Warta Nusantara

Download Soal ASAS/PAS Pendidikan Pancasila Kelas 9 Semester 1 Kurikulum Merdeka 2026/2027 (Lengkap Word)

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Fri, 13 Nov 2026 01:10:11 +0000

Wartanusantara.id – Menjelang pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) ganjil tahun pelajaran 2026/2027, Bapak/Ibu guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila (PPKn) SMP/MTs kelas akhir tentu membutuhkan instrumen evaluasi yang terukur sekaligus melatih kesiapan siswa menghadapi ujian akhir jenjang. Sebagai solusi praktis siap pakai tanpa harus menyusun puluhan stimulus dari nol, kami menghadirkan Bank Soal ASAS/PAS Pendidikan Pancasila Kelas 9 Semester 1 Kurikulum Merdeka yang disusun 100% mengacu pada Buku Siswa Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas IX Cetakan Kedua Edisi Revisi 2023 (Versi PDF Buku Teks Kelas IX) dan Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila Kelas IX karya Khoiriyaningsih, Yudha Dana Prahara, serta Anggi Afriansyah (Kemendikbudristek RI).

Penyusunan naskah soal ini selaras dengan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Capaian Pembelajaran Fase D (Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024), serta Panduan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Revisi 2025. Seluruh butir soal dirancang berorientasi AKM & Tes Kemampuan Akademik (TKA)—memadukan Literasi Membaca dan Numerasi—dengan proporsi kognitif berimbang: Level 1 (Pemahaman: 30%), Level 2 (Penerapan: 40%), dan Level 3 (Penalaran HOTS: 30%).

Kisi-Kisi Materi ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 9 Semester 1 (Kurikulum Merdeka)

Berdasarkan 00-Kisi-Kisi Bank Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas IX (Paket A & Paket B), cakupan materi ujian semester ganjil meliputi tiga bab utama (Hlm. 1–106):

Bab 1: Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI (Hlm. 1–30)

Semangat Pancasila & Hubungannya dengan UUD 1945 (Subbab 1.A–1.B): Pidato Presiden Sukarno di Gedung Sriwedari Surakarta Juni 1955 (Weltanschauung & sociale rechtvaardigheid), analogi pohon persatuan & prinsip "semua untuk semua", perjuangan R.A. Kartini & Raden Dewi Sartika, program Wajib Belajar 9 Tahun & JKN, Pancasila sebagai Grundnorm, analogi roh dan jasad menurut Jimly Asshiddiqie (2011), serta pemetaan sila dalam pasal UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 29, Pasal 27 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 31 ayat (5), Pasal 22E ayat (1)–(2), Pasal 33 ayat (4)).

Hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika & NKRI (Subbab 1.C–1.D): Pandangan Yudi Latif (2015), kerukunan Nyepi Tahun Saka 1945 bertepatan awal Ramadan 22 Maret 2023 di Bali (mulat sarira), kutipan Bung Hatta (Mata Air Keteladanan), tujuan NKRI pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945, serta ketahanan ekonomi APBN 2023 (ekonomi tumbuh 5,44% pada 2022).

Bab 2: Hak dan Kewajiban Warga Negara (Hlm. 31–70)

Pengertian, Keseimbangan & Pengaturan Hak-Kewajiban (Subbab 2.A–2.C): Pengertian hak menurut 4 ahli (Prof. Dr. Notonegoro, Christine S.T. Kansil, Sudikno Mertokusumo, dan 4 kategori hak John Salmond: arti sempit, kemerdekaan, kekuasaan, kekebalan/imunitas) dan kewajiban menurut 3 ahli (Notonegoro, Johan Yasin, John Salmond), keseimbangan hak-kewajiban di sekolah, keluarga, dan masyarakat, pasal hak (Pasal 27 ayat (2), 28A–28J, 29 ayat (2), 31 ayat (1)) dan kewajiban (Pasal 23A, 27 ayat (1) & (3), 28J ayat (1)–(2), 30 ayat (1)), serta hubungan hukum sederajat dan timbal balik (Cholisin 2007 & Adilan Bill Azmi 2021).

Tantangan & Lembaga Penegak Hukum (Subbab 2.D): Data bullying PISA 2018, 4 lembaga penegak hukum (Polri UU No. 2/2002, Kejaksaan, Hakim, Advokat) & 4 lingkungan peradilan (Peradilan Umum UU No. 49/2009, Agama, Militer, PTUN), numerasi subsidi SPP SMA Jawa Timur (Rp904,18 Miliar untuk 1.280.545 siswa), serta survei Litbang Kompas tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Bab 3: Kemerdekaan Berpendapat Warga Negara pada Era Keterbukaan Informasi (Hlm. 71–106)

Instrumen Hukum, Bentuk & Batasan Berpendapat (Subbab 3.A–3.C): Kutipan Hakim Agung Artidjo Alkostar, 5 kewajiban warga (Pasal 6) & 4 kewajiban aparatur (Pasal 7) dalam UU No. 9/1998, 5 instrumen hukum nasional (Pasal 28/28E ayat (3)/28F UUD 1945, Tap MPR No. XVII/1998, UU No. 9/1998, UU No. 39/1999, UU No. 40/1999 tentang Pers), 5 bentuk penyampaian pendapat (unjuk rasa, pawai, rapat umum, mimbar bebas, media massa), 3 larangan lokasi/waktu/benda bawaan, serta pandangan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Keterbukaan Informasi Publik & Praktik Berpendapat (Subbab 3.D–3.E): UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, numerasi Tabel Realisasi Pengeluaran Negara 2020–2022 (BPS), aplikasi LAPOR! (lapor.go.id / SMS 1708), Infografik Hoaks Diskominfo Jabar 2023, Tabel Kenaikan Harga BBM 3 September 2022, serta Surat untuk Presiden oleh Candra Muliawati.

Bocoran Contoh Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 9 (Literasi, Numerasi & HOTS)

Berikut adalah cuplikan asli (verbatim) beberapa butir soal dari Naskah Soal ASAS PP Kelas IX Paket A dan Naskah Soal ASAS PP Kelas IX Paket B:

1. Contoh Soal Pilihan Ganda – Analogi Roh dan Jasad & Pemetaan Pasal UUD 1945 (Paket A No. 4 / Level L3 HOTS)

Ketua Mahkamah Konstitusi RI (2003–2008), Jimly Asshiddiqie (2011), menyatakan bahwa hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 ibarat hubungan antara roh dan jasad yang tidak terpisahkan, di mana Pancasila adalah rohnya (nilai-nilai utama) dan UUD NRI Tahun 1945 adalah jasadnya (bentuk hukumnya). Perhatikan tabel pasangan sila Pancasila dan pasal rujukannya dalam UUD NRI Tahun 1945 (Hlm. 16–17) berikut!

Kode	Sila dalam Pancasila	Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Materi Muatannya
K1	Sila Pertama	Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) tentang dasar Ketuhanan YME dan jaminan kemerdekaan memeluk agama/beribadat
K2	Sila Kedua	Pasal 27 ayat (2) (hak pekerjaan/penghidupan layak) dan Pasal 34 ayat (2) (sistem jaminan sosial sesuai martabat kemanusiaan)
K3	Sila Ketiga	Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum secara LUBER JURDIL setiap 5 tahun sekali
K4	Sila Keempat	Pasal 31 ayat (5) tentang pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa
K5	Sila Kelima	Pasal 33 ayat (4) tentang perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan

Berdasarkan analisis terhadap tabel di atas, pasangan penjabaran sila Pancasila ke dalam pasal UUD NRI Tahun 1945 yang tepat ditunjukkan oleh kode .... A. K1, K2, dan K3 B. K1, K2, dan K5 C. K2, K3, dan K4 D. K3, K4, dan K5

Kunci Jawaban: B (Acuan Buku Siswa Hlm. 16–17)

2. Contoh Soal Pilihan Ganda – Numerasi Data Bullying PISA 2018 & HAM (Paket A No. 13 / Level L3 HOTS)

Perhatikan data pada Gambar 2.12 Data Aksi Bullying (Perundungan) di Indonesia Berdasarkan Riset PISA 2018 (OECD/Kompas, 2019) pada halaman 59 buku teks berikut!

Dihina / diolok-olok: 20%
Barang dicuri dan dirusak: 20%
Rumor buruk disebarkan: 18%
Dipukul dan didorong: 15%
Dikucilkan: 13%
Diintimidasi: 8%
Diancam: 6%

Berdasarkan analisis numerasi terhadap data di atas dan ketentuan HAM dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945 (Hlm. 55–58), pernyataan yang paling tepat adalah .... A. dua bentuk perundungan tertinggi adalah dihina/diolok-olok (20%) serta barang dicuri dan dirusak (20%) yang berselisih 14% di atas tindakan diancam (6%); seluruh aksi perundungan tersebut melanggar hak konstitusional anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2) serta hak atas rasa aman dan perlindungan harta benda (Pasal 28G ayat 1) B. tindakan dipukul dan didorong (15%) merupakan jenis perundungan dengan persentase paling tinggi dibandingkan penyebaran rumor buruk (18%) C. selisih antara persentase siswa yang dikucilkan (13%) dan diintimidasi (8%) adalah 12%, dan tindakan tersebut diperbolehkan dalam demokrasi Pancasila D. total persentase siswa yang mengalami kekerasan fisik dipukul dan didorong (15%) lebih besar daripada gabungan siswa yang dihina (20%) dan dirusak barangnya (20%)

Kunci Jawaban: A (Acuan Buku Siswa Hlm. 55–59)

3. Contoh Soal Pilihan Ganda – Numerasi Kenaikan Harga BBM & Berpendapat Kritis (Paket A No. 25 / Level L3 HOTS)

Perhatikan Tabel Kenaikan Harga BBM per 3 September 2022 Pukul 14.30 WIB pada Soal Nomor 9 Uji Kompetensi Bab 3 halaman 98 buku teks berikut!

Jenis BBM	Harga Lama (per Liter)	Harga Baru (per Liter)
Pertalite	Rp7.650 / Liter	Rp10.000 / Liter
Solar Subsidi	Rp5.150 / Liter	Rp6.800 / Liter
Pertamax	Rp12.500 / Liter	Rp14.500 / Liter

Setelah melihat tabel berita televisi di atas, Anwar berpendapat bahwa: "Harga BBM jenis Pertamax mengalami kenaikan paling tinggi dibandingkan jenis BBM Pertalite dan Solar Subsidi karena harga barunya paling mahal yaitu Rp14.500/liter." Berdasarkan evaluasi perhitungan numerasi (baik dari segi selisih kenaikan nominal rupiah maupun persentase kenaikan terhadap harga lama), penilaian yang paling tepat terhadap pendapat Anwar adalah .... A. Tidak setuju, karena secara nominal kenaikan tertinggi terjadi pada Pertalite yaitu sebesar Rp2.350/L (Rp10.000 - Rp7.650), sedangkan secara persentase kenaikan tertinggi terjadi pada Solar Subsidi yaitu sebesar 32,04% (Rp1.650 : Rp5.150 x 100%); sementara Pertamax hanya naik Rp2.000/L atau 16,00% (Rp2.000 : Rp12.500 x 100%) B. Setuju, karena Pertamax naik sebesar Rp3.000/L (25%), sedangkan Pertalite hanya naik Rp1.350/L dan Solar Subsidi hanya naik Rp650/L C. Tidak setuju, karena ketiga jenis BBM tersebut mengalami persentase kenaikan yang sama persis yaitu sebesar 20,00% per liter D. Setuju, karena secara persentase Pertamax mengalami kenaikan sebesar 45,00% yang jauh melampaui kenaikan Pertalite dan Solar Subsidi

Kunci Jawaban: A (Acuan Buku Siswa Hlm. 98)

4. Contoh Soal Format AKM Benar-Salah (Paket A No. 28 & No. 29)

No.	Stimulus & Pernyataan Soal (Acuan Buku Teks Pendidikan Pancasila Kelas IX)	Kunci
28	Berdasarkan perspektif hukum yang dikemukakan oleh Cholisin (2007) dan Adilan Bill Azmi (2021), kedudukan negara jauh lebih tinggi daripada warga negara sehingga warga negara hanya wajib menuntut Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa perlu melaksanakan kewajiban asasi.	SALAH (S)
29	Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, tempat-tempat yang dilarang untuk penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) meliputi rumah sakit, tempat ibadah, istana kepresidenan, instalasi militer, serta objek-objek vital nasional, dan dilarang dilakukan pada hari besar nasional maupun pada malam hari.	BENAR (B)

Spesifikasi Paket Lengkap & Link Download (Format Word)

Untuk menghemat waktu Bapak/Ibu guru di tengah padatnya administrasi kelas 9, tim @imanguruproduktif telah mengemas Paket Komplit Bank Soal ASAS/PAS Pendidikan Pancasila Kelas 9 Semester Ganjil TP 2026/2027 dalam format Microsoft Word (.docx) yang 100% bisa diedit, terdiri atas 5 dokumen siap pakai (Folder Bank Soal ASAS PP Kelas 9 26-27):

00-Kisi-Kisi Bank Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas IX (Paket A & Paket B): Matriks resmi pemetaan Bab/Halaman Buku Revisi 2023, Muatan AKM/TKA (Literasi & Numerasi), Indikator Soal, dan Level Kognitif (L1–L3).
01-Naskah Soal ASAS PP Kelas IX Paket A (40 Soal): 25 Pilihan Ganda, 5 Benar-Salah, 5 Menjodohkan, dan 5 Uraian HOTS.
02-Kunci Jawaban, Pembahasan & Skor Paket A: Pembahasan rinci per nomor beserta halaman buku teks dan rubrik penskoran skala 100.
03-Naskah Soal ASAS PP Kelas IX Paket B (50 Soal): 35 Pilihan Ganda, 5 Benar-Salah, 5 Menjodohkan, dan 5 Uraian HOTS (ideal untuk standar 50 soal atau Soal Utama & Susulan).
04-Kunci Jawaban, Pembahasan & Skor Paket B: Pembahasan tuntas 50 butir soal Paket B beserta pedoman penskoran analitik.

Unduh bundel lengkap kelima dokumen Word (.docx) tersebut melalui halaman resmi kami di bawah ini:

👉 📥 Akses Paket Lengkap Bank Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 9 (Word + Kisi-Kisi) di Sini – lynk.id/imanguruproduktif

Cara Akses Cepat: Klik tautan lynk.id/imanguruproduktif di atas, pilih produk Bank Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 9 Semester Ganjil, masukkan email serta nomor WhatsApp aktif Anda, lalu selesaikan pembayaran instan (QRIS/VA/E-Wallet). Seluruh file Word akan langsung terbuka di layar dan otomatis terkirim ke email Anda!

Baca Juga di Warta Nusantara:

Download Soal ASAS/PAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 Semester 1 Kurikulum Merdeka 2026/2027 (Lengkap Word)

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Fri, 13 Nov 2026 00:52:02 +0000

Wartanusantara.id – Menjelang pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) ganjil tahun pelajaran 2026/2027, Bapak/Ibu guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila (PPKn) SMP/MTs tentu membutuhkan instrumen evaluasi yang terukur tanpa harus menyusun puluhan stimulus dari nol. Sebagai solusi praktis siap pakai, kami menghadirkan Bank Soal ASAS/PAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 Semester 1 Kurikulum Merdeka yang disusun 100% mengacu pada Buku Siswa Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII Cetakan Kedua Edisi Revisi 2023 dan Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila Kelas VIII karya Tudi Setiawan, Tia Setiawati, Muhammad Sapei, serta Prayogo (Kemendikbudristek RI).

Kisi-Kisi Materi ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 Semester 1 (Kurikulum Merdeka)

Berdasarkan 00-Kisi-Kisi Bank Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas VIII (Paket A & Paket B), cakupan materi ujian semester ganjil meliputi tiga bab utama (Hlm. 1–102):

Bab 1: Pancasila dalam Kehidupan Bangsaku (Hlm. 1–32)

Dasar Negara & Pandangan Hidup Bangsa (Subbab 1.A–1.B): Kisah Bersatu untuk Kejayaan Bangsa (Tontowi Ahmad & Liliyana Natsir di Olimpiade Rio 2016), konsep filosofische grondslag (analogi fondasi gedung & akar pohon), pembagian landasan moral (Sila 1–2) dan landasan politik (Sila 3–5) menurut Bung Hatta, penjabaran sila dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 29, Pasal 28A–28J, Pasal 1 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 34), konsep Weltanschauung, serta pengamalan di keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pancasila sebagai Ideologi Negara (Subbab 1.C): Etimologi idea dan logos, analogi peta penunjuk arah (Google Maps), penolakan gaya hidup konsumerisme, hedonisme, dan individualisme, serta studi kasus musyawarah masyarakat.

Bab 2: Pedoman Negaraku / UUD NRI Tahun 1945 (Hlm. 33–64)

Konstitusi, Perumusan & Pengesahan UUD 1945 (Subbab 2.A–2.C): Konstitusi tertulis (UUD) vs tidak tertulis (konvensi pidato kenegaraan Presiden 16 Agustus & hukum adat), Sidang Kedua BPUPK (10–17 Juli 1945), tiga panitia 11 Juli 1945, Panitia Kecil Penyusun Batang Tubuh UUD (pimpinan Prof. Dr. Soepomo) dan tiga tahap perubahan rancangan pasal (42 pasal → 14 bab → 15 bab & 36 pasal + Aturan Peralihan & Tambahan = 43 pasal), serta pengesahan UUD NRI Tahun 1945 oleh PPKI (27 anggota) pada 18 Agustus 1945 beserta tiga perubahan naskah hasil lobi Drs. Moh. Hatta.

Kedudukan, Fungsi, Amendemen & Kepatuhan UUD (Subbab 2.D–2.E): Fungsi UUD sebagai alat kontrol, perbedaan uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (UU terhadap UUD) vs Mahkamah Agung (peraturan di bawah UU terhadap UU), lima periode konstitusi, empat kali Amendemen sistem adendum (Anglo Saxon), lima kesepakatan dasar MPR (Tap MPR No. IX/MPR/1999), dan numerasi tingkat kepatuhan aturan.

Bab 3: Peraturan di Negaraku (Hlm. 65–102)

Tata Urutan & Asas Peraturan Perundang-undangan (Subbab 3.A–3.B): Studi kasus Bank Sampah Nahda Arzita (pembagian 70% warga : 30% karang taruna), tradisi gotong royong batobo (Riau) & sambatan (Yogyakarta), prinsip aturan superior vs inferior, piramida 7 hierarki dan 7 asas pembentukan menurut Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 jo. UU No. 13 Tahun 2022.

Jenis, Alur Pembentukan & Komitmen Penerapan (Subbab 3.C–3.D): Tap MPR No. XI/MPR/1998, UU No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak), Perppu No. 1 Tahun 2016, PP No. 1 Tahun 2022, perbedaan Perpres (mengikat umum) vs Keppres (penetapan khusus), Perda di 38 provinsi dan 540 kabupaten/kota, pengawasan Ombudsman RI, serta numerasi data Kemenkumham (42.161 peraturan nasional).

Bocoran Contoh Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 (Literasi, Numerasi & HOTS)

Berikut adalah cuplikan asli (verbatim) beberapa butir soal dari Naskah Soal ASAS PP Kelas 8 Paket A dan Naskah Soal ASAS PP Kelas 8 Paket B:

1. Contoh Soal Pilihan Ganda – Landasan Moral dan Politik Bung Hatta (Paket A No. 3 / Level L2)

Perhatikan kutipan pandangan salah satu tokoh pendiri bangsa, Drs. Moh. Hatta (Bung Hatta), mengenai pengelompokan sila-sila Pancasila berikut! Menurut Bung Hatta, Pancasila sebagai dasar negara memberikan arah bahwa penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada dua fondasi utama, yaitu landasan moral (Sila Pertama dan Sila Kedua) serta landasan politik (Sila Ketiga, Sila Keempat, dan Sila Kelima).

Contoh penerapan pandangan Bung Hatta tersebut oleh para penyelenggara negara dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional adalah .... A. mengutamakan pembangunan gedung megah di ibu kota walaupun harus mengabaikan hak asasi masyarakat adat setempat B. menjalankan kekuasaan politik untuk menjaga persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dengan tetap dikendalikan oleh nilai ketuhanan dan kemanusiaan C. memisahkan urusan moral keagamaan dan kemanusiaan secara mutlak dari seluruh proses pembuatan undang-undang di parlemen D. menetapkan kebijakan pajak yang tinggi bagi rakyat kecil demi mempercepat pertumbuhan ekonomi kelompok pengusaha besar

Kunci Jawaban: B (Acuan Buku Siswa Hlm. 7–8)

2. Contoh Soal Pilihan Ganda – Uji Materiil MK vs MA (Paket A No. 13 / Level L3 HOTS)

Perhatikan dua kasus pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) yang bersumber dari buku teks halaman 52–53 berikut!

Kasus I: Pada 7 Mei 2018, Komite Aksi Transportasi Online (KATO) bersama KSPI mengajukan uji materi Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang belum mencantumkan sepeda motor sebagai angkutan umum) karena dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Kasus II: Organisasi pekerja mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di atasnya (sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 67 P/HUM/2015).

Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus Kasus I dan Kasus II secara berurutan adalah .... A. Mahkamah Agung (MA) untuk Kasus I; dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Kasus II B. Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Kasus I; dan Mahkamah Agung (MA) untuk Kasus II C. Komisi Yudisial (KY) untuk Kasus I; dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk Kasus II D. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk Kasus I; dan Ombudsman RI untuk Kasus II

Kunci Jawaban: B (Acuan Buku Siswa Hlm. 52–53)

3. Contoh Soal Pilihan Ganda – Numerasi Statistik Regulasi Kemenkumham (Paket A No. 25 / Level L3 HOTS)

Perhatikan data statistik jumlah peraturan perundang-undangan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI per tanggal 18 Agustus 2022 pada halaman 100 buku teks berikut!

