UPDESA

Jenis Kegiatan dalam Prioritas Dana Desa 2018

2017-10-11T12:40:00.000-07:00

jenis kegiatan dana desa

Jenis Kegiatan dalam Prioritas Dana Desa 2018-Pedoman penggunaan dana desa tahun 2018 telah ditetapkan Kementrian Desa pada tanggal 22 september 2017.Ada baiknya anda memahami terlebih dahulu dengan cermat tentang tata cara pengunaan Dana Desa.Kemudian anda baru menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam hal penyusunannya pun,jangan sampai anda/Desa keluar dari prioritas yang telah ditetapkan Kementrian Desa.Jika hal ini tetap anda lakukan,besar kemungkinan Desa akan bermasalah karena di anggap tidak taat aturan dan bisa jadi terjerat hukum.

APA ITU PRIORITAS DAN DANA DESA

Prioritas merupakan kegiatan yang diutamakan,dan harus dijalankan dibandingkan pilihan kegiatan lainya.Serta,
Dana Desa adalah Dana/Uang yang utamanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa.

Apa Gunanya Dana Desa ?

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa,Dana Desa digunakan untuk membiayai Pemerintah Desa dalam hal

Penyelenggaraabn Pemerintah
Pembangunan
Pembinaan
dan,Pemberdayaan.

Jadi,Apa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 ?

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 ialah kegiatan pilihan untuk dilaksanakan terlebih dahulu oleh Desa,dibandingkan kegiatan lainya di tahun 2018.Serta,sumber keuangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut,harus diambilkan dari Dana transfer Negara yaitu Dana Desa.

Apa bedanya dengan tahun 2017 ?

Tidak jauh berbeda! Pemerintah melalui Kementrian Desa tetap menekankan penggunaan Dana Desa untuk Pembanguana,Pemberdayaan serta pelaksanaan program yang bersifat Lintas Bidang.

Baca : Apa Itu Lintas Bidang

Jenis Kegiatanya Apa Saja ?

Dalam hal jenis kegitan pilihan yang ditetapkan dalam Permendes,berikut ini penjelasanya :

1. Pembangunan

Untuk pembangunan sendiri meliputi beberapa aspek antara lain :

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa

contohnya : Pembukaan jalan baru,peningkatan Jalan onderlagh,lapen,hotmix serta untuk mencukupi kebutuhan energi dan alat komunikasi informasi.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana pelayanan dasar sosial

contohnya : Pembuatan gedung paud,taman bacaan dan posyandu.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana Ekonomi Desa

contohnya : Pembangunan lumbung ekonomi desa serta menciptakan produk unggulan desa.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan

contohnya : Penanaman pohon guna pelestarian lingkungan,penanganan bencana,dan siap bila terjadi bencana alam.

e.pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa

2.Pemberdayaan

Dalam hal pemberdayaan digunakan untuk menggenjot peningkatan kapasitas yang ada di desa tersebut.contohnya : pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Program yang bersifat Lintas Bidang

Berikut ini jenis program yang bersifat lintas bidang yang ditetapkan dalam Prioritas dana desa

Prukades (Produk Unggulan Desa)
Embung Desa
BUMDes ( Badan Usaha Milik Desa )
Raga Desa ( Sarana Olah Raga Desa )

Untuk lebih jelasnya silahkan baca Prioritas Dana Desa 2018

Apa itu Lintas Bidang di Prioritas Dana Desa 2018

2017-10-05T00:52:00.000-07:00

Lintas Bidang di Prioritas Dana Desa 2018

Apa itu Lintas Bidang di Prioritas Dana Desa 2018 - Dalam Permendesa Nomor 19 tahun 2017 di jelaskan bahwa selain untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa,Prioritas Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai program atau kegiatan yang bersifat Lintas Bidang ( Pasal 4 ayat 1 ).

APA ITU LINTAS BIDANG PERMENDES

Lintas Bidang merupakan kumpulan dari berbagai bidang yang akan menjadikan prioritas utama Desa dalam hal penggunaan dana desa di tahun 2018.
Prioritas Lintas Bidang seperti yang telah di sebutkan dalam permendes pasal 4 ayat 2 terdiri dari :

1.PRUKADES

prukades/foto kemendes

Bagi Desa yang telah maju dan mandiri,Prukades ( Produk Unggulan Desa ) merupakan hal terpenting sebagai penguat ekonomi Desa.Selain itu,tujuan utamanya ialah dapat memperkenalkan jenis - jenis produk yang ada di masyarakat desa kemudian Desa ikut membantu dalam hal promote melalui website atau media lain sehingga masyarakat dalam menghasilkan sesuatu yang bisa meningkatkan kesehjateraan mereka.

Sebagai upaya mendukung program Prukades,Pemerintah melalui Kemendes sering melakukan sosialisasi "Satu Desa satu Produk Unggulan".Sosialisasi tersebut di maksudkan agar para costumer tahu tentang Produk yang ada di masing-masing Desa di Indonesia.

2. EMBUNG DESA

embung desa/foto kemendes

Embung bermanfaat sebagai penapung air ketika musim kemarau tiba.Banyak Desa khusunya Desa yang bermata pencaharian sebagai petani pesawahan mengeluhkan,bahwa turunya produktifitas padi karena air irigasi yang tidak normal di musim kemarau.Hal tersebut karena kurangnya perhatian pemerintah dalam hal rehabilitasi waduk sehingga menjadi dangkal.Selain itu manfaat waduk juga bisa mengangkat produktifitas perikanan dan pariwisata desa.

Identifikasi Desa yang membutuhkan Pembangunan Waduk

Desa yang sering mengalami kekeringan lahan.
Desa yang mempunya komoditi utama pertanian.
Pertanian Desa yang tidak memiliki Irigasi.
Desa yang tidak memiliki Situ,Waduk,Bendungan dan Danau.
Desa yang memiliki potensi sumber air minum dari air hujan dan mata air.

3. BUMDES

bumdes/foto kemendes

Utamanya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ialah sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa dan menambah Pendapatan Asli Desa ( PAD ) guna stimulus pembangunan desa kedepanya.Pada tahun 2017 setidaknya telah ada sekitar 18.446 BUMDES yang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai jenis unit usaha seperti Minimarker,Desa Wisata,Pengelolaan Air Minum dan jenis usaha lainya.

4.RAGA DESA

Illustration sarana olah raga

Sarana Olahraga Desa ( RAGA DESA ) sebetulnya merupakan bagian dari unit usaha yang di kembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa dengan mengutamakan atau sesuai dengan kebutuhan sesuai Kewenangan Desa.

Itulah ke empat lintas bidang prioritas dana desa 2018.Semoga bermanfaat dan sebagai bahan acuan saya ambil dari Permendes tentang prioritas dana desa 2018.

Silahkan download ( disini )

Prioritas Dana Desa 2018

2017-10-04T11:21:00.001-07:00

Prioritas Dana Desa 2018

Tepat tanggal 22 September 2017,Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia,Eko Putro Sandjojo menandatangani Aturan Prioritas Dana Desa 2018.

Tujuan penting dari keluarnya Peraturan Menteri Desa tersebut antara lain, sebagai acuan bagi Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa,Acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa serta mempermudah Pemerintah Pusat dalam memantau,mengevaluasi Dana Desa di tahun 2018.

Dalam menyusun Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi nomor 19 tahun 2017 mengutamakan beberapa prinsip keadilan,kebutuhan prioritas,kewenangan desa,partisipatif,swakelola,dan Tipologi.

Prinsip tersebut di maksudkan agar Desa tetap mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat Desa tanpa di beda-bedakan.Selain itu,Warga Desa pun bisa ikut dalam memprakasi pembangunan desa baik dalam hal pikiran,tenaga serta Desa bisa memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di desa tanpa harus mengambil ke Desa lain.

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Dalam Permendes,dijelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa di tahun 2018 ditekankan pada beberapa faktor pembiayaan antara lain :

1. Pelaksanaan program di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bidang Pembangunan Desa

Tujuan dari pembangunan desa ialah untuk meningkatkan kesejahtraan,mengurangi kemiskinan,serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa.

Dalam hal kegiatan ini,Kemendes mengarahkan pada beberapa program pembangunan serta pengembangan seperti :

Pembangunan lingkungan pemukiman,
Transportasi,
Energi,
Informasi dan Komunikasi,
Kesehatan Masyarakar Desa,
Pendidikan dan Kebudayaan,
Ketahanan Pangan,
Produk Unggulan,
Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,
penanganan bencana alam; dan
pelestarian lingkungan hidup.

Kemudian jika dilihat dari Tipologi Desa program pembangunan harus mempertimbangkan tinkat perkembangan kemajuan Desa mulai dari Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal,Desa Berkembang,dan Desa Maju dan/atau Desa Mandiri.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dari Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya masyarakat desa.

Dalam hal prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara diswakelola dengan menggunakan mekanisme kerja sama antar-Desa.

Terkait kedua bidang tersebut harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat Lintas Bidang.

