Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Doakan Agar Perusahaan Kembalikan Tanah Warga

noreply@blogger.com (delviselagan) — Thu, 09 Feb 2012 20:41:23 PST

RBI-Bengkulu Sementara itu ,walaupun berjumlah kisaran 15 orang,aksi warga Desa Penago baru Rawa indah Kecamatan Talo Seluma menyampaikan aspirasinya digerbang utama DPRD Provinsi tetap berlangsung .peserta aksi tidak menghiraukan jumlah polisi yang jumlahnya hampir ratusan orang yang mengawal aksi ,bermodal sesajen dan kemenyan bakar,peserta aksi tetap khusyuk berdoa dihalaman gerbang kantor DPRD PRovinsi Bengkulu.

Peserta aksi ini meminta agar Bengkulu diselamatkan dari bahasa dan kesejahteraan perusahaan yang telah mengambil tanah rakyat.”Kami berdo’a dengan nenek moyang dan Allah biar Bengkulu jauh dari mara bahaya.Begitupun dengan perusahaan yang telah merampas tanah kami untuk dibuka matanya,Kami cumin ingin tanah kami kembali,”ujar seorang peserta aksi alfif.Aksi yang berlangsung 10 menit tersebut bubar dengan tertip.

20 Titik Konflik Tanah

“20 titik konflik Ini akan menjadi bom waktu suatu saat nanti,diantaranya emang sudah ada yang muncul(manifestasi)kepermukaan ,tapi sebagian besar lagi masih terpendam (laten).Ini yang akan kami khawatirkan dengan kondisi ruang kelola yang terbatas ,bukan tidak mungkin konflik in akan mencuat dan membesar dikemuadian hari .

"Dampaknya, masa depan rakyat Bengkulu harus dimulai dengan kondisi 80 persen area budidaya dikuasai sekitar 49 perusahaan dan perkebunan dan 72 perusahaan pertambangan," ujarnya.Ia menyebutkan ruang kelola rakyat Bengkulu sebagian besar dikuasai pemodal jumlah seluruhnya mencapai 463,964 hektare yang terbagi atas kuasa pertambangan dan hak guna usaha (HGU), sedangkan jumlah penduduk Bengkulu mencapai 1,7 juta jiwa.

Jumlah penduduk 1,7 juta jiwa jika dibandingkan dengan luasan Bengkulu mencapai 1,9 juta hektare, artinya Bengkulu telah memasuki masa krisis ruang hidup dalam hal ini tanah.Ia merinci, dari luas lahan 1,9 juta hektar di Bengkulu, 900 ribu hektare merupakan kawasan hutan, sedangkan 463.964,54 hektar dikuasai oleh perusahaan artinya dalam satu dekade ini rakyat Bengkulu hanya dapat mengakses tanah di wilayah itu kurang dari 0,8 hektar per kepala keluarga.

Karena itu,Walhi tetap mendesak agar pemprov dan aparat penegak hokum mengkaji kembali sekaligus mencabut HGU yang bermasalah untuk kemudian didistribusikan kembali ke masyarakat.Tanah-tanah ini harus dikembalikan ke rakyat ,sudah cukup rakyat dibuat sensara .Pemprov atau penegak hokum harus cermati itu.

PT SIL dan warga Seluma buat perjanjian

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Sun, 29 Jan 2012 20:17:31 PST

.....Perusahaan mengakui bersalah karena melanggar kesepakatan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang telah dibuat beberapa waktu lalu.....

Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - PT Sandabi Indah Lestari dan ratusan warga yang menahan alat berat milik perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, itu akhirnya membuat surat perjanjian.

"Perusahaan mengakui bersalah karena melanggar kesepakatan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang telah dibuat beberapa waktu lalu. Oleh karena itu pihak perusahaan bersedia mengganti dua hektare lahan warga yang telah digusur oleh alat berat milik PT SIL," kata Ketua Petani Kabupaten Seluma, Yan Pakpahan, Minggu.

Surat perjanjian kesepakatan tersebut hingga berita ini diturunkan sedang dalam tahap pembuatan. Sementara kondisi di lokasi berlangsung kondusif setelah aparat kepolisian datang menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut.

Warga menahan alat berat perusahaan itu sekitar pukuul 16.00 WIB karena menggusur dua hektare lahan yang disengketakan antara PT SIL dan masyarakat di lima desa yakni Desa Tumbuan, Sengkuang Jaya, Talang Prapat, Lunjuk, Pagar Agung, Kecamatan Seluma Barat.

Padahal dalam kesepakatan sebelum adanya keputusan pemerintah setempat baik perusahaan dan masyarakat tidak diperkenankan melakukan aktivitas di lokasi yang disengketakan seluas 2.812 hektare itu.

Kapolres Seluma AKBP Yudi Wahyudiana ketika dihubungi melalui telepon selular membenarkan bahwa telah terjadi persetujuan antara masyarakat dan PT SIL. Selanjutnya perusahaan bersedia mengganti dua hektare lahan yang telah digusur tersebut.

"Kondisi lapangan sejauh ini dalam keadaan kondusif dan terkendali. Polres mengirimkan satu peleton dalmas untuk mengamankan lokasi," jelasnya. (ANT/man*Z005)

Sumber : http://bengkulu.antaranews.com/berita/1097/pt-sil-dan-warga-seluma-buat-perjanjian

Ratusan warga tahan alat berat milik perusahaan

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Sun, 29 Jan 2012 20:09:28 PST

Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Sebanyak 300 orang warga desa menahan satu unit alat berat (exacavator) milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SIL yang beroperasi di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, karena menggusur lahan masih bersengkata dengan warga.

"Kami terpaksa menahan alat berat perusahaan tersebut karena mereka menggusur lahan padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah, masyarakat, dan PT SIL agar tidak melakukan aktifitas apa pun sampai keluar kebijakan Pemerintah Kabupaten Seluma," kata Ketua Petani Bersatu Kabupaten Seluma Pakpahan, Minggu.

Sampai Minggu sore di lokasi itu situasi masih memanas karena belum ada pihak kepolisian dan perusahaan. (man*Z005)

sember : http://bengkulu.antaranews.com/berita/1095/ratusan-warga-tahan-alat-berat-milik-perusahaan

Dewan provinsi godok perda sengketa lahan

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Fri, 27 Jan 2012 20:18:35 PST

Agar Perusahaan Dan Petani Bisa Rukun

RBI, BENGKULU – DPRD provinsi bengkulu atas usulan walhi daerah bengkulu agar aparat penegak hukummelakukan penyelidikan terhadap izin baru perkebunan dan pertambangan. Menurut wakil ketua komisi 1 DPRD Provinsi Diana Komena, SH,MH apapunusulan yang mengarah kepada kepentingan masyarakat, DPRD pasti menyetujuinya.

Namun pada prosesnya DPRD juga harus mengaji lebih dahulu. DPRD akan berkometmen dalam menyelesaikan permaslahan izin perkebunan dan pertambangan yang cendrung berujung dengan masyarakat,” kata diana kepada radar bengkulu, jum’at(27/1).

Diana juga mengatakan, karna banyaknya kasus sengketa lahanyang terjadi di bengkulu, tahun ini komisi 1 DPRD akan merancang peraturan daerah (Perda) tentang sengketa lahan, tujuan di buatnya perda ini sengketa lahan ini, untuk menyelesaikan sengketa lahan yang telah terjadi, juga mencegah terjadinya sengketa lahan kedepan.

Lebih jauh diana menjelaskan, rencana pembuatan perda sengketa lahan karena masyarakat mengangap perusahaan hanya akan membuat sengsara. Sehingga semua rencana pengarap perkebunan yang akan dilakukan perusahaan, langsung di tolak oleh masyarakat.

Pada akhirnya yang timbul stigma negatif masyarakat pada perusahaan perkebunan. kerana masyarakat beranggapan apa bila perusahaan perkebuanan mengarap lahan, akan merampas tanah masyarakat setempat. Tentu kondisi ini merugikan pembangunan daerah. Di satu sisi masyarakat tidak bisa di salahkan, disisi lain pandangan masyarakat harus di luruskan. Begitu juga perusahaan kata diana.

Untuk itu, di dalam perda sengketa lahan tersebut, akan di atur tentang pembebesan lahan, mendirikan bangunan dan hal-hal lain terkait dengan lahan masyarakat. Agar kedepanya masyarakat menikmati kesejateraan.

“DPRD akan berusaha memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa lahan. Kedepan kita akan lebih ketat lagi mengawasi izin perkebuanan. Bila ada pihak yang bermain mengenai perusahaan perkebunan, akan kita buka kepada publik,” ujur diana yang juga menambahkan, dari perusahaan pertambangan, pada tahun ini DPRD akan melakukan evaluasi karena sumbungan perusahaan pertambangan sangat kecil kepada APBD bila di bandingka dengan potensi sebenarnya.

Sementara itu, pakar hukum agraria unib Prof. Dr. Herawan sauni, SH,MH sangat mendukung rencana komisi 1 DPRD Provinsi membuat perda sengketa lahan. “tidak masalah, sepanjang kebijakan itu benar-benar berpihak kepada petani,” ujur hermawan.(san)

sumber : Radar Bengkulu, sabtu 28 januari 2012

Menhut setujui perubahan fungsi hutan Bengkulu

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Wed, 25 Jan 2012 10:19:37 PST

Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyetujui perubahan fungsi kawasan hutan di Provinsi Bengkulu seluas 31.013 hektare dari usulan pertama mencapai 90.000 hektare melalui revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi Bengkulu 2011.

"Keputusan itu diterbitkan pada akhir tahun 2011, Menteri Kehutanan menyetujui perubahan fungsi 31.013 hektare kawasan hutan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu Edy Waluyo di Bengkulu, Rabu.

Selain perubahan fungsi, Menhut juga menyetujui perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan seluas 2.192 hektare. Ia mengatakan, keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK.643/Menhut-II.2011.

"Menhut juga menyetujui penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 101 hektare," tambahnya.

Fungsi kawasan hutan yang diubah seluas 31.013 hektare tersebut yakni kawasan hutan Cagar Alam (CA) menjadi Taman Wisata Alam (TWA) seluas 3.212 hektare, Taman Buru (TB) menjadi Hutan Lindung (HL) seluas 398 hektare, Hutan Lindung menjadi Produksi Terbatas (HPT) seluas 5.358 hektare.

