download disini perda no 20 th 2011

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemungutan atas retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 50 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diganti, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

download disini Perda No 23 Th 2011

Phosporus putih dapat menghasilkan kebakaran dan asap. Fosfor putih dibuat dari allotrope unsur kimia fosfor. Fungsi utama dari bom fosfor adalah untuk menghasilkan asap pelindung yang akan melindungi gerakan dari pandangan musuh, atau agar asal tembakan tidak terlihat oleh musuh.. Fosfor putih atau White Phosporus (WP) dapat menghasilkan asap dengan cepat begitu meledak. Penggunaan WP ini dikenal umum dalam dunia militer, baik infantry, tank, artileri dan lainnya.
Namun demikian, WP juga memiliki efek samping. WP dapat membakar apapun dengan sangat cepat. WP juga dapat digunakan senjata untuk membunuh tentara musuh, yang akan menyebabkan mereka yang terkena akan terbakar atau bahkan meninggal! WP yang dimasukkan ke dalam bom, misil jarak dekat dapat meledak dan menyebarkan api.
Penggunaan fosfor putih mengundang banyak kontroversi dunia karena dapat menyebabkan korban dari rakyat sipil. Perdebatan juga terjadi mengenai apakah bom fosfor putih ini termasuk senjata kimia yang dilarang atau tidak. Sekarang ini, AS, Israel dan Rusia menggunakan fosfor putih sebagai senjata dalam perang.
Luka bakar akibat fosfor selalu pada stadium dua atau tiga karena partikel tersebut tetap tidak berhenti terbakar dan menyala meski telah kontak dengan kulit, hingga benar-benar habis. Itu kadang tidak disadari hingga akhirnya luka telah mencapai tulang.

Konvensi Jenewa telah melarang penggunaan fosfor sebagai senjata ofensif terhadap warga sipil, namun menggunakan sebagai layar asap penghalau pandangan tidak dilarang dalam hukum internasional

Israel sebelumnya telah menggunakan fosfor putih ketika perang dengan Libanon pada 2006.

Meski telah ditetapkan oleh Konvensi Jenewa, materi ini berkali-kali tetap digunakan, khususnya oleh pasukan Inggris dan AS dalam invasi terhadap Irak pada 2003. Penggunaan itu pun menua kritik keras dari belahan dunia, namun tak begitu dihiraukan oleh keduanya.

Efek Fosfor Putih terhadap manusia
Fosfor putih dapat mengakibatkan luka dan kematian dengan tiga cara: dengan membakar jaringan otot, jika asapnya terhirup, atau tertelan. Akibat paling fatal jika tertelan atau terbakar.
Membakar
Fosfor putih dapat mengakibatkan luka bakar tingkat tiga yang luas dan dalam. Terbakar oleh fosfor putih lebih berbahaya daripada terbakar api, karena fosfor yang terkandung akan menyerap ke dalam darah melalui luka bakar dan akhirnya akan menyebabkan kerusakan hati, jantung, paru-paru dan ginjal, bahkan dapat menyebabkan kegagalan banyak organ secara bersamaan (multi-organ failure).

Jika terhirup
WP yang terbakar menghasilkan asap putih tebal yang panas. Terpapar asap dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan timbulnya penyakit bahkan kematian. WP dalam jumlah sedang akan mengiritasi mata dan hidung. Jika terpapar dalam waktu yang cukup lama, maka dapat menimbulkan batuk parah.
Jika Tertelan
Jumlah fosfor putih terbanyak yang dapat tertelan oleh manusia adalah 1 mg per setiap berat tubuh, dan jika tertelan hingga 15 mg, akan menyebabkan kematian. Menelan fosfor putih dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal.
Sebenarnya senjata apapun yang digunakan untuk membunuh, maka sama saja, itu tetap pembunuhan. Tetapi menggunakan senjata yang tidak hanya membunuh secara massal tentulah sangat menginjak-nginjak nilai kemanusiaan. Hanya Allah tempat meminta tolong.

Sumber:
1. Wikipedia
2. Majalah The Times

Dikutip dari: http://abufahdlan.blogspot.com

1 – Google
Anda pasti tahu perusahaan seperti Google atau Yahoo!. Dan Anda pasti tahu juga berapa banyak yang mereka peroleh. Tidak tahu? Berikut adalah jawabannya: Mereka mendapatkan miliaran Dollar setiap tahunnya (Google mendapat $ 29.000.000.000 HANYA pada tahun 2010) itu berkat KITA yang menggunakan layanan mereka. Google menawarkan banyak layanan. Tapi 95% dari pendapatannya ($ 27.550.000.000) berasal dari hanya SATU layanan saja: mesin pencari milik mereka yang terkenal, Google Search. Setiap user yang menggunakan Google Search membuat Google mendapatkan sekitar 1 $ / hari. Bayangkan jika Anda bisa mendapatkan hanya 0.001% dari penghasilan Google Search: $ 275.000/Tahun (sekitar $ 23.000/bulan). Masalahnya adalah: Anda tidak akan mendapatkannya karena Google menyimpan SEMUA penghasilannya untuk dirinya sendiri.

