Mengamati pemakaian bahasa di ranah publik, khususnya yang dilakukan oleh tokoh publik dan dimuat/disiarkan di media massa, sungguh menarik. Selain persoalan pilihan kata atau diksi, pemakaian bahasa belakangan ini juga berkaitan dengan tendensi spinning atau pemlintiran makna. Seperti dikatakan Foucault, “knowledge is power”. Karena knowledge dapat direpresentasikan melalui pemakaian bahasa, maka mereka yang mahir menggunakan bahasa akan memiliki kuasa.

Di Indonesia saat ini, banyak tercipta istilah-istilah atau diksi-diksi baru yang digunakan dalam percakapan di dunia maya maupun dalam komunikasi publik formal. Yang pertama tentu singkatan-singkatan yang berkaitan dengan Covid-19. Ada PSBB, PPKM, dll.

Sengaja tidak saya beri kurung kepanjangannya, sekalian memberi pembaca PR. Siapa tahu singkatan-singkatan ini nanti ditanyakan dalam ulangan/ujian putra-putri Anda dan Anda harus bersiap-siap membantunya.

Jadi, setiap ada pengumuman baru dari pemerintah, dicatat saja singkatan-singkatan yang dimunculkan, apa kepanjangannya. Mengenai arti dari berbagai istilah baru itu mungkin sebetulnya sama saja, yaitu sesuatu yang mirip karantina/lockdown tapi minus konsekuensi dan responsibilitinya.

Pemerintah tidak menjamin hidup mereka yang di-lockdown, mereka harus berusaha bertahan sendiri dalam kungkungan berbagai larangan dan peraturan.

Tak sedikit pula muncul diksi yang bernuansa permusuhan atau kebencian. Ini sudah ada sejak Pemilu 2019 dan semakin subur hingga ke titik ini. Mungkin akan lebih parah menuju ke 2024 nanti. Kata-kata itu misalnya: cebong, kampret, kadrun, yaman, radikal, projo, dungu, dll.

Lalu belakangan ini ‘Islam Nusantara’, ‘Islam Arab’, ‘Wahabi’, dll. Lynch dan Goldryck menyatakan bahwa beberapa diksi yang dipilih untuk menamai orang atau kelompok orang, dapat menimbulkan kemarahan dan permusuhan, bahkan dendam.

Umat Islam yang tadinya baik-baik saja, apakah beraliran NU atau Muhammadiyah, kini terpecah-pecah menjadi golongan-golongan yang disebut ‘Nusantara’, ‘Arab’, ‘pluralis/toleran’, ‘garis keras’.

Beberapa diksi diucapkan secara resmi oleh pejabat pemerintah. Beberapa contohnya saya coba paparkan berikut ini. Eric Tohir pernah mengatakan, tak ada kelangkaan oksigen. Yang ada keterbatasan.

Dalam bahasa Inggris, dua-duanya berarti scarcity. Mungkin kata ‘keterbatasan’ lebih lunak daripada ‘kelangkaan’. Jadi ingat era Orba. Tidak ada desa miskin. Yang ada desa tertinggal. Tak ada busung lapar, yang ada malnutrisi.

Beberapa diksi baru yang diciptakan penguasa dianggap melecehkan nalar publik. Istilah ‘penyintas korupsi’ misalnya, menimbulkan petanyaan “Apakah benar orang itu sembuh dari penyakit mental korup? Apa buktinya?”

Bahkan para koruptor itu kemudian diapresiasi oleh negara, di-recruit oleh KPK sebagai ‘penyuluh korupsi’.

Ini istilah yang paradoksal. Menyuluh itu bermakna mengajari, melatih, mendidik. Apakah orang-orang itu akan mengajari para pejabat atau calon pejabat untuk berlaku korup, atau untuk/agar bisa menghindari OTT atau berkelit ketika diadili karena kasus korupsi?

Seorang pesohor yang divonis dan ditahan karena tuduhan pedofil (mencabuli anak di bawah umur), juga dielu-elukan (glorified) di acara televisi dan dijuluki ‘penyintas pedofil’. Apakah benar dia sudah sembuh dari penyakit seksual-moralnya itu?

Komunikasi Publik

Menteri berinisial LBP beberapa kali memberi pernyataan yang bermasalah. Pernyataan  “ekonomi kita naik” bertentangan dengan data dan fakta yang disajikan para ahli ekonomi.

Dia juga mengatakan ‘terkendali’ untuk hal (pandemi) yang tak dapat dia kendalikan. Bahkan, dia menantang orang yang mengatakan ‘pandemi belum terkendali’ untuk “saya tunjukkan ke mukanya”.

Diksi “mukanya” ini sangat kurang pantas diucapkan seorang pejabat negara saat berbicara di hadapan publik. Apalagi bila yang menyatakan keadaan belum terkendali adalah Presiden Jokowi sendiri.

Moeldoko menyebut para pengkritik pemerintahan adalah “lalat-lalat politik”. Ini ditanggapi para netizen/warganet yang menyebut bahwa lalat-lalatnya justru banyak di sekitar istana karena di istana ada “sampah demokrasi” (yang dimaksud adalah Ngabalin).

Penguasa juga pernah menyatakan “Para ASN yang tidak netral dalam Pemilu dapat dipecat”. Masalahnya, apa definisi ‘netral’?

Apakah hanya pemilih partai penguasa? Apakah pemilih partai lain dianggap tidak netral? Bagaimana penguasa tahu pilihan seseorang yang seharusnya bebas dan rahasia?

Belakangan ini kembali LBP, dan juga Eric Thohir, memberi pernyataan yang kemudian menjadi bulan-bulanan warganet di media sosial. Ketika terbongkar bahwa keduanya berada di balik bisnis alat PCR, mereka mula-mula menyatakan “Saya tidak tahu menahu hal itu.”

Kemudian, pernyataan berubah: “Perusahaan tidak mengambil untung”, yang tentunya sulit dipercaya rakyat karena biaya PCR bisa turun dari Rp 1,7 juta hingga Rp 275 ribu. Pernyataan berikutnya adalah “Kalau memang perusahaan untung, itu digunakan untuk membanu/mensubsidi rakyat yang tidak mampu”.

Pernyataan itu justru menjadi bumerang, karena artinya, yang menolong rakyat selama ini adalah rakyat sendiri, bukan pemerintah, apalagi pengusaha.

Memang bila pengusaha menduduki jabatan penguasa, sangat mudah baginya untuk membuat aturan lalu menyiapkan komoditas pendukung aturan, kemudian mewajibkan rakyat untuk membeli/membayarnya. Ini tak hanya unethical tetapi juga immoral.

Kritik tajam atas etika dan moral penguasa-pengusaha ini hanyalah respon atas kondisi yang makin carut marut, menyusahkan rakyat, diperparah dengan pernyataan-pernyataan yang seperti melecehkan nalar rakyat.

Kembali pada topik utama artikel ini: dasar dari berbagai masalah di Indonesia adalah kekeliruan bahasa, utamanya di ranah publik.

Kekeliruan bahasa itu bisa karena ignorance (ketidaktahuan, kurang pengetahuan), bisa juga intensional (sengaja dimaksudkan untuk membelokkan/menyesatkan opini publik).

Satu lagi yang jarang diamati atau dianalisis para pengamat bahasa media adalah gesture atau gerak tubuh. Memerhatikan video yang viral dari Menteri Tri Risma, saya mengamati bahwa Risma tak hanya kasar secara verbal, tetapi juga non-verbal.

Ketika marah-marah di Sulawesi dan Lombok, kepada seseorang dan di hadapan khalayak, Risma mengeluarkan kata-kata kasar “Tak tembak kamu!”, mimik mengancam, dan menudingkan jarinya sampai hampir menyentuh wajah orang yang dimarahinya.

Ini sangat tidak beradab, bukan hanya karena dia seorang menteri yang mesti diteladani perilaku dan ucapannya, tetapi juga karena itu dilakukannya di depan khalayak. Ini berpotensi mempernalukan orang yang dimarahi, termasuk rekan-rekan dan keluarganya.