Selanjutnya kawasan HPT menjadi Tahura seluas 485 hektare, HPT menjadi TWA seluas 1.412 hektare, HPT menjadi Hutan Produksi Kerakyatan seluas 2.329 hektare.

Hutan Produksi (HP) menjadi TWA seluas 6.325 hektare, HP menjadi HPT seluas 2.050 dan HP menjadi HPK seluas 9.434 hektare. "Perubahan fungsi yang diputuskan Menteri Kehutanan ini sudah melalui kajian tim terpadu," tambahnya.

Sementara kawasan hutan yang dilepas atau peruntukannya berubah dari kawasan hutan menjadi bukan hutan seluas 2.192 hektare sebagian merupakan permukiman tua yang sudah ada sebelum Tata Guna Hutan Kesepatan (TGHK) pada 1999.

Ia mencontohkan, keberadaan Desa Bengko dan Desa Talang Belitar di Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan desa tua dan sudah ada sejak zaman Belanda.

"Begitu juga di Kabupaten Seluma ada beberapa desa yang ditetapkan dalam kawasn hutan padahal desa itu adalah desa tua yang sudah ada sebelum penetapan TGHK," tambahnya.

Kawasan hutan yang dilepas tersebut yakni Hutan Lindung menjadi Area Peruntukan Lain (APL) seluas 399 hektare, HPT menjadi APL seluas 1.453 hektare dan HP menjadi APL seluas 340 hektare.

Sedangkan kawasan bukan hutan yang ditetapkan menjadi kawasan hutan adalah APL menjadi Tahura di Kabupaten Bengkulu Selatan seluas 101 hektare.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 420 tahun 1999 telah ditunjuk kawasan hutan di wilayah Provinsi Bengkulu seluas 920.964 hektare.

"Dengan pelepasan seluas 2.192 hektare ini, kawasan hutan kita masih sekitar 44 persen dari total wilayah," tambahnya.

(http://www.antarabengkulu.com/berita/1011/menhut-setujui-perubahan-fungsi-hutan-bengkulu)

BPN Bengkulu Ancam Redistribusikan Lahan Terlantar

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Mon, 23 Jan 2012 23:35:17 PST

TEMPO.CO, Bengkulu - Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, Alfi Ritamsi, menyatakan pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi terhadap sekitar 3.000 hektare lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

Menurut Alfi, lahan HGU tersebut dimiliki 12 perusahaan perkebunan dan pertambangan. “Jika dari hasil verifikasi terbukti lahan tersebut ditelantarkan, maka akan diredistribusikan kepada petani setempat,” katanya, Jumat, 20 Januari 2012.

Alfi menjelaskan bahwa redistribusi terhadap lahan HGU yang ditelantarkan sesuai amanat undang-undang. Sebab, daripada ditelantarkan, akan lebih bermanfaat bila diredistribusikan kepada masyarakat setempat, khususnya petani kecil.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, kata Alfi, akan melakukan sejumlah tahapan sanksi kepada perusahaan pemilik HGU sebelum lahan diredistribusikan kepada masyarakat setempat. Di antaranya dengan memberikan terguran tertulis pertama hingga ketiga. ”Jika tetap tidak dimanfaatkan, izin HGU dicabut, kemudian tanah diredistribusikan kepada masyarakat setempat,” ujar Alfi.

Adapun kriteria penerima redistribusi diprioritaskan terlebih dahulu bagi petani miskin yang bermukim di sekitar lahan HGU tersebut. Biaya untuk proses sertifikasi akan dibebankan kepada negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ”Diutamakan bagi petani yang tidak punya lahan atau petani yang hanya mempunyai lahan seluas 0,5 hektare. Mekanisme redistribusi akan diatur kemudian," ucap Alfi.

Kebijakan redistribusi, kata Alfi pula, dilakukan untuk meminimalisir terjadi konflik atau sengketa lahan. Selain itu agar pemilik HGU tidak menelantarkan lahan. Penelantaran lahan yang kemudian digarap oleh warga setempat memicu terjadinya konflik. Karena itu, kepada perusahaan pemilik HGU diminta memproteksi lahannya dan tidak ditelantarkan. ”Bila ganti rugi kepada masyarakat belum tuntas, ya, diselesaikan dengan baik,” para Alfi.

Berdasarkan data BPN Provinsi Bengkulu, saat ini terdapat lima kasus sengketa lahan HGU antara perusahaan dengan masyarakat. Tiga kasus terjadi di Bengkulu Utara dan dua lainnya di Seluma.

Tiga kasus di Bengkulu Utara di antaranya melibatkan PT Bio Nusantara Teknologi. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut telah mengantongi HGU sejak 1997 dengan lahan seluas 5.859 hektare. Kasus lainnya menyangkut PT Way Sebayur, juga perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan tersebut mengantongi HGU di dua lokasi, masing-masing 6.328 hektare dan 3.000 hektare.

Adapun kasus di Seluma juga melibatkan PT Way Sebayur seluas 2.812 hektare dan PT Perkebunan Nusantara VII seluas 587,1 hektare. Seluruhnya untuk lahan perkebunan kelapa sawit.

Kelima kasus tersebut termasuk yang diverifikasi oleh BPN Provinsi Bengkulu. Saat ini sedang dilakukan penelaaahan untuk menentukan penyelesaiannya. Menurut Alfi, BPN akan secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Diharapkan pula agar pihak perusahaan dan masyarakat setempat mengedepankan musyawarah.

Sebelumnya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Binsar Simbolon, juga mengemukakan ihwal verifikasi terhadap lahan HGU yang ditelantarkan. Lahan seluas sekitar 3.000 hektare yang HGUnya dimiliki 12 perusahaan tersebut merupakan bagian dari 50 lahan HGU yang ada di Provinsi Bengkulu dengan luas seluruhnya sekitar 120 ribu hektare.

Lahan HGU yang telantar tersebar hampir di seluruh daerah di Provinsi Bengkulu, seperti Bengkulu Utara, Muko-Muko, Seluma, Kepahiang dan Rejang Lebong.

(http://www.tempo.co/read/news/2012/01/20/179378597/BPN-Bengkulu-Ancam-Redistribusikan-Lahan-Terlantar)

IZIN PERKEBUNAN MAKIN MARAK PASCA PEMILUKADA

noreply@blogger.com (delviselagan) — Sun, 22 Jan 2012 17:55:40 PST

Walhi:Ajang lelang Kekayaan Alam

BENGKULU-Wahana Lingkungan Hidup(Walhi)Bengkulu ada kenaikan pemberian izin perkebunan dan tambang yang disignifikan terjadi pada tahun 2009 hingga 2010.Diduga,pemberian perizinan dan pertambangan yang dikeluarkan kepala daerah masih erat kaitannya dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah(Pemilukada).

Direktur Walhi Bengkulu Zenzi mengatakan,tanah dibengkulu yang kuasai oleh perkebunan swasta luasnya sudah mencapai 75,703 ribu hektare dalam tempo dua tahun 2009-2010.Untuk itu Walhi Bengkulu dan masyarakat korban konflik menyerukan kesadaran rakyat Bengkulu”setiap harapan yang dijanjikan perusahaan membuka lahan,sebenarnya adalah penghilangan kesempatan rakyat untuk hidup.Pilkada dan pemilu menjadi ajang lelangan kekayaan alam,”ungkap Zenzi ,disela-sela aksi demo agraria didepan kantor DPRD Provinsi,kemaren(19/01).

Dia mendesak pemerintah segera memulihkan hak rakyat Indonesia dengan melaksanakan reformasi agrarian,menghentikan perizinan pertambangan dan perkebunan dan mendesak DPR RI membentuk pansus untuk mengaudit izin perkebunan dan pertambangan yang berkonflik.”Polri juga harus segera menyelidiki secara menyeluruh kepala daerah yang mengeluarkan izin pertambangan dan perkebunan,tegasnya.Bukan hanya itu,wilayah Budidaya di Bengkulu saat ini nyaris seluruhnya dikuasai oleh perusahaan swasta dan pemerintah.hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak pro Rakyat ,melainkan pro perusahaan.

Mereka mencatat,dari luas kawasan budidaya seluas 529.841 hektare,sebanyak 463.964 hektare diantaranya dukuasai perusahaan ,sedangkan sisanya hanya 65.878 hektare barulah untuk masyarakat.Rincian tanah yang dikuasai perusahaan yakni 208.546 hektare wilayah dikuasai perkebunan dan pertambangan 99.305,78 hektare dikuasai pertambangan batu bara dan 156.112 hektare tambang pasir besi.

Direktur Walhi Bengkulu Zenzi mengungkapkan luas wilayah Bengkulu 1.987.870 hektare dengan kawasan hutan seluas 920.464 hektare atau 56,5 %,maka sisa dari luas wilayah Bengkulu ,1.057.906 hektare atau 53,5 % saja yang digunakan untuk kawasan perkantoran ,jalan dan pemukiman.Luasnya tersebut di 9 kabupaten dan satu kota seluas 528.065 hektare.”Artinya kawasan yang diperuntukkan yang lain yang bisa dijadikan wilayah budidaya seluas 529.841 hektare dan mayoritas dikuasai perusahaan ,”kata Zenzi disela-sela aksi demontrasi agrarian didepan secretariat DPRD Provinsi Bengkulu kemaren(19/1).

Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya ,aksi kali ini di didominasi oleh ibu-ibu tidak melakukan orasi.Mereka hanya membawa kertas karton yang isinya menyuarakan aspirasi.Selain itu,mereka juga mengantungkan pakaian sekolah anaknya dipagar Sekretariat Dewa .”kami hanya ingin tenang kerja dikebun kami sendiri.saat ini masuk PT.SIL.,kami terancam kehilangan mata pencaharian .untuk itu kami minta kepada pemerintah agar perusahaan perkebunan ditutup saja,”ujar seorang ibu rumah tangga,Yuliana.

Konglomerat Kuasai 454 Ribu Hektare Tanah Bengkulu

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Fri, 20 Jan 2012 02:12:43 PST

TEMPO.CO, Bengkulu - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu mensinyalir terdapat 121 konglomerat menguasai 454 ribu hektare tanah di Provinsi Bengkulu melalui hak guna usaha perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.

"Terdapat 121 konglomerat menguasai tanah di Provinsi Bengkulu meliputi 208 ribu hektare perkebunan dalam bentuk hak guna usaha, 99 ribu pertambangan batubara dan 147 ribu pertambangan pasir besi dengan total 454 ribu hektare," kata Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu Zenzi Suhadi, Kamis 19 Januari 2012.