Kategori Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	Jumlah Peraturan (per 18 Agustus 2022)
Peraturan Menteri (Permen)	17.468 Peraturan
Peraturan Daerah (Perda Provinsi & Kabupaten/Kota)	15.982 Peraturan
Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)	4.711 Peraturan
Peraturan Pusat (UUD, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres)	4.000 Peraturan
Total Keseluruhan Peraturan Nasional	42.161 Peraturan

Berdasarkan evaluasi terhadap tabel statistik di atas, pernyataan analisis numerasi dan kesimpulan hukum yang paling tepat adalah .... A. gabungan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah mencapai 33.450 peraturan (79,34% dari total regulasi nasional), dengan selisih Peraturan Daerah terhadap Peraturan Pusat sebesar 11.982 peraturan, sehingga pengawasan dan harmonisasi sangat mutlak diperlukan agar ribuan aturan pelaksana dan daerah tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan Peraturan Pusat B. jumlah Peraturan Pusat (4.000 peraturan) lebih banyak daripada gabungan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Peraturan Daerah C. selisih antara jumlah Peraturan Menteri (17.468) dan Peraturan Daerah (15.982) adalah 2.514 peraturan, sehingga Pemerintah Daerah dilarang membuat Perda baru D. Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (4.711 peraturan) mendominasi lebih dari separuh total peraturan yang berlaku di Indonesia

Kunci Jawaban: A (Acuan Buku Siswa Hlm. 100)

4. Contoh Soal Format AKM Benar-Salah (Paket A No. 26 & No. 30)

No.	Stimulus & Pernyataan Soal (Acuan Buku Teks Pendidikan Pancasila Kelas VIII)	Kunci
26	Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno memperkenalkan istilah bahasa Belanda filosofische grondslag untuk menyebut Pancasila sebagai dasar negara dan istilah bahasa Jerman Weltanschauung untuk menyebut Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang kemudian disahkan secara legal formal oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea Keempat.	BENAR (B)
30	Penerbitan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi kedua setelah DKI Jakarta menurut BPS 2021) dan Perda Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan membuktikan bahwa materi muatan Perda harus disesuaikan dengan potensi dan keunikan daerah masing-masing.	BENAR (B)

Spesifikasi Paket Lengkap & Link Download (Format Word)

Untuk menghemat waktu Bapak/Ibu guru di tengah padatnya administrasi akhir semester, tim @imanguruproduktif telah mengemas Paket Komplit Bank Soal ASAS/PAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 Semester Ganjil TP 2026/2027 dalam format Microsoft Word (.docx) yang 100% bisa diedit, terdiri atas 5 dokumen siap pakai (Folder Bank Soal ASAS PP Kelas 8 26-27):

00-Kisi-Kisi Bank Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas VIII (Paket A & Paket B): Matriks resmi pemetaan Bab/Halaman Buku Revisi 2023, Muatan AKM/TKA (Literasi & Numerasi), Indikator Soal, dan Level Kognitif (L1–L3).
01-Naskah Soal ASAS PP Kelas 8 Paket A (40 Soal): 25 Pilihan Ganda, 5 Benar-Salah, 5 Menjodohkan, dan 5 Uraian HOTS.
02-Kunci Jawaban, Pembahasan & Skor Paket A: Pembahasan rinci per nomor beserta halaman buku teks dan rubrik penskoran skala 100.
03-Naskah Soal ASAS PP Kelas 8 Paket B (50 Soal): 35 Pilihan Ganda, 5 Benar-Salah, 5 Menjodohkan, dan 5 Uraian HOTS (ideal untuk standar 50 soal atau Soal Utama & Susulan).
04-Kunci Jawaban, Pembahasan & Skor Paket B: Pembahasan tuntas 50 butir soal Paket B beserta pedoman penskoran analitik.

Unduh bundel lengkap kelima dokumen Word (.docx) tersebut melalui halaman resmi kami di bawah ini:

👉 📥 Akses Paket Lengkap Bank Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 (Word + Kisi-Kisi) di Sini – lynk.id/imanguruproduktif

Cara Akses Cepat: Klik tautan lynk.id/imanguruproduktif di atas, pilih produk Bank Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 Semester Ganjil, masukkan email serta nomor WhatsApp aktif Anda, lalu selesaikan pembayaran instan (QRIS/VA/E-Wallet). Seluruh file Word akan langsung terbuka di layar dan otomatis terkirim ke email Anda!

Baca Juga di Warta Nusantara:

Membedah Kursi Kosong RI-2: Mundurnya Gibran dan Teka-Teki Konstitusi yang Menanti

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Thu, 12 Nov 2026 13:47:53 +0000

Oleh: Redaksi Warta Nusantara

Jagat perpolitikan nasional kembali dihentakkan oleh kabar mengejutkan. Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan ini memicu badai spekulasi di ruang publik, namun di luar hiruk-pikuk politik partisan, ada pertanyaan mendasar yang jauh lebih krusial bagi masa depan republik: Siapa yang akan mengisi kursi kosong RI-2, dan bagaimana konstitusi kita mengatur skenario pergantian ini?

Mundurnya seorang Wakil Presiden bukanlah peristiwa sepele; ini adalah ujian langsung terhadap ketahanan sistem ketatanegaraan kita. Saat seorang Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, roda pemerintahan tidak boleh lumpuh.

UUD 1945 secara eksplisit telah menyiapkan "sekoci penyelamat" untuk situasi darurat ini, mengatur mekanisme pergantian yang menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai aktor sentral.

Mekanisme Pengisian Kekosongan: Apa Kata Konstitusi?

Prosedur pengisian jabatan Wakil Presiden yang lowong diatur secara ketat dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini dirumuskan pasca-Amandemen untuk memastikan tidak ada celah kekuasaan yang dimanfaatkan secara sewenang-wenang.

Menurut pasal tersebut, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden berwenang mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Proses pengajuannya dibatasi oleh tenggat waktu yang ketat: selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak kekosongan terjadi, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua calon tersebut.

Dua kandidat yang diajukan oleh Presiden tidak dipilih secara acak. Logika konstitusional dan tradisi politik kita mensyaratkan bahwa kedua nama tersebut harus merepresentasikan keseimbangan politik dan idealnya mendapat restu (atau setidaknya tidak ditolak) oleh koalisi partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden saat pemilu.

Titik Kritis: Dinamika di Senayan

Di atas kertas, proses ini tampak lugas. Namun, dalam praktiknya, pengajuan dua nama oleh Presiden adalah hasil dari lobi politik tingkat tinggi yang sangat kompleks. Sidang MPR yang akan memilih Wakil Presiden baru bukanlah sekadar stempel karet.

Pemilihan ini mengharuskan anggota MPR (yang terdiri dari gabungan anggota DPR dan DPD) untuk memberikan suaranya. Di sinilah letak ujian sebenarnya. Pemilihan di MPR berpotensi membuka kembali front pertarungan politik yang sempat mereda pasca-pemilu. Jika Presiden salah membaca peta politik atau mengajukan calon yang resistensinya tinggi di parlemen, sidang MPR bisa berubah menjadi arena deadlock.

Lebih jauh, masuknya DPD dalam struktur MPR menambah variabel yang sulit diprediksi. Berbeda dengan DPR yang terikat pada garis komando partai (fraksi), anggota DPD mewakili aspirasi daerah dan memiliki preferensi yang lebih independen. Kemampuan calon yang diajukan Presiden untuk merebut simpati DPD akan menjadi faktor penentu.

Ujian Kematangan Demokrasi

Kekosongan kursi RI-2 pasca-mundurnya Gibran adalah momentum krusial yang menuntut kedewasaan elit politik. Mekanisme pergantian Wakil Presiden melalui MPR, sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, dirancang untuk mencegah krisis kepemimpinan dengan memberikan legitimasi yang kuat melalui lembaga perwakilan rakyat.

Proses ini lebih dari sekadar rotasi figur di pucuk pimpinan. Ini adalah ujian nyata apakah sistem ketatanegaraan kita mampu beroperasi dengan tenang dan prosedural di tengah guncangan politik, atau justru kembali terjebak dalam pragmatisme transaksional yang mengorbankan stabilitas nasional.

Rakyat kini mengawasi dengan saksama. Dua nama yang nantinya diajukan Presiden—dan siapa yang akhirnya dipilih oleh MPR—akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintahan di sisa masa jabatan. Kursi kosong RI-2 harus segera diisi, bukan hanya untuk memenuhi syarat konstitusi, tetapi untuk menjaga keseimbangan orkestrasi bernegara di Republik ini.

Download Soal ASAS/PAS Pendidikan Pancasila Kelas 7 Semester 1 Kurikulum Merdeka 2026/2027 (Lengkap Word)

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Wed, 11 Nov 2026 01:24:05 +0000

Wartanusantara.id – Menjelang pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) ganjil tahun pelajaran 2026/2027, Bapak/Ibu guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila (PPKn) SMP/MTs tentu membutuhkan instrumen evaluasi yang terukur tanpa harus menyusun puluhan stimulus dari nol. Sebagai solusi praktis siap pakai, kami menghadirkan Bank Soal ASAS/PAS Pendidikan Pancasila Kelas 7 Semester 1 Kurikulum Merdeka yang disusun 100% mengacu pada Buku Siswa Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VII Cetakan Kedua Edisi Revisi 2023 dan Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila Kelas VII karya Yayat Suryatna, Ai Tin Sumartini, Devita Puspa Sari, serta Dwi Indah Mustiko Ningrum (Kemendikbudristek RI).

Kisi-Kisi Materi ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 7 Semester 1 (Kurikulum Merdeka)

Berdasarkan 00-Kisi-Kisi Naskah Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas VII (Paket A & Paket B), cakupan materi ujian semester ganjil meliputi tiga bab utama (Hlm. 1–104):

Bab 1: Sejarah Kelahiran Pancasila (Hlm. 1–38)

Sidang BPUPK & Panitia Sembilan (Subbab 1.A–1.B): Latar belakang Perang Pasifik, menyerahnya Belanda di Kalijati (8 Maret 1942), semboyan Gerakan Tiga A, janji kemerdekaan Jepang (7 September 1944), pembentukan & komposisi numerasi anggota BPUPK (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), jadwal pembicara Sidang BPUPK Pertama (29 Mei–1 Juni 1945), pidato lahirnya Pancasila oleh Ir. Sukarno (1 Juni 1945 / Keppres No. 24 Tahun 2016), komposisi Panitia Delapan dan Panitia Sembilan, serta kesepakatan Piagam Jakarta (Mukadimah / Gentlemen's Agreement 22 Juni 1945).

Proklamasi & Penetapan Pancasila (Subbab 1.C): Bom atom Hiroshima-Nagasaki, pembentukan & keanggotaan PPKI (21 menjadi 27 orang), Peristiwa Rengasdengklok, perumusan teks Proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda (perbandingan naskah konsep tulisan tangan Ir. Sukarno vs ketikan autentik Sayuti Melik), Proklamasi 17 Agustus 1945, serta lobi Drs. Moh. Hatta bersama tokoh Islam dan pengesahan Pancasila dalam Sidang PPKI 18 Agustus 1945.

Bab 2: Penerapan Nilai-Nilai Pancasila (Hlm. 39–68)

Lambang Garuda & Makna Sila ke-1 s.d. Sila ke-5 (Subbab 2.A): Sejarah Panitia Lencana Negara (rancangan Sultan Hamid II), makna simbol perisai Garuda, jaminan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, 7 Landasan Pokok Demokrasi Pancasila, asas Pemilu LUBER JURDIL, perhitungan keadilan proporsional dalam kisah "Menakar Makna Keadilan", 4 manfaat Pancasila sebagai dasar negara, serta perbedaan Hari Lahir Pancasila (1 Juni) dan Hari Kesaktian Pancasila (1 Oktober).

Pengamalan Pancasila (Subbab 2.B–2.C): Penerapan nyata nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Bab 3: Patuh Terhadap Norma (Hlm. 69–104)

Hakikat Manusia, Syarat, Fungsi & 4 Macam Norma (Subbab 3.A–3.C): Kisah "Tiga Kata Ajaib Ika", manusia sebagai makhluk monodualis (kebutuhan fisik vs nonfisik, kebutuhan vs keinginan), definisi norma menurut ahli, analogi Maps & peran STP2K, 4 syarat dan 5 fungsi norma, Norma Agama (Keppres No. 6 Tahun 2000), Norma Kesusilaan (profil KPK "Berani Jujur Hebat"), Norma Kesopanan & Norma Adat (Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945), Norma Hukum (hukuman pokok vs tambahan), serta irisan 4 norma pada kasus pencurian (Pasal 362 KUHP).

Tindakan Sesuai Norma (Subbab 3.D): Studi kasus "Lengah di Dunia Maya", 6 faktor penyebab pelanggaran norma, tata tertib sekolah, dan keteladanan integritas Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Imam Santoso.

Bocoran Contoh Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 7 (Literasi, Numerasi & HOTS)

Berikut adalah cuplikan asli (verbatim) beberapa butir soal dari Naskah Soal ASAS PP Kelas 7 Paket A dan Naskah Soal ASAS PP Kelas 7 Paket B:

1. Contoh Soal Pilihan Ganda – Numerasi Keanggotaan BPUPK (Paket A No. 3 / Level L2)

Perhatikan data keanggotaan BPUPK pada masa Sidang Pertama dan Sidang Kedua berikut!

Keanggotaan Awal (Sidang Pertama, 29 Mei–1 Juni 1945): Berjumlah 62 orang bangsa Indonesia (terdiri atas 1 ketua, 1 wakil ketua dari Indonesia, dan 60 anggota) ditambah 8 orang bangsa Jepang (terdiri atas 1 wakil ketua dari Jepang dan 7 anggota istimewa yang hanya bertugas sebagai pengamat pasif tanpa hak suara).
Penambahan Anggota (Sidang Kedua, 10–17 Juli 1945): Ditambah 6 orang anggota baru bangsa Indonesia (K.H. Abdul Fatah Hasan, R. Asikin Natanegara, B.P.K.A. Soerjo Hamidjojo, Ir. Pangeran M. Noor, Mr. M. Besar, dan Abdul Kaffar).

Berdasarkan data numerasi di atas, jumlah seluruh anggota BPUPK (gabungan Indonesia dan Jepang) pada masa Sidang Kedua serta persentase anggota bangsa Indonesia pada Sidang Kedua terhadap total seluruh anggota adalah .... A. Total 70 orang, dengan proporsi anggota Indonesia sebesar 88,57% (62 dari 70 orang) B. Total 74 orang, dengan proporsi anggota Indonesia sebesar 89,19% (66 dari 74 orang) C. Total 76 orang, dengan proporsi anggota Indonesia sebesar 89,47% (68 dari 76 orang) D. Total 78 orang, dengan proporsi anggota Indonesia sebesar 91,03% (71 dari 78 orang)

Kunci Jawaban: C (Acuan Buku Siswa Hlm. 9–11)

2. Contoh Soal Pilihan Ganda – Lobi 18 Agustus 1945 & Persatuan NKRI (Paket A No. 8 / Level L3)

Pada petang hari setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Drs. Mohammad Hatta menerima aspirasi keberatan dari masyarakat Indonesia bagian timur (yang mayoritas beragama Kristen dan Katolik) terhadap tujuh kata di belakang sila pertama dalam Piagam Jakarta ("Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"). Demi mencegah perpecahan bangsa yang baru berusia satu hari, pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 sebelum sidang resmi PPKI dimulai, Drs. Mohammad Hatta mengadakan rapat pendahuluan (lobi) singkat bersama empat tokoh Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, K.H. A. Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan. Hanya dalam waktu sekitar 15 menit, para tokoh Islam tersebut dengan jiwa besar menyetujui penghapusan tujuh kata tersebut dan menggantinya menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Evaluasi nilai keteladanan kenegarawanan yang paling tepat dari peristiwa kesepakatan pagi hari 18 Agustus 1945 tersebut adalah .... A. Para pendiri bangsa mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing di atas kepentingan daerah lain B. Para tokoh Islam dan pendiri bangsa menunjukkan sikap toleransi tinggi, kelapangan dada, serta rela menempatkan persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan golongan C. Perubahan sila pertama dilakukan karena adanya paksaan militer dari pemerintah pendudukan Jepang di ruang sidang PPKI D. Penghapusan tujuh kata tersebut bertujuan menghilangkan nilai-nilai keagamaan dari dasar negara Indonesia

Kunci Jawaban: B (Acuan Buku Siswa Hlm. 31–35)

3. Contoh Soal Pilihan Ganda – Numerasi Keadilan Proporsional Sila Kelima (Paket A No. 15 / Level L2)

Bacalah kutipan kisah inspiratif "Menakar Makna Keadilan" pada Buku Siswa halaman 62–63 berikut! Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Ibu membagikan uang saku harian kepada ketiga anaknya sesuai jenjang sekolah dan kebutuhan mereka masing-masing:

Kakak (kelas 2 SMA): menerima uang saku Rp25.000,00 per hari.
Adik (kelas 1 SMP): menerima uang saku Rp15.000,00 per hari.
Si Bungsu (kelas 5 SD): menerima uang saku Rp10.000,00 per hari.

Ketika Si Bungsu protes meminta uang saku disamaratakan, Ibu mengambil tiga gelas berukuran besar, sedang, dan kecil, lalu menuangkan masing-masing 240 mL air ke dalam ketiga gelas tersebut. Akibatnya, air di gelas kecil meluap tumpah, gelas sedang terisi penuh, sedangkan gelas besar baru terisi separuhnya.

Berdasarkan data numerasi dan ilustrasi pada kisah di atas, persentase uang saku yang diterima Adik (kelas 1 SMP) terhadap total uang saku harian ketiga anak beserta simpulan makna "adil" menurut Sila Kelima Pancasila adalah .... A. 20% dari total Rp50.000,00; adil berarti setiap orang wajib menerima jumlah uang yang sama rata tanpa memandang usia B. 30% dari total Rp50.000,00; adil berarti memberikan hak secara proporsional sesuai porsi dan kebutuhan masing-masing, bukan harus sama rata (sama rasa) C. 35% dari total Rp60.000,00; adil berarti memberikan bagian paling besar kepada anak yang paling muda D. 50% dari total Rp50.000,00; adil berarti membagi rata seluruh uang saku menjadi masing-masing Rp16.500,00

Kunci Jawaban: B (Acuan Buku Siswa Hlm. 54–55 & 62–63)

4. Contoh Soal Format AKM Benar-Salah (Paket A No. 29 & Paket B No. 40)

No.	Stimulus & Pernyataan Soal (Acuan Buku Teks Pendidikan Pancasila Kelas VII)	Kunci
29	Norma Kesusilaan bersumber dari suara hati nurani manusia sehingga sanksi bagi pelanggarnya bersifat batiniah berupa perasaan bersalah, malu, takut, dan menyesal. Sebaliknya, Norma Kesopanan bersumber dari kebiasaan atau tata pergaulan masyarakat setempat sehingga sanksinya berasal dari luar diri pelaku berupa teguran, cemoohan, atau pengucilan sosial.	BENAR (B)
40	Seorang siswa SMP yang terlambat masuk sekolah lebih dari 3 kali dalam sepekan sengaja memalsukan tanda tangan orang tuanya pada surat pernyataan pembinaan sekolah karena takut dimarahi di rumah. Perbuatan siswa tersebut melanggar Norma Kesusilaan (tidak jujur terhadap hati nurani), Norma Kesopanan (tidak hormat kepada guru dan orang tua), sekaligus Peraturan Tata Tertib Sekolah.	BENAR (B)

Spesifikasi Paket Lengkap & Link Download (Format Word)

Untuk menghemat waktu Bapak/Ibu guru di tengah padatnya administrasi akhir semester, tim @imanguruproduktif telah mengemas Paket Komplit Bank Soal ASAS/PAS Pendidikan Pancasila Kelas 7 Semester Ganjil TP 2026/2027 dalam format Microsoft Word (.docx) yang 100% bisa diedit, terdiri atas 5 dokumen siap pakai (Folder Bank Soal ASAS PP Kelas 7 26/27):

00-Kisi-Kisi Naskah Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas VII (Paket A & Paket B): Matriks resmi pemetaan Bab/Halaman Buku Revisi 2023, Muatan AKM/TKA (Literasi & Numerasi), Indikator Soal, dan Level Kognitif (L1–L3).
01-Naskah Soal ASAS PP Kelas 7 Paket A (40 Soal): 25 Pilihan Ganda, 5 Benar-Salah, 5 Menjodohkan, dan 5 Uraian HOTS.
02-Kunci Jawaban, Pembahasan & Skor Paket A: Pembahasan rinci per nomor beserta halaman buku teks dan rubrik penskoran skala 100.
03-Naskah Soal ASAS PP Kelas 7 Paket B (50 Soal): 35 Pilihan Ganda, 5 Benar-Salah, 5 Menjodohkan, dan 5 Uraian HOTS (ideal untuk standar 50 soal atau Soal Utama & Susulan).
04-Kunci Jawaban, Pembahasan & Skor Paket B: Pembahasan tuntas 50 butir soal Paket B beserta pedoman penskoran analitik.

Unduh bundel lengkap kelima dokumen Word (.docx) tersebut melalui halaman resmi kami di bawah ini:

👉 📥 Akses Paket Lengkap Bank Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 7 (Word + Kisi-Kisi) di Sini – lynk.id/imanguruproduktif

Cara Akses Cepat: Klik tautan lynk.id/imanguruproduktif di atas, pilih produk Bank Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 7 Semester Ganjil, masukkan email serta nomor WhatsApp aktif Anda, lalu selesaikan pembayaran instan (QRIS/VA/E-Wallet). Seluruh file Word akan langsung terbuka di layar dan otomatis terkirim ke email Anda!