Adapun kegiatan yang bersifat lintas bidang seperti yang dijelaskan dalam peraturan ini antara lain

Produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan,
BUM Desa atau BUM Desa Bersama,
Embung Desa,dan
Sarana Olahraga Desa

Dalam hal Sarana Olahraga Desa, merupakan unit usaha yang akan dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

Untuk lebih jelasnya,Prioritas Dana Desa tahun 2018 diatur Bab III pasal 4 ayat (1) sampai (5) yang berbunyi :

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Banyak sekali Desa yang salah tafsir terkait penetapan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa.Padahal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri) dijelaskan bahwa Pembangunan Desa harus selaras serta mengacu pada program yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selain itu mekanisme penetapan penggunan dana desa harus di dasarkan pada hasil musyawarah desa yang di ringkas kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes) serta di jabarkan pertahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes) dan disusun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sebagai bahan acuan dan pedoman pembanguan di desa anda pada tahun 2018, silahkan download Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

DOWNLOAD

Semoga bermanfaat

Siltap Kades dan Perangkat belum Terealisasi,Siapa yang Salah ?

2017-10-01T11:18:00.000-07:00

Illustration

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,sangat jelas diatur terkait besaran Penghasian Tetap,Tunjangan serta waktu pembayaranya atas penghasilan tersebut.

Sebagai bahan kajian mengapa saya membuat judul Siltap Kades dan Perangkat belum Terealisasi,Siapa yang Salah ?,hal tersebut karena banyaknya masalah terkait penunggakan Siltap yang belum terbayarkan.

SIAPA YANG SALAH ?

Kalau berbicara siapa yang salah atas hal tersebut,tentu saya tidak tahu!Tetapi,jika kita membaca serta berbicara tentang aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Desa,seyogyanya anda pasti dapat menyimpulkanya.

Dengan jelas dikatakan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di pasal 66 ,bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan Penghasilan Tetap yang dibayarkan setiap bulanya.
Terkait permasalahan dari sumber keuangan mana untuk membayar atas Penghasilan Tetap tersebut.Sangat jelas dikatakan bahwa,sumber dana untuk membayar Siltap bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Artinya kita tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas penunggakan pembayaran Penghasilan Tetap tersebut.Bisa jadi dana perimbangan tersebut belum masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang ditranfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN).Dan bila dana sudah masuk pun ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),kemungkinan besar ada kendala di Surat Pertanggungjawaban Desa tahun sebelumnya.Sehingga Pemerintah Daerah mengambil inisiatif untuk menahan dana tersebut dan menjadikan Silpa ditahun berjalan.Kemungkinan besar akan dicairkan jika persyaratan Desa terpenuhi.

Kemudian di ayat berikutnya dijelaskan selain mendapatkan Penghasilan Tetap ternyata Kepala Desa berhak juga mendapatkan Tunjangan Jaminan Kesehatan dan Pendapatan sah lainya.
Terkait Tunjangan Jaminan Kesehatan dan Pendapatan sah lainya,banyak Desa yang belum menganggarkanya.Hal ini karena,Desa kurang mengerti akan aturan yang tertuang dalam ayat tersebut ataukah ada Peraturan yang tidak mengizinkan atas penganggaran Tunjangan Jaminan Kesehatan dan Pendapatan sah lainya.

Tepatnya di Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dikatakan bahwa kita diperbolehkan untuk menganggarkan Tunjangan Jaminan Kesehatan dan Pendapatan sah lainya didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes).Jika ada Peraturan yang tidak mengizinkanya tentu hal tersebut tidak selaras dengan apa yang diamanatkan UU Desa.

Untuk lebih jelasnya,apa yang tertuang dalam Pasal serta ayat didalam Undang - Undang Desa.Anda bisa membaca serta menyimpulkan sendiri.

Berikut ini bunyinya dalam pasal 66 ayat (1) sampai (5) :

Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sebagai penutup,siapa yang salah dan benar terkait judul diatas.Anda bisa menyimpulkan dengan membaca aturan yang mengaturnya.Semoga bermanfaat.

SHARE JIKA ARTIKEL INI BERMANFAAT

Modul Pelatihan Pendamping Desa terbaru

2017-09-28T12:05:00.000-07:00

Modul Pelatihan Pendamping Desa terbaru

Modul Pratugas pendamping profesional disusun secara lengkap oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.Dalam hal proses penyusunanya pun Dirjen PPMD melakukan serangkaian kajian serta melibatkan banyak praktisi, aktivis, akademisi ,peneliti serta pemangku kepentingan agar modul ini lebih berkualitas serta mudah di pahami.

Sebagaiman kita ketahui bahwa modul pratugas ini dipersiapkan untuk melatih para pendamping profesional yang baru dan akan ditempatkan dengan pengalaman, kondisi sosial, karakteristik, serya wilayah yang berbeda-beda.

Oleh karenanya, diperlukan sebuah modul pratugas pelatihan yang memenuhi standar bagi Pendamping desa agar nantinya mereka mampu serta mempunyai kompetensi yang sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam menfasilitasi desa.Berbeda dengan modul yang disusun pada tahun sebelumnya.Modul ini telah mengalami berbagai perubahan serta telah disesuaikan dengan uji coba-revisi dan masukan dari berbagai pihak bahkan langsung dari pendamping desa dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

1.Mengapa Perlu Modul Pratugas ini Dibutuhkan

Pelatihan pratugas merupakan hak bagi para pendamping profesional desa yang baru direkrut.Hal tersebut bertujuan untuk memahami kebijakan terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta membantu pendamping dalam mengawal implementasian Undang-Undang Desa.

Oleh karena itu , kebutuhan pengembangan modul pelatihan pratugas disusun dengan maksud menjadi panduan, terutama untuk mensosialisasikan kebijakan dan meningkatkan kapasitas pendamping desa baik di tingkat Provinsi,Kabupaten/kota,Kecamatan ataupun Desa.

Modul pratugas ini dirancang agak berbeda, karena modul ini lebih mengutamakan aspek pendekatan dalam proses pendampingan.Dan yang lebih penting dengan hadirnya modul ini karena memberikan pengalaman baru dalam hal menfasilati desa.Harapan besar hadirnya modul ini agar mempermudah pendamping desa dalam memberikan pengarahan terhadap desa serta meningkatkan kapasitas kapasitas pribadi para pendamping Desa.

2.Maksud dan Tujuan

Adanya modul pelatihan pratugas ini dimaksud agar pendamping desa nantinya mampu memberikan panduan bagi desa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Adapun tujuan adanya modul pratugas ini ialah :

Menyatukan konsep serta persepsi antara Pendamping Desa dan Pemerintah Desa dalam memahami Undang-Undang Desa.
Menyelaraskan antara modul dengan fakta pekerjaan yang ada di lapangan.
Memahami lebih tentang tupoksi pendamping profesional desa.
Mempermudah dalam menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) bagi pendamping.

3. Jenis Modul

Untuk lebih jelasnya,terkait jenis-jenis modul pratugas pendamping silahkan unduh dibawah ini :

Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa Teknik Infrastruktur ( Unduh 1 ) ( Unduh 2 )
Lembar Informasi Pendamping Desa Kompetensi Umum ( Unduh )
Lembar Informasi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat ( Unduh )
Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa Pemberdayaan ( Unduh )
Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Lokal Desa ( Unduh )

Sekali lagi,dengan adanya Modul peningkatan kapasitas ini dapat meningkatkan pendampingan atau menfasilitasi Desa dalam perencanaan , penganggaran , penatausahaan dan pertanggungjawaban.Semoga bermanfaat.

Benarkah Dana Desa masih Bermanfaat ?

2017-09-27T16:42:00.000-07:00

Illustrasi

Benarkah Dana Desa masih Bermanfaat - Sejumlah pihak mengklaim bahwa Dana Desa sudah tidak efektif dan harus dihentikan.Pernyataan tersebut timbul karena banyaknya kasus penyelewengan Dana Desa yang dilakukan sejumlah Oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ibarat pertandingan yang baru digelar serta memperebutkan piala paling bergengsi dan para pemainnya sedang giat mempelajari aturan mainya.Kemudian malah dimanfaatkan sejumlah pihak.

Bagaimana tidak,dengan jumlah dana yang begitu besar mengucur ke Desa serta dibekali sosialisasi yang minim terkait banyaknya aturan yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkadang membuat buah si malah kama bagi penyelenggara Pemerintah Desa.

Hal itulah yang terkadang di manfaatkan sejumlah Oknum untuk memutar balikan aturan Dana Desa.
Sebut saja DH,KK dan AB yang bekerja di Dinas BPMPK Kabupaten Pegunungan Bintang,Papua.
Mereka kini di tahan oleh Reskim Polres Pegunungan Bintang karena terduga mengkorupsikan dana desa seperti yang saya kutip dari media online new.detik.com (27/9).

