegasnya.

Kata dia, secara resmi pula, kongres menyepakati pengunaan sebutan Presiden Baptis dari yang sebelumnya Ketua Sinode. Ke depan, kata dia, Gereja Baptis akan mengunakan istilah ‘Presiden’ Persektuaan Gereja-Gereja Baptis Papua.

Denny Wenda, Sekretaris Pantia, mengatakan terpilihnya Yoman itu penuh dengan harapan. Harapan umat terhadap Yoman bisa melanjutkan menyuarakan suara-suara kenabian yang disuarakan selama ini, yang berpihak terhadap kaum tertindas di Papua.

“Kami harap pelayanan-pelayanan kepada umat dengan kampanye meminum air dari sumur sendiri, mandiri itu terus kita harapkan,” katanya diberitakan Jubi.

Karena kampanye itu sudah efektif dalam gereja Baptis saat ini. Gereja Baptis sudah membuktikan itu dalam kongres ke-18. Jemaat Baptis tidak tergantung kepada siapapun untuk menggelar kongres.

Yoman yang dikonfirmasi mengatakan dirinya tidak akan pernah membawa Gereja Baptis tunduk kepada otoritas pemerintah. Gereja Baptis akan berdiri kokoh dibawah otoritas Ilahi.

Kata dia, kekokohan itu akan dibangun dengan lima kebijakan. Kebijakan penginjilan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi warga Baptis, perjuangan keadilan, dan perdamaian.

“Kita terus melayani dengan tema Kita meminum air dari sumur kita,”ungkap pemimpin yang akrab dengan sebuatan Gembala kaum tertindas ini.

Terjemahan tema itu jelas. Mandiri dalam teologi, daya, dan dana. Warga gereja Baptis diajarkan berdiri di atas kaki sendiri untuk beriman kepada Tuhan tanpa berwatak tergantung kepada aturan manusia yang dibangun untuk menguasai dan merendahkan martabat manusia.

Kata dia, sebagai gereja yang berdiri dibawah otoritas Ilahi, misi gereja Baptis jelas. Gereja akan menjaga keutuhan umat Tuhan di tanah Papua. Umat Tuhan tidak boleh menjadi sasaran pembunuhan atas nama apapun, selama gereja Baptis ada, dan selama dirinya masih memimpin.

“Saya akan jaga umat Tuhan. Tidak boleh ada pembunuhan atas nama NKRI di atas tanah ini,” tegasnya. (*)

Diambil dari www.tabloidjubi.com

Files Show Birth of Papua Independence Struggle

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Wed, 13 Dec 2017 23:59:00 +0900

JAKARTA, Indonesia— Prominent Papuans pleaded for the U.S. to give them money and arms in the mid-1960s to fight Indonesia’s colonization of their vast remote territory, according to recently declassified American files that show the birth of an independence struggle that endures half a century later.

The documents add to the historical evidence of deep Papuan grievances against Indonesia at a time when clashes between rebels and Indonesian security forces have flared in the impoverished region and Papuan nationalists have succeeded in drawing more attention to their cause at the United Nations. Indonesia’s defense minister said last week that activists who attended a recent pro-Papuan independence meeting in Vanuatu should be arrested on return to Indonesia.

The files are among the thousands of pages of cables between the State Department and the U.S. Embassy in Jakarta from the 1960s that were declassified earlier this year. The 37 boxes of telegrams are stored at the National Archives and Records Administration in Maryland and researchers are working on making them available online.

Papua, which makes up the western half of the giant island of New Guinea, remained in Dutch hands after Indonesia shook off colonial rule at the end of World War II. Many Indonesians saw their government’s campaign in the early 1960s to take Papua from the Dutch as the final victory in their struggle for independence. But to Papuans, with a Melanesian culture and history distinct from Southeast Asia, Indonesia was a hostile colonizer.

The rest of the world looked away as a rigged vote of a little more than 1,000 hand-picked and closely managed Papuans cemented Indonesia’s control in 1969. The Netherlands, which before annexation was preparing Papua for self-rule, did not object. The U.S., which in 1967 helped American mining company Freeport secure rights to exploit rich copper and gold deposits in Papua, did not want to upset a status quo favorable for U.S. business or destabilize Indonesia’s pro-U.S. government.