Baca Juga di Warta Nusantara:

Download Soal ASAS/PAS IPS Kelas 9 Semester 1 Kurikulum Merdeka 2026/2027 (Lengkap Word)

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Tue, 10 Nov 2026 11:58:27 +0000

Wartanusantara.id – Menjelang pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) ganjil tahun pelajaran 2026/2027, Bapak/Ibu guru IPS SMP/MTs kelas akhir tentu membutuhkan instrumen evaluasi yang terukur sekaligus melatih kesiapan siswa menghadapi ujian akhir jenjang. Sebagai referensi praktis tanpa harus menyusun puluhan stimulus dari nol, kami telah menyiapkan Bank Soal ASAS/PAS IPS Kelas 9 Semester 1 Kurikulum Merdeka yang disusun 100% mengacu pada Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX Edisi Revisi 2025 (Katalog SIBI Kemendikdasmen) dan Buku Panduan Guru IPS Kelas IX Edisi Revisi 2025 karya Nurul Ratnawati, Bayu Kurniawan, Yeni Fitriani, dan Agus Purnomo.

Penyusunan naskah soal ini selaras dengan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Capaian Pembelajaran Fase D (Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024), Panduan Mata Pelajaran IPS Revisi 2025, serta Inspirasi ATP IPS Fase D Ruang GTK. Seluruh butir soal dirancang berorientasi AKM & Tes Kemampuan Akademik (TKA)—memadukan Literasi Membaca dan Numerasi—dengan proporsi level kognitif berimbang: Level 1 (Pemahaman: 30%), Level 2 (Penerapan: 40%), dan Level 3 (Penalaran HOTS: 30%).

Kisi-Kisi Materi ASAS IPS Kelas 9 Semester 1 (Kurikulum Merdeka)

Berdasarkan 00-Kisi-Kisi Naskah Soal ASAS IPS Kelas IX (Paket A & Paket B), cakupan materi ujian semester ganjil meliputi dua bab utama (Hlm. 1–148):

Bab 1: Nenek Moyang Bangsa Indonesia dan Jalur Rempah Nusantara (Hlm. 1–88)

Asal-usul Nenek Moyang & Jalur Rempah (Subbab A): Empat teori migrasi (Yunan, Out of Taiwan Peter Bellwood, Nusantara, Out of Africa), gelombang Proto Melayu & Deutro Melayu, sebaran ras (Mongoloid, Weddoid, Austro-Melanesoid), 84.511 entitas budaya (OPK & ODCB) dan devisa pariwisata BI 2024 (16,71 miliar USD), konflik sosial & resolusi (mediasi, negosiasi, kompromi, arbitrase BANI), bukti arkeologis-linguistik (sarkofagus, lukisan gua Maros-Pangkep, kosakata Austronesia), perbandingan Jalur Rempah vs Jalur Sutra, spesialisasi pelabuhan Nusantara (Banda, Ternate-Tidore, Makassar, Banten, Malaka), serta persekutuan Moloku Kie Raha dan monopoli VOC.

Perdagangan Internasional & Integrasi Bangsa (Subbab B–C): Konsep ekspor-impor, 6 faktor pendorong & 3 penghambat perdagangan internasional, kebijakan proteksi (tarif AS 19%, kuota impor beras 3,6 juta ton, dumping, subsidi, AFTA), data impor Kemendag Jan–Mar 2025 (55,71 USD Miliar), karakteristik masyarakat majemuk, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB: 73,83), serta sejarah integrasi nasional (Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928).

Bab 2: Mitigasi Bencana dan Perubahan Sosial Budaya (Hlm. 89–148)

Mitigasi Bencana & SDGs (Subbab A): Bencana geologi (Ring of Fire, erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki 2025, gempa, tsunami) vs hidroklimatologi (kebakaran gambut, longsor, puting beliung), mitigasi struktural (Tanggul Laut Jakarta, Rumah Dome) vs non-struktural, peran PVMBG, BNPB/BPBD, BASARNAS, dan PMI, 17 tujuan SDGs 2030, perhitungan jarak aman gedung sekolah standar UNICEF (2025), serta kearifan lokal mitigasi bencana (Smong Simeulue, Fondasi Umpak Batu Kampung Wana, Leuweung Tutupan Ciptagelar, dan seruan "Opruru Ampuapenu o" Desa Nuwewang).

Perubahan Sosial Budaya (Subbab B): Bentuk perubahan (evolusi vs revolusi, kecil vs besar, direncanakan/agent of change vs tidak direncanakan), faktor internal (inovasi drone & AI, demografi, konflik/reformasi) dan eksternal (bencana Palu–Donggala 2018, peperangan, kontak budaya), serta faktor penghambat perubahan (vested interest, adat mistis) dan dampak westernisasi.

Bocoran Contoh Soal ASAS IPS Kelas 9 (Literasi, Numerasi & HOTS)

Berikut adalah cuplikan asli (verbatim) beberapa butir soal dari Naskah Soal ASAS IPS Kelas 9 Paket A dan Naskah Soal ASAS IPS Kelas 9 Paket B:

1. Contoh Soal Pilihan Ganda – Kebijakan Proteksi Perdagangan Internasional (Paket A No. 13 / Level L3)

Perhatikan empat kebijakan perdagangan internasional yang tercatat pada hlm. 70–71 Buku Siswa berikut!

Pemerintah Amerika Serikat menetapkan pungutan bea masuk sebesar 19% untuk setiap barang impor yang dikirim dari Indonesia.
Pada tahun 2024, Pemerintah Indonesia menetapkan batas jumlah maksimal beras yang boleh dibeli dari luar negeri hanya sebanyak 3,6 juta ton.
Produsen ponsel asal Tiongkok menjual produk ponselnya di pasar Indonesia dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga jual ponsel yang sama di negara asalnya (Tiongkok).
Pemerintah Indonesia memberikan bantuan modal dan kemudahan perizinan ekspor kepada para pengusaha kerajinan rotan dalam negeri agar harga produknya mampu bersaing di pasar global.

Analisis yang tepat mengenai nama kebijakan dan dampak ekonominya dari keempat poin di atas adalah .... A. (1) Kebijakan Tarif (membuat harga barang impor di negara tujuan menjadi lebih mahal); (2) Kebijakan Kuota (membatasi volume barang impor demi melindungi petani lokal); (3) Kebijakan Dumping (menjual lebih murah di luar negeri untuk menguasai pasar); dan (4) Kebijakan Subsidi (menurunkan beban biaya eksportir lokal agar berdaya saing) B. (1) Kebijakan Dumping, (2) Kebijakan Subsidi, (3) Kebijakan Kuota, dan (4) Perdagangan Bebas AFTA C. Penetapan tarif 19% oleh Amerika Serikat bertujuan agar harga barang asal Indonesia menjadi 19% lebih murah di pasar Amerika Serikat D. Penetapan kuota impor beras 3,6 juta ton mewajibkan Indonesia mengimpor minimal 36 juta ton beras setiap bulan tanpa batas

Kunci Jawaban: A (Acuan Buku Siswa Hlm. 70–71)

2. Contoh Soal Pilihan Ganda – Numerasi Produk Impor Nonmigas 2025 (Paket B No. 18 / Level L3)

Perhatikan data Infografik Kementerian Perdagangan RI: 5 Produk Impor Nonmigas Terbesar Indonesia Periode Januari–Maret 2025 (dari Total Impor Nonmigas 47,23 USD Miliar dan Total Impor Keseluruhan 55,71 USD Miliar, Hlm. 87 Buku Siswa) berikut!

HS 84 — Mesin dan peralatan mekanis: 7,73 USD Miliar
HS 85 — Mesin dan perlengkapan elektrik: 6,80 USD Miliar
HS 87 — Kendaraan dan bagiannya: 2,58 USD Miliar
HS 39 — Plastik dan barang dari plastik: 2,51 USD Miliar
HS 72 — Besi dan baja: 2,28 USD Miliar

Berdasarkan analisis numerasi terhadap kelima produk impor nonmigas terbesar pada Triwulan I tahun 2025 di atas, pernyataan yang paling tepat adalah .... A. Gabungan nilai impor dua kelompok mesin utama (Mesin Mekanis 7,73 USD Miliar + Mesin Elektrik 6,80 USD Miliar) mencapai 14,53 USD Miliar, sedangkan total kelima produk nonmigas terbesar tersebut mencapai 21,90 USD Miliar, yang menunjukkan tingginya kebutuhan mesin barang modal dan bahan baku penolong bagi industri di Indonesia B. Nilai impor Besi dan Baja (2,28 USD Miliar) lebih besar dibandingkan nilai impor Mesin dan Peralatan Mekanis (7,73 USD Miliar) C. Kelima produk impor nonmigas terbesar tersebut seluruhnya merupakan barang konsumsi makanan siap saji yang tidak digunakan oleh sektor pabrik maupun konstruksi D. Total gabungan kelima produk impor nonmigas di atas (21,90 USD Miliar) melebihi total nilai impor keseluruhan Indonesia (55,71 USD Miliar)

Kunci Jawaban: A (Acuan Buku Siswa Hlm. 87)

3. Contoh Soal Pilihan Ganda – Numerasi Mitigasi Bencana Sekolah UNICEF (Paket A No. 21 / Level L3)

Perhatikan Tabel 2.3/2.4 Panduan Identifikasi Risiko Bahaya di Sekolah menurut UNICEF (2025) (Hlm. 120–121 Buku Siswa) berikut!

Risiko Angin Kencang: Jarak aman tanaman/pohon dengan gedung sekolah adalah sejauh tinggi tanaman tersebut; berikan celah antarbangunan untuk mengalirkan angin.
Risiko Longsor / Runtuhan Struktur: Bangunan sekolah pada lahan miring harus memiliki jarak aman minimal 1/2 (setengah) dari tinggi tebing; jarak aman antarbangunan adalah selebar tinggi bangunan.

Sebuah SMP akan direnovasi di kawasan perbukitan yang memiliki tebing miring setinggi 18 meter di belakang sekolah. Tinggi gedung kelas yang akan dibangun adalah 8 meter, dan di halaman sekolah akan ditanam pohon peneduh yang tingginya mencapai 6 meter. Berdasarkan standar keamanan UNICEF (2025) di atas, evaluasi tata letak bangunan sekolah yang paling tepat dan aman dari risiko bencana adalah .... A. Gedung kelas harus dibangun minimal berjarak 9 meter dari kaki tebing (1/2 dari 18 meter), jarak celah antarbangunan gedung minimal 8 meter (selebar tinggi bangunan), dan pohon peneduh ditanam minimal berjarak 6 meter dari dinding gedung kelas B. Gedung kelas dibangun menempel tepat di bawah kaki tebing (jarak 0 meter), sedangkan pohon setinggi 6 meter ditanam menempel pada atap memanjang ruang kelas C. Jarak aman gedung sekolah dari tebing setinggi 18 meter cukup 1 meter saja, dan seluruh bangunan kelas dibuat berdempetan tanpa celah udara D. Sekolah sebaiknya dipindahkan ke dasar cekungan bantaran sungai yang selalu tergenang banjir saat hujan deras

Kunci Jawaban: A (Acuan Buku Siswa Hlm. 120–121)

4. Contoh Soal Format AKM Benar-Salah (Paket A No. 28 & 30)

No.	Stimulus & Pernyataan Soal (Acuan Buku Teks Kelas IX Edisi Revisi 2025)	Kunci
28	Kebijakan pemerintah Indonesia pada tahun 2024 yang membatasi jumlah impor beras dari luar negeri maksimal sebanyak 3,6 juta ton merupakan contoh penerapan Kebijakan Kuota Impor, yang bertujuan melindungi harga gabah petani lokal dan menjaga ketahanan industri pangan dalam negeri.	BENAR (B)
30	Berdasarkan data infografik situasi COVID-19 di Indonesia per 10 Juli 2021 (Total Pasien Positif = 2.491.006 kasus, Sembuh = 2.052.109 kasus, Meninggal = 65.457 kasus), provinsi dengan jumlah kumulatif kasus positif terbesar kedua secara nasional adalah Provinsi Jawa Barat (446.303 kasus) di bawah DKI Jakarta (646.386 kasus), dengan tingkat kesembuhan nasional telah melampaui 82% dari total kasus positif.	BENAR (B)

Spesifikasi Paket Lengkap & Link Download (Format Word)

Untuk menghemat waktu Bapak/Ibu guru di tengah padatnya administrasi kelas 9, tim @imanguruproduktif telah mengemas Paket Komplit Bank Soal ASAS/PAS IPS Kelas 9 Semester Ganjil TP 2026/2027 dalam format Microsoft Word (.docx) yang 100% bisa diedit, terdiri atas 5 dokumen siap pakai (Folder Bank Soal ASAS IPS Kelas 9 26-27):

00-Kisi-Kisi Naskah Soal ASAS IPS Kelas IX (Paket A & Paket B): Matriks resmi pemetaan Bab/Halaman Buku Revisi 2025, Muatan AKM-TKA (Literasi & Numerasi), Indikator Soal, dan Level Kognitif (L1–L3).
01-Naskah Soal ASAS IPS Kelas 9 Paket A (40 Soal): 25 Pilihan Ganda, 5 Benar-Salah, 5 Menjodohkan, dan 5 Uraian HOTS.
02-Kunci Jawaban, Pembahasan & Skor Paket A: Pembahasan rinci per nomor beserta halaman buku teks dan rubrik penskoran skala 100.
03-Naskah Soal ASAS IPS Kelas 9 Paket B (50 Soal): 35 Pilihan Ganda, 5 Benar-Salah, 5 Menjodohkan, dan 5 Uraian HOTS (ideal untuk standar 50 soal atau Soal Utama & Susulan).
04-Kunci Jawaban, Pembahasan & Skor Paket B: Pembahasan tuntas 50 butir soal Paket B beserta pedoman penskoran analitik.

Unduh bundel lengkap kelima dokumen Word (.docx) tersebut melalui halaman resmi kami di bawah ini:

👉 📥 Akses Paket Lengkap Bank Soal ASAS IPS Kelas 9 (Word + Kisi-Kisi) di Sini – lynk.id/imanguruproduktif

Cara Akses Cepat: Klik tautan lynk.id/imanguruproduktif di atas, pilih produk Bank Soal ASAS IPS Kelas 9 Semester Ganjil, masukkan email serta nomor WhatsApp aktif Anda, lalu selesaikan pembayaran instan (QRIS/VA/E-Wallet). Seluruh file Word akan langsung terbuka di layar dan otomatis terkirim ke email Anda!

Baca Juga di Warta Nusantara:

Bank Soal ASAS IPS Kelas 8 Semester 1 Kurikulum Merdeka 2026/2027 Lengkap Kisi-Kisi & Kunci Jawaban (Format Word)

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Mon, 09 Nov 2026 10:20:53 +0000

Wartanusantara.id – Menjelang pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) ganjil tahun pelajaran 2026/2027, Bapak/Ibu guru IPS SMP/MTs tentu membutuhkan instrumen evaluasi yang terukur tanpa harus menyusun puluhan stimulus dari nol. Sebagai referensi siap pakai, kami telah menyiapkan Bank Soal ASAS/PAS IPS Kelas 8 Semester 1 Kurikulum Merdeka yang disusun 100% mengacu pada Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII Edisi Revisi 2024 (Katalog SIBI Kemendikdasmen) dan Buku Panduan Guru IPS Kelas VIII Edisi Revisi 2024.

Penyusunan naskah soal ini selaras dengan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Capaian Pembelajaran Fase D (Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024), Panduan Mata Pelajaran IPS Revisi 2025, serta Inspirasi ATP IPS Fase D Ruang GTK. Seluruh butir soal berorientasi AKM (Literasi Membaca & Numerasi) dengan proporsi kognitif berimbang: Level 1 (Pemahaman: 30%), Level 2 (Penerapan: 40%), dan Level 3 (Penalaran HOTS: 30%).

Kisi-Kisi Materi ASAS IPS Kelas 8 Semester 1 (Kurikulum Merdeka)

Berdasarkan 00-Kisi-Kisi Bank Soal ASAS IPS Kelas VIII (Paket A & Paket B), cakupan materi semester ganjil meliputi dua bab utama (Hlm. 1–136):

Bab 1: Kondisi Geografis dan Masyarakat Indonesia (Hlm. 1–84)

Keragaman SDA & Sosial Budaya (Subbab A–B): Tenaga endogen-eksogen, tumbukan 4 lempeng tektonik, ekspor-impor nonmigas BPS, komposisi kawasan hutan (125,79 juta ha), Garis Wallace-Weber, tahapan pertambangan (UU No. 3 Tahun 2020), Ekonomi Hijau, unsur budaya Koentjaraningrat, arsitektur Rumah Betang & Honai, Batik Serimpang vs Lasem, Perahu Pinisi, serta 718 bahasa daerah.

Kualitas SDM, Konektivitas, Harga & Sejarah (Subbab C–F): Indeks Pembangunan Manusia (IPM 2023: 74,39), interaksi sosial asosiatif-disosiatif, silvofishery mangrove, teori interaksi wilayah Edward Ullman (Regional Complementarity, Intervening Opportunity, Spatial Transferability), disparitas harga beras antarwilayah, permintaan-penawaran, unsur sejarah (Tragedi TPA Leuwigajah), 4 konsep waktu Kuntowijoyo, dan titik api Karhutla 2023.

Bab 2: Ragam Aktivitas Manusia (Hlm. 85–136)

Adaptasi Iklim & Lembaga Keuangan (Subbab A–B): Dinamika cuaca ekstrem BMKG, kenaikan suhu global & muka air laut, fungsi pohon (fitoremediasi & akuifer), 6 aksi adaptasi KLHK (biopori, sumur resapan, rainwater harvesting), Padi Walik Jerami, serta wewenang Bank Sentral (BI), Bank Umum, dan BPR (termasuk studi kasus kredit macet).

Nilai, Norma Sosial & Toponimi (Subbab C–D): Tingkatan norma (Usage, Folkways, Mores, Customs/Tradisi Sasi, Laws/UU No. 32 Tahun 2009), serta 4 aspek penelusuran sejarah lokal melalui toponimi (fisik, biologis, profesi, dan folklor).

Bocoran Contoh Soal ASAS IPS Kelas 8 (Literasi, Numerasi & HOTS)

Berikut adalah cuplikan asli (verbatim) beberapa butir soal dari Naskah Soal ASAS IPS Kelas 8 Paket A dan Naskah Soal ASAS IPS Kelas 8 Paket B:

1. Contoh Soal Pilihan Ganda – Numerasi IPM & Kualitas SDM (Paket A No. 10 / Level L3)

Perhatikan data Gambar 1.31 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Struktur Pendidikan Angkatan Kerja Indonesia (BPS, 2023) berikut!

Perkembangan IPM Nasional: IPM Indonesia tahun 2023 mencapai 74,39 (kategori Tinggi), meningkat 0,62 poin (0,84%) dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 73,77. Selama periode 2020–2023, IPM Indonesia rata-rata tumbuh 0,72% per tahun.
Ketimpangan IPM Antarprovinsi (2023): Provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta (83,55 — kategori Sangat Tinggi, ≥ 80), sedangkan provinsi dengan IPM terendah adalah Papua (63,01 — kategori Sedang, 60 ≤ IPM < 70).
Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Usia ≥ 15 Tahun (2023): Lulusan SMA/Sederajat (30,22%), SD/Sederajat (24,62%), SMP/Sederajat (22,74%), dan Perguruan Tinggi (10,15%).

Berdasarkan data statistik di atas, analisis yang paling tepat mengenai tantangan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah .... A. Meskipun IPM nasional telah mencapai 74,39, masih terdapat kesenjangan kualitas SDM antarwilayah sebesar 20,54 poin antara DKI Jakarta dan Papua, serta hampir separuh angkatan kerja nasional (47,36%) masih berpendidikan SD dan SMP sehingga memerlukan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan B. Seluruh provinsi di Indonesia telah mencapai kategori IPM Sangat Tinggi (di atas 80) karena mayoritas angkatan kerja Indonesia (lebih dari 50%) merupakan lulusan Perguruan Tinggi C. Kenaikan IPM Indonesia dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 0,62 poin disebabkan oleh menurunnya angka harapan hidup dan berkurangnya jumlah sekolah di daerah terpencil D. Provinsi Papua memiliki skor IPM 20,54 poin lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta berkat tingginya proporsi lulusan perguruan tinggi di wilayah timur

Kunci Jawaban: A (Acuan Buku Siswa Hlm. 47–48)

2. Contoh Soal Pilihan Ganda – Numerasi Disparitas Harga Pangan (Paket B No. 21 / Level L3)

Perhatikan data perbandingan harga rata-rata beras di empat wilayah Indonesia (BPS & Badan Pangan Nasional, 2025) berikut!

