UPK Cidenok

Mengembalikan UPK Sebagai Lembaga Pemberdayaan UMK; Sebuah Kontemplasi

2014-08-17T03:52:00.000-07:00

Sebelumnya, saya ingin menyampaikan kabar gembira dulu bahwa ~~kulit manggis kini ada ekstraknya~~ UPK Cidenok Mandiri Sejahtera yang saya manajeri mendapat kepercayaan untuk mengelola dana PPMK yang besarnya mencapai Rp. 100.000.000. Terus terang, buat saya dengan suntikan modal sebanyak ini untuk UPK yang saya kelola seperti mimpi yang jadi kenyataan. Paling tidak, dengan suntikan modal sebesar ini kami punya lebih banyak kesempatan lagi untuk membantu permodalan usaha mikro yang kendala utama mereka tak pernah jauh dari sektor permodalan dan berharap semoga mereka tak lagi harus meminjam ke bank plecit, bank tuyul, bank ucek-ucek, atau apalah namanya itu yang mematok bunga kelewat tinggi dari mulai 20% hingga 100% itu.

Dan syukur alhamdulillah, LKM, lembaga yang membawahi kami mengakomodir cita-cita kami bahwa UPK ini disamping menyediakan modal bagi usaha mikro juga harus fokus atau concern dipemberdayaan usaha mikro, dan tidak hanya menyediakan modal untuk kemudian melepas mereka tanpa pendampingan untuk berperang secara head to head dengan kapital-kapital itu.

Bertolak dari pemikiran awal itu, saat pemberdayaan usaha mikro ini dijadikan sebuah fokus atau concern, maka keberadaan bank plecit yang mematok bunga kelewat tak manusiawi itu hanyalah satu variabel yang kemudian dikategorikan sebagai faktor penghambat, khusunya dalam aspek permodalan yang efisien. Artinya, formula efektif harus mendefenisikan langkah-langkah konstruktif dan integratif agar umk terberdayakan dan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap geliat perekonomian, termasuk dalam hal penyediaan permodalan yang edukatif dan motivasional.

Terus terang, menurut kami keberadan bank pelecit ini adalah sebuah masalah besar yang kasat mata, hanya saja karena terlalu sering dan abainya kita pada persoalan para pelaku umk, pada akhirnya fenomena ini dianggap sebagai kewajaran. Dan kami memilih berdiri di sisi yang berbeda. Ini persoalan besar dan harus segera diselesaikan.

Oleh karena itu, dalam persfektif ini, mendefenisikan bank plecit sebagai sebuah persoalan sesungguhnya berangkat dari sebuah kepedulian dan keinginan kuat untuk memberdayakan umk yang pada gilirannya menciptakan multiplier efek bagi kehidupan perekenomian masyarakat.

Bersaing sehat adalah gagasan awal dalam membentuk solusi bijak dalam bidang permodalan di lingkungan umk. “Bersaing sehat” yang dimaksud adalah melahirkan alternatif pendanaan baru yang “lebih efisien dan familiar” serta “edukatif dan motivasional”. Dengan demikian, langkah ini akan membentuk satu koreksi bijak atas realitas yang dianggap sebagai sebuah persoalan. Menghadirkan pemain baru bercirikan tingkat jasa yang lebih rendah dan penggunaan ruh pengelolaan yang juga mengusung semangat kekeluargaan dan pemberdayaan semoga akan menjadi harapan baru bagi pelaku umk.

Menakar Peluang UPK Sebagai Alternatif

Dalam tinjauan idealnya, UPK adalah satu lembaga yang titik fokusnya adalah untuk memberdayakan para pelaku UMK. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini UPK belum bisa berbuat banyak dan tak kunjung mewujud sebagai sebuah lembaga pemberdayaan yang tangguh. Hasil pengamatan panjang menyimpulkan bahwa kesalahan sesungguhnya bukan pada “konsepsinya”, tetapi prakteknya yang mayoritas terjebak pada semangat pertumbuhan modal sehingga meninggalkan dan menanggalkan jati dirinya sebagai sebuah institusi pemberdayaan. Apalagi, bukan rahasia umum kalo Faskel yang notabene adalah pendamping UPK lebih suka membaca data tentang tingginya pertumbuhan modal dan laba dibanding data berdarah-darah dan jatuh bangunnya UPK dalam memberdayakan UMK.

Secara obyektif fakta mayoritas UPK menunjukkan bahwa dominasi elite telah mendorong UPK tak ubahnya korporasi dan terjebak pada fokus pertumbuhan laba dan bahkan menjadikan KSM sebagai obyek yang dieksploitasi. Akibatnya, UPK terjebak pada pertarungan berdarah-darah dan head to head dengan korporasi-korporasi yang memiliki manajemen yang lebih seatle. Pada akhirnya, para elite ini tidak menemukan apa yang mereka cari dan pada wilayah KSM pun tidak terbentuk keberdayaan. Dan pada senjakala ini praktek-praktek yang dijalankan UPK pin tidak ubahnya hampir sama dengan bank plecit, mutlak semangat utamanya adalah pertumbuhan modal dan masih jauh dari semangat pemberdayaan. Sehingga tidak mengherankan kalau kehadiran UPK kurang memiliki implikasi nyata pagi peningkatan keberdayaan umk.

Namun demikian, dalam konteks UPK yang konsisten dengan jati dirinya sebagai sebuah lembaga pemberdayaan, maka UPK bisa dijadikan salah satu alternatif strategis yang akan dijadikan sebagai institusi yang terjun kegelanggang dimana bank plecit banyak beroperasi. Dalam konteks sederhana, logika kerja awalnya adalah meng-UPK-kan segenap pelaku usaha mikro. Dalam operasionalnya, Disamping menyediakan modal yang murah UPK juga harus mengedukasi para pelaku UMK itu tentang bagaimana me-manage usaha dan keuangannya. Dengan demikian, mindset dan pola hidup para pelaku UMK tersebut berubah dan keberdayaan akan terbentuk secara bertahap dan berkesinambungan.

Kesimpulan

Dalam konteks praktek bisnis keuangan informal di nilai berpotensi menghambat perkembangan UMK, Koreksi bijak dalam bentuk menghadirkan institusi alternatif yang lebih baik dalam hal pendanaan bagi umk menjadi opsi yang menarik, sebab tampaknya terlalu sulit berharap bank plecit merubah mindset dan kemudian menjeburkan dirinya dalam logika pember-dayaan. Sementara itu, Mendorong bank teknis (dengan pola regulasi pemberdayaan) atau menghadirkan lembaga-lembaga keuangan yang ada seperti UPK, Koperasi, Gapoktan, LKD dan lain-lainnya (yang sesuai dengan konsepsi dan jati dirinya) merupakan 2 (dua) alternatif yang bisa dipilih atau bahkan dikombinasikan melalui kemitraan strategis kedua lembaga tersebut dalam melahirkan kontribusi yang nyata bagi pemberdayaan umk.

Demikian pemikiran sederhana ini, semoga bisa menginspirasi kebaikan dan hadirnya solusi integratif yang berimplikasi pada pertumbuhan dan perkembangan geliat ekonomi secara bertahap dan berkesinambungan. Amin.

****

Sekalian aja di sini, saya sediakan file pembukuan UPK dan Pra-Koperasi yang saya kelola. Silahkan didownload dengan cara mengklik gambar dibawah ini:

Laporan Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk bulan Juli 2014:

Laporan Pembukuan Pra-Koperasi Cidenok untuk bulan Juli 2014:

Download File Pembukuan Pra-Koperasi Cidenok Bulan Desember s.d Juni 2014

2014-07-14T12:34:00.002-07:00

Sebenarnya agak kurang elok juga mempublish link download pembukuan Pra-Koperasi di blog UPK ini. Tapi, ya karena sejauh ini Pra-Koperasi kami belum memiliki blog resmi sendiri, jadi bolehlah untuk sementara link download pembukuan Pra-Koperasi Cidenok ini saya tempatkan di sini dulu.

Tapi, ya mohon maaf, karena pembukuan ini menyimpan banyak nama baik itu nama nasabah maupun anggota, (ya, selain anggota, kami juga membuka kredit untuk modal, meski jumlah nominalnya masih kecil, disesuaikan dengan kemampuan keuangan koperasi) saya tidak bisa membagi file ini ke yang selain anggota. Jadi, mohon maaf, file ini saya password, dan untuk masing-masing anggota yang akan mengakses pembukuan ini akan saya kirimkan passwordnya lewat jalur pribadi.

Akhir kata, bagi anggota Pra-Koperasi Cidenok, silahkan klik link download pembukuan Pra-Koperasi kita dari bulan Desember 2013 hingga Juni 2014 di bawah ini:

Pembukuan UPK Cidenok Bulan Mei dan Juni 2014

2014-07-14T11:52:00.000-07:00

Pertama-tama, saya mohon maaf karena ternyata seperti bulan-bulan sebelumnya, publikasi pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera kembali telat. Dan tidak tanggung-tanggung, telatnya hingga 2 bulan lebih, heheheh.

Terus terang, sebenarnya saya ingin rutin mempublikasikan pembukuan ini rutin tiap akhir bulan, tapi ya karena ~~saya mencintai Indonesia, akhirnya memutuskan untuk melestarikan budaya ngaret~~ dalam dua bulan terakhir ini saya sibuk sekali dengan persiapan menjelang pelaksanaan pemilu (terima kasih untuk menejemen waktu yang buruk) yang kebetulan saya dipercaya sebagai salah satu penyelenggara di tingkat Desa, ya apa mau dikata, publikasi pembukuan ini kembali molor dari jadwal.

Ok, itu saja apologi tak mutu dari saya. Sekarang inilah laporan pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk bulan Mei dan Juni 2014. Selamat mengunduh dengan riang…

Laporan Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk bulan Mei 2014:

Laporan Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk bulan Juni 2014:

Pembukuan UPK Cidenok Bulan April 2014

2014-05-02T12:24:00.001-07:00

Tanpa basa-basi lagi, ini adalah Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk bulan April 2014. Mohon maaf bila agak terlambat..

Laporan Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk bulan April 2014:

Laporan Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera Bulan Januari s.d Maret 2014

2014-03-28T04:16:00.002-07:00

Tanpa basa-basi lagi, di bawah ini adalah link download pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk bulan Januari s.d Maret 2014. Untuk itu bagi yang ingin melihat pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera bulan Januari s.d Maret 2014 dipersilahkan untuk mengunduhnya lewat link di bawah ini. Semoga bermanfaat dan kami tunggu respon dari teman-teman semua demi untuk kemajuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera. Tabik.

Laporan Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera Bulan Januari 2014:

Laporan Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera Bulan Februari 2014:

Laporan Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera Bulan Maret 2014:

Semangat Dibalik Berdirinya Koperasi di Cidenok

2014-03-27T13:11:00.001-07:00

Seorang ekonom terkemuka dunia yang berasal dari Peru, Hernando de Soto, melalui bukunya The Mystery of Capital; why capitalism triumphs in the west and failed in everywhere else? Menyatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah tidak terdapatnya kepemilikan yang legal oleh orang miskin atas aset-aset produktif, seperti kepemilikan yang sah atas tanah dan bangunan. Sehingga orang miskin tersebut tidak dapat optimal menggunakan aset, baik untuk melakukan proses jual beli, sewa menyewa, termasuk untuk mengagunkan tanah dan bangunan yang mereka pakai. Sehingga aset yang mereka miliki menjadi aset yang menganggur dan tidak dapat menggerakkan roda ekonomi mereka.

