WALHI Bengkulu

WALHI Bengkulu melaporkan dugaan pengerusakan terumbu karang dan pencemaran muara sungai way hawang dari Limbah Cair PT. DPP dan PT. USBG

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Wed, 27 Jul 2022 23:58:00 -0700

Bengkulu, 28 Juli 2022 - WALHI Bengkulu melaporkan dugaan pengerusakan terumbu karang dan pencemaran Muara Sungai Way Hawang dari Limbah Cair PT. DPP dan PT. USBG. Ekspansi Tambak Udang di wilayah pantai way hawang Mengancam Ekosistem Terumbu Karang Pantai Way Hawang, hal itu dibuktikan dengan adanya terumbu karang yang rusak di areal pipa penyedotan air laut oleh PT. Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) dan PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago (USBG).

Rusaknya terumbu karang di wilayah pantai way hawang diduga kuat karena proses penanaman pipa penyedotan air laut yang dipasang oleh kedua perusahaan tersebut, hal itu tentu bertentangan dengan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 35 : Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang. Pasal 35 huruf (a) : “menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;” Pasal 35 huruf (d) : “menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;” Pada pasal Pasal 73 huruf (a) UU 27 Tahun 2007 : “melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf (d);” Dari sisi sanksi, jika kita lihat apa yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini merupakan tindak pidana jika kita merujuk pada Pasal 73 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2007 : “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:”

Selain itu, kita juga melaporkan dugaan pencemaran muara sungai way hawang akibat dari pembuangan limbah cair PT. DPPP yang dibuang langsung ke muara sungai dan mengalir ke Pantai, pembuangan limbah ini sangat berdampak terhadap masyarakat sekitar yang sehari-hari memanfaatkan sungai way hawang seperti mencari ikan dan udang di sungai, saat ini masyarakat sudah tidak lagi memanfaatkan sungai way hawang seperti biasa karena air sungai juga mengakibatkan kulit gatal-gatal dan berbau busuk. Kita juga menduga perusahaan ini tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pelaksanaan KPPRL sendiri juga diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Maka dari itu WALHI Bengkulu melaporkan Hal tersebut ke Kementerian Kelautan Perikanan dengan nomor surat : 94/WALHI BKL/VII/2022 dan Polairud Polda Bengkulu dengan nomor surat : 93/WALHI BKL/VII/2022. Kita berharap pihak APH dan Kementerian KKP dapat bersikap tegas sesuai dengan Hukum yang berlaku terhadap PT. DPPP dan PT. USBG yang diduga melakukan pengerusakan terumbu karang dan melakukan pencemaran (dumping limbah) ke muara sungai Way hawang yang mengalir ke pantai.

Narahubung : 082345593001 (Abdullah Ibrahim Ritonga)

Koalisi Rakyat Pesisir Barat menuntut Gubernur Bengkulu untuk menindak PT Faminglevto Baktiabadi sesuai dengan hukum yang berlaku.

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Mon, 4 Jul 2022 06:42:00 -0700

Senin, 04 Juli 2022, Solidaritas Rakyat dan Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pesisir Barat hari ini Senin, (04 Juli 2022) kembali melakukan aksi untuk menagih janji kepada pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan rakyat dalam penolakan tambang pasir besi di Pesisir Barat Kabupaten Seluma. Sejarah Penolakan Tambang Pasir Besi ini sudah terjadi sejak tahun tahun 1972 / 1973, tahun 2010 sampai dengan sekarang, dimana hal ini terjadi karena adanya kesadaran akan dampak pertambangan pasir besi terhadap ruang hidup rakyat.

Wilayah yang akan di Eksploitasi oleh pertambangan Pasir Besi PT. Faminglevto Baktiabadi seluas 164 hektar, di mana seluas 350 meter mengarah ke arah laut dan 350 meter mengarah ke daratan dari garis pantai pesisir barat Kabupaten Seluma.

Hal ini tentu akan menambah ancaman nyata terhadap ruang hidup rakyat, karena secara administrasi wilayah ini di kategorikan rawan bencana oleh BPBD Provinsi Bengkulu dan telah dibangun shelter Tsunami dan Early Warning System. Selain itu wilayah yang akan di eksploitasi juga merupakan di kawasan hutan konservasi yang notabane merupakan Sabuk Hijau pengaman dari bencana Ekologis. Selain itu Pesisir dan Laut Pesisir Barat Kabupaten Seluma juga merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat sejak zaman nenek moyang yang dikhawatirkan juga akan terdampak aktivitas pertambangan pasir besi. Kemudian Remis yang merupakan identitas dan menjadi sumber mata pencaharian tradisional oleh perempuan di pesisir barat akan hilang dan habis. Diduga kuat menghilangnya remis dari pantai Pesisir Barat Kabupaten Seluma khususnya di Desa Pasar Seluma merupakan salah satu dampak aktivitas pertambangan pasir besi PT. Faminglevto Baktiabadi, Atas dasar tersebut aksi penolakan mulai muncul, pada tanggal 23 Desember 2021 Perempuan Pasar Seluma melakukan aksi mendatangi tambang pasir besi PT. Faming Levto Bakti Abadi sebagai bentuk protes hadirnya pertambangan pasir besi di desa mereka, perjuangan perempuan ini juga di dukung oleh 6 desa penyangga lainnya yang juga akan terdampak oleh aktivitas industri ekstratif. Aksi damai tersebut berujung dengan tindakan represif aparat penegak hukum.

Kemudian perjuangan rakyat tetap berlanjut, rakyat juga kembali melakukan aksi penolakan di Kantor Bupati Seluma dan Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu yang dari beberapa aksi tersebut menghasilkan Surat Himbauan Bupati Seluma agar PT. Faminglevto Baktiabadi menghentikan proses pertambangan sementara. Gubernur Provinsi Bengkulu kemudian juga membentuk Tim Terpadu untuk mengevaluasi PT. Faminglevto Baktiabadi , yang telah menyatakan perusahaan tambang pasir besi ini tidak melengkapi perizinan pertambangan dan lingkungan.

Selain itu masyarakat juga sudah menemui instansi terkait yang tergabung dalam Tim Terpadu Provinsi Bengkulu untuk menanyakan tindakan yang dilakukan terhadap PT. Faminglevto Baktiabadi namun tidak mendapatkan jawaban yang tegas. Faktanya saat ini PT. Faminglevto Baktiabadi telah membangkang dan tidak mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Seluma dan Gubernur Provinsi Bengkulu. Dimana PT. Faminglevto Baktiabadi denga tetap melakukan aktifitas pertambangan pasir besi khususnya di desa Pasar Seluma.

Maka sesuai dengan apa yang disampaikan Gubernur Bengkulu pada tanggal 3 Januari 2022 yang menyatakan akan menindak tegas jika memang perusahaan tersebut tidak memenuhi aspek, baik regulasi, lingkungan maupun aspek ketertiban masyarakat. Atas dasar untuk mempertahankan hak serta ruang hidup, rakyat dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pesisir Barat menuntut Gubernur Bengkulu untuk menindak PT Faminglevto Baktiabadi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Narahubung :

1. Dodi Faisal ( 081373335674 )

2. Frengky ( 082282680078 )

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (WALHI NTB) Mengecam Represifitas Aparat Kepolisian Resort Kabupaten Muko-muko, Bengkulu Terhadap Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) dan Masyarakat Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu!

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Mon, 16 May 2022 05:15:00 -0700

Bengkulu, 12/05/2022, melalui aparat kepolisian Resort Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Pemerintah kembali menunjukkan wataknya yang anti terhadap rakyat, hanya berpihak dan mengedepankan kepentingan korporasi.

Puluhan petani dan masyarakat Malin Daman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu yang tengah melakukan aktivitas pemanenan buah sawit di atas lahan garapannya, mengalami tindakan represif dan kriminalisasi oleh Satuan Brigade Mobile (Brimob) Kepolisian Resort Muko-muko, Provinsi Bengkulu. Sekitar kurang-lebih dua jam setelah aktifitas pemanenan buah sawit dilakukan, petani Kecamatan Main Daman yang sebagian besar adalah anggota Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) diserang oleh pihak kepolisian yang tiba-tiba datang dengan seragam dan bersenjata lengkap. Mereka kemudian dikepung, diintimidasi, dipukul, ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian Resort Mukomuko.

Represifitas dan kriminalisasi tersebut disebabkan karena aktifitas pemananen buah sawit dilakukan diatas lahan garapan petani yang masih dalam sengketa karena lahan yang sama masuk kedalam klaim wilayah konsesi PT. Daria Dharma Pratama (PT. DDP). Akibat tindakan brutal aparat tersebut, sebagian petani mengalami luka-luka dan sekitar 40 orang akhirnya ditangkap dan ditahan secara paksa di kantor kepolisian Resort Mukomuko dengan keadaan ditelanjangi (telanjang badan), tangan diikat dan barang-barangnya disita (HP).

Aparat kepolisian bahkan menghalang-halangi Tim Pengacara dari Akar Law Office yang datang sebagai kuasa hukum petani yang telah ditangkap tersebut. Kedatangan mereka untuk menemui dan memastikan status hukum kliennya, terus dihalang-halangi pihak kepolisian, sampai akhirnya para petani anggota PPPBS tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pelanggaran pasal 363 KUHP tentang pencurian bersama-sama, dengan hukuman paling lama 7 tahun penjara.

Tindakan aparat kepolisian Resort Mukomuko terhadap petani PPPBS tersebut akhirnya menambah deretan panjang kasus perampasan dan monopoli tanah, penguasaan sumberdaya alam dan, pelanggaran HAM di Indonesia yang dilakukan oleh Negara. Hal tersebut sekaligus memperkuat kenyataan bahwa Intimidasi, represifitas, kriminalisasi dan, berbagai bentuk pelanggaran HAM adalah cara utama bagi pemerintah dalam menghadapi resistensi rakyat maupun dalam menyelesaikan sengketa agraria dan sumberdaya alam lainnya. Kenyataan tersebut juga menunjukkan bahwa arah keberpihakan pemerintah yang tidak pernah berlaku adil bagi rakyat seperti perlindungan yang selalu diprioritaskan bagi korporasi untuk berbagai bentuk investasi. Artinya bahwa pemerintah akan selalu menfasilitasi dan melindungi kepentingan korporasi meskipun harus mengorbankan rakyatnya.

Berkaca dari pengalaman petani PPPBS saat ini maupun peristiwa-peristiwa serupa yang dialami oleh kaum tani dan rakyat luas lainnya selama ini, maka cara-cara pendekatan dan penyelesaian sengketa serupa yang intimidatif, represif dan, kriminalistik dapat terjadi kapan saja, dimana saja diseluruh wilayah Indonesia dan, terhadap sector dan golongan Rakyat Indonesia apa saja. Kenyataan tersebut juga sama seperti halnya pengalaman yang telah dialami oleh rakyat NTB dalam berbagai kasus perampasan dan monopoli tanah oleh swasta maupun oleh pemerintah melalui pembangunan berbagai proyek strategis nasional di NTB.

Tindak kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap kaum tani dan rakyat luas dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional (BIL) pada tahun 1990an hingga awal tahun 2000an, kemudian Pembebasan lahan dan proses pembangunan mega proyek pariwisata di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, Pertambangan Emas PT. Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat, Pertambangan PT. SMN di Kabupaten Bima, Pertambangan emas PT. LBB/Indotan Lombok dan berbagai proyek pembangunan dan orientasi alih-fungsi lahan yang rakus tanah lainnya adalah catatan pelanggaran HAM yang tidak akan pernah dilupakan begitu saja oleh Rakyat NTB.