An April 1966 cable from the State Department recorded the “eloquence and intensity” of Markus Kaisiepo, an exiled Papuan leader, who spoke with a senior U.S. official about the “desperate plight of the Papua people under Indonesian rule.”

Kaisiepo said Papuans were determined to have independence but were completely without financial resources or the military equipment needed to “rise against the Indonesian oppressors.”

Kaisiepo, whose son would also become a prominent advocate for Papuan independence, asked if the U.S. “could provide money and arms secretly to assist him and his movement.” He was rebuffed, as was another Papuan leader, Nicolaas Jouwe, who made a similar request to the U.S. in September 1965 and also to Australia.

The documents also show how officials looted the region after Indonesia annexed it in 1962 and brought about a collapse in living standards, stoking anger that boiled over into outright rebellion. But the biggest source of resentment was Indonesia’s reluctance to honor its U.N.-supervised and U.S.-brokered treaty with the Netherlands, which mandated that Papuans would decide in a plebiscite whether to stay with Indonesia or become self-ruled.

After U.N. troops left Papua, Indonesians systematically looted public buildings and sent the booty to Jakarta, the April 1966 cable said, citing Kaisiepo. Hospitals built by the Dutch were stripped of beds, X-ray equipment and medicines, desks were taken from schools and soldiers stole anything “that took their fancy” from private homes.

Other cables citing American missionaries working in Papua described widespread food shortages, and how Indonesian officials bought up all consumer goods and shipped them out of Papua for a profit. When shipments of goods and food arrived at ports, Indonesian troops would commandeer them.

Victor Yeimo, chairman of the pro-Independence West Papuan National Committee, said the documents are “very important” because they provide evidence of crimes against Papuans by the Indonesian military and the U.S. role in denying self-determination. Administratively, Indonesia divides the region into two provinces, Papua and West Papua, but Papuans refer to both as West Papua.

“Information gained from these documents shows the world and today’s generation that the U.S. and Indonesia have been hand-in-hand in hiding the truth all along. The economic and political interests of the U.S. played a big role in West Papua’s colonization,” Yeimo said. “We, West Papuans, have been butchered since Indonesia first entered our land and up to now. And we have never seen any justice.”

Papuans were not without supporters in the U.S. Embassy in Jakarta but their views did not prevail. In August 1965, the embassy’s political officer Edward E. Masters recommended the department leak word of violent uprisings against Indonesia’s rule in Papua to the world press. Without the glare of publicity, Papuans would suffer “complete colonial subjugation” by Indonesia, he wrote in a prescient cable.

Citing the U.S. role in negotiating the 1962 treaty between the Netherlands and Indonesia, Masters wrote “we would appear to have a special responsibility to see that the terms of that treaty concerning ascertainment of the true wishes of the Papuan people are respected.”

Another cable written by Ambassador Marshall Green, however, described Papuans as “stone-age” people. Their “horizons are strictly limited,” it said, and they weren’t capable of deciding their own future, contradicting other assessments by the embassy of Papuans’ widespread desire for independence.

Word of violent uprisings, which began about March 1965, began trickling out of Papua as American missionaries who were working in the region visited Jakarta and embassy officials tapped sources in the Indonesian military for information.

In June 1965, rebels launched a full-scale attack on a government post in the town of Wamena that killed at least a dozen Indonesian soldiers and an unknown number of Papuans.

“No figure on the number of Papuans killed is available but one informant described it as a ‘slaughter,’ since almost the only weapons in the hands of the highland Papuans were knives and bows and arrows,” said a cable sent two months later.

The same document reported that rebels overran most of Manokwari, a major coastal town, in early August and held it for a week until beaten back by Indonesian soldiers.

A massacre by Indonesian forces the previous month may have been a catalyst for that attack.

A Dutch missionary told U.S. officials that rebels had shot three soldiers raising a flag in a valley near Manokwari in late July.

