siapa yg doain SBY datang Samarinda hujan & banjir hayo? Sudah bener2 hujan & banjir seputaran Sempaja [SK on FB]

samarinda banjir, ah itu biasa. tapi saat pemenang pilpres datang dan banjir, harusnya jadi nggak biasa. karena berarti ada kekalahan dari tim penunda banjir.

walau juga tak pengaruh bagi penghentian banjir di Samarinda. semua tetap kembali dalam kesibukannya. ijin-ijin kuasa pertambangan dan kontrak karya pertambangan tetap saja diberikan. ijin untuk perkebunan besar kelapa sawit dan perkebunan besar pulp juga masih diberikan. menjadi lupa, kalau telah lebih dari 71% kawasan akan diporak-porandakan.

tidak ada kepala pemerintahan yang sensitif dengan bencana ekologis. karena tak pernah memperoleh dampak langsung. apalagi bila balaikota dan rumah dinasnya terletak di perbukitan. terus dihiasi dengan tetanaman yang juga tak terlalu menghijaukan.

namun, haruskah selalu pasrah pada nasib? tak adakah keinginan untuk melawan penyebab banjir? bukan semata beradaptasi dengan membangun lantai kedua, ataupun meninggikan lantai rumah, atau sekedar membangun tembok pencegah air sesaat.

cara itu pasti ada. dengan tidak memilih pemimpin korup yang hanya memperkaya kelompoknya. dengan mulai berani mengungkapkan kekesalan secara langsung. dan dengan mulai memenuhi gedung wakil rakyat dengan hujatan. bila tidak, nikmatilah bencana ekologi. karena terkadang itu juga menyenangkan.

pada samarinda banjir ya….

sebuah rekaman diskusi tahun 2002 ditampilkan di catatan FB. seorang pembicara mengatakan “Ornop adalah sebuah organisasi yang punya komunitas tersendiri sehingga jadi elitis dalam struktur kelas. Ornop itu bagian dari sebuah agen untuk melanggengkan sistem liberalisasi yang sekarang ini lagi diupayakan masuk ke negara-negara dunia ketiga“. dan seorang pembahas mengungkapkan “Ornop telah menjadi alat Neo Liberalisme“.

dari catatan diskusi tersebut, terlihat jelas peta perubahan gerakan sosial. kelahiran LSM yang tak terhitung, sebagian menentukan sebagai organisasi non pemerintah, sebagian tetap sebagai lembaga pengembangan masyarakat. tak jua terjadi sebuah perubahan ke arah perbaikan, dengan adanya semakin banyak ornop. bahkan beberapa aktivis yang mengaku sebagai aktivis Ornop, pada akhirnya menghamba pada lembaga keuangan internasional ataupun agen-agen kapitalisme, baik secara langsung maupun melalui lembaga penelitiannya. sudah begitu pun, mereka tetap mengatakan dirinya sebagai aktor perubahan sosial.

memang tak terlalu mudah untuk mengubah cara lihat terhadap hal ini. satu waktu, Ornop memang harus bubar. bisa jadi tiga tahun lagi terjadinya. ketika kemudian rakyat sudah semakin tercerahkan dan merasa tak begitu lagi penting adanya sebuah organisasi non pemerintah. walau beberapa kawan tetap berpandangan, Ornop terus diperlukan, sebagai lawan tanding kekuasaan.

sistem sosial yang terbangun, telah berubah mengikuti arus global. saat uang telah menjadi alat tukar, yang secara cepat merubah bentuknya, hingga kemudian terjadi alat tukar lain yang tak terwujud. saat itulah kemudian telah terjadi kehancuran sistem sosial dan budaya, disertai dengan kehancuran kolektivitas.

penjahat-penjahat bertopeng aktivis Ornop pun masih terus bergentayangan. berkata memperjuangkan hak rakyat, berteriak atas nama rakyat, namun tak sanggup untuk menjadi hilang identitas, apalagi kehilangan sumber keping emas.

sebuah akar dasar persoalan pemiskinan ekonomi, sosial dan budaya, tak pernah lagi menjadi agenda penting bagi kalangan Ornop. yang terpenting adalah menjalankan agenda-agenda seolah-olah. terus bisa tampil di media, dan terus bisa melakukan aksi dengan ribuan massa rakyat yang dikelabuinya. pembangunan massa sadar telah diabaikan. bahkan sebagian, telah melakukan penjajahan atas nilai yang sedang diperjuangkannya.

