PEKALONGAN, WARTADESA. — Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekalongan terus menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kemudahan administrasi hingga layanan aduan kini disajikan secara cepat, transparan, profesional, dan tetap mengedepankan pendekatan yang ramah serta humanis.

Salah satu bentuk layanan publik yang menjadi tumpuan warga adalah penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK). Layanan ini diperuntukkan bagi warga yang kehilangan dokumen atau barang penting—seperti KTP, Kartu Keluarga, SIM, STNK, buku tabungan, hingga ijazah—sebagai syarat utama pengurusan dokumen pengganti.

"Dengan mengedepankan semangat melayani dengan tulus dan profesional, masyarakat diharapkan dapat merasakan kehadiran polisi bukan hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan solusi atas berbagai kebutuhan pelayanan," tulis pihak Polresta Pekalongan dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Focus Utama Layanan Publik Polresta Pekalongan

Untuk memastikan proses administrasi berjalan efektif dan tidak berbelit-belit, Polresta Pekalongan berfokus pada beberapa poin pelayanan utama:

• Penerbitan SKTLK: Pelayanan cepat untuk pembuatan surat keterangan kehilangan berbagai dokumen penting.

• Penerimaan Laporan & Pengaduan: Wadah responsif bagi warga yang membutuhkan penanganan perkara atau konsultasi hukum.

• Sikap Humanis & Edukatif: Petugas memberikan kejelasan informasi mengenai syarat, prosedur, dan tahapan pelayanan agar warga merasa nyaman.

• Keterbukaan Saluran Komunikasi: Masyarakat diimbau untuk aktif memanfaatkan saluran resmi kepolisian dalam menyampaikan pengaduan maupun pertanyaan.

Mendorong Kepercayaan Masyarakat

Pembenahan sistem kerja yang berkelanjutan ini merupakan langkah nyata Polresta Pekalongan dalam membangun public trust (kepercayaan masyarakat). Lewat pelayanan yang semakin tepat, transparan, dan mudah dijangkau, institusi kepolisian bertekad untuk terus menjadi pengayom yang selalu siap memberikan kemudahan bagi warga Pekalongan. (Andi Purwandi)

Posting Polresta Pekalongan Terus Utamakan Pelayanan Prima kepada Masyarakat ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

PEKALONGAN — Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan, terus menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di bawah kepemimpinan Lurah Gilang, seluruh jajaran kelurahan berupaya menghadirkan layanan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga bersih, transparan, serta berorientasi penuh pada kebutuhan warga.

Lurah Padukuhan Kraton, Gilang, menegaskan bahwa kemudahan akses administrasi bagi masyarakat adalah prioritas utama. Menurutnya, birokrasi di tingkat kelurahan harus bisa menyesuaikan diri dengan dinamika dan kesibukan masyarakat saat ini.

“Kami bersama jajaran akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami juga terus melakukan pembenahan agar pelayanan bisa lebih cepat dan efisien,” ujar Gilang, Rabu (19/8/2026).

Langkah Strategis dan Pembenahan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan pelayanan prima tersebut, Kelurahan Padukuhan Kraton tidak hanya berfokus pada kecepatan, tetapi juga melakukan pembenahan sistem kerja secara berkesinambungan. Langkah-langkah utama yang disoroti antara lain:

• Efisiensi Waktu: Memangkas prosedur yang berbelit-belit agar warga yang memiliki kesibukan dapat mengurus administrasi dengan lancar.

• Evaluasi Sistem Kerja: Melakukan penataan internal guna menciptakan tata kelola pelayanan yang semakin profesional.

• Sikap Responsif dan Ramah: Menekankan pentingnya tanggung jawab, keramahan, dan ketepatan tanggap dari para staf pelayan publik.

Menjaga Kepercayaan Publik

Bagi jajaran Kelurahan Padukuhan Kraton, kepuasan masyarakat adalah tolok ukur keberhasilan utama dari tugas-tugas pemerintahan di tingkat lokal.

“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat merasa dilayani dengan baik. Kami akan terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin cepat, mudah, dan efisien,” pungkas Gilang.

Melalui komitmen dan pembenahan yang terus berjalan ini, Kelurahan Padukuhan Kraton optimistis dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi percontohan layanan publik yang handal di wilayah Pekalongan. (Andi Purwandi)

Posting Kelurahan Padukuhan Kraton Utamakan Pelayanan Prima bagi Masyarakat ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

KAJEN, PEKALONGAN, WARTADESA. – Polres Pekalongan resmi meluncurkan program Polda Jateng Peduli CTEV (Congenital Talipes Equinovarus) atau penanganan kaki bermasalah (kaki pengkor), Selasa (18/8/2026). Acara yang berlangsung di Aula Setia Polres Pekalongan, Jalan Rinjani Nomor 1, Kajen ini menjadi wadah sinergi lintas sektoral untuk menangani isu kemanusiaan.