Jika dibandingkan dengan 1,7 juta jiwa penduduk Bengkulu, kata Zenzi, untuk membahagiakan satu konglomerat masyarakat harus memberikan 99 ribu hektare tanah dengan perbandingan 121 konglomerat dan 1,7 juta jiwa penduduk Bengkulu.

Ia menambahkan di Provinsi Bengkulu terdapat empat kabupaten yang paling banyak memberikan tanah kepada perusahaan, yakni Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, Seluma, dan Kabupaten Kaur. Meski keempat kabupaten itu mampu mendatangkan investor paling banyak, di empat kabupaten tersebut justru penyumbang orang miskin terbanyak di Provinsi Bengkulu.

"Tercatat dari beberapa data yang kami kumpulkan Bengkulu Utara memiliki jumlah penduduk terbanyak miskin di Provinsi Bengkulu, yakni mencapai 38 ribu jiwa. Artinya tidak ada kontribusi dari investasi perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk kesejahteraan rakyat. Ini yang menjadi pertanyaan besar, ada yang salah dalam mengurusnya," ujar pria yang pernah menempuh kuliah di Universitas Bengkulu ini.

Menurut Zenzi, perizinan kepemilikan tanah banyak dikeluarkan pemerintah daerah pada saat masa pemilihan umum dan kepala daerah pada rentang 2008 hingga 2010. Pada masa itu terdapat 75 ribu hektare tanah Bengkulu dikuasai perusahaan perkebunan. Sedangkan 175 ribu untuk pertambangan. Sementara masyarakat terlunta-lunta dengan kemiskinan.

Dengan data tersebut Zenzi berharap pemerintah mulai membuka mata untuk menghentikan pemberian izin bagi perusahaan asing dan swasta untuk mengambil tanah, tapi lebih memberikan kesempatan kepada petani untuk mengaksesnya.

Walhi: pemerintah stop keluarkan izin perkebunan dan pertambangan

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Fri, 20 Jan 2012 02:05:09 PST

Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu mengimbau Pemprov Bengkulu tidak mengeluarkan berbagai perizinan lagi, terutama pada sektor perkebunan besar dan pertambangan karena banyak lahan di daerah itu sudah dikuasai konglemerat.

"Pemerintah daerah ke depan harus lebih mengutamakan kesempatan kepada petani untuk mengelola lahan, karena selama ini mereka sudah kehabisan lahan akibat diberikan ke perusahaan asing dan swasta melalui berbagai perizinan," kata Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu Zenzi Suhadi, Kamis.

Hingga saat ini ada sekitar 121 orang konglomerat hingga saat ini menguasai lahan di Provinsi Bengkulu dengan luas seluruh mencapai 454.000 hektare melalui hak guna usaha perkebunan, tambang, dan sebagainya.

"Ke 121 orang konglomerat itu menguasai tanah di Bengkulu meliputi 208.000 hektare perkebunan dalam bentuk hak guna usaha (HGU), 99.000 pertambangan batubara dan 147.000 pertambangan pasir besi, " ujarnya.

Jika dibandingkan dengan penduduk Bengkulu sebanyak 1,7 juta jiwa, maka untuk masyarakat harus menyerahkan lahan seluas 99.000 hektare, terutama perusahaan pertambangan pasir besi dan bii besi di kabupaten Kaur.

Ia menjelaskan, di daerah ini terdapat empat kabupaten yang paling banyak memberikan tanah kepada perusahaan yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, Seluma, dan Kabupaten Kaur. Meski keempat kabupaten tersebut mampu mendatangkan investor paling banyak, namun di wilayah itu justru terdapat pula paling banyak keluarga miskin.

Perizinan kepemilikan tanah itu banyak dikeluarkan pemerintah daerah pada saat menjelang Pilkada Gubernur Bengkulu yaitu antara tahun 2008 hingga 2010 tercatat sebanyak 75.000 hektare untuk lahan perkebunan dan 175.000 hektare areal pertambangan.

Belum lagi pemerintah daerah mengeluarkan izin pengambilan produksi kayu pada kawasan hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu mencapai seluas 30.000 hektare.

Akibatnya lahan dan kawasan hutan habis diberikan kepada perusahan sehingga masyarakat menjadi miskin karena untuk menjadi buruh perkebunan dan tambang pun tidak bisa.

Berdasarkan hasil data survei menyebutkan, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki jumlah penduduk terbanyak miskin di Provinsi Bengkulu yakni mencapai 38.000 jiwa, artinya tidak ada kontribusi dari investasi perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk kesejahteraan rakyat. (man/I016)

http://www.antarabengkulu.com/berita/881/walhi-pemerintah-stop-keluarkan-izin-perkebunan-dan-pertambangan

PEMPROV BENGKULU SEPAKATI TUNTUTAN PETANI DAN WALHI

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Thu, 19 Jan 2012 01:05:17 PST

Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Pemprov Bengkulu mengeluarkan beberapa kesepakatan dalam memenuhi tuntutan ribuan petani dan Wahana Lingkungan Hidup saat beroerasi di depan kantor Gubernur Bengkulu, Kamis.

Beberapa kesepakatan disetuji Pemrov Bengkulu melalui staf Ahli Ekonomi masyarakat, Winarkus dan didampingi kepala BPN dan Kadis ESDM itu antara lain sebelum seluruh perusahaan beroperasi harus ada Analisis Masalah Dampak Lingkungan (Amdal).

Selain itu, menjalin kesepakatan antara bersama antara masyarakat dan perusahaan di daerah itu dan untuk sengekta Haq Guna Usaha (HGU) bagi masyarakat tidak bersedia tanahnya diganti rugi, amak akan dikeluarkan (enclave) dari HGU perusahaan tersebut.

Selanjutnya pemerintah akan menurunkan tim untuk meneliti laporan dari peserta unjuk rasa selanjutnya temuan tim tersebut akan dibuat kesimpulan sebagai bentuk rekomendasi dari Pemprov Bengkulu, kata Winarkus saat menerima perwakilan dari ribuan pengunjuk petani dan walhi pengunjuk rasa di daerah itu. Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu Zenzi Suhadi bersama utusan ribuan pendemo itu, mengharapkan janji Pemprov Bengkulu betul-betul direalisasikan demi untuk kesejahtraan masyarakat, terutama bagi koban kekerasan akibat digilas perusahaan.

Mereka juga minta agar meminta pemerintah menghentikan mengeluarkan izin dan menyelesaikan sengketa agraria secara adil karena ada sekitar 3.000 sengketa agraria terjadi di Indonesia dan Bengkulu merupakan salah satu daerah terbanyak konflik.

Ia mengatakan, dampak konflik antara perusahaan dan masyarakat itu terjadi kemiskinan pada petani makin menjamur karena harta dan kebun mereka dirampas paksa oleh perusahaan melalui kekerasan aparat. "Kami ingin anak-anak ke depan mampu menggapai cita-citanya, menjadi polisi, sekolah layak, bebas dari kebodohan, tetapi bagaimana bisa menggapai itu jika tanah dan kebun dimiliki dirampas secara paksa oleh perusahaan," tandasnya.

Massa juga meminta agar pemerintah tidak memperpanjang hak guna usaha (HGU) dan izin usaha pertambangan (IUP) yang telah habis massanya, dan dikembalikan kepada negara untuk didistribusikan kepada rakyat sesuai dengan semangat reformasi agraria. (http://antarabengkulu.com/berita/755/pemprov-bengkulu-sepakati-tuntutan-petani-dan-walhi)

RIBUAN PETANI TUNTUT REFORMASI AGRARIA

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Thu, 12 Jan 2012 07:48:17 PST

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Ribuan massa petani Bengkulu menggelar aksi damai di Pemprov Bengkulu menuntut reformasi sistem Agraria dan meminta pemerintah untuk memberikan hak kelola tanah atas rakyat.

"Isu utama kita bawa adalah meminta kepada pemerintah pusat dan daerah melakukan reformasi total di bidang agraria dan perombakan sistem administrasi pertanahan," kata Koordinator Lapangan Beni Ardiansyah, Kamis (12/1).

Ia mengharapkan, selain reformasi kinerja Agraria pihak kepolisian juga bisa bertindak lebih persuasif dalam menangani konflik masalah pertanahan, terutama antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.

Di Bengkulu konflik agraria amatlah banyak dan sewaktu-waktu dapat meledak jika pemerintah tidak segera memperbaiki sistem agraria yang dewasa ini lebih berpihak pada kepentingan pemodal dan mengabaikan akses tanah untuk rakyat.

Selain itu para petani mengharapkan, agar Kapolri segera menarik seluruh personelnya yang bertugas di beberapa objek pertambangan dan perkebunan karena justru hal tersebut banyak memicu terjadinya konflik.

"Polisi diminta dalam penanganan kasus-kasus agraria dan pertambangan lebih mengedepankan negosiasi ketimbang pengerahan personel untuk pengamanan,"tambahnya.

Peserta aksi itu sebagian besar korban dari konflik perkebunan dan pertambangan di Provinsi Bengkulu, mereka selama ini sangat terbatas menyampaikan orasinya kepada pemerintah, katanya.

Seorang petani dari Kabupaten Seluma Adrian mengatakan, sistem adminsitrasi agraria di Provinsi Bengkulu selama ini terindikasi selalu menyudutkan petani dan masyarakat kecil, terutama masalah lahan.

Pihak Agraria sampai saat ini belum bisa mengatasi tumpang tindih sertifikat tanah baik tanah perkebunan maupun lahan pertanian, apalagi pada daerah pemekaran sangat menjadi objek empuk bagi Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk mengeruk ketuntungan pribadi.

Hal itu terbukit ratusan warga masih dalam kasus pertanahan akibat setifikat ganda hal itu juga terjadi di Kota Bengkulu dan kabupaten lainnya, dengan demikian sistem di agraria akan reformasi, katanya.

Kepala BPN Kota Bengkulu Iskanda Zulkarnain, mengatakan, pihaknya berupaya untuk menyelesaikan segala kasus diduga tumpang tindih sertifikat atau surat menyerat lainnya.Namun demikian harus didukung dari pemerintahan kelurahan dan kecamatan, mengenai data kepemeilikan tanah tersebut karena setiap tanah disertifikatkan sudah diketahui oleh Surat Keterangan Tanah (SKT) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, katanya.

