yabpeknasbanten

LBH Yabpeknas Apresiasi Pemkot Serang dan Polresta Serang dalam Pengungkapan Gudang Miras Ilegal di Taktakan

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Thu, 20 Nov 2025 09:27:00 -0800

Serang – Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (LBH YABPEKNAS) memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Serang, Satpol PP beserta aparat penegak hukum Polresta Serang atas langkah tegas dalam mengungkap dan menindak peredaran minuman keras (miras) ilegal yang disembunyikan di sebuah gudang di wilayah Taktakan, Kota Serang.

Keberhasilan pengungkapan ini membuktikan bahwa Pemkot Serang serius dalam menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dari dampak negatif miras, serta menegakkan Perda tentang larangan miras di Kota Serang.

“Miras bukan hanya merusak kesehatan, tapi juga memicu tindak kriminal dan keresahan sosial. Karena itu, tindakan cepat pemerintah daerah bersama aparat patut diapresiasi,” ujar Akhmad Rizky Apriana, Ketua LBH YABPEKNAS Serang

LBH YABPEKNAS juga mendorong agar pengungkapan kasus ini dijadikan momentum untuk memperketat pengawasan distribusi barang terlarang, menindak tegas oknum yang terlibat, serta memperkuat edukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam konsumsi miras ilegal.

Lebih jauh, LBH YABPEKNAS berharap agar Tempat Hiburan Malam (THM) yang masih beroperasi di Kota Serang dan diduga menjadi pintu masuk peredaran miras juga dapat segera dihentikan, khususnya di wilayah Taktakan dan sekitarnya, demi menjaga Kota Serang tetap kondusif, religius, dan bebas dari praktik yang meresahkan masyarakat.

Langkah Pemkot Serang ini selaras dengan upaya membangun kota yang tertib, aman, dan berdaya saing, sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan alkohol

PT.Toyota Auto Finance Di Duga Melakukan Pemerasan Terhadap Debitur.

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Thu, 20 Nov 2025 09:14:00 -0800

Serang, ” Kasus yang mengejutkan telah muncul di dunia finansial Indonesia, di mana PT. Toyota Auto Finance (TAF) dituduh melakukan praktik pemerasan terhadap debitur yang menunggak cicilan kendaraan mereka. Dalam waktu tiga bulan, dugaan pemerasan ini bisa merugikan debitur hingga puluhan juta rupiah.

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, termasuk Pasal 368 Ayat 1 yang mengatur tentang pemerasan, tindakan ini bisa berujung pada hukuman penjara hingga sembilan tahun. Menurut POJK Nomor 35 Tahun 2018, penarikan kendaraan tidak diperbolehkan tanpa mengikuti prosedur yang tepat. Lebih lanjut, dalam peraturan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, pihak finance dilarang untuk melakukan penarikan paksa atau menggunakan tipu daya terhadap debitur yang terlambat melakukan pembayaran.

Dalam sebuah pernyataan, LBH yabpeknas menekankan, “Setiap debitur berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di kalangan masyarakat.”

Sumber dari LBH Yabpeknas mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang. “Kami tidak akan tinggal diam melihat praktik yang merugikan masyarakat. Setiap debitur berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,” ujar seorang perwakilan LBH Yabpeknas, "imbuhnya.

Bagi banyak debitur, proses penagihan oleh debt collector bisa menjadi pengalaman yang sangat menegangkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami tahap-tahap penanganan penagihan yang seharusnya diikuti:

Tertunggak 1-3 Bulan: Penagihan dimulai dengan komunikasi melalui telepon dan surat dari debt collector internal.

Tertunggak 4-5 Bulan: Tim remedial internal dan eksternal melakukan kunjungan ke rumah, menawarkan solusi untuk membantu debitur.

Tertunggak 6 Bulan ke Atas: Penagihan dilakukan oleh pihak ketiga yang berwenang, namun penarikan kendaraan secara paksa tetap dilarang.

Ingat, meski dalam situasi sulit, debitur memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan sesuai hukum. Mari kita suarakan hak kita dan pastikan bahwa praktik yang merugikan ini tidak dibiarkan begitu saja.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi LBH yabpeknas dan dapatkan update terbaru mengenai perkembangan kasus ini.

Dengan adanya kasus ini, mari kita bersama-sama mendukung transparansi dan keadilan dalam industri keuangan. Kita semua memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan sesuai hukum tuturnya.(Efi)

LBH YABPEKNAS Soroti Dugaan Monopoli dan Rekayasa Tender Proyek PJU di Banten

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Wed, 19 Nov 2025 11:13:00 -0800

HomeLiputan TerkiniLBH YABPEKNAS Soroti Dugaan Monopoli dan Rekayasa Tender Proyek PJU di Banten

LBH YABPEKNAS Soroti Dugaan Monopoli dan Rekayasa Tender Proyek PJU di Banten

Serang, delikhukum.com – Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (LBH YABPEKNAS) menyoroti indikasi kuat adanya kejanggalan serius sekaligus praktik monopoli dalam proses penetapan pemenang tender proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Berdasarkan data resmi LPSE Provinsi Banten, dua perusahaan yang memenangkan paket proyek, yakni PT Santana Adi Jaya dan PT Asaro Anugerah, diduga memiliki masalah serius dalam aspek administrasi, kualifikasi, maupun potensi keterkaitan kepemilikan. Kondisi ini menguatkan dugaan publik adanya rekayasa dan monopoli dalam tender proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.

Ketua LBH YABPEKNAS, Nurhamzah, menegaskan bahwa praktik pengadaan yang sarat kejanggalan adalah cermin lemahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

“Jika benar ada dugaan manipulasi dokumen, kualifikasi fiktif, maupun afiliasi kepemilikan antarperusahaan, maka tender ini jelas-jelas cacat hukum. Penetapan pemenang tender patut dibatalkan dan seluruh proses harus diaudit ulang. Aparat berwenang tidak boleh menutup mata,” tegas hamzah.

LBH YABPEKNAS menilai indikasi monopoli dalam proyek PJU ini berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus merusak integritas sistem pengadaan pemerintah. Oleh sebab itu, Hamzah menegaskan pihaknya siap melaporkan dugaan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila ditemukan bukti kerugian negara maupun konflik kepentingan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

(Red)

YABPEKNAS Audiensi Diskominfo Provinsi Banten Perihal Kuota Hangus

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Wed, 19 Nov 2025 10:58:00 -0800

SIARAN PERS
YABPEKNAS Dorong Penyelesaian Masalah Kuota Hangus, Diskominfo Akan Fasilitasi Pertemuan dengan Para Pihak

Serang, 1 Agustus 2025 — Yayasan Bantuan dan Perlindungan Konsumen Nasional (YABPEKNAS) telah melakukan audiensi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten terkait persoalan hangusnya sisa kuota internet yang merugikan konsumen, khususnya pelanggan PT. Telkomsel. (30/07/25)

Dalam pertemuan tersebut, YABPEKNAS menyampaikan berbagai keluhan masyarakat atas praktik pemotongan atau hangusnya kuota yang masih aktif namun tidak dapat digunakan setelah masa berlaku paket berakhir. Ketua YABPEKNAS BPD Provinsi Banten, Nurhamzah , menekankan bahwa praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen dan keadilan digital.

Pihak Diskominfo SP Provinsi Banten merespons positif dan menyatakan akan meneruskan persoalan ini kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komondigi). Tak hanya itu, Diskominfo juga menyampaikan komitmennya untuk memfasilitasi pertemuan multipihak dengan menghadirkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), PT. Telkomsel, serta YABPEKNAS untuk membahas persoalan ini secara komprehensif.

“Kami mengapresiasi kesediaan Diskominfo untuk membuka ruang dialog yang melibatkan semua pihak. Ini langkah awal yang penting menuju kebijakan perlindungan konsumen digital yang lebih adil dan transparan,” ujar Hamzah.

YABPEKNAS mendorong agar dalam forum yang akan difasilitasi nanti, ada komitmen konkret dari pelaku usaha telekomunikasi dan pemerintah untuk meninjau ulang sistem manajemen kuota internet dan memastikan hak-hak konsumen terlindungi secara menyeluruh.

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Tue, 18 Nov 2025 13:07:00 -0800

[CIRUAS ] Pelayanan unit kedaruratan seperti ketersediaan armada mobil ambulan jenazah di Rumah Sakit hermina ciruas Kabupaten serang provinsi banten, . Sampai Saat ini belum menyediakan hanya ada yg sifatnya kerjasama dengan pihak RSDP yg dikelola oleh pihak swasta. Red keterangan pihak hermina dn pengelola bpjs setempat
Padahal, untuk kapasitas rumah sakit yg berstatus terakreditasi sempurna apakah memang sudah layak dgn untuk melayani pasien yang membutuhkan ambulans jenazah di saat kondisi mendesak.

"Saat ini, kita belum menyediakan ambulan jenazah dan ambulans yang bisa dioperasikan sementara ini minjem atau kerjasama dgn pihak RSDP yg dikelola oleh swasta dan untuk tarifnya silahkan bpk nego sendiri, ungkap security dan salahseorang dokter yg tdk mau disebutkan namanya. Selasa (30/10/2018).

Bisa jadi dengan tidak adanya armada ambulans jenazah itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari peluang bisnis dalam penyewaan mobil ambulans.
Seperti yang pernah dialami oleh bpk Sumarna, 37 tahun, selasa kmren 30/10/2018. Keluarganya membutuhkan armada ambulans untuk membawa jenazah anggota keluarga yang meninggal di RS hermina ciruas kab. Serang. Sangat kebingungan karena pihak rumah sakit enggan memberikan solusi dan Seakan pihak rumah sakit sudah angkat tangan dan lepas dari tanggung jawab karena ambulan jenazah tidak dibiayai oleh pihak BPJS

"Jenazah anggota keluarga saya pasien atas nama jumari dibawa dari RS hermina Kabupaten serang-menuju rumah duka di kp wanayasa kec pontang. Ini sangat memberatkan dengan tidak tersedianya ambulance jenazah ini," ujarnya.
Pihak keluarga sudah meminta dalam sisi kemanusiaan kepada pihak hermina untuk membawa dengan ambulan yg ada, akan tetapi pihak hermina menolak dengan alasan memang ambulan rujukan tidak diperbolehkan utk membawa jenazah, imbuhnya.

Pihak RS hermina Kab serang pun mengakui, tidak adanya armada ambulans jenazah ini,.
sesuai peraturan menteri Kepmekes No. 0152/YanMed/RSKS/1987, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik. Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik. Diperlukan standarisasi perlengkapan umum dan medik pada kendaraan ambulans AGDT, khususnya untuk keseragaman dan peningkatan mutu pelayaan rujukan kegawatdaruratan medik. Yang diatur dalam Kepmenkes adalah jenis kendaraan : 1. Ambulans transportasi; 2. Ambulans gawat darurat; 3. Ambulans rumah sakit lapangan; 4. Ambulans pelayanan medik bergerak; 5. Kereta jenazah. 6. Ambulans udara.

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Thu, 29 Sep 2016 11:24:00 -0700

MEMBEDAH LEGAL STANDING LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM BERACARA DI PENGADILAN

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang dan pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik promosi melalui media cetak atau elektronik, maupun penawaran barang yang dilakukan secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari dan karena tidak berdaya dalam memperjuangkan haknya maka konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.

Permasalahan yang dihadapi saat ini tidak hanya sekedar bagaimana konsumen memilih barang, akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha terkadang kurang menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk dikonsumsi dan mengikuti standar yang berlaku serta dengan harga yang sesuai.

Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalah perlindungan konsumen selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Posisi lemah konsumen disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia belum memadai dan kurang menjamin adanya suatu kepastian hukum, ditambah dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan konsumen yang masih sangat rendah.

Dengan latar belakang tersebut, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang disahkan pada tanggal 20 April 1999, dan efektif berlaku terhitung sejak tanggal 20 April 2000.

Sebelum berlakunya UUPK, Indonesia tidak memiliki ketentuan hukum yang komprehensif dan integratif tentang perlindungan konsumen, berbagai peraturan yang sudah ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Lebih lanjut untuk menyelenggarkan perlindungan konsumen maka sesuai pasal 1 angka 1 UUPK terdapat 3 lembaga nonpemerintah yang ikut aktif menyelenggarakan perlindungan konsumen. Lembaga nonpemerintah tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

APA YANG DIMAKSUD SENGKETA KONSUMEN DAN BAGAIMANA CARA MENYELESAIKANNYA?
Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Menurut Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha di peradilan umum secara perorangan atau secara berkelompok (class action). Gugatan terhadap pelaku usaha tersebut juga dapat diajukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Selain penyelesaian melalui pengadilan, UUPK memberikan alternatif cara menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas dan wewenang BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUPK dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan memberikan konsultasi perlindungan konsumen.

Keanggotaan Majelis BPSK terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Pada dasarnya konsumen dapat langsung menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha, namun apabila pelaku usaha tersebut menolak atau tidak memberi tanggapan atas tuntutan ganti rugi tersebut maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha yang bersangkutan ditempat kedudukan konsumen. Jika konsumen memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

APA KAITAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN DJKN ?
Kaitan penyelesaian sengketa konsumen dengan DJKN, karena sampai dengan saat ini banyak LPKSM yang bertindak selaku kuasa hukum dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat / Pengacara mewakili pribadi atau badan hukum serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terutama atas pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh DJKN.

APAKAH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN DAN BERTINDAK SELAKU KUASA HUKUM KONSUMEN, SEHINGGA DAPAT BERACARA DI PENGADILAN?
Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen di Indonesia, dan peran aktif tersebut diberikan melalui organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat dan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
Tugas LPKSM menurut Pasal 44 ayat (3) UUPK adalah
1. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
3. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
4. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
5. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK, LPKSM mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dengan syarat, LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam anggaran dasarnya disebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Oleh sebab itu untuk dapat menggugat LPKSM harus dapat membuktikan bahwa dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dapat berprofesi memberi jasa hukum. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (legal person/rechtperson). Menurut doktrin ilmu hukum syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :
1. Adanya harta kekayaan yang terpisah ;
2. Mempunyai tujuan tertentu ;
3. Mempunyai kepentingan sendiri ;
4. Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur ;

Terkait dengan ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di pengadilan dalam hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, disampaikan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah :
a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;
b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.;
d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk erkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri
f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa LPKSM tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di pengadilan karena LPKSM bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon untuk beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan LPKSM juga tidak mempunyai kewenangan untuk beracara sebagaimana diatur dalam UU PK. Hak yang diberikan oleh UUPK kepada LPKSM hanyalah sebatas hak untuk menggugat. Hak untuk menggugat dari LPKSM itu pun harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK.