Kritik tersebut tampak berkaitan erat dengan kondisi kemiskinan yang ingin saya ulas di sini. Orang-orang miskin tidak dianggap layak untuk mendapatkan kredit oleh bank. Alasannya adalah tidak adanya aset yang dapat dijadikan jaminan oleh pihak Bank, apabila terjadi default (gagal bayar).

Alasan-alasan tersebut berlaku nyaris di semua bank di Indonesia, baik itu bank swasta, perusahan daerah, bahkan bank pemerintah sekalipun. Yang mereka kejar hanya profit dan keamanan akan aset mereka sendiri. Mereka masih enggan untuk mengakui (melegalkan) aset-aset yang orang miskin miliki, sehingga kesulitan orang miskin untuk mendapatkan kredit masih kerap akan dijumpai sampai kapanpun.

Koperasi, Sebuah Titik Balik

Saya yang mengelola program simpan pinjam dari PNPM dan mengkhususkan diri pada pemberian pinjaman untuk usaha kecil kalangan bawah ini pernah suatu kali berbincang dengan seorang ibu-ibu pembuat tusuk sate dari bambu. Waktu itu mereka baru saja melunasi pinjaman mereka kepada kami, tapi entah kenapa mereka enggan untuk mengajukan pinjaman baru. Saya pada awalnya sangat bahagia mereka tak lagi membutuhkan pinjaman, karena dalam pola pikir saya waktu itu, barangkali mereka sudah cukup modal untuk membeli bahan baku hingga akhirnya tak perlu lagi meminjam kepada UPK.

Ternyata saya keliru. Mereka enggan meminjam lagi karena mereka takut dengan aturan tanggung renteng yang diberlakukan di UPK. Alasannya sederhana saja, mereka takut kalau-kalau harus ikut menanggung hutang teman satu kelompoknya apabila ada salah satu dari mereka tak membayar pinjamannya. “Jangankan untuk ikut menanggung pinjaman orang lain, untuk biaya hidup diri dan keluarga sendiri saja rasanya sudah empot-empotan,” begitu katanya.

Saya berkata, “Kalo sekiranya teman ibu dalam kelompok itu ternyata agak-agak susah mengembalikan pinjaman, ya nggak usah diajak lagi, bu. Cari teman yang lancar-lancar saja.”

“Ya nggak bisa begitu, mas. Mereka itu tetangga-tetangga saya. Kalo saya dapat mereka nggak, ya saya nggak enak sama mereka.”

Dari sini, obrolan berlanjut ke soal usaha mereka. Saya bertanya pada si ibu tersebut; “Berapakah harga bambu ini?”, si ibu menjawab; “Sepuluh ribu.” Saya kembali menyahut; “Apakah ibu mempunyai uang sepuluh ribu?”, lalu dijawab kembali; “tidak, saya pinjam bambunya dari perantara (tengkulak), syaratnya adalah saya harus menjual kembali biting tusuk yang saya buat kepada mereka untuk membayar pinjaman saya”.

Saya kembali bertanya; “Lalu ibu jual kembali berapa harga bitingnya?”, si ibu menjawab, “Dari satu batang bambu, hasilnya saya jual tujuhpuluh ribu rupah”. Sehingga dari pembicaraan tersebut, diketahui keuntungan si Ibu dari membuat biting tusuk sate dari bambu tersebut hanyalah enampuluh ribu rupaih. Padahal mereka mengerjakan tusuk sate untuk 1 batang bambu itu memerlukan waktu sekitar 3 hari.

Dalam perbincangan lebih lanjut, diketahui bahwa dirinya tidak dapat meminjam uang kepada rentenir. Karena menurutnya “rentenir meminta banyak, orang yang berurusan dengan mereka hanya akan bertambah miskin; kadang mereka meminta (bunga) sepuluh persen per minggu, akan tetapi ada tetangganya yang terkena sepuluh persen per hari”.

Perbincangan dengan si ibu tersebut membuat saya tertegun dan berpikir keras. Saya sadar bahwa sangat sulit bagi si ibu beserta keluarganya untuk hidup dengan uang sebesar 20.000 per hari. Uang tersebut tidak akan dapat ia gunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya guna memutus mata rantai kemiskinan, tidak pula cukup untuk membeli pakaian layak pakai, karena uang sebesar itu hanya cukup untuk kebutuhan makannya sendiri saja. Tampaknya, para pengepul itu hanya ingin mememastikan bahwa dia membayar si ibu sekedar cukup untuk menutup ongkos bahan baku dan membuatnya tetap hidup.

Gundah dengan kejadian tersebut, keesokan harinya saya bersama satu teman membuat survey kecil-kecilan dan mengumpulkan data. Dari data tersebut, ada berapa orang seperti si ibu di desa ini serta berapa jumlah kredit yang mereka butuhkan. Belakangan diketahui mereka berjumlah sekitar 92 orang, yang sebagian diantaranya terjerat belitan rentenir, bank harian, dan tukang ijon. Maka akhirnya saya ngobrol dengan istri bahwa mereka perlu dibantu. Dengan persetujuan istri saya berhasil memberi pinjaman kepada beberapa dari mereka, dan membolehkan mereka untuk membayar hutang tersebut kapan saja mereka mau.

Sikap tersebut dilakukan berdasarkan keyakinan saya bahwa orang-orang seperti ibu itu bukanlah orang yang bodoh dan malas, juga bukan orang yang tidak mempunyai keahlian sehingga perlu dikasihani. Mereka miskin karena mereka tidak diberi kesempatan dan kepercayaan dari lembaga-lembaga finansial untuk mengembangkan basis ekonominya.

Belakangan, saya sadar bahwa hal tersebut adalah respon reaktif dan emosional. Sehingga saya berpikir alangkah indahnya jika di desa ini ada institusi yang dapat dijadikan sandaran yang berkelanjutan oleh masyarakat kecil tersebut.

Saya akhirnya memutuskan untuk berkomunikasi dengan bu Elis, salah seorang fasilitator kelurahan dari PNPM. Inti dari obrol-obrolan ini adalah meminta saran kepada beliau terkait dengan kondisi di atas. Akan tetapi sang faskel mengatakan bahwa berdasarkan aturan di PNPM yang memang sudah baku tidak memperbolehkan peminjam secara sendiri-sendiri, melainkan harus merkelompok. Tapi kabar baiknya adalah, bu Elis merespon keinginan saya untuk membantu orang-orang tersebut melalui lembaga lain diluar PNPM. “Koperasi”, itulah solusi yamg beliau tawarkan.

Atas tawaran tersebut, saya setuju. Dan bermula dari kami berdua, kemudian bertambah 1 orang lagi, kami urunan mengumpulkan dana yang masing-masing berjumlah 500.000 untuk digulirkan kepada 3 orang pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal. Mekanismenya, beberapa mengadopsi dari PNPM tapi beberapa lainnya berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Sedangkan untuk masalah agunan, saya berpikir yang kemudian diamini oleh teman lainnya:

“Mereka (orang-orang miskin) perlu menjual sesuatu guna memperoleh penghasilan buat dimakan. Mereka sangat punya alasan untuk membayar kembali (ke koperasi), yakni untuk mendapatkan pinjaman lagi dan bisa melanjutkan hidup esok harinya. Itu adalah jaminan terbaik yang koperasi bisa dapat; nyawa mereka.”

Kedepannya, saya ingin yang dijinkan untuk menjadi nasabah koperasi kami ini adalah perempuan-perempuan yang berada dalam kondisi miskin ekstrim. Dipilih perempuan karena secara sosial ekonomi di Cidenok ini dianggap terbukti lebih mandiri dan mempunyai pikiran jangka panjang (untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik kepada anak anaknya) dibanding laki-laki, yang saya pikir lebih egositis. Dipilih yang miskin ekstrim karena anggapan saya (semoga tidak meleset) merekalah orang-orang yang mempunyai semangat luar biasa untuk berjuang keluar dari kemiskinan.

Dan karena semua anggota koperasi ini memang bukan orang-orang mata duitan yang hanya mengejar profit, saya juga ingin mekanisme kerja koperasi inipun tak melulu untuk mengejar laba dan harus menjadi kebalikan dari bank konvensional, seperti persyaratan yang mudah, cepat dan tidak bertele-tele, dan harus inklusif dalam pelayanan. Inklusif dalam arti nasabah boleh berurusan dengan koperasi kapanpun mereka mau, tak perlu pakai baju bagus dan rapi (boleh datang ke koperasi sambil sarungan misalnya), dan kemudahan-kemudahan lainnya.

Hal lain yang juga berbeda dengan bank konvensional yakni mengenai mekanisme pembayaran cicilan hutang kredit yang sangat fleksibel. Terserah mereka maunya seperti apa. Jika mereka lebih nyaman membayar secara harian agar tak memberatkan, silahkan. Mereka ingin membayar musiman karena berprofesi sebagai buruh tani, monggo. Angsuran pinjaman ingin ditagih ke rumah oleh petugas koperasi, siap. Intinya, semua berdasarkan kesepakatan dan kemampuan mereka.

Dan setelah berjalan 1 bulan, kini koperasi ini dapat tambahan 2 anggota baru, dan sudah menggelontorkan kredit kepada 5 orang nasabah yang masing-masing pinjamannya berjumlah 500.000.

Nah, akhir kata, kami masih menunggu anggota-anggota baru yang memiliki niat yang sama untuk bisa membantu sesama. Untuk anggota baru, kami mematok kepada anggota baru tersebut 50.000 untuk simpanan pokok (sekali selama menjadi anggota), simpanan wajib Rp. 20.000/bulan, dan simpanan sukarela. Kami tunggu partisipasi kalian....

Laporan Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera Bulan Oktober s.d Desember 2013

2014-03-27T11:57:00.003-07:00

Mohon maaf, karena pekerjaan saya akhir-akhir ini yang saling mendesak minta diselesaikan (terima kasih untuk manajemen waktu yang buruk :P ), akhirnya laporan pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk bulan Oktober s.d Desember 2013 ini baru bisa saya upload sekarang.

Memang sih, untuk laporan ke fasilitator dan masyarakat sampai saat ini masih bisa diselesaikan tepat waktu tiap bulannya, tapi untuk menempelkannya di blog ini selalu saja tertunda.

Sekian saja basa-basi berbau pembenarannya, ini dia Laporan Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk bulan Oktober 2013 s.d Desember 2013. Selamat mengunduh (klik button “download” di bawah), dan mohon maaf untuk keterlambatannya.

Laporan Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk bulan Oktober 2013:

Laporan Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk bulan Nopember 2013:

Laporan Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk bulan Desember 2013:

Rentenir Berkedok Kosipa Marak Beroperasi di Desa Cidenok

2013-10-07T13:27:00.003-07:00

Rentenir (lintah darat) yang berkedok koperasi makin hari makin banyak saja yang beroperasi di wilayah Cidenok. Dari pantauan kami, tak kurang dari 15 rentenir berkedok koperasi simpan pinjam atau yang oleh penduduk setempat biasa disebut dengan bank harian ini beroperasi di wilayah Cidenok dan sekitarnya. Sasaran mereka adalah warung-warung kecil, buruh tani, ibu-ibu rumah tangga dan kelas ekonomi lemah lainnya. Modus yang mereka gunakan adalah dengan mendatangi calon nasabahnya door to door dan mengaku sebagai petugas dari salah satu koperasi simpan pinjam (kosipa). Kemudian mereka menawarkan pinjaman tanpa agunan kepada calon nasabahnya tersebut dengan mematok bunga sekitar 25 % untuk jangka waktu pengembalian satu bulan.