Provinsi Jawa Barat: Rp12.457,00 / kg
Rata-Rata Pulau Jawa: Rp14.151,00 / kg
Kabupaten Wakatobi (Sulawesi Tenggara): Rp17.455,00 / kg
Provinsi Papua Tengah: Rp20.500,00 / kg

Apabila seorang pekerja di Provinsi Jawa Barat dan seorang pekerja di Provinsi Papua Tengah sama-sama menyisihkan anggaran belanja beras sebesar Rp205.000,00, maka analisis perbandingan daya beli kuantitas beras yang diperoleh kedua pekerja tersebut adalah .... A. Pekerja di Papua Tengah hanya memperoleh 10 kg beras, sedangkan pekerja di Jawa Barat memperoleh sekitar 16,46 kg beras (selisih 6,46 kg lebih banyak di Jawa Barat), yang membuktikan bahwa hambatan geografis dan mahalnya biaya logistik menurunkan daya beli riil masyarakat di daerah terpencil B. Pekerja di Papua Tengah memperoleh 20,5 kg beras, sedangkan pekerja di Jawa Barat hanya memperoleh 12,4 kg beras dengan uang Rp205.000,00 C. Kedua pekerja tersebut memperoleh jumlah kilogram beras yang sama persis karena harga pangan tidak dipengaruhi oleh jarak maupun topografi wilayah D. Selisih harga beras antara Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Jawa Barat hanya sebesar Rp1.043,00 per kilogram

Kunci Jawaban: A (Acuan Buku Siswa Hlm. 64 & 71)

3. Contoh Soal Pilihan Ganda – Lembaga Keuangan & Kebijakan Moneter (Paket B No. 31 / Level L3)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral Republik Indonesia memiliki tujuan tunggal untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui empat instrumen Kebijakan Moneter: (1) Operasi Pasar Terbuka, (2) Penetapan Tingkat Diskonto (suku bunga acuan), (3) Penetapan Cadangan Wajib Minimum perbankan, dan (4) Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Apabila dalam suatu periode perekonomian jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu berlebih sehingga memicu lonjakan harga barang-barang secara umum (inflasi tinggi), maka langkah kebijakan moneter yang tepat diambil oleh Bank Indonesia adalah .... A. Menaikkan tingkat suku bunga acuan (politik diskonto), menjual surat berharga di pasar uang (operasi pasar terbuka), dan menaikkan batas cadangan wajib minimum bank umum agar jumlah uang beredar terkendali dan nilai rupiah kembali stabil B. Mencetak uang kertas baru sebanyak-banyaknya dan membagikannya secara gratis ke seluruh pusat perbelanjaan agar inflasi semakin tinggi C. Menghapuskan seluruh aturan cadangan wajib minimum perbankan dan menurunkan suku bunga kredit menjadi 0% saat terjadi inflasi tinggi D. Mengambil alih kegiatan jual beli sayur-mayur di pasar tradisional dan menutup seluruh kantor Bank Umum di Indonesia

Kunci Jawaban: A (Acuan Buku Siswa Hlm. 106–107)

4. Contoh Soal Format AKM Benar-Salah (Paket A No. 28 & 30)

No.	Stimulus & Pernyataan Soal (Acuan Buku Teks Kelas VIII)	Kunci
28	Para pedagang sayuran dari Kota A semula rutin menjual hasil panennya ke Kota B yang berjarak 120 km. Setelah di Kota C (yang hanya berjarak 45 km dari Kota A) dibangun pasar induk baru dengan biaya angkut jauh lebih hemat, pedagang Kota A beralih ke Kota C sehingga interaksi dagang Kota A dan Kota B melemah. Fenomena ini merupakan contoh konsep Intervening Opportunity (Kesempatan Antara).	BENAR (B)
30	Tajuk pohon berdaun lebar mampu menyerap hingga 80% air hujan (pohon berdaun jarum 60%) untuk diteruskan ke cadangan air tanah (akuifer). Data KLHK juga mencatat angka deforestasi netto Indonesia berhasil diturunkan sebesar 346.941 ha (turun 75,03%), yakni dari 462.400 ha (2018–2019) menjadi 115.459 ha (2019–2020).	BENAR (B)

Spesifikasi Paket Lengkap & Link Download (Format Word)

Untuk menghemat waktu Bapak/Ibu guru di tengah padatnya administrasi akhir semester, tim @imanguruproduktif telah mengemas Paket Komplit Bank Soal ASAS/PAS IPS Kelas 8 Semester Ganjil TP 2026/2027 dalam format Microsoft Word (.docx) yang 100% bisa diedit, terdiri atas 5 dokumen siap pakai (Folder Bank Soal ASAS IPS Kelas 8 26-27):

00-Kisi-Kisi Bank Soal ASAS IPS Kelas VIII (Paket A & Paket B): Matriks resmi pemetaan Bab/Halaman Buku, Muatan Literasi-Numerasi, Indikator Soal, dan Level Kognitif (L1–L3).
01-Naskah Soal ASAS IPS Kelas 8 Paket A (40 Soal): 25 Pilihan Ganda, 5 Benar-Salah, 5 Menjodohkan, dan 5 Uraian HOTS.
02-Kunci Jawaban, Pembahasan & Skor Paket A: Pembahasan rinci per nomor beserta halaman buku teks dan rubrik penskoran skala 100.
03. Naskah Soal ASAS IPS Kelas 8 Paket B (50 Soal): 35 Pilihan Ganda, 5 Benar-Salah, 5 Menjodohkan, dan 5 Uraian HOTS (cocok untuk standar 50 soal atau Soal Utama & Susulan).
04-Kunci Jawaban, Pembahasan & Skor Paket B: Pembahasan tuntas 50 butir soal Paket B beserta pedoman penskoran analitik.

Unduh bundel lengkap kelima dokumen Word (.docx) tersebut melalui halaman resmi kami di bawah ini:

👉 📥 Akses Paket Lengkap Bank Soal ASAS IPS Kelas 8 (Word + Kisi-Kisi) di Sini – lynk.id/imanguruproduktif

Cara Akses Cepat: Klik tautan lynk.id/imanguruproduktif di atas, pilih produk Bank Soal ASAS IPS Kelas 8 Semester Ganjil, masukkan email serta nomor WhatsApp aktif Anda, lalu selesaikan pembayaran instan (QRIS/VA/E-Wallet). Seluruh file Word akan langsung terbuka di layar dan otomatis terkirim ke email Anda!

Baca Juga di Warta Nusantara:

Download Soal ASAS/PAS IPS Kelas 7 Semester 1 Kurikulum Merdeka 2026/2027 (Lengkap Word)

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Sat, 07 Nov 2026 01:03:42 +0000

Wartanusantara.id – Menjelang berakhirnya semester ganjil tahun pelajaran 2026/2027, persiapan menghadapi Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) menjadi agenda krusial di setiap satuan pendidikan SMP/MTs. Bagi Bapak/Ibu guru yang sedang menyusun instrumen evaluasi akhir semester, maupun siswa yang membutuhkan bahan latihan mandiri, kami telah menyiapkan Bank Soal ASAS/PAS IPS Kelas 7 Semester 1 Kurikulum Merdeka yang disusun 100% mengacu pada Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VII Edisi Revisi 2023 karya Muhammad Nursa'ban dan Supardi (Kemendikbudristek RI).

Penyusunan naskah soal ini telah diselaraskan dengan Capaian Pembelajaran (CP) dan Tujuan Pembelajaran (TP) terbaru Fase D berdasarkan Panduan Mata Pelajaran IPS Revisi 2025 serta Inspirasi ATP IPS Fase D Ruang GTK. Seluruh butir soal dirancang menggunakan pendekatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)—memadukan Literasi Membaca (70%) dan Numerasi (30%)—serta berstandar HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan proporsi kognitif berimbang: Level 1 (Pemahaman: 30%), Level 2 (Penerapan: 40%), dan Level 3 (Penalaran: 30%).

Kisi-Kisi Materi ASAS IPS Kelas 7 Semester 1 (Kurikulum Merdeka)

Berdasarkan struktur materi semester ganjil pada Buku Siswa IPS Kelas VII Edisi Revisi 2023 dan dokumen Kisi-Kisi Bank Soal ASAS IPS Kelas VII (Paket A & Paket B), cakupan materi ujian ASAS/PAS IPS Kelas 7 berfokus pada dua tema utama:

1. Tema I: Kehidupan Sosial dan Kondisi Lingkungan Sekitar (Halaman 1–60)

Mengenal Lokasi Tempat Tinggal: Perbedaan lokasi absolut dan lokasi relatif, fungsi garis lintang (zona iklim) dan garis bujur (zona waktu GMT), serta perhitungan efisiensi rute pada peta digital.
Konektivitas Antarruang: Konsep interaksi wilayah menurut Edward Ullman (regional complementarity, intervening opportunity, dan spatial transfer ability) serta perbandingan karakteristik sosial-ekonomi wilayah perdesaan dan perkotaan.
Perubahan Iklim dan Cuaca: Unsur cuaca dan iklim, pola pergerakan angin muson dan curah hujan di Indonesia, serta dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, perhubungan, industri, dan nelayan.
Potensi Bencana Alam di Indonesia: Letak geologis Indonesia (pertemuan Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik serta jalur Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania), pemanfaatan sumber daya mineral/migas, serta mitigasi bencana gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api.
Kegiatan Ekonomi: Aktivitas produksi (faktor alam, tenaga kerja, modal, keahlian), distribusi (langsung, semilangsung, tidak langsung), dan konsumsi beserta faktor internal dan eksternalnya.
Interaksi Sosial: Syarat terjadinya interaksi sosial (kontak sosial dan komunikasi), bentuk interaksi asosiatif (kerja sama/gotong royong, akomodasi/mediasi, akulturasi) dan disosiatif (persaingan, kontravensi, konflik).
Konsep Dasar Ilmu Sejarah: Unsur manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah; ciri sejarah sebagai peristiwa yang unik, abadi, dan penting; serta klasifikasi sumber sejarah (tertulis, benda/artefak, dan tradisi lisan/cerita rakyat).

2. Tema II: Keberagaman Lingkungan Sekitar (Halaman 61–102)

Berkenalan dengan Lingkungan Sekitar: Pembabakan zaman pembentukan bumi menurut geologi (Arkaekum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum/Kuarter) serta dinamika interaksi sosial budaya (culture shock).
Pembiasaan Diri untuk Melestarikan Lingkungan: Dampak pencemaran udara (partikel COx, SOx, NOx), pencemaran air (eutrofikasi limbah domestik/pertanian), pencemaran tanah (residu pestisida), serta solusi pelestarian seperti bioremediasi dan transportasi ramah lingkungan.
Masyarakat Masa Praaksara di Indonesia: Perkembangan corak kehidupan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan (food gathering), bercocok tanam (food producing), hingga masa perundagian (logam), lengkap dengan analisis artefak (chopper Pacitan, flakes Ngandong, kjokkenmoddinger, beliung persegi, menhir, dan nekara perunggu).
Pembangunan Berkelanjutan dan Kelangkaan: Faktor penyebab kelangkaan sumber daya, penyusunan skala prioritas kebutuhan, masalah pokok ekonomi modern (What, How, For Whom), serta pengelompokan 17 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam 4 pilar pembangunan (Sosial, Ekonomi, Lingkungan, dan Tata Kelola).

Bocoran Contoh Soal ASAS IPS Kelas 7 (Berbasis Literasi, Numerasi & HOTS)

Sebagai gambaran kualitas instrumen di dalam paket dokumen, berikut adalah cuplikan beberapa butir soal Pilihan Ganda, Benar-Salah, dan Uraian HOTS yang diambil dari Naskah Soal ASAS IPS Kelas 7 Paket A dan Naskah Soal ASAS IPS Kelas 7 Paket B:

Contoh Soal 1 (Numerasi Geografi – Selisih Waktu & Garis Bujur / Level L2)

Stimulus: Konferensi Internasional Meridian tahun 1884 di Washington DC menetapkan Royal Observatory di Greenwich, London (0°) sebagai standar waktu internasional (Greenwich Mean Time / GMT). Setiap pergeseran garis bujur sebesar 15° ke arah timur, waktu lokal akan lebih cepat 1 jam dibandingkan waktu di Greenwich.

Sebuah pesawat kargo berangkat dari Kota X yang berada pada koordinat 105° BT menuju Kota Y yang terletak pada koordinat 135° BT. Jika saat pesawat lepas landas waktu lokal di Kota X menunjukkan pukul 08.00, dan lama perjalanan pesawat adalah 3 jam, maka pesawat tersebut akan mendarat di Kota Y pada waktu lokal Kota Y pukul...

A. 11.00

B. 12.00

C. 13.00

D. 14.00

Kunci Jawaban: C
Pembahasan (Hlm. 6–7 Buku Teks): Selisih bujur Kota Y dan Kota X = 135° BT dikurangi 105° BT = 30°. Karena setiap 15° setara dengan 1 jam, maka waktu lokal Kota Y lebih cepat 30° dibagi 15° = 2 jam dari Kota X. Saat berangkat pukul 08.00 waktu Kota X, waktu di Kota Y menunjukkan pukul 10.00. Ditambah durasi penerbangan 3 jam, pesawat mendarat pukul 13.00 waktu Kota Y.

Contoh Soal 2 (Numerasi & Literasi Peta Digital / Level L3 - HOTS)

Stimulus: Keluarga Pak Iqbal hendak melakukan perjalanan mudik dari Tasikmalaya menuju Pacitan sekaligus mengirimkan paket barang pindahan melalui jasa ekspedisi. Sebelum berangkat, Pak Iqbal memeriksa aplikasi peta digital di ponsel pintarnya dan memperoleh data perbandingan dua rute berikut:

Parameter Rute	Rute I (Jalur Pantai Utara / Pantura)	Rute II (Jalur Selatan)
Jarak Tempuh	540 km	410 km
Estimasi Waktu Tempuh	13 jam (terdapat beberapa titik kemacetan merah)	8 jam (kondisi lalu lintas lancar hijau-biru)
Tarif Ekspedisi Barang per km	Rp4.000,00/km	Rp4.000,00/km

Berdasarkan data peta digital di atas, alasan Pak Iqbal memilih Rute II (Jalur Selatan) ditinjau dari konsep lokasi relatif dan efisiensi pemanfaatan peta digital adalah...

A. Rute II memangkas waktu tempuh sebanyak 5 jam lebih singkat serta menghemat estimasi biaya pengiriman ekspedisi sebesar Rp520.000,00 karena jaraknya 130 km lebih dekat dibandingkan Rute I

B. Rute I memiliki waktu tempuh 5 jam lebih cepat dibandingkan Rute II meskipun jarak tempuhnya lebih jauh

C. Peta digital mengubah koordinat lintang dan bujur Kota Pacitan sehingga tarif ekspedisi di kedua jalur menjadi sama persis

D. Rute II dipilih karena pengguna jasa ekspedisi wajib mendatangi kantor cabang secara langsung untuk bernegosiasi harga

Kunci Jawaban: A
Pembahasan (Hlm. 8–9 & 52 Buku Teks): Jalur Selatan lebih pendek 130 km (540 km dikurangi 410 km) dan lebih cepat 5 jam (13 jam dikurangi 8 jam). Penghematan biaya ekspedisi mencapai 130 km × Rp4.000,00 = Rp520.000,00.

Contoh Soal 3 (Konektivitas Antarruang Edward Ullman / Level L3 - HOTS)

Stimulus: Perhatikan tabel potensi sumber daya tiga wilayah berikut!

Wilayah	Kondisi Sumber Daya Sayuran	Kondisi Sumber Daya Ikan Laut	Jarak & Aksesibilitas
Wilayah A	Surplus (Berlebih)	Minus (Kekurangan)	Berjarak 120 km dari Wilayah B; 35 km dari Wilayah C
Wilayah B	Minus (Kekurangan)	Surplus (Berlebih)	Berjarak 120 km dari Wilayah A; 40 km dari Wilayah C
Wilayah C	Surplus (Berlebih)	Surplus (Berlebih)	Terletak di antara Wilayah A dan B dengan akses jalan tol lancar

Awalnya, Wilayah A dan Wilayah B berpotensi menjalin interaksi perdagangan yang kuat. Namun setelah Wilayah C mengembangkan pelabuhan perikanan sekaligus agrobisnis sayuran, interaksi antara Wilayah A dan Wilayah B menjadi melemah. Analisis yang tepat mengenai fenomena tersebut adalah...

A. Wilayah C berperan sebagai intervening opportunity (kesempatan berintervensi) karena mampu menyuplai kebutuhan ikan bagi Wilayah A dan sayuran bagi Wilayah B dengan jarak lebih dekat

B. Wilayah A dan Wilayah B mengalami regional complementarity yang semakin menguat akibat hadirnya Wilayah C sebagai konsumen tunggal

C. Wilayah B memutus hubungan dagang karena mengalami kelebihan pasokan sayuran dan kekurangan ikan laut

D. Interaksi Wilayah A dan Wilayah C melemah karena keduanya sama-sama kekurangan komoditas sayuran

Kunci Jawaban: A
Pembahasan (Hlm. 13 & 52 Buku Teks): Kehadiran pihak ketiga (Wilayah C) yang memiliki kedua sumber daya dengan jarak lebih dekat menjadi perantara yang melemahkan interaksi langsung antara Wilayah A dan Wilayah B (intervening opportunity).

Contoh Soal 4 (Potensi Geologis & Mitigasi Bencana / Level L3 - HOTS)

Stimulus: Wilayah kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia (Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik) serta dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia (Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania) sehingga memiliki 127 gunung api aktif. Di satu sisi, kondisi geologis ini memberikan berkah ekonomi yang melimpah, namun di sisi lain menyimpan potensi bencana geologis.

Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan pemanfaatan potensi ekonomi geologis sekaligus kesadaran mitigasi bencana masyarakat Indonesia?

A. Batuan metamorf menghasilkan mineral talk untuk bahan baku kosmetik dan cekungan sedimen menghasilkan minyak/gas bumi, namun masyarakat wajib mewaspadai risiko gempa tektonik, tsunami, dan erupsi gunung api

B. Pertemuan lempeng tektonik membuat seluruh wilayah Indonesia bebas dari gempa bumi namun miskin cadangan mineral tambang

C. Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania menyebabkan Indonesia memiliki empat musim subtropis yang cocok untuk gandum

D. Aktivitas vulkanisme hanya membawa kerugian ekologis tanpa memberikan kontribusi kesuburan tanah vulkanik bagi pertanian

Kunci Jawaban: A
Pembahasan (Hlm. 24–29 Buku Teks): Secara geologis, proses pembentukan batuan metamorf dan cekungan migas menyediakan bahan tambang bernilai ekonomi tinggi (seperti mineral talk untuk bedak/kosmetik, minyak bumi untuk bensin/avtur, dan gas metana untuk LPG), sembari menuntut kesiapsiagaan terhadap bencana geologis murni (gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus).

Contoh Soal 5 (Alur Kegiatan Ekonomi / Level L2)

Stimulus: Perhatikan tiga aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh warga masyarakat berikut!

Sani membeli dan meminum es kelapa muda di kantin sekolah saat jam istirahat siang karena merasa haus seusai berolahraga.
Ibu Risa mengolah tepung terigu, telur, dan gula di dapur rumahnya menjadi kue bolu panggang untuk dijual kembali.
Kang Rumi mengantarkan puluhan kotak kue bolu dari rumah Ibu Risa menuju koperasi sekolah dan warung-warung sekitar menggunakan sepeda motor.

Urutan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang tepat berdasarkan ketiga aktivitas di atas adalah...

A. (1) – (2) – (3)

B. (2) – (1) – (3)

C. (2) – (3) – (1)

D. (3) – (2) – (1)

Kunci Jawaban: C
Pembahasan (Hlm. 31–35 & 54 Buku Teks): Aktivitas (2) Ibu Risa membuat kue adalah kegiatan produksi (menciptakan/menambah nilai guna barang); aktivitas (3) Kang Rumi mengantar kue adalah kegiatan distribusi (menyalurkan barang dari produsen ke konsumen); dan aktivitas (1) Sani meminum es kelapa muda adalah kegiatan konsumsi (menggunakan/menghabiskan nilai guna barang).

Contoh Soal 6 (Interaksi Sosial Asosiatif vs Disosiatif / Level L2)

Stimulus: Di sebuah desa terjadi perselisihan pendapat antara pemilik peternakan ayam dengan warga sekitar terkait bau kandang yang mengganggu kenyamanan. Untuk mencegah konflik terbuka, Ketua RT setempat mengundang kedua belah pihak untuk duduk bersama di balai warga. Dalam pertemuan tersebut, Ketua RT bertindak sebagai penengah yang netral dan membantu memfasilitasi dialog hingga tercapai kesepakatan pengelolaan limbah kandang secara mandiri oleh kedua pihak.

Bentuk interaksi sosial asosiatif yang ditempuh oleh Ketua RT dalam menyelesaikan perselisihan tersebut adalah...

A. Koersi (coercion)

B. Akomodasi dalam bentuk mediasi (mediation)

C. Kontravensi (contravention)

D. Ajudikasi (adjudication) di pengadilan

Kunci Jawaban: B
Pembahasan (Hlm. 40 Buku Teks): Upaya meredakan pertentangan untuk mencapai kestabilan dinamakan akomodasi. Karena Ketua RT berperan sebagai pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi kesepakatan damai tanpa memaksakan putusan pengadilan, maka bentuk akomodasinya adalah mediasi.

Contoh Soal 7 (Numerasi Pencemaran Tanah & Ekologi / Level L2)

Stimulus: Dalam kegiatan pertanian modern, penggunaan pestisida kimia cair secara berlebihan justru menimbulkan pencemaran tanah dan membunuh mikroorganisme penyubur tanah. Berdasarkan penelitian ekologis pada buku teks IPS Kelas VII halaman 71, dari seluruh cairan pestisida yang disemprotkan petani ke lahan pertanian, tercatat hanya sekitar 20% yang efektif mengenai sasaran hama tanaman, sedangkan 80% sisanya jatuh ke tanah dan terbawa aliran air irigasi sebagai residu pencemar.

Apabila sebuah kelompok tani menyemprotkan total 250 liter larutan pestisida kimia selama satu musim tanam, maka volume pestisida yang efektif mengenai hama dan volume pestisida yang jatuh mencemari tanah secara berturut-turut adalah...

A. 20 liter mengenai hama dan 230 liter mencemari tanah

B. 50 liter mengenai hama dan 200 liter mencemari tanah

C. 80 liter mengenai hama dan 170 liter mencemari tanah

D. 200 liter mengenai hama dan 50 liter mencemari tanah

Kunci Jawaban: B
Pembahasan (Hlm. 71 Buku Teks): Volume pestisida yang efektif mengenai sasaran hama = 20% × 250 liter = 50 liter. Adapun volume yang jatuh mencemari tanah dan perairan = 80% × 250 liter = 200 liter. Solusi ramah lingkungannya adalah beralih ke biopestisida nabati dan menerapkan bioremediasi.

