PEKALONGAN, WARTADESA. – Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Pekalongan menunjukkan performa gemilang di pertengahan tahun 2026. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, Lazismu sukses menghimpun dana sebesar Rp24.049.988.845 hanya dalam periode 1 Januari hingga 8 Juni 2026.

Pencapaian fantastis ini disampaikan langsung oleh Manager Lazismu Kabupaten Pekalongan, Sutiknyo, dalam Rapat Koordinasi jajaran amil yang digelar di Kantor Lazismu, Kajen, pada Senin (8/6).

Rincian Penghimpunan: Sektor Qurban Jadi Primadona

Keberhasilan Lazismu dalam mengumpulkan dana lebih dari Rp24 miliar tersebut didominasi oleh program kurban. Berikut adalah rincian kontributor utamanya:

• Program Qurban Freshmeat: Rp12.568.088.000 (Penyembelihan melalui Masjid & Musholla Muhammadiyah).

• Infaq: Rp5.702.968.372.

• Zakat: Rp4.737.219.474.

Penyaluran Dana: Menyentuh Berbagai Sektor

Dari total dana yang terhimpun, Lazismu Pekalongan telah menyalurkan sebanyak Rp23.499.160.078 untuk berbagai kemaslahatan umat:

Optimisme Mencapai Target Tahunan

Sutiknyo mengungkapkan bahwa target tahun 2026 yang ditetapkan oleh Lazismu Wilayah Jawa Tengah adalah sebesar Rp26.009.582.571. Dengan angka saat ini, progres pencapaian sudah menyentuh 92%.

“Insya Allah bisa mencapai 28 Miliar, tapi untuk target tinggi 30 Miliar mungkin belum bisa tercapai,” tutur Sutiknyo dengan nada optimis namun tetap realistis.

Beliau juga menegaskan bahwa pencapaian ini adalah berkat izin Allah SWT serta kerja keras seluruh amil di lingkungan Kabupaten Pekalongan.

Agenda Mendatang: Bedah Rumah hingga UMKM

Tak berhenti pada angka, Lazismu Pekalongan telah menyiapkan serangkaian agenda strategis ke depan, di antaranya:

1. Bedah Rumah Lansia di Kecamatan Kedungwuni.

2. Beasiswa Pendidikan bagi guru TK dan SD.

3. Pengembangan UMKM melalui gerai el chicken.

4. Pembenahan Administrasi internal di setiap kantor layanan.

5. Optimalisasi Peran Masjid dan Musholla Muhammadiyah se-Kabupaten Pekalongan.

Dengan sisa waktu setengah tahun lagi, Lazismu Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan transparansi demi kemandirian umat. (Nanang)

Posting Luar Biasa! Lazismu Pekalongan Tembus Penghimpunan Rp24 Miliar Per Juni 2026 ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

PEKALONGAN, WARTADESA. – Dalam rangka memperingati Milad ke-109 ’Aisyiyah, Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah ’Aisyiyah (PDA) Kabupaten Pekalongan berkolaborasi dengan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. Sofwan Sumadi, menggelar Seminar Kesehatan pada Sabtu (6/6/2026).

Acara yang berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) ini mengusung tema “Meningkatkan Kesehatan Mental untuk Membangun Keluarga Sakinah”. Seminar ini menjadi momentum krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan mental merupakan pondasi utama untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan berketahanan.

Dihadiri Ratusan Kader dan Tokoh Masyarakat

Agenda ini dihadiri oleh Pimpinan Cabang ’Aisyiyah (PCA) se-Kabupaten Pekalongan, para anggota, kader ’Aisyiyah, serta berbagai unsur masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan keluarga. Kehadiran para pimpinan cabang dari berbagai wilayah ini menjadi bukti nyata komitmen kuat ’Aisyiyah dalam memperkuat peran perempuan demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkemajuan.

Dalam sambutannya, H. Sofwan Sumadi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Majelis Kesehatan PDA Kabupaten Pekalongan serta seluruh kader yang tanpa lelah berkontribusi di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Kesehatan mental adalah aspek penting yang harus mendapat perhatian kita bersama. Hal ini berpengaruh besar terhadap keharmonisan keluarga serta kualitas kehidupan masyarakat secara luas," ujar Sofwan.

