Jumlah kasus tersebut, kata dia, menurun sekitar 5 ribu kasus dibanding 2008 yang mencapai 65 ribu kasus.

“Jumlah kasusnya memang menurun, tetapi masih tetap tinggi,” katanya.

Tingginya jumlah kasus TKI bekerja di luar negeri yang terlibat masalah, kata Teguh, karena melimpahnya tenaga kerja didalam negeri yang tidak sebanding dengan penyediaan lapangan kerja.

Kondisi tersebut, kata dia, memicu masyarakat untuk berbondong-bondong mencari kerja di luar negeri dengan menempuh berbagai cara termasuk menjadi TKI ilegal.

Diharapkan, kata dia, ke depan pemerintah daerah maupun pusat bisa menyediakan lapangan pekerjaan dalam berbagai sektor yang masih mungkin dikembangkan, baik itu sektor kehutanan maupun perkebunan.

Dari jumlah kasus tersebut, Kuwait, Jedah dan Ryadh merupakan negara paling tinggi kasus TKI bermasalah, baik yang dilakukan oleh majikan maupun TKI itu sendiri.

Persoalannya, kata dia, sebagian besar TKI tersebut merupakan TKI ilegal, yang tidak memiliki kontrak kerja, sehingga pihaknya sulit untuk melakukan pembelaan.

Menurut dia, bukan hanya TKI yang bekerja di sektor rumah tangga maupun industri yang tidak memiliki kontrak kerja, tetapi juga TKI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) asing.

Hal itu, kata dia, membuat pihak KBRI kesulitan untuk melakukan pembelaan dan membantu membawa ke proses hukum.

“Misalnya ada TKI yang tidak dibayarkan gaji, kami kesulitan untuk ikut menagihkan karena tidak ada kontrak kerja,” katanya.

Daerah tertinggi kasus TKI bermasalah berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.

Berdasarkan rekap jumlah WNI dideportasi pada 2009, Jatim mencapai 5.364 turun dibanding 2008 5.890 dan Jabar sebanyak 7.558 turun dibanding 2008 sebanyak 7.848 orang.

Sedangkan beberapa provinsi lainnya asal TKI yang dideportasi selama 2009 yaitu, Banten, 1.037 orang, Jawa Tengah, 1.487, Kalimantan Selatan (Kalsel) 953 orang.

Selain itu, Nusa Tenggara Barat (NTB) 1.806 orang, Sulawesi Selatan (Sulsel) 257 orang dan TKI dari beberapa daerah lainnya 1.013 orang sehingga total TKI yang telah dideportasi 20.850 orang.

Jumlah tersebut turun dibanding 2008 sebanyak 24.020 orang, 2007 sebanyak, 24.834 orang dan 2006, sebanyak 18.104 orang.

Pada sisi lain, kata dia, penurunan kasus TKI merupakan salah satu indikasi mulai adanya kesadaran baik dari perusahaan pengirim dan dari pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan perlindungan TKI yang diperlukan.

“Saya harap seluruh daerah mulai melakukan pengawasan ketat bagi warga yang akan menjadi TKI ke berbagai negara dengan melaksanakan prosedur yang ditetapkan, untuk mengurangi adanya TKI bermasalah,” kata Teguh.

Bila ternyata pada tahun-tahun mendatang masih juga tinggi kasusnya, maka pihaknya akan menegur daerah asal TKI bermasalah tersebut.

(ANT/S026)

Ayah tiri Astuti, Pardi (45), mengatakan pihak keluarga menerima kabar tentang kematian anaknya pada Senin (1/2) malam dari perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) PT Rimba Ciptaan Indah.

“Pihak PJTKI yang memberangkatkan Astuti ke Singapura memberitahu bahwa anak tiri saya meninggal dunia karena bunuh diri pada Minggu (31/1),” katanya didampingi ibu korban, Pujiastuti (40).

Menurut Pardi, kabar tersebut sangat mengejutkan pihak keluarga karena selama bekerja di Singapura, Astuti tidak pernah berkirim surat atau menghubungi keluarganya sehingga keadaan yang bersangkutan tidak diketahui.