Demikian juga dengan berbagai rencana pembangunan proyek strategis lainnya yang sedang berlangsung dan segera akan dimulai di NTB, baik oleh swasta maupun oleh Negara, seperti Pertambangan Emas di Hu’u Kabupaten Dompu, Smelter di Kabupaten Sumbawa, Pembangunan Bendungan dan berbagai proyek pembangunan strategis lainnya, semua memiliki potensi pelanggaran HAM yang sama, disertai dengan potensi perusakan terhadap lingkungan hidup, ancaman resiko bencana yang semakin tinggi, serta ancaman semakin hilangnya ruang hidup dan wilayah kelola Rakyat. Selanjutnya akan terus menempatkan masyarakat NTB dalam kemiskinan dan penderitaan yang semakin parah.

Berdasarkan seluruh kenyataan tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (WALHI NTB): Mengecam Tindakan Represif Aparat Kepolisian Resort Kabupaten Muko-muko, Bengkulu terhadap Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) dan Masyarakat Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu!

WALHI NTB menyatakan Salut dan Solidaritas setinggi-tingginya kepada segenap pengurus dan anggota PPPBS atas perjuangannya mempertahankan hak atas tanahnya yang di klaim oleh PT. Daria Dharma Pratama (DDP)!

Bersama ini, WALHI NTB juga menuntut:

1. Kepolisian Resort Muko-muko harus segera membebaskan tanpa syarat 40 orang anggota PPPBS yang telah ditahan secara paksa!

2. Cabut Status tersangka kepada 40 Petani yang cacat prosedural tanpa didampingi kuasa hukum!

3. Hentikan tindakan sewenang-wenang dan tindakan intimidasi serta kriminalisasi terhadap para petani PPPBS dan masyarakat luas Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu!

4. Hentikan Perampsan dan Monopoli Tanah dan Setiap Bentuk Intimidasi, Represifitas dan, Kriminalisasi terhadap Petani!

WALHI NTB juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus memperkuat simpul-simpul persatuannya, sekaligus mengajak untuk memberikan solidaritas bagi Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera dalam memeprtahankan haknya atas tanah dan dalam menuntut keadilan sebagai warga negara.

#BengkuluDaruratAgraria

#StopKriminalisasiPejuangLingkungan

#TanahUntukRakyat

#WilayahKelolaRakyat

Pengaduan Kasus Tambang Pasir Besi kepada Komnas Perempuan

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Thu, 27 Jan 2022 03:11:00 -0800

Pengaduan Kasus Tambang Pasir Besi kepada Komnas Perempuan

WALHI Bengkulu - Kamis, 27 Januari 2022 Masyarakat Desa Pasar Seluma Kabupaten Seluma melaporkan Kejadian terkait Dengan Konflik masyarakat dengan pertambangan pasir Besi di Desa Pasar Seluma, melalui Zoom meeting yang dilaksanakan di Kantor Walhi Bengkulu.

Masyarakat atau Perempuan Pasar Seluma menyampaikan kepada Komnas Perempuan terkait dengan pembubaran yang dilakukan Aparat Kepolisian pada tanggal 27 Desember 2021 lalu, yang mana saat pembubaran oleh pihak Aparat kepolisian Banyak masyarakat yang yang mengalami kekerasan dari aparat Kepolisian.

Masyarakat Desa Pasar Seluma meminta kepada Komnas Perempuan untuk melindungi masyarakat yang saat ini sedang memperjuangkan Haknya dan tidak ada upaya Krimnalisasi dari pihak manapun.

Masyarakat juga meminta kepada komnas Perempuan untuk langsung Hadir ke desa Mereka agar Pihak Komnas Perempuan langsung melihat kondisi masyarakat desa Pasar Seluma.

Dengan adanya laporan yang disampaikan langsung melalui Zoom meeting oleh masyarakat Desa Pasar Seluma, pihak Komnas Perempuan akan melakukan rapat secara internal untuk menindak lanjuti laporan yang disampaikan oleh Masyarakat Desa Pasar Seluma.

Mereka Pejuang Bukan Kriminal

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Tue, 28 Dec 2021 05:03:00 -0800

Pers Release

WALHI Bengkulu

Bengkulu, 28 Desember 2021

Senin 27 Desember 2021, sekitar pukul 11.00 wib, dimana aparat kepolisian memaksa masyarakat yang mayoritas perempuan sekaligus aktivis pendamping ke Polres Seluma. 9 orang tersebut dipaksa untuk meninggalkan lokasi yang berujung penangkapan. Padahal sebelum kejadian pihak masyarakat setempat memperlihatkan sikap dan itikad baik dari salah satu perwakilan mereka untuk berbicara ke pihak kepala bagian OPS Polres Seluma.

Tidak hanya membubarkan, pihak aparat kepolisian Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu juga merobohkan tenda yang dijadikan tempat berteduh milik masyarakat sekaligus menarik ibu-ibu setempat.

Sangat jelas sekali sikap Bupati Seluma tidak tegas keberpihakannya terhadap masyarakat yang berupaya melindungi wilayah kelolanya dari ancaman industri ekstraktif tambang pasir besi tersebut. Bupati Seluma menunjukan sikap intoleran yang jelas untuk memerintahkan polres melakukan pembubaran paksa terhadap aksi Penolakan yang dilakukan oleh kaum perempuan.

Dari rangkaian peristiwa penangkapan yang telah dialami masyarakat Desa Pasar Seluma, kepala bagian OPS Polres Seluma seharusnya melakukan upaya penegakan hukum secara lebih profesional, lebih mengedepankan pendekatan persuasif, tidak bertindak refresif dalam setiap tahapan, dengan tetap berdasarkan pada mandatori undang undang.

Setelah mengalami pemeriksaan, 5 warga bersama Kepala Desa Pasar Seluma dan 4 Aktivis Pendamping akhirnya dibebasakan, pada Selasa, 28 Desember 2021. Sekitar pukul 08.33 wib, didampingi Kuasa Hukum, mereka keluar dari Polres Seluma dan langsung disambut oleh istri, rekan, koalisi Selamatkan Pesisir dan jaringan solidaris yang sejak kemarin menunggu.

Dari 10 orang yang didampingi oleh Kuasa Hukum setelah menjalani proses pemeriksaan di Polres Seluma kesemuanya tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, sehingga dibebaskan dari jeratan hukum tanpa tuntutan.

Direktur WALHI Bengkulu Abdullah Ibrahim Ritonga mengingatkan kepada pihak kepolisian agar tetap bersikap adil dan tidak melampaui kewenangannya sebagai aparat penegak hukum dalam menyikapi dan atau menghadapi konflik ruang yang sedang berlangsung di Desa Pasar Seluma, antara Masyarakat yang sedang mempertahankan sumber sumber penghidupan dari ancaman tambang pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi.

Kepolisian sebagai aparatur penegak hukum juga berkewajiban sesuai dengan mandat undang-undang untuk melindungi warga negara yang menuntut keadilan atas ruang hidup mereka.

Kemudian mendesak kepada Bupati Seluma untuk mengakamodir dan memenuhi tuntutan warga agar menghentikan seluruh bentuk operasional produksi pertambangan pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi di Desa Pasar Seluma Kab. Seluma.

Terimakasih kepada seluruh kawan kawan pendamping hukum yang sudah berupaya membantu membebaskan 10 orang warga dan aktivis yang ditahan pihak polres Seluma.

DEKLARASI PEMBENTUKAN ASOSIASI PENGELOLA PERHUTANAN SOSIAL INDONESIA (AP2SI) WILAYAH BENGKULU

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Wed, 22 Dec 2021 08:57:00 -0800

Bengkulu, 22 Desember 2021 - Asosiasi pengelola perhutanan sosial indonesia atau di singkat (AP2SI) merupakan wadah bersama yang dibentuk pada tanggal 25 November 2019 oleh 51 kelompok tani hutan (KTH) yang tersebar di 17 provinsi yang diinisiasi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dimana pembentukan ini merajuk pada program perhutanan sosial yang merupakan prioritas pemerintah melalui program strategis nasional program tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi koflik lahan dan membantu mengatasi kemiskinan sekaligus menimbulkan kesadaran menjaga hutan sebagai wadah yang baru terbentuk di perlukan upaya untuk memperkuat sumber daya manusia,sistem keorganisasian,dan model bisnis agar dapat mencapai tujuannya.

Menindak lanjuti mandat dari AP2SI pusat untuk melakukan deklarasi di tingkat daerah maka walhi bengkulu menginisasi untuk melakukan deklarasi di wilayah bengkulu pada tanggal 20-21 desember 2021 untuk membentuk kepengurusan AP2SI Wilayah Bengkulu yang langsung di hadiri ketua umum AP2SI Pusat dan Eksekutif WALHI Nasional serta di hadiri 15 Kelompok tani hutan yang tersebar di 6 Kabupaten yang akan bergabung di dalam keanggotaan AP2SI Wilayah Bengkulu pada kesempatan tersebut langsung di bentuk struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dan di bentuk juga badan pengawas yang terdiri dari ketua dan anggota pada kesempatan itu yang di mandatkan menjadi ketua AP2SI Wilayah Bengkulu adalah Gupardi yang berasal dari desa lubuk resam sekaligus sebagai ketua GAPOKTANHUT Hijau Desaku sedangkan untuk Sekkretaris dan Bendahara dari kepahiyang dan Rejang lebong.

Roni usman Selaku ketua umum AP2SI Pusat mengatakan sangat bersyukur atas terbentuknya kepengurusan AP2SI Bengkulu harapanya kedepan AP2SI ini akan menjadi wadah untuk menampung berbagai aspirasi bagi para pengelola PS dan menjadi media pembelajaran dan juga media informasi dan bertukar pikiran serta pengalaman tentang pengelolaan perhutanan sosial yang baik dan benar untuk mewujudkan hutan lestari serta dapat berdampak pada peningkatan ekonomi mereka yang selama ini masi terlalu lemah dengan hasil yang belum maksimal.

Abdullah Ibrahim Ritonga Direktur ED WALHI Bengkulu menyampaikan bahwa dengan terbentuknya AP2SI Bengkulu menjadi poros Gerakan Kelompok Pengelola Hutan berbasis keadilan ekologis untuk menuju kesejahteraan rakyat. Bagaimana ke depan Asosiasi ini menjadi wadah konsolidasi dan mengadvokasi setiap persoalan baik ditingkat komunitas dan kebijakan ditingkat daerah.

Adam Kurniawan Manajer Pengembangan Potensi Rakyat WALHI Nasional menyampaikan bahwa selama 77 tahun indonesia merdeka luas hutan yang bisa di akses oleh rakyat langsung secara resmi baru 4,7 juta hektar sedangkan yang di siapakan pemerintah untuk perusahaan swasta 68,8 juta hektar itu belum habis baru 30,7 hektar yang baru di akses oleh perusahaan swasta yang suda memiliki izin konsesi berbanding jauh sekali yang di siapakan untuk rakyat hanya 12,7 hektar hari ini akan di bentuk asosiasi pengelola perhutanan sosial (AP2SI) Bengkulu 5 atau 10 tahun akan datang akan seperti apa pengelolaan hutan kita ketika masyarakat membentuk asosiasi yang akan mengelola hutan ini sangat besar peluangnya di bandingkan dengan per kelompok yang mengelola peluangnya sangat kecil apalagi tidak di topang dengan sumber daya yang mumpuni juga tidak di topang akses permodalan yang besar maka peluang nya sangat kecil harapanya dengan di bentuknya Asosiasi pengelolaan hutan yang langsung di lakukan oleh rakyat bisa pelan pelan berkembang sebenarnya pemerintah saat ini suda menyiapakan beberapa skema untuk mendukung pengelolaan perhutanan satu saat nanti akan kita cek apakah skema itu betul betul di siapakan untuk kita sebagai rakyat atau skema itu cuman mengatas nama kan rakyat muda mudahan di bengkulu setelah selesai di bentuk AP2SI nya mulai setahap demi setahap bisa merencanakan bagaimana menjawab kebutuhan kebutuhanya dalam pengelolaan hutan kemudian juga kita mulai bisa menitipkan apa kebutuhan kita di AP2SI Bengkulu dengan struktur AP2SI yang ada di jakarta apa yang menjadi kebutuhan kita yang harus di perjuangkan karena saya melihat wajah wajah yang tergabung dalam AP2SI ini semuanya petani sehingga saya berharap yang akan membesarkan AP2SI ini adalah petani yang sekaligus pelaku pengelola hutan sehingga hutan tetap lestari petani sejahtera.