Dalam meluncurkan program tersebut, Polres Pekalongan menggandeng berbagai instansi dan organisasi masyarakat, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS, Bidang Kesehatan Masyarakat, IDI, IBI, Baznas, hingga organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, 'Aisyiyah, dan Muslimat NU Kabupaten Pekalongan.

Investasi Masa Depan Generasi Muda

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Mulyono (yang akrab sapa Pak Mul), hadir dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Pekalongan atas inisiatif kolaboratif ini.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Polres Pekalongan atas kepercayaan dan ruang sinergi yang diberikan kepada Muhammadiyah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan keberkahan atas ikhtiar baik kita bersama,” ujar Pak Mul.

Menurut Pak Mul, penanganan kaki pengkor bukan sekadar penanganan medis biasa, melainkan langkah krusial yang berdampak langsung pada masa depan anak, rasa percaya diri, akses pendidikan, hingga kehidupan sosial dan ekonomi mereka kelak.

Ia menegaskan bahwa anak yang terlahir dengan keterbatasan fisik tidak boleh kehilangan kesempatan untuk tumbuh, belajar, bermain, dan meraih cita-citanya.

Memaksimalkan Jaringan hingga Akar Rumput

Sinergi di tingkat daerah ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama (MoU) yang telah terjalin di tingkat pusat dan provinsi antara Pimpinan Pusat/Wilayah Muhammadiyah dengan Polri/Polda Jateng.

Pak Mul menekankan pentingnya peran jaringan Muhammadiyah yang luas—mulai dari rumah sakit, klinik, lembaga pendidikan, organisasi otonom, jaringan ranting, hingga Lazismu—sebagai perpanjangan tangan di lapangan.

• Mata: Untuk menemukan dan mendata anak-anak yang membutuhkan pertolongan.

• Tangan: Untuk mendampingi mereka mendapatkan pelayanan medis yang semestinya.

• Hati: Untuk memastikan anak-anak dan keluarganya tidak merasa sendirian menghadapi kondisi tersebut.

Kolaborasi Nyata untuk Masyarakat

Menutup sambutannya, Pak Mul mengajak seluruh elemen yang hadir untuk mewujudkan kolaborasi nyata yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas.

“Negara dan masyarakat tidak boleh membiarkan seorang anak berjalan sendirian menghadapi keterbatasannya. Kita berharap ikhtiar ini menjadi jalan bagi lahirnya anak-anak yang lebih sehat, percaya diri, dan optimis menatap masa depan,” pungkasnya. (Nanang)

Posting Gandeng Muhammadiyah dan Berbagai Elemen, Polres Pekalongan Luncurkan Program Peduli Kaki Bermasalah ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

KENDAL, Wartadesa, 18 Agustus 2026 – Seekor trenggiling (Manis javanica) yang sempat masuk ke area pemukiman warga di Dusun Paturen, Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kendal, akhirnya berhasil dievakuasi dan dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya pada Senin malam (17/8/2026). Aksi cepat warga setempat dan koordinasi yang baik antarinstansi menjadi kunci keberhasilan penyelamatan satwa yang terancam punah tersebut.

Satwa pemalu tersebut pertama kali ditemukan warga saat berjalan masuk ke kawasan pemukiman pada Senin (17/8/2026). Guna menghindari bahaya maupun potensi stres pada hewan, warga bergegas mengamankannya. Seorang warga setempat yang juga bertugas di Pemadam Kebakaran (Damkar) Unit Sukorejo berinisiatif menyediakan tempat penampungan sementara yang aman.

Laporan penemuan ini segera diteruskan ke petugas Polsek Patean. Pihak kepolisian lantas berkoordinasi dengan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) untuk memeriksa kondisi kesehatan satwa, sekaligus melapor ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah.

Berdasarkan rekomendasi BKSDA Jateng, trenggiling disarankan untuk segera dirilis kembali ke habitat terdekat. Relawan pemerhati satwa dari Kecamatan Sukorejo dan Patean bergerak cepat membawa satwa nocturnal tersebut ke kawasan hutan terdekat pada malam hari itu juga demi menjaga insting dan sifat alaminya.

Rokhimin, warga sekaligus petugas Damkar Unit Sukorejo yang terlibat langsung, mengungkapkan rasa syukurnya atas sinergi seluruh pihak.

