Oleh : Triyani Budianto

Natura dan/atau Kenikmatan sebagai Objek PPh

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan Objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh [1].

Yang dimaksud imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang, selain uang. Termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik atau saldo dompet digital. Natura dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.

Sedangkan yang dimaksud imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi.

Pasal 30 PP 55 tahun 2022 mengatur bahwa Pemberi kerja selaku pihak pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Pemotongan PPh dilakukan bersamaan dan dalam satu kesatuan dengan pemotongan PPh atas imbalan dalam bentuk uang.

Imbalan dalam bentuk natura/barang dinilai berdasarkan nilai pasar. Sedangkan imbalan dalam bentuk kenikmatan dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh pemberi untuk menyediakan fasilitas dan/atau pelayanan terkait.

Kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh yang terutang atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan tersebut mulai berlaku untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023.

Natura dan/atau Kenikmatan sebagai deductible expense

Pasal 6 ayat 1 huruf (n) mengatur bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

[1] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Natura dan/atau Kenikmatan yang dikecualikan dari Objek PPh

Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf d dan pasal 24 – pasal 27 PP 55 tahun 2022, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan tersebut di bawah ini dikecualikan dari Objek PPh.

1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai, meliputi :
   a. makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja;
   b. kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya; dan/atau
   c. bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan batasan nilai tertentu.
2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, meliputi sarana, prasarana dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya berupa :
   a. tempat tinggal, termasuk perumahan;
   b. pelayanan kesehatan;
   c. pendidikan;
   d. peribadatan;
   e. pengangkutan, meliputi pengangkutan untuk pegawai dan keluarga dalam melaksanakan penugasan; dan/atau
   f. olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif,
   sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak.

Daerah tertentu merupakan daerah yang memenuhi kriteria antara lain daerah terpencil, yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan, meliputi natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, Kesehatan, dan/atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementrian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
   a. pakaian seragam
   b. peralatan untuk keselamatan kerja,
   c. sarana antar jemput pegawai
   d. penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, dan/atau
   e. natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemic, pandemi, atau bencana nasional.
4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.
   Pengecualian dari objek PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau Batasan tertentu, dan bahan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan tertentu antara lain berupa bingkisan dalam rangka hari raya atau fasilitas peribadatan di lokasi kerja yang dimanfaatkan oleh semua pegawai.
   

Imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak tersebut di atas, bagi pihak pemberi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Perlakuan perpajakan atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan tahun 2022

Ketentuan mengenai perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalama bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 s/d pasal 29 PP 55 tahun 2022 berlaku sebagai berikut :

1. bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang menyelenggarakan tahun buku 2022 dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022

contoh :

pemberi kerja yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai pada tanggal 1 Oktober 2021 dan berakhir pada tanggal 20 September 2022, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

• 2. bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari 2022 dan setelahnya, mulai berlaku pada saat tahun buku 2022 dimaksud dimulai.

Contoh :

Pemberi kerja atau pemberi natura dan/atau kenikmatan yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai pada tanggal 1 januari 2022 dan setelahnya, misal periode pembukuan dimulaia tanggal 1 April 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

Kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh yang terutang atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berlaku untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023. Sedangkan atas penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022 yang belum dilakukan pemotongan PPh wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam SPT Tahunan tahun pajak 2022.

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah :

• Wajib Pajak orang pribadi; dan
• Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Besarnya tarif PPh final sesuai PP 23/2018 adalah 0,5% (setengah persen). Adapun jangka waktu tertentu untuk pengenaan PPh final tersebut paling lama :

• 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
• 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
• 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Juli 2018 ( sebelum saat berlakunya PP 23/2018), Jangka waktu jangka waktu (3, 4, dan 7 tahun) tersebut di atas dihitung sejak tahun 2018. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak 1 Juli 2018 (sejak berlakunya PP 23/2018), maka jangka waktu tertentu tersebut dihitung sejak tahun Wajib Pajak terdaftar.