membangun sebuah cara baru untuk melangkahkan perubahan harus segera digelar. tak perlu dalam sebuah bingkai ornop. ataupun lembaga penelitian. memulai dari titik terkecil, pada sebuah ruang yang semakin hampa. yang bisa jadi tak memerlukan keping emas. apalagi harus menghamba pada keping emas.

titik-titik refleksi harus dikejutkan. tanpa harus bergantung atau menggantungkan. sesaat bergerak, walau terkadang hanya bergerak-gerak. lalu usai saat malam menjelang.

diam atau dibungkam, bukan sebuah pilihan. walau nyamuk-nyamuk terus menghisap darah. walau temaram lampu putih tak lagi menerangi. berjalan dengan kepala terisi, walau kantong tak lagi berisi. dan ini bukan pilihan !

pada ornop yang menghamba !

Sekitar US$21,6 juta utang Indonesia kepada AS disepakati dialihkan untuk program konservasi atau debt for nature swap (DNS) yang meliputi sekitar 7 juta hektar kawasan hutan di Sumatra. Lokasi program di Sumatra bagian utara dipusatkan di Taman Nasional Batang Gadis, di Sumatra bagian tengah di TN Bukit Tigapuluh dan Sumatra bagian selatan di TN Way Kamas. Pemerintah AS sepakat mengalihkan piutangnya untuk kegiatan konservasi yang diperhitungkan dari utang pokok sebesar US$21,6 juta atau US$30 juta termasuk bunga hingga 8 tahun ke depan. Conservation International (CI) Foundation-lembaga swadaya masyarakat asal AS-dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) menyumbang masing-masing US$1 juta dan mereka disebut swap partner. (Erwin Tambunan, Bisnis Indonesia, 1 Juli 2009)

Perjalanan DNS

Debt for Nature Swap merupakan sebuah gagasan yang dilontarkan oleh Thomas Lovejoy, Wakil Ketua WWF Amerika Serikat pada tahun 1984. Gagasan tersebut melahirkan sebuah mekanisme finansial yang dikenal dengan Debt for Nature Swap. DNS merupakan salah satu peralatan finansial untuk memobilisasi pendanaan domestik demi mendukung kegiatan konservasi atau dapat dikatakan sebagai penghapusan utang luar negeri dengan cara menukarnya dengan komitmen untuk memobilisasi sumberdaya keuangan domestik untuk mendukung kegiatan pelestarian alam.

Aktor-aktor yang selama ini menjadi “pembeli” DNS adalah Conservation International, WWF, The Nature Conservancy dan USAID. Pada periode 1987 hingga 1994, tidak kurang dari US$ US$ 177,5 juta utang luar negeri berbagai Negara dunia ketiga dibeli seharga US$ 46,3 juta, dengan penyediaan dana untuk lingkungan hidup sebesar US$ 128,77 juta. Dalam berbagai pengalaman tersebut, dana yang diperoleh juga disediakan sebagai dana abadi (endowment atau trust fund). Dana konservasi yang dihasilkan dari pengalihan utang (swaps) di Kosta Rika, Filipina, Guatemala, Panama dan Madagaskar, mencapai 95% dari seluruh total DNS. Dana tersebut dipergunakan untuk mengelola taman nasional, perluasan taman nasional, kegiatan riset atau penelitian habitat dan spesies, serta pendidikan dan pelatihan.

Pelaksanaan DNS yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia merupakan model DNS Tripartit, dimana melibatkan kreditor, debitor dan investor konservasi. Di Filipina pada tahun 1993, dengan dana sebesar US$ 13 juta dari USAID, WWF membeli utang komersial pemerintah Filipina sebesar US$ 19 juta atau setara dengan 68% dari nilai utang. Sebagai gantinya, pemerintah Filipina setuju untuk membayarnya dalam Peso senilai $ 17 juta (90% dari nilai utang). Kemudian dana pemerintah tersebut digunakan untuk pendanaan jangka panjang melalui Foundation for Philippine Environment.

Siapa yang diuntungkan dari DNS?

