Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu, merilis pernyataan akan membubarkan badan atau lembaga negara, sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah, termasuk penghematan anggaran.

 “Semakin ramping sebuah organisasi, geraknya pun akan  lebih lincah,” demikian disampaikan Presiden di akun medsos resminya. Kementerian PAN-RB mengkaji dan mengusulkan 18 lembaga nonstruktural untuk dibubarkan, menjawab permintaan Presiden.

Kondisi ini membuka kesempatan mendiskusikan lagi keberadaan dan fungsi lembaga nonstruktural (LNS) dalam ketatanegaraan Indonesia. Tulisan ini memberi pandangan pada isu tersebut.

Hasil reformasi

LNS banyak dikenal setelah Reformasi 1998. Kehendak melakukan percepatan reformasi dirasa sulit dicapai hanya bersandar pada kementerian/lembaga yang ada, yang pada dasarnya organisasi birokrasi konvensional.

LNS, dalam hukum ketatanegaraan dikenal sebagai state auxiliary bodies atau lembaga yang membantu dalam melaksanakan tugas-tugas tambahan

epemerintahan. Kajian Sekretariat Negara menyebutkan, LNS memiliki tugas beragam.

Ada yang mengawasi tugas pemerintah, membantu tugas penyelenggaraan pemerintah, dan ada yang bersifat independen dan multi-stakeholders. Pembentukan LNS juga didasarkan pada dasar hukum yang berbeda-beda, mulai UU, PP, perpres, dan kepres.

Terdapat 78 LNS yang dibentuk berdasarkan UU, enam LNS pembentukannya oleh PP, dan 19 LNS dibentuk dengan perpres/kepres.  

Menpan-RB menyatakan, evaluasi terhadap LNS yang diusulkan dibubarkan akan dimulai dari LNS yang dibentuk dengan PP dan perpres. Alasannya, lebih mudah proses pembubarannya, tidak dengan harus persetujuan DPR.

Ini ternyata tak sejalan dengan pernyataan kepala Staf Kepresidenan (14/7) ketika membocorkan tiga nama LNS, yang dikatakan masuk daftar LNS yang dibubarkan.

Komisi Nasional Lanjut Usia, salah satu yang disebut kepala Staf Kepresidenan, misalnya, dasar pembentukannya adalah UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Birokrasi gaya baru

Pemerintah harus menyadari, hadirnya LNS merupakan cara baru mengefektifkan kinerja pemerintah. Kebanyakan LNS merupakan lembaga hibrid yang memadukan personel dari ASN dan profesional, untuk menciptakan manajemen efektif dalam menjalankan tugasnya.

Ini sejalan dengan pandangan Mariana Mazzucato dalam bukunya “The Entrepreneurial State”, yang menjelaskan fenomena dan kebutuhan organisasi hibrid untuk menjalankan birokrasi pemerintahan.

Memang, tak semua LNS berjalan baik sesuai format dan tugasnya. Salah satu LNS yang cukup efektif kinerjanya adalah Badan Restorasi Gambut (BRG). Lembaga bentukan Presiden Jokowi pada 2016 ini baru seumur jagung.

Namun, tugas berat mengoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut dilakukan dengan baik. Lembaga ini menjalankan pula kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan hukum.

Lima ratusan desa didampinginya dengan ribuan kader petani, pemuka agama, guru, dan paralegal. Berkaca pada pengalaman BRG, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan efektivitas kerja LNS dalam melakukan pembubaran.

Indikator penataan LNS

Presiden Jokowi akan mengambil keputusan dalam waktu dekat, sebaiknya tidak gegabah, tetapi dengan perencanaan matang, termasuk mempersiapkan transisi kelembagaan.

Pertimbangan pemerintah membubarkan LNS secara bertahap patut diapresiasi. Namun, perlu lebih jauh mempertimbangkan berbagai indikator untuk membubarkan LNS.

Pertama, pertimbangan dasar hukum pembentukan LNS tak bisa jadi satu-satunya tolok ukur membubarkan LNS. Untuk jangka panjang, pemerintah perlu mempersiapkan RUU untuk menata seluruh keberadaan LNS, termasuk pembubaran dan penggabungannya.

