​
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan oleh Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Djoko Julianto, didampingi Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto dan Kasi Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Nugroho, dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus, Jalan Sukun Raya, Banyumanik, Kota Semarang, pada Rabu (10/6/2026).
​
Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Djoko Julianto mengungkapkan, perkara ini bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya aktifitas tambak udang di tengah lahan pertanian di Kab. Batang. Menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian pada 11 Februari 2026 petugas dari penyidik Subdit IV Tipidter melakukan pemeriksaan lapangan di Dukuh Roban Timur, Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.

Di lokasi tersebut, petugas menemukan adanya aktivitas budidaya tambak udang vannamei air payau di tengah lahan pertanian yang produktif. Tambak udang seluas 7 hektar tersebut dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung seperti gudang, kantor dan instalasi kincir air (paddle wheel) di sekitar lokasi.

​”Dari hasil pemeriksaan terhadap AMP selaku pemilik usaha didapatkan keterangan bahwa bidang tanah tersebut dibeli oleh pelaku dan kemudian diubah menjadi tambak udang. Berdasarkan bukti administrasi dan kode objek pajak, bidang tanah tersebut berstatus sebagai lahan sawah produktif yang masuk dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B),” kata Kombes Pol Djoko Julianto.

​Modus yang dilakukan tersangka tergolong rapi. Pelaku sebenarnya mengantongi izin usaha, namun dalam pelaksanaannya, koordinat lokasi tambak digeser dan melebihi batas yang ditentukan sehingga mencakup dan merusak zona sawah yang dilindungi. Area tersebut mencakup LP2B seluas 6,88 hektar dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 0,34 hektar.

“Berdasarkan bukti dokumentasi foto satelit yang ditunjukkan polisi, pada tahun 2020 lokasi tersebut masih berupa hamparan lahan pertanian hijau, namun pada tahun 2025 hampir seluruhnya telah berubah menjadi petak-petak tambak udang,” jelasnya.

​Usaha tambak udang ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun dengan omzet keuntungan mencapai miliaran rupiah per tahun. Pelaku mengaku hasil panen udang vannamei tersebut dijual untuk pasar lokal.

Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan petugas, termasuk berkoordinasi dengan dinas terkait, akhirnya pada bulan Mei AMP resmi ditetapkan sebagai tersangka.

​Akibat alih fungsi lahan ilegal ini, negara harus menanggung dampak kerugian lingkungan yang sangat besar. Estimasi biaya yang dibutuhkan pemerintah untuk memulihkan kembali karakteristik tanah yang terkontaminasi air payau ke fungsi semula mencapai Rp 32 miliar.
​
Sementara itu, Kasi Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Jateng, Prasetyo Nugroho, menegaskan bahwa aktifitas alih fungsi lahan pertanian ini mengakibatkan berkurangnya lahan sawah di Kabupaten Batang dan berdampak langsung pada penurunan produktivitas beras regional. Selain itu, tindakan ilegal ini juga dinilai mengganggu terlaksananya program strategis nasional.
​
“Ini akan berimplikasi langsung pada Program Asta Cita Presiden yang berfokus pada swasembada pangan. Berkurangnya lahan produktif mengancam ketersediaan bahan pangan di Jawa Tengah dan memicu ketergantungan pada impor. Jika alih fungsi lahan seperti ini terus dibiarkan tanpa kendali, ekosistem lingkungan akan rusak dan terjadi kehilangan keanekaragaman hayati yang merugikan masyarakat luas,” tegas Prasetyo.
​
Pihak Dinas Pertanian Provinsi Jateng menyatakan komitmennya bersama Kepolisian untuk memperketat pengawasan terhadap segala bentuk aktivitas yang berpotensi melanggar ketentuan LP2B.
​
Untuk kepentingan penyidikan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua karung bekas pakan udang, satu unit kincir tambak, satu unit motor dinamo listrik, serta satu bundel dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas nama tersangka.

Atas perbuatannya, tersangka AMP dijerat dengan Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B, serta Pasal 70 ayat (1) jo Pasal 61 huruf b UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.
​
Menanggapi kasus ini, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto memberikan tanggapan serius sekaligus menyampaikan imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelaku usaha, agar menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran berharga di masa depan.
​
“Kami mengimbau kepada masyarakat dan para investor yang ingin membuka usaha agar betul-betul memperhatikan kesesuaian zonasi tata ruang dan kelestarian lingkungan. Jangan sampai dalam pelaksanaan usahanya merusak lahan pangan yang dilindungi undang-undang. Polda Jateng tidak akan segan menindak tegas siapa saja yang nekat melakukan alih fungsi lahan secara ilegal,” tegas Kombes Pol Artanto menutup konferensi pers.