Dari pengalaman Bolivia, pada tahun 1988 Bolivia membeli kembali utangnya. Donor memberikan sekitar 46% dari utangnya. Sebelum membeli kembali, bank komersial Bolivia berutang sebesar $ 670 juta. Harga utang di pasar sekunder adalah 6 sen per dollar, yang berarti bahwa bank mengharapkan Bolivia membayar kembali sebesar $ 40,2 juta (670 juta dikali 6 sen). Selanjutnya Bolivia hanya memiliki sisa utang dari bank komersial sebesar 362 juta, namun pasar sekunder menghargai utang Bolivia sebesar 11 sen, yang berarti setelah pengalihan (swaps), bank tetap mengharapkan Bolivia membayar $ 39,8 juta (362 juta dikali 11 sen). Keuntungan Bolivia dari pembayaran tersebut hanyalah pengurangan sebesar $ 0,4 juta dari yang harus dibayarkan. Artinya Bolivia tetap melakukan pembayaran utang dengan diskon yang sangat kecil.

Skema ini juga berlaku bila dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup. Selama ini, uang-uang DNS hanya mengalir kepada lembaga keuangan besar, yang merupakan bank-bank kaya di Negara–negara utara. Yang juga terjadi adalah kelompok-kelompok lingkungan hidup Negara utara memberi uang kepada bank-bank komersial Negara utara, ketika Negara selatan berjanji memberikan uang kepada kelompok lingkungan hidupnya. Sebenarnya tidak pernah terjadi transfer dari utara ke selatan.

Kritik terhadap DNS

Dalam seminar yang dilaksanakan oleh Brasilian Institute for Economic and Social Analysis pada bulan September 1991, disimpulkan bahwa:

• Mekanisme konversi utang luar negeri untuk lingkungan hidup tidak berpengaruh terhadap pengembangan kebijakan lingkungan yang sesuai dengan manajemen pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis, dan tidak menjawab masalah kualitas hidup masyarakat local. DNS hanya bentuk kekuatan politik kreditor dan dominasi ekonomi terhadap Negara debitor termasuk pengembangan model komersialisasi seluruh aspek kehidupan;
• DNS mengharuskan Negara debitor mengalokasikan sumberdaya keuangan ke dalam proyek-proyek konservasi tanpa partisipasi masyarakat. Kedaulatan masyarakat local atau keadaan social di dalam “kawasan konservasi” tidak menjadi pertimbangan. Proyek-proyek didisain hanya untuk riest dan eksploitasi sumberdaya alam ketimbang konservasi yang sebenarnya;
• DNS tidak mengambarkan masuknya uang baru ke dalam negeri, namun hanya semata-mata ilusi pengurangan utang luar negeri dan penanggulangan krisis lingkungan hidup;
• DNS tidak mempertimbangkan kedaulatan Negara debitor dalam memutuskan proyek mana yang akan didanai. Tidak demokratis dan membuat partisipasi local menjadi sulit;
• Keterlibatan dalam DNS telah membawa ornop terlibat dalam skema konversi dan meyakini bahwa mereka mampu menyediakan sumberdaya keuangan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

DNS Mencoba Menyelesaikan Masalah dengan Masalah Baru

Dalam beragam pengalaman, DNS juga telah gagal menjawab permasalahan konservasi dunia, karena masalah utama konservasi bukan pendanaan, melainkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Permasalahan konservasi di Indonesia tak lepas dari buurknya kapasitas, komitmen dan politik pengelolaan kekayaan alam oleh pemerintah. Hilangnya pemahaman tentang system kelola alam dalam konstitusi Indonesia, telah menjadikan hilangnya akses dan kontrol komunitas lokal, serta meningkatnya ekstraksi kekayaan alam. Bahkan dalam beragam kawasan konservasi di Indonesia, telah terjadi kekerasan terhadap komunitas lokal dan penghilangan hak-hak dasar komunitas local, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial dan budayanya.

DNS hanya akan memfasilitasi organisasi lingkungan raksana dengan proyek-proyek konservasi raksasa, yang sebagian besar didisain dari Washington, London, New York atau Jakara, dan jauh dari komunitas lokal. Proyek-proyek konservasi di Indonesia juga semakin menunjukan patron bisnisnya, dimana terjadi penghilangan identitas lokal dan sistem tradisional, terindikasi melakukan biopiracy, dan memfasilitasi bisnis wisata, yang hanya akan memenuhi kebutuhan ‘penjajah’.

