KEDUNGWUNI, WARTA DESA. – Pendidikan sejati tidak selalu terpenjara di balik tembok kelas. Pada 30 April 2026, suasana berbeda menyelimuti siswa-siswi SD Muhammadiyah Tangkil Tengah. Mereka memulai sebuah petualangan bertajuk "Edutrain", sebuah kolaborasi apik bersama PT KAI yang mengubah gerbong kereta menjadi laboratorium ilmu yang berjalan.

Sentuhan Hangat Anita: Mengubah Rambu Menjadi Cerita

Perjalanan ini kian bermakna dengan kehadiran Anita, sosok pemandu dari tim KAI yang mendampingi dengan penuh dedikasi. Menggunakan pendekatan yang ceria dan komunikatif, Anita berhasil menyulap informasi teknis perkeretaapian menjadi dongeng ilmu pengetahuan yang memikat bagi 63 pasang mata yang berbinar.

Di sepanjang rel, anak-anak tidak hanya duduk diam. Mereka diajak menyelami filosofi di balik sistem operasional kereta api, membedah arti rambu, hingga memahami pentingnya budaya disiplin. Anita menekankan bahwa ketepatan waktu bukan sekadar soal jadwal, melainkan bentuk penghormatan terhadap fasilitas publik dan hak orang lain. Tak lupa, prosedur keselamatan menjadi materi utama guna membentuk karakter penumpang yang cerdas dan waspada sejak dini.

Sinergi Antusiasme: Guru, Orang Tua, dan Siswa

Langkah kaki mungil para siswa semakin mantap berkat kehadiran bapak dan ibu guru serta dukungan luar biasa dari para orang tua. Riuh tawa dan sorak-sorai anak-anak yang berpadu dengan pendampingan hangat menciptakan atmosfer belajar yang cair dan humanis. Jauh dari kesan kaku, setiap ilmu yang dibagikan meresap kuat ke dalam ingatan mereka, seiring dengan laju kereta yang membelah cakrawala.

Menanam Benih Etika di Jalur Nasional

Bagi pihak sekolah, Edutrain adalah bentuk komitmen untuk menghadirkan pendidikan yang relevan dengan realitas kehidupan. Luluk Zakiyah menyampaikan bahwa melalui pengalaman langsung ini, siswa diharapkan tidak hanya membawa pulang foto kenang-kenangan, tetapi juga menggenggam bekal pengetahuan tentang transportasi nasional dan etika bertransportasi yang luhur.

Ungkapan rasa syukur juga datang dari Sunyoto, yang mengapresiasi dedikasi PT KAI dan Anita dalam memberikan pengalaman berharga ini. Harapannya, semangat belajar yang lahir di atas rel ini akan terus membekas, menempa mereka menjadi generasi penerus yang disiplin, berwawasan luas, dan mencintai kemajuan negerinya.

Pelajaran hari itu sederhana namun mendalam: bahwa ilmu bisa ditemukan di mana saja, selama kita memiliki keberanian untuk melangkah dan kemauan untuk mendengarkan. (.*.)

Posting Rel Berbalut Ilmu: Saat Siswa SD Muhammadiyah Tangkil Tengah Menjemput Masa Depan di Atas Gerbong ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

PEKALONGAN, WARTA DESA. – Merespons fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memperbolehkan penyembelihan DAM (Hadyu) haji di luar tanah haram, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Miftahul Ulum Pekalongan resmi menjalin kerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Pekalongan.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut dilaksanakan pada Rabu, 6 Mei 2026, di Ruang Rapat KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Pekalongan. Prosesi ini dilakukan oleh Ketua KBIHU Miftahul Ulum, Imam Kamaluddin; Ketua Badan Pengurus Lazismu Kabupaten Pekalongan, M. Ali Sofyan; dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pekalongan, Mulyono.

Amanah dan Transparansi Pengelolaan

Dalam sambutannya, Imam Kamaluddin menegaskan bahwa KBIHU Miftahul Ulum merupakan penerima amanat pertama dari para jemaah haji. Berdasarkan koordinasi dengan PDM dan pihak terkait, diputuskan bahwa penyembelihan akan lebih bermanfaat jika dilakukan di Kabupaten Pekalongan melalui Lazismu.