“Indo reaction was brutal,” said a cable transmitted in September 1965. “Soldiers next day sprayed bullets at any Papuan in sight and many innocent travelers on roads gunned down. Bitterness thus created not easily healed.”

By early 1967, there were persistent rumors within Indonesia and abroad that 1,000 to 2,000 Papuans had been killed by an Indonesian air force bombing campaign.

The Indonesian government denied it, asserting instead that 40 tribesmen were killed in “strafing” runs by an air force bomber in response to an ambush of paramilitary police, according to an April 1967 cable.

The number of police wounded in the ambush: two.

___

Source : https://apnews.com/efceacca3aaa481db3b8df77353c6620

U.S. Embassy Tracked Indonesia Mass Murder 1965

noreply@blogger.com (Telius Yikwa) — Wed, 13 Dec 2017 23:50:00 +0900

Washington, D.C., October 17, 2017 - The U.S. government had detailed knowledge that the Indonesian Army was conducting a campaign of mass murder against the country’s Communist Party (PKI) starting in 1965, according to newly declassified documents posted today by the National Security Archive at The George Washington University. The new materials further show that diplomats in the Jakarta Embassy kept a record of which PKI leaders were being executed, and that U.S. officials actively supported Indonesian Army efforts to destroy the country’s left-leaning labor movement.

The 39 documents made available today come from a collection of nearly 30,000 pages of files constituting much of the daily record of the U.S. Embassy in Jakarta, Indonesia, from 1964-1968. The collection, much of it formerly classified, was processed by the National Declassification Center in response to growing public interest in the remaining U.S. documents concerning the mass killings of 1965-1966. American and Indonesian human rights and freedom of information activists, filmmakers, as well as a group of U.S. Senators led by Tom Udall (D-NM), had called for the materials to be made public.

The documents concern one of the most important and turbulent chapters in Indonesian history and U.S.-Indonesian relations, which witnessed the gradual collapse of ties between Jakarta and Washington, a low-level war with Britain over the formation of Malaysia, rising tension between the Indonesian Army and the Indonesian Communist Party, the growing radicalization of Indonesian President Sukarno, and the expansion of U.S. covert operations aimed at provoking a clash between the Army and PKI. These tensions erupted in the aftermath of an attempted purge of the Army by the September 30th Movement – a group of military officers with the collaboration of a handful of PKI leaders. After crushing the Movement, which had kidnapped and killed six high-ranking Army generals, the Indonesian Army and its paramilitary allies launched a campaign of annihilation against the PKI and its affiliated organizations, killing up to 500,000 alleged PKI supporters between October 1965 and March 1966, imprisoning up to a million more, and eventually ousting Sukarno and replacing him with General Suharto, who ruled Indonesia for the next 32 years before he himself was overthrown in May 1998.

In an unprecedented collaboration, the National Security Archive worked with the National Declassification Center (NDC) to make the entirety of this collection available to the public by scanning and digitizing the collection, which will be incorporated into the National Archives and Records Administration’s (NARA) digital finding aids. When completed, scholars, journalists, and researchers will be able to search the documents by date, keyword, or name, providing unparalleled access, in particular for the Indonesian public, to a unique collection of records concerning one of the most important periods of Indonesian history.

Of the 30,000 pages processed by the NDC, several hundred documents remain classified and are undergoing further review before their scheduled release in early 2018. While some of the documents in this collection were declassified and deposited at NARA or the Lyndon Johnson Presidential Library in the late 1990s, many thousands of pages are being made available for the first time in more than 50 years.

The Documents

The documents in the files of the U.S. Embassy in Jakarta range widely, from the daily operations of the Embassy to observations on Indonesian politics, economics, foreign policy, military affairs, the growing conflict between the United States and Sukarno, the conflict between the Army and PKI, the September 30th Movement and the mass killings that followed, and the consolidation of the Suharto regime. While most of the documents in this briefing book concern the events of September 30, 1965, and their aftermath, we have included a handful of others to give a sense of the range and historical significance of the larger collection for an understanding of the broader consolidation of the Suharto regime.

Souce : https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/indonesia/2017-10-17/indonesia-mass-murder-1965-us-embassy-files