Entrance

Friksi Perkawinan Sesama Jenis

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Wed, 08 Feb 2012 06:55:00 +0000

ORIENTASI SEKS TERKINI tidak lagi sebatas heteroseksual belaka, namun juga orientasi sesama jenis (homoseksual). Meski kemunculannya masih silang pendapat, tapi fenomena homoseksual adalah keniscayaan yang tidak bisa diingkari. Lebih-lebih sejalan dengan perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) yang semakin mendunia dewasa ini, kelompok-kelompok homoseksual juga kian giat memperjuangkan keegaliteran gender, termasuk hak untuk disetarakan dalam perkawinan.

Negara-negara, terutama di Barat, sedikit-demi-sedikit mulai menggalakkan pengesahan perkawinan sejenis yang mula-mula dipelopori oleh Belanda yang mengesahkan perkawinan ini pada 21 Maret 2000, ––pada tahun pertama saja tercatat di Belanda ada 2.414 pasangan sejenis yang menikah. Terakhir belum lama ini, pada Juni 2011, anggota senat negara bagian New York, Amerika Serikat juga melegalisasi undang-undang pernikahan sesama jenis. New York menjadi negara bagian keenam dan terbesar yang membolehkan pernikahan sesama jenis. Sebelumnya negara bagian Connecticut, Lowa, Massachussets, New Hampshire, Vermont dan Washington telah lebih dulu membolehkan pernikahan sesama jenis.

Sekalipun di negara-negara Barat perkawinan sejenis sudah dihalalkan, namun Indonesia hingga kini belum melegalkan perkawinan sesama jenis. Tapi wacana tersebut tampaknya akan terus terawat, berbarengan dengan kian eksisnya kelompok-kelompok homoseksual yang tidak sungkan lagi tampil di hadapan publik, ditambah bermunculannya lembaga-lembaga Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang tidak saja digunakan sebagai sarana anjangsana sesama anggota, tapi juga gigih mengkampanyekan dan membela hak-hak kelompok yang tergolong masih minoritas di Indonesia ini. Lalu, apakah perkawinan sejenis bisa dilegalkan di Indonesia? Mengingat perkawinan atau membina keluarga juga merupakan HAM, sementara di Indonesia melekat norma-norma budaya-religiusitas yang begitu kuat.

Antagonisme Dua Teori

HAM mengenal apa yang disebut teori universalitas. Teori ini mengajarkan, HAM berlaku dalam segala waktu, di mana saja dan terhadap siapa saja, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Universalitas juga kolateral dengan teori hak kodrati yang dicetuskan John Locke, seorang intelektual pada masa Renaisans. Dari sudut pandang Locke, setiap individu dirahmati oleh alam hak atas hidup, kebebasan dan kepemilikan. Ia bersifat asasi, oleh karena itu hak tersebut tidak mungkin dicabut dan dilanggar oleh siapapun, bahkan oleh penguasa.

Sedangkan teori relativisme budaya adalah antitesis teori hak universal atau kodrati. Anggapan bahwa universalitas tidak mengenal ruang dan waktu, adalah pengingkaran segi kultural atau bisa juga disebut kolonialisme budaya.Yang ingin ditekankan dalam teori ini, ada perbedaan tradisi-budaya dan peradaban dalam memandang humanisme. Gagasan ini mendalilkan bahwa pangkal validitas hak atau aksioma moral tunggal adalah budaya, karena itu hak asasi manusia perlu dipahami dari segi kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan punya hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan aliran ini, penganut relativisme budaya menyangkal universalisasi HAM, apalagi bila ia telak didominasi kultur-kultur tertentu. Menurut Mahatir Mohammad, HAM adalah konfrontasi antara budaya Barat dan Timur. Sayangnya, bagi Barat, M. Iqbal Asaria menambahkan dalam Human’s Wrong, kotak universalitas tidak dapat diperbandingkan dalam lingkaran legitimasi dan otentisitas budaya.

Di mana Posisi Perkawinan Sesama Jenis?

Kesejagatan HAM telah menjungkirkan pola pikir selama ini dan memberi penegasan bahwa, perkawinan tidak lagi sebatas antara jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan, tapi juga menganggap perkawinan sesama jenis adalah sesuatu yang lumrah. Budaya heteronormativitas yang telah jadi pola pikir bangsa Indonesia perlu diruntuhkan. Orang harus membuka mata, ada orientasi seks lain yang juga harus diterima.

Maka secara universalitas, perkawinan sesama jenis di Indonesia seyogyanya bisa saja diakui sebagai bagian dari entitas sosial yang sah, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan undang-undang tertentu atau merevisi undang-undang yang sudah ada (UU No 1/1974 tentang Perkawinan misalnya). Lebih jauh lagi ia semestinya justru dihormati (to respect), dilindungi (to protect) dan dipenuhi (to fullfil), serta dipromosikan (to promote) sebab HAM berlaku dan dimiliki semua individu serta diterima khalayak tanpa dipengaruhi ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, ideologi, termasuk di dalamnya orientasi seksual. Terlebih dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Pasal 16 ayat 2 disebutkan, perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. Pernyataan ini seakan hendak menggariskan dan mensyaratkan, tidak perlu ada sekat dalam kebebasan, segala pembedaan dan segala bentuk diskriminasi terhadap siapapun tidak bisa dibenarkan.

Teori universalisme ’acuh tak acuh’ pada nilai-nilai kultural suatu wilayah karena afinitas yang begitu kuat dengan kaidah hukum alam, di mana kepentingan kemanusiaan bersifat asasi. Kepentingan tersebut ditanggung oleh hak-hak alamiah yang mempunyai gelora kebebasan, bebas sebebas-bebasnya, termasuk bebas dari budaya yang mengekang. Kewajiban negara (obligation of the state) adalah menghormati hak tersebut ––hak atas perkawinan sesama jenis–– dengan mengambil langkah-langkah guna terpenuhinya hak-hak individu, bukan sebaliknya mengambil langkah yang mengakibatkan individu gagal meraih atau memenuhi hak-haknya. Agaknya universalitas sudah secara progresif menembus demarkasi doktrin agama dan budaya yang jadi nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dari sudut pandang universalisme, ajaran agama yang melarang tabiat homoseksual akan dianggap ortodok, konservatif dan diskriminatif lantaran memagari kebebasan. Budaya yang tidak mensahkan perkawinan sesama jenis dan hanya mengakui pernikahan heteroseksual akan dipandang konvensional dan tidak berpihak. Jika HAM hendak diterapkan guna melanggengkan perkawinan sesama jenis, maka nilai-nilai agama dan budaya yang menghalangi perlu disingkirkan atau dilakukan rekonseptualisasi penafsiran.

Sebaliknya, relativisme budaya menentang ide kebebasan yang dibawa teori universalisme. Jika dalam universalisme, konsep HAM Barat tercermin sebagai suatu potret individu yang bebas dan sederajat (invidualisme), maka relativisme budaya adalah refleksi budaya suatu bangsa yang berprospek pada tatanan sosial, tidak ada ide kebebasan liberal dan masih meletakkan moral-moral agama sebagai yang sesuatu krusial. Intisari yang hendak direalisasikan teori ini adalah, menyediakan ruang sebebas-bebasnya pada kelompok homoseksual untuk melangsungkan pernikahan sesama jenis berarti telah melonggarkan peluang terjadinya imperialisme budaya. Sebab Indonesia memiliki norma yang berlainan nilai dengan yang ada di Barat. Norma (adat istiadat) tersebut tidak bisa menyisihkan keyakinan atau agama karena pendirian hidup bangsa Indonesia bersifat teosentrisme, segalanya berpusat pada Tuhan, oleh sebab itu setiap perbuatan pun mesti mendapat ridho dari Tuhan. Di Barat barangkali bisa dimafhumi lantaran ideologi sekuler memisahkan persoalan agama dengan persoalan kemasyarakatan. Budaya barat tidak bersifat teosentrisme, melainkan antroposentrisme, segala sesuatu terkonsentrasi pada manusia, maka ia punya otoritas penting dalam kehidupan sosialnya.

Berangkat dari postulat bahwa bangsa Indonesia cenderung memiliki dinamika teori relativisme budaya, maka pelegalan perkawinan sesama jenis akan menemui kendala. Pertama, budaya Indonesia menentang segala bentuk seks bebas, termasuk homoseksualitas yang masih dianggap menyimpang. Kedua, pertentangan ini berangkat dari dogma agama yang masih mengakar begitu kuat sehingga kaum homoseksual dipandang sebagai pengingkaran ajaran agama yang bisa menimbulkan azab Tuhan. Ketiga, orientasi heteroseksual masih dipandang masuk akal dan normal sehingga bisa diterima ketimbang orientasi homoseksual.

Terlepas dari silang pendapat selama ini apakah perkawinan sesama jenis bisa diabsahkan ke dalam undang-undang Indonesia ––yang seakan tidak kunjung beroleh titik temu––sebagai gagasan ius constituendum, hukum yang berlaku pada masa depan, saya berpandangan ––berangkat dari konsep rule of law–– untuk mengembalikannya pada kesepakatan masyarakat, karena hukum adalah norma hasil perjanjian masyarakat dan lahir dari suatu proses musyawarah mufakat. Tentunya hukum hasil kesepakatan itu mesti punya intensi untuk melindungi kepentingan umum (public interest), kepentingan kemasyarakatan (social interest) dan kepentingan pribadi (private interest).

Catatan Persekusi di Somalia

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Sun, 08 Jan 2012 09:31:00 +0000

Semua foto diambil dari laman www.hrw.org

SEJARAH KONFLIK di Somalia dimulai pada 1991 saat rezim otoriter Mohammad Siad Barre lengser. Siad Barre adalah mantan presiden berideologi sosialis dan pernah bertugas sebagai komandan tentara dalam pemerintahan demokratik Somalia. Pada 1969 ia melakukan kudeta terhadap Presiden Abdirashid Ali Shermarke dan sejak itu Siad Barre berkuasa di Somalia hingga digulingkan pada 1991.

Pada pertengahan 1980-an, terjadi pemberontakan yang mengusik rezim Siad Barre sebagai presiden. Beberapa kelompok berhasil menguasai sebagian wilayah, terutama daerah Somalia Utara (sekarang Somaliland). Barre lalu melancarkan serangan balasan. Rezim diktator ini kemudian dilengserkan oleh pemberontak karena pada serangannya itu ia mulai menyerang kelompok wanita yang membangkang pemerintahan dengan pasukan khususnya Baret Merah. Africa Watch pada 1990 melansir, sekitar 50.000-60.000 orang tewas akibat aksi perlawanan antara 1988 dan 1990.

Paska tumbangnya Barre, pertempuran antar faksi terjadi. Somalia National Movement (SNM) menguasai Somalia Utara, sementara ibukota Modagishu dan sebagian besar Somalia Selatan dipegang Kongres Amerika-Somalia. Pertempuran tersebut mengakibatkan terjadinya pembunuhan, dislokasi dan kelaparan di Somalia. Oleh karena itu pada 1992 PBB campur tangan secara militer dengan meluncurkan operasi penjaga perdamaian (UNOSOM) yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Namun pasukan AS justru menjadi korban dalam pertempuran kelompok bersenjata Somalia (19 meninggal dan lebih dari 80 lainnya luka-luka), akibatnya PBB dan AS menarik pasukannya dari Somalia. Dan pertempuran masih berlanjut sepanjang 1990-an.

Pada 2003 lahir gerakan bernama Islamic Court Union (ICU) yang dipimpin Syeikh Sharif Ahmed untuk menghentikan krisis berkepanjangan dengan menerapkan Syariat Islam dan menjadikan Somalia sebagai negara Islam. Namun tiga tahun setelah terbentuknya ICU, tepatnya pada 2006, perang pecah. Perang secara resmi diumumkan pemimpin ICU, Sheik Hassan Dahir Aweys, pada 21 Desember 2006. Konflik bersenjata ini melibatkan Ethiopia, Kenya, Pemerintahan Transisi Federal Somalia (TFG), Pasukan Penjaga Perdamaian Uni Afrika (UNISOM), Islamis Al-Shabaab dan milisi lainnya.

Perang yang sudah berlangsung dua dekade tersebut menyebabkan bencana kemanusiaan di Somalia. Pelanggaran terhadap warga sipil yang dilakukan kelompok bersenjata Islamis Al-Shabaab, Pemerintahan TFG, pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika (AMISOM), Kenya dan Ethiopia terjadi besar-besaran. Sepanjang 2009 dan 2010 pertempuran terus berlangsung di Modagishu. Al-Shabaab juga memaksa pemberlakuan syariah Islam secara ekstrim, seperti hukuman pemenggalan kepala, amputasi, rajam, pemukulan serta pembatasan kebebasan bergerak juga perekrutan paksa menjadi milisi. Bahkan Al-Shabaab mengakui jika mereka merekrut anak-anak. Selain itu berbagai ancaman dialami jurnalis, aktivis masyarakat sipil dan pekerja kemanusiaan. Human Right Watch melaporkan pertempuran yang meningkat pada 2010 memunculkan 4.000 korban sipil, termasuk lebih dari 1.000 kematian. Sementara itu laporan laman globalsecurity.org sejak 1991 diperkirakan 350.000 sampai 1.000.000 warga Somalia meninggal akibat konflik.[1]

Pelanggaran Hukum Humaniter

Human Rights Watch (HRW) dalam laporannya “You Don’t Know Who To Blame”, melansir bahwa semua pasukan yang terlibat pertempuran di Modagishu ––Al-Shabaab dan TFG, termasuk peacekeppers Uni Afrika UNISOM–– bertanggungjawab atas pelanggaran serius hukum humaniter. Pelanggaran tersebut termasuk serangan membabi buta terhadap warga sipil, pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan serta perekrutan paksa sebagai milisi[2] ––bahkan anak-anak juga direkrut.

Menurut catatan HRW, pada Mei 2010, sebuah mortir menghantam Pasar Bakara dan menewaskan 15 orang serta melukai 80 lebih orang. Ada juga sekolah dan pusat kesehatan dihancurkan oleh senjata berat kedua belah pihak yang bertikai. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per satu Juni, warga sipil yang terluka dan dirawat di rumah sakit Modagishu sejak awal 2011 berjumlah 3.900 orang. Pasukan Al-Shabaab dikerahkan ke lingkungan padat penduduk dan tanpa pandang bulu menambaki secara barbar. Tidak ada upaya untuk mensterilkan wilayah di area pertempuran dari penduduk sipil.[3]

Salah seorang warga yang ditemui HRW mengatakan, Al-Shabaab suka menembakkan senjata ke daerah pemukiman. Pada akhir Januari pasukan TFG juga dilaporkan menembaki warga sipil Mogadishu yang menewaskan 12-20 orang dan melukai sedikitnya 30 orang lainnya. Antara Februari tanggal 15 sampai 21 ada empat kejadian terpisah di mana pasukan TFG menembaki warga sipil.

Hukum humaniter sebenarnya melarang serangan yang disengaja terhadap warga sipil serta serangan membabibuta untuk menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil. Hal ini sejalan dengan Konvensi Jenewa 1949, Protokol pertama mengatur tentang perlindungan korban-korban konflik bersenjata internasional. Salah satu pokok dalam Protokol I yaitu melarang serangan yang membabibuta dan reprisal terhadap:

1) Penduduk sipil dan orang-orang sipil.

2) Obyek-obyek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil.

3) Benda-benda budaya dan tempat-tempat religius

4) Bangunan dan instalasi berbahaya

5) Lingkungan alam.

Konflik bersenjata di Somalia juga telah mengabaikan prinsip pembedaan (distinction principle). Prinsip ini membedakan atau membagi penduduk dari negara yang berperang atau yang sedang terlibat konflik bersenjata dalam dua golongan, yaitu kombatan (combatant) dan penduduk sipil (civilian). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (hostilities), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.[4]

Perlunya pembedaan demikian, untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak dijadikan sasaran atau objek kekerasan.[5]

Menurut Jean Pictet, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum bernama asas pembatasan ratione personae yang menyatakan, ’the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation’. Asas ini kemudian dijabarkan ke dalam asas pelaksanaan (principles of application), yakni: [6]

1) Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat, harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.

2) Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek serangan walaupun dalam hal reprisals (pembalasan).

3) Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.

4) Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelematkan penduduk sipil atau setidak-tidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tak disengaja menjadi sekecil mungkin.

5) Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Intisari penjabaran prinsip Jean Pictet di atas ialah memberikan perlindungan holistis pada penduduk sipil. Jadi secara normatif prinsip ini mengeliminasi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil.

Selain itu ada prinsip hukum terkenal dengan sebutan Marten Clause. Klausa ini terdapat di lampiran Konvensi Den Haag IV tentang hukum dan kebiasaan perang di darat. Ia menyatakan warga setempat (inhabitants) dan para pihak yang berperang yang tidak mendapatkan perlindungan seperti tercantum di HR, maka mereka tetap berada di bawah perlindungan dan aturan-aturan prinsip hukum bangsa-bangsa yang dihasilkan dari kebiasaan yang tumbuh dalam bangsa-bangsa yang beradab, prinsip kemanusiaan dan dictates of public conscience.[7]

Marten Clause sesungguhnya menampung kepentingan dan keselamatan penduduk sipil. Prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metoda berperang yang tidak penting bagi tercapainya kepentingan militer yang nyata. Jean Pictet mengaktualisasikan kemanusiaan sebagai, penangkapan lebih diutamakan dari pada melukai musuh dan melukai musuh lebih baik daripada membunuhnya. Bahwa non kombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran. Bahwa korban-korban luka harus diusahakan seminimal mungkin sehingga mereka dapat dirawat dan diobati. Bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringan-ringannya menimbulkan rasa sakit.

Meski hukum humaniter telah melarang, namun menurut laporan HRW selama 2010 dan 2011 penembakan barbar masih terus dilakukan oleh misi Uni Afrika. Terdapat 34 kasus penembakan membabibuta. Bahkan pada Februari AMISOM menembakkan mortir ke kamp pengungsi yang menyebabkan puluhan luka. Sementara pada Januari serdadu AMISOM menembaki kerumunan orang yang sedang menolong seorang anak yang tertabrak bus. Lalu pada 23 November 2010, tentara lagi-lagi menyerang warga sipil di sebuah perempatan jalan yang ramai dekat bandara Aden Adde. Meski akhirnya AMISOM mengakui kesalahannya dan menangkap enam tentara. Sampai saat ini tiga tentara AMISOM telah dijatuhi hukuman dua tahun penjara di negara asal mereka.

Kemudian hukum humaniter juga mengatur klasifikasi obyek-obyek sipil yang bisa diserang dan tidak. Dalam kasus Somalia, belligerent telah ngawur dengan tidak mentaati aturan hukum humaniter tentang pembedaan obyek-obyek mana yang boleh diserang dan mana yang tidak boleh diserang. Di Mogadishu ––seperti Pasar Bakara yang padat penduduk dan merupakan pusat kehidupan penduduk sipil, Sekolah dan pusat kesehatan–– tetap diserang oleh militer. Padahal Pasal 23 ayat (g) HR melarang, menghancurkan harta benda musuh kecuali sangat diperlukan untuk kepentingan berperang. Aturan yang khusus memberikan perlindungan pada penduduk sipil merupakan aturan yang dirancang sekaligus berkenaan dengan suatu pengeboman. Ketentuan ini tidak saja melindungi penduduk sipil, tapi sekaligus melindungi benda-benda dan suatu daerah tertentu yang dianggap sebagai obyek sipil dan menghindarkannya dari serangan langsung. Pasal 25 HR melarang serangan atau pemboman dengan cara apapun di suatu perkotaan, pedesaan, pertambangan atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan. Sedangkan Pasal 27, semua tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sedapat mungkin untuk memisahkan bangunan-bangunan keagamaan, seni, ilmu, monumen-monumen sejarah, rumah-rumah sakit, tempat-tempat di mana mereka yang luka dan sakit dirawat, asalkan semua bangunan ini tidak digunakan untuk tujuan militer.

Protokol 1 Konvensi Jenewa pun juga telah cukup spesifik membedakan antara sasaran militer dan obyek-obyek sipil. Pasal 52 ayat 1 Protokol I memberi definisi tentang obyek-obyek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer sebagaimana didefinisikan dalam ayat 2. Sedangkan ayat 2 memberi definisi sasaran militer dengan membaginya ke dalam beberapa kriteria, yakni sifat (nature), tempat (location) dan tujuan (purpose), serta keuntungan militer yang pasti (definite military advantage). [8]

Hal menarik lain ialah penggunaan metode berperang yang mengecoh. Seorang perempuan dari Tawfiiq Modagishu yang berhasil ditemui HRW mengungkapkan, Al-Shabaab akan bersembunyi di antara penduduk selama pertempuran dan mereka menembakkan senjata dari dekat rumah penduduk. Namun bukan musuh yang diserang melainkan rumah-rumah penduduk yang dihancurkan dengan mortir. Bila mengacu ke lampiran Konvensi Den Haag 1907 tentang Metode dan Sarana Berperang tindakan tersebut bisa dikatakan melanggar Pasal 24 tentang larangan tipu daya perang.

Dalam perang Somalia ini juga melibatkan angkatan bersenjata Kenya dan Ethiopia yang berafiliasi dengan pasukan pemerintah. Namun kehadiran mereka juga banyak menimbulkan pelanggaran hukum humaniter. Pasukan Ethiopia dikerahkan bersama Ahlu Sunnah Wal Jamaah dilaporkan melakukan penembakan kota Hawo Bula. Pada Maret Presiden TFG Sheikh Sharif Sheikh Ahmed dan Perdana Menteri Farmajo menyatakan pasukan Ethiopia telah membantu merebut kota Hawo Bula dari Al-Shabaab. Seorang pengungsi Somalia di Dadaab dan seorang wartawan Kenya juga mengabarkan kehadiran pasukan Kenya dan peralatan militer di Hawo Bula. Salah satu pengungsi yang melarikan diri dari Hawo Bula pada Januari 2011 mengatakan, pasukan Ethiopia menembakkan senjata berat dari dekat kota perbatasan Dolo selama pertempuran di Hawo Bula. Ia juga bilang, tidak ada peringatan kepada warga sipil sebelum perang dimulai. Kenya juga menggunakan tank. Tindakan angkatan bersenjata Kenya dan Ethiopia, selain telah mengabaikan Pasal 25 dan 27 Konvensi Den Haag 1907, juga dapat dikatakan melalaikan Pasal 22 bahwa para pihak yang berperang dalam menggunakan peralatan untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas.

Yang bikin miris dalam Perang Somalia ini ialah direkrutnya tentara anak oleh Al-Shabaab. UNICEF melaporkan selain perekrutan serdadu anak, juga ada penahanan terhadap mereka yang dilakukan oleh TFG. Padahal dalam protokol tambahan Keterlibatan Anak Dalam Sengketa Bersenjata Pasal 2, bahwa negara menjamin agar seseorang yang belum berusia 18 tahun tidak mengalami pengerahan wajib dalam angkatan bersenjata.

Pelanggaran Hukum Pidana Internasional

Bila mengacu Statuta Roma Pasal 7 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, apa yang terjadi di Somalia dapat dikategorikan sebagai crimes against humanity karena telah memenuhi unsur penyerangan langsung yang ditujukan pada penduduk sipil secara sistematis dan dengan pengetahuan. Pasal 7 ayat 2 juga memberi definisi, penyerangan yang langsung ditujukan pada penduduk sipil ialah suatu perbuatan yang melibatkan banyak pihak terhadap penduduk sipil, yang dijalankan untuk atau dibantu oleh negara atau kebijakan organisasi internasional untuk melakukan penyerangan.

Maka unsur-unsur penyerangan seperti diuraikan dalam Statuta Roma terpenuhi. Pertama, serangan diarahkan pada penduduk sipil. Kedua, dampaknya meluas. Ketiga, tentara atau milisi yang melakukan penembakan tahu bahwa ada penduduk sipil di sekitar mereka dan gempuran mereka akan mengenai sipil tapi abai. Keempat, penyerangan tersebut dilakukan oleh negara Somalia melalui otoritas TFG, negara Ethiopia bersama pasukan Ahlu Sunnah Wal Jamaah, negara Kenya, organisasi internasional yang direpresentasikan pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika (AMISOM) dan militan Islam Al-Shabaab.

Mereka yang berseberangan dengan Al-Shabaab berarti telah siap menerima resiko besar, kurang lebih begitu bunyi laporan Human Rights Watch. Hal tersebut dialami seorang pencari suaka bernama OL, yang bergabung dengan Hizbul Islam yang notabene adalah lawan politik Al-Shabaab. Ia menceritakan bahwa seluruh propertinya dibakar Al-Shabaab dan saudaranya disiksa karena dipaksa untuk mengungkap keberadaan OL yang ketika itu sedang bersembunyi. HRW juga menulis, suami seorang wanita Modagishu telah diculik oleh Al-Shabaab di pasar Bakara pada Agustus 2010. Wanita itu dituduh kafir dan mengatakan bahwa suaminya akan disembelih.

Apa yang dialami pencari suaka bernama OL dan wanita yang suaminya diculik juga telah melalaikan Statuta Roma. Lepas valid atau tidak sumber yang diajukan HRW, namun dalam kondisi konflik bersenjata yang massive tindakan-tindakan di atas kemungkinan terjadi sangat besar. Apa yang dialami saudara OL ––seperti ceritanya, bahwa ia disiksa maka Al-Shabaab telah melakukan penyiksaan seperti disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 poin e, penyiksaan berarti penyengsaraan yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan atau sakit yang amat sangat, baik terhadap fisik atau mental yang dilakukan terhadap seseorang yang sedang dalam perlindungan atau sedang menjadi tertuduh. Posisi saudara OL dapat diasumsikan sebagai tertuduh karena ia dituduh mengetahui keberadaan OL.

Dalam kasus wanita yang suaminya diculik Al-Shabaab, ia dapat digolongkan pada Pasal 7 ayat 2 poin i tentang penghilangan orang secara paksa. Klausul tersebut berbunyi, penghilangan orang secara paksa berarti menangkap, menahan, menculik seseorang oleh atau dengan kewenangan, dalam rangka memenuhi keinginan negara atau organisasi politik, yang ditindaklanjuti dengan penolakan untuk mengakui adanya pelanggaran terhadap kemerdekaan tersebut atau untuk menolak memberi konfirmasi atas nasib maupun keadaan orang tersebut dengan niat untuk menjauhkan mereka dari perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.

Penculikan terhadap suami wanita tersebut juga bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan, tidak ada pengecualian apapun, apakah dalam keadaan perang atau ancaman perang, situasi politik dalam negeri yang tidak stabil atau situasi darurat lain, yang dapat diterima sebagai alasan pembenar terhadap tindakan penghilangan paksa.

Human Rights Watch melansir, pada 2010 telah mewawancarai dua wanita pencari suaka yang diperkosa oleh polisi Kenya di dekat Dadaab. Meski polisi berjanji akan menyelediki kasus tersebut, namun hingga sekarang tida ada satu orang pun yang dituntut. Padahal tindakan tersebut juga masuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat 1 poin g.

Pelanggaran Hukum HAM Internasional

Konflik bersenjata yang terjadi Somalia juga banyak melanggar hukum HAM Internasional. Satu yang paling fundamental adalah hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan individu seperti tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3. Pasal 6 ayat 1 Konvenan Internasional Hak Sipil Politik juga mengatur bahwa manusia berhak atas hak hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum dan tidak seorangpun dapat merampasnya secara sewenang-wenang.

Berpijak dari dua pasal di atas, penembakan secara membabibuta baik terhadap warga sipil maupun kombatan di Somalia hingga mereka tewas adalah bentuk penghilangan hak hidup. Dengan kehilangan hak hidup maka akan berdampak pada penduduk lain, karena mereka diliputi kekhawatiran yang dengan begitu menyebabkan hilangnya kebebasan dan keselematan individu. Ia terintimidasi secara fisik dan mental. Pasal 9 ayat 1 ICCPR juga menekankan setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Pasal 5 DUHAM juga melarang bentuk penyiksaan atau perlakuan kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusia atau dihina. Pasal 9 juga melarang orang ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Selain itu penyerangan terhadap jurnalis dan aktivis kemanusiaan kerap terjadi di Somalia. Pada 2010 wartawan Hassan Mohammed Abikar lolos dari percobaan pembunuhan. 59 jurnalis Somalia ada di pengasingan. Setidaknya 16 wartawan melarikan diri pada 2010. Beberapa wartawan yang melarikan diri ke negara lain itu masih mendapat ancaman. Wartawan tetap menjadi korban penangkapan sewenang-wenang dan pelecehan. Pada bulan Mei 2010, kantor berita Uni Nasional Jurnalis Somalia (NUSOJ) diserbu pria tak dikenal, mencuri komputer dan dokumen dan mengancam staf NUSOJ.

Perlakuan yang diterima wartawan tersebut menunjukan bahwa kebebasan pers sangat dibatasi. Somalia cenderung anti terhadap pers dengan tindakan-tindakan persekusi terhadap jurnalis. Apabila hal ini dibenturkan dengan intstrumen HAM Internasional, selain melanggaran kebebasan pribadi dan keamanan pribadi, persekusi terhadap wartawan juga mengekang kebebasan menyatakan pendapat (Pasal 19 ayat 2 ICCPR dan Pasal 19 DUHAM).

[1] Somalia Civil War, http://www.globalsecurity.org

[2] You Don’t Know Who To Blame, Human Rights Watch report

[3] Ibid

[4] Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional, ELSAM, 2007, hlm 78

[5] Pengantar Hukum Humaniter, International Committee Of The Red Croos, Jakarta, 1999, hlm 73-74

[6] Ibid, hlm 74

[7] Pengantar Hukum Internasional, op.cit, hlm 198

[8] Kriteria pertama berhubungan dengan sifat suatu sasaran militer, yang harus menghasilkan kontribusi efektif pada aksi militer. Kategori dapat meliputi semua obyek yang digunakan secara langsung oleh suatu angkatan bersenjata seperti: persenjataan, peralatan, transportasi, perbentengan, depot militer, markas dan markas besar, pusat-pusat komunikasi dan sebagainya. Kriteria kedua berkaitan dengan lokasi sasaran militer. Dalam hal ini ada obyek-obyek yang karena sifatnya tidak memiliki fungsi militer, namun bila ditinjau dari lokasinya, maka obyek tersebut akan sangat bermanfaat bagi tujuan-tujuan militer, seperti: jembatan atau kontruksi lain yang sejenis. Kriteria ketiga, tujuan digunakannya suatu obyek tertentu pada waktu terjadi sengketa bersenjata. Dalam hal ini banyak obyek sipil yang merupakan obyek-obyek yang bermanfaat bagi angkatan bersenjata. Misalnya: rumah sakit dan sekolah merupakan obyek sipil, namun bila obyek tersebut digunakan untuk bersembunyi tentara maka obyek itu akan berubah fungsi jadi sasaran militer. Tapi jika ada keraguan maka obyek tersebut dianggap sebagai obyek sipil. Apabila obyek memiliki fungsi ganda, maka serangan yang ditujukan terhadap obyek tersebut harus mempertimbangan kepentingan militer yang diharapkan dan segi kerugian dan korban penduduk sipil. Kriteria terakhir, adanya penghancuran, penangkapan dan netralisasi dari suatu obyek harus memberikan keuntungan militer yang pasti. Dengan kata lain, tidaklah sah untuk melakukan serangan yang sifatnya cukup atau lumayan, tetapi tidak signifikan. Pengantar Hukum Humaniter, op.cit, hlm 205-206

Cekcok Universalisme vs Relativisme Budaya

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Sun, 01 Jan 2012 07:57:00 +0000

GENESIS KONSEP hak asasi manusia dimulai dengan diskursus mengenai hak kodrati yang bisa dilacak hingga jaman kuno Yunani dan Roma. Hak kodrati punya relasi intim dengan doktrin hukum alam pra modern milik Greek Stoicism (Stoisisme Yunani), kampus filsafat yang didirikan Zeno di Citium. Doktrin Stoisisme berpandangan, kekuatan kerja yang universal mencakup semua ciptaan dan tingkah laku manusia, maka model penilaiannya disandarkan pada hukum alam.

Stoisisme adalah satu-satunya aksi yang paling digdaya dan berlangsung paling lama dalam sejarah filsafat Yunani dan Romawi. Sejumlah filsuf yang lahir dari doktrin ini setelah Aristoteles antara lain, Zeno orang Phenicia yang jadi pelopor Greek Stoicism dan mulai mengajar pada sekitar 300 tahun Sebelum Masehi, kira-kira antara 335-263 SM. Kemudian pada 280-206 SM lahir pula filsuf Stois lain bernama Chrysippus.

Selama masa jaya sampai perpecahan Kaisar Romawi, para filsuf Stois mengajar. Topik mereka tentang hidup yang sulit berekses bukan hanya pada kaum papa, seperti budak Epiktetus (kira-kira 55-135 SM), namun juga mereka yang sedang digdaya di puncak kekuasaan. Salah satu Stois, Marcus Aurelius (121-180) adalah Kaisar Roma.