Contoh Soal 8 (Jejak Kebudayaan Masa Praaksara / Level L2)

Stimulus: Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut (Zaman Mesolitikum), sebagian masyarakat purba tinggal menetap sementara di gua-gua payung (abris sous roche) dan di tepi pantai. Di sepanjang pesisir timur Sumatra ditemukan tumpukan bukit kerang yang telah membatu setinggi beberapa meter yang di dalamnya juga tersimpan alat kapak genggam Sumatra (pebble).

Istilah arkeologis untuk menyebut tumpukan sampah dapur kulit kerang peninggalan masyarakat praaksara di tepi pantai tersebut adalah...

A. Kjokkenmoddinger

B. Sarkofagus

C. Punden Berundak

D. Candrasa

Kunci Jawaban: A
Pembahasan (Hlm. 82–85 Buku Teks): Kjokkenmoddinger (berasal dari bahasa Denmark: kjokken = dapur, modding = sampah) adalah bukit atau tumpukan fosil sampah dapur berupa kulit kerang dan siput laut peninggalan manusia purba masa Mesolitikum di tepi pantai.

Contoh Soal 9 (Format AKM Benar-Salah – 4 Pilar SDGs / Level L2)

Stimulus: Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) memiliki 17 tujuan global yang dikelompokkan ke dalam 4 pilar pembangunan utama berdasarkan Gambar 2.21 Buku Siswa IPS Kelas VII Edisi Revisi 2023 halaman 91–92. Tentukan apakah pernyataan berikut Benar atau Salah!

No.	Pernyataan Analisis Pilar Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Benar / Salah
1.	Tujuan Tanpa Kemiskinan (Tujuan 1), Tanpa Kelaparan (Tujuan 2), Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Tujuan 3), Pendidikan Berkualitas (Tujuan 4), dan Kesetaraan Gender (Tujuan 5) termasuk dalam Pilar Pembangunan Sosial.	Benar
2.	Penanganan Perubahan Iklim (Tujuan 13), Ekosistem Lautan (Tujuan 14), dan Ekosistem Daratan (Tujuan 15) termasuk dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, bukan Pilar Lingkungan.	Salah

Kunci Jawaban & Pembahasan: Pernyataan 1 Benar (Tujuan 1–5 merupakan cakupan Pilar Pembangunan Sosial). Pernyataan 2 Salah karena Tujuan 6 serta Tujuan 11–15 merupakan cakupan Pilar Pembangunan Lingkungan, sedangkan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola mencakup Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).

Contoh Soal 10 (Soal Uraian HOTS – Mitigasi Bencana & Numerasi / Level L3)

Soal Uraian: Berdasarkan data BPBD Kota Padang pada buku teks IPS Kelas VII halaman 30, peristiwa Gempa Bumi Sumatra Barat berkekuatan 7,6 SR pada 30 September 2009 mengakibatkan kerusakan permukiman warga dengan rincian: 135.448 unit rumah rusak berat, 65.380 unit rumah rusak sedang, dan 78.604 unit rumah rusak ringan.

a) Hitunglah total keseluruhan unit rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi tersebut!

b) Mengapa wilayah pantai barat Sumatra sangat rawan mengalami gempa bumi tektonik, dan tuliskan 3 langkah mitigasi yang wajib dilakukan pelajar apabila gempa terjadi saat sedang berada di dalam ruang kelas!

Kunci Jawaban & Pedoman Penskoran:

Jawaban (a): Total rumah rusak = 135.448 + 65.380 + 78.604 = 279.432 unit rumah.

Jawaban (b): Wilayah pantai barat Sumatra rawan gempa karena berada tepat di zona tumbukan (subduksi) Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia serta dilalui patahan aktif Sesar Semangko dan Patahan Mentawai. Langkah mitigasi saat di ruang kelas: (1) Tetap tenang dan tidak panik, (2) Berlindung di bawah meja yang kokoh sambil melindungi kepala dengan tas/tangan (Drop, Cover, Hold On) serta menjauhi kaca jendela, (3) Setelah guncangan mereda, segera berjalan tertib keluar ruangan melalui jalur evakuasi menuju titik kumpul lapangan terbuka.

Spesifikasi Paket Lengkap Bank Soal ASAS IPS Kelas 7 (Paket A & Paket B)

Menyusun puluhan butir soal AKM yang dilengkapi stimulus tabel, wacana kontekstual, beserta matriks kisi-kisi dari nol tentu menyita banyak waktu Bapak/Ibu guru di tengah padatnya administrasi akhir semester. Untuk mempermudah tugas Bapak/Ibu, kami telah mengemas Paket Komplit Bank Soal ASAS/PAS IPS Kelas 7 Semester Ganjil TP 2026/2027 dalam format Microsoft Word (.docx) yang 100% bisa diedit, terdiri atas 5 dokumen siap pakai:

00-Kisi-Kisi Bank Soal ASAS IPS Kelas VII (Paket A & Paket B): Format matriks resmi Kurikulum Merdeka (mencakup Pemetaan Tema/Halaman Buku, Muatan Literasi & Numerasi, Bentuk Stimulus, Indikator Soal, Level Kognitif L1–L3, dan Bentuk Soal).
01-Naskah Soal ASAS IPS Kelas 7 Paket A (40 Butir Soal): Terdiri atas 25 Pilihan Ganda, 5 Benar-Salah, 5 Menjodohkan, dan 5 Uraian HOTS lengkap dengan Kop Identitas Ujian.
02-Kunci Jawaban, Pembahasan & Skor Penilaian Paket A: Dilengkapi pembahasan rinci per nomor beserta rujukan halaman Buku Siswa IPS Kelas VII Edisi Revisi 2023 dan rubrik penskoran nilai akhir skala 100.
03-Naskah Soal ASAS IPS Kelas 7 Paket B (50 Butir Soal): Terdiri atas 35 Pilihan Ganda, 5 Benar-Salah, 5 Menjodohkan, dan 5 Uraian HOTS (sangat cocok untuk sekolah yang menggunakan standar 50 soal atau membutuhkan Soal Utama & Soal Susulan/Cadangan yang setara).
04-Kunci Jawaban, Pembahasan & Skor Penilaian Paket B: Pembahasan tuntas 50 butir soal Paket B beserta pedoman penskoran analitik.

Link Download Paket Soal & Kisi-Kisi ASAS/PAS IPS Kelas 7 Kurikulum Merdeka (2026/2027)

Anda bisa mendapatkan paket lengkap evaluasi ASAS/PAS IPS Kelas 7 Semester Ganjil (Paket A 40 Soal + Paket B 50 Soal + Kisi-Kisi + Kunci Jawaban Format Word) melalui halaman resmi kami di bawah ini:

👉 📥 Akses Paket Lengkap Bank Soal ASAS IPS Kelas 7 (Word + Kisi-Kisi) di Sini

Cara Akses & Download File:

Klik tautan di atas untuk langsung menuju ke halaman katalog resmi kami.
Pilih produk Bank Soal ASAS IPS Kelas 7 Semester Ganjil (Kurikulum Merdeka) dan masukkan alamat email serta nomor WhatsApp aktif Anda pada kolom yang disediakan.
Klik tombol Dapatkan Sekarang (atau Beli Sekarang) dan selesaikan instruksi pembayaran cepat (QRIS / Virtual Account / E-Wallet) yang tertera di layar.
Akses unduhan seluruh file Word (.docx) akan langsung terbuka di layar dan otomatis terkirim juga ke alamat email Anda. Seluruh dokumen siap diedit menyesuaikan kop dan logo sekolah masing-masing!

DPR Dorong Pemeriksaan Mainan Squishy Suntikan: Keselamatan Anak Harus Diutamakan!

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Wed, 28 Oct 2026 01:20:35 +0000

Wartanusantara.id, JAKARTA — Angota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap peredaran mainan squishy yang dilengkapi alat suntik berjarum dan dilaporkan dijual kepada anak-anak.

Menurut Netty, beredarnya mainan dengan komponen menyerupai jarum medis perlu menjadi perhatian bersama, terutama ketika produk tersebut mudah diperoleh anak-anak di lingkungan sekolah.

“Mainan seharusnya menjadi sarana bermain yang aman bagi anak, bukan justru menghadirkan risiko luka atau membahayakan kesehatannya. Karena itu, produk dengan komponen tajam perlu diperiksa secara serius sebelum dinyatakan aman untuk digunakan,” ujar Netty, Selasa (27/10).

Politisi PKS ini mendorong Kementerian Perdagangan bersama instansi terkait untuk menelusuri asal produk, jalur distribusi, serta standar keselamatan yang dipenuhi.

Netty juga meminta agar pemeriksaan dilakukan secara objektif, termasuk untuk memastikan jenis dan kondisi jarum yang digunakan. Menurutnya, dugaan bahwa jarum tersebut berasal dari limbah medis bekas tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum ada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita perlu memastikan persoalan ini berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan hanya dugaan yang beredar di media sosial. Namun, sembari menunggu hasilnya, langkah pencegahan tetap penting agar anak-anak tidak terpapar risiko yang sebenarnya bisa dihindari,” tegasnya.

Selain pengawasan produk, Netty menilai koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua perlu diperkuat. Sekolah dapat meningkatkan pengawasan terhadap mainan yang dibawa siswa, sementara orang tua perlu memeriksa keamanan produk sebelum membiarkan anak menggunakannya.

“Jika ada anak yang tertusuk jarum dari mainan semacam ini, orang tua sebaiknya segera membawa anak ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penilaian dan penanganan yang tepat. Jangan menunggu sampai muncul gejala,” tambahnya.

Netty berharap pemerintah dapat menindaklanjuti laporan yang beredar melalui pemeriksaan produk, penelusuran distribusi, dan penyampaian hasil secara transparan.

"Langkah tersebut penting agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai tingkat risiko sekaligus mencegah peredaran produk yang tak memenuhi standar keselamatan," katanya.

“Perlindungan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah perlu memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan keselamatan, sedangkan orang tua dan sekolah berperan mengawasi penggunaannya. Jangan sampai sesuatu yang dianggap sekadar mainan justru mengancam kesehatan anak,” tutup Netty.

PPI Istanbul Perkenalkan Budaya Nusantara ke Panggung Internasional melalui PERAYA 2026 di Turki

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Wed, 28 Oct 2026 01:08:42 +0000

Wartanusantara.id - Istanbul, 25 Oktober 2026 — Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Istanbul menggelar Pesta Rakyat Budaya (PERAYA) 2026 di Istanbul University, Turki, pada Minggu (25/10). Dihadiri sekitar 400 pengunjung dari berbagai latar belakang, acara ini tidak hanya menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia di perantauan untuk melepas rindu terhadap tanah air, tetapi juga panggung untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Nusantara kepada publik internasional.

Berdasarkan data kehadiran, pengunjung PERAYA 2026 berasal dari berbagai negara, antara lain Afghanistan, India, Pakistan, Malaysia, Nepal, Rusia, Kazakhstan, Thailand, Sri Lanka, Kenya, Nigeria, Maroko, Tunisia, dan Afrika Selatan. Perjumpaan ini menjadikan PERAYA sarana untuk membangun kedekatan, memperluas pemahaman antarbudaya, dan memperkenalkan Indonesia melalui seni serta tradisinya. Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Istanbul juga turut hadir dalam acara tersebut.

Ketua PPI Istanbul, Abdullah Azzam, menyampaikan bahwa PERAYA memiliki arti khusus bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri.

“Bagi kami, mahasiswa Indonesia yang tinggal jauh dari tanah air, acara ini memiliki makna yang lebih besar. Saat berada di negara lain, budaya mengingatkan kami pada keluarga, kenangan, dan rumah yang kami cintai,” ujar Azzam.

PERAYA 2026 menghadirkan beragam pertunjukan yang merepresentasikan seni dan budaya Indonesia. Salah satu penampilan yang menjadi sorotan adalah The Majestic of Nusantara, yang menampilkan talenta dari Sumatera Utara. Suasana acara semakin semarak dengan pertunjukan angklung, penampilan band, presentasi kebudayaan Indonesia, tarian modern, serta flash mob.

Rangkaian acara ditutup dengan menyanyikan lagu “Tanah Airku” bersama seluruh hadirin. Momen ini menjadi ungkapan kebersamaan yang mengesankan, terutama bagi masyarakat Indonesia di perantauan. Di tengah perjumpaan berbagai bangsa dan budaya, lagu tersebut seolah mengingatkan bahwa ikatan dengan Indonesia tetap hidup di mana pun mereka berada.

Penyelenggaraan PERAYA 2026 tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. PPI Istanbul menyampaikan apresiasi kepada Wardah Beauty Cosmetics dan YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı), lembaga Pemerintah Turki penyelenggara beasiswa bagi mahasiswa internasional, atas dukungan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh panitia, para pendukung, mitra media, serta Pelita MICE yang turut memfasilitasi perjalanan para talenta dari Sumatera Utara ke Istanbul untuk tampil dalam acara ini.

Melalui PERAYA 2026, PPI Istanbul berharap budaya Indonesia semakin dikenal dan diapresiasi di kancah internasional. Lebih dari sekadar pertunjukan, PERAYA diharapkan terus menjadi ruang untuk merawat identitas dan kecintaan terhadap tanah air bagi masyarakat Indonesia di perantauan, sekaligus membangun jembatan persahabatan dan saling pengertian antarbangsa.

CONTACT PERSON

E-Mail : haritsahm01@gmail.com

Whatsapp : +90 551 200 60 73

Instagram : @haritsahmujahid

Di Balik Secangkir Kopi Pagi: Ada Jejak Kaum Sufi dan Sejarah Peradaban Islam

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Wed, 28 Oct 2026 01:02:26 +0000

Wartanusantara.id - SABANG – Secangkir kopi yang menemani pagi hari ternyata menyimpan sejarah panjang yang berkaitan erat dengan peradaban Islam. Selain menjadi bagian dari budaya masyarakat dunia, kopi juga memiliki jejak sejarah dalam tradisi keagamaan, khususnya di kalangan kaum sufi di Yaman.

Hal tersebut disampaikan Tgk. Muchtar Andhika saat mengulas perjalanan kopi dari Afrika hingga menyebar ke berbagai belahan dunia.

Menurutnya, kopi bukan sekadar minuman untuk mengusir kantuk, tetapi juga memiliki kisah menarik tentang tradisi keilmuan, perdagangan, dan kehidupan spiritual umat Islam pada masa lalu.

Sejarah mencatat, tanaman kopi berasal dari kawasan Etiopia, Afrika. Kopi kemudian berkembang di Yaman sekitar abad ke-15 sebelum menyebar ke berbagai wilayah di Jazirah Arab, termasuk Makkah.

Dalam perkembangannya, kopi dimanfaatkan oleh sebagian kaum sufi untuk membantu mereka tetap terjaga ketika menjalankan ibadah malam, seperti salat, zikir, dan bermunajat kepada Allah SWT.

Kebiasaan tersebut turut memperkenalkan kopi sebagai minuman yang memiliki fungsi sosial sekaligus manfaat praktis dalam menunjang aktivitas malam hari.

Dari Yaman, budaya minum kopi menyebar ke berbagai wilayah melalui jaringan perdagangan dan perjalanan para jamaah haji. Kopi kemudian berkembang di Turki, Eropa, hingga menjadi minuman yang dikenal luas oleh masyarakat dunia.

Tgk. Muchtar Andhika menilai, perjalanan panjang kopi menjadi pengingat bahwa sesuatu yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari dapat menyimpan nilai sejarah dan pelajaran berharga tentang peradaban manusia.

Di balik secangkir kopi, terdapat kisah tentang pertukaran budaya, perkembangan tradisi masyarakat, serta peran dunia Islam dalam perjalanan sejarah minuman tersebut.

Meski demikian, hubungan kopi dengan tradisi ibadah kaum sufi merupakan bagian dari sejarah dan kebiasaan masyarakat, bukan kewajiban dalam ajaran Islam.

Kini, kopi telah menjelma menjadi bagian dari gaya hidup global. Kedai kopi tidak hanya menjadi tempat menikmati minuman, tetapi juga ruang silaturahmi, bertukar pikiran, berdiskusi, dan membangun hubungan sosial.

Bagi Tgk. Muchtar Andhika, memahami sejarah kopi dapat membuka wawasan bahwa secangkir kopi di pagi hari bukan hanya tentang rasa dan kenikmatan, melainkan juga tentang perjalanan panjang budaya yang menghubungkan berbagai bangsa dan generasi.

A.M. Fatwa dan Soeharto: Memaafkan Sang Penguasa Tanpa Melupakan Sejarah

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Tue, 20 Oct 2026 06:33:00 +0000

Wartanusantara.id - Ada ironi dalam perjalanan sejarah Indonesia. Seorang tokoh yang pernah dipenjara pada masa Orde Baru, ketika kemudian menjenguk pemimpin yang memerintah pada masa itu, justru menyatakan tidak menyimpan dendam.

Tokoh tersebut adalah Andi Mappetahang Fatwa, yang dikenal luas sebagai A.M. Fatwa.

Pada 10 Mei 2006, Fatwa menyatakan telah memaafkan Soeharto. Namun, ia memberikan penegasan penting: pemberian maaf tidak berarti kesalahan masa lalu boleh dihapus dari sejarah. Sikap itu kembali terlihat ketika ia menjenguk Soeharto yang sedang dirawat di rumah sakit pada Januari 2008. [1][2]

Kisah ini bukan sekadar cerita tentang seorang mantan tahanan politik yang memaafkan mantan penguasa. Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih luas: bagaimana seseorang berdamai dengan masa lalu tanpa mengabaikan pertanggungjawaban hukum dan ingatan sejarah?

Dari Aktivis Menjadi Tahanan Politik

A.M. Fatwa lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 12 Februari 1939. Perjalanan politiknya melewati masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Ia dikenal sebagai aktivis yang beberapa kali berhadapan dengan pemerintah karena sikap kritisnya. [3]

Pada masa Orde Baru, Fatwa terlibat dalam aktivitas politik yang berseberangan dengan pemerintah Soeharto. Ia merupakan bagian dari lingkungan tokoh-tokoh Petisi 50, kelompok yang pada 1980 menyampaikan kritik terhadap penggunaan Pancasila oleh Presiden Soeharto dalam kehidupan politik. Fatwa juga dikenal sebagai mantan sekretaris kelompok kerja Petisi 50. [3][4]

Perjalanan politiknya kemudian berhubungan dengan perkara Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok 1984. Fatwa ditangkap pada September 1984 dan dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun. Dalam pemberitaan Detikcom, hukuman tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni penjara seumur hidup. [3]

Angka 18 tahun itu merupakan vonis pengadilan, bukan berarti Fatwa menjalani seluruh masa hukuman tersebut. Detikcom melaporkan bahwa ia menjalani hukuman efektif sekitar sembilan tahun dalam perkara itu, sebelum memperoleh amnesti. Sementara itu, laporan biografi lain menyebut total masa penjaranya sepanjang perjalanan politik mencapai sekitar 12 tahun. Kedua angka tersebut merujuk pada hal yang berbeda sehingga tidak semestinya dipertukarkan. [3][5]

Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup Fatwa. Ia pernah merasakan langsung konsekuensi berhadapan dengan kekuasaan, tetapi pengalaman itu tidak membuatnya terus memelihara permusuhan pribadi terhadap Soeharto.

Reformasi dan Perubahan Peran Politik

Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah gelombang demonstrasi dan krisis yang mengguncang Indonesia. Perubahan politik itu membuka babak baru dalam kehidupan bernegara.

Fatwa kemudian aktif dalam politik melalui Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 1999–2004 dan Wakil Ketua MPR RI periode 2004–2009. Setelah itu, ia juga terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. [3][5]

Perjalanan tersebut memperlihatkan perubahan posisi yang menarik. Seorang tokoh yang pernah menjalani hukuman pada masa Orde Baru kemudian ikut bekerja di lembaga perwakilan dalam masa demokratisasi.

Namun, perubahan rezim tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan masa lalu. Perdebatan mengenai pertanggungjawaban penguasa, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, dan penegakan hukum tetap menjadi bagian dari kehidupan politik setelah Reformasi.

Di tengah konteks inilah sikap Fatwa terhadap Soeharto perlu dipahami.

“Sebagai Pribadi Saya Maafkan”

Pada Minggu, 6 Januari 2008, A.M. Fatwa menjenguk Soeharto yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Menurut laporan ANTARA, ia berada di ruang perawatan selama sekitar 20 menit.

Setelah menjenguk mantan presiden tersebut, Fatwa menyampaikan pernyataan yang kemudian banyak dikutip:

“Sebagai pribadi saya maafkan. Tapi sebagai sistem itu soal lain. Saya tidak ada dendam.” [1]

Pernyataan itu memperlihatkan pembedaan yang jelas antara hubungan pribadi dan persoalan kekuasaan.

Fatwa menyatakan bahwa dirinya memaafkan Soeharto sebagai pribadi dan tidak menyimpan dendam. Ia juga mengakui bahwa Soeharto memiliki sumbangan bagi bangsa dan negara serta layak dihormati sebagai manusia dan mantan pemimpin.

Namun, dalam laporan yang sama, ANTARA mencatat bahwa Fatwa tetap meminta proses hukum terhadap Soeharto berjalan sebagaimana mestinya. Ia menghubungkan tuntutan itu dengan tekad Reformasi. [1]

Karena itu, kunjungan Fatwa tidak tepat dipahami sebagai pernyataan bahwa seluruh persoalan masa lalu telah selesai. Ia membedakan pemaafan pribadi dari pertanggungjawaban yang berkaitan dengan sistem kekuasaan.