(http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/12/01/12/lxo206-ribuan-petani-tuntut-reformasi-agraria)

KONFLIK TANAH PALING MARAK TERJADI DI BENGKULU

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Tue, 10 Jan 2012 21:37:14 PST

“Kami mengingatkan kepada Pemprov Bengkulu, dengan predikat konflik lahan tertinggi di Indonesia itu, sebaiknya pemberian izin HGU dievaluasi kembali dan petani diberikan harapan untuk hidup.

Bengkulu (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di Bengkulu mencatat, konflik lahan pertanahan tahun 2011 tertinggi di Provinsi Bengkulu, baru diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah dan Lampung.

Petani korban konflik tanah di Bengkulu 2011 mencapai 38 orang dijebloskan ke penjara, di Sulawesi Tengah 20 orang dan Provinsi Lampung 14 orang, kata Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu Zenzi Suhedi, Senin.

Ia menjelaskan, sengketa lahan pertanahan di Provinsi Bengkulu antara lain terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengan, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Seluma.

Konflik lahan terjadi di Bengkulu yaitu antara perusahaan dan masyarakat diantaranya PT. SIL, PTPN VII, PT. Bio Nusantara, PT. DPM, PT. SBA, hingga kini belum menemukan jalan keluar.

"Kami mengingatkan kepada Pemprov Bengkulu, dengan predikat konflik lahan tertinggi di Indonesia itu, sebaiknya pemberian izin HGU dievaluasi kembali dan petani diberikan harapan untuk hidup," katanya.

Ia mengkhawatirkan, jika rakyat selalu terjepit dan menjadi bulan-bulanan kekerasan seperti selama ini akan berbalik membuat rakyat gelap mata dan terjadi konflik horizontal.

Dampak semua itu, nantinya kembali pada masyarakat itu sendiri yang harus berhadapan dengan hukum, sementara masyarkat hingga saat ini sebagian besar banyak masih buta hukum.

Di Bengkulu sudah terjadi puluhan konflik agraria antara petani dan perusahaan perkebunan yang mengakibatkan ribuan petani kehilangan wilayah kelola agraria. Dampaknya, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan bunuh diri dengan motif kemiskinan.

Padahal mereka lebih dulu tinggal di areal yang mereka garap sejak zaman nenek moyang, tiba-tiba masuk perusahaan baru dengan segala kelengakapan izin, sehingga masyarakat itu pun tersingkir.

Lebih lanjut dijelaskannya, ternyata akar permasalahannya adalah dampak dari pemerintah tidak memiliki konsep pemecahan masalah secara menyeluruh dan lebih cenderung pada posisi merelakan hilang jasa masyarakat beberapa tahun.

"Kita lebih cenderung melakukan jalur diplomasi untuk mendampingi petani. Dan sekarang kami bersama tujuh petani sedang menghadap ke komisi II DPR RI menyampaikan persoalan konflik agraria yang dihadapi ratusan petani di Kabupaten Benteng, Bengkulu, Utara dan Seluma,"kata Zenzi.

Sekda Kabupaten Seluma Syaiful Anuar Dali mengatakan, konfilik lahan antara perusahaan (PT SIL) dengan masyarakat setempat dalam tahap penyelesaian, dengan melibatkan ratusan warga pada enam desa dalam Kecamatan Seluma Timur setempat.

(http://www.antaranews.com/berita/291914/konflik-tanah-paling-marak-terjadi-di-bengkulu)

Kapolda: jangan sembarangan keluarkan izin HGU

noreply@blogger.com (delviselagan) — Mon, 02 Jan 2012 20:19:53 PST

Kapolda: jangan sembarangan keluarkan izin HGU

Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Kapolda Bengkulu Brigjen Polisi Burhanudin Andi menegaskan, para kepala daerah jangan sembarangan mengeluarkan izin hak guna usaha perkebunan dan pertambangan ketika konflik masih terjadi.

"Jika ada bupati mengeluarkan izin hak guna usaha (HGU) perkebunan dan kuasa pertambangan ketika konflik masih terjadi akan dikenai sanksi dengan pasal penyalahgunaan kewenangan," kata Kapolda Bengkulu Brigjend Polisi Burhanudin Andi, Minggu.

Karena itu, katanya, kepala daerah diminta lebih menimbang aspek sosial kemasyarakatan dan kerentanan konflik, kalau hal ini tidak diindahkan maka itulah yang dinamakan penyalahgunaan kewenangan.

Polda dalam waktu dekat akan mengumpulkan para kepala daerah untuk berbagi pengetahuan mengenai kewenangan dalam pengeluaran izin.

Sementara untuk menekan ancaman konflik pertanahan di Bengkulu antara masyarakat dan perusahaan Polda akan menyiapkan operasi tambang ilegal dan perusahaan perkebunan bermasalah pada 2012.

"Kami akan menyidik dan menggelar razia terhadap tambang batu bara liar dan perusahaan perkebunan bermasalah untuk mengurangi risiko konflik pertanahan di Bengkulu," tambahnya.

Ia juga telah menginstruksikan seluruh jajaran Reserse dan Polres di wilayah hukum Polda Bengkulu untuk mengumpulkan data-data serta bukti hak guna usaha (HGU), dan kuasa pertambangan (KP) bermasalah.

"Jika hasil penyelidikan ditemukan penyimpangan maka akan kami tindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," tambahnya.
Pihaknya juga dalam menangani konflik agraria ke depan di Bengkulu lebih mengutamakan pendekatan negosiasi tetapi bukan dalam artian Polda mentolerir tindakan massa yang mengarah kepada pengrusakan dan melanggar hukum

Masyarakat Seluma tolak pemberian tanah PT SIL

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Mon, 02 Jan 2012 00:14:52 PST

.....Kami menolak rencana pemberian tanah sengketa dari PT SIL karena seolah-olah mereka memiliki hak guna usaha.....

Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Masyarakat Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, menolak rencana pemberian tanah yang disengketakan dengan PT Sandaby Indah Lestari (SIL) karena yang berhak memberikan adalah negara bukan perusahaan.

"Kami menolak rencana pemberian tanah sengketa dari PT SIL karena seolah-olah mereka telah memiliki hak guna usaha (HGU) atas konflik pertanahan antara perkebunan kelapa sawit itu dengan ribuan petani," kata Ketua Forum Petani Bersatu Seluma Yan Pakpahan, Rabu.

Menurut dia, selama ini yang berhak memberikan tanah adalah PT Way Sebayur selaku pemilik resmi HGU tanah itu, sedangkan perusahaan itu hingga kini belum mendapatkan HGU.

Lahan yang disengketakan seluas 2.200 hektare masuk dalam kepemilikan perusahaan selama ini lahan itu telah digarap masyarakat untuk perkebunan dan sawah tadah hujan.

Sebelumnya, Kepala BPN Bengkulu Binsar Simbolon menjelaskan PT SIL bersedia memberikan tanah sengketa itu kepada masyarakat namun luasannya masih dikalkulasikan oleh pihak perusahaan, tanah tersebut akan diserahkan ke Pemkab Seluma selanjutnya untuk didistribusikan.

"Hingga kini persoalan tersebut telah diakomodir oleh Pemda setempat dan BPN bertindak sebagai fasilitator saja,"jelas dia.

Skenario kedua, jika masyarakat tidak mau menerima maka akan diganti rugi yang besarannya akan dihitung secara bersama.

Sementara itu para petani dengan tegas menolak skenario yang ditawarkan perusahaan itu karena tidak berhak membagikan tanah itu yang belum memiliki HGU.

Pakpahan menambahkan, sekarang ini seharusnya posisi negara mengakui keberadaan pengelolaan dan kepemilikan warga atas tanah yang diklaim PT SIL.

Kalau BPN menyatakan perusahaan tersebut akan memberikan tanah ke warga, itu berarti BPN berkerja untuk kepentingan SIL.

Sementara itu Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu Zenzi Suhadi menjelaskan tanah wilayah konflik warga Seluma dengan SIL sudah masuk kebun kelas V (terlantar) oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu pada 2004, ini artinya BPN harus menjadikan HGU terlantar itu menjadi objek tanah terlantar dan mengakui kepemilikan warga dalam skema reforma agraria.

HGU PT Way sebayur yang sekarang dikuasai oleh PT SIL akan berakhir pada 2012 dan mayoritas tanah dikelola oleh warga lima desa di Seluma.

Konflik PT SIL dengan ratusan warga bermula pada perusahaan PT Way Sebayur mengalami perkara hukum dalam pinjaman keuangan dengan perbankan dan dijatuhi hukuman sehingga seluruh aset perusahaan itu disita termasuk HGU di Kabupaten Seluma yang sekarang dimiliki PT SIL.

Selanjutnya, berdasarkan perintah pengadilan, tanah yang telah dikuasi negara karena disita itu harus dilelang untuk mengembalikan kerugian negara lalu dilelanglah PT Way Sebayur dan dimenangkan oleh PT SIL.

Sebab berperkara di pengadilan sejak 1987 PT Way Sebayur menelantarkan HGU sementara itu proses ganti rugi dengan masyarakat sebelumnya masih tertinggal beberapa masalah sehingga terjadi konflik waktu itu.

Ketika Gubernur Benkulu yang dijabat saat itu oleh Hasan Zen mengeluarkan SK nomor 700/II/BPP 2004 dalam satu klausul surat berisikan "Adanya lahan yang belum dikelola oleh PT Way Sebayur maka diberikan kesempatan warga sekitar melakukan penggarapan lahan yang masih termasuk dalam HGU. SK inilah menjadi alasan masyarakat menggarap tanah milik PT Way Sebayur. (http://www.antarabengkulu.com/berita/503/masyarakat-seluma-tolak-pemberian-tanah-pt-sil)

Warga Tolak Pembukaan Tambang Batu Bara

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Sun, 01 Jan 2012 20:36:11 PST

BENGKULU--MICOM: Ribuan warga dari lima desa di Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, menolak pembukaan tambang batu bara.

Mereka khawatir pembukaan tambang itu kan mengakibatkan pencemaran sungai air di Bengkulu.

"Warga menolak pembukaan tambang batu bara oleh PT Bara Mega Quantum," kata Kepala Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Sutan Mukhlis, Sabtu (31/12).

Warga yang menolak pembukaan tambang batu bara oleh perusahaan itu berasal dari Desa Rindu Hati, Taba Baru, Taba Teret, Surau dan Tanjung Heran.

"Kami menolak pembukaan tambang batu bara karena limbahnya sudah pasti akan mencemari seluruh sungai Air Bengkulu dan membuat kehidupan masyarakat menjadi sengsara," katanya.