"Saat melihat trenggiling masuk ke kampung, fokus utama kami adalah memastikan satwa ini aman dan tidak stres. Karena sifatnya yang sensitif, saya langsung siapkan kandang sementara yang kondusif sebelum berkoordinasi dengan pihak berwajib. Alhamdulillah, semua pihak bergerak cepat sehingga malam itu juga si trenggiling bisa langsung 'pulang' ke rumah aslinya di hutan," ujar Rokhimin.

Status Konservasi Trenggiling

Masyarakat perlu memahami bahwa Trenggiling Jawa (Manis javanica) merupakan satwa yang dilindungi ketat oleh hukum karena populasinya yang kian kritis.

Berdasarkan Red List IUCN (International Union for Conservation of Nature), trenggiling berstatus Critically Endangered (Kritis atau satu langkah menuju kepunahan di alam liar). Satwa ini juga masuk dalam kategori Appendix I CITES, yang berarti dilarang total untuk diperdagangkan secara internasional dalam bentuk apa pun.

Ancaman Sanksi Pidana bagi Pelanggar

Pemerintah Indonesia melarang keras segala bentuk pemeliharaan, perburuan, maupun perdagangan satwa dilindungi ini. Berdasarkan regulasi terbaru dalam UU Nomor 32 Tahun 2024 (Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya):

• Ancaman Pidana Berat: Setiap orang yang sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, maupun memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati (termasuk sisik dan bagian tubuh lainnya) diancam hukuman pidana penjara hingga 15 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar.

• Penegakan Hukum Tegas: Pengetatan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku perburuan liar maupun jaringan perdagangan ilegal bagian tubuh satwa.

Melalui aksi penyelamatan di Desa Pagersari ini, BKSDA Jawa Tengah bersama komunitas relawan berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan trenggiling dari ancaman kepunahan. (Redaksi)

Posting Masuk Pemukiman Warga di Pagersari, Seekor Trenggiling Berhasil Dilepasliarkan Kembali ke Hutan ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

Oleh: apt. Ainun Muthoharoh, M.Farm.

“Kompleksitas terapi menjadi salah satu tantangan penting dalam pelayanan kefarmasian pada pasien DMT2.”

Pendahuluan

Diabetes melitus tipe 2 (DMT2) merupakan penyakit metabolik kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka panjang dan berkesinambungan. DM merupakan masalah global, termasuk di Indonesia. Terhitung sekitar 95% kasus DM tipe 2 di seluruh dunia (Ma & Tong, 2024). Indonesia menempati negara keempat dengan jumlah kasus DM tertinggi (Afifah et al., 2022). Faktor-faktor yang berkorelasi dengan kontrol glikemik yang baik adalah usia yang lebih tua, pendidikan tinggi, aktivitas fisik yang baik, konsumsi alkohol, literasi kesehatan diabetes yang lebih baik, self efficacy, perilaku self-care, tim perawatan diabetes multidisiplin, kepatuhan pengobatan yang tinggi, dan durasi diabetes mellitus (DM > 7 tahun) (Chen et al., 2016) (Zhu et al., 2019) (Yan et al., 2022) (Ong-artborirak et al., 2023). Faktor-faktor kontrol glikemik yang buruk adalah tingkat pendapatan, durasi penyakit, hiperkolesterolemia, kadar LDL yang tinggi, hipertensi, tidak mematuhi diet atau latihan fisik yang direkomendasikan, usia dewasa atau lanjut usia (Shamshirgaran et al., 2017) (Patrick et al., 2021).

Pedoman nasional yang paling sering dikutip untuk tatalaksana DM di Indonesia adalah konsensus dari Persatuan Endokrinologi Indonesia (PERKENI). Penatalaksanaan secara umum bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dapat dicapai dengan melakukan pengendalian glukosa darah, tekanan darah, berat badan, profil lipid dengan pengelolaan yang komprehensif. Penatalaksanaan melalui pendekatan intervensi non farmakologis (edukasi, pola hidup sehat, terapi nutrisi medis, dan aktivitas fisik) dan bersamaan dengan intervensi farmakologis (obat anti hiperglikemia oral dan atau suntikan). Penatalaksaan farmakologis terdiri dari obat oral dan suntikan (PERKENI, 2021). Kompleksitas regimen juga dikaitkan dengan kontrol glikemik yang buruk, meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa regimen yang lebih sederhana dapat meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan pengobatan (Khayyat & Khayyat, 2025).