Jangka waktu penerapan PPh Final sesuai PP 23/2018

Perlu dipahami bahwa penerapan PPh final sesuai PP 23/2018 ini tidak bersifat wajib. Wajib pajak diperkenankan memilih untuk dikenai PPh (tidak final) berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a) atau pasal 31E Undang-Undang PPh dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pemberitahuan untuk memilih dikenai PPh tidak final harus disampaikan secara tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak pusat terdaftar dan dilakukan paling lambat pada akhir Tahun Pajak. Wajib Pajak akan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya. Dalam praktek saat ini pemberitahuan untuk memilih dikenai PPh tidak final ini sudah harus disampaikan saat wajib pajak melakukan pendaftaran NPWP.

Peredaran bruto sampai dengan 500.000.000 tidak dikenai pajak penghasilan.

Sesuai dengan UU HPP, ketentuan pasal 7 Undang-Undang PPh diubah menjadi sebagai berikut :

Merujuk pada ketentuan pasal 7 ayat (2a) tersebut di atas, bagi Wajib Pajak orang pribadi (yang melakukan kegiatan usaha) dan memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 500.000.000  tidak dikenai PPh final 0,5%. Peredaran bruto di atas Rp 500.000.000 s/d Rp 4.800.000.000 dikenai PPh final dengan tarif 0,5%. Hal ini tentu saja tidak berlaku dalam hal penghasilan wajib pajak orang pribadi tersebut dikecualikan dari pengenaan PPh final sesuai PP 23/2018.

Contoh penghitungan PPh final 0,5% (tahun 2022) bagi WP orang pribadi :

Ketentuan pasal 7 ayat (2a) UU PPh tersebut di atas, tidak berlaku bagi WP Badan. Dengan demikian, apabila WP orang pribadi melakukan kegiatan usahanya menggunakan badan usaha, baik berbentuk PT Perorangan, CV, Firma maupun Perseroan Terbatas (PT) dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp .800.000.000 serta tidak memilih untuk dikenakan PPh berdasarkan tarif umum, pengenaan PPh final 0,5% dihitung dari seluruh peredaran bruto.

Contoh perhitungan PPh final 0,5% (tahun 2022) bagi WP Badan :

Pengertian PPh Final/Pajak UKM

Pada dasarnya PPh Final merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Ada berbagai macam objek PPh Pasal 4 ayat 2, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha. Pada halaman ini, kita akan mendalami PPh Final khusus untuk pajak UKM.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, berkaitan dengan pajak UKM, PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Tarif PPh Final UKM

Tarif PPh Final UKM yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1% yang dikenakan atas:

• Peredaran bruto (omzet) usaha sebesar Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak terakhir.
• Jika peredaran bruto kumulatif pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif PPh Final 1 persen sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan.
• Jika peredaran bruto wajib pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dasar Pengenaan Tarif PPh final UKM

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh Final adalah jumlah peredaran bruto (omzet) setiap bulan yang dikalikan tarif PPh final 1 persen.

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Kompensasi PPh Final/Pajak UKM

Wajib pajak yang dikenakan PPh Final / pajak UKM dapat melakukan kompensansi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai tarif PPh Final dengan ketentuan berikut:

• Kompensasi kerugian dilakukan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun pajak.
• Kerugian suatu tahun pajak dikenakannya PPh Final tidak dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya.

Wajib Pajak UKM yang Dikenakan PPh Final

Berikut ini kriteria wajib pajak UKM yang dikenakan dan tidak dikenakan tarif PPh Final/pajak UKM. Wajib pajak yang dikenakan tarif PPh Final / pajak UKM adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang tidak termasuk bentuk usaha tetap
2. Menerima penghasilan dari usaha, tetapi tidak termasuk penghasilan dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Tidak termasuk wajib pajak yang dikenakan PPh Final/pajak UKM adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya, yaitu:
   • menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
   • menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
2. Wajib Pajak badan yang:
   • belum beroperasi secara komersial; atau
   • Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar.

Sama halnya dengan pengenaan PPh atas penghasilan yang merupakan objek pajak, pun terbagi menjadi dua. Yaitu dikenakan PPh secara umum dengan menggunakan tarif umum pasal 17 (pengenaannya dilakukan di SPT Tahunan), dan dikenakan PPh Final.

Pengenaan Pajak UKM artinya penghasilan yang diterima atau diperoleh UKM akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu, dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut.