Gupardi Selaku ketua AP2SI Bengkulu yang di mandatkan seluruh anggota mengatakan AP2SI ini merupakan wadah perkumpulan kelompok tani hutan yang sudah mendapatkan izin dan bertujuan untuk memprjuangkan hak hak pengelola izin serta mengingatkan pemerintah kiranya dapat memperhatikan kelompok kelompok tani hutan yang sudah mendapat izin dan dapat memfasilitasi kelompok kelompok perhutanan sosial supaya kiranya nanti kelompok PS nantinya dapat maju dan berkembang sebagai poros gerakan kelompok pengelola hutan berbasis keadilan ekologis untuk kesejahteraan masyarakat. mewakili seluruh anggota AP2SI Bengkulu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada WALHI Bengkulu yang telah memfasilitasi dan dukunganya atas terselengaranya pembentukan kepengurusan AP2SI Wilayah bengkulu dan juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada lembaga pendamping lainya akar fondation, kelopak Bengkulu, Karti, Live yang juga mendukung atas terselengaranya pembentukan kepengurusan AP2SI Bengkulu.

Susanto Perwakilan dari anggota AP2SI alhamdulilah sudah terbentuk dan di Deklarasikanya AP2SI Bengkulu sebagai wadah bagi parah petani perhutanan sosial dalam memeperjuangkan hak haknya dan menyadari apa saja kewajibanya yang telah di atur dalam konstitusi sehingga kedepanya pengelola PS ini bisa mendapatkan hidup yang lebi layak dan sejahtera.

Kami pengelola ps juga mengucapkan terimah kasih sebesar besarnya kepada Walhi dan lembaga anggotanya yang telah mendukung serta memfasilitasi terbentuknya AP2SI Bengkulu ini.

Demi keberlanjutan AP2SI ini kedepanya kami selalu mengharapkan dampingan dari Walhi dan lembaga anggotanya karena harus di maklumi kami selaku pelaku utama di perhutanan sosial masi buta terhadap regulasi regulasi yang mungkin akan merampas hak kami di perhutanan sosial ini.

Berikut adalah susunan kepengurusan AP2SI Wilayah Bengkulu

Ketua : Gupardi

Sekretaris : Yoyondri

Bendahara : Bambang

Badan Pengawas

Ketua : Susanto

Anggota : Wahyuni Saputri

Anggota : Hengki oktapriadi

Anggota : Tri Candra

Anggota : Rewis Candra.

AKTIVITAS PERTAMBANGAN PASIR BESI AKAN MEMPERCEPAT BENCANA EKOLOGIS DAN MENGANCAM SUMBER-SUMBER PENGHIDUPAN RAKYAT DI KAWASAN PESISIR BENGKULU.

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Sat, 11 Dec 2021 21:47:00 -0800

Bengkulu, 12 Desember 2021 - Rencana aktivitas penambangan pasir besi yang akan dilakukan oleh PT Faming Levto Bakti Abadi memiliki panjang 2400 meter sepanjang garis pantai, lebar ke arah daratan 350 meter dan ke arah laut 350 meter dengan luasan 168 Ha terletak di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.

Desa pasar seluma merupakan salah satu desa yang identik dengan kawasan pesisir dan berbatasan dengan kawasan Cagar Alam (CA) Pasar Seluma seluas 159 ha yang ditetapkan melalui SK Menhut Nomor 113/Menhut-II/2011. Sesuai yang termaktub didalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Kawasan cagar alam merupakan kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi.

Gambar : Pos Tsunami early warning system yang ada di Pasar Seluma

Fakta selanjutnya bahwa pada tahun 2021, BPBD Kabupaten Seluma membuat Pos Tsunami Early Warning Sistem di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan. Aktivitas eksploitasi yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan ini akan memicu bencana ekologis terhadap desa-desa yang berada disekitar kawasan pesisir tersebut.

Gambar : Peta Tumpang Tindih PT Faming Levto Bakti Abadi

Berdasarkan Pengambilan Koordinat dan Analisis Spasial Pada bulan November 2021 yang dilakukan Oleh WALHI Bengkulu menunjunkan bahwa terdapat seluas 3,7 Ha Konsesi pertambangan pasir Besi PT Faminglevto Bakti Abadi masuk Dalam Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma. Hal ini diperkuat dengan Rapat Monev KPK Prov. Bengkulu, Lampung, DKI, Banten Jakarta, 20 April 2015 Dan Pengumuman dari Kementerian ESDM RI nomor 1343.Pm/04/DJB/2016 Tentang Penetapan IUP Clear and Clean ke 19 dan daftar IUP yang dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Artinya Perusahaan PT.Faminglevto Bakti abadi tidak atau Belum memenuhi Syarat, Berdasarkan UU 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Selanjutnya kawasan pesisir ini merupakan kawasan yang rentan terhadap bencana dengan fakta bahwa terdapat Bangunan Tempat Evakuasi Sementara (Shelter) Tsunami yang dibangun dan diresmikan oleh Kementerian PUPR pada tanggal 23 April 2015 di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo. Jarak tempuh desa rawa indah dengan pasar seluma sekitar 6 km. artinya ini juga menunjukan bahwa relasinya sangat kuat terhadap bencana yang ada disekitar kawasan pesisir di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

Kemudian hasil temuan dan factual lapangan yang dilakukan oleh WALHI Bengkulu dari aktivitas pertambangan pasir besi merupakan musuh bersama bagi masyarakat disekitar kawasan pesisir karena akan berdampak dan mengancam sumber sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat desa pasar seluma yang paling rentan yaitu ruang tangkap nelayan karena sangat bersentuhan langsung dengan kawasan pesisir. Mayoritas sumber sumber penghidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya berprofesi sebagai nelayan dan petani. Ada sekitar 300 an kepala keluarga yang akan berdampak dari rencana aktivitas pertambangan pasir besi yang akan dilakukan PT Faming Levto Bakti Abadi.

Gambar: Berita acara Forum Masyarakat Pesisir Barat

Alasan Masyarakat Menolak Pertambangan Pasir Besi di Kawasan Pesisir

Belajar dari pengalaman masyarakat Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, bahwa kehadiran perusahaan tambang pasir besi di penago baru tahun 2005 PT. Famia Terdio Nagara dengan luasan 3645 ha (dalam kawasan CA seluas 94,58 ha) melakukan aktivitas dan masyarakat mulai melakukan penolakan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dari tahun 2006 hingga 2007 warga mulai mengkonsolidasikan dirinya untuk melakukan penolakan secara massif besar-besaran.

Sekitar tahun 2008 sampai 2010 masyarakat melakukan aksi penolakan aktivitas pertambangan pasir besi PT. Famia Terdio Nagara yang dilakukan di berbagai lokasi mulai dari depan Kantor Bupati Seluma, Polda Bengkulu, hingga Kantor Gubernur dan puncaknya ada aksi penolakan dengan jumlah massa aksi sekitar 3000 an warga yang tergabung dari rawa indah, penago baru, pasar talo, pasar seluma, penago 1, mekar sari dan juga warga dari kabupaten kaur yang bersamaan juga mengalami kondisi yang sama untuk berjuang mempertahankan wilayah kelolanya dari ancaman aktivitas pertambangan pasir besi. Dari penolakan yang dilakukan oleh masyarakat secara massif akhirnya masyarakat berhasil membuat perusahaan tersebut memberhentikan aktivitasnya pada tahun 2010, dan IUP Operasi Produksi PT Famia Terdio Nagara juga habis pada tahun 2020.

Alasan masyarakat melakukan penolakan dengan fakta bahwa (1) bahwa hasil tangkap nelayan pesisir berkurang semenjak adanya aktivitas pertambangan pasir besi PT Famia Terdio Nagara, (2) berdampak terhadap kaum perempuan yang mencari remis (kerang) di pinggir laut untuk dijual dan dikonsumsi semakin berkurang, (3) sungai penanakan pernah dibendung oleh pihak perusahaan untuk tempat pencucian pasir menyebabkan 2 kerugian besar yaitu hasil tangkapan di sungai berkurang dan menyebabkan kematian pada tanaman padi, pada waktu dimusim hujan karena sungai tersebut sudah dibendung mengakibatkan air sungai meluap dan banjir sampai ke area persawahan dan otomatis gagal panen, (4) kerusakan jalan desa yang digunakan oleh perusahaan untuk mengangkut material hasil pertambangan.

Gambar: Bekas Lobang tambang PT Famia Terdio Nagara

Perusahaan Pertambangan Pasir Besi PT Famia Terdio Nagara tidak memenuhi kewajiban Reklamasi dan Pasca Tambang

Setelah berakhirnya aktivitas pertambangan pasir besi PT Famia Terdio Nagara ini juga sangat berdampak terhadap kualitas sumber air sumur yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari yaitu berubah rasa tidak seperti biasanya atau berasa lebih payau menurut warga di desa penago baru. Lebih parah dimusim kemarau dari pada biasanya. Tahun 2019, lubang tambang PT Famia Terdio Nagara merenggut 1 orang nyawa anak berumur 10 tahun yang merupakan warga penago baru. Hingga saat ini belum ada kewajiban dari pihak perusahaan PT Famia Terdio Nagara untuk melakukan kewajiban reklamasi pasca tambang.

Gambar: Pertemuan 6 desa yang memberikan dukungan Penolakan Aktivitas Pertambangan Pasir Besi di Desa Pasar Seluma.

Dukungan Penolakan Aktivitas Pertambangan Pasir Besi PT Faming Levto dari Desa Sekitar Desa Pasar Seluma

Melihat pengalaman yang dialami oleh masyarakat desa penago baru akibat aktivitas pertambangan pasir besi maka pada hari jumat 19 November 2021, ada 5 kepala desa membentuk Forum Masyarakat Pesisir Barat yang memberikan dukungan kepada Desa Pasar Seluma untuk penolakan aktivitas pertambangan pasir yang berada di desa pasar seluma yaitu Desa Pasar Talo, Margo Sari, Penago 1, Penago Baru, Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo. Karena ini akan berdampak besar terhadap keterancaman kawasan pesisir dan juga sumber-sumber kehidupan dan penghidupan rakyat.

Gambar: Surat Penolakan Forum Masyarakat Pesisir Barat

Forum Masyarakat Pesisir Barat Berkirim surat penolakan aktivitas pertambangan pasir Besi PT Faming Levto Bakti Abadi Ke Pemerintah dan WALHI

Pada 30 November 2021 Forum Masyarakat Pesisir Barat mengirimkan surat penolakan terhadap Pertambangan Pasir Besir ke kementerian LHK, Kementerian ESDM dan Polda Bengkulu kemudian ditembuskan kepada KPK RI, WALHI Nasional, Gubernur Provinsi Bengkulu, WALHI Bengkulu, Bupati Seluma, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, dan Dinas LHK Provinsi Bengkulu. Hingga saat ini belum ada respon dari instansi tersebut atas surat yang dikirimkan oleh Forum Masyarakat Pesisir Barat.

Respon WALHI Bengkulu atas Surat penolakan rencana aktivitas Pertambangan Pasir Besi PT Faming Levto Bakti Abadi dari Forum Masyrakat Pesisir Barat

Kemudian berdasarkan surat tembusan yang dikirimkan oleh Forum Masyarakat Pesisir Barat ke WALHI Bengkulu, maka WALHI Bengkulu mengirimkan surat kepada Ombudsman Perwakilan Bengkulu dengan dugaan maladministrasi pertambangan pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi, dan juga ke Polda Bengkulu terkait dugaan aktivitas illegal pertambangan pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi. Hingga saat ini belum ada respon dari instansi tersebut.