Pengelolaan Taman Nasional Kutai, Taman Nasional Lore Lindu, merupakan potret buram proyek konservasi yang dilakukan oleh lembaga konservasi internasional, diantaranya dengan meminggirkan komunitas lokal. Termasuk di Taman Nasional Batang Gadis, dimana lembaga konservasi internasional melakukan program konservasi, telah meniadakan inisiatif-inisiatif lokal dalam pengelolaan kawasan hutan di wilayah mereka. Secara perlahan, terjadi penghancuran sistem budaya lokal dalam berbagai desa yang selama ini menjadi wilayah proyek konservasi.

Dengan adanya perjanjian DNS dengan AS, maka anggaran pemerintah, yang harusnya dialokasikan pada program penguatan komunitas lokal dan peningkatan kualitas hidup warga negara, akan dialihkan untuk diberikan kepada Conservation Internasional dan Yayasan Kehati. Dalam banyak pengalaman, proyek-proyek yang dilaksanakan oleh lembaga konservasi internasional, hanya meninggalkan daftar permasalahan.

Pilihan Indonesia Terhadap Utang Luar Negeri

Telah begitu banyak proses ekstraksi kekayaan alam yang terjadi di Indonesia, yang dilakukan oleh negara-negara utara. Sejak awal, Indonesia terus diperas dan dikuras habis, baik kekayaan alamnya, maupun warga negaranya. Pemerintah Indonesia harusnya mendudukan diri pada penegakan mandat-mandat konstitusi, untuk melakukan pengakuan terhadap sistem kelola lokal atas kekayaan alam, serta melakukan proteksi terhadap sistem kelola lokal dari intrusi berbagai inisiatif global yang memiskinkan rakyatnya.

Terhadap utang luar negeri, Indonesia harus segera menagih utang-utang ekologis dari negara-negara industri, dimana selama ini Indonesia telah memberikan kehidupan bagi negara-negara utara. Dan juga Indonesia harus berposisi untuk menggugat penghapusan utang luar negeri dari negara-negara utara, serta menghentikan pengambilan utang baru.

Terhadap peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, maka pemerintah sudah wajib untuk melakukan revisi terhadap UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam, serta melakukan evaluasi terhadap beragam peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Sumberdaya Alam, termasuk Agraria, sesuai dengan mandat Tap MPR No IX/2001.
–

Diadopsi dari Kertas Posisi WALHI tahun 2001 yang ditulis oleh Longgena Ginting dengan beberapa tambahan oleh penulis

Dalam beragam perdebatan terkait dengan iklim, pemerintah, khususnya lebih berpikir untuk menjadikan pengikatan karbon (carbon sequestration) dan penyimpanan karbon (carbon stock) sebagai komoditas dagangan baru. Yang kemudian, terlihat dalam beragam negosiasi internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya Dephut, hanya memperbincangkan skema Reduced Emission from Deforestation and Degradation (REDD).

Tidak kurang dari 120 juta hektar dari 192 juta hektar kawasan daratan Indonesia berada di bawah kontrol dan pengelolaan Departemen Kehutanan. Kawasan ini kemudian terbagi-bagi menjadi kawasan konservasi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi (hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas dan hutan konversi. Namun dari angka deforestasi yang dikeluarkan oleh Dephut, masih terus berlangsung deforestasi dan degradasi kawasan hutan. Entah mau menyebut 1,08 juta hektar, 2 juta hektar ataupun 2,9 juta hektar setiap tahunnya.

Sejak lama telah berulang kali disampaikan oleh praktisi kehutanan maupun pegiat isu kehutanan, bahwa sudah saatnya berpaling dari cara pikir pengelolaan sentralistik dan pengelolaan berbasis kayu. Sangat disadari bahwa sistem kelola sentralistik hanya akan melahirkan rantai panjang birokrasi dan hilangnya sistem pengawasan yang baik bagi kawasan hutan. Pun ketika paradigma kehutanan hanya berdasarkan penglihatan terhadap kayu, hanya akan membuaikan angka-angka devisa yang tak jua meningkat. Sementara, secara perlahan, potensi non kayu (yang bernilai lebih dari 95% dalam kawasan hutan), menjadi menghilang dan dilupakan.