II – Wazzub, “Revolusi Pengguna”
Pada tahun 2007, seseorang berpikir: “Kami, para pengguna membuat mereka mendapatkan miliaran dan kami tidak mendapatkan satu sen-pun. Itu sangat menjijikkan “. Maka Lahirlah WAZZUB. Wazzub adalah mesin pencari, seperti Google, yang akan memberikan Anda uang untuk merujuk orang ikut bergabung menjadi Membernya. Anda akan mendapatkan $ 1/bulan, SEUMUR HIDUP, untuk setiap user yang bergabung dengan Wazzub menggunakan link referral Anda. Dan Anda juga mendapatkan $ 1/bulan, SEUMUR HIDUP, setiap kali seseorang bergabung dengan kelompok Anda (misalnya: Anda akan mendapatkan $ 1 jika teman Anda mengundang seseorang untuk bergabung, tetapi Anda juga akan mendapatkan $ 1 jika teman dari teman Anda itu mengajak seseorang untuk ikut bergabung juga, dst ..).
Anda dapat mencoba kalkulator mereka untuk melihat bagaimana hal itu dapat dengan mudah untuk mendapatkan $ 4000/bulan tanpa usaha apapun. Anda hanya perlu mengajak 5 orang untuk melakukan hal yang sama dalam 5 tingkatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cepat & mudah hanya dengan memberitahu teman-teman Anda dan dengan mem-posting di forum di Internet seperti yang saya lakukan saat ini. 4000 $ / bulan, SEUMUR HIDUP, hanya untuk memberitahu teman Anda untuk bergabung sebuah website. Kedengarannya luar biasa, bukan? Dan itu kenyataan.

III-Mengapa Wazzub membayar begitu banyak untuk penggunanya?
Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Wazzub membayar Anda untuk mengajak orang untuk bergabung. Sebenarnya, jawabannya cukup sederhana: semakin banyak pengunjung yang mereka dapatkan, semakin banyak mereka dibayar. Ingat, Google mendapat $ 1 per pengguna PER HARI. Wazzub akan membayar Anda $ 1 per pengguna PER BULAN. Jadi masih menguntungkan untuk Wazzub.

IV – Ambil keputusan Anda
Anda harus mengambil keputusan dengan sangat cepat: bergabung sekarang, mulai memberitahu teman-teman Anda dan dapatkan $ 50, $ 1000, $ 4000 atau bahkan lebih per bulan selama seluruh hidup Anda. Atau menunggu dan melihat apakah WAZZUB itu benar-benar legit … Tapi hati-hati: Wazzub tidak akan membagi hasil pendapatannya untuk anggota yang bergabung setelah April, 9, 2012.

Sebenarnya, mereka menganggap bahwa setelah 3 bulan ini mereka akan memiliki cukup anggota dan mereka tidak harus membayar untuk mendapatkan lagi anggotanya secara lebih dan lebih.
Jadi bergabung SEKARANG, GRATIS, dan ajaklah orang-orang yanglebih banyak sebelum April, 9 2012. Setelah itu, akan terlambat. Anda memiliki 3 bulan untuk mengubah hidup Anda.

V – Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, saatnya untuk mendaftar
Anda harus, dan Anda akan membayar apa-apa untuk medaftar. Benar-benar GRATIS.
pergi ke sini (http://signup.wazzub.info/?lrRef=83241)masukkan email & data-data Anda , klik tombol “Join”l dan … hanya Itu saja.

Kemudian, Anda akan segera menerima email dengan informasi penting dan link referral Anda.

VI – Beritahu semua orang tentang Wazzub
Hal penting untuk diingat adalah: semakin cepat Anda untuk mem-posting di forum, memberitahu teman-teman Anda, dll .. orang-orang akan mendaftar dengan link referral ANDA.
Wazzub sangat lah baru. Anda akan menjadi salah satu orang pertama di dunia untuk tahu tentang hal itu. Jangan membuang kesempatan ini.
Anda dapat meng-copy & paste eBook ini dan mengumumkannya dengan link referral anda sendiri, No Problem.
http://signup.wazzub.info/?lrRef=83241

tidak ada salahnya mencoba, siapa tahu aja benran dapat duitnya……..