Modus ketiga tersangka tersebut memanglah unik,mereka melakukan pemotongan dana desa dengan alasan untuk keperluan pembayaran pajak.Tidak tanggung-tanggung ketiga orang tersebut memotong dana desa sebesar 15 juta rupiah dari 277 Desa yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang,Papua.
Bila ditotal ya sekitar 4,1 miliar rupiah lah,besar bukan.

Terkait penyalahgunaan tersebut disampaikan secara resmi oleh Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Ahmad Mustofa Kamal, di Jayapura, dan berikut ini kutipan resmi dari web news.detik.com :

"Penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh para tersangka dengan cara memotong anggaran dana desa sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dari setiap desa di kabupaten Pegunungan Bintang yang berjumlah 277 desa dengan alasan untuk pembayaran pajak," ujar Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Ahmad Mustofa Kamal, di Jayapura, Selasa (26/9/2017).

Uang potongan dana desa itu kemudian disimpan di rekening Bank BRI milik Agus Ennok namun tidak digunakan untuk pembayaran pajak melainkan dipinjamkan kepada Selo Taplo sebesar Rp 3,8 miliar untuk pembelian pesawat terbang di Kanada dan sisanya digunakan untuk operasional penyaluran dana desa di 277 desa yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kamal menjelaskan, Sesuai dengan Laporan Audit LAPKKN BPKP RI perwakilan Papua nomor 331/PW26/6/2017, tanggal 13 Juli 2017 didapat kerugian Negara sebesar Rp 4.159.553.504,00.

"Akibat tindakan ketiga tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4.159.553.5044,00," katanya.

Penyelidikan terhadap kasus ini oleh Satuan Reskrim Polres Pegunungan Bintang telah dilakukan sejak September 2016 dan ditingkatkan menjadi penyidikan pada tanggal 16 Maret 2017 dengan diterbitkannya Laporan Polisi Nomor LP/03/III/2017/Res.Peg.Bintang, tanggal 16 Maret 2017.

Dari tangan para tersangka, penyidik Polres Pegunungan Bintang berhasil menyita barang bukti berupa dokumen-dokumen :
1. Lembaran rekening koran dari 277 desa yang berada di Kab. Peg. Bintang;
2. 1 (Satu) bundel rincian pemotongan (PPN/PPH) dana desa;
3. 1 (Satu) bundel laporan realisasi penyaluran dana desa Kab. Peg. Bintang 2016;
4. 1 (Satu) lembar Fotocopy kwitansi untuk keperluan pembayaran kebutuhan operasional Kantor BPMPK Kab. Peg. Bintang;
5. 1 (Satu) Lembar fotocopy kwitasi pinjaman dari Sdr. Agustinus Ennok dan Sdr. Kris Kulka;
6. 277 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar fotocopy ringkasan pencairan dana desa tahap I (pertama) TA. 2016;
7. 277 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar fotocopy pengantar pencairan dana desa tahap I (Pertama) TA. 2016;
8. 277 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar fotocopy surat perintah membayar pencairan dana desa tahap I (Pertama) TA. 2016;
9. 277 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar fotocopy rincian pencairan dana desa tahap I (Pertama) TA. 2016;
10. 3 (Tiga) lembar keputusan bupati kab. Peg. Bintang Nomor : 141/09/BUP/2016, tanggal 1 juni 2016 tentang pelantikan kepala kampung;
11. 2 (Dua) lembar foto copy keputusan kepala desa polsam Nomor : 1 Tahun 2016, tanpa tanggal juni 2016 tentang penunjukan bendahara desa;
12. 3 (Tiga) lembar foto copy SK (Surat Keputusan) Bupati Kab. Peg. Bintang Nomor : 821.2-10, tanggal 23 januari 2014 tentang pengangkatan sebagai kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung kab. Peg. Bintang;
13. 1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/60/BUP/2015 tanggal 13 maret 2015;
14. 1 (Satu) lembar foto copy petikan surat keputusan direksi PT BANK PAPUA tentang alih tugas pegawai di lingkungan PT. BANK PAPUA Nomor :73/ KEPEG /III /2016, tanggal 1 Maret 2016.

"Ketiga tersangka dikenakan pasal 3 dan atau pasal 8 UU RI no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana. Saat ini para tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mapolres Pegunungan Bintang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya," tegas Kamal.

Sebagai penutup,penulis berpendapat bahwa manfaaat dana desa masih sangatlah besar demi terwujudnya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.Terkait masalah penyalahgunaan yang dilakukan oleh Oknum dapat diminimalisir dengan cara penguatan kapasitas serta pengetahuan Pemerintah Desa dan Pengiat Desa.

Jika setuju dengan saya silahkan di share....

Penatausahaan Keuangan Desa

2017-09-26T15:23:00.001-07:00

Penatausahaan Keuangan Desa

PenatausahaanKeuangan Desa merupakan suatu kegiatan yang wajib serta khusus dilakukan oleh Bendahara Desa dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa.Bendahara Desa pun harus jeli perihal melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan yang mengakibatkan terjadinya suatu transaksi keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baik itu berupa pendapatan ataupun belanja desa.

Jurnal akuntansi yang digunakan oleh Bendahara desa dalam hal penatausahaan keuangan desa adalah Buku Umum, Buku Pajak serta Buku Kas Pembantu Pajak.

Adapun fungsi dari buku-buku tersebut adalah sebagai berikut :

Buku kas umum berfungsi untuk mencatat atas seluruh baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang bersifat cash/tunai.
Buku Bank berfungsi untuk mencatat segala transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui pendapatan transfer.
Buku Kas Pembantu Pajak berfungsi untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan pengeluaran penyetoran pajak ke kas Negara

Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

1.Penatausahaan Penerimaan Desa

Bendahara Desa mencatat transaksi kedalam Buku Kas Umum ketika dirinya menerima penerimaan uang yang bersifat cash ( tunai ) dengan cara membuat bukti berupa kuitansi.Sedangkan bila bendahara desa menerima pendapatan yang berupa transfer maka bendahara akan memperoleh informasi berupa nota yang di catat kredit di buku bank atas uang yang masuk ke Rekening Kas Bank Desa.Berdasarkan nota tersebut sebagai acuan kemudian bendahara desa wajib mencatat kedalam buku bank.Semua penerimaan baik itu cash (tunai ) atau bersumber dari transfer harus di catat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan pada kedua buku tersebut, Bendahara Desa juga wajib membukukanya kedalam laporan realisasi Buku Rincian Pendapatan. Pencatatan Buku Rincian Pendapatan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa.

2.Penatausahaan Pengeluaran Desa

Belanja Kegiatan yang bersifat cash (tunai) yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa harus dibuatkan bukti transaksi berupa kwitansi pengeluaran dan wajib dicatat oleh Bendahara Desa dalam Buku Kas Umum. Sedangkan yang bersifat belanja transfer langsung ke pada pihak ketiga, Bendahara Desa mencatat ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi cash (tunai) ). Pencatatan penerimaan baik kas maupun pendapatan transfer wajib disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan transaski di Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Nilai Potongan/pungutan pajak didasarkan pada bukti kwitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui Surat Setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom kredit (Pengeluaran).

Khusus untuk pajak daerah disesuaikan dengan peraturan yang diatur oleh daerah masing- masing, dan jika memang diberlakukan kepada desa maka dalam peraturan kepala daerah tersebut harus terdapat pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah kepada Bendahara Desa. Jika perihal itu tidak disebutkan maka Bendahara Desa tidak dianjurkan untuk melakukan pemungutan karena tidak ada kewenangan.

3.Penatausahaan Pembiayaan Desa

Seperti layaknya pencatatan atas transaksi Pendapatan pada Buku Kas Umum (BKU) ataupun Buku Bank (BB), untuk membukukan Realiasi Pembiayaan, baik pendapatan pembiayaan ataupun belanja pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan (BRP). Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berfungsi untuk mengcrosscheck rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini sangat di butuhkan agar dapat dilaporkan dalam Laporan Realisasi APB Desa. Pencatatan seluruh pendapatan pembiayaan maupun belanja pembiayaan tersebut dilaksanakan secara benar dan tertib.

4.Dokumen Penatausahaan oleh Bendahara Desa

Bendahara Desa tidak gunakan buku pembantu lainya baik berbentuk Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja, karena ketiga buku tersebut sudah dicatat oleh petugas lainya. Buku Pembantu Panjar (BPP) secara sederhana sudah diganti dengan Buku Pembantu Kegiatan yang dikelola Pelaksana Kegiatan. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja ini sebagai akumulasi yang menggambarkan realisasi belanja serta dapat dilihat pada SPP terakhir yang juga dicatat oleh Pelaksana Kegiatan. Buku Pembantu Kas Tunai diganti dengan Buku Kas Umum.