Metode Penelitian Observasional

Data penelitian pada pasien DMT2 di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Pekalongan memperlihatkan kondisi tersebut. Sebagian besar pasien menggunakan obat dengan frekuensi tiga kali atau lebih per hari. Pola terapi juga menunjukkan penggunaan beberapa kelompok antidiabetes secara bersamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemantauan terapi obat tidak cukup dilakukan hanya pada saat obat diberikan, tetapi membutuhkan tindak lanjut selama pasien menjalani terapi di rumah. Penelitian dilaksanakan di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Pekalongan. Populasi penelitian adalah pasien DMT2 yang didiagnosis oleh dokter spesialis penyakit dalam dan menjalani pengobatan secara rawat jalan.

Pemilihan responden dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. Pasien yang memenuhi kriteria selanjutnya diberikan penjelasan mengenai tujuan, prosedur, manfaat, serta keterlibatan dalam penelitian. Responden yang bersedia mengikuti penelitian memberikan persetujuan melalui informed consent. Teknik pengambilan sampel pada tahap kuantitatif menggunakan convenience sampling procedure dengan mempertimbangkan ketersediaan pasien yang datang ke rumah sakit dan memenuhi kriteria penelitian. Data diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan pengisian instrumen penelitian. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran rekam medis pasien untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik klinis, hasil pemeriksaan, serta terapi obat yang digunakan.

Karakteristik Pengobatan Pasien DMT2

Hasil penelitian terhadap 216 pasien DMT2 menunjukkan bahwa pola pengobatan cukup kompleks. Berdasarkan frekuensi kontrol selama enam bulan terakhir, sebanyak 133 pasien (61,6%) melakukan kontrol ≤6 kali, sedangkan 83 pasien (38,4%) tercatat melakukan kontrol ≥6 kali. Dari aspek frekuensi penggunaan obat, sebanyak 144 pasien (66,7%) menggunakan obat dengan frekuensi ≥3 kali per hari, sedangkan 72 pasien (33,3%) memiliki frekuensi penggunaan ≤3 kali per hari. Data tersebut memberikan gambaran adanya beban regimen terapi yang perlu diperhatikan. Frekuensi penggunaan obat yang tinggi berpotensi meningkatkan tuntutan terhadap pasien untuk mengingat jadwal penggunaan obat setiap hari. Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika pasien mendapatkan beberapa obat antidiabetes maupun terapi untuk penyakit penyerta.

Berdasarkan jenis pemberian terapi, ADO merupakan terapi yang paling dominan. Sebanyak 199 pasien (92,1%) menggunakan ADO, sedangkan kombinasi insulin dengan ADO ditemukan pada 16 pasien. Pada kelompok ADO, metformin digunakan oleh 111 pasien (51,4%), glimepiride 105 pasien (48,6%), gliclazide 103 pasien (47,7%), acarbose 82 pasien (38,0%), pioglitazone 53 pasien (24,5%), gliquidone 10 pasien (4,6%), dan sitagliptin 6 pasien (2,8%). Metformin menjadi obat yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan sulfonilurea juga tinggi, terutama glimepiride dan gliclazide. Tingginya penggunaan kelompok tersebut menunjukkan bahwa terapi antidiabetes pasien rawat jalan masih didominasi oleh obat oral. Namun, pemilihan obat perlu selalu dikaitkan dengan kondisi individual pasien dan respons klinis terhadap terapi.

Pola penggunaan ADO memperlihatkan bahwa hanya 36 pasien (16,7%) menggunakan monoterapi. Sebanyak 77 pasien (35,6%) menggunakan kombinasi dua ADO, sedangkan 83 pasien (38,4%) menggunakan kombinasi tiga atau lebih ADO. Dengan demikian, penggunaan kombinasi obat lebih dominan dibandingkan monoterapi. Pola kombinasi yang ditemukan antara lain sulfonilurea dengan insulin sensitizer, sulfonilurea dengan penghambat alfa-glukosidase, insulin sensitizer dengan penghambat alfa-glukosidase, serta berbagai kombinasi tiga sampai empat kelompok ADO. Pasien dapat memperoleh lebih dari dua jenis obat sehingga persentase penggunaan masing-masing obat maupun kombinasi dapat melebihi 100%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pasien DMT2 rawat jalan menghadapi regimen terapi yang relatif kompleks. Kompleksitas ini menjadi salah satu aspek penting dalam pemantauan terapi obat karena semakin banyak obat dan semakin tinggi frekuensi pemberian dapat meningkatkan kebutuhan terhadap pengelolaan obat secara sistematis. ***

Daftar Pustaka

Afifah, A., Indriani, D., Sebayang, S. K., & Astutik, E. (2022). Risk factors for diabetes mellitus in indonesia: analysis of ifls data 2014. Jurnal Biometrika Dan Kependudukan, 11(02), 165–174. https://doi.org/10.20473/jbk.v11i02.2022.165-174