Hal ini diakui oleh WN (36) salah satu pedagang es di Cidenok, “Mereka datang dan menawarkan pinjaman tanpa agunan dengan syarat yang begitu mudah. Jika kita sepakat dengan cicilan dan bunganya, hanya bermodalkan photo copy KTP dan KK pinjaman bisa langsung diberikan pada hari itu juga. Saya pernah ngambil yang satu juta, dengan cicilan per hari Rp 50.000, atau dalam satu bulan menjadi Rp 1.250.000.”

Sebagai pelaku usaha kecil yang terdesak kebutuhan modal, warga RT 002 RW 003 ini awalnya merasa tertolong dengan adanya pinjaman ini. Namun, ia mulai menyadari bahwa dirinya terlilit utang ketika dia mengajukan pinjaman kedua sebelum melunasi pinjaman sebelumnya. “Bunganya kan besar, jadi setiap bulan saya cuma mampu bayar bunganya saja. Sementara cicilan pokoknya tidak terbayar,” ujarnya.

Bunga yang sedemikian tinggi dengan jangka pengembalian yang begitu singkat tersebut tak ayal lagi membuat banyak warga Cidenok yang pada akhirnya terlilit hutang dan usahanya menjadi terganggu bahkan tak sedikit yang jatuh bangkrut.

Ketika ditanya kenapa mereka lebih memilih meminjam kepada rentenir tersebut meski tahu bunga yang ditawarkan sedemikian tinggi, banyak korbannya mengaku karena mereka tak punya pilihan lain. SR (40) misalnya, dia mengatakan lebih memilih untuk meminjam kepada rentenir tersebut karena yang bisa memberikan pinjaman tanpa disertai agunan ya cuma rentenir itu. Dan ketika dia ditanya lebih lanjut apakah mereka tahu dengan program-program pinjaman bergulir (revolving fond) seperti SPP-PNPM, PPK, Bimas, KUR, dan sebagainya mereka mengaku tak tahu menahu soal program-program tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Wadi yang juga merupakan manajer UPK Cidenok Mandiri Sejahtera (sebuah lembaga simpan pinjam yang berinduk pada PNPM MP) sadar bahwa praktik-praktik rentenitas yang ada dikampungnya itu sudah sedemikian laten dan meresahkan, begitu ingin mendirikan koperasi simpan pinjam di desanya dengan mengadopsi kemudahan a la rentenir tersebut tapi dengan bunga yang rendah, untuk mencegah lebih banyak lagi korban yang terlilit belitan lintah darat tersebut, karena menurutnya keberadaan lembaga UPK yang dia pimpin belum sepenuhnya mampu berbuat banyak untuk menghalau rentenir tersebut karena UPK yang dia manajeri mengharuskan para nasabahnya untuk tergabung dalam satu kelompok KSM yang membuat para ibu-ibu yang memerlukan bantuan modal tersebut ketakutan karena adanya pasal tanggung renteng. Tapi, seperti pengakuannya ia bingung harus memulai dari mana. Dalam kesempatan itu juga, ia menghimbau kepada aparat terkait untuk menindak rentenir berkedok kosipa tersebut. “Koperasi yang sah kan koperasi yang sudah berbadan hukum atau terdaftar di Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pertanian dan juga bunganya sesuai etika bisnis koperasi, yakni bunga yang dibebankan kepada anggota tidak lebih dari 5% per bulan. Sedangkan rentenir yang berkedok koperasi mematok bunga 25% per bulan kepada anggotanya. Itu kan sudah jelas menyalahi aturan,” ujarnya.

Download Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera Periode September 2013

2013-10-03T10:26:00.000-07:00

Dengan semangat transparansi, kami dengan ini meng-uploud pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk periode September 2013. Tapi, maaf, untuk beberapa bagian pembukuan seperti Register Sisa Pinjaman (RSP) dan Register Tabungan KSM (RTK) tidak bisa kami sertakan dalam paket dokumen tersebut karena di dua bagian itu mencantumkan nama-nama anggota KSM yang menjadi penerima manfaat dari program ini, dan seperti yang kita mafhum bersama bahwa tak semua orang bersedia namanya terpublish secara luas, apalagi ini menyangkut soal hutang piutang, maka kami dengan tanpa mengurangi semangat transparansi dan akuntabilitas tak menyertakan kedua bagian tersebut.

Langsung saja, bagi yang penasaran ingin mengetahui pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk periode September 2013 silahkan klik download button di bawah ini:

Desain Poster Anti Rentenir

2013-09-12T12:17:00.003-07:00

Download Laporan Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera Periode Agustus 2013

2013-09-01T13:34:00.001-07:00

Dengan semangat transparansi, kami dengan ini meng-uploud pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk periode Agustus 2013. Tapi, maaf, untuk beberapa bagian pembukuan seperti Register Sisa Pinjaman (RSP) dan Register Tabungan KSM (RTK) tidak bisa kami sertakan dalam paket dokumen tersebut karena di dua bagian itu mencantumkan nama-nama anggota KSM yang menjadi penerima manfaat dari program ini, dan seperti yang kita mafhum bersama bahwa tak semua orang bersedia namanya terpublish secara luas, apalagi ini menyangkut soal hutang piutang, maka kami dengan tanpa mengurangi semangat transparansi dan akuntabilitas tak menyertakan kedua bagian tersebut.

Langsung saja, bagi yang penasaran ingin mengetahui pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk periode Agustus 2013 silahkan klik download button di bawah ini:

Senangnya 'Diapeli' Ibu-ibu UPK

2013-08-23T13:02:00.000-07:00

Senangnya diapeli Ibu-ibu UPK Tim 4

Photo disamping ini sebenarnya kejadian tempo hari, tapi baru sempet saya ceritakan sekarang karena hari-hari kemarin kebetulan saya masih disibukkan dengan beberapa pekerjaan yang tak bisa saya abaikan begitu saja soalnya menyangkut hajat hidup dan amanat dari orang-orang yang lagi-lagi kebetulan mempercayai saya untuk mengerjakannya.

Kembali ke soal cerita dalam photo tadi... jadi ceritanya saya yang tak bisa naik motor ini *yupe, silahkan Anda tertawa* diundang untuk menghadiri rakor LKM dan UP-UP se Tim OC-4 yang salah satu agendanya adalah membahas soal pemakaian komputer untuk membantu tugas pembukuan UPK. Ingat, untuk membantu lho ya, bukan mengkomputerisasi pembukuan UPK. Dan tanpa mikir bagaimana caranya saya nyampe ke sana, spontan saya jawab, "Ok, saya datang."

Dan setelah jedah beberapa menit dari pengiyaan saya yang akan datang itu barulah saya mikir, "Lha ini saya bagaimana caranya nyampe ke basecamp tempat diadakannya rakor itu? Mosok saya mesti merangkak." Dan bingo, setelah ngahuleng beberapa menit akhirnya datanglah ilham tentang bagaimana caranya saya ke sana. Saya punya dua opsi, yang pertama bonceng sama sekre LKM, dan yang kedua minta dianterin sama kawan yang aktif di KSM.

Mulailah saya menghubungi dua orang ini. Yang pertama kepada tentu saja menghubungi sekre LKM. Pertimbangannya, kalau UPK saja diundang mosok LKM nggak diundang. Suatu hil yang mustahal sekali kan. Dan tebakan saya tak meleset. Ternyata beliau juga diundang. Begitu tahu beliau diundang, langsung saya berondong dengan permintaan bahwa saya ikut numpang. Beliau setuju. Lega saya. Satu masalah selesai, pikir saya. Tapi, buat jaga-jaga kalau ternyata opsi ikut bonceng ke Sekre ini gagal, saya pun langsung menghubungi orang kedua yang merupakan opsi kedua untuk saya bisa nyampe ke tempat berlangsungnya rakor tersebut. Dan, mujurlah saya karena untuk opsi kedua pun menyanggupi untuk mengantar saya ikut rakor.

Masalah selesai, saya lebih tenang....

Dan singkat kata, hari H pun datang. Saya yang males mandi ini pun menyempatkan untuk mandi, demi rakor perdana saya. Tapi ya itu dia, pepatah bahwa manusia merencanakan Tuhan yang menentukan ternyata masih berlaku hingga saat ini. Opsi pertama ternyata membatalkan rencananya karena harus menghadiri rapat di Kabupaten yang tak bisa ditinggalkan. Saya agak was-was waktu mendengar kabar itu. Tapi karena saya masih punya opsi kedua untuk datang ke rakor itu, saya masih bisa bersiul-siul dan mematut diri dong yah. Setengah jam menjelang keberangkatan saya pun menghubungi orang yang saya jadikan opsi kedua untuk datang ke rakor. Dan kelimpunganlah saya, karena ternyata opsi kedua pun tak bisa diandalkan karena mendadak harus mengantarkan undangan pernikahan kerabatnya ke Indramayu.

Okesip, saya gagal datang. Saya tak punya opsi ketiga. Dengan nada pasrah saya menghubungi Faskel yang mengundang saya untuk mengabarkan bahwa saya tak bisa datang sambil berkali-kali minta maaf. Dari nada suaranya saya yakin orang yang saya hubungi di seberang sana itu kecewa. Tapi ya mau gimana lagi....

Suasana Rakor LKM & UP-UP PNPM Mandiri Perkotaan OC4

Waktu berlalu. Dan besoknya, jam sebelas siang ketika saya masih tidur saya dibangunkan oleh istri bahwa ada tamu yang datang. Dan ternyata tamunya adalah Faskel lengkap dengan pasukannya: Ibu-Ibu dan Bapak (Hai... Pa Asep) UPK dari tim 4. Diserbu begitu rupa tentu saja gelagapan saya. Tapi senang bukan main, karena akhirnya saya bisa kenalan sama Ibu-Ibu dan Bapak keren yang begitu concern dengan nasib usaha kecil.

Singkat cerita, kedatangan ibu-ibu keren ini adalah untuk mencoba aplikasi Pembukuan UPK PNPM Mandiri Perkotaan yang saya bikin. Senang rasanya bikinan saya mau dicoba oleh praktisi UPK lansung. Dan tak tanggung-tanggung, yang mau mencoba adalah 7 desa. Makin senanglah saya.