Alasan penolakan warga karena mereka tidak bisa lagi mengolah areal persawahan mereka untuk bercocok tanam padi bila perusahaan tambang batu bara beroperasi.

"Sudah banyak bukti bahwa pembukaan tambang batu bara telah membuat petani kehilangan sumber pendapatan karena tidak bisa bercocok tanam akibat limbah yang dibuang ke sungai," katanya.

(http://www.mediaindonesia.com/read/2011/12/12/288290/126/101/Warga_Tolak_Pembukaan_Tambang_Batu_Bara)

Korban Konflik Agraria 30 Orang Masuk Penjara

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Sun, 01 Jan 2012 20:27:17 PST

Komhukum (Bengkulu) - Walhi mengemukakan petani korban konflik pertanahan terbanyak ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara berada di Provinsi Bengkulu mencapai 38 orang.

"Dari data Walhi nasional mengemukakan petani korban konflik agraria terbanyak berada di Bengkulu menyusul Sulteng 20 orang, dan Lampung 14 orang," kata Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu Zenzi Suhadi, Kamis (15/11/2011).

Ia menyebutkan sengketa agraria di Mesuji, Sumsel merupakan puncak gunung es dari ribuan konflik pertanahan di Indonesia dan berpotensi meletus setiap saat.

Selama ini perebutan kepentingan antara investor perkebunan dan pertambangan berhadapan dengan masyarakat ditunggangi oleh kekuatan politik, militer, polisi dan preman yang tergabung dalam Pamswakarsa.

Semua kepentingan itu terlalu berat pada keberpihakan terhadap investor sedangkan petani dibiarkan berdiri sendiri dan rentan terhadap kekerasan, pembantaian, pelanggaran HAM dan lemah.

Ia mengkhawatirkan jika rakyat selalu terjepit dan menjadi bulan-bulanan kekerasan seperti selama ini akan berbalik membuat rakyat gelap mata.Proses konflik ini menjadikan masyarakat berisiko terhadap kemiskinan.

Ia mencontohkan di Bengkulu dengan puluhan konflik agraria antara petani dan perusahaan perkebunan mengakibatkan ribuan petani kehilangan wilayah kelola agraria mengakibatkan pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan bunuh diri dengan motif kemiskinan.

Selama ini pemerintah tidak memiliki konsep pemecahan masalah secara menyeluruh lebih cendrung pada posisi mendinginkan lalu hilang tetapi memiliki potensi ledakkan yang mengerikan di tingkat rakyat setiap saat.

Guna menghindari potensi letupan itu Walhi Bengkulu tetap memilih jalur diplomasi dengan pemerintahan.

"Sekarang kami bersama tujuh petani sedang menghadap ke komisi II DPR RI menyampaikan persoalan konflik agraria yang dihadapi ratusan petani di Kabupaten Seluma dengan PT SIL perkebunan kelapa sawit," tambahnya.

Bengkulu terdapat puluhan sengketa pertanahan antara perusahaan dan masyarakat diantaranya PTSIL, PTPN VII, PT Bio Nusantara, PT DPM, PT SBA, hingga kini belum menemukan jalan keluar.

Ia menambahkan dengan predikat provinsi terbanyak memenjarakan petani karena sengketa agraria seharusnya Pemprov Bengkulu cepat mengevaluasi dan menentukan langkah melibatkan setiap komponen rakyat secara jujur dan terbuka serta tidak berat sebelah. (K-2- http://m.komhukum.com/detailk.php?id=17537)

Konflik Pertanahan di Bengkulu Jadi Bom Waktu

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Sun, 01 Jan 2012 20:11:48 PST

BENGKULU--MICOM: Kapolda Bengkulu Brigjen Burhanuddin Andi menilai, potensi konflik di wilayah ini sangat rawan. Jika dibiarkan akan menjadi bom waktu bahkan bisa menjadi peristiwa seperti di Mesuji.

"Modusnya hampir sama yaitu konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, dengan demikian perlu diantisipasi agar tidak ada ledakan besar," kata Kapolda di Bengkulu, Rabu (28/12).

Ia menjelaskan, potensi konflik di Bengkulu antara lain terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu kerusuhan antara masyarakat Desa Bang Haji dengan PT Bio Nusantara.

Meski tidak ada korban jiwa, namun perkantoran dan rumah karyawan PT Bio Nusantara habis dibakar massa, hal serupa juga terjadi antara masyarkat Desa Niur Kecamatan Sukaraja dengan PTPN VII di Kabupaten Seluma dan PT Sandabi Indah Lestari di Kabupaten Bengkulu Utara dengan masyarakat sekitar.

Konflik itu sebagian besar akibat tumpang tindih perizinan perkebunan besar dikeluarkan Agraria terdahulu, sehingga masyarakat dan pihak perkebunan sama-sama memiliki bukti sah.

"Saat ini kita masih melakukan proses penyelidikan terhadap beberapa izin perusahaan perkebunan dan pertambangan karena diduga terjadi penyalagunaan wewenang dalam mengeluarkan izin usaha oleh pihak tertentu," tandasnya.

Ia mengatakan, kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan izin itu harus ditinjau kembali, untuk memastikan apakah prosedur dilakukan sudah seusai dengan aturan dan mekanisme berlaku atau tidak. Bukti adanya indikasi penyalahgunaan dalam kewenangan mengeluarkan izin perusahaan perkebunan dan pertambangan itu, karena banyaknya konflik agraria terjadi akhir-akhir ini

(http://www.mediaindonesia.com/read/2011/12/28/287540/126/101/Konflik-Pertanahan-di-Bengkulu-Jadi-Bom-Waktu )

DEKLARASI ORGANISASI PERLAWANAN RAKYAT DI GUYURAN HUJAN

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Mon, 26 Dec 2011 11:12:49 PST

Oleh : Beni ardinasyah

Pada hari senin tanggal 27 desember 2011 di desa mingir sari di kabupaten seluma ada pamandangan sedikit berbeda yang mana ratusan masyarakat berkumpul dalam bentangan terpal dan diguyur hujan lebat, tetapi terdengar suara yang tak mengerti kata menyerah, hidup petani.... hidup petani.... hidup petani.... itu kata yang keluar dengan begitu semagatnya....

Karna hari itu petani kabupaten seluma berkumpul untuk mempertahankan hak bertahan hidup, dalam acara ini labih dari ratusan masyarakat hadir yang terdiri 5 desa yang sedang bersengketa dengan PT Sandabi indah lestari salah satu perusahaan perkebuanan kelapa sawit yang telah serta mereta merebut tnah masyarakat.

Dengan didasari untuk hidup layak masyarakat bersatu memperjuangkan haknya, sesuai dangan pepatah orang bijak bahwa bersatu kita tenguh bercerai kita runtuh maka dari itu masyarakat petani seluma sepakat dalam mempertahankan haknya maka di perlukan solidaritas secara menyeluruh dari seluruh elemen masyarakat untuk mengahadapi kekuatan pemilik modal dan kaum-kaum burjuis yang hanya mementingakan kelompoknya saja,

Pada hari senin jam 17.12 telah dideklarasikan gerakan penolakan terhadap perkebuanan kelapa sawit yang bernama FORUM PETANI BERSATU SELUMA, gerakan ini lahir dari elemen masyarakat yang berharap untuk hidup layak karena sudah kecewa melihat tidak adanya keterpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil yang selalu di intimidasi dalam setiap apa yang mereka kerjakan apa bila mengganggu kelompok-kelompok yang memiliki banyak uang atau lebih sering kita sebut kaum-kaum komprador yang mana telah menjaja dinegeri mereka sendiri.

Dalam guyuran hujan yang lebat tetapi tidak satupun masyarakat yang inggin melewatkan saat-saat momen-momen awal perlawan gerakan rakyat di kumandangkan di bumi seluma, mereka bertahan di bawah atap yang hanya bertutup terpal yang bolong-bolong ataupun harus di bungkus dengan jas hujan yang sudah hancur dimakan usia.... ini lah perlawan yang tidak semua orang menyukianya tetapi inilah yang harus dilakukan dalam dunia yang tidak mengerti hati nurani.

Masyarakat Adat di Bengkulu Terancam Tergusur

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Sun, 25 Dec 2011 20:36:47 PST

Metrotvnews.com, Kaur: Tujuh marga atau masyarakat adat yang mendiami Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, terancam tergusur. Pasalnya, pemerintah daerah memberi izin konsesi pertambangan dan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah yang didiami masyarakat adat.

"Sebagian besar izin-izin itu dikeluarkan oleh kepala daerah yang lama dengan total luas areal 125 ribu hektare," kata Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu Haitami Sulami di Kaur, Selasa (20/12).

Ia mengatakan luas areal konsesi pertambagan dan HGU perkebunan tersebut tidak sebanding dengan luas area penggunaan lain atau lahan kelola rakyat yang hanya 92 ribu hektar. Artinya luas lahan konsesi untuk pertambangan dan perkebunan lebih luas dari areal kelola masyarakat.

"Dari kondisi ini ada dua kemungkinan yang terjadi yakni tumpang tindih HGU atau lahan yang diberikan kepada koorporasi sudah memasuki kawasan hutan," katanya.

Haitama mengatakan dengan keberadaan perusahaan perkebunan dan pertambangan tersebut tujuh masyakarakat adat terancam eksistensinya.

Ketujuh masyarakat adat tersebut yakni Suku Semende Nasal, Semende Ulu Nasal, Semende Banding Agung, Semende Muara Sahung, Semende Kaur Tanjung Agung, Marga Sambat, dan Suku Kaur Nasal.

Menurutnya, jika masyarakat adat tersebut kehilangan hak ulayat yakni tanah mereka maka eksistensinya sebagai masyarakat adat akan punah. Sebab, salah satu unsur penting yang membentuk masyarakat adat adalah berdaulat atas suatu wilayah atau tanah.

"Ciri masyarakat adat ada tiga dan yang utama adalah penguasaan terhadap teritorial atau sebuah wilayah yang menjadi areal kekuasan secara turun temurun," katanya.

Ketika ciri tersebut tercerabut maka dengan sendirinya kumpulan masyarakat tersebut tidak lagi disebut sebagai masyarakat adat. Haitami mengatakan terdapat tujuh perusahaan perkebunan sawit dan sembilan perusahaan pertambangan biji besi yang mengancam eksistensi masyarakat adat tersebut.