Perihal mulai dari Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank (BK) dan Buku Kas Pembantu Pajak serta Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan disajikan sebagai berikut:

A. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum

Buku Kas Umum sebagaimana saya jelaskan di atas digunakan hanya untuk membukukan transaksi yang bersifat cash Pencatatan dalam buku kas umum dilakukan secara kronologis. Kode Akun Rekening digunakan untuk transaksi yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tertuang dalam Anggrapan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jika tidak mempengaruhi Belanja seperti pengambilan uang cash (tunai) dari bank, pemberian panjar tidak diberi kode akun rekening.

Nomor bukti transaksi supaya diisi dengan pemberian nomor secara intern yang diatur secara sistematis sehingga mudah untuk ditelusuri.Terkait “jumlah belanja kumulatif” pada kolom delapan dicatat sebesar akumulasi khusus pengeluaran kas terpengaruh atas penerimaan, sedangkan saldo memperlihatkan akumulasi uang yang dipengaruhi penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Diakhir bulan buku kas umum ditutup secara tertib dan ditanda tangani oleh bendahara desa, serta kepala desa serta diparaf oleh sekretaris desa.

B. Buku Bank Desa

Buku Bank Desa

Berbeda dengan Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank digunakan untuk transaksi yang berkaitan dan mempengaruhi saldo pada bank. Pencatatan dalam Buku Bank juga dilakukan secara benar secara tertib. Tidak ada kode rekening dalam buku bank sebagaimana Buku Kas Umum (BKU). Bukti agar diisi dengan pemberian nomor secara intern yang diatur secara sistematis sehingga mudah untuk ditelusuri. Khusus untuk pengisian bunga bank (kolom enam), pajak (kolom delapan) dan biaya administrasi (kolom sembilan) berasal dari rekening koran yang diperoleh Bendahara dari Bank yang bersangkutan.

Saldo menggambarkan akumulasi yang dipengaruhi penerimaan dan pengeluaran melalui bank. Saldo ini harus dilakukan perbandingan/rekonsiliasi dengan Rekening Koran yang diterima dari Bank tempat menyimpan rekening kas desa.Diakhir bulan buku bank ini ditutup dan ditanda tangani oleh bendahara desa,kepala desa serta diparaf oleh sekretaris desa.

C. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pembantu Pajak (BPP) dipergunakan untuk mencatat atas pungutan ataupun potongan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa serta sebagai alat untuk mencatat penyetoran pajak ke kas negara sesuai dengan undang-undang. Atas pungutan ataupun potongan pajak ini tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU), dan hanya di catat pada Buku Pembantu Pajak.

D. Buku Rincian Pendapatan

Buku Rincian Pendapatan

Buku rincian pendapatan adalah buku tambahan yang sebenarnya tidak ada dalam Permendagri 113/2014. Buku ini sebagai buku pembantu untuk mengcrosscheck dan mengelompokan rincian pendapatan yang diterima agar pada saat menyusun laporan realisasi APB Desa tidak mengalami kesulitan.

Ketika bendahara desa menerima pendapatan secara tunai misalnya dari Pendapatan Hasil Aset, maka selain dicatat pada Buku Kas Umum pada kolom penerimaan, maka penerimaan pendapatan tersebut dicatat pada Buku Rincian Pendapatan. Ketika menyusun Laporan Realiasi APB Desa, maka untuk mengetahui realisasi rincian pendapatan dapat diketahui dengan mudah karena telah diklasifikasikan/dikelompokan.

E. Buku Rincian Pembiayaan

Buku Rincian Pembiayaan

Sebagaimana yang terdapat dalam buku rincian pendapatan, buku rincian pembiayaan ialah buku tambahan dalam Permendagri 113/2014. Buku ini merupakan buku pembantu untuk mengelompokan rincian pembiayaan yang diterima supaya pada saat menyusun laporan realisasi APB Desa tidak akan mengalami kesulitan, meskipun secara frekuensi, transaksi pembiayaan ini relatif rendah, namun sebagai pengendali dan alat penelusuran, buku rincian pembiayaan ini tetap diperlukan.

Ketika bendahara desa melakukan pengeluaran pembiayaan secara transfer/bank misalnya berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka selain dicatat pada Buku Bank (BB) pada kolom pengeluaran, maka pengeluaran pembiayaan itu dicatat di buku rincian pembiayaan pada kolom pengeluaran pembiayaan - penyertaan modal desa. Ketika menyusun laporan realiasi APB Desa, maka untuk mengetahui realisasi rincian pembiayaan dapat diketahui dengan mudah karena telah diklasifikasikan.

5. Laporan Bendahara Desa

Format Laporan Bendahara Desa

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 35, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporanini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya melaporkan laporanya, bendahara desa harus melakukan tutup buku di akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank (BB), Buku Pajak (BP) dan Buku Rincian Pendapatan (BRP). Penutupan buku ini dilakukan bersama kepala desa.

Format laporan ini tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri 113/2014. Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya Laporan pertanggungjawaban bendahara desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain.

6. Penatausahaan oleh Pelaksana Kegiatan

Penatausahaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan seperti mencatat kedalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan Kegiatan ketika kegiatan selesai.
Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari bendahara desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan.Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilaksanakan baik berupa belanja barang atau jasa maupun belanja modal. Atas saldo yang masih tersisa dan berada di pelaksana kegiatan, maka dilaksanakan penyetoran kepada bendahara desa. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termasuk juga penerimaan. bukti penerimaan yang perlu dibuat oleh pelaksana kegiatan berupa tanda terima swadaya berupa barang dan daftar hadir untuk tenaga atau gotong royong.

Nah,itulah penatausahaan keuangan desa,semoga bermanfaat

Kompetensi Pendamping Desa

2017-09-23T08:15:00.000-07:00

Kompetensi Pendamping Desa

Kompetensi Pendamping Desa - Selain mampu mendampingi desa dalam hal pemberdayaan melalui asistensi,pengorganisasian,pengarahan dan memfasilitasi desa seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa.Pendamping Desa juga diharapkan mampu memecahkan berbagai permasalahan serta intrik yang ada didesa.

Tanpa adanya kompetensi serta pengembangan diri sendiri, tentulah semua permasalahan tersebut tidak akan dapat terselesaikan.Kenapa saya berbicara seperti itu,karena pengembangan diri sendiri merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang jiwa pendamping desa.

Apalagi konteks permasalahan didesa sangat jauh berbeda dengan apa yang ada dalam teori buku saku pendamping desa.Oleh karena itu,jika anda merupakan pendamping desa maka pandai-pandailah meluangkan waktu anda untuk belajar serta menambah kompetensi anda.

Berikut ini saya akan mengulas tentang kompetensi yang harus dimiliki seorang pendamping desa,pendamping teknis,dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang tertuang dalam Permendesa Nomor 3 tahun 2015 :

Kompetensi pendamping Desa
a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
b. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;
c. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam
musyawarah Desa; dan/atau
e. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Kompetensi pendamping teknis
a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan
kegiatan sektoral;
b. memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
c. pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan; dan/atau
d. mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya.

Kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
a. memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program pemberdayaan masyarakat;
b. peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan
c. analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Penutup
Itulah kompetensi yang harus dimiliki seorang seorang pendamping desa,pendamping teknis,dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.
Serta ingat bahwa ilmu bukan didapatkan dari teori saja tetapi dari pengalaman.

Semoga bermanfaat dan jika anda suka dengan artikel ini,anda bisa menshare sebagai credit point buat saya.terima kasih.

Laporan Keuangan Desa

2017-09-23T04:52:00.002-07:00

Laporan Keuangan Desa

Laporan Keuangan Desa ialah catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa berupa laporan realiasi APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Kemudian laporan keuangan semester pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Selain menyampaikan laporan keuangan berupa laporan realisasi,Kepala Desa juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

Berikut ini laporan keuangan desa yang disampaikan kepada bupati/walikota :

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

Dalam laporan ini kita bisa melihat antara dana yang sudah direalisasikan atau belum.Kita juga bisa mengcros chek posisi atara pendapatan,belanja serta biaya,apakah laporan realisasi dalam kondisi surplus atau defisit.

Buku Kas Umum

Buku kas umum berfungsi untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran desa.Dalam hal penerimaan desa berupa penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa,Pendapatan Transfer ataupun pendapat lain-lain.

Buku Pajak

Buku pajak disini berfungsi untuk memungut atau menyetor pajak atas belanja yang dilakukan desa.Pajak dalam hal ini bisa berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penghasilan (PPh).

Buku Bank

Buku Bank berfungsi untuk mengontrol apakah penerimaan,pengeluaran atau biaya-biaya apakah telah sesuai dengan yang di catat dalam buku kas umum.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat Permintaan Pembayaran merupakan surat yang diajukan oleh pelaksana kegiatan desa guna meminta pembayaran atas suatu barang atau jasa yang telah di terima atau dibeli.Dalam hal pengajuan SPP harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB)

SPTB berfungsi untuk mengetahui nama penyedia barang/jasa yang telah di beli serta untuk mengecek barang/jasa yang telah kita beli apakah telah sesuai SPP atau belum.