Gambar : Respon Balasan Surat Dinas ESDM Provinsi Bengkulu

Selanjutnya tanggal 03 Desember 2021, WALHI Bengkulu juga melakukan akses permohonan data dan informasi dengan berkirim surat kepada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu. Adapun respon balasan surat dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu kepada WALHI Bengkulu, terbitnya UU 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa kewenangan pemerintah daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke pemerintah pusat. Dinas ESDM Provinsi Bengkulu menyarankan kepada WALHI Bengkulu untuk menyampaikan permintaan data tersebut melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI.

MENAMBANG BENCANA DI PESISIR BARAT PROVINSI BENGKULU KABUPATEN SELUMA

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Fri, 3 Dec 2021 06:01:00 -0800

Bengkulu, 03 Desember 2021 - Kawasan pesisir Kabupaten Seluma merupakan zona rawan bencana yang saat ini semakin terancam oleh keberadaan izin pertambangan pasir besi. Ironisnya pertambangan pasir besi tersebut juga berada di kawasan Cagar Alam sesuai Surat Edaran Dirjen Planologi MENHUT RI No : S.7006 / VII / PKH / 2014 yang diperkuat hasil Monitoring dan Evaluasi KPK RI tentang Penyelamatan sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2015.

Kawasan Cagar Alam di pesisir Kabupaten Seluma sebenarnya dapat berfungsi sebagai ” pagar hidup alami “ yang dapat meredam efek akibat terjangan tsunami selain juga berfungsi untuk mempertahankan ekosistem. Cagar alam tersebut antara lain Cagar Alam Pasar Ngalam yang ditetapkan melalui SK Menhut No. 112/Mehut-II/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan luas kawasan 256,92 Ha, Cagar Alam Pasar Seluma yang ditetapkan melalui SK Menhut No. 113/Menhut-II/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan luas 159 ha, Kawasan Cagar Alam Pasar Talo yang ditetapkan melalui SK Menhut No. 114/Menhut-II/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan luas kawasan 487 Ha.

Sumber : Data olahan WALHI Bengkulu

Indikasi Pelanggaran Izin Pertambangan

Saat ini pertambangan pasir besi yang mulai akan kembali melakukan operasi produksi di pesisir Kabupaten Seluma adalah PT Faming Levto Bakti Abadi. Perusahaan pertambangan ini telah melakukan proses aktifitas dari awal bulan November 2021, dengan usulan wilayah eksploitasi pasir besi (izin Usaha Oprasi dan Produksi) seluas 168 hektar dimana wilayah ini memiliki panjang 2400 meter, lebar kearah daratan 350 meter, dan kearah laut 350 meter dari garis Pantai. Perusahaan Faminglevto Bakti abadi ini juga melakukan penggalian di Darat dan Pantai, tentu saja hal ini juga akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi ekosistem yang ada termasuk terumbu karang.

Diketahui PT Faming Levto Bakti Abadi tidak Clear an Clean ( CnC ) berdasarkan pengumuman dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No : 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke-sembilan Belas dan Daftar IUP yang dicabut oleh Gubernur / Bupati / Walikota, menyebutkan Izin PT Faming Levto Bakti Abadi masuk dalam Daftar izin yang di cabut ( BA REKON SINKRONISASI IUP DJMB – Provinsi Bengkulu Tgl. 08 September 2016 ). Yang artinya bahwa perusahaan ini termasuk dalam perusahaan yang bermasalah karena tidak Clear and clean (CnC), sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 tahun 2015 tentang tata cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan izin usaha pertambangan dapat dicabut karena tidak memiliki status Clear and Clean (CnC).

Selanjutnya Konsesi PT Faming Levto Bakti Abadi juga terindikasi berada di Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma. Konsesi PT Faming Levto Bakti Abadi berada di Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma seluas 3,7364 Ha dari total konsesi 168 Ha . Dari hasil groundcheck lapangan yang dilakukan WALHI Bengkulu mendapatkan wilayah izin PT FamingLevto Bakti Abadi berada di dalam kawasan Cagar Alam Desa Pasar Seluma. Hasil temuan ini memperkuat pernyataan Tim BKSDA Seksi Konservasi Wilayah II Seluma, yang juga menyatakan bahwa PT FamingLevto Bakti Abadi berada di kawasan Cagar Alam Desa Pasar Seluma yang dimuat dalam salah satu Media lokal ( Rabu / 10/ 11 ).

Gambar : Peta Tumpang Tindih PT Faming Levto Bakti Abadi

Dengan akan beroperasinya PT Faminglevto Bakti Abadi kemudian akan berpotensi merusak ekosistem yang ada dalam kawasan Cagar Alam Desa Pasar Seluma. Dan hal ini jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam pasal Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang dilarang melakukatn kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.”

Kebijakan Yang Mengabaikan Bencana

Tata Ruang berbasis bencana telah dimandatkan oleh Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004. Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) berbasis bencana seharusnya menjadi acuan dalam pemberian izin lingkungan dan kesesuaian AMDAL bagi pelaku usaha. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2024 memandatkan pemerintah daerah menetapkan kembali arah pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana selaras dengan penataan ruang. Kawasan bencana dikategorikan juga sebagai kawasan lindung yang merupakan kawasan yang dimamfaatkan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Menurut Katalog Desa / Kelurahan Rawan Tsunami yang disusun BNPB tahun 2019, beberapa desa di Kabupaten Seluma masuk dalam kelas bahaya tinggi dan sedang seperti desa Pasar Seluma, Desa Pasar Ngalam, Desa Penago, desa Rawa indah, Desa Tedunan dan Desa Ketapang Baru dengan kondisi rawan bencana tsunami. Sedangkan Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu di dalam dokumen RZWP3K, rawan bencana tanah longsor dan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu yaitu sebanyak 386 dan 269 kejadian dan Seluma menjadi salah satu kabupaten yang sering terjadi mengalami bencana di wilayah pesisir.

Kawasan pesisir Kabupaten Seluma merupakan kawasan rawan bencana, dimana potensi gempa di laut di berasal dari Segmen Megathrust Mentawai-Pagai [kekuatan maksimum magnitudo 8,9] dan Megathrust Enggano [magnitudo 8,4] yang kemudian akan memicu Tsunami di kawasan pesisir Kabupaten Seluma. Kawasan bencana yang merupakan kawasan lindung tersirat dalam draft RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2021 – 2026 tentang Penggunaan Lahan dimana kawasan lindung setempat antara lain sepadan pantai dan kawasan suaka alam seluas 962, 42 hektar.

Sangat disayangkan kemudian arah pemamfaatan pola ruang Kabupaten Seluma menjadi sangat kontradiktif karena kawasan lindung juga merupakan kawasan budidaya yang salah satunya diperuntukan bagi kawasan pertambangan yang dialokasikan total seluas 20, 482, 40 hektar. Melihat dari kondisi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma sepertinya lebih mementingkan investasi atas nama peningkatan ekonomi masyarakat dari pada memenuhi kewajibannya untuk melindungi ruang hidup dan keberlangsungan hidup masyarakat.

SELAMATKAN PESISIR BARAT BUMI RAFFLESIA

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Tue, 30 Nov 2021 23:35:00 -0800

Aksi Gerakan Pemuda Bengkulu Melawan Krisis Iklim.

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Sat, 6 Nov 2021 12:07:00 -0700

Bengkulu, 06 November 2021 - Aksi ini merupakan bagian dari aksi global untuk menuntut keadilan iklim dan aksi perlawanan atas sikap dan pilihan pengurus negara yang tidak berpihak pada keselamatan rakyat dan lingkungan hidup dengan menjamin adanya solusi berdasarkan keadilan iklim.

Melalui pertemuan seluruh kepala negara di dunia pada perhelatan tahunan Conferene of Party (COP) ke-26 yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia dalam pembahasan terkait iklim, Namun hampir satu minggu pertemuan ini berlangsung, belum terlihat arah pemenuhan target pada Perjanjian Paris agar kenaikan suhu bumi tidak melewati ambang batas 1,50 celcius dalam forum terbesar yang membahas masalah lingkungan tersebut.

Walhi menyayangkan pernyataan Jokowi pada COP 26 tersebut. Pasca itu cuitan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Siti Nurbaya Bakar di Twitter juga menuai kontroversi. Walhi menyadari bahwa perubahan iklim terjadi secara sistematis dan bukan tanpa sebab.

Jokowi harusnya sadar, kekuatan korporasi bukan untuk ditakuti tetapi sebaliknya korporasi harus tunduk pada negara atas nama kedaulatan negara dan Pancasila.

WALHI Bengkulu bersama Gerakan Pemuda Bengkulu yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan lingkungan melakukan aksi sebagai bentuk respon dari pelaksanaan COP-26 dan juga sebagai pengingat Kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu agar lebih serius dalam menyikapi krisis iklim yang terjadi. Ini bukanlah semata gerakan ceremonial, namun kita berbicara keadilan antar generasi hari ini dan mendatang.

BENCANA DI PUSAT IKLIM DUNIA.

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Thu, 4 Nov 2021 04:49:00 -0700

Perdagangan Karbon adalah Solusi Palsu Mengatasi Krisis Iklim (sikap koalisi masyarakat sipil atas pembahasan perdagangan karbon pada COP26 di Glasgow

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Wed, 3 Nov 2021 03:15:00 -0700

Penanganan Sampah Pantai Bengkulu

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 22 Apr 2021 21:29:00 -0700

Kota Bengkulu memiliki potensi dan peluang dalam bidang pariwisata kawasan pantai untuk menjadi kawasan wisata unggulan. Sebagai faktanya kawasan pesisir pantai disepanjang kota Bengkulu tidak terlepas dari persoalan pencemaran sampah, hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah kota Bengkulu untuk menyelesaikan penanganan persoalan sampah di kota bengkulu. Pencemaran sampah sangat berdampak bagi manusia dan lingkungan sekitar. Terkhusus sampah yang berada di wilayah sepanjang Pantai Bengkulu diantaranya Pantai Panjang, Pantai Berkas, dan Pantai Zakat berdampak terhadap semakin rendahnya kualitas air bersih di sepanjang Pantai Bengkulu.

Pencemaran sampah bukan hanya pada wilayah tempat-tempat kawasan pantai namun juga terparah pada wilayah ekosistem mangrove di Bengkulu ada empat kecamatan sebagai habitat mangrove, yaitu Gading Cempaka, Kampung Melayu, Muara Bangka Hulu, dan Sungai Serut. Terdata, mangrove di wilayah ini dengan kondisi baik seluas 764 hektar. Namun kawasan kritisnya tak kalah banyak, di luar kawasan konservasi terdata 146 hektar, dan di dalam kawasan 72 hektar. Penyumbang luasan kritis terbanyak di Kecamatan Kampung Melayu, 127 hektar di luar kawasan konservasi dan 67 hektar di kawasan konservasi.

Kawasan hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir Kota Bengkulu mampu menyerap atau menyimpan karbon hingga 3.652 ton. “Kawasan hutan ini mampu berperan besar dalam mitigasi pemanasan global karena bisa menyimpan karbon hingga 18,53 ton per Hektare,” kata Gunggung Senoaji, akademisi Universitas Bengkulu di Bengkul, akan tetapi situasinya saat ini sangat kritis karena hutan mangrove di bengkulu saat ini terjadi pencemaran sampah yang sudah sangat mengkhawatirkan.

Hasil wawancara dengan masyarakat didapatkan bahwa program dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah tidak berlangsung lama hingga sampai sekarang tanpa diketahui alasan yang jelas sehingga tidak dilakukan pengelolaan sampah secara lebih lanjut dan terpadu hingga sekarang. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah pada Bab III mengenai Tugas dan wewenang pemerintah menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah, salah satunya yaitu mengadakan program dan penyuluhan. Program dan penyuluhan ini bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah supaya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Sehingga program dan penyuluhan ini harus terus ditegakkn supaya tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik.

Dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah di Kawasan pesisir masih sangat kurang, karena masih minimnya fasilitas, sumber daya manusia dan sumber dana dari pemerintah Kota Bengkulu. Fakta di lapangan bahwa masyarakat dikawasan pesisir terbiasa dengan membuang sampah dipantai, menumpuk sampah pada suatu tempat seperti dipinggir jalan, di muara sungai ataupun di lahan-lahan kosong. Tidak tersedianya sarana penampungan awal sampah ini tentulah proses selanjutnya dalam pengurangan dan penanganan sampah akan semakin sulit. Keadaan ini belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pemerintah memiliki wewenang menyediakan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.

Dalam beberapa bulan terakhir, kota Bengkulu menjadi viral terkait dengan video rekaman IRT yang melakukan pembuangan sampah secara sengaja di kawasan pesisir Pantai Panjang. Berkaitan dengan hal itu, pemda kota Bengkulu ingin memberikan sanksi sesuai Perda yang berlaku yakni kurungan selama 3 bulan dan atau denda sebesar Rp 5 juta ke ibu tersebut. niat tersebut diurungkan karena berbagai pertimbangan dan hanya memberikan sanksi sosial saja dan akhirnya sanksi sosial yang diterima oleh IRT tersebut membersihkan sampah bersama pemda kota Bengkulu.

Kontribusi dan Tanggung Jawab Produsen Sampah Plastik

Hasil inventarisasi WALHI Bengkulu terkait jenis sampah di tempat wisata dan hutan mangrove ditemukan sebanyak 2.093 sampah plastik dari 167 merek dengan beberap produsen antara lain Unilever 21 %, kemudian Indofood 17 %, Wings 16 %, Danone 13 %, OT 12 %, Coca – cola 11 % Mayora 10 %. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa Produk sampah plastik cukup besar dalam memnyumbangkan permasalahan sampah di kota Bengkulu.

Melihat kondisi ini sudah selayaknya produsen sampah plastik ikut bertanggung jawab atas produknya agar tidak mencemari lingkungan. Tanggung jawab produsen berupa Extended Producers Responsibility ( EPR ) sudah seharusnya dipertegas oleh pemerintah sehingga tanggung jawab produk diperluas di luar emisi dan limbah namun juga manajemen produk setelah dibuang sesuai amanat dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

Namun dalam prakteknya penerapan EPR bukanlah sebuah kewajiban dan masih dilakukan secara sukarela, sehingga kebijakan yang telah diatur tidak dapat berjalan sesuai harapan. Ini disebabkan karena produsen beranggapan penerapan EPR akan menaikan ongkos produksi dan produsen juga beralasan pengelolaan sampah plastik juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

PULIHKAN MANGROVE, PULIHKAN BENGKULU

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 22 Apr 2021 20:23:00 -0700

Oleh : Dodi Faisal, Kadep Kelembagaan dan PME WALHI Bengkulu

Seluas 164 hektar hutan mangrove di Provinsi Bengkulu dalam kondisi rusak. Sedangkan dalam kondisi baik terdata 2.274,9 hektar dan kondisi sedang sebanyak 166,05 hektar dari total kawasan hutan mangrove yang mencapai 2.604,95 hektar. Kondisi kawasan mangrove ini kemudian berpengaruh besar dalam peran penting mangrove sebagai penjaga keseimbangan antara ekosistem darat dan perairan di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Melihat permasalahan tersebut, sudah seharusnya pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas sebagai upaya konservasi dan kepastian rencana zonasi hutan mangrove, rehabilitasi kawasan mangrove dan edukasi kepada kelompok masyarakat untuk penguatan pengembangan matapencaharian alternative disekitar kawasan mangrove.

Secara geografis Provinsi Bengkulu memiliki hutan pantai dan hutan mangrove yang luasannya mulai menyusut akibat aktifitas pembangunan yang tidak berorientasi pada perlindungan kawasan.Provinsi Bengkulu menjadi bagian dari sebaran ekosistem mangrove Indonesia yang tersebar di wilayah pesisir terutama Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Secara geografis Provinsi Bengkulu sebagai salah satu wilayah kemaritiman yang mempunyai wilayah pesisir dengan luas perairan (laut) mencapai kurang lebih 12.335,2 km² dan panjang garis pantai mencapai kurang lebih 525 km serta yang sebagian besar wilayahnya berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

Program rehabilitasi mangrove nasional dengan target 620 ribu hektar sampai tahun 2024 yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sebenarnya dapat menjadi momentum untuk memperbaiki ekosistem mangrove . Untuk tahun 2021 ditargetkan seluas 124 ribu hektar yang akan dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM ) bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK ) dan Kementrian Kelautan dan Perikanan KKP ).

Sumber :WALHI Bengkulu, 2020

Sementara Provinsi Bengkulu pada bulan November tahun 2020, telah melakukan penanaman mangrove seluas 50 hektar yang antara lain di Taman Wisata Alam Pantai Panjang seluas 9 hektar, Kelurahan Padang Serai 2 hektar, Kelurahan Beringin Raya 5 hektar dan Desa Tawang Rejo Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma seluas 34 hektar. Padat karya penanaman mangrove ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN ) di 34 Provinsi dengan total penanaman 15 ribu hektar.

Mangrove untuk Mitigasi Bencana

Kawasan sepanjang pesisir barat Bengkulu merupakan daerah paling rawan saat ini, karena daerah ini paling dekat dengan segmen Mentawai yang sangat aktif kegempaannya. Menurut para ahli gempa dan tsunami serta geologi, segmen Mentawai berada pada periode waktu perulangan sekitar 175 tahunan . Daerah ini pernah dilanda tsunami besar pada tahun 1833 dan akhir-akhir ini aktivitas gempa meningkat tajam di daerah ini. Masalah lain konsentrasi pemukiman penduduk banyak di sepanjang kawasan pantai, karena matapencaharian mereka kebanyakan sebagai petani dan nelayan[1].

Kondisi ini diperparah dengan fenomena Perubahan Iklim yang mempengaruhi itensitas gelombang laut akibat adanya siklon tropis.Walaupun siklon tropis tidak terjadi di wilayah ekuator, namun siklon tropis diyakini dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Provinsi Bengkulu khususnya. Hal ini juga diperkuat oleh BMKG ( Badan Meteorologi dan Geofisika ) dalam laporannya tentang Tern Iklim 2020 dan Perubahan Iklim yang menyimpulkan munculnya gangguan intra-musiman seperti MJO dan siklon tropis yang dapat meningkatkan atau mengurangi jumlah curah hujan dasarian[2].

Salah satu upaya dalam mitigasi bencana di pesisir pantai Provinsi Bengkulu dapat dilakukan dengan melakukan Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Perlindungan berupa Kawasan Sempadan Pantai. Penanaman mangrove sebaiknya dilakukan Sempadan Pantai Kritis, dimana dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 35/Menhut-II/2010 menyebutkan Sempadan Pantai Kritis adalah kawasan pantai tertentu yang kondisinya tidak bervegetasi atau kerapatan vegetasi jarang, dan terjadi abrasi berat atau berpotensi terjadinya abrasi/erosi pantai. Garis sempadan pantai juga merupakan bagian dari kawasan perlindungan setempat selain kawasan sekitar danau / waduk, dan kawasan sekitar mata air sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penetapan Batas Sempadan Pantai dengan mempertimbangkan resiko bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai dan Undang-undang 27 th 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 1 angka 21 dan Pasal 56 Ayat 1 yang menjelaskan Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kemudian Undang-undang 27 th 2007 dalam Pasal 3 menyebutkan(1) Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.(2) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan : a. Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; b. Perlindungan pantai dari erosi atau abrasi; c. Perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya; d. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta; e. Pengaturan akses publik; serta f. Pengaturan untuk saluran air dan limbah [3].

Mangrove dapat menjadi alternative mitigasi bencana di pesisir Provinsi Bengkulu. Rehabilitasi mangrove selain untuk mempertahankan ekosistem di pesisir pantai juga merupakan salah satu

upaya dalam meminimalisir dampak bencana tsunami, banjir dan abrasi yang telah dipraktekan di beberapa daerah. Kemampuan mangrove dalam mitigasi bencana disebabkan struktur vegetasi mangrove yang dapat beradaptasi dan tumbuh pada habitat ekstrim. Adaptasi terjadi pda struktur daun dan perakaran sehingga mangrove mampu berperan dalam mitigasi berbagai bencana di wilayah pesisir pantai.

[1]Suwarsono, 2013 : Optimalisasi Potensi Lokal Desa Rawan Bahaya Tsunami dalam Rangka Mitigasi Menuju Terwujudnya Desa Siaga Bencana Mandiri di Pesisir Provinsi Bengkulu

[2]http://birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2020/02/KEPALA-BMKG-RAPIM-TNI-POLRI-2020-KEPALA-BMKG.pdf

[3]https://desdm.bantenprov.go.id/read/berita/284/PESISIR-BARAT-DAN-DAN-SELATAN-BANTEN-PERLU-PENATAAN-RUANG-BERBASIS-BAHAYA-TSUNAMI.html

Tanah 32 tahun kuasai PT Bio tidak Memberikan Kontibusi Kesejahteraan apa untuk Rakyat di Desa Penyangga.

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Mon, 22 Feb 2021 02:12:00 -0800

Awal masuk kehadiran PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI adalah mulai dari tahun 1982 yang berlokasi di desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang berlokasi di seputaran sungai Penyengat dengan luasan awal ± 150 Ha dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Desa Lubuk Langkap dan Desa Talang Panjang, sebelah selatan berbatasan dengan Tik Kebilan dan Desa Kembang Ayun, sebelah Timur berbatasan dengan Daerah Suka Pindah, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Genting. Pada saat itu Bapak Idrus adalah penggarap lahan tersebut sudah berlangsung selama 30 tahun atau sejak tahun 1950.

Aktifitas awal PT adalah dengan melakukan pembibitan di seputar sungai Penyengat berlangsung sampai dengan tahun1984. Kemudian aktivitas PT sempat berhenti di tahun 1984. PT melanjutkan kembali aktifitas dari tahun 1986 dengan menambah luasan 300 Ha di lokasi Dusun Penyebrang Batu. Masyarakat waktu itu masih menggunakan sistem ladang berpindah. Sistem ladang berpindah tersebut digunakan masyrakat sebagai cara tradiosional karena ketika lahan tersebut digunakan terus menurus maka hasil tanamannya tidak akan maksimal. Setelah 3 tahun diistirahatkan masyrakat akan kembali menggarap lahan tersebut. Masyarakat percaya sistem ini digunakan sebagai cara untuk mengoptimalkan produksi tanaman mereka karena apabila digarap terus menerus maka tingkat kesuburan tanah dan hasil pertanian yang didapatkan tidak akan maksimal. Ketika perusahaan masuk awal tahun 1982 lahan-lahan tersebut dalam posisi tidak digarap oleh masyarakat sehingga perusahaan melakukan aktifitas dengan alasan bahwa mereka sudah memiliki izin prinsip.

Sejak tahun 1982-1988 proses pembebasan lahan oleh perusahaan tidak pernah melakukan pergantian dalam bentuk apapun baik pergantian tanam tumbuh maupun pergantian lahan itu sendiri. Pada tahun 1988 terbit Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pergantian Tanam Tumbuh Masyarakat. Dalam PerGub tersebut Pasal satu (1) ayat lima (5) menyebutkan bahwa pergantian tanam tumbuh untuk lahan yang tidak dikelola dengan baik adalah sebesar Rp 500.000,00. Namun pihak perusahaan waktu itu hanya melakukan pergantian yang menguntungkan pihak perusahaan saja. Di tahun 1982 lokasi kebun masyarakat yang paling berdekatan dengan aktifitas perusahaan disebut masyarakat daerah Suka Pinda dan Dusun Penyebrang Batu. Kebun masyrakat yang berada di lokasi tersebut adalah kebun kopi. Kemudian sejak 1982-1984 pihak perusahaan melakukan pelebaran luasan perusahaan dengan menebang kebun-kebun kopi masyarakat. Pada waktu itu kebun Pak Madsa ditebangi pohon kopinya kemudian Pak Madsa melakukan perlawanan sehingga ada penganiayaan dari pihak perusahaan berupa tebasan celurit di kepala dan sampai sekarang bekas dari tebasan celurit tersebut masih ada.