Robert C. Solomon dan Kathleen M. Higgins, seperti dikutip Satya Arinanto menyatakan, para Stois berkarakteristik mempunyai keyakinan yang hampir fanatik pada akal budi. Terutama, mereka memperdalam antagonisme kuno antara akal budi dengan emosi. Plato membedakan antara bagian-bagian jiwa yang berlainan, dan Aristoteles pun telah membedakan antara akal budi dengan emosi. Namun demikian, walau Sokrates telah mengingatkan para pengikutnya agar jangan membiarkan emosi-emosi menutupi akal budi, Plato memuji harmoni ideal dari ketiga bagian jiwa itu, Aristoteles memperlakukan emosi, sebagaimana akal budi bagian esensial dari kebajikan, karakter dan kehidupan yang baik, namun di tangan para Stois, akal budi dan emosi menjadi kelompok yang terpisah.[1]

Para Stois mengemukakan bahwa emosi-emosi merupakan bentuk-bentuk dari putusan irasional, suatu jenis yang membuat kita kecewa dan tidak bahagia. Di samping itu para Stois melihat sekelilingnya dan menemukan diri berada dalam dunia yang sudah gila, sebuah dunia sosial di mana kesombongan, kekejaman dan kebodohan memerintah sebagai yang tertinggi. Namun mereka percaya pada kekuatan akal budi manusia, percikan cahaya Ilahi, yang memungkinkan kita mengatasi kebodohan, kekhawatiran-kekhawatiran manusia yang kejam dan picik sehingga kita menyadari rasionalitasnya yang lebih besar.[2]

Hukum Romawi sepertinya memberikan presensi pada hukum alam. Berdasarkan ius gentium (hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional), beberapa hak yang bersifat universal berkembang melebihi hak-hak warga negara. Menurut ahli hukum Romawi Ulpianus, doktrin hukum alam menyatakan alamlah ––bukan negara, yang menjamin semua manusia, baik ia warga negara atau bukan.[3]

Hukum alam, dalam kaca mata Santo Thomas Aquinas, berasal dari satu sumber yang teistik yaitu Tuhan. Dengan lima jalan quinque viae ad deum, Thomas Aquinas membangun logika untuk mengetahui Tuhan. Hukum kodrat atau hukum alam mempostulatkan hukum kodrat merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui dengan penggunaan akal manusia. Lex naturalis, demikian kata Aquinas, merupakan perwujudan lex aeterna (hukum yang bersumber dari Tuhan dan menjadi dasar bagi semua hukum yang ada) pada rasio manusia.[4]

Belum sampai abad pertengahan, doktrin hukum alam menjadi sangat terkait dengan pemikiran lberal mengenai hak-hak alam (natural right). Pada masa ini doktrin hukum alam diajarkan dengan menekankan pada faktor kewajiban, sebagaimana dipisahkan dari faktor hak. Selanjutnya, seperti dalam tulisan Aristoteles dan St. Thomas Aquinas, doktrin ini mengakui legitimasi perbudakan, yang meniadakan ide-ide utama dari HAM sebagaimana dipahami dewasa ini, yakni ide tentang kebebasan dan kesamaan.[5]

Ide hak asasi manusia pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat, yang merupakan suatu tahapan berkembang semenjak abad 13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648) dan selama masa Renaissance, serta kemunduran feodalisme. Dalam periode ini tampak kegagalan para penguasa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban menjadi hak sedang dibuat.[6]

Hugo De Groot, seorang ahli hukum Belanda, kemudian mengembangkan lebih lanjut teori hukum alam Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Bertolak dari pemikiran Grootius dan Aquinas, pada perkembangan selanjutnya, seorang terpelajar paska Renaissance John Locke mengajukan gagasan mengenai teori-teori hak kodrati.[7] Fundamen ini yang menginspirasi lahirnya revolusi hak di Inggris, Amerika dan Prancis pada abad 17 dan 18.

John Locke dikenal sebagai peletak dasar bagi teori Trias Politica Montesquieu. Bersama Thomas Hobbes dan J.J. Rousseau, John Locke juga mengembangkan teori perjanjian masyarakat yang biasa dinisbatkan kepada Rousseau dengan istilah kontrak sosial (contract social). Perbedaan pokok antara Hobbes dan Locke adalah jika teorinya Hobbes menghasilkan monarki absolut, maka teori Locke menghasilkan teori monarki konstitusional.[8]

Dalam konteks hak asasi manusia, Hobbes melihat hak asasi manusia sebagai jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya homo homini lupus, bellum omnium contra omnes. Dalam keadaan demikian manusia tak ubahnya bagai binatang buas dalam legenda kuno yang disebutnya Leviathan yang dijadikan oleh Thomas Hobbes sebagai judul buku. Keadaan itulah, menurut Hobbes, mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat di mana rakyat menyerahkan hak-haknya pada penguasa.[9]

Sedangkan John Locke punya argumen berbeda. Dalam bukunya The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. [10] Jika Hobbes berpandangan rakyat menyerahkan hak-haknya pada penguasa, maka Locke berpandangan rakyat tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individualnya pada penguasa. Melalui suatu kontrak sosial perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara.[11] Namun yang diserahkan, menurutnya, hanya hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.[12]

John Locke juga membagi proses perjanjian masyarakat tersebut dalam dua macam. Pertama Locke menyebutnya pactum unionis, yakni perjanjian antara individu dengan individu warga yang ditujukan untuk terbentuknya masyarakat politik dan negara. Kedua, pactum subjectionis, Locke melihat bahwa pada dasarnya setiap persetujuan antar individu (pactum unionis) terbentuk atas dasar suara mayoritas. Dan karena setiap individu selalu memliki hak-hak yang tak tertanggalkan yaitu, life, liberty dan estate, maka logis jika tugas negara adalah memberi perlindungan pada masing-masing individu.[13]

Apabila penguasa negara, Locke mengimbuhkan, mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara tersebut bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra positif mendapat pengakuan kuat.[14]

Kritik terhadap teori hak kodrati

Salah satu pengkrititsi paling getol terhadap teori hak kodrati adalah seorang filsuf perempuan republikanis asal Jerman bernama Hannah Arrendt. Ia menulis bahwa konsep hak asasi manusia sejak awal sudah mengandung paradoks karena, ”hak ini bersangkutan dengan ’manusia pada umumnya’ yang tak terdapat di manapun.”

Bagi kaum republikanis hak-hak asasi manusia dipandang bukan sebagai kebebasan pra politis yang telah ada sebelum eksistensi negara, melainkan sebagai elemen tradisi politis. Baginya hak asasi manusia bukan hak alamiah, tapi hak historis yang terkait dengan komunitas politis tempat hak itu diakui. Fungsi hak-hak asasi manusia menjamin sesuatu yang secara politis tidak dapat dijamin dan tak pernah dijamin. Hak asasi dimengerti ––katakanlah–– hak minimalis yang masih bisa dimiliki oleh orang yang kehilangan hak-hak sipilnya. Di sini sudah tampak sebuah paradoks hak-hak yang dibayangkan secara sebagai hak pra politis, yaitu sebagai sesuatu yang dimiliki oleh manusia sebagai individu sebelum ada negara, membutuhkan negara untuk menjamin pelaksanaannya. Untuk menjamin hak-hak itu individu tidak dapat dibiarkan tetap sebagai individu. Namun statusnya harus diubah menjadi anggota sebuah kelompok, yakni warga negara.[15]

Arendt memberi contoh, timbunan orang macam pengungsi, para pencari suaka, orang-orang tanpa kewarganegaraan, para anggota minoritas etnis yang memenuhi lanskap politis negara-negara Eropa di antara dua perang dunia, mereka ini tidak dapat disebut kehilangan hak asasinya, sebab hak asasi itu berciri pra politis dan melekat pada kemanusiaan mereka. Yang tidak mereka miliki adalah kondisi yang memungkinkan hak asasi mereka dilindungi, yakni keanggotaan ke dalam sebuah negara.[16]

Berbeda dengan liberalisme yang beranggapan bahwa hak-hak asasi manusia ––justru karena ciri pra politisnya itu–– dapat menjadi kriteria keadilan bagi hak-hak warga negara, Arendt justru berpendapat bahwa ciri pra politis hak-hak asasi manusia itu pucat, tanpa bobot dan impoten karena menurutnya sebuah negara hanya bisa memproteksi hak-hak asasi warga negaranya.[17]

Hak kodrati terbukti menjadi kegagalan. Arendt dalam The Origin Of Totalitarianism mengungkapkan bahwa seluruh sistem kodrati dari negara-negara Eropa berantakan ketika dihadapkan dengan orang-orang tanpa kewarganegaraan. Pada dasarnya kodrati adalah sebuah embel-embel undang-undang negara-bangsa yang diperhitungkan hanya dengan dengan, warga negara’ orang yang lahir di wilayahnya.[18]

Melekat pada kemanusiaan, begitu paling tidak inti teori hak kodrati yang diusung barat. Kemanusiaan adalah absurditas dan tidak kongkrit. Jeremy Bentham, seorang filsuf utiitarian memberi kritik terhadap terma kemanusiaan tersebut. Kritik Bentham yang mendasar ialah teori hak-hak kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagaimana mungkin mengetahui dari mana asal hak-hak kodrati itu, apa sajakah hak itu dan apa isinya?[19]

Bentham dengan sinis menertawakan teori hak kodrati dengan mengatakan:[20]

”Bagi saya, hak sebagai kata benda (berlawanan dengan kata sifat) adalah anak kandung hukum: dari hukum riil lahir pula hak-hak riil, namun dari hukum imajiner, hukum kodrati ––yang dikhayal dan direka para penyair, ahli-ahli pidato dan saudagar dalam rupa racun moral dan intelektual–– lahirlah hak rekaan. Hak kodrati adalah omong kosong yang dungu, hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong yang retorik, atau puncak dari omong kosong yang berbahaya.”

Penentang lain teori kodrati adalah Edmund Burke, seorang Irlandia yang gundah dengan Revolusi Prancis. Ia mengkritik revolusi tersebut berbeda dengan Revolusi Industri di Inggris dan Revolusi Amerika. Sebab menurut pandangannya Revolusi Prancis, ”tidak membela kebebasan-kebebasan tradisional, bahkan menghancurkan tatanan yang telah lama mapan dan membawanya pada penyalahgunaan kekuasaan elitis atau berujung dengan pemerintahan teror.”

Burke juga menuduh para penyusun Declaration of the Rights of Man and of the Citizen mempropagandakan ’rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia’. Deklarasi yang dihasilkan baginya adalah, ”ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.”[21]

Modernitas kapitalistis telah membebaskan bangsa-bangsa dari ikatan-ikatan pada otoritas dan tradisi sosial, religius dan historis. Individu dan kebebasannya tampil ke muka dan mengambil alih tempatnya dalam sejarah yang dulu diduduki oleh kelompok. Narasi liberalisme bernada optimis ini bagi Arendt justru terdengar tragis, karena menurutnya bukanlah sekedar emansipasi individu dari kelompok yang terjadi dalam modernitas, melainkan atomisasi, yaitu individu tercerabut dari komunitas yang merupakan dunia yang dihayati bersama dan kehilangan identitas kolektif yang memberinya rasa ketermasukan ke dalam sebuah kelompok.[22]

Berangkat dari kritik Hannah Arendt terhadap teori kodrati yang telah jadi universal di atas, antagonisme hak asasi manusia dengan keuniversalitasannya, dengan teori relativisme budaya dimulai. Teori universal menyatakan akan kian banyak budaya primitif yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya barat. Sementara oleh golongan penentang, universalisme dipandang sebagai bentuk kolonialisme. Universalisme yang mengusung teori kodrati, dianggap sebagai wujud perluasan budaya barat dan akan mengancam eksistensi budaya suatu bangsa tertentu. Imperialisme budaya, inilah yang tidak dikehendaki oleh bangsa-bangsa di Asia Timur dan Asia Tenggara, terutama Singapura, Malaysia dan Indonesia. Hingga lahir apa yang disebut dengan nilai-nilai Asia.

Percekcokkan universalisme vs relativisme budaya

Todung Mulya Lubis menyebutkan ada empat teori HAM, yaitu hak-hak alami (natural right), teori positivis (positivist theory), relativisme kultural (cultural relativist theory) dan doktrin Marxis. Namun diskusi kita dalam tulisan ini hanya akan terfokus pada dua hal, yakni natural right dan cultural relativis theory yang hingga kini masih memunculkan kontroversi.

Natural right, menurut Lubis adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia.[23] Natural right dan universalisme adalah dua prinsip atau sifat dasar yang terpisah, namun memiliki kaitan yang sangat erat. Kalau boleh dianalogikan, universalisme ibarat mobil dan hak kodrati adalah penumpangnya. Universalisme adalah kendaraan yang akan membawa penumpang (kodrati) itu kemana dan kapan saja. Selain itu terma ’segala waktu dan tempat’ ––dalam pengertian Todung Mulya Lubis, telah menunjukan bahwa prinsip universal melekat dalam doktrin ini. Negara-negara Barat yang kemudian begitu dominan dalam menguniversalkan hak kodrati dalam bingkai hak asasi manusia.

Hak asasi manusia, begitu kata Jack Donnely, adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut.[24]

Sedangkan teori relativisme kultural adalah bentuk antitesis teori hak-hak kodrati. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal adalah pelanggaaran satu dimensi kultural yang lain, atau disebut imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini, manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.[25]

Namun universalisme punya jawaban cukup filofis untuk menangkal serangan teori relativisme kultural. Hak asasi manusia berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan eksistensi kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional.[26] Artinya, meminjam istilah Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, ini adalah ajaran hukum alam, ada moral yang sama dalam diri setiap manusia.

Asal muasal universalisme moral di Eropa terkait dengan tulisan-tulisan Aristoteles. Dalam karyanya Nicomachean Ethics, Aristoteles secara detail menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi bagi seluruh sistem keadilan rasional. Dasar doktrin hukum alam adalah kepercayaan eksistensi suatu kode moral alami yang didasarkan pada identifikasi terhadap kepentingan kemanusiaan tertentu yang bersifat fundamental. Hukum alam ini seharusnya jadi dasar sistem sosial politik yang dibentuk kemudian. Maka hak alamiah diperlakukan sebagai sesuatu yang serupa dengan hak yang dimiliki individu terlepas dari nilai-nilai masyarakat maupun negara.[27]

Isu relativisme kultural sesungguhnya baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan ini mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu. [28] Perlu ditegaskan bahwa ide relativisme kultural ini umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara Islam yang merepresentasikan kepentingan status quo di negara-negara tersebut dengan klaim nilai-nilai Asia.

Rekayasa kultur politis dan non politis

Bagi Mahatir Mohammad, HAM adalah konfrontasi antara budaya Barat dan Timur.[29] Sayangnya, bagi Barat, M. Iqbal Asaria menambahkan dalam Human’s Wrong, kotak universalitas tidak dapat diperbandingkan dalam lingkaran legitimasi dan otentisitas budaya.[30] Budaya liberal Barat ––yang hendak diglobalkan, harus dimafhumi bila nilai-nilainya berbenturan dengan identitas budaya Timur atau dalam bahasa pemimpin Asia dikatakan berlawanan dengan nilai-nilai Asia.

Yang dianggap nilai-nilai Asia ialah stereotipe-streotipe sebagai berikut: mengutamakan kepentingan-kepentingan komunitas di atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan individu, bersikap konsensual, paternalistis dan kekeluargaan, hormat dan patuh pada otoritas dan berpikir dengan berorientasi pada tatanan sosial, mengutamakan hubungan-hubungan personal, lebih memilih harmoni daripada kompetisi atau konfrontasi, mengambil keputusan hirarkis dan vertikal, belajar dengan meniru dan mengasuh dengan hukuman, mengutamakan etika dan moral di atas hukum, memiliki keutamaan-keutamaan sosial.[31]

Eddy Maszudi, pengamat ekonomi politik internasional, dalam opininya di Suara Merdeka 12 Agustus 2004, mencatat yang dimaksud dengan nilai-nilai Asia adalah sikap hormat kepada pemimpin (senioritas), kerja keras, memaafkan, menganggap pemimpin merupakan wakil tuhan di bumi, hormat kepada orang lebih tua dan menghindari konfrontasi bila terjadi perbedaan pendapat. Nilai-nilai Asia di Korea Selatan, misalnya, sangat dipengaruhi oleh budaya konfusian, dan budaya lokal, sehingga etos kerja bangsa Korea Selatan mampu membawa negara yang miskin sumber daya alam jadi negara maju di bidang industri. Begitu juga hormat kepada orang yang lebih tua atau pemimpin yang lebih tua, ternyata mampu membawa dampak positif terhadap persatuan dan kesatuan Korea Selatan.[32]

Persoalannya, stereotipe kultur yang memang menjadi karakter bangsa Asia tersebut dijadikan alat untuk melanggengkan kepentingan tertentu. Hanya melalui tindakan politik cara membangun sejarah dan mencapai keinginan.[33] Hal ini kemudian memicu sejumlah penguasa di Asia membikin apa yang dinamakan ––dalam bahasa saya, rekayasa kultur.

Tesis yang dapat diajukan terkait rekayasa kultur ini yaitu, betulkah stereotipe kultur yang sebenarnya merupakan produk akal manusia, interaksi, kebiasaan dan komitmen sosial-alamiah bangsa Asia yang menghasilkan tradisi natural tersebut, oleh sejumlah pemimpin Asia diolah, dipelintir dan direkayasa sedemikian rupa guna mendapat keuntungan ekslusif, sehingga dengan demikian dapat dikatakan telah terjadi rekayasa kultur secara politis. Untuk menjawab dugaan ini, kita bisa mengambil spesimen negara-negara Asia Tenggara. Di masing-masing negara itu, nilai-nilai tersebut disimpulkan lewat konsep politis, misal ideologi nasional di Singapura, Rukunegara di Malaysia dan Pancasila di Indonesia.

Lee Kwan Yew, Menteri Senior Singapura dan Mahatir Mohammad, mantan Perdana Menteri Malaysia adalah dua orang yang paling tenar mengadvokasi nilai-nilai Asia tersebut. Kalau mau ditambahkan, Soeharto, mantan Presiden Indonesia, bisa disertakan turut mendukung dua koleganya tersebut.

Sebagai pendiri Singapura, pengaruh Lee Kwan Yee sangat besar dalam budaya politik. Lee Kuan Yew adalah pemimpin senior yang sudah mundur dari politik nasional. Namun pamornya masih sangat kuat. Siapa yang menjadi perdana menteri dan presiden Singapura harus mendapat restu Lee Kuan Yew. Dalam sebuah ceramahnya Lee menyatakan:

”Di Asia Tenggara yang dicari itu tidak begitu berkaitan dengan demokrasi, melainkan dengan pemerintahan yang bertanggungjawab, yakni suatu kepemimpinan yang transparan dan tidak korup.”

Menurut Lee, yang terlebih dahulu dicari oleh bangsa-bangsa Asia adalah pembangunan ekonomi yang kuat ditopang dengan kepemimpinan yang kuat, bukan memberikan kebebasan dan hak asasi manusia. Tanpa menerapkan demokrasi liberal ala barat, Singapura mampu menjadi negara modern, maju, makmur dan praktek korupsi bisa diminimalisir.

Hampir sama dengan Lee, Mahatir Mohammad yang diangkat sebagai bapak bangsa Malaysia, berpegangan bahwa saat kemiskinan dan tidak tersedianya pangan yang memadai masih merajalela dan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat tidak terjamin, maka prioritas mesti diberikan kepada pembangunan. Mahatir kemudian menolak pemaksaan standar-standar hak asasi manusia.

”Asia tampaknya tidak memiliki hak apapun untuk menetapkan nilai-nilainya sendiri tentang hak asas manusia.”

Nilai-nilai Asia bukan sebuah pertanyaan yang harus dijawab, begitu kata Mahatir. Sebab implikasinya adalah orang-orang Asia tidak akan bisa memahami hak asasi manusia, jika tidak ada dalam nilai-nilai mereka sendiri.

Penolakan dua pemimpin tersebut terhadap konsep HAM telah memunculkan enigma, ada apa dibalik tameng nilai-nilai Asia tersebut? Apa memang untuk tujuan memajukan hak asasi manusia atau ada kepentingan di luar hak asasi manusia yang dihendak diraih oleh mereka? Michael Jacobsen dan Ole Bruun, seperti dikutip dalam Hukum Hak Asasi Manusia, terbitan Pusham UII, dengan apik menjawab pertanyaan di atas. Perdebatan mengenai isu ini dengan gamblang menunjukan bahwa di balik gagasan nilai-nilai Asia, para pemimpin di kawasan ini ingin mengemukakan pembenaran bagi penyimpangan-penyimpangan subtansial dari tafsiran internasional yang baku tentang kaidah hak asasi manusia. Dengan mengajukan nilai-nilai Asia, mereka menolak dijadikannya hak asasi manusia sebagai parameter dalam kerja sama pembangunan internasional.[34]

Sedangkan bagi elit politis di Asia Timur nilai-nilai Asia digaungkan terutama dalam rangka pertahanan terhadap intervensi Barat atas nama hak-hak asasi manusia. Kenyataan ini memberi nada berbeda pernyataan-pernyataan mereka tentang kekhasan nilai-nilai negara mereka. Pernyataan pemerintah-pemerintah otoriter yang kerap melakukan pembunuhan massal dan membasmi oposisi pastilah memiliki arti yang berbeda, yang fungsional, meski pernyataan-pernyataan itu mengacu pada arti deskriptif dari identitas kultural.[35]

Identitas kultural adalah kambing hitam untuk mencuci tanggung jawab penguasa yang sudah bertindak otoriter menyingkirkan oposisional atau siapa saja yang bersuara lantang dan kritis. Dalam istilah berbeda, selain menjadi semacam penangkal untuk melawan tekanan Barat, identitas kultural telah direkayasa dengan rapi sebagai alat pembenar para penguasa. Ilustrasi rekayasa kultural politis ini adalah Indonesia pada rezim Soeharto.

Tidak terbantahkan bahwa nilai-nilai kultural, yang dianggap khas Asia itu memang ada dalam kehidupan kultural bangsa-bangsa Asia Timur (Tenggara). Nilai-nilai itu berfungsi sebagai, kerangka yang menopang makna, yang dengannya orang-orang Asia dapat mengembangkan keyakinan-keyakinan, solidaritas-solidaritas dan identitas mereka. Cara hidup orang Indonesia, Malaysia, Cina dan Singapura dalam kasus-kasus konflik mereka mengutamakan tatanan hirarki, musyawarah, otoritas dan komunitas dan berupaya sedapat mungkin menghindari konflik.[36]

Budaya menurut Emha Ainun Nadjib adalah sesuatu yang netral, karena kebudayaan bukan merupakan produksi atau reproduksi, tapi budaya adalah sebuah kreasi yang tak akan pernah habis. Sementara Human Communications: Konteks-Konteks Komunikasi, memberi pengertian, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni.[37]

Dalam kondisi demikian saya membacanya sebagai rekayasa kultur non politis. Nilai-nilai Asia adalah bentuk rekayasa alamiah mengenai cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Individu-individu Asia saling berkorelasi, ada kebiasaan turun temurun, dilakukan tanpa kesengajaan, karena manusia dianugerahi akal budi, hingga terejawantahkan dalam sebuah konsolidasi peradaban yang natural.

***

Lepas dari tendensi politiknya, maka barangkali ada benarnya apa yang diucapkan Mahatir Mohammad. Ia menuturkan, apabila catatan demokrasi Barat dalam propaganda ideologi mereka gagal, maka catatan HAM-nya otomatis menjadi jelek. Pendapat ini dilontarkan Mahatir karena paska lahirnya HAM, masih saja terjadi perlakuan amoral di Eropa.[38]

Hasilnya tidak benar-benar seperti apa yang diharapkan oleh demokrasi liberal. Individu-individu dipandang akan menentang setiap hukum yang mengatur masyarakat. Mahatir mencontohkan hal sederhana, seperti cara berpakaian sampai penolakkan pernikahan sebagai sebuah institusi (sah). Seks di luar nikah jadi norma, keluarga, komitmen sosial, didefinisi sebagai alat yang mengekang antara seorang laki-laki dan perempuan, sering gonta-ganti pasangan atau dilegalkannya hubungan sesama jenis.[39]

Hedonisme dan amoralitas menjadi norma dari kebebasan penuh. Menurut Mahatir, masyarakat Barat mengalami kebingungan pada apa yang diinginkan. Mereka menginginkan kebebasan penuh bagi setiap orang, tapi tidak ada kebebasan ketika masyarakat atau orang melakukan penolakan. Barat memaksakan kebebasan tidak boleh dikekang dalam bentuk apapun dan setiap orang harus menerima norma barat.[40]

Pertautan antara universalisme dan relativisme kultural adalah bentuk komunikasi antar budaya. Karena ia melibatkan peserta komunikasi yang berasal dari latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda dalam sebuah ruang yang sangat luas. Oleh karena itu, salah satu kunci untuk menentukan komunikasi antar budaya yang efektif adalah pengakuan terhadap faktor-faktor pembeda yang mempengaruhi peserta komunikasi, entah itu etnik, ras atau kelompok kategori yang memimiliki kebudayaan tersendiri.[41]

Perbedaan-perbedaan itu meliputi nilai, norma, kepercayaan, sikap dan persepsi, semua sangat menentukan pola-pola komunikasi antar budaya maupun lintas budaya. Kalau tidak menyadari perbedaan itu maka komunikasi antar budayadan lintas budaya akan menghasilkan kesalahpahaman, prasangka, stereotip dan sikap diskriminasi.[42]

Dalam kondisi rekayasa kultur non politis, teori relativisme kultural dapat dipakai untuk menghalau gaya hidup asusila yang dibawa Barat atau bila lebih diperhalus bahasanya, untuk menangkal tradisi tertentu yang tidak sesuai jika diterapkan oleh suatu negara. Dalam artian universalisme harus mengakui faktor-faktor pembeda yang sudah dikemukakan di atas karena setiap bangsa punya ukuran budaya yang berbeda-beda dan kalau dipaksakan akan merusak kultur dan sistem sosial masyarakat setempat.

Argumen Mohammad Hatta barangkali dapat dijadikan sebagai titik temu dalam perdebatan klasik antara teori universalisme dengan relativisme kultural. Menurut Hatta, HAM yang universal cukup difungsikan bagi perlindungan dan antisipasi kalau-kalau kekuasaan negara menjadi absolut dan terjadi radikalisme oleh negara/golongan/komunitas terhadap individu/golongan/komunitas tertentu. Dalam kondisi demikian, HAM supaya dibedakan, dipisahkan dan dijauhkan dari unsur budaya, tentunya budaya yang alami, budaya yang dalam pemahaman Cak Nun sesuatu yang netral, budaya yang bukan merupakan produksi atau reproduksi, bukan budaya yang dibikin-bikin dengan tendensi tertentu.

[1] Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2003, hlm 68.

[2] Ibid

[3] Ibid, hlm 69.

[4] Filsafat Hukum: Hukum Alam, http://www.kuliahade.wordpress.com

[5] Satya Arinanto, HAM Dalam Transisi, op.cit. hlm 70-71

[6] Ibid, hlm 71

[7] Hukum Hak Asasi Manusia, ed. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, Pusham UII, hlm 8.

[8] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, dalam buku Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan, KontraS, hlm 51

[9] Ibid

[10] Hukum HAM, ed. Knut D. Asplund, op.cit. hlm 8.

[11] Ibid

[12] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, op.cit. hlm 52.

[13] Ibid, hlm 52-53

[14] Hukum HAM, op.cit.

[15] F. Budi Hardiman, Hak-Hak Asasi Manusia Polemik Dengan Agama dan Kebudayaan, Penerbit Kanisius, 2011, hlm 28.

[16] Ibid

[17] Ibid

[18] Hannah Arendt, The Origin Of Totalitarianism, Harvest Book Harcourt Brace and Company, San Diego, New York, London, hlm 284.

[19] Hukum HAM, ed. op.cit. hlm 13.

[20] Dalam sebuah risalah yang lain, Bentham mengulang kembali cercaan sinisnya pada teori hak kodrati. Ia mencatat demikian: ”Bagi saya hak dan hukum merupakan hal yang sama, karena saya tidak mengenal hak yang lain. Hak bagi saya adalah anak kandung hukum, dari berbagai fungsi hukum lahirlah beragam jenis hak. Hak kodrati adalah seorang anak yang tidak pernah punya anak.” Ibid

[21] Hukum HAM, ed. op.cit. hlm 12

[22] F. Budi Hariman, Hak-Hak Asasi Manusia, op.cit. hlm 27-28.

[23] Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM. Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Rajawali Press, hlm 5.

[24] Hukum HAM, op.cit. hlm 11.

[25] Majda El Muhtaj, Dimensi, op.cit. hlm 6.

[26] Hukum HAM, op.cit. hlm 19.

[27] Ibid

[28] Ibid

[29] Anwar Ibrahim, Nilai-Nilai Asia dan Hak Asasi Manusia. Esai ini terdapat dalam buku Human’s Wrong Rekor Buruk Dominasi Barat Atas Hak Asasi Manusia, Pilar Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 426.

[30] M. Iqbal Asaria, Hegemoni HAM dan Individualisme, Human’s Wrong, ibid, hlm 27.

[31] F. Budi Hardiman, Hak-Hak Asasi Manusia, op.cit.

[32] Eddy Maszudi, Realisasi Nilai-Nilai Asia di Singapura, Suara Merdeka, 12 Agustus 2004.

[33] Ibid, hlm 28.

[34] Hukum HAM, op.cit.

[35] F. Budi Hardiman, Hak-Hak Asasi Manusia, op.cit. hlm 102.

[36] Ibid, hlm 101.

[37] Definisi Budaya-Pengertian Kebudayaan, Http://www.duniabaca.com

[38] Mahatir Mohammad, Kembalinya Hegemoni Itu, Human’s Wrong, op.cit. hlm 17-18.

[39] Ibid

[40] Ibid

[41] Alo Liliweri, Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya, LKis, Yogyakarta, 2002, hlm 20.

[42] Ibid, hlm 21.

Norma-Norma Yang Dilanggar

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Mon, 19 Dec 2011 15:13:00 +0000

PAUL RUSESABAGINA yang biasanya tenang berubah resah. Perangainya bak orang linglung diliputi kecemasan. Tangannya bergetar hebat, hingga ia kesusahan mengenakan dasi. Beberapa kali ia melipat-lipat dasinya supaya rapi, tapi tak berhasil. Mafhum, Rusesabagina baru saja menyaksikan ribuan mayat tergeletak di jalanan Rwanda. Mayat saudara sebangsanya sendiri. Ia menutupi wajah dengan kedua tangan dan mulai meratap. Oh Tuhan… begitu katanya pasrah.[1]

Paul Rusesabagina adalah manajer Sabena Hôtel des Mille Collines. Selama peristiwa genosida di

Rwanda

, peran Rusesabagina sangat berpengaruh. Kehadirannya dibutuhkan para pengungsi. Hotel des Mille Collines jadi tempat penampungan sekitar 1.268 Tutsi dan moderat Hutu yang diincar milisi Interahamwe.

Apa yang dilihat Rusesabagina juga dibenarkan oleh Colonel Quist. Sebagaimana dikutip J.L Holzgrefe dalam Humanitarian Intervention. Ethical, Legal and Political Dilemmas, terbitan Cambridge, ia mengakui begitu banyak tubuh-tubuh berserakan di jalan-jalan Kigali. Sebagai salah satu saksi mata, Quist menceritakan:[2]

“Some one flagged [the dump truck] down and dragged a body from under the tree and threw it into the… truck which was almost full and people were moaning and crying, you could see that some were not dead.”

Peristiwa Genosida di Rwanda dimulai pada 1994. Dipicu penembakan Presiden Juvenal Habyarimana, yang baru berkuasa selama dua tahun––sebelumnya ia Menteri Pertahanan Rwanda. Sejumlah sumber mengabarkan Juvenal Habyarimana tengah berada di sebuah helikopter pemberian Perancis bersama Presiden Burundi, Cyprien Ntarymira. Mereka baru saja menghadiri pertemuan di Tanzania membahas masalah Burundi. Sebagian sumber menyebutkan kendaraan yang ditumpangi Habyarimana bukan helikopter melainkan pesawat jenis jet kecil Dassault Falcon.

Penembakan ini diduga akibat rencana Habyarimana hendak mempersatukan dan berbagi kekuasaan dengan etnis di

Rwanda

. Rencana itu telah disusun setahun sebelumnya, seperti tertuang dalam Piagam Arusha (Arusha Accord) pada 1993. Pada 1990-an Habyarimana merintis suatu pemerintahan yang melibatkan tiga etnis di

Rwanda

yakni Hutu (85%), Tutsi (14%) dan Twa (1%). Habyarimana mengangkat perdana menteri Agathe Uwilingiyama dari suku Tutsi, ––Habyarimana sendiri berasal dari ras Hutu. Pengangkatan dari suku berbeda ini tidak diterima oleh kelompok militan yang ingin mempertahankan sistem pemerintahan satu suku.

Gara-gara perisitiwa penembakan tersebut, pembantaian etnis Tutsi oleh Hutu meletus secara radikal di Rwanda. Beberapa jam setelah kematian Habyarimana, anggota pemerintahan yang didominasi Hutu, polisi dan militer membulatkan tekad menjalankan politik oposisi. J.L Holzgrefe mencatat, tentara mendirikan blockade dalam interval 50 sampai 100 meter di seluruh Kigali. Bandara disegel. Saluran telepon diputus intelejen militer. Hingga membuat daftar lawan politik pemerintah untuk dibunuh.[3]

“Every journalist, every lawyer, every professor, every teacher, every civil servant, every priest, every doctor, every clerk, every student, every civil rights activist were hunted down in a house-to-house operation. The first targets were members of the never-to-be-constituted broad-based transitional government”.

Seperti ditulis J.L. Holzgrefe, setelah pemimpin Tutsi tewas, tentara, president guard dan milisi Interahamwe mulai mengeksekusi siapa-siapa yang diidentifikasi sebagai golongan Tutsi. Awalnya sipil diminta menunjukan kartu identitas, dan di kartu identitas terdapat label, Tutsi atau Hutu. Namun karena model identifikasi ini dianggap terlalu lama, Interahamwe mengubah metode rekognisinya, dengan menghabisi siapa saja yang memiliki stereotip mirip Tutsi.[4]

Pada 9 April 1994, milisi Interahamwe menembaki 500 pria, wanita dan anak-anak yang berlindung di Gereja Kigali. Kemudian pengungsi di Gereja St. Famille, Kigali yang terdiri 120 pria dan anak laki-laki juga diberondong peluru oleh Interahamwe. Tentara juga membunuh orang Tutsi yang terluka di rumah sakit.[5]

Menurut J.L. Holzgrefe, ia mengutip Linda Melvern, dalam A People Betrayed: The Role of theWest in Rwanda’s Genocide, bahkan staf rumah sakit menyediakan ‘Tutsi Collection Point’. Barangkali ada semacam orang yang ditugasi mengintai keberadaan orang Tutsi lalu mengabarkan lewat stasiun radio Hutu ––radio propaganda yang menyulut ketegangan, sehingga bisa dihabisi.[6]

“You have missed some of the enemies [in such and such a place],” it told its listeners, “Some are still alive. You must go back there and finish them off . . . The graves are not yet quite full. Who is going to do the good work and help us fill them completely?”