Bahasa sebagai alat utama komunikasi publik, harus benar-benar dipahami oleh para pejabat yang kerap berhadapan dengan rakyat. Komunikasi politik memang bisa digunakan untuk menyesatkan opini, tetapi bisa juga untuk mengedukasi, memotivasi, mendorong untuk melakukan hal-hal yang baik untuk bangsa dan negara.

*) Penulis adalah anggota Cebastra

Waktu ambil darah, berhasil di cublesan pertama. Berkat latihan angkat barbel 1 kg tiap pagi supaya nadi/vena menonjol. Waktu diinfus, cublesan pertama gagal karena vena tipis dan berambut. Ini risiko pecah, kalau pecah obat kemo yg bocor akan membakar seluruh tangan (pernah kualami th 2019). Karena semua nadi di tangan nipis atau ngilang, suster nemu di bawah jempol. Pinter susternya. Aku wis gak rasakan sakitnya, yang penting obat bisa masuk. Sholawat aja selama proses cubles dan pasang infus. Empat bag obat keras lewat jempol, 6 jam. Gak ditungguin suami pula. Semua kuurus sendiri (dokumen admisi, foto copy yg kurang, wira-wiri sepanjang koridor RS, naik turun lantai 1-3), kujalani dengan hati senang. Pak suami di RS juga tapi sedang berobat di Poli Gigi, yang merujuknya ke Poli Jantung, dst. Lalu siang dia harus pulang karena membantu kakak ipar persiapan tahlilan 40 hari kakanda Susi Hidajati tercinta. Jadi, aku juga pulang sendiri naik grab. Dua anak sibuk dengan urusan masing-masing dan kayaknya percaya bahwa ibunya bisa mandiri.

Teringat tadi suster terdengar marah di telepon, karena ada satu pasien yg absen. Dia pasien dari Sulawesi. Karena gak mungkin pulang pergi, suster sudah menawari nginap di rumahnya yang kebetulan dekat RS. Ybs tak mau, nginap di rumah sodara di kawasan Benowo (setengah kota jauhnya dari RS Haji). Itu pun gagal hadir. Ketika ditelpon, sedang di Jombang. Alasannya, sambang sodara suaminya supaya adil. Marahlah suster. Bed di ruang ODC sudah dipaskan dengan pasien yang mendaftar. Kalau kosong satu, padahal RS menolak pasien lain, ini tidak baik. Saya juga mendengar sendiri ada pasien datang mau kemo ditolak, ditunda besok. Anak laki-laki masih remaja, entah CA nya dimana. Kasihan ayahnya sampai mohon-mohon, tetap ditunda besok. Wajar kan, kalau suster get very upset dengan yang dijadwal tapi tidak datang? Kasihan yang ditolak.

“Pasien ini tidak serius dengan panyakitnya. Dari Sulawesi ke Jatim, malah wisata, kunjungi sodara-sodara,” keluh suster.

“Kok bisa gitu ya sus, aku aja kalau sampai gagal kemo akan sedih banget, karena kalau gak pas jadwal, kan sel CA yg sedang pingsan itu bisa bangun lagi,” kataku.

“Ya, gitu lah bu, pasien macam-macam. Maaf saya tadi terdengar keras ya.”

Itulah sharing kisahku hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang sedang sakit atau sedang merawat yang sakit. Yang sehat, supaya waspada ya. Periksa sejak dini.

#chemostories

#thefifthchemotherapy

“Syukurlah kalau dicabut,” ucap Sirikit dalam penyataanya kepada Elangnews.com, Selasa (6/4/2021).

Menurut Sirikit, lebih baik Kapolri mengimbau para aparatnya agar tidak arogan dan tidak melakukan kekerasan. “Imbauannya untuk tidak menyiarkan arogansi dan tindak kekerasan aparat ibarat pengakuan bahwa hal itu normal terjadi,” ujar mantan jurnalis sebuah televisi partikelir nasional ini.

“Ini semakin menyeramkan bagi siapapun yang statusnya masih diduga, dicurigai, disangka, ditahan, diminta jadi saksi, karena bisa jadi korban kekerasan aparat dan tidak boleh diungkap di publik/media,” tambahnya.

Pernyataan Kapolri dalam ST itu, kata Sirikit, secara bahasa adalah bentuk kekeliruan logika. “Namun bisa saja tidak keliru, yang berarti ada malicious intent terhadap warga negara,” ujarnya. Selasa (6/4/2021), Kapolri mencabut ST yang baru sehari dikeluarkannya dalam
Surat Telegram Kapolri Nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021.

REPUBLIKA.CO.ID, Dr Sirikit Syah MA, pengajar dan pengamat media*

Pada hari pertama pemberitaan insiden perempuan menerobos Mabes Polri, hampir semua media mainstream menyiarkan informasi yang berasal dari satu sumber. Yaitu polisi.

Informasi yang berasal dari satu sumber itu tak beda dengan siaran pers atau press release. Tentu mengherankan. Mengapa media arus utama tidak segera terjun ke lapangan dan menggali serta memperkaya informasinya lebih lanjut.

Kabar-kabar samping, dari sumber berbeda, independen, dan pengamatan murni warganet, kemudian memunculkan beberapa kejanggalan atas peristiwa tersebut.

Tulisan ini tak bermaksud mematahkan siaran pers pihak kepolisian, melainkan hendak menganalisis alur dan struktur pemberitaan yang tampak kehilangan spirit jurnalisme.

Pertama adalah penggunaan bahasa yang kurang tepat. Diksi kalimat dalam judul dan isi berita seperti Perempuan Menyerang Mabes Polri, Mabes Polri Diserang, Terjadi Baku Tembak, terdengar bombastis. Tidak sesuai fakta di lapangan berdasarkan video yang beredar.

Begitu juga istilah Lone wolf terroisme yang dikenalkan untuk menyebut teroris yang bekerja sendirian, ini malah terkesan meninggikan tersangka dan membuat marwah polisi menjadi rendah.

Dalam video hanya tampak seorang perempuan mondar-mandir seperti tak tahu akan berbuat apa. Beberapa polisi lari bersembunyi atau menghindar melihatnya. Lalu dor, perempuan itu langsung ditembak mati.

Kabar yang beredar kemudian adalah siaran pers kepolisian. Bahwa sang perempuan itu diduga teroris diduga menyerang markas besar. Wartawan media arus utama tidak tampak berusaha melengkapi dengan meninjau ke lapangan, mengajukan banyak pertanyaan: dengan siapa perempuan itu datang, siapa yang mengantar, mengapa KTP tidak ditinggal di pos depan, mengapa aparat tidak menangkapnya, siapa keluarganya, mengapa dia baru membuat Instagram sehari sebelumnya, apakah dia melek digital sehingga bisa membuat Instagram? Dan banyak lagi pertanyaan lainnya.

Pada hari kedua pasca insiden, polisi baru memberi informasi jati dirinya, tempat tinggalnya, keluarganya, dan menemukan jejak barang bukti ”ideologi radikal” yang hanya berupa kaos bertuliskan FPI dan surat wasiat. Tidak ada jejak pembuatan bom atau bukti kontak/jaringan ISIS atau apa.

Kehilangan Nalar Kritis

Di titik ini jurnalis mestinya langsung mendatangi keluarga ZA, mewawancarai keluarga dan para tetangga. Ini tidak dilakukan. Jurnalis terima beres informasi dari polisi. Termasuk polisi yang berbaik hati, pada hari ketiga, menyantuni keluarga dengan membawa sembako sebagai tanda duka. Jadilah yang berkembang jurnalisme rilis pers. 

Duka keluarga ini bukan hanya karena salah satu anggota keluarganya tewas ditembak polisi, tetapi stigma yang tertempel: teroris. Stigma pada orang yang sudah mati yang tak bisa membantah, dan stigma pada keluarga besarnya.