Pertarungan kepentingan antara petani rotan dengan pengrajin rotan, sebenarnya menunjukkan telah terjadi pengurangan secara drastis terhadap penyediaan bahan baku rotan. Namun kembali, pemerintah hanya melihat pada hilir permasalahan, tidak bergerak pada substansi permasalahn di hulu. Hilangnya kawasan hutan sebagai tempat tumbuhnya rotan, serta terjadinya rantai birokrasi yang panjang, yang menjadikan petani rotan tak pernah diuntungkan dengan sistem saat ini.

Sementara itu, kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi, yang sejak awal dimandatkan untuk menjadi kawasan perlindungan hidrologi dan perlindungan keanekaragaman hayati pun, tak lepas dari cara pikir menghasilkan uang dari kawasan hutan. Satu persatu kawasan konservasi dinegosiasikan dengan pebisnis wisata, yang kabarnya akan ramah lingkungan, setelah sebelumnya melakukan pengusiran paksa komunitas dari kawasan konservasi. Di hutan lindung, tak kurang dari 900 ribu hektar kawasan sedang terancam dengan gagasan mengambil potensi batubara dan barang mineral tambang lainnya, baik melalui tambang terbuka maupun melalui tambang tertutup. Dephut mencatat bahwa sampai dengan tahun 2005, kawasan hutan seluas 4,7 juta hektar telah dilepaskan untuk digunakan bagi kegiatan perkebunan.

Ketika ada peluang dilakukan pengelolaan konsesi konservasi maupun konsesi restorasi pun, kemudian Departemen Kehutanan kembali memprioritaskan pengelolaan kawasan skala luas, dimana kemudian komunitas lokal kembali diletakkan sebagai ‘penonton’ ataupun penggembira semata. Sekitar 9 perusahaan menyatakan minatnya mengelola kawasan restorasi yang dicadangkan pemerintah seluas 566.560 hektare hingga 1 juta ha sampai akhir 2009. Ruang-ruang kembalinya pengelolaan aset-aset alam yang bermanfaat langsung bagi komunitas lokal, benar-benar tak pernah dipikirkan oleh pemerintah.

Geliat keping uang masih terus menggelayut di depan mata aparat pemerintah. Bahkan ketika ada peluang untuk mempertukarkan utang senilai US$ 21,6 juta dengan AS untuk program konservasi (debt for nature swap) pun langsung disepakati tanpa pernah melalui proses pertimbangan yang matang. 7 juta hektar kawasan hutan di Sumatra, meliputi Taman Nasional Batang Gadis, TN Bukit Tigapuluh dan TN Way Kambas, akan semakin menghilangkan akses dan kontrol komunitas lokal, bahkan pemerintah daerah terhadap kawasan hutannya.

Sebuah tantangan bagi pengelolaan aset-aset alam yang tersisa di Indonesia adalah bagaimana mewujudkan mandat konstitusi negeri ini. Bagaimana sistem kelola aset alam yang benar-benar dikelola secara komunal dalam bentuk koperasi, serta bagaimana aset-aset alam, meliputi bumi, air, kekayaan alam dan ruang angkasa yang ada di wilayah Indonesia akan memberikan kesejahteraan, serta bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan komoditas publik, merupakan sebuah pertanyaan yang belum akan dijawab oleh pemerintahan lima tahun mendatang.

Pilihan bagi komunitas lokal adalah dengan segera mengambil alih kelola aset-aset alam yang berada di kawasan kelolanya. Terus membangun dan memperkuat organisasi komunitas. Serta mempersiapkan pemimpin masa datang yang benar-benar berpihak pada kepentingan bersama. Akankah ini terwujud? Pasti, tapi entah kapan.