Buku Pembantu Kegiatan

Buku pembantu kegiatan merupakan buku yang dibuat oleh pelaksana kegiatan desa atau TPK guna mencatat penerimaan uang yang diterima dari bendahara desa atas pengajuan SPP dan pengeluaran atas barang yang telah dibeli.

Nah,itulah beberapa contoh buku yang digunakan untuk melaporkan keuangan desa kepada Bupati/Walikota.Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar.

Arah Kebijakan Keuangan Desa

2017-09-22T23:58:00.000-07:00

Arah Kebijakan Keuangan Desa

Arah Kebijakan Keuangan Desa- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.Maka Kementrian Dalam Negeri ( Kemendagri ) perlu menetapkan peraturan sebagai pedoman dalam hal pengelolaan keuangan desa serta arah kebijakan keuangan desa. Dengan adanya peraturan tersebut,sekarang setiap desa berhak mengurus desanya sendiri baik dalam hal pembangunan dan perencanaan.

Arah kebijakan keuangan Desa pun menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan Desa guna

mewujudkan Visi Dan Misi Desa yang telah di tetapkan. Oleh karenanya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), harus pula memperhatikan peran dan fungsi APBDes sebagai instrument otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi.

Secara umum kebijakan pengembangan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandarian kemampuan keuangan daerah disertai dengan intensifikasi sumber – sumber pendapatan yang potensial dikelola ekonomis, efisien, dan efektif yang ditujukan bagi pembiayan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dilihat dari sisi pendapatan terhadap kebutuhan belanja Desa yang masih tertata dengan benar dan untuk tahun – tahun ke depan di upayakan akan semakin sempurna.

Arah kebijakan keuangan Desa yang akan dituangkan dalam APBDes di arahkan untuk memenuhi beberapa norma dan prinsip anggaran berikut ini yang kemudian menjadi pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya, yaitu :

Transparansi dan Akuntabilitas APBDes : merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggung jawab.

Disiplin Anggaran : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus disusun dengan acuan prioritas usulan masyarakat dan jangan asal-asalan.Hal itu pun jangan sampai meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemrintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi ,tepat waktu pelaksanaan dan penggunaanya dapat dipertanggungjawabkan.

Keadilan Anggaran : Selain Dana Desa (DDS),Alokasi Dana Desa (ADD),Bantuan Keuangan lainya,sebenarnya desa bisa mengoptimalkan pendapatan lainya seperti optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Sumber syah lainya.Untuk itu pemerintah Desa harus menggunakan dana tersebut secara adil dan merata berdasarakan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayan.

Efesiensi dan Efektivitas Anggaran : Dana yang telah ada harus digunakan dengan

sebaik-baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu untuk mengendaalikan tingkat efisiensi dan efektivitas Anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang di programkan.

ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Kebijakan pendapatan desa dapat mengoptimalkan penerimaan desa baik dari Pendapatan Asli Desa ataupun dana perimbangan daerah yang ditransfer dari pusat.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Bagi dari hasil pajak daerah & retribusi daerah Kabupaten/Kota;
Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
Pendapatan Desa lain-lain yang sah.

Alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh

perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

Alokasi dana Desa sebagaimana paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

ARAH KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :

a. Pegawai;

b. Barang dan Jasa; dan

c. Modal.

Jenis belanja pegawai merupakan kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dan dibayarkan setiap bulan.

Belanja Barang / Jasa dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain:

a. alat tulis kantor;

b. benda pos;

c. bahan/material;

d. pemeliharaan;

e. cetak/penggandaan;

f. sewa kantor desa;

g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

h. makanan dan minuman rapat;

i. pakaian dinas dan atributnya;

j. perjalanan dinas;

k. upah kerja;

l. honorarium narasumber/ahli;

m. operasional Pemerintah Desa;

n. operasional BPD;

o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan

p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberian barang untuk masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Download Permendagri tentang Peningkatan Satlinmas terbaru

2017-09-18T03:17:00.003-07:00

Permendagri tentang Peningkatan Satlinmas terbaru

Download Permendagri tentang Peningkatan Satlinmas terbaru-Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Baca : Aturan Terbaru tentang Perubahan Pemilihan Kepala Desa

Sedangkan untuk angota Satlimas sendiri harus Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Menteri ini dimaksudkan agar kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lebih meningkat terutama dalam hal pengetahuan,keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas.

Selain pembentukan sikap serta merubah mainset (pola pikir ) Satlinmas,tujuan penting dari peningkatan kapasitas ialah membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada dan upaya pertahanan negara.

Untuk penyelenggara peningkatan kapasitas ini, seperti yang di jelas dalam Bab III pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu :

Gubernur bertanggungjawab untuk penyelenggarakan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah provinsi.
Bupati/Wali Kota bertanggungjawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah kabupaten/kota.

Kemudian untuk bisa menjadi peserta dalam peningkatan kapasitas Satlinmas harus memenuhi persyaratan sesuai yang ditentukan Undang-undang serta di usulkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten/Kota.

Metode Peningkatan Kapasitas Satlinmas

Ada tiga metode yang di gunakan dalam hal proses peningkatan kapasitas Satlinmas.
Berikut ini metode peningkatan kapasitas yang telah diatur dalam Peraturan ini :

ceramah;
diskusi; dan
simulasi.

Untuk lebih jelas dalam hal,memahami pola serta aturan Permendagri tentang Peningkatan Satlinmas.Berikut sudah saya sediakan link untuk bisa anda download.

link Download

Rumus Menghitung Alokasi Dana Desa

2017-09-15T11:46:00.000-07:00

Rumus cara menghitung alokasi dana desa

Rumus Menghitung Alokasi Dana Desa-Alokasi Dana Desa yang selanjutnya ADD ialah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh masing-masing Kabupate/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana perimbangan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Negara (APBN) yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah guna untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam melaksanakan Desentralisasi.

Baca : Pengumuman Tes Tertulis dan Jadwal Tes Wawancara Pendamping Desa

Selanjutanya Alokasi Dana Desa Minimum atau disingkat ADDM ialah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
Dalam menentukan besaran Alokasi Dana Desa Proposional Desa (ADDP) yang merupakan bagian dari ADD harus memperhatikan hasil hitung dari beberapa Variabel-Variabel yang ditetapkan Kabupaten/Kota.

Dalam menghitung berasan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memperhatikan beberapa variabel-variabel seperti yang sudah di jelaskan pada alenia sebelumnya.
Berikut ini beberapa rumus untuk menghitung besaran alokasi dana desa :

1.Rumus dasar penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) :

Keterangan :

ADDx	:	Alokasi Dana Desa x.
PTKPD	:	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
T-BPD	:	Tunjangan BPD
I-RT	:	Intensif RT
ADDM	:	Alokasi Dana Desa Minimum
ADDPx	:	Alokasi Dana Desa Proposional x

Keterangan :

ADDPx	:	Alokasi Dana Desa Untuk Desa x
BDx	:	Nilai Bobot Desa Untuk Desa x
ADD	:	Total Alokasi Dana Desa Untuk Kabupaten
∑ADDM	:	Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

2.Rumus penetapan Nilai Bobot Desa (BDx)

Keterangan :

BDx	:	Nilai Bobot Desa Untuk Desa x
a1,a2..an	:	Angka bobot dari masing-masing Variabel
KV1,KV2...	:	KVn,adalah koefesien masing-masing variabel

3.Perhitungan Koefesien Variabel (KV) Desa

a). KV Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Desa ( : ) Jumlah Penduduk se Kabupaten/Kota

b). KV Angka Kemiskinan Desa

Jumlah rumah tangga sangat miskin Desa ( : ) Jumlah rumah tangga sangat miskin se kabupaten

c). KV Luas Wilayah Desa

Luas Wilayah Desa km persegi ( : ) Jumlah Luas Wilayah Kabupaten km persegi

4. Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
Jumlah penduduk desa	V1	a1	0.30
Angka kemiskinan desa	V2	a2	0.50
Luas wilayah desa	V3	a3	0.25

5. Definisi Variabel

Variabel jumlah penduduk yaitu jumlah penduduk desa berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota.
Variabel angka kemiskinan desa adalah jumlah rumah tangga miskin desa bersumber dari data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota.
Variabel luas wilayah desa yaitu luas wilayah desa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota.

Sekali lagi rumus tersebut merupakan contoh rumus perhitungan alokasi dana desa yang biasa digunakan untuk menghitung pembagian dana perimbangan yang berasal dari kabupaten/kota untuk dibagikan kepada desa.Semoga bermanfaat.

Aturan Terbaru tentang Perubahan Pemilihan Kepala Desa

2017-09-14T10:56:00.000-07:00

Aturan Terbaru tentang Perubahan Pemilihan Kepala Desa

Aturan Terbaru tentang Perubahan Pemilihan Kepala Desa-Pada waktu yang lalu,saya sempat mendengar berita di media online bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk bisa menjadi Kepala Desa tidak harus berasal dari Desa itu sendiri melainkan bisa dari luar Desa.