"Kita menerima amanah, oleh karena itu harus transparan, bertanggung jawab, dan menjaga kesyariahan. Kami bukan mengelola dana DAM, tetapi mengelola DAM-nya. Kami meminta Lazismu untuk membantu jemaah haji tamattu’," ujar Imam Kamaluddin.

Imam juga menekankan pentingnya keterlibatan KBIHU Miftahul Ulum dalam fungsi kontrol guna memastikan proses tetap sesuai syariat dan penyalurannya tepat sasaran.

Sinergi untuk Kemanfaatan Jemaah

Ketua Badan Pengurus Lazismu Kabupaten Pekalongan, M. Ali Sofyan, menyambut baik kepercayaan ini. Ia menyebutkan bahwa koordinasi mengenai teknis pengelolaan ini sebenarnya sudah berjalan lama sebelum akhirnya diresmikan melalui MoU.

"KBIH telah sepakat menyerahkan pengelolaan kepada Lazismu. Ini adalah tindak lanjut dari keluarnya fatwa Tarjih Muhammadiyah," jelas M. Ali Sofyan.

Dukungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Ketua PDM Kabupaten Pekalongan, Mulyono, mengapresiasi keberanian jemaah dalam mengikuti fatwa terbaru tersebut. Ia mengingatkan agar semua pihak berpegang teguh pada keputusan resmi organisasi dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.

"Fatwa Tarjihnya sudah jelas. Jika ada pertanyaan, jangan menjawab dengan argumentasi sendiri agar tidak terjadi ketidaksesuaian," pesan Mulyono.

Mulyono berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan nilai manfaat pengelolaan DAM, terutama bagi wilayah di Kabupaten Pekalongan yang masih sangat membutuhkan bantuan pangan dan gizi. (Nanang)

Posting Jalankan Fatwa Tarjih Muhammadiyah, KBIHU Miftahul Ulum Teken MoU dengan Lazismu Pekalongan ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

KANDANGSERANG, GEMBONG, WARTA DESA. – Kesabaran warga Dukuh Sukoyasa, Desa Gembong, sudah mencapai titik nadir. Tiga tahun hidup dalam teror tanah gerak tanpa aksi nyata dari pemerintah daerah, warga kini terang-terangan meluapkan amarahnya. Kedatangan tim survei dari PSDA dan BPBD Kabupaten Pekalongan pada Rabu (6/5) yang seharusnya membawa angin segar, justru disambut dengan sinisme dan kemarahan.

Bagi warga, kedatangan pejabat tersebut tak lebih dari sekadar formalitas administratif yang tidak memiliki dampak pada keselamatan nyawa mereka.

Ini Bukan Lamban, Tapi Pembiaran!"

Suara lantang muncul dari Sobihin, salah satu warga yang sudah jengah dengan janji-janji manis birokrasi. Menurutnya, aktivitas survei yang dilakukan berulang kali tanpa ada realisasi pembangunan adalah bentuk penghinaan terhadap penderitaan rakyat.

"Sudah berkali-kali survei, tapi hasilnya nol. Ini bukan lagi lamban, tapi pembiaran!" tegas Sobihin di hadapan petugas.

Keresahan serupa dirasakan Waidin (47). Baginya, rumah bukan lagi tempat berlindung, melainkan ancaman. Ia terpaksa mengungsi karena fondasi rumahnya terus bergeser, menunggu waktu untuk ambruk.

"Kami ini seperti menunggu bencana berikutnya. Tinggal di rumah pun sudah tidak berani," ungkap Waidin dengan nada getir.

Kronologi Pengabaian: Dari Sawah Jadi Jurang

Pihak Desa Gembong menegaskan bahwa bencana ini bukanlah kejadian tiba-tiba yang tak terduga. Kepala Desa mengungkapkan bahwa sejak tahun 2017, wilayah tersebut sebenarnya adalah sawah produktif. Namun, abrasi sungai yang terus dibiarkan tanpa pengamanan kini telah menjalar hingga menelan permukiman.

Pihak desa mengklaim telah melakukan segala cara, termasuk:

• Melayangkan laporan dan permohonan ke instansi terkait.

• Menghubungi jalur legislatif melalui anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Jahirin (Fraksi PKB).

• Mengusulkan pengalihan program bronjong dari wilayah lain (Desa Bojongkoneng) demi prioritas darurat di Sukoyasa.