Di Taba, Interahamwe membunuh semua laki-laki, dan meminta kaum perempuan untuk menggali dan mengubur orang-orang, dan melemparkan anak-anak ke kuburan.[7]

“I will never forget the sight of my son pleading with me not to bury him alive,” one survivor recalled.

Pembantaian seperti ini jadi hal biasa di Rwanda pada masa itu. Diperkirakan 43.000 orang Tutsi tewas di Gikongoro, 100.000 orang dibantai di Butare. Lebih dari 16.000 orang mati di sekitar Cyangugu, 4.000 di Kibeho, 5.500 di Cyahinda dan 2.500 di Kibungo.[8] Laman wikipedia.com melaporkan tidak kurang 800.000 jiwa melayang atau setidaknya satu juta etnis Tutsi dimusnahkan.

Paul Rusesabagina berharap, akan ada kekuatan intervensi datang membantu. Ia sangat percaya barat adalah kekuatan hebat, sehingga bisa mengeluarkan anak yatim yang tertawan oleh Interahamwe. Serdadu asing, salah satunya dari Perancis, harapan Rusesabagina dan seluruh pengungsi di Hotel des Mille Collines pada akhirnya memang datang. Tapi kehadiran mereka bukan untuk penduduk Rwanda. Mereka tak akan tinggal, mereka hanya menyelematkan warga negara masing-masing. Penyebabnya ialah perbedaan warna kulit, bukan negro dan Afrika.

Praktis genocida besar-besaran di Rwanda ini tidak mendapat perhatian internasional. Terutama Amerika Serikat, Inggris dan Perancis yang notebene adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Belakangan justru muncul veto dari DK PBB, mengurangi pasukan penjaga perdamaian dari 2500 personil jadi 450 personil.[9] Itupun dengan persenjataan yang minim.

Tidak seperti di Iraq dan Bosnia, di mana intervensi kemanusiaan berjalan relatif cepat. Intervensi kemanusiaan di Rwanda sangat lamban dan tidak siginifikan, terutama perlindungan terhadap warga sipil. Meskipun demikian, Dewan Keamanan bukannya mengesahkan operasi militer kemanusiaan yang lebih kuat di Rwanda, namun justru menonjolkan zona keselamatan bagi penduduk sipil yang terancam. [10]

Berangkat dari tragedi genocida di Rwanda, tulisan ini akan membahas bagaimana sesungguhnya fungsi humanitarian intervention? Bisakah persatuan negara/organisasi internasional melakukan intervensi militer untuk mencegah pembunuhan besar-besaran di suatu negara? Apa saja kriteria negara bisa mencampuri urusan negara lain? Bagaimana dengan prinsip non intervention, negara punya kedaulatan sendiri? Adakah motif tertentu dibalik upaya humanitarian intervention oleh suatu negara?

Genesis of humanitarian intervention

Diskursus mengenai humanitarian intervention atau intervensi kemanusiaan dimulai pada abad 16 dan 17, ketika hukum internasional sedang jadi bahan diskusi sejumlah penulis klasik terkenal seperti Vitoria, Gentili, Suarez dan Grotius Vattel. Topik yang getol mereka perbincangkan ialah perang. Dalam De Jure Belli ac Paris 1625, negara berhak menggunakan private right on human people atas nama individu yang tertindas.[11]

Formulasi Grotian memungkinkan penggunaan kekuatan yang sah oleh suatu negara atau beberapa negara terhadap negara lain, yang warga negaranya mendapat perlakuan menyimpang, perlakuan brutal dalam skala besar, untuk dihentikan karena bertentangan dengan keyakinan masyarakat bangsa.[12] Prinsipnya ialah menghentikan penindasan dan mengakhiri penderitaan manusia.

Ide humanitarian intervention kemudian berkembang pada abad 19, ketika negara terpanggil untuk ikut campur urusan negara lain atas dasar kemanusiaan. Perkembangan ini sangat berperan penting dalam perkembangan hukum HAM internasional dan internasionalisasi hal-hal yang sebelumnya eksklusif menjadi yurisdiksi nasional, dengan kehadiran konsep humanitarian intervention maka suatu negara tidak dapat lagi menyatakan, perlakuan terhadap warga negaranya sepenuhnya urusan dalam negeri.

Bila ditelusuri, pangkal kemunculan prinsip intervensi kemanusiaan pada abad 19 ialah ketika dirumuskannya berbagai perjanjian internasional untuk melarang perbudakan dan untuk melindungi kaum Kristen minoritas di bawah kekaisaran Ottoman Turki. Sebagai contoh Treaty of Paris 1856 dan Treaty of Berlin 1878, yang memberikan kewenangan kepada negara-negara yang tergabung dalam Concert of Europe untuk campur tangan secara diplomatik bahkan secara militer terhadap Turki atas nama kaum Kristen minoritas. Treaty of Berlin bahkan mempunyai kekhususan karena memberikan status hukum tertentu kepada kelompok pemeluk agama dan menjadi percontohan dalam melahirkan sistem minoritas yang kemudian diotorisasi Liga Bangsa-Bangsa.[13]

Saat Liga Bangsa-Bangsa berubah nama menjadi Persatuan Bangsa-Bangsa, konsep humanitarian intervention diakomodir dalam BAB VII piagam PBB. Klausul ini memberikan restu bagi DK PBB untuk mengambil tindakan pemaksaan terhadap negara yang melakukan pelanggaran HAM berat. Namun upaya paksa hanya berlaku terhadap keadaan yang mengancam atau membahayakan perdamaian dan terhadap tindakan agresi.

Takrif humanitarian intervention

Ada sejumlah pengertian humanitarian intervention, dengan eksplanasi tersendiri pada terminologi intervensi. Black’s Law Dictionary, misalnya, intervensi adalah turut campurnya sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain atau dalam urusan dengan negara lain dengan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan. Sedangkan intervensi kemanusiaan, masih dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai intervensi yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dalam sebuah negara, walaupun tindakan tersebut melanggar kedaulatan negara tersebut.[14]

Sementara itu pengertian intervensi menurut Perry dan Grant ialah turut campur dengan hak atau tidak, secara diktator oleh negara dalam hubungannya dengan negara lain dengan tujuan menjaga atau mengubah kondisi aktual tertentu. Sedangkan intervensi kemanusiaan mereka artikan sebagai upaya negara lain, biasanya negara adikuasa, mengambil tindakan atas perlakuan sewenang-wenang sebuah negara terhadap penduduknya, terutama minoritas, lebih tepatnya kekejaman dan kejahatan yang mengagetkan kesadaran umat manusia. Atau penggunaan kekuatan dengan maksud untuk melindungi minoritas yang tertindas.

Lauterpach mengartikan intervensi sebagai campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negeri tersebut.[15]

Starke memberi tiga tipologi untuk melihat intervensi negara terhadap negara lain:[16]

1) Intervensi internal: intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain.

2) Intervensi eksternal: intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan luar negeri sebuah negara dengan negara lain. Contoh : Pelibatan Italia mendukung Jerman dalam Perang Dunia Kedua.

3) Intervensi punitive: intervensi sebuah negara terhadap negara lain sebagai balasan atas kerugian yang diderita oleh negara tersebut.

Starke termasuk orang yang tidak setuju, tindakan intevensi adalah tindakan sah. Namun dari kacamatanya terdapat kasus-kasus tertentu di mana campur tangan negara lain dapat dibenarkan:[17]

1) Intervensi kolektif yang ditentukan Piagam PBB.

2) Untuk melindungi hak dan kepentingan, serta keselamatan warga negaranya di negara lain.

3) Pembelaan diri. Jika intervensi dibutuhkan segera setelah adanya serangan bersenjata (armed attack). Kriteria pembelaan diri yakni: langsung (instant), situasi yang mendukung (overwhelming situation), tidak ada cara lain (leaving no means), tidak ada waktu untuk menimbang (no moment deliberation).

4) Berhubungan dengan protektorat atas dominionnya.

5) Negara yang akan diintervensi telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional.

Humanitarian Intervention menurut J.L. Holzgrefee adalah the threat or use of force across state borders by a state (or group of states) aimed at preventing or ending widespread and grave violations of the fundamental human rights of individuals other than its own citizens, without the permission of the state within whose territory force is applied.[18]

Dari rumusan-rumusan di atas, maka dapat dirangkum bahwa unsur humanitarian intervention yaitu, dilakukan oleh negara atau komunitas internasional, lintas negara hingga dapat menembus kedaulatan dan mencampuri urusan domestik negara tertentu, menggunakan kekuatan bersenjata (militer), bertujuan mencegah atau mengakhiri pelanggaran atau kejahatan suatu negara.

Antitesis humanitarian intervention dan prinsip non intervention

Teori tentang intervensi kemanusiaan bukan tanpa pertentangan. Bisa dibenarkan atau tidaknya penggunaan teori tersebut sempat dan barangkali hingga kini masih jadi perdebatan. Perdebatan ini punya dua pandangan. Satu sisi, sebagian melihat adanya kebutuhan bagi komunitas internasional untuk melakukan intervensi jika pemusnahan massal atau kejahatan lain terjadi, sementara di sisi lain kalangan yang tidak setuju dengan humanitarian intervention berpandangan bahwa, sebuah negara tidak boleh ikut campur urusan negara lain. Alas hukumnya mengacu pada Perjanjian Westphalia 1684, dengan pengakuan atas karakter berdaulat suatu negara (state sovereignty) dan menolak adanya campur tangan pihak luar dalam persoalan nasional.

Perjanjian Westphalia, yang diarahkan pada pemeliharaan ketertiban dan stabilitas sistem internasional,[19] lantas menjadi embrio dengan munculnya prinsip kedaulatan negara dan non intervensi dalam Piagam PBB. Dinyatakan dalam Pasal 2 (1), organisasi bersendikan prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggota. Menyusul pada Pasal 2 (4) juga mengamanatkan bahwa seluruh anggota dalam hubungan internasional menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB.[20]

Prinsip non intervensi juga tercantum dalam Pasal 2 (7) Piagam PBB. Pasal tersebut menyatakan, tidak memberi kuasa bagi PBB untuk mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Ini artinya persoalan-persoalan negara berada dalam yurisdiksi domestik negara tersebut. Pengertian ini jadi bahan perdebatan dalam Konfrensi San Fransisco. Sebagian pihak menilai, ketentuan Pasal 2 (7) sangat membatasi kewenangan PBB sebagai penjaga keamanan dan perdamaian. Meski pada akhirnya konfrensi tetap memberikan peluang, walau terbatas, dengan menambahkan redaksi terakhir dalam pasal 2 (7), bahwa prinsip non intervensi PBB atas yurisdiksi domestik tidak meniadakan penggunaan kekuatan memaksa yang diatur dalam Bab VII.

Menurut Antony D’Amato, dalam Domestic Jurisdiction, Encyclopedia of Public International Law, seperti dikutip senandikahukum.wordpress.com, yurisdiksi domestik sudah tidak sejalan dengan perkembangan hukum internasional. Ia mencontohkan, bila sebuah negara melakukan melakukan kekejaman terhadap penduduknya dalam yurisdiksi domestiknya, apakah hukum internasional tidak memiliki yurisdiksi atas peristiwa tersebut?

Status prinsip kedaulatan negara dalam aras hukum internasional dianggap sebagai prinsip yang pertama dan utama. Bahkan bagi sebagian kalangan kedaulatan negara sudah sampai tahap mitos yang seolah-olah tabu untuk digugat atau dikritisi. Tapi, saat ini kedaulatan negara mulai digugat karena dianggap sebagai penghambat dalam proses perlindungan HAM. Menurut Anne Peters dalam Humanity as the A and of Sovereignty, prinsip kedaulatan negara harus dikonsep ulang. Hal ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat internasional yang tidak lagi menempatkan negara sebagai pusat, akan tetapi telah beralih kepada pemenuhan hak-hak dasar manusia (HAM).[21]

Konvensi tentang genocida telah mendestruksi absoluditas yurisdiksi domestik. Kejahatan genocida telah dianggap sebagai kejahatan HAM yang bersifat ekstrateritorial. Maka sudah menjadi kewajiban negara melakukan tindakan atas nama kemanusiaan. Terlebih jika menyisir sejarah, peradaban manusia sepanjang abad 20 amatlah kelam. Mafhum bila ada yang melabelinya sebagai ‘abad pembunuhan massal’. Puluhan juta manusia telah tewas dibunuh, disiksa, kelaparan dan meregang nyawa di berbagai belahan dunia akibat pemusnahan massal, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.

Selama Perang Dunia Pertama, pembunuhan massal terhadap orang-orang

Armenia

telah memakan korban jiwa lebih dari satu juta orang. Kemudian, pada Perang Dunia Kedua, rezim Nazi menewaskan 11 juta orang, termasuk 6 juta orang Yahudi dan jutaan tawanan perang dan orang Gipsi. Di Kamboja, hampir dua juta manusia dibunuh di bawah rezim Khmer Merah pimpinan Pol Pot. Di banyak negara lain, berbagai pembunuhan terjadi terhadap kaum sipil, seperti di Guatemala dan

Bangladesh

Bahkan pasca terbentuknya PBB pada 1945, pemusnahan massal masih saja terjadi di

Rwanda

1994 dan di Yugoslavia. Lagi-lagi lebih dari sejuta laki-laki, perempuan dan anak-anak tewas dibunuh dan komunitas internasional gagal untuk mencegah terjadinya pemusnahan massa.

Norma non intervensi dari sistem negara Westphalia telah memberikan perlindungan terhadap status quo dan membiarkan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran terjadi di suatu negara. Ia jadi norma sahih untuk melanggengkan kekerasan yang berujung pada pemusnahan massal. Oleh sebab itu tindakan negara-negara dalam melakukan intervensi kemanusiaan sering didasari telah terjadi tragedi kemanusiaan luar biasa sehingga dapat mengancam kedamaian dan keamanan internasional yang merupakan tujuan dibentuknya PBB.

Berakhirnya Perang Dingin membikin isu hak asasi manusia terangkat. Dimulai dari ‘Operation Provide Comfort’ and ‘Operation Southern Watch’ pada 1991 untuk melindungi kaum Kurdi di Irak Utara dan Syiah di Irak Selatan dari penindasan Saddam Hussein, intervensi kemanusiaan telah muncul sebagai pilihan bagi organisasi internasional, koalisi negara, organisasi regional dan kekuatan besar[22] untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Komitmen masyarakat internasional atas perlindungan HAM sudah melampaui garis demarkasi teritorial. Lumrah saja karena sejarah merekam perlakuan membabibuta negara terhadap penduduknya dan memberi pelajaran penting supaya tidak terulang. Maka kewenangan negara harus dibatasi.

International Commission on Intervention and State Souverighty (ICISS), pada 2001 menghasilkan konsep Responsibility to Protect (R2P). R2P adalah prinsip dalam hubungan internasional bertujuan mencegah pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini menyatakan setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari keempat kejahatan tersebut. Komunitas internasional juga punya tanggung jawab membantu negara-negara untuk memenuhi tugasnya tersebut.

Jika, dengan berbagai sebab, suatu negara tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk melindungi rakyatnya, maka menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk melakukan intervensi dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari pemusnahan massal dan juga dari berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya.

Prinsip ini serempak didukung oleh komunitas internasional dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) PBB 2005. Pada KTT tersebut, negara-negara di dunia berjanji menjunjung Responsibility to Protect agar dunia tidak pernah lagi menyaksikan tragedi kemanusiaan.

Experience on Kosovo, Iraq and Libya

Dekade 1990-an sampai 2000 dunia disentakkan oleh beberapa peristiwa pembantaian massal. Dua yang cukup mengundang keprihatinan ialah genocida di Rwanda 1994 dan pembantaian etnis

Albania

(Kosovo) di Serbia, pecahan Yugoslavia pada 1998 oleh rezim Slobodan Milosevic.

Seperti sudah disampaikan di awal tulisan ini, ketika terjadi genocida di

Rwanda

sangat sedikit perhatian internasional untuk mencegah terjadi pembantaian yang lebih besar. Tapi ihwal ini berbeda dalam kasus Kosovo.

Amerika yang mengaku sebagai polisi dunia dan berperan penting menjaga ketertiban dan keamanan dunia merasa terpanggil untuk ikut campur menyelesaikan permasalahan Kosovo. Upaya pertama yang ditempuh Amerika yaitu membikin konsep perdamaian yang dibawa oleh duta perdamaian Amerika Richard Hoolbrooke. Tujuan konsep ini untuk membujuk Presiden Milosevic mengiyakan konsep perdamaian dengan etnik Albania di Kosovo, antara lain dengan pemberian otonomi penuh pada Kosovo dan kehadiran peacekeepers (pasukan penjaga perdamaian) di provinsi ini. Usaha ini tidak direspon baik Milosevic.

Sebenarnya Amerika dan negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NAT0) setelah perundingan di Rambouillet, di luar kota Paris, sudah mengultimatum Milosevic, kalau tidak mau menyetujui konsep perdamaian yang ditawarkan, maka

Yugoslavia

akan dibombardir. Milosevic tetap kukuh dengan sikapnya. Akhirnya Bill Clinton membuat keputusan yang diteruskan ke kantor Jenderal Wesley Clark, panglima tertinggi NATO di Brussels, Belgia, untuk melakukan penyerangan terhadap

Yugoslavia

pada Rabu siang 24 Maret 1999.

Saat malam sudah turun di Pristina, ibu kota Kosovo, terjadi beberapa kali ledakan. Sejak detik itu Operation Allied Force NATO digencarkan. Serangan udara NATO memakai pesawat perang begitu dramatis. Menarik dari kaca mata kajian strategi dan politik. Ini merupakan perang udara terbesar di Eropa sejak 1945. Amerika mengerahkan hampir seluruh kekuatan persenjataan, termasuk rudal berpengarah laser dan senjata berteknologi mutakhir. Pernyataan NATO: akan berupaya keras menghindari jatuhnya korban, baik warga maupun bangunan sipil.

Penting dicatat bahwa keputusan Amerika Serikat ini atas keinginan sepihak, tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB, yang notabene adalah organisasi internasional. Singkat cerita, setelah dicapai persetujuaan antara NATO dan Yugoslavia, pengungsi Kosovo dan etnik Albania kembali ke kampung halaman. Tentara Serbia yang dikirim ke Kosovo juga pulang ke daerah asalnya.

Menurut sumber, selain sasaran militer, bom-bom NATO juga menghancurkan sarana sipil seperti jembatan, pabrik dan fasilitas umum. Sebelum NATO intervensi, kondisi Kosovo memang memprihatinkan. Diperkirakan 10.000 orang tewas dan lebih dari 22.000 orang jadi pengungsi. Pasca intervensi, kerusakannya justru bertambah. Tidak hanya pada fisik, tapi juga mental.

Secara fisik banyak bangunan dan kota-kota Serbia hancur. Selain itu banyak penduduk sipil jadi korban serangan NATO. Dampak lain yang sangat serius ialah bahaya radiasi akibat penggunaan depleted uranium (DU) di peralatan atau persenjataan perang NATO. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan, tingkat radioaktif di wilayah gempur NATO mencapai 1.100 kali dari batas normal. Dilaporkan pula, banyak pasukan NATO terserang leukimia serta banyak penduduk Kosovo harus menanggung penderitaan seumur hidup karena efek radioaktif.

Hal serupa juga terjadi pada Perang Irak di awal milenium ini. Lagi-lagi Amerika Serikat jadi aktor utama. Tentunya masih ingat, bagaimana AS membombardir Irak dengan bom. Dalih AS yakni menyelematkan rakyat Irak dari pembantaian massal. AS juga menuding rezim Saddam Hussein mengembangkan senjata pemusnah massal. Namun senjata pemusnah massal tidak kunjung ditemukan. Hingga dengan agak memaksa, alasan yang digunakan Presiden Bush untuk membenarkan intervensi kemanusiaannya di Irak ialah, Saddam Hussein adalah seorang tiran yang pantas digulingkan.[23]

Dewasa ini, seiring dengan musim semi di Timur Tengah, Amerika beserta NATO kembali berulah di Libya dalam rangka menggulingkan Presiden Moammar Khadafi. Amerika Serikat menggunakan legitimasinya dengan mengajukan isu tersebut ke DK PBB. Karena pada mulanya penyerangan ini hanya bersifat sepihak dari Amerika, Inggris dan Prancis.[24]

Intervensi NATO berdasar atas Resolusi PBB 1973 tentang zona larangan terbang. Laman kompas.com pada 18 Maret 2011 melansir, DK PBB sepakat untuk mendesak ditegakkannya zona larangan terbang di Libya dan segala upaya untuk melindungi masyarakat sipil. Keputusan ini membuka jalan direstuinya serangan udara guna menghentikan serangan pasukan Moammar Khadafi.[25]

Resolusi itu diusulkan AS, Inggris dan Lebanon. Disetujui 10 dari 15 negara anggota DK PBB. Tidak ada negara menolak, tapi Cina, Rusia, Jerman, India dan Brasil abstain tapi tidak menggunakan hak veto mereka.[26]

Resolusi PBB itu juga mengutuk pelanggaran berat dan sistematis terhadap HAM, termasuk penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan dan sejumlah eksekusi. Resolusi tersebut merinci penegakan embargo senjata terhadap Libya, pembekuan aset dan larangan pada sebagian besar penerbangan. Resolusi juga menyesalkan penggunaan tentara bayaran oleh pemerintah Libya, mengungkapkan keprihatinan tentang kemanan warga negara asing dan menuntut gencatan senjata segera.[27]

Meski sudah mendapat restu PBB, tindakan NATO tidak sepenuhnya benar. Terutama menyangkut metode perang dan persenjataan yang digunakan. Bahkan Mohamed Zekri Mahjubi, seperti dilaporkan Radio Netherlands Worldwide, akan menuntut pimpinan NATO, Anders Fogh Rasmussen di pengadilan Libya dengan dakwaan kejahatan perang. Mahjubi mengungkapkan NATO telah menyerang orang tak bersenjata, menewaskan 1.108 warga sipil dan melukai 4.537 orang lain dalam pemboman Tripoli dan kota-kota serta desa-desa. Agresi disengaja terhadap warga sipil tak berdosa dan pembunuhan anak-anak, begitu ujarnya.[28]

Dari tiga kasus di atas Amerika Serikat selalu punya otoritas, oleh karena itu, walau beda lokasi kejadian, namun masing-masing peristiwa mempunyai karakteristik yang mirip, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata dan mengatasnamakan kemanusiaan. Secara politik dan ekonomi, dalih kemanusiaan yang diusung tidak murni untuk kepentingan kemanusiaan.

Dalam kasus Kosovo, salah satu alasan partisipasi AS didasari upaya untuk menghentikan secara penuh peran Rusia sebagai penguasa di Eropa Timur serta sebagai negara superpower terhadap kepentingan-kepentingan global. Dengan kian banyak negara di kawasan tersebut jadi atau setidaknya mengajukan diri sebagai anggota NATO, maka akan mampu memutus ikatan tradisional yang telah dijalin Rusia dengan negara Eropa Timur.[29] Begitu dengan pula yang terjadi di Iraq dan Libya, diduga kuat intervensi AS lantaran keinginannya untuk menghegemoni minyak yang melimpah di kedua negara tersebut.

Namun di luar alasan politik dan ekonomi, intervensi yang dilakukan baik oleh AS atau berafiliasi dengan NATO telah banyak ditemukan pelanggaran hukum, terutama hukum humaniter yang ditegaskan dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907dan Konvensi Jenewa 1949.

Doktrin humanitarian intervention pada kenyataannya sering disalahgunakan oleh negara adikuasa untuk menginvasi atau mengokupasi negara yang lebih lemah. Meski dengan doktrin ini suatu organisasi internasional atau kelompok negara dapat mengakhiri pelanggaran HAM berat di suatu negara, tapi negara pengintervensi kerap mengabaikan etika-etika humaniter.

Salah satu pengabaian itu ialah, diacuhkannya prinsip pembedaan (distinction principle). Prinsip ini membedakan atau membagi penduduk dari negara yang berperang atau yang sedang terlibat konflik bersenjata dalam dua golongan, yaitu kombatan (combatant) dan penduduk sipil (civilian). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (hostilities), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.[30]

1) Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat, harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.

2) Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek serangan walaupun dalam hal reprisals (pembalasan).

3) Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.

5) Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Civilian protection

Dalam sangkut pautnya dengan prinsip pembedaan, Konvensi Den Haag 1907 tidak secara eksplisit memberi penyebutan. Namun secara implisit ketentuan mengenai hal itu dapat dilihat ditemukan di Konvensi Den Haag IV mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat, terutama dalam annex (lampiran) yang berjudul Regulasi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang (Regulations respecting Laws and Customs of War) atau sering dijuluki The Soldier’s Vadamecum.[34]

Pasal 1 regulasi Den Haag mengatur tentang kualifikasi belligerent. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum, hak dan kewajiban perang bukan hanya berlaku bagi tentara, tapi juga bagi milisi dan korps sukarela sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sampai (4).[35] Selanjutnya Pasal 2 Hague Regulation (HR) menyatakan golongan penduduk yang dinamakan levee en masse. Mereka dimasukkan ke dalam kategori belligerent, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai levee en masse.[36]

Maka berdasarkan Konvensi Den Haag 1907, khususnya HR, yang digolongkan sebagai pihak-pihak yang boleh turut aktif dalam pertempuran atau kombatan adalah:[37]

1) Armies (tentara)

2) Militia and volunteer corps (milisi dan korps sukarelawan) dengan memenuhi persyaratan tertentu

3) Levee en masse

Masing-masing golongan mempunyai hak dan kewajiban. Kombatan berhak secara aktif turut serta dalam permusuhan dan bila jatuh ke tangan lawan, berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Ia diwajibkan melindungi penduduk sipil. Penduduk sipil tidak boleh secara aktif turut dalam permusuhan, oleh karena itu berhak mendapat perlindungan.[38]

Dalam relasinya dengan humanitarian intervention, konfigurasi pembedaan menurut Hague Regulation ini punya resiko besar buat dilanggar. Apalagi intervensi biasanya dilakukan dengan mengerahkan militer berkekuatan penuh. Kasuistis di Yugoslavia misalnya, menurut laporan banyak sekali penduduk sipil jadi korban serangan NATO. Diperkirakan 10.000 orang tewas. Padahal dalam norma konvensi Den Haag gamblang disebutkan bahwa hanya kombatan yang boleh diserang oleh musuh. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan obyek serangan.

Begitupun yang terjadi di Libya, jika pernyataan Mohamed Zekri Mahjubi benar, NATO telah menyerang orang tak bersenjata, menewaskan 1.108 warga sipil dan melukai 4.537 orang lain dalam pemboman Tripoli dan kota-kota serta desa-desa, maka lagi-lagi NATO melanggar prinsip pembedaan.

Ada prinsip hukum terkenal dengan sebutan Marten Clause. Klausa ini terdapat di lampiran Konvensi Den Haag IV tentang hukum dan kebiasaan perang di darat. Ia menyatakan warga setempat (inhabitants) dan para pihak yang berperang yang tidak mendapatkan perlindungan seperti tercantum di HR, maka mereka tetap berada di bawah perlindungan dan aturan-aturan prinsip hukum bangsa-bangsa yang dihasilkan dari kebiasaan yang tumbuh dalam bangsa-bangsa yang beradab, prinsip kemanusiaan dan dictates of public conscience.[39]

Selain Marten Clause dapat ditemui pasal lain dalam HR yang memanifestasikan usaha membedakan obyek-obyek mana yang boleh diserang dan mana yang tidak boleh diserang. Pasal 23 ayat (g) HR melarang, menghancurkan harta benda musuh kecuali sangat diperlukan untuk kepentingan berperang.

Aturan yang khusus memberikan perlindungan pada penduduk sipil merupakan aturan yang dirancang sekaligus berkenaan dengan suatu pengeboman. Ketentuan ini tidak saja melindungi penduduk sipil, tapi sekaligus melindungi benda-benda dan suatu daerah tertentu yang dianggap sebagai obyek sipil dan menghindarkannya dari serangan langsung.

Pasal 25 HR melarang serangan atau pemboman dengan cara apapun di suatu perkotaan, pedesaan, pertambangan atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan. Sedangkan pasal 27, semua tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sedapat mungkin untuk memisahkan bangunan-bangunan keagamaan, seni, ilmu, monumen-monumen sejarah, rumah-rumah sakit, tempat-tempat di mana mereka yang luka dan sakit dirawat, asalkan semua bangunan ini tidak digunakan untuk tujuan militer.

Merujuk doktrin tersebut, maka penyerangan NATO di Kosovo menggunakan bom dapat dikatakan ngawur karena bom-bom NATO juga menghancurkan sarana sipil seperti jembatan, pabrik dan fasilitas umum. Secara fisik banyak bangunan dan kota-kota Serbia hancur. Efek yang sama barangkali juga terjadi saat Amerika mengebom Irak pada 2003.

Ketentuan dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949, mulai dari konvensi I sampai IV tidak menyebut istilah kombatan, melainkan hanya menentukan ’yang berhak mendapat perlindungan’ (Pasal 13 konvensi I dan II) dan ’yang berhak mendapat perlakuan sebagai tawanan perang’ bila jatuh ke tangan musuh (Pasal 4 konvensi III). Mereka yang disebutkan dalam pasal-pasal itu harus dibedakan dengan penduduk sipil.[40]

Ikhtisarnya adalah meskipun dalam pasal-pasal tersebut tidak kentara dimaksudkan adanya penggolongan kombatan dan sipil, namun ketentuan itu jelas ditujukan bagi kombatan. Di samping itu, ketentuan dalam konvensi-konvensi itu juga memasukan satu kategori baru ke dalam golongan kombatan yaitu, Gerakan Perlawanan Terorganisir.[41]

Konvensi Jenewa 1949 kemudian mengalami kemajuan dengan melahirkan dua protokol pada 1977. Protokol pertama mengatur tentang perlindungan korban-korban konflik bersenjata internasional dan protokol kedua tentang perlindungan korban-korban konflik bersenjata non internasional.

Salah satu pokok dalam Protokol I yaitu melarang serangan yang membabibuta dan reprisal terhadap:

1) Penduduk sipil dan orang-orang sipil.

2) Obyek-obyek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil.

3) Benda-benda budaya dan tempat-tempat religius

4) Bangunan dan instalasi berbahaya

5) Lingkungan alam.

Protokol I merupakan suatu perjanjian paling ambisius dan aturan kemanusiaan yang paling komprehensif yang mengatur perlindungan bagi penduduk sipil. Protokol ini pun juga telah cukup spesifik membedakan antara sasaran militer dan obyek-obyek sipil. Pasal 52 ayat 1 Protokol I memberi definisi tentang obyek-obyek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer sebagaimana didefinisikan dalam ayat 2. Sedangkan ayat 2 memberi definisi sasaran militer dengan membaginya ke dalam beberapa kriteria, yakni sifat (nature), tempat (location) dan tujuan (purpose), serta keuntungan militer yang pasti (definite military advantage). [42]

Mengenai sarana berperang

NATO dalam menyerbu Yugoslavia mengerahkan hampir seluruh kekuatan militernya, termasuk penggunaan senjata rudal berpengarah laser dan berteknologi modern. Dampak lain yang sangat serius ialah bahaya radiasi akibat penggunaan depleted uranium (DU) di peralatan atau persenjataan perang NATO. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan, tingkat radioaktif di wilayah gempur NATO mencapai 1.100 kali dari batas normal. Amerika ketika mengacak-acak Irak, ditemukan bahwa bom yang digunakan mengandung semacam bubuk fosfor.

Padahal peraturan dasar dalam menggunakan alat berperang dalam sengketa bersenjata adalah keterbatasan. Tercantum dalam Pasal 22 Hague Regulations, hak belligerents untuk menggunakan sarana dalam menghancurkan musuh adalah tidak tak terbatas.

Disamping prinsip pemakaian senjata secara terbatas, Pasal 23 HR mengatur larangan penggunaan racun dan senjata-senjata beracun (poison and poisoned weapons), larangan penggunaan senjata atau proyektil yang menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering).

Sedangkan Protokol IV dalam Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (10 Oktober 1980) tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvesional Tertentu yang Mengakibatkan Penderitaan yang Berlebihan, yang disetujui di Wina pada Oktober 1995 melarang penggunaan senjata laser sebab dapat mengakibatkan kebutaan permanen.

***

Menurut hemat saya, intervensi kemanusiaan semestinya dilakukan atas persetujuan PBB. Berikan kepercayaan pada DK PBB untuk menentukan ada tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Kemudian menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memulihkan perdamaian. Hal ini seperti sudah diamanatkan Piagam PBB Pasal 39. Tentunya dalam hal ini DK PBB seyogyanya dapat mengambil posisi yang independen karena statusnya sebagai poros komunitas internasional.

Invasi suatu negara, terutama tanpa persetujuan DK PBB hanya akan merusak tatanan hukum internasional. Untuk itu Human Rights Watch (HRW) dalam War in Iraq berpandangan, intervensi kemanusiaan harus disediakan untuk situasi yang melibatkan pembunuhan massal. Intervensi kemanusiaan tanpa persetujuan pemerintah jadi relevan dan dapat dibenarkan jika genocida sedang berlangsung atau akan terjadi.