Tahun 2011 Desa Air Napal, desa Kota Titik, desa Talang Tengah dan desa Tanjung Kepayang sepakat untuk membentuk Forum Warga Semitul. Pada tanggal 15 Februari 2011 masyarakat membentuk Forum Masyarakat Sungai Limau Bersatu (MSLB) yang terdiri dari 14 desa yang berbatasan langsung dengan HGU PT BNT dalam rangka menuntut hak masyarakat atas lahan dan hak atas penghidupan yang layak yang diambil paksa akibat prose Hak Guna Usaha (HGU). Pada 04 April Forum Masyarakat Sungai Limau Bersatu (MSLB) melayangkan surat ke Kementerian HAM dalam rangka menuntuk hak masyarakat. 05 Mei Forum Masyarakat Sungai Limau Bersatu (MSLB) melayangkan surat ke DPRD kabupaten Bengkulu Tengah. Surat tersebut berupa permohonan Pengembalian Tanah Marga di sekitar Perusahaan PT Bio Nusantara Teknologi. Pada tanggal 16 Desember dilakukan mediasi penyelesaian konflik dengan menghasilkan 9 (Sembilan) kesepakatan. Diantara kesepakatan tersebut tidak ada yang berbunyi bahwa perusahaan akan mengembalikan hak ulayat masyarakat dan akhirnya kepala desa Air Napal Riskan Arif tidak menandatangani kesepakatan mediasi tersebut. Bapak Riskan beranggapan bahwa kesepakatan tersebut tidak mengakomodasi tuntutan masyarakat oleh karena itu akhirnya tidak menandatangani kesepakatan tersebut.

Pada tahun 2019 Perusahaan mulai mengalami permasalahan internal berupa pemangkasan jumlah karyawan secara besar-besaran. Menurut keterangan masyarakat PT BNT sudah tidak beroperasi lagi dengan ditandai Pabrik CPO Perusahaan berhenti beroperasi dan lahan-lahan PT BNT sudah tidak dilakukan perawatan lagi bahkan panen sudah tidak dilakukan dan buah-buah sawit akhirnya membusuk saja.

Pada Juni 2020 masyarakat Desa Air Napal berinisiatif melakukan pemetaan desa dalam rangka melanjutkan perjuangan menuntut pengembalian tanah marga oleh PT Bio Nusantara Teknologi. September 2020 ada perwakilan dari PT BNT dan PT Sandabi Indah Lestari (SIL) datang ke masyarakat dalam rangka sosialisasi bahwa mereka akan memperpanjang izin HGU namun tentu saja masyarakat menolak dan akhirnya pihak perusahaan tersebut pergi.

Senin, 22 Februari 2021 Sebanyak 70 Warga desa Air Napal Kecamatan bang Haji Kabupaten bengkulu tengah melakukan pemagaran di jalur akses menuju afdeling 9 PT Bio Nusantara Teknologi. Kegiatan ini diambil oleh warga terkait aktivitas yang terus dilakukan oleh pihak PT bio di lahan yang sekarang dalam status konflik antara masyarakat desa Air Napal dengan pihak PT Bio Nusantara Teknologi. Sedangkan menurut keterangan salah satu warga desa Air Napal Lamri, bahwa dalam pertemuan sebelumnya antara warga desa Air Napal dan PT Bio Nusantara Teknologi yang difasilitasi oleh Pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 16 Desember 2020 disepakati beberapa point kesepakatan diantaranya agar kedua belah pihak menahan diri sebelum proses penyelesaian konflik ini selesai. Salah satu poin penting dari pertemuan tersebut disepakati bahwa akan dibentuk tim penyelesaian konflik yang melibat beberapa unsur dari Pemerintahan Kabupaten bengkulu Tengah dan ATR/BPN Kabupaten bengkulu Tengah.

“Kami belum juga mendapatkan kejelasan terkait tim yang mau dibentuk itu. Tapi pihak PT terus saja melakukan aktivitas. Sudah beberapa hari kami amati sepertinya pihak PT tidak memperdulikan point kesepakatan waktu pertemuan itu” ujar Lamri, salah satu warga Desa Air Napal.

Berdasarkan SK BPN tentang Hak Guna Usaha (HGU) Tanggal 14/08/1989 dengan Nomor 23/HGU/BPN/90 dengan Luasan 5.859 Ha. Izin tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2025. Melihat kondisi ini masyarakat desa Air Napal berinisiatif bersama seluruh warga desa Air Napal untuk mewujudkan gerakan dalam mengembalikan tanah yang dulu menjadi lahan kelola masyarakat agar hak penguasaan tanahnya dikembalikan ke masyarakat. Dalam kesempatan ini warga Desa Air Napal menuntut:

Masyarakat menuntut agar proses penyelesaian konflik harus transparan dan melibatkan masyarakat desa Air Napal dalam Tim Penyelesaian Konflik
Agar Pemerintah bisa mengakomodasi keinginan masyarakat agar tidak memperpanjang HGU PT Bio Nusantara Teknologi
Mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat karena semenjak berdiri kehadiran PT Bio Nusantara teknologi tidak pernah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Analisis dan Kajian Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Wed, 10 Feb 2021 01:56:00 -0800

Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah kurang lebih 2 juta hektar dimana 50 persen merupakan bagian penting dan unik kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Selain itu juga Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis panjang mencapai kurang lebih 525 km. Dari sisa luasan wilayah provinsi Bengkulu tersebut sudah dikuasai oleh perusahaan industri ekstraktif perkebunan skala besar dan pertambangan batubara.

Berdasarkan analisis WALHI Bengkulu (2020) menunjukan bahwa luas izin usaha Pertambangan seluas 259.141,11 ha dan luas izin Hak Guna Usaha Perkebunan skala besar swasta dan Negara seluas 201.568 ha di Provinsi Bengkulu. Sebagai konsekuensi logisnya berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan di Bengkulu. Tren kerusakan lingkungan terus meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah yang cenderung mengeksploitasikan sumberdaya alam dan lingkungan yang ada di provinsi Bengkulu sehingga mengakibatkan menjadi mudah dalam menerbitkan perizinan bagi perusahaan industri ekstraktif perkebunan skala besar dan pertambangan batubara serta mineral tanpa mempertimbangkan dalam lingkungan yang akan terjadi baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Sebagai faktanya provinsi Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami bencana ekologis di beberapa titik kabupaten yaitu banjir dan longsor yang dipengaruhi oleh aktivitas industri ekstraktif yang melakukan pengerukan sumberdaya alam sehingga mengakibatkan kondisi lingkungan hidup semakin kritis.

Dengan adanya aktivitas industri ekstraktif menimbulkan dampak terhadap kekritisan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup di provinsi Bengkulu. Mengenai kondisi tersebut sebenarnya sudah diatur jelas didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 67 bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Pelaksanaan PROPER telah diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seminar dan Lokakarya yang melibatkan peran Perempuan dalam Adaptasi Perubahan Iklim

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Thu, 2 Jul 2020 03:35:00 -0700

Krisis global pandemic Covid 19 yang terjadi sangat luar biasa dan berimbas terhadap multisektor, termasuk sektor pangan. Hal ini menuntut kepedulian dan pemikiran yang jernih dari berbagai pihak sehingga tercipta suatu kebijakan yang relevan dan efektif untuk diterapkan sehingga mampu menyelesaikan dan menanggulangi permasalahan di sektor pangan.Karena didalam kearifan lokal, azas keberlanjutan lebih diutamakan daripada azas keuntungan (profit).

Untuk itu diperlukan alternative ketahanan pangan yang tidak hanya mengandalkan kebijakan Negara. Salah satu caranya adalah penguatan atau optimalisasi kearifan lokal, dimana kearifan lokal sudah terbukti mampu menjaga harmonisasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, serta manusia dengan Sang Pencipta. Sudah saatnya rakyat bergerak menunjukan peran dan kontribusinya dalam menanggulangi ancaman krisis pangan dalam pendemi Covid 19.

Dalam kesempatan ini kemudian WALHI Bengkulu menggagas Seminar yang melibatkan peran Perempuan dalam adaptasi perubahan iklim melalui diskusi online dengan beberapa pihak terkait seperti dari Dinas Ketahanan Pangan, BMKG Provinsi Bengkulu, DLHK Provinsi Bengkulu. Diskusi tersebut di hadiri oleh perwakilan anggota KPPL Resam Mandian Rajo untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang kearifan lokal masyarakat desa Lubuk Resam dalam melakukan praktek-praktek pertanian dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan. Dialog ini bertujuan untuk berbagi informasi tentang kesediaan dan kesiapan Provinsi Bengkulu dalam menghadapi ancaman krisis pangan dalam pandemi Covid 19. Selain itu untuk sebagai media berbagi pengetahuan tentang kearifan lokal warga dalam pengelolaan pangan yang telah diwariskan secara turun temurun.

Kearifan lokal masyarakat desa Lubuk Resam dalam praktek-praktek pertanian yang masyoritas masyarakatnya bertani kopi dan sawah merupakan perpaduan yang cukup harmonis dipertahankan oleh masyarakat sampai saat ini. Seperti misalnya dalam praktek bersawah masyarakat umumnya melakukan penanaman bibit serentak. Hal ini dipercaya masyarakat untuk menghindari hama tikus dan ancaman gagal panen. Kearifan lainnya adalah dengan melakukan arisan hasil panen guna menjaga stok pangan yaitu beras untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat desa Lubuk Resam pada dasarnya tidak pernah menjual beras karena hasil dari bersawah tersebut digunakan untuk kebutuhan dalam rumah tangga saja. Setelah melakukan penghitungan terhadap kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, dan hasil pertanian tersebut dapat mencukupi sampai panen musim berikutnya barulah masyarakat dengan berani menjual beras untuk tambahan pendapatan selain dari hasil kopi.

Corona bagi BUMI

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Wed, 22 Apr 2020 04:23:00 -0700

Dalam rangka memperingati hari Bumi kita selalu menggaungkan bagaimana sikap kita terhadap perbaikan kelestarian Bumi demi menjaga keberlangsungan kehidupan di Bumi. Berbagai contoh nyata yaitu dengan ajakan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan yang bisa menyebabkan berbagai macam bencana ekologis seperti banjir akibat dari pengrusakan hutan di daerah hulu sungai. Di tahun 2020, ada fenomena besar yang melanda Bumi tentunya kita tahu yaitu wabah pandemic Covid-19. Fenomena ini telah menyita perhatian seluruh manusia Bumi tidak terkecuali.

Fenomena pandemi telah merubah sikap kita terhadap aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Semisal kita tidak lagi bebas berpergian dan yang paling terasa adalah dari sector ekonomi dunia yang melambat. Dari sisi Lingkungan terlihat polusi udara yang berkurang drastic akibat dari fenomena ini. Badan antariksa NASA dan Esa menyebut kadar berbahaya di langit China menurun. Pertanyaan lalu muncul Apakah berarti kehadiran virus corona punya dampak positif terhadap lingkungan?

Di sisi lain, Para ilmuwan berpendapat bahwa virus corona punya dampak negative bagi lingkungan. Alasannyan adalah bahwa sejarah mencatat pada masa lalu saat terjadi perang dunia yang mana merupakan salah satu fenomena besar efeknya tidak bertahan lama terutama pada laju perubahan iklim. Penurunan udara pernah terjadi ketika ekonomi dunia melambat akibat dari perang dunia. Namun ketika ekonomi mulai membaik polusi kembali meningkat seiring dengan membaiknya ekonomi dunia.

Seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka memerangi laju penyebaran virus corona salah satunya yaitu dengan berkegiatan di rumah atau dengan istilah Work From Home. Saat manusia berdiam di rumah, penggunaan energy listrik untuk aktifitas bekerja, hiburan dan keperluan rumah tangga berlipat ganda. Hal tersebut menjurus kepada penggunaan energy berlebihan.

Seiring dengan berbagai usaha dan kebijakan yang diterapkan dalam rangka memerangi laju penyebaran virus corona kita tetap harus mengantisipasi pasca pandemic ini berlalu. Pengunaan energy berlebih bisa di minimalisir dengan mengalihkan aktifitas kebutuhan hiburan dirumah misalnya saja dengan berbagai aktifitas produktif yang bisa lakukan seperti menyiapkan lahan pekarangan rumah dengan konsep mini garden yang bisa kita maksimalkan dengan menanam sayur-sayuran. Selain untuk meminimalisir penggunaan energy berlebih, hal tersebut erat kaitannya dalam usaha menyiapkan ketahanan pangan.

PELANGGARAN CV. MARANTIKA PADA IZIN LOKASI PERKEBUNAN SAWIT PT. CITRASAWIT HIJAU SUBUR

noreply@blogger.com (Kesekretariatan) — Thu, 13 Feb 2020 03:02:00 -0800

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan analisis dokumen yang dilakukan WALHI Bengkulu, pada bulan Desember 2019, terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh CV. Marantika pada izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Citrasawit Hijau Subur antara lain :

Izin pemanfaatan kayu CV. Marantika pada izin lokasi perkebunan sawit PT. Citrasawit Hijau Subur diterbitkan pada 26 September 2019 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Bengkulu dengan nomor : 503/01.1040/08/DPMPTSP-P.1/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada CV Marantika pada Izin Lokasi Perkebunan PT Citrasawit Hijau Subur di Kabupaten Kaur dengan luas lokasi 2.406 ha dan target volume 4.408, 77 meter kubik dengan jumlah sebanyak 1.226 batang. CV. Marantika pada tahun 2019, tidak melakukan pemenuhan kewajiban berupa PSDH dan Dana Reboisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 62 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada pasal 30 bahwa pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut (a) melunasi PSDH, DR dan PNT. Menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan selaku pemegang izin pemanfaatan kayu untuk melakukan pemenuhan kewajiban dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara berupa PSDH dan Dana Reboisasi. Pada tahun 2017, setoran penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk PSDH sebesar Rp 20.699.700 dan DR sebesar USD 27.243,48, sedangkan pada tahun 2018, PSDH sebesar Rp 16.599.240 dan DR nihil.

Berdasarkan analisis geospasial WALHI Bengkulu dan koordinat yang diambil dilapangan menunjukan bahwa ada indikasi kuat aktivitas pengambilan kayu diluar konsesi izin IPK Marantika seluas ± 58 ha didalam kawasan HPT Air Kedurang (peta terlampir). Seharusnya trend perubahan tutupan lahan terjadi didalam konsesi IPK Marantika berbarengan dengan kayu yang dikeluarkan perusahaan tersebut, malah dalam waktu bersamaan juga terjadi bukaan didalam kawasan HPT Air Kedurang. Berdasarkan analisis geospatial citra satelit sentinel 7 november 2019, tutupan lahan bekas tebangan kayu didalam konsesi IPK Marantika seluas 79,74 ha.

CV. Marantika Pada Izin Lokasi perkebunan sawit PT. Citrasawit Hijau Subur Tidak Memenuhi Kewajiban Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dari hasil analisis penelusuran pada situs resmi KLHK dengan website https://sipnbp.phpl.menlhk.go.id, menunjukan bahwa CV Marantika pada tahun 2017, melakukan pembayaran Dana Reboisasi kepada negara sebesar USD 27.243,48, untuk nilai pembayaran PSDH CV. Marantika pada tahun 2017 sebesar Rp 20.699.700,-. Kemudian pada tahun 2018, CV. Marantika melakukan pembayaran PSDH kepada Negara sebesar Rp 16.599.240. kemudian pada tahun 2018 Dana Reboisasi CV Marantika yaitu nihil. Selanjutnya Pada tahun 2019, CV. Marantika belum melakukan pemenuhan kewajiban PNBP PSDH dan Dana Reboisasi kepada Negara.

Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) CV. Marantika pada izin lokasi perkebunan sawit PT. Citrasawit Hijau Subur

No Jenis PNBP Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1. PSDH Rp 20.699.700,- Rp 16.599.240,- Nihil

2. Dana Reboisasi USD 27.243,48 Nihil Nihil

Sumber : https://sipnbp.phpl.menlhk.go.id (diakses 18 Desember 2019)

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi KLHK tersebut menunjukan bahwa ada indikasi perusahaan CV. Marantika yang memanfaatkan kayu pada izin lokasi PT. Citrasawit Hijau Subur tidak melakukan pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun 2019 terhitung dari bulan September hingga Desember 2019.

Jika dilihat dari dokumen perizinan Izin Pemanfaatan Kayu CV. Marantika yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/01.1040/08/DPMPTSP-P.1/2019 tentang Pemberian izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Izin Lokasi PT. Citrasawit Hijau Subur Di Kabupaten Kaur pada tanggal 26 September 2019, perusahaan CV. Marantika berkewajiban untuk melakukan pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),

Dana Reboisasi (DR) dan Iuran kehutanan lainnya. Fakta lapangannya menunjukan bahwa CV. Marantika melakukan penebangan kayu dimulai dari bulan September – Desember 2019 hingga saat ini belum melakukan pemenuhan kewajiban dari perusahaan tersebut.

Melihat kondisi sebagaimana tersebut diatas menunjukan bahwa ada indikasi kerugian negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan ada indikasi korupsi SDA dalam penerbitan perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Indikasi Korupsi Sumber Daya Alam dalam Aktivitas Pertambangan Batubara di Provinsi Bengkulu

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 5 Dec 2019 01:06:00 -0800

Keberadaan aktivitas pertambangan PT. Cakrawala Dinamika Energi di kabupaten Bengkulu Utara tentunya menimbulkan banyak pertanyaan, tak terkecuali bagi eksekutif daerah WALHI Bengkulu. Berdasarkan kajian eskekutif daerah WALHI Bengkulu, terdapat beberapa hal yang mengganjal dimulai dari proses penerbitan izin hingga persoalan antara perusahaan sebelumnya dengan masyarakat yang masih berlanjut sampai hari ini.

PT. Cakrawala Dinamika Energi merupakan afiliasi dari PT. Dinamika Selaras Jaya yang sudah mengalihkan kepemilikan IUP Operasi Produksinya pada bulan Mei 2018 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu nomor 503/12.1221.87/112/DPMPTSP/2018 Tentang Persetujuan Penyesuaian dan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara dari PT. Dinamika Selaras Jaya kepada perusahaan afiliasi PT. Cakrawala Dinamika Energi tertanggal 24 Juli 2018.

Saat ini PT. Cakrawala Dinamika Energi sedang melakukan Addendum Andal-RKL – RPL dari dokumen milik perusahaan sebelumnya. Dari temuan eksekutif daerah WALHI Bengkulu, terdapat 3 hal yang perlu disoroti bersama. Pertama, mengenai proses peralihan izin, kedua mengenai pemulihan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan sebelumnya maupun oleh PT. Cakrawala Dinamika Energi, dan yang ketiga berkenaan dengan tumpang tindih status.

Berkenaan dengan proses pengalihan izin antara PT. Dinamika Selaras Jaya menuju PT. Cakrawala Dinamika Energi pada tahun 2018. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Bengkulu menjelaskan bahwa “PT. Cakrawala Dinamika Energi ini didirikan pada 9 April 2018, proses pengalihan izinnya diajukan pada bulan Mei dan disetujui oleh atas nama Gubernur Bengkulu yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu pada 24 Juli 2018. Tetapi pada bulan Januari 2018, pihaknya sudah memproduksi batu bara sebanyak 360.129,99 Metrik Ton dengan nilai 1,5 triliun rupiah. Jadi, dengan siklus seperti ini, bagaimana bisa sebuah perusahaan yang bahkan belum berdiri sudah memproduksi batubara? Apakah bisa seperti itu? Ungkap Beni Ardiansyah.

Kedua, mengenai reklamasi. Pada bulan April hingga September 2018, ditemukan 23 lubang tambang yang 6 diantaranya berada diluar konsesi PT. Cakrawala Dinamika Energi (berdasarkan citra satelit dan peta RBI Genesis Bengkulu). Dalam dokumen Andal PT. Dinamika Selaras Jaya sebelumnya, dicantumkan bahwa mereka mulai melakukan reklamasi dari tahun kedua proses produksi dengan cara menimbun pit – pit yang ada hingga mendekati berakhirnya izin produksi. Namun, pasca pengalihan izin pun lubang bekas galian tambang tersebut bukannya berkurang, malah bertambah dari jumlah sebelumnya yakni 17 lubang.

Pada rapat studi kelayakan Addendum Andal – RKL – RPL, 2 Desember 2019, pihak PT. Cakrawala Dinamika Energi membantah bahwa tidak ada lubang bekas tambang seperti yang disebutkan eksekutif daerah WALHI Bengkulu. Lubang tersebut tidak ada. Terkait reklamasi, mereka menyatakan bahwa sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, mereka telah memberikan jaminan reklamasi kepada negara sesuai peraturan perundangan.

Namun Pengkampanye WALHI Bengkulu, Meike Inda Erlina menegaskan bahwa hal ini terdengar aneh. Lubang tambang yang ditemukan dari citra satelit tidaklah mungkin direkayasa, “jadi itu lubang siapa? Kalau dikatakan PT. Cakrawala Dinamika Energi mengatakan tidak pernah meninggalkan lubang bekas galian, lalu bagaimana caranya bisa mereka mengeruk batubara yang ada didalam? Secara otomatis, apapun yang ada dan yang terjadi di konsesi tambang merupakan tanggung jawab si pemegang IUP. Jadi tidak bisa mengelak atau lempar – lemparan tanggung jawab seperti itu.” Tukas Meike.

Terkait reklamasi, bahwa benar memang perusahaan harus memberikan jaminan reklamasi seperti yang diatur dalam PP RI No 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang; BAB VI Jaminan Reklamasi dan Pascatambang pasal 32 menjelaskan bahwa penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi. Artinya jelas, pemberian jaminan reklamasi tidak mengurangi kewajiban PT. Cakrawala Dinamika Energi maupun perusahaan sebelumnya melakukan reklamasi.

Ketiga, terkait persoalan tumpang tindih IUP Pertambangan dan HGU Perkebunan serta lahan masyarakat. Dalam konsesi tersebut ditemukan hak atas tanah dari pihak lainnya yakni PT. Sandabi Indah Lestari, PT. Julang Oca Permana dan masyarakat sepanjangan DAS Bintunan dan DAS Sebayur. Pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka telah membuat kesepakatan bersama kedua perusahaan, dan juga pihak masyarakat. Namun ketika pihak eksekutif daerah WALHI Bengkulu meminta diperlihatkan bukti kesepakatan tersebut, pihak perusahaan berkilah bahwa itu adalah dokumen private dan tidak bisa dilihat.

Pernyataan tesebut semakin menimbulkan tanda tanya, sebab beberapa waktu lalu terjadi penolakan dari masyarakat yang desanya berada di sepanjang DAS Bintunan dan DAS Sebayur. Tumpang tindih ini telah diatur mekanismenya dalam PP RI Nomor 32 Tahun 1969 Bagian kedua tata cara memperoleh kuasa pertambangan; Pasal 16 Apabila kuasa pertambangan eksplorasi ataupun eksploitasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama – tama akan mendapatkan penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya, dengan ketentuan pengutamaan diberikan kepada Badan Koperasi; dalam Bab V hak dan kewajiban kuasa pertambangan Pasal 25 ayat 1 Pemegang Kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak atas tanah didalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui lebih dahulu. Dan dalam Pasal 27 ayat 1 disebutkan apabila telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana disebut dalam ayat 1 maka penentunya diserahkan kepada menteri.