Namun, semua upaya tersebut membentur tembok tebal birokrasi. Hingga detik ini, belum ada satu batu pun diletakkan untuk membendung longsor.

Pemerintah Dinilai Gagap dan Tanpa Kepastian

Ironisnya, dalam pertemuan tersebut, pihak PSDA tetap tidak mampu memberikan kepastian. Meski mengakui bahwa pemasangan bronjong adalah solusi tercepat, mereka tetap bungkam soal kapan pengerjaan dimulai dan dari mana anggarannya berasal.

Sikap "menggantung" ini memperkuat kesan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki arah yang jelas dalam penanggulangan bencana di Kandangserang.

Peringatan Keras Warga

Khamid, warga lainnya, memberikan peringatan menohok kepada para pengambil kebijakan. Ia mengingatkan bahwa administrasi bisa ditunda, namun nyawa manusia tidak bisa menunggu.

"Kalau sampai ada korban jiwa, siapa yang bertanggung jawab? Jangan tunggu jatuh korban dulu baru bergerak!" pungkasnya.

Warga Sukoyasa kini hanya memiliki satu tuntutan sederhana: Berhenti memotret, berhenti mencatat, dan mulailah membangun. Bagi mereka, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari berapa kali survei dilakukan, melainkan dari seberapa aman mereka bisa tidur di malam hari tanpa rasa takut tertimbun tanah. (Andi Purwandi)

Posting 3 Tahun Cuma Datang dan Catat: Warga Gembong “Meledak”, Sebut Survei Pemerintah Hanya Seremonial Kosong ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

PURWOKERTO, WARTA DESA. – Masa depan teknologi Indonesia tampak cerah di tangan para siswa SD Muhammadiyah 3 Pekajangan. Dalam ajang bergengsi International Youth Robot Competition (IYRC) Jawa Tengah yang digelar pada 4–5 Mei 2026, tim robotik sekolah ini sukses memukau juri dan membawa pulang sederet medali bergengsi.

Bertempat di SD Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kompetisi ini menjadi panggung bagi para kreator muda untuk menunjukkan taringnya dalam dunia kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan robotika.

Dominasi di Tengah Persaingan Ketat

Tim yang digawangi oleh empat pendekar teknologi cilik—Melvin Addin Saputra, Jasmine Chayra Tatum, Salma Aisyah Albahrain, dan Khoiruz Zaadit Taqwa—tampil luar biasa tenang dan percaya diri. Melalui kombinasi logika yang tajam dan kerja sama tim yang solid, mereka berhasil menyabet:

• Medali Emas pada kategori Creative Robot.

• Medali Perak pada kategori Soccer Robot.

Prestasi ini membuktikan bahwa usia sekolah dasar bukanlah penghalang untuk menguasai teknologi modern yang kompleks seperti pemrograman AI.

Lebih dari Sekadar Menang

Keberhasilan ini bukanlah sebuah kebetulan. Selama dua hari penuh, para siswa tidak hanya bertanding, tetapi juga menjalani pelatihan intensif mengenai AI Robotic Coding. Mereka ditempa untuk memecahkan masalah secara kritis, merakit komponen dengan presisi, hingga menyusun algoritma yang menghidupkan mesin-mesin kecil mereka.

Kepala SD Muhammadiyah 3 Pekajangan, Umi Isrotu, S.Pd., mengungkapkan rasa bangganya atas dedikasi para siswa. Beliau menekankan bahwa sekolah berkomitmen penuh untuk mencetak generasi "pencipta", bukan sekadar "pengguna".

"Kami ingin anak-anak tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pencipta yang mampu berinovasi dan memberikan manfaat bagi masa depan," tegas Umi Isrotu.

Menuju Generasi Emas Digital

Ajang IYRC ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan di era digital harus adaptif. SD Muhammadiyah 3 Pekajangan kini semakin kokoh sebagai institusi yang mampu mencetak siswa kreatif dan inovatif yang siap menjawab tantangan zaman.

Semangat yang dibawa oleh Melvin dan kawan-kawan diharapkan dapat menular kepada seluruh siswa di Jawa Tengah untuk terus berani bermimpi dan berkarya di bidang teknologi. Selamat untuk Tim Robotik SD Muhammadiyah 3 Pekajangan! (.*.)