HRW memberikan empat kriteria intervensi kemanusiaan dapat digunakan. Pertama, aksi militer harus jadi pilihan terakhir untuk menghentikan atau mencegah pembunuhan. Kekuatan militer tidak boleh digunakan untuk tujuan kemanusiaan jika alternatif yang lebih efektif tersedia. Kedua, intervensi harus untuk tujuan kemanusiaan. Kemanusiaan harus jadi alasan dominan untuk aksi militer. Ketiga, intervensi kemanusiaan mesti menghormati hak asasi manusia. Keempat, aksi militer harus diperkirakan akan membawa kondisi jadi lebih baik dan tidak menimbulkan penderitaan yang signifikan.

Secara moral humanitarian intervention dapat dibenarkan selama itu sesuai. Argumen ini bertumpu pada asumsi filsafat politik liberal, tujuan negara dan pemerintahan untuk melindungi dan menjamin hak-hak manusia, bahwa semua orang memiliki hak berdasar kepribadian. Pemerintah dan orang dalam kekuasaan yang serius melanggar hak asasi manusia dengan pembenaran kekuasaan politik, tidak harus dilindungi hukum internasional.[43]

Setiap orang, menurut Fernando R. Tesson, memiliki konsekuensi normatif dan berkewajiban untuk menghormati hak-hak, kewajiban memajukan penghormatan tersebut untuk semua orang dan dalam keadaan tertentu berkewajiban menyelamatkan korban dari tirani atau anarki.[44]

Hakikatnya penggunaan humanitarian intervention tidak ada salahnya. Karena tidak semua negara mampu melindungi warganya. Maka dibutuhkan peran serta komunitas internasional untuk mencegah atau menghindari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara. Kegunaan humanitarian intervention untuk melindungi hak asasi manusia. Doktrin kemanusiaan bukan sebagai topeng untuk melanggengkan kepentingan politik suatu negara.

Negara-negara barat kadang lebih mementingkan motif politis daripada moral dan kemanusiaan. Prancis, Inggris, Amerika Serikat dan Liga Arab, dalam memutuskan intervensi di Libya adalah untuk kepentingan masing-masing. Mereka (mungkin) mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan, tapi bukan tidak mungkin termasuk motif lain yang kurang mulia.[45]

Pada kasus intervensi NATO di Kosovo contohnya, kalau dianalisa banyak sekali kepentingan dibalik ikut sertanya NATO.[46] Bagi Prancis dan Inggris, konflik Kosovo akan mengganggu upaya mereka membangun pasuskan militer teras Eropa, yang dikemudian hari bisa mengatasi konflik yang menimpa Eropa tanpa pelibatan NATO. Jadi keterlibatan mereka sebenarnya untuk mengkondisikan Eropa dalam situasi damai sehingga pembentukan pasukan teras militer Eropa cepat terwujud.

Bila humanitarian intervention digunakan ketika terjadi atau akan terjadi pembantaian massal di sebuah negara, maka hal ini dapat dijadikan bahan bantahan sewaktu Amerika menginvasi Irak. Karena ketika itu di Irak tidak terjadi pembantaian massal dan tidak dapat dibenarkan jika alasannya untuk mencegah kekejaman di masa lalu terulang di masa depan. Human Right Watch berpendapat, intervensi militer mungkin diperlukan tidak hanya untuk menghentikan pembantaian yang sedang berlangsung tapi juga mencegah pembantaian masa depan, namun pembantaian masa depan harus nyata. Meski berdalih atas nama kemanusiaan, motivasi sebenarnya AS menyerang Irak sangat kentara karena debit minyak di Irak begitu melimpah.

Prinsip kemanusiaan dalam humanitarian intervention, seolah justru dibelokkan guna mengejar kepentingan ekonomi-politik. Eliminasi kemanusiaan ini telah melenyapkan komitmen penegakan HAM. Apalagi mengesampingkan etika-etika yang termuat dalam Konvensi Den Haag maupun Konvensi Jenewa. Beberapa peristiwa intervensi bukannya berdampak baik bagi negara yang diintervensi, namun justru menimbulkan banyak korban baik fisik maupun mental.

Negara pendukung intervensi kemanusiaan harus menyadari bahwa intervensi dengan cara yang dilarang akan menyebabkan banyak korban sipil, taruh kata dengan cara penyerangan udara di area larangan terbang, seperti yang terjadi di Kosovo. Adapun intervensi kemanusiaan lebih mungkin disalahgunakan oleh Amerika untuk menyerang orang lain daripada tindakan kolektif yang disahkan DK PBB. [47]

Represi Irak tidak relevan. Sebagai contoh, diperkirakan tiga juta lebih orang kehilangan nyawa akibat kekerasan dan penyakit dalam beberapa tahun terakhir konflik di bagian timur Republik Demokratif Kongo atau pembantaian massal di Rwanda 1994. Namun intervensi terlambat. Dan, bandingkan dengan Kosovo, Irak atau Libya. Semua serba taktis, cepat dan main barbar.

Humanitarian intervention tampaknya penting juga memperhatikan aspek kebutuhan, perlu tidak dilakukan intervensi. Bukan hanya memprioritaskan negara yang memiliki kepentingan. Kalau begitu motifnya nasib bangsa lain yang lebih perlu intervensi kemanusiaan terabaikan. Tidak dapat dibenarkan jika tempat lain lebih membutuhkan malah diacuhkan.

Bibliography

[1] Film Hotel

Rwanda

(2004), director Terry George, writers Keir Pearson, Terry George.

[2] J.L Holzgrefe, Humanitarian Intervention. Ethical, Legal and Political Dilemmas, Cambridge, hlm 16.

[3] Ibid, hlm 15.

[4] Ibid

[5] Ibid, hlm 15-16

[6] Ibid, hlm 16

[7] Ibid

[8] Ibid

[9] www.wikipedia.com

[10] Carol McQueen, Humanitarian Intervention and Safety Zones Iraq, Bosnia and Rwanda, Palgrave Mcmillan, hlm 96-97.

[11] Saban Kardas, Humanitarian Intervention: The Evolution Of The Idea And Practice. Journal Of International Affairs, June - July 2001 Volume VI - Number 2, hlm 2.

[12] Rudi M. Rizki, S.H, LLM, Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Seri Bahan Bacaan Kursus Pengacara X, ELSAM, 2005, hlm 2.

[13] Ibid, hlm 2-3

[14] Eka An Aqimuddin, Doktrin Intervensi Kemanusiaan Dalam Hukum Internasional, http://senandikahukum.wordpress.com, 13 Januari 2009.

[15] Ibid

[16] Ibid

[17] Ibid

[18] J.L. Holzgrefe, Humanitarian Intervention, op.cit, hlm 18

[19] John M. Kabia, Humanitarian Intervention and Conflict Resolution in West Africa From ECOMOG to ECOMIL, Ashgate Publishing, hlm 24.

[20] Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional.

[21] Eka An Aqimuddin, Perlindungan HAM dan Mitos Keadulatan Negara, http://senandikahukum.wordpress.com

[22] Ibid

[23] Human Right Watch, War in Iraq: Not a Humanitarian Intervention. 25 January 2004.

[24] Citra Istiqomah, http://chi9171.blogspot.com/ Ambiguitas dan Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Intervensi NATO di Libya, 20 November 2011.

[25] PBB Restui Serangan Udara Lawan Khadafy, http://kompas.com/, 18 Maret 2011

[26] Dengan adanya zona larangan terbang berarti angkatan udara

Libya

dilarang memasuki atau terbang di zona tertentu di dalam negara itu. Namun tidak jelas bagaimana operasi militer internasional dan kemungkinan serangan terhadap militer Libya akan berlangsung. Sumber CNN di pemerintahan AS mengatakan, AS dan NATO di kawasan itu siap bertindak dalam hitungan jam. Kesiapan itu termasuk serangan udara dan rudal jelajah yang dirancang untuk melumpuhkan pertahanan udara Libya dan menghukum unit militer Khadafy. Apa Arti Zona Larangan Terbang Libya?, http://kompas.com/, 18 Maret 2011

[27] Ibid

[28]

Libya

accuses NATO of ’war crimes, http://www.rnw.nl, 14 July 2011.

[29] Indro Dwi Haryono dalam artikel berjudul Intervensi Kemanusiaan Dalam Kasus Kosovo.

[30] Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional, ELSAM, 2007, hlm 78

[31] Pengantar Hukum Humaniter, International Committee Of The Red Croos, Jakarta, 1999, hlm 73-74

[32] Ibid, hlm 74

[33] Ibid, hlm 75

[34] Pengantar Hukum Internasional, op.cit, hlm 80

[35] Syarat milisi dan korps sukarela: 1) dipimpin oleh seorang yang bertanggungjawab atas bawahannya; 2) mempunyai tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat dari jauh; 3) membawa senjata secara terbuka; 4) melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Lihat GPH. Haryomataram, S.H, Brigjen TNI-AD (purn.), Hukum Humaniter, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm 67.

[36] Syarat levee en masse: 1) penduduk dari wilayah yang belum diduduki; 2) secara spontan mengangkat senjata; 3) mengindahkan hukum perang; 4) membawa senjata secara terbuka. Ibid, hlm 68

[37] Ibid, hlm 68

[38] Ibid, hlm 83

[39] Pengantar Hukum Internasional, op.cit, hlm 198

[40] Ibid, hlm 82

[41] Ibid

[42] Kriteria pertama berhubungan dengan sifat suatu sasaran militer, yang harus menghasilkan kontribusi efektif pada aksi militer. Kategori dapat meliputi semua obyek yang digunakan secara langsung oleh suatu angkatan bersenjata seperti: persenjataan, peralatan, transportasi, perbentengan, depot militer, markas dan markas besar, pusat-pusat komunikasi dan sebagainya. Kriteria kedua berkaitan dengan lokasi sasaran militer. Dalam hal ini ada obyek-obyek yang karena sifatnya tidak memiliki fungsi militer, namun bila ditinjau dari lokasinya, maka obyek tersebut akan sangat bermanfaat bagi tujuan-tujuan militer, seperti: jembatan atau kontruksi lain yang sejenis. Kriteria ketiga, tujuan digunakannya suatu obyek tertentu pada waktu terjadi sengketa bersenjata. Dalam hal ini banyak obyek sipil yang merupakan obyek-obyek yang bermanfaat bagi angkatan bersenjata. Misalnya: rumah sakit dan sekolah merupakan obyek sipil, namun bila obyek tersebut digunakan untuk bersembunyi tentara maka obyek itu akan berubah fungsi jadi sasaran militer. Tapi jika ada keraguan maka obyek tersebut dianggap sebagai obyek sipil. Apabila obyek memiliki fungsi ganda, maka serangan yang ditujukan terhadap obyek tersebut harus mempertimbangan kepentingan militer yang diharapkan dan segi kerugian dan korban penduduk sipil. Kriteria terakhir, adanya penghancuran, penangkapan dan netralisasi dari suatu obyek harus memberikan keuntungan militer yang pasti. Dengan kata lain, tidaklah sah untuk melakukan serangan yang sifatnya cukup atau lumayan, tetapi tidak signifikan. Pengantar Hukum Humaniter, op.cit, hlm 205-206

[43] Fernando R. Tesson, The Liberal Case for Humanitarian Intervention, hlm. 93 dalam Humanitarian Intervention.

[44] Ibid hlm 94.

[45] Yordan Gunawan, Libya dan Intervensi Kemanusiaan, Analisis, Kedaulatan Rakyat, 24 Maret 2011

[46] Selain yang sudah disebutkan di atas, isu pemberian bantuan ekonomi kepada negara yang mengalami konflik guna memperbaiki situasi dalam negeri juga menjadi alat penekan bagi AS untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Untuk mendapatkan kucuran dana, maka wilayah yang jadi tempat konflik harus bekerja sama dengan pengadilan internasional kejahatan perang, di mana mereka harus menyerahkan penjahat perang agar dapat diadili. Upaya ini secara terselubung dimaksudkan agar penerima bantuan menuruti keinginan AS. Indro Dwi Haryono, Intervensi Kemanusiaan Dalam Kasus Kosovo.

[47] Yordan Gunawan, Libya dan Intervensi Kemanusiaan.

Cita-Cita Si Pendekar Wisata

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Fri, 18 Nov 2011 10:18:00 +0000

Yossiadi Bambang Singgih pendiri Yoss Traditional Centre
Ia punya dedikasi besar terhadap budaya bangsa
Sosok nasionalis sekaligus pluralis
Berpandangan budayasentris

Semua foto karya Muhammad Andi Anwar

SYAHDAN PADA AGUSTUS 1958. Seorang anak kecil berusia empat tahun diajak eyangnya H. Nasucha ke Alun-Alun Kendal menyaksikan upacara peringatan 13 tahun kemerdekaan Indonesia. Ayahnya, M. Enohyudokusumo seorang militer tampil di acara itu mengenakan pakaian tentara lengkap, terlihat gagah duduk di atas kuda. Sambil merengek, ia ingin sekali menunggangi kuda tersebut, tapi ayah melarangnya. Ia diantar pulang ke rumah dan dibuatkan kuda debog oleh sang bapak.

Yossiadi Bambang Singgih, nama anak kecil itu. Lahir di Kendal 1954, bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Masa kecil selama tujuh tahun ia lalui di tempat kelahiran, baru pada 1961 ia pindah ke Semarang. Kini anak kecil itu sudah berusia 56 tahun. Om Yossi, begitu ia akrab disapa. Wajahnya bulat, rambut pendek, kumisnya terbaur antara hitam dan putih, noda hitam tumbuh di sekitar pipi. Orangnya ramah dan supel.

Pria ini bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Ia memakai topi model jaman kompeni, terbuat dari anyaman bambu, mengenakan kaos kerah warna biru saat saya menemuinya di Pelataran YTC, Sabtu 5 Juni 2010. YTC atau Yoss Traditional Center adalah lokasi pelestarian budaya, khususnya permainan tradisional. Kuda debog buatan si Ayah menginspirasi Yossi untuk menjadikannya trademark tempat itu.

Memulai karir sebagai pegawai negeri, Yossiadi menerima SK dari pemerintah pusat pada 1982. Awal karir ia rintis menjadi petugas lapangan dan penyuluh di Departemen Transmigrasi, pekerjaan ini ia tekuni sampai tahun 2000. Setelah pemberlakuan otonomi daerah, Yossi memilih bergabung dengan pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Ia ditempatkan di kecamatan selama lima bulan menjabat Staf Tramtib Kecamatan Ungaran. Lalu pindah ke Dinas Perhubungan, menjalani masa kerja tujuh bulan. Rentang 2002-2005 menjadi Staf Protokol Setda Kabupaten Semarang. Sempat pula pada 2005-2006 menjadi Staf Radio Serasi Kabupaten Semarang.

Sejak 2006, saat ia memutuskan mutasi dari protokoler ke Dinas Pariwisata, aktifitasnya mulai sering digunakan untuk menjelajah Kabupaten Semarang, mencari potensi budaya dan alam yang belum tergali di desa-desa tertinggal. Yossiadi tertantang dengan pertanyaan Bupati Semarang kala itu.

”Apa misimu pindah ke Dinas Pariwisata?” Yossiadi menirukan sang Bupati dengan lantang.

Mengangkat potensi yang belum tersentuh pemerintah, itu misi bapak satu anak ini.

”Kabupaten Semarang brandingnya terlalu berat, surganya Jawa Tengah. Nah, benar tidak Kabupaten Semarang surganya Jawa Tengah,” Yossi membalikkan pertanyaan.

Dari situlah ia mulai mencari benih pariwisata yang terpendam. Pada 5 Maret 2008 ia menemukan Curug Lawit Binowo. Selang 15 hari kemudian tepatnya 20 Maret, Om Yossi menjumpai Curug Kembar Bolodewo.

”Sejak jaman merdeka tidak ada orang datang sendiri ke sana, lantaran orang tidak mengerti Curug Bolodewo itu untuk apa,” tutur Yossiadi.

Orang tahunya airnya hanya untuk wudhu, masak, mandi, pengairan sawah tapi tidak paham bahwa itu sasaran untuk obyek wisata.

“Karena pemerintah daerah belum ada yang sampai ke sana,” imbuhnya lagi.

Terakhir 2 Februari 2010, Yossi menemukan Curug Tujuh Bidadari di Desa Keseneng, Sumowono. Kesibukkan Yossi di Ungaran membuat ia harus rela hidup ”sebatang kara”. Keluarganya ada di Bandung. Satu sampai dua bulan sekali ia bolak-balik Ungaran-Bandung agar bisa berkumpul. Beruntung istri Om Yossi mendukung. Putu Indari Utami, nama istrinya. Indari adalah pensiunan apoteker keturunan Bali.

Pertemuan mereka bermula pada 1987 ketika hidup di perantauan, di Jakarta. Berdua ikut keluarga Bung Karno, Presiden pertama Indonesia.

“Jadi kalau sore hari saya nongkrong di Suara Mardika Guruh, di sana ketemu dengan penarinya Mas Guruh. Jalaran soko kulino itu kan, kecantol,” kenang Yossi.

Pasangan ini naik pelaminan pada 1980, usai sebuah pagelaran di Gedung Bung Karno. Dari perkawinannya Yossiadi dikaruniai satu anak laki-laki bernama Guntur Prabawa Kusuma yang lahir pada 12 Maret 1981. Adapun tiga suku kata nama anaknya adalah pemberian orang berbeda. Kata pertama 'Guntur' dari Guruh, kata kedua 'Prabawa' dari eyangnya di Bali dan sebutan ketiga 'Kusuma' dari Yossiadi sendiri. Guntur alumni STT Telkom Bandung, melanjutkan S2 di ITB dan sedang berjuang menempuh S3 di Italia. Sekarang merantau ke Singapura jadi dosen. Istri Guntur berasal dari Gunung Kidul.

Di mata Indari, Yossi sosok penyayang keluarga.

“Dia pegang prinsip 3T, teken, tekun, tekan, juga suka bercanda sama anak,” ujar ibu yang aktifitasnya sekarang banyak dihabiskan mengurus cucu.

Selain itu Om Yossi pecinta tanaman. Walau penyuka flora, ia sangat takut pada uler. Padahal uler biasa hidup pada tumbuhan. Ketika bercerita lewat telepon Indari berkisah, waktu itu Yossiadi pernah lihat uler, terus menginjak kapas, Om Yossi pingsan.

“Pasti gilo sekecil apapun itu,” candanya sambil tertawa.

Tidak jauh berbeda, bagi Yani rekan kerjanya di Dinas Pariwisata, Yossiadi adalah figur pekerja keras dan memiliki semangat kerja tinggi.

“Orangnya santai, tidak terlalu formil. Walau terlihat serius tapi ternyata tidak. Dia juga entengan,” ujarnya.

Suasana pedesaan masih kental, pepohonan tumbuh rindang, kerbau lalu lalang di jalan berangkat dan pergi bekerja membajak sawah. Menaiki bukit, sepanjang perjalanan ke Dusun Suruhan, Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 26 kilometer dari Kota Semarang, kiri-kanan jalan terhampar sawah tadah hujan.

Hampir seluruh rumah penduduk terdapat penjor di depannya. Penjor terbuat dari alang-alang kering, diikatkan pada sebatang bambu kemudian didirikan menyerupai tiang bendera, sedikit melengkung lantaran ada semacam benda berbentuk kerucut terbuat dari kulit bambu digantungkan dengan tali di ujung atas tiang tersebut. Tidak ada makna khusus, hanya sebatas identitas.

Desa ini merupakan salah satu desa yang ditemukan Yossi. Ada kesenian rakyat yang dirintis sejak 1950 namun belum tergali. YTC didirikan di tempat ini, di atas tanah kas Desa Keji seluas 1.000 meter persegi. Kuda lumping nama kesenian itu. Dipelopori oleh Winoto, Supar dan Rajak Suharto. Winoto sekarang berusia 90, Supar 80 dan Rajak Suharto 71 tahun.

Berawal dari seringnya bermain kartu, kemudian mereka memutuskan untuk menarikan kuda lumping di jalan-jalan, bermodal gamelan seadanya. Rajak Suharto, salah satu perintis berkisah, jika dulu kesenian kuda lumping memiliki paguyuban bernama Langen Budi Utomo dan 1971 paguyuban itu diresmikan oleh Dinas Pendidikan. Diresmikannya kuda lumping tidak membuat kesenian ini kian berkembang. Dari 1971 hingga 2000, kesenian tersebut sekarat.

”Mati enggan, hidup pun tidak mau,” begitu Yossi mengistilahkan.

Hingga Yossiadi datang. Ia hadir menyelematkan kuda lumping dari kepunahan. Pada 2006 setelah masuk Dinas Pariwisata, ia diajak berkunjung ke Bali dan Bandung. Ia terpukau dengan saung angklung Mang Udjo dan Bali Classic Center yang mampu mendayagunakan potensi wilayahnya melalui seni dan budaya menjadi ladang penghasilan. Amati, tiru dan modifikasi, itu ia lakukan di dua daerah tersebut.

”Tapi tidak asal tiru saja, itu namanya latah,” tegasnya.

Sepulang dari Bali dan Bandung ia membangun YTC, sebagai upayanya untuk tetap melanggengkan kesenian kuda lumping dan mengembangkan desa wisata.

Tak hanya kuda lumping, YTC juga menjadi ajang pelestarian permainan tradisional lain, seperti dakon, egrang, teklek, lesung, bekelan, sprento karet, gasingan dan kuda debog. Kuda debog dijadikan branding.

”Harus ada identitas yang tidak ada duanya di Indonesia dan dunia,” imbuh penyuka mie goreng dan teh ini.

Motivasinya mendirikan YTC, berangkat dari rasa keprihatinan terhadap budaya Indonesia yang begitu gampangnya dijajah. Jika reog, angklung, batik, keris diklaim Malaysia itu karena orang Indonesia sendiri kurang peduli.

Untuk membangun YTC, SK PNS-nya jadi agunan, demi memperoleh pinjaman sepuluh juta dari bank. Peralatan pertama yang dibeli ialah seperangkat gamelan milik Mbah Pentel, Lurah Pewengen. Gara-gara generasinya tidak ada yang menampung, maka dibeli Om Yossi.

”Harganya 2 juta,” ujarnya sambil menyuruh anak-anak memainkan langgam Caping Gunung.

Masyarakat sekitar juga diberdayakan. Ada yang jadi penampil, penjual cinderamata maupun makanan khas. Pengamanan perangkat artis dan pemeliharaan juga dilakukan warga setempat. Biaya operasional berasal dari saweran pengunjung, dikelola warga dan setiap dua bulan sekali dibagikan pada mereka yang terlibat.

”Sebelum 2006 belum ada nama desa wisata. Sedangkan satu desa kabupaten akan terkenal jika pariwisatanya menonjol,” tutur lelaki yang hobi travelling ini.

Ia menambahkan hasil yang diperoleh dapat cepat dirasakan rakyat ketika desa itu jadi desa wisata.

”Karena ketika ada wisatawan, uangnya masuk ke rakyat langsung.”

Tarian Kuda Debog

Konsep lain coba ia tawarkan, kuda lumping dulunya dimainkan oleh orang dewasa, kini dimainkan anak-anak. Berbeda dengan kuda lumping umumnya, Yossiadi mengenalkan kuda debog. Meski etiketnya masih sama dengan kuda lumping.

”Kuda debog terbuat dari pelepah daun pisang dengan accesories rumbai-rumbai dari daun pisang,” Yossi menerangkan sambil menunjuk poster bergambar anak-anak bermain kuda debog. Kemudian topinya terbuat dari daun nangka, karena di Dukuh Suruhan banyak terdapat pohon nangka.

Kuda debog jadi permainan favorit Yossiadi di masa kecil, selain patok lele (bentek), dakon, lesung dan egrang. Ada pengalaman lucu ketika Yossi masih bocah, peristiwa ini terjadi saat pentas perpisahan anak-anak kelas enam pada 1957. Kala itu Yosssi masih kelas tiga SD, ia menari kuda debog bersama teman-temannya. Keseluruhan berjumlah lima orang, ada Rudi, Rohmat, Wawan dan Ribut.

Selagi sedang berlenggak-lenggok, rumbai-rumbai yang dikenakan Yossi melotrok.

”Menangis saya, semuanya pada teriak huuuu... terus teman-teman ikut nangis semua. Saya merajuk ke Ibu tidak jadi menari,” Yossi menerawang.

Ia menambahkan, “Saya sampai ngompol waktu melotrok itu,” sambil terkekeh-kekeh mengingat masa kecilnya.

Selanjutnya ia tetap diminta naik pentas lagi dan justru dapat hadiah dari kepala sekolah.

“Hadiahnya permen, permen cicak,” ujarnya girang.

Dua bocah nampak sibuk di tengah jalan desa. Dimas dan Esa namanya. Dimas anak kelas satu SD Negeri Keji, badannya lebih besar ketimbang Esa. Esa sudah kelas tiga, sekolah di tempat yang sama. SD mereka pernah hampir ditutup pemerintah, gara-gara kekurangan murid. Mereka berdua sedang sibuk membuat kuda debog untuk pagelaran esok Minggu pagi.

Dimas dengan jari-jari kecilnya tampak lebih lincah menganyam pelepah pisang menjadi kuda mainan dari pada Esa. Butuh dua pelepah untuk menghasilkan kuda debog. Pertama, ia mengelupas daunnya hingga habis, seperempat batangnya dibengkokkan, bagian atas dicacah menjadi dua, kemudian dilubangi sebagai tempat memasukkan kepalanya. Pelepah pisang kedua dijadikan kepala dan badan kuda. Daunnya tidak dibabat habis, tapi dibentuk bunjai, semacam bulunya. Pelepah pertama dan kedua disatukan dengan tali rafia.

Bukan tanpa makna. Yossi menerangkan, ada filosofi di masing-masing permainan. Kuda debog, di situ anak diajari untuk mandiri.

“Nanti malam ia sudah lari ke hutan cari pelepah, ia bikin sendiri merakit sendiri, tidak ketergantungan,” ujarnya.

Ada egrang, egrang terbuat dari batang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter. Sekitar 50 cm dari bawah dibuat tempat berpijak kaki yang rata dengan lebar kurang lebih 20 cm. Filosofinya melatih keberanian, melatih otak kanan dan kiri untuk keseimbangan.

Kemudian Teklek, permainan ini juga melatih otak kanan otak kiri, selain itu juga menjaga kekompakan. Dakon, dimainkan minimal dua orang. Dakon bermakna melatih kejujuran, ketekunan dan kegotongroyongan. Terakhir ada lesung, Yossi mengibaratkan lesung adalah suatu kebersamaan.

“Satu kegiatan kalau dilakukan hanya sendiri itu egois, tapi ketika dilakukan bersama-sama akan menimbulkan irama yang sangat indah. Juga melatih memasukan nada-nada dalam perpaduan irama,” sembari Yossi menjelaskan, suara lesung dan gamelan dimainkan anak-anak. Nuansa tradisional begitu terasa.

Rajak Suharto perintis Kuda Lumping di Desa Keji

Keberadaan YTC di Desa Keji memang telah mengubah keadaan desa yang dulunya tertinggal jadi terangkat dan produktif sebagai daerah wisata. Ada keunikan tersendiri di tempat ini. Rajak Suharta, pria 71 tahun, menjabat ketua RT 04 Desa Keji. Wajahnya mulai keriput, garis-garis urat nampak jelas ditangannya, ia seorang petani, topi hansip warna hijau bertuliskan Sat-Linmas menutupi rambut, mengenakan hem hitam dan rokok lintingan senantiasa dihisapnya. Ia menuturkan ada keunikan tersendiri di desa ini.

”Dusun Suruhan, desa yang paling unik. Sejak simbah hingga cucu, generasi penerusnya tidak ada habisnya. Semua main kesenian,” terang Rajak

Rajak menambahkan, Yossiadi sebatas mengembangkan potensi yang sudah ada dan dirintisnya. Ia memoles hingga jadi desa wisata seperti sekarang ini. Pertemuan pertama Rajak dengan Yossi terjadi pada pukul 12 malam. Kala itu Yossi mengahampiri rumahnya, meminta izin untuk menghidupkan kuda lumping.

Walau Yossiadi hanya memupuk, tapi di mata Rajak Om Yossi seorang pekerja keras.

“Dia tidak ada waktu untuk istirahat, menggunakan waktu untuk kegiatan memajukan wilayahnya,” ujar kakek asli Tengaran Salatiga ini.

Bagi Rajak, Yossi orang yang tidak pernah mengharap sesuatu, tapi ia akan memberi. Saat anggotanya putus asa, Yossiadi hadir menyemangati. Hal unik yang ada pada diri bapak seorang cucu tersebut menurut Rajak, Yossi instingnya kuat.

“Lho saya kok mau ke sana ini ada apa? Setelah dia ke sana memang betul-betul ada kegiatan yang menghendaki kehadiran Pak Yossi,” cerita Rajak.

“Dia dijuluki pendekar, karena aktifitas yang diberikan pada masyarakat untuk membangun desanya,” kata Sapuan.

Sapuan salah satu warga asli desa setempat. Bapak bermuka sayup ini mantan serdadu. Masuk militer pada 1976. Rumahnya terletak didepan kediaman Pak Rajak.

"Lha Pak Yossi itu ningrat, ningratan," canda Sapuan sambil tertawa membuat gigi putihnya terlihat jelas.

Maksud Sapuan, karena aktifitas Yossiadi sering menjelajah desa, maka istilah ningratan disematkan padanya. ––ningratan artinya di jalan. Perumpamaan bagi mereka yang jarang menetap di satu tempat.

Dengan berbagai prestasinya itu tidak heran jika Yossiadi menerima banyak predikat, juga penghargaan. Mulai dari pendekar lereng Gunung Ungaran hingga masyarakat Desa Keseneg menjulukinya Pendekar Curug Tujuh Bidadari. Pada 1991 ia memperoleh penghargaan Penyuluh Teladan I, 1993 Motivator Teladan I, dan pada 1995 Penggerak Swadaya Masyarakat I, seluruhnya tingkat nasional. Pernah suatu waktu seorang anggota DPR berkelakar, ”andai saja ada sepuluh pegawai pariwisata Se-Kabupaten Semarang seperti Pak Yossi, pasti turis-turis pada datang.”

Menyanyikan lagu Desaku

Cinderamata berbentuk kuda buatan gadis desa itu dikalungkan satu persatu ke tamu. Ibu-ibu terlihat menjajakan pecel gablok dan getuk teteg melek. Seperti biasa, tiap hari Minggu Desa Keji selalu ramai pengunjung. Kali ini turis Belanda menyempatkan mampir ke tempat ini.

Pagelaran dimulai dengan prosesi Merti Dusun, lalu disusul Merti Air. Merti Air dilaksanakan lantaran ada sumber mata air Watu Kemloso di Desa Keji. Kedua upacara ini sebagai ungkapan syukur pada Tuhan, bumi masih diberi kesuburan.

Usai prosesi, lagu Desaku menjadi lagu sakral yang mesti dinyanyikan. Orang akan menangis tiap menyanyikan tembang itu.

”Ada rasa kerinduan dengan desanya,” kata Yossi.

Tarian Kuda Pesisiran. Dibawakan oleh remaja putri Desa Keji

Usai berdendang lagu ciptaan Ismail Marzuki tersebut, kuda debog beraksi. Kuda Debog sebagai welcome dance (tari penyambutan) ditiap pagelaran. Lalu dilanjutkan tarian kuda pesisiran dibawakan anak-anak perempuan pribumi. Sementara gamelan hasil tabuhan simbah dan cucu mengiringi sepanjang pertunjukan.

”Ayo dolanan!” teriak salah satu anak.

Selesai menari anak-anak berpencar, memilih mainan masing-masing sesuai porsinya. Tamu-tamu diajak bermain. Begitu terasa rona tradisional ketika mereka beratraksi. Turut sertanya penonton dalam permainan untuk memenuhi lima unsur yang dipegang Yossiadi dan mesti dimiliki tiap tempat wisata, yakni apa yang akan dilakukan wisatawan, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dibeli dan kenangan mereka. Yossiadi yakin jika ke lima unsur itu terpenuhi, masyarakat akan antusias datang ke YTC.

”Pengunjungnya sudah tidak terhitung. Liputan-liputan media sering sekali,” kata Om Yossi.

Untuk itu Yossi selalu punya cita-cita melestarikan budaya secara utuh.

”Ke depan ketika aku tidak ada, sudah ada yang meneruskan,” inginnya.

Ia berharap pemerintah daerah bisa tulus, betul-betul tanggung jawab, total dan tidak setengah-setengah dengan pelestarian lingkungan dan budaya.

”Kalau rakyat polah, ono istilah bopo kepradah. Kalau mau maju ya totallah. Jangan cuma ngobral janji. Untung masyarakat kita tidak terlena dengan janji, kita tanpa ada bantuan saja bisa kok,” mimik mukanya serius.

”Melestarikan keutuhan NKRI itu harus betul-betul tulus, jangan hanya ngomong saja,” bubuhnya lagi.

Bersama pemuda-pemudi Desa Keji
Kami berfoto di sumber mata air Watu Kemloso

Yoss Traditional Centre begitu penting kehadirannya bagi kelangsungan budaya bangsa. Upaya Yossiadi juga mendapat sokongan dari mereka pecinta seni tradisi. Ada yang menyumbang rumput dan pohon untuk menyejukkan YTC, ada pula seniman yang membuatkan patung Naga Baruklinting yang lekat dengan mitos pembentukan Rawa Pening di Kabupaten Semarang.

”Arum lan kuncaraning bangsa gumantung marang budi pekerti lan kabudayana. Kalau satu bangsa kehilangan roh itu, apa artinya sebuah negara? Kalau tidak ada budi pekerti, tidak ada budaya? Malaysia tidak punya ciri khas, makanya ingin mencaplok budaya Indonesia,” jelas tamatan STM Pembangunan Semarang 1979.