Menanggapi hal tersebut dan memastikan kebenaranya atas isu yang beredar di media-media online tanah air, kemudian saya meluangkan waktu untuk searching.Ya,sebagai orang yang tinggal di negara hukum lantas saya tidak begitu saja percaya atas isu yang beredar.

Berbekal rasa ingin tahuku yang begitu besar terkait aturan pemilihan kepala desa terbaru kemudian saya mencoba mengetik beberapa keyword di google salah satu keyword yang saya gunakan ialah
"Aturan Terbaru tentang Perubahan Pemilihan Kepala Desa" dan hasilnya nihil karena belum ada yang mempostingnya aturan baru tersebut di search enginer google.

Dari beberapa keyword tersebut saya hanya menemukan aturan lama yaitu " Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa".Lalu saya berfikiran bahwa berita yang beredar tersebut hanya "HOAX".Berkat niat dan sabar mencari informasi, akhirnya saya menemukan " Aturan Terbaru tentang Perubahan Pemilihan Kepala Desa ".

Peraturan tersebut ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa.

Untuk apa harus diubah ?

Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah.

Kenapa harus diubah ?

Setelah kita melihat dan membacanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,dalam Putusnya Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa di pasal 33 huruf g yang berbunyi :
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

(g). Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pasal dan ayat tersebut dianggap tidak relevan serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.

Selain itu,ada beberapa pasal yang diubah dari aturan lama ke aturan yang baru dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 berikut selengkapnya :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Aturan Lama :

Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Aturan Baru :

Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Aturan Lama :

(1) Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota.

(2) Panitia pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas meliputi:

merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota;
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; danmelaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Aturan Baru :

(1) Bupati/wali kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang

ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

(2) Tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

merencanakan,mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semuantahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten/kota;
melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d

dan huruf e pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan

Peraturan Bupati/Wali Kota.

3. Ketentuan huruf g Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Aturan Lama :

g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling

kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

Aturan Baru :

g. dihapus

Untuk lebih jelas terkait aturan terbaru tentang pemilihan Kepala Desa silahkan download disini Semoga bermanfaat.

Baca : Pengumuman Tes Tertulis dan Jadwal Tes Wawancara Pendamping Desa Per-Provinsi

Pengumuman Tes Tertulis dan Jadwal Tes Wawancara Pendamping Desa Per-Provinsi

2017-09-13T10:06:00.003-07:00

Pengumuman Tes Tertulis dan Jadwal Tes Wawancara Pendamping Desa Per-Provinsi

Pengumuman Tes Tertulis dan Jadwal Tes Wawancara Pendamping Desa-Berdasarkan hasil tertulis yang dilaksanakan di masing-masing Perguruan Tinggi Provinsi di Indonesia terkait Perekrutan Pendamping Profesional Desa tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kementrian Desa dan nantinya akan di tempatkan mulai dari tingkat Provinsi,Kabupaten/Kota,Kecamatan,dan Desa untuk posisi sebagai berikut :

Pendamping Lokal Desa (PLD) tingkat Desa
Pendamping Desa (PD) tingkat Kecamatan
Tenaga Ahli Pemberdaya Masyarakat (TAPM) tingkat Kabupaten
Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID) tingkat Kabupaten
Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP) tingkat Kabupaten
Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED) tingkat Kabupaten
Tenaga Ahli Pengembang Tehnologi Tepat Guna (TA-TTG) tingkat Kabupaten
Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD) tingkat Kabupaten.

Baca : Panduan Tes Wawancara Pendamping Desa.

Maka kami mencoba untuk merangkum seluruh hasil nama-nama yang lolos dari tes tertulis dan jadwal pemanggilan tes wawancara pendamping desa.

Berikut ini hasil dari tes tertulis dan jadwal tes wawancara yang bisa anda download.

NO.	PROVINSI	KET
1.	Aceh	Download
2.	Bengkulu	Baca disini
3.	Jawa Barat	Download
4.	Jawa Tengah	Download
5.	Jawa Timur	Download
6.	Kalimantan Barat	Download
7.	Kalimantan Tengah	Tunggu
8.	Kalimantan Timur	Download
9.	Kalimantan Selatan	Download
10.	Kalimantan Utara	Tunggu
11.	Lampung	Download
12.	Maluku	Download
13.	NTB	Baca disini
14.	NTT	Tunggu
15.	Riau	Download
16.	Sulawesi Selatan	Download
17.	Sumatra Barat	Download
18.	Sumatera Selatan	Download
19.	Sumatera Utara	Tunggu
20.	Yogyakarta	Download

Itulah hasil pengumuman tes tertulis pendamping desa dari beberapa provinsi dan ada beberapa yang masih berstatus TUNGGU karena keterbatasan informasi yang saya dapatkan.Selanjutnya jika anda mempunyai informasi untuk melengkapinya mohon tinggalkan di kolom komentar.Semoga bermanfaat..

Panduan Tes Wawancara Pendamping Desa.

2017-09-12T01:44:00.002-07:00

Panduan Tes Wawancara Calon Pendamping Desa.

Panduan Tes Wawancara Pendamping Desa-Pada artikel yang saya tulis sebelumnya,kita membahas tentang Bobot Nilai Tes Tertulis dan Wawancara agar Lolos pendamping desa secara gamblang dan jelas.Kali ini saya kembali mencoba menjelaskan tentang Panduan Tes Wawancara Pendamping Desa.

Dalam panduan wawancara ini di jelaskan bahwa agar dapat bisa lolos menjadi pendamping desa terdapat Kriteria Akurasi Data serta penilaianya meliputi Kesesuaian identitas asli dengan ijazah asli dan Curriculum Vitae (CV),Kesesuaian cerita pengalaman kerja dengan CV, dan Kesesuaian cerita pengalaman pendidikan non formal dengan CV.

Untuk lebih jelasnya tentang panduan tes wawancara pendamping desa,silahkan simak penjelasan di bawah ini :

1. Panduan Wawancara Untuk Menilai Akurasi Data

Aspek Yang dinilai :

1. Kesesuaian identitas asli dengan ijazah asli dan Curriculum Vitae (CV)

Keterangan :

Calon diminta untuk menujukan identitas asli (KTP atau SIM) atau ijazah asli (boleh fotocopy asal dilegalisir) untuk dicocokkan dengan data yang ada.
Penyeleksi harus mengecek kesesuaian data dan meyakini betul keakurasian data.
Jika ada ketidak cocokan data sebagaimana poin a dan c maka calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Aspek Yang dinilai :

2. Kesesuaian cerita pengalaman kerja dengan CV

Keterangan :

Untuk mengetahui apakah calon pendamping profesional benar adanya mempunyai pengalaman kerja sebagaimana yang tertulis dalam CV. Calon dapat diminta untuk menceritakan kembali secara garis besar pengalaman kerjanya mulai sejak ikut pendidikan sampai dengan sekarang.
Penyeleksi kembali mengkoreksi kesesuaian antara cerita dengan data yang ada dalam CV. Jika ada yang janggal bisa ditanyakan lebih lanjut.

Aspek Yang dinilai :

3. Kesesuaian cerita pengalaman pendidikan non formal dengan CV

Keterangan :

Mintalah calon untuk menceritakan kursus atau diklat apa saja yang pernah diikuti, kapan ditempuh, dimana, siapa penyelenggaranya, apa materinya, apa manfaat yang diperoleh, dan apa pengaruhnya terhadap keahlian yang dimiliki.
Jika penyeleksi mempunyai pengetahuan tentang kursus atau diklat yang pernah diikuti calon, penyeleksi dapat mengajukan pertanyaan tambahan mengenai seberapa jauh penguasaan calon terhadap pengetahuan tersebut.
Penyeleksi mengecek kesesuaian cerita dengan data yang ada dalam CV. Jika ada yang janggal bisa ditanyakan lebih lanjut.
Jika dalam cerita tersebut kelihatan calon ragu-ragu atau tidak meyakinkan, penyeleksi bisa mengejar dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang lebih mendalam sehingga penyeleksi yakin bahwa yang ditulis dalam CV cukup akurat atau tidak akurat.

Aspek Yang dinilai :

4. Pengetahuan di bidang komputer

Keterangan :

Peserta ditanya pengetahuannya dalam bidang komputer.

2.Panduan Wawancara Calon Pendamping Lokal Desa

Aspek yang dinilai selama proses wawancara yaitu:

1. Sikap dan Kepribadian

Kemampuan untuk menghargai dan menghormati pendapat orang lain.
Kejujuran untuk mengakui kesalahan dan ketidak-tahuannya akan sesuatu hal.
Keseriusan dalam mengikuti pelaksanaan seleksi.
Sikap/attitude (cara berpakaian, cara duduk, cara menjawab).