“Astuti memang dikenal sebagai anak yang tertutup, dia lebih senang menuliskan curahan hatinya di buku harian,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Astuti sudah bercerai dengan suaminya, Didik, warga satu desa yang menikahinya tiga tahun lalu dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rendi (5).

“Diduga Astuti nekat mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menahan rindu kepada anak kandungnya yang saat ini ikut mantan suaminya,” katanya.

Hal tersebut, lanjut Pardi, diketahui dari tulisan yang ada di tangan Astuti saat ditemukan meninggal dunia di rumah majikannya.

Sementara itu, Camat Grobogan Arif Effendi meminta agar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan dapat membantu keluarga Astuti dalam mengurus hak-hak korban selama menjadi TKI di Singapura.

“Jika keberangkatan Astuti ke Singapura melalui prosedur yang benar maka semua hak-haknya harus diberikan kepada ahli warisnya,” kata Arif Effendi.(Ant/R009)

Lain jaman dulu, Bupati dan wakil Bupati adalah sosok yang menakutkan. Tapi sekarang Bupati dan Wakil Bupati adalah sosok yang merakyat ( karena photonya di pasang di mana-mana ).

“Kendaraan baik mobil maupun sepeda motor tak berani menembus banjir yang cukup tinggi, sehingga arus lalu lintas sempat macet selama hampir tiga jam,” terang Sugeng, warga Grobogan, Senin malam.

Menurut Sugeng, air mulai merendam jalan sejak pukul 20.00, diduga air berasal dari saluran pembuangan yang meluap setelah wilayah atas yakni di Jatipohon, Lebak dan Karangrejo diguyur hujan deras selama tiga jam.

Aliran air melimpah ke jalan, tambah Sugeng karena adanya pintu air di dekat pertigaan Ketapang. Sehingga air berbalik arah dan akhirnya meluap ke jalan sehingga pertigaan Ketapang yang letaknya memang rendah.
Bahkan banjir juga merendam jalan yang ke arah selatatan hingga pom bensin sejauh kurang lebih 1 km.

Banjir baru mulai surut sekitar pukul 23.00, kendati demikian kendaraan yang berani melintas hanya truk atau bus.

Sedang sepeda motor dan mobil sedan terpaksa dialihkan jalurnya melalui Desa Karangrejo terus ke selatan hingga Desa Ngabenrejo, Kecamatan Grobogan. Arus lalu lintas benar-benar lancer sekitar pukul 24.00 WIB.

Terpisah Kepala Badan Kesbanglinmas, Drs Yudhi Sudarmunanto menjelaskan, banjir yang terjadi di pertigaan Ketapang sering terjadi jika di wilayah bagian atas, seperti daerah Jatipohon dan Pagergunung diguyur hujan deras.

“Sementara aliran air yang melalui saluran pembuangan justru terjadi penyempitan di sejumlah titik. Sehingga air tertahan dan akhirnya kembali lagi dan meluap ke jalan yang posisinya lebih rendah dari saluran itu,” ungkap Yudhi.

Untuk mengatasi kondisi serupa terulang kembali, menurut Yudhi harus diurai simpul-simpul penyebab banjir di daerah itu.

Menurut Ade, kenaikan BPIH seperti konsumsi yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar 300 Real dinilai terlalu mahal. Filipina saja hanya berkisar 100 Real.

“Thailand hanya 200 riyal,” kata Ade. Adapun masalah biaya pemondokan, ICW juga menilai harga yang dikenakan terlalu tinggi. “Kami hitung rata-rata biaya yang dihabiskan bisa ditekan hingga 1900 riyal untuk semua ring,” jelas Koordinator Pusat Data ICW Firdaus Ilyas.

“Oleh karena itu dalam perhitungan ICW semestinya BPIH lebih rendah,” ujar dia. Ade menambahkan selam ini KPK sudah ikut mengawasi Biaya Haji ini melalui pencegahan. Hanya saja, kata dia, KPK sulit mendapatkan data-data dari Departemen Agama. “Depag tidak kooperatif,” ujar Ade.