Perusahaan perkebunan itu antara lain PT Dinamika Selaras Jaya yang mengantongi izin prinsip dari Bupati Kaur pada 2009 seluas 7.000 hektare dan 2010 seluas 2.438 hektare.

Selanjutnya PT Desaria Plantation Mining dengan luas areal 16.000 hektare, PT Sepang Makmur Perkasa seluas 10.000 hektare, PT Era Guna Mitra seluas 1.500 hektare, PT Ciptamas Bumi Selaras seluas 10.000 hektare.

Terdapat juga perkebunan sawit milik PT Anugerah Pelangi Sukses seluas 50 hektare dan PT Tagara Agro Lestari seluas 350 hektare.

Sementara konsesi tambang biji besi yang sudah berproduksi antara lain dikantongi PT Selomoro Banyu Arto seluas 1.300 hektare dan PT Bengkulu Mega Steel seluas 58,39 hektare.

Sedangkan izin eksplorasi biji besi diberikan kepada CV Cakra Buana untuk tambang biji besi seluas 3.609 hektare dan batu besi seluas 17.241 hektare, PT Bukit Resource seluas 4.263 hektare, PT Maha Bara Karya seluas 5.815 hektare, PT Sebuku Mitra Energi seluas 19.298 hektare.

Izin melakukan eksplorasi biji besi juga diberikan kepada PT Berangas Prima South seluas 20.760 hektare, PT Bumi Hamilton Resources seluas 5.998 hektare dan PT Asia Hamilton Resources seluas 5.495 hektare.

Haitami mendesak pemerintah mengevaluasi pemberian izin tersebut sebab sebagian besar kawasan yang dicadangkan sdudah dikelola masyarakat.

"Termasuk HGU PT Desaria Plantation Mining yang berdiri di atas lahan masyarakat adat seluas 5.000 hektare. Kalau itu diserobot maka masyarakat akan kehilangan areal kelola mereka dan menjadi buruh di atas tanahnya sendiri," katanya.

(Ant/http://metrotvnews.com/metromain/news/2011/12/20/75970/Masyarakat-Adat-di-Bengkulu-Terancam-Tergusur)

Pendemo PT. SIL Menangis, Gebrak Meja Di Depan Kapolres BU

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Sat, 10 Dec 2011 18:11:04 PST

ARGA MAKMUR – Warga pendemo PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) masih terus memperjuangkan lahan mereka yang terancam digusur. Kali ini mereka memenuhi undangan Kapolres Bengkulu Utara AKBP. Harries Budiharto, S. Ik, M. Si untuk menyampaikan kondisi yang dialami warga.

Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 11.00 WIB kemarin (9/12), salah satu warga bernama Soewito meluapkan emosinya. Dia bahkan sampai menggebrak meja sebanyak tiga kali dan mengucurkan air mata di hadapan Kapolres.

“Saya yang menanam dan mengurus lahan itu. Saya tidak terima jika nantinya digusur begitu saja, lalu anak istri saya tinggal di kolong jembatan. Saya tidak mau seperti itu Pak,” ujar Soewito sembari memukul meja dengan suara tertahan karena menahan air mata.

Soewito sendiri memiliki 4 hektare lahan sawit yang dijadikan sumber utama penghidupan keluarganya. Kalau lahan itu digusur dan diambilalih PT. SIL, itu artinya dia harus merelakan mata pencahariannya.

Nasib serupa dialami Dewi. Dia memiliki 8 hektare kebun sawit yang sudah siap panen. Malangnya, lahan miliknya sudah terlanjur digusur menggunakan alat berat.

Jangankan mendapat ganti rugi lahan. Lebih ironis lagi, Dewi bahkan sama sekali tidak tahu kalau lahannya sudah digusur. Ia baru tahu setelah lahannya sudah gundul.

“Saya baru tahu kebun mau digusur dari tetangga kebun Pak. Saya langsung telepon pak Hendro (General Manager PT. SIL, red). Tapi nyatanya kebun saya langsung digusur tanpa adanya ganti rugi,” tutur Dewi dengan nada ketus.

Pertemuan sendiri sebenarnya berlangsung panas. Sekitar 50 warga yang datang ke sana terlihat tidak puas karena aspirasi mereka seperti tidak tertampung. Mereka juga menganggap tidak mendapat jawaban yang memuaskan.

Bahkan pertemuan yang sempat terpotong karena waktu salat Jumat itu, sempat hamper diboikot warga. Awalnya mereka berniat ingin pulang dan meninggalkan gedung Mapolres sebelum pertemuan tumtas. Akan tetapi niat itu urung karena ada sebagian warga yang masih ingin melanjutkan pertemuan itu.

“Kami sebenarnya ingin bertemu dengan bupati. Kalau pembicaraannya seperti tadi itu (kemarin), lama-lama kami pasti kalah juga,” ujar salah satu warga sembari mengajak temannya pulang.

Kapolres sendiri juga sempat terlihat kesal, ia bahkan mengungkapkan jika polisi berkewenangan secara hukum untuk mengeluarkan warga dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SIL karena salah secara hukum. Namun polisi masih menginginkan penuntasan secara baik-baik.

“Saya bisa saja menghubungi Polda, minta bantuan 1500 orang personel. Saya tinggal bilang saja kalau mau usir warga dari HGU. Toh bapak-bapak bukan saudara saya. Tapi yang saya ingin penyelesaian baik-baik. Sekarang tinggal saudara-saudara mau saya bantu atau tidak,” tegas Kapolres.

Tiga Kesepakatan

Akhirnya pertemuan menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, warga tidak akan melarang jika ada warga lain yang merelakan lahannya diganti rugi oleh PT SIL. Kedua, PT SIL tidak boleh menggusur lahan masyarakat yang belum disertai kesepakatan.

Ketiga, setiap melakukan penggarapan lahan, PT SIL harus didampingi polisi agar tidak masuk ke wilayah lahan warga yang belum dibebaskan. Bahkan, warga juga meminta bantuan dengan Kapolres untuk memediasi mereka agar bertemu dengan Bupati BU.

“Kami setuju Pak. Kami mengikuti saran bapak. Kami juga sangat ingin bertemu dengan bupati,” ujar masyarakat yang langsung disambut baik oleh Kapolres.

Tagih Janji Poltik

Terpisah, Dayan warga Desa Simpang Batu yang hadir kemarin mengaku sangat ingin bertemu dengan Bupati BU Dr. Ir. HM. Imron Rosyadi, MM. Mereka ingin menagih janji Pilbup lalu yang isinya akan mengesahkan desa mereka dan memberikan lahan 2.500 hektare untuk desa yang belakangan menyebabkan konflik karena ternyata masuk dalam lahan HGU.

“Sesuai kesepakatan waktu demo di Sandabi, kami ingin bertemu bupati. Kami ingin menanyakan kenapa sampai saat ini desa belum juga dibebaskan,” kata Dayan.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati BU Ir. Mian mengungkapkan, Pemda BU tengah bekerja keras memperjuangkan pengesahan Desa Simpang batu dan Lembah Duri. Pemda masih mengupayakan agar PT SIL bersedia menghibahkan lahan HGU untuk pengesahan desa. “Semuanya masih diproses,” tegas Mian.

Mengenai permintaan bertemu masyarakat, ia masih akan berkoordinasi dulu dengan bupati mencari waktu yang tepat.

Ganti Rugi Salah Sasaran

Disisi lain, beberapa masyarakat juga mengaku dalam pertemuan jika ganti rugi yang diberikan oleh PT. SIL atas lahan warga salah sasaran. Perusahaan itu justru memberikan uang ganti rugi pada masyarakat yang bukan pemilik lahan. Diduga hal ini yang memancing terjadinya bentrok masyarakat.

“Kalau masalah itu, Polsek sudah mendata dan akan segera kami tindak lanjuti,” demikian Kapolres.

Rapat yang dilakukan di aula Mapolres BU kemarin berakhir sekitar pukul 15.00 WIB. Warga akhirnya bubar dengan tertib menuju Ketahun. (http://harianrakyatbengkulu.com/?p=5970)

Bergolak Lagi, Ratusan Warga Datangi PT SIL

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Wed, 07 Dec 2011 21:16:25 PST

KETAHUN – Konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perkebunan swasta kali pecah. Sedikitnya 200 warga Desa Lembah Duri, Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara, mendatangi areal perkebunan PT Sandabi Indah Lestari (SIL).

Tak hanya meminta PT SIL menghentikan aktivitas meratakan lahan yang masih dipermasalahkan dengan warga, dalam unjuk rasa itu juga diwarnai kekerasan fisik. Dua karyawan perkebunan PT SIL Bambang dan Suep menjadi korban pemukulan massa. Untungnya, sebelum babak belur keduanya berhasil meloloskan diri. Lolosnya dua karyawan tersebut, warga mengalihkan pelampiasan kemarahannya dengan merusak satu unit motor milik karyawan. Motor dipukul dengan benda keras. Akibatnya kap motor pecah. Beruntug tak sampai dibakar, karena keburu diselamatkan warga lainnya sesame pengunjuk rasa.

Data terhimpun RB, awalnya sekitar pukul 17.30 WIB kemarin (3/12), sebanyak 200 warga berkumpul, kemudian bergerak menyisiri areal kebun PT SIL yang terdapat karyawan yang melakukan aktivitas perataan tanah. Massa bersenjatakan kayu merangsek ke lokasi perkebunan sawit tersebut, mendapati 2 karyawan PT SIL Bambang dan Suef sedang bekerja. Tanpa basa basi, selain memintanya berhenti bekerja warga langsung menghujani keduanya dengan bogem mentah. Untungnya beberapa tokoh masyarakat yang tergabung dalam massa melerai hal itu, kesempatan itu dimanfaatkan Bambang dan Suef kkabur menaiki motornya.

Dalam aksi yang terkendali itu tak sampai disertai aksi bakar-bakaran seperti aksi demo masyarakat terhada PT SIL di Seluma. Meski begitu, tak lama aksi warga, sebanyak 50 personel polisi didatangkan ke lokasi perkebunan untuk melakukan pengamanan.

Baru sekitar puul 19.00 WIB warga berangsur pulang ke rumahnya. Sedangkan seluruh alat berat milik perusahan sudah ditarik mundur ke base camp guna mengantisipasi kejadian di Seluma terulang.