2. Kemampuan Penalaran atau Cara Menanggapi Pertanyaan dan Menjawabnya

Alur pembicaraan (runtut/tidak runtut).
Untuk mengawali dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan cara (hanya ya/tidak, atau kemampuannya untuk menguraikan suatu masalah).
Kemampuan untuk mengembangkan jawaban dari daftar pertanyaan yang diajukan.
Kemampuan menerima saran/penolakan ataupun menyampaikan suatu usulan.
Berpikir deduktif-induktif atau induktif-deduktif (cara mengambil kesimpulan dan kemampuan analitis).
Penguasaan tema/materi secara cepat dan apresiasinya.
Kemampuan untuk mengindentifikasi potensi-potensi yang ada.

Untuk lebih jelasnya tentang aspek penilaian panduan wawancara pendamping lokal desa silahkan baca selengkapnya dibawah ini.

Aspek Yang dinilai :

1. Kesanggupan menyediakan waktu secara penuh

Keterangan :

Kegiatan apa saja yang kini sedang dilakukan dan menjadi tanggung jawabnya? Berapa waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut?
Tanyakan bagaimana calon akan membagi waktu jika nanti diterima sebagai Pendamping Desa (sesuai posisi yang dilamar), apakah dia yakin bisa melakukannya?

Aspek Yang dinilai :

2. Komitmen dan Motivasi Kerja

Keterangan :

Tanyakan kepada calon mengapa dia tertarik mendaftarkan diri sebagai Pendamping Desa (sesuai posisi yang dilamar) ?
Tanyakan pula apakah calon tahu berapa kira-kira gaji yang akan diterima nanti? Jika dia tahu, tanyakan apa karena itu dia mendaftar sebagai Pendamping Desa (sesuai posisi yang dilamar). Jika tidak tahu, bagaimana nanti kalau gajinya ternyata sedikit dan tidak sesuai dengan harapan?
Perlu juga ditanyakan apa yang menarik dari Pendampingan Desa sehingga dia ingin bergabung?
Kemudian tanyakan jika nanti sewaktu-waktu calon tidak melaksanakan tugas dengan baik, atau melakukan penyimpangan, maka siap menerima sanksi.
Jika diterima apakah Saudara bersedia tinggal di lokasi tugas?

Aspek Yang dinilai :

3. Wawasan mengenai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan lainnya.

Wawasan tentang UU Desa dan peraturan lainnya. Penguji dapat mengajukan beberapa pilihan pertanyaan sebagai berikut :

Tanyakan kepada calon Pendamping Desa (sesuai posisi yang dilamar), apa yang anda ketahui tentang UU Desa? Tanyakan pula bagaimana kedudukan desa dalam sistem ketata-negaraan Republik Indonesia?
Apa yang dimaksud dengan asas Rekognisi dan Subsidiaritas sebagaimana termaktub dalam UU Desa? Apa saja yang menjadi ruang lingkup kewenangan desa bedasarkan hak asal-usul (rekognisi)? Berikan contohnya!
Apa dan bagaimana kedudukan Kepala Desa menurut UU Desa?
Apa yang anda ketahui tentang Musyawarah Desa (Musdes)? Siapa saja yang terlibat dalam Musdes? Bagaimana tata cara diselenggarakannya Musdes?
Apa yang anda ketahui dengan Dana Desa? Kalau tahu, untuk apa penggunaan dana desa tersebut?
Menurut anda, apa yang membedakan antara “Desa Membangun” dengan “Membangun Desa”?
Apa itu BUM Desa? Apa perbedaan BUM Desa dengan Koperasi? Bagaimana tata cara pendirian BUM Desa?
Apa yang dimaksud Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut anda? Apakah anda pernah terlibat aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat? Kapan dan dimana?
Siapakah sosok tenaga pendamping professional menurut UU Desa? Siapa saja yang terlibat dalam pendampingan desa? Apa yang membedakan antara Pendamping Profesional dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa?
Apakah anda berminat menjadi tenaga pendamping professional? Apa alasannya?

Baca : Tips dan Trik Lolos Pendamping Desa.2017

Aspek Yang dinilai :

4. Kapasitas Manajerial Pendampingan Untuk tenaga pendamping professional (sesuai posisi yang dilamar)

a. Kapasitas Manajerial

Ambil contoh salah satu pengalaman pekerjaannya, kemudian ajukan pertanyaan :

Aspek-aspek apa saja dalam pelaksanaan tugasnya? (teknis, dll).
Pernahkah anda menjadi pemimpin dan di tempat itu ada konflik? Apa upaya yang dilakukan? (strategi pengelolaan) Dalam satu waktu pernahkan anda melakukan tugas/jabatan rangkap? Bila ya, bagaimana anda mengelolanya?
Ada ungkapan, “Bila anda ingin tugas anda dikerjakan dengan baik, tugaskanlah kepada orang sibuk, karena orang sibuk pandai mengatur waktu dan pekerjaan secara efektif dan berkualitas”. Tanyakan bagaimana tanggapannya!
Apabila peserta tidak dapat menjawab, ajukan pertanyaan berikut ini :

b. Koordinasi

Pada point ini peserta dinilai kemampuannya dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dihubungkan dengan masalah intervensi yang dimungkinkan akan sering muncul dalam pelaksanaan pendampingan desa.

Penguji dapat mengajukan beberapa pilihan pertanyaan sebagai berikut :

Apa pendapat anda tentang intervensi dan fasilitasi? Sebutkan contoh-contoh intervensi dan fasilitasi.
Bagaimana anda mengenali sebuah intervensi?
Bagaimana langkah/tindakan untuk mengatasi intervensi?
Bagaimana memfasilitasi instansi terkait sehingga tidak cenderung intervensi.
Intervensi berarti suatu tindakan untuk mengalahkan pihak yang lemah, dan hal ini sebagian besar terjadi kepada pengambilan keputusan oleh masyarakat. Apa saran anda untuk agar hal ini tidak terjadi?

c. Kapasitas Pengelolaan Pendampingan

Pertanyaan berangkat dari pengalaman yang dimiliki, (ambil salah satu contoh), kemudian ajukan pertanyaan berikut :

Apakah anda pernah melakukan pengelolaan pendampingan selama hidup anda?
Apakah anda pernah menemukan konflik dalam pelaksanaan tugas anda? (konflik pribadi, konflik pekerjaan)
Bagaimana langkah anda dalam menyelesaikan konflik tersebut (dengan pertemuan/diskusi, bagaimana proses pengambilan keputusannya, anda instruksikan atau penyelesaian melalui keputusan forum)?

Aspek Yang dinilai :

5. Kemampuan Leadership

Kemampuan Kepemimpinan

a. Organisasi Apa yang pernah anda ikuti, sebagai apa?

b. Bagaimana cara anda melakukan tugas tersebut ?

c. Bagaimana anda membangun kerjasama dengan anggota tim lain ?

d. Kemampuan Menyelesaikan masalah

Mana yang anda pilih, anggota tim kerja yang protes terus atau yang mudah bekerjasama? Protes baik untuk maju bersama, bukan mementingan diri sendiri, mudah bekerja sama baik, bukan berarti penurut.
Apa pendapat anda tentang demonstrasi? Apa yang anda ketahui ?
Bagaimana kemampuan peserta dalam menyelesaikan konflik antar anggota tim.

e. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam program, terutama masalah penyelewengan, dengan mangajukan pertanyaan sebagai berikut :

Apa pendapat peserta tentang penyelewengan? (Kemampuan dan kesempatan)
Bagaimana bila kesempatan itu menghampiri anda? (sikap natural atau kamuflase)
Bagaimana cara anda untuk meng-identifikasi suatu penyelewengan (sebab dan akibatnya, cenderung merugikan)
Langkah apa yang akan anda lakukan apabila ditemukan penyelewengan ?

Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan dan semoga bermanfaat.Serta untuk format terkait Panduan Wawancara bisa langsung di unduh disini

Good Governance dan Keuangan Desa

2017-09-10T14:57:00.000-07:00

Good Governance dan Keuangan Desa

Good Governance dan Keuangan Desa-Salah satu agenda terbesar Presiden Joko Widodo dalam Program NAWACITA ialah membalik arah pembangunan dari kota ke desa.Hal tersebut telah gamblang disebutkan dalam program ketiga beliau yang mengingkan bahwa pembangunan harus di mulai dari pinggiran atau desa-desa terpencil karena apa!Karena desa merupakan salah satu ujung tombak pemerintahan tanpa adanya pembangunan barang tentu perekonomian negara tidak akan berjalan dengan baik.Serta untuk menopang desa di perlukan penguatan- pengutan khususnya dari pemerintah daerah.Pengutan tersebut tidak akan optimal dan berjalan baik tanpa adanya bantuan pemerintah desa yang baik (Good Governance ) serta bahu membahu antar lembaga desa dan aparat desa.

Baca Juga : Bobot Nilai Tes Tertulis dan Wawancara agar Lolos Pendamping Desa

Bila kita merujuk pada tahun-tahun sebelumnya.Kita ingat,bahwa desa hanya sebagai alat politik saja tetapi sekarang kita melihat , bahwa desa telah mempunyai kekuatan yang amat luar biasa karena suntikan dananya yang cukup besar dari Pemerintah pusat.Sehingga yang tadinya lemah dalam hal pemenuhan kebutuhan usulan pembangunan yang diajukan masyarakat.Kini sedikit demi sedikit telah mampu memenuhinya serta barang tentu tak luput dari sorotan politik.