Mereka berkarya sudah dari beberapa tahun lalu. Sempat vakum selama pandemi covid. Tahun ini Mereka berusaha untuk bangkit kembali menyemarakan blantika musik Tanah Air yang kaya akan instrumen tradisional.

Saat ini Mereka sedang mempersiapkan Album Pertama Mereka di bulan Agustus nanti, yang bertepatan dengan bulan Kemerdekaan yang menjadi motivasi Mereka dalam Kemerdekaan Berkarya.

Lagu yang Mereka jagokan adalah berjudul “Sore di Gunung”.

Yuks, Kita tunggu Album Pertama Mereka.
Semoga mampu menyemarakan hiruk pikuk penghargaan karya atas royalty yang saat ini sedang ramai diperdebatkan.

Semoga Para Kepentingan dan Para Wakil-wakil Rakyat (Masyarakat Seniman) mampu membuat regulasi, aturan, undang-undang Hak Kekayaan Intelektual secara bijak & adil untuk Para Pelaku/Pekerja Seni Tanah Air ini.
Akhir kata; Sukses untuk MANTRA SAMSARA & Semua Pelaku Seni! (san)

Agenda meeting koordinasi PINSAR Indonesia se Pulau Jawa, berlangsung di Ballroom The Wujil Hotel, Ungaran, Selasa 9 Juni 2026. PINSAR Indonesia adalah Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia , salah satu stakeholder dari kementrian Pertanian dan Bapanas serta BGN.

Sorotan utama meeting ini adalah bersama memperbaiki harga livebird atau harga ayam, dipulau Jawa. Mereka mencari solusi atas harga ayam yang disebut masih belum menjanjikan.

Acara penting ini , dihadiri oleh ratusan pelaku usaha perunggasan. Sebagai ketua penyelenggara adalah Ketua PINSAR Indonesia Jawa Tengah dokter hewan Susilo.

Dalam diskusi panel ini , selain Sekretaris Jenderal PINSAR Indonesia Mukhlis Wahyudi sebagai moderator, juga hadir Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian , Dr. Ir. Hary Suhada, S.Pt., M.Sc., IPU.

Hadir juga , Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan , di bawah Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas)  Maino Dwi Hartono.

Hadir juga , Ketua PINSAR Jawa Barat Pak Ook.

Prof. Bambang, sebagai ahli peternakan. Drh. Asro Nawawi Ketua GPPU ( Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas ). Serta Kabid Peternakan Provinsi Jawa Tengah: drh. Andiningtyas Mula Pertiwi, M.M..

Kesepakatan yang diambil adalah , supaya mulai hari ini Rabu 10 Juni harga All Jawa , Jawa Timur 16 ribu , Naik 1 ribu dan Senin naik ke harga 19,5. Jawa Barat All size , bottom pres 16 ribu. Senin menyentuh 19,500 . ” Insya Allah Jabodetabek mengikuti, dan tantangan ada dari Lampung,” tandas Mukhlis, sambil menyebut sanksi tegas berupa agro input.

Saat terjadinya perdebatan, Ketua PINSAR Indonesia Jawa Timur Kholik, mengaku berat bila langsung naik drastis. Dia sepakat diangka 19,5 per kilo pada Senin Minggu depan , dimulai dari harga 16 ribu perkilo naik bertahap.

Sedangkan PINSAR Indonesia Jawa Barat melalui Joko Ook , meminta agar soal harga tidak dibahas terus menerus, harapannya agar stabilitas bisa terjaga.

Sementara itu , Harry Suhada mewakili pemerintah mendukung kesepakatan ini , dan fihaknya akan tetap mengawal sebagai follow up-nya. ” Jadi , kesepakatan ini bagian dari reward and punishmen bagi pelaku usaha. Kita akan melakukan intervensi,” ujar Harry Suhada, ditemui awak media seusai acara.