Chen, J., Lin, H. O. T., Lai, E. C., & Kao, Y. Y. (2016). Pharmaceutical care of elderly patients with poorly controlled type 2 diabetes mellitus : a randomized controlled trial. International Journal of Clinical Pharmacy, 38(1), 88–95. https://doi.org/10.1007/s11096-015-0210-4

Khayyat, S. M., & Khayyat, S. M. (2025). The role of medication regimen complexity in diabetes management: a rapid review. Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism, 16, 20420188251372296. https://doi.org/10.1177/20420188251372294

Ma, R., & Tong, P. C. Y. (2024). Epidemiology of Type 2 Diabetes. Book Chapter Textbook of Diabetes, Sixth Edition, 55–74. https://doi.org/10.1002/9781119697473.ch5

Ong-artborirak, P., Seangpraw, K., Boonyathee, S., & Auttama, N. (2023). Behaviors , and glycemic control among older adults with type 2 diabetes mellitus : a cross- sectional study in Thai communities. 1–10.

Patrick, N. B., Yadesa, T. M., & Muhindo, R. (2021). Poor Glycemic Control and the Contributing Factors Among Type 2 Diabetes Mellitus Patients Attending Outpatient Diabetes Clinic at Mbarara Regional Referral Hospital , Uganda Poor Glycemic Control and the Contributing Factors Among Type 2 Diabetes Mellitus Patients Attending Outpatient Diabetes Clinic at Mbarara Regional Referral Hospital , Uganda. 7007. https://doi.org/10.2147/DMSO.S321310

PERKENI. (2021). Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 di Indonesia. PB. PERKENI.

Shamshirgaran, S. M., Mamaghanian, A., Aliasgarzadeh, A., Aiminisani, N., & Ataie, J. (2017). Age differences in diabetes-related complications and glycemic control. BMC Endocrine Disorders, 17(25), 1–7. https://doi.org/10.1186/s12902-017-0175-5

Yan, Y., Wu, T., Zhang, M., Li, C., Liu, Q., & Li, F. (2022). Prevalence, awareness and control of type 2 diabetes mellitus and risk factors in Chinese elderly population. BMC Public Health, 22(1). https://doi.org/10.1186/s12889-022-13759-9

Zhu, H.-T., Yu, M., Hu, H., He, Q.-F., Pan, J., & Hu, R.-Y. (2019). Factors associated with glycemic control in community-dwelling elderly individuals with type 2 diabetes mellitus in Zhejiang, China: a cross-sectional study. BMC Endocrine Disorders, 19(1), 57.

Penulis lahir di Pelita Jaya, Muara Lakitan, 14 April 1994, merupakan mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, yang juga sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKes), Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan Jawa Tengah, menyelesaikan studi S1, Profesi Apoteker, dan S2 di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Saat ini sedang berpraktek di Apotek Grow Farmacia dan Erla Skin Klinik Kajen. Selain itu juga aktif di organisasi PDNA Kabupaten Pekalongan (Ketua) dan PC IAI Kabupaten Pekalongan (Wakil Ketua 3).

Posting Mengenal Pengobatan Diabetes Melitus Tipe 2: Apa yang Perlu Diketahui Pasien dan Apoteker? ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

Pekalongan, Wartadesa. 18 Agustus 2026 — Prestasi membanggakan diukir oleh Haifan Tri Buwono Joyo Pangestu, alumni S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) sekaligus pemuda berbakat asal Kabupaten Pekalongan. Haifan berhasil meraih Juara 1 dalam Lomba Teknologi Perangkat Lunak tingkat Kabupaten Pekalongan tahun 2026.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung dalam acara Malam Resepsi Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Ke-404 Kabupaten Pekalongan, yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan pada Senin, 17 Agustus 2026.

Kemenangan alumni UMPP ini merupakan bukti nyata dari dedikasi dan keahliannya di bidang teknologi. Karya inovatifnya dalam lomba perangkat lunak berhasil menarik perhatian juri dan mengungguli peserta lainnya. Keberhasilannya ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi dan almamaternya, namun juga inspirasi bagi generasi muda di Kabupaten Pekalongan untuk terus berkarya dan berinovasi.

Prestasi Haifan ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mendorong pengembangan potensi dan kreativitas generasi muda di berbagai bidang, termasuk teknologi informasi. Dengan dukungan dan fasilitasi yang tepat, diharapkan akan semakin banyak pemuda berbakat seperti Haifan yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Pekalongan di kancah yang lebih luas. (Redaksi)

Posting Alumni UMPP Raih Juara 1 Lomba Teknologi Perangkat Lunak, Haifan Tri Buwono Harumkan Nama Kabupaten Pekalongan ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

Pekalongan, Wartadesa. — Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) terus memperkuat komitmennya dalam melaksanakan salah satu Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Melalui program hibah pengabdian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), UMPP menghadirkan program pemberdayaan masyarakat bertajuk “Mitigasi Bencana Rob dengan Hilirisasi Produk Padi di Desa Denasri Wetan.”