UPK PNPM MP OC4 sedang mencoba aplikasi pembukuan

Dan lebih senang lagi, ternyata menurut kabar dari Faskel-nya bahwa formula-formula yang saya tanamkan di Aplikasi tersebut sejauh ini tidak ada masalah. Wah, tambah senang saya. Terima kasih ibu-ibu dan bapak UPK yang sudah mau mencoba aplikasi Pembukuan UPK PNPM Mandiri Perkotaan buatan saya yang masih sangat sederhana ini. Terima kasih Faskel Ekonomi OC4 PNPM Mandiri Perkotaan yang sudah memberikan kesempatan aplikasi sederhana saya untuk dicoba oleh orang-orang hebat. Terima kasih dan semoga bermanfaat adanya.. :)

Cidenok Bebas Rentenir; Sebuah Mimpi

2013-08-16T12:26:00.002-07:00

Mumpung lagi musim panen, saya ingin menyoroti fenomena yang terjadi di Desa Cidenok, khususnya untuk kalangan buruh tani. Ya, seperti desa-desa lain yang memang mayoritas penduduknya bermata pencaharian utama sebagai petani, fenomena menjamurnya tengkulak dan rentenir tukang ijon di musim panen dalam kehidupan buruh tani di Desa Cidenok bukan barang baru lagi. Sudah sejak lama mereka menguasai ekonomi masyarakat dengan perputaran uangnya yang menjerat leher para buruh tani. Oke, untuk tengkulak memang nyaris tak terasa daya rusaknya bagi perekonomian para buruh tani. Kalaupun ada, paling sebatas bahwa mereka mematok harga jual gabah tidak semata berdasarkan harga gabah yang ditentukan oleh Bulog misalnya, tapi lebih kepada kesepakatan antar tengkulak saja. Dan ini bukan semata kesalahan mereka, tapi karena lebih kepada keengganan beberapa pihak seperti misalnya pemerintahan Desa dan atau siapalah yang kompeten dengan hal-hal yang berhubungan dengan soal pertanian dan kemakmuran petani untuk mengkoordinir mereka dalam satu wadah hingga hasil panen para petani (baik buruh maupun pemilik lahan) bisa mengakses Bulog misalnya untuk menjual hasil panen mereka.

Makanya tak heran, lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pertanian seperti Lumbung Pangan yang ada di Desa Cidenok cuma menjadi seonggok bangunan tak berguna karena pengurusnya entah siapa dan apa saja yang mereka kerjakan. Kalau saja lembaga macam Lumbung Pangan itu benar-benar berfungsi, setidaknya para petani itu bisa menjual hasil panennya ke Lumbung Pangan itu atau orang-orang yang terlibat didalamnya bisa mengusahakan untuk memfasilitasi para petani agar bisa menjual sendiri hasil panennya dengan harga yang lebih baik ke lembaga-lembaga pemerintah yang memang mengkhususkan diri untuk menampung bahan pangan, dan bukannya ke para tengkulak yang bisa mematok harga sesuka mereka.

Dan yang kedua dan paling kentara daya rusaknya bagi perekonomian para buruh tani adalah tukang ijon. Menjelang musim panen tiba mereka memberi pinjaman yang besarnya tentu saja jauh dibawah harga gabah, untuk kemudian ketika musim panen tiba mereka akan mengambil pinjaman itu dengan gabah yang juga harganya tentu saja mereka yang tentukan. Tukang ijon, rentenir musiman atau apapun saja sebutannya, kita akui atau tidak, tetap laku dan diburu banyak orang desa. Ibarat lagu dibenci tapi disuka. Dicaci tapi dinanti. Dan ini sekali lagi menjadi PR kita yang peduli dengan nasib orang-orang kecil ini, bagaimana caranya mampu menyediakan tempat atau lembaga simpan pinjam yang dapat diakses dengan mudah oleh para buruh tani ini, karena kenyataannya para buruh tani ini pilihan hidupnya serba terbatas, termasuk pilihan tempat untuk meminjam uang dengan mudah dan cepat. Lembaga keuangan seperti bank masih jadi barang “mewah” bagi mereka. Membayangkan bank seperti membayangkan sesuatu yang tak terjangkau tangan dan harapan. Sementara rentenir setiap saat lalu lalang di depan mata. Meminjam dari rentenir selain mudah juga cepat dengan syarat yang hampir tak ada. Soal bunga yang menjerat leher, memang jadi masalah, tetapi pilihan sekali lagi terbatas.

Itulah sebabnya sektor ekonomi riil di desa sulit sekali bergerak karena salah satunya keterbatasan modal kerja atau usaha. Meminjam uang di rentenir untuk usaha saja terlalu beresiko karena bunganya yang besar apatah lagi jika pinjaman itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Dan konyolnya lagi, sebagian besar nasabah para rentenir ini adalah para buruh tani yang memang meminjam sejumput uang untuk keperluan belanja rumah tangga (konsumtif) ketimbang kepentingan produktif untuk usaha atau kerja. Fakta semacam ini menjadikan para buruh tani semakin terpuruk ke dalam kesulitan ekonomi dan semakin tak punya harapan untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Untuk itu, saya pikir para buruh tani ini memerlukan hadirnya lembaga keuangan yang dapat meningkatkan akses mereka terhadap keuangan syukur-syukur yang mampu mendorong mereka untuk permodalan dengan syarat yang mudah mereka penuhi. Lembaga keuangan semacam itu sangat mendesak di perbanyak di Desa Cidenok dan dikelola oleh dan untuk masyarakat desa sendiri, dan bisa bersifat inklusif dalam melayani para buruh tani ini. Keuangan inklusif dapat diterjemahkan sebagai suatu keadaan di mana semua orang mempunyai akses atas jasa keuangan yang berkualitas dengan biaya terjangkau dan dengan cara yang mudah. Sementara selama ini, yang memiliki akses tersebut sangat terbatas, sehingga mereka yang dapat mengakses jasa keuangan terkesan eksklusif.

Dalam konteks inilah kehadiran Badan Keuangan di desa menjadi penting. Harus lebih banyak lagi lembaga-lembaga keuangan yang mudah diakses dan mendorong para buruh ini untuk keluar dari jerat rentenir. UPK yang menjadi salah satu lembaga keuangan harus mampu menjadi alat atau wadah pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat desa dengan berbasis pada kemampuan lokal dan bersifat inklusif dalam pelayanannya. Inklusif dalam pelayanan dalam artian bahwa UPK misalnya tidak membuat aturan main yang terlalu berbelit-belit, atau misalnya mengijinkan mereka datang ke kantor UPK dengan memakai sarung dan sandal jepit. Ini menunjukkan bahwa UPK bersikap inklusif, bersahabat dengan kearifan lokal, dan bukannya bersifat seperti bank misalnya yang pelayanannya yang memang dirancang berprilaku eksklusif.

Oleh sebab itu, saya selaku manajer UPK Cidenok Mandiri Sejahtera di Desa Cidenok ini sebisa mungkin untuk bersikaf inklusif dan kondisional dengan keadaan yang terjadi dan terlihat di lapangan. Memang belum sepenuhnya berhasil. Tapi, jika dibanding dengan lembaga-lembaga keuangan desa seperti PPK, BUMDES, Lumbung Pangan, dan sebagainya, saya rasa lembaga yang saya kelola masih sangat jauh lebih baik dilihat dari ketepat sasaran dan pengembalian pinjaman jika dibanding dengan lembaga-lembaga keuangan yang sudah lebih dulu ada di Desa Cidenok dan sekarang nasibnya entah bagaimana itu. Bukan bermaksud memuji hasil kerja sendiri, tapi bukankah progress itu salah satunya adalah dengan menengok cermin yang sudah lebih dulu ada.

Kembali ke soal buruh tani dan budaya laten meminjam ke tukang ijon, kedepannya UPK yang saya kelola ingin dapat diakses oleh para buruh tani ini. Saya ingin mereka tahu bahwa di Desa Cidenok ini ada lembaga simpan pinjam yang jauh lebih manusiawi dibanding para tukang ijon tapi dengan kemudahan yang setara dengan ketika mereka meminjam ke para rentenir itu, baik soal cara bayar, alat pembayaran, dan bahkan durasi pinjamannya.

Tapi tentu, mimpi ini akan sangat susah diwujudkan tanpa adanya bantuan dan sokongan dari berbagai pihak. Untuk itu kedepannya saya mengundang keterlibatan berbagai pihak yang peduli dengan nasib para buruh tani ini untuk bersama-sama mewujudkan mimpi luhur ini, demi cita-cita bersama: Cidenok bebas rentenir yang Insya Allah pada akhirnya kemakmuran segenap masyarakat desa Cidenok ini benar-benar terwujud.

Semoga ini bukan cuma mimpi saya. Semoga ini menjadi mimpi kita bersama untuk menjadikan Desa Cidenok Bebas Rentenir. Selebihnya, mari saling bekerja sama untuk mewujudkan mimpi ini.

Mamaaaa…. Curhaaaaaat Dong

2013-08-15T09:12:00.000-07:00

Si Koruptor Tengik

Oke, post kali ini adalah edisi curhatan saya selaku pengelola atau bahasa kerennya Manajer UPK Cidenok Mandiri Sejahtera Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Jadi, jika sekiranya Anda tergolong orang yang anti membaca curhatan yang tak jelas mutunya, silahkan pindah lapak. :)

Begini, akhir-akhir ini saya sedang dibikin gondok oleh dua orang pemanfaat dana bergulir dari Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang saya kelola. Kenapa gondok? Karena terus terang saja akibat ulah “terkutuk” dua orang ini mood saya akhir-akhir ini jadi macam roller coaster yang kadang naik menjulang dan di detik berikutnya menukik tajam. Gara-gara dua orang ini saya nyaris hilang akal dan akan melaporkannya ke polisi. Apa pasal?

Ceritanya begini.. dua orang ini adalah ketua anggota KSM yang mendapat kucuran pinjaman dari UPK yang saya kelola, dan di bulan-bulan pertengahan masa pinjamannya keduanya mengemplang duit angsuran anggotanya. Yang satu ngemplang angsuran satu anggota untuk angsuran satu bulan, dan yang satu sisanya ngemplang angsuran 5 anggota KSM yang dia pimpin hingga dua bulan. Sudah berbagai macam cara kami lakukan agar uang angsuran itu bisa kembali, mulai dari menagihnya langsung ke rumah, menyuratinya, mengutus salah satu pamong desa yang dimatanya cukup berpengaruh , mendatangi keluarganya siapa tahu bisa ikut menasehatinya, mengancam akan mempublishnya di tempat umum macam buronan koruptor jika dia tak juga menunjukkan itikad baiknya untuk mengembalikan uang angsuran anggota yang dia kemplang, bahkan hingga mengancamnya akan mempolisikan dia karena apa yang dia lakukan sudah masuk ranah kriminal. Menggelapkan uang orang lain itu bukankah termasuk perbuatan kriminal?

Tapi kabar buruknya, boro-boro segera mengembalikan angsuran anggota yang dia kemplang, sekedar menunjukkan itikad baik dengan cara misalnya mendatangi kami dan ngomong terbuka bahwa dia tak mampu membayar untuk bulan ini dan minta tempo atau bagaimana pun tak dia lakukan. Saya, tentu saja gondok bukan main. “Ini orang maunya apa sih,” begitu saya membatin. Padahal terus terang saja, untuk Desa Cidenok ini saya sudah pasang kuping tebal ketika berkali-kali ditegor oleh Faskel karena tak jarang saya menabrak prosedur demi memudahkan mereka dalam mengakses pinjaman.

Walhasil, UPK Cidenok yang saya kelola cuma mendapat predikat memadai untuk penilaian kinerja, karena tak jarang saya mengangkangi aturan demi proses pinjaman yang tak berbelit-belit. Misalnya saja, karena kultur di sini budaya berhutang ke Bank Tuyul atau Bank Harian atau Bank Keliling dan atau apalah nama dan sebutannya yang mematok bunga sedemikian tinggi itu memiliki keunggulan yang nyaris tak dipunyai oleh lembaga keuangan resmi seperti pencairan pinjaman yang istilahnya bisa kapan dia butuh, maka detik itu dia akan terima uangnya. Kami mengadopsi kemudahan itu hingga penyusunan proposal pun jadwalnya berbarengan dengan pencairan pinjaman tak peduli bahwa proposal tersebut belum diperivikasi oleh Faskel dan Ass. Keuangan Kabupaten. Karena saya pikir kami di sini harus kondisional dengan keadaan yang ada di lapangan. Kami harus adu kecepatan dengan bank-bank liar berkedok koperasi itu agar warung-warung kecil itu tak lagi harus terjerat bank-bank liar terkutuk itu.