Posting Inovator Cilik dari Pekajangan: SD Muhammadiyah 3 Borong Medali di Ajang Robotik Jawa Tengah ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

KANDANGSERANG, Warta Desa. – Jalan utama yang melintasi Dukuh Cangkring, Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, mengalami kerusakan parah dan membahayakan keselamatan warga. Jalan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan sejumlah desa, di antaranya Sukoharjo, Trajumas, Karanggondang, Gambong, Bodas, hingga Klesem.

Kondisi jalan yang rusak ini sudah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum mendapatkan penanganan serius dari pihak terkait. Padahal, jalan tersebut setiap hari digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, tenaga pengajar, hingga masyarakat umum untuk aktivitas ekonomi dan sosial.

Kondisi Membahayakan Nyawa Warga

Selain rusak, kondisi jalan juga dipenuhi lubang yang kerap tergenang air saat hujan. Hal ini membuat pengendara semakin kesulitan menentukan bagian jalan mana yang aman untuk dilalui kendaraan bermotor, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.

Munir (56), warga Desa Karanggondang, mengungkapkan keprihatinannya saat melintas di lokasi. Ia menilai kondisi jalan sangat memprihatinkan dan membahayakan pengguna.

"Jalan sudah rusak parah sejak lama, tapi belum juga diperbaiki. Kasihan anak-anak sekolah yang harus melewati jalan seperti ini setiap hari," ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Tohir (60), warga Garungwiyoro. Ia mengaku kesulitan saat melintasi jalan tersebut, terutama ketika membawa muatan.

"Jalannya sudah hancur, sangat sulit dilalui. Kalau bawa rumput banyak, hampir jatuh saat lewat," ungkapnya.

Pemerintah Daerah Wajib Sediakan Infrastruktur Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk menyediakan dan memelihara infrastruktur jalan di wilayahnya. Pasal 25 UU tersebut secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan jalan kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 24 ayat (1) mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai, termasuk kondisi jalan yang layak dan aman bagi pengguna.

Ancaman Sanksi Pidana dan Perdata

Kelalaian pemerintah daerah dalam memelihara jalan dapat berakibat serius, baik secara hukum maupun kemanusiaan. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa atau luka-luka akibat kondisi jalan yang rusak, pemerintah daerah dapat digugat secara perdata berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Selain itu, Pasal 273 KUHP mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja membiarkan kondisi berbahaya pada jalan umum yang dapat mengancam keselamatan orang lain. Pejabat yang lalai dalam menjalankan kewajibannya juga dapat dijerat dengan Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila terbukti anggaran pemeliharaan jalan tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam beberapa kasus di Indonesia, korban kecelakaan akibat jalan rusak telah berhasil menggugat pemerintah daerah dan memperoleh ganti rugi. Hal ini menegaskan bahwa negara tidak boleh lepas tangan dari tanggung jawab melindungi keselamatan warganya.

Warga Berharap Tindakan Nyata

Meski demikian, masyarakat tetap berupaya menyampaikan aspirasi secara santun dan berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah. Warga berharap perbaikan jalan segera dilakukan mengingat pentingnya akses tersebut bagi mobilitas dan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang setiap hari harus melewati jalan berbahaya tersebut.

"Kami tidak minta yang muluk-muluk, hanya minta jalan yang layak dan aman. Ini hak dasar kami sebagai warga negara," tegas Munir.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten terkait rencana perbaikan jalan tersebut. Warga berharap pihak berwenang segera turun ke lapangan dan mengambil tindakan konkret sebelum jatuh korban jiwa akibat kelalaian ini. (Andi Purwandi)

Redaksi mengimbau Pemerintah Kabupaten untuk segera merespons keluhan warga dan memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam menyediakan infrastruktur jalan yang layak dan aman bagi seluruh masyarakat.

Posting Hak Rakyat Terabaikan: Jalan Penghubung Garungwiyoro Rusak Parah, Pemkab Pekalongan Diminta Tak Tutup Mata ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

Bojong, Pekalongan, Warta Desa. – Keresahan warga Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kian memuncak. Selama dua tahun terakhir, pengurus Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di desa tersebut tidak pernah menyampaikan laporan bulanan maupun laporan tahunan dalam forum musyawarah desa. Kewajiban pelaporan yang seharusnya menjadi ruang kontrol sosial masyarakat pun diabaikan begitu saja.