Maka dari itu, penghasilan yang dikenakan PPh Final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

Warga negara yang baik tentu harus menghargai keputusan yang telah dibuat pemerintah dan mengikuti aturan. Wajib pajak perlu berpikir lebih bijak. Orang bijak, taat pajak! Mari sukseskan pembangunan negara melalui ketaatan dan kepatuhan pembayaran pajak. Pajak yang Anda bayarkan digunakan untuk kepentingan bersama dan manfaatnya dapat dirasakan bersama. Berikut ini alasan wajib pajak harus membayar PPh Final:

1. Patuh Terhadap Peraturan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh Final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh Final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan.Pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini. Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang PPh.

2. Berkontribusi dalam Pembangunan Indonesia

Mari jadikan Indonesia lebih baik lagi melalui pengumpulan pajak. Pajak 1% dari penjualan Anda sangat berarti bagi kemajuan bangsa. Perlu diketahui, salah satu fungsi pajak adalah untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan dibangun membangun dana dari pajak. Selain itu, dana dari pemungutan pajak juga digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan serta memberikan subsidi di bidang pertanian. Jika Anda juga belum tahu, pajak merupakan salah satu anggaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan begitu berpengaruh bagi kemajuan pendidikan anak bangsa karena hasil penarikan pajak juga digunakan untuk membiayai Biaya Operasional Sekolah.

3. Terhindar dari Risiko Bisnis

Direktorat Jenderal Pajak akan memeriksa laporan pajak usaha atau bisnis Anda. Jika Anda lalai dalam melakukan setor dan lapor pajak, DJP bakal menutup bisnis yang telah Anda bangun selama ini. Hindari risiko bisnis terjadinya permasalahan tersebut dari sekarang. Penuhi kepatuhan pajak Anda dengan menggunakan aplikasi OnlinePajak yang sangat mudah.

Cara menghitung PPh Final UKM sangat mudah. Anda cukup mengalikan penghasilan Anda selama sebulan (diambil dari transaksi penjualan yang telah dilakukan) dengan satu persen. Setelah didapat hasilnya, itu lah pajak yang harus Anda bayarkan dan Anda perlu mengulangi langkah tersebut setiap bulan. Namun, Anda hanya perlu melakukan setor PPh Final di akhir tahun dari 12 transaksi (dihitung per bulan jika ada transaksi).

Info selengkapnya terkait PPh Final silakan klik https://www.online-pajak.com/id/pph-final dan nikmati kemudahan dalam hitung, setor, dan lapor pajak dengan cuma-cuma.

Lebih jauh, penggunaan e-Billing Pajak yang diwajibkan oleh pemerintah sejak tahun lalu juga diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PMK-32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, dan PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Lantas, mengapa harus menggunakan e-Biling pajak selain karena pemerintah mewajibkannya? Berikut ini manfaat yang didapat dengan adanya sistem e-Billing:

1. Memberikan kemudahan cara penyetoran pajak melalui berbagai alternatif media pembayaran atau penyetoran pajak;
2. Memberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status penyetoran pajak;
3. Meminimalisir terjadinya kesalahan manusia atau sistem dalam perekaman data, pembayaran, hingga penyetoran;
4. Memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk membuat draft data setoran.
5. Mengurangi penggunaan kertas dan tinta, sehingga mendukung program “Go Green”
6. Memudahkan integrasi antara Wajib Pajak, Bank Persepsi, dan Pemerintah.
7. Memberikan efisiensi dalam pembuatan ID Billing karena tidak lagi diperlukan tanda tangan.
8. Memberikan kemudahan karena dapat membuat beberapa ID billing sekaligus dengan cara impor template
9. Membuat proses kerja menjadi lebih ringkas karena tidak perlu lagi membawa banyak dokumen ke bank untuk melakukan penyetoran, dan
10. Mengurangi total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran pajak secara cukup signifikan.

Jika Anda hendak melakukan pembayaran pajak dengan sistem e-Billing, secara umum ada tiga proses yang akan Anda lewati yaitu: proses pendaftaran, proses pembuatan billing pajak, dan proses penyetoran. Dapatkan informasi selengkapnya tentang e-Billing di halaman https://www.online-pajak.com/id/ebilling-pajak.