Program tersebut diarahkan untuk memberikan stimulus terhadap kemandirian masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Desa Denasri Wetan, khususnya dalam menghadapi dampak bencana rob yang selama ini turut mengancam lahan pertanian dan produktivitas tanaman padi.

Kegiatan pengabdian ini diketuai oleh Ghoni Musyahar, dengan anggota tim Imam Prasetyo dan R. Kurniawan Dwi Septiady. Tim pengabdian UMPP bersama masyarakat desa mitra berupaya membangun pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada mitigasi dampak rob, tetapi juga pada penguatan nilai tambah hasil pertanian melalui proses hilirisasi produk padi.

Salah satu bentuk nyata pelaksanaan program tersebut diwujudkan melalui bantuan sarana pengolahan hasil pertanian. Pada akhir pekan lalu, tim pengabdian UMPP telah menyerahkan satu unit mesin rice milling kepada desa mitra untuk dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengolahan hasil panen masyarakat.

Penyerahan mesin tersebut menjadi bagian dari rangkaian penguatan fasilitas produksi yang akan terus dikembangkan. Saat ini, tim juga tengah mempersiapkan dua perangkat pendukung lainnya, yakni mesin packing dan mesin dryer (pengering padi) berkapasitas 2,5 kuintal yang masih dalam proses perakitan.

Dengan hadirnya peralatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan padi sebagai komoditas pertanian, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengolah dan meningkatkan nilai tambah hasil panen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di tengah ancaman bencana rob.

Program tersebut sekaligus menjadi wujud nyata komitmen UMPP terhadap salah satu tagline institusinya, yakni “Empowering” atau pemberdayaan. Bagi UMPP, perguruan tinggi tidak hanya memiliki peran dalam menghasilkan pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan solusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Bencana, termasuk rob, pada kondisi tertentu merupakan peristiwa yang sulit sepenuhnya dihindari. Namun, kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, bangkit, dan membangun kembali kehidupan setelah bencana menjadi perhatian penting dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Perspektif tersebut menjadi salah satu landasan tim pengabdian UMPP dalam menjalankan program di Desa Denasri Wetan. Mitigasi tidak hanya dipahami sebagai upaya mengurangi risiko bencana, tetapi juga bagaimana masyarakat memiliki kapasitas untuk tetap produktif dan mandiri ketika menghadapi tekanan akibat perubahan lingkungan dan bencana.

Melalui sinergi antara akademisi, masyarakat desa mitra, dan dukungan program hibah Kemdiktisaintek, UMPP berharap program ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Desa Denasri Wetan.

Pengembangan fasilitas rice milling, packing, dan dryer diharapkan menjadi fondasi awal terbentuknya ekosistem pengolahan hasil pertanian yang lebih mandiri, sehingga masyarakat tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi mampu mengembangkan produk pertanian dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Bagi UMPP, pengabdian kepada masyarakat bukan sekadar menjalankan program, melainkan menjadi bagian dari ikhtiar untuk memberdayakan masyarakat agar semakin tangguh, mandiri, dan mampu bangkit menghadapi berbagai tantangan. “Empowering” pun tidak berhenti sebagai tagline, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata untuk menghadirkan pengetahuan, teknologi, dan pendampingan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (Redaksi)

Posting UMPP Dorong Ketahanan Pangan Desa Denasri Wetan melalui Hilirisasi Produk Padi dan Mitigasi Bencana Rob ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

Pekalongan, Wartadesa. — Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (FEB UMPP) melaksanakan Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Sarjana Manajemen selama tiga hari, mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kampus 1 FEB UMPP ini diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) sebagai bagian dari proses penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Asesmen lapangan ini merupakan tahapan krusial dalam akreditasi program studi, yang bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang telah dilaporkan sebelumnya. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi untuk menilai mutu dan kelayakan program studi, mengevaluasi komitmen terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, serta menggali informasi melalui wawancara langsung dengan berbagai pihak terkait.

Tim asesor yang ditugaskan dalam kegiatan ini adalah Nyoman Sri Subawa dari Universitas Pendidikan Nasional sebagai asesor pertama, dan Zainal Abidin dari Universitas Mulawarman sebagai asesor kedua. Keduanya disambut oleh jajaran pimpinan universitas, mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Dewan Pengelola Program Studi (DPPS), hingga biro di lingkungan UMPP.