Menurut Aman Sinaga, S.H., Konsultan Hukum Perlindungan Konsumen pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan, tugas LPKSM salah satunya adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Pria yang juga menjabat sebagai anggota BPSK Propinsi DKI Jakarta ini juga menyampaikan bahwa tugas tersebut bukan berarti LPKSM dapat serta merta menggugat dan menjadi kuasa hukum untuk beracara di persidangan. Lebih lanjut Aman menyatakan bahwa selama ini banyak LPKSM yang bekerja di luar rambu-rambu peraturan yang ada, atas permasalahan tersebut maka pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan kepada LPKSM adalah Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan.

Dalam kesempatan yang lain Ganef Judawati, Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa pada prinsipnya LPKSM mempunyai hak mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK, hak yang diberikan oleh UU PK tersebut berarti bahwa dalam perkara sengketa konsumen di Pengadilan, LPKSM hanya bisa memposisikan diri sebagai Penggugat bukan sebagai kuasa hukum/Advokat dari konsumen. Lebih lanjut menurut Ganef, sehubungan dengan banyaknya LPKSM yang telah bertindak di luar ketentuan yang berlaku maka Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen cq. Direktorat Pemberdayaan Konsumen akan memberikan pembinaan.
Guna menghadapi tantangan ke depan, DJKN perlu mempersiapkan diri, terlebih bagi petugas penangan perkara pada tingkat Kantor Pelayanan. Hal ini harus diantisipasi mengingat semakin meningkatnya kualitas maupun kuantitas permasalahan yang muncul dan bersinggungan dengan sengketa konsumen dari kegiatan lelang yang dilaksanakan oleh DJKN. Substansi penyelesaian sengketa konsumen harus benar-benar dipahami sehingga pada akhirnya pegawai DJKN bukan hanya berperan sebagai petugas penangan perkara saja, akan tetapi juga cerdas sebagai konsumen yang sadar akan hak-haknya.

Penulis : Rais Martanti – Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007

Agar lebih berhati-hati konsumen kecurangan bank dalam kredit KPR & Tips menyiasatinya

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Sat, 14 May 2016 00:56:00 -0700

Rumah adalah kebutuhan pokok setiap rumah tangga. Memiliki rumah yang layak adalah idaman setiap orang.Mengingat harganya yang tinggi dan cenderung naik terus, maka tidak banyak orang yg mampu membeli rumah secara cash. Beruntunglah ada lembaga keuangan seperti bank yang menyediakan fasilitas kredit perumahan yg bisa membantu kita. Dengan fasilitas KPR ini kita bisa membeli rumah hanya dengan uang muka 30% (aturan terbaru) saja, sisanya dibiayai oleh bank.Bayangkan, kapan kita bisa membeli rumah jika harus mengumpulkan seluruh uang agar bisa membeli secara cash? Yang terjadi malah kita tidak akan pernah bisa membeli rumah, karena harganya naik terus. Tabungan kita tdk akan pernah cukup.Dari sisi itu kehadiran kredit KPR bank memang sangat membantu mempermudah masyarakat membeli rumah secepatnya. Tapi benarkah bank sudah membantu kita? Ternyata TIDAK! Yang terjadi disini justru kita diperas bank habis2an.Pasti banyak diantara kita yang penasaran bagimana bank dg iming2 bunga hanya 7% setahun bisa meraup untung puluhan-ratusan trilyun?Coba sekali2 kita kritis menghitung jumlah kredit KPR bank tsb dg keuntungannya dlm setahun. Pasti tidak masuk akal! Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, disinilah kita akan bongkar bagaimana praktek “lintah darat” bank memeras konsumennya.Sejak awal bisnis bank adlh hasil kreasi para “money lenders”. Jd jgn kaget jika sampai saat ini, praktek lintah darat masih melekat.Bagaimana bank melakukan praktek lintah darat pd nasabahnya? Salah satunya adalah dg melakukan “kreasi” terhadap bunga kredit.Karena kultwit kali ini kita bicara tentang KPR maka kita akan menghitung besaran bunga yg dikenakan terhadap kita pd KPR. Tapi cara serupa juga digunakan bank utk kredit2 lain seperti kredit kepemilikan kendaraan bermotor (KKB). Saat kita membeli rumah dg KPR maka kita akan berurusan dg kredit jangka panjang (biasanya 10-15 thn). KPR termasuk jenis kredit dengan agunan. Dalam hal ini rumah yg kita beli itulah yang menjadi jaminannya. Sesuai aturan terbaru, kita wajib membayar 30% uang muka sedangkan bank membiayai 70% sisanya.Di awal penawaran kredit biasanya bank menawarkan bunga yang cukup kompetitif (dibawah 9% pertahun). Biasanya untuk waktu 1-2 tahun awal. Sesuai perjanjian, pada tahun2 sesudahnya bunga akan menyesuaikan “bunga pasar”. Tapi benarkah itu yg terjadi?Pada kenyataannya setelah tahun2 awal tsb, bank menetapkan bunga seenak perutnya sendiri. Saat inilah konsumen mulai menemukan “neraka” dalam kehidupan finansialnya. Banyak yg akhirnyatdk kuat membayar cicilan.Seharusnya yg dijadikan patokan oleh bank sbg bunga pasar adalah “BI Rate”, tingkat suku bunga yg ditetapkan BI. Dimana suku bunga kredit bank sewajarnya selisih 1% - 3% lebih tinggi dari BI Rate. Itukah yg terjadi? TIDAK!.Sebagai contoh, saat BI Rate ditetapkan oleh BI sebesar 6% setahun, banyak bank ygjustru menetapkan bunga KPR 14% setahun!Sekali lagi kami sampaikan bahwa bunga “seenak perut” itu ditetapkan setelah 1-2 tahun cicilan berlangsung.Pd tahun2 awal bank menerapkan bunga yg relatif ringan. Bunga ringan inilah yg selalu mereka promosikan di media. Dg keputusan“sepihak” dari pihak bank ini kami tidak heran jika banyak masyarakat yang merasa terjebak karenanya. Tapi apa mau dikata, mereka terpaksa pasrah karena tidak ingin kehilangan tempat berteduh untuk keluarganya.Apabila nasabah menanyakan tentang kenaikan bunga yg fantastis ini, biasanya bank memberi berbagai alasan dg istilah yg keren2.Intinya kita tetap harus bayar dan tidak ada gunanya menanyakan pd pihak bank krn sejak awal niatnya memang ingin memeras nasabahnya. Tapi benarkah nasabah tidak dapat berbuat apa2? Bagaimana cara mengatasinya? Nanti di bagian akhir kultwit ini.Kecurangan bank berikutnya dlm KPR adalah pada proses perhitungan bunganya. Makin jelas perilaku lintah darat bank disini!Metode baku perhitungan bunga di bank sesungguhnya hanya ada dua:BUNGA EFEKTIFdanBUNGA FLAT.BUNGA EFEKTIFadalah bunga yg harus dibayar setiap bulan, sesuai dg saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. Dengan bungaefektif ini cicilan hutang kita setiap bulan makin berkurang, seiring berkurangnya pokok pinjaman. Tapi rupanya bank enggan menerapkan metode perhitungan bunga efektif tersebut karena dianggap kurang menguntungkan.BUNGA FLATadalah bunga yg besarnya sama setiap bulan, karena dihitung dr prosentasi bunga dikalikan pokok pinjaman awal. Bahasa sederhananya untuk bunga flat ini adalah, kita membayar bunga berdasarkan besarnya pinjaman awal kita. Jadi meskipun pokok pinjaman kita sudah berkurang banyak, tapi kita tetap harus membayar bunga berdasarkan jumlah pinjaman awal.MetodeBUNGA FLATini sangat menguntungkan bank, karena memberi hasilbunga berbunga buat perusahaan. Tapi krn dasarnya bank itu adalah bisnis lintah darat maka Bunga Flat dianggap masih kurang “memeras” nasabah.Maka untuk memuaskan nafsu serakahnya dimodifikasilah perhitungan bunga diatas menjadiMETODE ANUITAS.METODE ANUITASini mirip dg Bunga Flat yg kejam itu, hanya saja berkat kejeniusan mereka jadi jauh lebih kejam lagi! Sama seperti Bunga Flat, dlm Metode Anuitas nasabah membayar cicilan dlm jumlah tetap berdasar besarnya pinjaman awal. Tp dlm metode Anuitas, mereka membuat secara sepihak metode pengurangan pokok yg sangat merugikan nasabah. Dalam metode Anuitas, cicilan awal lebih banyak diperuntukkan buat bunga. Sangat sedikit mengurangi pokok pinjaman.Sebagai gambaran, jika kita pinjam 200 juta ke bank dg bunga 10% setahun untuk masa 15 tahun...Maka cicilan bunga yg harus kita bayarkan tiap bulan adalah Rp 1.660.000, pokoknya sebesar Rp 1.11.000. Total cicilanRp 2.771.000. Saat memasuki tahun keenam atau bulan ke 72, maka kita sudah menyetor pada bank sebesar Rp 199.500.000. Pokok yang sudah kita bayarkan adalah sebesar Rp 80.000.000. Tapi benarkah hutang kita sudah berkurang 80 juta?TIDAK!Berkat metode Anuitas tadi hutang kita ternyata hanya sedikit berkurang! Jadi metode anuitas ini sangat2 menguntungkanbank. Bagi yang sudah mengambil KPR, silahkan sekali2 tanya kpd pihak bank perihal berapa sisa hutang anda.Saat hendak melunasi hutang di tengah jalan maka kita harus menerima bahwa ternyata sisa hutang kita tdk jauh beda dr awal.Metode anuitas ini adalah strategi serakah bank untuk menjaga agar nasabah tidak melunasi hutangnya sebelum waktunya. Metode ini jelas2 membuat nasabah menjadi tawanan hidup pihak bank. Mau tidak mau kita harus berhutang jangka panjang.Pihak BI sebagai pemegang otoritas sepertinya tidak berdaya terhadap praktek culas bank2 dibawah pengawasannya ini. Lalu siapa yang akan membela kepentinganmasyarakat sebagai konsumen KPR? Tampaknya tidak ada.Oleh karena itu kami akan memberikan “pemberdayaan” kpd masyarakat untuk mampu melawan kesewenang2an bank ini. Kita tidak perlu cengeng menggantungkan nasib kita pada pihak lain (pemerintah sekalipun).Inilah saatnya kita bangkit memperjuangkannasib kita sendiri. Jika bukan kita sendiri siapa lagi?Bagaimana cara menghadapi sikap keserakahan bank dan bagaimana mengalahkan mereka secara cerdas? Bagaimana caranya agar saat kita mengalami kesulitan finansiil, rumah kita tidak disita oleh bank?

YABPEKNAS SOMASI Belum berizinnya pendirian tower telepon seluler

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Thu, 28 Jan 2016 09:19:00 -0800

SLAWI - Belum berizinnya pendirian tower telepon seluler, yang berbuntut disegelnya tower oleh warga Desa Karanganyar Kecamatan Dukuhturi, Rabu (13/1), bakal diusut tuntas Pemkab Tegal. Bupati Tegal Enthus Susmono mengatakan, akan segera mengklarifikasi dinas-dinas terkait. Di antaranya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) dan BP2T.

Enthus menyarankan, sejatinya warga tidak melakukan penyegelan. Sebab, penyegelan hanya bisa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Jika memang tidak ada izinnya, Satpol PP akan saya tugaskan untuk menyegelnya," kata Bupati.

Menurut Bupati, jika ada retribusi yang sudah masuk ke Dishubkominfo supaya dikembalikan ke pemilik tower. Retribusi itu, tegas Bupati, tidak sah.

"Itu kalau tidak berizin. Tapi kalau ada izinnya, ya sah-sah saja. Retribusi itu kan masuk ke kasda," papar Bupati.

Sebelumnya, Ketua Tim Pengawas dan Investigasi Direktorat Hukum dan Perlindungan Konsumen YABPEKNAS BPD Jawa Tengah, Joko Sundang membenarkan jika pendirian tower itu diduga belum berizin. Meski belum berijin, tambah Joko, Dishubkominfo disinyalir sudah menarik retribusi tower tersebut.

"Diduga tidak berizin. Warga juga tidak ada yang mendapat sosialisasi dan kompensasi," tegasnya.

Joko mengaku sudah menegur pemilik tower. Kala itu, pemilik tower mengakui jika pendirian menara telekomunikasi itu memang belum diperpanjang perizinannya.

Ironisnya, pemilik tower tidak segera melengkapi perizinan sesuai undang-undang yang berlaku. Karena itulah, YABPEKNAS melayangkan somasi kepada pemilik tower dengan tembusan Bupati Tegal, Dishubkominfo, BP2T, DPU, Dinsosnakertrans, BLH, Satpol PP, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal, Direktorat Hukum dan Perlindungan Konsumen, Camat Dukuhturi, dan Kepala Desa Karanganyar.

"Somasi sudah kami layangkan, termasuk tembusannya," tegas Joko. (yer/zul)
http://radartegal.com/news/1842-kalau-belum-berizin-retribusi-akan-dikembalikan

Bak Linta Darat, Swamitra Sedot Darah Nasabah Perlahan Namun Pasti

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Sat, 16 Jan 2016 12:11:00 -0800

Pemalang Jateng,Zonadinamika.com. Tidak hanya mencekik tapi benar-benar ibarat lintah yang sedang menyedot darah secara perlahan terhadap mangsanya.
Koperasi Serba Usaha (KSU) Swamitra di duga kuat telah menyimpang dan telah keluar dari azas dan undang-undang koperasi.
Seorang ibu yang beralamat di Desa Cibelok Kecamatan Taman,sebut saja LFS yang telah menjadi nasabah,mengalami depresi serta ketakutan akibat tekanan-tekanan yang di lakukan oleh pihak Swamitra.
Mulai dari petugas penagihan dengan melakukan tekanan dan berbicara dengan nada agak tinggi dan tentu dengan wajah emosi hingga melayangkan surat somasi sebanyak tiga kali yang pada intinya rumah akan dilakukan penyemprotan dan harus segera di kosongkan paling lambat 1 minggu setelah somasi ke 3 di layangkan.
“Saya dan anak-anak tidak bisa tidur nyenyak selama satu minggu dan pada malam terakhir kami sekeluarga benar-benar tidak bisa tidur karena kami sangat takut dan tegang,barangkali besok pagi petugas Swamitra datang dan kami benar-benar takut kalau sampai di usir untuk mengosongkan rumah”.Kata ibu enam anak ini dengan wajah memelas dirumahnya,ketika di temui Zona Dinamika.
Mediasi pun segera dilakukan oleh kedua belah pihak,namun kantor cabang Swamitra Bahari Beji yang terletak di Jalan Kol.Sugiono. Ruko A1 Beji,tidak bisa mengabulkan permohonan penghapusan denda atau bunga ber bunga tersebut.
Jika di hitung-hitung menurut pengakuan LFS,hutang 30 juta dan sudah mengangsur sebanyak sekitar 19 juta,maka tidak seharusnya sisa hutang di tambah denda sekarang sekitar 42 juta lebih.Itu menurut perhitungan versi Swamitra karena di sertai bunga dan denda yang mencekik.
Menurut salah satu anggota LSM Lembaga Swadaya Masyarakat) YABPEKNAS (Yayasan Badan Perlindungan Konsumen Nasional).”Swamitra jelas tidak sesuai dengan azas koperasi dan juga tidak sesuai dengan undang-undang koperasi no.25″Kata Fajari,yang mendampingi LFS ditemui terpisah oleh Zona Dinamika. (SatriyoAdie)

STNK Setahun lebih belum terbit

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Sat, 16 Jan 2016 12:04:00 -0800

Tegal - Konsumen kendaraan motor kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh PD Langgan Motor Tegal karena STNK sudah setahun lebih belum terbit. Adalah Ely Hidayati warga RT.04 RW,.02 Sumurpanggang Kota Tegal yang telah membeli sebuah sepeda motor jenis Honda Blade tahun 2014 hingga saat ini belum diterbitkan STNK padahal BPKB sudah diterbitkan.