Sarana Dakwah dan Edukasi Nyata

Di sisi lain, perwakilan dari Majelis Kesehatan PDA Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa peringatan Milad ke-109 ini bukan sekadar ajang refleksi perjalanan organisasi. Lebih dari itu, momen ini menjadi sarana dakwah dan edukasi yang memberikan manfaat riil bagi umat.

Melalui seminar ini, para peserta dibekali wawasan mendalam mengenai:

• Cara menjaga dan merawat kesehatan mental.

• Pola membangun komunikasi yang sehat dan efektif di dalam rumah tangga.

• Implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui semangat Milad ke-109 yang berbunyi, "Memperkokoh Ketahanan Keluarga melalui Kesehatan Mental yang Berkualitas untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah dan Masyarakat Berkemajuan," kegiatan ini diharapkan mampu mendongkrak pemahaman masyarakat. Output jangka panjangnya adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yang sekaligus menjadi laboratorium utama lahirnya generasi bangsa yang sehat, tangguh, dan berakhlak mulia. (Gusnadi)

Posting Peringati Milad ke-109 ’Aisyiyah, Seminar Kesehatan di Pekalongan Soroti Pentingnya Kesehatan Mental untuk Keluarga Sakinah ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

Posting Sempat Ditolak Warga, Sidak Galian C Ilegal di Kali Welo Dororejo Bocor? Alat Berat Misterius Menghilang ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

PEKALONGAN, WARTADESA. – Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan kembali mencatat sejarah akademik yang gemilang. Kampus yang akrab disapa UIN Gus Dur ini resmi mengukuhkan tiga Guru Besar baru pada Sabtu (6/6/2026). Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat ini digelar di Ball Room Lantai 3 Gedung Rektorat UIN Gus Dur.

Ketiga akademisi yang dikukuhkan tersebut adalah:

• Prof. Dr. Abdul Khobir, M.Ag. (Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam)

• Prof. Dr. H. Achmad Tubagus Surur, M.Ag. (Guru Besar Bidang Pemikiran Islam di Indonesia)

• Prof. Moh Muslih, Ph.D. (Guru Besar Bidang Evaluasi Pendidikan Islam)

Dalam prosesi tersebut, ketiga Guru Besar menghadirkan gagasan besar melalui orasi ilmiah masing-masing. Gagasan tersebut menegaskan komitmen dan relevansi Islam dalam menjawab tantangan sosial, ekonomi, hingga ekologis kontemporer.

Sinergi Gagasan: Dari Ekologi, Ekonomi Syariah, hingga Pendidikan Digital

Dalam orasi ilmiahnya yang bertajuk "Tarbiyah Lingkungan dalam Islam", Prof. Abdul Khobir menyoroti pentingnya pendidikan Islam berbasis kesadaran ekologis. Ia menilai krisis lingkungan saat ini merupakan krisis moral dan spiritual manusia modern.

“Pendidikan Islam harus mampu membentuk karakter ekologis melalui integrasi nilai tauhid, etika lingkungan, dan tanggung jawab menjaga alam sebagai amanah kekhalifahan,” ucap Prof. Khobir.

Di sisi lain, Prof. Achmad Tubagus Surur mengangkat tema "Living Sharia Economics dalam Perspektif Habib Luthfi bin Yahya". Ia menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sistem bebas riba, melainkan tentang nilai spiritualitas, solidaritas sosial, dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Menurutnya, pemikiran Habib Luthfi mampu menghadirkan model ekonomi syariah yang humanis melalui penguatan UMKM, koperasi syariah, dan budaya gotong royong khas masyarakat Pekalongan.

Sementara itu, Prof. Moh Muslih, Ph.D. menyoroti urgensi transformasi peran guru di tengah derasnya arus teknologi dan budaya digital. Ia menegaskan bahwa guru di era modern bukan lagi sekadar penyampai ilmu, melainkan pembimbing karakter, penggerak perubahan sosial, dan penjaga nilai kemanusiaan.

“Pendidikan masa depan harus mampu memadukan kecakapan teknologi dengan penguatan moral, kreativitas, dan empati sosial peserta didik,” tegas Prof. Muslih.