Selain itu, ICW masih mempertanyakan laporan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji sepanjang tahun 2005 hingga 2007. Data terbaru yang ditemukan ICW adalah dugaan mark up sebesar Rp 336 miliar lebih.

Lembaga Antikorupsi itu meminta KPK lakukan penindakan dalam Biaya Pengelolaan Ibadah Haji tahun 2007-2008. “Ada potensi tindak pidana korupsi didalmnya,” kata Wakil Koordinator ICW Emerson Juntho.

“Kita juga meminta KPK untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam penggunaan BPIH dan DAU,” jelasnya. “Ibadah haji adalah bisnis pelayanan masyarakat bukan bisnis semata.”

• VIVAnews

VIVAnews – Biaya haji 2009 akan mengalami kenaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi pun diminta mengusut kenaikan itu, karena diduga pemerintah telah menggelembungkan biaya untuk tiga komponen haji.“Kenaikan biaya haji tidak sesuai dengan transparansi dan akuntabilitas publik,” kata Koordinator Pusat Data dan Analisis ICW, Firdaus Ilyas, di Kantor ICW, Jakarta, Rabu 17 Juni 2009.

Menurutnya, kenaikan biaya haji ini terjadi pada biaya pemondokan di Mekkah dan Madinah, serta untuk biaya konsumsi.

Untuk biaya pemondokan di Mekkah, pemerintah menaikkan biaya hingga 2.577 real. Menurut ICW, kenaikan itu seharusnya menjadi 2.549,9 real. “Ini terjadi penggelembungan harga sebesar 27,1 real,” jelasnya. “Jika dalam satu musim haji jumlah jamaah mencapai 190 ribu, maka terjadi mark-up sebesar Rp 14,431 miliar.

Untuk biaya pemondokan di Madinah, pemerintah menetapkan ongkosnya naik menjadi 575 real. Padahal, lanjut Firdaus, pemondokan di Madinah sudah memiliki harga standar dan tidak mengalami kenaikan atau 475 real. “Jadi ada mark-up 100 real untuk satu jamaah atau Rp 53,2 miliar untuk sekitar 190 ribu jamaah,” ujarnya.

Sedangkan untuk biaya konsumsi, pemerintah menetapkan biaya 50 real. “Menurut analisis ICW hanya 22 real. Jadi ada selisih 28 real, atau sekitar Rp 14,9 miliar untuk 190 ribu jamaah,” ujarnya.

Menurut Firdaus, kenaikan biaya haji ini tidak pernah melibatkan masyarakat. Kenaikan biaya itu hanya ditentukan pemerintah dan DPR. “Mereka tidak pernah memperhatikan kepentingan jamaah dan kualitas pertahanan,” jelasnya.

arry.anggadha@vivanews.com

”Sejauh ini memang belum ada warga yang dirugikan, juga belum ada yang dipaksa membayar untuk syarat administrasi,” ujar Kapolres Probolinggo, Selasa 23 Februari 2010.

Sebelumnya, di hadapan anggota DPRD pun Kapolres mengemukakan soal tawaran paket umroh yang terkesan mustahil dilaksanakan itu. Mantan Kapolres Bondowoso itu menerangkan, paket umroh gratis itu ditawarkan Yayasan Semaan Al Quran dan Dzikrullah Nurul Iman.

Yayasan tersebut berlamat di Jl. Bantaran I/26, Tandes, Surabaya. ”Yayasan ini juga punya kantor di Jalan Pandean, Banjarsari, Buduran, Sidoarjo,” ujar Kapolres.

Menurut informasi yang diterima Polres, yayasan itu mempunyai sekitar 10.000 jamaah. Yayasan Semaan itu didirikan Miftahul Akhyar SAg atau biasa dipanggil Gus Khoir atau Gus Mif. Sedangkan H Nurwahid (Sekretaris Pusat), H Sapari (Ketua Pusat di Gresik), Ayat (Ketua di Sidoarjo).