Kondisi ini bukan sekadar kelalaian administratif. Bagi warga yang menggantungkan kebutuhan air bersih dari program ini, ketiadaan transparansi adalah bentuk pengabaian terhadap hak mereka untuk mengetahui bagaimana dana publik dikelola.

Dugaan Ketidaksesuaian Data di Lapangan

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara jumlah instalasi yang terpasang di lapangan dengan data yang dilaporkan pengurus.

"Ada selisih antara data yang dilaporkan dengan kondisi nyata di lapangan. Ini yang membuat masyarakat semakin curiga," ujarnya dengan nada prihatin.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Dalam program berbasis masyarakat seperti Pansimas, kepercayaan adalah modal utama. Ketika laporan tidak disampaikan, pertanyaan pun bermunculan: ke mana iuran warga mengalir? Apakah pengelolaan dilakukan sesuai aturan? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan?

Aturan Jelas, Pelaksanaan Diabaikan

Berdasarkan Pedoman Umum Program Pamsimas dari Kementerian PUPR, pengelolaan harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel oleh Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS).

Secara teknis, pengurus wajib menyampaikan:

Aturan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menekankan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Namun, aturan yang jelas ini seolah hanya menjadi formalitas di atas kertas. Di lapangan, warga justru dibiarkan dalam ketidakpastian.

Tuntutan Warga: Hak, Bukan Permintaan

Warga Desa Sembungjanbu kini mendesak tiga hal mendasar:

Ini bukan tuntutan berlebihan. Ini adalah hak dasar warga untuk mendapatkan informasi dan memastikan uang mereka dikelola dengan benar.

Ketua Pamsimas Bungkam, Kepala Desa Konfirmasi

Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Ketua Pamsimas Masjuri tidak memberikan keterangan apa pun terkait persoalan ini. Keheningan ini justru menambah kecurigaan publik.

Sementara itu, Kepala Desa Sembungjanbu membenarkan bahwa Pamsimas adalah aset milik desa yang dikelola oleh KPSPAMS. Namun hingga berita ini diturunkan, ketua kelompok pengelola tetap tidak memberikan respons.

Transparansi Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban

Program Pamsimas lahir dari semangat pemberdayaan masyarakat. Namun, tanpa transparansi dan akuntabilitas, program ini justru berpotensi menjadi sumber ketidakadilan baru di tingkat desa.

Warga Sembungjanbu berhak mendapatkan jawaban. Mereka berhak tahu ke mana uang mereka pergi, bagaimana air yang mereka minum dikelola, dan siapa yang bertanggung jawab jika ada masalah.

Masyarakat berharap polemik ini segera mendapat kejelasan, bukan hanya demi pemulihan kepercayaan, tetapi juga demi tegaknya prinsip keadilan di tingkat paling dasar: desa. (Andi Purwandi)

Warta Desa | www.wartadesa.net
Kabar Desa, Suara Rakyat

Posting WARGA SEMBUNGJAMBU SOROTI PAMSIMAS TAK SAMPAIKAN LAPORAN SELAMA 2 TAHUN, TRANSPARANSI DIPERTANYAKAN ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

Pekalongan, Warta Desa. — Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (BEM KM UMPP) periode 2025/2026 menggelar kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar pada Sabtu, 25 April 2026, di Ruang Teater Lantai 7 Rektorat UMPP.

Kegiatan yang mengusung tema “Menanamkan Jiwa Kepemimpinan yang Solutif dan Beretika” ini bertujuan memperkuat pemahaman mahasiswa terkait kepemimpinan serta meningkatkan kemampuan manajerial dalam organisasi kemahasiswaan.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari para pemateri yang kompeten di bidangnya. Materi kesekretariatan administrasi disampaikan oleh Infadzah Fia Shabrinah yang menekankan pentingnya tertib administrasi dalam menunjang kinerja organisasi. Selanjutnya, materi leadership disampaikan oleh Juan Bagus Pambudi yang membahas peran strategis seorang pemimpin dalam menggerakkan organisasi.

Pada sesi berikutnya, peserta mengikuti seminar bertema “Membangun Karakter Pemimpin Muda yang Adaptif dan Inovatif” yang disampaikan oleh Yoyok Riyo Sudibyo. Dalam paparannya, ia menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi dinamika perubahan.