Apresiasi terhadap kehadiran pemerintah yang melakukan intervensi ini , diungkapkan Ketua PINSAR Indonesia Jawa Tengah, Drh Susilo , yang menilai acara ini sukses , dan diharapkan berdampak positif pada harga ayam . ” Di Jawa Tengah Saat ini harga perkilo 12 ribu , kita sepakat besuk pagi naik menjadi 15,5 ribu dan Senin bisa 19 ribu. Kita , di sini memang harga paling murah, karena sebagai besar peternak menjual ke luar daerah ,” jelas Susilo , yang menjadi Ketua penyelenggara kegiatan Meeting Koordinasi PINSAR Indonesia se Jawa kali ini. (JURNALIS UKLIK.NET – SAFRUDIN)

Sinopsis 402 Rumah Sakit Angker Korea
Film ini mengisahkan tim kreator konten Indonesia yang melakukan penelusuran ke Rumah Sakit Yongwon, rumah sakit angker di Korea Selatan. Namun teror yang mereka hadapi bukan hanya dari legenda lokal Korea.

Final Trailer membongkar kejutan: tim ini berani memasukkan ritual Jelangkung, permainan pemanggilan arwah khas Nusantara. Kehadiran mistis lokal di tanah asing ini diprediksi jadi puncak plot twist film.

Final Poster Boneka Hanbok Bernoda Darah
Dalam Final Poster, estetika Korea berpadu atmosfer mistis mencekam. Sorotan utama pada boneka misterius berbaju tradisional Hanbok dengan noda darah di sekitarnya. Visual kuat ini langsung menjanjikan misteri kelam dari dalam koridor rumah sakit terbengkalai.

Pernyataan Sutradara Anggy Umbara
Sutradara Anggy Umbara menyebut perpaduan horor Korea + mistis lokal adalah keputusan kreatif matang. Film ini bukan sekadar remake Gonjiam: Haunted Asylum karya Jung Bum-Sik.

“Kami tidak ingin sekadar memindahkan cerita. Kehadiran boneka ber-hanbok dan ritual Jelangkung di Rumah Sakit Yongwon adalah jembatan kultural yang membuat terornya terasa dekat sekaligus tak tertebak. Ini eksperimen horor paling ambisius yang pernah saya arahkan,” jelas Anggy Umbara.

Komentar Pemain Arbani Yasiz & Saputra Kori
Aktor utama Arbani Yasiz sebagai Juna mengungkap taruhannya di film ini. “Di final trailer penonton bisa lihat kalau taruhannya sudah bukan lagi soal views atau popularitas, tapi bertahan hidup. Ritual lokal yang kita bawa justru memicu sesuatu yang jauh lebih gelap di sana.”

Saputra Kori menambahkan: “Setiap sudut Rumah Sakit Yongwon hadir untuk meneror mental. Adegan Jelangkung dimulai adalah momen kami semua, bahkan sebagai aktor, merasa merinding beneran. Penonton harus siap untuk pengalaman sangat emosional.”

Prestasi Internasional BIFan 2026 & Judul Global
“402 Rumah Sakit Angker Korea” berhasil lolos kurasi Official Selection BIFan 2026 dan diputar di program bergengsi Gala Presentation.

Untuk pasar internasional film ini menggunakan judul Korean Haunted Hospital. Sementara di Korea Selatan film ini dirilis dengan judul resmi 폐병원 402 Pye-byeong-won 402.

Martin Lee, Programmer BIFan, menilai: “Tanpa menghilangkan esensi premis Gonjiam, film ini cermat mengangkat fenomena budaya streaming dan pola konsumsi konten modern. Menghadirkan keseruan baru bagi penggemar lama, sekaligus sensasi ketegangan mendalam bagi penonton baru.”

Ajakan Nonton Film 402 Rumah Sakit Angker Korea
Ketika ritual lokal bertemu tempat paling terkutuk di Korea, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Siapkan nyalimu, ajak teman terdekat, dan jadi saksi mata teror Ruangan 402 di Rumah Sakit Angker Korea yang siap jadi perbincangan nasional. (fer)

Heny Anistyawati Guru SD Negeri 2 Ngandong, dukuh Dermayu, Desa Bumiharjo menyampaikan, sebagai pejuang peradaban keluarga wajib menjaga kesehatan mental dan hati dari kecanduan menggulir (scrolling) layar handphone.

