Benarkah ini bagian kampanye hitam (black campaign) yang dilakukan sejumlah pihak untuk menjegal pelantun “Belah Duren” itu dalam pemilihan kepala daerah di Pacitan? Jupe,  meyakini hal tersebut sebagai upaya menjegal dirinya.

Meski begitu, ia tak mau ambil pusing dengan foto-foto itu. “Pro dan kontra itu sudah biasa. Aku sih menghadapi dengan ketawa-tawa,” ujar Jupe saat ditemui di Jakarta, Senin (19/4) malam. Jupe menilai wajar apabila pencalonan dirinya ditanggapi beragam, baik itu yang suka maupun yang tidak. Namun, Jupe berupaya menghadapinya dengan sabar. “Black campaign, berita itu bagus juga agar saya lebih mawas diri dan introspeksi,” ujarnya.

Beredarnya foto seksi Jupe di BBM yang diduga disebar dengan sengaja tak lantas mengurungkan niat Jupe untuk maju ke Pilkada Pacitan. “Aku yakin kalau kita jujur, ikhlas, yakin dan mampu, mudah-mudahan enggak ada halangan karena cuma itu yang aku punya,” imbuhnya. (net/jpnn)

Tidak ada keterangan pasti kapan korban melakukan aksi nekadnya itu. Yang pasti korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) CIlacap Sabtu (27/3) lalu selepas Maghrib. Korban menderita pendarahan hebat karena alat kelaminnya putus.

Pihak keluarga dan kerabat yang menunggui korban enggan memberi keterangan terkait kejadian tersebut. Mereka masih berduka dengan kondisi korban. Mereka juga enggan memberikan keterangan karena khawatir akan membuat korban semakin drop dengan kejadian ini.
Namun sejumlah sumber menyebutkan aksi nekad ini karena habis putus cinta dengan pacarnya. Kejadian itu membuat korban akhirnya menjadi nekad. Mengunakan sebilah pisau, korban memotong alat kelaminnya

“Alat kelaminnya putus hingga pisah. Dia habis ditinggal pacarnya. Kami juga tidak mengira dia senekad itu,” terang sumber tersebut.
Berunting aksi nekad korban cepat diketahui keluarganya. Keluarga lantas memberikan pertolongan dan membawanya ke rumah sakit. Ada kabar jika potongan alat kelamin tersebut hilang. Tetapi sampai kemarin tidak ada keterangan resmi terkait persoalan itu.
Kondisi korban sekarang ini cukup memprihatinkan. Selain masih membutuhkan perawatan intensif dan kondisinya stres berat. Korban harus dioperasi agar alat kelamin yang putus tidak mengganggu saluran kencingnya. Luka korban bakal ditutup namun diupayakan agar saluran kencingnya tetap berfungsi dengan baik.

Direktur RSUD Cilacap Sugeng Budi Susanto mengakui kalau pihaknya sedang menangani pasien yang alat kelaminnya putus. Sugeng sendiri enggan untuk membeber tentang kronologis hingga sampai ada pasien yang alat kelaminnya putus. Ia juga menolak menyebutkan identitas pemuda itu dengan alasan kode etik kedokteran.

“Kami kini berupaya menyembuhkan luka yang diderita pemuda tersebut. Semoga upaya ini berjalan lancar. Kondisi korban masih stres berat dan harus banyak istirahat. Proses penyembuhan masih berjalan,” tambahnya.(amu/jpnn)

Seperti diketahui bahwa dua penyidik Polri dalam kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan, yaitu Kompol A dan AKP S kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Keduanya ikut merekayasa terhadap kepemilikan rekening milik Gayus yang dilakukan di dua Hotel di Jakarta. Kompol A selaku penyidik telah ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

Lebih lanjut Bambang mengatakan bahwa institusi Polri harus melakukan perubahan dan menindak tegas anggotanya yang kedapatan melakukan penyimpangan.

“Sudah harus berubah semuanya, sudah harus komitmen. Kalau sekarang masih ada yang bermain, kami lihat kasus yang sekarang ada yang kita tindak, kami tahan. Jadi tidak boleh ada lagi,” tegasnya.

Pernyataan ini diungkapkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, di Jakarta Selasa (9/3). “Secara intelejen sudah terdeteksi bahwa mereka akan membangun basis teroris di Asia Tenggara, namun penindakannya baru bisa dilakukan sekarang,” ujar Irwandi dalam jumpa pers di Hotel Borobudur Jakarta.

Menurut Irwandi, para anggota kelompok teroris itu semula direkrut dan dilatih di sebuah tempat di Pulau Jawa, untuk diberangkatkan ke daerah konflik di Jalur Gaza, Timur Tengah. Namun mereka gagal berangkat karena konflik sudah selesai. Sebagian diantaranya kemudian diambil oleh kelompok teroris tersebut.

“Delapan orang dari Aceh diambil alih oleh organisasi X dan dilatih lanjutan di pulau Jawa. inilah awalnya pergerakan anggota mereka ke Aceh,” jelas Irwandi, sembari menambahkan bahwa kegiatan para teroris itu masih berupa latihan, belum ada aksi peledakan bom.