“Jika pun pihak perusahaan dan masyarakat bersepakat, mana bukti kesepakatannya? Jangan sampai ini hanya claim sepihak, jika pun ini claim sepihak dan masih terjadi penolakan dari pihak – pihak yang haknya ada diatas tanah tersebut, maka ini harus diselesaikan terlebih dahulu bila perlu menteri yang menyelesaikannya.” Tutup Meike.

Sehingga dari beberapa temuan tersebut baik secara administrasi maupun substansi eksekutif daerah Bengkulu menolak Addendum Andal – RKL – RPL. Secara administrasi, banyak wilayah desa yang dimasukkan dalam konsesi PT. Cakrawala Dinamika Energi tidak sesuai dengan yang di lapangan, lalu lampiran – lampiran yang dibutuhkan dalam dokumen tidak dilampirkan, penyusunan dokumen terkesan copy paste dan buru – buru padahal mereka sudah beroperasi hampir 2 tahun. Secara substansi, proses pengalihan izin dari PT. Dinamika Selaras Jaya menuju PT. Cakrawala Dinamika Energi sangat sengkarut, ketiga, tumpang tindih antara IUP, HGU, dan lahan masyarakat yang dimulai sejak PT. Dinamika Selaras Jaya menuju PT. Cakrawala Dinamika Energi terkesan ada yang ditutupi. Oleh karena itu, eksekutif daerah WALHI Bengkulu meminta pemerintah provinsi yang berwenang untuk meninjau kembali izin tersebut, mengevaluasi dan melakukan penegakan hukum. Jika pemerintah tidak melakukan peninjauan kembali, evaluasi dan penegakan hukum, didukung dengan temuan – temuan eksekutif daerah WALHI Bengkulu tersebut, maka sangat besar indikasi korupsi sumber daya alam dalam hal ini adanya praktik suap menyuap antara pengusaha dengan pemerintah daerah di sektor tersebut.

BENGKULU LAHAN BASAH PARA EKSPLOITATOR !

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 7 Nov 2019 21:56:00 -0800

Selamat datang di provinsi Bengkulu. Para pemimpinnya ramah - ramah. Iya pemimpin Bengkulu sangat ramah dengan investor terutama investor tambang dan perkebunan sawit. Tapi sayangnya, tidak ramah dengan lingkungan dan keselamatan masyarakat Bengkulu.

Sila cek video https://www.youtube.com/watch?v=JPTQzufKBfg&t=31s ya untuk mengenal lebih jauh pemimpin kami yang baik budinya kepada EKSPLOITATOR. Sampai doi lupa balas budi ke alam semesta karena sudah memberikan air, tanah, pangan dan sumber kehidupan lainnya secara cuma - cuma tanpa syarat bagi - bagi izin saat PIlKADA. Oopss 😁

PORWIL SUMATERA 2019 DITUNGGANGI KORPORASI

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 7 Nov 2019 04:49:00 -0800

PORWIL SUMATERA 2019 DITUNGGANGI KORPORASI

Masih ingat dengan Usulan Pelepasan Hutan Bengkulu? Atau masih ingat dengan Banjir Bengkulu 27 April 2019? Kali ini giliran agenda bergengsi Pekan Olahraga Wilayah Sumatera 2019 turut ditunggangi KORPORASI Loh, terutama korporasi "Batu Bara". Iyakah? Lah iya, orang jelas sekali diumbar - umbar oleh Gubernur provinsi Bengkulu siapa donaturnya. Celakanya, nama - nama perusahaan yang menjadi DONATUR dalam agenda tersebut diberikan apresiasi. Tidak tanggung - tanggung, mereka dibuatkan batu prasasti. Miris kan ya? Banget.

Bagaimana kabar BANJIR BENGKULU 27 APRIL 2019? Mereka pura - pura lupa bahwa banjir tersebut adalah dampak turunan dari eksploitasi yang dilakukan oleh KORPORASI PENDONOR tersebut terhadap HUTAN BENGKULU. Jelas, sangat jelas, pemerintah provinsi Bengkulu lebih PRO pada KORPORASI ketimbang keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka bermesraan dibalik layar maupun dihadapan rakyat yang terdampak.

Jangan Lupa dan Jangan Luput!

Sebentar lagi PILKADA 2020, Hati - hati dengan image yang sedang dibangun aparatur negara. Masalah kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan korbannya saja diabaikan, apalagi nanti kamu yang memilih dia, ya kamu.

Aksi hari bumi, WALHI BENGKULU ingatkan krisis lingkungan di provinsi Bengkulu;

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 23 Apr 2018 02:18:00 -0700

Aksi hari bumi, WALHI BENGKULU ingatkan krisis lingkungan di provinsi Bengkulu;

Bengkulu, Senin/23 April 2018 - Kondisi lingkungan hidup di provinsi Bengkulu saat ini sangat memprihatinkan. Diantaranya terjadi pencemaran sungai Bengkulu secara terus menerus oleh limbah batu bara, pengurangan tutupan kawasan hutan, abrasi pantai, berkurangnya populasi satwa langkah, dan lain-lain.

Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurag berpihak kepada lingkungan dengan membiarkan aksi pengrusakan lingkugan yang dilakukan oleh perusahaan tambang dan perkebunan. Ditambah dengan kurangnya rasa tanggung jawab korporasi terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Menurut catatan WALHI Bengkulu, terdapat 12 perusahaan pertambangan yang melakukan operasi produksi di kawasan hutan dan 11 izin pertambagan dalam tahap Eksplorasi. aktivitas perusahaan tambang ini telah meyebabkan terjadinya kerusakan hutan. Disamping itu ada beberapa perusahaan terindikasi tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat menyebabkan kerugian negara.

“kami mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan pertambangan dalam kawasan hutan dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum dan tidak lagi merekomendasikan penerbitan izin usaha pertambangan dalam kawasan hutan” ujar Teo Reffelsen, Manager Analisis Kebijakan Publik dan Hukum Lingkungan WALHI Bengkulu.

Selain itu terjadi pencemaran, pengerusakan dan bedampak pada kerusakan permanen sungai-sungai di provinsi Bengkulu.

“perlu pemulihan lingkungan hidup, pertama, sungai yang sudah tercemar akibat pertambangan batubara adalah sungai air Bengkulu, yang menjadi bahan baku utama air PDAM masyarakat kota, pemerintah harus memberi tindakan tegas kepada pelaku pencemaran dengan menyeret para pengusaha tersebut ke meja hijau atau secara administrasi mencabut seluruh izin pertambangan di sepanjang sungai Bengkulu, kedua ada dua sungai yang sudah rusak akibat pertambangan pasir batu, yakni; sungai air padang guci di kaur dan sungai air petai di Bengkulu utara, tidak hanya merusak sunngai tapi juga merugikan ekonomi masyarakat sekitar sungai”. Ujar Teo Reffelsen, Manager Analisis kebijakan Publik dan Hukum Lingkungan WALHI Bengkulu.

selain itu, beberapa kebijakan pemerintah yang dapat menjadi ancaman bagi lingkungan dan masyarakat, diantaranya kebijakan pemberian izin pembagunan PLTU batubara di kelurahan teluk sepang, kota Bengkulu yang dapat menyebabkan terjadi pecemaran udara, laut dan darat. Serta tidak ada perlidugan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari eksploitasi perusahaan tambang pasir besi.

Masifnya perusahaan pertambagan megeksploitasi SDA di provinsi begnkulu ini tidak lepas dari peran lembaga keuangan. yang mana sebagian modal untuk megeruk sumber daya alam berasal dari pinjaman Bank-Bank.

Di aksi hari bumi ini , yang diperingati tanggal 22 april 2018 ini, WALHI Bengkulu juga mengingatkan lembaga keuangan juga berperan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini.

“Kami memita lembaga keuangan untuk tidak memberikan dan mengentikan pinjaman modal kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pelaggaran Hukum, HAM dan pengerusakan ligkungan “ Pungkasnya.

EARTH Day 2018

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 21 Apr 2018 22:28:00 -0700

"WALHI Bengkulu : harus ada komitmen, kebijakan dan Tim Khusus di tingkat provinsi untuk menyelesaikan Konflik Agraria'

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 23 Mar 2018 21:14:00 -0700

Bengkulu (24/03/18). Konflik agraria adalah akibat kebjiakan negara yang berdampak sosial luas dan secara langsung menjadi batu penganjal upaya mensejahterakan rakyat di Provinsi Bengkulu, karena konflik tersebut berakibat pada hilangnya hak-hak masyarakat atas tanah, kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi, bahkan tak jarang masyarakat mengalami intimidasi, kriminalisasi dari tindakan refresif negara dan korporasi.

Hasil pertemuan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan maupun dengan kawasan hutan bersama Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (PPKA) Kantor Staff Presiden (KSP) RI, dan beberapa NGO's di kantor Eksekutif Daerah WALHI Bengkulu, diketahui setidaknya konflik agraria terjadi di semua wilayah kabupaten, yakni; Kabupaten seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Kepahiyang, Kabupaten Bengkulu utara, Kabupaten Bengkulu selatan dan Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam nawacita presiden Jokowi reforma agraria merupakan program prioritas nasional 2016-2019 dengan target refoma agraria 9 juta ha dan 12,7 ha akses perhutanan sosial. Eksekutif Daerah WALHI Bengkulu menilai perlu kebijakan dan komitmen dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang konsisten untuk menghentikan konflik tersebut, Manajer Analisis Kebijakan Publik dan hukum Lingkungan WALHI Bengkulu, Teo Reffelsen;

" Selain menjadi nawacita Presiden Jokowi secara nasional, agenda reforma agraria juga harus menjadi agenda prioritas di daerah, bahkan jauh sebelum nawacita didengungkan sebenarnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban membantu melaksanakan sepenuhnya pembaruan agraria untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan kepemilikan lahan sesuai dengan mandat UUPA " -

Pada hari kamis (22/03/18) Tim PPKA Kantor Staf Presiden (KSP) RI sudah melakukan pertemuan bersama pemda dan verifikasi lapangan atas laporan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan sawit di kabupaten seluma. Sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu masyarakat di 4 Desa; Desa Tumbuan, Desa Talang Prapat, Desa Lunjuk, dan Desa Lubuk Sandi di Kabupaten seluma berkonflik dengan PT. Sandabi Indah Lestari, namun belum ada upaya penyelesaian secara konsisten oleh pemerintah daerah. Kehadiran Tim PPKA KSP RI ini diharapkan dapat menjelaskan peran dan kewajiban pemerintah daerah sehingga kasus bisa diselesaikan dan dapat menjadi prototype peyelesaian kasus-kasus lainnya di Provinsi Bengkulu.

" pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Bengkulu sangat ditentukan pada komitmen yang kuat dan kebijakan yang konsisten, serta berpihak kepada masyarakat/desa. dan harus dipastikan juga keterlibatan masyarakat yang berkonflik, jika tidak seperti itu kita akan sama-sama membaca buku "Dimana ada Perusahaan disana ada penidasan, dimana ada kawasan hutan disana ada persoalan", jika pemerintah salah salah mengambil lagkah maka barisan kemiskinan dan ketimpangan akan semakin panjang"-

Kebijakan pemerintah provinsi Bengkulu terkait reforma agraria sangat menentukan nasib masyarakat/desa kedepan, mengatasi kemiskinan dan ketimpangan atau memperpanjang barisannya.

" Dari komitmen yang kuat dan kebijakan yang konsisten tersebut dan untuk mempercepat penyeleaian konflik maka Pemerintah Provinsi harus membuat Tim khusus penyelesaian konflik di tingkat provinsi, yang melibatkan masyarakat, dan berangkat dari fakta-fakta di lapangan ".