Dikatakannya, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan dan kita jalankan yaitu dengan mengatur waktu scroll (batasi durasi dengan alarm/fitur pembatas aplikasi), Berpuasa scroll (jadwalkan waktu detoks digital sepenuhnya),

” Matikan wifi pada jam 5 sore sampai jam 8 malam. Satu rumah tidak boleh memegang hp dan tidak scrol hp. Waktu digunakan untuk belajar dan hal yang bermanfaat. Dan hal ini bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi dengan putra – putri tentang pelajaran disekolah hariini dan esok,” terang Heny.

Selain itu, ada beberapa konten di Hp yang harus dibersihkan dari beranda, dan memastikan konten yang dilihat bermanfaat dan bernilai positif. Gunakan fitur scroll tanpa sentuh (kurangi interaksi fisik dengan layar agar lebih mudah berhenti).

“Sebagai seorang Ibu dan seorang guru, saat dirumah kita harus memberi contoh kepada putra – putri agar dapat memberikan tauladan dan bermanfaat baik siswa dan anak anak kita,” imbuh Heny.

Sebelumnya, Ketua Paguriska Suprapti, S.Pd. dalam sambutannya menekankan agar guru jangan terlalu berlebihan dalam merias wajah (menor) saat menggunakan bedak, sewajarnya saja saat disekolah.

” Guru tidak boleh berdandan menor agar anak-anak tidak banyak bertanya, saat ini siswa kritis, dan memperhatikan guru yang di contohnya. Agar siswa tidak ikuti, berdandan sewajarnya saja. Tentu hal ini ada perbedaan saat kegiatan Hari Kartini dan Pentas Seni,” pungkas Suprapti.
9/6/202. (Bun)

Dedie menekankan, lapangan ini bukan cuma ruang olahraga, tapi juga bisa jadi ruang publik dan mendukung kegiatan pendidikan, khususnya untuk siswa SMA Negeri 10 Bogor yang lokasinya berdekatan. “Lapangan ini dipersembahkan untuk warga. Jadi, manfaatkan untuk lari-lari, olahraga, berjemur, bahkan upacara. Jangan cuma main gadget terus,” ujar Dedie.

Tahap pertama pembangunan sudah rampung. Tahap kedua bakal menambah jogging track, taman, tribun, pedestrian, lampu-lampu, hingga jalur akses menuju TPU, agar kawasan ini makin nyaman, aman, dan menyenangkan bagi masyarakat.

Wali kota berharap semua urusan administratif dan sosial rampung sebelum pembangunan tahap dua dimulai. Dengan begitu, lapangan bisa benar-benar jadi ruang publik yang bermanfaat bagi semua warga.(AS/red)

Langkah strategis ini sengaja cepat diambil sebagai momentum penting dalam memperkuat struktur, soliditas dan arah perjuangan organisasi ke depan.

Dalam agenda penting tersebut, DPP SWI fokus pada penguatan internal melalui pembentukan 10 Bidang, Dewan Etik, serta lembaga otonom.

Dalam arahannya, Ketua Umum (Ketum) terpilih DPP SWI periode 2026-2031 H. Iskandar, S.Sos menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi ini, ke arah yang lebih, maju, mendunia, mandiri dan sejahtera melalui penerapan konsep ekonomi kerakyatan.

“SWI ke depan harus menjadi organisasi yang tidak hanya kuat secara profesi jurnalisnya, tetapi juga mandiri secara ekonominya,” ungkapnya.

Hal itu bukanlah hanya omon-omon, lantaran untuk instrumen peningkatan ekonomi SWI sudah memiliki lembaga otonom, yakni Koperasi Sekber Wartawan Sejahtera (SWS).

Untuk penguatan profesi, selain di bidang tambahnya, sudah ada juga lembaga Learning Center sebagai Pusat pelatihan yang didedikasikan untuk menggembleng kompetensi, profesionalisme dan pemahaman jurnalistik mendalam bagi seluruh anggota.

Dan untuk penguatan hukum, ada Yayasan Bantuan Hukum Matapena Keadilan. Lembaga ini fokus memberikan advokasi, perlindungan hukum dan edukasi keadilan bagi jurnalis maupun masyarakat luas.

“Melalui badan otonom yang kita persiapkan ini, kita akan membawa SWI lebih baik lagi, menuju kemandirian berbasis ekonomi kerakyatan,” kupas Iskandar.

Ia lantas mengutarakan, semua itu dipersiapkan agar seluruh anggota di pusat hingga daerah, ikut merasakan dampak kesejahteraan yang nyata.