"Saya mau bayar pajak bagaimana, wong STNK saja belum terbit, Ketika saya menghubungi pihak dealer motor, saya disarankan untuk menghubungi kantor Samsat. Bagaimana ini ?" tutur Ely yang merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh Langgan Motor.

Atas kejadian diatas Penqawas dari Yabpeknas (Yayasan badan perlindungan Konsumen Nasional), Ali Rosidin langsung melakukan investigasi terhadap pihak Kantor Samsat (UP3AD) Kota Tegal untuk meminta keterangan terkait dengan belum diterbitkannya STNK yang bersangkutan.

Didapat keterangan dari Kantor Samsat Kota Tegal, bahwa blanko STNK dikirim dari Mabes Polri kemudian di drop ke Polda Jateng dan diteruskan ke Kantor Samsat, sehingga apabila ada keterlambatan penerbitan STNK karena kehabisan blanko yang dikirim dari Mabes Polri.

"Seharusnya pihak dealer untuk pro aktif mengambil STNK yang sudah diterbitkan oleh kami, namun demikian bagi wajib pajak yang belum diterbitkan STNKnya bisa langsung datang ke Kantor Samsat untuk dicetakkan STNKnya" terang kepala Samsat (UP3AD) Tegal S.Priyono beberapa hari yang lalu.

Menanggapi kejadian tersebut, Pengawas dari Yabpeknas, Ali Rosidin sangat menyayangkan pihak PD.Langgan Motor yang tidak mau memberikan pelayanan terhadap konsumen.

"Mestinya pihak Langgan Motor harus bisa mengurus atas penerbitan STNK yang bersangkutan, karena konsumen telah membeli kendaraan dengan membayar lunas dan membayar pajak kendaraaannya. Tidak lantas konsumen disuruh mengurus STNK sendiri ke kantor Samsat" terang Ali.

Selanjutnya dikatakan bahwa pihak Kantor Samsat Tegal mestinya pro aktif memberitahukan atau menyerahkan STNK yang sudah terbit kepada dealer-dealer motor sehingga wajib pajak tidak akan terlambat dalam membayar pajak kendaraannya.

"Pihak samsat harus pro aktif menyerahkan STNK yang diajukan oleh dealer motor, sehingga tidak terjadi keterlambatan" terang Ali (Tim).

YABPEKNAS BPD PROVINSI BANTEN Melakukan Sidak & Investigasi toko obat menjual obat2an penenang

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Wed, 11 Nov 2015 05:53:00 -0800

SERANG: Jumat 6 November 2015(Direktorat Hukum dan Perlindungan Konsumen YABPEKNAS) Provinsi Banten melakukan sidak terkait indikasi obat-obatan penang yang dijual bebas tanpa resep dokter, jenis, Alprazolam, Tramadol Maximizer, Dumolid, , Riklona, Valisanbe, kategori Phisikotropika Golongan IV mengandung Benzodiazipane merupakan obat yang bekerja pada system syaraf pusat dan memberikan efek penenang untuk mengatasi serangan kecemasan, insomnia, kejang-kejang, gejala putus alkohol akut, serta sebagai obat bius untuk praoperasi, dan berdampak kecanduan, dilakukan sebuah toko obat di Perumahan Bumi Agung (BAP I), Kelurahan Unyur, kecamatan Serang. Pewarta KEPOLISIAN MABES POLRI BIRO PROVINSI BANTEN, mengkonfirmasi Ketua DHPK YABPEKNAS Provinsi Banten Nurhamzah bahwa Obat ini digunakan dikalangan pelajar dan ABG, harga 1 strep bisa dijual Rp. 35.000 sampai Rp. 125.000. Lokasi penjualan obat-obatan ini pemilikinya berinisil HL. dan pelayannya yang menunggunya FZ, diduga udah lama beroperasi dan tak miliki izin edar, omzet yang didapat per-hari menjual obat2an tersebut hampir mencapai jutaan rupiah, KEPALA DHPK YABPEKNAS NURHAMZAH, mengambil sample barang bukti dari lokasi jenis obat Riklona dan sudah melaporkan hasil sidak ini ke Kanit II Narkoba Polres Serang Ritonga SH dengan alasan untuk masalah terkait perlindungan konsumen agar dikoordinasikan ke RESKRIM dan (BPOM) Kota serang, adapun sanksi pidana menurut KETUA DHPK YABPEKNAS NURHAMZAH Toko Obat diduga belum memiliki izin usaha farmasi dari instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 98 ayat (1) UU Kesehatan RI No. 36 Tahun 2009, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), UU–PK No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62.

Merasa Dibohongi, Warga Minta Peternakan Ayam Ditutup

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Tue, 6 Oct 2015 07:06:00 -0700

SERANG,SNOL—Ratusan warga Kampung Cadas Ngampar Umbul, Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, mendadak mendatangi Kantor desanya, Selasa (28/9). Kedatangan mereka yakni untuk menuntut agar peternakan ayam di kampung itu segera ditutup lantaran telah menimbulkan bau tak sedap.Dari pantauan, warga beramai-ramai menggunakan sepeda motor mendatangi Kantor Desa. Kedatangan mereka diterima oleh Kades Sukamenak, Rokib. Dalam pertemuan itu, audiensi pun terjadi antara warga, pihak desa dan perwakilan dari PT Sumber Rizki Baru Semesta (PT SRBS) selaku pemilik peternakan ayam di Kampung Cadas Ngampar Umbul yang dianggap telah menimbulkan pencemaran.

Salah seorang warga, Miftahul Zaini mengatakan, aksi ini sebagai bentuk kekesalan warga atas dampak dari adanya peternakan ayam petelur yang tidak berizin itu. “Peternakan ini berdiri sudah lama, tapi selama ini pemiliknya seolah masa bodo terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Padahal, kalau ada apa-apa imbasanya ke masyarakat dan izin itu juga dasarnya dari persetujuan masyarakat,” ujarnya.

Selama ini pihak perusahaan hanya berjanji akan membuatkan jalan untuk warga dari Kampung Cadas Ngampar Umbul ke Kampung Gosali, namun nyatanya hal itu hanya omong kosong. Jalan yang dimaksud justru hanya untuk akses bongkar muat peternakan.

“Warga sangat marah. Awalnya kami diminta tandatangan persetujuan pembuatan jalan, tapi buktinya jalan untuk mereka sendiri. Oleh karena itu kami minta perusahaan ini ditutup,” ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan PT Sumber Rizki Baru Semesta, Antoro mengakui bahwa sebelum beridirinya peternakan itu pihaknya sudah mengurus izin. “Kami dari perusahaan juga tidak keukeuh pernah mengurus izin, jadi bagaimana kalau kami mengulangnya dari awal dengan meminta izin kepada warga. Kami berkomitmen izin ini melibatkan aspirasi masyarakat. Soal limbah kami sudah melakukan penyemprotan pada subuh, pagi hingga malam,” tuturnya. (sidik/mardiana/jarkasih
Sumber: satelitnews

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Tue, 6 Oct 2015 06:56:00 -0700

Tolak Peternakan Ayam, Warga Geruduk Kantor Desa

Sumber: Cahaya TV Banten

Warga Tolak Peternakan Ayam di Cadas Ngampar Umbul

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Tue, 6 Oct 2015 06:52:00 -0700

Posted by: Admin30 September 2015

SERANG – Masyarakat Kampung Cadas Ngampar Umbul, Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, membubuhkan tandatangan di atas sepanduk putih, yang bertuliskan Penolakan terhadap keberadaan Peternakan ayam yang ada di wilayahnya.
Menurut salah seorang warga masyarakat Cadas Ngampar Umbul Ruhiyat, menerangkan bahwa keberadaan peternakan di wilayah Kampung Cadas Ngampar Umbul, Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal menggangu kenyamanan karena polusi udara yaitu bau kotoran ayam dan lalat dari ternak yang masuk kedalam pemukiman penduduk.
Lebih jauh Ruhiyat mengatakan, Peternakan ayam yang ada di Kampung Cadas Ngampar Umbul disinyalir tidak memiliki ijin lingkungan yang sah, karena menurutnya surat ijin lingkungan yang ada di pihak perusahaan terkesan rekayasa. Pasalnya ada beberapa tandatangan warga yang dipalsukan. “Saya sendiri tidak merasa tandatangan tetapi ada nama saya dan ada tandatangan saya,” kata Ruhiyat,
Sementara itu, Kepala Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Rokib, mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui persis soal prosedur awal tentang keberadaan perusahaan ternak ayam yang ada di Cadas Ngampar Umbul, karena pada saat proses awal berdirinya peternakan jabatan Kepala Desa Sukamenak di jabat oleh pak Edi (Sekmat Cikeusal-Red). “Kalau soal keberadaan ternak ayam yang ada di Desa Sukamenak, saya tidak tahu percis,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui selulernya.
Masih menurut Rokib, saat ini pihaknya sedang mengkomunikasikan kepada berbagai pihak terkait tentang keinginan warga tersebut. “Saat ini saya lagi berupaya untuk mengkomunikasikanya dengan berbagai pihak agar ada solusinya,” tegas Rokib.
Salah satu sumber, Nurcecep Kasubit Pengawasan dan Penindakan YABPEKNAS Provinsi Banten, menerangkan berdasarkan penelusuran data pihaknya telah mendapat informasi tentang status perijinan peternakan ayam di Cadas Ngampar Umbul, Desa Sukamenak. Menurutnya Perusahaan peternakan ayam yang ada di desa tersbut diduga tidak memiliki ijin dari Pemkab Serang. Hal tersebut berdasarkan hasil konfirmasi dari Dinas Perijinan Kabupaten Serang. Oleh karena itu, menurut Nurcecep Peternakan harus segera ditutup karena tidak memiliki ijin operasional dari Pemkab Serang dan adanya Penolakan warga terhadap keberadaan peternakan ayam diwilayah tersbut. “Kami telah sampaikan ke Camat Cikeusal melalui Kasi Trantib Kecamatan Cikeusal, karena Pemerintah Kecamatan Cikeusal mempunyai wewenang untuk menutup peternakan yang tidak memiliki ijin lingkungan dan tidak memiliki ijin operasional dari Pemkab Serang, sesuai dengan kewenangan dan aturan yang ada. Namun hal itu tidak dilakukan oleh pihak Tripika Kecamatan Cikeusal, oleh sebab itu kami bergerak kepada Pjs. Bupati Serang untuk menyikapi aspirasi dan keinginan warga masyarakat Cadas Ngampar Umbul,” Ujar Nurcecep beberapa waktu lalu.
Sampai berita ini diturunkan belum ada kejelasan akan kepastian tuntutan warga kampung Cadas Ngampar Umbul, perihal Penolakan Peternakan ayam yang ada diwilayah tersebut, dapat dikabulkan atau tidak oleh Pemkab. (rud/din/him)
Sumber: serangpostnews.

Sosialisasi Perlindungan Konsumen Disperindag Provinsi Banten dan YABPEKNAS BPD Provinsi Banten di Istana Nelayan

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Tue, 15 Sep 2015 09:15:00 -0700

KONTAK PENGADUAN KONSUMEN

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Thu, 30 Apr 2015 08:32:00 -0700

KEPUTUSAN DIREKTORAT HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

BADAN PENGURUS DAERAH (BPD) PROVINSI BANTEN

NOMOR: 040/Yabpeknas/SOP–BPD BTN/III/2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PUBLIK PENGADUAN KONSUMEN YABPEKNAS

BPD PROVINSI BANTEN

Menimbang: a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait, dalam penyelenggaraan pelayanan publik YABPEKNAS BPD Provinsi Banten dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang R.I. No. 25 tahun 2009 tentang P-Publiik. YABPEKNAS BPD Provinsi Banten berkeinginan menerapkan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh hak-haknya mendapatkan pelayanan Publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu YABPEKNAS BPD Provinsi Banten menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik; bahwa supaya mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) YABPEKNAS BPD Provinsi Banten.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

2. Undang-Undang R.I. No. 25 tahun 2009 tentang P-Publik;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Yabpeknas;

2. Anggaran Rumah Tangga DHPK Yabpeknas;

3. Kep. BPP Yabpeknas No.025/Yabpeknas/SK-BPP/2014

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik YABPEKNAS BPD Provinsi Banten sebagaimana di sebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA meliputi:

Administrasi Surat

a. Administrasi Surat Masuk

b. Administrasi Surat Keluar

Administrasi Pengaduan

a. Pengaduan Konsumen

b. Kelengkapan data dari Konsumen

c. Analisa Pengaduan

d. Konfirmasi pengaduan & ke Pelaku Usaha dan Instansi lain

e. Koordinasi

f. Analisa dan Evaluasi

g. Pemberitahuan ke Konsumen & Pelaku Usaha

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik sebagaimana di maksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus di laksanakan oleh Pengurus Direktorat Hukum dan Perlindungan Konsumen Yabpeknas BPD Provinsi Banten.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudan hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGADUAN KONSUMEN YABPEKNAS BPD PROVINSI BANTEN

Jenis Layanan

A. Tata Cara Pengaduan Layanan

1. Ketik Nama <titik>kota<titik>Alamat Email Anda kirim SMS ke HP :

2. yabpeknasbanten@gmail.com seketika akan dapat konfirmasi dari Yabpeknas BPD Provinsi Banten atau kunjungi website www.yabpeknas.com

3. Mengisi Form Kronologis kejadian dan melengkapi persyaratan Surat Kuasa yang sudah tersedia kemudian di print dan di beri tanda tangan pemohon diatas materai Rp 6.000,. Setelah lengkap dikirimkan ke alamat YABPEKNAS BPD PROVINSI BANTEN

4. Pengaduan anda sudah diterima dan Anda mendapat Laporan Perkembangan Perkara secara berkala sampai kasus selesai melalui email khusus YABPEKNAS BPD Provinsi Banten’

5. Data pengaduan hanya dapat dilihat oleh Konsumen dan YABPEKNAS BPD Provinsi Banten dan para pihak yang diberi otoritas khusus.