Kapolres Bengkulu Utara AKBP. Harries Budiharto, S.Ik, M.Si melakui Kapolsek Ketahun AKP. Abdu Arbain membenarkan adanya aksi massa tersebut. Namun sekitar pukul 21.00 WIB semalam warga sudah berhasil ditenangkan.

Kepada polisi warga hanya meminta aksi perataan tanah yang masih bersengketa antara PT SIL dan warga untuk dihentikan lebih dulu sebelum adanya negosiasi ulang. Mendengar keinginan itu polisi bersama unsur tripika berjanji akan mefasilitasi warga dan perusahaan untuk melakukan pembicaraan.

“Tuntutan warga sudah kita tenangkan, kita sudah serap aspirasinya. Kita harap perusahaan bisa kooperatif dalam mengambil tindakan dan bersedia bernegosiasi dengan warga. Untuk aktivfitas di areal yang sedang dipermasalahkan itu untuk sementara dihentikan,” terang Abdu.

Terpisah General Manager PT SIL Hendro dikonfirmasi RB tak membantah adanya aksi massa dan dua karyawannya menjadi korban pemukulan. Ia sendiri bersedia menghentikan semua aktivitas yang sempat berjalan hingga dicapainya kesepakatan dengan warga.

“Sebelum warga bergerak sekitar pukul 16.00 WIB pemuka masyarakat setempat sudah menghubungi saya meminta agar alat berat ditarik, dan itu sudah kita lakukan. Meskiun sempat panas, saya tetap tak ingin aksi massa berlanjut lebih anarkis,” kata Hendro.

Ia mengaku tidak menyangka jika 300 hektare lahan yang digarapnya dari 900 hektare HGU bisa bermasalah. Pasalnya, sebelumnya sudah dilakukan pembebasan pada warga yang menduduki HGU, sejak areal tersebut masih menjadi milik PT Ways Sebayur dalam proses sidang di Jakarta.

“Kita akan melakukan perundingan ulang. Saya janji semua aktivitas akan dihentikan di lokasi perkebunan. Sekarang semuanya saya serahkan pada pihak kepolisian,” demikian Hendro

(http://harianrakyatbengkulu.com/?p=5789)

Aksi 100 Massa Berlanjut, 3 Kades Kini Diincar Warga

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Wed, 07 Dec 2011 20:34:42 PST

KETAHUN – Sekitar pukul 08.00 WIB Minggu (4/12), 100 massa gabungan antara warga Desa Simpang Batu dan Lembah Duri Kecamatan Ketahun kembali melakukan aksi demo dengan mendatangi perkebunan PT Sandabi Indah Lestari (SIL). Mereka menyampaikan tuntutan di hadapan anggota Polres BU dan para petinggi perusahaan.

Aksi kemarin berlangsung damai dengan kawalan ketat polisi. Massa hanya menyampaikan tuntutan yang antara lain, pertama, meminta aktifitas PT SIL dihentikan hingga adanya penyelesaian. Dua, Satpam perusahaan yang ada di lokasi perkebunan diganti dengan polisi. Tiga, meminta aparat kepolisian memfasilitasi pertemuan dengan Bupati BU.

Setelah menyampaikan aspirasinya, masyarakat membubarkan diri dengan tertib tanpa melakukan pemukulan ataupun pengerusakan seperti demo yang dilakukan Sabtu lalu.

Uniknya, warga tak cuma menunjukan kemarahannya dengan PT SIL yang telah mulai menggarap lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang masih sengketa karena terlanjur digarap masyarakat. Massa juga menuding Kades Simpang Batu Karom Wel dan Kades Benteng Besi (Versi Lebong) Liharman, serta Kades Lembah Duri Rohidi telah berpihak dengan PT SIL.

Ketiga Kades tersebut dinilai telah memihak karena telah membiarkan PT SIL melakukan aktifitas di lokasi perkebunan yang masih sengketa. Selain itu, Kades juga dinilai gagal memperjuangkan pemekaran desa yang sebagian lahannya masuk dalam HGU PT SIL yang sudah digarap warga.

Kades Mengungsi

Sementara itu, Kades Simpang Batu Karom Wel ketika dikonfirmasi membenarkan dirinya, Rohidi dan Liharman (Kades Lebong satu wilayah dengan Simpang Batu) menjadi incaran massa. Bahkan ketika dihubungi RB ia mengaku tengah mengungsi mengamankan diri takut jika warga berbuat nekat.

“Saat ini warga tengah panas, lebih baik saya mengungsi dulu. Mungkin hanya Rohidi (Kades Lembah Duri,red) yang tidak mengungsi. Soalnya i desanya banyak olisi,” terang Karom Wel yang enggan menyebutkan posisinya saat itu.

Ia juga membenarkan jika ia dan 2 Kades lain dituding memihak PT SIL. Namun ia membantah tudingan tersebut. Versinya ia hanya menjalankan tugas sesuai ketentuan. Sedangkan, SIL menggarap lahan bukan berdasarkan izin desa melainkan izin HGU yang memang sudah dimiliki PT SIL pasca memenangkan lelang dari kejaksaan atas HGU Ways Sebayur.

“Saya serbasalah, nanti kalau saya larang PT SIL beroperasi saya malah salah dimata hukum. Apalagi kalau warga sampai anarkis, nanti saya yang ditangkap. Alau memihak sama sekali tidak ada,” demikian Karom Wel.

140 Polsisi Siaga

Hingga kemarin, sebanyak 140 polisi disiagakan di lokasi titik massa di Desa Lembah Duri. Diantaranya dalah sebanyak sekitar 70 personel Sabhara Polda Bengkulu bersenjata laras panjang dan satu unit mobil Barakuda diterjunkan ke okasi kemarin.

Kapolres BU AKBP. Harries Budiharto, S.Ik, M.Si melalui Kapolsek Ketahun AKP. Abduh Arbain mengungkapkan meski kondisi kemarin lebih kondusif dibandingkan Sabtu saat demo pertama berlangsung. Namun polisi tetap siaga akan kemungkinan ratusan massa kembali bergerak ataupun melakukan pengerusakan di lokasi camp PT SIL.

“Semua tuntutan massa sudah kita penuhi, hanya saja tinggal memediasi antara Pemda dengan perwakilan masyarakat. Sementara anggota yang diterjunkan masih tetap iaga menghindari kemungkinan aksi massa lagi,” demikian Abdu.

Sekadar mengingatkan, puncak kekesalan massa karena PT SIL dinilai lancang dengan mulai melakukan perataan tanah dengan alat berat di sekitar 300 Ha lahan HGU yang masih sengketa. Puncaknya Sabtu (3/12) sekitar pukul 17.30 WIB sekitar 200 massa 2 desa menyisir perkebunan dan sempat memukul 2 buruh kebunPT SIL Bambang dan Suef serta merusak 1 unit motor milik Bambang.

Sementara itu, GM PT SIL Hendro ketika ihubungi RB saat Demo Sabtu lalu mengungkapkan bersedia menarik semua alat beratnya dan menghentikan aktifitas perkebunan sebelum dilakukan perundingan ulang dengan warga. Awalnya ia menilai perataan 300 Ha lahan yang dilakukannya sudah tidak masalah karena warga yang sempat menduduki lahan telah menerima ganti rugi.(qia)( http://harianrakyatbengkulu.com/?p=5808)

Demo Soal PT SIL ke BPN Ratusan Warga Tuntut HGU Dicabut

noreply@blogger.com (Admin Blog) — Fri, 18 Nov 2011 23:44:51 PST

BENGKULU- Ratusan warga dari 6 Desa di Kabupaten Seluma,menggelar aksi demontrasi ke Kantor Wilayah(Kanwil) Badan Pertanahan Nasional(BPN)Provinsi Bengkulu Jl.Basuki Rahmat Kota Bengkulu.Aksi ratusan warga yang mengatasnamakan Forum Petani Berdatu(FPB),pukul 10.00 WIB kamis(17/11)dalam rangka pencabutan Hak Guna Usaha(HGU) PT.Sandabi Indah Lestari(SIL).

Dalam Aksi damai tersebut ,FPB menuding PT SIL telah mengambil tanah masyarakat,karena itu ,mereka menuntut BPN mencabut HGU perusahaan tersebut.Tuntutan didasarkan,Pertama PT SIL mengklaim melakukan aksi sepihak dalam melakukan pengelolaan lahan eks PT Way Sebayur yang telah kembali ke masyarakat.Kedua,penggunaan kekerasan yang telah dilakukan oleh PT SIL dalam penyelesaian sengketa tanah menjadi hal yang sangat mengecewakan.Ketiga,pelanggaran hokum yang dilakukan oleh PT SIL tidak sesuai dengan UU,indikasi pelanggaran terlihat dari manajamen yang dilakukan eksplorasi lahan sebelum keluar izin usaha perkebunan.Keempat,aksi PT SIL dinilai telah menghilangkan mata pencarian warga karena tanah dan perkebunan talah digusur dengan sewenang-wenang.

”Masyarakat menolak PT SIL yang telah mengambil tanah masyarakat sehingga membuat masyarakat terpenjara ditanah sendiri.Kami berharap HGU milik PT SIL dicabut,ujarnya”

Setelah dilakukan negoisasi,akhirnya 10 perwakilan massa diizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Kepala BPN Provinsi Bengkulu Binsar Imbolon,S.H,M.Si. Sepuluh warga pendemo itumasing-masing Dirin,Tahar,Ahmad Sahid,M Pasaribu,Juharli,Jumrataha,Sukman,Deftri,Fatmawati.Perwakilan

massa ini diterima oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Binsar Imbolon,S.H,M.Si, Kepala BPN Seluma Jarsan Harhap,S.H Kepala BPN Kota Bengkulu Drs.H.Iskandar Zulkarnain dan Kabid Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Kanwil BPN Provinsi Bengkulu Afnanyah,S.H,M.Kn.

Dalam kesepakatan tersebut,perwakilan massa langsung menyampaikan tuntutannya.Yang paling ditekan adalah mendesak HGU milik PT SIL dicabut dan tidak beroperasi lagi di Seluma.”Kami meminta agar PT SIL hengkang dari Seluma.”tegar Koordinator Lapangan(Korlap)Alfian.Apa tanggapan BPN ?Kakanwil BPN mengatakan tidak bias mengabulkan ke tiga tuntutan tersebut.Alasannya,yang mengeluarkan dan mencabut HGU PT SIL merupakan kewenangan BPN pusat.