Lembaga otonom ini nantinya, akan diturunkan secara berjenjang ke tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), di seluruh Indonesia.

Iskandar mengatakan, sebagai organisasi wartawan yang visioner, DPP SWI berkomitmen memberikan dampak sosial yang luas melalui pengelolaan lembaga otonom strategis, yang bergerak sinergis di bawah naungan induk SWI.

Langkah ini diperkuat dengan penataan struktur pengurus pusat, yang diisi oleh para profesional di bidangnya.

Formasi struktur bidang DPP SWI periode 2026-2031, yang tetapkan dalam rapat tersebut antara lain:

1. Bidang Litbang / Riset & Data : drg. Marsela Indri dan Yessi.

2. Bidang Media Massa : Supriyadi dan Gofur.

3. Bidang Budaya dan Pariwisata : Torben Rando Oroh, Nia Kurniah, R. Setiawan dan Bambang Pol Gunadi.

4. Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan : Riki dan M. Hendra Gunawan.

5. Bidang Pengelolaan CSR : Irwanto dan Thamrin.

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan: Meli.

7. Bidang Sosial Ekonomi : I Gusti Made Ardiabiar, SE, Joko Iskandar dan Koko Ayun.

8. Bidang Hukum dan Advokasi : Robert Marpaung, S.H., M.H., Nasrun Lahamang, S.H., dan Norman C. Simangunsong, S.H.

9. Bidang Humas dan Hubungan Antar Lembaga : Prof. Dr. Ir. Supiyat Nasir, M.B.A dan Jhoni Rangga

10. Bidang Diklat dan Pengembangan Profesi : Omega DR Tahun, S.H., S.K.N., M.H., M.Kes dan Supono, S.H.

Melalui 10 Bidang ini, Iskandar optimis SWI dapat tumbuh menjadi wadah jurnalis yang semakin diperhitungkan, solid dan konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan pers serta profesionalisme wartawan di Indonesia.

Selain Ketua2 Bidang tersebut, pada pucuk pimpinan masih bertengger orang2 lama yang sudah teruji. Diantaranya, Wakil Ketum Putra Gara, Sekjen Herry Budiman, dan bendum Anwar Nurdin. Dewan Etik Eddie Karsito dan Isson Khaerul.

ditambah wajah2 baru dipucuk pimpinan seperti Wakil Ketum Liliyana, Wakil Sekjen Totok serta Wakil bendum Ersa Ernawati dan Alpin Alamsyah.

Setelah rampung membentuk pengurus, Ketum SWI memimpin langsung acara syukuran, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran konsolidasi organisasi.

Acara penuh kehangatan dan keberkahan tersebut, ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Ketum SWI Iskandar yang diserahkan kepada perwakilan Pendiri SWI Herry Budiman dan Anwar Nurdin.

Sesi foto bersama menjadi penutup yang khidmat, sekaligus menjadi simbol soliditas, kebersamaan dan optimisme seluruh jajaran pengurus DPP SWI dalam menyongsong Visi baru 5 tahun ke depan. ***

Kedua lembaga resmi yang bergerak di pelestarian lingkungan hidup ini sengaja memprakarsai secara bersama – sama dengan maksud untuk memperkenalkan Situ Rawa Besar, baik dari sisi potensi maupun permasalahan yang ada atas kelestarian setu tersebut.

Acara yang diselenggarakan pada Sabtu, 6 Juni 2026, masyarakat umum, para peģiat lingkungan hidup serta aparat pemerintah yang berkaitan dengan itu.

Tak kurang sekitar 50 orang peserta hadir tepat waktu dan langsung melakukan aksi telusur setu sambil memungut sampah yang didapatinya.

Nampak mereka sangat antusias. Namun, beberapa waktu kemudian, para peserta  banyak yang tercengang, mereka mendapatkan di pinggiran setu Rawa Besar ada perkampungan yang terbilang kumuh.

Sedangkan, kampung yang ada di sisi barat setu itu yang terletak di wilayah RW 14, Kel Depok Jaya adalah bangunan liar dan tanah yang digunakan untuk permukiman mereka adalah tanah sepadan setu Rawa Besar.

Sayangnya, pihak pemerintahan kelurahan Depok Jaya tidak turut serta dalam kegiatan ini, sehingga masyarakat peserta telusur Setu Rawa Besar tidak bisa mendapatkan keterangan secara langsung dari pihak pemerintah Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok terkait keberadaan perkampungan kumuh itu.

