Feed perssigap88

Banyak Terima Keluhan, Ketua DPRD Desak Kepala BGN Evaluasi Menyeluruh Dapur MBG di Lebak

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Tue, 9 Jun 2026 08:02:28 -0700

Banten, Perssigap88.co.id - Ketua DPRD Lebak Dr. Juwita Wulandari, mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak.

Menurut Juwita, pergantian kepemimpinan di BGN harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai standar, baik dari sisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, maupun pemerataan penerima manfaat.

"Ya berharap lebih ketat saja ke dapur-dapur. Selama ini terlalu longgar sekali. Banyak juga kita terima keluhan, misalnya soal instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum tersedia," ujar Juwita, saat dihubungi wartawan, Senin (08/06/2026).

Pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap tata kelola Program MBG di daerah. DPRD Kabupaten Lebak, kata Juwita, menerima sejumlah laporan masyarakat terkait pelaksanaan program, mulai dari minimnya fasilitas pendukung hingga belum optimalnya cakupan penerima manfaat.

Selain persoalan teknis, Juwita menilai masih ada kelompok sasaran yang belum sepenuhnya menikmati program tersebut, seperti anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Salah satu sorotan utama DPRD adalah belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai di sejumlah dapur MBG. Padahal, menurutnya, aktivitas produksi makanan dalam skala besar yang dilakukan setiap hari berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan jika tidak dikelola sesuai standar.

"IPAL-nya belum ada. Padahal kalau standar kan harus jelas. Bukan IPAL tradisional. Karena ini produksi makanan tiap hari, berulang, dampaknya ke lingkungan juga harus diperhitungkan," katanya.

Ia menegaskan, keberadaan IPAL bukan sekadar pelengkap infrastruktur, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga aspek kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitar lokasi dapur MBG.

Tak hanya soal fasilitas, Ketua DPRD Lebak juga menyoroti kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program, terutama tenaga ahli gizi yang bertanggung jawab menyusun menu makanan bagi para penerima manfaat.

Menurut Juwita, keberhasilan Program MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan, melainkan dari kualitas kandungan gizi yang diterima oleh kelompok sasaran.

"Kalau ini program makan bergizi, berarti yang harus dilihat gizinya. Ahli gizi harus benar-benar paham. Harusnya sudah terencana menu mingguan, kandungan gizinya, termasuk kebutuhan anak sekolah sampai ibu hamil," ujarnya.

Selain itu, DPRD juga menemukan adanya persoalan pada aspek kelembagaan. Berdasarkan aduan yang diterima, sejumlah pengelola SPPG dinilai masih belum memahami tugas dan fungsi masing-masing, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program.

"Kalau yang aduan ke DPRD kan pastinya soal IPAL, ahli gizi, terus SPPG yang tidak tahu tugas fungsinya. Ini kan program unggulan, harusnya semuanya juga unggul," tegas politisi PDIP tersebut.

Di sisi lain, DPRD Kabupaten Lebak turut memberikan perhatian terhadap pemerataan Program MBG, terutama bagi masyarakat di wilayah selatan Lebak yang masuk kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kondisi geografis dan keterbatasan akses dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam mendistribusikan layanan program tersebut.

"Harapannya bisa menjangkau sampai wilayah 3T. Tapi memang tidak mudah, perlu perhatian lebih dari semua aspek," ucapnya.

Juwita berharap kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional mampu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari penguatan pengawasan, peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia, hingga pemerataan akses bagi seluruh masyarakat.

Kata Juwita, program MBG sebagai salah satu program strategis pemerintah pusat harus mampu memberikan manfaat yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan kategori 3T.

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

Penerimaan Taruna Akpol T A 2026 Tidak Ada Kuota Khusus

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Mon, 8 Jun 2026 10:52:40 -0700

Banten, Perssigap88.co.id - Polda Banten menegaskan komitmennya dalam menyelenggarakan proses penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.

Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri dilaksanakan dengan prinsip BETAH.

"Seluruh proses rekrutmen berjalan dengan prinsip BETAH, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apa pun, serta tidak ada ruang bagi praktik percaloan dalam seleksi ini," ujarnya, Senin (08/06/2026).

Selanjutnya, Kombes Pol Maruli mengatakan bahwa keberhasilan peserta sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan kesiapan masing-masing dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi.

"Percayalah pada kemampuan diri sendiri, karena kelulusan ditentukan oleh hasil kerja keras dan kompetensi, bukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ucapnya.

Kombes Pol Maruli menambahkan, penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2026 hanya dilakukan melalui jalur reguler yang diselenggarakan oleh SSDM Polri.

"Tidak ada jalur lain dalam penerimaan Akpol Tahun Anggaran 2026, termasuk kuota khusus, kuota Mabes, maupun kuota lainnya. Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Polda Banten berharap seluruh proses rekrutmen Anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan baik serta mampu menghasilkan calon anggota Polri yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

(Red_Bidhumas)

Whatsap Redaksi : 085231450077

Perhutani Bayah Keluarkan Surat Pemberhentian Sementara Pembangunan PLTMH Diapresiasi PERPAM Banten

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Mon, 8 Jun 2026 05:00:06 -0700

Banten, Perssigap88.co.id - Dewan Pimpinan Wilayah Perisai Pembela Aspirasi Masyarakat (DPW PERPAM) Provinsi Banten mengapresiasikan Perum Perhutani BKPH Bayah, KPH Banten.

Apresiasi itu diberikan menyusul langkah tegas Perum Perhutani BKPH Bayah yang mengeluarkan surat resmi penghentian sementara aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH) yang digarap oleh PT Gilang Hydro Lestari (GHL) dan PT NKE di Desa Girimukti dan Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak.

Ketua DPW PERPAM Provinsi Banten, Erland Felany Fazry, S.H., menyatakan bahwa tindakan penertiban yang dilakukan oleh jajaran Perhutani BKPH Bayah dibawah kepemimpinan Asper/KBKPH Bayah, Luckyta Sakagiri, S.Hut, merupakan sinyal positif dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan di wilayah Banten.

"Kami dari DPW PERPAM Banten sangat mengapresiasi dan mendukung penuh langkah tegas Perhutani BKPH Bayah. Menindaklanjuti temuan lapangan terkait aktivitas land clearing dan konstruksi yang belum mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian LHK adalah tindakan penyelamatan aset negara yang sangat tepat,” ujar Erland kepada media, Senin (08/06/2026).

Menurut Erland, yang juga seorang praktisi hukum, meskipun investasi di daerah patut didukung, setiap korporasi wajib tunduk pada regulasi yang berlaku. Pendaftaran melalui sistem OSS (Online Single Submission) tidak serta merta melegitimasi perusahaan untuk langsung membabat hutan sebelum izin fisik definitif dari kementerian terkait diterbitkan.

"Secara hukum, apa yang dilakukan oleh PT GHL dan mitranya di Petak 10, 11, dan 12 RPH Ciherang Selatan adalah bentuk pelanggaran fatal. Mendaftar di OSS itu baru proses administratif awal, bukan berarti bisa langsung menurunkan alat berat dan merusak bentang alam hutan. Jangan sampai investasi mengorbankan supremasi hukum," tegasnya.

Lebih lanjut, DPW PERPAM Banten juga memuji langkah taktis Perhutani yang melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Mulya, awak media, serta menembuskan surat pelarangan tersebut kepada Kapolres Lebak, jajaran Polsek, Danramil, hingga Camat Cilograng.

"Tembusan ke aparat penegak hukum ini adalah sinyal kuat. Jika pasca surat penghentian tertanggal 6 Juni 2026 ini pihak perusahaan masih membandel dan nekat beroperasi secara sembunyi-sembunyi, maka unsur kesengajaan tindak pidana kehutanan sudah terpenuhi. Kami meminta Polres Lebak dan Polsek Cilograng tidak ragu mengambil tindakan hukum tegas atau menyita alat berat di lokasi jika mereka membangkang," tambah Erland.

DPW PERPAM Banten menegaskan akan menerjunkan tim untuk ikut mengawal dan memonitoring kondisi fisik di lapangan guna memastikan PT GHL dan PT NKE benar-benar mematuhi status status quo (berhenti total) sampai seluruh dokumen perizinan PPKH mereka terbit secara resmi dan legal dari Pemerintah Pusat.