Target 20 Guru Besar pada Tahun 2029

Ketiga pemikiran ini memiliki benang merah yang kuat, yaitu menghadirkan Islam sebagai solusi transformatif. Jika Prof. Surur menekankan transformasi ekonomi berbasis spiritualitas sosial dan Prof. Khobir menghadirkan pendidikan ekologis, maka Prof. Muslih mendorong pembaruan pendidikan yang humanis serta adaptif terhadap teknologi.

Rektor UIN Gus Dur, Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., dalam sambutannya memberikan perumpamaan filosofis yang mendalam bagi ketiga Guru Besar baru ini. Ia mengibaratkan Prof. Khobir sebagai akar, Prof. Surur sebagai batang, dan Prof. Muslih sebagai cabang serta daun—yang bersama-sama bersinergi menyiapkan generasi unggul untuk masa depan yang lebih baik.

Prof. Zaenal mengingatkan bahwa gelar Guru Besar merupakan jabatan akademik tertinggi dan impian semua dosen, namun di dalamnya melekat tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang besar kepada ilmu pengetahuan, umat, bangsa, dan kemanusiaan.

“Pengukuhan besar hari ini melengkapi 13 guru besar yang sudah ada, dengan target mencapai 20 guru besar sampai tahun 2029. Rektor siap memberikan support penuhnya,” ungkap Prof. Zaenal.

Momentum bersejarah ini sekaligus memperkuat posisi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam kontribusi akademik Islam demi pembangunan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan, dan humanis di tengah dinamika global.

Kontributor: Khairul Anwar

Posting Cetak Sejarah Baru, UIN Gus Dur Pekalongan Kukuhkan Tiga Guru Besar Sekaligus ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

PEKALONGAN, Warta Desa – Aroma tak sedap mengenai kedisiplinan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan kian menyengat. Alih-alih memberikan jawaban tunggal yang transparan kepada publik, internal Badan Kehormatan (BK) justru mempertontonkan drama kontradiksi data yang membingungkan.

Di satu sisi, pimpinan BK mengklaim kondisi membaik, namun di sisi lain, data absensi dan temuan media mengungkap adanya oknum wakil rakyat yang "pintar" bermain kucing-kucingan dengan aturan tata tertib.

Kontradiksi di Pucuk Pimpinan: Klaim Manis vs Bungkamnya Nama

Ketua BK DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun, mencoba meredam isu miring terkait adanya tujuh anggota dewan yang "mager" alias malas ngantor. Dalam konfirmasinya kepada Warta Desa melalui pesan WhatsApp (06 Juni 2026), Hindun menyebut bahwa rapat pimpinan awal bulan ini justru menunjukkan tren positif.

"Waktu rapat pimpinan saya sampaikan ada peningkatan kinerja dan kedisiplinan anggota. Rapat awal bulan Juni ini," klaim Hindun.

Namun, pernyataan ini terasa kontras dengan sikap anggota BK lainnya, Juharno. Meski membenarkan adanya evaluasi rutin berdasarkan data Sekretariat DPRD, Juharno memilih menutup rapat identitas para pelanggar tersebut. Saat dikonfirmasi sebelumnya, ia enggan menyebutkan siapa saja tujuh orang yang dimaksud dengan dalih belum ada pelanggaran yang menyalahi tata tertib (tatib) secara krusial.

"Nanti langsung saja ke Ketua BK... Belum bisa diekspose karena belum ada pelanggaran yang menyalahi tatib," ujar Juharno, seolah melempar bola panas kembali ke pimpinan.

Data Media: Terungkap Taktik "Pintar" Akali Absensi

Tabir gelap ini semakin tersingkap melalui laporan media massa. Dilansir dari Tribun Jateng, Juharno sebenarnya mengakui bahwa tingkat kehadiran anggota dewan menjadi aspek yang rutin dievaluasi karena masih ditemukan sejumlah anggota yang rendah kehadirannya. Setidaknya, tujuh anggota DPRD tercatat sudah mendapat teguran lisan karena jarang muncul dalam rapat komisi, fraksi, maupun paripurna.

Kenyataan yang lebih pahit diungkap oleh laporan Radar Pekalongan. Alih-alih sekadar "lupa" hadir, terdapat indikasi bahwa oknum anggota dewan sengaja memanipulasi kehadiran mereka agar tidak terkena sanksi berat. Dalam laporan tersebut terungkap bahwa ada sekitar 5 hingga 7 anggota yang sering absen, namun mereka sangat memahami celah aturan.