6. Disarankan menggunakan email dari Google Gmail.

7. Hubungi Hp: 081287742297, 087888833688, 0818122488, 081910940009.

B. Informasi Pengaduan yang Ditangani

I. PERBANKAN

1. Rumah di ancam lelang melalui KPKNL.

2. Rumah di lelang secara sepihak oleh pelaku usaha berdasarkan Hak Tanggungan.

3. Gugatan melaui pengadilan (perbuatan melawan hukum).

4. Bukan Bank mengaku Bank.

5. Terkait Akte Pembebanan Hak tanggungan/Hak Tanggungan.

6. Debitur meninggal dunia ahli waris tetap di tagih hutang.

7. Utang-piutang dengan jaminan SHM dibebani bunga yang tidak lazim.

8. Ekonomi seret meminta Penangguhan kewajiban Pembayaran Utang.

9. Mengajukan Pelunasan dengan keringanan.

10. Tagihan Kartu kredit oleh pihak ketiga (debt collector) dengan ancaman, teror, via telephone atau datang di luar jam kerja (malam hari).

11. Rumah yang terkait boking Fee yang Hangus.

12. Rumah yang memberikan fasilitas baik, terawat, bebas banjir ternyata tidak layak (kebohongan publik).

II. PERUSAHAAN

1. Perusahaan yang melanggar dengan membuang limbah/amdal di sungai atau di tempat yang mencemari lingkungan.

2. Perusahaan Industri yang memberikan zat pengawet berbahaya yang bisa merugikan konsumen.

3. Perusahaan yang tidak mempunyai izin usaha perdagangan

4. Perusahaan izin restoran yang berkedok tempat hiburan yang menjual minuman keras tanpa izin kemendag

5. Tempat rekreasi/wisata yang menaikan tiket kunjungan tanpa ada perbaikan fasilitas yang menyamankan, keselamatan, kesehatan konsumen & asuransi penggantian jika konsumen terjadi hal-hal kecelakaan yang tidak diinginkan.

6. Perusahaan atau distributor yang menimbun bahan kebutuhan konsumen yang membuat harga melonjak.

III. LEMBAGA PEMBIAYAAN (FINANCE)

1. Perampasan Kendaraan di jalan dengan dalil konsumen menunggak angsuran.

2. Konsumen mengunggak lebih 3 (tiga) ansuran membayar 1 (satu) angsuran di tolak oleh pihak Finance.

3. Perampasan kendaraan dengan model tipu muslihat yaitu konsumen diajak ke kantor finance dan pada akhirnya kendaraan tidak bisa di bawa pulang.

4. Konsumen di laporkan pihak Finance ke POLRES dengan tuduhan penggelapan, menggadaikan kendaraan tanpa ijin Finance.

5. Sertifikat jaminan Fidusia yang salah kaprah/Fidusia palsu

6. Kendaraan hilang konsumen tetap membayar.

7. Pengurusan Asuransi yang berbelit-belit.

IV. KOPERASI

1. Bahwa berdasarkan UU yang dapat diberi pinjaman adalah anggota/calon anggota.

2. Rentenir berkedok Koperasi.

3. Hak-hak anggota sebagai anggota Koperasi di matikan digantikan dengan sebutan debitur supaya seakan-akan mirip perbankan.

4. Koperasi Simpan Pinjam merampas jaminan Anggotanya sendiri, dengan dalil pinjaman menunggak baik berupa kendaraan dengan jaminan BPKB atau mengusir yang jaminanya SHM.

5. Bunga di koperasi yang mencekik leher.

6. Koperasi liar.

7. Seseorang yang memiliki usaha koperasi yang begitu banyak atau mafia koperasi di setiap kota dengan dalil ijin (Badan Usaha) dari pemerintah provinsi.

8. Persengkongkolan jahat pengurus koperasi dengan pihak Dinas Koperasi (RAT fiktif) dan anggota koperasi fiktif.

9. Bank keliling dengan bunga melibihi standar.

V. Makanan dan Minuman

1. Terkait warung yang tidak mencantumkan daftar harga makanan sehingga merugikan konsumen dengan harga yang di mark up ketika konsumen dilihat bukan penduduk setempat.

2. Makanan/minuman yang menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya.

3. Pelaku usaha yang mengurangi timbangan dengan cara menambah beban pada timbangan.

4. Produk kadaluwarsa.

5. Tidak menggunakan label.

6. Garansi produk yang ada tuisannya saja tidak pernah ada dan konsumen di tolak dengan berbagai alasan untuk menghindar dari kewajiban Garansi.

7. Minimarket yang melanggar peraturan Kemendag RI.

VI. Konsumen Obat dan berbagai Pelayanan Kesehatan

1. Malpraktek rumah sakit (salah dalam memberikan pelayanan kesehatan).

2. Rumah sakit belum terakditasi.

3. Keputusan dokter yang mewajibakan konsumennya untuk mengkonsumi obat tertentu/merek tertentu dengan maksud dokter menguntungkan pribadi dokter karena komisi dari perusahaan farmasi/dan atau dapat komisi dari pihak Apotik

4. Anjuran dokter untuk melakukan operasi hanya untuk kepentingan komersial belaka, korbannya banyak Ibu melahirkan anak secara operasi padahal dalam audit kedokteran bisa lahir tanpa operasi.

5. Obat palsu/obat tradisional yang dicampur dengan kimia obat.

6. Dokter yang praktek lebih dari satu tempat.

7. Rumah sakit yang menolak pasien miskin.

VII. Kategori Layanan Publik dan Jasa lainnya.

1. Mengalami kesulitan membayar pajak kendaraan bermotor yang kredit di finance pada posisi menunggak/tidak mendapat surat keterangan/di tolak pihak Samsat setempat.

2. Listik putus pihak PLN dan meterannya di bawa oleh petugas padahal meteran tersebut dibeli/dibayar waktu pemasangan listrik yang pertama.

3. Meteran listrik yang boros dengan kwh yang sama dengan tetangga tetapi bayarnya lebih mahal karena patut diduga dari dulu hingga sekarang tidak pernah ada tera meteran.

4. Terkait dengan pelayanan penerbangan, tiket hangus, kehilangan barang dibagasi pesawat, jadwal tidak tepat waktu dll.

5. Terkait perpakiran barang hilang/unit kendaraan tapi tidak diganti oleh pemilik parkir

6. Bus patas yang kursinya rapat melanggar ketentuan Dishub atau Bus yang kondisisinya tidak layak.

7. Konsumen jasa pendidikan terkait sekolah yang menjanjikan berbagai fasilitas ternyata tidak layak.

8. Terkait jasa Advokat/jasa hukum yang sudah menerima pembayaran namun di ketahui perpihak kepada lawannya pemberi kuasa dan perkara di terlantarkan tidak diurusi.

9. Terkait Penegak hukum dalam hal ini Kepolisian yang tidak tanggap laporan pengaduan masyarakat

10. Terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) berbagai pelayanan Pemerintah dan Swasta.

11. Barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

VIII. Kategori Khusus

1. Perdagangan Bursa efek.

2. Perdagangan dengan Sistem Multilevel Marketing.

3. Pembayaran elektronik dan e- banking.

4. Rekayasa genetika untuk sayuran-buah-buahan.

5. Ecolabel.

6. Perdagangan Internasional dan Perdagangan bebas.

7. Ekspor/Import.

8. Persaingan usaha tidak sehat/monopoli/trust/kartel.

9. Hak Cipta/Haki.

10. Propaganda Iklan menyesatkan.

11. Stadarisasi Produk yang ber-SNI.

Direktorat Hukum Dan Perlindungan Konsumen YABPEKNAS

Badan Pengurus Daerah Provinsi Banten

Dikeluarkan : Di Serang – Banten

Tanggal : 14 Maret 2015

Kepala Direktorat Hukum Kasubdit Pengawasan Pel-Publik

NURHAMZAH HERU WAHYUDI S.IP. MSi

NISK. 00.22.2014.002501 NISK. 00.22.2014.002507

Program Kerja YABPEKNAS

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Thu, 30 Apr 2015 08:19:00 -0700

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENGURUS DAERAH PROVINSI BANTEN

Nomor : 012/Yabpeknas/PK–BPD BTN/IV/2015

Tentang

program kerja

DIREKTORAT HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

BPD PROVINSI BANTEN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja Yabpeknas agar dapat turut serta mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Menegakkan Hukum, Kebenaran, Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Khususnya di wilayah Provinsi BANTEN, perlu mengangkat anggota Pengurus Direktorat Hukum dan Perlindungan Konsumen BPD Yabpkenas Provinsi Banten;

b. Bahwa untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus Direktorat hukum dan Perlindungan Konsumen BPD Yabpeknas Banten, ditetapkan dengan keputusan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Yabpeknas sebagaimana diatur dalam Bab IV pasal 10 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga DHPK Yabpeknas; atas rekomendasi Kepala Direktorat Hukum dan Perlindungan Konsumen BPD Yabpkenas Provinsi Banten.

c. Bahwa untuk mengangkat anggota pengurus Direktorat Hukum dan Perlindungan Konsumen BPD Yabpeknas Banten sebagaimana dimaksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Direktorat Hukum dan Perlindungan Konsumen BPD Yabpkenas Provinsi Banten, yang berdasarkan SK BPP Ketua Umum Yabpeknas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1999 tentang P-Konsumen;

3. Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 1999 tentang KKN;

4. Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

5. Undang-Undang R.I. No. 25 tahun 2009 tentang P-Publik;

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Yabpeknas;

2. Anggaran Rumah Tangga DHPK Yabpeknas;

3. Kep. BPP Yabpeknas No.025/Yabpeknas/SK-BPP/2014

Dalam Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur merata materil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga perlindungan konsumena adalah suatu wadah yang menangani kasus-ksus ataupun hal-hal yang berkenaan dengan konsumen. Direktorat Perlindungan Konsumen sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena setiap konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Oleh karena itu, penting suatu lembaga yang membantu konsumen dalam mendapatkan haknya secara utuh.

Amanah undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UU-PK). Yang mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000 merupakan satu piranti hukum yang dipersiapkan sebagai landasan bagi ekonomi Indonesia menghadapi era perdagangan bebas agar dapat eksis dan berkembang dimasa yang akan datang.

Jadi jelas bahwa tujuan dasar utama UU-PK adalah untuk meningkatakan harkat dan martabat konsumen terhadap kurang lebih 230 juta penduduk Indonesia yang notabane adalah konsumen. Terwujudnya perlindungan konsumen sangat tergantung pada peran dan sikap kritis konsumen dan/atau lembaga perlindungan konsumen, namun faktor yang tidak kalah penting adalah peran pemerintah dan kepedulian pelaku usaha. Untuk Ikut Peran Serta semua pihak membantu permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen begitu juga sebaliknya.

Dasar Peran Serta Dimaksud “Bahwa Bilamana perlindungan konsumen tidak diperhatikan oleh seluruh kalangan hal ini akan berdampak krisis tidak kepercayaan, “Maka Dalam Mewujudkan Supermasi Hukum,Pemerintah Indonesia Telah Meletakan Landasan Kebijakan Yang Kuat,Dalam Usaha melindungi warga negaranya terkhusus konsumen yang dirugikan, Dengan Tidak Ada Toleransi, Dengan Melibatkan Aparat Penegak Hukum, dan Badan Hukum Perlindungan konsumen.” Adapun Melalui Wadah Yang Telah Dibentuk Yaitu Direktorat Hukum Dan Perlindungan Konsumen (DHPK YABPEKNAS) Badan Pengurus Daerah (BPD) Provinsi Banten.

Dalam Hal Ini Kaitannya Tersebut Diperankan Oleh Unsur Publik, Unsur Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat (LPKSM) Serta Unsur Masyarakat Dengan Mengacu Kepada Persatuan Pemerintah Pasal 30 UU No. 8 / 1999 menentukan: (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan oleh pemerintah Dan Bukti Permulaan Tentunya Kami Akan Melaporkan Kepada Yang Berwenang Dalam Hal Ini.

Langkah Kami Dari Direktorat Hukum Dan Perlindungan Konsumen (DHPK YABPEKNAS) Badan Pengurus Daerah (BPD) Provinsi Banten Tahap Awal Aktivitas Adalah Koordinasi Visi Monitoring Sosial Control Perusahaan-Perusahaan, Pemerintah, juga yang terjadi di sekitar, Demi Kepentingan konsumen. Demi Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa Menuju Masyarakat Adil Makmur Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Sehubungan Dengan Pendirian Direktorat Hukum Dan Perlindungan Konsumen (DHPK YABPEKNAS) Badan Pengurus Daerah (BPD) Provinsi Banten Yang Tersurat Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga(Ad/Art). Maka Untuk Menyikapi Upaya Yang Beragam Dalam Rangka Ikut Membantu, Pemerintah, Masyarakat, untuk tercapainya Perlindungan Konsumen dengan ini dibuat suatu Tahapan Kerja Direktorat Hukum Dan Perlindungan Konsumen (DHPK YABPEKNAS) Badan Pengurus Daerah (BPD) Provinsi Banten Sebagai Berikut:

Program Kerja yang dilaksanakan

1. Koordinasi dengan Pemerintah, Perusahaan BUMN, dan BUMD, juga perusahaan-perusahaan swasta yang berada di wiliayah Provinsi Banten Sekitarnya.

2. Melakukan Investigasi dilapangan jika terjadi penyimpangan kejahatan perlindungan konsumen

3. Melakukan pengawasan barang & jasa yang beredar

4. Melakukan Non Legitamasi atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

5. Melakukan Gugatan Legal Standing Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 46 Ayat (1) huruf c dan huruf b. UUPK yang menyatakan : Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen, dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dikeluarkan : Di Serang – Banten

Tanggal : 21 April 2015

Kepala (DHPK) Direktorat Hukum Dan Perlindungan Konsumen

YABPEKNAS Badan Pengurus Daerah (BPD) Provinsi Banten

(NURHAMZAH)

NISK : 00.22.2014.002501

YABPEKNAS BPD BANTEN menangani Perkara dengan CARA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Thu, 30 Apr 2015 07:59:00 -0700

Di dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain negosiasi ( negotiation ), melalui pihak ketiga, mediasi, konsiliasi, arbitrase, peradilan, dan peradilan umum.

KONSILIASI
Adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Namun, undang-undang nomor 30 tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi. Akan tetapi, rumusan itu dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 dan alinea 9 penjelasan umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa.

Sementara itu , mengenai konsiliasi disebutkan di dalam buku Black’s Law Dictionary,

Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts trial with a view to wards avoiding trial and in labor dispute before arbitrarion. Court of conciliation is a court with propose terms of adjustments, so as to avoid litigation.

Namun, apa yang disebutkan dalam Black’s Law Dictionary pada prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian sebelum siding peradilan.

Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di anatar mereka.

MEDIASI
Adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Juga, terdapat beberapadefinisi mengenai mediasi menurut Nolah Haley antara lain , “ a short term structured task oriented , partipatory invention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement ”, sedangkan Kovach mendefinisikan mediasi, “ facilitated negotiation it process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution ”.