Segala jerih payah dan upaya tak membuat Yossiadi lupa pada ibu bapaknya. Nasehat orang tuanya M. Enohyudokusumo dan Yoana Suharti akan selalu diingat, jadi orang harus banyak saudara.

“Karena besok kamu mati tidak bisa mendem awak e dewe. Harus mendem orang lain tho?” ujar Yossiadi meresapi.

“Di mana kamu berada, kamu harus bisa bergaul dengan tetangga kanan kirimu. Sehingga bisa jadi saudara. Tidak bisa pilah-pilih kamu harus pilih warna merah, kuning, warna hijau, karena negara kita dibingkai Bhineka Tunggal Ika. Jadi di mana kamu berada, anggap saja semua saudara. Entah itu Jawa, Madura, Dayak, entah itu agama Hindu, Islam, Katolik atau apa, anggap semua itu saudara,” imbuhnya panjang, menutup perbincangan hangat siang itu.

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Keadilan Edisi I/XXXIIV/2011 terbitan Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan.

Oktober Melankoli

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Mon, 03 Oct 2011 08:07:00 +0000

OKTOBER DATANG membawa kegetiran. Ia aku jumpai di tengah jalan yang sudah sepi pada dini hari, sekira pukul dua belas lewat lima belas. Saat berpapasan mukanya tertunduk lesu dan tatapan matanya terus melihat ke bawah tidak mau mendongak ke depan. Jalannya lunglai semacam orang putus asa gara-gara putus cinta. Aku menyapanya tapi hanya hening yang aku dapat. Oktober acuh seakan tidak pernah ada suara yang terdengar memanggilnya. Aku rasa ia memang sedang patah hati.

Beberapa hari sebelum malam ini, Oktober bercerita bahwa ia hendak mengungkapkan cinta pada seorang gadis istimewa. Namun agak takut, karena Oktober tahu, ia tidak sendiri dalam upaya merebut hati si gadis istimewa tersebut. Dan yang lebih miris lagi pesaingnya adalah pria yang rutin berinteraksi dengan si gadis. Yang barangkali di mata si gadis, pria itu memiliki nilai seratus. Sedangkan Oktober... jangankan nilai seratus, bahkan nilai nol saja tidak bisa ia dapat. Jelas ini bukan kesan yang baik.

Tetapi kemarin ia menyampaikan kepadaku bahwa ia telah mengumpulkan segenap niat dan keberaniannya. Sebelum ia diembat orang, aku mesti bisa mendapatkan gadis istimewa itu. Meski aku tidak mendapat nilai di mata si gadis. Begitu katanya padaku. Menjelang pukul tujuh malam tadi Oktober pun berangkat dengan bekal semangat dan keyakinan.

Aku bertemu dengan Oktober pada dini hari di depan toko roti Shouse Bakery. Semangatnya ketika berangkat sudah hilang. Optimisme itu berubah jadi pesimisme. Ternyata si pria bernilai seratus itu telah mendahuluinya.

Pada langkah ke delapan sejak aku berpapasan dengannya, dengan kejengkelanku karena ia tidak menghiraukan sapaanku, maka aku pun berteriak pada Oktober yang sedang melankoli. Kau semestinya berlapang dada. Kau belum berbuat apa-apa. Kau harus menerima realitas Oktober.

Dari Balik Jendela

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Thu, 22 Sep 2011 14:27:00 +0000

WAKTU MENUNJUKAN tepat pukul 08.00 pagi saat alarm ponsel di atas meja berdering untuk ke… entahlah. Karena setiap ia berdering, tindakan pertama dan aku lakukan berulang-ulang ialah mengambil ponsel, memicingkan mata sambil mengamati layarnya dan dengan cermat aku pencet tombol stop. Maka alarm pun berhenti merengeh sementara aku masih terbuai dalam alam imajiku.

Perlu kau ketahui kawan bahwasanya bangun tidur pukul 08.00 bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan ia menjadi hal paling menggemaskan dan sekarang sedang coba aku singkirkan. Sebab dengan bangun kesiangan, kau telah memotong beberapa jam hak hidupmu sendiri. Otomatis kau kehilangan sejumlah momen penting. Padahal beberapa jam yang kau pangkas itu bisa jadi adalah waktu-waktu berharga.

Aku harap ini untuk kali terakhir aku terlambat bangun. Pasalnya gara-gara urusan melek terlalu siang ini aku jadi melewatkan satu kesempatan mengaggumkan seumur hidupku.

Andaikan saja ketika alarm ponsel memekik aku segera bangkit atau setidaknya 15 menit lebih cepat sebelum pukul 08.00, tentu aku masih sempat mendapatinya. Saat-saat paling menakjubkan pada pagi cerah. Menikmatinya dari balik jendela. Sebagai pembuka hari yang indah. Kau tahu betapa eloknya detik-detik tersebut. Aku yakin kau pasti terpesona.
***
Sejauh ini, apabila dinilai dari perspektifku belum ada orang lain yang mampu menggeser posisinya di urutan pertama sebagai wanita paling memukau di kampung tempat tinggalku. Ia masih kokoh bertengger. Belum tergoyahkan.

Ia ibarat Mussaenda erythrophylla bunga yang tumbuh di daerah tropis. Membentang dari Afrika Barat hingga Asia Tenggara dan Cina Selatan. Ia bunga cantik yang mengundang kehadiran lebah madu, kupu-kupu dan burung kolibri.

Dan Mussaenda erythrophylla itu bernama Maira Rambutnya hitam lurus, mukanya halus tanpa jerawat. Bila ditilik dari samping, terlihat hidungnya yang agak sedikit mancung. Berkulit putih dengan wajah teduh, menyejukkan hati setiap laki-laki yang meliriknya. Barangkali usianya belum lagi 20 tahun. Namun setamat SMA, ia langsung bekerja sebagai pramuniaga toko roti Shouse Bakery.

Shouse Bakery sejatinya adalah toko roti kepunyaan orang hokian. Tapi dalam pengelolaannya dilakukan dengan kolaborasi bersama orang Jawa tulen. Sudah lebih 20 tahun berdiri. Shouse Bakery berada tidak jauh dari lokasi tempat Maira tinggal. Hanya sekitar tujuh meter sebelah barat dari ujung gang rumahku. Rumahku dengan rumah Maira juga tidak berjauhan. Satu komplek, hanya terpisah beberapa rumah saja. Oleh sebab itu, tiap Maira berangkat bekerja ia kerap memilih jalur yang melewati depan rumahku.

Itu pilihan tepat Nona. Dengan begitu aku dapat rutin memandangmu. Aduhai!

Sekarang hari Senin, menurut agenda yang tersimpan di folder memori otakku, yang sudah terjadwal rapi dalam file berlabel ’catatan dari balik jendela’, untuk mendapati Maira pada Senin, maka kau mesti siaga antara pukul 07.00 hingga 08.00 pagi.

Setelah itu kau bisa tetap tinggal di tempat untuk menunggu atau melakukan aktifitas seperti biasa. Pilihan kedua tentu sangat disarankan. Lalu pada sore harinya kau bisa kembali dan memantau lagi antara pukul 17.00 sampai menjelang Magrhib. Saat Itu adalah waktu di mana Maira pulang dari tempat kerjanya.

Jangan ketinggalan dan melewatkannya dengan sia-sia. Ini detik-detik paling spektakuler. Kau tahu, gara-gara rutinitas baru ini aku sampai hafal schedule kapan Maira berangkat dan kapan ia pulang dari Shouse Bakery. Sudah macam asistennya saja aku.

Berikut adalah jadwal kapan kau bisa menjumpai Maira versiku. Senin sampai Jumat: Maira jaga pagi. Ia berangkat antara pukul 07.30 atau 07.45. Tapi aku selalu stand by dari balik jendela kamar sejak pukul 07.00 tepat. Ia pulang pada pukul 17.00.

Kemudian akhir pekan, pada Minggu aku pernah menemui Maira pergi bekerja pada siang hari. Sekiranya pukul 11.30 hingga 12.00 kau mesti berjaga, dan ia pulang masih sama pada pukul 17.00. Untuk Sabtu aku belum lagi mengetahuinya. Yang jelas jadwal ini sifatnya tidak definitif. Sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan manajer Shouse Bakery dan tentunya kemauan Maira sendiri.
***
Jarum di arloji Casio Quartzku sudah menunjuk angka 5 manakala Maira melintas di jalanan berkonblok depan rumah. Airmukanya terlihat kusut selepas 9 jam bekerja. Rambutnya tidak seklimis waktu pagi. Matanya menandakan gejala kelelahan.

Seragam dinas berupa hem lengan pendek dan rok sepanjang 5 cm di bawah lutut berwarna coklat muda nampak morat-marit. Ia melangkah agak sempoyongan sambil mencangklongkan tas Louis Vuitton di pundak sebelah kiri, sedangkan tangan kanannya memegang topi koki dan celemek. Kendati demikian, daya pikatnya tetap terjaga. Kecantikkannya tidak mungkin pudar.

Hey, kau tak boleh berburuk sangka dulu kawan. Percayalah sececah pun tidak ada pikiran jahat lebih-lebih kotor terlintas terhadap Maira. Agaknya perlu aku bocorkan saja, mengapa aku akhir-akhir ini bikin misi pengamatan dari balik jendela dengan obyek pantauan Maira.

Begini meskipun kami bertetangga, tapi kami sama sekali tidak pernah berkorespondensi. Mentok-mentok sebatas bertegur-sapa jika bersua di tengah jalan. Itupun dengan kadar waktu yang jarang.

Bocoran kedua yakni, terus terang sudah lama aku tercengang dengan kemolekan Maira. Secara persona aku tidak begitu mengenal bagaimana ia. Namun secara materi ia entitas yang mendekati sempurna. Gadis nomor satu magnet bagi para pria. Dan selagi ada peluang menikmati pesonanya sayang buat diabaikan.

Barangkali bisa jadi Maira berasal dari Orchidaceae atau suku anggrek-anggrekkan. Dan ia adalah golongan Dendrobium, anggrek hias paling populer, dengan kelopak bunga lembut dan terbentuk sempurna. Sebab ia ajaib. Mampu membius diriku sampai tergila-gila untuk waktu yang lama.
***
Betapa bahagia tentunya bilamana bisa menjumpai Maira. Walau hanya dari kejauhan. Meski cuma dalam hitungan detik. Namun dari yang jauh dan sebentar itu daya tariknya senantiasa terpancar hingga merasuk ke dalam jiwa.

Misi ini sedikit banyak telah mengurangi bebanku, yang menanggung rindu, yang memuja-muja kecantikanmu namun tak kunjung bertemu. Yang pasti, selama Maira masih memilih jalan yang sama juga Shouse Bakery tidak berpindah lokasi berjualannya, pemantauan dari balik jendela akan terus berjalan.

Karena Subuh

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Thu, 25 Aug 2011 05:15:00 +0000

KARENA SUBUH adalah pergantian. Transisi dari gelap menuju terang. Memulai sekaligus berniat mengakhiri. Didahului pada subuh, diajarkan cara menanam kebaikan membuang kefasikan.

Karena subuh adalah nyaman. Dengan pikiran lowong. Plong-menyegarkan. Ia waktu yang tenang buat mencari wawasan, kemudian merekamnya sebagai bekal untuk hidup pada siang yang bimbang.

Siang adalah kerendahan hati. Belajar berlaku tawaduk walau tinggi sudah ilmu dipunya. Tetap merunduk meski sedang berada di tempat atas. Menghormati tanpa merendahkan. Berempati dengan ketulusan. Berjalan di atas jembatan kesabaran.

Atau bisa juga siang adalah pengujian, karena pada siang terdapat interaksi. Hendak menjadi jumawa atau rendah hati. Perangai angkuh kadang dibawa oleh ketidaksadaran. Siang adalah masa kritis.

Malam dikuasai kesendirian. Oleh sebab itu malam adalah kontemplasi dan syukur. Ini sebuah siklus, malam bukan akhir karena sejarah baru akan dimulai lagi dari subuh besok hari. Sejarah esok bisa berbeda dengan kini, bisa sama, bisa lebih mulia bahkan hina. Semua ada di tangan dan bagaimana pintar-pintar mengendalikannya.

Karena subuh adalah pangkal. Ia selalu jadi langkah pertama sejarah dibangun. Ada doa di dalamnya, ada kepercayaan dan ikhtiar untuk setiap hari yang pendek yang akan dilalui. Belajar, berproses serta selalu istiqomah hingga sore, hingga nanti, sampai kapanpun juga, hendaknya ia dapat terus hidup sebagai falsafah.

Apa Mau Dikata

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Fri, 12 Aug 2011 07:38:00 +0000

BOLEH DIBILANG AKU tidak bertindak apa-apa bila tak patut disebut terlambat. Sebab dengan mengajukan banyak alasan pun, cukup sulit mengatakan ini sebuah keterlambatan. Karena aku tidak pernah berpindah tempat, apalagi berbuat, tidak ada waktu yang bergerak, jadi akan lebih cocok jika kata yang disematkan adalah pasif. Walau aku tidak akan pernah bangga dengan label tersebut.

Ikhtisar kepasifan muncul akibat situasi faktual yang serba problematis bagiku. Sedangkan bagi beberapa kolega, keadaan ditafsirkan: semakin lama berdiam diri, semakin besar peluang untuk kehilangan. Atau dalam bahasa tragisnya, diambil orang.

Betul! Sangat paham aku dengan konsekuensinya. Tapi biar sudah tahu kelak bakal begitu aku tetap saja tampak acuh. Untuk kata paling akhir ini aku mengharapkan permisifitas, mengajukan pembelaan atas kontradiksi janggal ini, pembelaan klise bahwa cinta barangkali perlu pemikiran ekstra berat buat dilogika. Dan ini adalah sebuah perasaan tak masuk akal sama sekali terhadap wanita.

Ibarat bintang yang nampak menawan berkelap-kelip. Ia hanya bisa dilihat tanpa mampu diembat. Angin malam yang kadang bikin menggigil pun cuma bisa dirasa tapi enggan ia menyapa secara nyata. Bahkan ombak yang gelombangnya terdengar berderu memecah senyap sekalipun, ia hanya terdengar ––kadang jauh, namun tiada kedekatan. Seolah-olah analogi demikian sudah paten jadi produk lamunan.

Aih! Sebenarnya mau sekali aku bisa mengajak kau ke satu dimensi, yang di dalamnya diterangi cahaya lampu kasmaran. Hendak aku perlihatkan dinding-dinding yang sengaja aku cat putih semua. Kita berbincang dan aku jelaskan bahwasanya putih adalah teramat sucinya cinta, lebih-lebih ia dipoles pakai kuas ketulusan.

Berinterior ciamik dengan kualitas desain kelas satu di seantero dunia. Sungguh tiada tertandingi. Kelas satu lantaran berhias ukir-ukiran namamu yang terpahat cantik. Penuh pajangan fotomu nan manis tersenyum. Terdapat pula rak dimana ribuan buku tertata rapi di situ. Lalu aku tunjukan bahwa di antara buku-buku itu ada aku pengarangnya dan kamulah inspirasinya. Mulai halaman sampul bersketsa wajahmu, kata pengantar, isi bab-per-bab, lembar-demi-lembar, nomor halaman yang aku beri ornamen hati di samping angkanya, hingga cover penutup, semuanya tak jauh-jauh tentang kau.

Aduhai kau tentu akan berdecak tidak menyangka. Maka sebelum semuanya buyar, dalam ruang itu juga, dalam suasana temaram, dimana cuma ada kita berdua, sambil duduk berhadapan, dengan telapak tangan saling menggenggam, berpangkal pada sebuah meja, sesegera mungkin, tanpa mesti menunggu, karena jelas tepat waktu dan tepat di depan matamu, aku akan bilang, ”I love you. Cuma kamu aku mau. Titik.”

Malang, itu sebuah antitesis belaka. Hakikatnya ia terasa rumit buat diperbuat. Oleh karena saking ruwetnya, perkara musykil ini jadi asal mula munculnya istilah pasif tadi. Efeknya pasti buruk. Sedianya telah aku perkirakan, namun perkiraan jadi tidak berlaku di sini. Sebab aku sudah sangat ngerti bakal begini dampaknya. Cuma aku tidak pernah melalukan tindakan pencegahan. Aku tidak kuasa membendungnya.

Tempo hari aku peroleh berita jika, ia bintang-angin malam-ombak, yang hendak aku ajak berkunjung ke ruang hati, yang aku pahat nama dan pajang fotonya, yang aku manifestasikan ke dalam banyak buku dan tulisan, ia yang aku rawat hampir tujuh tahun lamanya dengan ketulusan dalam intuisiku, aku dapati telah menyinggahi hati lelaki yang justru bukan aku.

Moga-moga kabar itu tidak benar dan pembawa kabar sedang bercanda belaka. Namun toh berita tersebut benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya... apa mau dikata. Yang pasti tidak akan ada siapapun berhak dikambinghitamkan. Tidak pembawa berita, tidak laki-laki yang beruntung itu dan tidak juga kau. Kejadian ini lebih berkausa pada keadaan stagnan berikut embel-embel pembelaannya.

Situasi ini memang serba sulit. Aku menunggu sekian lama, hanya untuk kau diembat orang, dan aku akan menanti lagi, dan kau telah jadi punya orang lagi dan aku akan terus menunggu. Berputar dan berulang. Ia jadi siklus. Barangkali tesisku, aku lebih pantas disebut pengagum ketimbang disebut pejuang. Bukan pejuang tapi pengagum. Ya, entah akan berapa lama dan sejauh mana ia hinggap di hati pria mujur itu. Apa mau dikata kalau sudah begini. Payah!

Tanpa Penghormatan HAM

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Tue, 26 Jul 2011 15:23:00 +0000

BAGI SURATINEM ini adalah kali kedua melihat suaminya mendekam di sel. Sekiranya satu tahun yang lalu ia juga pernah direpotkan gara-gara Tukijo berurusan dengan hukum. Sekarang Suratinem kembali menelan pil pahit. Tukijo yang notabene menjadi tumpuan keluarga ditangkap polisi lagi. Ia dikriminalisasi. Suratinem kangen, “Kangen gawean ndan!” ujarnya pada petugas.

Senin, 13 Juni 2011 Suratinem bersama sejumlah handaitaulan menjenguk Tukijo di tahanan lantai tiga Polda DIY. Barangkali sudah untuk kesekian kalinya, ia harus bolak-balik Kulonprogo-Yogya untuk menemui suaminya. Tukijo ditangkap pada 1 Mei 2011. Artinya sudah lebih satu bulan komunikasi Suratinem dengan Tukijo terhambat.

Peristiwa penangkapan Tukijo terjadi Minggu pukul 11.00 saat ia sedang istirahat usai berladang. Ketika itu sebuah mobil kijang AB 1001 KC dari arah Pilot Project PT. JMI yang berisi sembilan polisi mendatangi ladang Tukijo, di dusun Gupit, desa Karangsewu, Galur, Kulonprogo. Empat orang turun menghampiri Tukijo serta mengajaknya untuk menemui Pak Kasat yang sudah menunggu di mobil. Tukijo nurut, lalu masuk dan mobil melaju dengan kaca tertutup rapat.

Tukijo sama sekali tidak tahu hendak dibawa kemana dan ada keperluan apa. Ia curiga, panik dan ketakutan. Sesampainya di daerah Trisik ia memberanikan diri, ”Ini ada apa dan mau dibawa kemana saya?” Salah seorang menjawab, ”Nurut saja perintah komandan.” Tukijo masih penasaran, ”Apakah saya akan dibawa ke Polres?” Lagi-lagi ia mendapat jawaban, ”Nurut sama komandan.” Baru kemudian Tukijo ditunjukan surat penangkapan atas dirinya. Ternyata ia digiring ke Polda DIY.

Kurang lebih begitu urut-urutan insiden penangkapan Tukijo. Polisi telah teledor memakai taktik penculikan, tapi cukup berhasil. Tukijo barangkali terlalu berprasangka baik atau terlampau lugu sehingga mau menerima ajakan polisi yang ternyata malah mengelabuinya.

Tukijo dijerat pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang lain. Ancaman hukuman maksimal delapan tahun. Kemudian masih dijunto dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun. Namun, apabila menilik sejumlah ketentuan perundang-undangan, sebenarnya tindakan polisi menggunakan pola kucing-kucingan ––alasannya demi keamanan, dalam menangkap Tukijo sudah memalingkan hukum yang berlaku. Apalagi dilihat dari dimensi kemanusiaan, polisi seperti memasabodohkan hak-hak Tukijo dengan memperlakukannya sembarangan.

Dalam permohonan pra peradilan yang diajukan LBH Yogyakarta, selaku kuasa hukum Tukijo, polisi dirasa telah menyimpangi pasal 18 KUHAP, lantaran penangkapan yang demikian hanya dapat diterapkan terhadap orang yang tertangkap tangan melakukan kejahatan. Dalil lain yang dipakai yaitu, penangkapan Tukijo tidak dibarengi dengan bukti permulaan yang cukup. Polisi melakukan tindakan paksa juga tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Tukijo, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka seperti diamanatkan KUHAP pasal 17.

Lebih menyesakkan lagi, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia tampaknya dilalaikan. Apalagi penerapan hukum yang dilakukan terlampau legal-formalistik. Malahan beberapa instrumen hukum internasional maupun nasional diacuhkan. UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik jo. International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR), pada pasal 9 (1) menyebutkan, setiap orang tidak dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai prosedur yang ditetapkan hukum.

Oleh sebab itu sepatutnya polisi tunduk pada kovenan tersebut karena Indonesia sudah meratifikasinya. Namun, yang terjadi justru kebalikannya. Dalam kasus Tukijo polisi terlihat acuh terhadap perangkat HAM. Padahal di pasal 8 (1) ketentuan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Negara Republik Indonesia menyatakan, setiap anggota Polri wajib memahami instrumen-instrumen HAM, baik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen internasional. Bahkan ditambahkan termasuk yang belum diratifikasi.

Pada pasal 10 juga diutarakan, dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (code of conduct), antara lain menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan. Sedangkan pasal 11 (1) poin a, dilarang melakukan penangkapan dan penahanan secara serampangan dan tidak berdasar hukum.

Pun dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 tertanggal 17 Desember 1979 tentang Code of Conduct Law Enforcement Officials telah ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugasnya aparat penegak hukum mesti hormat dan melindungi martabat manusia serta menjaga HAM setiap warga negara. Apalagi hukum internasional dan nasional sudah melindungi dan menjamin HAM. Artinya aparat wajib patuh pada kode etik ini.

Atau dalam maksud lain, Peraturan Polri sebetulnya telah tegas dicatatkan bahwasannya polisi harus taat pada piranti HAM. Lebih-lebih lagi sangat kentara tertulis: ketentuan yang sudah diratifikasi atau yang belum. Hal ini menandakan, HAM adalah fundamen penting untuk diapresiasi karena sifatnya yang personal-natural, melekat di diri manusia secara alamiah serta universal. Maka dari itu polisi seyogyanya memberlakukan Tukijo dengan lebih bermartabat, tidak asal-asalan menangkap tanpa bukti yang memadai.

Pagi Diakhir Juni

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Mon, 18 Jul 2011 18:42:00 +0000

SELAMAT DATANG pagi diakhir Juni. Tahu tidak, kau tiba terlampau cepat, sampai-sampai belum sempat aku tertidur. Tidak juga aku bermalas-malasan di atas kasur, bergumul dengan bantal-guling kemudian bangun untuk menyambutmu seperti pagi biasanya. Menyibakkan tirai, melihat keluar di sela-sela teralis besi berdebu, aku menengok lewat jendela. Ternyata gelap telah jadi terang. Sudah pukul 5.30. Masih tetap terjaga.

Pagi diakhir Juni. Dimulai kesiangan, pukul 12. Untuk beberapa menit ke depan, pun aku belum sepenuhnya memulai. Belum juga beranjak dari amben. Gara-garanya imajiku masih berseliweran, bergelayutan di antara kehidupan nyata dan lamunan. Sepuluh menit.

Sekarang kehidupan nyata telah utuh menguasaiku. Walau imajinasi itu tak pernah bisa disingkirkan. Ia akan terus muncul, bahkan datang tanpa permisi. Imaji tak selamanya kabur. Maka selalu berpeganglah pada penafsiran ini: imaji adalah impian bukan halusinasi. Ia masuk akal, bukan cuma utopis belaka. Ia didasari optimisme tinggi tiada yang khayali.

Berangkat dari keyakinan besar, maka aku hendak ambil ancang-ancang. Dua-tiga langkah. Diambang pintu aku sempatkan berhenti sejenak. Bukan lantaran kecele, tapi aku menyaksikan alangkah banyaknya mimpi itu disuguhkan. Dihidangkan untuk dilahap. Takjub-menakjubkan. Tergeleng-geleng! Betapa pemurahnya hidup, ia menyediakan tetekbengek cita-cita, disegala penjuru.

Untuk mencapainya kita punya tugas berat namun cukup sederhana: membangun daya, berupaya dan berdoa. Terdengar stereotipe memang. Ya, begitulah konsepsi alam yang terkesan statis itu. Pola baku untuk mengejar impian. Namun dapat digaransi dalam jangka waktu lama bahwa, tiga cara tersebut sangat ampuh. Terbukti mumpuni.

Arah, kita mesti menentukan arah. Menyingkirkan ketakutan. Mereduksi kecemasan, kepanikan kalau tersesat dan berhadapan dengan halangan. Kau belum jua mencoba, kau tak pernah tahu apa yang kelak terjadi. Keberanian layaknya dipupuk, moga-moga tidak pupus. Berani mengambil pilihan, bernyali menantang konsekuensi, termasuk kegagalan. Proyeksi itu utama, paling prinsip yakni proses.

Dalam proses kita belajar. Tak peduli kesasar, tak usah ambil pusing jika bersua pada kemampetan. Terjang itu sekat. Terabas saja tak perlu canggung. Toh, kita dianugerahi akal buat berpikir, agar tidak gagap bila sewaktu-waktu ditemui ‘kebuntuan’. Tak perlu jeri gagal, karena sekali lagi proses jauh lebih subtansiil tinimbang hasil. Yang terpenting yaitu mempertahankan katalis. Berapapun nilainya, “Kau telah belajar, berikhtiar dan kau mencoba!”

Tempo bersela... Silam beralih kontemporer...

Sudah terang rupanya. Aku ucapkan selamat datang pagi ditanggal ganjil, diawal Juli. Sebuah kabar tiba-tiba saja mengejutkan. Namun gelagatnya, ini berita dikirim dengan maksud supaya yang mendengar tidak gamang. Sebab untuk kesekian kali, aku benar-benar kandas. Agaknya memang belum siap atau pantas buat terima itu tanggungjawab, berikut segala imbasnya. Menjaga impuls!

Media, Wahana Pencerdasan Bangsa

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Sat, 09 Jul 2011 07:16:00 +0000

IDAH ROSIDAH SEDANG sibuk di depan laptopnya. Ia sedang online. Membuka-buka jejaring sosial dan beberapa situs berita. Menurutnya, sekarang orang sudah berpaling ke media online. “Lebih efektif,” ujarnya.

Mulai ngetrendnya dunia maya dalam satu satu dekade belakangan, menurut mojang berkacamata asal Bandung ini membikin praktis. “Karena media online sudah bisa masuk telepon genggam, jadi kita dapat mengupdate berita kapanpun dan dimanapun.” Sedangkan untuk media cetak, “Agak terbatas dan sulit juga untuk kita mencarinya ––informasi,” tambahnya.

Senada dengan Rosidah, Astutik, perempuan berjilbab, berwajah tirus dan ketika ditemui memakai setelan baju serba abu-abu ini mengungkapkan, ada sesuatu yang lucu di Indonesia. Ia beranggapan orang masih senang menggunakan dokumen yang bertumpuk, macam koran. “Ada perasaan kurang gimana gitu kalau enggak pegang dokumen. Itu kebiasaan orang Indonesia,” kata jebolan Fakultas Ekonomi UII ini. Astutik menduga, suatu saat media cetak akan tergantikan oleh media online. ”Entah kapan, tapi iya. Trend di luar begitu dan pernah ada diskusi tentang itu.”

***

Astutik sedang makan siang saat ditemui. Makanannya hampir habis. Barangkali tiga suapan lagi dan piring putihnya akan bersih. Tapi ia tetap mempersilahkan untuk diinterview.

Selain urusan eksistensi media cetak dan media online, dialog banyak membahas soal-soal media lebih ekstensif. Saat dimintai pendapatnya mengenai surat kabar di Indonesia, Astutik berpandangan bahwa kualitas surat kabar di Indonesia tidak independen karena merupakan bagian dari bisnis. ”Menurutku ambigu. Satu sisi dia berbisnis, tapi di sisi lain ia menyuarakan kepentingan. Ya politik, ya macam-macamlah.”

Bagi Astutik berita yang diinginkannya ialah berita yang menyampaikan fakta apa adanya. ”Keberpihakan media itu jelas semestinya. Tapi aktualisasinya itu sulit. Karena kepentingannya banyak,” katanya.

Di tengah ambiguitas ––dengan tidak bermaksud pesimis, bahwa setelah Presiden Soeharto lengser media jadi berkembang. ”Itu sesuatu yang harus diapresiasi,” imbuh Astutik. Apalagi dengan bermunculannya media-media alternatif terbitan LSM yang tidak tergantung bisnis iklan. ”Itu bisa jadi penyimbang. Untuk menyuarakan investigation reporting korupsi misalnya.”

Idah Rosidah, wanita berjilbab dan senang mengenakan baju gamis ini punya pendapat hampir mirip. Walau dengan bahasa yang berbeda, ia menuturkan bahwa kualitas surat kabar di Indonesia terbagi atas empat kriteria yakni: sangat baik, baik, cukup baik dan kurang. Ia menilai beberapa media masih memakai sudut pandang subyektif, belum obyektif. Selebihnya ia menilai dari soal tekhnis, ”Cara penulisannya, dari penuturan bahasanya, dari layoutingnya.”

Rosidah berpandangan, berita-berita yang penting untuk disajikan oleh media masa ialah hal-hal publik yang menyangkut masyarakat, negara, kehidupan, kebijakan dan yang bermanfaat buat masyarakat. ”Itu penting diberitakan dan diketahui. Lantaran media merupakan salah satu sarana untuk pencerdasan bangsa,” ujar Rosidah.

***

Media massa, khususnya surat kabar ––dalam manifestasi Idah Rosidah sebagai alat pencerdasan bangsa–– tidak dibarengi dengan minat baca yang tinggi oleh masyarakat, khususnya kalangan muda. ”Menurut saya minat baca anak muda kini agak menurun,” kata Rosidah.

Gara-garanya orang sekarang lebih suka mengalihkan perhatian ke dunia maya, alih-alih mencari informasi bermanfaat ia justru demen banget main Facebook atau Twitter. Faktor lain penyebab rendahnya minat baca menurut Rosidah, ––yang doyan baca-baca tema traveling, politik, pendidikan dan kuliner ini–– orang lebih suka menonton film. ”Bahkan kadang-kadang orang berpaling dari dunia media (baca), karena lebih asyik dengan dunianya sendiri.”

Sedangkan Astutik, ia sekata dengan Rosidah. Sekarang orang kalau mau baca cenderung cari di Google daripada di perpustakaan. Aksesbilitas orang-orang makin banyak mengambil lewat internet. Namun, ”Dengan munculnya internet membuat minat baca berkurang. Mungkin di satu sisi informasi menjadi cepat tapi orang jadi bersifat instan,” tutur Astutik yang suka topik bacaan psikologi dan human interest ini.

Membuka Kran Aspirasi Politik

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Sat, 25 Jun 2011 18:51:00 +0000

SUDAH BEBERAPA bulan ini sudut-sudut kota Yogyakarta terlihat meriah. Ada poster besar warna-warni, bergambar orang berpeci mengenakan pakaian batik sedang ramahtamah sambil menyerahkan bantuan, tidak kurang jargon heroiknya. Sementara di sudut lain spanduk berisi sanjungan dari komunitas-komunitas tertentu tampil elegan bak memuji seorang pahlawan. Pilkada sudah dekat, kampanye mesti semakin giat.

Pada 2011 ini Yogyakarta punya dua hajatan besar demokrasi. Pertama 19 Juni Pilkada Kulonprogo dan 25 September giliran Pilkada Kota Yogyakarta. Sejumlah calon telah jauh-jauh hari merancang agenda pemenangan. Dari membentuk tim sukses, bikin anggaran dana yang besar, sampai ngalor-ngidul nglamar ke partai politik. Atau bagi yang punya ’pengaruh’ tinggal duduk manis menunggu pinangan maka kendaraan politik akan datang.

Untuk Kota Yogyakarta sendiri sekitar 30 April lalu, pendaftaran calon walikota sudah ditutup. Seluruhnya yang lolos verifikasi berasal dari partai politik. Tidak ada satu pun calon independen. Gugurnya calon perseorangan disebabkan ketidakmampuan mereka menggalang dukungan 5% dari jumlah penduduk atau 21.537 suara yang tersebar didelapan kecamatan.

Gagalnya calon perseorangan maju menjadi kepala daerah sebenarnya tidak begitu mengherankan. Sinyalemen ini sudah tampak sejak Pemilu Presiden 2009 kemarin. Apalagi sempat hadir Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 yang menganulir UU 32/2004 pasal 56, 59 dan 60 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah memberikan peluang kepada calon independen untuk maju dalam Pilkada.

Meskipun satu tahun setelah terbitnya putusan MK, dengan melalui judicial review kemudian muncul UU 12/2008 tentang Perubahan Atas UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana calon perseorangan mulai diakomodasi, namun jalur independen masih terasa belum populer dalam iklim demokrasi Indonesia. Ia kalah pamor dibanding eksistensi partai politik.