"Mereka pintar, pas tiga kali (absen), datang," tulis laporan Radar Pekalongan mengutip sumber di internal BK.

Taktik ini diduga dilakukan agar mereka tidak menyentuh limit enam kali bolos berturut-turut, yang secara regulasi (PP No. 12 Tahun 2018) dapat berujung pada sanksi pemberhentian atau PAW.

Rakyat Menuntut Transparansi, Bukan Pembelaan

Sikap BK yang terkesan saling silang informasi ini memicu kritik keras dari akar rumput. Masyarakat menilai, klaim "peningkatan kinerja" dari Ketua BK tidak akan berarti apa-apa selama identitas oknum yang mengakali absen tetap dilindungi.

Keterbukaan informasi absensi adalah harga mati bagi akuntabilitas publik. Jika BK terus bungkam dan hanya memberikan teguran lisan yang bersifat formalitas, publik patut bertanya: apakah BK berfungsi sebagai penegak kehormatan, atau justru menjadi pelindung bagi rekan sejawat yang hanya mengejar gaji buta?

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Kabupaten Pekalongan masih menunggu keberanian BK untuk membuka data absensi secara transparan. Sebab, rakyat berhak tahu siapa saja wakil mereka yang benar-benar bekerja, dan siapa yang hanya datang saat "limit" absen hampir habis. (Red/Warta Desa)

Posting Saling Silang “Borok” Absensi DPRD Kab. Pekalongan: Ketua BK Klaim Disiplin, Anggota Sebut Ada Teguran, Media Ungkap Taktik Akali Aturan ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

PEKALONGAN – Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Tidak tanggung-tanggung, dua program studi (prodi) sekaligus berhasil meraih peringkat Akreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes).

Dua program studi yang berhasil mencatatkan prestasi "Double Unggul" tersebut adalah:

• Program Studi Sarjana Farmasi (Sesuai SK No. 0313/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2026)

• Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (Sesuai SK No. 0314/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2026)

Rektor UMPP, Nur Izzah, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian bersejarah bagi institusi yang dipimpinnya tersebut. Menurutnya, hasil ini merupakan pengakuan atas komitmen kampus dalam menjaga standar mutu pendidikan.

"Alhamdulillahirabbil'alamin, kabar membanggakan kembali datang dari UMPP. Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata dari komitmen dan konsistensi kami dalam menghadirkan pendidikan kefarmasian yang berkualitas, inovatif, unggul, dan berdaya saing tinggi," ungkap Nur Izzah dalam keterangannya, Sabtu (06/06/2026).

Pihak rektorat juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika, alumni, mitra, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam perjalanan panjang ini.

"Semoga capaian ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian demi kemajuan umat dan bangsa. Aamiin yaa Rabbal 'alamin," tambahnya.

Dengan raihan akreditasi tertinggi ini, UMPP semakin mengukuhkan posisinya sebagai destinasi pendidikan tinggi kesehatan favorit yang mampu mencetak tenaga kefarmasian yang kompeten di masa depan. Bagi masyarakat yang ingin menjadi bagian dari kampus unggul ini, pendaftaran mahasiswa baru masih terus dibuka. (Redaksi)

Posting Keren! Prodi Sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker UMPP Kompak Raih Akreditasi “Unggul” ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

Posting Defisit Rp100 Miliar dan Jalan Kabupaten Kocar-Kacir, DPRD Pekalongan Malah Muluskan Proyek Baju Dinas Lewat Penunjukan Langsung ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

KANDANGSERANG, TAJUR, WARTADESA. – Objek wisata Sikujang yang terletak di Desa Tajur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, hingga saat ini diketahui masih berstatus tutup secara resmi. Namun, pantauan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya: kawasan wisata tersebut tetap bebas diakses oleh pengunjung tanpa adanya pungutan biaya masuk.

Kondisi ini mulai memicu sorotan dari masyarakat setempat. Pasalnya, aktivitas kunjungan terus berlangsung setiap harinya di tengah ketidakjelasan status pengelolaan resmi. Warga menyayangkan longgarnya akses di mana siapa pun bisa keluar masuk kawasan wisata tanpa pengawasan yang memadai.