Dengan demikian, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis.

Sementara itu, pihak ke tiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebgai mediator.

Dengan demikia, tugas mediator sebagai fasilitator untuk membantu dan merumuskan persamaan pendapat, eperti :
1. sebagai tugas utama adalah bertindak sebagai seorangt fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi yang dapat dilaksanakan.
2. menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi para pihak dan berupaya untuk mengurangi perbedaan yang timbul sehingga mengarahkan kepada satu keputusan bersama.
Jika dengan cara mediasi tidak menghasilkan suatu putusan di antara para pihak maka tiap-tiap pihak boleh menempuh cara penyelesaian lain, seperti melalui pengadilan, arbitrase, atau lain-lain.

Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mencari penyelesaian sengketa, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YABPEKNAS untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi.

NEGOSIASI ( NEGOTIATION )

Negosiasi adalah proses tawar - menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang berperkara.
Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saaat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Oleh karena itu, negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan.
Sementara itu, yang harus diperhatikan bagi para pihak yang melakukan perundingan secara negosiasi harus mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan dengan damai.
Namun, penyelesaian sengketa ynag dilakukan melalui pihak ketiga dapat terjadi dengan cara, anatar lain mediasi dan arbitrase.

PENYELESAIAN SENGKETA

Pada umumnya, di bagian akhir suatu perjanjian dicantumkan suatu klausula yang dapat menentukan penyelesaian sengketa. Klausula itu, misalnya, “ apabila terjadi perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari perjanjian tersebut maka para pihak akahn memilih penyelesaian sengketa yang terbaik bagi mereka ”.
Namun sengketa itu terjadi dimulai dari suatu situasi di mana satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan segera muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of interest.
Sementara itu, pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepasa pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memberi perasaan puas kepada pihak pertama maka selesailah konflik tersebut.
Pada umumnya , di dalam kehidupan suatu masyarakat telah mempunyai cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa sendiri, yakni proses penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat melalui cara-cara formal maupun informal.
Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan ( litigasi ) dan arbitrase, serta proses penyelesaian – penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalaui negosiasi, mediasi.

FUNGSI dan PERANAN KELEMBAGAAN BPSK SERTA TUGAS DAN WEWENANG BPSK

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Thu, 30 Apr 2015 07:41:00 -0700

BAB I

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah disahkan pada tanggal 20 April 1999, dan mulai efektif mulai tanggal 20 April 2000. Di antaranya, mengatur tentang keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, lebih familiar nya di sebut dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). BPSK sudah terbesar di mana saja, khususnya di Indonesia. Pembentukan BPSK wajib di bentuk dikarenakan kehadiran tekhnologi dan informatika yang semakin lama semakin luas jangkauannya sehingga menimbulkan keberadaan barang dan jasa semakin meningkat dan arusnya semakin lancar serta adanya selentingan yang terjadi di Negara ini tentang perdagangan bebas.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka, para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Maraknya kasus-kasus tentang transaksi jual beli yang akhirnya merugikan konsumen, atau penipuan bahkan ketidak puasan yang di alami oleh konsumen atas barang/jasa yang ditawarkan, sehingga mengharuskan Pemerintah untuk segera membentuk lembaga penyelesaian sengketa. Adanya BPSK memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak baik-baik pembahasan yang lebih mendetail mengenai BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di dalam Bab selanjutnya.

BAB II

PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat di simpulkan beberapa pertanyaan. Adapun permasalahan yang ada dalam pembahasan tentang “Kelembagaan BPSK Serta Tugas dan Wewenang BPSK”, antara lain:

1. Bagaimana pengertian secara global tentang BPSK ?

2. Bagaimana dasar hukum serta pijakan hukum yang menaungi BPSK ?

3. Bagaimana kelembagaan BPSK sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen ?

4. Sebutkan tugas dan wewenang BPSK ?

5. Bagaimana pula peranan BPSK ?

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengertian BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Secara legal term pengertian BPSK diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdangangan menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya dalam keputusan ini disebut BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen.[1] Dalam pembahasan BPSK erat kaitannya dengan pelaku usaha dan konsumen. Maka, hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas–asas dan kaidah–kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.[2]

Sedangkan menurut istilah (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.[3]

Jadi, menurut hemat penyusun bahwa (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) BPSK merupakan lembaga atau institusi non-struktural yang memiliki fungsi sebagai lembaga/institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen di luar pengadilan. Lembaga ini pun di bentuk oleh Pemerintah dalam rangka menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. BPSK berada di bawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sedangkan operasionalnya dibantu oleh Pemerintah daerah setempat. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten/kota kepada Pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.[4] Adapun prinsip BPSK dalam menyelesaikan sengketa, yaitu : mengutamakan musyawarah, cepat, murah dan adil.[5] Keberadaan BPSK diharapkan mampu memberikan konsultasi seputar masalah perlindungan konsumen, menjembatani setiap adanya sengketa yang timbul dari kedua belah pihak serta mampu menyelesaikan tugasnya dalam hal menerima pengaduan dari masyarakat.

B. Dasar Hukum Pembentukan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Dasar hukum atau regulasi yang mengatur keberadaan serta mendukung keberadaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Peraturan Pemerintah No.57/2001 Tentang BPKN

3. Peraturan Pemerintah No. 58/2001 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

4. Peraturan Pemerintah No. 59/2001 Tentang LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

5. Keputusan Presiden No. 90/Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 301/MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota Sekretariat BPSK

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 302/MPP.Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP.Kep/12/2001 Tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tugas dan Wewenang BPSK

9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 605/MPP.Kep/8/2002 Tanggal 29 Agustus 2002 Tentang Pengangkatan Anggota BPSK

10. Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

11. Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Keberadaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) ini diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 49 ayat (1), yaitu : [6]“Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”.

C. Kelembagaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (small claim court) dan pemeriksaannya di lakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (Pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan.[7] Badan ini di bentuk di setiap Daerah Tingkat II (di atur dalam UU No.8 Tahun 199 Tentang UU Perlindungan Konsumen Pasal 49 ayat 1), dan badan ini mempunyai anggota-anggota dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.[8]

Untuk lebih jelasnya mari kita simak kelembagaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), antara lain :

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) terdiri atas :[9]

a. Ketua merangkap anggota

b. Wakil ketua merangkap anggota

c. anggota

2. Keanggotaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), adalah :

a. Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh sekretariat

b. Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat

c. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri[10]

3. Proses pembentukan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), adalah :

a. Adanya kesanggupan dari Kabupaten/Kotamadya untuk pendanaan pembentukan BPSK, mulai dari perekrutan sampai dengan operasional BPSK

b. Usulan pembentukan BPSK yang disampaikan oleh Bupati atau Walikota di proses lebih lanjut di Direktorat Perlindungan Konsumen Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depperindag, untuk di susun Keppres tentang pembentukan BPSK bagi daerah Kabupaten ata Kotamadya yang telah menyanggupi pembentukan BPSK

c. Draft Keppres tentang pembentukan BPSK disampaikan Depperindag kepada Sekretaris Negara untuk di syahkan Presiden

d. Keppres tentang pembentukan BPSK yang telah disyahkan Presiden disampaikan Depperindag kepada Bupati atau Walikota berikut permintaan calon anggota dan sekretariat BPSK yang akan diusulkan oleh Bupati atau Walikota daerah setempat[11]

4. Urutan Pemilihan dan Pengangkatan Anggota BPSK, adalah :

a. Bupati atau Walikota membentuk Tim Pemilihan Anggota BPSK dengan Surat Keputusan Bupati (SKB) atau Walikota

b. Anggota Tim Pemilihan dilarang untuk diusulkan menjadi anggota BPSK

c. Tim Pemilihan

d. Bupati atau Walikota mengajukan nama calon anggota BPSK yang berasal dari daftar calon anggota yang telah dinyatakan lulus oleh Tim Pemilih Calon Anggota BPSK Daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri disertai dengan persyaratan administrasi, dokumen penunjang dan berita acara pemilihan calon

anggota BPSK

e. Nama calon anggota BPSK yang diajukan tersebut sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) orang dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang dengan ketentuan seurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah calon anggota tersebut berpengalaman dan berpendidikan di bidang hukum

f. Menteri menetapkan dan mengangkat anggota BPSK dari calon anggota BPSK yang diajukan, dengan memperhatikan beban kerja dan keseimbangan dari setiap unsur yang diwakilinya

g. Dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya usulan nama calon anggota BPSK secara lengkap dan benar, Menteri menetapkan nama-nama anggota BPSK dengan Surat Keputusan[12]

5. Susunan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), terdiri atas:[13]

a. Ketua merangkap anggota

b. Wakil ketua merangkap anggota

c. Anggota

6. Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:[14]

a. Warga Negara Republik Indonesia

b. Berbadan sehat

c. Berkelakuan baik

d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan

e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen

f. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun

7. Anggota BPSK terdiri atas:[15]

a. Unsur pemerintahan (3 orang – 5 orang)

b. Unsur konsumen (3 orang – 5 orang)

c. Unsur pelaku usaha (3 orang – 5 orang)

D. Tugas dan Wewenang BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Tugas dan kewajiban BPSK untuk melayani semua sengketa konsumen dengan model penyelesaian sengketa melalui Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Hal ini memperlihatkan bahwa lembaga BPSK ini bukan merupakan suatu model Small Claims Court untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan nilai yang kecil, seperti maksud semula pembentukan BPSK.[16] Small Claims Court merupakan suatu usaha untuk membantu konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum dengan menerapkan asas hukum berperkara dengan murah, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Adapun tugas dan wewenang BPSK, tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang UU Perlindungan Konsumen, yaitu :[17]

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbiterase, atau konsoliasi;

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

c. Pengawasan klausul baku;

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran undang-undang ini;

e. Menerima pengaduan dari konsumen, lisan atau tertulis, tentang di langgarnya perlindungan konsumen;

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen;

g. Memanggil pelaku usaha pelanggar;

h. Menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ini;

i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan mereka tersebut huruf g apabila tidak mau memenuhi panggilan;

j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat-alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

k. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian konsumen;

l. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha pelanggaran undang-undang;

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha pelanggar undang-undang;

E. Peranan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Berbicara tentang peranan BPSK maka, erat kaitannya dengan sengketa konsumen bahkan cara serta dan solusi terbaik yang bisa dilakukan oleh BPSK dalam menangani masalah sengketa konsumen, itulah peranan yang benar-benar riil dari peranan BPSK.

Sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa pelaku usaha dalam hubungan hukum antara satu sama lain mengenai produk tersebut.[18]

Dalam hal sengketa tentu adanya kesalahan dari salah satu pihak yang dinamakan wanprestasi. Menurut Ade Maman Suherman sengketa adalah salah satu penyebab dari adanya wanprestasi dari salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati bersama atau ada faktor eksternal diluar para pihak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya prestasi dari suatu perjanjian.[19] Sedangkan, dalam praktek bisnis pada umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik standard contract atau perjanjian baku yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen ataupun berbagai informasi semu yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.[20]

Secara umum, penyusun menyimpulkan beberapa peranan dari BPSK dalam menghadapi masalah sengketa konsumen yang tengah marak saat ini, antara lain :

1. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

2. BPSK berperan sebagai konsiliator, Mediator dan Arbiter dalam penyelesaian sengketa konsumen

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Keberadaan BPSK yang ada di Indonesia, adalah langkah awal pemecahan dari masalah-masalah sengketa konsumen yang terjadi. Di dukung dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang menaunginya, membuat BPSK semakin menyebar di seluruh kota besar yang ada di Indonesia. Dalam setiap lembaga tentu mengalami pasang surut serta penghambat dan pendukung dalam kinerjanya terutama berperan dalam menangani masalah sengketa konsumen. Meskipun secara tegas tugas dan wewenang BPSK termaktub dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 52.

Tidak dipungkiri bahwa BPSK telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik dan tepat serta patuh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang ada. Wujud peran serta BPSK adalah dengan terselesaikannya masalah sengketa konsumen, dan itu salah satu bukti nyata yang wajib kita dukung.

Harapannya, semoga BPSK dapat memaksimalkan tentang keberadaan anggota atau SDI yang memadai, lebih kritis dalam menanggapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sengketa konsumen sehingga ketika ada sengketa konsumen, diharapkan konsumen memperoleh keadilan dan dipenuhi hak-haknya sebagai konsumen sesuai dengan UU yang berlaku dan semoga BPSK dapat mengleuarkan keputusan yang seadil-adilnya KELEMBAGAAN BPSK SERTA TUGAS DAN WEWENANG BPSK

Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Saya hendak bertanya perihal kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam konteks UU No. 8/1999. 1. Apakah untuk proses penyelesaian sengeketa di BPSK diperlukan persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa? 2. Apabila pelaku usaha menolak/keberatan untuk menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan dasar bahwa telah ada kespekatan yang tertuang dalam Perjanjian (yang menjadi dasar hubungan hukum konsumen dengan pelaku usaha) mengenai forum penyelesaian sengketa; Dapatkah BPSK tetap melaksanakan proses penyelesaian sengketa dengan kondisi demikian? 3. Apakah BPSK memiliki wewenang untuk malakukan panggilan paksa terhadap pelaku usaha yang menolak untuk menyelesaikan sengketanya melalui BPSK? 4. Bagaimana kekuatan hukum suatu putusan arbtrase di BPSK yang dibuat tanpa kehadiran pelaku usaha? Demikian, mohon penjelasannya. IND.

THEODORUS.INDRA

Jawaban:

SHANTI RACHMADSYAH, S.H.

1. Pasal 23 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”) mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan. Kemudian, menurut pasal 52 UUPK, salah satu kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jadi, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa.

Berkaitan hal di atas, pasal 45 UUPK memang menyebutkan bahwapenyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Namun, ini tidak berarti dalam mengajukan gugatan harus telah disetujui dahulu oleh para pihak. Menurut penjelasan pasal 45, ini artinya dalam penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi, pengajuan gugatannya tidak harus atas persetujuan para pihak, tetapi para pihak dapat bersepakat untuk memilih perdamaian untuk penyelesaian sengketanya.

Lain halnya dengan penyelesaian sengketa BPSK yang melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase. Menurut pasal 52 huruf (a) UUPK, BPSK berwenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Mengenai mediasi, arbitrase dan konsiliasi ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik IndonesiaNomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Kepmen Perindag350/2001”). Menurut pasal 4 ayat (1) Kepmen Perindag350/Mpp/Kep/12/2001, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Jadi, yang perlu persetujuan para pihak adalah apabila penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan dengan cara mediasi/konsiliasi/arbitrase.

2. Seperti telah diuraikan di atas, konsumen dapat menggugat pelaku usaha ke BPSK atau ke badan peradilan. Namun, dalam hal sengketa itu bukan kewenangan BPSK, Ketua BPSK dapat menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen (lihat pasal 17 Kepmen Perindag350/2001).