Prosedur lain yang pernah kami kangkangi adalah bahwa kami pernah memegang uang cash hingga delapan juta rupiah tanpa pernah menyetorkannya ke bank. Bukan, bukan karena uang itu kami pinjam dulu untuk usaha, melainkan kami pegang agar kalau-kalau ada KSM yang mengajukan pinjaman kami bisa menyediakannya hari itu juga. Ini juga dalam rangka percepatan dengan bank-bank liar itu.

Bahkan soal durasi pinjaman pun kami di sini sangat-sangat pleksibel. Terserah mereka bagaimana baiknya mengembalikan pinjaman. Mereka yang berprofesi sebagai buruh tani yang berpenghasilan setahun dua kali dan menjadi langganan tali kawatnya tukang ijon, kami fasilitasi juga mereka dengan waktu angsuran yang sama seperti ketika mereka meminjam pada tukang ijon, yakni bayar hanya ketika panen. Tapi, tentu saja bunga yang kami patok jauuuuuh di bawah bunga yang dipatok tukang ijon itu.

Dan hasilnya adalah UPK yang saya kelola diganjar dengan predikat memadai saja sementara desa-desa lain mendapat predikat sangat baik. Oke fine, no problemo.. toh niat awal saya untuk mengelola UPK ini pun adalah untuk menolong orang-orang kecil di desa saya yang sudah jadi langganan rentenir, dan bukannya untuk menyenangkan orang-orang diatas sana yang akan bangga dengan laporan-laporan manipulatif. Masa bodo, saya nggak peduli. Saya hanya ingin bahwa mereka, warung-warung kecil itu, mereka para buruh tani itu, mereka para ibu-ibu dari keluarga miskin itu bisa keluar dari jerat para rentenir busuk yang saya yakin didalam kuburnya nanti akan dipentung dan dipalu seperti di sinetron hidayah itu. :P

Tapi, apa balasannya? Dengan segala kemudahan yang saya usahakan ada dua orang nasabah yang sangat kurang ajar tiba-tiba malah ngemplang duit angsuran anggota KSM yang dia pimpin. Betapa gondoknya saya. Jadi, adakah alasan paling masuk akal yang bisa mencegah saya untuk tidak melaporkan koruptor tengik ini ke polisi? ADAKAH ALASAN PALING MASUK AKAL YANG BISA MENCEGAH SAYA UNTUK TIDAK MELAPORKAN KORUPTOR TENGIK INI KE POLISI? hah?!! Hah?!! HAh?!! HAH?!! :evil:

Download Aplikasi Penyusunan Proposal Pinjaman Dana Bergulir UPK

2013-08-12T08:28:00.001-07:00

Harap diingat, bahwa proposal yang semi otomatis ini di buat dengan tujuan awal agar mempermudah pekerjaan UPK dan bukan sebaliknya untuk memfasilitasi UPK untuk akal-akalan dan mengarang bebas. Jadi, wawancara faktual dengan anggota KSM calon penerima manfaat dana bergulir harus tetap dilakukan.

Jika Anda mengerti dengan ketentuan ini, silahkan download Aplikasi Proposal Simpan Pinjam UPK PNPM Mandiri Perkotaan dengan cara klik download button di bawah ini:

Download Aplikasi Pembukuan UPK PNPM Mandiri Perkotaan

2013-08-12T08:20:00.001-07:00

Ini adalah Aplikasi Pembukuan UPK PNPM Mandiri perkotaan. Masih sangat sederhana namun Insya Allah bisa membantu meringankan kerja pelaku UPK dalam hal administrasi pembukuan. Sengaja saya buat sederhana karena saya ingin pembuku UPK disamping terbantu pekerjaannya dalam pembukuan tapi harus tetap mengerti alur pembukuan itu sendiri.

Untuk yang berminat mencoba, silahkan download Aplikasi Pembukuan UPK PNPM Mandiri perkotaan ini dengan klik download button di bawah ini:

Download Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera Bulan Juli 2013

2013-08-02T09:41:00.001-07:00

Dengan semangat transparansi, kami dengan ini meng-uploud pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk periode Juli 2013. Tapi, maaf, untuk beberapa bagian pembukuan seperti Register Sisa Pinjaman (RSP) dan Register Tabungan KSM (RTK) tidak bisa kami sertakan dalam paket dokumen tersebut karena di dua bagian itu mencantumkan nama-nama anggota KSM yang menjadi penerima manfaat dari program ini, dan seperti yang kita mafhum bersama bahwa tak semua orang bersedia namanya terpublish secara luas, apalagi ini menyangkut soal hutang piutang, maka kami dengan tanpa mengurangi semangat transparansi dan akuntabilitas tak menyertakan kedua bagian tersebut.

Langsung saja, bagi yang penasaran ingin mengetahui pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk periode Juli 2013 silahkan klik download button di bawah ini:

Makalah: Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalism

2013-07-27T06:37:00.000-07:00

Sebenarnya makalah ini sudah lama diterbitkan yakni sekira tahun 2004, namun saya pikir kandungan isi didalamnya masih sangat relevan untuk di baca di masa kekinian. Untuk itu saya share di sini. Semoga bermanfaat.

Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme

Revrisond Baswir

Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM

Ekonomi kerakyatan sangat berbeda dari neoliberalisme. Neoliberalisme, sebagaimana dikemas oleh ordoliberalisme, adalah sebuah sistem perekonomian yang dibangun di atas tiga prinsip sebagai berikut: (1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui; dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961).

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut maka peranan negara dalam neoliberalisme dibatasi hanya sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar. Dalam perkembangannya, sebagaimana dikemas dalam paket Konsensus Washington, peran negara dalam neoliberalisme ditekankan untuk melakukan empat hal sebagai berikut: (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangan; (3) liberalisasi perdagangan; dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN (Stiglitz, 2002).

Sedangkan ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Mencermati perbedaan mencolok antara ekonomi kerakyatan dengan neoliberalisme tersebut, tidak terlalu berlebihan bila disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah antitesis dari neoliberalisme. Sebab itu, sebagai saudara kandung neoliberalisme, ekonomi negara kesejahteraan (keynesianisme), juga tidak dapat disamakan dengan ekonomi kerakyatan. Keynesianisme memang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penciptaan kesempatan kerja penuh, namun demikian ia tetap dibangun berdasarkan prinsip persaingan bebas dan pemilikan alat-alat produksi secara pribadi (selengkapnya lihat tabel). Perlu saya tambahkan, ekonomi kerakyatan tidak dapat pula disamakan dengan ekonomi pasar sosial. Sebagaimana dikemukakan Giersch (1961), ekonomi pasar sosial adalah salah satu varian awal dari neoliberalisme yang digagas oleh Alfred Muller-Armack.

Peran Negara Dalam Ekonomi

Ekonomi Kerakyatan	Kapitalisme
Ekonomi Kerakyatan	Negara Kesejahteraan	Ekonomi Neoliberal
Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; mengembangkan koperasi (Pasal 33 ayat 1). Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; mengembangkan BUMN (Pasal 33 ayat 2). Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3). Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi. Menjaga stabilitas moneter. Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2). Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34).	Mengintervensi pasar untuk menciptanya kondisi kesempatan kerja penuh. Menyelenggarakan BUMN pada cabang-cabang produksi yang tidak dapat diselenggarakan oleh perusahaan swasta. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan. Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi. Menjaga stabilitas moneter. Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.	Mengatur dan menjaga bekerjanya mekanisme pasar; mencegah monopoli. Mengembangkan sektor swasta dan melakukan privatisasi BUMN. Memacu laju pertumbuhan ekonomi, termasuk dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masuknya investasi asing. Melaksanakan kebijakan anggaran ketat, termasuk menghapuskan subsidi. Menjaga stabilitas moneter. Melindungi pekerja perempuan, pekerja anak, dan bila perlu menetapkan upah minimum. -

@ Revrisond Baswir, 2009

Subversi Neokolonialisme

Pertanyaannya, bagaimanakah situasi perekonomian Indonesia saat ini? Artinya, sebagai amanat konstitusi, sejauh manakah ekonomi kerakyatan telah dilaksanakan di Indonesia. Sebaliknya, benarkah perekonomian Indonesia lebih didominasi oleh pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal sebagaimana banyak diperbincangkan belakangan ini?

Dua hal berikut perlu mendapat perhatian dalam menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, sebagai sebuah negara yang mengalami penjajahan selama 3,5 abad, perekonomian Indonesia tidak dapat mengingkari kenyataan terbangunnya struktur perekonomian yang bercorak kolonial di Indonesia. Sebab itu, ekonomi kerakyatan pertama-tama harus dipahami sebagai upaya sistematis untuk mengoreksi struktur perekonomian yang bercorak kolonial tersebut. Kedua, liberalisasi bukan hal baru bagi Indonesia, tetapi telah berlangsung sejak era kolonial.

Berangkat dari kedua catatan tersebut, secara singkat dapat saya kemukakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan bukanlah perjuangan yang mudah. Kendala terbesar justru datang dari pihak kolonial. Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pihak kolonial hampir terus menerus mensubversi upaya bangsa Indonesia untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan.

Secara ringkas, subversi-subversi yang dilakukan oleh pihak kolonial untuk mencegah terselenggaranya ekonomi kerakyatan itu adalah sebagai berikut.

Pertama, terjadinya agresi I dan II pada 1947 dan 1948. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah berdirinya NKRI yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
Kedua, dipaksanya bangsa Indonesia untuk memenuhi tiga syarat ekonomi guna memperoleh pengakuan kedaulatan dalam forum Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949. Ketiga syarat ekonomi itu adalah: (1) bersedia menerima warisan utang Hindia Belanda sebesar 4,3 milliar gulden; (2) bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF); dan (3) bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
Ketiga, dilakukannya berbagai tindakan adu domba menyusul dilakukannya tindakan pembatalan KMB secara sepihak oleh pemerintah Indonesia pada 1956. Tindakan-tindakan itu antara lain terungkap pada meletusnya peristiwa PRRI/Permesta pada 1958.
Keempat, diselundupkannya sejumlah sarjana dan mahasiswa ekonomi Indonesia ke AS untuk mempelajari ilmu ekonomi yang bercorak liberal-kapitalistis sejak 1957. Para ekonom yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley ini sengaja dipersiapkan untuk mengambil alih kendali pengelolaan perekonomian Indonesia pasca penggulingan Soekarno pada 1966.
Kelima, dilakukannya sandiwara politik untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno pada 30 September 1965, yaitu pasca terbitnya UU No. 16/1965 pada Agustus 1965, yang menolak segala bentuk keterlibatan modal asing di Indonesia.
Keenam, dipaksanya Soekarno untuk menandatangani empat UU sebelum ia secara resmi dilengserkan dari kekuasaanya. Keempat UU itu adalah: (1) UU No. 7/1966 tentang penyelesaian masalah utang-piutang antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda; (2) UU No. 8/1966 tentang pendaftaran Indonesia sebagai anggota ADB; (3) UU No. 9/1966 tentang pendaftaran kembali Indonesia sebagai anggota IMF dan Bank Dunia; dan (4) UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).
Ketujuh, dibangunnya sebuah pemerintahan kontra-revolusioner di Indonesia sejak 1967. Melalui pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto ini, para ekonom “Mafia Berkeley” yang sejak jauh-jauh hari telah dipersiapkan oleh AS, secara sistematis berusaha membelokkan orientasi penyelenggaraan perekonomian Indonesia dari ekonomi kerakyatan menuju ekonomi pasar neoliberal. Tindakan pembelokan orientasi tersebut didukung sepenuhnya oleh IMF, Bank Dunia, USAID, dan ADB dengan cara mengucurkan utang luar negeri.
Kedelapan, dilakukannya proses liberalisasi besar-besaran sejak 1983, yaitu melalui serangkaian kebijakan yang dikemas dalam paket deregulasi dan debirokratisasi.
Kesembilan, dipaksannya Soeharto untuk menandatangani pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara terinci melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan IMF pada 1998, yaitu sebelum ia secara resmi dipaksa untuk mengakhiri kekuasannya melalui sebuah gerakan politik yang dikenal sebagai gerakan reformasi. Perlu diketahui, dalam sejarah perekonomian Inggris, gerakan reformasi serupa dimotori antara lain oleh David Hume, Adam Smith, David Ricardo, Thomas R. Malthus, dan John S. Mill (Giersch,1961).
Kesepuluh, dilakukannya amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional sistem ekonomi kerakyatan pada 2002. Melalui perdebatan yang cukup sengit, ayat 1, 2, dan 3, berhasil dipertahankan. Tetapi kalimat penting yang terdapat dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi, “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi,” turut menguap bersama hilangnya penjelasan pasal tersebut.