Untuk diketahui Perum Perhutani BKPH Bayah mengeluarkan surat bernomor 027/058.2/Byh.Btn/DRJB-26 tertanggal 6 Juni 2026 tersebut diterbitkan setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh petugas Perhutani bersama sejumlah pihak terkait.

Dari hasil peninjauan diketahui bahwa kegiatan pembangunan yang berlangsung di dalam kawasan hutan telah memasuki tahap pembukaan lahan (land clearing), konstruksi bendungan, pembangunan akses waterway, serta pembangunan powerhouse.

Dalam surat tersebut, Perhutani menegaskan bahwa pada prinsipnya mendukung pembangunan PLTMH sebagai bagian dari pengembangan energi terbarukan. Namun demikian, kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan harus memenuhi seluruh ketentuan perizinan yang berlaku.

Perhutani menyebutkan bahwa hingga saat ini Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan masih dalam proses dan belum diterbitkan. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang berada di dalam kawasan hutan diminta untuk dihentikan sementara sampai izin resmi diterbitkan.

"Kegiatan apapun di dalam kawasan hutan tidak diperkenankan dilakukan sebelum Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia,” demikian salah satu poin dalam surat tersebut.

Surat tersebut juga meminta pihak perusahaan segera menyelesaikan seluruh proses perizinan sesuai ketentuan yang diatur dalam regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penggunaan kawasan hutan.

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

‎Badak Banten: BPK Perlu Audit SPPG Pastikan Tidak Ada Penyimpangan Pelaksanaan Program MBG

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Sat, 6 Jun 2026 18:48:59 -0700

Banten, Perssigap88.co.id - Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten, Asep Pahrudin mengatakan kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) harus menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program hingga ke tingkat pelaksana di lapangan.

‎

Karenanya Asep mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

‎Ia menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan secara administratif, tetapi perlu diperkuat melalui pemeriksaan dan audit yang independen guna memastikan seluruh anggaran dan mekanisme pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

‎

‎"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit terhadap SPPG untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan program. Audit ini penting sebagai langkah pencegahan sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG," ujar Asep, Sabtu (06/06/2026).

‎

‎Menurutnya, audit tersebut dapat mencakup penggunaan anggaran, proses pengadaan bahan pangan, penunjukan mitra kerja, kualitas menu yang disajikan, hingga kesesuaian jumlah penerima manfaat dengan data yang dilaporkan.

‎

‎Asep juga menyoroti berbagai isu yang berkembang di masyarakat, seperti dugaan jual beli titik dan dugaan setoran kepada oknum tertentu. Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan fakta.

‎

‎"Jangan sampai isu-isu yang berkembang hanya menjadi rumor. Jika memang ada indikasi pelanggaran, harus dibuktikan melalui audit dan proses hukum yang transparan. Sebaliknya, jika tidak terbukti, maka hal itu juga harus disampaikan secara terbuka kepada publik," katanya.

‎

‎Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus menjaga integritas dan menghindari segala bentuk praktik yang dapat merugikan negara maupun masyarakat penerima manfaat.

‎

‎"Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, pengawasan harus diperkuat, audit harus dilakukan secara berkala, dan setiap penyimpangan yang ditemukan harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tandas Asep.

(Red)

‎

Whatsap Redaksi : 085231450077

Dukung HUT ke-14 Kabar Madura, Polres Pamekasan Siap Amankan Jalan Sehat Berhadiah Umrah

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Fri, 5 Jun 2026 18:06:15 -0700

PAMEKASAN - Perssigap88.co.id. Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung dan menyukseskan gelaran Jalan Sehat dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Kabar Madura.

Dukungan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) panitia yang berlangsung di Joglo Mapolres Pamekasan, Jumat (5/6/2026).

Pihak kepolisian memastikan akan menerjunkan personel untuk mengamankan jalannya acara demi menjaga kondusivitas dan kenyamanan para peserta.

Mengingat tingginya antusiasme masyarakat terhadap acara ini, skema pengamanan dan penataan arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam rakor tersebut.

Acara Jalan Sehat yang menyediakan hadiah utama berupa paket umrah ini dijadwalkan berlangsung pada Ahad (7/6/2026) pukul 06.00 WIB di halaman Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP) Pamekasan.

"Polres Pamekasan siap memberikan dukungan penuh, baik dari segi pengamanan maupun penyediaan fasilitas yang diperlukan, demi kelancaran dan kesuksesan Jalan Sehat HUT ke-14 Kabar Madura," ujar M. Hidayat, Kasubag Dal Ops Bag Ops Polres Pamekasan.

Dengan persiapan yang matang dan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, agenda tahunan media terbesar di Madura ini diharapkan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan meriah.

Masyarakat Pamekasan dan sekitarnya pun diajak untuk ikut serta memeriahkan momentum hari jadi Kabar Madura yang ke-14 ini.

Didampingi sekretaris panitia, Syahid Mujtahidy, ketua panitia Khoyrul Umam Syarif memaparkan secara singkat tentang Jalan Sehat HUT ke-14 Kabar Madura. Setelah itu, dilangsungkan dialog yang dipimpin langsung oleh M. Hidayat. (*)

Keterangan Foto:

SINERGI MEDIA-POLRI: Suasana kekeluargaan saat Rakor panitia HUT ke-14 Kabar Madura dengan Polres Pamekasan.

Nul

Whatsap Redaksi : 085231450077

Ketua DPW LSM Harimau Provinsi Banten Menyorot Pelaksanaan Pekerjaan Program KDMP

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Fri, 5 Jun 2026 18:01:50 -0700

Banten, Perssigap88.co.id - Pelaksanaan pekerjaan program KDKMP di Desa Kadu Jangkung, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, disorot Ketua LSM HARIMAU DPW Banten, Suharmi, Jum'at (05/06/2026).

Sorotan itu muncul setelah adanya pengakuan dari Yadi selaku pelaksana pekerjaan yang menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari perusahaan PT. Infra Karya Pratama (IKP).

Menurut Yadi, hingga saat ini dirinya belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, meskipun telah mengeluarkan biaya operasional dan modal kerja dalam jumlah yang cukup besar untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan.

"Kami menerima penjelasan dan keterangan secara langsung dari saudara Yadi terkait persoalan ini. Oleh karena itu, kami merasa perlu mendalami serta mengawal permasalahan tersebut agar seluruh fakta dapat terungkap secara objektif dan transparan," ujar Suharmi kepada awak media.

Menurut Suharmi, berdasarkan informasi dan dokumen yang diterimanya, terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait, khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan pekerjaan, proses administrasi, hingga pembayaran yang menjadi hak pelaksana di lapangan.

"Kami tidak ingin berspekulasi atau menyimpulkan secara sepihak. Namun jika benar ada pekerjaan yang sudah dilaksanakan tetapi belum dibayarkan, tentu hal ini harus menjadi perhatian serius. Semua pihak harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya," tegasnya.

Suharmi menambahkan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong adanya keterbukaan informasi dari seluruh pihak yang terlibat agar tidak menimbulkan keresahan maupun kerugian bagi masyarakat serta pihak pelaksana pekerjaan.

"Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik dan profesional. Jika memang terdapat kendala administrasi atau teknis, harus dijelaskan secara terbuka. Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program-program pembangunan," ujarnya.

Hal serupa Yadi meminta adanya kejelasan terkait hak-haknya sebagai pelaksana pekerjaan. Ia mengaku telah menjalankan pekerjaan sesuai perintah kerja yang diterimanya dan berharap persoalan pembayaran dapat segera diselesaikan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT IKP belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan yang disampaikan tersebut. Diharapkan adanya klarifikasi dari pihak-pihak yang berkepentingan sangat berarti guna sebuah pemberitaan yang sesuai prinsip jurnalistik.