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang salah satunya adalah dengan retribusi daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 49 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar perlu diganti;
c. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35258);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.

5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya, termasuk di dalamnya pasar hewan.
9. Pasar Tradisional/Sederhana adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa took, kios, los, dan tenda dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dengan melalui tawar menawar.
10. Pasar Hewan adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli hewan ternak.
11. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
12. Los adalah bangunan di pasar yang beratap tidak dipisahkan dengan dinding pemisah satu dengan yang lainnya mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. Halaman/pelataran adalah bagian dari pasar yang berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.
14. Tambatan ternak adalah tempat menempatkan hewan ternak yang beratap ataupun tidak beratap dipisahkan dengan pagar besi.
15. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
16. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 3
(1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, yang berupa :
a. Pemakaian Los;
b. Pemakaian Kios;
c. Pemakaian Halaman/Pelataran;
d. Pemakaian MCK;
e. Parkir Bongkar Muat Barang/Ternak;
f. Tambatan Hewan Ternak.
(2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4
(1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar tradisional/sederhana yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk pemungut/pemeotong retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi pelayanan pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis pelayanan, kelas pasar, luas pemakaian tempat, jenis dagangan, jangka waktu dan frekwensi pemakaian fasilitas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar tradisional/sederhana yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah di Kabupaten Situbondo dimana fasilitas pasar tersebut digunakan.

BAB VIII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Masa Retribusi Pelayanan Pasar terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu yang diperlukan untuk pelayanan pasar tradisional/sederhana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11
(1) Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran
Pasal 12
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dilakukan oleh Petugas Pemungut.
(2) Hasil pemungutan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap harinya disetor ke Bendahara Penerima yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke kas umum daerah sebagai penerimaan daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setiap harinya.
(4) Dalam hal hari pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.
(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 13
(1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus.
(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Pembayaran dilakukan di tempat pelayanan diberikan.
(4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah.
(5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh hasil peneriman retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi.

Bagian Ketiga
Penagihan
Pasal 14
(1) Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya surat teguran, Wajib Retribusi masih belum memenuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan STRD.
(3) STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi tentang pokok retribusi dan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang.
(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 15
Menunjuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai instansi yang berwenang memungut Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Situbondo.

BAB XI
PEMANFAATAN
Pasal 16
Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan fasilitas pasar di Kabupaten Situbondo.

BAB XII
KEBERATAN
Pasal 17
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.
(2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
(4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 21
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan surat teguran ; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
(5) Pengakuan Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24
(1) Sanksi administrasi diberikan dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
(4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Umum Daerah dan merupakan penerimaan daerah.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25
(1) Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 26
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 28
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo.
Pada tanggal

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H
Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19541010 197603 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Tanggal :
Nomor : Tahun 2011

LOKASI PASAR BERDASARKAN KELAS

PASAR UMUM DAN PASAR HEWAN

1. Pasar Kelas I terdiri dari :
1) Pasar Umum Mimbaan
2) Pasar Umum Besuki
3) Pasar Umum Asembagus
4) Pasar Umum Ardirejo Pagi
5) Pasar Umum Ardirejo Sore
6) Pasar Umum Panarukan
7) Pasar Umum Panji
8) Pasar Umum Sumberkolak
9) Pasar Umum Pabrik
10) Pasar Umum Kampung
11) Pasar Hewan Besuki
12) Pasar Hewan Situbondo
13) Pasar Hewan Asembagus

2. Pasar Kelas II terdiri dari :
1) Pasar Umum Curah Kalak
2) Pasar Umum Kapongan
3) Pasar Umum Olean
4) Pasar Umum Mangaran
5) Pasar Umum Wringin Anom
6) Pasar Umum Widoro Payung

3. Pasar Kelas III terdiri dari :
1) Pasar Umum Tekok
2) Pasar Umum Kalbut

LAMPIRAN II Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Tanggal :
Nomor : Tahun 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
1. Pasar Kelas I
a. Pelataran : Rp. 350,00/M2/hari
b. Los : Rp. 450,00/M2/hari
c Los tertutup :Rp. 600,00/M2//hari
d. Kios : Rp. 700,00/M2/hari

2. Pasar Kelas II
a. Pelataran : Rp. 250,00/M2/hari
b. Los : Rp. 350,00/M2/hari
c. Los tertutup : Rp. 500,00/M2/hari
d. Kios : Rp. 600,00/M2/hari

3. Pasar Kelas III
a. Pelataran : Rp. 200,00/M2/hari
b. Los : Rp. 250,00/M2/hari
c. Los tertutup : Rp. 500,00/M2/hari
d. Kios : Rp. 500,00/M2/hari