Inilah sebetulnya tugas jurnalis. Tugas utama jurnalis adalah menyampaikan kebenaran (Kovach & Rosenthiel, 2002). Itu bisa dilakukan dengan menelusuri jejak sebelum dan sesudah insiden. Karya jurnalistik tak cukup hanya dengan menjawab 5W+1H, karena siaran pers polisi isinya sudah memenuhi syarat itu.

Yang membedakan berita dengan siaran pers adalah adanya verifikasi, penelurusan, keterangan dari pihak lain (cover both sides), dan independensi dari narasumber.

Ketergantungan mutlak pada asupan narasumber menjadikan jurnalis setali tiga uang sebagai staf humas. Lebih tegas lagi corong penguasa. Jurnalis tak menjalankan kewajiban memantau kekuasaan.

Benarkah tindakan polisi? Mabes mudah dimasuki orang tanpa meninggalkan KTP, para anggota polisi lari menghindar, alih-alih membekuk dan meringkus sang perempuan, anggota polisi menembak mati orang yang dicurigai, bukan melumpuhkan? Apakah tindakan ini tidak berlebihan? Apakah bisa dibenarkan?

Exessive action oleh polisi di markasnya sendiri, tempat paling aman bagi para polisi, itulah yang seharusnya menjadi isu utama bagi para jurnalis. Bila tindakan polisi menembak orang salah masuk ke markas dibenarkan, akan ada berapa banyak lagi warga yang akan dengan mudah ditembak hanya karena curiga, kemudian dinyatakan sebagai ”terduga teroris”?

Buzzer Beda dengan Jurnalis

Beberapa waktu yang lalu pernah terjadi perdebatan mengenai netizen, buzzer, dan jurnalis. Buzer jelas bukan junalis. Namun netizen yang berperan sebagai citizen journalist atau jurnalis warga berbeda dengan para buzzer.

Para buzzer menulis, berteriak, berdasarkan perintah pembina atau majikannya. Peristiwa apa harus disikapi bagaimana, sudah di-setting secara terstruktur dan sistematis. Di banyak WAG yang disusupi buzzer, jawaban atau respon mereka akan sebuah peristiwa, kalimatnya seragam.

Sementara citizen journalist, secara lugu, polos, tanpa kepentingan apa-apa, tanpa perintah, tanpa dibayar, memotret fakta dan menyebarkannya. Insiden bom Makassar misalnya, netizenlah yang disiplin melakukan verifikasi: CCTV apa yang anglenya begitu rendah dan gambarnya begitu jelas, jalanan mana di sekitar gereja yang menggunakan paving, kapan ada perempuan Indonesia berbonceng sepeda motor miring ke kanan, mengapa mau ngebom tidak menyamar, mengapa tulisan di surat wasiat sama dengan surat perempuan di Mabes Polri, dan lainnya.

Ini adalah effort para nitizen untuk mematahkan narasi tunggal kepolisian. Sayang sekali, spirit atau ruh jurnalisme semacam ini tidak ada dalam kinerja jurnalis media arus utama.

Saya tidak menghakimi bahwa jurnalis Indonesia makin tumpul cara berpikirnya. Saya hanya menangkap bahwa jurnalis Indonesia makin tertekan, makin harus banyak berkompromi, dan makin tidak bebas mengeksplorasi peristiwa. Ini sebuah konsekuensi zaman, sebuah pengorbanan profesional di era rezim yang mendominasi wacana sosial politik di Indonesia. Matinya nalar kritis jurnalisme. Pers tak lagi menjadi watchdog.

—end—

https://republika.co.id/berita/qqyzuc385/mempertanyakan-kualitas-kerja-jurnalisme-rilis

Hilangnya Spirit Jurnalisme https://kempalan.com/2021/04/02/hilangnya-spirit-jurnalisme/

Jurnalisme Rilis dan Corong Penguasa https://pwmu.co/185610/04/02/jurnalisme-rilis-dan-corong-penguasa/

KEMPALAN: Banyak kampus swasta gulung tikar atau mengalami kesulitan di era pandemi ini. Jumlah mahasiswa terus terjun bebas. Tenaga pengajar dirumahkan atau diputus hubungan kerjanya. Tak terkecuali kampus ilmu komunikasi pertama dan tertua di Indonesia yang ada di Surabaya, Stikosa-AWS. Tulisan ini dipicu dua tulisan sebelumnya di kempalan.com yang bernuansa duka atas meninggalnya salah seorang alumnus, sekaligus duka melihat kondisi kampus saat ini.

Dalam dua tulisan sebelumnya terungkap bahwa kampus mungil di Nginden Intan itu telah melahirkan banyak tokoh di industri media, dunia jurnalistik, dan bidang kehumasan. Tjuk Suwarsono (eksSurabaya Post), Dhimam Abror (eksJawa Pos), dan Errol Jonathans (Suara Surabaya) hanyalah segelintir dari ‘generasi emas’ Stikosa-AWS. Jujur, ketertarikan saya bergabung dengan Stikosa-AWS pada tahun 2003, sepulang mencari ilmu di Inggris, karena terilhami nama-nama besar lulusan AWS.

Terjadinya pergantian kepemimpinan pada akhir 2019, sayangnya, membuahkan kisruh tak berkesudahan hingga saat ini. Laporan pertanggungjawaban Ketua/Rektor yang telah diaudit eksternal dan meninggalkan neraca positif dan reputasi serta prestasi baik bagi kampus, tidak diterima. Tentu, sebagai manusia, ada kesalahan mantan ketua. Biasanya dalam proses pergantian, pendatang atau pejabat baru akan ‘mikul dhuwur mendem jero’. Yang terjadi malah penelusuran mencari-cari kesalahan pengelola sebelumnya, disertai ancaman pidana.

Tidak mengejutkan ketika 4 orang doktor dan 1 master komunikasi pamit dari kampus yang sangat dicintai ini. Saya teringat beberapa tahun sebelumnya, saat penilaian perguruan tinggi, seorang assessor berkata: “Kalian ini selalu menyombongkan sebagai kampus tertua. Tapi tidak punya doktor.” Ironis, sebuah lembaga pendidikan tinggi tanpa doktor. Di bawah kepemimpinan Ismojo Herdono (mantan Kabiro SCTV di Jawa Timur), akhirnya Stikosa menghasilkan 4 doktor. Tragisnya, empat doktor itu kemudian pamit pada masa pergantian pemimpin.

Kepergian mereka disayangkan bukan hanya karena gelar akademiknya, tetapi karena kualitas kemanusiaan dan profesionalitas mereka. Selain pintar, orang-orang ini adalah tokoh di dunia industri media, berjaringan sangat luas, bersikap ramah dan santun pada rekan, anak buah, bahkan mahasiswa. Benar-benar menunjukkan the real meaning of communication. Bagaimana Anda membayangkan kesuksesan sebuah lembaga bila para pemimpinnya tidak bersikap ramah, berkomunikasi dengan berteriak, mengintimidasi anak buah, atau tidak mendengarkan suara mahasiswa?

Menarik isu pendidikan ilmu komunikasi ke skala yang lebih besar, kita dapat menyaksikan betapa komunikasi mengalami disruption. Yang disebut teroritikus sebagai post-truth sudah mewujud di keseharian kita. Kebenaran menjadi relatif. Meskipun aturan Dikti mensyaratkan anggota Senat bergelar akademik S2-S3, Stikosa-AWS mendelete dua doktor pilihan rapat dari daftar anggota Senat Akademik. Penggantinya adalah tiga alumnus, praktisi pers, yang dua di antaranya masih jenjang S1. Bagaimana Senat Akademik diisi praktisi, bukan akademisi? Siapa yang akan memikirkan grand design akademik kampus ke depan? Ini salah satu contoh post-truth, kebenaran relatif, yang ada di depan mata.