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

Rumah Seorang Janda Tidak Layak Huni, BPD Sindanghayu Minta Perhatian Pemerintah

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Thu, 4 Jun 2026 19:49:59 -0700

Banten, Perssigap88.co.id - Kondisi rumah milik seorang warga di Kampung Karang Anyar RT 18, Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten memprihatinkan dan dinilai tidak layak huni. Rumah tersebut di tempati oleh Hapiah (55) dan 4 orang anaknya yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Kamis, 4 Juni 2026, rumah Hapiah mengalami kerusakan cukup parah. Atap rumah sudah banyak yang bocor, sebagian genteng pada berjatuhan, dan dinding yang terbuat dari anyaman bambu sudah rapuh. Kondisi ini membuat penghuni merasa tidak aman, terutama saat hujan turun.

Hapiah mengaku sudah lama tinggal di rumah rusak parah tersebut dan belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan. Dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, ia tidak mampu memperbaiki rumahnya sendiri.

"Kalau hujan air masuk ke rumah, kami hanya bisa menahan dengan ember seadanya," ungkapnya.

Sementara itu, Awaludin, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sindanghayu, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, rumah Hapiah memang sudah lama masuk kategori rumah tidak layak huni dan perlu segera mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Kami dari Lembaga BPD berharap pemerintah desa dan dinas terkait bisa segera menindaklanjuti dan mengusulkan bantuan rumah tidak layak huni agar warga bisa tinggal dengan aman dan layak," ujar Awaludin, Kamis (04/06/2026).

Hasim, warga sekitar juga berharap adanya perhatian serius dari pemerintah, mengingat rumah tersebut berisiko membahayakan keselamatan penghuninya, terutama di musim penghujan.

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

Polres Pamekasan Siaga Tinggi

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Thu, 4 Jun 2026 08:53:34 -0700

PAMEKASAN – Perssigap88.co.id. Guna meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme personel di lapangan, Satuan Samapta (Sat Samapta) Polres Pamekasan bersama Polsek jajaran menggelar Latihan Peningkatan Kemampuan (Latkatpuan) Pengendalian Massa (Dalmas). Kegiatan ini berlangsung di Markas Komando (Mako) Polres Pamekasan pada Rabu pagi (3/6/2026).

Latihan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini diikuti secara intensif oleh seluruh personel Sat Samapta Polres Pamekasan serta perwakilan anggota dari Polsek jajaran.

Kapolres Pamekasan melalui Kasat Samapta, AKP Jupriadi, S.Pd., menyampaikan bahwa latihan ini merupakan penguatan kapasitas personel dalam menghadapi dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Tujuan utama dari Latkatpuan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis dan taktis personel dalam pengendalian massa. Kami memastikan bahwa seluruh anggota siap sedia dan mampu merespons dengan cepat serta tepat apabila terjadi peningkatan eskalasi massa di lapangan," ujar AKP Jupriadi.

Dalam simulasi yang diperagakan, para personel menunjukkan ketangkasan dalam formasi Dalmas Awal maupun Dalmas Lanjut. Materi latihan meliputi gerakan dasar tameng, negosiasi, hingga formasi taktis penanganan massa anarkis.

Berdasarkan hasil evaluasi pasca-latihan, personel yang terlibat dinilai telah menunjukkan kemahiran dan kekompakan yang tinggi dalam setiap pergerakan taktis. Manajemen lapangan dan koordinasi antarunit berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Dengan suksesnya latihan ini, Polres Pamekasan berkomitmen untuk terus menjaga kondusifitas wilayah dan memberikan rasa aman yang maksimal bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan.

Nul

Whatsap Redaksi : 085231450077

PERPAM Banten Desak APH Bertindak Tegas Terkait Ilegal Logging, Pasca Sidak Anggota DPRD Lebak

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Thu, 4 Jun 2026 08:51:28 -0700

Banten, Perssigap88.co.id - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perisai Pembela Aspirasi Masyarakat (PERPAM) Provinsi Banten angkat bicara mengenai mencuatnya isu dugaan penggunaan material batu ilegal dan pengoperasian mesin crusher mini tanpa izin oleh PT NKE, selaku kontraktor proyek PLTMH Cikamunding di Blok Talun, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak.

Isu ini mencuat setelah adanya inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi Gerindra, Samboja Uton Witono alias Ama Samboja, pada Selasa (03/05/2026) lalu. Dalam sidak, legislator yang biasa disapa Ama Samboja tersebut menemukan adanya dugaan pemanfaatan material batu belah yang diambil langsung dari sungai setempat.

Ketua DPW PERPAM Provinsi Banten, Erland Felany Fazry, S.H., menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial masyarakat harus berjalan objektif. Pihaknya menyayangkan argumen dari Asisten Daerah (Asda) I Kabupaten Lebak, Alkadri, yang dinilai terlalu prematur terkesan membela korporasi dengan menggunakan dalih regulasi cut and fill (Pasal 105 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba).

"Pemerintah daerah seharusnya berdiri sebagai pengawas netral, bukan justru menjadi benteng pembela korporasi sebelum ada investigasi menyeluruh di lapangan. Aturan Pasal 105 UU Minerba itu hanya berlaku jika material diambil dari dalam area lahan yang dikelola sendiri. Jika faktanya batuan tersebut dikeruk dari sungai umum atau dari luar koordinat Penetapan Lokasi (Penlok), maka argumen Asda I otomatis gugur demi hukum, dan itu masuk kategori Pertambangan Tanpa Izin!" tegas Erland Felany Fazry, S.H., dalam keterangan persnya, Rabu (03/06/2026).

Selain masalah sumber material, PERPAM juga menaruh perhatian serius terkait status lahan di Blok Talun yang diklaim sebagai aset milik Perum Perhutani BKPH Bayah. Menurut Erland, jika aktivitas pengerukan material tersebut terbukti berada di dalam kawasan hutan tanpa dokumen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian LHK, maka ini bukan sekadar urusan perdata Business to Business (B to B) seperti yang disampaikan Asda I.

"Kawasan hutan Perhutani itu kekayaan negara. Mengambil material di sana tanpa izin menteri adalah ranah hukum pidana kehutanan (UU Nomor 18 Tahun 2013), bukan perdata biasa. Kami mendukung penuh komitmen Asper BKPH Bayah, Lucyta Sakagiri, untuk segera turun melakukan cek batas wilayah. Jika terbukti melanggar, aparat penegak hukum harus segera bertindak," lanjutnya.

Erland juga menyoroti pengakuan penanggung jawab lapangan PT NKE berinisial A, yang menyatakan telah menyetor uang kompensasi sebesar Rp3.000,- per kubikasi batu kepada pihak Desa Girimukti sebagai "Tusi".

Selanjutnya PERPAM mendesak Pemerintah Desa Girimukti untuk segera mengklarifikasi dasar hukum pungutan tersebut.

"Pemerintah desa tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin tambang batuan atau memungut biaya material alam. Kami pertanyakan, apakah ada peraturan desa (Perdes) yang sah? Jika tidak ada, aliran dana Rp3.000 per kubik itu rentan dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli) atau gratifikasi. Kami meminta pihak Kejaksaan untuk ikut mengawasi hal ini," cetus Erland.

Menutup pernyataannya, DPW PERPAM Banten mendesak Komisi IV DPRD Kabupaten Lebak untuk tidak berhenti pada agenda sidak semata. PERPAM meminta legislatif segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil PT NKE, Asda I, Asda II, Dinas Lingkungan Hidup, Pemdes Girimukti, serta Perum Perhutani agar persoalan ini menjadi terang benderang di hadapan publik.

"Kami mendukung penuh pembangunan energi terbarukan seperti PLTMH di Lebak. Namun, niat baik pembangunan tidak boleh dinodai dengan cara-cara yang menabrak supremasi hukum, merusak lingkungan, dan merugikan aset negara. PERPAM akan mengawal kasus ini sampai tuntas," tandasnya.

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

KMPLH Minta Pemkab Lebak Periksa Sumur Bor Ilegal di SPPG Dapur MBG

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Tue, 2 Jun 2026 16:02:07 -0700

Banten, Perssigap88.co.id - Pasca audiensi di aula Kantor Kecamatan Malingping, Koalisi Masyarakat Pemantau Lingkungan Hidup (KMPLH) menyoroti dugaan adanya aktifitas pengambilan air bawah tanah tanpa izin yang dilakukan di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.

Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) merupakan izin resmi bagi individu atau badan usaha yang mengambil air tanah untuk keperluan selain rumah tangga, seperti industri, hotel, rumah sakit, dan kegiatan komersial lainnya.