II. RETRIBUSI IJIN PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN
Rumus :
Retribusi Pemakaian Tempat Berjualan = Tarip Dasar x Luas Tempat (M2)

No Kontruksi Tarif Dasar
Kls I Kls II Kls III
1 2 4 5 6
1. Darurat:
Tempat pelataran / halaman Tanpa atap dan dinding bersifat insidental (tidak tetap)
50.000,00
45.000,00
40.000,00
2. Semi Permanen I :
Los beratap tanpa dinding
200.000,00
150.000,00
100.000,00
3. Semi Permanen II :
Bedak/Lapak, kios, beratap dan berdinding tembok dan papan kayu
200.000,00
150.000,00
100.000,00
4. Permanen I :
Kios Beratap dan berdinding tembok
200.000,00
150.000,00
100.000,00
5. Permanen II :
Kios Beratap dan berdinding tembok lebih dari 1 ( satu ) lantai
200.000,00
150.000,00
100.000,00
Catatan : 1. Tarif tersebut berlaku untuk ijin pertama.
2. Untuk perpanjangan berlaku tarif 5 % dari tarif ijin pertama.
3. Tarif retribusi balik nama sebesar 50 % dari tarif ijin pertama
III. RETRIBUSI PENGGUNAAN MCK, SETIAP KALI PENGGUNAAN

1) Mandi Rp. 1.000,00
2) Buang air kecil dan air besar Rp. 500,00

IV. RETRIBUSI PARKIR BONGKAR MUAT BARANG/TERNAK

1) Truck Rp. 2.500,00
2) Pick Up Rp. 2.000,00
3) Mini Bus Rp. 1.500,00

V. RETRIBUSI TAMBATAN HEWAN TERNAK

A. Ternak Besar
1) Sapi Rp. 4.000,00
2) Kerbau Rp. 4.000,00
3) Kuda Rp. 4.000,00

B. Ternak Kecil
1) Kambing Rp. 1.000,00
2) Domba Rp. 1.000,00

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, yang terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kewenangan Pemerintah ke Pemerintah Daerah, memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai/melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.
Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan pembangunan pada daerah otonom. Dan salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah.
Dalam melaksanakan penyelenggaraan fungsi kepemerintahan di daerah, salah satu aspek penting adalah pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan oleh SKPD dalam bentuk jasa umum yang dapat dinikmati kemanfaatannya oleh setiap orang warga masyarakat Kabupaten Situbondo perlu senantisa ditingkatkan. Upaya Peningkatan akses pelayanan publik yang bermutu kepada masyarakat membutuhkan kelangsungan (sustainabilitas) pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan penyediaan jasa umum adalah retribusi daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi. Keinginan daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya guna peningkatan PAD telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Guna mencegah pemungutan Retribusi Daerah yang berlebihan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menjelaskan prinsip pelaksanaan Retribusi Daerah tersebut yaitu prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka pemungutan Retribusi Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian dan istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga Wajib Retribusi dan Aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.
Pasal 2 : Cukup Jelas.
Pasal 3 : Cukup Jelas.
Pasal 4 : Cukup Jelas.
Pasal 5 : Cukup Jelas.
Pasal 6 : Cukup Jelas.
Pasal 7 : Cukup Jelas.
Pasal 8 : Cukup Jelas.
Pasal 9 : Cukup Jelas.
Pasal 10 : Cukup Jelas.
Pasal 11 : Cukup Jelas.
Pasal 12 : Cukup Jelas.
Pasal 13 : Cukup Jelas.
Pasal 14 : Cukup Jelas.
Pasal 15 : Cukup Jelas.
Pasal 16 : Cukup Jelas.
Pasal 17 : Cukup Jelas.
Pasal 18 : Cukup Jelas.
Pasal 19 : Cukup Jelas.
Pasal 20 : Cukup Jelas.
Pasal 21 : Cukup Jelas.
Pasal 22 : Cukup Jelas.
Pasal 23 : Cukup Jelas.
Pasal 24 : Cukup Jelas.
Pasal 25 : Cukup Jelas.
Ayat (1) : Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi masalah keuangan.
Ayat (2) : Cukup Jelas.
Ayat (3) : Cukup Jelas.
Pasal 26 : Cukup Jelas.
Pasal 27 : Cukup Jelas.
Pasal 28 : Cukup Jelas.
Pasal 29 : Cukup Jelas.
Pasal 30 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR

DAFTAR PERATURAN BUPATI KABUPATEN SITUBONDO1

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

HARI RAYA IDUL FITRI 1432 H

minal aidzin walfaidzin mohon maaf lahir dan batin.