Memaafkan Tidak Berarti Menghapus Kesalahan

Sikap Fatwa tersebut sebenarnya sudah diberitakan sebelum kunjungannya pada Januari 2008.

Pada 10 Mei 2006, Detikcom melaporkan bahwa Fatwa memaafkan Soeharto atas dasar kemanusiaan dan ajaran agama. Ia juga menyebut Nelson Mandela sebagai salah satu teladan dalam memberikan maaf setelah mengalami pemenjaraan. Namun, Fatwa menegaskan bahwa pemberian maaf itu tidak berarti kesalahan Soeharto boleh dihapus dari sejarah politik Indonesia. [2]

Dalam laporan Detikcom pada Mei 2005, Fatwa juga menjelaskan pandangannya mengenai proses hukum terhadap Soeharto. Menurutnya, apabila kondisi kesehatan memungkinkan, proses hukum harus berjalan karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Namun, pemeriksaan tidak boleh dipaksakan apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan. [3]

Dengan demikian, pandangan Fatwa tidak sesederhana memilih antara memaafkan atau menuntut pertanggungjawaban.

Memaafkan merupakan sikap pribadi yang dapat berkaitan dengan keyakinan, nilai kemanusiaan, dan cara seseorang berdamai dengan pengalaman masa lalu. Sementara itu, proses hukum merupakan urusan yang memiliki mekanisme dan kewenangan tersendiri.

Pemberian maaf oleh seseorang tidak otomatis menghapus persoalan hukum yang menjadi kewenangan negara. Demikian pula, mengingat dan mengkaji kesalahan seorang pemimpin tidak berarti seseorang harus memelihara dendam pribadi terhadapnya.

Mengakui Jasa Tanpa Menutup Mata terhadap Kekeliruan

Pada Juni 2007, ANTARA memberitakan pandangan Fatwa bahwa Soeharto memiliki sejumlah kelebihan yang patut dihargai. Ia menyebut stabilitas sosial-politik serta pembangunan fisik dan ekonomi sebagai hal yang menurutnya menjadi bagian dari warisan pemerintahan Soeharto. Pada saat yang sama, Fatwa mengatakan bahwa dirinya tidak dapat melupakan sistem kekuasaan yang pernah ditegakkan oleh mantan presiden tersebut. [4]

Pernyataan itu menunjukkan cara Fatwa menyampaikan penilaiannya: jasa dan kekeliruan seorang pemimpin dapat dibicarakan bersamaan.

Namun, penilaian sejarah tetap membutuhkan pemeriksaan bukti. Pengakuan terhadap pembangunan tidak menghapus kebutuhan untuk mengkaji pembatasan kebebasan politik, pelanggaran hak, dan persoalan hukum yang muncul pada masa pemerintahan yang sama.

Sebaliknya, kritik terhadap kekuasaan juga tidak mengharuskan semua kebijakan atau perkembangan pada suatu periode diabaikan.

Menulis sejarah secara utuh bukan berarti memberikan bobot yang sama kepada setiap klaim, melainkan menilai masing-masing berdasarkan bukti, konteks, dan dampaknya.

Pelajaran dari A.M. Fatwa

Kisah A.M. Fatwa dan Soeharto memberikan ruang untuk merenungkan hubungan antara pemaafan, ingatan sejarah, dan keadilan.

Fatwa menyatakan tidak menyimpan dendam terhadap Soeharto. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemberian maaf tidak berarti kesalahan masa lalu harus dihapus dari sejarah. Ia bahkan meminta agar proses hukum terhadap Soeharto tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [1][2]

Sikap tersebut menunjukkan bahwa berdamai dengan masa lalu tidak selalu berarti menutup pembicaraan tentangnya.

Bagi masyarakat yang hidup setelah Reformasi, pembedaan ini tetap relevan. Demokrasi membutuhkan ruang bagi kemanusiaan dan rekonsiliasi, tetapi juga membutuhkan keterbukaan terhadap bukti, ingatan kolektif, dan kesediaan menghadapi persoalan masa lalu.

Memaafkan tidak harus berarti melupakan. Menghormati seseorang tidak harus berarti menyetujui seluruh tindakannya. Dan mengkaji suatu masa secara kritis tidak berarti menolak untuk melihat kompleksitas sejarahnya.

A.M. Fatwa meninggal dunia pada 14 Desember 2017, pada usia 78 tahun. Ia meninggalkan perjalanan politik yang melewati Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. [5]

Kisahnya mengingatkan kita bahwa berdamai dengan masa lalu dan menegakkan pertanggungjawaban bukan selalu dua hal yang bertentangan.

Sebab, sejarah bukan hanya tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang menjadi korban. Sejarah juga tentang bagaimana sebuah bangsa memilih untuk mengingat, menguji, dan belajar dari masa lalunya.

Sumber dan Referensi

ANTARA News, “AM Fatwa Maafkan Soeharto”, 6 Januari 2008.
https://www.antaranews.com/berita/89113/am-fatwa-maafkan-soeharto
Detikcom, “Kesalahan Soeharto Tidak Boleh Dihapus dari Sejarah”, 10 Mei 2006.
https://news.detik.com/berita/d-592108/kesalahan-soeharto-tidak-boleh-dihapus-dari-sejarah
Detikcom, “Jenguk Soeharto, AM Fatwa Ingatkan Jasa-jasanya”, 8 Mei 2005.
https://news.detik.com/berita/d-357098/jenguk-soeharto-am-fatwa-ingatkan-jasa-jasanya
ANTARA News, “AM Fatwa: Soeharto Patut Dihargai”, 8 Juni 2007.
https://www.antaranews.com/berita/65562/am-fatwa-soeharto-patut-dihargai
Detikcom, “AM Fatwa, Senator yang Pernah Dibui Rezim Sukarno dan Soeharto”, Desember 2017.
https://news.detik.com/berita/d-3769665/am-fatwa-senator-yang-pernah-dibui-rezim-sukarno-dan-soeharto

Catatan redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan laporan pers sezaman dan biografi A.M. Fatwa. Kutipan langsung mengikuti pemberitaan sumber. Refleksi mengenai pemaafan, keadilan, dan ingatan sejarah merupakan analisis redaksi, bukan kutipan langsung dari tokoh yang dibahas.

Kabut Asap Meluas, DPR Minta Layanan Kesehatan di Wilayah Terdampak Disiagakan

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Tue, 13 Oct 2026 13:25:56 +0000

Wartanusantara.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memperkuat pelindungan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Netty menyebut jika kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan, tidak boleh dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai ancaman serius bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat.

“Ketika kabut asap semakin pekat dan kualitas udara memburuk, yang paling penting adalah memastikan masyarakat terlindungi. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan gangguan pernapasan harus mendapatkan perhatian khusus,” ujar Netty.

Menurutnya,penanganan karhutla perlu berjalan beriringan dengan langkah mitigasi dampak kesehatan. Pemerintah daerah bersama dinas kesehatan, Puskesmas, dan rumah sakit perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta gangguan kesehatan lainnya akibat paparan asap.

Netty juga mendorong penyampaian informasi kualitas udara secara berkala dan mudah dipahami masyarakat. Informasi tersebut harus disertai panduan yang jelas mengenai pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker yang sesuai, serta langkah yang perlu dilakukan ketika muncul gejala gangguan pernapasan.

“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa udara sedang buruk, tetapi tidak mendapatkan panduan mengenai apa yang harus dilakukan. Informasi harus diikuti dengan layanan kesehatan yang siap, akses pemeriksaan, dan penanganan yang cepat bagi warga terdampak,” katanya.

Selain aspek kesehatan, Netty menilai pengendalian karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor yang konsisten. Upaya pemadaman, pemantauan titik api, perlindungan kawasan gambut, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan harus dilakukan secara terpadu agar kebakaran tidak terus berulang.

Ia mengapresiasi kerja petugas gabungan dan relawan yang terus berupaya menangani kebakaran di lapangan. Namun, upaya tersebut perlu diperkuat dengan pencegahan sejak dini, dukungan sarana yang memadai, dan evaluasi terhadap efektivitas penanganan di wilayah rawan.

“Pemadaman memang penting, tetapi pencegahan tidak boleh tertinggal. Kita perlu memastikan kesiapsiagaan berjalan sebelum kebakaran meluas dan masyarakat terpapar asap dalam waktu lama,” ujarnya.

Netty menegaskan, pelindungan kesehatan masyarakat harus menjadi bagian integral dari kebijakan penanganan karhutla. Pemerintah perlu memastikan bahwa respons darurat tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga pada keselamatan warga, keberlanjutan layanan kesehatan, dan pemulihan lingkungan.

“Negara harus hadir dalam dua hal sekaligus, mengendalikan kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampaknya. Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari berkurangnya titik api, tetapi juga dari terjaganya kesehatan dan keselamatan warga,” tutup Netty.

Al-‘Ijliyyah: Perempuan Pembuat Astrolab pada Abad ke-10

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Mon, 12 Oct 2026 13:31:01 +0000

Wartanusantara.id - Jauh sebelum dunia mengenal GPS dan navigasi satelit, manusia telah memanfaatkan posisi Matahari dan bintang untuk menentukan waktu serta memahami posisi di permukaan Bumi. Salah satu instrumen penting dalam sejarah astronomi adalah astrolab, alat yang digunakan untuk membantu berbagai perhitungan berdasarkan posisi benda langit.

Menariknya, sebuah catatan sejarah dari abad ke-10 menyebut seorang perempuan yang dikenal sebagai al-‘Ijliyyah, pembuat astrolab yang dikaitkan dengan lingkungan istana Sayf al-Dawla di Aleppo, Suriah.

Namanya dibahas dalam Kitab al-Fihrist, karya Ibn al-Nadim yang disusun sekitar akhir abad ke-10. Catatan ini menjadi salah satu bukti bahwa perempuan turut hadir dalam sejarah pembuatan instrumen ilmiah pada masa peradaban Islam. Namun, informasi tentang kehidupan dan pencapaiannya masih sangat terbatas.

Dalam kajian Shazia Jagot, “Mariam al-Ijli al-Asturlabi: An Extract from Fihrist al-Nadim”, yang diterbitkan dalam Women in the History of Science: A Sourcebook oleh UCL Press pada 2023, kisah tokoh ini ditelaah melalui sumber klasik tersebut. Baca kajian lengkapnya di JSTOR.

Astrolab: Instrumen Penting dalam Sejarah Astronomi

Astrolab merupakan instrumen astronomi yang memungkinkan penggunanya melakukan berbagai perhitungan berdasarkan posisi benda langit. Bergantung pada desainnya, alat ini dapat membantu menentukan waktu, mengenali posisi bintang, dan memperkirakan garis lintang geografis.

Astrolab memiliki akar sejarah sejak zaman Yunani kuno. Pada masa peradaban Islam abad pertengahan, instrumen ini dikembangkan dan digunakan dalam kegiatan astronomi. Pembuatan serta penggunaannya membutuhkan pengetahuan geometris, keterampilan teknis, dan pemahaman tentang gerak benda langit.

David Pingree menjelaskan sejarah dan fungsi astrolab dalam artikel “Asṭorlāb” di Encyclopaedia Iranica. Koleksi History of Science Museum, University of Oxford juga mendokumentasikan perkembangan instrumen tersebut.

Meskipun kadang disebut sebagai “komputer analog abad pertengahan”, astrolab bukan GPS dalam pengertian modern. GPS menentukan posisi menggunakan sinyal satelit, sedangkan astrolab bekerja melalui pengamatan benda langit dan perhitungan astronomi.

Siapa Al-‘Ijliyyah?

Menurut terjemahan Bayard Dodge atas al-Fihrist, al-‘Ijliyyah disebut sebagai putri al-‘Ijlī al-Aṣṭurlābī, seorang pembuat astrolab. Catatan tersebut juga menghubungkannya dengan Biṭulus, yang namanya ditransliterasikan dengan beberapa variasi dalam literatur modern, serta dengan Sayf al-Dawla, penguasa Aleppo pada abad ke-10.

Rujukan klasik ini penting karena memberikan gambaran bahwa keterampilan pembuatan instrumen astronomi tidak hanya dimiliki laki-laki. Seorang perempuan juga tercatat dalam tradisi teknis tersebut.

Namun, sumber sejarah yang tersedia tidak memberikan biografi lengkap mengenai tanggal lahir, pendidikan, perjalanan hidup, maupun rincian karya-karyanya. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa ia menciptakan jenis astrolab baru, melampaui kemampuan ayah atau gurunya, atau memimpin lembaga teknik di istana.

Nama “Mariam” atau “Maryam” yang sering digunakan dalam tulisan modern perlu dipahami secara hati-hati. Catatan awal lebih dikenal melalui nama al-‘Ijliyyah; nama pribadi tersebut tidak dapat dipastikan secara independen dari bukti sejarah yang tersedia.

Dengan demikian, kisah al-‘Ijliyyah sebaiknya dipahami sebagai catatan singkat mengenai seorang perempuan pembuat instrumen astronomi, bukan biografi lengkap yang seluruh detailnya telah terkonfirmasi.

Perempuan dalam Sejarah Ilmu Pengetahuan

Kisah al-‘Ijliyyah membuka kesempatan untuk melihat sejarah ilmu pengetahuan dari sudut yang sering kurang mendapat perhatian.

Perkembangan sains tidak hanya ditentukan oleh penemu teori atau penulis buku. Ada pula pembuat instrumen, pengrajin, pengamat langit, dan pekerja teknis yang membantu menerapkan pengetahuan ilmiah dalam kehidupan nyata.

Astrolab menjadi salah satu contoh hubungan antara pengetahuan matematika dan keterampilan praktis. Keberadaan al-‘Ijliyyah dalam catatan sejarah menunjukkan bahwa seorang perempuan dapat dikenal melalui pekerjaan teknis tersebut, meskipun informasi tentang kontribusinya secara terperinci tidak bertahan hingga sekarang.

Kita tidak perlu menambahkan kisah heroik yang belum terbukti untuk memahami arti pentingnya.

Justru keterbatasan sumber mengingatkan kita bahwa banyak orang yang berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan mungkin hanya meninggalkan sedikit jejak dokumenter.

Pelajaran dari Al-‘Ijliyyah

Al-‘Ijliyyah mengingatkan kita bahwa sejarah sains lebih luas daripada daftar penemu terkenal. Di balik perkembangan astronomi terdapat orang-orang yang membuat instrumen, memelihara keterampilan teknis, dan membantu menerapkan pengetahuan.

Kisahnya juga mengajarkan pentingnya membaca sejarah secara kritis. Kita perlu membedakan apa yang benar-benar tercatat, apa yang merupakan interpretasi sejarawan, dan apa yang hanya berkembang dalam cerita populer.

Al-‘Ijliyyah bukan pencipta GPS abad pertengahan. Ia adalah perempuan pembuat astrolab yang keberadaannya tercatat dalam sumber sejarah abad ke-10. Fakta yang terbatas ini tetap berharga karena menunjukkan bahwa perempuan turut hadir dalam sejarah tradisi teknis dan astronomi.

Kadang-kadang, cara terbaik menghormati tokoh masa lalu bukanlah membesar-besarkan pencapaiannya, melainkan menyampaikan apa yang benar-benar kita ketahui tentang dirinya.

Baca Juga Sejarah Epik Lainnya di Warta Nusantara:

👉 [Shajar al-Durr: Ratu Intelijen Mesir Penakluk Raja Prancis]

👉 [Sultan Baibars: Mantan Budak yang Menghancurkan Mitos Mongol]

👉 [Sultan Agung & Ciliwung: Fakta Sejarah vs Legenda Senjata Biologis]

Sumber Rujukan

Ibn al-Nadim. Kitab al-Fihrist. Disusun sekitar akhir abad ke-10. Sumber klasik mengenai tokoh dan tradisi keilmuan pada masanya.
Dodge, Bayard, ed. dan terj. The Fihrist of al-Nadīm: A Tenth-Century Survey of Muslim Culture. New York: Columbia University Press, 1970. Terjemahan bahasa Inggris yang digunakan sebagai salah satu rujukan untuk catatan tentang al-‘Ijliyyah.
Jagot, Shazia. “Mariam al-Ijli al-Asturlabi (c. tenth century CE): An Extract from Fihrist al-Nadim (Index).” Dalam Women in the History of Science: A Sourcebook, UCL Press, 2023, hlm. 61–65. Baca melalui JSTOR.
Pingree, David. “Asṭorlāb.” Encyclopaedia Iranica, 1987. Referensi mengenai sejarah dan fungsi astrolab. Baca artikelnya.
History of Science Museum, University of Oxford. The Astrolabe: An Online Resource. Dokumentasi mengenai instrumen dan sejarah astrolab. Kunjungi situs museum.

Ekonomi Syariah: Solusi Nyata untuk Mewujudkan Kesejahteraan yang Berkah

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Sat, 10 Oct 2026 13:34:14 +0000

Yovan Rifqie Raditya

Mahasiswa IAI SEBI

Wartanusantara.id - Bukan sekadar sistem ekonomi, tapi juga jalan hidup yang lebih adil dan maslahat, Di tengah kondisi ekonomi global yang makin nggak pasti, banyak orang mulai sadar kalau sistem ekonomi konvensional punya banyak kelemahan. Mulai dari kesenjangan sosial, praktik riba sampai eksploitasi yang sering merugikan pihak tertentu. Nah, di sinilah ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang nggak cuma fokus pada keuntungan materi, tapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama. Ekonomi syariah bukan cuma soal “halal-haraman” dalam transaksi, tapi lebih luas dari itu, yaitu tentang bagaimana semua aktivitas ekonomi bisa memberikan manfaat yang adil, seimbang, dan sesuai dengan ajaran Islam.

1. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip utama seperti tauhid (keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah), keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Prinsip-prinsip ini jadi fondasi agar kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memperhatikan hak semua pihak, termasuk yang lemah.

2. Perbedaan dengan Ekonomi Konvensional

Kalau ekonomi konvensional cenderung bebas nilai dan lebih fokus pada profit, ekonomi syariah punya batasan yang jelas. Misalnya, dalam transaksi nggak boleh ada riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan pada prinsip bagi hasil, bukan bunga, serta mendorong aktivitas ekonomi yang halal dan thayyib.

3. Manfaat Ekonomi Syariah

Dengan menerapkan ekonomi syariah, kesejahteraan bisa tercapai secara lebih merata. Masyarakat nggak hanya jadi konsumen, tapi juga bisa jadi produsen dan pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah juga bisa mengurangi kesenjangan sosial karena ada instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang membantu pemerataan ekonomi. Dalam jangka panjang, sistem ini bisa menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

4. Implementasi di Kehidupan Nyata

Di Indonesia, ekonomi syariah sudah mulai banyak diterapkan, baik di sektor perbankan, keuangan, sampai industri halal. Bank Syariah Indonesia (BSI) misalnya, jadi salah satu contoh nyata bagaimana prinsip syariah bisa berjalan di dunia modern. Selain itu, perkembangan fintech syariah juga semakin memudahkan anak muda untuk bertransaksi secara halal dan aman.

Penutup

Ekonomi syariah bukan cuma teori, tapi udah terbukti bisa jadi solusi nyata untuk menciptakan ekonomi yang adil, seimbang, dan penuh berkah. Kalau semua pihak — mulai dari pemerintah, pelaku usaha, sampai masyarakat — bisa ikut mendukung dan menerapkan prinsip-prinsipnya, bukan nggak mungkin kita bisa wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat.

Download Modul Ajar & LKPD IPS Kelas 8 Bab 2: Ragam Aktivitas Manusia (Kurikulum Merdeka & Deep Learning)

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Sat, 10 Oct 2026 04:04:47 +0000

Wartanusantara.id - Mengajar materi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fase D menuntut kreativitas guru agar siswa tidak sekadar menghafal teori, tetapi mampu menganalisis kondisi lingkungan sekitarnya. Jika Bapak/Ibu guru sedang mencari referensi perangkat pembelajaran IPS Kelas 8 untuk Bab 2: Ragam Aktivitas Manusia, kami memiliki solusi paket ajar yang praktis, interaktif, dan sesuai dengan Kurikulum Merdeka.

Paket ajar ini dikembangkan dengan Rencana Pembelajaran Mendalam (RPM) yang menitikberatkan pada Problem Based Learning, simulasi kasus, contextual inquiry, dan historical inquiry.

Keunggulan Modul Ajar IPS Kelas 8 Bab 2

Berdasarkan dokumen Modul Ajar yang kami susun, rancangan pembelajaran ini didesain sistematis untuk 5 kali pertemuan (total 20 Jam Pelajaran). Materi yang dicakup sangat komprehensif dan dekat dengan keseharian siswa, antara lain:

Adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan kearifan lokal.

Aktivitas pada lembaga keuangan, fungsi bank, serta masalah kredit macet.

Nilai dan norma sosial, termasuk analisis kasus bullying dan cyberbullying.

Menelusuri sejarah lokal melalui toponimi (asal-usul nama tempat).

Eksplorasi Seru di LKPD "Penjelajah Aktivitas Manusia"

Modul ajar di atas semakin sempurna karena didampingi oleh LKPD atau Buku Kerja: Penjelajah Aktivitas Manusia. Buku kerja ini dirancang tidak membosankan karena siswa akan diajak menyelesaikan 4 Misi Penyelidikan:

Misi 01 (Detektif Perubahan Iklim): Siswa diajak menganalisis rantai bencana akibat aktivitas manusia, serta merancang program mitigasi layaknya seorang Kepala Desa.
Misi 02 (Dokter Keuangan): Melalui simulasi kasus, siswa membedah fungsi bank dan menganalisis bahaya "kredit macet" akibat perilaku konsumtif (seperti membeli motor mewah dari uang modal usaha).
Misi 03 (Mengukur Nilai & Norma): Siswa menganalisis tingkatan norma sosial dan mengkaji mengapa pelanggaran seperti cyberbullying sangat berbahaya.
Misi 04 (Detektif Toponimi): Siswa bertindak sebagai sejarawan lokal yang mewawancarai sesepuh atau mencari arsip untuk mengetahui asal-usul nama jalan atau kampung di sekitar sekolah mereka.