Irwandi juga menegaskan, kelompok ini tidak ada kaitannya dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maupun militer, meski di sejumlah tempat di daerah kegiatan teroris di Aceh itu ditemukan seragam militer.

Ia mengakui lemahnya penjagaan di kawasan pantai Aceh, dimanfaatkan kelompok teroris itu untuk menyelundupkan senjata.(MLA)

However, said Baharudin, North Sumatra Police continue to make various efforts to escape the possibility of terrorist suspects in Aceh to North Sumatra can be known. North Sumatra Police personnel to add, tighten and improve surveillance in areas bordering with NAD.

In addition, North Sumatra Police are also monitoring the transport pathways that may be used other terrorist suspects such as water. For that, it intensified its raids in the sea as Langsa waters directly adjacent to the North Sumatra. “Likewise, the (monitoring) a walk through the border. All that was done,” he said.

However, Baharudin said, it still expects to maintain the participation of each environment to avoid things that are not desirable. He reminded residents to report for foreign visitors to an area. “Citizen participation is also very necessary,” he said.

Joint team of Special Detachment 88 anti-terror and police in Aceh arrested several people suspected of having links with terrorism in the mountains of Interlace, Jantho district, Aceh Besar regency since the February 20, 2010.

Police also seized evidence in the form of four long-barreled guns, 24 magazines and a smoke grenade but various attributes such as the uniform of military vests and a number of documents.

After following the closed meeting political, legal and security with President Susilo Bambang Yudhoyono in Jakarta on Friday (5 / 3), National Police Chief Gen Bambang Hendarso Danuri Police said it was still pursuing at least 30 people suspected of terrorism teribat the movement in Aceh.

Berdasarkan tanggapan yang diterima dari ribuan pasien, survei yang melibatkan 50 psikolog, pekerja sosial, dokter, perawat dan terapis perkawinan menemukan terdapat empat durasi persetubuhan yaitu terlalu panjang, terlalu pendek, memadai dan diinginkan.

Jangka waktu satu sampai dua menit dianggap “terlalu pendek” dan tiga sampai tujuh menit dianggap “memadai”. Tetapi yang mengejutkan, sebagian besar responden mengaku durasi bercinta yang “diinginkan” berlangsung selama 7-13 menit. Sedangkan lama bercinta yang 10-30 menit dianggap “terlalu panjang”.

Temuan survei memberi peluang terhapusnya fantasi seks yang tidak realistis dan durasi  hubungan seksual yang dapat diterima.

Beyonce terpilih menjadi artis yang paling seksi. Namanya berada di urutan pertama dengan 24 persen responden wanita memilihnya sebagai artis terseksi. Survei ini dilakukan oleh Twentieth Century Home entertainment.

Beyonce terpilih menjadi yang terseksi karena memang memiliki tubuh yang indah yang diinginkan para wanita. Beyonce dinilai memiliki aset untuk mendapatkan predikat wanita terseksi. Menurut hasil survei yang paling bagus dari Beyonce adalah bokong dan juga kakinya yang indah.

Sedangkan Megan Fox dan Angelina Jolie berbagi tempat menduduki posisi teratas pilihan pria sebagai artis terseksi. Mereka dianggap sebagai artis bermata indah.

Sedangkan Jennifer Aniston terpilih sebagai artis tercantik yang dipilih responden wanita. Sedangkan kaum pria memilih Keira Knightley sebagai artis tercantik pilihan mereka.

Tak hanya itu, beberapa pria berhasrat untuk menikah dengan Jennifer Aniston. Mereka menganggap mantan istri Brad Pitt itu sebagai artis yang paling ingin diajak untuk menikah.

Keberadaan regulasi oleh pemerintah terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi kaum perempuan hingga kini masih memberi kesenjangan. Ini karena penetapan regulasi itu tanpa dibarengi transformasi budaya sehingga akses pengetahuan, sosial, ekonomi dan politik bagi perempuan terpenuhi.Keseriusan pemerintah untuk terus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi kaum perempuan melalui ketersediaan regulasi yang pro perempuan, tidak berhenti hanya pada disahkannya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik yang menjamin quota 30 persen untuk perempuan.

Keseriusan ini kembali ditegaskan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pembahasan 2010.

Pengesahan RUU ini diproyeksikan dapat menjawab tuntutan perlindungan terhadap perempuan dalam relasi perkawinan. Dalam praktik nikah siri, perkawinan kontrak (mutah), poligami, dan kasus perceraian, perempuan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan.

Kehadiran RUU tersebut layak diapresiasi karena memuat ketentuan pidana atas praktik nikah siri, perkawinan kontrak (mutah), poligami, dan kasus perceraian. Ketentuan pidana sebagaimana diatur pada pasal 143-153 dalam RUU tersebut diasumsikan bisa mengadvokasi hak-hak perempuan yang termarjinalisasi dalam relasi perkawinan.

Bahkan pada pasal 147, RUU ini secara khusus mengatur tentang masalah perzinahan dan penolakan pertanggungjawaban laki-laki pada kasus-kasus kehamilan di luar nikah dikategorikan sebagai tindak pidana. Manipulasi perwalian nikah juga ditegaskan dalam pasal 150 sebagai tindak pidana.