Dalam hal telah ada perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen mengenai forum penyelesaian sengketa, maka sudah seharusnya para pihak tunduk pada klausula tersebut. Ini mengacu pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihaknya sebagai undang-undang. Oleh karena itu, seharusnya penyelesaian sengketa dilakukan berdasar kesepakatan awal.

3. Pasal 52 huruf g UUPK memang memberikan kewenangan pada BPSK untuk memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Akan tetapi, BPSKtidak diberikan kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap pelaku usaha tersebut. Meski demikian, BPSK bisa meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen (lihat pasal 52 huruf i UUPK). Jadi, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa, tetapi BPSK bisa meminta bantuan pada penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha. Penyidik di sini mengacu pada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen (lihat pasal 59 ayat [1] UUPK)

4. Dalam hal pelaku usaha tetap tidak memenuhi panggilan BPSK, maka BPSK dapat mengadili sengketa konsumen tanpa kehadiran pelaku usaha. Hal ini mengacu pada pasal 36 Kepmen Perindag350/2001, yaitu dalam hal pelaku usaha tidak hadir pada hari persidangan I (pertama),majelis hakim BPSK akan memberikan kesempatan terakhir kepada pelaku usaha untuk hadir pada persidangan II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan. Jika pada persidangan II (kedua) pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha. Jadi, dalam hal pelaku usaha tidak menghadiri persidangan, maka BPSK dapat mengabulkan gugatan konsumen. Adapun putusan BPSK sendiri adalah putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (lihat pasal 54 UUPK jo pasal 42 ayat [1]Kepmen Perindag 350/2001). Final artinya dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi (lihat penjelasan pasal 54 ayat [3] UUPK). Putusan BPSK kemudian dapat dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan (lihat pasal 42 ayat [2]Kepmen Perindag 350/2001).

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik IndonesiaNo. 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Hak dan kewajiban pelaku usaha / pengusaha

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Thu, 30 Apr 2015 07:37:00 -0700

Hak dan kewajiban pelaku usaha / pengusaha diatur dalam pasal 6 dan 7 UU No. 8 / 1999.

Hak pelaku usaha adalah:

1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 undang-undang nomor 8 tahun 1999, mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan , larangan-larangan dalam penjualan secara obral / lelang , dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan .

1. larangan dalam memproduksi / memperdagangkan.
Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, misalnya :
• tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto;
• tidak sesuai dengan ukuran , takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
• tidak sesuai denga kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika , atau keterangan barang atau jasa tersebut;
• tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label;
• tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal;
• tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran , berat isi atau neto

2. larangan dalam menawarkan / memproduksi
pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah .
• barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
• Barang tersebut dalam keadaan baik/baru;
• Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.
• Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi.
• Barang atau jasa tersebut tersedia.
• Tidak mengandung cacat tersembunyi.
• Kelengkapan dari barang tertentu.
• Berasal dari daerah tertentu.
• Secara langsun g atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
• Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya , atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
• Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

3. larangan dalam penjualan secara obral / lelang

Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang , dilarang mengelabui / menyesatkan konsumen, antara lain :
• menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar tertentu.
• Tidak mengandung cacat tersembunyi.
• Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain.
• Tidak menyedian barang dalam jumlah tertentu atau jumlah cukup dengan maksud menjual barang yang lain.
4. larangan dalam periklanan

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan , misalnya :
• mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga mengenai atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang jasa.
• Mengelabui jaminan / garansi terhadap barang atau jasa.
• Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang atau jasa.
• Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa.
• Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizing yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
• Melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Hak dan kewajiban konsumen

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Thu, 30 Apr 2015 07:32:00 -0700

Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 dan 5 UU No. 8 / 1999, sebagai berikut:

Hak konsumen antara lain:

1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen di era global ditandai dengan 2 fenomena. Pertama, globalisasi perdagangan internasional yang menunjukkan kecenderungan bahwa aktifitas ekonomi pelaku usaha dan konsumen tidak lagi dibatasi batas-batas yurisdiksi antar negara. Tidak ada lagi halangan dalam bertransaksi. Serta banyak variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan konsumen sesuai kebutuhannya.

Kedua, implementasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen tidak dapat dilepaskan dari pola konsumsi konsumen. Pola konsumsi ini secara berkesinambungan selaras dengan daya dukung lingkungan sebagai bagian yang tidak terlepas dari kehidupan keseharian konsumen. Pembangunan jati diri konsumen Indonesia bukan lagi terbatas akan pemahaman akan hak dan kewajibannya saja, namun mulai meningkat kepada tanggung jawab sosialnya yang terkait erat dengan pembangunan yang berkesinambungan (sutainable development).

Oleh sebab itu, tantangan bersama di era global adalah, bagaimana memberikan pemahaman akan pentingnya dan memperkuat perlindungan konsumen agar konsumen mampu menetapkan pilihan dan keputusan yang tepat dalam bertransaksi, mendorong persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha, dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.

Hal tersebut penting karena konsumen harus waspada terhadap berbagai tawaran barang murah yang beredar di pasar namun justru mengancam atau merugikan konsumen. Beberapa kasus barang murah (seperti mainan anak, pangan, obat-obatan, kosmetika, peralatan rumah tangga, dan sebagainya), ternyata mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi ketentuan standar yang dipersyaratkan.

Kini, saatnya menjadi konsumen cerdas sebagai pilihan tepat untuk melindungi diri sendiri dari ancaman produk-produk semacam itu. Konsumen cerdas adalah konsumen yang telah siap menghadapi berbagai tantangan di era global. Indikasi konsumen cerdas ditandai dengan pemahaman akan hak dan kewajibannya, sikap kritis dan berhati-hati dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sehingga ia mampu melindungi diri, keluarga dan lingkungannya terhadap barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (K3L).

Selain itu, konsumen cerdas juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan negara yang diindikasikan dengan pro-produk Indonesia dan pro-lingkungan.Berlatar belakang hal tersebut maka tepatlah jika Kementerian Perdagangan RI mengambil tema “Gerakan Meningkatkan Kesadaran Hak Konsumen” pada acara puncak peringatan Hari Konsumen Nasional 2013 di Balai Kartini Jakarta. Acara yang baru pertama kalinya dirayakan ini dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan, Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Nuzuliah Iskak, pejabat dari BPOM, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, YLKI, asosiasi, universitas dan sekolah, serta pejabat Badan Standardisasi Nasional. Tampak pejabat BSN yang hadir Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi, Dewi Odjar Ratna Komala; Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar, Kukuh S. Achmad; serta Kepala Inspektorat A.K. Djaelani.

Pada kesempatan tersebut, Tini Hadad dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI mengungkapkan penduduk Indonesia yang berjumlah 240 juta jiwa merupakan konsumen yang memiliki hak-hak sebagai konsumen. Namun pada kenyataannya, masyarakat terus dihadapkan pada maraknya produk yang tidak memiliki jaminan kualitas, tidak bersertifikat Standar Nasional Indonesia/SNI padahal sudah diberlakukan SNI wajib, atau produk yang tidak dilengkapi label sesuai aturan. Produk-produk seperti ini sangat mengancam keselamatan konsumen. Sebagai contoh, produk ban kendaraan yang tidak ber-SNI berpotensi membahayakan/mencelakakan konsumennya.

Senada dengan Tini, Gita juga mengatakan, kecenderungan jumlah dan daya beli masyarakat Indonesia yang semakin meningkat, akan menjadi target pasar yang menggiurkan baik bagi industri dalam negeri maupun luar negeri sehingga konsumen perlu dilindungi. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang ini, terkandung 4 pilar kebijakan yakni : Peningkatan produk berkualitas; Peningkatan Pengawasan Barang Beredar; Peningkatan Edukasi Konsumen; serta Penguatan lembaga Perlindungan Konsumen.

Oleh karenanya, Gita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan mengembangkan budaya gerakan konsumen cerdas. Peringatan Hari Konsumen Nasional diharapkan dapat menjadi momentum bersama untuk mewujudkan kesetaraan antara konsumen dengan pelaku usaha. (dnw/rul)

Hak – Hak Konsumen Indonesia

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Thu, 30 Apr 2015 06:03:00 -0700

Sebelum membahas tentang hak-hak konsumen, ada baiknya kita memahami beberapa istilah yang berkaitan denga

n perlindungan konsumen. Istilah-istilah tersebut, nantinya akan sering dijumpai dalam pembahasan serial tentang perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum, maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia , baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Istilah-istilah tersebut diatas dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 Ketentuan Umum.

Berkaitan dengan judul diatas, bahwa hak itu sebetulnya adalah abstrak. Karna perlindungan konsumen ini tidak semata-mata hanya perlindungan fisik, melainkan juga hak yang bersifat abstrak tersebut, maka dikenal ada 4 hak dasar konsumen, yaitu :

hak untuk mendapatkan keamanan.

hak untuk mendapatkan informasi.

hak untuk memilih.

hak untuk didengar.

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of Consumers Union (IOCU), menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dari ke empat hak dasar konsumen tersebut diatas, dijabarkan ke dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menjadi 9 hak konsumen Indonesia, yaitu :

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Di samping hak-hak tersebut diatas, terdapat juga hak-hak yang dirumuskan dalam pasal 7 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

1)    beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2)    memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3)    memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

4)    menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5)    memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6)    memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7)    memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Thu, 30 Apr 2015 05:20:00 -0700

Apakah Anda memiliki kebiasaan yang konsumtif ? Saya setuju bahwa hal tersebut tidak bisa kita hindari, terlebih itu semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada satu pemahaman yaitu menjadi Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen akan menjadi penting untuk kita ketahui dan pahami.

Konsumen Cerdas
Sudah sepantasnya kita mampu menjadi konsumen yang cerdas. Terlebih bila kita termasuk dalam orang-orang konsumtif yang membeli barang dan jasa tanpa mempertimbangkan unsur-unsur penting yang menjadi hak setiap konsumen.
Untuk menjadi konsumen cerdas tidaklah terlalu rumit. Beberapa kiat yang selalu disosialisasikan oleh Kementerian Perdagangan di bawah ini setidaknya bisa menjadi pegangan setiap konsumen.
Sepertinya perlu Anda mengingat pesan yang kerap dikatakan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan bahwa penjual dan pembeli dalam hal ini konsumen mempunyai ikatan hubungan erat dalam proses jual beli.
Untu

k dapat menjadi konsumen cerdas lakukanlah hal-hal berikut ini, agar konsumen cerdas paham akan perlindungan konsumen terjadi melalui kita sebagai konsumen yg dapat menegakkan hak dan kewajiban.

Sebaiknya teliti sebelum membeli dengan memperhatikan label, kartu manual garansi dan tanggal kadaluarsa
Pastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan standar mutu K3L
Belilah barang sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan
Sebagai konsumen kita semua juga harus dapat mempertahankan dan meningkatkan tanggung jawab sosial dengan cara membeli produk dalam negeri, bijak menjaga bumi, dan pola konsumsi pangan yang sehat

Sebagai konsumen kita juga harus tahu bahwa konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-undang dan mengetahui akses ke lembaga perlindungan konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan pengetahuan ini, menjadi konsumen cerdas paham perlindungan konsumen akan terwujud dan tingkat kesadaran masyarakat dalam melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya bisa menjadi lebih tinggi.
Agar konsumen cerdas paham perlindungan konsumen maka tak kalah pentingnya adalah partisipasi aktif konsumen untuk bersikap cerdas dan kritis agar dapat membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tak pernah berhenti meningkatkan pengawasan barang beredar terhadap produk non-pangan maupun pangan. Selain untuk melindungi konsumen, pengawasan secara berkesinambungan akan menciptakan iklim usaha yang sehat di Tanah Air. Demikian ditegaskan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi saat mengumumkan hasil pengawasan barang beredar dan jasa di kantor Kementerian Perdagangan pada Januari 2013.

Berdasarkan jenis pelanggarannya sebesar 34% produk diduga melanggar persyaratan SNI, 22% diduga melanggar MKG, 43% diduga melanggar ketentuan label dalam Bahasa Indonesia, serta 1% diduga tidak memenuhi ketentuan produk yang diawasi distribusinya. Sedangkan berdasarkan kelompok produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan, sebanyak 39% merupakan produk elektronika dan alat listrik, 20% produk alat rumah tangga, 13% produk suku cadang kendaraan, serta sisanya adalah produk bahan bangunan, produk makanan minuman dan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

HAK TANGGUNGAN

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Thu, 30 Apr 2015 03:09:00 -0700

Pada hakikatnya merupakan hak jaminan atas tanah. Hak ini akan dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Penggunaan H

ak tanggungan, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Hak Tanggungan bisa juga dipergunakan untuk pelunasan utang tertentu, serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Kemudian siapa yang bisa dikatakan sebagai pemegang hak tanggungan atau subjek hak tanggungan ialah Pemberi Hak Tanggungan dan Pemegang Hak Tanggungan. Yang dimaksud sebagai Pemberi hak tanggungan ialah orang atau badan hukum yang mempuyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Sedangkan yang pemegang Hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Klasifikasi Objek dari Hak Tanggungan dapat dilihat dari berbagai sudut tergantung pada perkembangan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak tanggungan. Jika ditinjau dari yang ditunjuk oleh UUPA (Pasal 4 ayat 1 UUHT) maka yang bisa menjadi objek hak tanggungan hanyalah

Hak Milik (Pasal 25 UUPA),
Hak Guna Usaha (Pasal 33 UUPA),
Hak Guna Bangunan (Pasal 39 UUPA).
Kemudian apabila ditinjau dari Yang ditunjuk oleh UUHT (Pasal 4 ayat 2), dapat ditambahkan satu lagi macam hak tanggungan ialah Hak Pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.
Sedangkan pada tahapan akhir perkembangan hak tanggungan sebagaimana Yang ditunjuk oleh UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun (Pasal 27 UUHT) menyatakan bahwa adapula tambahan objek hak tanggungan ialah Rumah Susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara serta Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang bangunannya didirikan di atas tanah Hak Milik,Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara.

Hak Tanggungan memiliki ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan berbagai hak lainnya ialah
Membuat kedudukan seorang kreditor menjadi diutamakan dibandingkan kreditornya (“droit de preference”);
Mengikuti obyek yang dijaminkan di tangan siapapun obyek itu berada (“droit de suite”);
Dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum pada pihak-pihak yang berkepentingan ketika memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas;
memnyederhanakan pelaksanaannya eksekusi.

Hak Tanggungan memiliki sifat yakni :

Tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaar), berarti Hak Tanggungan membebani secara utuh obyeknya dan setiap bagian daripadanya. Pelunasan sebagian utang yang dijamin tidak membebaskan sebagian obyek dari beban Hak Tanggungan, tetapi Hak Tanggungan tetap membebani seluruh obyeknya untuk sisa utang yang belum dilunasi.
Hak Tanggungan hanya merupakan ikutan (“accessoir”) dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Keberadaan, berakhir dan hapusnya Hak Tanggungan dengan sendirinya tergantung pada utang yang dijamin pelunasannya tersebut.