Menurut Deden Haditiya koordinator Koalisi Masyarakat Pemantau Lingkungan Hidup, kapasitas penggunaan air bawah tanah yang digunakan untuk keperluan operasional SPPG dengan jumlah penerima manfaat diatas 1000, di estimasikan kapasitas penggunaan airnya diduga sudah mencapai 100 meter kubik perbulan dan sudah harus memiliki Izin SIPA serta melakukan pembayaran pajak air bawah tanah.

Dikatakan Deden, Surat Izin Pengusahaan Air bawah tanah (SIPA) diatur dalam peraturan menteri ESDM nomor 14 tahun 2024, sebagai turuan dari Undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air.

"Kami mendorong pemerintah daerah dan Dinas ESDM Provinsi Banten serta aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi dan penindakan terhadap pelanggaran sumur bor yang tidak memiliki izin SIPA air bawah tanah ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 pasal 49 ayat (2), setiap penggunaan dan pengusahaan air tanah wajib memiliki izin," papar Deden Haditiya, Selasa (02/06/2026)

Deden juga menegaskan berdasarkan pasal 49 ayat (2),

bagi pelaku yang melakukan pelanggaran menggunakan air bawah tanah tanpa ijin resmi ada konsekwensi hukum, yakni dikenakan sanksi pidana penjara hingga 3 tahun dan denda maksimal hingga Rp500 juta, serta tambahan denda ganti rugi kerusakan lingkungan.

"Sementara ini, kita mendorong pemerintah daerah Kabupaten Lebak untuk mengimbau seluruh SPPG di wilayah Kabupaten Lebak khususnya, agar kedepan pajak air tanah ini dapat menjadi pendapatan asli daerah (PAD) demi kemajuan pembangunan daerah kabupaten Lebak khususnya," pungkas Deden.

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

Mahasiswa UMN Gelar Pameran Edukasi Mitigasi Bencana di SMAN 1 Bayah

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Tue, 2 Jun 2026 06:15:55 -0700

Banten, Perssigap88.co.id - Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara (UMN), yang tengah melaksanakan kegiatan humanity project (kegiatan kemanusiaan), akan menggelar pameran edukasi mitigasi bencana melalui event Sawala Lembur, di SMAN 1 Bayah, Kabupaten Lebak Banten, pada Rabu, 10 Juni 2026 mendatang.

Sebanyak 11 orang mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dari jurusan ilmu komunikasi tengah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, selama tiga bulan dari 4 April – 13 Juni 2026.

Selain menghadirkan pameran edukatif, kegiatan ini juga akan diisi dengan talkshow kebencanaan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan siswa terhadap berbagai potensi bencana yang mengancam kawasan pesisir selatan Banten.

Penyelenggara kegiatan pameran, Gina Fajriatien Nisa, mengatakan bahwa Event Sawala Lembur dengan mengusung tema "Kenali Alam dan Siagakan Diri" dirancang sebagai ruang belajar interaktif yang dapat memperkuat literasi kebencanaan di kalangan generasi muda.

"Dalam pameran edukasi ini juga akan dilaksanakan talkshow yang bertujuan meningkatkan pengetahuan serta kesiapsiagaan, khususnya para siswa dalam menghadapi bencana di wilayah pesisir Banten Selatan," kata Gina dalam keterangannya kepada media, Selasa (02/06/2026).

Ada tiga materi yang akan digelar selama pameran tersebut yakni, Peluncuran Buku Katalog (Rambu Evakuasi Berbasis Kearifan Lokal, Boardgame (belajar siaga bencana melalui game) dan Talk Show (cerita dan belajar ilmu bencana).

Pada acara Talk Show sebanyak 70 orang siswa SMAN 1 Bayah, akan menjadi peserta diskusi dengan narasumber Gina Fajriatien Nisa, Adestia, Cera, Jesyln, Hugo, dan Rocky.

Selain itu, diskusi ini juga akan menghadirkan Direktur GMLS Anies Faisal Reza atau yang lebih dikenal dengan sapaan Abah Lala), Kepala BPBD Kabupaten Lebak H. Sukanta, Kepala SMAN 1 Bayah Asep Darma Mulya, dan sejumlah pegiat sosial lainnya.

Menurut Gina, kegiatan pameran edukasi mendapat dukungan penuh dari pihak SMA Negeri 1 Bayah serta sejumlah pegiat mitigasi bencana di Bayah, termasuk Abah Lala, pendiri Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS).

Dijelaskan, GMLS adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami di wilayah pesisir Banten Kidul.

Sementara, dukungan dari SMAN 1 Bayah, disampaikan dalam audiensi antara tim penyelenggara dari UMN dengan Kepala SMA Negeri 1 Bayah, Asep Darma Mulya, Pembina Pramuka Nahrudin, dan Pembina Palang Merah Remaja (PMR) Nanan.

Kepala SMA Negeri 1 Bayah, Asep Darma Mulya, menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi kebencanaan menjadi kebutuhan penting bagi pelajar yang tinggal di wilayah rawan bencana.

"Kegiatan ini sangat baik. Belum pernah ada sebelumnya kegiatan pameran yang mengangkat tema mitigasi bencana di sekolah kami. Karena itu, kami tentu mendukung penuh pelaksanaannya," kata Gina.

Gina, menilai pendekatan edukasi melalui pameran dan diskusi menjadi metode yang efektif untuk memperkenalkan konsep mitigasi bencana kepada siswa secara lebih menarik dan mudah dipahami.

Sebagai wilayah yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, kawasan pesisir selatan Kabupaten Lebak memiliki tingkat kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami. Kondisi tersebut menjadikan peningkatan literasi kebencanaan sebagai salah satu langkah strategis dalam membangun budaya kesiapsiagaan sejak usia sekolah.

Dukungan serupa juga diberikan oleh para pembina Pramuka dan PMR SMA Negeri 1 Bayah. Mereka menilai kesiapsiagaan, kepedulian sosial, dan semangat pengabdian yang diusung dalam Sawala Lembur sejalan dengan pembinaan karakter yang selama ini diterapkan kepada para siswa.

Pada acara Talk Show sebanyak 70 orang siswa SMAN 1 Bayah, akan menjadi peserta diskusi. Melalui kegiatan tersebut, peserta akan diajak mengenal berbagai informasi mengenai mitigasi bencana melalui media edukasi yang interaktif. Siswa juga akan mendapatkan pemahaman mengenai langkah-langkah kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan Sawala Lembur, juga didukung oleh Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan Reformasi Indonesia (DPD KWRI) Provinsi Banten, dan radio Fanorama FM, dalam memperluas penyebaran informasi mengenai pentingnya literasi kebencanaan kepada masyarakat.

Melalui event pameran Sawala Lembur, diharapkan melahirkan generasi muda yang lebih sadar terhadap risiko bencana, tanggap dalam situasi darurat, serta memiliki peran aktif dalam membangun budaya kesiapsiagaan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

DPW Badak Banten Bentuk Tim Monitoring Hasil Audit BPK RI atas Program Bang Andra

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Sun, 31 May 2026 20:17:36 -0700

Banten, Perssigap88.co.id - Menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait pelaksanaan Program Bang Andra, DPW Badak Banten Provinsi Banten membentuk tim monitoring untuk melakukan pengumpulan data, pemantauan, dan pengecekan langsung di lapangan.

‎

Pembentukan tim tersebut dilakukan sebagai respons atas temuan BPK RI terhadap 13 paket pekerjaan dalam Program Bang Andra yang berkaitan dengan mutu pekerjaan konstruksi, termasuk kualitas dan kekuatan beton pada sejumlah proyek infrastruktur jalan desa.

‎

Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten, Asep Pahrudin, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

‎

Menurutnya, tim monitoring akan turun langsung ke lokasi pelaksanaan program guna melakukan pengecekan, pengumpulan data, serta meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan Program Bang Andra.

‎

"Sebagai organisasi kemasyarakatan yang lahir di Banten, kami memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawasi dan memastikan setiap program pembangunan berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran," kata Asep, Ahad (31/05/2026).