Bahkan sebelum lahirnya UU 12/2008, partai politik seakan memiliki peran vital, sampai-sampai seorang warga negara yang ingin menduduki kursi nomor satu birokrasi saja, syarat utamanya harus berkendaraan partai politik. Sementara agar memiliki kendaraan tersebut, kandidat harus memperoleh dukungan pimpinan satu atau sekelompok partai politik yang menguasai 15% kursi DPRD atau menang 15% suara pemilu (UU 32/2004).

Apalagi menurut Mochtar Mas’oed, pengajar ilmu politik Universitas Gajah Mada, dalam buku ’Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi’ terbitan Komnas HAM 2008, partai politik selalu dihantui masalah finansial. Pimpinan partai politik memanfaatkannya untuk menggalang dana dari kandidat, terutama dengan menjual pencalonan pada penawar tertinggi. Kandidat yang ingin menang di suatu kabupaten atau kota harus menyumbang hingga partai politik di tingkat DPD bahkan DPP.

Otoritas partai politik yang demikian hebat membuat hak-hak berpolitik warga negaranya mengalami deklinasi, yang pada akhirnya mereduksi prinsip-prinsip egaliter, seperti dijamin UU 39/1999 tentang HAM, bahwa tiap warga negara dapat terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Otomatis dengan terbatas hanya mereka yang diusung partai politik yang boleh ikut dalam Pilkada, maka bisa diibaratkan telah terjadi pembredelan aspirasi politik warga negara untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Padahal demokrasi yang ideal adalah adanya supremasi hak asasi manusia, dengan mengakomodir kepentingan seluruh elemen masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukan sebetulnya demokrasi yang dibangun masih sangat transaksional. Lebih memprihatinkan lagi, tolok ukurnya kemudian duit. Maka jangan bertanya-tanya jika praktek korupsi terus tumbuh dan semakin subur. Indikatornya jelas, selain merancang persekot ke partai politik, kandidat perlu juga mengkonsep sistem balik modal: untung, cepat dan tunai, tak peduli menilep fulus haram.

Namun seiring legalisasi calon independen dapat turut serta dalam Pilkada, perlahan-lahan menumbuhkan gradasi anyar penyelenggaraan demokrasi Indonesia. Pendapat bahwa partai politik adalah sarana aspirasi akan semakin terkikis jika ia tidak segera berbenah diri. Ia tidak lagi menjadi satu-satunya media penyalur suara rakyat karena bakal ada media alternatif lewat calon independen.

Belum lagi belakangan ini timbul sinisme publik terhadap partai politik. Lunturnya kredibilitas partai politik, dapat diduga lantaran kecenderungannya mementingkan urusan internal partai tinimbang menjadi media aspirasi rakyat, buruknya lagi condong korup. Pertama-tama memikirkan bagaimana memenangkan Pilkada tahun ini, lalu setelah terpilih atur strategi mempertahankan kedudukannya atau supaya tetap jadi pemenang di Pilkada selanjutnya. Siklus ini berlangsung ajeg, hingga akibatnya kepentingan konstituennya dilupakan.

Dengan gelagat seperti itu tidak ada jaminan masyarakat akan berbondong-bondong untuk memilih. Biarpun pendidikan politik masyarakat sudah cukup baik ––maksudnya sadar akan hak-haknya, namun degradasi kepercayaan nampaknya terasa lebih holistik daripada integritasnya terhadap partai politik. Akhirnya jangan salahkan jika masyarakat, banyak yang memilih untuk tidak memilih.

Meski perlu ditegaskan bahwa sistem perseorangan pun bukan garansi demokrasi berjalan dinamis. Potensi-potensi penyimpangan akan tetap ada. Belum lagi meskipun ia bertarung secara perseorangan sebagai kepala daerah, mau tidak mau ia juga mesti berafiliasi dengan fraksi yang berkuasa di legislatif, termasuk soal pengawasan kebijakan.

Tapi paling tidak kran kebebasan berpolitik telah dibuka melalui pelegalan calon perseorangan. Dengan begitu ada saluran bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaran negara, termasuk memilih dan dipilih dalam gelora demokrasi bangsa. Siapun berhak dan punya kesempatan luas buat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Dan yang paling penting lagi, munculnya kandidat independen bukan justru dijadikan kompetitor, namun seyogyanya bisa menjadi bahan refleksi sehingga ada itikad dari partai politik untuk memperbaiki diri.

Manuskrip Kita dan Dunia

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Sat, 28 May 2011 13:30:00 +0000

KURANG LEBIH sudah lima hari saya terus-menerus memutar lagu ini. Setiap selesai mandi sambil berpakaian, menemani sarapan pagi sebelum bepergian, sampai memfungsikannya sebagai penghantar tidur pada malam hari. Selain karena belingsatan menentukan lagu ––saking bejibunnya lagu yang digemari, ada pula maksud lain, yaitu supaya saya lebih mengenal, memahami dan bukan sekedar mengerti tapi juga mendalami tembang tersebut. Mudah-mudahan tercapai.

Terus terang lagu itu juga tidak semata-mata menjadi ’Soundtrack Of Your/My Life’ seperti ketentuan tema dalam Kompetisi Menulis Radio Swaragama FM. Penyebabnya ialah ide yang akan diejawantahkan melalui tulisan ini cenderung menyangkut soal-soal universal. Bisa jadi klise bahkan barangkali sudah banyak sekali pembahasnya.

Walau sekiranya telah umum, toh tidak ada salahnya pula kalau tetap diketik bukan? Siapa tahu akan semakin menumbuhkan keinsafan diri bahwa kita cuma manusia, hidup di atas segala keterbatasan dan mudah sekali melanggar batas. Hanya kita cukup beruntung dianugerahi cinta untuk saling menyayangi, dibekali akal budi buat memahami batas, sama-sama menjaga dan meredam keangkuhan diri. Dengan hati untuk menghidupkan intuisi. Lalu menggunakannya untuk berkomunikasi, termasuk berdialog dengan yang mencipta kemaslahatan.

Sejumlah postulat menyatakan jika, Ia perlahan-lahan mulai dilupakan. Oleh sebab itu Kerispatih mengajak kita kembali mengingatNya ––setelah ditimpakan pelbagai petaka, maka sudah sepatutnya kita berkontemplasi, merenung bahwa ada yang tidak beres dengan kehidupan ini. Mungkin kita benar-benar telah teledor atau barangkali terlampau congkak melalaikanNya. Lewat Kita dan Dunia, mengenal kembali kehakikian Tuhan.

***

Petikan gitar itu mengalun nyaring. Ia menjadi instrumen pertama yang membuka dinamika lagu. Aransemen bertambah sedap saat hentakan jimbe ––meski sebentar bertalun-talun kian mengecil dan seketika suara penyanyi menyongsongnya, mengambil alih irama kemudian dengan kidung merdu membangun komposisi menjadi sangat harmonis. Sungguh introduksi yang ciamik.

Selanjutnya kita akan diajak menjelajahi bait-bait syair yang teramat ringan, sambil ditemani lantunan empuk Sammy Simorangkir serta tatanan musik nan aduhai. ’Sajak sederhana menyiratkan banyak makna’ begitulah kira-kira parafrase gampang untuk mengungkapkan lagu Kita dan Dunia ciptaan Doadibadai Hollo. Rupa-rupanya Kerispatih ingin mengajarkan teologi dengan cara yang lebih lembut serta bisa diterima berbagai kalangan. Lagu ini terdapat di album kedua Kerispatih Kenyataan Perasaan. Rilis pada 2007.

Kalau boleh mengajukan premis, Badai membikin Kita dan Dunia lantaran beberapa petaka yang mendera ketika itu dan sekarang. Katakakanlah ini penilaian dangkal: Badai punya pesan bahwa malapetaka yang datang bertubi-tubi ialah sebuah peringatan gara-gara manusia mengabaikan Tuhan. Tuhan yang notabene ––secara teoritis merupakan entitas puncak, tempat segala bermula, sebagai causa sui, sebab yang tak bersebab dengan hak yang Maha Prerogatif.

Bolehlah gembar-gembor mengenai singularitas Tuhan bahkan hingga menuntut manusia tak boleh murtad. Namun dengan sifatNya yang Maha Prerogatif, yang terjadi justru sebaliknya, kerap realitas tidak selaras dengan idealitas. Jangankan mengaktualisasikan dengan tindakan ––misal mengamalkan dogma, Tuhan tidak dimanifestasikan ke dalam hati masing-masing orang. Meski sekedar untuk merasakanNya.

***

Sedari awal lagu kita sudah diminta untuk memahami berbagai pertanda yang terjadi. Mencari pangkalnya, lalu hendaknya mengambil hikmah untuk berbenah diri. Supaya Tuhan tidak murka, kalau Ia sampai marah akan berimbas pada kegetiran yang terus-menerus. Barangkali seperti itu pesan yang ingin disampaikan pada bait pertama:

Sejenak kawan cobalah pahami makna dari semua ini
Terlalu banyak air mata yang jatuh ratapi kesedihan kita

Sedangkan bait kedua:

Mungkin ini sebuah peringatan tentang semua manusia
Yang telah mengubah hakikatnya dan melupakan Sang Kuasa

Eksplanasi bait kedua yaitu, setidaknya tak perlu heran kalau Ia sering menyapa umatNya dengan ketus lantaran Ia dikhianati. Salah satunya dengan menjatuhkan teguran berupa musibah. Ini karena manusia sendiri yang telah memilih opsi meninggalkanNya. Manusia mengubah hakikatnya, berarti manusia melalaikan kewajiban untuk menyembah dan beriman kepadaNya.

Kita dan Dunia adalah evidensi kontemporer. Berbagai bencana yang datang silih berganti serta penyikapan kita terhadap musibah, termaktub dalam lagu tersebut. Ibaratnya bukan sebatas merekam, tapi juga menyampaikan faedah, serta mengajak untuk merenungi setiap peristiwa.

***

Saya sedang memikirkan pelukisan Kita dan Dunia. Saya minta kau ikut membayangkan dalam pikiran masing-masing dengan syahdu, dalam suasana temaram penuh kekhidmatan. Ambil posisi senyaman mungkin dan pusatkan perhatian. Siapkan tisu beberapa biji buat jaga-jaga kalau kau sesenggukan.

Klik! Proyektor menyala, lalu disorotkan pada layar putih lebar yang sudah terlebih dulu dibentangkan. Lagu diputar, visualisasi ditayangkan. Terlihat:

Tsunami Aceh 2004, Mentawai 2010 dan Jepang 2011: air laut keruh konon setinggi lebih dari tujuh meter membludak ke daratan. Manusia terapung-apung, mendepak bangunan, merobohkan pepohonan, menyapu reruntuhan, kendaraan serta apa saja yang diterjangnya, meratakan semua menjadi tanah. Hanyut terbawa kemalangan.

Gempa Yogyakarta 27 Mei 2006: 5,9 skala richter. Rumah-rumah ambruk, jalanan remuk, orang-orang berlarian ngalor-ngidul tak karuan. Mereka linglung. Erupsi Merapi akhir 2010: wedhus gembel bergerilya ke rumah warga serampangan mencari mangsa untuk dibakar satu per satu. Manusia dan ternak hangus terpanggang. Mengenaskan. Banjir Wasior, lumpur Lapindo dan masih banyak kenaasan-kenaasan lain. Seluruhnya terakumulasi menjadi satu babak tragis bernama tragedi.

Mereka dalam gambar sedih, tersedu-sedan kecil-kecil hingga menangis meraung-raung. Apa kau ikut menangis? Tragedi selalu menyisakan kemasygulan. Kepedihan yang berkepanjangan seakan tiada henti. Mudah-mudahan kita punya empati.

***

Pengaruh tragedi memang bisa meluas ke berbagai dimensi. Ada cerita pedih dan keputus-asaan. Kehilangan banda jadi gembel, dulu pejabat sekarang rakyat biasa tak punya apa-apa. Sanak keluarga-kolega tewas dibawa mala. Harta nihil terpaksa berbuat kotor. Bak orang linglung kehilangan jiwa, kebingungan mendamba peruntungan. Kemudian apa kau akan menyalahkan Tuhan, tanpa kamu berkoreksi diri?

Yang penting digarisbawahi yakni, selalu ada kausalitas dalam setiap peristiwa. Tidak mungkin ada imbas tanpa asal mula. Begitupun tragedi, ia tak semudah itu datang tanpa ada yang mengatur. Sedangkan yang mengatur juga memegang faktor sendiri kenapa Ia menurunkan tragedi. Tugas terpenting pertama ialah stop menghujat Tuhan!

Kerja kedua yaitu menemukan pemicu yang nanti akan digunakan sebagai bahan tafakur bersama. Ini jauh lebih utama ketimbang mengkambinghitamkan Tuhan melulu. Oleh sebab itu dengan memetik inti dari Kita dan Dunia, saya coba deskripsikan kausa tersebut. Meneruskan penjabaran syair pada bait pertama dan kedua yang sudah saya rinci sebelumnya. Berikut:

Bagian reff.

Semua ini tak akan berhenti jika keangkuhan masih bertahta, jika keajaibannya terabaikan. Segeralah bersujud kawan sebelum semuanya telah sia-sia, itu yang terbaik buat hidup kita.

Lirik ini menakhlikkan semacam sinyalemen malapetaka akan terus tumbuh bila kepongahan belum jua hilang. Lenyap tak berbekas dari diri manusia. Sangat menohok sebenarnya dengan menyematkan kata angkuh pada refrain. Saya kira penempatan itu mempunyai relasi cukup tegas dengan aktualitas sekarang. Lebih-lebih kalau berfungsi bak satire dimana ia mengundang sentilan untuk menyadarkan manusia besar-besaran. Tentu tidak berharap utopis.

Angkuh kini seolah menjadi gelagat buruk sebagian orang ataupun golongan. Congkak, yang berarti ia paling hebat meski faktanya nol gedhe atau paling kaya tapi miskin hati. Naga-naganya dua suku kata ini, ’keakuan’ yang diikuti kata ’paling’ akan menjelma jadi suatu fusi kalimat bermakna negatif lantaran akan mengkonkritkan takrif kesombongan. Jika kesombongan sudah terealisasi, maka tak ada yang lebih baik daripada dirinya kendati belum tentu ia benar. Payahnya ia suka banget pamer-pamer itu kebaikan. Minta dipuji-puji lagi.

Sebelum saya teruskan, penting untuk disampaikan bahwasannya saya berharap keangkuhan di sini tidak sekedar ditafsirkan sempit. Berikanlah makna ekstensif terhadapnya. Keangkuhan bukan urusan orang bersedekah bikin pengumuman atau punya kasta tinggi kemudian berlagak sok-sokan belaka. Tidak, tidak secetek itu.

Kejemawaan dapat dimaksudkan unjuk kekuatan untuk menindas, bertindak semena-mena, menzalimi siapa saja. Saya kira ini model kepongahan stadium empat. Kalau ada ekspresi lebih dari sekedar kata ’kronis’, maka ungkapan itulah yang pantas buat disematkan ke congkak model ini. Karena ia meminta tumbal, korban manusia. Walhasil bisa juga disebutkan telah terjadi kolaborasi cespleng antara keangkuhan dan kekejian.

Belakangan ini kebengisan kerap sekali jadi fenomena. Latar belakangnya macam-macam. Dari sengketa rebutan lahan, politis sampai yang paling sering merembet-rembet ke urusan agama segala. Satu saudara tapi bermusuhan, satu bangsa tapi tak akur apalagi yang berbeda keyakinan kelewat susah untuk diajak harmonis.

Saya kerap gemas tiap melihat berita pertikaian, dimana si perusuh teriak-teriak nama Tuhannya tapi sambil membunuhi orang yang dianggapnya keliru gara-gara beda prinsip. Kalau sudah berkoar-koar demikian sepertinya jadi halal itu darah saudaranya, jadi murah itu harga nyawa untuk dihabisi. Naudzubillah!

Saya pikir perangai-perangai egoisme ––keakuan (keangkuhan)–– baik individu ataupun kelompok yang menyebabkan perpecahan muncul. Entah ekspresinya benar atau salah, pokoknya telah sukses memaksakan keinginan dan apa yang dikehendaki tercapai, sudah selesai urusan! Tak usah ambil pusing nyawa orang mesti melayang. Peduli amat! Buah dari tingkah laku tersebut yaitu tak ada lagi rasa percaya, tinggallah menyisakan kecurigaan saja. Perbedaan semestinya bisa ditoleransi, bukan malah berbuntut anarki.

Keangkuhan telah menyusup ke jiwa-jiwa manusia dan membangun fanatisme tingkat tinggi ––condong berlebihan karena menganggap sekelilingnya yang berlainan falsafah keliru dan patut dibumihanguskan. Barangkali hal-hal demikian yang membikin tragedi terus saja terjadi. Bukankah terdapat ayat yang mendogmakan kita supaya hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kita saling mengenal satu sama lain? Bukan mengajarkan permusuhan? Bukankah kita sama-sama menuju jalur yang sama?

”Manusia tidak hidup sendirian di dunia ini, tapi di jalan setapaknya masing-masing. Semua jalan setapak itu berbeda-beda, namun menuju ke arah yang sama, mencari satu hal yang sama dengan tujuan yang sama yaitu, Tuhan.” Quote Film Tanda Tanya.

Agaknya ada yang telah terlupakan akibat hati ditutupi halimun tebal keangkuhan yaitu, Tuhan. Tuhan dengan segala keajaiban akaidNya, melalui agama yang berfaedah bagi umatNya. Sejatinya agama bukan sumber petaka, bukan pula propaganda paling ampuh penyulut konflik. Ia seyogyanya menjadi hidayah bagi mereka yang kesasar, rahmat untuk umat dan karunia bagi dunia.

***

Kerispatih menganalogikan hidup bak sebuah buku. Ibarat selembar kertas putih, ia masih suci. Baru kemudian kita yang menetapkan akan mengisinya dengan apa. Tentunya dengan catatan-catatan. Manuskrip tentang kehidupan.

Ia tak lagi jadi putih, ia tak selamanya bersih. Ada goresan ada coretan. Baik dan buruk. Salah atau benar. Rapi-carut marut. Elok maupun bobrok. Berbuat dosa atau pahala. Semua tertulis lengkap tidak ada yang terlewat. Dan semakin lama, kertas berisi dokumen kehidupan kian menumpuk. Setelah dicetak jadilah satu jilid buku berjudul ’Arsip Kontemplasi’. Semua yang kita perbuat sudah diketikan di sana. Kita diminta terus membuka dan membacai buku tersebut setiap saat dengan nama TuhanMu. Ia menjadi jawaban bagi yang tersesat.

Atau dalam Islam makna ini terkandung dalam Surat Al-Alaq 1-7:

”Bacalah dengan nama TuhanMu yang menciptakan. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Yang mengajar Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui. Nyata betul, manusia benar-benar mudah melanggar batas. Karena melihat dirinya serba mampu.”

Yang perlu jadi titik berat pada kontemplasi ini yakni keberadaan masa lalu. Ia adalah sesuatu paling jauh di dunia. Kita tidak pernah bisa sampai ke masa lalu untuk memperbaiki diri. Masa lalu akan menjadi peristiwa sejarah dan kita cuma sedang beruntung saja masih bisa memanfaatkan sejarah untuk pembelajaran di masa kini dan perbaikan di masa mendatang. Itu pun dengan perkenan tempo.

Tuhan lebih Maha hebat ketimbang manusia. Dialah yang mampu menilai mana baik dan buruk. Hakikatnya Ia juga yang berhak menentukan kadar keimanan seseorang bukan manusia. Tuhan tidak dapat dipersamakan, diduakan lebih-lebih namanya dicatut untuk berbuat keji. Maka ia sedang mencoba hambanya, tidak hanya yang angkuh tapi juga berlaku untuk semua manusia sebagai bentuk peringatan.

Berbagai tragedi seharusnya bisa jadi nasehat supaya kita berbuat lebih bijak lagi serta berakhlak mulia. Manusia hidup semestinya saling mengasihi dan menjaga seluruh titipan Tuhan bukan saling mencaci dan menzalimi. Maka sudah waktunya kita kembali mengenal Tuhan, merenungi dan mengoreksi diri. Menghapus keangkuhan. Bersujud dan kembali ke jalan Tuhan demi kemaslahatan. Kita manusia bersimbah dosa. KepadaNyalah kita memohon ampun. Jangan sampai semua sia-sia.

Realisme Sinema Cinta

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Mon, 16 May 2011 02:12:00 +0000

SUDAH KETIGA kalinya ––kalau tidak salah ingat, aku menonton lagi film 500 Day Of Summer secara utuh. Film ini dulu aku temukan di komputer LPM Keadilan pada awal 2010, dan saat itu pula untuk pertama kalinya aku setel. Berulang-ulang memutarnya tak sedikitpun ada kejenuhan. Boleh jadi hal tersebut lantaran aku merasakan bahwa ceritanya sedikit banyak bertalian dengan, aku. Khususnya menyangkut soal wanita, intuisi dan cinta, lebih-lebih cinta tanpa penyelesaian.

Sebetulnya aku canggung, bisa juga efek sampingnya bikin bingung, ketika diminta membahas urusan cinta ––sangat ditekankan pada cinta sepasang kekasih. Bagaimana tidak, diantara kawan sekomplotan dalam Grup Menulis Kabita, tampaknya aku adalah jawara untuk predikat jomblo paling lama. Bayangkan saja hampir lima tahun sendiri. Apa enggak kebangetan! Syukur deh kalau ada yang mendekati rekor itu.

Namun karena pada forum tempo lalu aku tidak datang dan cinta menjadi kesepakatan tema untuk kompetisi menulis kali ini, toh aku tetap tak bisa mengelak, maka mau tidak mau mesti aku kerjakan. Ikhlas kok.

Sebelum masuk ke baris demi baris tulisan yang lebih panjang lagi, perlu aku beri eksplanasi bahwa naskah ini bukan semata-mata bentuk resensi. Tidak bakal ada ulasan amat detail mengenai film, kecuali sebatas pokok pikiran saja dan bagian-bagian yang kohesif. Termasuk fusi antara, film dengan realitas cinta penulis serta ide tentang cinta.

Baik, kita kembali ke film 500 Day Of Summer tadi. Summer Finn baru saja tiba dari Shinnecock, Michigan. Ia perempuan berambut hitam lurus, bermata lentik. Kalau tersenyum tampak gigi putihnya tersusun rapi. Ia memiliki tanda lahir berbentuk hati di lehernya. Barangkali itu menjadi isyarat baik bagi Tom Hansen, pemuda lulusan arsitektur asal Margate, New Jersey yang justru bekerja di New Hampshre Greetings, perusahaan pembuat kartu ucapan.

Tom tumbuh dengan keyakinan kalau dia tak pernah merasa bahagia sebelum ia menemukan orang yang tepat. Maka, ia begitu riang mengetahui Summer akan satu kantor dengannya. Bagi Tom, ia sangat percaya bahwa Summer adalah orang yang telah lama dicari-carinya.

Moment ini menjadi kesempatan Tom mengejar Summer. Tiap Summer lewat, diam-diam Tom suka cari perhatian dan tidak membiarkannya berlalu tanpa gelagat ketakjuban. Keadaan ini berlangsung selama beberapa waktu, hingga pada satu acara karokean yang diadakan kantornya, Tom berhasil mendekati Summer.

Yang bikin sumbang, hubungan mereka tidak dijalin atas dasar apapun, tidak pula dengan label status. Tom tidak pernah mengungkapkan insting kasmarannya. Toh, ia juga sudah tahu bahwa bagi Summer pacaran bukanlah keinginan.

Biar begitu lagaklagu sejoli sangatlah intim, berdua-duaan, bermesra-mesraan, bahkan terus berkencan ––lebih-lebih lagi bercumbu, hingga shower sex. Relasi tersebut berjalan tanpa hasrat dan Tom merasa bahagia. Sedangkan menurut Summer, ”Cinta adalah fantasi.”

Alur film ini maju-mundur. Dengan pembagian agedan mengacu pada hari. Namun ia tidak berurutan, dimulai hari pertama, ketiga kemudian meloncat ke hari 154. Kadang kembali mundur ke hari 11, lalu seketika maju lagi ke hari 28 dan seterusnya hingga berhenti di hari ke 500.

Ringkas cerita pada hari ke 290, Tom mendapati Summer ingin mengakhiri hubungan mereka. Pil pahit bagi Tom. Ia terlambat, Summer keburu dilamar orang lain. Pupus sudah asmara, berakhir pula roman tanpa ’status’ antara Tom Hansen dan Summer Finn.

Hasil diskusiku dengan Gemma Fatahillah ––sohib kental selama lebih satu dekade, aku bisa mengajukan dua hipotesis terkait ikhtisar film ini, dimana kesudahannya Tom Hansen tidak menemui Summer Finn sebagai takdir seperti harapannya.

Pertama yakni, Summer tipikal gadis yang kondisi jiwanya fluktuatif. Menurut Fatahillah, ”Summer agak tidak jelas”. Lumrah saja keadaan ini diperkirakan ekses dari kehancuran rumah tangga orang tuanya. Narator film menuturkan, ”Summer hanya mencitai dua hal yakni, rambut panjangnya yang hitam dan betapa mudah baginya memotong rambut itu tanpa merasakan apapun.”

Tingkah laku labil Summer ditunjukan pada fragmen permulaan, saat ia berkata, ”Aku hanya merasa tak nyaman menjadi pacar seseorang. Sebenarnya aku tak nyaman menjadi apapun bagi siapapun. Aku hanya ingin sendiri.”

Pernyataan tersebut berlawanan dengan tindakan Summer yang malah menjadi istri seseorang, bukan dengan Tom Hansen. Tom sendiri punya penyimpulan, Summer hanya melakukan hal yang ingin ia lakukan. ”Ini tak masuk akal.”

Postulat kedua yaitu, ––seperti perbincangan pada hari ke 488, ”Aku bangun di suatu pagi dan aku tahu bahwa aku tak pernah yakin denganmu,” kata Summer. Dari dialog tersebut, kiranya hendak berspekulasi alasan Summer tidak yakin dengan Tom adalah, Tom terlalu percaya dengan hubungan tanpa statusnya yang selama ini dijalani, sampai melupakan kepastian hubungan itu. Adapun Tom sebenarnya jeri untuk menegaskan, ”Saat kau menempatkan label dalam hubungan, itu seperti mencium kematian,” kesalnya.

Tom takut menerima jawaban yang tidak ia inginkan, yang akan membubarkan hubungan indahnya. Meski akhirnya pada hari ke 259 ia beranikan diri meminta kepastian, tapi pada hari-hari selanjutnya hubungan keduanya semakin kritis.

Konklusi postulat kedua ialah, Summer tidak hanya ingin sebatas ketegasan, namun Summer menunggu pernyataan cinta Tom secara terang benderang. Dan sayangnya selama babak demi babak film ini, tak pernah sekalipun Tom menembak Summer. Entah benar-benar tidak bernyali atau Tom cukup tahu diri karena sudah terlanjur menerima kejelasan bahwa Summer tidak mau berpacaran. weiß nicht!

Sebetulnya telaah premis kedua terlalu cetek. Tapi justru dari situ pertautan antara sinema dan hikayat cinta penulis bersinggungan. Walau barangkali takarannya tipis.

Seperti dialami oleh Tom Hansen, beberapa pengalamannya mirip dengan yang pernah atau barangkali sedang aku alami sekarang. Terutama seperti yang dibahas dalam postulat kedua.

Jika diakhir film Tom menemukan pengganti Summer bernama Autumn, maka aku hingga kini masih berkutat pada kondisi bernama kebimbangan. Boleh jadi terlalu pilih-pilih, kelihatannya juga bukan main banyak referensi sehingga ujung-ujungnya belingsutan menentukan pilihan. Akan tetapi bukan satu-satunya alasan.

Sebenarnya ada dua pangkal kenapa aku terus statis dalam ’lingkaran kesangsian’. Kausa pertama tidak perlu dicantumkan, karena akan aku isolasi rapat-rapat dan tidak bakal dibuka sama sekali. Ini terkait urusan privasi. Adapun gara-gara kedua agaknya masih memungkinkan untuk aku bagi.

Sosok tersebut, Imajiner. Perempuan yang berhasil membikin aku tergila-gila hampir tujuh tahun lebih lamanya. Ia berjaya membuat tak berkutik, jangankan lari, untuk mencari alasan menghindar saja tidak aku dapatkan ––rupa-rupanya aku yang tak mau lari. Oleh sebab itu rasa-rasanya belum pas jika menyediakan banyak opsi wanita. Intuisiku kepadanya seakan masih dan menjadi definitif. Meski aku tidak terus eksklusif menutup diri.

Namun, sementara ini intuisi sendiri yang tak mau berdamai dengan mencari prefensi lain. Ia keburu kesengsem, sampai-sampai tak mau memberi peluang pada hati lain. Perumpamaannya intuisiku itu pencemburu kalau aku menyeleweng. Betul-betul sulit.

Syahdan sekitar dua tahun lalu, ia sempat bercerita tentang satu hal. Aku sudah lupa apa yang dibahas. Tapi yang patut disimak dan akan terus aku ingat dalam cakap-cakap lewat Yahoo Messenger (YM), ––sebagian topik pembicaraan menyerempet soal pribadi–– ialah enam kata berikut, ––persis seperti yang diucapkan Summer pada Tom Hansen di tempat tidur, ”Aku tak pernah mengatakan ini ke siapapun.”

Kalimat tersebut kian meyakinkan perasaan, aku dibikin hilang akal, mabuk cinta-mabuk kepayang. Seakan-akan menjadi yang terspecial. Betul-betul serasa melayang, terbang bersama dewi-dewi khayangan.

Sama halnya dengan Tom Hansen kepada Summer, pendapatku ia ialah perempuan yang cocok. Untuk sampai pada kata cocok aku mengabaikan pola komunikasi yang baik. Jarang-jarang sekali bertatap muka, minim pula berbicara, paling dekat cuma lewat Facebook, Twitter, YM atau sekedar SMS-an itupun dengan intensitas yang kadang-kadang.

Sesekali tekhnologi sungguh menjadi andalan. Jika Tom mencuri perhatian pakai tape recorder ––memutar lagu The Smith, Please, please, please, let me get what I want, maka aku kerap pula mencari perhatian lewat metode IPTEK. Kirim-kirim pesan pendek, bikin status menyelentik di Twitter-Facebook-YM atau mengarang tulisan begini kemudian mempostingnya di blog atau note Facebook. Maksudnya agar ia tahu, walau nanti aku tersipu-sipu.

Dalam hitungan pertemuan yang tergolong rendah, ––apalagi cuma berbekal sentilan-sentilan bermodal kecanggihan tekhnologi, barangkali aku terlalu bebal jika punya ikhtisar ’perempuan yang cocok’. Lebih lancang lagi menyatakan bahwa, ”Jelas-jelas ia takdirku, jodohku, belahan jiwa dan akulah yang pantas jadi lakinya.”

Malahan dalam naskah terdahulu berjudul Potret Imajiner, postingan 4 Maret 2011 di yogiejoel.blogspot.com, aku pernah juga mencatatkan: ”Atas dasar kesamaan, estetika dan kesederhanaan, dengan penuh keyakinan si bodoh lancang mendeklarasikan, seharusnya itu jodoh.”

Elaborasinya begini: si bodoh adalah aku. Sedangkan kata ketiga, kesamaan, ialah bentuk eksplisit bahwa ekualitas itu memang ada. Dalam sejumlah hal aku berhasil menautkannya. Cuma jeleknya, yang aku temukan itu pun sulit untuk merincinya satu per satu, meski pandanganku temuan itu otentik dan masuk akal ––dari kacamata orang kasmaran. Begitupun dengan Tom Hansen, ia berpegangan bahwa Summer menyukai hal yang sama dengannya. Maka sudah selayaknya cinta itu tumbuh.

Sementara estetika dan kesederhanaan, cenderung mengacu pada nama kita masing-masing. Sama-sama terbentuk dari tiga suku kata. Yang satu indah, satunya lagi biasa. Bisa jadi ini termasuk landasan yang cukup eksentrik dan tidak populer.

Dengan berbagai dalih aku selalu mencoba mempertahankan egoisme ’kelancangan’ tersebut, jodoh, takdir, belahan jiwa dan macam-macamnya itu. Meski hanya lewat teriakan batin, melalui dunia imajiku dengan bahasa tanpa kata-kata. Tapi terus terang, aku sadar sikap ini tidak baik. Terlampau egois karena memasung intuisiku sendiri.

Menyayangkan juga ’realita’ dengan ’intuisi’ susah diajak konsolidasi. Realita ketakutan, sementara intuisi dikorbankan. Akibatnya perlahan-lahan ia menjadi sosok imajiner gara-gara tak kunjung berwujud.

Masih dalam Potret Imajiner, aku mengetik: ”Asal tahu saja, tempo lalu aku berkali-kali mendekati, tapi tiada pernah tindak lanjutnya. Itulah alasan, kenapa aku jadi malu buat maju. Ketakutan akan mendongkolkan, kegelisahan disangka menggantungkan, main-main perasaan. Aku khawatir bikin gondok-kecele.”

Wanita imajiner itu ibarat aufklarung. Dulu ia pernah hadir sebagai sosok faktual, ––bahkan aku menjulukinya Peri. Sekalinya datang ke hatiku yang senyap, tak kunjung ia mau pergi. Aku pun tak mampu mengusirnya, karena hakikatnya aku telah jatuh hati.

Di tengah meningkatnya jenjang cinta, kebodohan menyelinap. Aku justru memilih seseorang, bukan dia. Kekesalan berlipat-lipat ketika secara empiris aku mengetahui benar ia jauh lebih baik dari seseorang itu. Maka dari itu, tak sampai hati aku membuatnya terus-terusan kecewa.

Dan sekarang aku berada pada posisi yang amat problematis. Betapa sulitnya untuk menyatakan cinta lebih gamblang dengan menggendong aneka kerisauan. Atau Tom Hansen mengejawantahkannya dalam bentuk, kekesalan terhadap kartu ucapan. ”Orang membeli kartu bukan karena mereka ingin mengatakan perasaan mereka. Orang membeli kartu karena mereka tak bisa mengungkapkan perasaannya atau merasa takut.”