Oleh karena laut Sawu sebagai jalur pelayaran nasional, para pemangku kepentingan yang tengah mengikuti workshop soal Laut Sawu akan berperan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalur itu untuk tidak membuang sampah sembarangan. [Kompas]

sungguh sebuah cara pandang tentang kawasan konservasi yang semakin tak jelas. konservasi hanya dipandang sebagai sebuah permasalahan “jangan buang sampah sembarangan”. sementara kemudian, sistem kelola kekayaan alam secara tradisional mulai digerus.

tak lama berselang, pasti akan datang investasi. untuk wisata ataupun untuk penelitian. seketika itu juga, kawasan konservasi akan menjadi kawasan tertutup bagi penduduk negeri ini. di sisi lain, peneliti asing dan turis tak berambut hitam, akan hilir mudik. bisa jadi terumbu karang dan mineral akan kembali diselundupkan untuk diteliti. dan kemudian pada waktunya, terpancanglah rig lepas pantai yang akan menguas habis kekayaan alam negeri ini.

begitu mudahnya pemerintah terbuai janji palsu. yang tak lagi dikelabui oleh mereka yang dari utara. namun oleh para komprador yang seolah menawarkan kebaikan. wilayah mana lagi yang ingin dijajah? karena tak ada lagi wilayah negeri ini yang belum tergadaikan pada para penjajah.

pada sampah konservasi !

para mafia carbon bergentayangan. mencoba meraih bubuhan tanda tangan pada berlembar kertas. agar kemudian memperoleh kontrak eksklusif.

walau belum tentu akan memperoleh uang, mereka pun tak akan merugi. semua pembiayaan dibebankan pada mereka yang mengelola kawasan hutan. banyak kepala daerah telah terbelit dengan sebuah perjanjian yang penuh dengan ketidakpastian.

apa yang terjadi kemudian, tak pernah dipikirkan. ketika mekanisme perdagangan telah terjadi, maka hampir 70% dana yang mengalir, akan masuk ke tangan para mafia carbon. selebihnya, bila terjadi “kebocoran” karbon, maka pengelola hutanlah yang harus membayar pinalti, yang pada beberapa perjanjian, jumlahnya tiga kali lebih besar dari uang yang didapat.

mau untung malah bakal buntung. inilah bisnis yang ditawarkan. dan anehnya, delegasi negeri ini di perundingan komisi dunia perubahan iklim, malah “mengemis” untuk memperolehnya. seakan tak mau merugi, ketiga skema pembiayaan yang ditawarkan, dana hibah, perdagangan karbon dan utang karbon, diambil dengan bangganya.

lalu, akankah negeri ini akan memperoleh manfaat? TIDAK! dan tidak akan pernah. karena lahan dan hutan telah tergadaikan. komunitas lokal akan tersingkirkan. eksplorasi aset-aset alam semakin menggila. kedaulatan, tergadaikan!

pada mafia carbon !

mereka berkumpul. pada sebuah panggung demokrasi, begitu sebutannya. membawa sendiri pesan yang ingin disampaikan. bersama-sama menyuarakan. dari hanya 50 ribu orang hingga mencapai 500 ribu orang. pada sebuah tempat.

apa yang kemudian terjadi bila NGO mulai meneruskan aksi dan mengorganisir mereka? satu persatu, perlahan, meninggalkan panggung demokrasi. tak ada keinginan untuk diorganisir oleh NGO. bisa jadi, karena mereka tak lagi percaya dengan NGO. dan bisa jadi, karena mereka lebih yakin dengan suara mereka, tanpa NGO. kalau sudah begitu, apakah masih perlu NGO?

begitulah celoteh dari seorang kawan dari Korea yang sedang berjalan keliling asia. yang sedang mencoba mengenal permasalahan sosial dan lingkungan hidup di negara-negara asia.

“lha… kok nanyanya nggak keren amat sih” ujar yang lain.

“lho… sekarang kok makin aneh pertanyaannya”

“nah… yang ini nggak aneh lagi, karena calon presiden ini memang paling bodo, njawabnya ngasal”

perbincangan seliweran ini kerap kali terdengar saat calon presiden ataupun calon wakil presiden melakukan dialog di televisi. ungkapan yang bernada sesal, telah memiliki sebuah republik dengan tanpa calon presiden yang benar-benar akan memimpin negeri dengan baik dan benar, selalu bermunculan. namun jarang sekali muncul, ketika kemudian terbawa dengan angan-angan kepalsuan.

pangung politik, bak panggung antah berantah yang tak jelas hendak kemana bergeraknya. semua ribut untuk berebut posisi. dan hanya berpikir tentang kemenangan sebuah kelompok.