Gaya komunikasi para buzzer yang diksinya keras (hostile) dan merundung (membully) seperti yang dilakukan Denny Siregar, Abu Janda, adalah contoh komunikasi tanpa melewati pendidikan komunikasi yang benar. Post-truth lagi: Ketua KNPI pelapor Abu Janda dicopot dari jabatannya, Abu Janda penghina umat Islam, melenggang bebas. Dunia maya yang kini bising dan berisik karena banyaknya buzzer turut menggarisbawahi betapa kacaunya dunia ini bila orang-orang tidak memahami filsafat komunikasi dan menerapkannya dengan benar. Presiden Jokowi saja menggunakan diksi “benci impor”, yang jelas memicu masalah dalam dunia perdagangan antar negara.

Pendidikan ilmu komunikasi bukan sekadar bisa menulis 5W-1H, paham teknologi (ICT), menguasai kamera, atau tampak cerdas di layar kaca. Ilmu komunikasi mencakup juga pengetahuan mengenai hirarki makna, panggung depan panggung belakang, retorika. Tanpa pengajaran yang baik, diksi para buzzer dan para pemimpin bisa merusak tatanan bahasa Indonesia, yang pada gilirannya merusak tatanan berbangsa.

Di era 5.0, yang segera kita masuki, teknologi bukan lagi persoalan, karena semua serba digital. Kecerdasan digital saja tidak cukup. Yang menjadi persoalan adalah nilai-nilai dan karakter manusianya. Dalam hubungannya dengan ilmu komunikasi, sikap (attitude) dan hasrat (passion) terhadap komunikasi akan membedakan kualitas dan profesionalitas  individu. Dari pengalaman, pengamatan, dan cerita saksi mata, di kampus komunikasi yang tengah kita bicarakan dalam tulisan ini, ruh itu tidak ada. Ruh komunikasi yang mewujud dalam passion dan attitude komunikasi seperti lenyap. Tak ada pengajar yang pernah berkecimpung di dunia media, dan karena tak ada pengalaman itu, passion mereka saat mengajar tak memiliki pijakan nyata. Juga, attitude komunikasi para pimpinan terhadap karyawan, dosen, dan mahasiswa, kurang mencerminkan karakter leadership yang mengayomi, memberikan solusi, dapat diandalkan.

Ciri khas era 5.0 yang mesti dihadapi oleh para lulusan kampus komunikasi antara lain tersedianya begitu banyak data (big data, information abundance), yang menuntut kemampuan selektif. Juga, maraknya false identity (identitas semu), connectivity (keterhubungan), artificial intelligence, selain post-truth. Itu semua memerlukan kematangan komunikatif, yang diajarkan pada mahasiswa oleh pengajar-pengajar yang kompeten dan berpengalaman.

Kesedihan yang menyelimuti kampus ini semakin nyata ketika beberapa dosen lagi menyusul meninggalkan kampus. Bila di awal transisi kepemimpinan lima dosen senior pamit, belakangan hingga hari ini menyusul 3 dosen muda, yang mestinya bisa menjadi kader penerus, ikut pamit. Total delapan dosen pamit sejak pergantian pimpinan Desember 2019. Dua dosen senior yang masih tinggal juga memasuki masa pensiun. Pertanyaannya: akan belajar apa para mahasiswa, dan belajar kepada siapa? Siapkah kelak para lulusan menerjuni dunia nyata, era 5.0 yang penuh persaingan namun sekaligus menuntut kemampuan berkolaborasi?

Sebagai penutup saya mengutip Tim Cook, CEO Apple: “Saya tidak khawatir pada Artificial Intelligence yang menjadikan komputer bisa berpikir dan bertindak layaknya manusia.Yang saya cemaskan adalah manusia yang berpikir layaknya komputer, tak memiliki nilai-nilai, tanpa compassion, dan consequence. Bila sains adalah upaya pencarian dalam kegelapan, humanities (rasa kemanusiaan) adalah lilin yang menerangi dan menunjukkan kita berasal darimana dan memberitahu kita akan bahaya yang menghadang di depan.”
Semoga para mahasiswa dan lulusan Stikosa-AWS memiliki nilai-nilai kemanusiaan itu untuk menjalani kehidupan mereka di masa depan. (*)

Kampus Komunikasi dan Tantangan di Era 5.0

KEMPALAN: Baru-baru ini seorang profesor kembali mengeluarkan pernyataan yang dianggap oleh publik sebagai sikap merendahkan pada kaum yang “kurang pendidikan”. Yang pertama dulu ketika dia menyerang Rocky Gerung di sebuah acara televisi dengan ejekan “bukan professor beneran”. Kali ini yang kena serempet adalah mantan menteri Susi Pudjiastuti. Susi dikatakan sebagai “orang yang sekolah gak selesai tapi melambung karirnya dan untung perusahaannya.”

Pertama, saya ingin membahas sosok Bu Susi ini. Selama beberapa tahun ketika saya masih aktif sebagai pelatih jurnalistik atau literasi, saya sering berkunjung ke tempat-tempat yang jauh yang hanya bisa dijangkau oleh Susi Air. Pada waktu itu saya sudah mikir “Siapa ya si Susi ini?” Meski tiketnya sangat mahal kalau dihitung jarak kilometernya, namun orang tidak keberatan karena sangat membutuhkan transportasi itu. Boleh dikata, Susi hadir di wilayah-wilayah dimana negara dan perusahaan penerbangan besar tidak hadir.

Dari sini saja sudah dapat kita ketahui bahwa Susi Pudjiastuti adalah perempuan pengusaha yang sudah sukses jauh sebelum masuk kabinet Jokowi. Selain penerbangan swastanya di tempat terjauh dan terpencil, dia juga eksportir hasil laut yang sangat dipercaya para konsumen luar negeri. Ketika tiba-tiba namanya masuk jajaran menteri kabinet, saya sudah punya insting bahwa pasti bukan karena Susi melamar atau minta jadi menteri, melainkan sebaliknya, karena sumbangannya yang besar pada partai pemenang, dan mungkin masih terus diharapkan sumbangannya. Itu sebabnya dia diajak masuk ke kabinet. Dia ditempatkan di posisi yang sangat dia kuasai.

Meski mula-mula kita jengah ada perempuan bertato tidak tamat SMP jadi menteri, lama-lama kita menyaksikan bahwa dia kompeten. Berapa kali kita melihat kapal-kapal asing ditenggelamkan dan pencuri-pencuri ikan diusir dari perairan Indonesia. Kita mulai mencintai perempuan nyentrik yang suka berdansa dan tangguh adu berenang lawan lelaki muda sehat Sandiaga Uno.

Kedua, berkaitan dengan sosok mantan menteri yang saya gambarkan dan sudah dikenali seluruh rakyat Indonesia, cuwitan yang merendahkan tingkat pendidikan seseorang itu menjadi tidak relevan, bahkan lucu. Sangat terbukti bahwa tak tamat sekolahpun, Susi bisa mengelola perusahaan yang sangat sukses dan bisa memimpin kementrian tanpa cacat berarti (bandingkan dengan era penggantinya, yang belum setahun sudah kena kasus korupsi.

Berbicara tentang pendidikan, menurut saya agak terbelakang bila orang masih menilai kualitas seseorang dari pangkat, gelar, dan jabatan akademiknya. Fakta-fata membuktikan, ada ribuan orang tak berijazah yang hidupnya sukses, dan ada ribuan lulusan pendidikan tinggi masih kesana kemari bawa ijazah melamar-lamar pekerjaan. Lembaga-lembaga pendidikan formal itu tidak menjamin apa-apa selain memberimu ijazah, dan nilai-nilai pelajaran/mata kuliah. Yang benar-benar mengajarimu adalah kehidupan, lingkungan sekitar, dan interaksimu dengan masyarakat.

Filsuf dan intelektual Ivan Illich menyoroti apa yang disebutnya counter-productivity dan diseconomy atas kesalahan-kesalahan pelaksanaan yang menyebabkan tujuan awal tidak tercapai. Teorinya yang paling sering dikutip para pengamat pendidikan adalah “deschooling society”. Kritik tajamnya terhadap lembaga pendidikan pernah kita kenal dengan ungkapan yang lain, “menara gading”, yaitu bangunan megah semacam sekolah atau kampus yang orang-orangnya tidak bisa berbaur dan berproduksi di dunia nyata. Konsep ini kemudian berkembang menjadi trend “home-schooling”, mulai di kalangan bangsawan atau orang kaya di Barat, sampai ke keluarga sederhana di Indonesia. Anak tak usah disekolahkan, diajari di rumah saja. Rumah adalah madrasah terbaik bagi anak-anak. Orang kaya mengundang guru ke rumah. Orang biasa mengajari sendiri anak-anaknya. Ketidakperluan lembaga sekolah terbukti dalam sosok Susi Pudjiastuti, satu di antara sekian ribu orang sukses tanpa pendidikan formal.