Suntikan dana desa di sinyalir akan terus bertambah tiap tahunya,tetapi tanpa adanya pemerintah desa yang baik (Good Governance ) serta pengelolaan keuangan desa yang transparan barang tentu hal tersebut akan menjadikan bom waktu bagi desa itu sendiri.

Di tahun ini saja Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima hampir 362 laporan terkait penyalah gunaan dana desa.Saya belum tahu pasti terkait motif penyalahgunaan,apakah ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pengguna anggaran atau memang tidak paham tentang tata kelola dana desa.

Faktanya,dari sekian laporan terkait dana desa sudah ada yang diproses secara hukum bahkan sudah ada yang mendekam dalam hotel prodeo (Penjara).Sebenarnya pemerintah telah memberikan pedoman bagaimana cara menyelenggarakan pemerintah desa yang baik (Good Governance ) dan dalam UU No. 6/2014,telah jelas disebutkan bahwa salah satu tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa.Bila semua ini di pahami barang tentu tata kelola pemerintah yang baik dan bersih akan tercapai.

Akan tetapi,sampai saat ini masyarakat belum merasakan sepenunya pelayanan prima tersebut karena uang negara tersebut masih beredar di pusat-pusat pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

tata kelola keuangan desa/illustration

Sementara itu,dijelaskan dengan jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat (5),(9),dan (10) yang berbunyi

(5) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

(9) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(10) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dari ketika ayat tersebut saja kita bisa menyimpulkan bahwa keuangan desa merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai baik uang atau barang kemudian keuangan desa tersebut di jelaskan dalam ayat sembilan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.Pertanyaan selanjutnya ialah dari mana sumber dananya di jelaskan keuangan bersumber dari APBN dan Dana Perimbangan yang dihitung minimal 10 % dari tranfer pusat serta bantuan keuangan lainya yang sah.
Jika semua itu berjalan dengan baik.Pastilah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pelayanan pemerintah berjalan sesuai prinsip pemerintah yang baik (Good Governance ).

Illustration

Prinsip Pemerintah Desa yang baik (Good Governance )

Prinsip pemerintah desa yang baik ialah pemerintah yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik,membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa,melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender,memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Baca : Begini syaratnya bentuk Desa Baru sesuai UU Desa

Kemudian untuk melaksanakan pemerintah yang baik harus berdasarkan azas penyelenggaran pemerintah desa yang baik pula seperti telah di atur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24 yang berbunyi :

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

kepastian hukum;
tertib penyelenggaraan pemerintahan;
tertib kepentingan umum;
keterbukaan;
proporsionalitas;
profesionalitas;
akuntabilitas;
efektivitas dan efisiensi;
kearifan lokal;
keberagaman; dan
partisipatif.

Serta dalam hal dalam hal pengaturan desa,pemerintah desa harus memperhatikan tujuan dari pengaturan itu sendiri mulai dari tata kelola yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab,meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum,meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional,memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional,dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Untuk lebih jelasnya tentang azas pengaturan desa yang baik di jelaskan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 3 yang berbunyi.
Pengaturan Desa berasaskan:

rekognisi;
subsidiaritas;
keberagaman;
kebersamaan;
kegotongroyongan;
kekeluargaan;
musyawarah;
demokrasi;
kemandirian;
partisipasi;
kesetaraan;
pemberdayaan; dan
keberlanjutan.

Tata Nilai Pengadaan Barang atau Jasa

2017-09-08T09:58:00.004-07:00

Tata Nilai Pengadaan barang dan jasa/Illustration

Tata Nilai Pengadaan Barang/Jasa-Pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya di sebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa oleh pemerintah desa,baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa secara Swakelola sendiri di maksudkan agar seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong,memanfatkan kearifan lokal,serta memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah desa setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Baca : Soal Tes Pendamping Desa Lengkap dengan Penjelasan

Apabila Pengadaan barang dan jasa tidak dapat di sediakan secara swakel ola baik sebagian maupun keseluruhan , dapat dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa yang di anggap mampu.

Sedangkan penyedia barang dan jasa merupakan badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang dan jasa.Pengadaan barang dan jasa tidak di perbolehkan menggunakan bahan ,materia,dan atau barang dan alat yang dapat merusak lingkungan sekitar serta di utamakan menggunakan produksi dalam negeri yang telah kita miliki,Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kemudian dalam hal penyediaan barang dan jasa yang ada di desa harus memperhatikan tata nilai pengadaan barang dan jasa.Berikut ini enam tata nilai dalam penyediaan barang dan jasa.

1. Efisien

Efisien berarti dalam penggunaan barang dan jasa di usahakan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang telah di tetapkan atau menggunakan dana yang telah di tetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

2. Efektif

Penting untuk diingat bahwa efektif dalam hal pengadaan akan memberikan manfaat sebesar-besarnya demi masyarakat desa.

3. Transparan

Transparan berarti semua informasi harus jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia yang berminat.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Merupakan upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan sikap ,keterampilan,perilaku,kemampuan,kesadaran,serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,program,kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

5. Gotong royong

Gotong royong berarti penyedia tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

6. Akuntabel

Akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Sekali lagi,ketujuh tata nilai pengadaan barang dan jasa tersebut harus wajib di lakukan desa,demi kemajuan dan kemandirian.

Soal Tes Pendamping Desa Lengkap dengan Penjelasan

2017-09-04T11:46:00.004-07:00

Soal Tes Pendamping Desa lengkap dengan penjelasan/Illustratition

Soal Tes Pendamping Desa lengkap dengan penjelasan- Mungkin sebagian dari kita masih bingung terkait materi apa yang akan di ujikan dalam tes tertulis pendamping desa.Hal tersebut saya anggap wajar karena sebagian besar dari kita belum tentu pernah bekerja di desa ataupun juga sekedar sebagai penggiat di desa.

Baca juga : Bobot Nilai Tes Tertulis dan Wawancara agar Lolos Pendamping Desa

Anda tidak usah bingung ataupun ragu.Berbekal niat dan berusaha serta berdoa,saya yakin anda bisa lolos pada tes tertulis pendamping desa.

Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit Contoh Soal Tes Pendamping Desa lengkap dengan penjelasan dan semoga bisa membantu serta bermanfaat.

Baca Juga : Tips dan Trik Lolos Pendamping Desa.2017

Bukan hanya itu, saya juga memberikan secara gratis ebook kisi-kisi soal tes pendamping desa di akhir artikel ini dan anda bisa mendownloadnya.Ebook tersebut saya khusus untuk membantu agar anda dapat lolos menjadi pendamping desa.Tetapi,anda harus tahu bahwa ebook tersebut hanya bersifat kisi-kisi dan gambaran contoh soal tes yang mungkin akan keluar nanti.

Bila anda tidak berkenginan untuk mendowloadnya pun anda bisa membaca Contoh Soal Tes Pendamping Desa lengkap dengan penjelasan yang sudah saya siapkan di bawah ini

1.Apa yang di sebut dengan desa ?

A. Kesatuan masyarakat yang berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah desa di suatu wilayah.

B. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

C. Kesatuan masyarakat yang bernaung di bawah kabupaten/Kota dan di lindungi oleh hukum.

D. Kesatuan masyarakat yang tergabung menjadi satu di sebuah wilayah tanpa membedakan Ras,suku dan agama.

Jawaban : B

Penjelasan :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.Siapa yang disebut pemerintah desa ?

A. Kepala Desa

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

C. Lembaga Permasyarakat Desa (LPM)

D. Perangkat Desa

Jawaban : D

Penjelasan :

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3.Siapakah yang berhak menyelenggarakan musyawarah desa...

A. Masyarakat Desa.

B. Pemerintah Desa beserta unsur lainya.

C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

D. Lembaga Permasyarakat Desa (LPM).

Jawaban : C

Penjelasan :

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

4.Menurut anda,apa yang di maksud dengan pembangunan desa...

A. Suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan desanya supaya maju.

B. Upaya peningkatan pemerintah desa bersama masyarakat desa dalam membangun sarana dan prasarana desa.

C. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

D. Upaya persaingan antar desa satu dengan desa lainya dalam hal kemajuan.

Jawaban : C

Penjelasan :

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

5.Apa yang di maksud dengan keuangan desa...

A. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang bersumber dari pendapatan asli desa.

B. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

C. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari penjualan desa.

D. Uang yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa.

Jawaban : C

Penjelasan :

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

6.Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tujuan dari...

A. Peraturan Desa

B. Pengaturan Desa

C. Pemerintah Desa

D. Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa

Jawaban : B

Penjelasan :

Pengaturan Desa bertujuan:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

f.meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.