Sistem yang resmi diluncurkan tahun silam ini, disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka memberikan kemudahan cara penyetoran pajak, melalui berbagai alternatif media pembayaran atau penyetoran pajak.

Singkatnya, jika Anda sudah pernah melakukan pembayaran listrik atau tagihan telepon melalui ATM, maka e-Billing Pajak tak akan membuat Anda kesulitan. Sebab, secara garis besar prosedurnya sama dengan transaksi-transaksi pembayaran di atas. Bedanya, Anda perlu mengetahui kode instansi pajak pada ATM dan ID Billing atau Kode Billing pajak Anda.

Kode Billing

Kode billing adalah kode identifikasi yang terdiri dari 15 digit numerik dan diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran, atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Kode ini digunakan untuk mengidentifikasi penerbit kode billing dalam Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua.

Bagaimana cara membuat kode billing? Pertama, silakan buka halaman djponline.pajak.go.id kemudian isilah data-data yang diperlukan. Di antaranya adalah NPWP, nama pengguna, EFIN dan alamat email yang masih aktif.

Selanjutnya, Anda akan mendapatkan notifikasi di email Anda yang berisi username, PIN untuk login ke ke http://sse.pajak.go.id, dan link aktivasi. Anda telah melewati proses pendaftaran. Kini, waktunya membuat billing pajak dan mendapatkan ID Billing. Berikut ini cara mudah mendapatkannya:

1. Buka situs SSE pajak;
2. Login dengan menggunakan NPWP dan PIN yang dikirim ke e-mail Anda;
3. Input data-data setoran pajak sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika sudah yakin, klik ‘Simpan’;
4. Setelah tersimpan, maka akan muncul tombol ‘Terbitkan Kode Billing’. Klik tombol tersebut untuk menerbitkan kode billing pembayaran pajak Anda;
5. Anda dapat menyimpannya dengan mencetak atau dengan difoto.

Setelah Anda memperoleh kode billing pajak, lakukan pembayaran melalui bank persepsi atau kantor pos. Pembayaran pajak juga dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos, ATM, atau internet banking. Surat Setoran Pajak direkam secara elektronik sehingga tidak perlu kertas berlembar-lembar. Klik di sini untuk informasi lebih jauh terkait cara mudah mendapatkan ID Billing.

Saat ini, pembuatan e-Faktur dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa biaya.  Cukup gunakan aplikasi dari OnlinePajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN, PPh 23, dan PPh 21. Aplikasi ini sangat mudah dan hemat karena semua aktivitas dilakukan dalam satu aplikasi terpadu.

Aplikasi OnlinePajak menjadi semakin relevan dengan penerapan e-Faktur. Sebab, e-Faktur dapat dibuat hanya dengan satu klik tanpa perlu melakukan instalasi atau update software apapun. Selain itu, aplikasi OnlinePajak juga dapat membuat SPT PPN secara otomatis dan langsung e-Filing dalam satu aplikasi terpadu. Tidak perlu mengunduh aplikasi apapun, sebab semua yang Anda perlukan tersedia  secara online.

Lalu, apa saja manfaat e-Faktur? Dilihat dari latar belakang, efaktur dirancang sebagai solusi menanggulangi faktur pajak fiktif. Data penyalahgunaan faktur pajak yang diambil dari laporan tahunan DJP 2009-2013 menyebutkan negara merugi Rp 1,5 triliun karena hal tersebut.

Sementara dari segi fungsi, e-Faktur pajak sangat berguna bagi penggunanya dan dapat mengurangi biaya operasional. Berkat e-Faktur, Anda tidak perlu merogoh kocek untuk biaya cetak, biaya kertas, dan biaya penyimpanan dokumen. Lantaran tidak perlu kertas, e-Faktur otomatis juga menjadi pendukung green tax.

Green tax adalah kebijakan untuk mengurangi pemakaian kertas sebagai sarana administrasi dan menjaga alam dari pemanasan global. Sejak 1983, faktur pajak dibuat manual menggunakan kertas, sementara kertas dibuat dari bubur kayu yang berasal dari hutan. Bayangkan, berapa banyak pohon yang harus ditebang untuk membuat ratusan juta lembar kertas faktur pajak per tahun?