Bukan cuma itu, para peserta pun tidak bisa mulus menyusuri setu secata utuh, ini dikarenakan trek lintasan jalan di bibir setu terputus. Jalan tertutup perkampungan.

Pada akhirnya mereka harus keluar wilayah setu terlebih dahulu, dan setelah 1 Km berjalan, baru bisa masuk kembali ke area sisi setu di sisih Timur.

Terkait temuan-temuan yang dilihat langsung oleh para peserta, Ocen, selaku koordinator pelaksana susur situ menerangkan, hal ini memang betul adanya, dan masyarakat peserta susur situ sudah melihat secara langsung kondisi situ Rawa Besar.

Ocen berharap, ketika masyarakat tau permasalahan, justru mereka menjadi lebih peduli dan secara bersama melakukan tindakan positif guna pelestarian serta pengembalian fungsi Situ Rawa Besar.

Agus Setiawan Kepala Seksi Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok mengatakan, sangat berterima kasih dengan adanya acara Susur Setu Rawa Besar,  sehingga pihaknya bisa melihat kondisi sesungguhnya secara langsung berama masyarakat.

Ia menambahkan,  pihaknya hanya mengurus terkait sampah di permulaan serta sampah di lingkungan penduduk. Namun dengan adanya perkampungan liar yang ada, akan dijadikan sebagai catatan terkait sampah yang ditimbulkan dari perkampungan tersebut. Sementara terkait hal lain yang bersinggungan langsung dengan DLHK akan seģera kami laporkan ke atasan.

Hasim ketua Jabar Hejo Lestari mengatakan, kolaborasi kami dengan KAWALI Kota Depok akan terus berlanjut dan kami akan berkomitmen untuk membangun wiĺayah sesuai dengan porsi kami.

“Kami akan berusaha mengisi ruang-ruang kosong untuk berekspresi dan berinisiatif dalam membangun Kota Depok, utamanya hal yang terkait dengan lingkungan hidup” papar Hasim.

Senada dengan Hasim,  Endro Gempar Andrajati juga mengatakan, kolaborasi  KAWALI Kota Depok bersama Jabar Hejo Lestari merupakan instrumen yang bakal menjadi mitra sekaligus penyeimbang atas segala kinerja pemerìntah demi pembangunan yang berkesinambungan.

Terkait evaluasi kegiatan Susur Situ Rawa Besar Endro menilai, butuh koodinasi lintas dinas dan instansi serta pegiat lingkungan agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab dalam hal mengatasi dan memecahkan permasalahan yang ada.

Dipenghujung acara ditutup dengan penandatanganan deklarasi pelestarian setudi atas panner yang sudah disiapkan.

(Hisan)

Uklik.net – Bekasi- Datang ke kantor pelayanan publik sering identik dengan antre panjang dan suasana yang bikin kening berkerut. Tapi cerita itu mulai berubah di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bekasi.

Di bawah koordinasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, wajah pelayanan kini tampil lebih segar—rapi, bersih, dan terasa “niat” melayani. Bukan sekadar cat baru, tapi juga sistem yang makin tertata.
Begitu masuk, masyarakat langsung disambut alur pelayanan yang jelas.

Loket pendaftaran tersusun rapi, meja informasi mudah diakses, dan petunjuk prosedur dibuat sederhana—tidak lagi bikin bingung seperti teka-teki level dewa. Tujuannya satu: proses lebih cepat, lebih efisien, dan minim drama.

Sebagai pusat layanan terpadu, Samsat Kabupaten Bekasi menyediakan berbagai kebutuhan administrasi kendaraan, mulai dari pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengesahan STNK, hingga layanan terintegrasi lintas instansi. Semua dirancang agar wajib pajak bisa “datang, urus, selesai” tanpa harus bolak-balik.

Yang paling terasa, petugas di lapangan terlihat sigap dan komunikatif. Dari pengisian formulir sampai tahap akhir, masyarakat diarahkan dengan jelas. Sentuhan humanis ini jadi pembeda—pelayanan bukan cuma cepat, tapi juga terasa ramah.

Modernisasi sistem yang diterapkan juga membawa dampak nyata. Proses lebih tertib, transparansi meningkat, dan kepercayaan publik ikut terdongkrak. Di tengah sorotan terhadap kualitas layanan publik, langkah ini jadi sinyal positif bahwa perubahan itu bukan sekadar wacana.