Illich sendiri menyebut diseconomy sebagai ukuran tingkat kontra-produktivitas lembaga-lembaga formal. Dia memberi contoh ironi: industri medis malah menginduksi penyakit, dunia pendidikan malah mendorong kebodohan, dunia peradilan melanggengkan ketidakadilan. Contohnya tentang peningkatan peran lembaga pertahanan yang malah meningkatkan rasa tidak aman terjadi di masa ini di negara ini: ketika pemerintah membangun dan melatih angkatan kelima. Rakyat merasa tidak aman, merasa akan diperangi, dicurigai, akan menjadi sasaran. Jika diseconomy ini semakin meningkat, lembaga atau industri akan semakin kontraproduktif dengan (dan meleset dari) tujuan aslinya.

Butir ketiga saya adalah merangkum tentang sosok yang “direndahkan” karena kurangnya “pendidikan formal”nya dengan konsep Ivan Illich tentang diseconomy dan counter-productivity dari lembaga-lembaga formal. Kesimpulannya, mari kita buka mata, telinga, hati, dan pikiran. Orang yang lebih rendah dalam pendidikan dibanding dirimu, mungkin lebih tinggi produktvitasnya dibanding kamu. Sebaliknya, orang yang disanjung-sanjung karena berbagai gelar dan pangkat akademiknya, mungkin tidak produktif dan kreatif. Tujuan awal melatih para influencer (=buzzer) misalnya, adalah meyakinkan khalayak tentang hebatnya presiden – meskipun itu berarti membuat ratusan pegawai Kominfo yang sudah digaji sebagai Humas kehilangan job-nya sebagai jubir. Namun, tujuan itu menjadi meleset ketika para buzzer menyebarkan informasi yang mengandung kebencian, permusuhan, provokasi, memecah belah. Inilah yang dimaksud Illich sebagai kontra-produktif.

Sirikit Syah, Februari 2021

Gelar Akademik vs Produktivitas

MINGGU lalu Presiden Jokowi mengajak rakyat Indonesia untuk “membenci produk impor”. Ajakan untuk “membenci” ini termasuk ujaran kebencian atau bukan? Tulisan ini tak hendak mempersoalkan elemen politik dalam pernyataan itu, misalnya bahwa itu bertentangan dengan semangat mengundang investasi asing ke Indonesia. Pernyataan itu kemudin diralat oleh Menteri Perdagangan, yang mengakui “Itu salah saya”. Peristiwa ini menjadi contoh yang tepat dari pokok pikiran penulis mengenai betapa kelirunya pemahaman tentang hate speech selama ini.

Beberapa kasus ujaran kebencian (hate speech) yang dilaporkan pada polisi sebetulnya hanya berupa perdebatan sengit dua kubu. Olok-olokan (cebong dan kampret hingga kadrun dan antek Yaman) lebih ke persoalan naming dan labeling, alih-alih hate speech. Caci maki gaya Suroboyoan juga jauh dari semangat kebencian berbau SARA. Ahmad Dhani bilang “Idiot” pada entah siapa, dilaporkan polisi, meskipun tak ada obyek yang dirugikan. Polisi menerima Laporan dan AD ditahan. Sebaliknya, pelawak Galajapo di Surabaya menjuluki Jokowi sebagai Presiden Jancukan, dianggap tidak masalah. Jadi, siapa yang memutuskan suatau ujaran itu mengandung kebencian atau tidak? Polisi?

Di beberapa akun dan kelompok media sosial semacam WA Group, ada ujaran-ujaran yang bersifat provokasi, memicu perpecahan, dan mengandung aroma kebencian dan permusuhan. Ujaran itu misalnya “Saya Pancasila!”, seolah yang tidak berujar demikian tidak Pancasilais. “NKRI Harga Mati!”, seolah hanya yang berujar pemilik NKRI. Ada juga yang mengatakan “Islam Arab agama pendatang, Islam kita Islam Nusantara.” Kalimat semacam ini mengandung nuansa permusuhan dan kebencian. Hate speech. Namun tak pernah menjadi perhatian aparat penegak hukum, karena tak ada yang mengadukan.

Menurut penulis, dalam kasus dugaan hate speech, mestinya selalu dilibatkan ahli bahasa untuk memberi pertimbangan apakah benar yang diucapkan itu bermakna kebencian atau sekadar olok-olok anggota komunitas yang berbeda pendapat. Kritik membangun atau kritik pedas tentu tak bisa otomatis disebut hate speech. Bila semua warga negara ditakut-takuti dengan pasal ujaran kebencian, tak aka nada lagi kritik. Bila pemerintahan berjalan tanpa kritik, tak ada check and balance, tak ada pengawasan publik.

Kembali pada ujaran “bencilah produk impor”, ini bisa terjadi karena miskin kosa kata atau minimnya pengetahuan bahasa Presiden Jokowi. Untuk menggalakkan konsumsi produk dalam negeri, bisa saja digunakan kata-kata yang tak mengandung “kebencian”, seperti “Mari meningkatkan konsumsi produk dalam negeri” atau “Cintaiah produksi dalam negeri” atau “Ayo kita kurangi pemakaian produk luar negeri”, dan banyak lagi pilihan lainnya.

Bila diteliti menggunakan metode analisis wacana kritis, ujaran (atau teks) yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan wacana yang maknanya bukan sekadar definisi kata, teapi juga “siapa” yang berujar dan “dalam konteks apa”. Ketika Indonesia tengah berburu investasi asing dan kerjasama perdagangan internasional, ujaran “bencilah produk asing” itu menjadi sangat ironis. Bukan saja makna harfiahnya mengandung nuansa “membenci”, tetapi juga “pengujar” adalah seorang kepala negara yang ujarannya bagaikan “sabda pandita ratu”. Mesti dipatuhi oleh kawula (rakyat). Konteks serta proses terjadinya ujaran juga menjadi kontra-produktif dengan semangat Indonesia membangun kerjasama luar negeri.

Sebuah teks atau ujaran memang bisa memiliki banyak lapisan makna. Menurut ahli CDA, Fairclough, pemaknaan sebuah wacana bisa dari makna kata (harfiah), makna proses (produksi dan konsumsi), dan makna konteks (sejarah, sosial budaya, politik yang meliputinya). Sementara menurut ahli semantik Kenneth Burke, bahasa tak hanya merepresentasikan sesuatu yang ada, tetapi juga mempresentasikan imaji, gagasan, perspektif. Bahasa tak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga menciptakan realitas, menciptakan makna.

Maka, meskipun Indonesia dan Pak Jokowi tidak “membenci” produk asing, karena realitanya memang tidak demikian, wacana dari ujaran Presiden dapat menciptakan realita atau makna baru. Apakah kita memang sedang atau akan membenci produk asing? Hal itu mungkin saja secara politik, seperti yang pernah dilakukan Jepang pada dekade tahun 1980-1990an. Kampanye “cintai produk dalam negeri” berhasil menurunkan angka impor barang asing ke Jepang dan meningkatkan konsumsi dan kebanggaan pada produksi dalam negeri.

Kehati-hatian dalam berbahasa tak boleh dianggap remeh. Bahasa yang keliru bisa memicu pertengkaran, mengakibatkan perang, dan bisa membunuh. Dalam riset-riset media oleh organisasi Reporting the World (UK), bahasa tokoh dan bahasa media merupakan elemen penting pemicu perang. Perdana Menteri Israel Menahen Begin tewas ditembak sesaat setelah dia berujar bahwa “Bangsa Arab itu sekumpulan hewan buas berkaki dua.”