Setiap pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dikenakan ketentuan pidana dengan ancaman hukuman kurungan yang bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun, dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.

Secara keseluruhan, pasal-pasal di atas menggambarkan semangat perlindungan terhadap perempuan. RUU ini seperti hendak menegaskan bahwa perempuan harus diselamatkan dari keterkondisian menjadi korban dalam sebuah institusi perkawinan.

Problem Budaya

RUU ini menandai progresivitas regulasi terkait isu-isu perlindungan perempuan. Sejak Indonesia meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms Against Women (CEDAW) menjadi UU No. 7 Tahun 1984, negeri ini telah mengalami banyak kemajuan regulasi yang menjamin hak-hak perempuan. Sayangnya, hal ini masih belum diimbangi oleh pemajuan budaya.

Fakta kemajuan regulasi hampir berbanding terbalik dengan fakta pelanggengan konstruksi budaya yang mendiskriminasikan perempuan. Di ruang sosial, perempuan masih harus berjuang sangat serius dalam mengatasi marjinalisasi, termasuk marjinalisasi dalam relasi perkawinan.

Ketika pemerintah sangat serius dalam memproduksi regulasi, pada saat bersamaan pemerintah juga mengabaikan transformasi budaya masyarakat. Betapapun regulasi sangat mengakomodasi kepentingan perempuan, akan tetapi konstruksi budaya tetap melanggengkan posisi marjinal perempuan. Kondisi ini pada gilirannya melahirkan ketimpangan antara kemajuan regulasi dan ketidaksiapan perempuan untuk menempatkan diri sebagai individu-individu yang melek regulasi.

Dalam konteks RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, usaha pemerintah melindungi hak-hak perempuan dalam relasi perkawinan, tidak berjalan seimbang dengan proses transformasi institusi perkawinan sebagai lembaga yang menjunjung tinggi kesetaraan.

Bercermin pada anomali tersebut, ketentuan pidana pada praktik nikah siri, nikah mutah, poligami, dan perceraian, bisa menjadi pisau bermata dua bagi perempuan. Di satu sisi, ketentuan pidana tersebut memang berpotensi mengadvokasi perempuan dari kekerasan yang ada dalam model-model perkawinan tersebut. Di sisi lainnya, tanpa mempertimbangkan posisi marjinal dalam konstruksi budaya patriarki, RUU ini juga berpotensi mengkriminalisasi korban.

Pada pasal 143 RUU tersebut dijelaskan, “Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah, dipidana dengan pidana denda  paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.”

Pasal tersebut memang berpotensi menyelamatkan perempuan dari kekerasan nikah siri, akan tetapi pada saat bersamaan juga berpotensi mengkriminalisasi perempuan yang selalu menjadi korban dalam relasi nikah siri.  Praktik nikah siri bukanlah pilihan personal perempuan yang didasarkan pada kesadaran pribadi. Hampir semua kasus kekerasan terkait dengan posisi perempuan sebagai pelaku nikah siri,  semuanya menempatkan perempuan sebagai korban karena tidak memiliki posisi tawar dalam budaya laki-laki.

Hampir semua kasus kekerasan yang ditangani oleh Savy Amira Women Crisis center (WCC), misalnya, menegaskan hal tersebut. Penulis berpendapat bahwa keputusan perempuan untuk menjadi pelaku nikah siri ataupun pelaku poligami bukanlah keputusan yang terjadi secara natural. Ada faktor ideologis yang membuat perempuan terkondisikan untuk memasuki perkawinan poligami ataupun menjadi pelaku nikah siri.

Meski semangat RUU ini untuk melindungi perempuan, tapi di posisi yang sama RUU ini juga berpotensi mengkriminalisasi perempuan yang melakukan nikah siri atau poligami. Budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi marginal sehingga perempuan selalu berada pada posisi jauh dari akses pengetahuan, sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini mengakibatkan pemiskinan yang sistematis terhadap perempuan.

Dalam posisi seperti ini, perempuan tidak memiliki posisi tawar sehingga tidak bisa menentukan pilihan untuk menolak ataupun menerima keputusan nikah siri/poligami berdasarkan kesadaran personal sebagai perempuan.

Kehadiran regulasi yang tidak mengindahkan konstruksi budaya, cenderung menempatkan perempuan yang sesungguhnya menjadi korban ke posisi pelaku tindak pidana. Dalam konstruksi budaya patriarki, praktik nikah siri dan poligami memposisikan perempuan sebagai korban. Bila regulasi tidak memperhatikan aspek kemandegan budaya tersebut maka status perempuan sebagai korban akan berubah menjadi pelaku tindak pidana dihadapan RUU ini.

Seharusnya keberadaan regulasi ini dibarengi dengan usaha serius oleh pemerintah untuk melakukan transformasi budaya sehingga akses pengetahuan, sosial, ekonomi dan politik bagi perempuan terpenuhi terlebih dahulu. Dengan begitu perempuan akan terhindar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal RUU tersebut.