”Di Probolinggo yayasan ini dipimpin Ustad Qomarudin, watga Desa Boto, Kecamatan Lumbang,” ujar Kapolres. Jamaah yayasan tersebut biasa menggelar pengajian rutin setiap bulan, pada Minggu Kliwon.

Di Probolinggo, jamaah Yayasan Semaan itu berkembang di sejumlah desa di Kec. Tongas dan Kec. Lumbang. Jamaah yayasan cepat berkembang karena dijanjikan bisa diberangkatkan umroh ke Tanah Suci secara gratis.

”Sebanyak 92 orang jamaah terdiri atas 60 orang dari Lumbang dan 32 dari Tongas sudah didaftar dan dijanjikan berangkat umroh, Maret mendatang,” ujar Kapolres.

Laporan: Ikhsan Mahmudi

Bambang mengatakan hal tersebut saat sesi pertanyaan berlangsung. Bambang menilai, penanganan kasus pengemplang pajak oleh polisi hanya untuk menakuti kelompok pengusaha.

“Seolah-olah pajak ini jadi momok yang menakutkan bagi pengusaha,” cecar Bambang.

Selain Bambang, anggota Fraksi PDIP Dewi Asmara juga menanyakan peran Polri yang begitu sigap menangani kasus pengemplang pajak. Dewi menilai, polri seolah-olah berlebihan bertindak dalam kasus tersebut.

“Setahu saya kasus pajak itu dilakukan oleh PPNS Ditjen Pajak kenapa jadi diusut Polri. Jangan sampai ini dipolitisasi,” ujar Dewi.

Meski banyak yang mempertanyakan, namun ada juga yang mendukung langkah polri. Polri dinilai telah tepat melakukan pengusutan kasus pengemplang pajak.

“Sudah bagus tugas polisi soal pengemplang pajak ini. Ini kok polisi nggak boleh ngurus kasus pajak. Pak Kapolri selama itu benar ya laksanakan,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul dengan gayanya khas.

Kasus pengemplang pajak ini mulai ramai setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan sambutannya dalam Rapat Pimpinan Polri beberapa waktu lalu. SBY meminta agar polri membantu dalam penanganban kasus pengemplang pajak.

Bareskrim Mabes Polri kini sedang intens melakukan koordinasi dengan Dirjen Pajak dalam hal penanganan kasus pengemplang pajak. Bahkan, beberapa nama pengemplang pajak kini sudah dimintakan pencekalan.

Informasi yang dihimpun di Mapolres Klaten, menyebutkan, Sumaryono alias Kipli melarikan diri lantaran takut terjadi amuk massa atas keteledorannya mengendalikan bus Nopol AD 1733 BF. Kapolres Klaten, AKBP Agus Djaka Santosa mengatakan tersangka berhasil diringkus setelah polisi mencium jejaknya di luar kota.

“Berdasarkan laporan teman sesama sopir, dia bersembunyi di rumah saudaranya di Purworejo,” ungkapnya. Kapolres mengatakan, Kipli ditetapkan sebagai tersangka lantaran membuat kesalahan fatal yang menewaskan dua orang.

Kapolres menjelaskan, sebelum peristiwa nahas itu terjadi, tersangka mengendalikan bus secara ugal-ugalan. “Dari Kartasura sudah ugal-ugalan bahkan dia melanggar lampu lalu lintas sampai akhirnya kecelakaan mau itu terjadi,” kata Kapolres.

Kepada wartawan, Kipli, mengaku memilih melarikan diri lantaran takut dihajar massa. Dia mengelak telah melangar lampu lalu lintas. “Saat itu lampunya masih kuning,” ujar dia.

Kecelakaan maut terjadi di Jl Solo-Yogyakarta, tepatnya di Dukuh Kepoh, Desa Bowan, Kecamatan Delanggu, Klaten, Selasa. Bus Langsung Jaya yang terguling menimpa antrean kendaraan di simpang empat Kepoh menyebabkan dua orang tewas dan enam lainnya luka-luka.

mkd