Materi selanjutnya mengenai karakteristik pemimpin solutif dan beretika disampaikan oleh Iqbal Maulana Aziz yang menekankan nilai integritas dan kemampuan problem solving dalam kepemimpinan. Kegiatan kemudian ditutup dengan materi manajemen organisasi oleh Mokhamad Arifin yang membahas strategi pengelolaan organisasi secara efektif dan profesional.

Kegiatan LKMM ini berlangsung dengan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai kepemimpinan yang adaptif, inovatif, serta beretika dalam kehidupan berorganisasi maupun di lingkungan kampus. (.*.)

Posting BEM KM UMPP Gelar LKMM 2026, Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan Mahasiswa ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

Pekalongan, Warta Desa. — Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PK IMM) Al-Fatih Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (FTIK UMPP) menggelar Musyawarah Komisariat (Musykom) ke-VII pada Sabtu (25/4). Kegiatan ini menitikberatkan pada upaya mencetak kader yang visioner dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Musykom yang diikuti sekitar 30 peserta tersebut menjadi forum evaluasi kepengurusan sekaligus penentuan arah organisasi ke depan. Ketua Umum PK IMM Al-Fatih periode 2025/2026, Galang Eka Ardyansyah, menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting dalam regenerasi kepemimpinan.

“Musykom bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi ruang evaluasi dan penentuan arah gerak organisasi ke depan,” ujarnya dalam sambutan.

Dukungan juga datang dari pihak fakultas. Wakil Dekan FTIK UMPP, Imam Rosyadi, menilai mahasiswa teknik perlu aktif berorganisasi untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan selain kompetensi akademik.

Sementara itu, Pembina PK IMM Al-Fatih, Agung Dwi Hanggoro, menekankan pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan pembentukan karakter dalam proses kaderisasi.

“Mahasiswa tidak hanya dituntut unggul secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Perwakilan PC IMM Pekalongan, Dani Muntaqo, turut mengapresiasi jalannya Musykom dan berharap kepengurusan baru mampu menciptakan organisasi yang harmonis serta progresif.

Melalui sidang pleno, forum menetapkan Bill Ba’di Mitsaqon sebagai Ketua Umum, Zahra Aulia sebagai Sekretaris Umum, dan Melizya Citra sebagai Bendahara Umum PK IMM Al-Fatih FTIK UMPP periode selanjutnya.

Dalam sambutan perdananya, Bill menyatakan komitmennya untuk mengembangkan organisasi sesuai dengan tema yang diusung.

“Kami siap menjalankan amanah dan membawa PK IMM Al-Fatih menjadi lebih berkembang,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya Musykom VII ini, PK IMM Al-Fatih diharapkan mampu terus berkontribusi dalam membentuk kader mahasiswa yang progresif, visioner, dan berkemajuan.

Kontributor: Sigit Damar

Posting Musykom VII IMM Al-Fatih FTIK UMPP Tekankan Kader Visioner dan Progresif ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

Pekalongan, Warta Desa. — Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) menggelar pembukaan rangkaian Milad ke-7 pada Senin, 4 Mei 2026, di halaman Rektorat UMPP, Jl. Raya Pekajangan, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung khidmat melalui apel upacara yang diikuti seluruh unsur civitas akademika.

Upacara pembukaan dihadiri oleh Badan Pembina Harian (BPH), rektor, para wakil rektor, kepala lembaga, dekan dan wakil dekan dari tiga fakultas, kepala program studi, kepala biro, dosen, tenaga kependidikan, serta perwakilan mahasiswa dari organisasi mahasiswa (ormawa) dan organisasi otonom (ortom).

Dalam sambutannya, Rektor UMPP, Nur Izzah, menyampaikan bahwa tema “Berdampak Berkemajuan” menjadi spirit utama dalam Milad ke-7 ini. Tema tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta didukung oleh optimalisasi sarana dan prasarana kampus.

“Semangat berdampak berkemajuan harus menjadi energi bersama untuk terus membawa UMPP berkembang, memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, dan mencetak generasi unggul,” ujarnya.