‎

Ia menegaskan, DPW Badak Banten tidak akan main-main dalam mengawal program yang menjadi bagian dari agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Banten. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

‎

Asep menjelaskan, proses monitoring akan dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil pemantauan nantinya akan dihimpun dalam bentuk laporan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

‎

Menurutnya, kegiatan monitoring tersebut bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

‎

"Hasil audit BPK RI harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kami ingin mengetahui secara utuh bagaimana pelaksanaan program di lapangan sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan program kedepan," ujarnya.

‎

DPW Badak Banten juga berharap seluruh pihak dapat bersikap terbuka dan kooperatif selama proses monitoring berlangsung. Organisasi tersebut menilai pengawasan publik menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

‎

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Karena itu, pengawasan dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pembangunan yang berkelanjutan di Banten," pungkas Asep.

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

Komitmen Berantas Narkoba, Satresnarkoba Polres Pamekasan Amankan Seorang Pria di Palengaan

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Sat, 30 May 2026 19:36:53 -0700

PAMEKASAN – Perssigap88.co.id Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pamekasan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Pamekasan. Seorang pria paruh baya berinisial S (39), warga Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, berhasil diamankan petugas setelah kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu.

Kapolres Pamekasan melalui Kasihumas Polres Pamekasan, IPDA Yoni Evan Pratama, S.H., M.M., membenarkan adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota Opsnal Satresnarkoba pada Kamis malam (28/5/2026) sekira pukul 20.00 WIB.

"Benar, petugas telah mengamankan seorang pria berinisial S yang berstatus sebagai terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Yang bersangkutan diamankan di dalam sebuah warung makan di kawasan Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan," ujar IPDA Yoni Evan Pratama, Sabtu (30/5/2026).

IPDA Yoni menjelaskan, penangkapan ini berawal dari informasi dan penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh tim Opsnal Satresnarkoba. Saat dilakukan penggeledahan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan sejumlah barang bukti yang melekat pada terduga pelaku.

"Dari tangan terduga pelaku, anggota di lapangan berhasil menyita satu poket plastik klip berisikan serbuk kristal warna putih diduga sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,02 gram. Barang bukti tersebut disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dikenakannya," jelas Kasihumas.

Selain narkotika jenis sabu, petugas juga mengamankan barang bukti penunjang lainnya berupa satu buah korek api serta satu unit ponsel merk Oppo warna hitam yang diduga kuat digunakan oleh terduga pelaku untuk melakukan transaksi komunikasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga kuat berperan sebagai pengedar yang menyimpan barang haram tersebut untuk diserahkan kepada pemesan.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Pamekasan.

Atas perbuatannya, terduga pelaku dikenakan Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, terkait tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

"Saat ini pihak penyidik Satresnarkoba Polres Pamekasan tengah melakukan langkah-langkah penyidikan lebih lanjut, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, pelaksanaan tes urine, uji laboratorium forensik di Surabaya terhadap barang bukti, hingga melakukan pengembangan kasus guna memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah Pamekasan," pungkas IPDA Yoni Evan Pratama.

Nul

Whatsap Redaksi : 085231450077

Semangat Idul Adha, Majelis Sholawat Wartawan Dan LSM Lakukan Penyembelihan Hewan Qurban

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Fri, 29 May 2026 23:54:32 -0700

Pamekasan, Perssigap88.co.id- Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul adha 1447 H / 2026 M, Majelis sholawat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama insan pers dan wartawan menggelar kegiatan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan nilai-nilai kebersamaan.

Kegiatan yang berlangsung di Bukit cinta blok C1 kelurahan Lawangan daya kecamatan pademawu Pamekasan tersebut dihadiri oleh pengurus LSM, wartawan dari berbagai media, dengan seekor untuk kemudian dagingnya dibagikan kepada majelis besar, jemaah dan masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Majelis sholawat LSM dan Media kegiatan, Zaini wer wer menyampaikan bahwa perayaan Iduladha tidak hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara organisasi, keikhlasan dan kepedulian dengan sosial dan solidaritas antar sesama.

“Setiap orang yang diberi kelapangan rezeki sudah sepatutnya memanfaatkan momentum Idul adha untuk berkurban. Ini bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi bagaimana kita belajar berbagi dan peduli terhadap sesama,” katanya.

Zaini wer wer menjelaskan, hewan kurban tersebut secara khusus dipersembahkan untuk keluarga besar dan seluruh anggota Majelis Sholawat Wabil khusus dan tetangga sekitar, Menurutnya, kegiatan itu juga menjadi bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT.

“Kurban ini kami niatkan untuk keluarga besar dan jamaah majelis. Harapannya, manfaatnya bisa dirasakan bersama sekaligus mempererat ukhuwah dan kebersamaan di lingkungan majelis,” ujarnya.

"Kegiatan kurban ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus bentuk kepedulian sosial kami kepada masyarakat. Semoga daging kurban yang dibagikan dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi para penerima," imbuhnya.

Ia menegaskan, Majelis Sholawat ini tidak hanya fokus pada kegiatan keagamaan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama pada momentum besar keislaman seperti Idul adha.

“Semoga apa yang kami lakukan ini membawa keberkahan bagi semua dan menjadi penguat kepedulian sosial di tengah masyarakat Serta Sedikit Menghilangkan Stigma Negatif kepada Media dan LSM, Pesan Moral yang ingin saya sampaikan Bahwa tidak Semua media dan LSM itu Buruk, karena ada sisi Baik nya pula yang tidak boleh di hilangkan, tandasnya.

Dengan kegiatan tersebut Masyarakat menyambut baik dan berharap dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap sesama.

Sementara itu, perwakilan wartawan, Margono mengatakan bahwa keterlibatan insan pers dalam kegiatan sosial keagamaan merupakan bagian dari komitmen untuk hadir dan berkontribusi di tengah masyarakat, tidak hanya melalui pemberitaan tetapi juga aksi nyata.

Melalui kegiatan ini, LSM dan wartawan menunjukkan bahwa semangat Idul adha dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kepedulian kemanusiaan, serta mempererat hubungan antara organisasi masyarakat, media, dan warga.

Nul

Whatsap Redaksi : 085231450077

Sebut Ada Temuan BPK, Ormas BB Desak Gubernur Evaluasi Kadis PUPR Banten

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Fri, 29 May 2026 00:18:54 -0700

Banten, Perssigap88.co.id - Ketua Ormas Badak Banten DPW Provinsi Banten, Asep Pahrudin, mendesak Gubernur Banten Andra Soni untuk mengevaluasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten menyusul temuan Badan ‎Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur tahun anggaran 2025.

‎

Desakan itu disampaikan Asep setelah BPK menemukan sejumlah pekerjaan jalan desa dalam Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) tidak sesuai spesifikasi kontrak.

‎

"Program Bang Andra merupakan program unggulan gubernur dan wakil gubernur. Maka pelaksanaannya juga harus benar-benar sesuai visi dan misi kepala daerah. Kalau dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan, tentu harus ada evaluasi terhadap OPD yang bertanggung jawab," kata Asep, Kamis (28/05/2026).

‎

Menurut Asep, temuan BPK tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan internal terhadap proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

‎

"Ini menunjukkan pengawasan internal belum berjalan optimal. Seharusnya sejak awal ada kontrol yang ketat terhadap kualitas pekerjaan di lapangan agar tidak menjadi temuan BPK," tegasnya.

‎

Asep menilai persoalan proyek tidak sesuai spesifikasi bukan hanya berdampak pada administrasi keuangan daerah, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat ‎pembangunan.

‎

‎"Pengembalian anggaran memang penting sebagai bentuk tindak lanjut temuan. Tapi persoalannya bukan hanya soal uang kembali ke kas daerah. Yang paling dirugikan adalah masyarakat, karena kualitas jalan yang dibangun tidak sesuai spesifikasi teknis dan berpotensi cepat rusak," ujarnya.

‎

‎Ia mengatakan, pembangunan jalan desa seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan akses masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.

‎

‎"Jalan desa itu menyangkut aktivitas masyarakat sehari-hari, mulai dari distribusi hasil pertanian sampai akses pendidikan dan kesehatan. Kalau kualitasnya buruk, tentu masyarakat yang akan menerima dampaknya dalam jangka panjang," lanjutnya.