Akta Pembebanan Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan

Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditor sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang bersangkutan (kreditor preferen) daripada kreditor-kreditor lain (kreditor konkuren) (lihat ps.1 (1) Undang-undang No.4 Tahun 1996 atau "UUHT"). Jadi, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan.

Tanah sebagai obyek Hak Tanggungan dapat meliputi benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Hal itu dimungkinkan karena sifatnya secara fisik menjadi satu kesatuan dengan tanahnya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, yang berupa bangunan permanen, tanaman keras dan hasl karya, dengan ketentuan bahwa benda-benda tersebut milik pemegang hak maupun milik pihak lain (bila benda-benda itu milik pihak lain, yang bersangkutan/pemilik harus ikut menandatangani APHT).

Pembebanan Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat yang ditetapkan dalam UUHT, yaitu:
Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.
Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat spesialitas yang meliputi: nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, domisili para pihak, pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijaminkan pelunasannya dengan Hak Tanggungan, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan.
Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi persyaratan publisitas melalui pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat (Kotamadya/ Kabupaten).
Sertipikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan memuat titel eksekutorial dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
Batal demi hukum, jika diperjanjikan bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji (wanprestasi).

Tata cara pembebanan Hak Tanggungan dimulai dengan tahap pemberian Hak Tanggungan di hadapan PPAT yang berwenang dan dibuktikan dengan APHT dan diakhiri dengan tahap pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan setempat.

Pada asasnya pemberi Hak Tanggungan (debitor atau pihak lain) wajib hadir sendiri di kantor PPAT yang berwenang membuat APHT berdasarkan daerah kerjanya (daerah kerjanya adalah per kecamatan yang meliputi kelurahan atau desa letak bidang tanah hak ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan). Didalam APHT disebutkan syarat-syarat spesialitas (sebagaimana disebutkan diatas), jumlah pinjaman, penunjukan objek Hak Tanggungan, dan hal-hal yang diperjanjikan (ps.11 (2) UUHT) oleh kreditor dan debitort, termasuk janji Roya Partial (ps.2 (2) UUHT) dan janji penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan (ps.20 UUHT).

Untuk kepentingan kreditor, dikeluarkan kepadanya tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yaitu Sertipikat Hak Tanggungan yang terdiri dari salinan Buku Tanah Hak Tanggungan dan salinan APHT.

Hapusnya Hak Tanggungan
Hapusnya piutang yang dijamin, sebagai konsekuensi sifat accessoir Hak Tanggungan.
Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan, yang dinyatakan dengan akta, yang diberikan kepada pemberi Hak Tanggungan.
Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pembeli obyek Hak tanggungan,
Hapusnya hak atas tanah yang dijadikan jaminan, misal adalah HGB 30 tahun tidak diperpanjang maka berakhirnya masa HGB menyebabkan berakhirnya juga Hak tanggungan.

Sebelumnya perlu kami jelaskan mengenai APHT yang Anda sebutkan. Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) adalah akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”).

Kami kurang mengerti dengan maksud kalimat Anda “mempunyai pinjaman tetapi tidak di APHT”. Kami berasumsi bahwa atas pinjaman tersebut nasabah memberikan jaminan, akan tetapi jaminan tersebut tidak dibuatkan APHT. Karena Anda membicarakan mengenai APHT, maka kami beranggapan bahwa yang dijaminkan adalah tanah dengan menggunakan hak tanggungan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU Hak Tanggungan.

Dalam Pasal 10 UU Hak Tanggungan dijelaskan bahwa pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 10 ayat (2) UU Hak Tanggungan). Di dalam APHT wajib dicantumkan:

a. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;

b. domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih;

c. penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1);

d. nilai tanggungan;

e. uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.

APHT yang telah ditandatangani tersebut beserta warkah lain yang diperlukan akan dikirimkan oleh PPAT ke Kantor Pertanahan guna pendaftaran pemberian hak tanggungan (Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 13 ayat (1) UU Hak Tanggungan).

Pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan (Pasal 13 ayat (3) UU Hak Tanggungan).

Pendaftaran hak tanggungan ini diperlukan karena hak tanggungan lahir pada tanggal buku tanah hak tanggungan (Pasal 13 ayat (5) UU Hak Tanggungan). Yang mana tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya (Pasal 13 ayat (4) UU Hak Tanggungan).

Oleh karena itu, jika atas jaminan tersebut tidak dibuatkan APHT, maka objek jaminan tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai objek jaminan hak tanggungan. Jika tidak didaftarkan, maka hak tanggungan tersebut tidak pernah lahir/tidak pernah ada. Jika jaminan hak tanggungan tersebut tidak pernah lahir, maka kreditur tidak berkedudukan sebagai kreditur yang didahulukan (kreditur separatis) untuk mendapatkan pelunasan utang debitur.

Berbeda halnya jika APHT tersebut dibuat dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Jika hak tanggungan tersebut telah didaftarkan, maka apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 21 UU Hak Tanggungan).

Mengenai penyelesaiannya, baik kreditor konkuren maupun kreditor separatis (kreditur yang memiliki jaminan/kreditur yang didahulukan), keduanya harus mengajukan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.”

Jadi, yang menjadi permasalahan karena tidak adanya APHT adalah kreditur tersebut tidak didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Sebagai referensi, mengenai kreditur pemegang jaminan dalam kepailitan dapat dibaca dalam artikel Status Benda Jaminan Jika Terjadi Kepailitan.

Perlindungan Hukum Konsumen

noreply@blogger.com (yabpeknasbanten) — Thu, 30 Apr 2015 03:04:00 -0700

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya

hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.

Perangkat Hukum di Indonesia

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

§ Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.

§ Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821

§ Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.

§ Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa

§ Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

§ Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota

§ Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

WACANA

Kalau bicara perlindungan atau hubungan antara produsen dan konsumen maka masuk dalam kelompok hukum dimana para pihak mempunyai hak sama dalam perdata

Siapa yang mau dilindungi ? Konsumen

Mengapa di lindungi ? karena ada yang lemah atau kalau posisi konsumen tidak kuat

Hubungan antara konsumen dan produsen masuk dalam kelompok hukum Publik.

Istilah, Definisi dan pengertian, Ruang Lingkup, Batasan Hukum perlindungan Konsumen.

I. ISTILAH

Istilah konsumen dalam beberapa peraturan / UU

1. Makna Konsumen Dalam UU No 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2

“Tiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dimasyarakat”

Yang dimaksud dengan tersedia di masyarakat adalah :

Barang yang tidak ditawarkan secara umum dan barang tsb langka tidak disebut konsumen.

Contoh :

Seseorang membeli sebuah mobil karena penjual kepepet

Tersedia di masyarakat untuk kepentingan siapa :

Batasan Kepentingan adalah :

- Diri sendiri

- Keluarga

- Orang lain

- Kepentingan mahluk lainnya

Jika terpenuhi 4 diatas maka dapat dikatakan konsumen Keempat unsur tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen

Kesimpulan :

Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan dan tidak diperjual belikan

2. Istilah konsumen pada GBHN 1993 No II

3. UU No 5 tahun 1999 tentang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat

4. KUHPer (BW) tapi istilahnya buakn konsumen melainkan Koper

Kesimpulan istilah konsumen dari berbagai Peraturan / UU adalah :

Pemakai (konsumen Akhir)

Konsumen Ada 2 Yaitu

1. Konsumen Antara

Konsumen yang memperantarai antara produsen dengan pengecer

2. Konsumen Akhir

Pemakai atau konsumen Akhir

Perlindungan Adalah

Mengapa perlu ada perlindungan pada konsumen ?

Ada beberapa rujukan atau patokan atau alasan yaitu :

1. konsumen yang berada dalam posisi yang lemah dalam segala hal.

2. sesuai dengan tujuan hukum yaitu secara teoritis melindungi yang lemah

3. upaya atau langkah untuk mempertahankan hak2 konsumen atau pemakai barang dan jasa

Hukum adalah :

Sekumpulan aturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi.

Kesimpulan Hukum perlindungan konsumen

Himpunan peraturan yang mengatur tentang upaya2/langkah untuk mempertahankan hak2 pemakai atau konsumen dari gangguan pihak lain.

PENGERTIAN KONSUMEN PASAL 2 UUPK

1. Setiap Orang

- orang

- Badan Hukum

2. Pemakai

Konsumen Akhir

3. Barang dan jasa

- Barang

* benda bergerak/berwujud

* benda tidak bergerak/tidak berwujud

* benda dapat dan tidak dapat dihabiskan

- Jasa

Prestasi yang dilakukan

4. Kepentingan

- Diri sendiri

- Keluarga

- orang lain

- Makhluk lain

5. Tersedia di Masyarakat

6. Tidak Untuk diperdagangkan

Pelaku Usaha

-Produsen

-Penyalur

-Penjual

-Penyedia Uang

-Media Periklanan

Barang

Menurut Pasal 1 ayat 4 UU Perlindungan Konsumen

“setiap benda yang dikategorikan dengan berbagai hal”

SUMBER HUKUM

1. Hukum Tertulis

- UU Perlindungan Konsumen

- UU Pangan

- UU Obat2 an

- UU penyiaran

- UU Periklanan

2. Hukum Tidak Tertulis

Kebiasaan

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1. Ecosoc (dewan ekonomi dan sosial PBB)

Resolusi PBB Tahun 1998 tentang adanya perlindungan Konsumen

2. WTO ( Word Trade Organization)

3. IOCU/CI

SUMBER HUKUM MEMILIKI SIFAT

1. Mengatur

Perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha

2. Memaksa

Pasal 383 KUHP

“Bagi penjual yang menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka diancam sanksi pidana”.

SUMBER HUKUM TERIKAT

- Bidang Perdata

- Bidang Pidana

- Bidang Tata Negara

- Bidang Hukum International

HUBUNGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN HUKUM KONSUMEN

Di dalam Hukum Konsumen diperlukan adanya Hukum Perlindungan Konsumen.

HUKUM Konsumen

Setiap Pemakai (Himpunan Peraturan yang mengatur tentang setiap pemakai barang & Jasa)

KAITAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN BIDANG LAINNYA

1. Berkaitan dengan hukum perdata & Perikatan (Pandangan Lama)

2. Berkaitan dengan hukum persaingan (Competition Law) UU No.5 Tahun 1999 (larangan praktek Monopoli).

3. Berkaitan dengan hak kekayaan intelektual

4. Berkaitan dengan hukum kontrak (perjanjian penjualan Barang)

5. Berkaitan dengan bidang hukum transportasi

6. Berkaitan dengan hukum industri pangan

7. Hukum Publik Servis (hukum Pelayanan publik)

8. Hukum acara perdata Clas action

9. Bidang hukum lingkungan

10. Berkaitan dengan bidang publikasi/industri periklanan

11. Berkaitan dengan sosiologi hukum

12. Filsafat hukum

- Perjanjian

- Ham

Mengenai hak-hak konsumen

13. Psikologi Hukum

Sikap dan perilaku konsumen

14. Bidang perbandingan hukum

- transnasional

- international

hukum diberbagai negara

Kaitan Tambahan

- Globalisasi produksi

Jika kita mempunyai UU perlindungan konsumen maka akan disamakan dengan negara2 lain adalah product yang dibuat dimana-mana dalam setiap negara

- Globalisasi Tehnologi

Misalnya perkembangan dari barang tradisional menjadi modern (dibuat sevara modern)

- Globalisasi Perdagangan

- Globalisasi Keuangan

Uang mengalir kemana-mana, maka terjadi pasar global, maka terjadi pula konsumen global dibeberapa hal ini kita sesuaikan Per-UU-an yang ada

Sejarah perkembangan perlindungan konsumen

1. Amerika

Negara palinga maju, membicarakan Perlindungan Konsumen Tahun 1960-an. Per-UU-an yang isinya dalam bentuk perlindungan konsumen di AS yang lebih bagus, muncul lembaga-lembaga, putusan-putusan.

2. Lahirnya suatu badan yang disebut Internasional organisasi (I.O.C.U) tahun 1960 dipelopori oleh Belanda kemudian berpindah ke London, Pada Tanggal 15 Maret tahun 1993 IOCU berubah menjadi Consumer International (C.I) , dimana YLKI dan LP2K menjadi CI anggotanya sekitar 203 negara dan sekarang tinggal 93 negara.

3. Tahun 1978 PBB mendirikan badan khusus yang dinamakan ECOSOC yang membuat resolusi tentang perlindungan konsumen.

4. Di Indonesia

a. Tahun 1973 lahir yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

b. Tahun 1988 Lahir Lembaga pembinaan perlindungan Konsumen (LP2K)

Product YLKI Rancang UU perlindungan Konsumen, YLKI juga memberi bantuan hukum kepada konsumen, bentuk gugatan YLKI adalah Class Action dan kelompok.

Prospek perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia yaitu dengan lahirnya sertifikat Halal. Masalah-masalah yang bersifat makro (universal product yang dibuat adalah product yang tidak merusak lingkungan hidup dan lapisan ozon)

HAK-HAK KONSUMEN berlaku diberbagai dunia atau diakui secara international

Ada 4 hak dasar / umum konsumen

1. Hak untuk mendapat keamanan

2. Hak untuk mendapat informasi

Ex :

Misal makanan kaleng informasinya tertera di kaleng tersebut.

3. Hak memilih

Memilih produk yang akan kita gunakan (bebas dari hak monopoli)

4. Hak untuk didengar

Dalam arti kita berhak untuk mengeluh kepada pelaku usaha.

Hak tambahan dari IOCU

5. Hak atas pendidikan Konsumen

Hak untuk mendapat kan semacam pelatihan agar memperoleh informasi yang akan mendalam

6. Hak untuk mendapatkan ganti rugi

Ex :

Barangnya cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan informasi yang tercantum di labelnya

7. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

YLKI punya dapat yang berbeda akan Hak konsumen yaitu :

idem dengan hak dasar di tambah hak tambahan yang no 7

8 Mei 2008

HAK Konsumen

1. Hak dasar

2. IOCU

3. YLKI

Hak-hak Konsumen Menurut UUPK Pasal 4 yaitu :

1. Konsumen menpunyai hak untuk mendapatkan keamanan supaya tidak dirugikan oleh produsen

2. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar

Ex : Dalam bentuk kemasan product.

- Adanya kreteria

- Porprosional

- Tidak Diskriminatif

3. Konsumen mempunyai hak untuk didengar

Konsumen mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atau minta penjelasan

Ex :

UU Penyiaran seperti iklan yang merugikan dapat disanggakan.

4. Mempunyai Hak memilih

a. Product mana atau jasa yang akan digunakan konsumen bebas dari tekanan

b. Persaingan tidak sehat yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat

No 1 Sampai dengan 4 adalah Hak dasar

5. Konsumen berhak mendapatkan advokasi tau perlindungan hukum atau bantuan hukum.

Keuntungannya : Ganti rugi atau Kompensasi dari pelaku usaha.