Menyimak kesepuluh tindakan subversi itu, mudah dipahami bila dalam 64 tahun setelah proklamasi, sistem ekonomi kerakyatan tidak pernah berhasil diselenggaran di Indonesia. Perjalanan perekonomian Indonesia selama 64 tahun ini justru lebih tepat disebut sebagai sebuah proses transisi dari kolonialisme menuju neokolonialisme. Proses transisi itulah antara lain yang menjelaskan semakin terperosok perekonomian Indonesia ke dalam penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal dalam beberapa waktu belakangan ini. Bahkan, utang dalam dan luar negeri pemerintah yang pada akhir pemerintahan Soeharto berjumlah US$54 milyar, belakangan membengkak menjadi US$165 milyar.

Perlu diketahui, penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal itu antara lain tertangkap tangan melalui pembatalan seluruh atau beberapa pasal yang terdapat dalam tiga produk perundang-undangan, yang terbukti melanggar konstitusi, sebagai berikut: (1) UU No. 20/2002 tentang Kelistrikan; (2) UU No. 22/2001tentang Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas); dan (3) UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.

Apa Yang Harus Dilakukan?

Menyimak berbagai kenyataan tersebut, dapat disaksikan betapa sangat beratnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesai dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Bahkan, jika dibandingkan dengan era kolonial, tantangan yang ada saat ini justru jauh lebih berat. Pertama, pihak kolonial sebagai musuh utama ekonomi kerakyatan tidak hadir secara kasat mata. Kedua, berlangsungnya praktik pembodohan publik secara masif melalui praktik penggelapan sejarah sejak 1966/1967. Ketiga, terlembaganya sistem “cuci otak” yang bercorak neoliberal dan anti ekonomi kerakyatan pada hampir semua jenjang pendidikan di Indonesia. Keempat, setelah mengalami proses pembelokan orientasi pada 1966/1967, keberadaan struktur perekonomian yang bercorak kolonial di Indonesia cenderung semakin mapan. Kelima, setelah melaksanakan agenda ekonomi neoliberal secara masif dalam 10 tahun belakangan ini, cengkeraman neokolonialisme terhadap perekonomian Indonesia cenderung semakin dalam.

Walaupun demikian, tidak berarti sama sekali tidak ada harapan. Harapan untuk kebangkitan kembali ekonomi kerakyatan tersebut setidak-tidaknya dapat disimak dalam lima hal sebagai berikut. Pertama, mencuatnya perlawanan terhadap hegemoni AS dari beberapa negara di Amerika Latin dan Asia dalam satu dekade belakangan ini. Yang menonjol diantaranya adalah Venezuela dan Bolivia di Amerika Latin, serta Iran di Asia. Kedua, mulai terlihatnya gejala pergeseran dalam peta geopolotik dunia, yaitu dari yang bercorak unipolar menuju tripolar, sejak munculnya Uni Eropa dan kebangkitan ekonomi Cina. Ketiga, berlangsungnya krisis kapitalisme internasional yang dipicu oleh krisis kapitalisme AS sejak 2007 lalu. Keempat, meningkatnya kerusakan ekologi di Indonesia pasca dilakukannya eksploitasi ugal-ugalan dalam rangka neokolonialisme dan neoliberalisme dalam 40 tahun belakangan ini. Dan kelima, meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi dalam perekonomian Indonesia.

Pertanyaannya adalah, tindakan jangka pendek, jangka menengah , dan jangka panjang apa sajakah yang perlu dilakukan untuk memastikan berlangsunya suatu proses kebangkitan kembali ekonomi kerakyatan dimasa datang? Untuk memperoleh jawaban yang akurat, terutama untuk jangka menengah dan jangka panjang, tentu diperlukan suatu pengkajian dan diskusi yang cukup luas. Tetapi untuk jangka pendek, terutama bila dikaitkan dengan akan segera berlangsungnya proses pemilihan presiden pada Juli mendatang, jawabannya mungkin bisa dirumuskan secara lebih sederhana. Dengan mengatakan hal itu tidak berarti bahwa perjuangan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan sangat tergantung pada siklus lima tahun pergantian kepemimpinan nasional. Ada atau tidak ada pergantian kepemimpinan nasional, perjuangan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan harus tetap berlanjut.

Namun demikian, siklus pergantian kepemimpinan nasional harus dimanfaatkan secara optimal sebagai momentum strategis untuk mempercepat proses kebangkitan kembali tersebut. Singkat kata, dalam rangka mempercepat kebangkitan kembali ekonomi kerakyatan, adalah kewajiban setiap patriot ekonomi kerakyatan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih bukanlah pasangan calon pemimpin yang secara jelas mengimani dan mengamalkan neoliberalisme. Dukungan yang lebih besar harus diberikan kepada pasangan calon pemimpin yang secara jelas dan tegas mengungkapkan komitmen mereka untuk menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Daftar Pustaka

______________, tanpa tahun. Hasil-hasil Konferensi Medja Bundar Sebagaimana Diterima Pada Persidangan Umum Jang Kedua Terlangsung Tanggal 2 Nopember 1949 di Ridderzaal di Kota ‘S-Gravenhage. Djakarta: Kolff

Baswir, Revrisond, 2005. Neoliberalisme Malu-malu. Bisnis Indonesia, 6 Februari

Baswir, Revrisond, 2008. Ekonomi Kerakyatan: Amanat Konstitusi Untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi di Indonesia, dalam (Sarjadi dan Sugema eds.) Ekonomi Konstitusi. Jakarta: Sugeng Sarjadi Syndicate

Glassburner B, 1971. Indonesian Economic Policy After Soekarno. In (Glassburner B, eds). The Economy of Indonesia: Selected Readings. Ithaca: Cornel University Press, pp 426-443

Giersch, Herbert, 1968. Politik Ekonomi, diterjemahkan oleh Samik Ibrahim dan Nadirsjah Tamin, Jakarta: Kedutaan Besar Jerman

Goerge, Susan, 1999. A Short History of Neoliberalism: Twenty Years of Elite Economics and Emerging Opportunities For Structural Change, http://www.milleniumround.org 7

Hatta, Mohammad, 1985. Membangun Ekonomi Indonesia. Jakarta: Inti Idayu Press

Higgins B, 1957. Indonesia’s: Economic Stabilization and Development. New York: Institute of Pacific Relation.

Hudson M, 2003. Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of US World Dominance. London: Pluto Press.

Kanumoyoso B, 2001. Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Keynes, J. Maynard, 1991. Teori Umum Mengenai Kesempatan Kerja, Bunga, danUang, diterjemahkan oleh Willem H. Makaliwe, Yogyakarta: GadjahMada University Press

Palmer I, 1978. The Indonesia Economy Since 1965: A Case Study of Political Economy. London: Frank Cass.

Smit, C., 1976. Dekolonisasi Indonesia: Fakta dan Ulasan. Jakarta: Pustaka Azet

Soekarno, 1964. Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I dan II, cetakan ketiga. Jakarta: Panitia Penerbit DBR

Stiglitz, Joseph E., 2002. Globalisation and Its Discontent, New York: WW Norton and Company

Draft Juklak Pendirian Koperasi Melalui Fasilitasi UPK-BKM

2013-07-26T14:19:00.001-07:00

Draft

PETUNJUK PELAKSANAAN

Pendirian Koperasi melalui Fasilitasi UPK-BKM

I. Pendahuluan

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu upaya penanganan masalah kemiskinan di perkotaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Dari hasil pelaksanaan sejak tahun 1999, tampak perkembangan yang positif, khususnya dalam hal terwujudnya kelembagaan masyarakat yang mandiri, yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

BKM merupakan nama 'generic' dari suatu lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa, yang diprakarsai serta dikelola secara mandiri oleh masyarakat, dalam upaya membangun sinergi masyarakat untuk mampu mandiri menanggulangi persoalan kemiskinan dan pembangunan permukiman di wilayahnya secara berkelanjutan, dengan berbasis pada nilai-nilai universal kemanusiaan dan kemasyarakatan. Sebagai wadah sinergi masyarakat, BKM adalah dewan pimpinan kolektif yang bertugas mengambil keputusan dan kebijakan yang menyangkut upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan permukiman. Jadi BKM bukan pelaksana kegiatan.

BKM pada prinsipnya adalah wadah sinergis masyarakat warga bagi orang-orang yang peduli terhadap permasalahan kemiskinan di komunitasnya. Di dalam struktur organisasinya BKM membentuk Unit Pelaksana kegiatan yang terdiri dari Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk menangani bidang perekonomian, Unit Pengelola Lingkungan untuk menangani pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan serta Unit Pengelola Sosial (UPS) untuk menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Setiap Unit Pelaksana tersebut bersifat mandiri dalam melaksanakan keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BKM, oleh sebab itu, setiap Unit Pelaksana wajib mempertanggungjawabkan kegiatan serta hasil-hasilnya kepada BKM.

Berkaitan dengan rencana pendirian koperasi yang akan di fasilitasi oleh UPK-BKM perlu di ketahui bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Fungsi BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai wadah sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan sudah semestinya mampu memfasilitasi kebutuhan dari kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM-KSM) yang ada atau masyarakat miskin pada umumnya untuk dapat terus tumbuh, berkembang jaringan usahanya dan meningkat perekonomiannya. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila BKM, termasuk UPK-nya (Unit Pengelola Keuangan), mampu terus menerus mengembangkan kapasitas dan peranannya.

Sebagai salah satu upaya mendukung peranan BKM dalam pemberdayaan masyarakat terutama dalam kerangka meningkatkan ekonomi rakyat yang berkeadilan dan membangun masyarakat yang produktif melalui lembaga ekonomi masyarakat yang berbadan hukum, maka BKM melalui UPK-nya diharapkan dapat memprakarsai dan memfasilitasi pendirian koperasi oleh masyarakat di wilayahnya.