‎

‎Sebelumnya, BPK RI menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun 2025 meski Pemprov Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

‎

‎Dalam laporan yang disampaikan Kepala V BPK RI Boby Adityo Rizaldi pada sidang paripurna DPRD Banten, BPK mencatat pelaksanaan 13 paket pekerjaan jalan desa dan belanja persediaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Selain itu, terdapat 23 pekerjaan jalan dan jaringan irigasi yang belum sesuai spesifikasi teknis.

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

Polres Pamekasan Ringkus Pelaku Penipuan Jasa Umroh

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Fri, 29 May 2026 00:16:44 -0700

Pamekasan, Perssigap88.co.id. Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan melalui jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus penyelenggaraan jasa travel Umrah. Seorang wanita berinisial SKN (33), warga Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, kini resmi ditahan setelah sempat buron.

Kapolres Pamekasan melalui Kasihumas Polres Pamekasan, IPDA Yoni Evan Pratama, S.H., M.M., membenarkan adanya penangkapan tersebut. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari korban, Setiya Cahyaningrum (31), warga Kecamatan Waru, Pamekasan, pada Maret 2026 lalu.

”Benar, Satreskrim Polres Pamekasan telah mengamankan seorang tersangka berinisial SKN terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan biaya umrah. Total kerugian korban mencapai Rp319.000.000,” ujar IPDA Yoni Evan Pratama dalam rilis resminya, Selasa (26/5/2026).

IPDA Yoni menjelaskan bahwa kasus ini bermula saat tersangka SKN menawarkan jasa pemberangkatan ibadah Umrah dengan tarif murah, yakni Rp18,5 juta per orang. Tertarik dengan tawaran tersebut, korban kemudian mendaftarkan dan melunasi biaya keberangkatan untuk 17 orang jemaah.

Jadwal keberangkatan yang dijanjikan oleh tersangka adalah pada tanggal 7 Februari 2026. Namun, sehari sebelum keberangkatan, korban mendapati kejanggalan. Tanggal 6 Februari 2026,

Korban mengonfirmasi keberangkatan, namun tersangka mengaku visa para jemaah belum terbit dan keberangkatan dibatalkan secara sepihak. Korban meminta pengembalian uang (refund) 100% dan memberikan waktu 3×24 jam kepada tersangka. Hingga batas waktu yang ditentukan, tersangka tidak kunjung mengembalikan uang tersebut dan menghilang, sehingga korban melaporkan kejadian ini ke Polres Pamekasan.

Setelah menerima laporan, penyidik Satreskrim Polres Pamekasan melakukan serangkaian penyelidikan dan melayangkan surat panggilan sebanyak dua kali kepada tersangka. Namun, SKN bersikap tidak kooperatif dan mangkir dari panggilan tersebut. Mengetahui tersangka mencoba melarikan diri, tim penyidik langsung melakukan pelacakan intensif di lapangan.

”Tersangka diketahui bersembunyi di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Tim bergerak cepat dan berhasil menangkap tersangka pada Minggu dini hari, 24 Mei 2026, sekitar pukul 00.45 WIB,” jelas IPDA Yoni.

Saat ini, tersangka SKN telah dibawa ke Mapolres Pamekasan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan penahanan. Motif utama tersangka adalah mencari keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum.

Dalam pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya :

– 8 lembar rekening koran bukti transfer uang dari rekening korban ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama tersangka.

– 4 lembar tangkapan layar (screenshot) bukti percakapan via WhatsApp antara korban dan tersangka.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 492 atau Pasal 486 KUHPidana tentang Penipuan atau Penggelapan.

Di akhir keterangannya, Kasihumas Polres Pamekasan, IPDA Yoni Evan Pratama, mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada dan selektif dalam memilih agen perjalanan umrah maupun haji. Jangan mudah tergiur dengan harga murah yang tidak rasional demi menghindari modus penipuan serupa di kemudian hari.

Nul

Whatsap Redaksi : 085231450077

Gandeng PWI, Dinkes Lebak Bahas Peran Media dan Edukasi Kesehatan Masyarakat

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Thu, 21 May 2026 10:32:51 -0700

Banten, Perssigap88.co.id - Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Endang Komarudin, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lebak, Kamis (21/05/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mempererat komunikasi dan memperkuat sinergi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dengan insan pers di Kabupaten Lebak.

Dalam pertemuan itu, dibahas pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi kesehatan yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat. Selain itu, kerja sama antara pemerintah daerah dan wartawan dinilai penting dalam mendukung penyebarluasan program-program kesehatan kepada publik.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Endang Komarudin, mengatakan kolaborasi dengan media memiliki peran strategis, terutama dalam penyampaian informasi terkait pencegahan penyakit, pelayanan kesehatan, hingga edukasi masyarakat.

"Kami ingin membangun komunikasi yang terbuka dengan teman-teman wartawan. Silaturahmi ini diharapkan memperkuat kerja sama dalam menyebarluaskan informasi kesehatan yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar Endang.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lebak, RA Sudrajat, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan media menjadi salah satu kunci dalam menjaga transparansi informasi publik.

Menurutnya, media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan dapat dipercaya, termasuk dalam bidang kesehatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Kegiatan silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak serta pengurus PWI Lebak.

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

Disambut Jaksa Agung, Adhyaksa FC Banten Tak Gentar Lawan Club Besar Liga 1

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Wed, 20 May 2026 23:29:47 -0700

Jakarta, Perssigap88.co.id - Adhyaksa FC Banten diterima langsung oleh Ketua Pembina ST Burhanuddin Jaksa Agung Republik Indonesia di Kantor Kejaksaan Agung RI pada Selasa (19/05/2026), setelah berhasil promosi liga 1 Super League 2026/2027.

Presiden klub Adhyaksa FC Banten Eko Setyawan menyampaikan bahwa timnya diberikan kesempatan audensi dengan Ketua Pembina dan Ketua Umum l, Wakil Ketua Umum Adhyaksa FC Banten setelah berhasil promosi Super League 2026/2027.

"Pada kesempatan ini saya melaporkan kepada Bapak Jaksa Agung terkait kegiatan panjang 1 musim Championship Pegadaian 2025/2026 hingga kami berhasil promosi Super League 2026/2027," ujar Eko Setyawan (20/05/2026).

Eko Setyawan yang saat ini menjabat Exco PSSI menuturkan terkait target di Super League 2026/2027.

"Target musim pertama kami tentu penjajakan dulu, ya ini kompetisi paling top di Indonesia tentu tidak mudah, ada club besar seperti Persib ada Persija yang akan jadi lawan kita," ungkapnya.

"Saya juga berharap kerjasama dari manajemen, suporter dan sponsor pendukung Adhyaksa FC Banten di musim 2026/2027 yang akan Kick Off bulan september 2026 nanti," tambahnya.

Saat ditanya siapa saja yang sudah menjadi sponsor utama, Eko Setyawan mengatakan, Adhyaksa FC Banten terbuka untuk siapa saja yang ingin mendukung dan kerjasama patnership di Super League 2026/2027.

Diketahui bahwa Adhyaksa FC Banten berhasil lolos babak play off Liga 2 Championship Pegadaian setelah mengalahkan Persipura dengan skor 1 - 0 di Stadion Lukas Enembe.

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

Pencuri Emas Jaringan Sindikat Nasional, Dibekuk Polres Pamekasan

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Wed, 20 May 2026 23:27:29 -0700

PAMEKASAN – Perssigap88.co.id. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan berhasil membongkar jaringan spesialis pencurian perhiasan antar-pulau. Dua orang terduga pelaku wanita berhasil diamankan di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah sempat buron pasca-melancarkan aksinya di salah satu toko emas di Kabupaten Pamekasan.

Kasat Reskrim melalui Kanit 1 Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polres Pamekasan, IPDA Reza Farizal Sjafii, S.H., menjelaskan bahwa pengungkapan ini bermula dari adanya Laporan Polisi tertanggal 9 Mei 2026 terkait tindak pidana pencurian di Toko Emas "Jakarta" yang terjadi pada Sabtu, 2 Mei 2026 silam sekitar pukul 15.00 WIB.

"Setelah menerima laporan tersebut, Team Resmob Satreskrim Polres Pamekasan langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan mendalam. Titik terang mulai didapatkan setelah kami menerima dan menganalisis bukti file asli rekaman CCTV dari pihak pelapor pada tanggal 11 Mei 2026," ujar IPDA Reza Farizal Sjafii.