Selama pelaksanaan asesmen, berbagai agenda dilakukan secara sistematis, meliputi pemeriksaan dokumen, observasi sarana dan prasarana, serta wawancara mendalam dengan sivitas akademika. Wawancara ini tidak hanya melibatkan pimpinan dan dosen, tetapi juga mahasiswa, alumni, serta pengguna lulusan guna memperoleh gambaran komprehensif terkait kualitas lulusan dan relevansi kurikulum.

Secara tidak langsung, kegiatan ini juga menjadi sarana refleksi bagi program studi dalam mengukur sejauh mana implementasi Tridharma Perguruan Tinggi telah berjalan secara optimal. Asesor menilai kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan praktik nyata di lapangan, yang menjadi indikator utama dalam menentukan kualitas program studi.

Dekan FEB UMPP, Yohani, dalam keterangannya menyampaikan bahwa asesmen lapangan ini merupakan momentum penting bagi institusi untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menegaskan bahwa FEB UMPP berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

“Kami menyambut baik pelaksanaan asesmen lapangan ini sebagai bentuk evaluasi objektif terhadap kinerja Program Studi Sarjana Manajemen. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menunjukkan capaian yang telah diraih sekaligus menerima masukan konstruktif demi peningkatan mutu,” ujar Yohani.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh civitas akademika telah melakukan persiapan secara maksimal, baik dari sisi administrasi maupun implementasi di lapangan. Menurutnya, kesiapan ini mencerminkan komitmen institusi dalam menjaga kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing.

Lebih lanjut, Yohani menyampaikan harapannya agar hasil asesmen ini dapat memberikan rekomendasi strategis yang bermanfaat bagi pengembangan program studi ke depan. “Kami berharap melalui asesmen ini, kami dapat memperoleh rekomendasi yang konkret untuk pengembangan berkelanjutan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja,” tambahnya.

Selain melakukan penilaian, tim asesor juga memberikan sejumlah masukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas. Masukan tersebut mencakup penguatan kurikulum, peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta optimalisasi layanan akademik.

Dengan terselenggaranya asesmen lapangan ini, FEB UMPP menunjukkan keseriusannya dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan nilai akreditasi yang optimal, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Ke depan, Program Studi Sarjana Manajemen FEB UMPP diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai program studi unggulan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu mencetak lulusan yang profesional, berintegritas, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional maupun global. (Redaksi)

Posting Asesmen Lapangan Prodi Manajemen UMPP Resmi Digelar ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

Pekalongan, Wartadesa. — Malam Rahatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dusun Kutorojo, Desa Kutorojo, Kecamatan Kajen, Pekalongan, Senin (17/8/2026), berlangsung penuh kebersamaan. Selain mempererat tali silaturahmi, tradisi ini dimanfaatkan warga sebagai forum musyawarah untuk membahas keberlanjutan program jimpitan periode 2026–2027.

Acara ini dihadiri oleh seluruh warga Dusun Kutorojo, pemuda KTRJ Squad, tokoh agama, tokoh adat, Kepala Desa Kutorojo, serta jajaran perangkat desa. Forum diskusi terbuka ini memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan gagasan terkait pembangunan dan pemeliharaan lingkungan dusun.

Kepala Dusun Kutorojo, Casto, menilai kegiatan ini sangat bernilai positif karena menggabungkan semangat kemerdekaan dengan ruang ruang dialog warga.

"Menurut saya, kegiatan ini sangat positif karena selain sebagai forum diskusi, juga bisa dijadikan sarana musyawarah warga Dusun Kutorojo untuk membahas program lingkungan di Dusun Kutorojo," ujar Casto.

Apresiasi juga datang dari Kepala Desa Kutorojo, Dulajat. Ia memuji peran aktif pemuda-pemudi KTRJ Squad dalam mengelola program jimpitan yang dampaknya nyata dirasakan oleh masyarakat luas.

"Kami mengapresiasi program jimpitan yang dikelola oleh pemuda-pemudi Dusun Kutorojo. Dari program inilah dapat dibelikan sarana dan prasarana fasilitas umum yang bisa digunakan untuk keperluan warga Dusun Kutorojo," ungkap Dulajat.