Kalau LSM yang membantu konsumen tujuannya bukan untuk ganti rugi tetapi pemulihan.

6. Konsumen berhak mendapatkan pendidikan/pembinaan konsumen

- Pendidikan Formal

- Pendidikan Informal : LSM

- Pelakuk Usaha : Informasi Profil

7. Konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur.

Konsumen harus diberikan barang atau jasa dengan wajar juga antara barang dan jasa itu bernilai wajar, maksudnya nilai tukar yang wajar terhadap barang dan jasa

8. Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi

- Apabila Konsumen dirugikan

- Batasan pelaku Usaha

9. Hak-Hak lain

Terdapat dalam UU lain selain UUPK yaitu :

- UU No 23 Tahun 1997

Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

- UU No 23 Tahun 1992

Tentang Kesehatan

Ecolateling cerificate

Produtc yang diberi sertifikat yang tidak merusak lingkungan

Malakukan Audit lingkungan

Ecolateling lingkungan Indonesia, di Indonesia Lembaga ekolateling Indonesia (LEI) sama dengan SNI 5000

UU No 5 Tahun 1999 hak dilindungi terhadap akibat negatif dari persaingan curang, yaitu larangan praktek monopoli dan perbuatan tidak sehat.

Ex : Mengadakan Banting Harga (Dumping).

Pasal 7 UUPK Kewajiban pelaku usaha

1. Beritikat baik

Konsumen berhak mendapatkan tindakan yang beritikat baik dari seorang pelaku usaha

2. Berlaku jujur terhadap konsumen

Memberikan informasi jujur dan benar

3. Berkewajiban utuk tidak bersikap diskrimasi

Pelaku usaha tidak boleh membeda-bedakan konsumen, konsumen harus diperlakukan sama dari seorang pelaku usaha.

4. Menjamin mutu

Menjamin barang dan jasa

5. Memberi kesempatan untuk mencoba barang dan jasa

6. Memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen terhadap barang dan jasa yang dia gunakan dan merugikannya.

7. Ganti rugi dalam bentuk pelanggaran perjanjian oleh pelaku usaha.

Prinsip/teori tentang kedudukan konsumen

1. Let the Bayer beware

Artinya :

Letakkanlah konsumen tersebut pada posisi yang seimbang, maksudnya kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berada posisi yang seimbang maka tidaklah perlu konsumen mendapatkan perlindungan yang berlebihan.

Hambatannya :

- Konsumen tidak mendapatkan akses informasi terhadap barang dan jasa

- Pengetahuan yang terbatas pada konsumen.

2. The Due care theory

Artinya bahwa dalam kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang harus berhati-hati adalah pengusaha. Dalam menawarkan barang dan jasanya siapapun tidak dapat dipermasalahkan apabila konsumen dirugikan. Konsumen harus membuktikan kecerobohan pelaku usaha (Pasal 1865 BW).

3. The Privity of contrak

Artinya konsumen yang kan mendapat ganti rugi dari pelaku usaha adalah konsumen yang berikan kontraktual dengan pelaku usaha.

EX :

Konsumen yang mendapatkan barang dengan cara adanya perjanjian. Orang yang memiliki barang dengan tanpa perjanjian maka konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi kedudukan pelaku usaha setara dengan konsumen. Kemauan pelaku usaha harus diikuti oleh konsumen. Misal perjanjian standart yang diterapkan oleh pelaku usaha maka konsumen tidak dapat melakukan tawar menawar karena yang dijanjikan hanya yang besar saja sedangkan masalah kecil dikesampingkan.

4. Kontrak bukalah syarat untuk mendapatkan perlindungan konsumen

Artinya konsumen itu tetap dilindungi walau tanpa dalam hubungan perjanjian itu ada syarat atau kontrak terlebih dahulu. Munculnya kontrak ini karena adany transaksi yang bermacam-macam dalam dunia perekonomian kecuali untuk jasa secara ringkas transaksi konsumen sangat luas sekali

Teori yang dekat dengan perlindungan konsumen adalah yang no 4

Prinsip beracara dalam hukum acara perlindungan konsumen

Perlunya atau tujuannya unruk menyederhanakan prosesnya beracara dalam perlindungan konsumen, prinsipnya untuk mempermudah perlindungan terhadap konsumen.

Karena PK beragam maka perlu ditawarkan yang termudah menyelesaikan kasus2 PK

Ada beberapa teorinya untuk menyederhanakan kasus PK

1. Small Claim

- LPKSM Pasal 44 UUPK tentang lembaga swadaya yang bisa membantu Perlindungan Konsumen.

- Badan perlindungan konsumen nasional yaitu BPKN pasal 57 tahun 2001

Alasan perlu small claim

a. Kepentingan konsumen tidak dilihat dari besar kecil nilainya

b. Untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mendapatkan keadilan.

c. Untuk menjaga atau menguji integritas lembaga pengadilan.

2. Clas action

Clas action adalah gugatan kelompok, dalam PK lihat pasal 46 ayat 1b UUPK “ sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama “.

PERNA no 1 tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok

Clas action dapat juga digunakan untuk

1. Mewakili diri sendiri

2. Mewakili sekelompok orang lain yang banyak jumlahnya

3. Mewakili sekelompok orang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum.

Munculnya sistim seperti ini adalah dari Comman law.

Siapa yang berhak mengajukan gugatan adalah konsumen yang benar-benar dirugikan maksudnya dari sebuah kelompok ada yang paling atau benar2 dirugikan, dibuktikan secara hukum dengan yang bersangkutan melalui transaksi secara langsung

Syarat clas action :

a. Numerocity

Jumlah penggugat banyak, jumlah banyaknya tidak ditentukan oleh UU.

b. Comonality

Adanya kesamaan soal hukum, fakta hukum diantara pihak2 yang mewakili dan diwakili.

c. Typicality

Mempunyai kesamaan jenis tuntutan hukum dan dasar pembekalan yang digunakan oleh penggugat dan tuntutannya.

d. Adaguacy representacion

Kelayakan untuk menjadi wakil atau mewakili pihak atau sekelompok orang lain.

Clas action dalam UU lain yaitu :

- UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan mis, adanya kebakaran hutan kelompok orang yang kena dampak bisa mengadakan tuntutan.

3. Legal Standing

Diatur dalam pasal 46 (1) c UUPK

Lsm mempunyai hak menggugat (hak mewakili) dan LSM tersebut tidak harus sebagai korban. Hak mewakili disebut juga Ius standing

Syarat2 Lsm yang dapat mewakili adalah :

a. Berbadan hukum.

b. Mempunyai anggaran dasar yang bertujuan melindungi konsumen

c. Kegiatan Lsm tersebut sesuai dengan AD (anggaran Dasar)

d. Terdaftar atau diakui

Persamaan clas action dengan legal standing

Terjadinya gugatan dari sekelompok orang banyak.

Perbedaan legal satnding dengan clas action

Clas action

- gugatannya untuk meminta ganti rugi

- Mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum

Legal standing

- Gugatannya untuk pemulihan pada kondisi semula

- Tidak perlu mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum.

LSM yang memakai legal standing antara lain adalah :

WALHI (Wahana lingkungan hidup Indonesia), walhi lebih menitik beratkan mengenai lingkungan hidup.

Prinsip2 tentang tanggung jawab dalam perlindungan konsumen yaitu :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Fault liability)

Diatur pada pasal 1365 KUHPer (PMH = Perbuatan melawan hukum), Pasal 1367 KUHPer

Pembuktiannya :

- PMH

a. melanggar hak orang lain

b. bertentangan dengan kewajiban hak

c. melanggar kesusilaan

d. pelanggaran kepatutan

- Kerugian

a. Materil

b. Imateril

- Hubungan kausal

Sebab akibat

- Kesalahan

Dapat dipersalahkan

Karena berdasarkan kesalahan maka ada beban pembuktian yaitu :

Yang diatur pada pasal 1865 KUHPer, Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, dimana dijelaskan beban pembuktian ada pada pihak yang menggugat.

Yang bisa dimintai pertanggung jawaban atas PMH adalah :

Menurut Pasal 1367

a. Pelaku/subjek

b. Atasan/yang diwakili

- Majikan

- Koorparasi

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Presumtion of liability principle)

Artinya :

Dinyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, maksudnya pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab terhadap konsumen pengecualiannya pelaku usaha akan tidak dinyatakan bertanggung jawab apabila dapat membuktikan, hal ini menganut adanya pembebanan pembuktian terbalik (OMKERING VAN BEWIKLAT)

Contoh pembuktian terbalik yaitu :

Pengangkutan udara

- pengangkut dilepaskan tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumenya diluar batas kemampuannya sebagai seorang pengangkut.

- Pengangkut dilepaskan tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan bahwa kerugian dialami konsumennya (penumpang) akibat kesalahan/kelalaian konsumen itu sendiri.

- Pengangkut dilepaskan tanggung jawabnya apabila sudah berupaya untuk memperkecil kesalahannya

Pembuktian terbalik dapat dilihat dalam UUPK Pasal 19, 22, 23, 28

Pembahasan Soal Mid semester

1. Jelaskan Ruang lingkup yang mengatur hukum perlindungan konsumen.

Untuk dapat melihat ruang lingkup hukum perlindungan konsumen kita lihat dulu Istilah dan pengertian Hukum perlindungan Konsumen

- Hukum :

Sekumpulan peraturan yang mengikat dan mempunyai sanksi.

- Perlindungan :

Semacam upaya untuk mempertahankan hak-hak pemakai barang dan jasa atau konsumen.

- Konsumen :

Orang yang membeli dan memakai jasa. Menurut UUPK Pemakai barang dan jasa.

Jadi kesimpulannya pengertian hukum perlindungan konsumen adalah Himpunan peraturan yang berupaya mempertahankan hak2 pemakai barang dan jasa.

Jadi Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen adalah batasan dimana si pemakai barang dan jasa mendapat perlindungan akan hak nya sebagai pemakai atau konsumen.

2. Sumber hukum perlindungan konsumen

Tertulis

- UUPK

- Per-UU-an

· Pangan

· Obat2an

· Iklan

· Lingkungan hidup

· Haki

· Ketenaga kerjaan

· Kesehatan

Tidak tertulis

- Kebiasaan

Dari sisi lain

- Hukum perdata

- Hukum Pidana

- Hukum administrasi negara

- Hukum Internasional

3. Mata Kuliah mana yang ada kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen

- Haki

- Hukum Perdata

- Hukum Acara

- Filsafat Hukum

- Sosiologi Hukum

- Hukum lingkungan hiidup.

- Hukum Angkutan

4. Jelaskan Hak dasar Konsumen

1. Hak atas keamanan

2. Hak untuk mendapat Informasi

3. Hak untuk memilih

4. Hak untuk di dengar

5. Sebutkan Andil YLKI

YLKI melakukan langkah yang signifikan yaitu :

- Melahirkan UU No 8 tahun 1999.

- Melakukan penelitian dan menginformasikan kepada masyarakat

- Advokasi

Menampung keluhan konsumen, membuat gugatan dsbnya.

6. Prinsip Kedudukan Konsumen

Let the Bayer beware

Letakkanlah konsumen tersebut pada posisi yang seimbang, maksudnya kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berada posisi yang seimbang

The Due care theory

The Privity of contrak

Artinya konsumen yang kan mendapat ganti rugi dari pelaku usaha adalah konsumen yang berikan kontraktual dengan pelaku usaha.

Kontrak bukalah syarat untuk mendapatkan perlindungan konsumen

7. Perbedaan Clas action dengan legal standing

Terletak pada tuntutannya

- Clas action pada ganti rugi

- Legal standing pada pemulihan kondisi yang terjadi karena pelanggaran perlindungan konsumen.

- Clas Action yang mewakili korban

- Legal standing yang mewakili boleh tidak korban

- Clas action dalam yang mewakili mempunyai kesamaan fakta hukum

- Legal standing yang mewakili boleh tidak mempunyai kesamaan dalam fakta hukum

8. Jelaskan pembebanan pembuktian terbalik dalam hukum perlindungan konsumen

Dalam UUPK memang memakai beban pembuktian terbalik sesuai dalam pasal 19,22,23,28

yabpeknasbanten

LBH Yabpeknas Apresiasi Pemkot Serang dan Polresta Serang dalam Pengungkapan Gudang Miras Ilegal di Taktakan

PT.Toyota Auto Finance Di Duga Melakukan Pemerasan Terhadap Debitur.

LBH YABPEKNAS Soroti Dugaan Monopoli dan Rekayasa Tender Proyek PJU di Banten

LBH YABPEKNAS Soroti Dugaan Monopoli dan Rekayasa Tender Proyek PJU di Banten

YABPEKNAS Audiensi Diskominfo Provinsi Banten Perihal Kuota Hangus

Agar lebih berhati-hati konsumen kecurangan bank dalam kredit KPR & Tips menyiasatinya

YABPEKNAS SOMASI Belum berizinnya pendirian tower telepon seluler

Bak Linta Darat, Swamitra Sedot Darah Nasabah Perlahan Namun Pasti

STNK Setahun lebih belum terbit

YABPEKNAS BPD PROVINSI BANTEN Melakukan Sidak & Investigasi toko obat menjual obat2an penenang

Merasa Dibohongi, Warga Minta Peternakan Ayam Ditutup

Tolak Peternakan Ayam, Warga Geruduk Kantor Desa

Warga Tolak Peternakan Ayam di Cadas Ngampar Umbul

Sosialisasi Perlindungan Konsumen Disperindag Provinsi Banten dan YABPEKNAS BPD Provinsi Banten di Istana Nelayan

KONTAK PENGADUAN KONSUMEN

Program Kerja YABPEKNAS

YABPEKNAS BPD BANTEN menangani Perkara dengan CARA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

FUNGSI dan PERANAN KELEMBAGAAN BPSK SERTA TUGAS DAN WEWENANG BPSK

Hak dan kewajiban pelaku usaha / pengusaha

Hak dan kewajiban konsumen

Hak – Hak Konsumen Indonesia

Sebelum membahas tentang hak-hak konsumen, ada baiknya kita memahami beberapa istilah yang berkaitan denga n perlindungan konsumen. Istilah-istilah tersebut, nantinya akan sering dijumpai dalam pembahasan serial tentang perlindungan konsumen.

Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen

Apakah Anda memiliki kebiasaan yang konsumtif ? Saya setuju bahwa hal tersebut tidak bisa kita hindari, terlebih itu semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada satu pemahaman yaitu menjadi Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen akan menjadi penting untuk kita ketahui dan pahami.

HAK TANGGUNGAN

Perlindungan Hukum Konsumen

Sebelum membahas tentang hak-hak konsumen, ada baiknya kita memahami beberapa istilah yang berkaitan denga

n perlindungan konsumen. Istilah-istilah tersebut, nantinya akan sering dijumpai dalam pembahasan serial tentang perlindungan konsumen.