Inisiatif dan prakarsa warga untuk mendirikan koperasi pada dasarnya sejalan dengan prinsip dasar gerakan koperasi di Indonesia yang seharusnya tumbuh serta berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat, karena hal ini lebih menjamin pengakaran dan keberlanjutan koperasi. Sedangkan pengakaran dan keberlanjutan koperasi sendiri merupakan salah satu faktor penentu maju mundurnya gerakan koperasi di Indonesia. Oleh karena inisiatif warga untuk mendirikan koperasi yang difasilitasi BKM, diharapkan akan dapat menjadi model koperasi yang benar-benar mengakar dan berbasis aspirasi serta kebutuhan warga. Disamping itu inisiatif warga untuk membentuk koperasi yang mengakar akan lebih prospektif perkembangannya, karena akan difasilitasi UPK-BKM dalam penguatan pengelolaan simpan pinjam yang memenuhi standar perbankan. Hal ini akan diwujudkan dalam kebijakan BKM yang akan mengutamakan pengelola UPK yang telah mengikuti pelatihan dan pembinaan admisitrasi pinjaman bergulir dari BRI. Selain itu, koperasi tersebut akan didorong untuk mamfasilitasi pelayanan usaha kecil dan menengah yang telah meningkat kesejahteraannya setelah menerima beberapa kali pelayanan dari UPK-BKM termasuk membangun jaringan usaha antar pengusaha kecil dan menengah di wilayahnya.

Pada tahap awal, BKM memfasilitasi proses pendirian koperasi yang diprakarsai masyarakat, misalnya mendorong beberapa orang pengelola UPK yang telah mengikuti pelatihan administrasi keuangan kerjasama dengan BRI untuk menjadi pengelola koperasi. Sedangkan secara umum, BKM memberikan bimbingan, fasilitasi dan dukungan terhadap koperasi yang dibangun atas inisiatif masyarakat warga tersebut adalah untuk menjaga nilai-nilai dan prinsip universal yang selama ini ditanamkan melalui P2KP dan menjamin terpeliharanya misi penanggulangan kemiskinan secara bersama.

Koperasi yang didirikan nantinya diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu wadah bersama bagi peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi anggota dan masyarakat. Tentunya koperasi ini kemudian diharapkan dapat mencapai ”Mandiri”, dalam arti telah mampu menunjukkan kemandiriannya di bidang organisasi dan pengelolaan keuangan.

Mengingat bahwa sebagian besar kegiatan UPK-BKM banyak yang bergerak pada pengelolaan dana bergulir maka bentuk koperasi yang akan didirikan dapat dalam bentuk koperasi simpan pinjam. Bahkan ke depan, dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan permukiman di wilayah mereka dimungkinkan pula BKM mengembangkan lebih lanjut penguatan unit lainnya, misalnya memfasilitasi pendirian koperasi di bidang lingkungan permukiman, dengan kegiatan misalnya: memberikan pinjaman bagi perbaikan perumahan, saluran, MCK, perbaikan jalan dan lain-lain, termasuk pelayanan bantuan teknis serta pengadaan kebutuhan material untuk prasarana di bidang perumahan dan permukiman.

II. Ketentuan Umum

Pada prinsipnya BKM merupakan kelembagaan milik seluruh masyarakat kelurahan untuk penanggulangan permasalahan kemiskinan, sedangkan koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh anggota-anggotanya untuk memenuhi kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pendirian Koperasi dapat dibimbing, didukung dan difasilitasi oleh baik pemerintah maupun dan lembaga masyarakat yang ada, misalnya BKM.
Bentuk koperasi yang akan difasilitasi pendiriannya oleh BKM, adalah Koperasi Simpan Pinjam yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sesuai ketentuan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Di dalam struktur organisasi BKM, Koperasi tidak menjadi sebagai salah satu Unit Pengelola BKM, namun sebagai institusi yang otonom dan mitra BKM untuk melayani kebutuhan anggota dan masyarakatnya.
Pendiri Koperasi diharapkan berasal dari seluruh anggota BKM, pengelola UPK dan beberapa diantaranya berasal dari masyarakat binaannya.
Para pendiri yang berasal dari anggota BKM, UPK serta masyarakat memproses pendirian koperasi di wilayahnya mulai dari pendaftaran calon anggota, penyusunan konsep Anggaran Dasar Koperasi, pengajuan akta pendirian hingga pengesahan status badan hukum.
Anggota BKM, UPK, dan masyarakat yang tercantum di dalam daftar calon anggota koperasi yang akan didirikan, pada Akta Pendirian Koperasi akan dipilih untuk ditetapkan sebagai anggota pengurus koperasi dimaksud, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU Perkoperasian.
Dalam rangka memfasilitasi pengelolaan koperasi, maka koperasi dapat meminta beberapa pengelola UPK kepada BKM, yang memiliki pengetahuan memadai dan telah mengikuti pelatihan administrasi pinjaman bergulir kerjasama dengan BRI, sebagai pengelola koperasi yang dibentuk warga tersebut.
Pengelola UPK pada prinsipnya tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengelola koperasi. Oleh karena itu, dalam hal BKM menunjuk satu atau beberapa orang pengelola UPK sebagai pengelola koperasi, maka BKM segera mencari pengganti pengelola UPK yang memiliki kapasitas memadai.
Untuk memperkuat pengembangan koperasi, BKM, melalui UPK dapat memberikan bantuan modal dalam bentuk 'pinjaman' kepada koperasi yang didirikan tersebut, sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di BKM yang dituangkan dalam akta perjanjian.
Pinjaman modal yang dapat diberikan kepada koperasi dari berasal dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP yang dikelola UPK bagi kegiatan pinjaman bergulir dan disesuaikan dengan kebutuhan permodalan koperasi dalam pengembangan usahanya dan kemampuan BKM.
Dalam rangka pengembangan lebih lanjut, koperasi dapat memperluas keanggotaannya. Prinsip dasar anggota koperasi adalah terbuka untuk seluruh warga kelurahan setempat atas dasar ikatan kesamaan kepentingan usaha, termasuk juga diperkenankan bagi warga-warga yang peduli atau warga tidak miskin.
Sesuai asas transparansi dan akuntabilitas, BKM senantiasa menyampaikan secara terbuka keseluruhan kegiatan dukungan, bimbingan, dan fasilitasi pendirian koperasi di wilayahnya kepada masyarakat setempat, baik melalui papan-papan informasi, pertemuan warga, surat, dan media lainnya.

III. Prosedur Fasilitasi Pendirian Koperasi oleh UPK-BKM

BKM, melalui UPK, menyiapkan daftar nama-nama calon anggota koperasi yang akan didirikan, yang terdiri dari seluruh anggota BKM, pengelola UPK dan masyarakat, yang sekaligus merupakan calon pendiri koperasi.
BKM, melalui UPK, membantu menyiapkan Anggaran Dasar Koperasi yang akan dibentuk di wilayahnya, dengan berpedoman pada UU Perkoperasian No. 25 tahun 1992 dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan BKM.
BKM, melalui UPK, memfasilitasi Rapat Pendirian koperasi yang dihadiri oleh calon-calon pendiri koperasi untuk pengesahkan Anggaran Dasar dan pembuatan berita acara pendirian koperasi.
BKM, melalui UPK, membantu menyiapkan daftar calon anggota, nama pengurus dan nama pengawas koperasi yang akan didirikan.
BKM, melalui UPK, memfasilitasi proses pengurusan Akta Pendirian Koperasi yang akan didirikan ke notaris, termasuk dalam pembiayaan yang diperlukan
BKM, melalui UPK, memfasilitasi proses pengurusan Badan Hukum Koperasi yang akan didirikan sampai dengan pengesahan akta pendirian oleh Pemerintah
BKM, melalui UPK, memfasilitasi keseluruhan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memperoleh Akta Pendirian dan pengesahannya dalam bentuk status Badan Hukum.
Koperasi yang telah di didirikan dapat menunjuk anggota UPK yang telah mengikuti pelatihan kerjasama dengan BRI diutamakan sebagai pengelola koperasi yang akan didirikan, sesuai dengan AD/ART koperasi yang telah ditetapkan.

IV. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur pada petunjuk pelaksanaan penguatan UPK-BKM dalam mendirikan koperasi ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpro P2KP Pusat.

Apabila terdapat kekeliruan di dalam petunjuk pelaksanaan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Petunjuk Pelaksanaan ini ditetapkan bersama antara Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman, ex Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Jakarta, Desember 2004
Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman ex. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

Drs. Guritno Kusumo, MM	Ir. Syarifuddin Akil

Meneladani Semangat KSM Paguyuban Mandiri

2013-07-26T13:19:00.001-07:00

Pada bulan Juli ini tepatnya pada tanggal 23 Juli 2013 UPK Cidenok Mandiri Sejahtera meluluskan lagi satu proposal pengajuan pinjaman bergulir milik KSM Barokah yang beralamat di Blok Minggu Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan anggota sebanyak 8 orang yang masing-masing anggotanya terdiri dari 5 orang perempuan dan 3 orang laki-laki dan memiliki usaha yang cukup beragam diantaranya penjual bakso ayam, pedagang warung lauk-pauk, pedagang sate aci dan pedagang es .

Semua anggota yang mendapat kucuran dana dari UPK Cidenok Mandiri Sejahtera ini dikarenakan memiliki usaha yang berbeda satu sama lain tentu saja modal usaha yang dibutuhkan pun besarnya bervariasi antara Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000.

KSM Barokah sendiri merupakan KSM kedua yang ada di Blok Minggu Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. KSM pertama yang datang dari Blok Minggu yakni KSM Paguyuban Mandiri adalah salah satu KSM unggulan dari UPK Cidenok Mandiri Sejahtera yang dinilai memiliki integritas dan tanggung jawab yang sangat tinggi, terbukti dari ketika periode pinjaman pertama KSM ini adalah salah satu dari KSM yang mendapat apresiasi dari UPK dan LKM Cidenok Mandiri Sejahtera dan dinobatkan sebagai KSM terbaik yang layak mendapat IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) karena ketepatan waktunya dalam penyetoran angsuran tiap bulannya.

Dan yang membuat UPK Cidenok Mandiri Sejahtera merasa terharu sekaligus bangga dengan KSM Paguyuban Mandiri ini adalah ketika baru dua bulan mereka mengelola modal usaha dari pinjaman mereka yang kedua, ketua mereka berpulang ke haribaan Tuhan. Musibah yang tergolong mendadak ini sontak membuat kami segenap pengurus dan pengelola UPK Cidenok Mandiri Sejahtera merasa sangat kehilangan salah satu nasabah terbaiknya. Kami begitu kaget dengan kabar ini karena dua hari sebelumnya sang ketua yakni Bpk. Sanika (Alm) masih datang ke tempat kami dan kami ngobrol lama sekali dengan beliau perihal perkembangan usahanya, perihal bakal calon kepala desa Cidenok mendatang, dan banyak hal lainnya. Waktu terakhir kali kami ngobrol dengan beliau kami lihat beliau sehat-sehat saja. Jadi, ketika kabar duka itu datang kami begitu berduka dan shok.

Selamat jalan, pak Sanika. Jasa baik, kerjasama, semangat dan keteladanan bapak untuk ikut berkomitmen memajukan lembaga ini akan senantiasa terpatri dalam inagatan segenap pengurus UPK Cidenok Mandiri sejahtera. Terima kasih untuk dorongan semangatnya. Semoga bapak mendapat tempat terbaik di sisiNya.