Terutama bila bahasa digunakan oleh tokoh/pemimpin bangsa. “Gitu saja kok rame,” ujar Presiden Jokowi mendengar orang meributkan ujaran “kebencian”nya pada produk asing. Kekeliruan bahasa Presiden juga pernah terjadi ketika mengatakan “Rakyat jangan sewenang-wenang”, menanggapi tewasnya enam orang di KM50. Diksi “sewenang-wenang” hanya bisa diterapkan pada orang yang berwenang. Rakyat tentu tak bisa sewenang-wenang, karena tak memiliki kewenangan. Jokowi mesti belajar dari Kong Hu Cu (Confucius). Ketika ditanya murid-muridnya, apa yang akan dilakukan sang guru seandainya dia menjadi kepala negara, jawabnya: “Yang pertama tentulah meluruskan bahasa.” Bukan membangun militer, pertabiban (kedokteran) atau pembangunan infrastruktur. Mengapa? Tentu para muridnya heran. Apa pentingnya bahasa?

“Bila apa yang disampaikan tak tersampaikan dengan benar, makan yang seharusnya dikerjakan tak terkerjakan dengan benar. Bila yang seharusnya dikerjakan tak dikerjakan dengan benar, maka moral dan seni merosot, rakyat akan hidup dalam kebingungan. Bahasa yang tidak akurat dapat menghancurkan sebuah bangsa.” Demikian Kong Hu Cu alias Confusius. “Tingkatkan industri migas”, bila tersampaikan sebagai “tingkatkan industri miras”, misalnya, dapat menghancurkan satu atau dua generasi bangsa. Jadi, kita tak bisa bermain-main dengan bahasa.(*)

*Penulis adalah doktor pendidikan bahasa dan pengamat media, anggota Cebastra

Link:

https://nusadaily.com/opinion/siapa-mendefinisikan-hate-speech.html

Ujung-ujungnya saya cuma kasihan. Kasihan sekali seorang jenderal pensiunan mengisi sisa hidupnya dengan perilaku yang melanggar etika dan moral, secara manusiawi, kepartaian, bahkan kebangsaan.

Beberapa pekan yang lalu kehebohan dimulai dengan berita Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersurat pada presiden. Dia menanyakan apakah benar ada ”orang dalam istana” yang hendak mengkudeta Partai Demokrat.

Surat klarifikasi saja. Surat tidak dijawab. Tapi yang merasa tersindir kemudian melakukan beberapa kali wawancara khusus dengan media, termasuk melakukan jumpa pers.

Isi pesannya: membantah isu tersebut. Banyak ’kader’ datang kepadanya. Dikatakannya, ”Pintu rumah saya selalu terbuka.” Kelak terbukti bahwa pertemuan bukan di rumahnya, melainkan di hotel.

Para ’kader’ itu dikatakannya ”Cuma mau foto-foto sama saya.” Kelak ternyata,mereka diiming-imingi uang ’bantuan sosial’ dan dibujuk untuk melengserkan Ketum PD, AHY.

Semua bantahan hingga, ibaratnya mulutnya berbusa-busa itu menjadi gembos ketika kemarin seluruh rakyat Indonesia menyaksikan bahwa upaya kudeta itu dilaksanakan. Dengan diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara.

Ibarat lagu Oo kamu ketahuan …, biasanya kalau ketahuan, pelaku akan malu lalu urungkan niat. Ini pelaku memang luar biasa tebal rasa malunya: sudah ketahuan, dibantah, tetap saja dilakukan. Teladan buruk politikus pejabat.

KLB Cacat

Menurut catatan yang saya himpun dari media arusutama maupun media sosial, KLB ini memiliki banyak cacat: kemungkinan melanggar hukum karena tak ada izin keramaian dari polisi, tak dihadiri wakil-wakil DPC dan DPD Partai Demokrat, melanggar etika kepartaian, melanggar prokes karena bikin kerumunan (kabarnya 400-an orang), melanggar sila ketiga Pancasila (Persatuan Bangsa).

Masih ada lagi: KLB juga melanggar kharisma kepresidenan dan mempermalukan istana. Kepala Staf Kepresidenan kok kudeta partai orang? Ada dugaan praktik suap (money politics), memberi pendidikan politik yang buruk, memberi contoh buruk moral dan akhlak, mencatat rekor KLB tersingkat. Dalam 40 menit langsung terpilih ketum. Menandakan sudah di-setting dan KLB hanya upaya formalitas.

Nah, dari semua kecacatan itu, pertanyaan pentingnya: siapa yang hadir, bila bukan wakil DPC dan DPD?

Sungguh kasihan. Sisa hidup sang jenderal pensiunan dicorenginya sendiri dengan perilaku tak bisa dipercaya. Sudah membantah, tapi melakukan. Merampok partai orang, memecah belah bangsa, tidak menjaga rasa hormat, sikap santun, dan watak ksatria sebagai tentara.

Tentu sebagian rakyat akan heran juga, presiden dimana? Kok diam saja? Pak Jenderal sudah bilang: ”Jangan ganggu presiden, ini urusan saya.”

Tapi kalau Anda majikan, lalu pembantu Anda merampok rumah orang, masak Anda diam saja? Minimal kan pembantu Anda itu dipecat? Dan dilaporkan polisi? Ini Pak Bos kok diam saja?

Ada warga yang lapor rumahnya diusik juga tidak dijawab. Apakah benar presiden tidak turut campur? Atau tidak peduli dengan kekacauan yang timbul? Atau malah merestui? Rakyat bertanya dan belum ada yang menjawab.

Teladan Buruk

Sebagai orangtua, saya merasa miris melihat perilaku yang dipertontonkan. Teladan moral dan akhlak yang salah. Apalagi, dalam peta jalan pendidikan bangsa yang sedang dirumuskan oleh Mas Menteri, tidak ada kata ”agama”.

Agama benar-benar dipisahkan dari wilayah publik. Dalam hal ini sekolah. Dipinggirkan ke ranah privat. Padahal, watak dan karakter, moral dan akhlak, itu umumnya berawal dari pendidikan agama yang baik. Semua agama mengajarkan jangan mencuri, jangan berbohong.

Kepada siapa anak-anak dan cucu-cucu kita kelak meneladani? Merebut partai orang, biasa. Membantah sesuatu tetapi tetap melakukannya, biasa. Menjadi politisi, menjadi calon presiden, bisa dengan cara-cara immoral. Kalau proses menjadi presidennya saja begini, bagaimana kelak kalau menjadi presiden?

Apakah Pak Jenderal pensiunan memang ingin menjadi presiden? Itu masih tiga tahun lagi. Semoga sehat dan panjang umur hingga tiba waktunya. Tapi, generasi mana yang akan mencoblosnya? Bukankah dia bagian dari masa lalu? Atau, apakah dia hanya barisan pembasmi rintangan, untuk memberi jalan pada calon lain yang telah disiapkan dengan berbagai strategi pengamanan? Entahlah. Apapun perasaan kita saat ini, mari kita doakan agar Pak Jenderal pensiunan panjang umur, sehat selalu, dan dikembalikan jiwa ksatrianya sebelum terlambat. (*)

Sisa Hidup Sang Jenderal

Masyarakat dan peradaban diciptakannya senantiasa berkembang dari masa ke masa. Dari masyarakat yang hidup dari berburu (1.0), masyarakat yang bercocok tanam/bertani (2.0), masyarakat industri (3.0), dan masyarakat informasi (4.0). Saat ini kita menjalani era digital, dan memasuki babak baru masyarakat 5.0, yang kehidupannya sangat tergantung, bahkan boleh dikata dikendalikan oleh kondisi keterhubungan (Internet).