Manfaat e-Faktur tidak selesai sampai di situ. Bukan cuma masyarakat dan Bumi saja, pemerintah pun kebagian manfaatnya. Penggunaan e-Faktur dapat mempermudah pelayanan karena mempercepat proses pemeriksaan pajak, pelaporan, serta permintaan nomor seri faktur pajak. Pemerintah juga dapat dengan mudah me-monitoring karena adanya kelengkapan data dari setiap faktur pajak.

Sebelumnya, ada tiga hal yang perlu Anda siapkan. Pertama, adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan e-mail aktif yang dapat Anda gunakan. Selanjutnya, fotokopi NPWP dan KTP Anda untuk nantinya diserahkan kepada petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Setelah memberikan dua fotokopi dokumen yang sudah disebutkan kepada petugas di kantor pajak, Anda akan diarahkan untuk mengisi Formulir Aktivasi EFIN. Informasi di dalamnya merupakan identitas Wajib Pajak termasuk nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon seluler, alamat e-mail, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk mengisi data-data tersebut dengan lengkap.

Jika ingin lebih efektif atau hemat waktu, Anda cukup mengunduh Formulir Aktivasi EFIN di website resmi DJP atau di sini. Simpan formulir tersebut untuk dicetak. Setelah dicetak, silakan isi form dengan data pribadi Anda untuk diserahkan kepada petugas di loket EFIN di KPP. Idealnya, proses ini tidak memakan waktu lebih dari 10 menit.

Ada hal yang perlu Anda lakukan sebelum pulang dari kantor pajak. Tanyakan kembali ke petugas untuk memastikan bahwa EFIN Anda sudah aktif. Di beberapa kota besar, loket EFIN juga tersedia di pusat perbelanjaan. Untuk informasi ini, Anda dapat melihatnya di twitter kantor pajak terdekat.

Kini Anda sudah memiliki EFIN. Artinya, Anda sudah dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak secara online alias eFiling pajak. Mari budayakan tertib bayar dan lapor pajak.

Sebelum melakukan efiling, Anda musti menyiapkan sejumlah hal semisal mengaktivasikan eFin di Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian, siapkan e-SPT atau file CSV yang hendak dilaporkan dengan menggunakan aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online.

Selanjutnya, untuk melakukan efiling pajak badan, wajib pajak harus menggunakan aplikasi dari ASP yang sudah diakui dan disahkan DJP. OnlinePajak adalah ASP efiling pajak dan e-SPT alternatif berbasis online yang telah disahkan DJP dengan Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015.

OnlinePajak memberikan banyak manfaat pajak online yang mempermudah wajib pajak badan dalam hitung, setor, dan lapor pajak serta mengelola administrasi perusahaan dalam satu aplikasi terpadu.

Hal selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah batas waktu pelaporan pajak online badan. Seperti lapor pajak badan secara manual, batas waktu efiling juga mengikuti batas waktu penyampaian SPT pada umumnya. Untuk SPT Masa PPN, batas waktu pelaporannya adalah setiap akhir bulan berikutnya (tanggal 30 atau 31).

Sementara batas waktu pelaporan SPT Masa PPh adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan adalah setiap tanggal 30 April atau 4 bulan setelah perusahaan tutup buku.

Jika semua hal terkait e-Filing telah disiapkan, Anda perlu mengingat satu hal agar membuat Anda tidak lalai. Yaitu, denda keterlambatan lapor SPT online. Jumlah denda yang ditetapkan jika wajib pajak terlambat lapor SPT online badan sama dengan jumlah denda yang ditetapkan untuk wajib pajak yang terlambat lapor pajak secara manual.

Anda harus membayar sanksi administratif senilai Rp 100 ribu untuk setiap keterlambatan SPT Masa PPh dan Rp 500 ribu untuk PPN. Sementara jika lalai atau telat dalam melapor SPT Tahunan Badan, denda yang dikenakan lebih besar 10 kali lipat atau Rp 1 juta.