Dan ini yang demi Tuhan membuat air mata saya menetes haru adalah ketika sebulan berselang, istri pa Sanika datang ke tempat kami dengan membawa angsuran dari KSM Paguyuban Mandiri. Ternyata meski almarhum tak lagi hidup di tengah-tengah kami, tapi semangatnya tetap hidup. Mereka berkomitmen untuk tetap mengembalikan angsuran pinjaman mereka. Ini hebatnya mereka. Semangat dari orang-orang seperti inilah yang membuat kami senantiasa bersemangat untuk terus mengurus lembaga simpan pinjam ini. Semangat mereka bagai serum yang membuat tenaga kami bertambah berlipat-lipat. Terima kasih, pa.. terima kasih, bu.. kalian mengajari kami betapa semangat mampu mengalahkan rintangan seberat apapun. Semangat kalian mampu menyingkirkan rasa lelah yang kadang bahkan sering bergayut di benak kami. Semangat kalian pula yang membuat kami segenap pengurus UPK Cidenok Mandiri Sejahtera merasa tak berjuang sendirian. Demi Tuhan, semangat kalian membuat beban seberat apapun yang ada di pundak dalam mengurus lembaga tanpa gaji ini terasa ringan.

Dan kembali ke KSM Barokah yang pada 23 Juli 2013 kemarin baru saja mendapat kucuran pinjaman dari UPK Cidenok Mandiri Sejahtera semoga bisa meneladani semangat KSM pendahulunya. Percayalah bahwa tak ada pinjaman yang tak bisa dikembalikan selama kita tetap memiliki semangat dan komitmen untuk bisa maju bersama. Tak juga hari ini, tak juga esok nanti. Semoga ini adalah kerjasama pertama sekaligus menjadi pintu gerbang untuk kerjasama-kerjasama kita selanjutnya. Amiiin.

Pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera Per Januari - Juni 2013

2013-07-20T14:40:00.002-07:00

Dengan semangat transparansi, kami dengan ini meng-uploud pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk periode Januari 2013 s/d Juni 2013. Tapi, maaf, untuk beberapa bagian pembukuan seperti Register Sisa Pinjaman (RSP) dan Register Tabungan KSM (RTK) tidak bisa kami sertakan dalam paket dokumen tersebut karena di dua bagian itu mencantumkan nama-nama anggota KSM yang menjadi penerima manfaat dari program ini, dan seperti yang kita mafhum bersama bahwa tak semua orang bersedia namanya terpublish secara luas, apalagi ini menyangkut soal hutang piutang, maka kami dengan tanpa mengurangi semangat transparansi dan akuntabilitas tak menyertakan kedua bagian tersebut.

Langsung saja, bagi yang penasaran ingin mengetahui pembukuan UPK Cidenok Mandiri Sejahtera untuk periode Januari 2013 - Juni 2013 silahkan klik download button di bawah ini:

Akhir kata, semoga bermanfaat.

Solusi.. Solusi.. Kamu Kemana?

2013-07-20T13:59:00.001-07:00

Entah ini kesalahan siapa, kami sendiri bingung menyikapi kenyataan kondisi di Desa Cidenok tercinta ini perihal praktek-praktek rentenitas di sini yang begitu laten. Saya pribadi yang punya warung pulsa kecil-kecilan di pinggir jalan yang kebetulan merupakan jalan utama dimana menjadi arus mobilitas warga Cidenok harus mengelus dada karena nyaris tiap hari menyaksikan sebuah pemandangan yang ‘nggak banget’ yakni melihat lalu lalangnya para rentenir busuk berkedok Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa) beroperasi dengan sasarannya ibu-ibu rumah tangga dan warung-warung kecil yang bertebaran di sudut-sudut wilayah Cidenok.

Jika Anda tak percaya, sesekali, seminggu penuh nongkronglah dari pagi sampai sore di warung-warung kecil, dan Anda akan dapati betapa praktek-praktek rentenir itu begitu menggurita di sini. Bank harian, begitu mereka menyebutnya, hitunglah berapa orang yang wara-wiri di sini menagih hutang pada warung-warung kecil. Anda tahu berapa bunga yang dipatok oleh bank harian pada nasabahnya? Untuk pembulatan hutang 1.000.000, tiap harinya nasabah akan ditagih sebesar 50.000 selama 25 hari. Belum potongan sebesar 70.000 begitu Anda deal berhutang pada mereka. Bayangkan, dalam 25 hari hutang yang 1000.000 itu harus dibayar 1.250.000. 25% untuk waktu yang relatif singkat! Kenapa mereka mau berhutang dengan bunga yang sedemikian tinggi? Karena tentu saja tak ada pilihan lain! Program-program seperti KUR, dana simpan pinjam dari PNPM, simpan pinjam kelompok, dan sebagainya yang berbunga rendah itu apa tak pernah menyentuh mereka? Nggak ngerti saya kalau soal itu, tanyalah sendiri pada orangnya.

Apakah hutang-hutang dengan bunga sedemikian tinggi itu, kemudian bisa mensejahterakan hidup mereka? Apakah hutang-hutang itu membuat usaha mereka jadi lebih maju? Kalian lihat sendiri bagaimana perkembangan warung-warung kecil itu. Kalau sudah begini siapa yang salah? Siapa yang harus disalahkan? Apa tidak sebaiknya bank harian-bank harian itu dilarang saja beroperasi di wilayah ini, kemudian beri nasabah, atau paling tidak kasih jalan pada mereka untuk berhutang pada bank resmi yang memiliki tingkat suku bunga lebih manusiawi? Yang lebih bisa memberdayakan mereka. Kalau pak kiyai sekedar gembar-gembor di toa yang diset maksimal dan penuh semangat berteriak “riba itu haram! Riba itu menyengsarakan!!” dan sebagainya, tentu tak akan mempan.

Orang lapar tak butuh ayat dan dalil, tapi yang mereka butuhkan adalah solusi untuk mereka melanjutkan hidup. Dengan embel-embel apapun, dengan label bagaimanapun, bukankah bank harian-bank harian itu rentenir dan lintah darat? Kenapa dibiarkan menghisap darah saudara kita sendiri? Senang melihat kehancuran saudara sendiri yang terpuruk dalam hutang? Jangan-jangan motif dari pembiaran beroperasinya rentenir modern itu adalah ini; senang melihat mereka tercekik dalam timbunan hutang hingga tak sempat lagi untuk berfikir macam-macam.

Akhir kata, mari bergandeng tangan, mari saling menguatkan, dan mari saling merangkul, karena kita semua bersaudara.

Aku Berontak Maka Kita Ada!

2013-07-20T13:56:00.001-07:00

Sebuah catatan kecil untuk men-support lahirnya satu organnisasi anak muda dengan visi kedepan begitu seksi yang digawangi Ayunk, dkk.

Seorang penjaga gawang adalah seorang yang soliter, tapi ia juga seorang yang solider: ia seorang yang paling tersisih tapi ia hadir dalam sebuah kesetiakawanan. Ia mungkin sang kapten kesebelasan, tapi dalam sebuah permainan yang agresif, ia jarang sekali sang pemberi arah, irama, ataupun semangat timnya di medan pergulatan. Ia teramat jauh di garis belakang.

Soliter, solider: sering saya berpikir bahwa penjaga gawang bisa bercerita banyak tentang hidup. Ada seorang yang bercerita banyak tentang hidup dengan tema itu, dan itu adalah Albert Camus, mungkin satu-satunya sastrawan yang pernah mengatakan bahwa ia mendapatkan pelajaran moralitasnya dari olahraga.

Dari sini pula ia melihat kita, manusia: makhluk yang hidup antara "keterbuangan" (l'exil) yang sunyi dan "kerajaan" (le royaume) yang membuat betah. Sebab kebersamaan terus menerus punya batas dan bahayanya: totalitas itu tak hendak mengakui bahwa pada akhirnya manusia berdiri sendiri di gawang di ujung garis itu. Tapi keterasingan bukanlah hidup.

Camus menampik solidaritas yang jadi penindasan (ia menolak komunisme) sebagaimana ia menolak usaha bersama yang menjadikan manusia cuma elemen sebuah tim yang habis-habisan memenangkan sejarah (ia mengecam revolusi).

Tapi ia bukan penganjur sikap pasif seorang penonton: ia menyambut sebuah bentuk perjuangan yang--seperti pertandingan bola--tak dimaksudkan untuk menghabisi musuh. Ia menyebutnya "pemberontakan" , sebuah perjuangan yang keras yang justru untuk melahirkansebuah dunia bersama. Kata-kata terkenal dalam L'homme revolté adalah: "Aku berontak, maka kita ada."

Enyahlah Kalian Lintah Darat

2013-07-20T13:38:00.001-07:00

Si miskin dengan usaha kecilnya untuk bertahan hidup merupakan bagian dari diri saya. Mereka adalah saya dan ribuan penduduk Cidenok lainnya. Kami, pelaku usaha kecil, warung-warung kecil yang bertebaran di tiap-tiap sudut di Desa ini merupakan denyar nadi ekonomi rakyat yang memiliki peranan penting dalam kemandirian ekonomi pedesaan. Oleh karenanya, saya selalu dan mengusahakan berbelanja di warung-warung kecil ini, dan belanja ke toko-toko besar hanya jika barang yang saya butuhkan itu tak terdapat di warung kecil tersebut. Mahal sedikit buat saya tak masalah, toh saya juga tahu bagaimana rasanya berdagang kurang modal. Saya juga tahu bagaimana rasanya bersikeras menjual barang dengan harga yang sama seperti di toko besar.

Dan saya juga tahu, kendala terbesar dari warung kecil ini adalah soal modal untuk menopang keberlangsungannya. Mereka begitu menginginkan sebuah kucuran dana segar yang bunganya tak begitu menjerat leher. Tapi apalah daya, bank hanya butuh nasabah yang mampu menggadaikan selembar surat bernama sertifikat atas nama agunan. Maka, musuh bersama sekaligus juga dewa penolong dari warung-warung kecil ini adalah bank-bank liar berkedok koperasi yang menawarkan pinjaman dengan bunga selangit. Bank harian, begitu mereka kerap menyebutnya. Menjadi dewa penyelamat, karena hanya merekalah yang bersedia meminjamkan sejumput uang tanpa rewel dengan agunan dan pertanyaan macam-macam. Tapi, sekaligus juga mereka menjadi semacam ular geladak yang mematok mangsanya dengan bunga yang sedemikian menjerat leher. Bunga 25% untuk jangka waktu satu bulan. Lintah darat modern yang diinginkan sekaligus tak diinginkan.

Oleh karenanya, saya selalu punya mimpi yang romantis dengan mereka. Andai saja ada seorang dermawan yang tak melulu mengejar profit mau mengalokasikan sebagian hartanya untuk pinjaman bergulir bagi warung-warung kecil ini, yang tentu saja dengan bunga yang rendah. Dengan pinjaman meniru kemudahan bank harian tapi dengan mematok bunga rendah diharapkan para pelaku usaha kecil itu bisa lebih mampu mengatur arus keuangan yang pada gilirannya lebih bisa memajukan usahanya.

Untuk tahap pertama, tiap-tiap warung bisa dipinjami modal sebesar Rp. 1.000.000, setelah kemudian secara bertahap, dengan berbagai pertimbangan dan kesanggupan membayar, pinjaman mereka dapat dinaikkan. Dengan begitu, diharapkan para lintah darat itu pada akhirnya kekurangan nasabah dan kemudian semuanya pergi dari kampung ini.

Semoga, semoga orang-orang seperti itu ada di desa ini. Kita semua berharap.