Di bagian akhir buku kerja, telah disediakan lembar Refleksi Akhir Bab beserta rubrik penilaian yang memudahkan guru mengukur pemahaman konsep, logika analisis, hingga kreativitas siswa.

Link Download Modul Ajar & LKPD IPS Kelas 8 Bab 2

Tinggalkan cara lama menyusun perangkat ajar semalaman suntuk. Anda bisa langsung mengaplikasikan pembelajaran bermakna ini di kelas dengan mengunduh Paket Modul Ajar (Word) & Buku Kerja/LKPD (PDF) melalui tautan resmi kami:

👉 📥 Akses Paket Lengkap Modul & LKPD IPS Kelas 8 Bab 2 Di Sini

Cara Akses File:

Klik tautan di atas untuk masuk ke halaman produk Iman Guru Produktif.

Masukkan alamat email aktif Anda.

Klik tombol Dapatkan Sekarang dan ikuti instruksi yang muncul di layar.

Akses untuk file Modul Ajar dan Buku Kerja akan otomatis terbuka dan juga dikirimkan ke email Anda.

File Modul Ajar berformat pdf dan Word sehingga sangat mudah untuk diedit menyesuaikan nama, NIP guru, dan sekolah masing-masing.

Hadirkan pengalaman belajar IPS yang seru, kritis, dan berpusat pada siswa. Jangan lupa share artikel ini ke grup MGMP IPS di daerah Anda!

Inflasi dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sehari-hari

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Sat, 10 Oct 2026 03:27:57 +0000

Yovan Rifqie Raditya

Mahasiswa IAI SEBI

Wartanusantara.id - Kalau kita mendengar kata inflasi, mungkin yang langsung kepikiran adalah harga barang yang semakin mahal. Sebenarnya, anggapan itu nggak salah. Inflasi memang berkaitan erat dengan kenaikan harga barang dan jasa. Tapi, inflasi bukan cuma soal harga satu atau dua barang yang naik. Inflasi terjadi ketika harga berbagai barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam suatu periode tertentu.

Inflasi bisa terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah meningkatnya biaya produksi. Misalnya harga bahan baku, bahan bakar, listrik, atau biaya transportasi mengalami kenaikan. Ketika biaya yang dikeluarkan penjual semakin besar, biasanya harga jual barang juga ikut dinaikkan supaya mereka tetap mendapatkan keuntungan.

Selain itu, inflasi juga bisa terjadi karena permintaan masyarakat yang terlalu tinggi. Ketika banyak orang ingin membeli suatu barang, sementara jumlah barang yang tersedia terbatas, harga barang tersebut bisa naik. Contohnya ketika suatu barang sedang ramai dicari, tetapi stoknya sedikit. Penjual biasanya akan menaikkan harga karena permintaannya tinggi.

Dampak inflasi sebenarnya cukup terasa bagi masyarakat. Salah satu dampak yang paling jelas adalah menurunnya daya beli. Dengan jumlah uang yang sama, barang yang bisa kita beli menjadi lebih sedikit. Misalnya biasanya uang Rp50.000 cukup untuk membeli beberapa kebutuhan, tetapi setelah harga-harga naik, uang tersebut mungkin hanya cukup untuk membeli sebagian kebutuhan saja.

Hal ini tentunya juga dirasakan oleh mahasiswa. Ketika harga makanan, ongkos transportasi, atau kebutuhan kuliah naik, mahasiswa harus lebih pintar mengatur uang. Yang biasanya bisa nongkrong beberapa kali dalam seminggu mungkin harus dikurangi. Begitu juga dengan kebiasaan membeli barang yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan.

Walaupun inflasi sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif, sebenarnya inflasi dalam tingkat tertentu masih dianggap sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Yang menjadi masalah adalah ketika inflasi terlalu tinggi dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut bisa membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan karena harga terus naik sementara pendapatan belum tentu ikut meningkat.

Pemerintah tentu punya peran penting dalam mengendalikan inflasi. Salah satu caranya adalah melalui kebijakan ekonomi dan menjaga agar ketersediaan barang.

Pada akhirnya, inflasi memang menjadi salah satu masalah ekonomi yang perlu diperhatikan. Bukan hanya pemerintah yang harus berusaha mengendalikannya, tetapi masyarakat juga perlu menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, setidaknya kita bisa mengurangi dampak inflasi terhadap kehidupan sehari-hari.

Download Modul Ajar & LKPD IPS Kelas 9 Bab 2 Deep Learning: Mitigasi Bencana & Perubahan Sosial

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Sat, 10 Oct 2026 03:11:17 +0000

Wartanusantara.id - Menyusun perangkat ajar yang interaktif dan tidak membosankan sering kali menjadi tantangan bagi guru. Khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fase D, guru dituntut untuk menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan mendalam.

Jika Bapak/Ibu guru sedang mencari referensi perangkat ajar untuk materi Bab 2: Mitigasi Bencana dan Perubahan Sosial Budaya, kami menghadirkan paket lengkap yang siap digunakan di kelas.

Paket ajar ini tidak sekadar berisi ringkasan materi, melainkan dirancang secara khusus menggunakan pendekatan Deep Learning, Problem Based Learning (PBL), dan Project Based Learning (PjBL). Pendekatan ini mengajak siswa untuk tidak sekadar menghafal, tetapi memahami konsep, menghubungkan konteks, memecahkan masalah nyata, hingga menghasilkan karya.

Keunggulan Modul Ajar IPS Kelas 9 Bab 2 (Metode Deep Learning)

Berdasarkan Rencana Pembelajaran Mendalam (RPM) yang kami sediakan, modul ini disusun untuk 7 kali pertemuan (total 28 Jam Pelajaran). Pembelajaran sangat difokuskan pada pengembangan Dimensi Profil Lulusan: Bernalar Kritis, Bergotong Royong, dan Berkebinekaan Global.

Siswa diajak untuk membedakan ancaman bencana (geologi dan hidroklimatologi), mengklasifikasikan mitigasi, sekaligus menganalisis dampak perubahan sosial budaya di masyarakat secara kritis.

Mengintip Isi LKPD / Buku Kerja Interaktif

Untuk mendukung Modul Ajar tersebut, paket ini juga menyertakan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) atau Buku Kerja Siswa dengan desain visual yang sangat menarik. LKPD ini dibagi menjadi 4 tahap aktivitas yang seru:

Jelajah 01 (Detektif Risiko): Siswa diajak mengklasifikasikan fenomena bencana nyata dan menentukan bentuk mitigasi struktural atau non-strukturalnya.
Jelajah 02 (Detektif Perubahan): Siswa menganalisis dinamika perubahan sosial budaya, seperti mengkaji fenomena gaya hidup saat pandemi COVID-19.
Jelajah 03 (Tim Tanggap Bencana): Melalui metode PBL, siswa membedah kasus krisis tata ruang dan banjir di "Desa Lembah Asri" akibat hilangnya kearifan lokal rumah panggung. Mereka ditantang merancang mitigasi terpadu yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).
Jelajah 04 (Kreator Bumi Tangguh): Tahap PjBL di mana siswa membuat kampanye visual atau poster edukasi interaktif.

Di akhir sesi, siswa akan melakukan Gallery Walk untuk presentasi karya dan refleksi. Asesmen formatif beserta rubrik penilaian untuk guru juga sudah tersedia lengkap di dalamnya!.

Link Download Modul Ajar & LKPD IPS Kelas 9 Bab 2

Jangan habiskan waktu berjam-jam untuk menyusun RPP, Modul Ajar, dan LKPD dari nol. Kami telah merangkum semuanya secara profesional. Anda bisa langsung mendapatkan Paket Modul Ajar (Word) beserta LKPD/Buku Kerja IPS Kelas 9 Bab 2 (PDF) melalui tautan resmi kami di bawah ini:

👉 📥 Akses Paket Lengkap Modul & LKPD IPS Kelas 9 Di Sini

(https://lynk.id/imanguruproduktif/1ek9k94med73)

Cara Akses & Download File:

Klik tautan di atas untuk menuju halaman produk Iman Guru Produktif di Lynk.id.
Masukkan alamat email aktif Anda pada kolom yang disediakan.
Klik tombol Dapatkan Sekarang dan selesaikan instruksi pembayaran/akses yang tertera.
File akan langsung terbuka dan otomatis terkirim ke email Anda.
File berformat pdf dan word

Mari ciptakan generasi tanggap bencana melalui kelas IPS yang menyenangkan, mendalam, dan bermakna! Jangan lupa bagikan informasi ini ke grup WhatsApp MGMP IPS Anda!

Zakat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Tue, 06 Oct 2026 12:50:38 +0000

Dinda Oktaviani

Mahasiswa IAI SEBI

Wartanusantara.id - Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial dan ekonomi. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan seorang Muslim kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki potensi besar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik, dana zakat dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik sekaligus digunakan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk membahas peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan zakat, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Selain bantuan konsumtif, zakat produktif dapat diarahkan untuk mendukung usaha, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat sehingga mustahik memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemandirian ekonominya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Muslim. Zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban individu untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi ketentuan syariat, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui zakat, terdapat mekanisme distribusi sebagian kekayaan dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.

Dalam kehidupan masyarakat, permasalahan ekonomi seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat memiliki potensi untuk menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung upaya tersebut.

Zakat pada dasarnya memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dari sisi spiritual, zakat merupakan bentuk ketaatan seorang Muslim terhadap perintah Allah SWT. Sementara itu, dari sisi sosial, zakat dapat menjadi sarana untuk membantu memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada dalam kondisi kurang mampu. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang baik tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga perlu memperhatikan aspek pemberdayaan penerima zakat.

Perkembangan lembaga pengelola zakat juga memberikan peluang bagi pengelolaan zakat yang lebih terorganisasi. Lembaga zakat dapat mengembangkan berbagai program yang mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan sosial. Dengan pengelolaan yang tepat, dana zakat dapat diarahkan untuk membantu mustahik agar tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kondisi ekonominya.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi menjadi penting untuk dilakukan. Artikel ini membahas konsep zakat, fungsi zakat dalam kehidupan sosial, serta peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat memiliki makna antara lain tumbuh, berkembang, bersih, dan suci. Secara istilah, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Zakat kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya atau disebut sebagai mustahik.

Zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam karena termasuk salah satu dari lima rukun Islam. Kewajiban zakat menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan sosial dan kepedulian terhadap sesama manusia.

Dalam pelaksanaannya, zakat terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah berkaitan dengan kewajiban yang ditunaikan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan menjelang Idulfitri, sedangkan zakat mal berkaitan dengan harta yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti nisab dan haul untuk jenis harta tertentu.

2. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Islam telah menetapkan kelompok yang berhak menerima zakat. Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60, terdapat delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Penetapan kelompok tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki tujuan sosial yang luas. Dana zakat tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi juga dapat diberikan kepada kelompok lain yang memenuhi kriteria sebagai penerima zakat sesuai ketentuan syariat.

Dalam konteks pengelolaan zakat modern, pemahaman mengenai karakteristik mustahik menjadi penting agar penyaluran dana dapat dilakukan secara tepat sasaran. Lembaga pengelola zakat perlu melakukan identifikasi kebutuhan penerima sehingga program yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi mereka.

3. Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Zakat memiliki potensi untuk digunakan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih mandiri.

Dalam praktiknya, dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif maupun produktif. Bantuan konsumtif dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, zakat produktif dapat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha, peralatan kerja, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha.

Zakat produktif memiliki pendekatan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Misalnya, seorang mustahik yang memiliki kemampuan membuat makanan dapat diberikan bantuan peralatan dan modal usaha. Selain bantuan modal, mustahik juga dapat memperoleh pelatihan mengenai pengelolaan usaha, pemasaran, dan pencatatan keuangan. Dengan demikian, zakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kepada mustahik untuk meningkatkan pendapatannya.

Keberhasilan program pemberdayaan ekonomi melalui zakat tentu tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang diberikan. Pendampingan, pelatihan, pengawasan, dan kesesuaian program dengan kemampuan mustahik juga menjadi faktor penting. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu memiliki perencanaan program yang baik agar dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

4. Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dapat berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Oleh sebab itu, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat bantuan sementara.

Zakat dapat berperan dalam membantu masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan program pemberdayaan. Bantuan zakat dapat digunakan untuk meringankan beban ekonomi mustahik, sedangkan program produktif dapat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memperoleh pendapatan.

Jika dikelola secara efektif, zakat dapat menciptakan proses perubahan dari mustahik menjadi individu yang lebih mandiri secara ekonomi. Meskipun demikian, zakat bukan satu-satunya instrumen untuk mengatasi kemiskinan. Upaya tersebut juga membutuhkan dukungan dari pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, serta masyarakat secara luas.

5. Pengelolaan Zakat di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan terhadap cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Pembayaran zakat yang sebelumnya banyak dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan melalui berbagai layanan digital. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.

Selain mempermudah pembayaran, teknologi digital juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga zakat untuk melakukan edukasi, kampanye, penghimpunan dana, dan penyampaian informasi mengenai program kepada masyarakat. Media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tentang manfaat zakat serta memberikan laporan mengenai penggunaan dana yang telah dihimpun.

Pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan transparansi dan akses informasi antara lembaga zakat dan masyarakat. Namun, perkembangan digital harus diikuti dengan pengelolaan data yang baik, keamanan transaksi, serta penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam penghimpunan zakat sehingga lembaga zakat perlu menjaga profesionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

6. Pentingnya Profesionalitas Lembaga Zakat

Pengelolaan zakat yang baik membutuhkan lembaga yang memiliki sumber daya manusia, sistem administrasi, dan tata kelola yang profesional. Lembaga zakat memiliki tanggung jawab untuk menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan syariat serta peraturan yang berlaku.

Transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Muzaki perlu mengetahui bahwa dana yang mereka keluarkan dikelola dan disalurkan secara tepat. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu menyediakan informasi yang jelas mengenai penghimpunan, penyaluran, dan dampak program yang dijalankan.

Selain transparansi, lembaga zakat juga perlu melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan telah mencapai tujuan dan memberikan perubahan bagi penerima manfaat. Dengan demikian, pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Zakat merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial dan ekonomi. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, zakat dapat berperan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan mendukung peningkatan kesejahteraan.

Pengelolaan zakat melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan bagi mustahik. Zakat produktif dapat digunakan untuk mendukung modal usaha, pelatihan, keterampilan, dan berbagai program pemberdayaan lainnya. Namun, keberhasilan program tersebut membutuhkan perencanaan, pendampingan, pengawasan, dan evaluasi yang baik.

Di era digital, pemanfaatan teknologi juga dapat mendukung penghimpunan dan penyaluran zakat. Digitalisasi dapat memberikan kemudahan bagi muzaki sekaligus membantu lembaga zakat dalam menyampaikan informasi dan meningkatkan transparansi. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang profesional, amanah, transparan, dan tepat sasaran sangat diperlukan agar potensi zakat dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Digitalisasi Zakat : Peluang dan Tantangan Pengelolaan Zakat di Era Teknologi

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Tue, 06 Oct 2026 11:49:11 +0000

Dinda Oktaviani

Mahasiswa IAI SEBI

Wartanusantara.id - Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas keagamaan dan sosial. Salah satu bidang yang mengalami perubahan adalah pengelolaan zakat. Digitalisasi memberikan peluang bagi lembaga zakat untuk meningkatkan penghimpunan, pelayanan, transparansi, serta kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Masyarakat kini dapat memperoleh informasi mengenai zakat dan melakukan pembayaran melalui berbagai platform digital tanpa harus datang secara langsung ke lembaga pengelola zakat. Artikel ini bertujuan untuk membahas peluang dan tantangan digitalisasi dalam pengelolaan zakat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan zakat dan perkembangan teknologi digital. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperluas jangkauan penghimpunan zakat dan meningkatkan kemudahan pelayanan. Namun, penerapan teknologi digital juga menghadapi tantangan berupa keamanan data, literasi digital, kepercayaan masyarakat, serta kebutuhan akan tata kelola lembaga yang profesional. Oleh karena itu, digitalisasi zakat perlu didukung oleh sistem yang aman, transparan, mudah digunakan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban bagi seorang Muslim yang telah memenuhi syarat, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dana zakat yang dihimpun dapat disalurkan kepada mustahik dalam berbagai bentuk, seperti bantuan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Komunikasi, transaksi keuangan, perdagangan, pendidikan, hingga aktivitas sosial semakin banyak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Perubahan tersebut juga memberikan peluang bagi lembaga zakat untuk mengembangkan metode penghimpunan dan pelayanan zakat.

Pada masa lalu, masyarakat umumnya menunaikan zakat dengan mendatangi masjid atau lembaga pengelola zakat secara langsung. Saat ini, pembayaran zakat dapat dilakukan melalui berbagai layanan digital, seperti transfer perbankan, dompet digital, dan platform pembayaran daring. Perubahan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat karena pembayaran zakat dapat dilakukan kapan saja dan dari berbagai tempat.

Digitalisasi juga memberikan peluang bagi lembaga zakat untuk menjangkau calon muzaki yang lebih luas. Melalui media sosial dan berbagai platform digital, lembaga zakat dapat menyampaikan informasi mengenai kewajiban zakat, program sosial, laporan penyaluran dana, serta berbagai kegiatan pemberdayaan mustahik.

Meskipun memiliki banyak peluang, digitalisasi zakat juga menghadirkan sejumlah tantangan. Keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, literasi digital, dan kepercayaan masyarakat menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam pengelolaan zakat perlu dilakukan secara hati-hati dan disertai tata kelola yang baik.

1. Konsep Digitalisasi Zakat

Digitalisasi zakat dapat dipahami sebagai pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai proses pengelolaan zakat, mulai dari edukasi, penghimpunan, pembayaran, pencatatan, hingga penyampaian informasi mengenai penyaluran dana zakat.

Digitalisasi tidak berarti mengubah prinsip dasar zakat. Ketentuan mengenai siapa yang wajib membayar zakat, jenis harta yang wajib dizakati, nisab, dan golongan penerima zakat tetap mengacu pada ketentuan syariat. Teknologi digunakan sebagai sarana untuk membuat proses pengelolaan zakat menjadi lebih mudah dan efisien.

Dengan adanya teknologi digital, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai zakat melalui internet. Lembaga zakat juga dapat menyediakan kalkulator zakat yang membantu masyarakat memperkirakan jumlah zakat yang perlu ditunaikan sesuai dengan jenis harta yang dimiliki.

2. Kemudahan Pembayaran Zakat

Salah satu manfaat utama digitalisasi adalah memberikan kemudahan dalam pembayaran zakat. Muzaki tidak selalu harus datang secara langsung ke kantor lembaga zakat. Pembayaran dapat dilakukan melalui layanan perbankan digital, transfer bank, maupun berbagai metode pembayaran elektronik yang tersedia.

Kemudahan tersebut dapat mengurangi hambatan waktu dan jarak. Seseorang yang berada di daerah yang jauh dari kantor lembaga zakat tetap dapat menunaikan zakat melalui layanan digital selama tersedia metode pembayaran yang sesuai.

Selain itu, sistem digital dapat membantu memberikan bukti transaksi secara otomatis. Bukti tersebut dapat menjadi dokumentasi bagi muzaki dan membantu lembaga dalam melakukan pencatatan dana yang diterima.

3. Digital Marketing dalam Penghimpunan Zakat

Media digital juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antara lembaga zakat dengan masyarakat. Media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan berbagai platform lainnya dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai program zakat.

Konten digital dapat berupa edukasi tentang zakat, cerita penerima manfaat, informasi program, infografis, video kegiatan, serta laporan penyaluran dana. Penyampaian informasi yang menarik dan mudah dipahami dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zakat.

Namun, komunikasi digital perlu dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak berlebihan. Lembaga zakat juga perlu menjaga martabat mustahik ketika menampilkan dokumentasi program agar penerima manfaat tidak diperlakukan hanya sebagai objek publikasi.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat. Muzaki perlu mengetahui bahwa dana yang mereka keluarkan dikelola dengan amanah dan disalurkan kepada pihak yang berhak.

Teknologi digital dapat membantu meningkatkan transparansi. Lembaga zakat dapat menyampaikan laporan penghimpunan dan penyaluran dana melalui situs web maupun media sosial. Informasi tersebut dapat membantu masyarakat mengetahui bagaimana dana zakat digunakan.

Akuntabilitas juga dapat diperkuat melalui sistem pencatatan digital. Data penghimpunan dan penyaluran dapat disimpan secara lebih terstruktur sehingga memudahkan proses monitoring dan pelaporan.

Namun, transparansi digital tidak cukup hanya dengan mempublikasikan informasi. Data yang disampaikan harus akurat, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga zakat tetap harus memiliki sistem pengawasan dan tata kelola yang baik.

5. Peluang Digitalisasi Zakat bagi Generasi Muda

Generasi muda merupakan kelompok masyarakat yang cukup dekat dengan perkembangan teknologi. Aktivitas sehari-hari seperti komunikasi, transaksi, belanja, dan mencari informasi banyak dilakukan melalui perangkat digital.

Kondisi tersebut menjadi peluang bagi lembaga zakat untuk mengembangkan strategi penghimpunan zakat yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat digital. Informasi mengenai zakat dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana melalui konten edukatif yang relevan.