Kedua, pemerintah perlu mengevaluasi dengan komprehensif efektivitas tugas LNS dan mempertahankan LNS yang masih berjalan efektif, untuk mengakselerasi pelaksanaan tugas pemerintahan.

Ketiga, pemerintah bisa mulai membubarkan LNS berfungsi pengawasan yang outputnya rekomendasi untuk pelaksanaan tugas pemerintahan. Fungsi pengawasan seperti ini, kewenangannya milik lembaga lainnya, termasuk DPR, Komnas HAM, dan Ombudsman.

Keempat, pemerintah dapat mulai membubarkan LNS, yang dibentuk sebelum pemerintahan Presiden Jokowi sehingga sudah cukup waktu melakukan evaluasi memadai.

Selain keempat faktor di atas, Presiden Jokowi juga perlu mempertimbangkan komitmen politiknya ketika membentuk LNS pada masa kepemimpinannya. Kembali lagi BRG sebagai contoh.

Presiden membentuk BRG sebagai komitmen politiknya dalam perubahan iklim sebelum menghadiri UNFCCC, yang menghasilkan Paris Agreement pada 2016. Dunia internasional memberikan apresiasi positif atas langkah ini.

Namun, bila Presiden membubarkan lembaga seperti ini, sementara kinerjanya berjalan baik, malah bisa membalikkan pandangan dunia internasional yang akan menilai, melemahnya komitmen Presiden terkait kebijakan untuk menangani perubahan iklim. 

YANCE ARIZONA, Kandidat Doktor Hukum di Universitas Leiden, Belanda dan Dosen Hukum Tata Negara di President University.

Yance Arizona[1] is a 2011 Sylff fellow from the University of Indonesia and currently a PhD candidate at Leiden University in the Netherlands. Using an SRA award, he visited the Osaka University of Tourism in Japan and the University of New South Wales in Australia to sharpen the comparative elements of his research on customary land recognition in Indonesia. In this article, he focuses on lessons learned about the resilience of common forest management in Japan by discussing the challenges and innovations of state and nonstate actors.

*　*　*

Community-based forest management has a long history in rural Japan. Since the Edo period (1603–1868), rural communities have shared their collective land and labor to maintain forest and other natural resources for self-sufficiency. This model of natural resource practice is known as common forest management. The common forest, called iriai in Japanese, became integrated into the traditional village system.[2] The membership of iriai common forest groups is embedded in that of traditional Japanese villages (mura). However, common forest management has slowly changed over time due to internal and external factors since Japan entered the industrial revolution. This article discusses several challenges concerning the current practice of common forest management in Japan. I also reveal several initiatives by the government and citizens to restore collaborative forest management and to renew interest in rural development. The analysis in this article is based on interviews, literature studies, and observations conducted in two rural areas in Japan during my Sylff Research Abroad (SRA) fellowship in November and December 2019.

This article has been published at https://www.sylff.org/news_voices/28043/

In April 2019, a series of suicide bombs surprised global communities due to unpredictable terror perpetrated by a radical minority group in Sri Lanka. Prior to this tragic event, a sequence of terror actions based on religious hatred has occurred in Indonesia and other countries in the South and Southeast Asia region. Religious terrorism is one of the severe problems within the state–religion relationship in this region. By the same token, persecutions of religious minority groups by religious majority groups have increased in recent decades. In Asia, religion remains the primary category to distinguish peoples in the public sphere, as it plays an important role in social and political lives.

Establishing proper legal arrangements to guarantee religious freedom has been an enigma in state formation in Asia. The contention between religious and secular states is a perennial question that has not gained a definitive answer. Through her book, Dian A. H. Shah invites readers on an intellectual course to understand the dynamics of the relationship between religion and the state, especially the discourse of the rule of law, democracy, and constitutional protection of religious freedom. In this respect, Shah presents a comprehensive description and robust analysis on religious freedom in societal life,regulatory arrangement, its examination through the court decision, and its force in electoral mechanism (p. 13).

—————————–

For more detail: Asian Journal of Law and Society,Volume 6 – Issue 2 – November 2019. https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-law-and-society/latest-issue

This article is published at the Asia Pacific Journal of Anthropology (TAPJA). https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670241 

This article is published at the Asia Pacific Journal of Anthropology (TAPJA). https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246