Maka aku gemas lantaran masih saja dengan tulisan, dan beraninya hanya lewat tulisan. Bedanya dengan Tom, tulisan ini bukan kartu ucapan yang ditulis orang lain untuk dikirim kepada seseorang mewakili perasaannya. Aku menulis dari hati, untuk aku kirim ke hatinya langsung.

Agaknya aku bisa sedikit berpijak pada ucapan Paulo Coelho dalam The Alchemist: ”Mintalah hati kita untuk jangan pernah berhenti berbicara padanya. Mintalah agar saat kita menyimpang jauh dari impian-impian kita, hati kita memperingatkan.”

Prolog film 500 Day Of Summer menampilkan perbandingan dua kehidupan masa lalu yang berbeda dari Tom Hansen dan Summer Finn. Semua dimulai dari bocah dan mereka tidak pernah tahu, bahwa kelak mereka akan saling bertemu dan Tom Hansen mengejar cinta Summer Finn.

Setiap manusia mana pun pernah mengalami masa kepolosan, ingusan dan tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan ––dan memang tidak akan pernah ngerti. Mulanya bahkan aku serasa asing dengan sosok imajinerku, kemudian masa kini datang dan menggariskan aku untuk mengenalnya. Lalu yang terjadi di masa depan, tak paham aku! Karena semua telah tercatat. Tuhan jauh-jauh hari sudah ikut campur menyediakan cinta bertebar-tebaran, lalu kita menangkapnya.

Gampangnya cinta itu soal empat hal, bertemu, mengejar, mendapatkan dan menjaganya. Untuk urusan bertemu aku percaya takdir yang mengatur. Sedang perkara mengejar manusia seyogyanya berupaya, dan terkait hasil kembali lagi pada Tuhan.

Kemudian menjaga cinta adalah menyelesaikannya hingga akhir persuaan dengan kerelaan dan kasih bersama orang yang tepat. Biar telah berakhir cinta itu akan tetap kekal. Dengan pengandaian berbeda cinta itu ibarat derma, ia selalu memberi dan tiada berhenti.

Tuhan telah membaginya satu demi satu cinta, mengadakan perjodohan bagi manusia dengan caranya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menyelesaikan perjuangan untuk meraupnya kemudian menjaga sebaik-baiknya.

Sebagai epilog, Tom Hansen memilih sikap, ”Tom Hansen akhirnya belajar bahwa tak ada yang namanya keajaiban. Tak ada yang namanya takdir. Dia tahu, dia yakin sekarang.”

Aku sendiri sedang berada pada fase bertemu dan mengejar. Atau sedikit menyalip, aku sedang menjaga cinta yang belum juga ada penyelesaiannya ini, gara-gara terjebak pada kegalauan dan kepanikan. Kiranya aku akan merawat cinta supaya ia tetap tumbuh subur meski aku belum jua digdaya secara maujud. Konkret lantaran dari segi intuisi aku boleh berbangga jadi pemenang, tujuh tahun bukan sekelebat untuk bertahan pada wanita yang sama.

Terkadang aku menunggu keajaiban. Alih-alih aku pikir itu terlalu lama. Ia bukan patokan, karena kebulatan hati dan ikhtiar yang kuat adalah keutamaan. Kejaiban cuma faktor tak terduga, datangya pun sembarang waktu tak menentu.

Permohonanku pada Tuhan sederhana saja, meyakinkan bahwa betul dia pilihan-Nya, meneguhkan itikad tersebut bila betul dan lapangkanlah untuk menjalaninya.

Sebuah Tanda Tanya Bernama Agama

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Sat, 30 Apr 2011 16:58:00 +0000

(?) Tanda Tanya
Sutradara: Hanung Bramantyo
Skenario: Titien Wattimena
Pemain: Reza Rahardian, Revalina S. Temat, Agus Kuncoro, Endhita, Rio Dewanto, Henky Solaiman
Produksi: Mahaka Pictures dan Dapur Film

SEKITAR DUA-TIGA minggu lalu, saya bikin janji dengan kawan lama semasih SMA –Affan Baskara Patria dan Dati Handayani, akan nonton film Tanda Tanya (?) di Bioskop 21. Memang sudah terencana jauh-jauh hari untuk tidak melewatkan film garapan Hanung Bramantyo ini. Konon temanya kontroversial, rada sensisitf karena menyangkut urusan keyakinan. Perihal itu pula yang menjadi salah satu alasan saya tidak ingin menyia-nyiakannya.

Sebetulnya film ini sedikit (walau takarannya sangat kecil sekali) mengecewakan. Tapi nanti saja saya ceritakan dimana letak kekecewaan tersebut. Yang jelas Hanung Bramantyo, lewat Film ? ingin mengangkat realitas kontemporer bangsa Indonesia. Mulai tetekbengek soal aqidah, pluralitas, sosial, ekonomi hingga cinta.

Plot dibuka dengan latar tempat di sebuah Gereja. Para jamaah yang sedang bercakap-cakap dan bersalaman dengan pastur, tiba-tiba saja geger. Ada orang menyelinap diantara kerumunan, kemudian seketika menusuk salah seorang imam gereja. Ia tergeletak, darah melumuri pakaian putihnya. Penusuk berhasil kabur membonceng motor.

Bagian ini memberi gambaran awal menyangkut keseluruhan cerita film bahwa kejadian itu akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Merupakan introduksi yang akan menghubungkan kita pada pertikaian pelik pada fase-fase selanjutnya.

Hanung membagi cerita dalam tiga babak dengan dukungan banyak aktris-aktor, yaitu kehidupan keluarga Rika (Endhita), Menuk (Revalina S Temat) dan Ping Hen (Tio Dewanto). Masing-masing adegan punya gagasannya sendiri-sendiri walau masih saling berelasi. Rika dan Menuk sudah saling kenal, Rika sering mampir ke restoran Cina ‘halal-haram’ milik Tan Kat Sun (Hengky Sulaeman), tempat Menuk bekerja sebagai pelayan. Dari pertalian itulah pergolakan fisik dan batin dibuka. Disuguhkan dalam pandangan agama yang berbeda, Islam, Kristen dan Konghucu. Melalui dua aktualisasi berlainan: lembut dan keras.

Nilai polemis bagi Film ? yakni, ia cukup berani menembus tapal batas soal-soal fundamental, dengan mengetengahkan ketegangan antar tokoh begitu ‘vulgar’. Dialog-dialog provokatif yang menyulut konfrontasi kerap kita temui. Lebih-lebih jika Soleh (Reza Rahadian) dan Ping Hen alias Hendra (Tio Dewanto) berpapasan. Bukan lagi sekedar cek-cok mulut, tapi sudah sampai berkelahi.

Soleh adalah suami Menuk. Ia digambarkan sebagai sosok taat beragama tapi peradang, gampang marah. Faktor harga diri karena tidak bekerja, –justru Menuk yang mencari nafkah untuk keluarganya– membikin Soleh kesal. Menuk jadi luapan amarah Soleh, apalagi ia bekerja di restoran Tan Kat Sun, ayah Ping Hen, semakin membuat Soleh sinis.

Kedua orang ini, Ping Hen dan Soleh gemar ejek-ejekan. Olokannya pun cenderung Rasis. Ping Hen seorang keturunan Cina sering dicemooh oleh Soleh, ”Cino asu!” Sebaliknya, tiap bertemu dengan Soleh –dalam film ini diperlihatkan Ping Hen juga terlibat adu mulut dengan serombongan orang Islam, Ping Hen mengatainya, “Islam teroris!”

Pertikaian Ping Hen dan Soleh cenderung disebabkan sentimen masa lalu. Ping Hen pernah mencintai Menuk, hanya cinta Ping Hen mengalami kegagalan. Barangkali lantaran perbedaan keyakinan, maka Menuk lebih memilih Soleh sebagai suaminya. Dalam Film ? Menuk direpresentasikan menjadi perempuan protagonis. Berjilbab, rajin solat, lemah lembut dan senantiasa ngemong suaminya.

Rika berambut pendek, berwajah manis dan bertubuh ramping. Ia mesti mengasuh anak semata wayangnya sendirian. Rika sudah bercerai, lantaran suaminya memintanya supaya mau dipoligami. Oleh sebab itu Rika memutuskan pindah agama. Dari Islam menjadi Katolik.

Keputusannya menjadi Nasrani bukan tanpa masalah. Sehabis memeluk Katolik, ia bersitegang dengan Abi, anaknya yang masih Islam. Abi ngambeg tidak mau sarapan dan minum susu bikinan ibunya, belum lagi penentangan kedua orang tua terhadap sikap Rika.

Di tengah konflik tersebut Surya (Agus Kuncoro) hadir sebagai sosok pencair ketegangan. Ia sejawat Rika, seorang aktor amatiran yang pengin profesional tapi selalu gagal lantaran kerap dapat peran figuran. Surya sering beranjangsana ke perpustakaan milik Rika. Bisa dibilang kehidupan Surya kacau. Ia frustasi. Sudah berbulan-bulan ia menunggak uang kontrakan. Hal ini membikin induksemangnya mencak-mencak.

Sebenarnya Surya tidak sepaham dengan keputusan Rika pindah agama. Ini terlihat dalam dialog Surya dengan Rika, “Kamu mengkhianati dua hal sekaligus: Perkawinan dan Allah!” Namun Surya menghormati keputusan Rika.

Ada adegan menarik, ketika Rika mengikuti sekolah baptis. Pastur (Dedi Sutomo) meminta kepada jamaah gereja yang menghadiri kelasnya menuliskan pengertian Tuhan di secarik kertas. Rika yang masih hijau soal Katolik –apalagi mengenai Tuhan barunya, kebingungan. Lalu baru diketahui pada sesi pembahasan ‘Kesaksian: Tuhan di Mataku’ hari berikutnya, saat pastur membacakan jawaban tiap jamaah, Rika justru mencatatkan Asmaul Husna, Ar-Rahman: Maha Pengasih, Ar-Rohim: Maha Penyayang.

Menurut Hanung Bramantyo, dalam website filmtandatanya.com, alasan penyebutan Nama Allah SWT di dalam Gereja oleh Pastur, karena nama Tuhan bermakna indah dan universal. Asmaul Husna merupakan nama Allah, meliputi segala yang indah di bumi dan langit. Tidak ada nama indah selain diriNya seperti dimiliki agama lain.

Semakin berkurang durasi film kian menegang pula friksi-friksi antar tokoh. Kita akan dibawa ke dalam fase dimana, tiap-tiap tokoh memutuskan sesuatu hal.

Pada suatu perayaan Paskah, Rika menawari Surya untuk terlibat dalam drama penyaliban Yesus. Honornya tinggi. Singkat kata, Surya lolos casting dan dapat peran jagoan seperti yang selama ini diidam-idamkan. Ia diplot menjadi tokoh utama, Yesus.

Surya bimbang. Ia masih menimbang-nimbang, batinnya bergulat hebat, ini menyangkut aqidah. Tapi ia juga mesti realistis dengan kondisinya sekarang, desakan ekonomi menuntutnya untuk tetap hidup. “10 tahun saya menjadi aktor, cuma figuran doang!” teriak Surya. Alhasil Surya menganggap hidupnya ‘sekedar numpang lewat’.

Sebelum mengambil keputusan, ia konsultasikan perihal tersebut dengan Ustadz (David Khalik) yang sering mengajar ngaji anak-anak. Untuk lebih memantapkan hati, ia juga bertafakur. Mudah-mudahan tetap istiqomah.

Setelah melalui perenungan mendalam, Surya memutuskan menerima tawaran tersebut. Ia mau memerankan Yesus dalam drama Paskah. Awalnya tidak ada masalah, tapi ternyata tiba-tiba Don (Glen Fredly) menentangnya. Lagi-lagi soal fundamental, Don mempermasalahkan tokoh Yesus yang justru diberikan pada orang Islam.

Sedangkan Soleh, memutuskan bergabung dengan Barisan Serbaguna Nahdatul Ulama (Banser NU). Ini merupakan profesi mulia dan diidam-idamkan Soleh, ‘bekerja di jalan Allah’. Sementara Ping Hen, yang sepanjang film merengut saja airmukanya serta tidak punya tujuan hidup yang jelas, akhirnya memilih untuk merombak total restoran ayahnya. Ia mengubah sistem yang sudah disusun Tan Kat Sun. Semula menjual makanan halal dan haram, dengan bumbu dan alat masak terpisah, kemudian menjadikannya restoran babi.

Keputusan tersebut memicu amarah Soleh. Apalagi Ping Hen juga memotong libur lebaran dari lima hari menjadi satu hari. Sehingga Menuk, istrinya, tidak punya waktu banyak untuk berkumpul dengan keluarga.

Seperti disampaikan di awal tulisan, bahwasannya Film ? sedikit mengecewakan. Kontradiktif dengan judulnya, film ini tidak menyisakan tanda tanya sama sekali dan terkesan klise karena memunculkan peristiwa heroik yang dilakukan Soleh. Tokoh Soleh, seperti dikatakan sutradaranya sendiri, terinspirasi oleh kisah nyata anggota Banser yang tewas pada 2000 dan namanya diabadikan sebagai nama kampung.

Soleh, Menuk, Ping Hen, Rika dan Surya pada akhirnya memperoleh jalannya sendiri-sendiri. Film ? akan lebih baik jika tidak memberikan klimaks, tapi menyuguhkan penutup yang tidak ada penyelesaiannya. Biarlah persoalan pokok tidak terjawab, biarkan penonton meraba-raba.

Pada intinya Film ? menegaskan pentingnya toleransi. Membina hubungan baik sesama manusia adalah hal mutlak, dan perbedaan bukan menjadi penghalang terciptanya kedamaian. Agama juga bukan propaganda paling ampuh dalam menyulut konflik. Ia semestinya menjadi penebar kemuliaan. Hanung memfokuskan jalan cerita berdasarkan tiga agama, yakni Islam, Kristen dan Konghucu. Artinya pluralitas benar-benar begitu ditekankan.

Kalau mau terus terang sejatinya Film ? itu, Gus Dur banget.

Layang-layang Mimpi

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Fri, 01 Apr 2011 19:26:00 +0000

BARANGKALI KALAU sore tadi tidak berangkat ke kampus, aku akan terus berkutat pada kerumitan pemilihan sudut pandang, lebih-lebih penentuan titik masuk untuk membawa ke babak demi babak tulisan keduaku ini. Tulisan untuk disertakan dalam kompetisi menulis kecil-kecilan seperti yang pernah aku ceritakan tempo lalu.

Makanya lantaran sebab rumit itu, aku jadi terlambat memposting naskah ini di catatan Facebook sesuai kesepakatan awal bersama kawan sekomplotan. Padahal aku sendiri yang gembar-gembor soal deadline supaya dikumpul tepat waktu. Maafkanlah kawan!

Beruntung selama perjalanan menuju kampus aku seolah mendapati sesuatu yang menerangi pikiran buntuku. Di lapangan badminton samping kantor kelurahan, di gang-gang sempit kampung hingga di trotoar jalanan, anak-anak tampak terlibat dalam konspirasi penerbangan dan penyerangan.

Bak pesawat tempur, ada pilot yang pegang setir, ada radar yang membantu mengawasi gerak-gerik musuh, persiapkan tak-tik jitu buat adu strategi. Amunisi lengkap canon, rudal dan bom, perlindungan 86. Bedanya, kali ini di pesawat tempur akan mengikutsertakan seorang pramugari cantik untuk bernegosiasi dengan alam. Pesawat ini butuh cuaca terang, angin yang berhembus tidak terlampau kencang juga tidak jarang-jarang.

Ini penting agar pesawat dapat terbang dan peperangan dimenangkan. Apalagi bukan mesin penggeraknya, melainkan semilir angin yang akan membawanya melayang. Ya, pesawat tempur itu bernama layang-layang.

Anak kecil itu berlarian girang di pinggir jalan. Tangannya hendak menengadah, matanya memicing terkena sinar matahari sore, namun tatapannya tetap tajam mengintai target buruan. Langkahnya kian kencang, tak sabaran menikmati hasil tangkapan yang meliuk-liuk licin diterbangkan angin. Kuda-kuda dipasang, satu-dua-tiga, lompat ”Hap! Tertangkap kau layang-layang!” Wajahnya berseri-seri.

Baru aku sadar, jika sekarang sedang musim layangan. Makanya hampir di sudut tempat yang aku lewati, sejumlah anak-anak tampak menyangking kertas minyak diplentangkan bambu tipis di punggungnya, serta kaleng buntalan senar di pergelangan tangan yang dibawa kesana kemari.

Melihat mereka, aku punya pretensi untuk menjadi pilot layang-layang lagi. Terakhir ngunduh barangkali telah lebih dari sepuluh tahun lampau. Selalu senang tiap berhasil menaikkan. Belum lagi bila jadi jawara, bakal dikejar-kejar itu layangan putus sampai ke kolong-kolong semut. Kalau sudah di tangan, pamer deh ke teman-teman. Bangga nian bukan kepalang. Most wanted betul layang-layang!

Di Afganistan sana, layang-layang bahkan sudah amat berkelas keberadaannya. Hampir semua distrik di Kabul rutin menyelenggarakan turnamen layang-layang. Ini merupakan tradisi turun temurun di Afganistan tiap musim dingin. –Dari literatur, orang Afganistan tidak mengenal aturan, tapi menghargai tradisi. Jadi tidak ada aturan dalam peperangan layang-layang.

Bagi anak laki-laki Kabul, adu layang-layang bak menjadi seorang prajurit yang akan pergi bertempur. Lusinan peserta mendaftar, masing-masing pengin beradu kuat macam jagoan. Lapangan bersalju, atap-atap bangunan tak pernah sepi penonton. Orang tua pada menyemangati anak-anaknya. Biasanya pengadu layangan ditemani seorang asisten.

Pengadu dinyatakan menang jika, layang-layangnya menjadi layangan semata wayang yang bertahan di atas awan. Ia sukses menyisihkan kompetitor, ia rangking satu. Kemudian setelah rivalitas selesai, giliran pengejar layang-layang beraksi. Keadaan ini menimbulkan rivalitas baru dan kerap berakhir brutal. Kalau layang-layang sudah di tangan, jangan harap bisa merebutnya.

Yang bikin heran, buat apa coba orang mati-matian kejar-kejaran dan rebutan layang-layang? –termasuk ’aku kecil’. Padahal kalau mau, cukup minta duit 500 perak sama orang tua, layangan baru sudah digenggaman. Tidak usah repot memburu gabulan. Tapi aku punya eksplanasi buat merinci perihal tersebut.

Menerbangkan layang-layang berarti kau sudah berani untuk bermimpi tinggi. Ya, karena seyogyanya manusia adalah pemimpi. Kau susah payah menerbangkan supaya, merasakan senang lantaran tercapainya cita-cita. Oleh sebab itu kau minta bantuan teman untuk mengurai benang, merentangkan layang-layang, membikin ancang-ancang, seluruhnya agar ia bisa terbang. Memang belum pasti terbang sih, boleh jadi dalam seketika malah menghujam kembali ke darat. Sobek, patah! Tapi akankah kita menyerah?

Padahal hakekatnya setinggi apapun mimpi kamu, tidak melulu diperoleh dengan mulus. Perlu stimulus, kerelaan tulus menjalani segala susah-pahitnya sebelum mencapai ketinggian-kesuksesan. Butuh keberanian melanggar garis demarkasi ’pesimisme’, yang berarti pantang patah arang buat mencoba dan mengulang.

Saat layang-layang sudah perkasa dilangit, kau akan beradu kuat melawan seteru kamu. Berbagai senjata kau keluarkan, tali goci mengendalikan keseimbangan, ditambah siasat-siasat jitu hasil kompromi pramugari cantik dengan alam. Gesek-gesekkan, menarik-mengulur senar gelasan, berkelit-menyerang-bertahan, pertarungan amat seru, penonton berderu-deru.

Dan sekali lagi kau akan belajar tetap kokoh dalam setiap kompetisi. Lebih baik kalah tapi sudah berjuang, daripada mundur sebagai pengecut. Karena kau punya mimpi yang sudah berpayah-payah kau bangun, kasihan mimpimu kalau dikhianati. Selain itu kita juga belajar buat bersikap rendah hati, tidak pongah saat kau menjawarai pertandingan serta lapang dada bila menerima kekalahan. Ketika layang-layang kamu putus, kau hendak memburunya. Lagi-lagi kita mengerti tentang optimisme mengejar ambisi. Aku sendiri menduga bahwa, faedah bermain layang-layang yaitu belajar untuk yakin, menghormati sesama dan berlaku tawaduk.

Jadi, naga-naganya bukan semata soal kehormatan atau urusan berapa fulus. Tapi juga soal kegembiraan hati. Layang-layang ibarat sebuah mimpi, tidak semudah itu bisa dibeli. Ia butuh perjuangan untuk meninggikan, ia perlu keringat buat mengejar, ada pengorbanan dalam suatu usaha, hingga mimpi benar-benar diraih melalui jerih payah kesungguhan.

Menulis Itu Perlu

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Fri, 25 Mar 2011 17:22:00 +0000

TERUS TERANG aku sebenarnya sama sekali tidak punya gambaran, menyangkut apa yang mesti aku tulis kali ini. Aku bingung, ide pun enggan berkunjung. Namun, sudah terlanjur disepakati bersama beberapa kolega, bahwasanya kami akan melakukan sebuah kompetisi menulis kecil-kecilan, tanpa piala, tanpa hadiah duit pembinaan. Tidak bergengsi, tapi dengan mimpi tinggi, kelak barangkali gagasan ini akan menjadi tonggak dimulainya budaya menulis. Kami coba mendahului, semoga dapat melecut motivasi.

Godean, Senin, 21 Maret 2011. Tempat itu tidak punya halaman luas untuk berlari-larian. Biar sempit pekarangannya, ia berdiri megah. Ditopang empat pilar, dihiasi ukir-ukiran Jawa plituran nan indah menawan lengkap dengan dua payung antik. Kursi tamunya pengkuh terbuat dari kayu jati, diterangi cahaya temaram lampu gantung, suasananya tenang. Pendopo tersebut nyaman digunakan ngobrol ngalor-ngidul semalaman.

Cas-cis-cus, kami berlima –Aku, Yogie S Harjanto, Fery Nurdiansyah, Ahmad Zainudin dan Sakti Haryo Bismoko– bincang-bincang tentang banyak hal di pendopo milik budhenya Harjanto. Mulai gosip terupdate LPM Keadilan sampai urusan personal masing-masing. Dari macam-macam cara ibu melahirkan, watak anak yang dihasilkan, hingga ide tentang lomba menulis kecil-kecilan. Yang jelas maksud kedatanganku malam itu ialah, silaturahmi, kumpul-kumpul dan berbagi pengalaman tentang pekerjaan menulis.

Aku sendiri masih belajar, pengetahuan saja masih amat dangkal. Jadi ditegaskan kembali, tidak ada jabatan murid di sini, yang ada cuma sahabat-sahabat hanya sahabat, itulah posisi pas kalian di hatiku, tak bisa diganggu gugat lagi. Jadi, jangan panggil aku guru.

Baik, aku akan mulai merinci tentang dunia penuh imajinasi ini. Tempo lalu, aku membaca sebuah catatan di Facebook milik Yogie S Harjanto, intinya ia amat bersyukur punya teman yang hebat-hebat. Teman yang bukan sekedar mampir saat ia jadi jawara, tapi juga hadir sebagai pelita sejati ditengah deklinasi batin.

Terimakasih bijaksana! Membacanya, membikin sosok imajinerku tergoda, otakku bergerak liar. ‘Seperti segelas susu jahe’ kira-kira begitu analogi yang mencuat seketika dalam dunia khayaliku. Nampaknya alegori itu tepat bila disematkan pada figur sahabat. Aku terpancing untuk ikut sumbang komentar di note tersebut.

Tema sudah tahu. Selanjutnya mengkonkritkan ide dengan membangun stimulus. Buru-buru aku pikirkan kata-kata beserta maknanya, setelah itu menyuguhkan kalimat-kalimat dalam susunan rapi. Supaya naskah tetap terjaga hingga selesai dan tujuan yang dinginkan tercapai, proses ini penting untuk dikawal. Benar-benar fase krusial dan rentan, lantaran perlu ketelatenan. Butuh kemauan melindungi stimulan agar terhindar dari endemi kebosanan. Walhasil jadilah tulisan singkat ini dan aku posting di catatan Facebook, ia:

Seperti segelas kopi susu. Susu adalah hidup kita yang manis, sedangkan kopi lambang kepahitan. Walau pahit, sebenarnya masih bisa kita seduh dengan kehangatan. Gelas sebagai wadahnya, tempat menampung yang pahit dan manis itu. Ibaratnya ia akan selalu menerima segala apapun rasanya. Sayang, kerap sebagian dari kita tidak sudi jadi gelas. Saat manis didekati, ketika pahit justru dimusuhi. Tapi bersyukurlah kalau masih ada secercah keikhlasan dan bersedia menjadi gelas, baik untuk yang pahit maupun manis. Karena kepedulian jarang-jarang datang. Sahabat bak segelas kopi susu, pahit dan manis semestinya diteguk sama-sama.

Langkah berikutnya adalah berlaku jujur. Fungsinya agar kita bebas berekspresi, lugas membahasakan tanpa beban. Apapun sedang melintas di pikiranmu, selama masih fokus dengan tulisanmu, terabas dulu. Kalau sudah malu-malu, karya akan tersendat. Mandeg deh!

Menulis bukan kerja awang-awang, menulis adalah segera menyiapkan kertas, mengambil pulpen dan mencatat. Biarkan jari-jarimu menari lepas di atas tuts laptop, biarkan imajinasimu melayang-layang hingga negeri khayalan, ide akan menghampiri karena kamu telah berani menjemputnya terlebih dulu.

Bagian terakhir dari prinsip menulis ialah, konsistensi. Hendak seberapa sering kita menulis? Satu hari tiga kali, satu minggu dua kali, satu bulan satu kali atau bahkan sekali seumur hidup. Intensitas penting, ini buat menjaga kebiasaan. Ketika intensitas telah ditentukan, maka perlu mempertahankan konsistensi intensitas tersebut.

Semakin kau sering menulis, lama-lama kau akan temukan karakter dalam naskah kamu. Abjad-abjad yang tercecer-cecer tidak karuan itu akan menjadi feel, lantaran kamu sudah terbiasa berkawan dengan mereka, hanya kamu pula yang berhak dan berhasil menyatukan mereka.

Prinsipnya menulis itu perlu tahu, tapi tahu saja tidak akan berekses apa-apa tanpa ada kemauan. Harus ada niat untuk menjalankannya, mesti punya semangat mengerjakannya hingga usai. Bertindak jujur berarti membikin imajinasi tidak terhambat dan konsistensi bakal membuat kita terbiasa.

Episode Kedua: Rasionalitas

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Sun, 20 Mar 2011 06:33:00 +0000

PENGGALAN EPISODE pertama tentang realistis telah dilalui. Selanjutnya episode kedua akan aku bahas. Ceritanya berbeda, locus dan tempus delictinya juga tidak sama. Perbedaan visi, orientasi dan cita-cita, topik perbincangan kali ini. Berkaitan dengan pondasi mimpi yang sudah dibangun bertahun lamanya.

Seorang kawan mengabarkan, jika ia berniat keluar dari komunitasnya. Alasannya, keberadaan dia di koloni tersebut cuma menghambat kemajuan. Diungkit pula kesibukannya masa lalu. Sepengetahuannku tidak pernah ada protes barang satu kata saja terkait soal kesibukan, kapan dan dimanapun. Artinya memang bukan perkara muslik, apalagi telah disepakati sampai pada tataran solusi, yakni toleransi.

Makanya, aku heran saat ia bilang, “Kata siapa tidak dipersoalkan?” Tindak tanduk aneh, barangkali sedang terpancing emosinya. Tak maulah berprasangka. Yang jelas, kelompok ini nampaknya lagi kritis.

Lalu apa sebab kritis? Usut punya usut, hipotesisku mengungkap soal perbedaan visi dan orientasi. Koloni terpecah dua kubu, pihak serius serta pihak penggembira. Pihak serius punya ekspektasi tinggi, sedangkan penggembira cuma berharap gembira saja tanpa dipaksa serius serta tanpa mimpi muluk-muluk. Maksudnya, kita mesti relevan dengan kondisi.

Tentu masing-masing punya pilihan dan berhak menentukan sikap. Walau beragam alasannya, namun pilihan definitifnya hanya dua, berhenti atau dipaksa lanjut. Berhenti adalah opsi paling rasional. Ia beri kesempatan bagi yang serius, buat menekuni keseriusannya di tempat lain, sedangkan penggembira tidak disangka sebagai penghambat.

Ekses solusi ini cenderung positif, yaitu berhenti menghilangkan kecurigaan, pertentangan, perlawanan, emosi dan egosentris. Artinya hubungan baik belasan tahun awet terjaga. Bayangkan saja bila berlanjut, penggembira serasa dipaksa, terbebani, ujung-ujungnya bikin marah kalau tidak kuat tahan amarah, bergandengan tapi berlawanan arah, susah menentukan tujuan, salah-menyalahkan, rusaklah pertemanan.

Apalagi tanpa stimulus, makin kacau nanti. Maksudnya, toh penggembira mau dipaksa-paksa sampai bersedia, tetap saja percuma karena sudah main tidak dengan jiwa. Pada episode kedua, memang fasenya sedang di bawah, turun semakin ke dasar kian dalam semakin hilang. Mungkin begitu kalau mengalegorikan keadaan kelompok ini sekarang. Masa kalut, fase penentuan.

Paragraf terakhir sekaligus akan menutup dua episode, Realistis dan Rasionalitas. Akhirnya, mesti berpikir bijak untuk tujuan sederhana. Bukan mimpi muluk-muluk nun tinggi, susah menggapainya. Apalagi sampai bikin pecah kongsi, mending distop dari sekarang sebelum terlambat. Ketimbang merembet-rembet berbuah buruk.

Episode Pertama: Realistis

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Sat, 19 Mar 2011 09:49:00 +0000

BELAKANGAN PENGGALAN sembilan huruf tercecer-cecer tak karuan ini sering terlafaskan oleh mulut sendiri, berdenging-denging di telinga dari mulut orang lain ataupun tersaji dalam ujud tulisan, seperti yang akan aku kerjakan sekarang.

Sebelum aku garap, perlu aku sampaikan, bahwasannya sembilan huruf ini bahkan sudah belasan kali tercetak. Tercetak lalu diserahkan kepada orang-orang yang sedang linglung-murung, jiwanya terapung-apung, nasibnya terkatung-katung karena tekanan demi tekanan tak kunjung rampung. Nanti setelah berputar-putar, sembilan huruf akan membentuk satu kata utuh, yaitu realistis.

Realistis adalah prinsip yang harus tercapai, lantaran pembebanan amanat tak bertanggungjawab, soal perbedaan cita-cita, kelainan visi dan perubahan orientasi sudah terlanjur terjadi. Semua menjurus pada perlawanan dan pemaksaan. Pemaksaan terhadap hal yang tidak mungkin tapi mesti direpresentasikan. Memaksakan rasionalitas.

Pokoknya aku akan bercerita tentang suatu ihwal, yakni sebuah kondisi dimana keadaannya serba tidak menguntungkan, idealnya dihentikan. Yang ideal ini yang dinamakan realistis. Meski yang realistis juga bikin mumet.

Pertama, saudara tua yang pongah itu telah semena-menanya membebankan tugas pada, Tn. N. Barusan kerjaan diserahkan, saudara tua itu malah minggat. Minggat barangkali terlalu sarkastik, baik aku ganti menjadi ‘menggali ilmu di negeri lain’. Menggali ilmu dengan meninggalkan konsep yang belum jelas juntrungannya, meletakkan bakul berisi batu besar dipundak teman-temannya. Saking beratnya, bikin penyungginya ambruk dan terpelanting hingga terbanting-banting tak beraturan.

Sekarang Tn. N. dan kroni-kroninya belingsatan. Skema yang ‘tersusun rapi’ itu acak-adut. Kalau boleh dinilai dari airmuka masing-masing, sepertinya mereka pasang mimik ragu. Herannya pun sudah ragu begitu, tetap saja mau dilakukan, cuma buat saudara tua yang bermil-mil jauhnya.

Tn. N. dinasehati supaya berpikir realistis, tapi nampak sikapnya masih skeptis. Sanksi untuk menjadi realistis. Sebenarnya kuncinya terus terang dan ambil ketegasan. Jujur mengatakan bahwa skema itu tidak realistis, tegas menyatakan “Aku harus realistis!” Aku tidak menyalahkan Tn. N karena ia memang sedang mencari jadi dirinya.

Potret Imajiner

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Sat, 05 Mar 2011 13:34:00 +0000

POTONGAN FOTO berukuran sekitar 6x8 cm itu masih tersimpan rapi dalam sebuah album berdimensi 3R. Biar fotonya terdesak, maksudnya terselip diantara gambar-gambar yang lebih besar, gadis dalam potret itu tetap tersenyum legit.

Barangkali lantaran ia tidak sendirian. Ada gambar lain dirinya dengan ekspresi, latar dan pakaian berlainan. Aku sengaja mengarsip dua potongan wajah tersebut, dua potret asa masa lalu yang menjadi satu-satunya penawar karena endemi kasmaran kerap menjalari pikiran.

Berjilbab hitam, kulitnya cerah. Wajahnya tirus namun matanya bebinar. Tampak dari lagak-lagunya ia tengah menginjak usia belia. Benar saja, kedua tangannya diangkat, lalu disilangkan dimukanya, jari telunjuknya menyentuh lesung pipit. Diantara tangannya yang membentuk huruf x, bibirnya merona merah jambu. Aku tahu persis, foto itu diambil saat ia remaja. Sungguh manis nian!