Khawatirkan Keselamatan Pengunjung

Sejumlah warga mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait potensi risiko keselamatan bagi para pengunjung. Tanpa adanya sistem pengamanan, perlindungan, dan pengawasan yang jelas, kawasan tersebut dinilai rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami berharap ada kejelasan status pengelolaan serta langkah tegas dari pihak yang bertanggung jawab terhadap kawasan ini sebelum terjadi hal yang membahayakan pengunjung," ujar salah seorang warga setempat.

Dulu Jadi Andalan, Kini Terkesan Terbengkalai

Selain masalah keamanan, warga juga menyayangkan belum adanya penataan yang optimal di lokasi tersebut. Padahal, Wisata Sikujang sebelumnya merupakan salah satu destinasi andalan yang memikat di wilayah Kandangserang. Kondisi saat ini dinilai memberikan kesan seolah-olah kawasan wisata tersebut dibiarkan telantar tanpa arah pengelolaan yang jelas.

Masyarakat mendesak pihak terkait—termasuk pengelola dan para pemangku kepentingan yang berwenang—untuk segera mengambil tindakan konkret. Warga berharap Wisata Sikujang bisa kembali ditata dan dikelola secara profesional serta aman, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola maupun instansi terkait mengenai status operasional terkini dan kejelasan pengelolaan objek wisata Sikujang.

(Reporter: Andi Purwandi | Editor: Redaksi)

Posting Status Masih Tutup, Wisata Sikujang Kandangserang Tetap Ramai Pengunjung dan Minim Pengawasan ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

KAJEN, Warta Desa, 1 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dengan khidmat di Kajen, Senin (1/6/2026). Momentum bersejarah ini dihadiri oleh seluruh jajaran pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, aparatur sipil negara (ASN), pelajar, serta berbagai elemen masyarakat yang kompak menyatukan semangat nasionalisme.

Dalam amanatnya, Plt Bupati Pekalongan, H. Sukirman, menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh sekadar menjadi rutinitas seremonial tahunan. Di tengah berbagai tantangan bangsa yang kian kompleks, momen ini harus dijadikan pijakan positif untuk memperkuat kembali pondasi bernegara.

"Di masa sulit seperti ini, peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum yang positif. Para pendiri bangsa telah merumuskan Pancasila yang saat ini menjadi pedoman kita semua sebagai bangsa dan negara," ujar Sukirman.

Mengembalikan Kemurnian Pancasila

Sukirman juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap, esensi dari dasar negara tersebut dapat benar-benar dihayati dan diamalkan secara murni dalam interaksi sosial, bermasyarakat, hingga bernegara.

"Kegiatan ini diharapkan menjadi semangat kita bersama dan mampu mengembalikan kemurnian Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," tambahnya.

Komitmen Bersama Seluruh Elemen

Upacara yang berlangsung tertib dan penuh khidmat ini menjadi bukti nyata soliditas di Kabupaten Pekalongan. Kehadiran lintas sektor mulai dari jajaran instansi vertikal hingga generasi muda menunjukkan komitmen bersama yang kuat untuk menjaga persatuan.

Peringatan yang jatuh setiap tanggal 1 Juni ini kembali menjadi pengingat penting bagi seluruh warga Indonesia, khususnya di Kabupaten Pekalongan, untuk terus memperkuat:

• Persatuan dan Kesatuan: Menjaga keutuhan di tengah perbedaan.

• Toleransi: Saling menghargai antar sesama warga negara.

• Semangat Gotong Royong: Menghadapi tantangan zaman secara bersama-sama.

Melalui momentum ini, nilai-nilai luhur yang dirumuskan oleh para founding fathers diharapkan tetap hidup dan relevan menjadi kompas moral bangsa demi masa depan yang lebih baik.  (Andi Purwandi)

Posting Peringatan Hari Lahir Pancasila, Plt Bupati Pekalongan Ajak Masyarakat Kembalikan Nilai-Nilai Luhur ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

Oleh: Redaksi

Lentera ilmu di ruang-ruang kelas, gema selawat di bilik-bilik pesantren, hingga lorong-lorong sunyi kampus yang mendengungkan kebebasan akademik—seharusnya menjadi tempat paling steril dari kejahatan kemanusiaan. Namun, realitas hari ini menyodorkan potret yang pekat: ruang pendidikan kita menjelma menjadi labirin yang menakutkan bagi para pencari ilmu.