Lembaga zakat juga dapat menggunakan berbagai bentuk kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai zakat. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan zakat kepada masyarakat yang sebelumnya belum memiliki banyak informasi mengenai lembaga pengelola zakat.

6. Tantangan Digitalisasi Zakat

Meskipun memberikan berbagai manfaat, digitalisasi zakat juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah keamanan data dan transaksi. Sistem pembayaran digital harus memiliki perlindungan yang memadai agar data pribadi dan transaksi muzaki tidak disalahgunakan.

Tantangan berikutnya adalah literasi digital. Tidak semua masyarakat memiliki tingkat pemahaman teknologi yang sama. Sebagian masyarakat mungkin masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi atau melakukan pembayaran secara digital.

Selain itu, keamanan dan kredibilitas lembaga zakat juga menjadi faktor penting. Masyarakat perlu memastikan bahwa pembayaran dilakukan melalui lembaga atau platform yang terpercaya. Oleh sebab itu, lembaga zakat perlu memberikan informasi yang jelas mengenai identitas lembaga, rekening atau kanal pembayaran resmi, serta laporan pengelolaan dana.

Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai sosial dalam zakat. Digitalisasi seharusnya tidak membuat hubungan antara lembaga zakat dan masyarakat menjadi semata-mata transaksi keuangan. Nilai kepedulian, amanah, keadilan, dan pemberdayaan tetap harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan zakat.

7. Strategi Pengembangan Digitalisasi Zakat

Agar digitalisasi zakat dapat berjalan secara optimal, lembaga zakat perlu mengembangkan strategi yang terintegrasi. Pertama, lembaga perlu menyediakan sistem pembayaran yang mudah digunakan oleh masyarakat. Kedua, keamanan sistem dan perlindungan data harus menjadi prioritas.

Ketiga, lembaga zakat perlu meningkatkan kualitas konten edukasi melalui media digital. Informasi mengenai zakat harus disampaikan secara sederhana, akurat, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Keempat, transparansi perlu ditingkatkan melalui penyampaian laporan penghimpunan dan penyaluran dana. Kelima, sumber daya manusia pada lembaga zakat perlu memiliki kemampuan dalam bidang teknologi dan komunikasi digital.

Dengan strategi tersebut, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi, komunikasi, pelayanan, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Kesimpulan

Digitalisasi zakat merupakan salah satu bentuk adaptasi pengelolaan zakat terhadap perkembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan menunaikan zakat. Bagi lembaga zakat, teknologi dapat membantu memperluas jangkauan penghimpunan, meningkatkan pelayanan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Namun, digitalisasi zakat juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keamanan data, literasi digital, kepercayaan masyarakat, dan profesionalitas lembaga. Oleh karena itu, digitalisasi perlu disertai dengan sistem keamanan yang baik, informasi yang transparan, serta pengelolaan lembaga yang amanah dan profesional.

Pada akhirnya, teknologi seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat tujuan zakat, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan pengelolaan yang tepat, digitalisasi dapat menjadi bagian penting dalam pengembangan ekosistem zakat yang lebih mudah diakses, transparan, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Sertifikasi Halal untuk UMKM: Bukan Sekadar Label di Kemasan

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Tue, 06 Oct 2026 10:31:12 +0000

Hayati Mahmudah

Mahasiswa IAI SEBI

Wartanusantara.id - Kalau kita jalan ke warung atau toko oleh-oleh, hampir semua produk makanan sekarang sudah ada logo halalnya. Tapi masih banyak pelaku UMKM yang menganggap sertifikasi halal itu ribet, mahal, dan "nanti saja". Padahal sejak 17 Oktober 2024, produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Yang sering terlewat, halal itu bukan cuma soal bahan. Proses produksi, tempat penyimpanan, sampai alat yang dipakai juga ikut dinilai. Contohnya, bahan bakunya halal semua, tapi alat penggorengan dipakai bergantian dengan produk yang tidak halal. Ini tetap jadi masalah. Di sinilah konsep halalan thayyiban terasa nyata: halal menurut syariat, dan baik secara kualitas serta kebersihan.

Untuk pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah menyediakan jalur pernyataan mandiri (self declare). Prosesnya lebih ringan dan biayanya jauh lebih murah dibanding jalur reguler, dengan syarat produknya tidak berisiko tinggi dan bahan-bahannya jelas. Di sini ada peran pendamping proses produk halal yang membantu pelaku usaha mengisi data dan memastikan prosesnya sesuai aturan. Sementara untuk usaha yang lebih besar, perusahaan perlu punya penyelia halal yang bertugas mengawasi pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dari dalam.

Dari sisi bisnis, sertifikat halal sebenarnya punya nilai tambah yang besar. Konsumen Muslim, yang jumlahnya mayoritas di Indonesia, cenderung lebih percaya pada produk yang jelas status halalnya. Label halal juga membuka peluang masuk ke toko modern, marketplace, bahkan pasar ekspor. Jadi sertifikasi ini sebaiknya dilihat sebagai investasi kepercayaan, bukan beban administrasi.

Tantangannya memang masih ada. Banyak pelaku usaha belum paham alurnya, bingung dokumen apa saja yang harus disiapkan, dan kadang takut duluan sebelum mencoba. Karena itu, edukasi dan pendampingan jadi kunci. Mahasiswa manajemen bisnis syariah sebenarnya punya peluang besar untuk ambil peran di sini, entah lewat pengabdian masyarakat, magang, atau langsung menjadi pendamping UMKM di sekitar kita.

Pada akhirnya, produk halal itu soal amanah. Pelaku usaha menjaga amanah kepada konsumen, dan konsumen mempercayakan makanannya kepada kejujuran penjual. Kalau dua sisi ini terjaga, bisnisnya bukan hanya laku, tapi juga berkah.

Pemasaran Syariah di Media Sosial: Boleh Kreatif, Asal Tetap Jujur

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Tue, 06 Oct 2026 10:15:38 +0000

Hayati Mahmudah

Mahasiswa IAI SEBI

Wartanusantara.id - Sekarang hampir semua usaha berjualan lewat media sosial. Mulai dari Instagram, TikTok, sampai WhatsApp Story. Persaingan yang ketat bikin banyak penjual berlomba-lomba menarik perhatian, kadang dengan cara yang kurang pas: foto produk yang diedit berlebihan, testimoni yang dibuat sendiri, atau klaim "stok tinggal 2" padahal gudang masih penuh.

Dalam pemasaran syariah, hal-hal seperti ini bermasalah. Islam mengenal larangan tadlis, yaitu menyembunyikan cacat atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai kenyataan. Ada juga najasy, yakni memancing minat pembeli dengan cara pura-pura menawar atau membuat kesan palsu supaya harga atau permintaan terlihat tinggi. Kedua praktik ini jelas merugikan konsumen, meskipun dari sisi penjualan kelihatannya efektif.

Lalu, apakah pemasaran syariah berarti harus kaku dan tidak boleh kreatif? Tentu tidak. Prinsipnya justru bisa jadi pegangan yang kuat. Empat sifat Rasulullah yang sering dijadikan rujukan, yaitu shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas), dan tabligh (komunikatif), bisa diterapkan langsung dalam strategi konten. Jujur dalam menggambarkan produk, amanah dalam menepati janji pengiriman dan kualitas, cerdas dalam membaca kebutuhan pasar, dan komunikatif dalam menjelaskan manfaat produk dengan bahasa yang mudah dipahami.

Contoh sederhananya, penjual abaya online bisa menampilkan foto warna asli kain tanpa filter berlebihan, menjelaskan bahan dan ukuran dengan detail, serta membalas pertanyaan pembeli dengan sopan. Cara ini mungkin terlihat biasa saja, tapi justru membangun kepercayaan jangka panjang. Pelanggan yang puas biasanya kembali lagi dan merekomendasikan ke orang lain tanpa diminta.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah konten promosinya. Hindari konten yang mengeksploitasi aurat atau menggunakan bahasa yang menyesatkan hanya demi viral. Kreativitas tetap bisa dikembangkan lewat storytelling, edukasi produk, atau behind the scene proses pembuatan.

Kesimpulannya, pemasaran syariah bukan penghalang untuk berkembang. Ia justru memberi arah supaya bisnis tumbuh dengan cara yang benar. Keuntungan yang didapat dari kejujuran memang kadang terasa lebih lambat, tapi hasilnya lebih tahan lama, baik secara bisnis maupun nilai keberkahannya.

Sekretariat Perjanjian Mekkah Resmi Dibentuk di Riyadh, Aliansi Pertahanan Tiga Negara Mulai Berjalan

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Fri, 02 Oct 2026 14:06:56 +0000

Wartanusantara.id - Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah antara Arab Saudi, Türkiye, dan Pakistan mulai memasuki tahap pembentukan struktur kelembagaan. Sekretariat umum perjanjian tersebut akan berkedudukan di Riyadh, Arab Saudi.

Kepastian itu disampaikan Pemerintah Pakistan pada 23 September 2026 setelah menunjuk Letnan Jenderal (Purn.) Nauman Mahmood sebagai Sekretaris Jenderal pertama Makkah Joint Defence Agreement (MJDA).

Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan Sekjen tersebut akan memimpin General Secretariat yang sedang dibentuk di Riyadh.

Dari Kesepakatan Menuju Struktur Permanen

Pembentukan sekretariat sebenarnya telah disepakati sebelumnya.

Pada 31 Agustus 2026, para menteri luar negeri, menteri pertahanan, serta pimpinan militer dari ketiga negara bertemu di Istanbul dalam forum Strategic Political and Defence Committee.

Dalam pertemuan tersebut, ketiga negara sepakat membentuk sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal di Arab Saudi. Sekjen pertama berasal dari Pakistan dan akan menjabat selama tiga tahun.

Langkah ini menunjukkan bahwa Perjanjian Mekkah mulai bergerak dari kesepakatan politik menuju mekanisme kerja yang lebih terstruktur.

Fokus pada Pertahanan dan Industri

Sekretariat tersebut nantinya menjadi salah satu mekanisme untuk mendukung koordinasi kerja sama dalam kerangka perjanjian.

Selain kerja sama pertahanan, ketiga negara juga telah menyepakati penguatan industri pertahanan, pengembangan teknologi bersama, serta produksi bersama.

Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan militer, tetapi juga menyentuh aspek teknologi dan industri pertahanan.

Hal tersebut cukup penting mengingat ketiga negara memiliki kemampuan industri pertahanan yang berbeda.

Türkiye memiliki industri pertahanan yang berkembang di bidang drone, rudal, kendaraan tempur, radar dan sistem elektronik. Pakistan memiliki pengalaman dalam industri pesawat tempur, rudal dan teknologi pertahanan, sementara Arab Saudi sedang memperluas kapasitas industri pertahanannya melalui program lokalisasi.

Mekanisme Pertahanan Bersama

Perjanjian Mekkah ditandatangani oleh Arab Saudi, Türkiye, dan Pakistan pada 7 Agustus 2026.

Dalam pernyataan resmi terbaru, ketiga negara menegaskan bahwa perjanjian tersebut bertujuan memperkuat kerja sama pertahanan dan menjaga stabilitas kawasan.

Pemerintah Pakistan juga menegaskan bahwa perjanjian tersebut bersifat defensif dan tidak diarahkan untuk membentuk blok terhadap negara tertentu.

Salah satu ketentuan pentingnya adalah prinsip bahwa serangan terhadap salah satu pihak akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh pihak.

Prinsip tersebut kembali dibahas dalam pertemuan para menteri luar negeri ketiga negara di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada 25 September 2026. Para menteri juga membahas perkembangan pembentukan sekretariat, komite dan kelompok kerja di bawah perjanjian tersebut.

Riyadh Menjadi Pusat Sekretariat

Penempatan sekretariat di Riyadh memberikan Arab Saudi posisi penting dalam struktur kelembagaan Perjanjian Mekkah.

Sementara itu, penunjukan pejabat dari Pakistan sebagai Sekjen pertama menunjukkan adanya pembagian peran di antara ketiga negara.

Tahap berikutnya adalah membuat mekanisme kerja sekretariat, komite, serta kelompok kerja yang akan menjalankan berbagai agenda kerja sama.

Dengan terbentuknya sekretariat, perhatian selanjutnya akan tertuju pada bagaimana ketiga negara menerjemahkan kesepakatan tersebut ke dalam latihan bersama, koordinasi pertahanan, pengembangan teknologi, dan kerja sama industri pertahanan.

Bagi kawasan Timur Tengah dan dunia Islam, perkembangan ini menjadi salah satu bentuk baru kerja sama pertahanan trilateral yang patut diperhatikan.

Perjanjian tersebut kini tidak lagi hanya berada di atas kertas. Dengan sekretariat yang berbasis di Riyadh dan Sekjen pertama yang telah ditunjuk, mekanisme kelembagaannya mulai dibangun.

Sumber

Kementerian Luar Negeri Pakistan — Penunjukan Sekjen pertama MJDA

Kementerian Luar Negeri Pakistan — Pernyataan bersama 31 Agustus 2026

Kementerian Luar Negeri Türkiye — Pernyataan bersama MJDA

Kementerian Luar Negeri Pakistan — Pertemuan menteri luar negeri 25 September 2026

Download Buku Kerja & LKPD IPS Kelas 9 Bab 2: Mitigasi Bencana & Perubahan Sosial Budaya

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Thu, 01 Oct 2026 10:38:06 +0000

Wartanusantara.id - Halo, Bapak/Ibu Pendidik hebat di seluruh Nusantara! Selamat datang kembali di portal referensi mengajar andalan kita, wartanusantara.id.

Materi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas IX Bab 2 mengangkat topik yang sangat krusial, yaitu Mitigasi Bencana dan Perubahan Sosial Budaya. Seringkali, materi ini diajarkan hanya sebatas teori atau hafalan jenis-jenis bencana. Padahal, siswa dituntut untuk memiliki kesiapsiagaan, kepedulian lingkungan, dan kemampuan beradaptasi di dunia nyata.

Untuk mengubah kelas IPS menjadi arena pemecahan masalah yang seru, kami menghadirkan paket lengkap Buku Kerja (LKPD) IPS Kelas 9 Bab 2 dengan pendekatan Deep Learning. Pendekatan ini mengajak siswa mulai dari memahami konsep, memecahkan masalah kontekstual, hingga menghasilkan karya kampanye mitigasi.

Apa Saja Keunggulan dan Isi Paket Perangkat Ajar Ini?

Paket pembelajaran IPS ini sangat komplit dan dirancang khusus agar beban administrasi dan persiapan Bapak/Ibu Guru menjadi jauh lebih ringan. Di dalam satu paket download, Bapak/Ibu akan mendapatkan 4 komponen utama:

1. Buku Kerja Siswa (LKPD Interaktif)

LKPD ini berisi 4 aktivitas berjenjang yang memadukan Problem-Based Learning (PBL) dan Project-Based Learning (PjBL):

Jelajah 1 & 2 (Detektif Risiko & Perubahan): Siswa diajak mengklasifikasikan ancaman bencana geologi/hidroklimatologi, membedakan mitigasi struktural dan non-struktural, serta membedah kasus perubahan sosial budaya.
Jelajah 3 (Tim Tanggap Bencana - PBL): Siswa memecahkan studi kasus krisis di "Desa Lembah Asri". Mereka harus menghubungkan hilangnya kearifan lokal (rumah panggung diganti rumah beton) dengan risiko banjir, serta merumuskan mitigasi yang mendukung SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).
Jelajah 4 (Kreator Bumi Tangguh - PjBL): Siswa merancang karya kampanye visual (poster/peta konsep) yang mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana, lalu mempresentasikannya melalui metode Gallery Walk.

2. Infografis Ringkasan Materi

Dapatkan poster infografis full color yang merangkum esensi Bab 2. Infografis ini sangat cocok digunakan sebagai bahan apersepsi (pembuka pelajaran), memuat materi tentang ragam bencana, bentuk mitigasi, kearifan lokal, dan 17 tujuan SDGs.

3. Pegangan Guru & 4. Kunci Jawaban

Tidak perlu bingung cara membawakan materinya! Kami sudah menyertakan dokumen Pegangan Guru yang berisi panduan alur pembelajaran, estimasi alokasi waktu (untuk 5 sesi pertemuan), cara fasilitasi kelompok, hingga rubrik penilaian (asesmen) proses dan produk

Link Download Perangkat Ajar Lengkap

Menghemat waktu persiapan berarti Bapak/Ibu memiliki lebih banyak energi untuk mendampingi siswa di kelas. Seluruh instrumen di atas sudah terstruktur rapi, estetik, dan siap untuk dicetak (mendukung pencetakan grayscale/hitam-putih untuk hemat tinta)

Silakan unduh paket komplit Buku Kerja IPS Kelas 9 Bab 2 melalui tautan di bawah ini:

👉 [Klik Di Sini untuk Download Buku Kerja & Modul Ajar IPS Kelas 9 Bab 2]

Mari wujudkan generasi muda yang tanggap bencana dan cerdas menghadapi perubahan sosial budaya. Jangan lupa bagikan link artikel ini ke grup MGMP IPS di wilayah Anda. Salam Merdeka Mengajar!

UPI Perkuat Literasi Ekoteologi dan Pemanfaatan AI bagi Guru di Pangandaran

noreply@blogger.com (Redaksi) — Thu, 01 Oct 2026 03:00:00 +0000

WARTANUSANTARA.ID | PANGANDARAN — Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melaksanakan kegiatan bertajuk “Penguatan Literasi Ekoteologi dan Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis AI bagi Guru untuk Mewujudkan Pembelajaran Bermakna di Kabupaten Pangandaran” pada 28–29 September 2026.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam UPI dengan SMP Negeri 1 Parigi, Kabupaten Pangandaran. Kegiatan dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas Aceng Kosasih, Pandu Hyangsewu, Achmad Faqihuddin dari Universitas Pendidikan Indonesia.

Program difokuskan pada penguatan kemampuan guru dalam mengintegrasikan literasi ekoteologi, adaptasi perubahan iklim, pembelajaran bermakna, dan Artificial Intelligence (AI). Persoalan lingkungan yang dekat dengan kehidupan masyarakat pesisir Pangandaran dimanfaatkan sebagai konteks untuk mengembangkan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan peserta didik.

Dalam kegiatan tersebut, para guru memperoleh penguatan nilai-nilai ekoteologi sekaligus praktik pemanfaatan AI untuk mengeksplorasi isu lingkungan, mengembangkan ide pembelajaran, menyusun bahan ajar, pertanyaan HOTS, proyek, kuis, infografis, dan asesmen. AI ditempatkan sebagai alat bantu pedagogik, sedangkan guru tetap berperan utama dalam menentukan tujuan, memverifikasi informasi, dan menyesuaikan hasil AI dengan kebutuhan peserta didik.

Melalui kegiatan ini, tim PKM UPI mendorong pengembangan pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab ekologis. Kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut melalui pengembangan perangkat ajar, pemanfaatan AI secara bertanggung jawab, serta implementasi proyek dan aksi ekologis di lingkungan sekolah. (af)

Redaktur: Wahid Ikhwan

Netty : ISPA Anak Meningkat, Respons Karhutla Harus Bergeser ke Pelindungan Kesehatan

noreply@blogger.com (WARTA NUSANTARA) — Tue, 29 Sep 2026 01:08:46 +0000

Wartanusantara.id - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memperkuat respons kesehatan di tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan pneumonia pada anak di sejumlah wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kementerian Kesehatan mencatat 113.336 kasus ISPA akibat karhutla hingga 9 September 2026, termasuk 26.545 kasus pada balita. Kondisi tersebut, menurut Netty, menunjukkan bahwa dampak karhutla sudah nyata dirasakan masyarakat dan membutuhkan respons kesehatan yang lebih terukur.

“Ketika jumlah kasus ISPA pada anak meningkat, kita tidak bisa lagi melihat karhutla hanya sebagai persoalan lingkungan. Ini sudah menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan kesiapan layanan dan pelindungan kelompok rentan,” ujar Netty, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan puskesmas dan rumah sakit di daerah terdampak memiliki kesiapan menghadapi peningkatan pasien dengan gangguan pernapasan. Pemantauan tren penyakit juga penting untuk mengetahui wilayah yang membutuhkan intervensi lebih cepat.

“Jangan menunggu fasilitas kesehatan penuh baru bertindak. Pemerintah harus membaca data kasus secara berkala dan memastikan tenaga kesehatan, obat-obatan serta layanan rujukan siap,” katanya.

Netty meminta pelindungan khusus diberikan kepada balita, anak dengan asma dan penyakit pernapasan, anak dengan penyakit jantung tertentu, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya.

Selain layanan kesehatan, menurut Netty, pelindungan anak di lingkungan sekolah juga harus disesuaikan dengan kondisi kualitas udara.

“Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas anak di luar ruangan harus dikurangi. Sekolah perlu mengikuti indikator kualitas udara dan memiliki protokol yang jelas agar kesehatan anak tidak dipertaruhkan,” ujarnya.

Netty juga mendorong pemerintah memperkuat penyampaian informasi publik mengenai kualitas udara dan risiko kesehatan.

"Masyarakat harus mendapatkan panduan yang jelas mengenai kapan perlu membatasi aktivitas di luar rumah dan kapan harus segera membawa anak ke fasilitas kesehatan," katanya.

“Orang tua jangan menunggu kondisi anak memburuk. Jika muncul sesak napas, batuk yang menetap, atau gejala lain yang mengkhawatirkan, segera periksakan ke fasilitas kesehatan,” tambahnya.

Menurut Netty, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana.

“Kita tidak cukup hanya memadamkan api. Kita juga harus memadamkan dampaknya sebelum menjadi beban kesehatan yang lebih besar bagi masyarakat, terutama anak-anak,” pungkas Netty.