Ke depan, Samsat Kabupaten Bekasi diproyeksikan terus berbenah—baik dari sisi fasilitas maupun kualitas SDM. Targetnya jelas: menjadi role model pelayanan publik yang profesional, cepat, transparan, dan terpercaya.

Singkatnya, kalau dulu urus pajak kendaraan identik dengan “ujian kesabaran”, sekarang mulai berubah jadi pengalaman yang… ya, setidaknya lebih manusiawi. Dan itu kemajuan yang patut dicatat.

Saat akhir pekan, jumlah pengunjung bahkan mencapai sekitar 15 ribu orang. Mereka datang untuk menikmati beragam hiburan, mulai dari konser musik, bazar kuliner, pameran UMKM, wahana permainan, hingga layanan publik seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan pelayanan administrasi kependudukan.

Ketua KNPI Kabupaten Bogor, Wahyudi Chaniago, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti KaBOGORFEST telah menjadi agenda yang dinanti warga.

“Antusiasme masyarakat luar biasa. Bahkan jumlah pengunjung yang datang melebihi ekspektasi panitia, terutama saat akhir pekan,” ujarnya.

Tak hanya menjadi ajang hiburan, KaBOGORFEST juga menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM dan wadah bagi komunitas untuk menampilkan kreativitasnya. Suasana festival semakin meriah pada malam hari dengan penampilan musisi dan hiburan panggung yang menjadi daya tarik utama.

Sejumlah pengunjung mengaku terkesan dengan kemeriahan acara. Selain pilihan kuliner yang beragam, suasana festival dinilai cocok untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman.

Dengan ribuan pengunjung yang terus memadati area festival, KaBOGORFEST 2026 kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu agenda unggulan HJB ke-544 yang mampu menggerakkan ekonomi lokal sekaligus menjadi ruang hiburan bagi masyarakat Kabupaten Bogor. (AS/red)

​Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta pihak Kecamatan Bogor Timur.

​Dari jajaran legislatif, hadir Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi, Wakil Ketua Komisi III Abdul Rosyid, serta Anggota Komisi III H. Karnain Asyhar, Jatirin dan Eka Wardhana.

​Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai status perizinan serta penegakan regulasi demi menjaga ketertiban tata ruang di Kota Bogor.

​Ahmad Aswandi menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan yang ketat dari dinas teknis seperti PUPR dan penegak perda yakni Satpol PP, terutama ketika ditemukan adanya pembangunan yang berjalan tanpa izin.

Menurutnya, pengawasan dari PUPR dan Satpol PP sangat penting, terutama ketika ada pembangunan yang berjalan tanpa mengantongi izin operasional.

​Ditempat yang sama Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid, mengungkapkan temuan fatal dari hasil penggalian informasi bersama dinas-dinas terkait.

Berdasarkan data resmi DPMPTSP Kota Bogor, tidak ada izin operasional hotel yang tercatat atas nama eks Bumi Katulampa maupun Hotel Prima.

​”Secara izin, tidak ada yang namanya eks Bumi Katulampa maupun Hotel Prima. Yang ada hanyalah izin perseorangan untuk digunakan sebagai training center (pusat pelatihan) sejak tahun 2018,” ungkap Abdul Rosyid dengan tegas.

​Pelanggaran berat lainnya diungkapkan oleh Dinas PUPR Kota Bogor. Proyek pembangunan tersebut dipastikan tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Lebih dari itu, secara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan Katulampa tersebut merupakan zona pemukiman, bukan kawasan komersial perhotelan.

​”Dari PUPR menyampaikan secara PBG juga tidak ada. Bahkan secara zonasi, daerah sana memang tidak diperkenankan untuk pembangunan hotel. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa kegiatan pembangunan itu harus dihentikan,” tegas politisi PKS tersebut.

Maka dari itu, Komisi III DPRD Kota Bogor mendesak Satpol PP Kota Bogor untuk mengambil tindakan hukum yang lebih tegas dan progresif. Mengingat Surat Peringatan Pertama (SP 1) yang telah dilayangkan sebelumnya diabaikan oleh pengembang,

​”Sudah dilakukan peringatan pertama, walaupun tidak direspons. Saya minta peringatan kedua, baru dilakukan ke depan entah itu penyegelan atau pemasangan plang,” kata Abdul Rosyid. (AS/red)