Maraknya kasus kekerasan seksual di ranah institusi pendidikan bukan lagi sekadar masalah pelanggaran hukum positif semata. Ini adalah sebuah hantaman keras pada fondasi etis bangsa, sebuah paradoks besar di mana Pancasila dijunjung sebagai hafalan suci di dinding kelas, namun diinjak-injak di bawah meja yang sama.

Data nasional melukiskan krisis ini dengan angka yang mengerikan. Komnas Perempuan melaporkan setidaknya ada 300.179 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat, di mana kekerasan seksual menempati posisi yang sangat mendominasi. Di lingkungan kampus sendiri, sebuah tabir kecemasan terbuka lebar. Penelitian Nur dan Suhairi mengungkap potret ketidakpercayaan yang akut di kalangan sivitas akademika: 47,1 persen mahasiswa menyatakan tidak puas dengan cara birokrasi kampus menangani insiden kekerasan seksual. Terlebih lagi, 54,7 persen responden mengaku bahwa institusi mereka belum pernah memberikan edukasi maupun sosialisasi yang memadai untuk menghadapi ancaman kejahatan seksual di lingkungan mereka sendiri.

Di balik angka-angka statistik tersebut, terdapat sebuah kenyataan pahit: Pancasila sedang mengalami distorsi dan devaluasi yang akut di dalam episentrum moral bangsa.

Manipulasi Teologis dan Runtuhnya Ketakutan pada Tuhan

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, diamanatkan untuk melahirkan manusia berintegritas, yang menganggap setiap tindakannya diawasi oleh Zat yang Maha Kuasa. Namun, di balik dinding kokoh lembaga pendidikan—terutama yang berbasis keagamaan seperti pondok pesantren—nilai ketuhanan kerap dikomodifikasi secara keji.

Kekerasan seksual di institusi pendidikan sering kali merupakan ekspresi dari dinamika kekuasaan yang timpang. Ketika oknum pendidik, ustaz, atau dosen memiliki otoritas mutlak, doktrin ketaatan dimanipulasi menjadi jerat spiritual. Korban tidak hanya diintimidasi secara fisik, tetapi juga diredam suaranya menggunakan ancaman teologis: dosa, durhaka, hilangnya keberkahan ilmu, hingga ekskomunikasi sosial. Agama yang seharusnya menjadi perisai moral pelindung hak asasi manusia disalahgunakan menjadi tameng proteksi bagi sang predator. Ketika spiritualitas direduksi sebatas formalitas tanpa melahirkan akhlak mulia, di titik itulah sila pertama telah lumpuh.

Biadab di Balik Selimut "Nama Baik"

Jika Pancasila memajang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pada sila kedua, maka masifnya kekerasan seksual adalah manifestasi nyata dari bentuk dehumanisasi—sebuah proses penurun-martabatan manusia ke tingkat yang paling rendah. Sayangnya, kebiadaban ini tidak berhenti ketika pelaku selesai melakukan aksinya. Ia berlanjut secara struktural dalam ruang birokrasi pendidikan.

Lembaga penelitian mencatat bahwa fenomena reviktimisasi (korban yang menjadi korban kembali) justru paling subur terjadi di lembaga pendidikan. Ketika korban memberanikan diri melapor, tanggapan pertama yang mereka terima dari institusi sering kali adalah victim-blaming. Pakaian korban dipertanyakan, gaya hidupnya dihakimi, dan perilakunya digugat. Fenomena ini diperparah oleh obsesi patologis institusi terhadap narasi "menjaga nama baik". Korban dipaksa berdamai melalui mediasi, diancam tidak lulus, atau bahkan dikeluarkan secara sepihak demi merawat citra lembaga. Institusi pendidikan telah bertindak biadab ketika mereka lebih memilih menyelamatkan reputasi benda mati daripada memulihkan trauma psikologis anak manusia.