Manuel Castell dalam bukunya the Internet Galaxy (2011) mengatakan, orang tak bisa lagi cuek, memalingkan diri dari teknologi, dengan berkata “Go to hell with the Internet” karena merasa tidak perlu mengikuti. Jangan salah: Internetlah yang akan mengikutimu, mengejarmu kemanapun kau hendak bersembunyi. Orang kota membayar listrik lewat Internet, petani di desa mengikuti jatuh bangunnya harga cabe kering dari gawainya, nelayan membayar biaya kuliah anak di kota, lewat e-banking. Siapa sekarang guru atau dosen yang tak bisa mengajar dengan medium Google Class, Google Meet, atau Zoom Meeting? Kita bahkan memeriksa pekerjaan mahasiswa yang diunggah ke Instagram atau youtube.

Apakah Internet dapat mensejahterakan umat manusia, dalam arti setidaknya memendekkan jurang kaya-miskin, penindas dan tertindas? Apakah akan ada equality (kesetaraan), persamaan hak dan kewajiban? Belum tentu juga. Manuel Castells bahkan menggarisbawahi:

The Internet can free the powerful to oppress the uninformed, and it may lead to exclusion of the devalued by the conquerors of value (2011: p. 275).

Internet malah dapat membebaskan para penguasa untuk menindas mereka yang tak memiliki akses informasi. Mereka yang tak terakses Internet menjadi kaum marjinal, terpinggirkan. Internet memang menjamin kebebasan, tetapi kebebasan hanya bagi yang memiliki kontrol atasnya. Saat pandemik seperti sekarang, dimana anak sekolah dirumahkan, penduduk di wilayah terjauh, terluar, terpencil di Indonesia jelas semakin terpinggirkan karena tiadanya akses Internet. Mereka kehilangan hak untuk belajar dan untuk menjadi pintar. Internet juga bisa menyatukan sekaligus memisahkan. Mempromosikan keadilan dan kesejahteraan, sekaligus memperlebar jurang kesempatan. Inilah ciri masyarakat 5.0, jauh setelah periode berburu, bertani, industry, dan informasi. Kita dihidupkan oleh IoT alias the Internet of Things, segala sesuatu terhubung. Tetapi juga, segala sesuatu menjadi terpisah. Keluarga di rumah beda kamar, berkomunikasi lewat WA. Di meja makan atau di sofa keluarga pun, duduk bersama, masing-masing memegang gawai dan menjadi asing dengan orang terdekatnya.

Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini, masyarakat siber terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah mereka yang menciptakan dan terus mengembangkan teknologinya, yaitu para ilmuwan. Yang kedua, mereka yang menggunakan teknologi itu untuk tujuan kreatif, menciptakan dunia fantasi/imajinasi, hyper reality, yaitu para konseptor virtual game, pembuat film sci-fi, pencetus Tik-tok. Yang ketiga adalah para penikmat, masyarakat pengguna kecanggihan teknologi dan karya-karya kreatif yang dihasilkan darinya. Itu adalah kita.

Seorang ilmuwan dan filsuf, Jean Baudrillard, pernah mengatakan bahwa dunia didominasi oleh sesuatu yang disebut “simulacrum”, yaitu tiadanya lagi batas antara yang nyata dan yang semu. Baudrillard bahkan menyebut Disney dan segala produk fantasinya (film-film Disney, DisneyLand, dll) sebagai candu atau bius, bahkan berhala mutakhir. Disney mampu menyihir masyarakat lupa akan batas nyata dan mimpi. Teori Baudrillard setengah abad yang lalu itu semakin mewujud saat ini: manusia sulit membedakan dunia nyata dan dunia virtual-nya, jati diri sesungguhnya atau avatar-nya. Siapa dia di kampungnya dan siapa dia di akun media sosialnya, seringkali berbeda.

Lantas, apa hubungan Internet dengan sastra dan pengembangan literasi? Sesungguhnya tak ada kemajuan signifikan di dunia sastra dan literasi setelah penemuan mesin cetak Guttenberg setengah milenial yang lalu, sampai ditemukannya Internet.

Ditinjau dari sudut pandang peran medium/teknologi dalam perkembangan sastra, mesin cetak Guttenberg dan Internet memiliki kesamaan: sama-sama meningkatkan minat baca (readership) dan tulis (writership). Pertanyaannya kemudian: bagaimana sastra dapat beradaptasi dengan Internet dan tetap memiliki peran sama besarnya dengan sastra di zaman mesin cetak Guttenberg?

Para pengarang sekarang kesulitan mendapatkan platform memuat karya puisi atau cerpennya. Hutan bisa musnah, kertas habis, koran dan majalah tutup. Satu-satunya jalan untuk eksis berkarya di era 5.0 ini adalah menjadi masyarakat siber, menciptakan platform sendiri: unggah karya di blog, website, atau akun media sosial. Tak hanya cerpen atau puisi. Musik/lagu dan film pun sudah berlari ke format digital. Netflix dan Catchplay saat ini menggeser popularitas HBO dan Fox Movies, karena kemudahan diakses lewat mobile gadget. Perusahaan penerbitan runtuh, bioskop ambyar, TV ditinggalkan.

Copy right menjadi tak penting lagi, para seniman sudah tidak meributkan hak cipta. Para ilmuwan tak lagi mengumpulkan hak paten. Copy-lefting, left dari kata right, yang berarti kebalikannya (tak memedulikan copy right), ditoleransi. Meng-copy buku, lagu, atau film, menjadi kelaziman, tak lagi dianggap pembajakan atau piracy, karena para penciptanya (senimannya) mengizinkan. Tanpa sikap demikian, para seniman akan tenggelam ditelan zaman. Mengizinkan tindakan copy-lefting adalah salah satu cara bertahan. Konsep Roland Barthes tentang matinya sang pengarang (the Death of the Author) mengalami pergeseran makna.

Dulu, itu adalah kritik Barthes pada kritik sastra yang befokus pada pengarang. Menurut dia pengarang tidak penting, dia sudah mati begitu karyanya dipublikasikan. Fokus diskusi karya seharusnya mengenai pemaknaan oleh pembacanya, pada konteksnya, bukan pada apa yang ada dalam pikiran original pengarang. Di era the Internet of Things ini, beitu karya dilepas, dia berlari liar nyaris tak terkendali, bisa ditambahi, dikurangi, diubah, oleh para khalayak netizen/warganet. Para pengarang harus ikhlas, karyanya sudah lahir, berlari meninggalkannya seperti anak panah lepas dari busurnya. “Anakmu bukanlah anakmu,” kata penyair Kahlil Gibran. Karyamu tak lagi milikmu. Betapa banyak kita saksikan sinetron Indonesia yang nyata-nyata meniru skenario film Korea? Para penulis skenario Korea itu sudah tak memiliki kendali atas karyanya.

Sastra telah diciptakan, diproduksi, disebarluaskan, dan dikonsumsi melalui Internet. Orang membeli buku-buku melalui layanan on-line, membaca e-books, mengunggah karya di blog atau website, bahkan mengikuti cerita bersambung lewat WA atau Instagram. Dengan demikian, bila kita membahas peran dan perkembangan sastra di masa kini dan masa depan, kita tidak mungkin melepaskan diri dari salah satu mediumnya –yang akan menjadi dominan- yaitu teknologi dunia maya. Internet dapat menjadi medium yang efektif, ampuh, dalam meraih kejayaan dunia sastra, sebagaimana pernah dialami oleh para novelis di benua baru, Amerika, dengan mesin cetak Guttenberg, pada abad ke 16.

Sastrawan Jawa Suparto Brata pernah menulis bahwa “buku bagi manusia seperti fossil bagi dinosaurus”; artinya, bila manusia zaman sekarang dapat mempelajari dinosaurus dari jutaan tahun yang lampau hanya dari meneliti fosilnya, maka manusia masa depan akan meneliti manusia masa kini dari buku-buku yang ditinggalkannya. Artinya, apapun mediumnya, daun lontar atau lempengan baja, dinding batu di goa atau kertas koran, frekuensi udara atau dunia maya, manusia memiliki dorongan untuk terus berkarya, untuk meninggalkan jejaknya. Manusia masa depan akan mempelajari kita melalui apa yang kita tinggalkan. Apa yang kita tuliskan. Buku atau blog atau akun media sosial.