Sebagai bagian dari rangkaian seremonial, dilakukan penanaman tujuh tanaman bunga melati dan pemotongan tumpeng. Penanaman tujuh melati tersebut memiliki makna filosofis mendalam sebagai simbol perjalanan tujuh tahun UMPP. Setiap tunas melambangkan harapan, keteguhan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Di sela jemari yang menyentuh tanah ini, ada harapan yang kita semaikan. Tujuh tunas ini menjadi saksi perjalanan, simbol tekad yang mengakar kuat dan kesiapan merangkul masa depan,” disampaikan dalam prosesi tersebut.

Penanaman ini juga mengandung doa agar UMPP senantiasa menjadi sumber ilmu yang meneduhkan, rumah bagi prestasi, serta terus memberikan manfaat bagi nusa dan bangsa.

Puncak kegiatan simbolis ditandai dengan penerbangan “Pesawat Harapan” oleh seluruh peserta upacara. Pesawat kertas yang diterbangkan bersama-sama tersebut membawa doa dan cita-cita civitas akademika agar UMPP terus melesat menjadi universitas yang inovatif dan unggul.

Dengan semangat Milad ke-7 ini, UMPP diharapkan semakin kokoh dalam perannya sebagai institusi pendidikan yang berdampak dan berkemajuan di tingkat nasional maupun global. (,*,)

Posting Milad ke-7 UMPP Usung Semangat “Berdampak Berkemajuan” ditampilkan lebih awal di Warta Desa.

SALATIGA, Warta Desa. – Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) resmi ditunjuk sebagai Center of Excellence (CoE) dalam program transformasi digital Muhammadiyah Jawa Tengah. Penetapan ini dilakukan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Maju, Profesional, dan Modern (MPM) serta SatuMu di Hotel Grand Wahid, Salatiga, pada 22–23 April 2026.

Sebagai CoE untuk wilayah Karesidenan Pekalongan Raya, UMPP memiliki tanggung jawab memberikan pendampingan teknis, pelatihan, dan monitoring kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dalam mengaktivasi sistem SatuMu dan e-KTAM.

Sinergi Kampus dan Organisasi

Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Dodok Sartono, menjelaskan bahwa pelibatan kampus besar seperti UMPP merupakan langkah konkret untuk memastikan akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.

“CoE ini diampu oleh kampus-kampus besar di masing-masing karesidenan dengan tujuan memberikan pendampingan, pelatihan, serta monitoring kepada PDM. Aktivasi Satu Data Muhammadiyah (SatuMu) menjadi poin krusial yang harus dikawal,” ujar Dodok.

UMPP bergabung dengan sembilan perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya di Jawa Tengah yang bergerak serempak mempercepat modernisasi manajemen organisasi sesuai amanat Muktamar ke-48.

Komitmen UMPP untuk Pekalongan Raya

Dalam kegiatan tersebut, UMPP mengirimkan dua perwakilan utama, yaitu Usamah dan Imam Setiobudi, sebagai motor penggerak CoE wilayah Pekalongan.

Usamah menegaskan bahwa UMPP siap mengemban amanah tersebut dan berkomitmen penuh bersinergi dengan PDM di wilayah Karesidenan Pekalongan Raya. “Kami siap memberikan dukungan penuh bagi PDM agar sistem satu data ini segera terwujud. Sinergi antara akademisi dan struktural organisasi adalah kunci manajemen MPM,” ungkapnya.

Visi Besar Tafsir

Ketua PWM Jawa Tengah, Tafsir, menyambut baik peran aktif perguruan tinggi dalam tata kelola organisasi. Ia menekankan bahwa di era kompetisi saat ini, penguasaan teknologi menjadi keharusan.

“Organisasi kita tidak boleh hanya sekadar ada, tapi harus kompetitif. Perkuat manajemen melalui IPTEK, dan mulailah dari jajaran PDM dengan dukungan para pakar dari kampus kita sendiri,” pesan Tafsir.

Penunjukan UMPP sebagai CoE diharapkan memperkuat sinergi antara dunia akademik dan organisasi Muhammadiyah, sekaligus mempercepat terwujudnya sistem manajemen modern berbasis data di wilayah Pekalongan Raya.

Posting UMPP Jadi Pusat Unggulan, PWM Jateng Perkuat Pendampingan SatuMu di Pekalongan Raya ditampilkan lebih awal di Warta Desa.