“apa calon presiden yang itu sudah siap kalah ya?” tanya seorang kawan.

kalah menang, kadang menjadi soal. masalahnya adalah harus menang. tak ada kalimat kekalahan dan bisa jadi, memang tak terlalu siap untuk kalah. untuk bertanding lagi di periode mendatang, terlalu lama, dan bisa jadi sudah dijemput ajal.

presiden, bukanlah sebuah jabatan publik, yang akan berpikir bagi publik. sama halnya dengan gubernur ataupun walikota atau bupati. apalagi hanya sekedar jabatan anggota DPR(D). segalanya hanyalah menjadi pekerjaan. bukan bagi sebuah amanat publik.

apalagi ketika mau membedah platform dari calon presiden dan calon wakil presiden. masih terlalu jauh dari konstitusi negeri. berkata bukan menganut paham neo-liberalisme, namun terus mengundang dan memfasilitasi penjajahan ekonomi. berkata membangun ekonomi rakyat, tapi hanya bagi sebagian rakyat yang menjadi tim sukses.

atau, mungkin negeri ini tidak sedang butuh seorang pemimpin. negeri ini hanya butuh waktu untuk kematian massal tiga generasi, agar generasi kemudian dapat membangun negeri dengan sebuah keikhlasan dan solidaritas. bisa jadi ini benar-benar terjadi, yang mungkin saja di tahun ketiga periode pemerintahan kali ini. bersamaan dengan musnahnya 60% penghuni bumi akibat bencana ekologi.

dalam diskusi di bulan April tahun lalu, di kota kayu, saya coba memberikan pandangan terkait dengan UU ITE ini. dia bagaikan sebuah pisau, tergantung siapa yang akan menggunakannya. sisi positif dari undang-undang ini tidak sedikit. mungkin bisa membantu proses penyelamatan hutan tropis yang tersisa. namun UU ITE bisa juga menjadi sebuah pisau pembunuh daya kritis dan kreatif.

dalam diskusi, saya juga paparkan bahayanya UU ITE ini. salah satunya adalah pasal “karet” yang bisa digunakan untuk “membunuh” para blogger ataupun pegiat dunia maya. korban pun mulai berjatuhan. bahkan oleh sebuah rumah sakit yang katanya internasional. kawan saya berujar “mungkin rumah sakit itu sudah mau bangkrut ya? jadi dia pakai saja kesempatan komplain pasiennya untuk mencari tambahan penghasilan.“.

namun, hingga saat ini setelah bergulirnya gugatan hukum perdata dan pidana yang terus berlangsung, belum jua ada respon dari Menteri Komunikasi dan Informasi. walau pernah Menkominfo Mohammad Nuh mengizinkan Mahkamah Konstitusi untuk mencabut pasal 27 ayat 3 dalam saat diuji dalam judicial review Mahkamah Konstitusi [inilah.com - yuhendra]. namun Mahkamah Konstitusi telah menggugurkan gugatan untuk penghilangan pasal tersebut. Menkominfo seolah bungkam dan lepas tangan terkait dengan pembunuhan daya kritis dan kreatif anak negeri.

kasus dan banyak kasus lainnya yang bisa akan terus terjadi. negeri ini seolah telah menjadi milik uang dan kekuasaan. saatnya blogger untuk menyatukan diri untuk melawan pembungkaman dan “pembunuhan” yang masih akan terus terjadi.

pada sebuah pisau !

Pasal 27 (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 45 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). [UU Informasi dan Transaksi Elektronik]

pasal karet mulai digunakan untuk menyelepet pihak yang lemah dalam konteks hukum. kekuatan hukum yang lebih dikuasai bagi yang ber”punya”, baik kuasa, modal maupun pengetahuan, telah menjadikan pihak yang menuntut keadilan menjadi terpinggirkan.

proses-proses pembungkaman terhadap daya kritis, mulai bergerak. beragam upaya meraih keadilan dan mengungkapkan kebenaran, mulai diredam. penggunaan pasal-pasal “karet” kembali berlangsung. sebuah praktek untuk menghabiskan daya kritik dan daya kreatif anak negeri.

tak ada pilihan, kecuali mulai memperkuat perlawanan. bersatu, bersarekat, berlawan.

pada pasal karet !