Saat ini terdapat beberapa ASP yang ditunjuk DJP. Di antaranya adalah OnlinePajak. Jika ASP lainnya berbayar, OnlinePajak adalah satu-satunya yang menyediakan layanan e-Filing untuk seluruh wajib pajak termasuk Badan atau Perusahaan tanpa dipungut biaya. OnlinePajak  melalui solusinya yang mudah digunakan, bertujuan untuk membantu Wajib Pajak Badan menangani kepatuhan pajak dengan mudah.

e-Filing SPT Badan di OnlinePajak memudahkan wajib pajak Badan dalam melaporkan SPT Tahunan Badan dan SPT Masa tanpa perlu datang dan antre di KPP. Cukup sekali klik, gratis sekarang dan selamanya.

Bagaimana cara melakukan e-Filing Badan? Pertama, Anda harus mendapatkan EFIN Badan kemudian silakan install aplikasi di salah satu ASP atau cukup membuat akun di OnlinePajak. Lalu impor data dari software yang Anda pakai untuk membuat laporan SPT Tahunan Badan. Setelah langkah ini, Anda sudah dapat melakukan e-Filing SPT Tahunan Badan. Cukup mudah bukan?

Selain penggunaannya yang tidak sulit, ada banyak manfaat e-Filing. Di antaranya menghemat waktu dan uang, mendapatkan bukti penerimaan efiling dalam bentuk elektronik, serta lebih efektif karena Anda akan memiliki fleksibilitas yang tinggi selama terhubung dengan internet.

Pelaporan SPT Badan secara online menggunakan e-Filing juga dapat dilakukan melalui laman https://djponline.pajak.go.id. Gratis dan mudah.

Jangan sampai terlambat atau bahkan tidak lapor SPT Tahunan Badan sama sekali. Sanksinya, perusahaan akan dikenakan denda sebesar Rp 1 juta. Tentunya perusahaan harus membayar denda tersebut setelah menerima Surat Tagihan Pajak dari DJP.

Download Majalah Inside Tax Edisi Khusus

Majalah InsideTax Edisi Khusus: Tren, Outlook, dan Tantangan Perpajakan 2016

Tahun 2015 banyak diwarnai isu-isu perpajakan, di antaranya mengenai target penerimanan pajak yang dinilai sangat tinggi dan terkesan ambisius, revisi undang-undang perpajakan, insentif pajak (tax holiday), hingga isu-isu pengampunan pajak (reinventing policy dan tax amnesty). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sendiri menyebut tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Lebih menarik lagi, sesuai dengan road map Ditjen Pajak, tahun 2016 akan menjadi Tahun Penegakan Hukum.

Tahun 2015 akan telah berakhir, lantas sudah sejauh mana upaya dan kinerja perpajakan di Indonesia selama ini? Di tahun 2016 pun, target dipatok oleh pemerintah dengan tinggi. Seperti apakah arah kebijakan perpajakan Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak? Strategi apa yang akan ditempuh Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan?

Hal-hal inilah yang secara umum ingin dijawab dalam Insidetax Edisi Khusus. Apa Saja Isi dari InsideTax Edisi Khusus ini?

Menampilkan 26 profil tokoh dan pakar di bidang perpajakan
Redaksi menyajikan banyak artikel profil sebagai upaya untuk mewakili suara-suara dari para pemangku kepentingan di sektor perpajakan, mulai dari suara pemerintah pusat; pemerintah daerah; wajib pajak; akademisi, konsultan dan kuasa hukum; pengamat perpajakan; sektor hukum; hingga dari lembaga swadaya masyarakat di tingkat nasional maupun internasional mengenai tren, outlook, dan tantangan perpajakan.

Memaparkan artikel khusus dari meja redaksi
Artikel dari meja redaksi yang dibuat secara khusus membahas mengenai: (1) proyeksi penerimaan pajak 2016; dan (2) obral insentif pajak di tahun 2015.

Menyajikan infografis perpajakan yang informatif
Penyajian data-data dan indikator perpajakan yang akan membantu pembaca untuk memahami tren, outlook, dan tantangan perpajakan di Indonesia, seperti kinerja penerimaan pajak di Indonesia dalam jangka panjang, kinerja penerimaan pajak daerah, outlook perekonomian, indikator tax administration di berbagai negara, penyelewengan pajak, perkembangan terkini terkait perpajakan dan indikator lainnya.