Hasil Pemanfaatan Program Jimpitan

Dana jimpitan yang dikumpulkan secara swadaya oleh warga telah membuahkan berbagai fasilitas pendukung lingkungan, antara lain:

• Pembuatan pot bendera

• Pembelian bendera dan umbul-umbul

• Pengadaan unit genset

• Perawatan rutin lampu jalan

Melalui musyawarah penetapan program 2026–2027 ini, masyarakat berharap pengelolaan dana jimpitan tetap berjalan transparan, tepat guna, dan mengedepankan kebutuhan bersama. Malam Rahatan HUT ke-81 RI di Kutorojo pun sukses membuktikan bahwa kegiatan seremonial dapat ditransformasikan menjadi wadah penguatan gotong royong dan partisipasi aktif warga. (Rasono)

Posting Malam Rahatan HUT ke-81 RI di Kutorojo Jadi Momentum Musyawarah Warga dan Penguatan Program Jimpitan ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

WIRADESA, WARTA DESA – Proyek normalisasi saluran air di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, menuai sorotan dan keluhan dari masyarakat setempat. Pasalnya, penertiban dan pembongkaran bangunan di sepanjang aliran sungai tersebut dinilai tebang pilih dan tidak adil bagi warga kelas bawah.

Berdasarkan laporan warga yang masuk ke redaksi Warta Desa, proses pembongkaran terkesan hanya menyasar bangunan non-permanen milik masyarakat kecil di sebelah utara yang sehari-hari menggantungkan hidup dan mencari sesuap nasi di lokasi tersebut. Sementara itu, sejumlah bangunan permanen, halaman rumah pribadi, tempat usaha, bahkan fasilitas halaman milik kantor kelurahan setempat yang berdiri di atas saluran air diduga masih berdiri kokoh tanpa ada tindakan penertiban.

"Masyarakat menginginkan kalau pembongkaran bangunan itu merata dan adil. Tapi pihak kelurahan sendiri tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, karena halaman kelurahan berdiri di atas saluran air," ujar salah seorang warga Bener yang enggan disebutkan namanya.

Warga mengeluhkan, apabila penertiban tidak dilakukan secara menyeluruh dan adil, potensi pemicu banjir di musim hujan tetap akan membayangi permukiman sekitar. Keberadaan bangunan yang menutupi atau berdiri di atas saluran air jelas menghambat aliran air dan memperparah sedimentasi.

Proyek Ratusan Juta dan Tuntutan Transparansi

Berdasarkan papan informasi pekerjaan yang terpasang di lokasi proyek, kegiatan ini merupakan Normalisasi Saluran Desa Bener Kec. Wiradesa di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Pekalongan.

• Nomor SPK: 02/NRS-06/PPK/VII/2026

• Tanggal SPK: 21 Juli 2026

• Tahun Anggaran: 2026

• Masa Pelaksanaan: 60 Hari Kalender

• Nilai Pekerjaan: Rp 276.300.000,00

• Kontraktor Pelaksana: CV. Putra Gunung Sagara

Dengan nilai proyek mencapai ratusan juta rupiah tersebut, warga mendesak adanya keterbukaan informasi dan transparansi anggaran serta kejelasan batas wilayah sungai yang ditertibkan agar tidak merugikan rakyat kecil semata.

Regulasi dan Aturan Garis Sempadan Sungai/Saluran Air

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pendirian bangunan di atas saluran air maupun di kawasan sempadan sungai jelas melanggar aturan tata ruang dan fungsi hidrologi:

1. Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau:

   • Pasal 22: Sempadan sungai/saluran air hanya dapat dimanfaatkan untuk fungsi tertentu seperti bangunan prasarana sumber daya air, jalan/jembatan, atau jalur hijau, dan dilarang untuk bangunan hunian atau tempat usaha.

   • Saluran air dan sungai memiliki zona bebas bangunan (garis sempadan) guna menjamin kelancaran aliran air, akses pemeliharaan, serta mencegah risiko banjir.

2. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air:

   • Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya fungsi sumber daya air, pendangkalan saluran, maupun penyempitan sempadan sungai.

3. Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum:

   • Penegakan aturan penataan ruang dan ketertiban umum wajib diterapkan secara konsisten kepada seluruh pihak tanpa pandang bulu—baik itu pedagang kecil, pemilik bangunan permanen pribadi, maupun aset instansi pemerintahan.

Masyarakat Kelurahan Bener berharap pemerintah desa/kelurahan serta DPU-PR Kabupaten Pekalongan memberikan contoh teladan, bersikap adil dalam penertiban, dan benar-benar merencanakan normalisasi secara menyeluruh demi kenyamanan bersama serta pencegahan banjir. (Red/Tim Warta Desa)

Posting Pembongkaran Bangunan di Kali Bener Wiradesa Dinilai Tebang Pilih, Warga Pertanyakan Ketegasan dan Transparansi Anggaran ditampilkan lebih awal di Warta Desa.