Tulisan ini saya akhiri dengan mengutip filsuf Rene Descartes, yang memberontak dari belenggu dogma gereja dengan berkata “Aku berpikir, maka aku ada.” Hanya orang-orang yang berpikir yang masih akan ada. Tugas sastrawan di era 5.0 adalah berpikir, bagaimana agar tetap ada. Taklukkan mediumnya, dan berpikir merdeka.

Surabaya, 17 Agustus 2020
Dr. Hernani Sirikit, MA
Pengarang, Dosen Luar Biasa di Fikom Universitas Ciputra, penasihat Bengkel Muda Surabaya

Dimuat di Jawa Pos, halaman opini pada 04 Juni 2020

A: Jadi dinner gak sih?

B: Aku gak ada masker

A: Itu di lemari banyak masker

B: Gak ada yang cocok sama bajuku

A: Ada tuh yang biru tua

B: Itu sudah sering aku pakai.

Kayaknya perlu beli masker baru lagi ..

Ilustrasi di atas adalah ilustrasi khayalan yang beredar di WA group, tetapi sangat mungkin menjadi kenyataan saat ini. Ini salah satu Norma Baru: masker sebagai fashion. Kalau empat bulan lalu perempuan memadu-padankan warna hijab dengan baju, kini masker menjadi atribut signifikan dalam penampilan seseorang di depan publik. Bisa dibayangkan juga anak-anak PAUD atau TK saling mengagumi masker kawannya “Hello Kitty”, “Little Ponny”, “Frozen”. Para mama akan kewalahan mendengar rengekan putra-putrinya yang ingin masker seperti punya temannya. Fashion hanya satu aspek dalam Norma Baru. Lebih dalam dari itu adalah persoalan “berdamai dengan Corona” dan “apa sesungguhnya Norma Baru itu”.

Berdamai dengan Corona

Presiden Jokowi mengajak kita untuk ‘berdamai dengan Corona’. Esensi ajakan ini masuk akal. Sayang, presiden kekeringan narasi. Anjuran untuk “berdamai dengan Corona” tidak disertai penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan frasa itu dan bagaimana melaksanakannya. Kita menunggu para staf ahli, staf khusus, menteri, asisten, untuk membantu Presiden Jokowi mengelaborasi ajakan itu, namun sia-sia. Presiden dirundung karena dianggap “tega pada rakyat” dan beberapa tokoh/organisasi mendeklarasikan penolakan ‘berdamai dengan Corona’.

Mengapa ‘berdamai dengan Corona’ masuk akal? Sebagai penyandang kanker, saya mengalami momentum memutuskan ‘berdamai dengan kanker’. Sel kanker ada di tubuh kita. Diusir sedemikian rupa (kemoterapi, radiasi, obat oral) dia masih ada, mungkin tiarap sejenak, kelak mestatase ke organ lainnya di tubuh kita. Saya kemudian memutuskan untuk ‘berdamai saja’, artinya: life goes on. Tidak usah sedih, terpuruk, putus asa, mikir mati, menjauhi semua makanan enak yang malah bikin stress. Saya beradaptasi dengan kanker: hidup sewajarnya, berpikir positif, hindari stress, bergerak (olah raga), beramal (materi atau ilmu), bergembira menikmati sisa hidup.

Menganalogikan dengan Corona, saya ingin membantu persiden dengan menjelaskan, bahwa bagaimanapun kita mesti melanjutkan hidup. Berhenti bersembunyi, yang mau macul (cari nafkah), jalan saja; yang mau beramal (mengajar atau merawat orang sakit), lakukanlah. Yang penting: patuhi protokol. Yang punya banyak tabungan dan karena itu tidak perlu keluar rumah, berhentilah mengecam yang keluar rumah demi sesuap nasi atau bayar SPP anak sekolah. ‘Berdamai’ atau ‘beradaptasi’ artinya: kalau kau punya kanker, ya jangan makan udang seperempat kilo tiga kali seminggu. Kalau kita tahu virus Corona masih berkeliaran ya jangan berkerumun dan berdesakan. Kita mesti eling lan waspada, ingat bahwa virus masih ada, waspada dengan cara mentaati protokol.

Selain frasa ‘berdamai dengan Corona’ yang tak terjelaskan dengan memadai, istilah baru ‘New Normal’ juga membingungkan masyarakat, terutama kalangan pendidikan dan pembelajar bahasa. Tulisan ini tak hendak membahas kaidah tata bahasa, namun ada istilah yang lebih berterima, dan dalam Bahasa Indonesia, yaitu ‘Norma Baru’. Artinya tatanan baru, kelaziman baru. Norma Baru ke depan adalah hidup dengan protokol berbasis Corona: jangan gampang keluyuran kalau gak penting banget, kalau keluar pakai masker, gak perlu salaman apalagi cipika cipiki dan peluk-pelukan, rajin cuci tangan, kalau antre yang rapi dan jaga jarak, kalau batuk/bersin, ditutup pakai sapu tangan. Nah, bukankah itu semua sudah pernah diajarkan oleh orangtua kita? Jadi, ini sebenarnya Norma Lama, bukan?

Tidak ada lagi anak muda pangku-pangkuan dan peluk-pelukan di Pantai Kenjeran, yang bukan keluarga inti tak perlu cipika cipiki. Salim cium tangan hanya sama orangtua; sama guru, ulama, pendeta, atau orangtua lain, tidak perlu. Kita masih ingat bahwa rumah orangtua kita di desa selalu menyediakan gentong besar berisi air dan gayung (ciduk), gunanya agar siapapun cuci kaki dan tangan sebelum masuk rumah. Kamar mandi zaman dulu juga terlepas dari rumah induk. Orang harus membersihkan diri dulu sebelum masuk rumah. Sekarang kamar mandi malah berada di dalam kamar tidur. Mau membersihkan diri agar segala sawan dan virus berguguran, virus dan sawannya sudah masuk kamar tidur.

Maka, Norma Baru adalah norma/nilai-nilai lama yang baik, yang pernah dilupakan dan kini harus diadopsi kembali. Di dunia pendidikan, tak jarang dosen mengajar satu kelas 60-80 mahasiswa. Proses pembelajaran tidak mengindahkan tujuan kualitas, hanya kuantitas. Seandainya sekolah-sekolah dan kampus-kampus dibuka kembali –dan bagaimanapun ini harus dilakukan- seyogyanya diterapkan pola lama dengan rasio guru:siswa yang ideal. Jumlah siswa/mahasiswa di dalam kelas hars dikurangi. Rasio ideal adalah 1:20, atau maksimal 1:30. Satu pengajar, 20-30 siswa. Dalam dua bulan lagi, semester baru dimulai. Dengan optimisme Norma Baru, proses pembelajaran tatap muka dapat dijalankan lagi, dengan kelas-kelas yang diperkecil. Ini terutama penting bagi wilayah-wilayah terjauh dan terpencil, dimana Internet tak tersedia, yang menyebabkan pendidikan terhenti total tanpa tatap muka. Konsekuensi dari Norma Baru ini, lembaga pendidikan harus bersedia menambah jumlah pengajar (karena kelas-kelas dipecah dua atau tiga), dan para orangtua siswa/mahasiswa harus bersedia membayar lebih karena kualitas pembelajaran lebih baik dan keamanan kesehatan terjamin.

Mengutip catatan Yuval Noah Harari (dalam Sapiens), di era Revolusi Agrikultur ‘manusia didomestikasi oleh sistem perladangan/persawahan’. Sekian millennium kemudian, kita mengalami didomestikasi oleh virus Corona. Meski Harari memandang sinis pada revolusi agriculture dan dampaknya, sebaiknya kita optimis bahwa domestikasi kali ini bisa jadi merupakan tonggak baru kemajuan peradaban manusia. Berbekal kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta didasari nilai-nilai adab dan moral nenek moyang yang luhur, kita bersama mengukir masa depan.

Sirikit Syah (pengajar Ilmu Bahasa dan Komunikasi)