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang PPh mengatur bahwa “Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri”

Penjelasan :
“Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui :
a) pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagaimana dalam Pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
b) pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan tersebut, baik yang dipotong atau dipungut pihak lain maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Tulisan ini akan merangkum ketentuan terkait dengan pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 (“PPh Pasal 23”) dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku bulan Agustus 2015.

Pemotong PPh Pasal 23

Pada dasarnya pemotong PPh pasal 23 adalah pihak yang wajib melakukan pembayaran atas penghasilan yang merupakan obyek PPh pasal 23, yang terdiri dari:
– badan pemerintah,
– subjek pajak badan dalam negeri,
– penyelenggara kegiatan,
– bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta
– Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak

Adapun pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah :
– Wajib pajak dalam negeri (baik WP Badan maupun WP Orang Pribadi) dan
– Bentuk usaha tetap
yang menerima/memperoleh penghasilan yang merupakan obyek PPh pasal 23

Tarif dan jenis penghasilan yang merupakan obyek PPh Pasal 23

Tarif PPh pasal 23 adalah sebesar 15% dan 2% dari jumlah bruto.

a. Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa :

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh;
3. royalti;
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

b. sedangkan tariff sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa :

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Jenis-jenis jasa lain yang merupakan obyek PPh pasal 23, terakhir diatur melalui PMK-141/PMK.03/2015 (“PMK-141”) yang ditetapkan tgl 24 juli 2015 dan diundangkan pada tgl 27 Juli 2015 dan akan berlaku 30 hari sejak diundangkan (y.i : 25/8/15).

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif tersebut di atas.

Berikut ini ringkasan table tarif dan daftar penghasilan yang menjadi obyek PPh pasal 23 per Agustus 2015

Jumlah Bruto yang menjadi Dasar Pemotongan PPh Pasal 23

Yang dimaksud dengan jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan PPh 23 atas jasa lain sesuai PMK-141 adalah sbb :
a. untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
b. untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
1) pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
2) pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;
3) pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
4) pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

Pembayaran yang tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan:
a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material;
c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis; dan
d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga;

Dalam hal tidak terdapat bukti dimaksud, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23

Atas penghasilan berikut ini dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 :
a) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
b) sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
c) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh ==> “dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
– dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
– bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor”

dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh ==> “Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final”.

d) bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh; ==> “bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif”
e) sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
f) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
– Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan
– BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaga mikro, menengah dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Madani.

g) Imbalan sehubungan dengan Jasa/Kegiatan yang telah dipotong PPh pasal 21
h) Imbalan sehubungan dengan jasa lain sesuai PMK-141 telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Saat terutangnya PPh pasal 23

Pasal 15 ayat (3) PP 94 tahun 2010 mengatur bahwa :

“Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-¬Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
a. dibayarkannya penghasilan;
b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu “

Penjelasan :
“Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).

Yang dimaksud dengan “saat disediakan untuk dibayarkan”:
a. untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
b. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. “

Hak dan Kewajiban Pemotong PPh 23 :
– Memotong PPh pasal 23 yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku,
– Menyetorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong ke Kas Negara (paling lambat tgl 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir),
– Membuat bukti potong PPh Pasal 23,
– Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 (paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir),
– Menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 kepada penerima penghasilan (pihak yang dipotong PPh pasal 23),

Hak dan Kewajiban Penerima penghasilan yang dipotong PPh 23 :
– Meminta bukti potong PPh pasal 23 kepada pemotong pajak,
– Mengkreditkan PPh pasal 23 yang telah dipotong dan melaporkannya dalam SPT Tahunan sesuai dengan tahun pajak dilakukannya pemotongan.

1) Formulir SPT 1770 dapat diunduh disini

2) Formulir  Formulir SPT 1770 S dapat diunduh disini

3) Formulir SPT Formulir SPT 1770 SS dapat diunduh disini

File SPT Tahunan WP Orang Pribadi dalam format PDF

1) Formulir SPT 1770

2) Formulir SPT 1770 S

3) Formulir SPT 1770 SS