Dari hasil analisa rekaman CCTV dan pelacakan lapangan, tim berhasil mengidentifikasi keberadaan para pelaku yang ternyata telah melarikan diri keluar dari Pulau Madura.

Hanya berselang dua hari setelah mengantongi bukti digital yang kuat, tepatnya pada Selasa, 12 Mei 2026, Team Resmob Satreskrim Polres Pamekasan yang berkoordinasi erat dengan Resmob Satreskrim Polres Dompu, Nusa Tenggara Barat, berhasil melakukan penyergapan dan mengamankan kedua pelaku di daerah Dompu, NTB.

Adapun identitas kedua terduga pelaku yang berhasil diamankan adalah :

- AL (Perempuan, 24 tahun).

- UN (Perempuan, 51 tahun).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua pelaku diduga kuat merupakan bagian dari sindikat kejahatan terorganisir yang kerap beroperasi dengan berpindah-pindah tempat.

"Kedua terduga pelaku ini ternyata tidak hanya melancarkan aksinya di wilayah Pamekasan saja. Mereka merupakan bagian dari jaringan kriminal lintas pulau dan lintas provinsi yang menyasar pusat perbelanjaan dan toko perhiasan," tegas IPDA Reza.

Saat ini, kedua terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan oleh Satreskrim Polres Pamekasan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, pengembangan kasus, serta mengungkap keterlibatan jaringan pelaku lainnya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Nul

Whatsap Redaksi : 085231450077

AMBAS Minta Polisi Tangkap Pemodal Utama Soal Kasus Tambang Pasir Laut di Lebak ‎

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Wed, 20 May 2026 01:49:40 -0700

Banten Perssigap88.co.id - Koordinator organisasi taktis Aliansi Muda Banten Selatan (AMBAS), Haes Rumbaka, buka suara terkait penanganan kasus tambang pasir laut diduga ilegal di wilayah selatan Kabupaten Lebak oleh Polres Lebak.

‎

‎Menurut Haes, cara penanganan kasus penambangan tradisional di sana perlu adanya pertimbangan hukum, mengingat para pelaku merupakan masyarakat biasa.

‎

‎Pihaknya berharap agar pekerja tambang yang notabenenya hanya memenuhi kebutuhan dapur tidak ikut dijadikan sasaran penegakan hukum.

‎

‎"Saya kira penyidik dalam hal ini Kepolisian Resor Lebak bisa mempertimbangkan penegakan hukum khususnya bagi masyarakat kecil yang jadi korban oleh pengusaha besar," ujar Haes, Rabu (20/05/2026).

‎

‎Pandangan yang disampaikan Koordinator AMBAS ini bukan berarti mendukung terhadap kegiatan ilegal yang merusak alam.

‎

‎Namun, pihaknya meminta polisi lebih fokus terhadap pengusaha besar yang memanfaatkan keringat masyarakat di sana untuk melakukan penambangan.

‎

‎"Saya tidak kontra produktif dengan kepolisian dalam penindakan kegiatan tambang ilegal, akan tetapi jangan sampai penindakan hukum itu malah menyasar masyarakat kecil yang dijadikan korban oleh pengusaha besarnya. Dan saya minta polisi menangkap pemodal utama dalam kegiatan penambangan tersebut," tandasnya.

‎

‎Oleh karena itu, pria asal Lebak bagian selatan ini berharap agar proses penyelidikan yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak kepolisian dapat mengedepankan pertimbangan hukum bagi masyarakat kecil.

‎

‎Sebab, kata Haes, pelaku utama dalam aktivitas penambangan pasir laut di sana adalah pengusaha yang menjual dan membeli hasil galian pasir. Sementara masyarakat hanya diberikan upah yang nilainya tidak seberapa.

‎

‎"Pelaku utamanya adalah pemodal penambangan pasir, merekalah yang menjual pasir karungan ke industri di perkotaan sehingga mendapatkan untung besar. Sementara masyarakat hanya dijadikan tameng oleh para pengusaha tersebut," tuturnya.

‎

‎Sebelumnya ramai diberitakan terkait kegiatan tambang pasir laut ilegal di wilayah selatan Kabupaten Lebak. ‎Sejumlah diduga pemilik tambang dilaporkan oleh Satpol PP Lebak ke Polres Lebak.

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

Gudang Kayu dan Toko Bangunan di Pasean Hangus Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 2 Miliar

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Mon, 18 May 2026 00:02:28 -0700

PAMEKASAN – Perssigap88.co.id. Peristiwa kebakaran hebat melanda Gudang Kayu "Berkah Al Banjari" sekaligus sebuah toko bangunan di Dusun Bakong, Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan pada Senin (18/5/2026) dini hari. Akibat insiden ini, kerugian material di taksir mencapai Rp 2 miliar.

Kapolres Pamekasan melalui Kasihumas Polres Pamekasan, IPDA Yoni Evan Pratama, S.H., M.M., membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa kebakaran pertama kali diketahui oleh warga sekitar pukul 01.30 WIB yang kemudian langsung melaporkannya ke Polsek Pasean.

"Setelah menerima laporan dari masyarakat, personel Polsek Pasean yang dipimpin langsung oleh Kapolsek langsung bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan dan membantu proses penanganan," ujar IPDA Yoni Evan Pratama.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi di lokasi, sebelum kebakaran terjadi, para pekerja sempat beraktivitas memotong kayu (somil) di gudang milik HS (50) tersebut sejak pagi hingga sore hari. Kebakaran diduga kuat dipicu oleh faktor kelalaian manusia.

"Dugaan sementara, api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pekerja di area gudang. Percikan api dari puntung rokok tersebut kemudian mengenai tumpukan serbuk gergaji kayu yang berserakan, hingga akhirnya api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan toko," jelas Kasihumas.

Upaya pemadaman berlangsung dramatis. Sekitar pukul 03.00 WIB, satu unit armada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan tiba di lokasi untuk melakukan penjinakan api. Personel kepolisian bersama warga setempat turut bahu-membahu melokalisir kobaran api agar tidak meluas ke pemukiman warga lainnya.

Setelah berjuang selama kurang lebih tiga jam, api akhirnya berhasil dipadamkan total pada pukul 06.00 WIB.

"Kami pastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini (Nihil). Namun, bangunan beserta isinya hangus terbakar dengan kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah)," tambah IPDA Yoni.

Saat ini, pihak kepolisian telah memasang garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kebakaran.

Terkait kejadian ini, IPDA Yoni Evan Pratama mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang memiliki material mudah terbakar, untuk selalu waspada dan memperhatikan aspek keselamatan kerja.

"Kami mengingatkan kembali kepada masyarakat agar tidak teledor, terutama dalam hal-hal kecil seperti membuang puntung rokok atau meninggalkan instalasi listrik yang berpotensi memicu korsleting. Pastikan lingkungan kerja dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan," pungkasnya.

Nul

Whatsap Redaksi : 085231450077

Ngaku Sepupu Ketua PWI Kota Tangerang, Seorang Pria Minta Bantuan Dana ke Wali Kota

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Sat, 16 May 2026 05:31:03 -0700

Banten, Perssigap88.co.id - Seorang pria berinisial K (21) diduga mencatut nama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang, R Herwanto, untuk meminta bantuan dana kepada Wali Kota Tangerang, Sachrudin. Peristiwa tersebut terjadi Kamis malam, di rumah kediaman Walikota Tangerang.

Informasi yang dihimpun, K mengaku sebagai sepupu Ketua PWI Kota Tangerang.

Dengan dalih R Herwanto sedang sakit dan membutuhkan bantuan, ia diduga menghubungi Wali Kota Tangerang melalui pesan singkat untuk meminta sumbangan.

Tak berhenti disitu, K juga disebut nekat mendatangi kediaman pribadi Wali Kota Tangerang guna menyampaikan permintaan bantuan tersebut.

Namun, upaya tersebut akhirnya terungkap setelah dilakukan penelusuran. Ketua PWI Kota Tangerang, R Herwanto, disebut tidak mengetahui adanya permintaan bantuan yang mengatasnamakan dirinya.