Namun demikian,Kakaknwil BPN Provinsi Bengkulu berjannji,jika warga memiliki bukti otentik atas kepemilikan lahan seperti SKT termasuk bukti pembayaran pajak,pihaknya akan menyampaikan hal tersebut ke BPN pusat.Selain itu,setiap lahan warga yang belum dibayar oleh PT SIL dan PT Way Sebayu,akan diupayakan tidak termasuk dalam HGU yang dikeluarkan.Usai mendapatkan penjelasan dari Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu,sekitar pukul 13.15 WIB massa membubarkan diri.

Sumber: Kliping Media Rakyat Bengkulu.Jum’at 18 November 2011

Photo By: Bengkulu Tv

PETANI LIMA DESA DATANGI BPN KANWIL BENGKULU

noreply@blogger.com (Admin Blog) — Thu, 17 Nov 2011 21:18:14 PST

Warga yang berasal berbagai desa di kabupaten seluma yang menamakan dirinya sebagai Forum Petani Bersatu bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bengkulu, mendatangi kantor Badan pertanahan nasional (BPN) Kanwil Bengkulu. kedatangan warga ini masih terkait sengketa lahan antara PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dengan warga asli setempat yang merupakan para petani pemilik lahan.

Aksi warga yang merasa bahwa tanah yang merupakan satu – satunya harta mereka ini diduga telah dirampas oleh PT. SIL.

Dalam press release yang di keluarkan Forum Petani Bersatu ini, para warga pemilik lahan menolak keberadaan PT.SIL yang jelas – jelas telah merugikan mata pencaharian penduduk asli setempat, selain penolakan terhadap keberadaan PT. SIL, warga juga menuntut agar lahan seluas 2812 Ha yang tertuang dalam Hak Guna Usaha (HGU) untuk dicabut dan lahan tersebut segera diserahkan ke warga pemilik lahan.

Adapun dasar dari tuntutan forum petani bersatu ini diantaranya :

PT. Sandabi Indah Lestari (PT.SIL) telah mengklaim dan melakukan aksi sepihak dalam melakukan pengelolaan lahan Eks PT. Way Sebayur yang telah kembali kepada masyarakat (PT. Way Sebayur berada di seluma tahun 1986 dan masih meninggalkan konflik kepemilikan lahan)
Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh pihak PT.SIL dalam penyelesaian sengketa tanah menjadi hal yang sangat mengecewakan
pelanggaran hukum yang dilakukan PT.SIL, yang tidak sesuai dengan undang – undang. Indikasi pelanggaran ini terlihat dari manajemen yang melakukan eksplorasi lahan sebelum keluarnya surat izin usaha perkebunan
Proses penelantaran tanah yang dilakukan oleh perusahaan way sebayur semenjak tahun 1987 adalah hal berbeda dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh manajemen PT. Brocolyn International. Proses pelelangan berimplikasi kepada kerugian daerah dalam hal ini kabupaten seluma sebagai pemilik lokasi perkebunan
dengan adanya PT.SIL, masyarakat kehilangan mata pencahariannya, karena tanah dan perkebunan mereka telah digusur dengan sewenang – wenang.

Dalam orasinya, salah seorang warga pemilik tanah, Fatmawati, mengatakan, “PT.SIL selama ini tidak memberikan dampak apa – apa, yang ada malah, rakyat semakin menderita, rakyat yang biasa kerja dilahan sendiri, karena lahan mereka dirampas oleh PT.SIL, rakyat tidak punya apa – apa lagi, jadi jangan terkejut, kalau tingkat kejahatan meningkat, karena masyarakat yang punya lahan, lahannya telah dirampas oleh perusahaan, lantas bagaimana suatu daerah bisa damai sejahtera kalau seperti itu, selama ini rakyat selalu dibuat menderita, rakyat dilarang panen di lahan sendiri, apakah ini hukum.!!, tolong.! Hukum ditegakkan bukan hanya untuk pengusaha, tapi juga untuk kami rakyat pemilik lahan, jadi tolong, kembalikan lahan milik kami.!!” ujar ibu fatmawati yang membakar semangat para demonstran ini.

Usai berorasi sekitar 1 jam, sebanyak sepuluh orang dari perwakilan para petani tersebut diterima langsung oleh kakanwil BPN Provinsi Bengkulu, Binsar Simbolon.

Dalam pertemuan yang digelar tersebut / perwakilan warga mempertanyakan benar tidaknya klaim dari PT.SIL bahwa BPN Seluma dan BPN Provinsi telah memberikan rekomendasi untuk mengeluarkan HGU bagi PT.SIL

Di pertemuan awal, Binsar mengungkapkan bahwa, lahan yang saat ini menjadi sengketa, dimana sebelumnya dimiliki oleh PT.Way Sebayur, disita karena terjadinya tindakan pidana yang mengakibatkan kejaksaan tinggi menyita sejumlah harta dari pemilik PT.Way Sebayur, namun dengan alasan ekonomi daerah harus jalan, binsar mengungkapkan, tanah yang sebelumnya juga telah disita oleh kejaksaan, akhirnya dilelang, dan jatuh kepada penawar terendah, yaitu PT. Sandabi Indah Lestari.

Dalam pertemuan antara perwakilan petani pemilik lahan dengan pihak BPN Provinsi yang berlangsung di ruang pertemuan BPN Provinsi bengkulu tersebut, setidaknya, dari BPN berjanji akan mengklarifikasi kembali HGU milik PT.SIL.

Namun hal menarik terjadi, saat perwakilan petani menginginkan suatu berita acara tertulis, pihak BPN mulai berkelit, dengan alasan telah ada media juga yang ikut mendengarkan pertemuan ini, dan ketika perwakilan warga juga meminta Kakanwil BPN Provinsi bengkulu untuk menyampaikan langsung kepada seluruh petani yang masih berada di luar gerbang gedung, Binsar simbolon mendadak lemas. Akhirnya salah seorang perwakilan dari BPN keluar dan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada seluruh petani pemilik lahan.

Perusahaan akan melemahkan semangat masyarakat

Sementara itu, direktur walhi bengkulu, Zenzy Suhadi saat ditemui, mengatakan bahwa sikap awal BPN Provinsi ini patut diacungi jempol karena berani untuk melakukan klarifikasi terhadap status HGU dari PT.SIL, dan bahkan lanjut zenzy, sikap BPN ini kontras berlawanan dengan sikap dari PT.SIL yang kerap kali berusaha melemahkan perjuangan para petani untuk mendapatkan kembali lahan miliknya, padahal lahan milik petani itu telah dirampasdari tahun 1998 “ upaya dari PT.SIL untuk melemahkan semangat masyarakat dengan kemungkinan melakukan upaya apapun agar masyarakat mau menyerahkan tanahnya”

Sengketa lahan antara perusahaan dan warga pemilik lahan di Provinsi Bengkulu hingga saat ini semakin naik ke permukaan, sengketa yang terjadi sejak lama ini malah akan semakin kompleks apabila pihak pemerintah daerah setempat dan BPN tidak melakukan tindakan nyata.

Hingga saat ini daftar sengketa lahan antara warga pemilik lahan dengan perusahaan yang terjadi dibengkulu, diantaranya,

PT. BIO Nusantara Teknologi dengan warga di kabupaten benteng, dengan total luas lahan yang menjadi sengketa sekitar 6000 Ha yang berlangsung sejak 1982 hingga saat ini, kemudian PTPN VII regional sumbagsel yang beroperasi di Kabupaten seluma, dengan luas lahan sengketa sekitar 1000 Ha yang telah berlangsung dari tahun 1985, serta PT. Sandabi Indah Lestari, seperti dikutip “kabarbengkulu.com” konflik yang dimulai pada tahun1977, dimana pada waktu itu perkebunan dimiliki oleh PT Tingkis, tetapi entah mengapa pada 1986, PT Tingkis menyerahkan perkebunan kepada PT Way Sebayur dengan HGU seluas 2.812 Ha untuk menanami kakao, namun pada 2011, HGU beralih ke PT.SIL dengan tanaman kelapa sawit . [Benny R]

Wali Kota Ingatkan Warga Bengkulu tidak Konsumsi Air PDAM

noreply@blogger.com (benny ardiansyah) — Fri, 18 Nov 2011 11:21:05 PST

Wali Kota Ingatkan Warga Bengkulu tidak Konsumsi Air PDAM

BENGKULU--MICOM: Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi mengingatkan warganya tidak mengkonsumi air minum perusahaan daerah air minum (PDAM) karena diduga tercemar logam dan limbah berat.

"Saya ingatkan kepada masyarakat kota untuk tidak mengonsumsi air PDAM, karena dalam kondisi tak layak, tetapi jika digunakan untuk cuci pakaian dan mandi tidak bermasalah," katanya, Sabtu (5/11).

"Kondisi sungai Bengkulu yang merupakan sumber air baku PDAM Bengkulu telah mencemaskan masyarakat Kota Bengkulu, termasuk dirinya selaku kepala daerah," katanya.

Ia menginstruksikan kepada jajaran manajemen PDAM agar memanfaatkan teknologi pengelolaan air terbaru untuk disesuaikan dengan kondisi sekarang tidak cukup PDAM hanya memberikan penjernih air.

Ia juga meminta agar badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) dinkes setempat untuk memeriksa secara rutin kualitas air baku PDAM sebelum diterima masyarakat.

Terkait persoalan pencemaran, Wali Kota segera memanggil manajemen PDAM sekaligus membicaraan kemungkinan kerjasama antara PDAM dengan pihak ketiga

Sebelumnya, penelitian terhadap air Sungai Bengkulu dilakukan tim gabungan 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Bengkulu menyimpulkan salah satu sumber air baku PDAM Kota Bengkulu dengan jumlah pelanggan 23 ribu orang itu tercemar.

Dari pengujian 17 titik sampel air Sungai Bengkulu, diketahui air tersebut tercemar tembaga, mangan dan serum. Hal itu diungkap BLH Provinsi Bengkulu pada jumpa pers, Selasa (14/6).

BLH menyatakan pencemaran tersebut telah menggeser kelas air, bila sebelumnya masuk kategori kelas satu atau layak sebagai sumber air minum, kini masuk kategori kelas III atau sudah tidak layak untuk dijadikan sumber air minum.

Sudah terjadi penggeseran menjadi kelas III yang berfungsi untuk kepentingan pertanian dan peternakan ikan.

Sungai Bengkulu membentang dari hulu yakni Kabupaten Bengkulu Tengah dan bermuara di Kota Bengkulu. (Ant/OL-10)