Kultur Bungkam yang Meremukkan Persatuan

Persatuan Indonesia tidak akan pernah bisa tegak jika dibangun di atas fondasi ketakutan kolektif. Meluasnya kekerasan seksual di sekolah dan kampus berhasil menciptakan culture of silence (budaya bungkam) yang merusak kohesi sosial.

Ketika sebuah kasus mencuat, komunitas pendidikan sering kali terbelah menjadi kubu-kubu partisan. Ada lingkaran yang mati-matian membela pelaku demi solidaritas kelompok yang keliru—entah karena pelaku adalah sejawat, tokoh berpengaruh, atau penguasa otoritas. Di sisi lain, lingkaran yang berempati pada korban kerap diintimidasi secara sosial dan akademik. Solidaritas yang lahir bukanlah persatuan yang berakar pada kebenaran, melainkan persatuan semu yang didikte oleh rasa takut kehilangan posisi. Kultur saling curiga ini merobek rasa percaya (trust) antarkomunitas, menyisakan ruang kelas yang dingin dan dipenuhi oleh kepura-puraan mutual.

Birokrasi Impoten yang Kehilangan Hikmat

Kehadiran Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 serta berbagai regulasi turunan dari Kementerian Agama sebenarnya merupakan angin segar secara yuridis. Namun, penerapan sila keempat—Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan—di tingkat eksekusi lapangan masih jauh dari panggang api.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di berbagai kampus dan sekolah sering kali didirikan hanya sebagai pemenuh formalitas administratif akreditasi. Banyak Satgas yang dibiarkan impoten tanpa sokongan anggaran yang jelas, fasilitas yang memadai, maupun independensi yang mutlak. Keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh pimpinan lembaga pendidikan kerap kali transaksional dan jauh dari "hikmat kebijaksanaan". Ketika pimpinan lebih takut kehilangan anggaran negara atau penurunan status akreditasi ketimbang memecat pelaku kekerasan seksual, mereka telah gagal total dalam mengemban amanat kepemimpinan yang Pancasilaistis.

Keadilan yang Hanya Milik Pemilik Kuasa

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut penegakan hukum yang nondiskriminatif dan akses pemulihan yang merata bagi setiap warga negara. Kenyataannya, lanskap pendidikan kita menunjukkan adanya structural injustice (ketidakadilan struktural) yang sangat mencolok.

Terdapat jurang pemisah yang lebar antara pelaku yang memiliki modal sosial, jaringan kekuasaan, atau kekayaan ekonomi, dengan korban yang umumnya berada di posisi subordinat sebagai siswa atau mahasiswa. Korban tidak hanya menanggung beban psikologis seumur hidup, melainkan juga kerap kali harus mengubur mimpi akademisnya karena putus sekolah akibat depresi atau dikeluarkan secara tidak adil. Sementara itu, pelaku dalam beberapa kasus hanya dijatuhi sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis atau sekadar mutasi tugas ke unit lain. Hukum dan sanksi etis seolah-olah tumpul ke atas dan runcing ke bawah, mencederai rasa keadilan sosial yang menjadi hak mutlak setiap korban.

Menyalakan Kembali Obor Pancasila

Pendidikan Indonesia tidak akan pernah bisa mencapai tujuannya untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa" selama institusinya masih menjadi ruang yang mematikan masa depan anak didiknya. Masifnya kasus kekerasan seksual adalah cermin retak yang menunjukkan bahwa implementasi nilai Pancasila di ruang pendidikan kita masih sebatas kosmetik formalitas.

Pancasila harus diturunkan dari awang-awang dogma normatif menuju aksi nyata yang radikal. Lembaga pendidikan wajib meruntuhkan tirani ego sektoral berbalut "nama baik". Sanksi tegas tanpa pandang bulu harus dijatuhkan kepada pelaku, Satgas PPKS wajib diberikan independensi absolut, dan yang paling utama, paradigma perlindungan serta pemulihan korban harus diletakkan di atas segala kepentingan birokrasi. Sudah saatnya kita menghentikan sandiwara hafalan moral ini; sebab sekecil apa pun pembiaran terhadap kekerasan seksual di ruang pendidikan, itu adalah pengkhianatan nyata terhadap dasar negara ini. ***

Posting Laporan Khusus: Ketika Garuda Patah Sayap di Menara Gading ditampilkan lebih awal di Warta Desa.