Menindaklanjuti hal itu, pria berinisial K berhasil diamankan di kediaman Walikota Sachrudin dan sempat dibawa ke Polsek Cipondoh untuk dimintai keterangan.

Meski demikian, kasus tersebut tidak berlanjut ke proses hukum. Setelah dilakukan pembinaan dan klarifikasi, K akhirnya dilepaskan usai membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan serupa, termasuk membawa-bawa nama Ketua PWI maupun pihak lain untuk meminta bantuan.

Ketua PWI Kota Tangerang yang saat dihubungi sedang berada diluar Kota mengimbau masyarakat, pejabat, maupun mitra kerja untuk lebih waspada apabila ada pihak yang meminta bantuan atau uang dengan mengatasnamakan organisasi maupun tokoh tertentu.

"Kami mengimbau apabila ada pihak yang mengatasnamakan organisasi atau mengaku keluarga degan tokoh tertentu untuk meminta bantuan, agar terlebih dahulu melakukan konfirmasi," ujarnya Jum'at (15/05/2026).

Peristiwa ini menjadi pelajaran agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan tokoh tertentu demi memperoleh bantuan atau keuntungan pribadi.

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

Tepis Rumor Pindah Home Base, Adhyaksa FC Tetap di Banten

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Thu, 14 May 2026 22:02:57 -0700

Banten, Perssigap88.co.id - Pasca lolosnya Adhyaksa FC Banten ke Super League Liga 1 banyak beredar kabar berita tentang kepindahan Adhyaksa FC Banten ke daerah lain di luar Banten ramai diperbincangkan terutama diberbagai media.

Selain itu tawaran demi tawaran home base banyak yang memintanya. Presiden Club Eko Setyawan mengaku sampai ditawari 5 Gubernur untuk menjadi homebasenya.

"Ada tawaran home base dari beberapa kepala daerah termasuk 5 gubernur, tapi saya tetap memprioritaskan Banten sebagai home base" ujar Eko Setyawan, Jum'at (15/05/2026).

Menurut Pria yang juga sebagai Exco PSSI ini, dirinya mengatakan selama pemerintah Provinsi Banten dan beberapa daerah di Banten serta Jawara Mania masih semangat dukung kami, Adhyaksa FC akan tetap bermarkas di Banten.

"Kami (Adhyaksa FC) memulai dari liga amatir di Banten, tentunya selama pemerintah Provinsi Banten, Pemda Kabupaten Kota serta Jawara Mania mendukung kami, kami siap bermarkas di Banten," tegasnya.

Eko juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Banten, masyarakat Banten dan Jawara Mania atas dukungannya.

"Terima kasih kepada Pemprov Banten, masyarakat Banten dan Jawara Mania atas segala bentuk dukungannya," tambahnya.

Diketuhui perjalanan Adhyaksa FC Banten berdiri pada 2020. Klub itu awalnya bernama Farmel FC dan berbasis di Tangerang.

Klub itu merangkak dari Liga 3 jalur provinsi. Setelah empat musim bermain di Liga 3, mereka promosi ke Liga 2 usai juara di musim 2023/2024.

Naik kasta, Farmel FC kemudian digandeng Kejaksaan Agung RI, lewat Persaja (Persatuan Jaksa Indonesia). Mereka pun mengubah nama jadi Adhyaksa FC Banten, dengan kandangnya di Banten International Stadium.

Digandeng Kejaksaan membuat Adhyaksa langsung melesat. Itu terbukti dengan mereka cuma butuh semusim di Liga 2, dengan bisa juara dan kini langsung promosi ke Super League.

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

BGN Diminta Evaluasi Korcam SPPI Malingping Rangkap Kepala SPPG Beda Wilayah Kerja

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Thu, 14 May 2026 22:00:59 -0700

Banten, Perssigap88.co.id - Badan Gizi Nasional diminta agar segera evaluasi menyeluruh penugasan Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPI yang merangkap penugasan menjadi Kepala SPPG namun berbeda wilayah kecamatan.

Hal ini terjadi di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dimana Korcam SPPI-nya mempunyai tugas Kepala SPPG di wilayah Kecamatan Cimarga.

"Kepala SPPG harusnya standby di dapur MBG tempat dirinya bertugas, sedangkan ini Korcam SPPG Malingping bertugas di wilayah yang cukup jauh yaitu di Kecamatan Cimarga. Tentunya nanti akan ada kendala ketika menjalankan tugas sebagai Kepala SPPG dan menjalani tugas menjadi Korcam SPPG. Selain itu kendala komunikasi dan tugas, tentunya akan tidak efektif dan efisien," ujar Iyan Nulhadi dari LSM LP-KPK, Rabu (13/05/2026).

Sementara itu, sejumlah mitra SPPG Kecamatan Malingping pun mengakui adanya kendala dalam berkomunikasi dengan Korcam SPPG.

"Ya ga tahu itu, kami juga bingung bisa begitu. Terkadang kami juga sedikit repot komunikasi dan bertemu, tapi ya gimana lagi sudah keputusan dari pusat," ungkap salah seorang mitra SPPG yang tidak mau disebutkan namanya.

"Hal mengenai Korcam Malingping sebenarnya pernah kami pertanyakan, tapi kalau sudah ketentuan dari pusat ya mau gimana. Kadang kita bingung, seperti tidak ada bapaknya untuk Kecamatan Malingping," kata seorang mitra SPPG Kecamatan Malingping yang sama tidak mau disebutkan namanya.

Terpisah, Korcam SPPG Kecamatan Malingping, Subhan saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp messenger mengenai perihal rangkap jabatan dan berbeda wilayah kecamatan, membenarkan hal tersebut. Namun ketika dipertanyakan apakah ada kendala dalam tugas dan kinerja, pihaknya tidak menjawab.

"Waalaikumsalam, muhun betul pak," singkatnya.

Meskipun tidak ada aturan yang mengikat dan secara eksplisit tidak membolehkan, namun rangkap jabatan dengan wilayah kecamatan berbeda sangat tidak disarankan. Selain berbeda tugas, kinerja pun dikhawatirkan tidak efektif dan efisien. Karena peranan dan tugas kepala SPPG dan Korcam SPPI berbeda.

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

Jaringan Pencuri Emas Lintas Provinsi Diringkus, Satreskrim Polres Pamekasan Kejar Pelaku Hingga ke NTB

noreply@blogger.com (Pemimpin Redaksi) — Thu, 14 May 2026 21:58:29 -0700

PAMEKASAN – Perssigap88.co.id. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan berhasil membongkar jaringan pencurian spesialis toko emas lintas pulau. Dua terduga pelaku perempuan berinisial AL (24) dan UN (51) diamankan setelah sempat melarikan diri ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Yoyok Hardianto, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan intensif dari laporan pencurian yang terjadi di Toko Emas "Jakarta" pada 2 Mei 2026 lalu.

Aksi pencurian tersebut terjadi di siang bolong, sekitar pukul 15.00 WIB. Berdasarkan laporan polisi yang masuk pada 9 Mei 2026, Tim Resmob Satreskrim Polres Pamekasan yang dipimpin Kanit I Pidana Umum *IPDA Reza Farizal Sjafii, S.H.* langsung bergerak cepat melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi.

"Kunci utama pengungkapan ini adalah rekaman CCTV asli yang kami terima dari pelapor pada 11 Mei 2026. Dari analisis digital tersebut, kami berhasil mengidentifikasi wajah dan pergerakan para pelaku," ujar AKP Yoyok Hardianto.

Hanya berselang satu hari setelah mengantongi bukti kuat, Tim Resmob Polres Pamekasan melacak keberadaan pelaku yang sudah berada di luar Pulau Jawa. Berkoordinasi dengan Resmob Satreskrim Polres Dompu, Tim Resmob Polres Pamekasan melakukan pengejaran ke wilayah Nusa Tenggara Barat.

Pada Selasa, 12 Mei 2026, kedua terduga pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan, yakni AL, perempuan, usia 24 tahun dan UN, perempuan, usia 51 tahun.

Pihak kepolisian mengimbau kepada para pemilik toko emas untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan memastikan perangkat keamanan seperti CCTV berfungsi dengan optimal.

Nul

Whatsap Redaksi : 085231450077