Foto kedua, tak perlulah aku deskripsikan lagi. Orangnya sama. Bedanya cuma pose, jilbab putih yang dikenakan, serta kulit mukanya yang terlihat agak gelap dan kabur, barangkali juru foto gagal mengatur intesitas keluar masuk cahaya ke lensa kamera.

Hampir tujuh tahun fotograf tersebut aman-terlindungi dalam penjagaanku. Dokumentasi semata wayang, pengingat, bahwasanya pada masa lampau, potret perempuan yang dimaksud pernah digandrungi.

Kelewat dibuatnya kesengsem, mabuk kepayang-mabuk cinta. Mengibakan, –aku paling benci dengan pernyataan berikut, tapi walau berat hati terpaksa aku sebut– ”Biar hilang akal dimabuk cinta, belum sejumput pun aku berjaya mengembat hatinya.”

Aduh kemana saja! Padahal tujuh tahun belakangan, intuisiku tidak pernah gamang. Intuisi, tolong digarisbawahi! Heran, kalau disuruh bikin tulisan ngegombal jagoan. Giliran diminta utarakan perasaan gelagapan.

Keberhasilan mempertahankan skema perasaan bertahun-tahun, kesuksesan menyusun sistematika kata, tidak dibarengi keunggulan mengurai kata per kata secara nyata. Mulut terkancing, pikiran seketika genting, mata hati memicing, intuisi mendobrak-dobrak mendesak terkencing-kencing. Sedangkan, buat sementara aku gagal menemukan kuncinya, aku harap kondisi tidak kian meruncing.

Adapun demikian, setidaknya aku masih mampu berbangga. Pada tataran intusi aku menang. Tujuh tahun bukan sekelebat, maka untuk sekedar menggembirakan diri aku bisa berbesar hati mesti belum menjawarai.

Kerap sekali mengumpamakan kemenangan yang aku raih sebagai, kejayaan menaklukkan wanita imajiner. Pertarungan delusif di bumi khayalan. Semuanya bak dongeng, walhasil ilusif saja. Mungkin ibaratnya intuisi imajinasi, sosoknya pun fantasi, tapi jangan salah, afeksinya tidak fiksi. Percayalah!

Akhirnya, menyandingkan dua nama, menyandang predikat ’sepasang’ merupakan tujuan. Bukan cuma seorang, karena seorang saja rasanya kian lama kian bikin bosan. Berawang-awang sendirian, digadang-gadang angan panjang tapi ujungnya tetap kerontang kesepian.

Malahan nama sejoli sama-sama terdiri dari tiga suku kata. Yang satu indah, satunya lagi biasa. Atas dasar kesamaan, estetika dan kesederhanaan, dengan penuh keyakinan si bodoh lancang mendeklarasikan, "Seharusnya itu jodoh!"

Terus terang, aku selalu punya cita-cita untuk berkembang. Mengungkapkan intuisi yang otentik dengan gamblang. Asal tahu saja, tempo lalu aku berkali-kali mendekati, tapi tiada pernah berarti. Itulah alasan, kenapa aku jadi malu buat maju. Ketakutan akan mendongkolkan, kegelisahan disangka menggantungkan, main-main perasaan. Aku khawatir bikin gondok-kecele, menjengkelkan bukan!

Sekarang, aku tak berharap tokoh imajiner, lebih-lebih hanya sanggup memandang potretnya. Aku cuma bisa memanjatkan doa, supaya yang di dalam gambar bisa mewujud dihadapan, menjadi sosok utuh. Mudah-mudahan.

Ulasan Padang Bulan

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Sun, 20 Feb 2011 18:07:00 +0000

Apa alasan pas buat menyematkan label kecewa di atas sampul buku ini? Yaitu, pada tulisan pengantar, di balik cover buku, lalu di bagian pendahuluan, dari lembaran-lembaran itu saya sudah membayangkan cerita Padang Bulan bakal membahas sosok Enong panjang lebar, termasuk animonya terhadap Bahasa Inggris serta segala keprihatinan hidupnya.

Sayang, pembahasan mengenai Enong cuma diperoleh pada bagian-bagian depan, mungkin hanya sekitar lima sampai tujuh mozaik. Selebihnya, Enong sebatas serbuk-serbuk pelengkap kisah cinta Ikal dengan A Ling. Makanya, kalau mau dibilang kesal, ya wajar.

Selain itu, pembukaan lewat Enong tidak secara partikular mengabarkan, siapa itu Enong. Yang amat dramatis mungkin hanya saat Zamzami suami Syalimah, orang tua Enong, tewas terkubur dalam lubang galian timah. Padahal sebelum meninggal, Zamzami sudah menghadiahkan sebuah sepeda untuk Syalimah. Sepeda itu sebagai kejutan yang tidak pernah diminta oleh Syalimah. Cukup sampai di situ, kemudian jalan cerita beralih ke Ikal.

Sudah begitu alur cerita bagian pendahuluan cenderung membingungkan. Lompat-lompat, naik-turun, maju-mundur. Adakalanya berkisah tentang Enong, tiba-tiba masuk ke sosok Ikal, tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Meski pada akhirnya pilihan jatuh ke Ikal untuk menjabat tokoh utama.

Beruntung Andrea Hirata bisa meyakinkan pembaca, bahwa cerita tentang Ikal tidak kalah menarik. Hirata berhasil mengemasnya dengan cantik setelah melalui episode linglung yang lompat-lompat tadi.

Obsesi cinta Ikal pada A Ling, gadis Tiong Hoa. Susunan rencana dari A sampai F, pembatalan keberangkatan ke Jakarta, semua dilakukan Ikal cuma untuk merebut kembali A Ling dari Zinar yang telah lancang mencuri hati A Ling.

Dibantu Detektif M. Nur, pelatih burung merpati bersama seekor merpati pos cerdik didikannya bernama Jose Rizal dan mimpinya untuk jadi tekhnisi parabola, merupakan suguhan seru-kocak buku terbitan Bentang ini. Sekaligus mengobati hingga pulih kekecewaan karena gagal menjumpai si pendulang timah wanita pertama bernama Enong.

Animo Enong serta keinginannya kursus bahasa Inggris di Tanjung Pandan, biar lagi-lagi perannya sekedar bumbu penyedap, bBu Indri yang diam-diam menyimpan rasa pada Ikal lantaran puisi-puisi bikinan Ikal tapi tidak berbalas, dua tokoh ini membikin cerita jadi sedikit hidup.

Cerita Enong mungkin akan dideskripsikan pada buku kedua, dwilogi Padang Bulan. Sekarang, saatnya lanjut ke seri Cinta di Dalam Gelas. Selamat membaca!

Tentang Jurnalis Keadilan

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Mon, 14 Feb 2011 19:22:00 +0000

SEPEDA ONTHEL merk Humber itu berhenti di depan warung majalah berlabel ‘Lamhaba’. Terengah-engah pemilik onthel melangkah memasuki toko. Sang penjaga nampak sedang sibuk meladeni seorang pembeli. Saya si pemilik tersebut, megap-megap minta tolong diambilkan satu eksemplar Koran Republika. Penjual melayani hangat.

Tadi siang menurut kolega saya, sedang dibuka lowongan reporter dan iklannya tercantum di Koran Republika, yang punya gawai buka lapangan kerja. Lembar per lembar saya buka, belum ketemu. Hingga saya jumpai terpampang besar di sudut kanan bawah halaman empat, –Edisi Senin 10 Januari 2011– tertulis huruf kapital “KESEMPATAN BERKARIER”.

Satu persatu saya bacai persyaratan yang diajukan. Keseluruhan ada 14 strip. Syarat terakhir bikin saya belingsatan, Menulis essay sepanjang 2 (dua) ribu karakter (maksimum) yang bertemakan, ‘alasan ingin menjadi jurnalis’. Apa saja alasan yang bisa dituangkan dalam 2000 karakter, bila 200 karakter, bahkan satu kata saja sudah cukup mewakili wujud alasan.

Baik, lantaran suatu ketentuan, bakal saya coba deskripsikan. Saya mulai alasan ini dari dua tahun lalu, pada pertengahan 2008. Semoga tidak terlampau jauh.

Sudah jadi kebiasaan tiap tahun ajaran berganti, sejumlah organisasi mengadakan open recruitment anggota baru, termasuk Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Keadilan. Pers Mahasiswa yang bermarkas di Fakultas Hukum UII.

Ketika itu saya sedang menongkrongi standnya. Kecanggungan bukan jadi kendala. Kebetulan saya berkarib dengan beberapa pengurusnya. Seorang kawan bertubuh besar, berkulit putih dan berkacamata kanan minus 2, kiri minus 1,75 menawari saya bergabung jadi anggota Keadilan. Dia adalah pimpinan pengkaderan lembaga itu. Panggilannya sama-sama Yogie. Cuma beda nama belakang. Yogie lebih populer disapa Bajuri. Ya, Yogie Bajuri. Orang Jawa menyebutnya nama paraban.

Bimbang dibarengi bermacam pertimbangan mengiang-ngiang di kepala. Apalagi status angkatan 2006 saya, telah mendekati masa-masa akhir studi. Banyak kegiatan akademis yang mesti ditempuh. Kuliah Kerja Nyata (KKN) jadi agenda paling dekat, lalu disusul skripsi. Pertentangan batin terus bergolak, berpikir berulang-ulang memutuskan iya atau tidak.

Hanya butuh hitungan menit, lantaran kultur canda serta keakraban sejak pertama masuk kuliah, seketika nama saya telah tersalin dibuku daftar anggota baru LPM Keadilan. Bajuri menulisnya tanpa menunggu jawaban dan tanpa konsesi. Tapi saya memang tidak melawan, maka pilihan telah dijatuhkan.

Seingat saya sore itu cuaca mendung, waktu saya mendatangi Kantor LPM Keadilan guna menjalani tes wawancara. Sudah terlanjur tercatat, terjang saja! Penguji saya bernama Rully, dia angkatan 2004 bertubuh kerempeng asal Bandung. Tak pernah kenal sebelumnya, bikin linglung dan canggung.

Di bangku panjang berkaki enam, berbahan jati, saya menunggu. Menanti panggilan interviu dengan si kakak kelas yang saya kenal akrab kemudian. Dag-dig-dug, apa pula mesti saya jawab cecaran pertanyaan nanti. Belum lagi saya tak punya barengan teman satu angkatan yang bisa diajak berbincang, bikin tambah salah tingkah saja.

Sebaliknya, tak dipungkiri kebanyakan pendaftar adalah angkatan 2007 dan 2008, seluruhnya lebih muda dari saya. Cukup satu orang saya kenal, itupun belum jua dekat. Tak tahu saya, ada tidak kawan seangkatan, jangan-jangan bangkotan sendiri. Sempat perasaan minder membiak.

Nama saya diundang, mencoba melangkah tanpa beban. Walau tetap terhuyung-huyung tiada ketetapan hati. Apa saja pertanyaannya? Apa mesti saya katakan? Berapa jumlah soalnya? Bagaimana jika jawabannya nihil? Jujur saya tidak siap! Sungguh saya masih minus pengetahuan. Keraguan mulai menyalak.

Rully bersiap diri, mengatur kertas-kertas pertanyaannya. Saya tidak begitu ingat apa saja yang ia tanyakan. Cuma satu masih membekas, ini pertanyaan umum, saya kira dimana pun selalu sama tiap akan masuk koloni baru. “Apa alasan anda masuk komunitas tersebut?”

Begini, saya bisa beri dua alasan. Pertama, ingin mematangkan kemampuan berorganisasi. Kedua, saya berminat mengenal jurnalistik. Tanggapan biasa, terkesan latah. Jawaban nan sering dimiliki banyak orang, jadi andalan tiap kali interviu.
Saya paham ini respon setengah spontan atas reaksi yang dilontarkan si kakak kelas.

Alasan tanpa penjelasan. Bisa dikata cukuplah melegakan penguji. Tanpa subtansi. Berlaku sepanjang tanya jawab saja, setelah itu hilang tak berbekas. Karena sejujurnya saya tak punya alasan pasti. Absurd! Saya linglung kenapa bergabung di sini.

Dapat saya uraikan eksplanasi dan kenikmatan saya, nanti dibagian lain tulisan ini.

Dua tahun berlalu, enam bulan saya menjalani masa kaderisasi, lalu dilantik jadi pengurus. Mula-mula ditempatkan sebagai staf pada bidang redaksi. Usai musyawarah anggota, forum tertinggi lembaga, tim formatur berkukuh memposisikan saya di keredaksian. Perbedaannya, kali ini menjabat Redaktur Pelaksana. Di bawah Pimpinan Redaksi langsung.

Apa pula tugas Redaktur Pelaksana. Sudah saya wanti-wanti supaya cukup diletakkan di bagian staf. Ternyata tim punya alasan lain, lantaran dorongan saya dulu ingin menekuni organisasi, dipercayalah saya berperan sebagai Redaktur. Sejak akhir 2009 sampai sekarang.

Permulaan nan kaku. Perlahan-lahan menyesuaikan diri. Agenda mendesak yaitu menyusun rancangan kerja keredaksian satu tahun ke depan. Bersama Sang Pimpinan Redaksi yang dua tahun lebih belia. Ya, di Keadilan saya banyak bergaul dengan orang-orang muda.

Pendahuluan, saya bergiat di buletin bulanan Keadilan. Terbitan yang edar lingkup kampus UII. Kerja keredaksian pertama seorang Redaktur Pelaksana. Liputan, wawancara, kemudian menulis, menuangkan dalam berita. Merangkap editor, bahkan mengatur distribusi terbitan hingga menyambi jadi distributor.

Lucunya, berita pertama saya justru tidak terbit di buletin ini, tapi pada Majalah Keadilan periode kepengurusan 2009. Tulisan sewaktu kader yang semestinya terbit di luar majalah, terpaksa diikutkan. Topiknya kasus pasir besi serta cerita sosok petani cabe Kulonprogo. Tulisan prematur tidak berimbang, metodenya pun tidak obyektif. Saya memasukkan opini dalam sebuah berita. Akan lebih baik bila dihindari bukan.

Terjebak pada opini terus berlanjut dibulan-bulan berikutnya. Emosi lebih menggebu-gebu ketimbang mengutamakan obyektifitas metode. Saya berpikir, alangkah tidak adilnya bila dalam berita hanya menyudutkan satu pihak. Sedangkan pihak lain tidak diberi ruang bicara. Bisa jadi sumber yang disediakan kesempatan salah bersuara, sedang sumber lain malah benar, atau jurnalis tidak mencari pembenaran. Melalui filosofis berita saya belajar berlaku adil terhadap siapa saja, tidak memihak kecuali kebenaran. Bill kovach menekankan pada independensi.

Dasar wartawan amatiran. Minus pengalaman. Wawancara jadi pekerjaan paling dihindari kala itu, masih tersipu-sipu. Pun begitu tetap saja ketiban jatah interviu melulu. Kesibukan ini bikin saya kian terbiasa dengan pekerjaan.

Sedapat mungkin saya sediakan waktu luang buat menulis. Porsi khusus buat menumpahkan ide. Bukan maksud mengabaikan kerjaan lain tentunya. Pada mulanya saya lebih suka menulis ketimbang menemui seorang narasumber. Saya bukan orang yang pandai bicara, itu alasan definitif saya. Tentu ironis bila skema kerjanya egoistis. Menulis dituntut riset supaya akurat, salah satunya wawancara. Semampunya saya akan mengharmonisasi keduanya. Berusaha ke arah perbaikan. Toh, belajar tidak ada batasan.

Dalam rangka pembuatan Majalah Keadilan 2010, kami menyelenggarakan sebuah pelatihan tingkat lanjut bagi seluruh pengurus LPM Keadilan. Prinsipnya pendidikan menulis, pengkhususannya materi feature, tanpa meninggalkan kerja kejurnalistikan lain. Kursus feature telah merubah kontruksi penulisan saya. Saya mulai menggemari deskripsi. Menulis secara bebas menggunakan indra, dengan tetap berpijak pada aturan main.

Ilmu yang diperoleh semasa pendidikan, mulai saya terapkan pada terbitan Keadilan. Menyajikan berita dengan model penulisan deskripsi. Orang bilang gaya sastrawi atau apalah mau menyebutan. Saya terinsipirasi pola bercerita seorang Pramoedya Ananta Toer. Jurnalisme menitikberatkan pada estetika tanpa mengesampingkan faedah.

Masa reportase majalah dimulai sekitar dua bulan setelah pelatihan. Kebetulan ide tema mengenai sosok yang saya usulkan saat rapat redaksi disetujui. Konsekuensinya saya diminta pegang rubrik tokoh. Selama bertugas saya dibantu reporter Keadilan lain.

Kewajiban kami yaitu peliputan ke Ungaran, Jawa Tengah. Mewartakan seorang tokoh pelestari permainan tradisional anak, Yossiadi Bambang Singgih. Om Yossi, begitu ia disapa, orang yang berdedikasi tinggi terhadap kebudayaan bangsa. Ia begitu skeptis pemerintah telah berbuat sesuatu saat kesenian Indonesia dicuri negara lain. Om Yossi sosok nasionalis sekaligus pluralis dan punya pandangan budayasentris.

Sejumlah warga desa setempat kami dekati, termasuk istri dan rekan kerja Om Yossi kami hubungi lewat telepon, supaya ada penilaian lain figur Om Yossi. Objektifitas, ya lagi-lagi netralitas. Masing-masing individu terkadang punya kesan berbeda terhadap satu sosok. Jurnalisme mempertautkan saya pada beragam partikularitas manusia.

Dari Jawa Tengah, kami beravontur ke Jawa Barat. Berkunjung ke Suku Baduy, sekitar 172 km sebelah barat Jakarta dan 65 km selatan ibu kota Serang. Sisi mempesona bangsa Indonesia. Lanskap nan indah alami, Suku Baduy jadi koloni yang masih mempertahankan hukum adat, tidak tergerus arus modernisasi. Tiada bahan kimia, tiada peralatan elektronik. Sungguh etiket benar-benar dijaga. Sebelumnya tak pernah saya ketahui seluk beluk kebiasaan Orang Baduy, maka Jurnalisme mengenalkan saya pada tradisi etnis lain.

Membelok haluan ke Jawa Timur, kami berpetulang di tanah Pacitan. Pengalaman menantang nyali. Isu yang diangkat amat sensitif, bersinggungan dengan penguasa. Salah sedikit berakibat fatal. Saya mengalami sendiri, berbelit-belitnya birokrasi pemerintahan. Mulai seorang polisi yang tidak mau terbuka waktu diwawancarai sampai kepala dinas yang menolak diinterviu, walau barang sepuluh menit. Ia menggurui dan bersikukuh mesti melampirkan surat keterangan dari birokrat di atasnya.

Di Pacitan kami berpencar ke sejumlah titik buat menemui sumber, tim lain berkisah saat interviu diawasi security kantor, lebih-lebih lagi wawancara tanpa alat perekam. Si narasumber tidak berkenan suaranya dicetak. Jurnalisme membawa saya menguak intrik negeri ini. Jurnalis lebih dulu tahu sebelum publik mengetahuinya. Ya, meski masih kecil lingkupnya.

Jurnalisme telah membuka pintu wawasan saya. Semenjak jadi jurnalis kampus saya mulai peduli pada wacana. Pergaulan dengan kroni di Keadilan yang gemar membaca menuntun saya jadi sosok doyan buku juga.

Pelan-pelan saya dituntut berakal kritis. Mula-mula dari kampus, melebar regional Yogya hingga tataran nasional. Kini saya masih belajar menjadi kritis.
Doktrin jurnalisme transformative sering didengung-dengungkan, berbekal iktikad tersebut jurnalis keadilan dituntut revolusioner, sekurang-kurangnya mendinamisasi paradigma berpikir masyarakat.

Beruntung sekali saya sempat memperoleh kesempatan berbincang dengan petani korban kriminalisasi, lalu menyusunnya ke dalam sebuah laporan. Tulisan itu mengabarkan ketidakberdayaan kaum kecil dihadapan penguasa hukum.

Saya orang hukum, belajar serta menyenangi hukum tapi saya tidak terlalu punya kecenderungan minat beracara di Pengadilan, walau sifatnya tidak permanen. Bukankah bergelut dengan hukum disarankan pintar omong? Seperti sudah saya nyatakan, bahwasannya saya bukan orator ulung beretorika. Bahasa verbal saya buruk.

Bagaimanapun ilmu yang saya peroleh selama empat tahun sekolah di Fakultas Hukum mampu difungsikan, dengan membonceng jurnalisme. Memang untuk saat ini bukan sebagai hakim ataupun jaksa. Bukan notaris, bukan pula legal consultan perusahaan. Saya mendamba jadi pengacara. Ya, advokat bagi korban ketidakadilan, membela dengan pena, melawan lewat tulisan untuk kemanusiaan.

Pramoedya pernah berkata, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kalau saya boleh tambahkan, bekerja Jurnalisme berarti bergiat menggugat ketidakadilan. Apalagi menyaksikan karut marut penegakan hukum Indonesia, belum sampai ke arah resparasi malah bobrok dititik nol.

Penegakan hukum sekedar mencari kebenaran formal, mengabaikan kebenaran subtansial. Belum kasus-kasus lama semuanya terbongkar, kian bertambah nanti korban diskriminasi. Jarang terdengar kabar baik. Goenawan Mohammad sedikit menyelenting lewat Twitter-nya, “Pesimis: Indonesia kabarnya tidak ada yang bagus. Optimis: Paling tidak negeri ini masih ada kabarnya.” Ah, ironis! Wartawan punya tanggung jawab sosial, meletakkan loyalitasnya pada kepentingan masyarakat.

Kolega saya pernah menyampaikan, “Jurnalis pencaharian yang masih idealis.” Saya beranggapan tidak banyak orang bermimpi jadi wartawan. Termasuk saya, tidak ada cita-cita untuk beraktifitas sebagai jurnalis kampus meskipun sejak lama sebenarnya saya sudah suka menulis, ya walau tidak berbobot. Cuma curhatan.

Desas-desusnya honor wartawan kecil. Ah, mungkin sebab itu minat buat jadi pewarta tidak membludak seperti pendaftar CPNS. Tak tahu juga, saya bicara berdasar asumsi bukan fakta atau data.

Jurnalis adalah mimpi dadakan. Sementara jurnalisme timbul tatkala epidemi keboyakan menjalar. Luntang-lantung tanpa pegangan, jurnalisme hadir menampung jiwa yang terapung-apung.

Jurnalisme bukan cuma ilmu. Jurnalisme menyulut afeksi persahabatan, menggiring pada pengetahuan, mendidik sosialisasi, menyampaikan amanah serta mengajarkan keadilan. Jurnalisme tanpa sungkan-sungkan membawa saya berkunjung menemui beragam realitas kehidupan.

Kalau diibaratkan adab, saya bagai berutang budi kepada jurnalisme. Hukum dan jurnalisme sama-sama ilmu, akan saya gandeng keduanya berbarengan.

Baik, naskah ini selesai.

Pamitan

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Sat, 29 Jan 2011 14:53:00 +0000

Pada mulanya aku punya gagasan akan bahas mengenai Nona S. yang tidak sengaja berjumpa di suatu tempat kemarin siang. Sementara ini pembahasan tersebut ditunda dulu, karena pada malam hari setelah bertemu Nona S. ada peristiwa penting dan sayang bila terlewatkan. Persuaan dengan Nona S. bakal aku ceritakan belakangan.

Jarum jam menunjukan pukul sebelas malam. Sepeda motor itu melaju kencang menembus jalanan dipayungi temaram lampu kota. Aku dan seorang sohib, Adhit Dhroe Dibyandaru, berboncengan menuju ajang pertemuan di rumah Anto Nurjananto. Band BOHE akan berkumpul, tukar pikiran sekaligus, nanti saja aku beri tahu di paragraf selanjutnya.

Kami biasa sebut pertemuan itu 'Forum'. Sekarang 'Forum' sedikit berlainan. Kalau seringnya bicara keluh kesah sampai bikin risalah, prinsipnya saling berbagi untuk kemajuan bareng-bareng, kali ini tidak melulu diisi demikian. Seperti aku bilang pada paragraf pertama tadi, terdapat satu bagian serius hendak diselipkan. Bagian itu berstempel pamitan!

Tukang pijat tuts piano BOHE, Asset Arthadik, mesti cabut. Ia dapat kerjaan di Jakarta. Jelas intensitas kegiatannya bakal banyak dihabiskan di ibu kota sebagai pegawai negeri. Tak pasti sampai kapan. Sebelum hengkang besok hari, Asset sempatkan diri pamitan malam itu.

”BOHE bukan cuma musik, tapi sudah seperti keluarga sendiri. Saya sekaligus mau pamitan.” Kurang lebih begitu, kalau aku tidak salah ingat penggalan kalimat yang dituturkannya. Panjang sesungguhnya. Sederhana saja, tapi krusial. Semoga bukan pertanda kemerosotan. Bukan dambaan, namun jangan halangi kesempatan. Semua sudah pegang komitmen toleransi.

Ah, benar-benar mengharukan! Satu per satu kolega menyisih dari Yogyakarta. Bulan ini saja sudah dua orang angkat kaki. Tahun lalu berapa sendiri, lupa dihitung.

Sejenak flash back. Mula-mula pada Agustus 2010. Aku mengiringi perempuan itu di bandara, kenalan karib semasa kuliah. Setelah sekitar empat tahun menuntut ilmu di perantauan, ia mudik ke tanah kelahiran, Kalimantan. Namanya Eka Mustika Sari Sudarto. Berpawakan kecil, disapa Upil. Dia panggil aku Jajul. ”Hah, itu nama bapakku Upil!”

Cara dandannya tomboy bagai laki-laki tulen, model rambutnya saja amat pendek. Semoga tidak kepikiran pelihara jambul. Kalau lagi nyebul gelembung permen karet disangka Lupus nanti kamu! Hehehe...

Belum lama, saban tengah malam kami kerap dengerin radio Swaragama, mengudara di gelombang 101.7 FM, acara Insomnia dan kirim-kiriman salam. Sampai dikira pacaran sama si penyiar. Tolol!

Eka Mustika berangkat ke Kalimantan naik pesawat. Ternyata banyak pengantarnya di bandara. Tangis menghujan saat dia mulai bergerak, mengitari, menjabat tangan rekan-rekannya. Pipi kanan dan kiri berantukan, bepelukan mengucap tabik perpisahan, untuk bertemu kembali kemudian. Take off. Lepas landas, bablas!

Lalu pada akhir Desember tahun yang sama, seorang kawan satu kantor namanya Anas Mahyudin, balik pula ke kampung halamannya di Serang, Banten. Konon ia diminta bantu-bantu kelola yayasan pendidikan milik keluarganya. Gaya bicara Mahyudin menekankan subtansi, begitu kata teman-teman. Mahyudin muslim taat, anti sama apapun berbau zionis. Ia kerap mengajak ibadah Luhur di Masjid tiap jam rehat kantor.

Mahyudin pergi tanpa sempat kami ikut mengantarnya ke stasiun. Tapi ia senggangkan waktu bertemu dengan kawan-kawannya. Lagi-lagi cara pamitannya sama, berjabatan tangan dan tabik perpisahan. Sudah adab kelaziman memang. Sekarang siapa akan menggantikan perannya?

Masuk 2011, Januari melanjutkan bulan-bulan perpisahan. Rosyihan Hendrawan, pria ini bertinggi sekitar 190 cm. Badannya kerempeng tapi sehat. Berkacamata, kalau tidak keliru gemar baca buku motivasi.

Hendrawan mohon diri pada sejumlah sejawatnya di daerah rantau akan pulang ke Lombok, sebelum meneruskan kursus Bahasa Inggris di Pare serta pasca sarjana ilmu perpustakaan di Jakarta. Sambil berpalun-palun air mata merinai, bertautan, dan yang terlibat semuanya sayu. Mengharu biru. Calon ilmuwan handal berjiwa sosial tebal telah bertolak. Dan selamat tinggal Yogyakarta, kota penuh kenangan.

Apapun dan bagaimana pun masing-masing orang punya rencana dan hak memutuskan pilihan, kemana kelak ia berpijak. Selama tidak bertentangan, tak bisa bila dihalangi apalagi dilarang. Akan lucu!

Bermacam-macam pula cara orang buat pamitan. Sederhana sampai mewah-mewahan sewa gedung megah, bahkan hengkang tanpa kabar. Dampaknya rata-rata sama, menyisakan kehilangan dan kesedihan. Yang membedakan cuma takarannya. Mendalam atau datar. Berlarut-larut atau cepat surut.

Toh, jangan umpamakan kepergian abadi. Orang bilang sementara, maka aku bilang cuma berpindah tempat dan waktu. Lantaran komunikasi bisa tetap terjalin biar tanpa tatap muka. Sesekali pun dapat juga bertemu.

Yang pasti manusia punya tujuan buat masa depan. Mengejar cita-cita, membahagiakan orang tua, berpenghasilan, cari pasangan hidup, berkeluarga, beranak cucu dan sampai seterusnya.

Uh, emosiku meluap-luap. Maaf, terkesan mendramatisir. Aku cuma ingin tumpahkan semua biar tidak mengendap dan membusuk. Hanya sulit untuk seluruhnya dijabarkan. Mendeskripsikan satu demi satu ihwal pamitan seseorang. Akan panjang, dan makan waktu. Butuh inspirasi segala. Ideku sedang buntu belakangan ini. Entah sebab apa. Ah, bikin geram! Mengeluh saja kerjaku!

Almanak Pak Tua

noreply@blogger.com (ZulFadhli) — Sat, 08 Jan 2011 04:39:00 +0000

Penulisan ini aku mulai, sebagai permulaan awal tahun. Sebenarnya aku gagap apa yang mesti dicatat. Sebagian kalimat aku salin di Kantor LPM Keadilan, dua hari silam 5 Januari 2011. Suasana sangat hening kala itu. Hanya ada bunyi desis CPU komputer dan suara televisi dari pos satpam depan. Aku sempatkan bikin catatan sambil menunggu seorang teman yang tak kunjung datang.

Sekarang sudah hari ke delapan di Januari. Masih ada 352 hari lagi untuk mengakhiri tahun ini.

Heraclitus pernah bilang, ”segala sesuatu dalam keadaan bergerak dan tidak ada sesuatu yang diam.”

Termasuk waktu. Masa dinamis, sejarah belum merekam waktu mandeg. Masa tidak bisa dihentikan, terus berotasi kendati untuk diusaikan. Tak ada salahnya pula, lantaran waktu akan dimulaikan lagi. Masa lalu telah dikenang pada masa kini, dan masa sekarang akan jadi refleksi untuk masa depan. Masa kini pada akhirnya melebur pula ke masa lalu. Tiap selesai pusaran, seketika itu juga ia berputar kembali.

Aku buka dengan seorang lelaki renta yang tampak jalan tergopah-gopoh di malam 31 Desember 2010. Kakinya sudah tiga, sebatang tongkat menuntunnya melangkah. Kerincingan koin terdengar dari penopangnya. Kaca mata hitam kian menggelapkan tatapannya yang memang telah buta. Berpeci hitam kusam, pakaian batik coklat dan celana seperempat hitam compang-camping, katakan saja ia sedang linglung.

Sayang aku minus pengetahuan, ia orang berada atau melarat. Nilai saja sesukamu, tapi lebih pas kalau aku cap ia melarat. Sungguh mengibakan. Anak muda bersuka cita, riuh gemuruh meniupkan terompet, gegap gempita meledakkan petasan, menyulut kembang api. Megah berkelap-kelap di langit gelap.

Orang-orang bergandengan bahagia, berpapasan dengan sejawatnya yang penuh tawa, bersuaan, dan sahut-sahutan. Sepasang kekasih memadu asmara, berbarengan bersendau gurau, remaja ugal-ugalan mengendarai kendaraan dan segalanya meriah.

Sementara Pak Tua Melarat itu tetap saja dengan keadaannya. Buta sendiri, tenggelam dihingar bingar kelatahan. Melangkah tiada arah bahkan mungkin ia tak pernah membolak-balik kalendar sampai tidak sadar bila 12 bulan telah dilalui. Kemudian apa rencana Pak Tua 12 bulan ke depan?

Seorang kolega menuturkan, memaknai pergantian tahun sebagai resolusi. Bikin almanak resolusi jangka panjang dapat juga terbatas. Rencana tidak selalu tercapai, bisa jadi gagal. Tapi setidaknya dengan resolusi tujuan terbangun.

Mengenai Pak Tua, tak ada yang spesial baginya di tengah malam peralihan tahun. Dapat melihat barang sedetik sudah disyukuri. Apes, Tuhan belum menghendaki ia turut serta membebek kesibukan orang lain. Tetap jua ia jalan meraba-raba, dibimbing sebatang tongkat serta insting.

Berubahnya tahun tidak meregresi keprihatinan Pak Tua dan kaum melarat lain. ”Dapat dibuktikan dengan akal budi tidak ada hal-hal yang berubah. Perubahan hanya ilusi, karena apa pun keadaannya, demikianlah yang sesungguhnya, dan apa pun yang tidak demikian, sesungguhnya memang tidak demikian,” begitu Parmenides.

Sulit untuk sepenuhnya mengerti kemauan Pak Tua. Apalagi memahami waktu serta perubahannya. Penanggalan resolusi Pak Tua Buta selain dapat melihat tentu perhatian. Tidak hanya senang-senang, kepedulian dan solidaritas pada orang sejenisnya amat didambakan.

Aku tidak kenal nama apalagi watak orang tua itu. Sungguhpun hanya asumsi, akan aku coba ejawantahkan mendekati otentik. Sekurang-kurangnya bisa membelalakan mata pada realita

Ya, aku karang sajalah. Bukankah dunia kata-kata mengijinkan kebebasan kreatifitas, walau aku percaya data bikin lebih akurat. Tidak ada kelirunya bukan jika aku anggap Si Tua punya resolusi sendiri, toh ini cuma cerita fiksi. Lagipula tiap orang berhak punya resolusi.